## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENGUATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
*Syahrul Akmal Latif 1 , Ranggi Ade Febrian 2 & Raden Noor Faizh Rahman 3
1 Dosen Program Studi Kriminologi FISIPOL UIR
2 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR
3 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR *Correspondence Author: syahrul72@soc.uir.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam penguatan sosial kemasyarakatan. Permasalahan dalam peneltian ini adalah kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial  dan  penanganan  warga  negara  migran  korban  tindak  kekerasan  dihadapkan  pada  terbatasnya  anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di tingkat daerah dengan menggunakan toeri peranan menurut Levinson yaitu norma, personal, dan  stuktur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pertama  norma  mengacu  pada  Visi  dan  Misi  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin  dicapai  guna  menyamakan  komitmen  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  dalam  menjalankan  roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Kedua, terdapat program Kegiatan Rehabilitasi Sosial  Dasar  Penyandang  Disabilitas  Terlantar,  Anak  Terlantar,  Lanjut  Usia  Terlantar,  serta  Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 54,80% dari anggaran. Ketiga, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyakat pada tahun 2022 telah menganggarkan untuk program penanganan warga negara migra senilai Rp. 4.699.507,-  dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.486.000,- atau 95,46% yang dialokasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan. Kesimpulan penelitian ini Pemerintah Daerah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terutama pada program permberdayaan sosial dan penanganan warga negara korban kekerasan.

## Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Sosial, Migran & Kekerasan.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang efektif dan efisien melalui bidang pembangunan dan kemasyarakatan  yang  maju  dan  sejahtera  merupakan  tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  yang diwujudkan  di  antaranya  dengan  merumuskan  kebijakan  serta  pembinaan  di  bidang  Sosial Kemasyarakatan.  Kinerja  pembinaan  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Dumai  di evaluasi guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan kedepannya  selalu  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Perlu  inovasi  dalam  bidang  sosial  melalui konsistensi kebijakan dan anggaran. ( Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. 2023).
Tujuan Negara Republik ( Lismanto, L., & Utama, Y. J. 2020) sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  bertujuan  untuk  melindungi

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan  kehidupan  masyarakat,  dan  bergabung  dengan  membuat  dunia  tertib  dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin,  menurut  Pasal  34  Amandemen  UUD  1945.  Visi,  misi,  dan  arah  pembangunan  nasional membentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional. Visi, misi, dan arah ini menunjukkan cita- cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, serta cara untuk mencapainya. Visi adalah garis besar cita- cita  bangsa,  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan.
Salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan adalah perlindungan sosial ( Suleman, S. A., & Resnawaty,  R.2017) bagi  penduduk  miskin,  rentan,  dan  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial. Rehabilitasi aosial diberikan kepada semua penyandang disabilitas seperti rungu wicara, gangguan mental pasca psikotik, gangguan mental pasca penyakit kronis, netra, grahita, Penyandang disabilitas tubuh atau ganda yang memenuhi kriteria dapat menerima pelayanan, rehabilitasi sosial, dan kebutuhan dasar yang layak di tempat-tempat seperti panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial, serta di tempat-tempat lain yang berbasis masyarakat dan keluarga.
Setiap  anak  (balita  terlantar,  anak  terlantar,  anak  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dengan kebutuhan  khusus,  anak  yang  tidak  memiliki  keluarga,  anak  putus  sekolah,  anak  yang  terpisah  dari keluarga karena bencana, anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah) yang memenuhi kriteria  untuk  mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  layak,  pengasuhan,  pelayanan,  dan rehabilitasi sosial sesuai standar yang diberikan oleh lembaga tersebut juga menerima rehabilitasi sosial. Permasalahan  sosial  ( Setiadi,  E.  M.  2011). lainnya  seperti  tuna  susila,  pengemis,  dan  gelandangan menerima pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial.
Kebijakan  yang  dijadikan  pedoman  dan  petunjuk  dalam  pengembangan  atau  pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2022, adalah meningkatkan Pelayanan dasar bagi warga miskin, meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sectoral, dan meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada prinsipnya adalah mengurangi populasi penyandang masalah  dan  meningkatkan  peran  aktif  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  upaya  pembangunan kesejahteraan  sosial.  Untuk  pelaksanaan  program  ini,  pada  Tahun  2022  dianggarkan  sebesar  Rp. 243.143.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.556.708,-  atau 99,76%. Adapun realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan  dari  pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Sosial  adalah  Kegiatan  Pengembangan  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat  Kewenangan  Kab./Kota.  Anggaran  yang    tersedia  untuk  sub  kegiatan  ini  sebesar  Rp. 221.598.720,-  dengan  realisasi  penyerapan  anggaran  sebesar  Rp.  221.163.588,-  atau  99,80%  dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  yang  memperoleh  penguatan  kapasitas  dalam  penanganan  PMKS.  Peningkatan Kemampuan  Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.21.544.320,-  dengan  realisasi  penyerapan anggaran sebesar Rp.21.393.120,-  atau 99,30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Persentase  TKSK  Kewenangan  Kabupaten  /Kota  yang  memperoleh  penguatan  kapasitas  dalam penanganan PMKS.
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran  di  bidang  sosial kemasyarakatan  baik  selaku  pelaksanaan  regulasi  maupun  koordinator  pembinaan  di  tengah masyarakat, maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan kendala kesejahteraan sosial.  Beberapa isu strategis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022  antara  lain  pertama,  indikator  sasaran  kinerja  SKPD  belum  sepenuhnya  menerapkan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib sesuai dengan Permensos Nomor 09 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 18 tahun  2020. Kedua, tidak terpenuhinya penerapan SPM pada kegiatan SKPD adalah lebih kepada keterbatasan anggaran sehingga penerapan SPM tidak maksimal. Ketiga, belum adanya  panti  rehabilitasi  sosial  penyandang  cacat  dan  trauma  center  sebagai  wadah  pelayanan  dan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Ketiga, perlunya bantuan dari Jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi korban bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan, serta  Advokasi  Sosial.  Keempat,  perlunya  pengembangan  sumber  daya  Pegawai  dan  kerjasama  serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan permasalahan pemberdayaan  masyarakat  berbasis  ekonomi  kreatif  di  Kabupaten  Kampar  dengan  menggunakan pendekatan  collaborative  governance.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  (Sotirios  Sarantakos,  1993) bahwa  penelitian  deskriptif  cocok  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  sistem,  relasi,  model,  dan peristiwa sosial yang berlangsung dalam struktur dan proses pemahaman tentang faktor penghubung dari  isu-isu  penting  di  dalamnya.  Melalui  metode  kualitatif  dapat  dimengerti  dan  dipahami  proses hubungan  yang  terjadi  dalam  jaringan  yang  lebih  spesifik  mendalam  serta  hal-hal  formal  maupun informal (Bogason, 2007).
Penentuan informan menggunakan teknik snowball method yang lebih cocok digunakan untuk studi kebijakan (Boeije, n.d.) (Lovink et al., 2015). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Sekretaris Dinas dan Kelompok Masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu teknik indepth interview dan data sekunder yaitu teknik  passive  observation  (Bogason,  2007).  Data  yang  terkumpul  dari  hasil  wawancara,  catatan observasi,  dan  dokumentasi  (Creswell  et  al.,  2007) dilakukan  pengorganisasian  dan  penyeleksian melalui  reduksi  agar  memudahkan  identifikasi,  klasifikasi,  dan  kategorisasi  terhadap  kecendrungan jawaban informan serta rekaman fakta lainnya seputa peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Dumai.

## PEMBAHASAN
Persepektif Kebijakan Sosial di Kota Dumai.
Kebijakan ( Masruroh, R., & Nurhayati, N. 2016) Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam bidang sosial mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota  Dumai.  Adapun  Visi  pembangunan  Kota  Dumai  adalah “ Terwujudnya  Dumai  Sebagai  Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”.
Secara  filosofi,  visi  ( Verasvera,  F.  A.  2016). tersebut  dapat  dijelaskan  melalui  makna  yang terkandung di dalamnya, yaitu: Pertama, mewujudkan perekonomian  yang mandiri dan masyarakat yang  sejahtera  dengan  indikator  keberhasilan  adalah  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
a) Meningkatnya  perekonomian  dan  daya  saing  daerah  dengan  indikator  keberhasilan  yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita.
b) Meningkatnya  Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat      kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
c) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah  dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama.
Kedua,  membangun  masyarakat  Dumai  yang  Produktif,  berdaya  saing  dan  sejahtera  dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
a) Meningkatnya  Derajat  Kesehatan  Masyarakat  Kota  Dumai  dengan  indikator  keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan.
b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat  Kota  Dumai  dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan.
c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran.
d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator  keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.
Ketiga, mewujudkan infrastrtuktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan  dengan indikator  kerberhasilan  adalah  Indeks  Infrastruktur  Kota  Dumai  dan  Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
a) Meningkatnya  infrastruktur  Kota dengan  indikator  keberhasilan  yaitu  tingkat  pelayanan infrastruktur daerah.
b) Terwujudnya  penataan  ruang daerah  yang  konsisten  dengan  indikator  keberhasilan  yaitu Persentase pemanfaan ruang yang sesuai dengan aturan.
c) Meningkatnya  kualitas  lingkungan  hidup  dan  penanganan  bencana  dengan  indikator keberhasilan  yaitu  Indeks  kualitas  lingkungan  Hidup,  penurunan  emisi  gas  rumah  kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan
Keempat,  melaksanakan  Reformasi  Birokrasi dengan  indikator  kerberhasilan  adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
a) Meningkatnya  akuntabiltas  Pemerintah  Daerah  dengan  indikator  keberhasilan  yaitu  Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
Instansi Pemerintah Daerah.
b) Meningkatnya  Kualitas  Pelayanan  Publik  dengan  indikator  keberhasilan  yaitu  Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik.
Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan  untuk  memberikan  fokus  pada  penyusunan  program,  kegiatan  dan  alokasi  sumber  daya organisasi  dalam  kegiatan  atau  operasional  organisasi  tiap-tiap  tahun  untuk  kurun  waktu  6  (enam) tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan,  dari  pengukuran  Kinerja  Renstra  Tahun  2022 perbandingan  antara  target  dan  realisasi  kinerja  tahun  ini,  Indikator  Kinerja  Sasaran  :  Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, target tahun 2022 adalah 100%, capaian di tahun 2022 adalah  100%  Jadi  target  di  tahun  ini  dikatakan  tercapai.  Indikator  Kinerja  Sasaran  :  Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), target tahun 2022 adalah 47% capaian tahun 2022 adalah 73% atau sebesar 155% jadi target di tahun ini dikatakan tercapai. Indikator Kinerja Sasaran  :  Persentase  lpm  (lembaga  pemberdayaan  masyarakat)  berprestasi/aktif,  Target  tahun  2022 adalah 100%  capaian tahun 2022 adalah 100% Jadi targ\et di tahun ini dikatakan tercapai. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, Target tahun 2022 adalah 100%, capaian tahun 2022 adalah 100%.
Menurut Levinson peranan ( Aktu, Y., & İ lhan, T. 2017) pemerintah daerah dalam bidang sosial ditentukan oleh norma, personal dan struktur. Dapat ditarik hasil penelitian keberhasilan/Peningkatan pencapaian indikator pada sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pembangunan berbasis  pemberdayaan  masyarakat  desa/kelurahan,  dan  meningkatkan  penanggulangan  korban bencana, ditopang oleh dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Dumai  dan  adanya  dukungan  dari  Kepala  Daerah  serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik dari sisi norma/aturan, personal kepala daerah, dan struktur OPD yang mendukung.

## Tinjuan Program Pemberdayaan Sosial
Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  ( Husna,  N.  2014). bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup seseorang, memulihkan fungsi sosial ( Fathy, R. 2019). untuk  mencapai  kemandirian,  meningkatkan  ketahanan  sosial  masyarakat  dalam  mencegah  dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sistematis dan berkelanjutan, dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada  Pasal  2  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  ditujukan  kepada  perseorangan,  keluarga, kelompok, masyarakat. diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Pada tahun 2022, Jumlah anggaran untuk program ini senilai Rp. 243.143.040,-  dengan realisasi penyerapan  anggaran  Rp.  242.556.708,-  atau  99,76%  yang  dialokasikan  melalui  kegiatan  dan  sub kegiatan. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini senilai Rp. 243.143.040,- dengan realisasi penyerapan  anggaran  senilai  Rp.  242.556.708,-  atau  99,76%  dari  anggaran . Adapun  indikator  kinerja keluaran adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan.
Sub  Kegiatan  Peningkatan  Kemampuan  Potensi  Pekerja  Sosial  Masyarakat  Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini senilai Rp. 221.598.720,- dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp 221.163.588,- atau 99,80% dari anggaran . Adapun  indikator  kinerja  keluaran  adalah  Persentase  Pekerja  Sosial  Masyarakat  Kewenangan  Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS. Sub  Peningkatan  Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini senilai Rp.21.544.320,-  dengan  realisasi  penyerapan  anggaran senilai Rp.21.393.120,-  atau 99,30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS.

## Tinjauan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Penanganan Warga Negara Migran ( Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. 2019) Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu perlindungan sosial dengan upaya pemulangan ke daerah asal dengan mendapatkan tempat tinggal sementara, pangan dan sandang yang layak di dalam tempat penampungan sementara/shelter sesuai standar. Perlindungan sosial ( Manurung, S. A., & Sa’Adah, N. 2020) lainnya dilakukan kepada korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hunian sementara, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada saat tanggap darurat, pada pasca bencana, pada saat bencana dan pada pasca bencana.
Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang dilakukan  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  22  Tahun  2013  disebutkan  bahwa  Pekerja  Migran Bermasalah  (PMB)  adalah  seseorang  yang  bekerja  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga fungsi sosialnya terganggu.
Pemerintah  Kota  Dumai  melalui  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyakat  pada  tahun  2022, Jumlah anggaran untuk program ini senilai Rp. 4.699.507,-  dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.486.000,-  atau  95,46%  yang  dialokasikan  melalui  kegiatan  dan  sub  kegiatan.  Kegiatan  Pemulangan Warga Negara Migran Korban  Tindak  Kekerasan  dari Titik Debarkasi  di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan  ini  senilai  Rp.  4.699.507,-  dengan  realisasi  penyerapan  anggaran  senilai  Rp.  4.486.000,-  atau 95,46% dari anggaran . Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Warga Negara Migran Korban

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal.
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi  di  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  dipulangkan  ke  Desa/Kelurahan  Asal  dengan  jumlah anggaran  yang  tersedia  dalam  melaksanakan  sub  kegiatan  ini  senilai  Rp.  4.699.507,-  dengan  realisasi penyerapan anggaran senilai Rp 4.486.000,- atau 95,46% dari anggaran . Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota ke Desa/Kelurahan Asal. Artinya Pemerintah Kota Dumai memiliki peran dalam penanganan masalah warga negara migran korban tidak kekerasan di wilayah Kota Dumai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  temuan-temuan  dilapangan,  maka  dapat  dibuat  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari tinjauan kebijakan pemerintah daerah Kota Dumai, pengukuran Kinerja Renstra Tahun 2022 membandingkan  pencapaian  tahun  2022  dengan  target.  Indikator  Kinerja  Sasaran  adalah persentase  penyandang  disabilitas  terlantar,  anak  terlantar,  orang  tua  terlantar,  dan  pengemis gelandangan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka di luar panti. Target tahun 2022 adalah seratus  persen,  dan  capaian  tahun  2022  adalah  seratus  persen.  Indikator  Kinerja  Sasaran: Persentase korban bencana alam dan sosial.
2. Pada program pemberdayaan sosial, jumlah anggaran untuk program ini pada tahun 2022 sebesar Rp.  243.143.040,  dialokasikan  untuk  kegiatan  dan  subkegiatan,  dengan  realisasi  penyerapan anggaran sebesar Rp. 242.556.708, atau 99,76% dari anggaran. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber  Kesejahteraan  Sosial  Daerah  Kabupaten/Kota,  dengan  jumlah  anggaran  yang  tersedia untuk  melaksanakan  kegiatan  ini  sebesar  Rp.  243.143.040,  dan  realisasi  penyerapan  anggaran sebesar Rp. 242.556.708, atau 99,76% dari anggaran.
3. Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Subkegiatan Fasilitasi Pemulangan  Warga  Negara  Migran  Korban  Tindak  Kekerasan  dari  Titik  Debarkasi  di  Daerah Kabupaten/Kota  ke  Desa/Kelurahan  Asal,  dengan  jumlah  anggaran  yang  tersedia  untuk melaksanakan  subkegiatan  ini  senilai  Rp  4.699.507,  dengan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp 4.486.000,-, atau 95,46% dari anggaran. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang  dipulangkan  dari  titik  debarkasi  di  daerah  kabupaten/kota  ke  desa/kelurahan  aslinya merupakan  indikator  kinerja  yang  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kota  Dumai  memiliki tanggung  jawab  untuk  menangani  masalah  warga  negara  migran  korban  tindak  kekerasan  di wilayahnya.

## REFERENCE
Aktu,  Y.,  & İ lhan,  T.  (2017).  Individuals'  Life  Structures  in  the  Early  Adulthood  Period  Based  on Levinson's Theory. Educational Sciences: Theory and Practice , 17 (4), 1383-1403. Bogason, P. (2007). Methods for Network Governance Research: an Introduction . 1–2. Boeije, H. (n.d.). Qualitative Research .

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs:
Selection and Implementation. The Counseling Psychologist , 35 (2), 236–264. https://doi.org/10.1177/001100000628739
Fathy,  R.  (2019).  Modal  sosial:  Konsep,  inklusivitas  dan  pemberdayaan  masyarakat. Jurnal  Pemikiran Sosiologi , 6 (1), 1-17.
Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru  City,  Indonesia:  a  study  of  public  service  mall. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 13 (2), 302-314. Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah , 20 (1).
Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 416-433.
Manurung,  S.  A.,  &  Sa’Adah,  N.  (2020).  Hukum  Internasional  dan  Diplomasi  Indonesia  dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (1), 1-11. Masruroh,  R.,  &  Nurhayati,  N.  (2016,  May).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  dalam  Rangka Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Kuningan.  In Prosiding  Seminar  Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK (Vol. 1, No. 1). Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 88-92
Setiadi,  E.  M.  (2011).  Pengantar  Sosiologi:  pemahaman  fakta  dan  gejala  permasalahan  sosial:  teori, aplikasi, dan pemecahannya.
Sotirios Sarantakos. (1993). Social Research. Macmillan Education Australia.
https://books.google.co.id/books/about/Social_Research.html?id=-
CKGGQAACAAJ&redir_esc=y
Verasvera,  F.  A.  (2016).  Pengaruh  anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). Jurnal Manajemen Maranatha , 15 (2). Widodo,  H.,  &  Belgradoputra,  R.  J.  (2019).  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia. Binamulia Hukum , 8 (1), 107-116.