## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA DEPEHA KECAMATAN

## KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
Oleh : Ni Luh Putu Darmini Suarini dan I Nyoman Lemes 1
(nym.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak: Anak mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan dalam  perkawinan  suatu  keluarga  baru  akan  dikatakan  lengkap  apabila  seorang suami istri memiliki seorang anak. Sebab sistem kekerabatan yang umum berlaku dalam    masyarakat  adat  di  Bali  adalah  sistem  kekerabatan  patrilinial,  yang mengharuskan  seorang  mengambil  garis  keturunan  dari  ayah  (laki-laki).  Sistem kekerabatan  ini  menentukan  bahwa  yang  menjadi  ahli  waris  sekaligus  pelanjut keturunan  dalam  keluarga  adalah  anak  laki-laki  (purusa).  Apabila  seorang  istri hanya  memiliki  anak  perempuan  saja,  dan  tidak  memiliki  anak  laki-laki,  salah satu  cara  untuk  dapat  melanjutkan  keturunan  dan  warisan  adalah  dengan mengangkat  anak  laki-laki  atau  adopsi.Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian hukum empiris.Bagaimana proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat  Bali  di  Desa  Depeha,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng dengan pembagian waris yang di terima oleh anak angkat .Penelitian empiris yang sifatnya  deskriptif  ini  menggambarkan  suatu  kejadian  tertentu.  Pada  teknik pengumpulan  data  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  dan  wawancara.Proses pengangkatan  anak  menurut  hukum  adat  Bali  di  Desa  Depeha  yaitu  dilakukan dengan upacara meperas, anak angkat itu di buatkan banten untuk upacara yang bersipat  keagamaan,  di  saksikan  oleh  keluarga  terdekat  dan  Kelian  Dadia  dan Klian  Banjar.  Pembagian  waris  yang  di  terima  oleh  anak  angkat  yaitu, mendaptkan keseluruhan warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, karena orang tua angkatnya hanya memiliki anak perempuan yang akan kawin dan tidak lagi tinggal bersama orang tua kandungnya.
Kata Kunci : Anak angkat , Ahli waris, Hukum adat

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, pengangkatan  anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang  perorang  dalam  keluarga.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pengangkatan  anak yang  telah  menjadi  bagian  budaya  masyarakat,  akan  mengikuti  perkembangan
1 Dosen Fakultas Hukum  Universitas Panji Sakti
situasi  dan  kondisi  seiring  dengan  tingkat  kecerdasan  serta  perkembangan masyarakat  itu  sendiri,  karena  faktanya  menunjukan  bahwa  lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara  faktual  diakui  bahwa  pengangkatan  anak  telah  menjadi  bagian  dari  adat kebiasaan masyarakat. Salah satu kepentingan tersebut adalah hal yang berkaitan dengan harta bendanya.
Hubungan  keluarga  terdapat  tiga  sistem  kekerabatan,  patrilinial, matrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan patrilinial adalah suatu sistem yang berlaku di masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari garis keturunan ayah 1 .  Berbanding  terbalik  dengan  sistem  patrilinial,  sistem  matrilinial, merupakan  suatu  sistem  yang  berlaku  di  masyarakat  yang  mengatur  alur keturunan dari garis keturunan ibu Sedangkan sistem parental merupakan suatu sistem  kekerabatan  yang  menarik  garis  keturunan  dari  kedua  belah  pihak  ayah dan ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris adalah  sama  dan  seimbang,  sistem  parental  ini  juga  dikenal  dengan  sistem bilateral. Dari ketiga sistem kekeluargaan tersebut, masing-masing sistem sangat mempengaruhi dalam hal pembagian waris, karena hal ini menetukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.
Mengenai  masalah  pewarisan  di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Adat dan Hukum Islam.Sebelum Indonesia  merdeka,  rakyat  Indonesia  telah  memiliki  hukum  yang  hidup  di masyarakat yakni hukum adat. Hukum Waris di Indonesia berlaku pada masing- masing golongan penduduk dan sampai saat ini penggolongan ini masih berlaku. Ketiga pemberlakuan penggolongan tersebut adalah:
“Bagi golongan Eropa dan Timur Asing berlaku hukum perdata barat. Bagi Warga Negara Indonesia asli dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh agama islam berlaku hukum islam. Bagi orang bumi putera adat Warga Negara Indonesia asli berlaku hukum adat”.
Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tentang  harta benda dalam perkawinan menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing
suami  atau  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak tidak  menentukn  lain”  dan  harta  bawaan  dan  harta  perolehan  merupakan  harta bersama.Memperhatikan  ketentuan  pasal  tersebut  diatas,  “…harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan…”kata  warisan  yang diperoleh  suami  atau  isteri,  artinya  isteri  adalah  anak  perempuan  kedua  orang tuanya,  maka  seorang  isteripun  berhak  memperoleh  warisan.Sedangkan  dalam praktiknya,  menurut  Hukum  Adat  Bali,  yang  berdasarkan  sistem  kekerabatan Patrilinial,  seorang  anak  perempuan  (apabila  telah  berstatus  sebagai  isteri)  tidak memperoleh  warisan.  Padahal  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  perkawinan tentang  harta  benda  dalam  perkawinan,  Hukum  waris  merupakan  salah  satu bagian dari hukum perdata dari ke seluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum  kekeluargaan,  hukum  waris  sangat  kuat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang  di  namakan  kematian,  akibat  hukum  yang  timbul  dengan  terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantarnya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seorang  yang  menjadi  ahli warisapabila suami istri ada yang tidak memiliki anak atau keturunan mereka bisa mengangkat  anak,  pada  masyarakat  adat  di  Desa  Depeha  bagi  orang  tua  yang tidak mempunyai anak laki-laki mereka berarti tidak bisa meneruskan keturunan mereka,  karena  bagi  anak  perempuan  bagi  masyarakat  adat  Desa  Depeha  jika sudah  menikah  dia  di  anggap  telah  mengikuti  adat  istiadat  suami  mereka, sehingga mereka tidak bisa diturunkan menjadi penerus adat istiadat orang tuanya. Dengan  demikian  bagi  orang  tua  di  masyarakat  adat  Desa  Depeha  mempunyai anak laki-laki merupakan kebanggaan tersendiri. Pengangkatan saat ini di dalam masyarakat  Hukum  Adat  Bali  sudah  tidak  saja  dapat  di  ambil  dari  keluarga purusa.  Pengangkatan  anak  bisa  pula  di  ambil  dari  keluarga  istri  yang  masih dalam  dalam  lingkungan  keluarganya.  Di  dalam  perkembangan  pengangkatan anak di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, trutama syarat-syarat anak  yang  di  angkat.  Adapun  pengangkatan  anak  akan  berakibat  pula  pada pewarisan  untuk  si  anak  itu  sendiri,  perkembangan  itu  tentunya  menimbulkan
permasalahan  tersendiri,  baik  mengenai  pengangkatan  anaknya  maupun pewarisannya.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  penelitibermaksud  untuk melakukan  penelitian  dengan  kajian  empiris  yang  berjudul  “KedudukanAnak Angkat  Dalam  Hal  Waris  Ditinjau  Dari  Hukum  Adat  Bali  Di  Desa  Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ”
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  proses  pengangkatan  anak  menurut  Hukum  Adat  Bali  di  Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana  pembagian  waris  yang  diterima  oleh  anak  angkat  di  Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian empiris yang sifatnya deskriptif.
Dalam  penelitian  deskriptif  pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat. Sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang peneliti lakukan didalam penelitian  ini.Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Depeha,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan proses  pencarian  data.  Sumber  data  dari  pendekatan  masalah  yaitu  yuridis sosiologis,  maka  peneliti  dapat  menentukan  dari  mana  sumber  data  tersebut diperoleh,  yaitu  melalui  penelitian  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Dalam penelitian  ini  akan  diperoleh  data  primer  dan  data  sekunder  yang  sesuai  dengan fokus permasalahan seperti proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Depeha dan pembagian warisan yang diterima oleh anak angkat .
Penelitian  lapangan  akan  diperoleh  data  primer,  yaitu  suatu  data  yang  diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian kepustakaan
diperoleh  data  sekunder  yaitu  berupa  bahan-bahan  hukum  (primer,  sekunder, tersier).  Data  sekunder  yang  dimanfaatkan  dalam  penelitian  ini  dipergunakan untuk  memperjelas  data  primer.  Penelitian  hukum  empiris  untuk  mendapatkan data  yang  akurat  adalah  dengan  cara  mengumpulkan  data  yaitu  :  wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket, dan studi kepustakaan.
Dikalangan Masyarakat Desa Adat Depeha yang menganut sistem menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, maksudnya setiap anak laki-laki selalu diutamakan, laki-laki yang akan mendapat warisan, namun anak perempuan tidak mendapatkan  warisan,  masyarakat  Desa  Adat  Depeha  menganut  sistem kekerabatan  patrilineal,  yang  mana  samapai  saat  ini  masih  di  pertahankan,  guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan masyarakat Desa Adat Depeha bilamana tidak mempunyai anak laki-lakidan hanya memiliki anak perempuan saja mereka bisa mengangkat anak laki-laki dari keluarga  terdekatnya,  bisa  juga  mengangkat  anak  dari  luar  keluarganya  bila  ada persetujuan  dari  keluarganya  dan  ada  kesepakatan,  karena  di  masyarakat  Desa Depeha  anak  perempuan  setelah  mereka  menikah  dia  tidak  akan  mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Karena demikian lah mengangkat anak laki- laki berharap bisa melanjutkan keturunannya, dan warisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.     Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali
1.1     Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali
Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah terlepas antara satu orang dengan  yang  lainnya,  mereka  akan  selalu  mengadakan  interaksi  di  dalam menunjang tingkah laku masing-masing demi tercapainya tujuan seperti apa yang di  harapkan.  Ini  bukan  berarti  manusia  itu  dapat  semena-mena  dan  bebas melakukan aktivitasnya tanpa memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai  langkah  awal  harus  diperhatikan  dalam  bertingkah  laku  di  masyarakat. Setiap  pelanggaran  peraturan-peraturan  atau  tata  tertib  yang  berlaku  didalam masyarakat  sudah  tentu  ada  sanksinya  dari  masyarakat  adat,  karena  masyarakat adat  yang  membuat  peraturan  tersebut.  Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap
peraturan  tertulis  dari  pemerintah  maka  akan  ditindak  pemerimtah.  Dengan adanya  peraturan  tata  tertib  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  orang  itulah mengingatkan orang untuk dapat selalu berbuat baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Apabila  melakukan  perbuatan-perbuatan  pengangkatan  anak  sesuai dengan  topik  pembicaraan  haruslah  memperhatikan  benar  syarat-syaratnya. Tujuanya agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam lingkungan  keluarga,  disamping  untuk  menjaga  kemungkinan  yang  tidak diharapkan terjadi demi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di dalam hal ini pihak yang akanmengangkat anak harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk  menentukan  anak  siapa  yang  akan  diangkat.  Setelah  itu  baru  datang membicarakan  dengan  pihak  keluarga  anak  yang  mau  diangkat.Apabila  telah mendapat  persetujuan  dari  keluarga  anak  yang  bersangkutan  dan  tidak  ada  lagi keberatan  dari  pihak  lain  maka  barulah  ditentukan  hari  baik  untuk  pelaksanaan upacara pemerasan.
Perbuatan  pengangkatan  anak  yang  ingin  dilakukan  inipun  harus  sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.Hal ini untuk membuktikan keabsahan suatu perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dan  demi  adanya  kepastian  hukum.  Adapun persyaratan  yang  dipenuhi  dalam  hal  pengangkatan  anak  menurut  Hukum  adat Bali yaitu :
a. Orang  yang  melakukan  pengangkat  anak  itu  harus  berhak  untuk melakukan perbuatan tersebut.
b. Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat.
c. Harus  dipenuhi  syarat  upacara  pengangkatan  anak  sesuai  dengan  adat istiadat setempat.
Pengangkat  anak  di  Bali  keluarga  kepurusa  akan  menunjukan  keluarga- keluarga  terdekat  untuk  bisa  diangkat.  Hal  ini  disebabkan  keturunan  terdekat masih mempunyai ikatan yang kuat dengan kewajiban-kewajiban mutlak kepada leluhur  yang  sama.  Disamping  itu  karena  pengangkatan  anak  akan  membawa konsekwensi  sebagai  pelanjut  keturunan  pihak  laki-laki,  karena  sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali. Dengan mengangkat anak ini  yang  paling  ditonjolkan  sesungguhnya  kepentingan  kelanjutan  kehidupan
immateriil,  sehingga  anak  yang  diangkat  haruslah  memenuhi  syarat  yang  secara nyata  ada  hubunganya  dengan  cita-cita  pemenuhan  kewajiban  immateriil  itu, disamping  itu  diperlukan  syarat-syarat  yang  ada  hubunganya  dengan  kelompok belajar. Kalau kita bandingkan dengan yang berlaku bagi masyarakat daerah yang ada  di  Indonesia,  yang  juga  menganut  sistem  kekeluargaan  yang  lain  sangatlah berbeda dengan apa yang ada di Bali. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang tegas tentang  siapa-siapa  saja  yang  boleh  melakukan  pengangkatan  anak  ini,  kecuali ditentukan hanya mengenai batasan usia antara pengangkatan dengan anak yang diangkat harus mempunyai jarak lima belas tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  pengangkatan  anak  yang  di lakukan  oleh  masyarakat  Desa  Adat  Depeha  berdasarkan  kata  sepakat  dari  dua belah  pihak  baik  dari  keluarga  angkat  maupun  keluarga  kandung,  pengangkatan anak di Desa Depeha juga di lakukan karena keadaan sang ibu hamil diluar nikah sehingga  keluarga  terdekatnya  mengangkat  anak  di  luar  kawin  tersebut  menjadi anak  angkatnya.  Perjanjian,  pengangkatan  anak  itu  ada  sejak  dicapainya  kata sepakat.
Adapun  gambaran  keadaan  anak  angkat  di  Desa  Depeha.  Berdasarkan hasil penelitian anak angkat di enam banjar di desa depeha adalah Banjar Dinas Dauh Pura 4 orang, Banjar Dinas Dangin Pura 1 orang, Banjar Dinas Sangglung 1 orang, Banjar Dinas Seganti1orang, Banjar Dinas Pengubugan 3 orang dan Banjar Dinas  Bingin  2  orang,  jumlah  dari  keseluruhan  banjar  adalah  11  orang  dengan perbandingan  jumlah  anak  laki  lebih  banyak  dari  anak  perempuan,  yaitu  7orang anak  laki-laki  dan  4  orang  anak  perempuan 1 .  Hal  ini  menentukan  bahwa masyarakat  Desa  Adat  Depeha  masih  menganut  kekeluargaan  patrilinial  yaitu menurut garis laki-laki /mengutamakn laki-laki.

## 1.2    Harus dipenuhi Syarat Upacara Pengangkatan Anak sesuai dengan Adat Istiadat Setempat
Sangat penting juaga diperhatikan upacar pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia  tata  cara  pengangkatan  anak  berbeda-beda  menurut  hukum  adat
setempat. Hal ini berkaitan dengan akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan  hubungan  kekeluargaan  anak  angkat  tersebut  dengan  orang  tua kandungnya, dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak tersebut. Bentuk upacara yang dilakukan dalam pengangkatan anak di Bali berupa upacara  keagamaan  yang  disebutupacara  Widiwidana  (pemerasan).  Upacara Widiwidana  ini  dilakukan  dengan  membuat  sajen  (banten)  pemerasan,  dimana saat  upacara  benang  tridatu  pad  sajen  dibakar  dan  ditarik  oleh  anak  angakat sampai  putus.  Adapun  tujuannya  sebagai  pemutus  hubungan  si  anak  angkat dengan orang tua kandungnya, dan membawa suatu makna memasukan anak itu ke  dalam  lingkungan  keluarga  yang  mengangkat.  Akibatnya  hak  dan  kewajiban orang  tua  angkat  dalam  bidang  agama,  immateriil  beralih  kepada  anak  angkat, seperti  si  anak  angkat  mempunyai  kewajiban  harus  mengabenkan  orang  tua angkatnya jika meninggal dunia, serta menembah sanggah atau pemerasan milik orang  tua  pengangkat.  Upacara  Widiwidana  ini  harus  dilakukan  secara  jelas disaksikan oleh kelien adat, keluarga kepurusa, sehingga tidak ada keragu-raguan lagi telah dikakukan upacara tersebut.Setelah itu barulah diadakan pengumuman di banjar oleh kelian banjar. Hal ini mengandung makna bahwa antara warga dan persekutuan tidak dapat dipisahkan serta mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pihak lain yang menyangkal.

## 1.3    Prosedur pengesahan Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Bali
Di  dalam  proses  pengangkatan  anak  di  Desa  Adat  Depeha  ini  pertama bahwa  pihak  keluarga  yang  bermaksud  mengangkat  anak  meminta  persetujuan pada  orang  tua  atau  kerabat  dari  si  anak  yang  diangkat.  Apabila  persetujuan tersebut  telah  di  sepakati  maka  di  perlukan  lagi  persetujuan  dari  anak  yang diangkat  itu  sediri,  namun  tentunya  hal  ini  berlaku  bila  anak  tersebut  sudah dewasa  dan  bila  anak  tersebut  masih  kecil  biasanya  persetujuan  itu  tidak dimintakan.Kemudian  tindakan  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  ialah pemberitahuan  kepada  prajuru  adat  tentang  maksud  mengangkat  anak  tersebut. Dan  bilamana  dalam  jangka  waktu  satu  bulan  sampai  dua  bulan  tidak  ada keberatan tentang pengangkatan anak itu dari kerabat-kerabat yang lainnya maka
tindakan  selanjutnya  ialah  mencari  hari  baik  untuk  melangsungkan  upacara pemerasan  terhadap  anak.Dalam  melaksanakan  upacar  pemerasan  dilakukan upacara  pemegat  yaitu  upacara  dengan  membakar  benang  tridatu  hingga  putus. Pada  saat  dilakukan  upacara  pemerasan  biasanya  orang  tua  angkat  akan memberikan  harta  pemerasan,  kepada  anak  angkat.  Harta  pemerasan  ini sepenuhnya dan selama-lamanya menjadi milik pribadi dari anak sejak ia selesai diupacarai yang tidak boleh di ganggu gugat. Demikianlah dengan adanya upacara pemerasan itu maka pengangkatan anak sudah dianggap sah, dimana anak angkat tersebut menjadi berstatus anak kandung bagi orang tua angkatnya.
Untuk sahnya pengangkatan anak di Bali Khususnya di Desa Adat Depeha di lakukan beberapa hal seperti :
1. Anak  yang  diangkat  diutamakan  anak  laki-laki  yang  ada  hubungan keluarga
2. Harus di setujui oleh keluarga dari kedua belah pihak.
3. Disetujui oleh saudara-saudara yang mengangkat dan yang diangkat.
4. Dan  anak  tersebut  dibuatkan  banten  untuk  upacara  yang  bersifat keagamaan  yaitu  anak  angkat  menarik  benang  dari  banten  itu  hingga putus. Biasanya upacara tersebut dilakukan oleh :
a. Pedande  dengan  di  saksikan  oleh  kedua  keluarga  belah  pihak
(anak angkat dan orang tua angkat)
b. Kelian Adat Desa c. Kelian Banjar Dinas
d. Kepala Desa.
5. Dibuatkan  surat  peras  oleh  kepala  desa  dan  diikuti  dengan  siar  oleh klian banjar sebagai bukti telah dilakukannya pengangkatan anak.
6. Mengajukan surat permohonan kepada Kepela Desa dan Camat untuk proses pengesahan lebih lanjut.
Dengan demikian pengangkatan anak akan dianggap sah
Berdasarkan penelitian proses pengangkatan anak yang di lakukan di Desa Adat Depeha adalah sebagai berikut :
a. Proses pengangkatan anak yang di lakukan di Desa Adat Depeha dasarnya sama yaitu pertama-tama seorang pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak dan kemudian pasangan tersebut minta persetujuan dari orang tua anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian pemula antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.
b. Biayasanya  orang  tua  anak  yang  akan  diangkat  meminta  waktu  untuk berpikir  dalam  memenuhi  permintaan  yang  akan  mengangkatnya,  karena mereka juga akan meminta persetujuan dari seluruh keluarganya. Setelah berselang beberapa hari, orang yang ingin mengangkat tersebut dating lagi untuk  mendapatkan  kepastian  tentang  diterima  atau  tidaknya permintaannya.
c. Apabila  permintaan  tersebut  disetujui,  maka  pada  waktu  itu  juga dibicarakan  hari  yang  telah  ditentukan  dari  kedua  belah  pihak,  biasanya dipilihg  hari  yang  baik  karena  nantinya  merupakan  peristiwa  manusia yadnya.
d. Pada  hari  yang  baik  yang  telah  ditentukan  biasanya  keluarga  pihak  yang mengangkat datang untuk memintanya secara sah, baik berkaitan dengan upacara,  yang  disaksikan  oleh  pemuka-pemuka  adat  dan  bendesa  adat untuk pengesahan yang berkaitan dengan uapacara pengangkatan anak.
e. Upacara  pertama  yaitu  upacara  pebiekaonan  yang  merupakan  upacara pembersiahan diri anak yang diangkat. Setelah itu baru dilakukan upacara pemerasan  yang  dilakukan  disanggah  kemulan,  diantaranya  yang  paling penting  adalah  pemutusan  benang  yang  artinya  simbul  memutuskan keduddukan  anak  angkat  pada  keluarga  kandungnya  dan  memulai  hidup baru  pada  keluarga  angkatnya  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  sama seperti anak kandung sendiri.
Pengangkatan  Anak  di  Desa  adat  Depeha  dilakukan  oleh  orang  tua angkatnya  dengan  harapan  bahwa  anak  angkatnya  dapat  melanjutkan  keturunan, menerima  kewajiban-kewajiban  yang  dibebankan  oleh  adat  dan  melakukan upacara  social  keagamaan  di  sanggah  atau  merajan  orang  tua  angkatnya meninggal dunia, dan pengangkatan anak di Desa depeha juga di sebabkan karena
anak  kandungnya  hamil  di  luar  nikah,  tidak  ada  yang  mengakui  kehamilannya tersebut,  maka  dari  itu  anak  yang  lahir  dari  anak  kandungnya  diangkat  menjadi anak angkat oleh Nenek dan Kakeknya, dan di jadikan saudara angkat dengan ibu kandungnya.
Kebanyakan  juga  Di  Desa  Depaha  Mengangkat  anak  masih  dilakukan  Cuma dengan  cara  mendapat  persetujuan  dari  keluarga  terdekatnya  dan  dilakukannya upacara yadnya (peras) dan di saksikan dengan keluarga terdekat dan kelian adat, kelian banjar dan kepala desa, kebanyakan juga tidak di sahkan di pengadilan.

## 1.4    Hak dan Kewajiban Anak Angkat dalam Keluarga Angkatnya
Hak  dan  kewajiban  anak  angkat  dalam  keluarga  angkatnya  adalah  sebagai berikut :
1. Anak  angkat  berhak  memelihara  hubungan  kekeluargaan  sebaik-baiknya guna  terciptanya  hubungan  yang  harmonis  antara  keluarga  kedua  belah pihak, di samping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.
2. Anak  angkat  berkewajiban  lebih  banayak  bersifat  non  materill,  yaitu kewajiban tanggung tegenan seperti:
a. melakukan tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap karma Desa.
b. Melakukan odalan pada merajan atau sanggah orang tua angkatnya
c. Melakukan  upacara  manusia  yadnya  setelah  orang  tua  angkatnya meninggal dunia.
Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada  orang  tua  angkatnya  akan  dilanjutkan  oleh  anak  angkat  itu  sendiri, sebagaimana  layaknya  seperti  anak  kandung.  Didalam  masyarakat  hukum  adat Bali kewajiban anak brsipat immaterial.
Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali sehingga  ia  tidak  berhak  mewaris  harta  dari  keluarga  orang  tua  kandungnya sendiri  melainkan  ia  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua  angkatnya.  Berdasarkan hasil penelitian Di Desa Adat Depeha , anak angkat yang sudah diangkat masih
melakukan kewajiban dan haknya kepada orang tua kandungnya, dan anak angkat masih bisa mendapatkan harta warisannya dari orang tua kandungnya.

## 2.    Pembagian Waris yang Di terima Oleh Anak Angkat
Pada  Dasarnya  sistem  pewarisan  atau  penentuan  siapa  yang  mempunyai kedudukan  sebagai  ahli  waris  adalah  didasarkan  pada  keturunan  atau  hubungan darah  dan  keluarga  terdekat.bila  merujuk  pada  ketentuan  siapa  yang berkedudukan sebagai ahli waris yang telah menentukan bagian mutlak dari harta warisan  yang  harus  di  berikan  kepada  para  ahli  waris  dalam  garis  lurus,  maka seorang  anak  angkat  tentunya  tidak  mempunyai  hubungan  atau  keterkaitan kekeluargaan  secara  garis  lurus  atau  ada  hubungan  darah  dengan  orang  tua angkatnya.  Sehingga  untuk  dapat  menjadi  bagian  dari  ahli  waris  apabila  ia diangkat  atau  di  tunjuk  untuk  menjadi  sebagai  ahli  waris.Namun  di  bali  jikalau anak  angkat  tersebut  sudah  menjalankan  upacara  yadnya,  dengan  meperas  maka anak angkat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung, dan anak angkat tersebut berhak mewaris di keluarga orang tua angkatnya.

## 2.1    Pembagian Waris dari Orang tua kandungnya
Setiap  keluarga  Hindu  Bali  mempunyai  Harta/kekayaan  keluarga  berupa harta  benda  baik  yang  mempunyai  nilai-nilai  magis  religius  yaitu  yang  ada hubungannya  dengan  keagamaan/upacara-upacara  keagamaan  dan  harta  tidak mempunyai  nilai  magis  relegius  antara  lain  :  harta  akas  kaya,  harta  jiwa  dana, harta druwe gabro. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Depeha anak angkat masih  mendapatkan  harta  tetapi  bukan  dengan  bentuk  warisan,  namun  dengan bentuk  hibah  atau  pemberian  dari  orang  tua  kandungnya,    setelah  orang  tua kandungnya  meninggal  duni  anak  tersebut  diangkat  oleh  saudara  ayahnya (paman)  anak  tersebut  sudah  memiliki  harta  warisan  yang  di  tinggalkan  oleh orang  tua  kandungnya  setelah  orang  tua  nya  meninggal  dunia,  bila  anak  angkat tersebut memiliki saudara laki-laki ia akan membagi warisannya kepada saudara laki-lakinya, bila anak angkat itu memiliki saudara perempuan dia tidak membagi harta  warisannya  kepada  saudara  perempuannya  karena  seorang  perempuan  di Desa depah tidak mendapatkan warisan setelah dia menikah.
Pembagian harta warisan kepada saudara kandung anak angkat tersebut dari warisan  orang  tua  kandungnya  adalah,  saudara  kandungnya  lebih  banyak mendapatkan  harta  warisan  dari  orang  tua  kandungnya,  ada  juga  yang  tidak mendapat  harta  warisan  dari  orang  tua  kandungnya  karena  ia  tidak menginginkannya.
Menurut  hukum  adat  dan  anak  itu  masuk  dalam  hubungan  kekeluargaan orang  tua  angkatnya.  Putusnya  hubungan  kekeluargaan  karena  telah  diadakan upacara pemerasan yang tujuannya memutuskan hubungan si anak dengan orang tua  kandungnya.  Akibat  si  anak  tidak  mempunyai  kewajiban  terhadap  orang  tua kandungnya.  Sehingga  tidak  mewaris  pada  orang  tua  kandungnya.  Makna  lain dari uapacara adat tersebut.

## 2.2    Pembagian Waris Dari Orang Tua angkatnya
Pengangkatan anak melalui proses adat dan ada maksud untuk meneruskan garis keturunannya, maka timbul akibat hukum. Maksudnya adanya akibat hukum diatas  adalah  anak  angkat  setelah  diangkat  oleh  orang  tua  angkatnya  haknya samadengan hak anak kandung. Pewarisan menurut hukum adat bali sebagai ahli waris  orang  tua  angkatnya  berlaku  sebagaimana  pewarisan  dengan  anak kandungnya.  Keadaan  ini  tidak  berubah  apabila  setelah  dilakukan  pengangkatan anak  dilahirkan  anak  kandung.  Di  dalam  beberapa  kasus  di  Desa  Depeha ditemukan  setelah  mereka  mengangkat  anak  mereka  mempunyai  anak  kandung, maka anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Apabila kalau si anak  kandung  yang  dilahirkan  perempuan  dan  melakukan  perkawinan/keluar, maka si anak angkat menjadi ahli waris tunggal.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  topik  permasalahan  mengenai  kedudukan  anak angkat dalam hal waris ditinjau dari hukum adat Bali di Desa Depeha Kecamatan kubutambahan Kabupaten Buleleng disimpulkan bahwa :
1. Proses  pengangkatan  anak  menurut  Hukum  Adat  Bali  Di  Desa  Depeha adalah  :  pengangkatan  anak  pada  dasarnya  sama,  yaitu  seorang  yang  ingin mengangkat  anak  harus  sepakat  dengan  keluarganya  begitu  juga  orang  tua
yang anaknya mau diangkat mereka juga harus sepakat dengan keluarganya, apabila  kedua  belah  pihak  sepakat  dan  menyetujui  pengangkatan  anak tersebut,  maka  orang  tua  yang  akan  mengangkat  anak  itu  datang  kepada orang  tua  yang  akan  diangkat  anaknya,  hal  ini  merupakan  perjanjian pemulaan antara pihak antara keluarga yang mengangkat dan keluarga yang diangkat,  dan  apabila  permintaan  tersebut  disetujui  maka  meraka membicarakan  hari  baik  untuk  melakukan  upacara  manusia  yadnya (meperas).
2. Pembagian  waris  yang  diterima  oleh  anak  angkat  Di  Desa  Depeha  adalah pembagian  warisan  yang  diterima  oleh  anak  angkat  tersebut  setengah  dari harta  warisan  orang  tua  angkatnya  bilamana  orang  tua  angkat  tersebut memiliki  anak  kandung  laki-laki  berjumlah  satu  orang,  atau  anak  angkat tersebut mendapatkan warisan sama dengan pembagian yang di terima oleh anak  kandungnya.  pembagian  warisan  tersebut  dengan  mengibahkan warisan tersebut kepada anak a memiliki anak kandung laki-laki, dia hanya memiliki  anak  kandung  perempuan  maka  anak  angkat  tersebut  mendapat harta  warisan  keseluruhan  dari  harta  yang  di  miliki  orang  tua  angkatnya, karena perempuan Di Desa Depeha setelah mereka kawin mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua kandungnya, sebab dari itu anak angkat tersebut mendapat  bagian  warisan  keseluruhannya  dari  harta  orang  tua  angktanya setelah dia meninggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Wahyono  dan  Siti  Rahayu,  1993.  Tinjauan  tentang  Peradilan  Anak  di Indonesia, (Jakarta:  z SinarGrafika,)
Ali  Afandi.  2000. Hukum  waris  Keluarga  Hukum  Pembuktian.  ( Jakarta.  Rineka Cipta).
Anto Soemarman, 2003, Hukum Adat : Perpektif  Sekarang dan Mendatang, Penerbit Adi Cita
Bambang  Sunggono.2003. Metode  logi  Penelitian  Hukum .  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada).
Gede  Pudja.  1997. Hukum  Hindu  yang  direpisir  kedalam  Hukum  Adat  Bali , Jakarta.
H. Zainuddin Ali, 2013 Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinargrafika,)
H.  ChatibRasyid.  2012. Anak  Lahir  di  Luar  Nikah  (  Secara  Hukum) Berbedadengan  Anak  Zina,  KajianYuridister  hadap  Putusan  MK  No. 46/PUU-VIII/2010, Makalah disampaikan pada Seminar Program Pasca Sarjana  tentang  Pro  Kontra  Paska  Putusan  MK  tentang  Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya , pada tanggal 7 Juli 2012 Pada Fakultas Hukum Unisula,Semarang.
Hilman Hadikusumu.1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat . (Bandung, Surya Putra). Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan BadanPeradilan Agama Islam, Direktorat Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama Islam).
J.satrio. 1992. Hukum Waris , (Bandung: Pustaka Baru).
Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. (Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya).
Nawawi,  Hadari.  1998. Metode  penelitian  Bidang  Sosial.  ( Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press).
R.  Subekti.  2005. Ringkasan  tentang  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris . (Jakarta. Cet. I Intermasa).
Soerjono Soekanto.2008. Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Aksara Agung).
Soerojo Wignjodipuro, 1989, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung.