2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## KELEMAHAN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROTOKOL  KESEHATAN COVID-19 : ANALISIS TINDAKAN KOMUNIKATIF

## Vira Sovita, Afrizal, Azwar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Indonesia Email: sovitavira@gmail.com, afrizal_2002au@yahoo.com, azwar.fisip@gmail.com

## Abstrak
Pembelajaran  semester  ganjil  tahun  2021/2022  sudah  diperbolehkan  untuk dilaksanakan  secara  tatap  muka  di  sekolah.  Agar  kebijakan    pembelajaran  tatap muka  yang  akan  dilaksanakan  berhasil,  untuk  itu  perlu  diperhatikan  proses penyampaian  informasinya,  karena  proses  penyampaian  informasi  itu  sangat penting  dalam  mencapai  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  efektivitas  koordinasi  dalam  implementasi  kebijakan mitigasi  Covid1-19  dalam  sekolah  tatap  muka  kembali  di  Sekolah  Dasar  di  Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara  mendalam  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tindakan komunikatif  yang  dilakukan  oleh  pemangku  kepentingan  pada  tingkat  kota  dirasa sudah  efektif,  namun  tindakan  komunikatif  pada  tingkat  kecamatan  dirasa  kurang efektif. Hal itu dikarenakan terlalu banyak WAG yang dibuat untuk menyampaikan informasi,  sehingga  para  implementor  sulit  untuk  memahami  maksud  dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
Kata Kunci : tindakan komunikatif dan implementasi kebijakan

## Abstract
Odd  semester  learning  in  2021/2022  is  allowed  to  be  carried  out  face-to-face  at schools.  In  order  for  the  face-to-face  learning  policy  to  be  implemented successfully,  it  is  necessary  to  pay  attention  to  the  process  of  delivering information,  because  the  process  of  delivering  information  is  very  important  in achieving  the  success  of  a  policy.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the effectiveness  of  coordination  in  the  implementation  of  the  Covid1-19  mitigation policy in face-to-face schools at Elementary Schools in Padang City. The research method  used  is  a  qualitative  method  with  in-depth  interviews  and  observation techniques. The results showed that communicative actions taken by stakeholders at the  city  level  were  considered  effective,  but  communicative  actions  at  the  sub- district  level  were  deemed  less  effective.  This  is  because  too  many  WAGs  are created to convey information, so it is difficult for implementers to understand the intent of the policies to be implemented.

## Keywords: communicative action and policy implementation

## Pendahuluan
Pada  akhir tahun  2019,  dunia  dihebohkan  oleh  kemunculan  virus  baru  yaitu  virus Covid-19. Virus ini bersumber dari hewan kelelawar, kemudian menyebar dari manusia ke  manusia.  Virus  ini  awalnya  bermula  dari  kota  Wuhan  Tiongkok  China  pada  akhir 2019,  menyebar  ke  Indonesia  pada  Maret  2020.  Penyebaran  virus  Covid-19  ini  sangat mudah  dan  cepat  di  Indonesia.  Menghadapi  sitausi  kritis,  Presiden  menetapkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  menghadapi  virus  Covid-19  di  Indonesia  melalui Keputusan Presiden NO 11 Tahun 2020.
Pemerintah  Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran  virus  Covid-19  ini.  Salah  satunya  dengan  mengeluarkan  kebijakan pencegahan  penyebaran  virus  Covid-19.  Kebijakan  pencegahan  Covid-19  itu  sendiri adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mengendalikan penyebarluasan di tengah masyarakat.
Kebijakan  pencegahan  Covid-19  pemerintah  mencakup  tiga  hal. Pertama, pemberlakuan social  distancing. Intinya  adalah  pemerintah  mengharuskan  warga masyarakat untuk menjaga jarak dengan orang lain. Kedua adalah penggunaan masker dan  penyediaan  tempat  cuci  tangan.  Dengan  menggunakan  masker  dipercaya  efektif dalam  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Selain  itu,  cuci  tangan  sama  pentingnya dengan  memakai  masker.  Untuk  saat  ini  pemerintah  sangat  gencar  untuk mengkampanyekan pemakaian masker dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan masker, mulai dari sanksi sosial hingga materi.
Ketiga  adalah vaksinasi.  Menurut  PERMENKES  RI  NO  84  Tahun  2020    tentang pelaksanaan  vaksinasi  dalam  rangka  penanggulangan  pandemi  COVID-19,  dinyatakan bahwa  vaksinasi  adalah  pemberian  vaksin  yang  khusus  dalam  rangka  meningkatkan kekebalan  seseorang  secara  aktif  terhadap  suatu  penyakit,  sehingga  apabila  suatu  saat terserang penyakit tersebut, tidak akan menjadi sakit atau hanya akan mengalami sakit ringan  dan  tidak  menjadi  sumber  penularan  Sehingga  pemerintah  menghibau  kepada seluruh  masyarakat  indonesia  untuk  dapat  melakukan  vaksinasi  agar  dapat  melindungi diri dan orang terdekat dari virus Covid-19.
Selain  tiga  kebijakan  di  atas,  pemerintah  Indonesia  juga  menerapkan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Dalam  PP  NO  21  Tahun  2O2O  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka  percepatan  penanganan  corona  virus disease  2019  (covid-19),  PSBB  adalah  pembatasan  kegiatan  penduduk  dalam  suatu wilayah  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  COVID-19.  Pada  kebijakan  PSBB ini  pemerintah  Indonesia  membatasi  semua  kegiatan  masyarakat  meliputi,  peliburan sekolah  dan  tempat  kerja,  menghentikan  kegiatan  keagamaan  di  rumah  ibadah, pembatasan  kegiatan  atau  fasilitas  umum,  hingga  pembatasan  penumpang  pada transportasi umum.
Berbeda  dengan  PSBB,  pemerintah  Indonesia  juga  mengelarkan  kebijakan  terkait Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM),  menurut  instruksi MENDAGRI  NO  17  Tahun  2021  tentang  perpanjangan  PPKM  di  tingkat  desa  dan kelurahan,  beberapa  kebijakan  dalam  instruksi  MENDAGRI  ini  yaitu  :  pelaksanaan
kegiatan  belajar/mengajar  secara  daring,  pelaksanaan  kegiatan  di  tempat  kerja  75% WHF dan 25% WFO dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, pembatasan  pelanggan  di  tempat  makan,  pembatasan  jam  operasional  tempat makan/tempat umum, penutupan tempat wisata, meniadakan acara yang dapat memicu keramaian,  pelaksanaan  kegiatan  ibadah  harus  menerapkan  protokol  kesehatan,  dan sebagainya.
Setelah  kebijakan  di  atas  efektif  mengurangi  penyebaran  covid-19,  pemerintah Indonesia,  termasuk  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Padang,  menerapkan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah, mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK. Kebijakan  ini  terdapat  pada  surat  edaran  DIKBUD  Kota  Padang  NO  : 421.1/6979/Dikbud/Dikdas.01/2021  tentang  pelaksanaan  pembelajaran  tatap  muka semester  ganjil  tahun  pembelajaran  2021/2022  di  masa  pandemi.  Dalam  kebijakan tersebut  dijelaskan  bahwa,  seluruh  sekolah  sudah  diperbolehkan  untuk  kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan syarat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dalam bentuk kombinasi ( 50% (3 hari) tatap muka dan 50% (3 hari) melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Agar  kebijakan  pembelajaran  tatap  muka  yang  akan  dilaksanakan  berhasil,  untuk itu  perlu  diperhatikan  proses  penyampaian  informasinya,  karena  proses  penyampaian informasi itu sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan.  Jika proses penyampaian  informasi  tidak  jelas,  maka  akan  kecil  kemungkinan  kebijakan pembelajaran tatap muka ini berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Agar  tujuan  dalam  suatu  kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  baik,  maka  perlu adanya koordinasi, karena koordinasi mampu menciptakan keselarasan antara pembuat kebijakan  dengan  para  pelaksana  kebijakan.  Sehingga  koordinasi  ini  sangat  penting dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan,  sebab  koordinasi  dirasa  mampu  untuk menghindari  kekacauan  atau  kesalahpahaman  dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan. Maka dari hal itu, penelitian ini berfokus pada koordinasi dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan Covid-19 pada sekolah tatap muka studi terkait penggunaan masker. Peneliti  memilih  studi  penggunaan  masker  karena  pada  penelitian  sebelumnya  yang berjudul  “tindakan  ketidakpatuhan  masyarakat  dalam  mencegah  penularan  covid-19” peneliti menemukan bahwa sebagian besar protokol kesehatan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat  yaitu  penggunaan  masker,  dengan  alasan  tidak  terbiasa  dan  kesulitan bernafas.  Sehingga  pada  penelitian  kali  ini  peneliti  memilih  untuk  menjadikan penggunaan masker sebagai studi penelitian.
Penelitian  terkait  koordinasi  dalam  implementasi  kebijakan  sebelumnya  telah dilakukan  oleh  Nurlaila  Candra  pada tahun  2017  tentang  koordinasi antar  aktor  dalam implementasi  kebijakan  pendidikan  di  Kota  Blitar  tahun  2010-2015,  dalam  penelitian ini  Nurlaila  menemukan  bahwa  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  aktor  dalam pelaksanaan  kebijakan  berjalan  efektif,  hal  itu  terbukti  dari  setelah  pelaksanaan kebijakan  tersebut  angka  putus  sekolah  karena  tidak  adanya  biaya  berkurang  dan fasilitas sekolah semakin memadai.
Dari hal ini, dapat dilihat bahwa koordinasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan itu sangat berparuh besar terhadap hasil dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Koordinasi dapat  didefinisikan  sebagai  hubungan  antar  unit  dalam  suatu  kegiatan  untuk memperjelas fungsi dari unit dan apa yang harus dilakukan setiap unit untuk mencapai tujuan  awal  yang  teah  disepakati.  Koordinasi  dapat mempengaruhi  suatu  kegiatan bisa berjaan sesuai rencana atau tidak, karena koordinasi mampu mengontrol semua tindakan agar  teteap  berada  pada  jalurnya  dan  mendapatkan  tujuan  yang  telah  ditentukan (Candra, 2017:71).
a) Oleh karena itu untuk menjawab masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teori tindakan  koordinasi,  teori  komunikatif  dan  teori  prinsipal-agen.  maka  dari  uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:
”  Apa  tindakan  komunikatif  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang untuk memastikan protokol Covid-19 dilaksanakan di sekolah?
b) Bagaimana  pimpinan  sekolah  mengkomunikasikan  kepada  guru  dan  murid  arahan dari Dinas Pendidikan?
c) Apa  faktor-faktor  yang  memperngaruhi  efektivitas  tindakan  komunikatif    dalam koordinasi implementasi kebijkan mitigasi covid-19?

## Metode Penelitian
1. Pendekatan Dan Tipe Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Menurut  (Afrizal,  2008)  pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan  penelitian  ilmu- ilmu  sosial  yang  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  berupa  kata-kata  (lisan maupun  tulisan)  dan  perbuatan-perbuatan  manusia  serta  peneliti  tidak  berusaha menghitung  atau  mengkuantifikasikan  data  kualitatif  yang  telah  diperoleh  dan dengan  demikian  tidak  menganalisis  angka-angka.  Sedangkan  menurut  Moleong (2004:6) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain secara holisitik dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa.  Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan  kualitatif  karena  peneliti  berusaha  untuk  mendeskripsikan  tindakan komunikatif  pemangku  kepentingan  pada  tingkat  kota  dan  kecamatan, mendiskripsikan    kerjasama  dalam  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Pendidikan  Kota  Padang serta  Menjelaskan  faktor  yang  mempengaruhi koordinasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 42 Baringin , maka pendekatan kualitatif dirasa mampu untuk menjelaskan penelitian ini.
Alasan  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  tipe  deskriptif  karena dapat  mengungkapkan  dan  mencari  data  mengenai  tindakan  komunikatif  yang dilakukan  secara  mendetail  serta  mendalam  dan  peneliti  lebih  leluasa  berinteraksi dengan  informan  dengan  menggali  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  penulis  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Penelitian  deskriptif  merupakan  data  yang  dikumpulkan berupa  kata-kata  dan  gambar,  bukan  angka-angka.Tipe  penelitian  deskriptif  ini
berusaha mengambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti.Kemudian,  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata  dan  perbuatan  manusia dianalisis.Data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  tentu  saja  berupa  kata-kata  yang berisikan  penjelasan  mengenai  tindakan  komunikatif  yang  dilakukan  oleh  dinas pendidikan  kota  padang,  kerjasama  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  kebijakan, dan  apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pimpinan sekolah.
2. Informan Penelitian
Menurut  (Afrizal,  2008),  Informan  penelitian  adalah  orang  yang  memberikan informasi  baik  tentang  dirinya  maupun  orang  lain,  suatu  kejadian  kepada pewawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti.
Pada  penelitian  ini  digunakan  teknik  pemilihan  informan  dengan  teknik purposive sampling. Dimana informan ditetapkan sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang akan  dijadikan  sumber  informasi.  Adapun  kriteria  informan  dalam  penelitian  ini, yaitu :
1) Penanggung jawab di Dinas Pendidikan Kota Padang
2) Penanggung jawab MK3S Kota Padang
3) Penanggung jawab MK3S Kecamatan Koto Tangah
4) Penanggung jawab di kantor KORWIL Kecamatan Koto Tangah
5) Penaggung jawab di SDN 42 Baringin
6) Sasaran implementasi kebijakan protokol kesehatan di sekolah (guru dan penjaga kantin)
3. Data Yang Diambil
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  data  yang  berbentuk gambar atau kata-kata yang meliputi video, rekaman, wawancara,memo dan catatan resmi lainnya. Terdapat dua sumber data yaitu:
1. Data  primer  atau  data  utama  merupakan  data  atau  informasi-informasi  yang didapat langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapat melalui wawancara  mendalam  (Moleong,2004:155).  Data  yang  penulis  ambil  dalam penelitian  ini  yakni  data  yang  berhubungan  dengan  tujuan  penelitian  yang  telah dibuat,yang  mana  melihat  serta  mendiskripsikan    kerjasama  dalam  implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang serta Menjelaskan faktor  yang  mempengaruhi  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  SDN 42 Baringin.
2. Data sekunder atau data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan  data  yang  bersifat  teori  yang  berupa  pembahasan  tentang  bahan tertulis,  literature  hasil  penelitian  (Moleong,  2004:159).  Data  sekunder  yang dimaksud  adalah  Data  sekunder  yang  dimaksud  disini  adalah  data  tentang peraturan, keputusan bersama dan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dinas pendidikan.
4. Teknik Dan Proses Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
a) Observasi
Observasi  penelitian  dilakukan  peneliti  terjun  langsung  kelapangan  dengan mengamati,  mendengar  serta  melihat  secara  langsung  setiap  aktivitas  yang dilakukan  oleh  informan  penelitian  dengan  menggunakan  panca  indra  agar  dapat memahami  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  informan.  Data  yang  diobesrvasi oleh  penulis  adalah  mengamati  peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung terkait  bagaimana  kebijakan  protokol  kesehatan  dalam  sekolah  tatap  muka dilaksanakan.
b) Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang  terdiri  dari  informan  atau  orang  yang  memberikan  informasi  dan  seorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan penelitian yang diinginkan.Wawancara  mendalam  juga  disebut  dengan  istilah  wawancara  tidak berstruktur  yakni  wawancara  yang  dapat  dilakukan  oleh  peneliti  tidak menggunakan  pedoman  wawancara  yang  sudah  dibuat  secara  berstruktur  atau sistematis.
5. Unit Analisis Data
Unit analisis data dalam penelitian bertujuan untuk mengfokuskan tujuan dalam penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan objek yang hendak diteliti serta sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.Unit analisis dalam penelitian ini adalah Unit analisis  penelitian ini adalah kelompok: Sekolah sebagai sebuah kelompok dan Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Analisis Data
Aktivitas  peneliti  dalam  proses  analisis  adalah  menentukan  data  penting, menginterpretasikan,  mengelompokkan  ke  dalam  kelompok-kelompok  tertentu  dan mencari  hubungan  antara  kelompok-  kelompok  (Afrizal,  2008).  Dalam  (Afrizal, 2008) disajikan secara mendetil ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara- cara  melakukan  setiap  tahapannya.  Tahapan  tersebut  yaitu:  tahap  kodifikasi,  tahap penyajian dan tahap kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  bab  ini  penulis  akan  mengulas  tentang  temuan  dan  hasil  penelitian  yang diperoleh  melalui  hasil  observasi  dan  wawancara  mendalam  selama  penelitian berlangsung  dilapangan.  Dalam  penelitian  ini,   peneliti  memiliki  tiga  tujuan  penelitian seperti yang tertera pada Bab I. Tujuan umum dalam penelitian ini ialah Menganalisis efektivitas  koordinasi  dalam  implementasi  kebijakan  mitigasi  Covid-19  dalam  sekolah tatap  muka  kembali  di  Sekolah  Dasar  di  Kota  Padang.  Sementara  untuk  tujuan khususnya  dalam  penelitian  ini  ialah:  pertama,  mendiskripsikan  tindakan  komunikatif pemangku  kepentingan  pada  tingkat  kota  dan  kecamatan.  Kedua,    mendiskripsikan kerjasama  dalam  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota
Padang.  Ketiga,  menjelaskan  faktor  yang  mempengaruhi  koordinasi  yang  dilakukan oleh kepala sekolah SDN 42 Baringin.
1. Tindakan  Komunikatif  Pemangku  Kepentingan  pada  Tingkat  Kota  dan Kecamatan
a) KASI Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Padang
Informasi  terkait  pembelajaran tatap  muk  adalah tanggung  jawab  dari  KASI kurikulum  yaitu  bapak  Arman,S.Pd,  M.Pd.  Dari  informasi  yang  peneliti  peroleh dari  bapak  Arman,  bahwa  terdapat  kebijakan  tentang  pembelajaran  tatap  muka. Yang pertama yaitu kebijakan dari pemerintah pusat pada bulan Maret 2020 lalu, dalam  kebijakan  tersebut  semua  sekolah  di  Indonesia  harus  dihentikan,  hal  itu dikarenakan  pada  bulan  Maret  2020  virus  Covid-19  pertama  kali  terdeteksi  di Indonesia,  sehingga  untuk    menganantisipasi  agar  masyarakat  tidak  tertular, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan tatap muka di sekolah.
Setelah  beberapa  bulan  melakukan  sekolah  secara  daring,  akhirnya  pada bulan  Januari  2021  pemerintah  Kota  Padang  mengeluarkan  kebijakan  bahwa sekolah  tatap  muka  sudah  diperbolehkan  kembali,  tetapi  untuk  pelaksanaannya hanya  50%  +  50%  dari  jumlah  keseluruhan  siswa  dan  itu  hanya  boleh dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang berada pada wilayah Zona Kuning Covid- 19.  Kebijakan  ini  mengacu  pada  SKB  4  Menteri  yaitu,  Menteri  Pendidikan Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  (MENDIKBUDRISTEK),  Menteri  Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
Sebelum  kebijakan  Walikota  Padang  terkait  sekolah  tatap  muka  ini dilaksanakan, Walikota Padang mendapatkan masukan dari berbagai pihak seperti tokoh  masyarakat,  dinas  kesehatan  Kota  Padang,  dan  pemerhati  anak  di  Kota Padang.  Kebijakan  ini  dilakukan  sampai  dengan  bulan  Juni  2021,  hal  itu dikarenakan pada bulan Juli 2021 pemerintah Indonesia berdasarkan penyesuaian SKB  IV  Menteri  menyatakan  bahwa  sekolah  tatap  muka  sudah  diperbolehkan untuk  dilaksankan.  Pada  kebijakan  ini  sekolah  tatap  muka  tidak  lagi  dilakukan berdasarkan  zona  Covid-19,  tetapi  berdasarkan  level  PPKM  di  masing-masing wilayah. Sekolah tatap muka hanya diperbolehkan bagi wilayah yang berada pada level  1-3,  bagi  wilayah  yang  masih  berada  pada  level  4,  sekolah  tetap dilaksanakan  secara  daring.  Pada  bulan  Juli  2021  tersebut,  Kota  Padang  masih berada pada PPKM level 4, sehingga di Kota Padang sekolah maish dilaksanakan secara daring.
Selanjutnya  pada  bulan  Oktober  2021,  situasi  pandemi  Covid-19  di  Kota Padang  sudah  mulai  membaik,  hal  itu  ditandai  dengan  level  PPKM  di  Kota Padang  sudah  berada  pada  level  2.  Sehingga  Kota  Padang  sudah  diperbolehkan untuk  melaksanakan  sekolah  tatap  muka  secara  terbatas,  yang  dilakukan  secara 50% + 50% dari jumlah keseluruhan siswa di masing-masing kelas.
Berdasarkan SKB IV Menteri pada tanggal 21 Desember 2021, sekolah tatap muka  sudah  diperbolehkan  untuk  dilaksanakan  secara  100%,  dengan  syarat capaian  vaksinasi  dosis  2  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  lebih  dari  80%  dan
capaian  vaksinasi  lansia  dosis  2  diatas  50%  dan  vaksinasi  peserta  didik  terus berlangsung.  Bagi  kabupaten/kota  yang  sudah  mencapai  target  vaksinasi,  maka sudah  diperbolehkan  untuk  melaksanakan  sekolah  tatap  muka  100%  yang dilaksanakan  setiap  hari  dengan  lama  jam  belajar  paling  banyak  6  jam  setiap harinya. Karena Kota Padang masih belum mencapai target  vaksinasi yang sudah di tentukan, sehingga Kota Padang masih melakukan sekolah tatap muka terbatas 50% + 50%, yang dilakukan secara bergantian setiap harinya dengan jumlah jam belajar paling banyak 6 jam setiap hari.

## b) Ketua MK3S Kota Padang
Informasi  dari  KASI  Kurikulum  selanjutnya  disampaikan  kepada  Ketua MK3S  Kota  Padang.  MK3S  ini  adalah  singkatan  dari  Musyawarah  Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Terdapat 11 kelompok kerja kepala sekolah di Kota Padang yang  kemudian  diperkecil  menjadi  MK3S  Kota  Padang,  setiap  pengurus  di kecamatan    berhak  untuk  menjadi  pengurus  di  Kota.  Seperti  organisasi  lainnya, MK3S  Kota  Padang  juga  memiliki  Wakil  Ketua,  Bendahara,  Sekretris,  dan anggota  kelompok.  Ketua  MK3S  adalah  salah  satu  orang  yang  juga  menjabat sebagai  ketua  MK3S  Kecamatan,  karena  syarat  untuk  bisa  menjadi  ketua  MK3S Kota yaitu harus menjabat sebagai kepala sekolah dan ketua MK3S kecamatan.
Tugas  dari  MK3S  Kota  yaitu  membantu  dan  mempercepat  informasi kedinasan  yang  diturunkan  melalui  KABID/  KASI  Kurikulum.  Informasi  yang diperoleh  oleh  bapak  syairfurman  terkait  pembelajaran  tatap  muka  ini  yaitu melalui  telfon  dan  WA  yang  kemudian  di  teruskan  lagi  kepada  ketua  MK3S Kecamatan.  Jadi  masing-masing  ketua  MK3S  Kecamatan  bertanggung  jawab untuk menginformasikan peraturan kepada seluruh sekolah yang ada di kecamatan tempat mereka bertugas.
c) Ketua MK3S Kecamatan Koto Tangah
Tugas  MK3S  kecamatan  sama  dengan  tugas  MK3S  Kota  Padang,  ketua MK3S  kecamatan  bertugas  untuk  melanjutkan  penyampaian  informasi  dari  ketua MK3S  kota  padang  kepada  seluruh  kepala  sekolah  yang  ada  di  kecamatan. Informasi  yang  didapat  bapak  Mulhendri  yaitu  melalui  WAG  yang  kemudian dilanjutkan  kepada  seluruh  kepala  sekolah  di  Kecamatan  Koto  Tangah  melalui WAG.
d) Ketua Korwil Kecamatan Koto Tangah
Informasi dari KASI Kurikulum Dinas Pendidikan tidak hanya melalui ketua MK3S Kota Padang, tetapi juga melalui ketua Korwil Kecamatan. Salah satu tugas dari  ketua  Korwil  kecamatan  itu  sama  dengan  tugas  MK3S  Kecamatan  yaitu bertugas  untuk  menyampaikan  informasi  kedinasan  kepaada  seluruh  kepala sekolah binaannya. Namun dalam penyampaian informasi tetap diteruskan melalui grup  masing-masing,  karena  MK3S  Kecamatan  dan  KORWIL  memiliki  masing- masing grup.
Dalam  penyampaian  informasi  kepada  kepala  sekolah  binaan,  ketua  korwil menyampaikan  informasi  tersebut  melalui  WAG.  Tetapi  jika  ada  peraturan  yang
sedikit  rumit,  maka  ketua  korwil  mengumpulkan  seluruh  kepala  sekolah  di Kecamatan  Koto  Tangah  dalam  rapat  periodik  sekaligus  membahas  tentang peraturan  yang  baru  di  dapat  dari  Dinas.  Karena  menurut  korwil,  diskusi  lebih mudah  dilakukan  saat  pertemuan  dalam  rapat  dibandingkan  melalui  WAG  saja. Dalam  rapat  ini  dihadiri  oleh  perwakilan  dari  Dinas  pendidikan  Kota  Padang, Ketua  KORWIL,  Ketua  MK3S  Kecamatan  Koto  Tangah  dan  seluruh  kepala  se- Kecamatan Koto Tangah. Hal itu dikarenakan Ketua MK3S dan Ketua KORWIL adalah perpanjangan tangan dari dinas dan mereka yang  bertanggung jawab atas semua  kepala  sekolah  di  Kecamatan  Koto  Tangah,  sehingga  jika  diadakan  rapat maka Ketua MK3S dan Ketua Korwil akan ikut serta.
Selanjutnya  informasi  dari  ketua  MK3S  Kecamatan  dan  ketua  korwil diteruskan ke kepala sekolah di Kecamatan Koto Tangah. Kepala sekolah sebagai penanggung  jawab  di  sekolah  bertanggung  jawab  untuk  menyampaikan  seluruh informasi  yang  di  dapat  dari  Dinas  melalui  ketua  MK3S  Kecamatan  dan  ketua KORWIL Kecamatan kepada seluruh guru dan penjaga sekolah.
e) Kepala Sekolah
Informasi yang didapat oleh kepala sekolah kemudian diteruskan kepada guru mellaui  WAG  sekolah  dan  untuk informasi  kepada  penjaga  sekolah  disampaikan secara  langsung  oleh  kepala  sekolah.  Kemudian  kepala  sekolah  di  SDN  42 Baringin  Kota  Padang  memerintahkan  guru  untuk  melanjutkan  penyampaian informasi tersebut kepada grup kelas masing-masing.
Dalam  menjalankan  peraturan  terkait  sekolah  tatap    muka,  setiap  sekolah yang  akan  melakukan  sekolah  tatap  muka  wajib  memperhatikan  protokol kesehatan  disekolah.  Guru  dan  murid  diwajibkan  untuk  menggunakan  masker  di sekolah  dan  harus  memperhatikan  protokol  kesehatan  lainnya.  Karena  pengawas dan  puskemas  terdekat  selalu  melakukan  pemeriksaan  ke  sekolah,  biasanya pemeriksaan dilakukan 1 kali dalam sebulan.
2. Kerjasama dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Kota  Padang
Kerjasama meruapakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang  bekerja  bersama  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Dalam  penelitian  ini  kerja sama  dilakukan  dalam  hal  proses  penyampaian  informasi,  yang  mana  Dinas Pendidikan  Kota  Padang  melanjutkan  informasi  terkait  pelaksanaan  sekolah  tatap muka  kepada  ketua  MK3S  Kota  Padang  dan  ketua  Korwil  kecamatan,  dengan harapan  ketua  MK3S  Kota  Padang  dan  ketua  korwil  dapat  meneruskan  informasi tersebut.  Sehingga  tujuan  dari  kebijakan  yang  dilakukan  dapat  terlaksana  sesuai dengan apa yang diharapkan.
Namun,  dalam  pelaksanaan  proses  penyampaian  informasia  dirasa  kurang efektif,  karena  terlalu  banyak  grup  yang  dibuat  dalam  penyampaian  informasi. Sehingga  kepala  sekolah  sebagai  pelaksana  kebijakan  merasa  kebingungan  dalam menjalankan kebiijakan yang diberikan. Hal itu juga dapat memicu ketidakpahaman kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan yang diberikan.

## 3. Faktor  yang  Mempengaruhi  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah SDN 42 Baringin
Dalam  menjalankan  peraturan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota Padang,  Kepala  Sekolah  SDN  42  Baringin  mendapatkan  kemudahan  dalam menyampaikan  informasi  tersebut,  yangmana  proses  penyampaian  informasi dilakukan  melalui  WAG  yang  pastinya  lebih  mudah  dan  cepat  tersampaikan. Terutama  untuk  peraturan-peraturan  yang  mendesak,  maksudnya  peraturan  yang dikirim  malam  hari  dan  harus  dilaksanakan  pagi  harinya,  sehingga  penyampaian informasi melalui WAG ini dirasa lebih mudah.
Selain itu dengan adanya grup masing-masing kelas, juga dapat mempermudah guru  dalam  meneruskan  informasi  dari  kepala  sekolah,  sehingga  semua  orang  tua murid  dan  murid  dapat  mengetahui  informasi  terbaru  dengan  cepat.  Begitupun  jika ada  keraguan  dari  orang  tua  murid,  dapat  didiskusikan  melalui  WAG  tersebut,  dan jika  guru  juga  kurang  memahami  cara  untuk  menjelaskannya,  guru  bisa menghubungi kepala sekolah menanyakan maksud dari pertanyaan orang tua murid. Jadi proses penyampaian informasi atau diskusi terkait peraturan dirasa lebih mudah untuk dilakukan.

## Kesimpulan
Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak adalah: 1) Dalam proses  penyampaian  informasi  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  dirasa  sudah  cukup baik,  namun  diharapkan  Dinas  Pendidikan  juga  mengawasi  bagaimana  proses penyampaian  informasi  yang  dilakukan  oleh  MK3S  dan  KORWIL  2)  Dalam  proses penyampaian  informasi  pada  tingkat  kecamatan  sebaiknya  cukup  disampaikan  oleh ketua MK3S atau ketua Korwil saja, sehingga kepala sekolah bisa fokus memperhatikan satu  grup  saja.  3)  WAG  mampu  mempermudah  kepala  sekolah  dalam  menyampaikan informasi  kepada  guru,  namun  sebaiknya  kepala  sekolah  juga  melaksanakan  rapat dengan  guru  untuk  mendiskusikan  terkait  peraturan-peraturan  yang  didapat.  Agar informasi  dapat  dipahami  dengan  jelas  oleh  guru  dan  jika  ada  yang  kurang  dipahami dapat dengan mudak untuk didiskusikan bersama.

## BIBLIOGRAFI
Afrizal,  M.  A.  (2008). Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif .  Padang:  Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND.
Agustino,  Leo.  (2020).  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik:  Edisi  Revisi  Ke-2. Bandung: Alfabeta .
Akib,  Haedar.  (2010).  Implementasi  kebijakan:  apa,  mengapa,  dan  bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Bergman,  Michael,  &  Lane,  Jan  Erik.  (1990).  Public  policy  in  a  principal-agent framework. Journal of Theoretical Politics , 2 (3), 339–352.
Bungin, Burhan. (2001). Metodologi penelitian kualitatif .
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analisys [sic] . Nanang Martono.
Johnson, Doyle Paul. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modem. Diterjemahkan Dari Sosiological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives. Jakarta: PT Gramedia.(Penerjemah Robert MZ Lawang. Cetakan Bahasa Asli 1981) .
Keller,  Kevin  Lane,  Parameswaran,  M.  G.,  &  Jacob,  Isaac.  (2011). Strategic  brand management: Building, measuring, and managing brand equity . Pearson Education India.
Lemdiklat,  Pusdikmin.  (2014). Koordinasi  dan  Kolaraborasi  Bahan  Ajar  Diklat Kepemimpinan  Aparatur  Pemerintahan  Tingkat .  Lembaga  Administrasi  Negara Republik Indonesia : Jakarta.
Moleong, Lexy J. (2019). Moleong. Metode Penelitian Kualitatif .
Mulyati,  Lisiti.  (2015). Analisis  Perbandingan  Biaya  Operasional  dengan  Metode Anggaran Fleksibel dan Anggaran Statis (Kasus Biaya Operasional Tracking ULI PT.  Deka  Marketing  Research  Bandung  Tahun  2013) .  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Rampengan,  Brian,  Lengkong,  Florence  Daicy,  &  Dengo,  Salmin.  (2018).  Efektifitas Koordinasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Kecamatan  Malalayang  Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik , 4 (53).
Ritzer, George. (2014). Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh. Jakarta: Prenadamedia Group .
Subarsono. (2006). Analisis Kebijkan Publik . Yogyakarta : Pustaka Belajar.
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Tuwu,  Darwin.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19.
Jurnal Sosial Budaya Syar’i , 3 (2).
Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Wirawan.  (2013). Teori-teori  Sosial  Dalam  Tiga  Paradigma  (Fakta  Sosial,  Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial) . Jakarta : Kencana.
Copyright holder: Vira Sovita, Afrizal, Azwar (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: