## IMPLIKASI DISKRESI KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENDAFTARAN TANAH

## IMPLICATIONS OF DISCRETION IN THE HEAD OF LAND OFFICE IN LAND REGISTRATION
Upik Hamidah Universitas Lampung upikhamidah21@gmail.com

## Abstrak
Pada  keadaan  tertentu  menteri  pertanahan  serta  kepala  kantor  pertanahan  dapat  mendaftarkan pemindaan hak atas tanah dalam suatu bidang tanah hak milik, yang dalam hal ini aktanya tidak dibuat oleh Penjabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  PPAT.  Hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  menentukan bahwa  pemindahan  hak  atas  suatu  bidang  tanah  hanya  dapat  dilakukan  apabila  dapat  dibuktikan  dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implikasi  hukum  dari kebijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan mendaftarkan  pemindahan hak milik atas sebidang tanah yang dilakukan oleh kepala kantor pertanahan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 37 PP No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  sehingga  pemindahan  hak  atas  sebidang  tanah  yang dilakukan tidak sah menurut hukum. Implikasi berlaku sepanjang kepala kantor pertanahan dengan terang- terangan mendaftarkan hak milik atas sebidang tanah di daerah perkotaan, sehingga dapat dipastikan tidak termasuk  kategori  daerah  terpencil  sebagaimana  di  maksud  dalam  ketentuan  Pasal  37  PP  No.  24  Tahun 1997.  Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  perubahan  isi  dalam  Pasal  37  PP  No.  24 Tahun  1997,  mengenai pengaturan dalam keadaan tertentu. Akan lebih baik jika keadaan tertantu yang dimaksud diperinci dalam batang  tubuh  sehingga  tidak  menimbulkan  multi  interprestasi  yang  dapat  menjadi  celah  penyalahgunaan wewenang sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kebijakan, Pendaftaran Tanah.

## Abstract
In  certain  circumstances,  the  minister  of  land  and  the  head  of  the  land  office  can  register  the scavenging  of  land  rights  in  a  parcel  of  land,  which  in  this  case  the  act  was  not  done  by  the  Land  Deed Making Officer or PPAT. It is inversely proportional to the provisions contained in Article 37 paragraph (1) Government  Regulation  or  PP  No.  24  of  1997  concerning  Land  Registration  which  stipulates  that  the transfer  of  title  to  a  parcel  of  land  can  only  be  done  if  it  can  be  proven  by  a  deed  made  by the  authorized PPAT according to the provisions of the prevailing laws and regulations. The problem that will be discussed in this research is how the legal implications of the policy of the head of the land office in land registration? This study uses a normative legal method, with the approach to the legislation and other literature.
Based on the results of research that the policy of registering the transfer of ownership of a parcel of land carried out by the head of the land office is contrary to the provisions contained in Article 37 PP No. 24 of  1997  concerning  Land  Registration,  so  the transfer  of  rights  to  a  parcel  of  land  carried  out  is  not legal according  to  law.  The  implication  applies  as  long  as  the  head  of  the  land  office  explicitly  registers  the ownership  rights  to  a  parcel  of  land  in  an  urban  area,  so  it  can  be  ascertained  not  to  be  categorised as  a remote  area  as  intended  under  Article  37  PP  No.  24  of  1997.  Thus,  the  content  needs  to  be  changed  in Article  37  PP  No.  24  of  1997,  concerning  regulation  in  certain  circumstances.  It  would  be  better  if  the situation in  question is  specified  in  the  torso  so  as  not  to  cause  multi-interpretation  which  can  be  a  gap  of abuse of authority so that it has the potential to harm the community.

## Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019: hlm. 93-100.
Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Keywords: Legal Implications, Policy, Land Registration.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Upik  Hamidah,  “Implikasi  Diskresi  Kepala  Kantor  Pertanahan  Dalam Pendaftaran Tanah ”, Jurnal Cepalo , 3 (2), (2019): 93-100.

## DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1849

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diberikan  kepada  manusia  untuk keberlangsungan  hidup.  Tanah  adalah  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  keberlangsungan  hidup  manusia  dan  mahluk  lainnya.  Dengan  demikian  tanah  harus  dikelola dan  diberdayagunakan  sebagaimana  mestinya  agar  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  untuk kesejahteraan  dan  kemamkuran  masyarakat. 1 Tanah  yang  dikaruniakan  Tuhan  kepada  manusia  untuk dipergunakan  dengan  baik  dan  semaksimal  mungkin  tanpa  harus  merusak  alam  sekitar.  Kerusakan lingkungan  dan  punahnya  berbagai  macam  mahluk  ciptakaan  Tuhan  lainnya  dikarenakan  ulah  manusia  itu sendiri.
Setiap  tanah  yang  dimiliki  oleh  setiap  masyarakat  atau  penduduk  wajib  hukumnya  memperoleh kepastian hak atas milik dalam sebidang tanah yang dimilikinya. Hal ini agar kepastian hukum dan legalitas tanah yang  dimilik oleh  masyarakat secara resmi  dapat dilindungi hukum secara pasti. Hak milik atas tanah dapat berubah karena perlakuan dari setiap masyarakat seperti menjualnya, sehingga tanah tersebut menjadi hak milik orang lain. Atas dasar kepemilikan yang resmi dalam hak atas tanah diperlukan pendaftaran tanah agar mempunyai kekuatan milik di mata hukum.
Penyelenggara  Pendafataran Tanah  adalah  tugas  dari  Negara  yang  dilakukan  serta  dilaksanakan  oleh pemerintah  untuk  kepentingan  rakyat,  dalam  hal  ini  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum dibidang  pertanahan.  Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  yang  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan kegiatan  tersebut  adalah  Kantor  pertanahan,  dalam  pelaksanaanya  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  berada  disetiap  Kabupaten/Kota.  Sebagian  program  pemerintah  terkait kebijaksanaan  pertanahan  dilakukan  penerbitan  sertifikat  hak-hak  atas  tanah  seperti  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan, Hak Guna Usaha Hak pakai dan Hak Sewa.
Hak  milik  merupakan  salah  satu  jenis  dari  hak  atas  tanah,  oleh  karenanya  hak  milik  adalah kedudukannya lebih tinggi diantara hak atas tanah yang lainnya. Menurut Hermi hak milik mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan  dengan hak atas tanah yang lainnya dengan bidang tanah yang sama kualitasnya dan bentuknya sehingga hak  milik tidak dibatasi masa berlakunya oleh  negara. 2 Hak milik  pada  dasarnya  merupakan  hak  tertinggi  dari  segala  hak  dalam  bidang  tanah,  hal  ini  dikarenakan  hak milik  adalah  hak  yang  melekat  secara  ilmiah  dan  alami  dari  keturunan  atau  pemilik  hak  atas  tanah.  Akan tetapi dalam membuktikan hak milik tanah tersebut harus mempunyai bukti yaitu berupa sertifikat hak milik, namun sebelum  itu untuk  mendapatkan sertifikat hak  milik tanah juga harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan permasalahan yang akan merugikan salah satu pihak.
Peralihan  hak  atas  tanah  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pendaftaran  tanah  yang berlaku wajib untuk dilaksanakan (didaftarkan) di kantor pertanahan pada tataran pelaksanaan kemungkinan besar  menimbulkan  kondisi  tertentu  yang  berbeda  dalam  pengaturannya.  Oleh  karena  itu  kepemilikan  atas tanah  dapat  dibuktikan  dengan  menunjukan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dikelurkan  atau  diterbitkan  oleh Badan  Kantor  Pertanahan  Nasional  (BPN)  memungkinkan  beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain,  hal  ini disebakan karena adanya indikasi permainan dari eksternal yang  menimbulkan penayalahgunaan wewenang dan akan merugikan kepentingan dari setiap individu.
Salah  satu  contoh  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alur  fikir  adalah  dalam  suatu  keadaan  tertentu sebagaimana  ditentukan  oleh  menteri,  kepala  kantor  pertanahan  dapat  melakukan  atau  mendaftar pemindahan hak atas suatu bidang tanah hak milik yang aktanya tidak dibuat oleh PPAT. Hal ini berbanding terbalik  yang  ada  dalam  Pasal  37 ayat  (1) PP.  No  24 Taun  1997  yang  menyatakan  bahwa  pemindahan  hak
1 Ana Silviana, “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah”, Pandecta, Vol. 7 No. 1, (2012), hlm. 113.
2 Hekan Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah ak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, Teori Praktek Pendaftaran Tanah Di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, (2004), hlm.2.
atas tanah suatu bidang tanah hak milik hanya dapat dilakukan (didaftarkan) apabila dapat membuktikan akta hak  milik  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Oleh  karenanya dalam peralihan hak atas tanah hak  milik sering terjadi, hal ini yang akan  menjadi pemabahasan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hal tersebut,  maka penulis tertarik untuk  melakukan penelitian terkait “Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah”. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana analisis  implikasi  hukum  dari  kebijakan  kepala  kantor  pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  dengan  terlebih dahulu  melakukan  pemetaan  mengenai  pengaturan  tentang  pendaftaran  tanah  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  saat  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  penelitian  hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terakit dengan pertanahan. 3 Selanjutnya  disusun  dengan  menggunakan  kata  dan  bahasa  yang  mudah  dimengerti  dan  dapat dipertangungjawabkan secara hukum.

## B. Pembahasan
Cadaster merupakan  istilah  dari  pendaftaran  pertanahan  yang  didalamnya  memuat record (rekaman, menunjukan  kepada  luas,  nilai  serta  kepemilikan  lain  atas  hak)  terhadap  suatu  bidang  tanah. Capistrum berasal dari bahasa latin yang berarti capita yang diperbuat untuk pajak tanah pada zaman Romawi. 4 Dalam kaitannya  dengan  tanah  yang  akan  diperoleh  hak  miliknya,  tanah  harus  mempunyai  kekuatan  dan  landasan hukum  yang  kuat  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pasti  dan  tidak  melanggar  peraturan  yang  ada. Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PP.No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  menentukan  bahwa,  pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus  menerus  berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  data  yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang tanah  dan  satuan-satuan rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  hanya  bagi  bidang  tanah  yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membidanginya.
Pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  kepastian hukum  terhadap  hak  milik  atas  tanah,  hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  19  UUPA. 5 Dengan  demikian  peran pemerintah  dalam  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  agar  tidak  terjadi  sengketa  dan perselisihan  yang  disebabkan  oleh  tanah  akan  berkurang.  Namun  pada  kenyataanya  dalam  praktek dilapangan  masih  banyaknya  tanah  yang  belum  miliki  sertifikat  yang  dengan  alasan  masyarakat  tidak mengetahui  bagaimana  memperoleh  sertifikat  tersebut.  Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah dan  peralihan  hak  milik  atas  bidang  tanah  merupakan  kewenangan  dari  instansi  terkait  yang  sudah mendapatkan  amanah.  Kenyataanya  dalam  melaksanakan  kewenangan  masih  banyak  penyelewengan  yang dilakukan sehingga dalam memahami definisi yang ada dan berarti ganda dalam peraturan dimanfaatkan oleh oknum-oknum  tertentu  yang  akan  merusak  citra  dan  keharmonisasian  peraturan  perundang-undangan  yang ada.  Wewenang  yang  diberikan  kepada  kepala  kantor  pertanahan  baik  kabupaten/kota  sering  menimbulkan permasalahan baru, hal ini  disebabkan  kepala kantor pertanahan selalu  mengartikan suatu peraturan dengan niat untuk mencari kesempatan dalam suatu keterbukaan.

## 1. Pengaturan  Pendaftaran  Tanah  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berlaku  di Indonesia.
Pemerintah  dalam  menjamin  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  selanjutnya  dilakukan  suatu kegiatan  pendaftaran  tanah,  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  semua  hal  yang berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah.  Walaupun  pendaftaran  tanah  belum  maksimal, 6 pembaruan  sistem hukum  mengenai  aturan  yang  tegas  terus  berlangsung.  Secara  filosofi,  landasan  mengenai  penguasaan  atas tanah  sepenuhnya  diberikan  kepada  negara  atau  dengan  kata  lain  bahwa,  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasasi  oleh  negara.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  1945  yang  mengatakan  bahwa:  “Bumi  dan  air  dan  kekayan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Namun  dalam
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, (2013).
4 A. P. Perlindungan. Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Bandung: Alumni, (1985), hlm. 2.
5 Harris  Yonata,  “Parmahan  Sibuea, Arti  Penting  Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali, Negara  Hukum”,  Vol.  2  No.  2,  (2011), hlm. 289.
6 Elita Rahmi, “Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia”, Dinamika Hukum , Vol. 10 No. 3, (2010), hlm. 349.
kenyataan  pada  saat  ini  bahwa  negara  dan  penguasa  berdiri  secara  bersama  dan  menekan  rakyat,  sehingga ketentuan  yang  ada  dalam  pasal  tersebut  hanyalah  simbol  kepentingan  diatas  kepentingan.  Selanjutnya Pemerintah  dalam  memperbaiki  dan  penataan  terhadap  peraturan  dan  memberikan  payung  hukum  yang memperkuat tanah sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
c. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nansional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peratutan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Peratanahn  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentanag  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Ketentuan  yang  tedapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  agraria  yang  selama  ini ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Taun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang  mengatur tentang pendaftaran tanah. Ketentuan  mengenai pendaftaran tanah  ini  kemudian  perlu  dilakukan  atau  dibentuknya  suatu  peraturan  pelaksana  yang  bersifat  lebih komprehensif,aArtinya  peraturan  pelaksana  yang  lebih  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  isi  pasal  dan rincian  substansi  yang  ada  dalam  setiap  pasal  tersebut.  Oleh  karenanya,  menindak  lanjuti  hal  tersebut dibuatlah  suatu  produk  hukum  pemerintah  yang  dijadikan  dasar  pelaksana  mengenai  pendaftaran  tanah. Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut diharapkan akan membuat suatu perubahan yang penting dalam  permasalahan  yang  dihadapan  bangsa  Indonesia  yaitu  mengenai  masalah  pertanahan  yang  begitu penting  dalam  kehidupan  dalam  masyarakat,  baik  masyarakat  desa  maupun  masyarakat  yang  tinggal  di sebuah kota yang berkembang.
Namun  dalam  perkembangannya,  PP  No.  10  Tahun  1961,  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh Jawatan Penadaftaran Tanah yang dalam hal ini ditetapakan oleh Meteri Agraria pada masing-masing daerah. Pasal 1 dan Pasal 2 dalam PP No. 10 Tahun 1961 itu menyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan di  desa-desa  atau  daerah-daerah  yang  setingkat  dengan  itu.  Dapat  dikatakan,  dalam  peraturan  ini  tidak relevan  dengan  semangat  pembaharuan,  sehingga  diperlukan  adanya  payung  hukum  tentang  pendaftaran tanah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan dalam pendaftaran tanah, maka dibuatlah peraturan pemerintah yang baru. Sehingga diharapakan dapat membuat suatu kebijakan dan penetapan baru dalam pendaftaran tanah yang lebih baik lagi yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Ada beberapa hal yang baru dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu dimasukannya penegasan yang tidak jelas  dalam  pertauran  sebelumnya  yaitu  pengertian  tanah,  asas  dan  tujuan.  Dalam  hal  ini,  peraturan pemerintah  memberikan  kepastian  hukum  untuk  menghimpun  dan  menyajikan  informasi  yang  lengkap mengenai data fisik dan data yuridis dari tanah yang bersangkutan. Berlakunya peraturan pemerintah ini juga adalah  peraturan  pelaksana  dari  UUPA  yang  baru  hingga  saat  ini.  Dalam  peraturan  ini  juga  dilakukan penyederhanaan  mengenai  pengumpulan  data  penguasaan  tanah,  sehingga  dalam  pendaftaran  tanah  yang dilakukan  tidak  akan  menimbulkan  kesalahan  yang  akan  berdampak  pada  permasalaan  yang  baru  yang merugikan dari pemilik hak atas tanah tersebut.
Dengan  beberapa  kali  dilakukannya  perubahan  atas  dasar  hukum  pendaftaran  tanah  tersebut merupakan  kepentingan  untuk  mengelaborasikan  peraturan,  maka  dibuatlah  peraturan  menteri  negara agraria/ Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun  1997 tentang Ketentuan pelaksana PP No. 24 tahun 1997 yang  dijadikan  pedoman  teknis  bagi  BPN  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang menjadikan  kekuatan  BPN  dalam  menjalankan  kewenangannya.  Seiring  berjalannya  waktu,  peraturan menteri  ini  dilakukan  perubahan  dengan  berlakunya  Peraturan  Kepala  Kantor  pertanahan  Nasional  No.  8 Tahun  2012  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional No. 3 Tahun 1997 dan PP No. 24 Tahun 1997.
Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  seperti  yang  terdapat  didalam  PP  No.  24 Tahun  1997.  Penjelasan yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut mengatakan bahwa pendafatran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data yuridis, penyimpanan data umum dan dokumen. Sedangkan penjelasan kegiatan pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  meliputi  komponen  antara  lain  pendaftaran  peralihan  hak  dan  pembebanan  hak, pendaftaran perubahan data, dan pendaftaran tanah lainnya yang sifatnya pemeliharaan dan pendaftaran.
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku lembaga negara yang pertama kali berwenang melakukan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pemeliharaan  data  pendafatran  tanah.  Pada  aplikasinya, terutama ditingkat kantor pertanahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dalam kegiatan pensertifikatan  tanah,  terdapat  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh  kepala  kantor  pertanahan  dalam pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah.  Hal  tersebut  disebabkan,  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah terutama  prosedur  adminitrasinya  terkadang  menimbulkan  permasalahan  baru  yang  menyebabkan  kepala kantor  pertanahan  harus  mengambil  jalan  tengah  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  ada  dengan mendukung kegiatan pendaftaran tanah.
Penjelasan  yang  berkaitan  dengan  kesenjangan  dalam  pendaftaran  tanah  yang  melibatkan  kepala kantor pertanahan tersebut dapat menjadi permasalahan yang menimbulkan suatu perbuatan yang tidak akan terselesaikan  sampai  dengan  adanya  perubahan  dan  pembaharuan  terhadap  peraturan  pemerintah  dan peraturan  lainnya  yang  membahas  mengenai  pendaftaran  tanah.  Riskan  sekali  membahas  mengenai pendaftaran tanah pada era modern seperti sekarang ini, hal  ini  dikarenakan  dalam pencapaian akses dalam melakukan  kejahatan  semakin  mudah  dilakukan  oleh  pejabat  yang  diberikan  kewenangan  sebagai  kepala dalam  pendaftaran  tanah.  Maka  dari  itu  perlu  ditindaklanjuti  dalam  penekanan  bahasa  dan  istilah  dalam peraturan pemerintah yang akan mensejahterakan masyarakat.

## 2. Implikasi Hukum Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah
Penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah terdapat 2 (dua) kegiatan yang menjadi pokok utama dalam pendaftaran tanah. Pertama yaitu kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  kegiatan  ini  dapat  dilakukan  baik  secara  sistematik  maupun  secara sporadik  yang  dilaksanakan  dengan  prosedur  yang  jelas  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada serta  tidak  berpihak  kepada  kepentingan  kelompok  yang  menekan  pada  masyarakat  bawah,  sehingga kebijakan  yang  ada  tersebut  tidak  merugikan  masyarakat.  Kepentingan  masyarakat  lebih  diutamakan  dan paling  utama  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  agar  kebijakan  atau  peraturan  tepat  pada  sasaran  dan  menjadi kontrol yang jelas bagi masyarakat.
Kedua, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, hal ini sangat menegaskan kepada pemilik hak atas  tanah  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  di  kantor  pertanahan.  Pada  tataran  pelaksanaanya,  sangat memungkinkan  menimbulkan  kondisi  tertentu  yang  berbeda  dari  peraturan  perundang-undangan  tentang pendafataran  tanah.  Kondisi  tersebut  dapat  berupa  kebijakan  yang  diambil  kepala  kantor  pertanahan  dalam kegiatan pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pasal  37 ayat  (1) PP  No.  24 Tahun  1997  menentukan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak  melalui lelang  hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  pertauran  perundang- undangan  yang  berlaku.  Apabila  dalam  kenyataannya  kepala  kantor  pertanahan  secara  subjektif mengenyampingkan  ketentuan  pasal  tersebut,  sehingga  tanpa  dibuktikannya  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT peralihan  hak  atas  tanah  tersebut  dapat  didaftarkan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  peralihan  hak  atas  tanah yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  secara  tidak  langsung  hal  tersebut  merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
Kepala  kantor  pertanahan  tidak  boleh  membuat  asumsi  hukum  bahwa  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah yang dilakukan antara peroranag warga negara indonesia  berdasarkan akta yang tidak dibuat  oleh  PPAT,  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  37  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Namun pada  hakikatnya,  bahwa  setiap    peraturan  itu  ada  pengecualiannya  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam penegakan  hukum.  Tapi  pada  kenyataannya,  hal  tersebut  digunakan  oleh  orang-orang  atau  oknum-oknum tertentu bahkan kepala kantor pertanahan sendiri untuk mengenyampingkan isi Pasal 37 tersebut. Sebenarnya pengecualian  tersebut  diberlakukan  untuk  masyarakat  yang  berada  di  daerah-daerah  terpencil  yang  sulit untuk  mengakses  pejabat  pembuat  akta  tanah,  biasanya  hal  ini  dilakukan  di  desa-desa  terpencil  yang  jauh dari keramaian namun tanah yang dimiliki harus mempunyai kekuatan hukum.
Keadaan  tertentu  yang  terdapat  didalam  peraturan  pemerintah  No.  24 Tahun  1997  maupun  peraturan lainnya tentang pendaftaran tanah, belum  mempunyai kriteria yang jelas dan dapat menjadi rujukan sebagai landasan  hukum  yang  kuat.  Apabila  tidak  diperjelas,  maka  kondisi  tersebut  sangat  menghawatirkan  karena akan  menimbulkan banyaknya perdebatan dan  menimbulkan  multitafsir di  kalangan penegak hukum  dan  di
kalangan masyarakat. Selain itu, kepala kantor pertanahan dapat menggunakan keadaan tertentu sebagai alat untuk mengenyampingkan isi Pasal 37 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut.
Kepala  kantor  pertanahan  sebagai  pejabat  yang  diberi  wewenang  dalam  melakukan  pendaftaran peralihak hak milik atas tanah seharusnya memberikan dukungan yang positif agar masyarakat menjalankan amanat  yang  disampaikan  oleh  perturan  perundang-undangan.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  masih  banyak sekali  kepala  kantor  pertanahan  melakukan  penyelewengan  atas  dasar  jabatan  yang  dimiliki.  Jabatan  yang dimiliki  sangat  memungkinkan  sekali  terjadi  pergeseran  paradigma  dan  nilai-nilai  pancasila  yang  hilang dalam  tubuh  seorang  kepala  kantor  pertanahan.  Kepentingan  politik  dan  kapitalisme  penguasa  yang menjadikan  rusaknya  generasi  dan  menimbulkan  banyak  salah  paham  terhadap  masyarakat  mengenai pertanahan dan menimbulkan persoalan-persoalan terkait peralihan hak milik atas bidang tanah.
Berdasarkan  dari  penjelasan  di  atas,  kebijakan  kepala  kantor  pertanahan  tersebut  jika  dihadapakan dengan  ketentuan  Pasal  37  PP  N.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  maka  Implikasi  yang ditimbulkan  berupa:  Kebijakan  mendaftarkan  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  yang  dilakukan  tidak  sah. Artinya  apabila  tidak  sah  maka  yang  berhak  mempertanggungjawabkan  hal  tersebut  adalah  kepala  kantor pertanahan  yang  sudah  melakukan  penyelewengan  terhadap  ketentuan  yang  ada.  Implikasi  tersebut  berlaku sepanjang  kepala  kantor  pertanahan  dengan  terang-terangan  melakukan  dan  mendaftarkan  pemindahan  hak atas  sebidang  tanah  di  daerah  perkotaan  yang  sudah  pasti  tidak  termasuk  kategori  terpencil  sebagaimana yanag  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  37  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendafataran  Tanah.  Tanah terpencil  atau  desa  terpencil  yang  jauh  dari  akses  membuat  adanya  pengecualian  yang  dapat  diberikan, sehingga dalam pengecualian harus memberikan atau memberlakukan syarat dan ketentuan yang ada.
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  kepala  kantor  pertanahan  tentang  mendaftar  pemindahan  hak  atas bidang tanah yang merupakan hak milik dapat dipastikan tidak bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 37 PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sepanjang kebijakan yang dilakukan oleh kepala kantor pertanahan  hanya  mendaftar  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  dan  hak  milik  di  daerah  terpencil  saja,  dan tidak  mencampurkan  unsur  kepentingan  tertentu  yang  akan  merusak  ketentuan  Pasal  37  PP  No.  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Namun  sebenarrnya,  akan  lebih  baik  lagi  jika  ketentuan  Pasal  37  PP  No.  24  Tahun  1997  tersebut diperinci lebih jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kesalahan pengambilan kebijakan oleh kepala kantor pertanahan. Agar ukurannya menjadi jelas dan lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum. Karena apabila hal tersebut terjadi yang dirugikan pasti masyarakat yang berada dibawah dan tidak mengerti akan pembelaan terhadap hak yang dimiliki.
Dengan  demikian  permasalahan  implikasi  terhadap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  kepala  kantor pertanahan  sangat  merugikan  dan  menyalahgunakan  aturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Pasal  37  ini  harus dilakukan perbaikan agar sesuai dengan harapan yang didambakan oleh masyarakat banyak dan menjadikan pedoman  yang  tidak  dapat  disalahgunakan  oleh  kepala  kantor  pertanahan  yang  menyelewengkan wewenangnya  tersebut.  Penyelewengan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  kepala  kantor  pertanahan  dan memanfaatkan  keadaan  bukan  hanya  satu  masyarakat  yang  terkena  imbasanya.  Namun  banyak  dan  ribuan masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  buta  dengan  hukum  yang  merasakan  imbasnya,  maka  dari  itu  perlu untuk diperbaiki dan ditinjau kembali isi dari Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang dikemukan di atas,  maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pengaturan pendaftaran tanah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia secara filosofi berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria.  Pendaftaran  tanah  secara  khusus  pertama  kali  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang ini sudah dicabut dengan menjadikan tidak berlaku  karena  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentanag  Pendaftaran  Tanah. Pengaturan pendaftaran tanah kemudian dielaborasikan dalam peraturan menteri negara agraria/BPN Nomor 3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  yang  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  yang  terakhir  keluarnya  dan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/BPN.
Kepala  kantor  pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  yang  muncul  pada  saat  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  dapat  berupa  mendaftarkan  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  hak  milik  dengan
memeperhatikan  kententuan  Pasal  37  tersebut.  Kebijakan  kepala  kantor  pertanahan  tesebut  dihadapkan dengan  ketentuan  Pasal  37  akan  berimplikasi  sebagai  berikut:  kebijakan  mendaftar  pemindahan  hak  atas bidang tanah hak milik yang dilakukan kepala kantor petanahan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 PP 24/1997  sehingga  pemindahan  hak  yang  dilakukan  tidak  sah.  Implikasi  berlaku  sepanjang  kepala  kantor pertanahan  dengan  terang-terang  mendaftarkan  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  hak  milik  di  daerah perkotaan  yang  sudah  pasti  tidak  termasuk  kategori  daerah  terpencil  sebagaimna  dimaksud  dalam  Pasal  37 tersebut.
Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan Pasal 37 yang mengatur keadan tertentu, karena jika tidak dilakukan  demikian  maka  kesalahan  dan  pelanggaran  akan  selalu  terjadi  dan  membuat  peraturan  tersebut tidak  berfungsi  dengan  semestinya.  Namun  akan  lebih  baik  jika  keadaan  tertentu  yang  diamksud  diperinci dalam  batang  tubuh  sehingga  tidak  menimbulkan  multi  tafsir/  interpretasi  yang  dapat  menjadi  celah terjadinya  pelanggaran  dan  penyelahgunaan  wewenang  sehingga  berpotensi  merugikan  masyarakat. Perubahan  perlu  dilakukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum.  Kemudian  dalam membuat  kebijakan  sebaiknya  kepala  kantor  pertanahan  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam kegiatan pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ermit,  H.  (2004). Cara  Memperoleh  Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah  Negara, dan Tanah  Pemda, Teori Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
A.P  Perlindungan.  (1985). Pendaftaran  dan  Konvensi  Hak-Hak  Atas  Tanah  Menurut  UUPA. Bandung: Alumni.

## B. Jurnal dan Artikel
Haris Yonata Permahan Sibuca, “Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali”, Negara Hukum, Vol. 2 No. 2, (2011).
Elita  Rahmi,  “Eksistensi  Hak  Pengelolaan  atas  Tanah  (HPL)  dan  Realitas  Pembangunan  Indonesia”, Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, (2010).
Ana  Silviana,  “Kajian  Tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Melaksanakan  Pendaftaran  Tanah”,
Pandecta, Vol. 7 No. 1, (2012).

## C. Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  No.  3  tahun  1997  ekmudian  dirubah  dengan  Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentanag Ketentuan Pelaksana PP No. 24/1997 tentanag Pendaftaran Tanah.