Vol. 2, No. 1, January  2019 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 18

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804

## DEMOKRATISASI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)

## Iis Arifudin
UIN SGD Bandung DPK Universitas Wiralodra Indramayu E-Mail : iisarifudin75@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.3553804
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 2, No.1, January  2019 E-ISSN :2614-4905,  P-ISSN :2614-4883

## THE DEMOCTRATIZATION OF EDUCATIONAL SYSTEM IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL   (CASE STUDY IN AL-MUNAWIR ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN KRAPYAK YOGYAKARTA)

## Abstract
The  research  aims  to  investigate:  (1)  implementation  of  democtratization  of educational  system  in  islamic  boarding  school;  (2)  the  factor  of  prosponent  and  inhibit  in implementing  of  democtratization  of  educational  system  in  boarding  school;  and  (3)    the prospect of democtratization of educational system in boarding school to shape civil society. The research was qualitatif approach by using case study. Research subject are headmaster of  boarding  school  and  student.  The  data  were  colected  by  observation,  interview,  and documentation.  The  data  were  analyzed  desciptively.  The  results  showet  that:  The  first; implementation  of  the  democratization  of  the  educational  system  in  Islamic  boarding schools  in  the  form  of:  1)  to  establish  an  open  attitude  through  a  process  approach  in teaching. 2) to establish collective leadership. 3) There is no punishment system for students who  violated  the  regulation,  but  by  inculcating  self-awareness.  4)  There  is  freedom  for student  of  boarding  school  to  have  communication  devices  /  mobile  phones.  5)  the headmaster  of  boarding  school  gave  concessions  to  student  to  look  for  general  knowledge outside  the  boarding  school.  Second;  Supporting  Factors: education  of  Humanist-religious, enthusiasm and religious motivation, sincerity, and autonomy and independence. While the
Received Revised Accepted 18 December 2018 18 January 2019 21 January 2019
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 19

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
inhibiting  factors  include:  Eliteism  in  religion.  Barakah  tradition  and  total  obedience  was wrong.  Third;  The  prospect  of  democratization    educational  system    in  boarding  school  to shape  civil  society.  Civil  society  was  the  form  of  society  that  was  based  on  religion  as  a source of morality, inspiration and action in order of social life for social togetherness to live peacefully,  democratic  and  tolerant,  so  that    shape  an  ethical  society,  egalitarian  and civilization.
Keyword : democtratization, egalitarian, oppenes attitude, and civil society
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi:  (1)  pelaksanan  demokratisasi  sistem pendidikan  di  Pondok  Pesantren;  (2)  faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di pondok pesantren; dan (3) prospek demokratisasi sistem pendidikan  pondok  pesantren  dalam  mewujudkan  masyarakat  madani.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Subyek  penelitianya  adalah pengasuh  pesantren  dan  santri.    Metode  pengumpulan  datanya  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Metode  analisis  data  bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitianya menunjukan:  Pertama; Pelaksanaan  demokratisasi  sistem  pendidikan  di  pondok  pesantren berupa:  1)  Pembentukan  sikap  terbuka  melalui  pendekatan  proses  dalam  pengajaran.  2) Membentuk kepemimpinan kolektif. 3) Tidak ada sistem ta’zir (hukuman) bagi santri yang melanggar qanun (peraturan), tapi dengan penanaman kesadaran diri. 4) Adanya kebebasan bagi  santri  untuk  memiliki  alat  komunikasi/handphone.  5)  Pengasuh  memberikan kelonggaran  kepada  santri  untuk  mencari  ilmu  pengetahuan  umum  di  luar  pondok pesantren. Kedua; Faktor Pendukung: Pendidikan humanis-religius, semangat dan motivasi agama,  keikhlasan,  dan  otonomi  serta  kemandirian.  Sedangkan  faktor  penghambatnya antara lain: Elitisme dalam agama. Tradisi barokah dan kepatuhan total yang salah. Ketiga; Prospek  demokratisasi  sistem  pendidikan  pesantren  dalam  mewujudkan  masyarakat madani.  Masyarakat  madani  merupakan  bentuk  masyarakat  yang  didasarkan  agama sebagai  sumber  moral,  inspirasi  dan  aksi  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  atas kebersamaan  sosial  untuk  hidup  secara  damai,  penuh  demokratis  dan  toleransi,  sehingga terwujud  masyarakat  etis,  egaliter  dan  berbudaya.  Karena  masyarakat  madani  tidak  akan terwujud  tanpa  proses  transmisi  kebudayaan  yang  di  dalamnya  sangat  berperan  fungsi pendidikan.
Kata Kunci: Demokratisasi, egaliter, sikap terbuka, masyarakat madani

## A. PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang Masalah
Secara  konseptual  demokrasi  adalah  merupakan  produk  Barat  yang merupakan  sebuah  sintesa  dari  sekian  banyak  pola  yang  berkembang,  mulai  dari kapitalisme, liberalisme, sosialisme sampai pada fasisme. Namun, dari segi makna, kandungan dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan oleh demokrasi merupakan gejala  kemanusiaan  yang  bersifat  universal.  Ujung  dari  demokrasi  ini  adalah pembelaan  pada  martabat  manusia,  hak-hak  individu  atau  kelompok  dan
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 20

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
persamaan derajat. Oleh karena keuniversalan sifat  ini, maka otoritarianisme dan diktatorisme senantiasa mendapat perlawanan dalam sejarah perjuangan bangsa di belahan dunia manapun. 1
Demikian  akhirnya  demokrasi  menjadi  sebuah  gerakan  yang  mewarnai perkembangan  politik  global.  Yang  mana  pada  akhir  abad  ke  dua  puluh  dicatat oleh  banyak  orang  sebagai  saat  munculnya  gerakan  pro-demokrasi  di  seluruh belahan dunia dan keberhasilan gerakan itu di banyak negara. 2
Sebenarnya  dalam  dunia  Islam,  tradisi  yang  merujuk  pada  cita-cita demokrasi tersebut di atas pernah dijalankan  pada masa pemerintahan Khulafaur Rosyidin. Namun, dalam perjalanan sejarahnya tradisi yang demokratis ini pernah juga  hilang  bersamaan  dengan  munculnya  sistem  kerajaan  dalam  pemerintahan dunia  Islam.  Dan  kini  tradisi  yang  demokratis  ini  telah  ditumbuhkembangkan kembali.  Beranjak  dari  realitas  historis  atas  takluknya  kerajaan-kerajaan  besar Islam serta penetrasi Barat pada dunia Islam. Karena hal inilah yang menyadarkan umat Islam akan kelemahan dan kemundurannya. Kesadaran yang demikian inilah yang  mendorong  umat  Islam  (terutama  tokoh-tokoh  Islam)  untuk  mencari  sebab kelemahan umat Islam di satu sisi dan kemajuan Barat di sisi lain.
Ternyata  salah  satu  sebab  kemunduran  umat  Islam  menurut  Syah  Wali Allah  (1706-1762)  adalah  pindahnya  sistem  kekhilafahan  kepada  sistem  kerajaan. Untuk  itu  Syah  Wali  Allah  mengajak  kepada  seluruh  umat  Islam  untuk menghidupkan  kembali  sistem  pemerintahan  yang  terdapat  di  zaman  khulafaur Rosyidin.  Dengan  kata  lain  pemerintahan  yang  absolut  harus  segera  diakhiri  dan diganti dengan sistem yang demokratis. 3
Demikian  pada  akhirnya  demokratisasi  terus  berkembang  dalam  dunia Islam dan bahkan akhirnya istilah ini tidak hanya menjadi  rujukan bidang politik saja, tetapi juga bidang-bidang yang lain dalam kehidupan kebersamaan termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Di Indonesia, demokratisasi pendidikan ini makin berkumandang  sejak era reformasi. Karena tersendat-sendatnya perjalanan demokrasi  di  Indonesia  ini  dinilai  berkaitan  erat  dengan  pola  pelaksanaan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  bangsa  ini,  yaitu  pendidikan  yang  kurang demokratis.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  hakekat  pendidikan  itu  sendiri, yaitu  proses  pembudayaan  dan  bahkan  berkembangnya  kebudayaan  itu  adalah karena  pendidikan.  Itulah  sebabnya  menurut  H.A.R.  Tilaar  bahwa  krisis  yang dialami  masyarakat  merupakan  refleksi  dari  krisis  pendidikan. 4 Lebih  lanjut munurut  John  Dewey  bahwa  pendidikan  adalah  sarana par  exelent yang menumbuhkan kehidupan demokrasi. 5
Pentingnya  demokrasi  ini  yang  harus  dimulai  dari  pendidikan  sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari cita-cita pendirian negara ini, yaitu negara yang adil dan makmur.  Dan  sejak  istilah  masyarakat  madani  diintrodusir  ke  Indonesia  pada tahun 1995 oleh Anwar Ibrahim sampai pada akhirnya menjadi wacana ilmiah yang mengundang  perhatian  banyak  orang,  berikut  menyusulnya  gerakan  reformasi,
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 21

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
maka  bersamaan  dengan  itu  pula  demokratisasi  semakin  memperoleh  dukungan dan menjadi wacana yang tidak bisa dipisahkan dengan konsep masyarakat madani tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Asrori S. Karni bahwa hubungan antara masyarakat  madani (civil  society) dengan  demokratisasi  seperti  dua  sisi  sebuah mata  uang,  keduanya  ko-eksistensi,  yang  berarti  keberadaannya  akan  sangat ditentukan  oleh  keduanya.  Hanya  saja  dalam civil  society yang  kuat,  demokrasi dapat  ditegakkan  dengan  baik.  Dan  hanya  dalam  situasi  yang  demokratislah civil society bisa  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik;  yang  oleh  Nurcholish  Madjid dikatakan bahwa civil society sebagai tempat persemaian demokrasi. 6
Pernyataan  tersebut  sangatlah  beralasan,  karena  sebagaimana  kita  ketahui bahwasanya  realitas  yang  pluralistik  yang  didukung  oleh  modernisasi  yang  terus melaju ini tanpa adanya demokratisasi bisa memperparah hegemoni dan dominasi yang  kuat  terhadap  yang  lemah.  Yang  buah  dari  semuanya,  tak  lain  adalah kekacauan, ketidakharmonisan, kepincangan dan kerusakan.
Demikian  demokrasi    menjadi  tuntutan  dan  sejak  awal  telah  menjadi kebijakan  sistem  pemerintahan  dan  sistem  pembangunan  nasional.  Namun,  ada kesan  selama  ini  sistem  pendidikan  pesantren  menjadi  bagian  dari  upaya pembangunan  nasional  dan  yang  diharapkan  menjadi  bagian  tempat persemaiannya  demokrasi  dinilai  kurang  demokratis,  baik  dari  segi  model pendekatan  pendidikan  yang  digunakannya,  yaitu  cenderung  pada  pendekatan indoktrinasi  saja  sehingga  kurang  memberi  kebebasan  pada  santri  maupun  dari segi gaya kepemimpinannya. 7
Kesan  atau  penilaian  kurang  demokratis  yang  dialamatkan  pada  pondok pesantren  tersebut  kiranya  bukan  hanya  merupakan  penilaian  tanpa  ada  sebab- sebab  yang  ditelusurinya.  Setidaknya  hal  ini  dapat  kita  telusuri  dari  hakekat keberdaan pesantren itu sendiri di tengah-tengah berbagai sistem pendidikan yang ada.  Dari  sini  pesantren  kita  lihat  sebagai  bagian  dari  upaya  kebangkitan  Islam melalui  jalur  pendidikan.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  kebangkitan  Islam merupakan  upaya  pengukuhan  identitas  komunal  tertentu,  sedangkan  demokrasi adalah upaya pengakomodasian pluralitas.
Adapun  mengenai  pendekatan  yang  cenderung  indoktrinasi  dapat  kita telusuri basisnya, yaitu bahwa Islam sebagai agama adalah doktrin kebenaran yang diturunkan  agar  supaya  digunakan  sebagai  pedoman  hidup  umat  manusia.  Oleh karena itu, dalam pengertian yang seperti ini, maka sistem pendidikan Islam baik yang  diimplementasikan  karena  hanya  sebatas  didorong  oleh  hasrat  untuk mengejawantahkan  nilai-nilai  Islam  atau  lebih  dari  itu,  yaitu  sistem  yang mengajarkan  ajaran  Islam  atau  bahkan  suatu  sistem  pendidikan  Islam  yang meliputi  kedua  hal  tersebut  adalah  pada  dasarnya  mempunyai  kesamaan  dalam titik  tuju,  yaitu  pembentukan  kepribadian  muslim  melalui  penanaman  nilai-nilai Islam yang bersumber dari firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.  Dalam pengertian yang  demikian  ini,  pendekatan  pendidikan  yang  diterapkan  dalam  pendidikan
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 22

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
Islam adalah cenderung pada pendekatan indoktrinasi.
Namun,  dalam  perkembangan  selanjutnya  pendekatan  ini  dinilai  kurang demokratis,  karena  tidak  sejalan  dengan  perkembangan  kehidupan  yang demokratis, yakni mengabaikan hak anak untuk menentukan nilai-nilainya sendiri secara  bebas.  Dan  akibat  dari  pendekatan  ini  di  antaranya  adalah  timbulnya fanatisme  sempit  yang  kurang  bisa  menghargai  atau  memahami  berbagai  variasi nilai dari realitas pluralistik sosio-kultural ini.
Selanjutnya  dari  segi  gaya  kepemimpinannya  dapat  kita  telusuri  yaitu dengan melihat tujuan pesantren, yakni ingin mencetak ulama-ulama yang mampu memahami  hukum-hukum  Allah  dan  melaksanakannya  dalam  kehidupan  sehari- hari. 8 Yang kemudian dari ulama-ulama ini pula diharapkan nilai-nilai yang Islami ditransformasikan  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Dari  sinilah  lahir  kelompok elit agama yang memiliki otoritas atas nama Allah dan di luar itu ada kaum awam yang  berhak  mendapat  bimbingannya.  Dalam  pengertian  yang  demikian  ini, nampaknya  demokrasi  yang  ingin  memberdayakan  rakyat  mendapat  tekanan, sehingga muncul pertanyaan: apakah pesantren itu demokratis?
Dari  kegelisahan  akademik  tersebut,  penelitian  ini  akan  diupayakan  untuk melihat  kebenaran  demokratisasi  yang  terjadi  di  pondok  pesantren.  Karena penelitian  yang  selama  ini  telah  dilakukan  cenderung  hanya  melihat  dari  sisi pergulatannya  dengan  modernisasi,  sedangkan  dari  segi  demokratisasi  jarang dilakukan orang (untuk tidak mengatakan tidak ada ada sama sekali) dan kalaupun ada,  itu  hanya  membahas  tidak  secara  detail.  Padahal  dari  perspektif  tersebut  di atas  demokratisasi  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam modernisasi, di mana demokrasi dapat memberikan nilai-nilai yang bisa digunakan sebagai landasan dalam mengarungi kehidupan modern yang semakin pluralistik.

## 2.  Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  masalah-masalah  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1).  Bagaimana pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
2).  Apa  faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksananaan  demokratisasi  sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
3).  Bagaimana  prospek  demokratisasi  sistem  pendidikan  Pondok  Pesantren  Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam mewujudkan masyarakat madani?

## 3.  Pembatasan Masalah Penelitian
Bertolak dari masalah penelitian di atas, maka penelitian ini hanya untuk: Mengungkap  pelaksanaan  demokratisasi  sistem  pendidikan  di  Pondok  Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
1).  Mencari  faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksananaan  demokratisasi
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 23

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
2).  Melihat  prospek  demokratisasi  sistem  pendidikan  Pondok  Pesantren  Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam mewujudkan masyarakat madani.

## 4. Signifikansi Penelitian
Secara  teoritis,  topik  penelitian  yang  diangkat  ini  sangat  penting  bagi diskursus  pendidikan  Islam,  terutama  pendidikan  pesantren,  karena  berusaha ingin  mengungkap  pengembangan  sistem  pendidikan  pesantren  yang  merupakan sub sistem pendidikan Islam. Di mana sistem pendidikan Islam adalah merupakan sub  sistem  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Dan  sistem  pendidikan  nasional merupakan  sub  sistem  dari  sistem  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu, pengembangan  sistem  pendidikan  pesantren  adalah  dalam  rangka  ambil  bagian dalam pengembangan dan pengokohan sistem pembangunan nasional.
Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan  masukan  dalam  menentukan  kebijakan  pengembangan  sistem  pendidikan pesantren.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN

## 1.  Tempat Peneletian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pondok  Pesantren  Al-Munawwir  Krapyak Yogyakarta.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian  empirik (field  research), 9 karena datanya  diangkat  dari  lapangan.  Penelitian  ini  juga  dikategorikan  sebagai penelitian kualitatif, 10 karena studi ini lebih menekankan pada proses-proses sosial yang  terjadi  di  Pondok  Pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  Yogyakarta,  terutama proses  yang  terkait  dengan  demokratisasi,  di  mana  kajian  ini  diupayakan  secara mendasar, mendalam, berorientasi pada proses dan realitas yang dinamik.
Adapun  model  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan  alasan,  karena studi ini dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang berupa program, kegiatan, peristiwa  atau  sekelompok  individu  yang  terikat  oleh  tempat,  waktu  atau  ikatan tertentu, 11 yaitu Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan  penelitian  yang  telah  ditetapkan,  maka yang  teknik  pengumpulan  data  ini  menggunakan:  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
a.  Observasi
Metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang  aktivitas  kegiatan  di pesantren.
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 24

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
b.   Wawancara
Dalam wawancara ini, ada 2 (dua) pihak yang diwawancara, yaitu: Kyai sebagai pengasuh  pondok  pesantren  serta  santri.  Wawancara  yang  dilakukan  dengan kyai  dalam  rangka  menggali  data  tentang:  sejarah  dan  perkembangan pesantren,  sistem  pendidikan  pesantren,  dan  pengelolaan  pesantren. Sedangkan  wawancara  dengan  santri  difokuskan  dalam  rangka  menjawab rumusan maslah dalam penelitian ini, yakni pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan pesantren.
c.  Dokumentasi
Metode  ini  digunakan  sebagai  data  pendukung  yang  berkaitan  dengan  data yang  terdokumentasikan  oleh  pondok  pesantren  seperti:  sejarah  pesantren, jumlah  santri,  latar  belakang  santri,  dan  kurikulum  yang  dipergunakan  oleh pesantren tersebut.

## 4.   Teknik Analisis Data
Dalam  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  dengan  cara  analisis deskriptif  kritis,  yaitu  memaparkan  data  dan  mengklasifikasikan  tentang  bentuk data,  selanjutnya  dilakukan  interpretasi  terhadap  data  yang  telah  terkumpul, kemudian  langkah  terakhirnya  adalah  mengangkat  makna  dari  hasil  penelitian yang  dicapai  sebagai  sumbangan  pemikiran  terhadap  diskursus  pengembangan pondok pesantren di Indonesia.
Proses  analisis  data  itu  sendiri  melalui  proses  reduksi  data,  yaitu  data dirangkum, diseleksi, dan dimasukkan ke dalam kategori, tema mana, fokus mana, atau  permasalahan  mana,  sehingga  data  yang  tidak  sesuai  dengan  permasalahan dipisah.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data  berlangsung  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Miles and Huberman, seperti yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas dalam  analisis  data,  yaitu: reduksi  data,  data  display,  conclusion:  drawing/ verification. 12

## C.  HASIL TEMUAN PENELITIAN

## 1.    Pelaksanaan Demokratisasi Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren  Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta
Dari hasil penelitian di lapangan, ada beberapa temuan tentang pelaksanaan demokratisasi  sistem  pendidikan  di  pondok  pesantren  Al-Munawwir  Krapyak Yogyakarta. Adapun temuan tersebut di antaranya:
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 25

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804

## 2.  Pembentukan  Sikap  Terbuka  Melalui  Pendekatan  Proses  Dalam Pengajaran
Tidak  salah  kiranya  apabila  dikatakan  bahwa  pendekatan  pendidikan agama  itu  adalah  pendekatan  isi  atau  pendekatan  penanaman  nilai  yang bersifat indoktrinasi. Memang demikian kenyataan sifat agama sebagai doktrin kebenaran  itu  tidak  mungkin  rasanya  menawarkan  juga  kebenaran  yang  lain selain  dirinya.  Tetapi,  merupakan  suatu  keharusan  bahwa  seseorang  tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang berbeda dari dirinya, karena yang demikian ini adalah menyalahi kodrat pluralisme sendiri.
Seorang  kyai  dalam  mentransformasikan  ilmunya  tidak  hanya mendoktrin.  Akan  tetapi,  berusaha  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan bagi  para  santrinya  untuk  bertanya  terhadap  materi  yang  disampaikan.  Jadi ada proses dua arah dalam proses pelaksanaan pengajarannya.

## 3.    Membentuk Kepemimpinan Kolektif di Pesantren
Pesantren  Al-Munawwir  terdiri  dari  beberapa  komplek  dan  masing- masing  komplek  ada  pengasuhnya  tersendiri.  Namun,  masing-masing pengasuh merupakan satu kesatuan dalam keluarga besar pondok pesantren Al -Munawwir. Dari sekian banyak pengasuh itu ada 1 (satu) orang yang ditunjuk untuk  menjadi  sesepuh  Pondok  Pesantren  Al-Munawwir.  Pada  saat  sekarang ini  KH.  Zainal  Abidin  Munawwir  ditunjuk  sebagai  Ketua  Pengasuh  pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
Dalam  mengambil  suatu  kebijakan,  pengasuh  terlebih  dahulu berkumpul  dan  bermusyawarah.  Musyawarah  merupakan  asas  demokrasi dalam Islam.
4.   Tidak Ada Sistem Ta’zir Bagi Santri yang Melanggar Qonun (Peraturan), tapi Penanaman Kesadaran Diri
Setiap  pesantren  tentu  saja  memiliki  peraturan  tersendiri  agar  supaya bisa mendisiplinkan para santrinya. Demikian pula dengan pondok pesantren Al-Munawwir  Krapyak  Yogyakarta,  memiliki  beberapa  peraturan  tata  tertib santri.  Namun,  ada  sesuatu  yang  berbeda  dalam  pelaksanaannya.  Pada umumnya,  di  beberapa  pondok  pesantren,  apabila  ada  santri  yang  melanggar peraturan,  maka  di ta’zir (dihukum),  baik  itu  berupa  skors,  dipukul  dengan rotan,  maupun  digundulin.  Akan  tetapi,  di  pondok  pesantren  Al-Munawwir tidak  diterapkan  sistem ta’zir. Tapi,  yang  dikedepankan  adalah  suatu  proses kesadaran  diri  bagi  setiap  santri.  Apabila  ada  santri  yang  melanggar,  maka cukup  santri  itu  dipanggil  dan  diberi  pengarahan  tentang  efek  buruk  dari perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  santri  tersebut  dengan  tanpa  diberikan sanksi hukuman.
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 26

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
Menurut  penuturan  ibu  Nyai  Hj.  Ida  Fatimah  ZA,  kami  menerapkan sistem kesadaran diri bagi santri dan tidak melaksanakan sistem ta’zir. Hal ini dikarenakan,  kesadaran  yang  datang  dari  dalam  diri  itu  lebih  penting dibandingkan  dengan  sistem ta’zir (hukuman).  Kesadaran  diri  akan membentuk  watak  dan  kepribadian  santri  menjadi  lebih  baik  dan bertanggungjawab  terhadap  semua  amal  perbuatannya.  Sedangkan  sistem ta’zir, tidak  membuat  efek  jera  terhadap  pelaku  pelanggaran  tata  tertib, bahkan  santri  yang  melanggar  tersebut  setelah  dihukum  itu  masih  tetap  saja melanggar peraturan dikemudian hari. 13
Pendapat ibu Nyai Hj. Idah Fatimah selaras dengan pendapat dari santri yang  bernama  Anshori  (santri  dari  Bangka)  yang  menyatakan  bahwa  di pesantrer ini yang dikedepankan adalah sistem kesadaran, bukan pada sistem ta’zir (hukuman). 14
5.  Adanya  Kebebasan  Bagi  Santri  Untuk  Memiliki  Alat  Komunikasi/ Handphone
Pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta termasuk kategori pesantren salafiyah. Hal itu bisa dilihat karena pesantren ini masih berpegang teguh pada tradisi yang sangat kental dalam transformasi keilmuannya, dengan mengkaji kitab kuning dengan metode pembelajaran sorogan dan bandongan. Kategori  di  atas  dipertegas  oleh  Husni  Rahim  yang  mengatakan  bahwa pesantren salafiyah, pesantren  yang  menyelenggarakan  sistem  pendidikan Islam  non-klasikal  dengan  metode sorogan dan bandongan dalam  mengkaji kitab-kitab  klasik  (baca:  kitab  kuning)  yang  ditulis  dalam  bahasa  Arab  oleh ulama-ulama pada abad pertengahan. 15
Abd.  Rahman  Assegaf  berpendapat  bahwa  ciri  pesantren salafiyah adalah non-klasikal, tradisional dan mengajarkan murni agama Islam. Aktivitas pesantren  tradisional  difokuskan  pada tafaqquh  fi  al-din, yakni  pendalaman pengalaman, perluasan, dan penguasaan khazanah ajaran Islam. 16
Pada umumnya pesantren tradisional mayoritas tidak memperbolehkan santri  membawa  barang  elektronik  berupa:  Handphone,  laptop,  maupun televisi. Namun, di pesantren Al-Munawwir ini melihat dari beberapa peraturan yang  ada  di  beberapa  komplek  itu  mayoritas  memperbolehkan  santri  untuk membawa  handphone  atau  laptop.  Hal  ini  menunjukkan  suatu  bahwa  semua pengasuh  pesantren  Al-Munawwir  memiliki  jiwa  demokratis,  tidak menghalangi atau mengekang para santrinya.
Tindakan demokratis yang dilakukan oleh para pengasuh pesantren Al- Munawwir  Krapyak  itu  mungkin  dikarenakan  kultur  yang  ada  di  Kota Yogyakarta  yang  dikenal  sebagai  Kota  Pelajar.  Mayoritas  para  pengasuh memiliki ilmu yang tinggi, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga dalam  menangani  masalah  selalu  terbuka  dan  disesuaikan  dengan  perubahan
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 27

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
zaman.  Apabila  penggunaan  handphone  dan  laptop  itu  dilarang  itu  tidak sejalan  dengan  perkembangan  zaman  dalam  hal  komunikasi  dan  teknologi informasi.  Dengan  handphone  bisa  memudahkan  santri  untuk  berkomunikasi dengan  keluarganya  dan  dengan  laptop  santri  bisa  mengakses  ilmu pengetahuan umum.

## 6.  Pengasuh Memberikan Kelonggaran Kepada Santri Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan Umum di Luar Pondok Pesantren
Pesantren Al-Munawwir merupakan pesantren salafiyah dan tradisional yang terletak di Kota Pelajar Yogyakarta. Di tengah derasnya arus modernisasi dan  globalisasi,  pesantren  Al-Munawwir  tetap  mempertahankan  tradisi  pada ilmu-ilmu  agama.  Jadi  sistem  pendidikan  di  pesantren  ini  tetap  pada  tradisi akademik pesantren, yakni hanya mengkaji Kitab Kuning. Hal ini terlihat dari beberapa  sekolah  yang  ada  di  pesantren  Al-Munawwir  maupun  beberapa kegiatan  akademik  yang  dilakukan  setiap  hari.  Di  atas  sudah  di  paparkan beberapa bentuk sekolah agama yang ada di pesantren Al-Munawwir.
Walaupun  tetap  mempertahankan  tradisi  akademik  pesantren,  namun pengasuh  pesantren  Al-Munawwir  tidak  melarang  santrinya  untuk mempelajari  ilmu  umum  di  luar.  Itupun  dengan  syarat  tidak  mengganggu aktivitas  inti  pengajian  yang  ada  di  pesantren  Al-Munawwir.  Banyak  santri yang berusia sekolah itu mengikuti sekolah umum di luar pesantren pada pagi hari  sampai  siang.  Banyak  pula  santri  yang  mengikuti  pendidikan  tinggi,  ada yang  kuliah  di  UGM  maupun  UIN  Yogyakarta. 17 Apabila  santri  tidak  bisa membagi  waktu  dalam  menuntut  ilmu,  maka  pengasuh  mempersilahkan untuk keluar dari pesantren.
Sikap  yang  dilakukan  oleh  pengasuh  pesantren  Al-Munawwir memperbolehkan santrinya menuntut ilmu umum di luar pondok merupakan sikap sosok yang berjiwa besar. Dan mungkin inilah yang harus dilakukan oleh setiap  pengasuh  pesantren  salafiyah  yang  lain  sehingga  eksistensi  pesantren tetap terjaga di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi. Hal ini pernah ditulis oleh In’am Sulaiman dalam bukunya: Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi. 18
Faktor Pendukung dan Penghambat Demokratisasi

## 1.   Faktor Pendukung Demokratisasi
a.  Pendidikan Humanis-Religius
Proses pendidikan yang dilaksanakan di pesantren tersebut humanis, lebih  spesifik  lagi  humanis-religius.  Di  pesantren  tidak  ada  perbedaan antara si kaya dan si miskin, semua mendapatkan perlakuan yang sama dari kyai  maupun  para  ustadz.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip egaliter (prinsip
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 28

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
persamaan kedudukan manusia). Prinsip egaliter ini sesuai dengan asas-asas demokrasi.
Religiusitas  kyai  tidak  bisa  disangkal  itu  sangat  baik.  Kyai  sebagai ulama  pewaris  Nabi  menjadi  contoh  bagi  umatnya,  terutama  bagi  para santrinya.  Dari  pancaran  tingkah  laku  yang  dicerminkan  kyai  menjadi  suri tauladan  bagi  para  santrinya.  Fenomena  shalat  jama’ah  5  waktu  di  masjid, mengaji Al- Qur’an, maupun kesalehan ritual yang lainnya menjadi rutinitas yang  selalu  dilaksanakan  oleh  kyai  maupun  oleh  santri.  Ini  membuktikan religiusitas kyai dan santri sangat baik.
Dalam  pelaksanaan  shalat  berjama’ah,  di  situ  sangat  kental  sekali proses demokratisasinya. Di mana tidak membedakan antara yang kaya dan yang  miskin,  yang  tua  dan  yang  muda,  yang  berpangkat  dan  rakyat  jelata, apabila  datangnya  lebih  dulu,  maka  dia  berhak  menempati shaf paling depan, walaupun dia itu miskin dan masih anak-anak sekalipun.

## b.  Semangat dan Motivasi Agama
Semua warga pesantren meyakini bahwa menuntut ilmu merupakan suatu  kewajiban  demikian  pula  mengamalkannya.  Kyai  merasa  terpanggil untuk mengamalkan ilmunya kepada para santrinya, tanpa mempertimbangkan  imbalan  materi,  tapi  semangat  dan  motivasi  agama yang tinggi, kyai tetap konsisten dalam mentransfer ilmunya.
Dalam pandangan kyai dan ibu Nyai, siapapun boleh mengakses ilmu tanpa  ada  sekat-sekat  yang  menghalanginya,  termasuk  sekat  materi;  kaya- miskin,  sekat  jenis  kelamin;  laki-laki-perempuan,  mempunyai  hak  yang sama dalam menuntut ilmu. Tidak ada alasan bagi orang untuk tidak belajar di pesantren Al-Munawwir karena miskin.
Gambaran  ini  menunjukkan  bahwa  semangat  keagamaan  dan motivasi agama memberikan dorongan pada pesantren untuk menghilangkan  diskriminasi  dalam  hal  mengakses  pendidikan.  Siapa  saja memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.
Doktrin-doktrin dan ajaran agama merupakan sumber motivasi yang tiada pernah kering dalam menegakkan cita-cita serta nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi.

## c.  Keikhlasan
Aspek  dasar  dari  seluruh  kegiatan  di  pesantren  Al-Munawwir Krapyak  Yogyakarta  didasarkan  pada  nilai-nilai  keikhlasan.  Kyai mengajarkan  ilmunya  dengan  dasar  keikhlasan,  tanpa  didasari  ingin mendapatkan  materi.  Begitu  pula  dengan  santri  belajar,  itu  dalam  rangka mencari keridhoan Allah SWT, bukan karena yang lain yang bersifat dunia semata. Sehingga segala aktivitas di pesantren diharapkan tidak mempunyai
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 29

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
tendensi apapun selain mengharapkan keridhoan Allah SWT.
Gambaran  ini  menunjukkan  pentingnya  prinsip  keikhlasan  dalam mendasari  setiap  aktivitas  di  pesantren.  Demokratisnya  prinsip  ini  adalah bahwa  seluruh  aktivitas  didasarkan  atas  ketulusan  hati  dan  tidak eksploitatif terhadap sesama dengan mengedepankan kepentingan pribadi.

## d.  Otonomi dan Kemandirian
Sejak  pertamakali  didirikan,  pesantren  Al-Munawwir  adalah  milik masyarakat. Kyai dan keluarganya beserta masyarakat yang peduli terhadap pendirian  pesantren  berusaha  bahu  membahu  untuk  membangun pesantren  ini.  Bahkan  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  dalam naungannya pun adalah lembaga swasta, bukan negeri. Semua didirikan dan dioperasionalkan  berdasar  kepentingan,  kemauan  dan  kemampuan masyarakat sendiri.
Otonomi  yang  dimiliki  pesantren  merupakan  otonomi  yang  luas.
Dari segi pendanaan, pesantren Al-Munawwir tidak mengandalkan bantuan pemerintah,  tapi  di  dasarkan  atas  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri. Begitu  pula  manajemennya  dilakukan  secara  mandiri  atas  kemampuan sumber daya sendiri. Mereka bekerja atas dasar kreativitas sendiri dan tidak atas  instruksi  dari  kepentingan-kepentingan  di  luar  pesantren.  Sebagai lembaga  yang  independen,  pesantren  bebas  dari  kepentingan-kepentingan politik.
Dari gambaran di atas, nampak bahwa pesantren ini sebagai lembaga pendidikan telah mendapatkan otonominya sejak pertama kali didirikan. Ia didirika, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sendiri ia terbebas dari kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu atau pun kepentingan  rezim  yang  berkuasa.  Hal  inilah  modal  yang  penting  untuk menjadikan  pesantren  menjadi  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  yang terbuka dan demokratis.

## 2.  Faktor Penghambat Demokratisasi a.  Elitisme dalam Agama
Munculnya  elitisme  dalam  agama  ini  karena  agama  sering melahirkan kaum-kaum elit dalam agama. Hal ini merupakan dampak dari sifat agama yang sering melegitimasi kekuasaan dalam masyarakat.
Pesantren  sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  keagamaan memunculkan  strata  sosial  yang  demikian.  Di  mana  kyai  bersama  para ustadz sering dipandang sebagai sesosok elit dalam kelompok mereka. Dan elitisme ini telah disahkan oleh kultur pesantren ini, yang  menyebut putra kyai  dengan  sebutan  Gus  dan  perlakuan  yang  lebih  istimewa  dari  para santrinya.
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 30

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804

## b.  Tradisi Barokah dan Kepatuhan Total yang Salah
Barokah  dalam  pengertiannya  adalah ziyadatul  khoir (tambahnya kebaikan). Istilah ini sangat populer di dunia pesantren, terutama pesantren tradisional-salafiyah.  Barokah  menjadi  legitimasi  pencarian  ilmu  bagi  para santri.  Banyak  santri  yang  mondok  belasan  tahun,  dengan  tanpa  bekerja keras  dalam  menuntut  ilmu  melalui  pengajian  maupun  menelaah  kembali kitab-kitab yang telah dipelajarinya. Namun, hanya berharap pada barokah kyai,  santri  tersebut  terbuai  akan  mimpi  mendapatkan  barokah  kyai  dan menjadi cerdas serta berhasil tanpa menuntut ilmu/belajar dipondok, cukup dengan  mengabdikan  diri  secara  total  kepada  kyai  di  pondok  pesantren tersebut.
Pengabdian  total  yang  dilakukan  santri  kepada  kyai  maupun keluarganya  terkadang  merendahkan  dirinya  dihadapan  sesama  manusia. Ini yang menyebabkan kedudukan manusia dipandang tidak sama. Padahal dalam doktrin agama dinyatakan bahwa kedudukan manusia itu sama, akan tetapi yang membedakan adalah unsur ketaqwaannya.
Dari  gambaran  di  atas,  nampak  sulit  dibedakan  antara  berakhlaq mulia  dengan  kepatuhan  total  yang  membelenggu  kreativitas.  Padahal demokrasi  adalah  menumbuhkembangkan  kreativitas  serta  membangun kemampuan  mengkritisi,  di  samping  santri  juga  harus  sanggup  untuk menerima kritik.

## Prospek  Demokratisasi  Sistem  Pendidikan  Pesantren  Al-Munawwir  dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
Sebagai  sebuah  wacana,  masyarakat  madani  merupakan  produk pengalaman  sejarah  kemasyarakatan  yang  dimunculkan  sebagai  suatu  paradigma dalam  membentuk  tata  kemasyarakatan  yang  ideal.  Istilah  madani  diambil  dari kata madinah dan digunakan sejak beberapa abad lalu dalam civil society (beradab) dan istilah yang kemudian biasanya merujuk pada civilization, 19 yang artinya lebih mengacu  pada  penciptaan  peradaban  karena  tunduk  dan  patuh  kepada  ajaran agama yang dinyatakan pada supremasi hukum dan peraturan. Dari pengertian ini masyarakat  madani  mengandung  3  (tiga)  hal,  yaitu  agama,  peradaban  dan perkotaan.  Agama  merupakan  sumber,  peradaban  adalah  prosesnya,  dan masyarakat kota yang beradab adalah hasilnya.
Masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan agama sebagai sumber moral, inspirasi dan aksi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atas  kebersamaan  sosial  untuk  hidup  secara  damai,  penuh  demokratis  dan toleransi, sehingga terwujud masyarakat etis, egaliter dan berbudaya.
Maka  pantaslah  sebagaimana  dikatakan  oleh  Bachtiar  Alam  bahwa maasyarakat madani yang ingin diwujudkan adalah wilayah kehidupan social yang
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 31

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
terletak  di  antara  Negara  dan  komunitas  lokal  di  mana  keduanya  terhimpun kekuatan  masyarakat  untuk  mempertahankan  kebebasan,  kenekaragaman  serta kemandirian masyarakat. 20
Lebih  lanjut,  secara  ideal  masyarakat  madani  bukan  hanya  untuk mewujudkan kemandirian masyarakat berhadapan dengan Negara, melainkan juga terwujudnya  nilai-nilai  tertentu  dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama  keadilan (justice), persamaan (egaliter), kebebasan (freedom) dan kemajemukan (pluralism) sehingga  atas  dasar  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  seperti  itu  akan  mampu membangun pemerintah yang demokratis.
Dengan  demikian  prasyarat  untuk  membangun  suatu  kehidupan  yang egalitarian,  kosmopolit dan  penuh  konsensus  yang  didasarkan  pada  saling pengertian adalah mentradisikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat madani yang berfungsi  sebagai  infrastruktur  yang  fundamental  bagi  kehidupan  baru  yang mencerminkan  wawasan  nilai-nilai  demokratik  yang  luwes.  Karena  masyarakat madani tidak akan terwujud tanpa proses transmisi kebudayaan yang di dalamnya sangat berperan fungsi pendidikan. 21
Oleh  karena  itu,  pendidikan  sangat  berfungsi  sekali  dalam  mewujudkan masyarakat madani, terutama pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta. Masyarakat adalah merupakan sekumpulan orang- orang.  Apabila  individu-individu  itu  baik  dan  beradab,  maka  masyarakat  madani bisa  terwujud.  Namun  sebaliknya,  apabila  individu-individu  itu  rusak  atau  tidak bermoral dan beraklak, maka sulit akan bisa mewujudkan masyarakat madani.
Peran  pondok  pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  Yogyakarta  dalam masyarakat sekitar pondok begitu besar, baik itu dalam menyelesaikan persoalan- persoalan  agama  maupun  kegiatan  sosial  kemasyarakatan.  Dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan  agama  yang  terjadi  di  masyarakat,  pondok  pesantren  Al- Munawwir  Krapyak  Yogyakarta  setiap  bulan  pada  hari  Selasa  malam  selalu mengadakan bahstul  masail (membahas  masalah-masalah  keagamaan).  Bahkan kumpulan  dari bahstul masail tersebut didokumentasikan oleh KH. Zainal Abidin Munawwir.
Adapun  peran  pondok  pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  Yogyakarta  dalam kegiatan  sosial  kemasyarakatan,  di  antaranya  adalah  sebagai  berikut: Pertama; setiap tahun pada bulan Muharram tepatnya tanggal 10 Muharram diadakan bakti sosial  berupa  pemberian  santunan  kepada  anak  yatim-piatu. Kedua; setiap  tahun pula  pada  saat  lebaran  Idul  Adha,  pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  Yogyakarta membagikan daging qurban kepada masyarakat sekitar. Ketiga; pondok pesantren Al-Munawwir  Krapyak  Yogyakarta  melakukan  kerjasama  dengan  Ketua  LP Wirogunan  dalam  memberikan  bimbingan  rohani  kepada  para  narapidana  di  LP tersebut.
Itulah beberapa gambaran tentang prospek demokratisasi pesantren dalam mewujudkan  masyarakat  madani,  di  mana  pesantren  Al-Munawwir  tidak  hanya
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 32

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
berusaha membuat para santrinya memiliki akhlakul karimah/memiliki peradaban yang tinggi, namun juga turut serta aktif dalam kegiatan sosial masyarakat.

## D.  PENUTUP
Dari beberapa uraian di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  demokratisasi  sistem  pendidikan  di  pondok  pesantren  Al- Munawwir  Krapyak  Yogyakarta  berupa:  1)  Pembentukan  sikap  terbuka  melalui pendekatan proses dalam pengajaran. 2) Membentuk kepemimpinan kolektif. 3) Tidak  ada  sistem ta’zir (hukuman)  bagi  santri  yang  melanggar qanun (peraturan), tapi dengan penanaman kesadaran diri. 4) Adanya kebebasan bagi santri  untuk  memiliki  alat  komunikasi/handphone.  5)  Pengasuh  memberikan kelonggaran  kepada  santri  untuk  mencari  ilmu  pengetahuan  umum  di  luar pondok pesantren.
2.  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Demokratisasi  di  Pesantren.  Faktor Pendukungnya antara lain: Pendidikan humanis-religius, semangat dan motivasi agama,  keikhlasan,  dan  otonomi  serta  kemandirian.  Sedangkan  faktor penghambatnya  antara  lain:  Elitisme  dalam  agama.  Tradisi  barokah  dan kepatuhan total yang salah.
3.  Prospek  demokratisasi  sistem  pendidikan  pesantren  Al-Munawwir  dalam mewujudkan  masyarakat  madani.  Masyarakat  madani  merupakan  bentuk masyarakat  yang  didasarkan  agama  sebagai  sumber  moral,  inspirasi  dan  aksi dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  atas  kebersamaan  sosial  untuk  hidup secara  damai,  penuh  demokratis  dan  toleransi,  sehingga  terwujud  masyarakat etis, egaliter dan  berbudaya.  Karena  masyarakat  madani  tidak  akan  terwujud tanpa  proses  transmisi  kebudayaan  yang  di  dalamnya  sangat  berperan  fungsi pendidikan.
Oleh  karena  itu,  pendidikan  sangat  berfungsi  sekali  dalam  mewujudkan masyarakat madani, terutama pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rahman  Assegaf, Politik  Pendidikan  Nasional:  Pergeseran  Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).
Ahmad  Muthohar,  “Pendidikan  dan  Demokrasi  dalam  Arus  Reformasi ”, dalam Ismail  SM-Abdul  Mukti  (ed.), Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 33

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
Asrori  S.  Karni, Civil  Society  dan  Ummah  Sintesa  Diskursif  “Rumah”  Demokrasi, (Jakarta: Logos, 1999).
Bachtiar Alam, “Civil Society dan Wacana Kebudayaan”, dalam Kompas tanggal 28 Juni 1999.
H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999). Husni  Rahim, Madrasah  dalam  Politik  Pendidikan  di  Indonesia, (Jakarta:  Logos Wacana Ilmu).
In’am Sulaiman, Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi, (Malang: Madani, 2010).
John Dewey, Democracy and Education, (New York: Mac Millan, 1965).
John  L.  Esposito  and  John  O.  Voll, Demokrasi  di  Negara-negara  Muslim  (Problem dan Prospek), terjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999). Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2000).
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994).
Moh.  Nurhakim, Islam,  Doktrin,  Pemikiran  dan  Realitas  Historis, (Malang:  UMM Press, 1998).
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
Olaf  Schumann, Dilema  Islam  Kontemporer:  Antara  Masyarakat  Madani  dan Negara Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999).
Robert  C.  Bogdan  and  Sari  Knopp  Biklen, Qualitative  Research  for  Education:  An Introduction to Theory and Methods, (London: Allyn and Bacon, 1998). Robert  E.  Stake,  “Case  Studies”,  dalam  Norman  K.  Denzin  and  Yvonna  S.  Lincoln (ed.), Handbook Qualitative Research, (London: Sage Publications, 1994). Sanapiah  Faisal, Format-format  Penelitian  Sosial:  Dasar-dasar  dan  Aplikasi,
(Rajawali Press, 1989).
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D, (Bandung:  Alfabeta, 2011).
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

## Catatan Kaki
1. Ahmad  Muthohar,  “Pendidikan  dan  Demokrasi  dalam  Arus  Reformasi” , dalam  Ismail  SM- Abdul  Mukti  (ed.), Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  dan  Masyarakat  Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 56.
2.  John L. Esposito and John O. Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim (Problem dan Prospek), terjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 11.
3.  Moh. Nurhakim, Islam, Doktrin, Pemikiran dan Realitas Historis, (Malang: UMM Press, 1998), hlm. 176.
4.  H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 1.
5.  John Dewey, Democracy and Education, (New York: Mac Millan, 1965), hlm. 81.
Vol. 2, No. 1, January  2019
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 34

## Iis Arifudin
Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren
DOI 10.5281/zenodo.3553804
6.  Asrori S. Karni, Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 32.
7.  Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 2. 8.  Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 3.
9.  Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2000),  hlm. 29.
10.  Lihat  Robert  C.  Bogdan  and  Sari  Knopp  Biklen, Qualitative  Research  for  Education:  An Introduction  to  Theory  and  Methods, (London:  Allyn  and  Bacon,  1998),  hlm.  4.    Lihat  pula Sanapiah  Faisal, Format-format  Penelitian  Sosial:  Dasar-dasar  dan  Aplikasi, (Rajawali  Press, 1989),  hlm.  18.  Lihat  juga  Suharsimi  Arikunto, Manajemen  Penelitian, (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1993), hlm. 10. Lihat juga Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 38.
11. Robert  E.  Stake,  “Case  Studies”,  dalam  Norman  K.  Denzin  and  Yvonna  S.  Lincoln  (ed.), Handbook Qualitative Research, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 236.
12.  Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D, (Bandung:  Alfabeta,  2011),  hlm. 246.
13. Hasil wawancara dengan ibu Nyai Hj. Ida Fatimah ZA pada hari Jum’at tanggal 14 Oktober 2011. 14.  Hasil wawancara dengan santri yang bernama Anshori pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011. Wawancara  ini  peneliti  lakukan  sebagai croos  check atas  pernyataan  dari  ibu  Nyai  Hj.  Ida Fatimah.
15.  Husni Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 76.
16.  Abd.  Rahman  Assegaf, Politik  Pendidikan  Nasional:  Pergeseran  Kebijakan  Pendidikan  Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 185.
17.  Hasil  wawancara  dengan  ibu  Nyai  Hj.  Ida  Fatimah  ZA  pada  hari  Sabtu  tanggal  26  November 2011.
18. In’am Sulaiman, Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi, (Malang: Madani, 2010).
19.  Olaf  Schumann, Dilema  Islam  Kontemporer:  Antara  Masyarakat  Madani  dan  Negara  Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 65.
20.  Ali  Miftakhu  Royad  &  Darmiyati  Zuchdi.  Aktualisasi  Pendidikan  Karakter  Berbasis    Kultur Sekolah di SMP. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Vol 5. No. 1. March 2019. DOI: 10.21831/ hsjpi.v5i1.14925
21. Bachtiar Alam, “Civil Society dan Wacana Kebudayaan ” , dalam Kompas tanggal 28 Juni 1999. 22.  H.A.R.  Tilaar, Pendidikan,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia  Strategi  Reformasi Pendidikan Nasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 54.