## PROSES  PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Oleh:
Made Ari Putra Sudana 1 , Ketut Wetan Sastrawan 2
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)
Abstrak: Pembatalan  sertipikat  tidak  mengurangi  asas  pemberian  perlindungan yang  seimbang  baik  kepada  pihak  yang  mempunyai  tanah  dan  dikuasai  serta digunakan  sebagaimana  mestinya  maupun  kepada  pihak  yang  memperoleh  dan menguasainya  dengan  itikad  baik  dan  dikuatkan  dengan  pendaftaran  tanah  yang bersangkutan  atas  namanya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini meneliti tentang proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui putusan pengadilan  dan  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  dalam  jual  beli  tanah  apabila terjadi pembatalan sertipikat hak milik melalui putusan Pengadilan. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui putusan pengadilan  secara  garis  besar  melalui  dua  tahap.  Tahap  pertama  adalah  tahap pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan.  Setelah  ada  putusan  pengadilan  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dilanjutkan  dengan  tahap  kedua,  yaitu  tahap pembatalan  hak  atas  tanah,  termasuk  sertifikat  sebagai  bukti  formil  atas  hak tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Apabila  terjadi  pembatalan  sertipikat  hak  milik melalui  putusan  Pengadilan  pembeli  dalam  jual  beli  tanah  tetap  mendapat perlindungan hukum.  Dalam hal  ini pembeli  yang beritikad baik  dapat:  meminta pelaksanaan  perjanjian,  jika  masih  memungkinkan;  meminta  penggantian kerugian saja; atau menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian.
Kata Kunci:  Pembatalan Sertifikat, Hak Milik, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan

## PENDAHULUAN
Sertipikat  Hak  atas  tanah  merupakan  hasil  akhir  proses  pendaftaran  tanah berisi  data  fisik  (keterangan  tentang  letak,  batas,  luas  bidang  tanah,serta  bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila di anggap perlu dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di daftar, pemegang hak atas
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
tanah  dan  hak-hak  pihak  lain,serta  beban-beban  yang  ada  di  atasnya).  Dengan memiliki  sertipikat,  maka  kepastian  hukum  berkenaan  dengan  jenis  hak  atas tanahnya,  subyek  hak  dan  oyek  haknya  menjadi  nyata.  Bagi  pemegang  hak  atas tanah, memiliki sertipikat mempunyai nilai lebih, sebab dibandingkan dengan alat bukti  tertulis,  sertipikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  kuat,  artinya  harus dianggap  benar  sampai  dibuktikan  sebaliknya  di  pengadilan  dengan  alat  bukti yang lain  (Maria S.W.Sumardjono, 2001: 163).
Pemegang  hak  atas  tanah  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  berupa pemindahan hak atas tanahnya. Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah  dialihkan  dari  seseorang  kepada  orang  lain.  Jadi  pemindahan  adalah perbuatan  hukum  yang  sengaja  dilakukan  dengan  tujuan  agar  hak  atas  tanah berpindah  dari  yang  mengalihkan  kepada  yang  menerima  pengalihan  (Effendi Perangin, 1994: 1).
Hak-hak  atas  tanah  merupakan  hak  kebendaan,  yang  dapat  dialihkan  oleh pemiliknya kepada pihak lain. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui pemberian, jual beli, hibah, dan lain sebaginya. Namun, berbeda dengan pengalihan hak-hak kebendaan yang lain, pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dengan prosedur tertentu, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Jika tata cara pengalihan ini tidak diikuti  dapat  menyebabkan keabsahan  pengalihan teresebut  bermasalah. Hal ini dapat dipahami mengingat pentingnya tanah bagi masyarakat sebagaimana telah disebutkan di depan.
Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pemberian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  Pasal  3  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 dinyatakan tujuan dari pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Lebih lanjut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, diberikan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan   sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertipikat tersebut diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Walaupun  sudah  mendapat  pengakuan  dalam  UUPA,  sertipikat  belum menjamin  kepastian  hukum  pemiliknya  karena  dalam  peraturannya  sendiri memberi  peluang  dimana  sepanjang  ada  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  tanah dapat  menggugat  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertipikat  secara keperdataan  ke  Peradilan  Umum,  atau  menggugat  Kepala  BPN/Kepala  Kantor Pertanahan  yang  bersangkutan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  atau  gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya  (Rusmadi Murad, 1997: 46).
Gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa berhak memiliki hak milik atas tanah agar dapat dinyatakan bahwa sertipikat yang sudah atas  nama  pihak  lain  tidak  sah  dan  dibatalkan  melalui  putusan  hakim,  demi kepentingan  Penggugat  tersebut.  Melalui  Pengadilan  akan  dilakukan  pembuktian mengenai siapa pihak yang paling berhak atas hak milik tersebut. Suatu sertipikat tanah  dapat  dibatalkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  hal  ini  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  yang diterbitkan, dalam realitasnya mengandung kelemahan terhadap kepastian haknya karena  masih  dapat  dipersoalkan  oleh  masyarakat  di  lembaga  peradilan.  Oleh karena  itu,  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap setelah memperoleh putusan hakim (Muchtar Wahid, 2008: 112).
Kepemilikan  sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  dibatalkan  jika  keputusan tersebut  mengandung  cacat  hukum  dalam  penerbitannya  atau  melaksanakan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Surat  Keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1999  tentang
Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian  Hak Atas Tanah Negara, diterbitkan apabila terdapat:
a. Cacat hukum administratif.
b. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Permasalahan  timbul  apabila  terjadi  pembatalan  hak  atas  tanah,  dengan demikian  juga  sertipikatnya  sebagai  bukti  hak  tersebut,  sementara  itu  hak  atas tanah tersebut ada pada pihak yang memilikinya dengan itikad baik ,  di  antaranya melalui  jual  beli.  Pembeli  yang  melakukan  perjanjian  dengan  itikad  baik,  tetapi kemudian  sertipikat  yang  dimiliki  dibatalkan  karena  kesalahan  penjual,  tentu harus  dilindungi.  Dalam  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa ketentuan tentang  kekuatan pembuktian dan  pembatalan  sertipikat  tidak  mengurangi  asas  pemberian  perlindungan  yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana  mestinya  maupun  kepada  pihak  yang  memperoleh  dan menguasainya  dengan  itikad  baik  dan  dikuatkan  dengan  pendaftaran  tanah  yang bersangkutan atas namanya.
Masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah melalui putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  dalam  jual  beli  tanah  apabila terjadi  pembatalan  sertipikat  hak  milik  melalui  putusan  Pengadilan  di Pengadilan Negeri Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Sesuai  Pasal  22  UUPA  terjadinya  hak  milik  dikarenakan  oleh  3  (tiga)  hal yaitu:  karena  hukum  adat  ,  karena  penetapan  pemerintah  dan  karena  ketentuan Undang-Undang.
a. Menurut  ketentuan  hukum  adat  yang  akan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  terjadinya  hak  milik menurut  hukum  adat  sampai  sekarang  belum  terbit.  Efendi  Perangin
berpendapat  bahwa atas  dasar ketentuan hukum  adat  hak milik dapat  terjadi karena  pertumbuhan  tanah  dan  pembukaan  tanah  (Effendi  Perangin,  1994: 242).
b. Menurut  Ketentuan  Undang-undang.  UUPA  menganut  unifikasi  dalam bidang  Hukum  Agraria,  hanya  ada  satu  sistem  hukum  agraria  yang  berlaku diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  UUPA  tetap  mengakui  hak-hak  ats tanah lama sebelum berlakunya UUPA, namun hak-hak atas tanah dimaksud harus diubah atau dikonversi menjadi hak-hak atas tanah dalam UUPA.
c. Penetapan  Pemerintah.  Menurut  Pasal  22  ayat  (2)  UUPA  hak  milik  terjadi karena penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud telah ditetapkan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  Nomor  9  tahun 1999. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999,  pemberian  hak  atas  tanah  adalah  Penetapan  Pemerintah  yang memberikan  hak  atas  tanah  Negara,  termasuk  perpanjangan  jangka  waktu hak, pembaharuan hak,  perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas hak pengelolaan  sedangkan  tanah  Negara  adalah  tanah  yang  dikuasai  langsung oleh  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPA.  Tanah  yang  langsung dikuasai oleh Negara artinya tidak ada hak pihak lain diatas tanah itu kalau di atas tanah itu ada pihak tertentu maka tanah itu disebut tanah hak. Rangkaian Proses  pemberian  hak  atas  tanah  tidak  hanya  semata-mata  melihat prosedurnya  saja  tetapi  harus  dikaji  dari  segi  hukumnya.  Penelitian  data subyek  pemohon.  Obyek  yang  dimohon  serta  surat  bukti  perolehan  tanah sangat menentukan dalam penetapan pemberian hak.
Menurut  Boedi  Harsono  ada  dua  sistem  publikasi  Pendaftaran  tanah  yaitu sistem  publikasi  positif  dan  publikasi  negatif.  Dalam  sistem  sistem  positif,  data disimpan  dalam  register  atau  buku  tanah  dan  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti hak. Dalam sistem ini, orang boleh mempercayai penuh data yang disajikan dalam register  karena  pendaftaran  atau  pencatatan  nama  seseorang  dalam  register sebagai pemegang haklah yang membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah yang  bersangkutan,  bukan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  yang  dilakukan.
Sistem  publikasi  positif,  orang  yang  dengan  itikad  baik  dan  pembayaran  serta kemudian  mendaftarkan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  dalam  register memperoleh hak yang tidak dapat diganggu gugat dari orang yang namanya tidak terdaftar sebagai pemegang hak dalam register, hal ini biasa disebut “ indefeasible title ”.  Dengan  selesainya  dilakukan  pendaftaran  atas  nama  penerima  hak, pemegang  hak  yang  sebenarnya  menjadi  kehilangan  haknya.  Pemegang  hak sebenarnya  tidak  dapat  menuntut  pembatalan  perbuatan  hukum  yang memindahkan  hak  yang  bersangkutan  kepada  pembeli.  Dalam  keadaan  tertentu hanya  bisa  menuntut  ganti  kerugian  kepada  Negara.  Untuk  menghadapi  tuntutan ganti  kerugian  tersebut  disediakan  suatu  dana  khusus,  sehingga  hukum  benar- benar melakukan perlindungan terhadap orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai  tanah  yang  haknya  sudah  didaftar.  Sistem  publikasi  negatif,  yang menentukan  berpindahnya  hak  kepada  pembeli  adalah  sahnya  perbuatan  hukum yang dilakukan. Asas peralihan menurut sistem ini adalah asas “ nemo plus yuris ”, yaitu  orang  tidak  dapat  menyerahkan  atau  memindahkan  hak  melebihi  apa  yang dimiliki.  Asas  ini  bertujuan  untuk  melindungi  pemegang  hak  atas  tanah  yang sebenarnya  dari  tindakan  orang  lain  yang  mengalihkan  haknya  tanpa  diketahui oleh  pemegang  hak  yang  sebenarnya.  Data  yang  disajikan  dalam  pendaftaran dengan sistem ini tidak  boleh begitu saja dipercayai  kebenarannya.  Negara tidak menjamin  data  yang  disajikan.  Biarpun  sudah  melakukan  pendaftaran,  pembeli selalu  masih  menghadapi  kemungkinan  gugatan  dari  orang  yang  dapat membuktikan  bahwa  ialah  pemegang  hak  sebenarnya.  Sistem  Publikasi  yang digunakan  dalam  pendaftaran  tanah  menurut  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  adalah  sistem  negatif  yang  mengandung  unsur  positif (Boedi Harsono, 2003: 466).
Pengertian pembatalan hak atas tanah rumusan yang lengkap ada pada Pasal 1  angka  14  PMNA/KBPN  Nomor  9  tahun  1999,  yaitu:  “Pembatalan  keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat  hukum  dalam  penerbitannya  atau  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.”
Surat  Keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  menurut  Pasal  104  ayat  (2) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat :
1. Cacat hukum administratif.

## 2. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang satu  lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data utama  sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Hal  yang  didiskripsikan  dalam  penelitian  ini  adalah  proses  pembatalan sertifikat  hak  milik  atas  tanah  melalui  putusan  pengadilan  dan  perlindungan hukum  bagi  pembeli  dalam  jual  beli  tanah  apabila  terjadi  pembatalan  sertipikat hak milik melalui putusan Pengadilan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Selain itu, Pengadilan Negeri Singaraja merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  sengketa kepemilikan  atas  tanah,  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  oleh para pihak.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal ini  di  antaranya:  Undang-Undang  Nomor    5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Undang-Undang  Pokok  Agraria/  UUPA), Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendafataran  tanah,
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  Nomor  9  tahun  1999,  dan lain-lain.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi  yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.,  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’(Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada prinsipnya gugatan keperdataan berkaitan dengan hak milik atas tanah, diperiksa  dan  diputus  sama  dengan  perkara  perdata  lainnya,  sehingga  dengan demikian  tidak  ada  prinsip-prinsip  maupun  aturan-aturan  yang  sifatnya  khusus. Hakim memandang para pihak  yang berperkara setara, meskipun dalam perkara-
perkara tertentu terlibat BPN maupun pejabat BPN sebagai salah satu pihak, atau sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli, maupun kesaksian ahli.
Pembuktian mengenai kebenaran data fisik dan data yuridis dalam sertipikat akan diputuskan melalui putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan Pengadilan  adalah  “suatu  pernyataan  hakim  oleh  hakim,  sebagai  pejabat  negara yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak” (Sudikno Mertokusumo,  1985:  172).    Putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yakni  kekuatan  untuk  dilaksanakannya  apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.
Menurut  teori  hukum  materiil  kekuatan  mengikat  dari  pada  putusan pengadilan  mempunyai  sifat  hukum  materiil  karena  mengadakan  perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan: menetapkan, menghapuskan atau mengubah.  Oleh  karenanya  putusan  pengadilan  dapat  menimbulkan  atau meniadakan  hubungan  hukum  (Sudikno  Mertokusumo,  1985:  76).  Putusan Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yaitu:  putusan pengadilan  tingkat  pertama  yang  sudah  tidak  dapat  dilawan  atau  dimintakan pemeriksaan  banding;  putusan  pengadilan  tinggi  yang  tidak  dimintakan pemeriksaan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi.
Menurut Pasal 104 ayat (2) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999  Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah diterbitkan apabila terdapat :
1. Cacat hukum administratif.
2. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Obyek  pembatalan  hak  atas  tanah  meliputi:  surat  keputusan  pemberian  hak  atas tanah;  sertipikat  hak  atas  tanah;  dan  surat  keputusan  pemberian  hak  atas  tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  105  PMNA/  Kepala  BPN  Nomor  9  tahun 1999  pembatalan  hak  ats  tanah  dilakukan  dengan  keputusan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.  Pada  prinsipnya  hak  atas  tanah  hanya  dapat  dibatalkan  dengan  surat
keputusan pembatalan yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.
Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif, menurut Pasal 107 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat :
a. Kesalahan Prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan Subyek hak;
d. Kesalahan obyek hak;
e. kesalahan jenis hak;
f. kesalahan perhitungan luas;
g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
h. terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau
i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atas dasar :
1. Permohonan pemohon.
Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administrasi  yang diterbitkan:
a. Pengajuan  permohonan  pembatalan  diajukan  secara  tertulis,  dapat diajukan  langsung  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Atau Melalui Kepala Kantor Pertanahan yang memuat :
1) Keterangan mengenai diri pemohon.
a) Perorangan  :  nama,  umur,  kewarganegaraan,  tempat  tinggal dan  pekerjaan  disertai  foto  copy  surat  bukti  identitas,  surat bukti kewarganegaraan.
b) Badan Hukum : nama, tempat, kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya disertai foto copynya
2) Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik:
a) memuat  nomor  dan  jenis  hak  disertai  foto  copy  surat keputusan dan atau sertipikat;
b) letak,  batas,  dan  luas  tanah  disertai  foto  copy  surat  ukur  atau gambar situasi;
c) jenis penggunaan tanah ( pertanian atau perumahan).
3) Alasan  permohonan  pembatalan  disertai  keterangan  lain  sebagai data pendukungnya.
b. Atas permohonan dimaksud, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan  pembatalan  hak  atau  penolakan  pembatalan  hak  dan disampaikan kepada pemohon
2. Tanpa permohonan pemohon.
Pembatalan  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  tanpa  adanya  permohonan pemohon :
a. Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik.
b. Hasil  penelitian  disertai  pendapat  dan  pertimbangan  disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya.
c. Kepala Kantor Wilayah meneliti data yuridis dan data fisik dan apabila telah cukup mengambil keputusan, menerbitkan keputusan pembatalannya dan disampaikan kepada pemohon.
d. Dalam hal kewemangan pembatalan ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, hasil penelitian Kepala Kantor Wilayah disertai pendapat dan pertimbangannya  disampaikan  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.
e. Kepala Badan Pertanahan Nasional meneliti data yuridis dan data fisik dan apabila telah cukup mengambil  keputusan, menerbitkan keputusan pembatalannya dan disampaikan kepada pemohon.
Pembatalan  hak  atas  tanah  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  hanya  dapat  diterbitkan  berdasarkan  permohonan pemohon, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 9  Tahun  1999,  selanjutnya  dalam  ayat  (2),  amar  Putusan  Pengadilan  dimaksud
menyatakan  batal  atau  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  atau  intinya  sama dengan itu.
Pengajuan  permohonan  pembatalan  diajukan  secara  tertulis,  dapat  diajukan langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melalui Kepala Kantor Pertanahan yang memuat :
a. Keterangan mengenai diri pemohon :
1) Perorangan:  nama,  umur,  kewarganegaraan,  tempat  tinggal  dan pekerjaan  disertai  foto  copy  surat  bukti  identitas,  surat  bukti kewarganegaraan.
2) Badan  Hukum  :  nama,  tempat,  kedudukan,  akta  atau  peraturan pendiriannya disertai foto copynya
b. Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik:
1) memuat nomor dan jenis hak disertai foto copy surat keputusan dan atau sertipikat.
2) letak,  batas,  dan  luas  tanah,  disertai  foto  copy  surat  ukur  atau gambar situasi.
3) Jenis penggunaan tanah (pertanian atau perumahan).
c. Alasan  permohonan  pembatalan  disertai  keterangan  lain  sebagai  data pendukung, antara lain:
1) foto  copy  putusan  pengadilan  dari  tingkat  pertama  dan  tingkat terakhir.
2) berita acara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana.
3) Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
4) Atas permohonan dimaksud, Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atau penolakan pembatalan hak.
Berkenaan  dengan  perkara  pertanahan  yang  melibatkan  BPN  RI  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia    Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan  diatur beberapa hal, antara lain diatur sebagai berikut:
1. Dalam hal Kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya  hukum  perlawanan  ( verzet ),  banding,  kasasi;  dan/atau  peninjauan kembali.
2. Dalam  hal  para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  Perkara  yang  telah terdaftar  pada  pengadilan  dengan  cara  damai,  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  Kementerian  sebagai pihak, maka perdamaian dapat dilakukan apabila:
a. tidak menyangkut Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
b. tidak merugikan kepentingan Kementerian;
c. disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara; dan/atau
d. tidak  terdapat  masalah  atau  perkara  lain  berkenaan  dengan  subyek  dan obyek yang sama.
Jika  Kementerian  sebagai  tergugat  dalam  Perkara  Tata  Usaha  Negara  yang obyeknya  sertifikat  hak  atas  tanah  atau  jika  ada  perdamaian  melibatkan Kementerian  sebagai  tergugat  yang  berkaitan  dengan  status  keabsahan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka pemegang hak merupakan pihak dalam perdamaian tersebut.
3. Penanganan  Perkara  pada  Kantor  Pertanahan  dikoordinasikan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi. Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Wilayah BPN dikoordinasikan oleh Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan  dilaksanakan  oleh  Kepala  Bidang. Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian  dikoordinasikan  oleh  Dirjen  dan  dilaksanakan  oleh  Direktur yang menangani bidang Perkara.
4. Dalam hal perkara di pengadilan tidak melibatkan Kementerian sebagai pihak namun perkaranya menyangkut kepentingan Kementerian, maka Kementerian dapat melakukan intervensi.
5. Pihak  yang  berperkara  dapat  meminta  keterangan  ahli  atau  saksi  ahli  dari Kementerian.  Permohonan bantuan aparatur Kementerian untuk memberikan keterangan  ahli  atau  saksi  ahli  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan,  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN,  atau  Menteri.  Kepala  Kantor
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Tugas kepada staf atau pejabat untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli.
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap, dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia    Nomor  11  Tahun  2016 ditegaskan bahwa:
1. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  merupakan  tindak  lanjut  atas  putusan lembaga  peradilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Amar putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yang berkaitan  dengan  penerbitan,  peralihan,  pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:
a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
b. menyatakan  batal/tidak  sah/tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  hak  atas tanah;
c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
e. perintah penerbitan hak atas tanah;
f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
g. amar  yang  bermakna  menimbulkan  akibat  hukum  terbitnya  peralihan hak atau batalnya peralihan hak.
2. Putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yang berkaitan  dengan  penerbitan,  peralihan,  pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak  yang  berkepentingan  melalui  Kantor  Pertanahan  setempat.  Dalam  hal permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar, langsung diajukan kepada Kementerian.  Pihak  yang  berkepentingan  merupakan  para  pihak  penggugat maupun  tergugat  atau  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  Perkara.  Surat permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan:
a. fotokopi  identitas  pemohon  atau  fotokopi  identitas  penerima  kuasa  dan surat kuasa apabila dikuasakan;
b. salinan  resmi  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;
c. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan  bahwa  putusan  dimaksud  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap;
d. Berita  Acara  Pelaksanaan  Eksekusi,  dalam  hal  putusan  Perkara  yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan/atau
e. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan  dapat  dipersyaratkan  oleh  Kabid  atau  Direktur  yang bertanggungjawab menangani Perkara pada Dirjen.
3. Berita  Acara  Pelaksanaan  Eksekusi  penguasaan/  pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal:
a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
b. tanahnya  telah  dikuasai  pihak  pemohon  yang  dibuktikan  dengan  surat pernyataan  yang  bersangkutan  diketahui  Ketua  RT/RW/  Lurah/Kepala Desa  setempat,  atau  Berita  Acara  Penelitian  Lapangan  dari  Kantor Pertanahan setempat.
4. Setelah  permohonan  diterima,  pejabat  yang  bertanggung  jawab  menangani Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  melakukan  penelitian  berkas  permohonan.
Dalam  hal  berkas  permohonan  telah  memenuhi  syarat,  maka  pejabat  yang bertanggung  jawab  menangani  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  melanjutkan proses  penanganan  permohonan.  Dalam  hal  berkas  permohonan  tidak memenuhi syarat, maka petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon  dengan  memberitahukan  kekuranglengkapan  berkas  permohonan secara tertulis.
5. Berdasarkan  hasil  penelitian  berkas,  dilakukan  analisis  putusan  pengadilan. Dalam  hal  terdapat  kekurangan  data,  maka  pejabat  yang  bertanggungjawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan pengumpulan data.
6. Kepala  Kantor  Pertanahan  menyampaikan  hasil  analisis  putusan  pengadilan disertai data pendukung, kepada:
a. Kepala  Kantor  Wilayah  BPN,  dalam  hal  keputusan  pemberian  hak, konversi/penegasan/pengakuan,  pembatalan  hak  atas  tanah  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
b. Menteri, dalam hal keputusan pemberian hak,
konversi/penegasan/pengakuan,  pembatalan  hak  atas  tanah,  atau penetapan  tanah  terlantar  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah BPN atau Menteri.
Hasil  analisis  putusan  pengadilan  disampaikan  kepada  Menteri  melalui Kepala Kantor Wilayah BPN disertai data terkait.
7. Setelah  menerima  hasil  analisis  putusan  pengadilan  Kepala  Kantor  Wilayah BPN  atau  Menteri  memerintahkan  pejabat  yang  bertanggungjawab  dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk melakukan:
a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan
c. menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelesaian Perkara.
8. Kegiatan pengumpulan data, analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan,  penyusunan  laporan,  penerbitan  keputusan  penyelesaian,  dan pelaksanaan  keputusan  dalam  rangka  penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik, berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  pengumpulan  data,  analisis  dan penyampaiannya, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan  laporan,  penerbitan  keputusan  penyelesaian,  dan  pelaksanaan keputusan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
9. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan pembatalan.  Kewenangan pembatalan tersebut meliputi:
a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan,  pemberian  hak,  pembatalan  hak  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan
konversi/penegasan/pengakuan,  pemberian  hak,  pembatalan  hak  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN;
c. Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri.
Penerbitan  keputusan  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dilakukan  atas  nama  Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.
10. Dalam  hal  tanah  objek  putusan  pengadilan  merupakan  aset  Barang  Milik Negara/Daerah  dan/atau  aset  Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan  aset/aktiva  tetap  dari  instansi  yang  bersangkutan.  Setelah dilaksanakan  pembatalan,  Kepala  Kantor  Pertanahan  memberitahukan kepada  pemegang  aset  yang  hak  atas  tanahnya  dibatalkan  agar  dilakukan penghapusan  aset/aktiva  tetap.  Pemberian  hak  atas  tanah  dilakukan  setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.
11. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  wajib  dilaksanakan  kecuali  terdapat  alasan  yang  sah  untuk  tidak melaksanakannya. Alasan yang sah dimaksud, antara lain:
a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
b. terhadap  obyek  putusan  sedang  dalam  status  diblokir  atau  sita  oleh kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan/atau  lembaga  penegak  hukum lainnya;
c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alasan  dimaksud  wajib  dilaporkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan.
12. Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan  ,  setelah  adanya  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.
Pelaksanaan  pembatalan  terhadap  obyek  putusan  sedang  dalam  status diblokir  atau  sita  oleh  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan/atau  lembaga penegak  hukum  lainnya,  setelah  adanya  pencabutan  sita  dari  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.
Dalam  pelaksanaan  jual  beli  tanah,  itikad  baik  sangat  penting  demi terlaksananya jual beli tanah dengan baik. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud  itikad  baik  ( te  goeder  in  good  faith )  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian  itu  mengindahkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan,  telah berjalan di atas rel yang benar (Abdulkadir Muhammad, 2000: 235).
Terdapat  beberapa  putusan  pengadilan  yang  menegaskan  bahwa  pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum, antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  tertanggal  26  Desember  1958  Nomor  251  K/Sip/1958,  yang menyebutkan bahwa “pembeli  yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah”. Pihak yang dengan itikad baik mengusai hak  milik  atas  tanah  menurut  yurisprudensi  tersebut  akan  memperoleh perlindungan  hukum  dan  jual  beli  tanah  yang  telah  terlaksana  dianggap  sah  dan tidak  dapat  dibatalkan.  Itikad  baik  memiliki  peranan  penting  dalam  hal menciptakan perlindungan hukum dari jual beli tanah yang terlaksana.
Subekti juga menyatakan bahwa kejujuran (jujur) adalah merupakan bentuk lain  dari  itikad  baik,  dikatakan  bahwa  pembeli  yang  penuh  dengan  kepercayaan terhadap  orang  yang  menjual  barang  bahwa  penjual  adalah  orang  yang  benar- benar  pemilik  sendiri  atas  barang  yang  dibelinya.  Pembeli  tidak  mengetahui bahwa  membeli  dari  seorang  yang  bukan  pemilik.  Pembeli  seperti  ini  adalah seorang  pembeli  yang  jujur.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  seorang  pembeli  yang baik adalah pembeli yang jujur, dalam hukum benda istilah itikad baik ini disebut dengan istilah kejujuran atau bersih (Subekti. 1997: 41).
Dalam  hal  pembeli  dengan  itikad  baik,  harus  menyerahkan  hak  atas  tanah berdasarkan putusan pengadilan kepada pihak yang secara hukum dianggap lebih berhak,  maka  dalam  hukum  perjanjian  pihak  penjual  telah  melakukan wanprestasi,  di  mana  penjual  harus  memenuhi  tuntutan  pembeli  dengan  harta yang  dimiliki  atau  yang  akan  dimiliki.  Dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata menetapkan  bahwa  segala  kebendaan  pihak  berhutang,  baik  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

## PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  diuraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui putusan pengadilan di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  secara  garis  besar  melalui  dua  tahap.  Tahap pertama  adalah  tahap  pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan.  Setelah  ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dilanjutkan dengan tahap  kedua,  yaitu  tahap  pembatalan  hak  atas  tanah,  termasuk  sertifikat sebagai  bukti  formil  atas  hak  tersebut  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak.
2. Apabila  terjadi  pembatalan  sertipikat  hak  milik  melalui  putusan  Pengadilan di Pengadilan Negeri Singaraja pembeli dalam jual beli tanah tetap mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini pembeli yang beritikad baik dapat:
a. Meminta pelaksanaan perjanjian jual beli, jika masih memungkinkan.
b. Meminta penggantian kerugian saja.
c. Menuntut  pelaksanaan  perjanjian  disertai  dengan  penggantian  kerugian yang terjadi.
d. Dalam  hal  suatu  perjanjian  yang  meletakkan  kewajiban  timbal  balik, kelalaian  satu  pihak  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  lain  untuk meminta  pada  hakim  supaya  perjanjian  dibatalkan,  disertai  dengan permintaan penggantian kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  2000. Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Maria S.W.Sumardjono. 2001. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementas i. Jakarta: Kompas. Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Djambatan.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Effendi Perangin. 1994. Hukum Agraria di Indonesia . Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016 . Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Singaraja.
Iqbal  Hasan,  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Muchtar  Wahid.  2008. Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah . Jakarta: Republika.
Rusmadi Murad. 1997. Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik . Cetakan I. Jakarta: Mandar Maju.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Subekti. 1997. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Sudikno  Mertokusumo.  1985. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:
Liberty.