## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
Pengembangan Infrastruktur J aringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang
Darius Antoni 1 , M Izman Herdianyah 2 , Muhamad Akbar 2,* , Agus Sumitro 1
1 Fakultas Ilmu Komputer, Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia
2 Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia Email: 1 darius.antoni@binadarma.ac.id , 2 m.herdiansyah@binadarma.ac.id, 3 muhamad.akbar@bindarma.ac.id,
4 agus.sumitro@gmail.com
Abstrak− Kemajuan teknologi akan selalu berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi internet memiliki pengaruh yang besar dalam segala aspek, terutama dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Pemerintah kepada setiap warga negara yang  membutuhkan.  Bidang  Pelayanan  Publik  berhubungan  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  dengan  pemerintah sebagai lembaga pemberi pelayanan. Pemerintah dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi jaringan internet dapat digunakan untuk membangun sistem pelayanan pemerintahan berbasis elektronik atau E-Government. Pemanfaatan teknologi informasi dapat  mengubah  pola  pelayanan  publik  dalam  mengurangi  korupsi,  transparansi  keuangan,  kenyamanan  pelayanan  dan peningkatan pendapatan di setiap daerah. Namun setiap daerah dengan kondisi geografisnya masing-masing tentunya masih terdapat masyarakat kelas menengah ke bawah atau masyarakat miskin yang belum dapat mengakses pelayanan publik dari pemerintahnya, sehingga pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengembangkan rancangan infrastruktur jaringan sehingga agar masyarakat di desa atau kelurahan khususnya RT yang minim akses dapat menikmati pelayanan publik di Kota Palembang, dan menghasilkan sebuah rancangan infrastruktur jaringan pelayanan publik di Kota Palembang.
Kata Kunci: e-Government; Good Governance; Pelayanan Publik; Infrastuktur IT; Palembang
Abstract− Technological  advances  will  always  develop  following  the  progress  of  science.  Internet  technology  has  a  great influence in every aspect, especially in the implementation of the service function of the Government to every citizen in need. The  Publik  Service  Sector  deals  with  communities  in  need  with  the  government  as  a  service-providing  institution.  The government is required to be able to keep up with the development of technology in service to the community more effectively, efficiently, quickly and accurately. With the internet network technology can be used to build an electronic-based government service system or E-Government. The use of information technology can change the pattern of publik services in reducing corruption, financial transparency, convenience of services and increasing revenue in each region. However, each region with its own geographical conditions of course there are still people in the lower middle class or the poor who have not been able to access publik services of their government, So in this thesis, researchers are interested in developing network infrastructure design so that people in villages or villages, especially RT who have minimal access, can enjoy publik services in Palembang City.
Keywords : e-Government; Good Governance; Public Services; IT Infrastructure; Palembang

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  pada  saat  ini  telah  mempengaruhi  seluruh  sistem  dalam kehidupan  bermasyarakat  di  berbagai  bidang  mulai  dari  ekonomi,  politik,  social  ,  budaya  dan  Pendidikan  . Kemajuan  teknologi  pun  akan  selalu  berkembang  mengikuti  kemajuan  ilmu  pengetahuan  .  Teknologi  internet sangat membawa pengaruh yang besar dalam setiap aspek khususnya di dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dari Pemerintah kepada setiap warga negaranya yang  membutuhkan. Sektor Pelayanan Publik berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan dengan pemerintah sebagai Lembaga pemberi layanan. Pemerintah dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam pelayanan terhadap masyarakat yang lebih efektif, efisien , cepat dan akurat[1][2]. Dengan adanya teknologi jaringan internet dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu sistem pelayanan  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  E-Government  .  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat mengubah  pola  layanan  publik  dalam  mengurangi  korupsi,  tranparansi  keuangan  ,  kenyamanan  layanan  dan meningkatkan pendapatan di tiap daerah[3][4]. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan jaringan telekomunikasi yang ada di Kota Palembang terutama daerah-daerah atau bagian-bagian di wilayah kelurahan yang minim sinyal komunikasi dari jaringan seluler mengakibatkan warga atau masyarakat belum dapat mengkakses Portal layanan e-government  sehingga  mereka  tidak  dapat  menikmati  akses  layanan  pemerintah  tersebut[5].  Kota  Palembang adalah  salah  satu  Kota  di  Provinsi  Sumatra  Selatan  yang  merupakan  Ibukota  Provinsi  dari  Provinsi  Sumatera Selatan. Kota Palembang memiliki luas  wilayah ± 400,61 km2 yang secara administrasi terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah  utara,  timur  dan  barat  dengan  Kabupaten  Banyu  Asin;  sedangkan  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten Muara Enim. Dengan keadaan geografis dan jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat untuk  mewujudkan  pelayanan  masyarakat  yang  cepat  dan  efektif  ,transparan  dan  akuntabel  diperlukan  sistem pelayanan yang berbasis elektronik di Kota Palembang [6]. Dengan di keluarkannya Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik telah di terapkan di berbagai pelayanan di Kota Palembang. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis elektronik yang dilaksanakan di Kota Palembang bertujuan : meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat yang terintegrasi secara

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
daring  dalam  satu  portal,  mewujudkan  pelayanan  masyarakat  yang  cepat,  transparan  serta  akuntabel,  dan memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  untuk  mengakses  dan  memperoleh  informasi  dan  pelayanan masyarakat secara daring.
Penyelenggaraan  pelayanan  masyarakat  berbasis  elektronik (e-government )  diselenggarakan  oleh  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dilakukan secara Daring dalam satu portal dengan alamat website https://hallo.palembang.go.id  dengan  demikian  setiap  orang  atau  badan  dapat  secara  langsung  mengakses pelayanan  dimaksud  tanpa  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu,  akan  tetapi  untuk  pelayanan  administrasi kelurahan dan kecamatan, pelayanan administrasi kependudukan , pelayanan administrasi perizinan dan pelayanan pengaduan  masyarakat  lapor  warga  harus  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu  ke  portal  tersebut  dengan melengkapi  data-data  peribadi  dan  kependudukan.  secara  intensif  teknolagi  informasi  sebagai  perangkat pendukungnya.  Untuk  mewujudkan pemerintahan berbasis  elektronik   yang  dapat    menghasilkan  layanan publik  yang  adil  , transparan, efisien dan manfaatnya di rasakan oleh semua warga masyarakat  tanpa kecuali adalah    merupakan    salah    satu    tujuan    pengembangan    e-government[7].  Sebagaimana  maksud  dan    tujuan penyelenggaraan  e-government adalah sebagai upaya   pemanfaatan   dan   pendaya   gunaan   telematika   untuk meningkatkan pelayanan   pemerintah   yang   cepat   dan   menurunkan   biaya   administrasi, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat, Ada beberapa  pelayanan  pemerintah  yang  ada  di  Pemerintah  Kota  Palembang  baik  yang  di  kelola  oleh  Dinas Komunikasi  dan Informatika maupun Dinas  – dinas lain yang ada di  ruang lingkup SKPD di Pemerintah Kota Palembang.
Walaupun  sudah  memiliki  kebijakan  dan  menerapkan  e-government  di  setiap  perangkat  daerah  Kota Palembang, tetapi ada beberapa area di kota Palembang yang belum tercover jaringan internet baik itu jaringan seluler dan jaringan kabel dan fiber. Dari hasil data coverage area masing-masing operator seluler yang diperoleh dari sumber website http://nperf.com.id, peneliti memberikan satu sampel operator seluler yaitu Telkomsel dapat dikatakan untuk coverage area Telkomsel untuk wilayah Kota Palembang hampir seluruh Kota Palembang sudah tercover  jaringan  4G  sekitar  95%  namun  dilihat  dari  gambar  masih  terdapat  wilayah  di  Kecamatan  Gandus, Seberang Ulu dan Jakabaring masih terdapat daerah yang belum terjangkau jaringan 4G sehingga akses website E-Government Service bermasalah. Selain itu juga, permasalahan juga timbul dimana masyarakat daerah pinggiran seperti  daerah  kecamatan  Gandus,  Seberang  Ulu  dan  Jakabaring  yang  dimana  didominasi  oleh  masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dimana tidak semua warga memiliki media untuk mengakses situs layanan pemerintah (Smartphone, Laptop, dll) [8]
Tabel 1. Gambaran Umum Selular Di Palembang
Gambar 1. Coverage Area Telkomsel
Selain itu juga, pada Rencana Strategis (Renstra) Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun  2018  –  2023  dan  Buku  Analisis  Strategi  Smart  city  Kota  Palembang  digambarkan  bahwa  jaringan telekomunikasi  berbasis  internet  Pemerintah  Kota  Palembang  masih  sebatas  perangkat  daerah  atau  dinas  dan kecamatan, dan belum menjangkau keluarahan hingga wilayah RT.  Hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan melalui e-government. Dapat kita lihat bahwa kondisi wilayah kota Palembang dengan luas wilayah km persegi, dan terdapat 1 operator selular yang ada hanya mengcover rata-
Operator Selular Jumlah BTS Total Menara Telkomsel 82 61 XL 109 97 Indosat 49 48 H3I 70 27 Smart 45 43 STI 10 5

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
rata  98  persen  untuk  coverage  area  layanan  selularnya.  Sehingga  diperlukan  pengembangan  desain  jaringan internet  untuk  meningkatkan  layanan  kepada  masyarkat  kota  Palembang.  Untuk  membuat  rancangan  jaringan internet  e-government  Kota  Palembang  diperlukan  suatu  metode  atau  pendekatan  yang  sesuai  dengan  kondisi dengan kebutuhan jaringan tersebut. Pada penelitian ini akan menggunakan metode Top-Down Approach yang dikembangkan oleh Goldman dan Rawles [9]. Metode ini dapat membantu suatu organisasi mengambil keputusan untuk membangun jaringan dengan perhitungan kebutuhan komputer beserta fasilitasnya untuk seluruh unit dalam instansi  tersebut. Adapun tahap-tahap metode ini  adalah analisis kebutuhan, membangun desain  logis jaringan, desain  jaringan  fisik,  dan  pengujian  desain  jaringan  internet.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  layanan  e- government di bidang pemerintahan dan aplikasinya hanya dapat dilakukan dengan memperoleh jaringan seluler yang  lebih  baik.  Untuk  mengatasi  keterbatasan  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  infrastruktur  jaringan telekomunikasi melalui jaringan seluler, serat optik dan jaringan radio.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penulis menggunakan metode Top-down Network Design Approach dimana penelitian dimulai dari membangun konseptual model dengan, meneliti alur, kebutuhan pengguna, laporan rinci dari responden dan melakukan studi tentang situasi alam di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Selanjutnya peneliti akan membuat logical  model untuk  rancangan  ini  berdasarkan  tahapan  [10].  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif berdasarkan  filosofi  post-positivisme,  yang  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  alam  objek,  dan  peneliti  adalah instrumen  utama  [11] . Pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara  purposive,  teknik  pengumpulannya dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## 2.1 Konseptual Model
Konseptual  model  merupakan  tahapan  dimana  jaringan  dirancang  dengan  mencari  tujuan  dan  kebutuhan  dari pengguna. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, apabila penelitian menggunakan wawancara, maka sumber data disebut  responden,  sedangkan  jika  penelitian  menggunakan  teknik  observasi, maka sumber data bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.Kegiatan penelitian sangat erat kaitannya dengan data. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi. Sehingga dari data yang dikumpulkan oleh penelti maka objek penelitian dapat digambarkan secara spesifik. Menurut [12], data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu :
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  dari  mana  data  diperoleh,  apabila  penelitian  menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data disebut responden, sedangkan jika penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber data bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.
Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder.  yaitu :
a. Data  Primer (Primary  Data  Source)  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  datanya.  Jadi untuk  mendapatkan  data  primer,  peneliti  harus  mengumpulkannya  secara  langsung.  Data  primer  biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan penyebaran.
b. Data  Sekunder  (Secondary  Data  Source)  Data  sekunder  adalah  data  yang  didapatkan  dari  studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sebagainya.
Tabel 2. Informan Data Primer No Informan Total Status Informan 1 Kepala  Dinas  Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 1 Memberikan gambaran tentang e-government saat ini di kota Palembang  dan  program  peningkatan  pelayanan  di  masa yang akan datang 2 Staf  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Palembang 4 Minta penjelasan mengenai penerapan e-government di kota Palembang dilengkapi dengan dokumen pendukung 3 Warga Kota Palembang 5 Mengetahui  sejauh  mana  manfaat  penerapan  e-government dari  sudut  pandang  masyarakat  Palembang  khususnya masyarakat miskin yang belum terlayani e-government Total 10
Objek  penelitian  ini  adalah  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Palembang  beserta  pemangku kepentingannya, serta warga Kota Palembang yang berdomisili di daerah miskin untuk memperoleh informasi dan upaya  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima.  Penelitian  ini  menggunakan  wawancara  mendalam  dengan narasumber atau informan sebagai bentuk pencarian data dan observasi langsung. Jumlah informan yang dijadikan responden penelitian terdiri dari beberapa unsur pemerintah dan masyarakat seperti terlihat pada tabel 2. Mereka akan diseleksi untuk diwawancarai berdasarkan peran dalam organisasi masing-masing yang terlibat dalam proses perencanaan strategis selama membangun dan melaksanakan pelayanan publik. . Pertanyaan yang peneliti ajukan

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
kepada informan bervariasi sesuai dengan kapasitas informan. Agar penelitian ini lebih objektif dan akurat, peneliti juga mencari informasi tambahan dengan melakukan observasi lapangan. Tabel 2 menunjukkan rincian informan dalam penelitian ini.

## 2.2 Tahapan Logical Model
Dalam melakukan penelitian dilakukan penjelasan mengenai tahap design yang digunakan dari awal sampai akhir penelitian  sesuai dengan metode top down network design sebagai berikut :

## a.  Desain Logis
Pada tahapan ini peneliti melakukan pengamatan ke objek penelitian  dan mendokumentasikan hasil pengamatan sehingga  dihasilkan  antara  lain:  topologi jaringan ,  pemetaan  alamat  jaringan,  serta pengembangan / perluasan jaringan dari kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga ( RT ).
b. Desain Fisik
Pada tahapan ini peneliti akan menentukan teknologi apa saja yang digunakan, insfrastruktur jaringan komputer dan spesifikasinya yang sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, untuk meningkatkan performa atau mengoptimalkan jaringan pelayanan publik  yang sudah ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

## c. Pengujian
Pada  tahap  ini  peneliti  akan  melakukan  pengujian  terhadap  jaringan  komputer  yang  sudah  dibangun  atau dikembangkan, untuk mengetahui kualitas dari jaringan komputer pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memungkinkan terjadinya komunikasi data antar pengguna jaringan komputer, sharing data yang dapat berupa transfer file, penggunaan perangkat keras komputer secara bersamaan seperti modem, printer, atau data pada hard disk. jaringan komputer Secara luas memungkinkan terhubung dengan Perusahaan  Internet  Service  Provider,  sehingga  jaringan  komputer  dapat  berkomunikasi  data  dengan  jaringan komputer lain. Dengan keadaan seperti ini, jaringan komputer sudah dapat dirancang menjadi jaringan internet. Gambar  2  menunjukkan  desain  jaringan  komputer  pada  kantor  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang menghubungkan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kecamatan dan Kecamatan di Kota Palembang.
Gambar 2 . Desain Jaringan Komputer Antar Dinas dan Kecamatan di Kota Palembang
Berdasarkan metode pendekatan top-down , penelitian ini mencoba merancang jaringan e-government untuk semua lapisan masyarakat di Palembang. perlu dirancang jaringan e-government yang dapat menjangkau wilayah kecamatan  atau  desa  yang  belum  memiliki  sarana  dan  prasarana  IT  yang  memadai  sehingga  menghambat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  sebelumnya  dapat  disampaikan  bahwa  coverage  area  jaringan  seluler  di  Kota Palembang sebagai sampel yaitu operator seluler Telkomsel belum menjangkau seluruh wilayah Kota Palembang, sehingga masih terdapat masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pemerintah, sehingga kalangan menengah ke bawah, terutama yang tinggal di daerah yang kurang memiliki layanan jaringan seluler akan terhambat dalam memperoleh layanan. Agar layanan e-government dapat menjangkau wilayah berpenduduk menengah ke bawah,

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
maka perlu dirancang jaringan atau infrastruktur e-government yang dapat menjangkau kecamatan atau desa yang kekurangan sarana dan prasarana IT yang memadai sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

## 3.1 Analisa Kebutuhan dan Topologi Jaringan
Analisa Kebutuhan Berdasarkan analisis permasalahan pada Bagian Pelayanan Publik di Kota Palembang maka perlu  dirancang  jaringan  baru  yang  lebih  terstruktur  dan  menjangkau  masyarakat  sampai  tingkat  RT    agar permasalahan  pada  pelayanan  publik  tersebut  dapat  terpecahkan.  Untuk  merancang  jaringan  baru  beberapa kebutuhan yang akan ditambah diantaranya :
1. Memperluas Jaringan Backbone Telekomunikasi Data hingga ke wilayah masyarakat yang peling kecil ( RT ) terutama wilayah yang minim akses telekomunikasi baik voice maupun data.
2. Penambahan perangkat  keras seperti switch hub , Wifi  Access Point , perangkat  KIOSK dan perangkat  keras jaringan lainya untuk diletakan di Rumah RT atau Sekretariat RT
3. Menambahkan sistem keamanan agar terhindar dari kejahatan internet
Dari hasil pengamatan dan wawancara untuk topologi jaringan yang menghubungkan antara Server aplikasi pelayanan  publik  yang  ada  di  Kantor  Dinas  Kominfo  dengan  Pelayanan  yang  ada  di  Kantor  Kelurahan menggunakan topologi jenis star . Topologi ini mengunakan Hub/Switch/Router untuk menghubungkan star dari komputer satu ke komputer yang lain atau antara LAN yang satu dengan LAN yang lain. Hub/ Switch berfungsi untuk  menerima  sinyal-sinyal  dari  komputer  dan  meneruskan  ke  semua  komputer  yang  terhubung  dengan Hub/Swich  tersebut.  Topologi  jaringan  Star  termasuk  topologi  jaringan  dengan  biaya  menengah.  Dan  untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan pada saat penelitian ini dan setelah penulis melakukan analisis pada Bagian pelayanan  publik  Kota  Palembang,  adapun  hasil dari  observasi  didapat  untuk  memberikan  layanan  publik  dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika  informasi ke Loket pelayanan yang ada di Kelurahan seperti gambar 2.

## 3.2 Desain Jaringan Logis
Pada fase  ketiga  dari  metode  Top-Down  Network  Design  adalah  desain  jaringan  fisik, pada  fase  ini  penulis akan  menentukan  perangkat  keras  yang  dibutuhkan  dan  manajemen perangkat jaringan sebagai usulan untuk mengembangkan jaringan untuk pelayanan publik Kota Palembang untuk lokasi pelayanan publik yang ada di RT ( Rukun Tetangga ).  Peningkatan  kapasitas  jaringan  terhadap  penggunaan  dan  pelayanan  kepada  pengguna harus didukung penambahan sejumlah perangkat yang sesuai dengan kebutuhannya.

## 3.2.1 Perancangan Jaringan Kecamatan ke RT (Rukun Tetangga)
Dalam  rangka  pengembangan  jaringan  e-government  melalui  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi,  sangat diperlukan  untuk  menjangkau  daerah-daerah  dengan  infrastruktur  jaringan  internet  yang  buruk.  Hal  ini  akan membantu peningkatan pelayanan publik dalam rangka penerapan e-government yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tingkat Pusat Kota, Kecamatan, Kecamatan, Desa hingga ke tingkat Rukun Tetangga ( RT ). Infrastruktur jaringan e-government yang ada saat ini menggunakan jaringan kabel, jaringan seluler dan jaringan radio yang menjangkau seluruh kecamatan dan desa, namun terdapat beberapa desa yang berada di pedesaan kota Palembang  yang  belum  memadai  dan  infrastruktur  jaringan  internet  yang  kurang  memadai  untuk  menjangkau wilayah  RT.  Oleh  karena  itu,  ada  persyaratan  untuk  merancang  sebuahjaringan  internet  yang  andal  untuk menghubungkan antara warga dan pemerintah Palembang.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
Gambar 3. merupakan konsep perancangan infrastruktur jaringan e-government yang digunakan di tingkat kelurahan dimana pada tingkat tersebut dapat membantu masyarakat menengah ke bawah yang mungkin belum memiliki fasilitas teknologi  internet  baik  melalui laptop maupun smartphone  dalam konsep ini untuk  melayani warga yang berada masyarakat menengah ke bawah/miskin dapat dipasang perangkat KIOS yang telah terintegrasi dengan website layanan e-government Kota Palembang. Melalui infrastruktur TI yang handal, kinerja pelayanan publik  dapat  ditingkatkan  dengan  baik.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  [13] bahwa  kinerja  infrastruktur dengan adanya saluran penyampaian layanan mempengaruhi kinerja e-government.
Gambar 4 . Desain Perancangan Infrastuktur e-Gov Tingkat RT
Pemasangan  infrastruktur  jaringan  e-government  di  tingkat  RT  akan  terdiri  dari  beberapa  akses  jaringan, misalnya  akses  hotspot  Wi-Fi  yang  bisa  terkoneksi  dengan  smartphone,  laptop  atau  PC,  ditambah  perangkat KIOSK  yang  sudah  terintegrasi  dengan  layanan  e-government  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki fasilitas berupa smartphone atau laptop untuk mengakses layanan e- government pemerintah kota Palembang.  [14]menyatakan bahwa infrastruktur e-government harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin melalui pengembangan fasilitas interaksi dan komunikasi di wilayah tertentu. Senada dengan itu, [15] berpendapat bahwa praktik e-government merupakan salah satu faktor dari smart city. Namun, pemerintah harus mengubah objek kota pintar yang terutama terdiri dari data administratif (informasi tentang orang, penerapan aturan, cara kerja layanan, dll.) dan memperluas administrasi ke manajemen jaringan perkotaan[16].

## 3.2.2 Konsep Pembayaran Perizinan Kota Palembang
Pelayanan public yang telah dikembangkan akses nya hingga sampai ke RT tentu sangat efektif dari segi waktu dan hemat biaya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya dan keterbatasan akses internet karena mereka tidak  perlu  jauh-jauh  ke  Kantor  Kelurahan  yang  biasanya  memerlukan  waktu  dan  biaya.  Dari  Sekian  jenis pelayanan  public  terdapat  beberapa  pelayanan  perijinan  yang  memerlukan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh masyarakat ataupun badan usaha sehingga diperlukan suatu payment point sebagai gerbang pembayaran pelayanan pemerintah tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberikan konsep pembayaran yang nantinya bisa digunakan dalam pelayanan public yang ada di Kota Palembang sebagai berikut :.
1. Minimarket Payment Point
Dengan  menjamurnya  minimarket  yang  telah  sampai  ke  daerah  –  daerah  bukan  hanya  di  tengah  Kota Palembang akan tetapi sudah dapat kita temui bahkan di pinggiran Kota Palembang menjadi keuntungan bagi pemerintah  untuk  mengembangkan  jaringan  .  Mini  market  yang    telah  memanfaatkan  Teknologi  Informasi terutama internet di dalam proses bisnis nya dapat di integrasikan dengan pelayanan public milik Pemerintah Kota  Palembang  .  Dengan  menggunakan  aplikasi  berbasis  Web  Service  dengan  akses  internet  yang  ada  di minimarket,  masyarakat  dapat  melakukan  beberapa  transaksi  pembayaran  terkait  dengan  pelayanan  public Kota  Palembang  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  transaksi  pelayanan  public  yang  ada  di  KIOSK,  Loket pelayanan di RT dan Kelurahan.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
2. Fasilitas Umum Payment Point
Untuk  lebih  mempermudah  lagi  masyarakat  dalam  melakukan  kebutuhanya  terkait  pelayanan  public  maka dapat ditempatkan beberapa perangkat atau payment point yang bisa diakses masyarakat dimana pun dan kapan pun, untuk itu disamping menambah fasilitas pelayanan public yang menjangkau wilayah RT juga memperluas jaringan  pembayaran  dan  bekerja  sama  dengan  penyelenggara  payment  point  yang  sudah  ada  sehingga pembayaran pelayanan public dapat dilakukan baik di fasilitas umum , agen-agen payment point yang ada di suatu kelurahan atau di lingkungan RT setempat
3.2.3 Pengujian dan Dokumentasi Desain Jaringan
Dengan berkembangnya desain infrastruktur jaringan internet e-government yang menjangkau hingga ke wilayah RT, penelitian ini mencoba membuat simulasi untuk memberikan gambaran tentang koneksi yang ada pada desain infrastruktur  jaringan  di  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo).  Kota  Palembang  seperti terlihat pada gambar 5. [17] dan [18] menyatakan bahwa warga harus dapat terhubung ke infrastruktur jaringan pemerintah dengan cara yang dapat diandalkan di mana ada keandalan koneksi. Pemerintah juga memiliki kendali besar atas infrastruktur yang menghubungkan kantor dan departemennya bersama-sama.
Pengujian jaringan yang dilakukan agar mengetahui hasil dari topologi jaringan yang telah di sesain  dengan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer[19][20] . Pengujian jaringan pertama dilakukan dengan cara mengetes koneksi antara komputer server yang ada di Server Dinas Komunikasi dan Informatika  ke computer, Laptop , HP dan KIOSK  client. Program ini bertujuan untuk pengujian jaringan dilakukan agar mengetahui hasil dari topologi jaringan  yang  telah  ada.  Gambar  dibawah  menjelaskan  bahwa  IP  Server  192.168.100.124  telah  berhasil menghubungi IP Client 192.168.1.2 yang melalui jalur backbone radio.
Gambar 5 . Simulasi Jaringan Menggunakan Packet Tracer

## 4. KESIMPULAN
Pengembangan  desain  infrastruktur  jaringan  dalam  peningkatan  layanan  publik  memang  sangat  perlu diimplementasikan untuk  pengembangan jaringan yang sudah ada. Karena dalam  pelaksanaan pelayanan publik khususnya yang telah berjalan di Kota Palembang masih belum dapat dirasakan manfaat nya secara merata dengan kondisi  geografis  di  Kota  Palembang  masih  terdapat  beberapa  daerah  yang  masih  minim  fasilitas  sehingga pemanfaat  teknologi  internet  yang  diperlukan  dalam  pelayanan  masyarakat  melalui  e-government  menjadi hambatan  tersendiri.  Dalam  konsep  desain  insfrastruktur  jaringan  yang    dikembangkan  oleh  penulis  ,  dapat disampaikan  bahwa  Jaringan  internet  untuk  wilayah  kota  Palembang  akan    mencakup  coverage  area  secara menyeluruh masyarakat kota sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan dalam e-government sampai pada tingkat RT yang mana untuk masyarakat RT yang ada di terutama pinggiran kota Palembang dan tidak memiliki akses  ke  pelayanan  publik  pemerintah  kota  Palembang  dapat  menikmati  dan  memanfaatkan  pelayanan  e- government.  Diharapkan  dalam  Studi  ini  memberikan  kontribusi  yang  bermanfaat  untuk    penelitian  mengenai pelayanan publik /  e-government baik  dari  segi   teoritis dan praktis. Dalam segi   teoritis, studi ini memberikan pemahaman akan konsep yang menuju  lebih baik tentang konsep desain jaringan infrastruktur e-government yang

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v5i4.3318
dikembangkan dari sudut pandang infrastruktur TI sehingga manfaat dari e-government itu sendiri dapat dinikmati oleh  masyarakat  luas.  Dari  segi  praktis,  penelitian  ini  menyampaikan  referensi  dan  rekomendasi  yang  relevan kepada pemerintah kota Palembang tentang bagaimana insfrastruktur e-government dapat dikembangakan untuk meningkatkan kinerja layanan  pemerintah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih disampaikan kepada Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi melalui Direktorat Jendral  Pendidikan  Tinggi,  Risat,  Dan  Teknilogi  atas  pendanaan  dalam  penelitian  ini,  juga  kami  ucapkan terimakasih  kepada  Universitas  Bina  Darma  melalui  Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini.

## REFERENCES
[1] E. Nurnawati, “Kinerja Sumber Daya Aparatur Melalui Penerapan E-Government,” VISIONER J. Pemerintah. Drh. di Indones. , 2020.
[2] Y.  Suharyana,  “IMPLEMENTASI  E-GOVERNMENT  UNTUK  PELAYANAN  PUBLIK  DI  PROVINSI  BANTEN,” J.  Kebijak. Pembang. Drh. , 2017, doi: 10.37950/jkpd.v1i1.5.
[3] Y. Payong, “Kesiapan Implementasi E-Government Menuju Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang,” J. Inov. Kebijak. , 2019, doi: 10.37182/jik.v4i1.27.
[4] Y.  Li  and  H.  Shang,  “Service  quality,  perceived  value,  and  citizens’  continuous-use  intention  regarding  e-government:  Empirical evidence from China,” Inf. Manag. , 2020, doi: 10.1016/j.im.2019.103197.
[5] D. Antoni, M. Akbar, and F. Fatoni, “Electronic Government Rukun Tetangga Model,” J. Sist. Inf. , 2018, doi: 10.21609/jsi.v14i2.661.
[6] A. Apriansyah and D. Antoni, “Pengembangan Konsep E–Government Rukun Tetangga Di Kota Palembang,” … Inf. dan … , 2018.
[7] S. Ariana, C. Azim, and D. Antoni, “Clustering of ICT human resources capacity in the implementation of E-government in expansion area: a case study from pali regency,” Cogent Bus. Manag. , 2020, doi: 10.1080/23311975.2020.1754103.
[8] M. H. SHAHAB, D. ANTONI, and M. AKBAR, “Public Private Partnership E-Government in Improving Service Quality in Community Health,” 2020, doi: 10.2991/aisr.k.200424.014.
[9] J. E. Goldman and P. T. Rawles, Applied Data Communications: A Business-oriented Approach . Wiley, 2004.
[10]  A.  F.  van  Veenstra  and  M.  Janssen,  “Policy  implications  of  top-down  and  bottom-up  patterns  in  E-government  infrastructure development,” in Inverse Infrastructures , Edward Elgar Publishing, 2012.
[11]  J.  W.  Creswell,  “Research  design  Qualitative  quantitative  and  mixed  methods  approaches,” Res.  Des.  Qual.  Quant.  Mix.  methods approaches , 2003, doi: 10.3109/08941939.2012.723954.
[12]  M. A. Siyoto, S dan Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian Cetakan Pertama,” Literasi Med. , 2015.
[13]  D. Dahiya and S. K. Mathew, “IT assets, IT infrastructure performance and IT capability: a framework for e-government,” Transform. Gov. People, Process Policy , 2016, doi: 10.1108/TG-07-2015-0031.
[14]  A. Lya, S. Lestari, M. Bachtiar, and E. Halil, “The Role of E-government and M-government in Shaping Jakarta to be a Smart City,” 2017, doi: 10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.18.
[15]  B. N. Silva, M. Khan, and K. Han, “Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities,” Sustainable Cities and Society . 2018, doi: 10.1016/j.scs.2018.01.053.
[16]  J. Winkowska, D. Szpilko, and S. Pejić, “Smart city concept in the light of the literature review,” Engineering Management in Production and Services . 2019, doi: 10.2478/emj-2019-0012.
[17]  A. Hussain, G. Bartlett, Y. Pryadkin, J. Heidemann, C. Papadopoulos, and J. Bannister, “Experiences with a continuous network tracing infrastructure,”  in Proceedings  of  ACM  SIGCOMM  2005  Workshops:  Conference  on  Computer  Communications ,  2005,  doi: 10.1145/1080173.1080181.
[18]  H. Subiakto, “Internet untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat,” J. UNAIR Masyarakat, Kebud. dan Polit. , 2013.
[19]  N. bin A. Rashid, M. Z. Othman, R. Johan, and S. F. bin H. J. Sidek, “Cisco packet tracer simulation as effective pedagogy in Computer Networking course,” Int. J. Interact. Mob. Technol. , 2019, doi: 10.3991/ijim.v13i10.11283.
[20]  A. P. Wicaksono, “Simulasi Virtual Local Area Network Menggunakan Packet Tracer,” SAINTEKS Vol. 14 , 2017.