DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.2.110-122

## Kajian Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah

## Slum Upgrading Strategies in Central Bangka Regency
S.Sunarti 1 , Landung Esariti 1* , Mardwi Rahdriawan 1 & Dyah Putri Makhmudi 1
1 Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedartho Tembalang, Semarang, Indonesia; * Penulis Korespondensi. e-mail : landungesariti@lecturer.undip.ac.id (Diterima: 03 November 2020; Disetujui: 04 Februari 2021)

## ABSTRACT
Slum  area  remains  as  the  main  problem  faced  in  urban  settlement  areas,  especially  in developing countries. Slum area in Central Bangka Regency reaches a total area of 55.92 hectares, covering 9.1% of Central Bangka Regency area. The local government formulized a strategy named Construction and Development Plan of Housing and Settlement Areas (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman/RP3KP). The objective of this strategy is to analyze whether the strategy for slum upgrading in Central Bangka Regency has been formulated effectively. This is significant since a study of the strategy needs to be conducted before the strategy is legalized and becomes the basic framework for implementation. Quantitative technique is depicted throughout this article by comparing strategies resulted from  the RP3KP document with literature driven indicators and with Law Number 1 Year 2011 on Housing and Settlements. Result shows that the  plan  has  been  formulated  effectively  according  to  three  assessment  aspects,  namely  political aspects, administrative aspects, and their suitability to Law Number 1 Year 2011. Despite, for more effective implementation, is it suggested to operationalize the strategy by formulating mechanisms and  instruments  for  effective  governance.  More  detailed  implementation  strategies  shall  be regulated,  to  not  only  concentrate  on  physical  aspects,  but  also  on non-physical  aspects,  such  as social, economic, and demographical aspects.
Keywords: effectiveness, indicators, slum, strategy

## ABSTRAK
Kawasan  kumuh  hingga  saat  ini  masih  menjadi  masalah  utama  yang  dihadapi  di  kawasan permukiman  khususnya  negara  berkembang.  Kawasan  kumuh  di  Kabupaten  Bangka  Tengah mencapai total luasan kawasan 55.92 hektar yang berarti  meliputi 9.1 % dari total luas Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Menyusun strategi penanganan  kawasan  kumuh  melalui  penyusunan  dokumen  Rencana  Pembangunan  dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah strategi penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah telah disusun secara  efektif.  Hal  ini  penting  karena  kajian  terhadap  strategi  perlu  dilakukan  sebelum  strategi dilegalkan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan penanganan kumuh. Metode analisis yang dipilih adalah  dengan  melakukan  teknik  kuantitatif,  yaitu  melakukan  komparasi  secara  deskriptif  antara dokumen  RP3KP  dengan  indikator  penilaian  hasil  kajian  literatur  dan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  Permukiman.  Hasil  yang  didapatkan  dalam  penilaian  strategi
penanganan kawasan kumuh dalam dokumen RP3KP Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 sampai tahun 2039 yaitu dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah telah disusun secara efektif dengan fokus pada penilaian terhadap tiga aspek yaitu aspek politis, aspek administratif, dan kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 . Namun demikian, dilihat  dari  tiga  aspek  penilaian  tersebut,  hal  yang  paling  menonjol  untuk  ditambahkan  sebagai strategi  yang  efektif  adalah  upaya  operasionalisasi  strategi  dalam  penyusunan  mekanisme  dan instrumen  untuk  ketercapaian  pelaksanaan  strategi.  Perlu  diatur  lebih  detail  bagaimana  penerapan strategi penanganan kumuh tidak hanya melibatkan aspek fisik, namun juga aspek non fisik seperti aspek sosial, ekonomi, dan demografi.
Kata kunci: efektivitas, indikator, kawasan kumuh, strategi

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kawasan  kumuh  hingga saat  ini  masih  menjadi  masalah  utama  yang dihadapi  di  kawasan  permukiman  perkotaan khususnya negara berkembang. Kawasan kumuh  dianggap  sebagai  salah  satu  masalah paling  penting  di  beberapa  negara  berkembang karena  mempengaruhi  kondisi  ekonomi  dan sosial bagi suatu negara, dimana hampir 1 miliar atau  32%  dari  populasi  perkotaan  dunia bertempat  tinggal  di  kawasan  kumuh  (El Menshawy et  al. ,  2011).  Kondisi  kota-kota  di negara  berkembang  memiliki  perkembangan yang pesat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder. Hal tersebut menyebabkan penduduk dari  perdesaan  berpindah  ke  perkotaan  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik. Kondisi tersebut memicu terjadinya pertambahan  penduduk  di  perkotaan  yang diimbangi dengan pertambahan akan kebutuhan rumah (Michiani & Asano, 2019).
Lahan  yang  tersedia  di  suatu  wilayah sangat  terbatas  dan  cenderung  mahal,  dimana mayoritas masyarakat yang berpindah dari desa ke  kota  merupakan  masyarakat  berpenghasilan rendah  sehingga  tidak  mampu  untuk  membeli lahan  di  perkotaan  (Menshawy et  al. ,  2016). Oleh  karena  kondisi  tersebut,  tumbuhlah kawasan  permukiman  tidak  layak  huni  yang pada  berbagai  kota  cenderung  berkembang menjadi kumuh dan tidak sesuai dengan standar lingkungan  permukiman  yang  sehat  (Ramdani &  Haryanto,  2013).  Kondisi  ini  semakin memburuk,  melihat  beberapa  respon  program
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota  cenderung  mengutamakan  pendekatan proyek, padahal seharusnya penyelesaian kawasan tidak layak huni juga mengedepankan pembahasan aspek sosial dan demografi sebagai aksi kunci untuk merubah kondisi menjadi lebih baik.
Permukiman  tidak  layak  huni  dan cenderung  kumuh  telah  menjadi  tempat alternatif  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  di  perkotaan  dengan  masalah  fisik, seperti kondisi rumah yang tidak layak huni dan jalan  lingkungan  yang  buruk  dan  kurangnya pasokan air, kondisi sanitasi dan pengelolaan air limbah yang masih buruk (Sarwandi et al. , 2002 dalam  (Michiani  &  Asano,  2019).  Tanpa tindakan  bersama  dari  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  dan  masyarakat,    kawasan kumuh  cenderung  akan  meningkat.  Jika  hal tersebut tidak ada tindakan serius yang diambil, maka  jumlah  penghuni  kawasan  kumuh  di seluruh  dunia  diproyeksikan  akan  meningkat selama 30 tahun ke depan menjadi 2 miliar  (El Menshawy et al ., 2011). Kawasan kumuh yang meningkat tersebut  di  masa  mendatang dianggap  sebagai  ancaman  bagi  keberlanjutan dan  pembangunan  kota  di  beberapa  negara berkembang.
Kawasan  kumuh  di  Kabupaten  Bangka Tengah  mencapai  total  luasan  kawasan  55.92 hektar  yang  berarti  9.1  %  dari  total  luas Kabupaten  Bangka  Tengah.  Dilihat  dari persentasenya, ini merupakan angka yang cukup besar.  Apabila  dilihat  berdasarkan  kondisi rumah  yang  tidak  layak  huni  serta  kondisi prasarana  lingkungan  yang  buruk,  maka  upaya
penanganan kumuh di Bangka Tengah menjadi suatu  keharusan.  Upaya  penanganan  kawasan kumuh yang telah dilakukan untuk mengurangi kawasan  kumuh  diantaranya  adalah  program memperbaiki rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penanganan  lain  yang  telah  dilakukan  adalah konsolidasi  lahan  di  Desa  Kurau  melalui penataan kembali dengan penataan, pembongkaran  dan  pembangunan  kembali rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum pada  klaster  I  kawasan  kumuh  Desa  Kurau. Akan  tetapi,  kedua  program  tersebut  belum mampu mengurangi adanya kawasan kumuh  di Kabupaten  Bangka  Tengah.  Oleh  karena  itu, salah  satu  pendekatan  komprehensif  yang dilakukan adalah dengan merencanakan dokumen  RP3KP  (Rencana  Pembangunan  dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman),  sebagai  dasar  hukum  strategi penanganan kumuh.
Artikel ini akan melakukan kajian apakah strategi  penanganan  kawasan  kumuh  telah disusun secara efektif. Menurut (Muchadenyika, 2015)  dan  (Patton et  al. ,  2016)  strategi  adalah serangkaian alternatif/cara terbaik untuk mencapai tujuan perencanaan. Untuk permasalahan  kumuh  di  Bangka  Tengah, dokumen  RP3KP  merekomendasikan  empat jenis  strategi  penanganan  yaitu  relokasi, konsolidasi lahan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Artikel  ini  penting  karena  kajian  terhadap strategi  perlu  dilakukan,  sebelum  strategi dilegalkan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan  penanganan  kumuh.  Strategi sebagai  dokumen  publik  seharusnya  dapat menjawab kebutuhan penyelesaian permasalahan kumuh
dari perspektif stakeholder yang  dilibatkan,  mulai  dari perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat. Artikel  ini  akan  disusun  dengan  3  pokok pembahasan  utama,  yaitu  (a)  metodologi  dan proses  analisis  yang  dilakukan,  (b)  identifikasi jenis strategi yang ada dalam dokumen RP3KP sesuai  dengan  lokasi  dan  tingkat  permasalahan dan  (c)  kajian  penilaian  strategi  terpilih berdasarkan 6 indikator penilaian yang diperoleh dari diskusi literatur dan
kesesuaiannya terhadap
Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan Permukiman.

## METODOLOGI
Untuk melakukan kajian terhadap strategi, diperlukan  metode  analisis  dan  proses  analisis yang  tepat.  Cara  untuk  melakukan  kajian terhadap  strategi  diperoleh  dengan  melakukan perbandingan  antara  output  strategi  yang tercantum  dengan  dokumen  RP3KP  dan indikator  penilaian  yang  diambil  dari  beberapa literatur  kunci  diantaranya  (Jones,  2017), (Muchadenyika & Waiswa, 2018), (Elias et al. , 2017),  (Danso-wiredu  &  Midheme,  2017), (French et  al. ,  2019),  (Hasanawi et  al. ,  2019), dan (Muchadenyika, 2015).
Menurut  (Patton et  al .,  2016),  strategi seharusnya mempunyai beberapa kriteria penilaian,  yaitu  dari  sisi  ekonomi,  sosial, administratif  dan  dukungan  institusi.  Terkait strategi  penanganan  kawasan  kumuh  di Kabupaten  Bangka  Tengah,  penulis  memilih hanya pada 2 aspek yaitu kriteria  administratif dan  politis.  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan bahwa  efektivitas  strategi  ditentukan  dalam bagaimana strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan  yaitu  penyelesaian  masalah  kumuh, sesuai  kondisi  lokasi  dan  tipologinya.  Aspek politis menitikberatkan pada penerimaan strategi terpilih pada kebutuhan semua stakeholder terkait.
Sedangkan aspek administratif  menekankan  pada  kemungkinan keberhasilan pelaksanaan strategi. Tabel 1. Indikator penilaian strategi Kriteria Indikator Pengertian Politis Appropriateness Kesesuaiannya untuk menyelesaikan masalah Acceptability Semua stakeholder menerima  dan menyetujui strategi terpilih Responsiveness Strategi terpilih menjawab kebutuhan
Kriteria Indikator Pengertian masyarakat yang dilibatkan Administratif Authority Ada pembagian wewenang yang jelas Institutional Commitment Jelas ada pembagian pekerjaan  dan kerjasama antara stakeholder Capability Pelaksanaan strategi didukung  oleh sumber daya manusia dan dana yang memadai Sumber: Patton et al . (2016).
Metode analisis yang dipilih adalah teknik kuantitatif,  yaitu  melakukan  komparasi  secara deskriptif  antara  Dokumen  RP3KP  dengan indikator  penilaian  hasil  kajian  literatur  dan Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2011  tentang Perumahan  Permukiman.  Kegiatan  kajian strategi meliputi beberapa tahapan analisis yang dilakukan,  meliputi :
1. Pengumpulan  data  dilakukan  secara sekunder,  yaitu  menelaah  isi  dokumen RP3KP  berdasarkan  pada  6  indikator penilaian  yang  ditetapkan  pada  Tabel  1 diatas.
2. Menemukenali  kesesuaian  isi  Dokumen RP3KP  dengan  indikator  penilaian  yang dimaksud. Hasil penilaian berupa kesesuaian  atau  ketidaksesuaian  dengan indikatornya.
3. Membandingkan efektivitas strategi penanganan  kumuh  dengan  kondisi  dan tujuan  ideal  yang  diharapkan,  seperti yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Perumahan  Permukiman  Nomor  1  tahun 2011.  Khususnya  Pasal  94  hingga  97 tentang penanganan kawasan kumuh pada lingkup kabupaten.
4. Langkah  terakhir  adalah  melakukan kajian terhadap hasil pada langkah ketiga,
yaitu dengan melakukan diskusi berdasarkan  rujukan  jurnal  yang  dipilih. Hasil  akhir  yang  diharapkan  adalah ditemukenalinya kondisi efektivitas strategi penanganan kumuh.
Untuk  lebih  jelasnya,  kegiatan  analisis  yang dilakukan,  dapat  dilihat  pada  Gambar  1  di bawah ini.

## Gambar 1. Diagram proses analisis kajian strategi
Sumber:  Analisis penulis, 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah
Permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten  Bangka  Tengah  menjadi  salah  satu permasalahan  di  bidang  perumahan  dan kawasan  permukiman  yang  perlu  segera ditangani.  Sesuai  dengan  Keputusan  Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/4183/DPU/2014 tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  dan Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten  Bangka Tengah,  kawasan  kumuh  yang  perlu  diberi penanganan  serius  seluas  55.92  hektar,    yang berarti 9.1 % dari total luas Kabupaten Bangka Tengah. Dilihat dari persentasenya, ini merupakan  angka  yang  cukup  besar.  Deskripsi persebaran  kawasan  kumuh  di  Kabupaten Bangka  Tengah  dapat  dilihat  pada  Gambar  2 berikut ini.
Dokumen RP3KP Kajian literatur untuk menentukan indikator penilaian Komparasi dengan kondisi Ideal (UU
Perumahan No 1 Tahun
2011)
Efektivitas Strategi Penanganan Kumuh Kabupaten Bangka Tengah

## Gambar 2. Distribusi kumuh di Kabupaten Bangka Tengah
Sumber:  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Bangka Tengah, 2019.
Dokumen  RP3KP  menjelaskan  bahwa munculnya  permasalahan  kawasan  kumuh  di Kabupaten Bangka Tengah di antaranya  karena kondisi  fisik  bangunan  rumah  semi  permanen dan  non  permanen  sehingga  tidak  layak  huni. Selain  itu,  pembangunan  permukiman  yang tidak sesuai dengan alokasi peruntukan perumahan
dalam RTRW, sehingga menyebabkan  kekumuhan  di  lokasi  ilegal. Kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  tidak memenuhi  persyaratan  menyebabkan  kawasan tersebut menjadi kumuh. Permasalahan kawasan kumuh  di  Kabupaten  Bangka  Tengah  dapat diidentifikasi berdasarkan indikator kekumuhan sesuai dengan pedoman KOTAKU
(Kotaku.pu.go.id, 2017), adalah sebagai berikut:
a) Kondisi Bangunan Gedung
Kondisi  bangunan  gedung  dilihat  dari kondisi  atap  berupa  daun  rumbia/seng,  kondisi dinding berupa bambu dan kondisi lantai berupa tanah  atau  papan.  Kondisi  bangunan  gedung kawasan kumuh ilegal yang berada di tepi sungai dan pantai memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  dan  Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB) yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga
tidak  terdapat  jarak  antar  bangunan.  Sampai dengan  saat  ini,  telah  dilaksanakan  beberapa program  pembangunan  rumah  layak  huni  yang diberikan pemerintah untuk mengurangi masalah  kondisi  bangunan  gedung  yang  tidak layak  huni.  Namun,  masih  terdapat  banyak bangunan  semi  permanen  dan  non  permanen. Hal  tersebut  didukung  dengan  hasil  wawancara dengan salah satu responden.
“Kurang lebih 4/5 rumah mendapat bantuan bedah  rumah  dengan  ukuran  4x5  langsung dari pemerintah, dari kayu menjadi tembok.”
(MV/004/22062019)
b) Kondisi Jalan Lingkungan
Kondisi  jalan  lingkungan  pada  kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah mayoritas aspal  dengan  kondisi  baik  sehingga  mudah dilalui  (Gambar  3).  Namun  terdapat  kawasan kumuh  dengan  permukaan  jalan  berupa  tanah khususnya pada kawasan ilegal. Mayoritas lebar jalan  lingkungan  yaitu  2  meter  sehingga  sulit untuk dilalui oleh kendaraan yang
bersimpangan.

## Gambar 3. Kondisi lingkungan pada kawasan kumuh
Sumber:  Observasi, 2019.
c) Kondisi Penyediaan Air Minum
Setiap  rumah  tangga  pada  kawasan kumuh  sudah  dapat  mengakses  air  minum dengan  baik.  Penyediaan  air  minum  pada kawasan  kumuh  mayoritas  berasal  dari  sumur. Rumah tangga pada kawasan kumuh sudah dapat mengakses  air  minum  dengan  kualitas  tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
“Sumber  air  minum  dari  air  sumur kualitasnya bersih.”
(LN/001/22062019)
d) Kondisi Drainase Lingkungan
Drainase  lingkungan  tidak  tersedia  di beberapa  lokasi,  hal  tersebut  menyebabkan  air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan di beberapa lokasi. Sebagian perumahan  memiliki  drainase  dengan  kondisi baik,  sedangkan  sebagian  perumahan  belum terdapat  saluran  penutup  drainase  dan  masih tergolong  drainase  alami.  Drainase  yang  belum memiliki saluran penutup drainase menyebabkan  adanya  penumpukan  sampah  di dalam  drainase  sehingga  terjadi  pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau.
e) Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sistem  pengelolaan  air  limbah  rumah tangga  sebagian  besar  masih  memanfaatkan sistem pengolahan konvensional dengan menggunakan septictank . Pada kawasan kumuh ilegal di sempadan sungai, perilaku masyarakat yang membuang limbah ke sungai menyebabkan lingkungan  sekitar  yang  tercemar.  Sedangkan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat tidak tersedia.
f) Kondisi Pengelolaan Persampahan
Sistem  pengelolaan  persampahan  dengan
pengumpulan  sampah  dari  masing-masing sumber sampah di setiap rumah. Kemudian dari masing-masing sumber sampah diangkut menggunakan  motor  dan  gerobak  sampah menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan  kemudian  dari  TPS  diangkut  menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
“Dulu  ada  bank  sampah  tapi  sekarang sudah  tidak  aktif,  pengelolaan  dengan pengambilan  sampah  dari  tempat  sampah setiap kurang lebih 2 hari sekali.”
(MV/006/22062019)
Sarana  dan  prasarana  persampahan  yang ada  berupa  tempat  sampah  di  rumah  tangga masing-masing,  baik  yang  disediakan  oleh masing-masing  rumah  tangga  maupun  bantuan dana desa serta Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan pada kawasan kumuh di tepi air  masih  banyak  masyarakat  yang  membuang ke  sungai  sehingga  menimbulkan  pencemaran lingkungan akibat sampah.
g) Kondisi Pengamanan Kebakaran
Pada  kawasan  kumuh  di  Kabupaten
Bangka Tengah tidak tersedia sistem pengamanan  kebakaran  yang  aktif  dan  pasif. Selain  itu,  pasokan  air  untuk  pemadaman  pun tidak  tersedia.  Akses  untuk  mobil  pemadam kebakaran juga tidak tersedia dikarenakan jalan lingkungan  dengan  lebar  kurang  dari  standar yaitu  lebar  jalan  lingkungan  hanya  2  meter sehingga mempersulit masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran.
(a) Rumah Tidak (b) Akses Jalan Layak Huni (c) Drainase Lokal (d) Persampahan
h) Kondisi Ruang Terbuka Publik
Lahan  untuk  ruang  terbuka  publik  di kawasan  kumuh  Kabupaten  Bangka  Tengah tergolong  minim.  Minimnya  ruang  terbuka publik tersebut menyebabkan kurangnya sosialisasi  antar  masyarakat  dikarenakan  tidak adanya  ruang  temu  untuk  bersosialisasi.  Ruang terbuka publik yang minim tersebut dikarenakan tidak  adanya  jarak  antar  bangunan.  Mayoritas masyarakat  yang  berada  di  kawasan  kumuh menggunakan  jalan  lingkungan  yang  sempit untuk bersosialisasi antar masyarakat dikarenakan  ketidaktersediaan  lahan  untuk ruang terbuka publik.

## Identifikasi Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Program RP3KP
Penanganan kawasan kumuh pada Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten  Bangka  Tengah,  ditentukan  sesuai tipologi  kawasan  kumuh  yang  disesuaikan dengan kondisi kekumuhan, legalitas  lahan dan kriteria  dari  masing-masing  tipologi.  Pada Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten  Bangka  Tengah,  indikasi  program penanganan  kawasan  kumuh  dilakukan  dengan peningkatan  kualitas  (Tengah  &  Diponegoro, 2019).  Peningkatan  kualitas  perlu  dilakukan untuk  mewujudkan  PKP  (Perumahan  dan Kawasan Permukiman) yang layak huni dengan lingkungan  sehat,  aman,  nyaman  dan  teratur. Peningkatan  kualitas  kawasan  kumuh  tidak terpaku  pada  kondisi  rumah/hunian  saja  tetapi juga peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  (PSU)  sebagai  kebutuhan  penunjang perumahan  dan  permukiman.  Peningkatan kualitas  kawasan  kumuh  dapat  dibagi  menjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh ( Slum ) dan peningkatan kawasan kumuh ilegal ( Squatter ). Pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh tim  penyusun  melalui  kegiatan  observasi lapangan  dan  wawancara  kepada  pihak  terkait. Observasi  lapangan  dilakukan  pada  empat kawasan  kumuh  di  Kabupaten  Bangka  Tengah, yaitu  di  Desa  Batu  Belubang,  Desa  Kurau,
Kelurahan Sungaiselan dan Desa Padang Mulya dengan  melihat  kondisi  rumah  dan  prasarana lingkungan  sekitar.  Wawancara  dilakukan kepada  tokoh  masyarakat  di  lokasi  prioritas kumuh, sejumlah 7 responden. Wawancara juga dilakukan terhadap 5 stakeholder kunci dari : 1. Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, 2. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  Kabupaten  Bangka  Tengah,  3. Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten Bangka  Tengah,  4.  Dinas  Pekerjaan  Umum, Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  (DPUTRP)
Kabupaten  Bangka  Tengah,  dan  5.  Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam  penyusunan  strategi  penanganan kumuh,  Tim  Penyusun  Dokumen  RP3KP melakukan  dua  kali  kegiatan Focus  Group Discussion (FGD).  Ini  berarti  Pemerintah Kabupaten  Bangka  Tengah  mengupayakan terjadinya  pendalaman  pengetahuan  lokal terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kegiatan survei  yang  dilakukan  oleh  Tim  Penyusun, diperdalam  dengan  investigasi  menyeluruh terhadap  semua stakeholder yang  terlibat.
Tujuannya adalah untuk mempelajari kesenjangan  pada  kondisi  eksisting  dan mengidentifikasi  upaya  optimalisasi  potensi yang ada (Boonyabancha & Kerr, 2018). Setiap kegiatan  FGD  melibatkan  masyarakat,  yang diwakili oleh pihak kecamatan, swasta dan dinas terkait. Jumlah total undangan ada 16 orang yang mewakili  instansi  terkait.  FGD  pertama melakukan  pembahasan  terkait  permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan  FGD  kedua  berupa  penjaringan aspirasi  strategi  penanganan  permasalahan perumahan  dan  kawasan  permukiman.  Sebagai contoh, dalam kegiatan FGD pertama dilakukan verifikasi  permasalahan  permukiman  ilegal  dan kumuh,  permukiman  dekat  dengan  kawasan rawan  bencana,  permukiman  dekat  dengan perkebunan kelapa sawit dan permukiman dekat dengan  kawasan  tambang,  serta  dampak  bagi permukiman yg ada di sekitar itu.
Ini sekaligus menerapkan konsep mempraktekkan budaya berpartisipasi (French et
al ., 2019), yaitu membiasakan masyarakat untuk terus  berkomitmen  dan  berperan  aktif  dalam menentukan  kondisi  layak  huni  versi  mereka, keluar  dari  kondisi  kekumuhan  yang  ada. Walaupun  pada  kenyataannya,  saat  dilakukan diskusi,  usulan  dari  masyarakat  perlu  dibatasi dengan  pertimbangan  prioritas  penganggaran yang mencukupi terlaksananya program. Sebagai  hasil  kesepakatan  dalam  FGD  kedua direkomendasikan  tipologi  penanganan  kumuh di masing-masing lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Pola penanganan kawasan kumuh
No Kelurahan/ Desa Tipologi Kumuh Pola Penanganan 1. Batu Belubang Kumuh di tepi pantai dan  ilegal di sempadan sungai Resettlement 2. Kurau Kumuh di tepi sungai dan  ilegal di sempadan sungai Permukiman kembali dengan relokasi dan konsolidasi lahan 3. Sungaiselan  Kumuh daratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4. Padang Mulya Kumuh daratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumber: RP3KP Kabupaten Bangka Tengah (2019). Pentingnya tata kelola berbasis masyarakat  ( community  governance ),  merubah kerjasama  bersifat  proyek  ke  kerjasama berdasarkan  kemanfaatan  antara  kedua  belah pihak (Hasanawi et al ., 2019). Hal ini tercermin dalam  proses  diskusi  FGD  yang  cukup  lama durasinya  dan  dengan  dinamika  masalah  yang ditampilkan  menjadi  terpetakan.  Permasalahan yang  ditemui  tidak  hanya  permasalahan  fisik saja,  tapi  permasalahan  non  fisik.  Sebagai contoh  bagaimana  mempertahankan  modal sosial  yang  sudah  terjalin  antar  anggota masyarakat  di  lokasi  kumuh eksisting dan kemudian  direlokasi  (Mitra et  al .,  2017). Sehingga  penting  melibatkan  dinas  terkait,
termasuk  juga  Dinas  Sosial  dan  Kependudukan untuk  hal  tersebut.  Hal  positif  yang  dapat dicermati dari proses diskusi dalam FGD adalah tingginya semangat partisipan. Hal ini ditunjukkan  dengan  kelengkapan  daftar  hadir undangan yang mewakili variasi instansi. Selain menegaskan  adanya  komitmen  dari  instansi terkait,  kondisi  ini  juga  menunjukkan  adanya representasi  kepentingan  yang  beragam  untuk bersama menyelesaikan masalah kumuh.

## Kajian Penilaian Strategi Penanganan Kumuh
a. Penilaian berdasarkan Indikator Politis
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang tercantum  dalam  Dokumen  RP3KP,  strategi penanganan  yang  dilakukan  pada  kawasan kumuh  ( slum )  berupa  penataan  perumahan  dan permukiman kumuh dilakukan dengan perbaikan permukiman kumuh menjadi permukiman  yang  layak  huni.  Secara  proses, upaya  yang  dilakukan  dalam  RP3KP  telah merefleksikan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat  untuk  menemukenali  kebutuhannya (Muchadenyika  &  Waiswa,  2018).  Substansi yang  dibahas  tidak  hanya  tentang  prioritas penanganan  kumuh  seperti  renovasi,  relokasi dan resettlement tetapi juga kepada pembangunan  baru  dan  pembangunan  khusus yang direncanakan untuk menggerakkan ekonomi  rakyat.  Strategi  ini  muncul  saat  FGD, mengingat Kabupaten Bangka Tengah
merupakan kabupaten kepulauan yang membutuhkan  sektor  basis    untuk  menciptakan percepatan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan kondisi keterbatasan transportasi antar pulau dan minimnya sarana prasarana, tetapi unggul  dalam hal  produk  perkebunan  dan  pariwisata  alam. Sehingga  muncul  rekomendasi  kebutuhan konsep  hunian  yang  terintegrasi  dengan  pola pariwisata kepulauan. Informasi ini dikemukakan  oleh  ketua  masyarakat  (French et al .,  2019;  Purwanto et  al. ,  2017;  Meredith  & MacDonald,  2017),  yang  diakomodir  dengan baik oleh seluruh peserta FGD.
Selain  penataan  pada  rumah,  dilakukan juga  pembangunan  dan  peningkatan  kualitas
prasarana  lingkungan  kawasan  kumuh  agar memiliki  lingkungan  yang  sehat.  Kegiatan pencegahan  dan  pengendalian  munculnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru juga  menjadi  strategi  program  yang  cukup penting. Sedangkan penanganan kawasan kumuh  ilegal  ( squatter )  dilakukan  penegakan sanksi  pemindahan  (relokasi)  rumah/hunian yang  berada  di  sempadan  sungai  dan  pantai  ke lokasi yang sesuai rencana tata ruang. Selain itu dilakukan  sosialisasi  dan  pembinaan  kepada masyarakat di kawasan permukiman ilegal agar bertempat  tinggal  sesuai  rencana  tata  ruang. Sehingga tidak bertambah kawasan kumuh ilegal di  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Diversifikasi yang  dilakukan  terhadap  pilihan  jenis  program menunjukkan peran pemerintah sebagai penyedia  ( enabler )  (Muchadenyika  &  Waiswa, 2018;  Ebekozien et  al .,  2019)  mendorong munculnya  beberapa  solusi  dalam  strategi program yang berlandaskan pada kearifan lokal. Mengupayakan  terjadinya  partisipasi  secara kontinyu memberikan keterampilan pada masyarakat untuk dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Memberikan pemahaman kepada instansi  terkait  bahwa  kolaborasi  menjadi penting  dalam  hal  ini.  (Das,  2017;  Das,  2018; Jones, 2017).
Penanganan kawasan kumuh pada dokumen RP3KP di Kabupaten Bangka Tengah dipertimbangkan  berdasarkan  hasil  identifikasi permasalahan  kawasan  kumuh  sehingga  telah sesuai jika penanganan tersebut diterapkan untuk 20  tahun  perencanaan.  Selain  penanganan kawasan  kumuh,  juga  ditinjau  analisis  terkait pembangunan  rumah  baru  dan  pembangunan khusus.  Pembangunan  rumah  baru  terkait dengan penyediaan rumah formal dan swadaya. Di  sini  juga  dibuatkan roadmap ,  untuk  alokasi jumlah,  jenis  dan  lokasi  berdasarkan  analisis kebutuhan.  Sedangkan  pembangunan  khusus terkait  pada  kegiatan  integrasi  perumahan dengan  penciptaan  pertumbuhan  ekonomi  lokal dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Pembangunan khusus  yang  terkait  dengan  permukiman  dekat dengan  kawasan  pariwisata,  kawasan  pulau kecil,  perumahan  tradisional,  dan  agropolitan minapolitan. Dengan melibatkan instansi
strategis terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)  Kabupaten  Bangka  Tengah,  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja (DPMPTSPTK)  Kabupaten  Bangka  Tengah, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi
Pengembang  Perumahan  dan  Permukiman Seluruh  Indonesia  (APERSI)  Provinsi  Bangka Belitung,  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta (PDAM  Tirta)  Kabupaten  Bangka  Tengah, Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  Rayon  Koba dan  Dinas  Sosial  Kependudukan  Kabupaten Bangka Tengah.

## Tabel 3. Rangkuman  penilaian  indikator  politis terhadap perumusan strategi dalam RP3KP
Aspek Penjelasan Appropriateness (kesesuaian) Produk RP3KP telah melakukan  identifikasi  detail terhadap  permasalahan  dan solusi  yang  diberikan  telah sesuai dengan tipologi masalah dan lokasi. Responsiveness (tepat sasaran) Dengan  adanya  diversifikasi strategi yang dipilih, merefleksikan  upaya  untuk mengakomodir  kepentingan masyarakat yang berbeda tergantung pada derajat kekumuhannya. Acceptability (penerimaan) Terdapat 16 orang perwakilan organisasi  yang  dilibatkan dalam FGD. Penerimaan terhadap strategi dalam dokumen  RP3KP  dibuktikan dalam penyepakatan masalah- masalah  utama  di  tiap-tiap lokasi prioritas  pada FGD 1. Dilanjutkan dengan penyepakatan strategi terpilih oleh  SKPD  dan  masyarakat pada pelaksanaan FGD kedua. Ini berarti ada kegiatan verifikasi  dan  penyampaian persetujuan bahwa hasil strategi  terpilih  telah  melalui proses  diskusi  yang  cukup komprehensif.
Sumber: Analisis penulis (2020).
b. Penilaian berdasarkan Indikator Administratif
Menilik  rujukan  pengalaman  pengusiran keluarga  miskin  dari  kampung  kumuh  di Belgrade (Vuksanović-Macura & Macura, 2018)
ditemukenali bahwa location attachment menjadi  penting  untuk  diterjemahkan  dalam setiap  program  perumahan.  Indikator  penilaian administratif menekankan pada kesiapan pelaksanaan strategi di tiap-tiap lokasi prioritas. Seperti  yang  disampaikan  oleh    (Keuk et  al. , 2016)  yang  menekankan  pada  pentingnya ketersediaan instrumen dalam penerapan strategi seharusnya  mampu  menjembatani  kebutuhan masyarakat terutama tentang kepastian
kepemilikan lahan dan kemudahan pembayaran angsuran rumah. Contohnya, bagaimana mengukur keterjangkauan
pembiayaan,
bagaimana mekanisme yang sebaiknya dilakukan,  serta  bagaimana  memberikan  sanksi dan insentif bagi yang melanggarnya.
Sayangnya, dokumen RP3KP tidak membahas  detail  hal  tersebut.  Yang  disepakati menjadi hasil akhir tindak lanjut strategi adalah penentuan instansi mana yang bertanggungjawab.  Hal  ini  disesuaikan  dengan tingkat  kekumuhan  dan  pola  penanganan  yang direkomendasikan.  Misalnya  untuk  strategi konsolidasi  lahan  menjadi  tanggungjawab bersama  antara  BPN  dan  Dinas  Pekerjaan Umum  Cipta  Karya.  Sinergitas  antar  lembaga masih  bersifat  linier  dalam  satu  organisasi pemerintah  atau  non  pemerintah.  Belum  ada kesepakatan  kerjasama  yang  jelas  antara pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Termasuk pembagian bobot dan tahap program kegiatan/pekerjaan mana yang paling krusial dan prioritas untuk dilakukan.
Tabel 4.  Rangkuman penilaian indikator administratif  terhadap  perumusan  strategi dalam RP3KP Aspek Penjelasan Authority (kewenangan) Pembagian kewenangan antar instansi  sudah  jelas.  Beberapa instansi  juga  melakukan  kegiatan bersama yang sinergi. Institutional commitment (komitmen organisasi) Dukungan dari SKPD telah dibuktikan sejak awal proses FGD.
Hanya  saja  bentuk  kerjasama dalam bentuk tindak lanjut strategi seperti  perumusan  instrumen  dan mekanisme kerja belum didiskusikan.  Juga  belum  ada kolaborasi lintas kepentingan
misalnya antara pemerintah-
swasta dan masyarakat. Capability (kemampuan) Program  kegiatan  penanganan kumuh  di  Bangka  Tengah  telah didukung  dengan  sumber  daya manusia  yang  memadai.  Juga direncanakan untuk dibiayai melalui  dukungan  dana  APBN dan  APBD.  Hanya  saja  belum dioptimalkan  sumber  dana  lain seperti  dana  hibah  dari  lembaga donor internasional atau bantuan sosial perusahaan
CSR ( corporate social responsibility ) . Sumber: Analisis penulis (2020).
Melihat  penjelasan  secara  penilaian administratif, terlihat bahwa strategi penanganan kumuh  masih  belum  efektif  dalam  perumusan operasionalisasi strategi. Beberapa hal lain yang menjadi  perhatian  penulis  adalah,  belum menyentuhnya aspek pelaksanaan strategi terkait aspek  non  fisik  permukiman  kumuh,  seperti bagaimana teknis pemberdayaan yang sebaiknya dilakukan,  bagaimana  membantu  masyarakat kumuh  untuk  dapat  meningkatkan  kemampuan dan  keahliannya.  Beberapa  literatur  seperti (Babaei et  al. ,  2012),  (Cherunya et  al. ,  2021), (Sullivan  &  Ward,  2012)  menegaskan  bahwa peningkatan  kualitas  fisik  lingkungan  kumuh seyogyanya  ditunjang  dengan  pertumbuhan kondisi  ekonomi  dan  sosial  masyarakat. Motivasi  untuk  memperbaiki  kondisi  ke  arah yang  lebih  baik,  akan  mendorong  masyarakat untuk  keluar  dari  kekumuhan,  bahkan  tanpa adanya  bantuan  dari  Pemerintah  Kabupaten Bangka Tengah.

## c. Penilaian  berdasarkan  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 2011
Penanganan kumuh diatur dalam Pasal 94 sampai  97  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam Pasal 94 dijelaskan bahwa dua  pokok  strategi  penanganan  kumuh  adalah dengan  melakukan  peningkatan  kualitas  hunian dan lingkungan kumuh serta mencegah munculnya  kawasan  kumuh  baru.  Diturunkan dari strategi nasional, jelas bahwa tujuan strategi penanganan  kumuh  adalah  untuk  menciptakan jaminan dan kepastian hukum akan kepemilikan
dan  penghunian  rumah  yang  layak  huni. Dibandingkan  dengan  dokumen  RP3KP,  maka strategi penanganan kumuh masih berfokus pada peningkatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur  pendukung  hunian  layak  huni. Dengan  kata  lain,  dokumen  RP3KP  Bangka Tengah  telah  mengikuti  petunjuk  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Permukiman.
Pasal  95  mengatur  tentang  pelaksanaan strategi penanganan kumuh seharusnya
mencakup dua kegiatan utama yaitu pengendalian  dan  pemberdayaan  masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam perumusan strategi penanganan kumuh di Bangka Tengah dititikberatkan  pada  upaya  pertama,  yaitu pengendalian dan mencegah munculnya kawasan  kumuh  baru.  Tidak  ada  pembahasan yang mengatur detail tentang strategi pemberdayaan  masyarakat.  Yang  ditekankan adalah upaya pembagian bidang pekerjaan antar instansi,  swasta  sebagai  pendukung  dan masyarakat  sebagai  pelaku.  Pasal  96  dan  97 mengatur lebih detail tentang jenis strategi yang diperbolehkan,  yaitu  ada  3  jenis,  yang  meliputi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.  Dokumen  RP3KP  jelas  sekali  sudah menggambarkan  dengan  baik  pelaksanaan aturan pasal 96 dan 97 ini.
Kepastian mendapatkan penghidupan dari kegiatan  ekonomi  yang  ada  di  sekitar  rumah, menjadikan rumah tangga mandiri dan berkemampuan. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur  keberhasilan  dari  program  penanganan pemukiman kumuh, (Danso-wiredu & Midheme,  2017;  Mitra et  al .,  2017)  khususnya pada program relokasi dan resettlement . Terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dibahas jelas dalam penilaian administratif dan komparasi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman,  menjadi  catatan  bahwa  ternyata Dokumen  RP3KP  Bangka  Tengah  belum memberikan analisis khusus terhadap bagaimana sebaiknya pemberdayaan masyarakat diterapkan agar  strategi  penanganan  kumuh  menjadi  lebih efektif.  Kuncinya  adalah  mengajak  keterlibatan semua pihak terkait, khususnya masyarakat, agar
bekerja  berkesinambungan  mencapai  kondisi lebih  baik.  Hal  ini  sudah  diawali  dengan kegiatan  FGD  yang  dilakukan  2  kali  dan mengundang semua stakeholder .
Penulis  menemukan  beberapa  catatan dalam  strategi  RP3KP  Bangka  Tengah  yang seharusnya disesuaikan dengan Undang Undang Perumahan  Permukiman  tersebut.  Hal  yang paling mendasar adalah sulitnya mengintegrasikan konsep hunian yang memadai, karena  ketiadaan  akses  transportasi  umum. Mobilitas penduduk
sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan hasil  angkut  kebun.  Sehingga  dari  sini ditemukenali  bahwa  penyediaan  angkutan umum  menjadi  sama  pentingnya  dengan penanganan  kumuh.  Yang  kedua  adalah ketidaktersediaan  data  yang  valid,  terutama terkait  rencana  tapak.  Sebenarnya,  telah dilakukan  pendekatan  untuk  mengkonfirmasi kevalidan  data  tapak  dengan  melibatkan wawancara  penduduk,  namun  ditolak  karena masyarakat  menganggap  mereka  akan  digusur dari lingkungan tempat tinggal eksisting . Hal ini menguatkan  perlunya  diciptakan  kepercayaan melalui transparansi kegiatan dengan sosialisasi yang intensif.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Artikel ini secara jelas telah menggambarkan  penilaian  yang  dilakukan dalam  strategi  penanganan  kumuh  dalam dokumen  RP3KP  Kabupaten  Bangka  Tengah tahun  2019  sampai  tahun  2039,  dengan  fokus pada  penilaian  terhadap  3  aspek  yaitu  aspek politis,  aspek  administratif  dan  kesesuaiannya dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Permukiman . Secara proses, penyusunan dokumen ini telah dilakukan dengan baik karena memenuhi kriteria partisipasi  dari stakeholder dan  kuatnya  peran pemerintah  sebagai enabler .  Selain  itu,  karena proses  penyusunan  dokumen  dilakukan  secara bottom  up melalui  mekanisme  FGD  maka memberikan kemampuan tambahan bagi masyarakat  untuk  diskusi,  menyampaikan
pendapat dan bernegosiasi. Dilihat dari kesempatan  berkontribusi  dan  berpartisipasi tercipta hubungan positif pemerintah masyarakat ( state civil society relationship ) yang mengawali terjadinya  kolaborasi  antar  instansi  strategis yang terlibat.
Namun demikian dilihat dari 3 penilaian di atas, hal yang paling menonjol untuk ditambahkan sebagai strategi yang efektif adalah pada  upaya  operasionalisasi  strategi  dalam penyusunan  mekanisme  dan  instrumen  untuk ketercapaian  pelaksanaan  strategi.  Perlu  diatur lebih  detail  bagaimana  penerapan  strategi penanganan  kumuh  tidak  hanya  melibatkan aspek  fisik,  namun  juga  aspek  non  fisik  seperti aspek  sosial  dan  ekonomi.  Yang  tidak  kalah penting  adalah,  perlunya  tetap  mengupayakan konteks  pemberdayaan  masyarakat  sebagai amanat  dari  petunjuk  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan Permukiman.
Sebagai penutup, penulis
merekomendasikan perlunya ditambahkan strategi  tentang  tata  kelola  pencapaian  program kegiatan  penanganan  kumuh  sesuai  tipologi tingkat  kekumuhan  dan  lokasi  di  Kabupaten Bangka  Tengah.  Selain  itu,  juga  perlu melibatkan  lebih  jauh  lagi  peran  swasta.  Tidak hanya  terbatas  pada  organisasi  yang  terlibat langsung  misalnya  pengembang  perumahan yang terlibat dalam REI ( Real Estate Indonesia) dan  APERSI  (Asosiasi  Perumahan  Seluruh Indonesia)  tetapi  seharusnya  juga  melibatkan organisasi  lokal,  regional,  nasional,  dan internasional  dalam  bentuk  kemitraan  dan  pola kerjasama saling menguntungkan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Babaei, H., Ahmad, N., & Gill, S. S. (2012). Bonding, bridging  and  linking  social  capital  and empowerment  among  squatter  settlements  in Tehran, Iran. World Applied Sciences Journal ,
17 (1), 119–126.
Boonyabancha, S., & Kerr, T. (2018). Lessons from CODI  on  co-production. Environment  and
Urbanization , 30 (2), 444–460. https://doi.org/10.1177/0956247818791239
Cherunya, P. C., Truffer, B., Samuel, E. M., & Lüthi,
C.  (2021).  The  challenges  of  livelihoods reconstruction  in  the  context  of  informal settlement upgrading. Environment and
Planning A , 53 (1), 168–190.
https://doi.org/10.1177/0308518X20926514
Danso-wiredu,  E.  Y.,  &  Midheme,  E.  (2017).  Slum upgrading  in  developing  countries:  lessons from  Ghana  and  Kenya. Ghana  Journal  of Geography , 9 (1), 88–108.
Das,  A.  (2017).  A  city  of  two  tales:  Shelter  and migrants  in  surabaya. Environment  and Urbanization
ASIA , 8 (1), 1–21. https://doi.org/10.1177/0975425316686501
Das,  A.  (2018).  Is  innovative  also  effective?  A critique of pro-poor shelter in South-East Asia. International  Journal  of  Housing  Policy , 18 (2),
233–265.
https://doi.org/10.1080/14616718.2016.12486 06
Ebekozien,  A.,  Abdul-Aziz,  A.  R.,  &  Jaafar,  M. (2019).  Low-cost  housing  policies  and squatters  struggles  in  Nigeria:  the  Nigerian perspective on possible solutions. International Journal of Construction Management , 0 (0), 1– 11. https://doi.org/10.1080/15623599.2019.16025
86
El  Menshawy,  A.,  Aly,  S.  S.,  &  Salman,  A.  M.
(2011).  Sustainable  upgrading  of  informal settlements in the developing world, case study: Ezzbet  Abd  El  Meniem  Riyadh,  Alexandria, Egypt. Procedia  Engineering , 21 ,  168–177. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2001
Elias,  P.,  Babatola,  O.,  Omojola,  A.,  &  Fasona,  M.
(2017). Prioritising Community Needs
Assessment  towards Improved  Governance  of Urban  Services :  Case  Study  of  Lagos  Slum Settlements. Unilag  Journal  of  Humanities (UJH) , 5 (1), 25–48.
French,  M.,  Popal,  A.,  Rahimi,  H.,  Popuri,  S.,  & Turkstra, J. (2019). Institutionalizing participatory  slum  upgrading:  a  case  study  of urban  co-production  from  Afghanistan,  2002– 2016. Environment  and  Urbanization , 31 (1), 209–230.
https://doi.org/10.1177/0956247818791043
Hasanawi,  A.,  Masturi,  H.,  &  Hasanawi,  A.  (2019). Improvement  of  Community  Governance  to Support  Slum  Upgrading  in  Indonesia. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian Journal of Development Planning , 3 (3), 347– 358. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.88
Jones,  P.  (2017).  Formalizing  the  informal:
Understanding  the  position  of  informal settlements and slums in sustainable urbanization policies and strategies in Bandung, Indonesia. Sustainability (Switzerland) , 9 (8).
https://doi.org/10.3390/su9081436
Keuk, J. N., Abdullah, Y. A., & Hamdan, H. (2016).
Eradicating  Squatters  through  Resettlement
Programme: A Conceptual Paper. MATEC Web of Conferences , 66 , 1–9. https://doi.org/10.1051/matecconf/201666000 23
Kotaku.pu.go.id.  (2017).  Tentang  Program  Kota Tanpa  Kumuh  (Kotaku).  Retrieved  from Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat website: http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang- program-kota-tanpa-kumuh-kotaku
Menshawy,  A.  El,  Shafik,  S.,  &  Khedr,  F.  (2016).
Affordable Housing as a  Method for Informal Settlements Sustainable Upgrading. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 223 , 126–133. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.330
Meredith, T., & MacDonald, M. (2017). Community- supported  slum-upgrading:  Innovations  from Kibera, Nairobi, Kenya. Habitat International ,
60 , 1–9. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.12.00 3 Michiani,  M.  V.,  &  Asano,  J.  (2019).  Physical upgrading plan for slum riverside settlement in traditional  area:  A  case  study  in  Kuin  Utara,
Banjarmasin, Indonesia. Frontiers of
Architectural  Research , 8 (3),  378–395. https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.03.005 Mitra,  S.,  Mulligan,  J.,  Schilling,  J.,  Harper,  J., Vivekananda,  J.,  &  Krause,  L.  (2017). Developing risk or resilience? Effects of slum upgrading  on  the  social  contract  and  social cohesion in Kibera, Nairobi. Environment and
Urbanization , 29 (1), 103–122.
https://doi.org/10.1177/0956247816689218
Muchadenyika,  D.  (2015).  Slum  upgrading  and inclusive  municipal  governance  in  Harare  , Zimbabwe :  New  perspectives  for  the  urban poor. Habitat International , 48 , 1–10.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.03.00 3 Muchadenyika,  D.,  &  Waiswa,  J.  (2018).  Policy, politics  and  leadership  in  slum  upgrading:  A comparative  analysis  of  Harare  and  Kampala. Cities , 82 (December 2017), 58–67. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.05.005 Patton,  C.  V,  Sawicki,  D.  S.,  &  Clark,  J.  J.  (2016). Basic Methods of Policy Analysis and Planning
Third Edition. In Edition 3 . Purwanto,  E.,  Sugiri,  A.,  &  Novian,  R.  (2017).
Determined  slum  upgrading:  A  challenge  to participatory planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia. Sustainability (Switzerland) , 9 (7), 1–18. https://doi.org/10.3390/su9071261
Ramdani,  B.  D.,  &  Haryanto,  R.  (2013).  Preferensi
Masyarakat terhadap Penataan Kawasan Permukiman  Nelayan  Kumuh  di  Desa  Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Jurnal Teknik PWK , 2 (3), 569–577.
Sullivan,  E.,  &  Ward,  P.  M.  (2012).  Sustainable housing  applications  and  policies  for  low- income  self-build  and  housing  rehab. Habitat International , 36 (2), 312–323. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.10.00 9 Tengah, D. P. dan K. P. dan P. K. B., & Diponegoro,
F. T. U. (2019). Laporan Rencana Penyusunan RP3KP  Kabupaten  Bangka  Tengah  Tahun 2019 .
Vuksanović-Macura,  Z.,  &  Macura,  V. (2018).  The right  to  housing:  Squatter  settlements  in interwar belgrade—the defense and demolition of jatagan-mala. Journal of Urban History , 44 (4), 755–774. https://doi.org/10.1177/0096144216632747