692-708
EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH AL- Ḍ ARARU L Ā YUZ Ā LU

## BI AL- Ḍ ARAR

## Kasman Bakry
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
kasmanbakry @ stiba.ac.id

## Asnawati Patuti
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar asnawati @ stiba.ac.id

## Andi Nur Afifah Ikrimah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
afifahstiba @ gmail.com Keywords : ABSTRACT Eutanasia, fiqh rules, Code of Ethichs in Medical World Eutanasia  is  an  attempt,  action  and  assistance  carried  out  by  a doctor  intentionally  accelerating  the  death  of  a  person,  which  he estimates is nearing death with the aim of alleviating or freeing his suffering. This study aims to determine and understand the practice of Eutanasia in the perspective of the principle of fiqh al- ḍ arar l ā
yuz ā lu bi al- ḍ arar. The problems that the authors raise in this study are:  First,  how  to  apply  Eutanasia  in  the  perspective  of  medical ethics. Second, how is the concept of the principle of fiqh al- ḍ araru l ā yuz ā lu bi al- ḍ arar. Third, what is the position of Eutanasia in the perspective  of  the  rules  of  al-larar  l ā yuz ā lu  bi  al- ḍ arar.  To  get answers to these problems, the authors use descriptive qualitative (non-statistical)  research  that  focuses  on  the  study  of  texts  and texts.  And  using  the  method  of  historical,  juridical-ormative  and philosophical approaches. The research results found are as follows; First, Eutanasia is contrary to the medical code of ethics, although this practice is applied in several countries through procedures and requirements that must be met. The two harms must be removed but cannot be eliminated by the other harm. Third Eutanasia is divided into  two,  namely  active  Eutanasia  and  passive  Eutanasia.  Active Eutanasia of scholars agree that the law is haram, whereas passive Eutanasia there are differences in ulama in it. Kata kunci : ABSTRAK Eutanasia, Kaidah Fikih, Kode Etik Kedokteran. Eutanasia adalah suatu usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh  seorang  dokter  dengan  sengaja  mempercepat  kematian seseorang,  yang  menurut  perkiraannya  sudah  hampir  mendekati kematian dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskan dari penederitaannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan memahami  praktik Eutanasia  dalam  perspektif  kaidah  fikih  al- ḍ arar  l ā yuz ā lu  bi  al- ḍ arar.  Permasalahan  yang  penulis  angkat dalam  penelitian  ini  yaitu: Pertama,  bagaimana  penerapan
Eutanasia  dalam  perspektif  kode  etik  kedokteran.  Kedua,
bagaimana  konsep  kaidah  fikih al- ḍ araru  l ā yuz ā lu  bi  al- ḍ arar. Ketiga,  bagaimana  kedudukan  Eutanasia  dalam  perspektif  kaidah al- ḍ arar  l ā yuz ā lu  bi  al- ḍ arar.  Untuk  mendapatkan  jawaban
692-708
terhadap  permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  jenis penelitian  deskriktif  kualitatif  (non-statistik)  yang  terfokus  pada studi  naskah  dan  teks.  Serta  menggunakan  metode  pendekatan historis,  yuridis-ormatif  dan  filosofis.  Hasil  penelitian  ditemukan adalah  sebagai  berikut; Pertama  Eutanasia  bertentangan  dengan kode  etik  kedokteran  meskipun  praktik  ini  diterapkan  dibeberapa negara  melalui  prosedur  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi.
Kedua mudarat harus dihilangkan akan tetapi tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Ketiga Eutanasia terbagi dua yakni Eutanasia  aktif  dan  Eutanasia  pasif.  Eutanasia  aktif  ulama bersepakat  bahwa  hukumnya  haram,  sedangkan Eutanasia  pasif
terdapat perbedaan ulama didalamnya.

## PENDAHULUAN
Manusia  hidup  berkembang  dan  bertumbuh  kemudian  mengalami  penurunan fungsi  rohani  dan  jasmani  merupakan  hal  yang  hakiki  terjadi  dalam  kehidupan. Perjalanan sejak fertilisasi hingga fase akhir dari proses kehidupan manusia di dunia, dan kematian merupakan fenomena yang sangat misterius dan rahasia yang tidak ada satu pun makhluk hidup di dunia tahu kapan kematian itu terjadi. Kematian merupakan suatu hal  yang  pasti  untuk  dihadapi  oleh  setiap  manusia  sebagai  fase  akhir  hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi,
ِتْوَمْلا ُةَقِئاَذ ٍسْفَ ن ُّلُك
Terjemahnya:
“ Setiap yang bernyawa akan merasakan mati…” (Qs. Ā li Imr ā n/3:185) 1
Ayat di atas telah mengingatkan kita bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah swt.  yang  diciptakan  untuk  menguji  iman,  amalan  dan  ketaatan  manusia  terhadap penciptanya. Oleh karena hidup dan mati itu ada di tangan Allah dan merupakan karunia dan  wewenang-Nya,  maka  Islam  melarang  keras  terhadap  orang  yang  melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain atau diri sendiri, karena hal demikian merupakan dosa besar yang wajib dihindari oleh seorang muslim 2 . Seperti halnya dalam dunia medis atau kedokteran, yakni yang saat ini dikenal dengan istilah “ Eutanasia”, yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh 3 . Tidak  demikian  halnya  dengan  orang  yang  telah  putus  asa  menghadapi  hidup karena  penyakit  yang  diderita  sangat  menyiksanya.  Mereka  ingin  segera  mengakhiri hidupnya, dan bagi mereka kematian adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Padahal,
1 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Cet, I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 74.
2 Indriani,  D.,  Sam,  Z.,  &  Yudianti,  S.,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Peraturan Pemerintah tentang  Kebolehan  Aborsi  pada  Kasus  Kedaruratan  Medis  dan  Perkosaan”, BUSTANUL  FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1 no. 3 (2020): h. 442.
3 Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia (t. Cet; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), h. 65.
692-708
bila direnungkan, maka berputus asa dari rahmat dan membenci takdir Allah swt. adalah cerminan pribadi bermasalah 4 .
Adapun peristiwa lain yang sering terjadi  adalah seseorang tidak tega melihat penderitaan  orang  lain,  yang  menurut  orang  tua  atau  keluarganya  mengetahui  bahwa secara  medis  orang  tersebut  dinyatakan  akan  meninggal  dalam  waktu  yang  sangat singkat, sehingga mereka menyarankan kepada dokter untuk mempercepat kematiannya. Dengan demikian, meyoal Eutanasia, maka kita akan membicarakan persoalan hak hidup manusia.  Hak  hidup  termasuk  hal  yang  yang  paling  penting  dalam  kelima  asas  yang diperintahkan  untuk  dijaga.  Hal  ini  sudah  dijelaskan  dalam  buku-buku  fikih  dan juga dijelaskan dalam pasal-pasal KUHP yang tercantum di dalamnya akan hak asasi manusia atau kebebasan kehidupan. Namun, semakin berkembangnya zaman, makna hak hidup sudah mulai bergeser.
Eutanasia kian marak merebak ditambah dengan peralatan teknologi kedokteran yang semakin canggih membuat untuk mendukung tindakan tersebut. Dalam pandangan Islam, hal ini dapat mendatangkan mudarat. Pro dan kontra terhadap tindakan Eutanasia hingga saat ini masih terus berlangsung mengingat tindakan tersebut merupakan suatu persoalan  yang  rumit  dan  memerlukan  kejelasan  dalam  kehidupan  masyarakat, khususnya  bagi  umat  Islam.  Secara  logika  berdasarkan  konteks  perkembangan  ilmu pengetahuan, Eutanasia  tidak  ada  permasalahan,  karena  hal  ini  merupakan  suatu konsekuensi  dari  proses  penelitian  dan  juga  pengembangan.  Demikian  juga  jika dipandang  dari  sudut  kemanusiaan, Eutanasia  tampaknya  merupakan  perbuatan  yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.
Namun,  akan  timbul  berbagai  permasalahan  ketika Eutanasia didasarkan pada konteks  yang  lain  seperti  hukum  dan  agama.  Dalam  konteks  hukum, Eutanasia  kian bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang oleh hukum dan sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, Eutanasia menjadi bermasalah  karena  kehidupan  dan  kematian  adalah  berasal  dari  pencipta-Nya.  Lalu bagaimana jika hal ini dipandang dari kaidah fikih al- ḍ araru l ā yuz ā lu bi al- ḍ arar ?.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;
1. Bagaimana penerapan Eutanasia dalam praktek kedokteran?
2. Bagaimana konsep kaidah fikih al- Ḍ araru L ā Yuz ā lu Bi al- Ḍ arar?
3. Bagaimana  kedudukan Eutanasia  dalam  perspektif  kaidah  fikih  al- Ḍ araru  L ā Yuz ā lu Bi al- Ḍ arar?
Untuk  mendapatkan  jawaban  terhadap  permasalahan  di  atas,  penulis menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  (non-statistik)  yang  terfokus  pada
4 Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A., “Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah”, Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 4 no. 2 (2020): h. 138.
692-708
studi  naskah  dan  teks,  yakni  studi  kepustakaan  ( library  research).  Selain  itu,  pada penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  pendekatan  historis,  yuridis-normatif  dan filosofis.  Adapun  dari  pengamatan  penulis  telah  ada  beberapa  pengkajian/penelitian terkait Eutanasia di antaranya:
1. Pengkajian  yang  berjudul,  “ Kebijakan  Formulasi  Terhadap  Tindakan  Eutanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP”. Pengkajian ini disusun oleh Sri Dewi Nawang Wulan  Arum  Sari,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung  Bandar  Lampung. Permasalahan  pengkajiannya  adalah  bagaimana  kebijakan  formulasi  terhadap tindakan Eutanasia  menurut  KUHP  dan  RUU  KUHP  dan  bagaimana  pandangan masyarakat  terhadap Eutanasia?.  Hasilnya  menunjukkan  suatu  perumusan ketentuan  pidana  tentang  suatu  tindakan  dokter  yang  bertujuan  mempercepat kematian seseorang dalam keadaan tertentu yang disetujui dari pihak tenaga medis dan keluarga pasien. Adapun pandangan masyarakat terhadap tindakan Eutanasia tidak dibenarkan baik Eutanasia pasif dan aktif, karena Eutanasia bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan medis yang disepakati oleh keluarga dan dokter 5 .
2. Penelitian  yang  berjudul  “ Eutanasia  dan  Prospeksi  Pengaturannya  dalam  Hukum Islam  dan  Hukum  Pidana”,  yang  ditulis  oleh  Noor  Asma.  Penelitian  ini  adalah penelitian pustaka ( library research) yang bersifat normatif dan penelitian hukum sosiolgi atau empiris yang mencoba mengkaji substansi hukum pidana dan substansi hukum Islam mengenai Eutanasia yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Eutanasia menurut hukum pidana apabila diperhatikan Pasal 338, 340 dan 344 KUHP, maka ketiganya mengandung  makna larangan untuk membunuh. Sementara menurut hukum Islam Eutanasia merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt., karena yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang adalah Allah swt. Sementara Eutanasia termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja ( qat’ul ‘amdi), meskipun niatnya baik yakni meringankan penderitaan pasien, akan tetapi hukumnya tetap sama meskipun atas permintaan sendiri atau keluarganya 6 .
3. Pengkajian yang berjudul, “ Tinjauan Yuridis Eutanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana”, yang ditulis oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih. Tujuan dari pengkajian ini adalah  untuk  mengetahui  bagimana  batasan-batasan  yang  diberikan  oleh  hukum bagi tindakan Eutanasia yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan aspek hak asasi
5 Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari, Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Eutanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP, Jurnal Universitas Lampung 2018.
6 Noor Asma, Euthanasia dan Prospeksi Pengaturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana, jurnal Vol. 2 No.2 bulan Oktober 2018 diterbitkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo.
692-708
manusia.  Hasil  dari  pengkajian  ini  menunjukkan  bahwa Eutanasia  ditinjau  dari aspek hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang 7 .
Dari beberapa pengkajian dan atau penelitian di atas, maka tampak belum ada yang  membahas  tentang Eutanasia  yang  terfokus  pada  tinjauan  hukum  Islam berdasarkan kaidah fikih, terkhusus kaidah fikih al- ḍ araru l ā yuz ā lu bi al- ḍ arar .

## PEMBAHASAN
Eutanasia dan Penerapannya dalam Dunia Kedokteran Istilah Eutanasia  secara  etimologis,  berasal  dari  kata  Yunani  yaitu  eu  dan thanatos yang berarti “mati yang baik” atau “mati dalam keadaan senang atau tenang”. Dalam  bahasa  inggris  sering  disebut Marc  Killing,  sedangkan  menurut  Encylopedia American mencantumkan Eutanasia ISSN the practice of ending life in other to give release  from  incurable  sufferering 8 .  Di  Belanda  disebutkan  bahwa Eutanasia  adalah dengan  sengaja  tidak  melakukan  suatu  usaha  untuk  memperpanjang  hidup  seorang pasien  atau  sengaja  tidak  melakukan  sesuatu  untuk  memperpendek  atau  mengakhiri hidup  seorang  pasien,  dan  semua  ini  dilakukan  khusus  untuk  kepentingan  pasien  itu sendiri 9 .
Dalam  arti  aslinya  (Yunani)  kata  ini (Eutanasia)  lebih  berpusat  pada  cara seseorang mati yakni dengan hati yang tenang dan damai, namun bukan pada percepatan kematian 10 . Saat ini kebanyakan orang menilai bahwa Eutanasia cenderung mengarah pada campur tangan ilmu kedokteran yang meringankan penderitaan orang sakit  atau orang  yang  sekarat.  Kadang-kadang  proses  “meringankan  penderitaan”  ini  disertai dengan  bahaya  mengakhiri  hidup  sebelum  waktunya.  Tindakan  ini  dilakukan  untuk mengurangi penderitaan terhadap anak cacat, orang sakit jiwa, atau orang sakit  yang tidak dapat disembuhkan lagi.
Eutanasia telah banyak dilakukan sejak jaman dahulu dan banyak memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato, yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang  dialaminya.  Aristoteles  pun  turut  membenarkan  adanya  upaya  membunuh  anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup lagi menjadi manusia yang perkasa 11 .
7 Lilik  Purwastuti  Yudaningsih ,Tinjauan  Yuridis  Eutanasia  Dilihat  Dari  Aspek  Hukum  Pidana, Jurnal Ilmu Hukum 2015.
8 Cecep Tribowo, Etika dan Hukum Kesehatan  (t. Cet; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 200.
9 Cecep Tribowo, Etika dan Hukum Kesehatan  (t. Cet; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 200.
10 Kees Bertens, Keprihatinan Moral, Telaah atas Masalah Etika, h. 20. https://books.google.co.id/books?id=Yfz6fCEjv6IC&printsec=frontcover&dq=k+bertens+euthanasia&hl =en&sa=X&ei=Flr7UI7YKsPYrQfz8IGgBw&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.GoogleBooks, Internet. (22 Desember 2012).
11 Ali  Ghufran  Mukti  dan  Adi  Heru  Sutomo, Abortus,  Bayi  Tabung,  Euthanasia,  Transplantasi Ginjal dan Opersai Kelamin dalam Tinjauan Medis (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Panca Dharma, 1997), h. 30
692-708
Sejatinya,  sejak  abad  ke-19, Eutanasia  telah  memicu  timbulnya  perdebatan  dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan Eropa.
Pada tahun 1828, Undang-Undang anti Eutanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang beberapa tahun kemudian diberlakukan pula di beberapa negara yang  lain  di  Amerika  Serikat.  Setelah  masa  perang  saudara,  beberapa  advokat  dan beberapa  dokter  mendukung  dilakukannya Eutanasia  secara  sukarela.  Kelompok- kelompok pendukung Eutanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan Eutanasia agresif. Walaupun demikian, perjuangan untuk melegalkan Eutanasia tidak berhasil di Amerika  ataupun  di  Inggris,  hingga  pada  tahun  1937, Eutanasia  atas  anjuran  dokter dilegalkan  di  Swiss  sepanjang  yang  bersangkutan  tidak  memperoleh  keuntungan daripadanya 12 .
Profesi  dokter  merupakan  profesi  yang  sangat  mulia  dalam  pengabdiannya kepada  masyarakat.  Tanggung  jawab  sebagai  dokter  sangat  berat  dengan  adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam ilmu kedokteran, sehingga setiap dokter harus memperhatikan  kode  etik  sebagai  dokter  untuk  mempertahankan  kemuliaan  tersebut. Etika  profesi  kedokteran  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  perilaku  dokter  dalam menjalankan  tugasnya.  Mengingat  dokter  termasuk  dalam  petugas  kesehatan  lainnya yang banyak macamnya seperti apoteker, bidan, perawat, maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing profesi dengan membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “kode etik” 13 . Adapun perhimpunan dokter di setiap negara maju menyusun kode etik kedokteran  tersendiri.  Namun,  pada  umumnya  kode  etik  tersebut  didasarkan  pada “Sumpah Hippokrates”. Sumpah Hippokrates adalah suatu pernyataan pendek mengenai kelakuan (conduct) dokter, sumpah ini diterima kira-kira pada masa kejayaan peradaban Yunani,  barangkali  pada  abad  ke-5  sebelum  Masehi,  dan  Sumpah  Hippokrates  ini melindungi hak si pasien dan menimbulkan perasaan yang lebih dalam dan luhur dari dokter tanpa menjatuhkan hukuman atau sanksi-sanksi kepada dokter 14 .
Di  Indonesia,  badan  yang  berwenang  akan  hal  itu  adalah  Majelis  Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang merupakan badan khusus di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia.  Di  samping  MKEK  dikenal  pula  badan  lain  yang  disebut  Panitia Pertimbangan  dan  Pembinaan  Kode  Etik  Kedokteran  (P3EK)  yang  dibentuk  oleh
12 Septian Nugraha, Euthanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2015),  h. 50.
13 Muhammad  Andika  Nugraha  Anantarum, Hubungan  Pelaksanaan  Etika  Profesi  Dokter  dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang  Praktik  Kedokteran  di  RSUD  Kudus,  Skripsi  (Semarang,  Fak.  Hukum  Universitas  Negeri Semarang, 2015), h. 23.
14 Septian Nugraha, Euthanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2015),  h. 50.
692-708
Departemen Kesehatan. Kedua badan tersebut melalui pertemuan tanggal 5 Maret 1985 telah memperoleh kesepakatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing- masing. Keduanya sepakat bahwa semua masalah yang menyangkut pelanggaran Kode Etik  Kedokteran  diselesaikan  dulu  oleh  MKEK,  lalu  apabila  masalah  tersebut  belum dapat  diselesaikan,  barulah  merujuk  ke  P3EK  untuk  dituntaskan.  MKEK  mempunyai tugas utama membimbing para dokter (anggota IDI) dalam hal etik, sedangkan P3EK bertugas  untuk  menjatuhkan  sanksi.  Dengan  adanya  kesepakatan  tersebut  diharapkan pelanggaran terhadap etik kedokteran yang terjadi dapat diselesaikan sehingga profesi kedokteran di Indonesia dapat terjaga citranya 15 .
Peraturan Pemerintah Tahun 1969 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia yang bunyinya sama dengan Deklarasi Jenewa 1948 dan Deklarasi Sydney 1968 menyebutkan bahwa:  “ Saya  akan  membaktikan  hidup  saya  guna  kepentingan  perikemanusiaan....”, “ Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan”. Dalam pasal 9,  Bab  II  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  tentang  kewajiban  dokter  kepada  pasien, disebutkan  bahwa  seorang  dokter  harus  senantiasa  mengingat  kewajiban  untuk melindungi  hidup  makhluk  insani.  Ini  berarti  bahwa  menurut  etik  kedokteran,  dokter tidak  diperbolehkan:  (1)  Menggugurkan  kandungan (abortus  provocartus);  dan  (2) Mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi 16 .
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. Ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan Eutanasia aktif terdapat pada pasal 344 KUHP yang berbunyi: “ Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain  atas  permintaan  orang  itu  sendiri,  yang  disebutnya  dengan  nyata  dan  dengan sungguh-sungguh,  dihukum  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun.”  Ketentuan  ini harus diingat oleh kalangan kedokteran, sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk  membantu  pasien/keluarga  pasien mengakhiri  hidup  atau  memperpendek  hidup pasien, maka ancaman hukuman ini harus dihadapinya 17 . Menurut istilah kedokteran, Eutanasia berarti suatu tindakan untuk meringankan kesakitan  atau  penderitaan  yang  dialami  oleh  seseorang  yang  akan  meninggal,  juga berarti mempercepat kematian seseorang yang berada dalam kesakitan dan penderitaan yang  hebat  menjelang  kematiannya 18 .  Kode  etik  kedokteran  menggunakan Eutanasia
15 Ratna  Suprapti    Samil, Etika    Kedokteran  Indonesia  (Cet.  I;  Jakarta:  Yayasan  Bina  Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), h. 22.
16 Ratna Suprapti Samil, h. 98-99.
17 M.  Jusuf  Hanafiah  dan  Amri  Amir, Etika  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan  (t.  Cet;  Jakarta: EGC, 1999), h. 108-109.
18 M. Ali Hasan, Mas ā il Fiqhiyah al- Ḥ ad īṡ ah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam (t. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 145.
692-708
dalam tiga arti, yaitu: 19 Pertama; berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan. Kedua; waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang. Ketiga; mengakhiri penderitaan dan hidup seorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau pihak keluarga.
Secara garis besar Eutanasia terbagi menjadi dua yaitu; 20 Eutanasia agresif atau Eutanasia  aktif  dan  Eutanasia  pasif.  Eutanasia  aktif,  adalah  suatu  tindakan  secara sengaja  oleh  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  untuk  mempersingkat  atau mengakhiri hidup seorang pasien. Eutanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida. Contohnya: seseorang yang sedang  menderita  kanker  ganas  atau  sakit  yang  mematikan,  yang  sebenarnya  dokter sudah  tahu  bahwa  orang  tersebut  tidak  akan  hidup  lama  lagi.  Kemudian  dokter memberinya  obat  dengan  takaran  tinggi  (overdosis)  yang  sekiranya  dapat menghilangkan rasa sakitnya justru menghentikan pernapasannya sekaligus.
Eutanasia pasif 21 , dapat juga dikategorikan sebagai tindakan Eutanasia negatif yang  tidak  menggunakan  alat-alat  atau  langkah-langkah  aktif  untuk  mengakhiri kehidupan  seorang  pasien. Eutanasia  pasif  dilakukan  dengan  memberhentikan pemberian  bantuan  medis  yang  dapat  memperpanjang  hidup  pasien  secara  sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam bernapas, tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia  berat,  meniadakan  tindakan  operasi  yang  seharusnya  dilakukan  guna memperpanjang  hidup  pasien,  atau  pun  pemberian  obat  penghilang  rasa  sakit  seperti morfin  yang  disadari  justru  akan  mengakibatkan  kematian.  Tindakan Eutanasia  pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit.
Konsep Kaidah Fikih al- Ḍ araru L ā Yuz ā lu bi al- Ḍ arar Ilmu fikih mempunyai hubungan erat dengan al-Qaw ā ’id al-Fiqhiyah, karena al- Qaw ā id al-Fiqhiyah merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan al-Q ā wa’id Fiqhiyah, maka akan semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam, dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya. Hal  demikian  dapat  terjadi  karena  kaitan  permasalahannya  dengan  dalil-dalil  yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah semakin jelas ke mana hubungannya 22 . Persoalan
19 Crisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman (t. Cet; Jakarta: EGC, 2007), h. 189.
20 Kartono  Muhammad, Teknologi  Kedokteran  dan  Tantangannya  Terhadap  Biotika  (t.  Cet; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 105.
21 Kartono Muhammad, Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika, h. 105.
22 Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  masalah- masalah yang Praktis (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 5
692-708
baru yang semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan  masyarakat  itu  sendiri,  maka  diperlukan  kunci  berpikir  guna memecahkan  persoalan  masyarakat  sehingga  tidak  menjadi  berlarut-larut  dan ditampakkan kepastian hukumnya. Dengan demikian, al-Qaw ā ’id al-Fiqhiyah sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fikih ke arah pemecahan problem hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
Sumber  perumusan  kaidah-kaidah  fikih  ini  yaitu  meliputi  dasar  formil  dan materialnya. Dasar formil, merujuk pada apakah yang dijadikan dasar ulama terhadap perumusan  kaidah  fikih  tersebut?,  maksudnya  nas-nas  manakah  yang  dapat  menjadi pegangan  ulama  untuk  menjadi  sumber  motivasi  penyusunan  kaidah  fikih  tersebut?. Adakah  ayat-ayat  al-Qur’an  atau  hadis  Nabi  saw.  atau  bahkan  keduanya  yang mengandung ketentuan untuk dirumuskannya kaidah fiqhiyah tersebut?. Jikalau tidak ada  dalam  al-Qur’an  dan  sunah,  lalu  apa  dasarnya? 23 .  Dengan  kata  lain,  dasar  formil dalam menyusun kaidah fikih ialah dasar-dasar ulama yang digunakan dalam melakukan istinbat dan ijtihad. Oleh sebab itu, apabila dalam melakukan istinbat dan ijtihad, maka diperlukan sarana atau alat, maka kaidah fikih juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah melacak hukum fur ū ’ terhadap sesuatu masalah.
Dasar yang kedua adalah dasar material. Dasar material 24 , maksudnya dari kaidah fikih itu dirumuskan. Apakah semata-mata hasil pemikiran ulama atau mengambil dari ayat atau sunah, kemudian disampingkan atau diformulasikan dengan kata-kata kaidah itu. Jika kaidah itu terambil dari nas Al-Qur’an dan sunah atau didukung oleh keduanya, maka tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah hujah, karena berhujah dengan kaidah tersebut  sama  saja  dengan  berhujah  dengan  nas  yang  menjadi  sandaran  utamanya. Adapun  kaidah  fikih  yang  tersusun  berdasarkan  ijtihad  para  ulama  yang  tidak berdasarkan dalil yang jelas, maka tidak bisa dijadikan dalil, hanya saja dapat dijadikan sebagai penopang dan pendukungnya.
Sebagian  ulama  telah  mengembalikan  segala  kaidah  fikih  kepada  lima  kaidah yang  mereka  pandang  sebagai  dasar  dan  sendi  segala  hukum  fikih.  Panca  kaidah menyeluruh  yang  semula  dinamakan  kaidah  usul 25 ,  yakni  kaidah  pokok  dari  segala kaidah  fikih  yang  ada.  Sebab,  segala  permasalahan-permasalahan fur ū ’iyah  dapat diselesaikan  dengan  kaidah kulliyah  yang  lima  tersebut  walaupun  seorang  mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum taf ṣ ī li. Dengan demikian, kaidah tersebut dinamakan juga dengan kaidah induk 26 . Di antara kelima kaidah tersebut adalah ( لازي ررضلا ) “ kemudaratan harus dihilangkan”, yang berarti berbuat kerusakan kepada
23 Imam Musbikin, Qaw ā ’id al-Fiqhiyyah (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.
24 Imam Musbikin, Qawa’id al Fiqhiyyah (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.
25 Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990),
h.436.
26 Imam Musbikin, h. 37.
692-708
orang lain secara mutlak, atau mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama, harus dijauhi. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang  lain  yang  diizinkan  oleh  agama  seperti  kisas,  diat,  had  dan  lain-lain  tidak dikategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan 27 .
Para  sebagian  ulama  mengatakan  kaidah  ini  adalah  suatu  kaidah  yang  sangat populer dalam fikih Islam, dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting. Dengan memperhatikan hukum-hukum yang dipencarkan kaidah ini sangat jelas bahwa syariat Islam  berusaha  menjauhkan  manusia  dari  kemudharatan,  baik  perorangan  maupun masyarakat  guna  mewujudkan  keadilan  yang  merata.  Selain  itu,  dari  kaidah  ini, cakupannya  sangat  meluas,  mencakup  sebagian  besar  dari  masalah-masalah  fikih.  Di antaranya  ialah  mengembalikan  barang  yang  telah  dibeli,  karena  adanya  cacat, disyariatkannya berbagai macam khiy ā r, syuf’ah dan ḥ ud ū d.
Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.  Sedangkan  kesulitan  yang  menghendaki  adanya  kebutuhan  tentang  sesuatu, bila  tidak  terpenuhi  tidak  akan  membahayakan  eksistensi  manusia.  Itulah  yang membedakan  antara  darurat  dengan  kesulitan.  Dengan  adanya  kesulitan  akan mendatangkan  kemudahan  atau  keringanan.  Sedangkan  adanya  darurat  akan  adanya penghapusan hokum, yang jelas dengan adanya keringanan kesulitan dan penghapusan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan 28 .
Pada kaidah pokok tersebut disebutkan bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Namun, kaidah pokok ini dibatasi oleh kaidah yang merupakan salah satu turunan dari kaidah al- ḍ araru yuz ā l yaitu kaidah al- ḍ araru l ā yuz ā lu bi al- ḍ arar (kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain), dan bahwa segala sesuatu yang  membahayakan  tidak  boleh  dihilangkan  dengan  bahaya  pula,  meskipun  dengan bahaya  yang  lebih  rendah,  apalagi  dengan  bahaya  yang  lebih  besar.  Tidak  boleh menghilangkan  mudarat  bagi  seseorang  dengan  memudaratkan  orang  lain.  Dalam keadaan  demikian,  kaidah  ini  juga  berhubungan  dengan  kaidah  sebelumnya  bahwa kemudaratan itu dihindari sedapat mungkin tanpa harus memudaratkan orang lain 29 . Di antara  contoh  penerapan  kaidah  ini  adalah  tidak  dibenarkan  jika  seorang  dokter mengobati  pasien  yang  memerlukan  tambahan  darah  dengan  cara  mengambil  darah pasien  lain,  di  mana  jika  dari  pasien  tersebut  diambil  darahnya,  penyakitnya  akan bertambah  parah.  Juga  seorang  pasien  yang  memiliki  penyakit  ginjal,  sedangkan  si
27 Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qaw ā id al-Fiqhiyyah  (t. Cet; Damaskus: D ā r al-Qalam, 1986), h. 252 28 Imam Musbikin, h. 69.
29 Muhammad    Musthafa  al-Zuhaili, al-Qaw ā id  al-Fiqhiyyah  wa  Ta ṭ b ī qatuha  fi  al-Ma żā hib  al- Arba’ah (t.Cet; Damaskus: D ā r al-Fikr, 2006), h. 209.
692-708
pasien  tersebut  ingin  menyumbangkan  salah  satu  ginjalnya  untuk  pasien  yang  lain dengan alasan ingin menolongnya.
Eutansia dalam Perspektif Kaidah al- Ḍ araru L ā Yuz ā lu bi al- Ḍ arar Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fikih Kontemporer, Eutanasia tersebut dikatakan  dalam  istilah Qatl  al-Ra ḥ mah  atau  Tais ī r  al-Maut  adalah  tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit. Eutanasia sendiri digolongkan dalam dua kategori, yakni Tais ī r al-Maut al-Fa’ ā l (Eutanasia positif) dan Tais ī r al- Maut al-Munfa’al (Eutanasia negatif) 30 .
Tais ī r al-Maut al-Fa’ ā l 31 adalah tindakan memudahkan kematian seorang pasien dengan  kasih  sayang  yang  dilakukan  oleh  dokter  dengan  mempergunakan  instrumen (alat). Beberapa contoh di antaranya: (1) Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, sekaligus menghentikan  pernapasannya;  (2)  Orang  yang  mengalami  keadaan  koma  yang  sangat lama,  misalnya  karena  bagian  otaknya  terserang  penyakit  atau  bagian  kepalanya mengalami  benturan  yang  sangat  keras.  Dalam  keadaan  demikian,  ia  hanya  mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara  ke  dalam  paru-parunya  dan  menjadikannya  bernapas  secara  otomatis.  Jika  alat pernapasan  tersebut  dihentikan,  si  penderita  tidak  mungkin  dapat  melanjutkan pernapasannya.  Dengan  demikian,  satu-satunya  cara  yang  mungkin  dapat  dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk  melanjutkan  gerak  kehidupannya.  Namun,  ada  yang  menganggap  bahwa  orang sakit  seperti  ini  bagai  “orang  mati”  yang  tidak  mampu  melakukan  aktivitas.  Dengan demikian,  memberhentikan  alat  pernapasan  itu  sebagai  cara  yang  positif  untuk memudahkan proses kematiannya.
Tais ī r al-Maut al-Munfa’al dikenal dengan Eutanasia pasif. Pada Eutanasia ini tidak mempergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si  sakit,  tetapi  ia  hanya  dibiarkan  tanpa  diberi  pengobatan  untuk  memperpanjang hidupnya. Contohnya seperti berikut: (1) Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang  sudah  dalam  keadaan  koma,  disebabkan  benturan  pada  bagian  kepalanya  atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang  terkena  serangan  penyakit  paru-paru  yang  jika  tidak  diobati  (padahal  masih  ada
30 Yusuf Qardhawi, Hadyul Isl ā m Fat ā w ā Mu’ āṣ irah, terj. As’ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 749.
31 Yusuf Qardhawi, Hadyul Isl ā m Fat ā w ā Mu’ āṣ irah, terj. As’ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, h. 750
692-708
kemungkinan  untuk  diobati)  akan  dapat  mematikan  penderita.  Dalam  hal  ini,  jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan dapat mempercepat kematiannya; (2) Seorang anak  yang  kondisinya  sangat  buruk  karena  menderita ta ṣ allub al-asyram  (kelumpuhan tulang belakang) atau syal ā l al-mukhkhi (kelumpulan otak). Dalam keadaan demikian, ia dapat saja dibiarkan tanpa diberi pengobatan apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin akan dapat membawa kematian anak tersebut 32 . Dalam pandangan Islam, tais ī r al-maut al-fa’ ā l tidak diperkenankan oleh syariat. Sebab,  yang  demikian  itu  berarti  dokter  melakukan  tindakan  aktif  dengan  tujuan membunuh  si  sakit  dan  mempercepat  kematiannya  melalui  pemberian  obat  secara overdosis. Dengan demikian, dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik cara  seperti  tersebut  dalam  contoh  dengan  pemberian  racun  yang  keras,  dengan penyengatan  listriknya,  atau  pun  dengan  menggunakan  senjata  tajam.  Semua  itu termasuk haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Perbuatan itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan, meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit untuk meringankan penderitaannya. Oleh karena itu,  bagaimana pun  si  dokter  tidaklah  lebih  pengasih  dan  penyayang  daripada  Dzat  yang  telah menciptakannya.
Sementara itu, ada satu masalah yang berkaitan dengan permasalahan ini, yakni apakah  berobat  atau  mengobati  wajib  hukumnya?.  Ulama  berbeda  pendapat  atas permasalahan  ini.  Adapun  jumhur  ulama berpendapat  bahwa  hukum  berobat  atau mengobati itu wajib. Menurut sahabat-sahabat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa berobat atau mengobati ini hanya berkisar pada hukum mubah, atau dalam hal ini sebagian kecil dari golongan tersebut mengatakan wajib 33 , dan pendapat ini juga dikemukakan oleh  Ibnu Taimiyah 34 , dan selanjutnya sebagian ulama mengatakan bahwa hukum tersebut musta ḥ ab (sunah).
Islam sebagai agama ra ḥ matan lil ‘ ā lam ī n sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan pemeluknya, sejak ia berada dalam kandungan ibunya, sepanjang hayat  sampai  ia  mati.  Adapun  untuk  melindungi  keselamatan  hidup  dan  kehidupan tersebut, dalam Islam telah ditetapkan sebuah norma, baik syakhsiyah (perdata) maupun pidana yang dikenal dengan jinayah yang dirumuskan ke dalam beberapa asas hak asasi manusia  sesuai  dengan  kebutuhannya,  yakni  menjaga  akal,  harta,  keturunan,  jiwa  dan agama.
Hak  pertama  dan  paling  utama  yang  diperhatikan  adalah  hak  hidup,  hak  yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, oleh karena manusia adalah ciptaan Allah swt., sesuai firman Allah swt. dalam Qs. An-Naml/2: 88,
32 Yusuf Qardhawi, h. 750.
33 Yusuf Qardhawi, h. 752.
34 Ibnu Taimiyah, al-Fat ā wa al-Kubr ā (t. Cet; Juz IV: Kairo:Mathba’ah Kurdistan, t.th), h. 260.
692-708
ُهَّنِإ ٍءْيَش َّلُك َنَقْ تَأ يِذَّلا ِهَّللا َعْنُص  ِباَحَّسلا َّرَم ُّرُمَت َيِهَو ًةَدِماَج اَهُ بَسْحَت َلاَبِجْلا ىَرَ تَو نوُلَعْفَ ت اَمِب ٌريِبَخ Terjemahnya:
“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang Engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan  sempurna  segala  sesuatu.  Sungguh,  Dia  Mahateliti  apa  yang  kamu kerjakan” 35 .
Adalah sangat jelas hikmah Allah swt. dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya. Sesuai firman Allah swt. dalam Qs. Al-Mu’min ū n/23: 14,
َماَظِعْلا اَنْوَسَكَف ًاماَظِع َةَغْضُمْلا اَنْقَلَخَف ًةَغْضُم َةَقَلَعْلا اَنْقَلَخَف ًةَقَلَع َةَفْطُّنلا اَنْقَلَخ َّمُث َل َّمُث ًامْح َّللا  َكَراَبَ تَ ف َرَخآ ًاقْلَخ ُهاَنْأَشنَأ َنيِقِلاَخْلا ُنَسْحَأ ُه
Terjemahnya:
“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat  itu  Kami  jadikan  segumpal  daging,  dan  segumpal  daging  itu  Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian  Kami  menjadikannya  makhluk  yang  berbentuk.  Mahasuci  Allah, Pencipta yang paling baik” 36 .
Namun, ada sebagian orang yang menuntut hak untuk menentukan kematiannya, karena merasa cukup menderita atas suatu penyakit, yang sesuai dengan diagnosis dokter sudah tidak ada harapan  sembuh lagi, dan daripada lama-lama menderita, akhirnya si penderita  meminta  untuk  segera  diakhiri  saja  hidupnya.  Hal  ini  jelas  bahwa  manusia sebagai  umat  beragama  telah  meyakini  bahwa  permasalahan  hidup  dan  matinya seseorang itu adalah merupakan hak pregoratif bagi Allah swt., sebagaimana dalam Qs. Yunus/10: 56,
َنوُعَجْرُ ت ِهْيَلِإَو ُتيِمُيَو ِيْحُي َوُه
Terjemahnya:
“Dia (Allah) yang menghidupkan dan mematikan dan kepada-Nya kamu sekalian kembali” 37 .
35 Kementerian Agama  RI, h. 384.
36 Kementerian Agama RI, h. 343.
37 Kementerian Agama RI, h. 215.
692-708
Untuk  itu, Eutanasia,  jika  dilihat  dari  segi  jenisnya  yaitu  Eutanasia  aktif  dan Eutanasia  pasif,  maka  menurut  ulama  yang  menilai  dan  mempertimbangkan diperbolehkan atau tidaknya Eutanasia, maka dilihat dari jenis pembunuhan dan alasan dilakukannya  pembunuhannya.  Adapun  pembunuhan  yang  dibolehkan,  dan  yang dibolehkan  menurut  Hadis  Nabi,  telah  dikemukakan  oleh  Mahmud  Saltut  dalam kitabnya al-Isl ā m ‘Aq ī dah wa Syar ī ’ah, bahwa dengan melihat maksud dan tujuannya, pembunuhan yang diperbolehkan syariat dapat dirumuskan dalam tiga segi yaitu: 38 (1) Dilihat dari segi perintah atau kewajiban seperti pelaksanaan hukuman mati oleh algojo atas perintah dari pengadilan atau hakim. Sebagai konsekuensi hukumnya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terkena hukuman; (2) Dilihat dari segi pelaksanaannya, hak  yang  meliputi:  hak  wali  si  korban  untuk  melaksanakan  hukuman qishâsh,  hak penguasa untuk menghukum mati perampok atau pengganggu stabilitas keamanan; (3) Segi  pembelaan,  baik  terhadap  diri,  kehormatan  maupun  terhadap  harta  benda  yang dimilikinya.
Dari  tiga  segi  pembunuhan  yang  dibolehkan  yang  dikemukakan  oleh  Prof. Mahmud Syaltut di atas, maka Eutanasia tidak termasuk di dalamnya. Eutanasia aktif bisa masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Oleh karena, dokter melakukan hal itu secara  sengaja  dan  jelas-jelas  menggunakan  obat  yang  pada  biasanya  memang  bisa mempercepat kematian si pasien. Konsekuensi (akibat)-nya adalah si pelaku dalam hal ini  dokter  dapat  dikenakan  hukuman qishâsh. Bahkan,  jika ada ahli waris yang turut mendukung  praktik  tersebut,  maka  dia  tidak  akan  dapat  memperoleh  harta  warisan. Dengan demikian, maka Eutanasia aktif jelas dilarang menurut hukum Islam.
Selanjutnya,  berkenaan  dengan  masalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh seseorang  dokter  untuk  membantu  mempercepat  kematiannya  dianggap  ada,  tetapi dokter yang melakukan Eutanasia dianggap melakukan tindakan pindana atau kriminal yang harus dijatuhi hukuman jika memang telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan, hanya saja mengenai jenis hukumannya, menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama Syafi’iyah, bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku Eutanasia (pembunuhan  dengan  persetujuan  korban)  adalah  membayar  seratus  ekor  unta  atau seharga  itu  dan  bukan  di- qishâsh,  dengan  alasan  bahwa  persetujuan  si  korban  untuk menjadi obyek Eutanasia merupakan syubhat dalam status perbuatannya sesuai dengan Hadis Nabi saw. yaitu apabila dalam jar ī mah ḥ ud ū d terdapat syubhat, maka hukumannya dapat digugurkan atau membayar ganti rugi.
Menurut Zufar, salah seorang murid Abu Hanifah, yaitu bahwa hukuman yang dikenakan  pada  pelaku Eutanasia  tersebut  di  atas,  tetap  hukuman  mati,  karena persetujuan  untuk  menjadi  obyek Eutanasia  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada,
38 Ani  Rianawati, Euthanasia  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Islam,  Skripsi (Pekalongan: Fak. Syariah STAIN, 2011), h.75.
692-708
sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali 39 . Sedangkan menurut pendapat  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  dan  sebagian  ulama  Syafi’iyah,  bahwa  pelaku Eutanasia  atas  persetujuan  si  korban  dibebaskan  dari  hukuman,  karena  persetujuan pasien untuk menjadi obyek Eutanasia, sama statusnya dengan pembunuhan, baik dari hukuman qishâsh, maupun diat, maka dia bebas dari hukuman.
Adapun dalam konteks Eutanasia pasif ini, petugas medis atau dokter sekalipun tidak dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan kematian si pasien berdasarkan pada kaidah l ā ḍ arara wa l ā ḍ ir ā r (tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan). Prinsip ini membenarkan seseorang untuk membiarkan kematian secara alamiah. Jadi, Eutanasia merupakan upaya untuk membantu seseorang menghilangkan penderitaan  dengan  mempercepat  kematian  adalah  mudarat.  Dalam  Islam,  mudarat harus  dihilangkan,  akan  tetapi  bukan  dengan  mudarat  yang  lain.  Sama  halnya  dalam penanganan  medis  seperti  vasektomi  dan  tubektomi,  yang  mana  maksudnya  ingin menghilangkan  mudarat  namun  di  sisi  lain  juga  mendatangkan  mudarat,  maka  ini hukumnya adalah haram berdasarkan implementasi kaidah l ā ḍ arar wa l ā ḍ ir ā r 40 .
Adapun untuk menghindari terjadinya praktek Eutanasia seseorang tidak boleh berputus  asa  dari  rahmat  Allah  swt.  dan  meyakini  bahwa  setiap  penyakit  pasti  ada obatnya, berdasarkan hadis Nabi saw.:
لاإ ًءاد هللا لزنأ ام :لاق ملاس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هل لزنأ 41 ءافش Artinya:
“ Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda, “tidaklah Allah swt. Menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuhnya.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  yaitu: Pertama, Eutanasia merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang dokter dengan sengaja  mempercepat  kematian  seseorang,  yang  menurut  perkiraannya  sudah  hampir mendekati  kematian  dengan  tujuan  untuk  meringankan  atau  membebaskan  dari penderitaan. Pro dan kontra praktek Eutanasia masih berlaku sampai sekarang terlebih lagi  jika  dikaitkan  dengan  kode  etik  kedokteran  yang  tertuang  dalam  Sumpah Hippokrates dan aturan yang tertuang dalam KUHP; Kedua, Islam memerintahkan untuk menghilangkan  mudarat,  akan  tetapi  cara  menghilangkannya  bukan  dengan  mudarat
39 Ani Rianawati, h. 77.
40 Idris, M. N., &  Anita, K., “Analisis Implementasi Kaidah Fikih L ā Ḍ arar Wa L ā Ḍ ir ā r dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”, NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6 no. 1 (2020): h. 72.
41 Abu  Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣ a ḥīḥ Bukh ā r ī , Jilid. V (t. Cet; Beir ū t D ā rul Fikr: Beir ū t, 1994), h. 11.
692-708
lain; Ketiga,  Eutanasia  terbagi  dua  yakni  Eutanasia  aktif  dan  Eutanasia  pasif.  Pada Eutanasia aktif, ulama bersepakat bahwa hukumnya haram, karena dikategorikan pada pembunuhan  yang  mana  dalam  Islam  terdapat  hokum qishâsh  dan  diat,  sedangkan Eutanasia pasif terdapat perbedaan ulama di dalamnya.
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Terjemahnya. Achadiat,  Crisdiono  M.  (2007). Dinamika  Etika  dan    Hukum  Kedokteran  dalam Tantangan Zaman. t. Cet; Jakarta: EGC.
Al-Bukh ā r ī ,  Abu    Abdillah  Muhammad  bin  Ismail.  (1994). Ṣ a ḥ ī ḥ Bukh ā r ī ,
Jilid. V . t. Cet; Beir ū t D ā rul Fikr: Beir ū t. Al-Nadwi,  Ali  Ahmad al-Qaw ā id  al-Fiqhiyyah.  (1986).    t.  Cet;  Damaskus:  D ā r  al- Qalam.
Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (1990). Falsafah Hukum Islam. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Zuhaili, Muhammad  Musthafa. (2006). al-Qaw ā id al-Fiqhiyyah wa Ta ṭ b ī qatuha fi al-Ma ż ā hib al-Arba’ah. t.Cet; Damaskus: D ā r al-Fikr.
Anantarum, Muhammad Andika Nugraha (2015). Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter  dalam  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  Ditinjau  dari Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  di  RSUD Kudus, Skripsi Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang. p. 23.
Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A. (2020). Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi  Terhadap  Pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah. Islamic  Counseling:  Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 4(2), 127-154.
Bertens, Kees Keprihatinan Moral, Telaah atas Masalah Etika, https://books.google.co.id/books?id=Yfz6fCEjv6IC&printsec=frontcover&dq=k+b ertens+Eutanasia&hl=en&sa=X&ei=Flr7UI7YKsPYrQfz8IGgBw&sqi=2&redir_e sc=y#v=onepage&q&f=false.GoogleBooks, Internet. 22 Desember 2012.
Djazuli.  (2010). Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis. Cet. III; Jakarta: Kencana.
Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, (1999). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. t. Cet; Jakarta: EGC.
Hasan,  M.  Ali.  (1995). Mas ā il  Fiqhiyah  al- Ḥ ad ī ṡ ah  pada  Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam. t. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Idris, M. N., & Anita, K. (2020). Analisis Implementasi Kaidah Fikih L ā Ḍ arar Wa L ā Ḍ ir ā r dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(1), 50-76. Indriani, D., Sam, Z., & Yudianti, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah  tentang  Kebolehan  Aborsi  pada  Kasus  Kedaruratan  Medis  dan Perkosaan. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(3), 440-457. Mukti, Ali Ghufran dan Adi Heru Sutomo. (1997). Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi  Ginjal  dan  Opersai  Kelamin  dalam  Tinjauan  Medis.  Cet.  I; Yogyakarta: Yayasan Panca Dharma.
Musbikin,  Imam.  (2001). Qaw ā ’id  al-Fiqhiyyah.  Cet.  I;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
692-708
Nugraha, Septian. (2015). Eutanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin. p. 50.
Qardhawi,Yusuf.  (1995). Hadyul  Isl ā m  Fat ā w ā Mu’ ā ṣ irah,  terj.  As’ad  Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.
Rianawati, Ani. (2011). Eutanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, Skripsi Fak. Syariah STAIN. p.75. Samil, Ratna Suprapti. (2001). Etika  Kedokteran Indonesia. Cet. I; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Taimiyah,  Ibnu. Al-Fat ā wa  al-Kubr ā .  (t.th).  t.  Cet;  Juz  IV:  Kairo:Mathba’ah Kurdistan.
Tribowo,  Cecep.  (2014). Etika  dan  Hukum  Kesehatan  .  t.  Cet;  Yogyakarta:  Nuha Medika.