Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## OPTIMALISASI  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  ULAYAT MASYARAKAT  ADAT  AMUNGME  DALAM  RENEGOSIASI  KONTRAK  PT FREEPORT INDONESIA
Meidyto Nafa, Hanafi Tanawijaya
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
Email: dytonafa5@gmail.com, hanafitanawijaya@gmail.com

## Abstrak
Sejak tahun 2010, pemerintah pusat telah berupaya untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak PT Freeport Indonesia, demi memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, tim renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia  kerap  dinilai  tidak  mementingkan  isu-isu  lapangan  seperti  halnya lingkungan, konflik sosial, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan militerisasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat Amungme. Sejatinya masyarakat adat  Amungme  memiliki  hak  ulayat  yang  melekat  sejak  lahir  dan  seyogianya dilindungi  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  upaya  optimalisasi  perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Amungme dalam konteks renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  studi  kepustakaan  dan  analisis  terhadap  regulasi  dan kebijakan  yang  terkait  dengan  perlindungan  hak  ulayat.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  beberapa  langkah  perlindungan  yang  telah diupayakan  oleh  pemerintah  Indonesia,  perlindungan  hukum terhadap  hak  ulayat masyarakat adat Amungme dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia masih belum optimal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat  Amungme  dalam  konteks  renegosiasi  kontrak  PT  Freeport  Indonesia,  serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan.
Kata kunci : hak ulayat; masyarakat adat; renegosiasi.

## Abstract
Since  2010,  the  central  government  has  attempted  to  renegotiate  PT  Freeport Indonesia's contract ,  in  order  to  provide  justice  for  all  Indonesian  people themselves. However, PT Freeport Indonesia's contract renegotiation team is often
How to cite: Meidyto  Nafa,  Hanafi  Tanawijaya  (2023) Optimalisasi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Ulayat Masyarakat  Adat  Amungme  dalam  Renegosiasi  Kontrak  PT  Freeport  Indonesia, (8)  7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:
2548-1398
Ridwan Institute
seen  as  not  concerned  with  field  issues  such  as  the  environment,  social  conflict, violations of human rights (HAM), and militarization which have caused harm to the  Amungme  indigenous  people.  In  fact,  the  Amungme  indigenous  people  have customary rights that are inherent from birth and should be protected as stipulated in  Indonesian  positive  law.  This  study  aims  to  examine  and  analyze  efforts  to optimize legal protection of the customary rights of the Amungme indigenous people in  the  context  of  PT  Freeport  Indonesia's  contract  renegotiation.  The research method  used  in  this  study  is  a  literature  study  approach  and  an  analysis  of regulations and policies related to the protection of customary rights. The results of this study indicate that although there have been several protective measures taken by the Indonesian government, the legal protection of the customary rights of the Amungme  indigenous  people  in  the  renegotiation  of  PT  Freeport  Indonesia's contracts  is  still  not  optimal.  It  is  hoped  that  the  results  of  this  research  can contribute  to  improving  and  strengthening  the  legal  protection  of  the  customary rights of the Amungme indigenous people in the context of PT Freeport Indonesia's contract renegotiations, as well as providing a basis for further research in the field of protection of indigenous peoples' rights in the mining industry.
Keywords: customary rights; indigenous peoples; renegotiation.

## Pendahuluan
Legitimasi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  tertuang  pada  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  yang berbunyi  demikian, “ Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. ”  Kemudian  pada  tahun 1966,  pemerintah  Indonesia  mengadakan  simposium  terkait  negara  hukum  yang menghasilkan  3  (tiga)  ciri  utama  negara  hukum  di  Indonesia,  yaitu  sebagai  berikut (Kusnardi & Ibrahim, 1983): (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang meliputi persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya; (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta terlepas dari segala pengaruh kekuasaan ataupun kekuatan; dan (3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat hukum yang wajib tunduk pada hukum negara serta dilindungi atas Hak Asasi Manusia (HAM). Selain hukum negara, suatu kelompok masyarakat juga mengenal istilah hukum adat yang lahir dari tradisi. Kedua jenis hukum tersebut merupakan wujud dari keberagaman hukum yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  atau  pluralisme  hukum  (Safiuddin,  2018). Hukum adat itu sendiri berlaku bagi masyarakat hukum adat, yang muncul dikarenakan faktor teritorial dna faktor genealogis (Prasetyo, 2010).
Sifat  hukum  yang  pluralisme  tersebut  kerap  menimbulkan  persoalan  hukum, khususnya ketika negara memiliki keinginan untuk membangun suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional untuk seluruh masyarakat. Berdasarkan pandangan pakar hukum yang  menganut  prinsip  yurisprudensi  sosiologis  ( sociological  jurisprudence ),  hukum yang  baik  dan  efektif  adalah  hukum  yang  lahir  dari  nilai-nilai  yang  hidup  di  tengah
masyarakat  (Kusumaatmadja,  1976).  Lebih  lanjut,  prinsip  yurisprudensi  sosiologis merupakan sebuah mazhab yang diprakarsai oleh Pound, yang berpandangan bahwa ilmu hukum tidak terbatas pada kajian hukum positif atau normatif, melainkan dapat dibedakan dengan peraturan (Qamar & Rezah, 2022).
Salah satu persoalan dalam implementasi prinsip pluralisme hukum dalam sebuah kaidah hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam bidang sumber daya alam yang kerap berbenturan  antara  hukum  negara  dengan  hukum  adat  masyarakat.  Bagi  masyarakat hukum adat, sumber daya alam bukan semata-mata merupakan suatu kegiatan produksi (ekonomi), melainkan memiliki hubungan magis religius sebagai salah satu warna dari hukum adat itu sendiri (Hadikusuma, 2014).
Secara  historis,  masyarakat  hukum  adat  sempat  mengalami  krisis  eksistensi  di Indonesia,  mengingat  pada  era  kolonial  dahulu  hukum  bersifat  dualisme,  hukum  adat berlaku  di  samping  hukum  yang  didasarkan  oleh  hukum  barat  (Zain  &  Siddiq,  2015). Akan  tetapi  kemudian  eksistensi  masyarakat  adat  mulai  dikuatkan  sejak  disahkannya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA). Secara sederhana, hal tersebut dapat dilihat melalui bagian pembukaan UUPA, yang berbunyi demikian:
bahwa  berhubungan  dengan  apa  yang  tersebut  dalam  pertimbangan- pertimbangan  diatas  perlu  adanya  hukum  agraria  nasional,  yang  berdasar  atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
Pasal 3 UUPA juga memberikan ruang bagi hak yang melekat pada masyarakat adat,  yaitu  hak  ulayat.  Secara  sederhana,  hak  ulayat  merupakan  hak  masyarakat  adat tertentu atas suatu wilayah yang merupakan lingkungan hidup masyarakat adat tersebut. Hak  ulayat  meliputi  hak-hak  untuk  memanfaatkan  tanah,  hutan,  air  serta  isinya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kendati demikian, perlindungan atas hak ulayat kerap mengalami kesenjangan di Indonesia. Pasalnya, konflik agraria yang melibatkan hak ulayat masyarakat hukum adat masih sering terjadi. Salah satunya dirasakan oleh masyarakat adat Amungme di Papua Tengah  yang  tinggal  di  sekitar  wilayah  pertambangan  PT  Freeport  Indonesia.  Menilik sejarah,  pada  tahun  2010,  masyarakat  adat  Amungme  mengajukan  gugatan  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH)  terhadap  PT  Freeport  Indonesia  dikarenakan  telah mengambilalih  hak  ulayat  sebagai  lokasi  utama  pertambangan  perusahaan  tanpa kompensasi apapun  , yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat adat Amungme maupun wilayah setempat lainnya. Mengingat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan  (UU  Pokok Pertambangan), mengatur demikian:
Pemegang  kuasa  pertambangan  diwajibkan  mengganti  kerugian  akibat  dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah  di  dalam  lingkungan  daerah  kuasa  pertambangan  maupun  di  luarnya,
dengan  tidak  memandang  apakah  perbuatan  itu  dilakukan  dengan  atau  tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu. Konflik antara masyarakat adat Amungme dan PT Freeport Indonesia telah terjadi sekitar  sejak  tahun  1970.  Hal  tersebut  dipicu  oleh  beberapa  rencana  pembangunan  PT Freeport  pada  masa  itu.  Mulai  dari  pembangunan  kompleks  perumahahan  bagi  para pekerja  PT  Freeport  Indonesia,  pembangunan  jalan  penghubung  dari  Pad  II  ke Tembagapura dan Kota Baru melalui Sungai Ajkwa, yang mengakibatkan penggusuran skala  besar  dari  wilayah  Pomako  hingga  ke  Mile  50.  Pembangunan  tersebut  merusak hutan dan ladang perburuan masyarakat adat Amungme dan Kamoro (Nugroho, 2014).
Perlu  dipahami  bahwa  hak  pengusahaan  dalam  bidang  pertambangan  umum diberikan kepada perusahaan swasta melalui sistem kontrak atau Kontrak Karya (KK). Adapun sistem tersebut pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia di tahun 1967 (Rahadiyan & Savira, 2017). Seiring berjalannya waktu, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia terus  menerus  menjadi  sorotan  publik.  Pasalnya,  dampak  kerusakan  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  kegiatan  pertambangan  PT  Freeport  Indonesia  semakin  memuncak. Menanggapi  hal  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  untuk  melakukan renegosiasi demi tercapaikan kesepakatan baru yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak (Rahadiyan & Savira, 2017).
Menimbang  berdasarkan  prinsip  persamaan  yang  adil  atas  kesempatan  ( the principle of fair equality of opportunity ) dari Rawls, maka masyarakat adat di Papua yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia masih belum merasakan keadilan  tersebut  secara  optimal.  Merujuk  pada  penelitian terdahulu,  Redi  menyatakan bahwasanya  masyarakat  adat  di  Papua  belum  mendapatkan  persamaan  yang  adil  atas kesempatan,  khususnya  dalam  hal  kesempatan  untuk  tinggal  di  lingkungan  yang  baik, kesejahteraan hidup, serta atas hak asasinya itu sendiri (Redi, 2016).
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  terdapat  pada  rumusan permasalahan  sekaligus  tujuan  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini.  Adapun penelitian ini fokus dalam menemukan sebuah model perlindungan hukum yang optimal bagi  masyarakat  adat  Amungme  sehubungan  dengan  renegosiasi  kontrak  PT  Freeport Indonesia.  Dalam  kata  lain,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melahirkan  gagasan  terkait optimalisasi perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Amungme dalam renegosiasi  kontrak  PT  Freeport  Indonesia,  demi  menciptakan  harmonisasi  antara kegiatan perekonomian negara, hukum negara, dan hukum adat yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, terpusat pada peraturan perundang-undangan  atau  penelitian  yang  berdasarkan  pada  kaidah  atau  norma  yang berlaku  di  tengah  masyarakat  (Armia,  2022),  dengan  melakukan  analisis  deskriptif terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  hak  ulayat masyarakat adat Amungme, seperti UUD 1945, UUPA, dan lainnya. Selain itu, penelitian
ini  juga  melakukan  analisis  terhadap  dokumen-dokumen  relevan,  seperti  kontrak  PT Freeport  Indonesia,  perjanjian-perjanjian  terkait,  keputusan  pengadilan,  dan  dokumen lainnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum masyarakat adat, khususnya di Amungme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran, baik melalui  internet  maupun  berdasarkan  bahan-bahan  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  lain-lain. Data-data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif, dengan mengkaji isu dengan lebih rinci melalui data primer dan data sekunder (Sahir, 2021).

## Hasil dan Pembahasan Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Amungme
Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang terletak di ujung timur Indonesia, seluas 312.224,37 km 2 atau sekitar 16% dari  luas  wilayah  Indonesia.  Sejak  tahun  2022,  Papua  mengalami  pemekaran  dalam rangka  mempercepat  pemerataan  pembangunan,  peningkatan  pelayanan  publik,  dan kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Orang Asli Papua, melalui  penetapan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2022  tentang  Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Adapun salah satu suku yang tinggal di wilayah dataran tinggi Papua Tengah adalah suku Amungme. Lebih tepatnya, masyarakat adat Amungme tinggal di beberapa lembah di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya.
Sebagian masyarakat adat Amungme telah tinggal di Kota Timika dan sekitarnya dikarenakan proses pembangunan pemukiman PT Freeport Indonesia. Adapun sebagian masyarakat  adat  Amungme  yang  khususnya  berasal  dari  Pegunungan  Jayawijaya telah mendapatkan fasilitas tempat tinggal serta lahan perkebunan dari PT Freeport Indonesia. Akan tetapi, sebagianlainnya memilih untuk menetap di kampung-kampung yang terletak di sekitar wilayah kegiatan pertambangan, yaitu Kampung Banti, Waa, Tsinga, Arwanop (Jehabut, 2023)
Masyarakat  adat  Amungme  dalam  hal  ini  memiliki  hak-hak  hidup  sebagai masyarakat  adat,  sebagaimana  diakui  dalam  hukum  positif  Indonesia,  antara  lain  pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik diundangkan.
2) Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban.
3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:
(1) Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan  kebutuhan dalam  masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua), hak ulayat didefinisikan sebagai berikut:
Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu  atas  suatu  wilayah  tertentu  yang  merupakan  lingkungan  hidup  para warganya,  yang  meliputi  hak  untuk  memanfaatkan  tanah,  hutan,  dan  air  serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  mengenai  referensi  hukum  adat,  hak  ulayat dikarakteristikan memiliki 6 (enam) ciri utama, yaitu (Sudiyat, 1981):
1) Hak ulayat melekat hanya terhadap masyarakat hukum adat tertentu;
2) Selain  masyarakat  hukum  adat  tertentu  tersebut,  tanah  ulayat  hanya  dapat digunakan berdasarkan perizinan dari penguasa atau petinggi dari masyarakat hukum adat yang berkuasa;
3) Hak  ulayat  memperbolehkan  masyarakat  hukum  adat  untuk  memanfaatkan wilayah tanah dengan restriksi, yaitu untuk keperluan somah, brayat, dan/atau keluarga;
4) Masyarakat  hukum  adat  bertanggung  jawab  atas  segala  hal  yang  terjadi terhadap wilayah kekuasaannya;
5) Hak  ulayat  tidak  dapat  dilepaskan,  dialihkan,  dihilangkan  untuk  selamanya; dan
6) Hak  ulayat  mencakup  tanah  yang  sudah  digarap  atau  diliputi  oleh  hak perorangan.
Mengingat hak ulayat berhubungan dengan tanah Indonesia, maka pengakuan hak ulayat masyarakat adat juga tertuang dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:
Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2  pelaksanaan  hak ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sepanjang  menurut  kenyataannya.  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang-undang  dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, terdapat 2 (dua) bentuk kepemilikan tanah ulayat, yaitu kepemilikan komunal  dan  kepemilikan  individu  yang  lahir  dari  warisan  keturunan.  Pemisahan kekuasaan atas kepemilikan dan pengelolaan tanah di mana kekuasaan tersebut diberikan kepada  anak  pertama  dari  garis  keturunan  tertua  adalah  suatu  praktik  yang  umum  di berbagai suku adat. Secara tradisional, aturan dalam marga keluarga mengatur perubahan yang terjadi seiring dengan pentingnya tanah dalam konteks perkembangan kapitalisme.
Namun,  dalam  masyarakat  Papua  saat  ini,  pengakuan  terhadap  hak  anak  tertua  untuk mengatur tanah adat tidak terjadi (Jehabut, 2023).
Sejatinya  penegasan  hukum  adat  beserta  hak-hak  atas  tanah  ulayat  di  atas merupakan  suatu  kemajuan  dalam  pembangunan  hukum  Indonesia  yang  menerapkan nilai-nilai masyarakat didalamnya (Gayo, 2016). Akan tetapi, hukum hanya akan menjadi suatu gabungan kata tak berdaya jikalau tidak dibarengi dengan upaya perlindungan yang optimal.  Dalam  hal  ini,  upaya  perlindungan  hukum  atas  hak  ulayat  masyarakat  adat Amungme masih menjadi tanda tanya besar.

## Renegosiasi Kontrak PT Freeport Indonesia
Sejak disahkannya UU Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), sistem KK mulai diimplementasikan di Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sampai dengan saat ini. Pada mulanya, PT Freeport  Indonesia  berhasil  masuk  ke  Indonesia  di  bawah  pemerintahan  Presiden Soeharto. Penguasa orde baru tersebut membuat KK atau persetujuan pada tahun 1967 dengan  perusahaan  Amerika  Serikat  untuk  melakukan  kegiatan  penggarapan  tambang emas yang berada di Irian Jaya yang kini menjadi Papua (Abidin, 2011).
Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun  2004  tentang  Pedoman  Pemrosesan  Permohonan  Kontrak  Karya  dan  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, mendefinisikan KK sebagai berikut:
Kontrak  Karya  adalah  perjanjian  antara  pemerintah  Indonesia  dengan perusahaan  berbadan  hukum  Indonesia  dalam  rangka  penanaman  modal  asing untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan  bahan  galian,  tidak  termasuk  minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara .
Dalam  hal  hubungan  KK  dengan  Pemerintah  Indonesia  dapat  dilihat  melalui ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Pokok  Pertambangan,  dimana  Pemerintah  Indonesia memiliki  wewenang  dalam menerbitkan dan  memberikan izin  kepada  kontraktor  yang bersangkutan  apabila  usaha  pertambangan  dilaksanakan  oleh  kontraktor.  Adapun  izin yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  merupakan  kuasa  pertambangan,  KK, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak production sharing .
Lebih  lanjut,  Salim  HS  menguraikan  unsur-unsur  dalam  suatu  KK,  yaitu  antara lain (HS, 2004):
1. Adanya sebuah kesepakatan yang diikat dalam suatu perjanjian oleh dan antara para pihak;
2. Adanya  subjek  hukum,  yaitu  Pemerintah  Indonesia  ataupun  Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota) dengan kontraktor asing;
3. Adanya objek berupa eksplorasi dan eksploitasi;
4. Berkutat dalam bidang pertambangan umum; dan
5. Berlaku dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam KK itu sendiri.
Dalam  perjalanannya,  KK  PT  Freeport  Indonesia  dihujani  kritik  terkait  dampak negatif  kegiatan  pertambangannya  terhadap  kondisi  lingkungan  di  sekitar  wilayah kegiatan  pertambangan.  Kendati  demikian,  KK  PT  Freeport  Indonesia  hingga  saat  ini
masih  berjalan,  dikarenakan  apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  perekonomian,  PT Freeport  Indonesia  meyumbang  pajak  terbesar  dengan  rata-rata  USD  180,000,000  per tahun periode 1991-2001 (Rahmawati, 2006).
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan renegosiasi KK  untuk  menekan  angka  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  Indonesia.  Perlu diingat bahwa dalam hal renegosiasi KK PT Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia berhadapan  dengan  beragam  kepentingan,  baik  dengan  Amerika  Serikat  maupun pengusaha  lokal  yang  mengais  keuntungan  dari  kegiatan  usaha  pertambangan  PT Freeport  Indonesia,  dengan  penyedia  jasa  pelabuhan  sampai  penyedia  makanan.  Maka dari  itu,  upaya  renegosiasi  KK  PT  Freeport  Indonesia  menjadi  tantangan  besar  bagi Pemerintah Indonesia (Jehabut, 2023).
Adapun renegosiasi KK PT Freeport Indonesia berjalan sejak masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Adapun hal-hal yang dimuat dalam renegosiasi pada masa itu mencakup 6 (enam) klausal, yaitu sebagai berikut (Jehabut, 2023):
1) PT  Freeport  Indonesia  berkewajiban  meningkatkan  angka royalty atas pertambangan emas dan tembaga;
2) PT Freeport Indonesia berkewajiban memperkecil luas lahan;
3) PT  Freeport  Indonesia  diharuskan  untuk  mengakomodir  kepentingan domestik;
4) PT Freeport Indonesia diwajibkan membangun smelter dalam negeri;
5) PT Freeport Indonesia wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pihak nasional; dan
6) Apabila  kelima  syarat  di  atas  dipenuhi  oleh  PT  Freeport  Indonesia,  maka Pemerintah  Indonesia  mengizinkan  PT  Freeport  Indonesia  untuk  melakukan perpanjangan  kontrak  sampai  20  (dua  puluh)  tahun  mendatang,  terhitung setelah berakhirnya KK di tahun 2021.
Lebih  lanjut,  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Jokowi,  Beliau  memandatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melanjutkan renegosiasi KK PT  Freeport  Indonesia,  terutama  terkait  divestasi  saham,  pembangunan  smelter,  serta perpanjangan KK. Keberhasilan mencapai keenam klausul renegosiasi di atas nyatanya belum  optimal  bagi  kepentingan  masyarakat  adat  Amungme  yang  tinggal  di  sekitar wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia.
Pasalnya,  masyarakat  adat  Amungme  menilai  baik  PT  Freeport  Indonesia  dan Pemerintah Indonesia tidak melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan pertambangan PT Freeport Indonesia. Padahal sejak tahun 1971, PT Freeport Indonesia telah memasuki wilayah Amungsal, tanah yang memiliki nilai krusial bagi masyarakat adat Amungme, sekaligus menggeser masyarakat adat Amungme keluar wilayah tersebut ke wilayah kaki pegunungan.
Optimalisasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat Amungme
Seyogianya  pertambangan  nasional  dikembangkan  demi  mewujudkan  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Manan,  yaitu  (Lita  & Nasution, 2013):
1) Segala  bentuk  pemanfaatan  bumi  dan  air  serta  seluruh  isinya  harus didedikasikan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak masyarakat untuk dapat merasakan hasil kekayaan alam tertentu; dan
3) Mencegah  segala  tindakan  dari  pihak  manapun  yang  dapat  menyebabkan masyarakat  tidak  mempunyai  kesempatan  atau  kehilangan  haknya  dalam menikmati atau memanfaatkan kekayaan lama tersebut.
Terlepas  dari  hak  ulayat,  terdapat  4  (empat)  hak  masyarakat  adat  yang  kerap disuarakan, yaitu (Arizona, 2009):
1) Hak  untuk  menguasai,  memiliki,  mengendalikan,  mengelola,  menjaga,  dan memanfaatkan  tanah  serta  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  wilayah adatmya;
2) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai hukum adat dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3) Hak  untuk  menguasai  diri  sendiri  berdasarkan  sistem  kepengurusan  atau kelembagaan adat; dan
4) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan (kearifan tradisional), dan bahasa asli.
Masyarakat adat Amungme, yang merupakan suku pribumi yang tinggal di sekitar wilayah  pertambangan  PT  Freeport  Indonesia,  telah  lama  menghadapi  tantangan  dan konflik terkait dengan pemenuhan hak ulayat mereka. Sebagai pemilik tanah adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mereka memiliki ikatan emosional, budaya, dan  spiritual  yang  kuat  dengan  tanah  tersebut.  Namun,  dengan  adanya  kegiatan pertambangan  skala  besar,  terutama  oleh  PT  Freeport  Indonesia,  masyarakat  adat Amungme telah mengalami perubahan drastis dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya mereka.
Sejatinya pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat dijadikan pedoman  sebagai  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri. Kendati  demikian,  meskipun  hak-hak  masyarakat  adat  diakui  oleh  konstitusi  dan perundang-undangan Indonesia, pelaksanaannya dalam praktik sering kali tidak memadai. Dalam konteks renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak  ulayat  masyarakat  adat  Amungme  masih  menjadi  isu  yang  belum  sepenuhnya teratasi.  Sejauh  ini,  kepentingan  ekonomi  dan  keuntungan  dari  aktivitas  pertambangan sering kali mengambil prioritas utama, sementara hak-hak masyarakat adat terabaikan atau diabaikan.
Dalam  hal  ini,  perlu  adanya  peningkatan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat untuk  masyarakat  adat  Amungme.  Ini  harus  mencakup  mekanisme  yang  jelas  dan terstruktur untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ulayat mereka. Lebih
lanjut, perlu adanya regulasi yang tegas yang menjamin partisipasi aktif masyarakat adat dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  penggunaan  tanah  mereka,  termasuk renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia.
Dalam renegosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia, pemerintah Indonesia harus  memastikan  bahwa  hak  ulayat  masyarakat  adat  Amungme  dihormati  dan dipertimbangkan dengan serius. Masyarakat adat harus terlibat dalam semua tahap proses negosiasi, mulai dari perumusan kebijakan hingga penentuan kondisi dan klausul kontrak. Dalam  hal  ini,  perlu  adanya  representasi yang  adil  dan  seimbang  dari  masyarakat adat Amungme dan pihak-pihak terkait dalam forum perundingan.
Selain  itu,  penting  untuk  memastikan  bahwa  kontrak  baru  mencakup  klausul- klausul yang jelas terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Freeport Indonesia. Perlindungan  lingkungan  harus  menjadi  prioritas  utama,  dengan  memastikan  bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga ekosistem yang sensitif di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu, kontrak juga harus mengatur mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat adat Amungme atas dampak negatif yang mereka alami akibat aktivitas pertambangan.

## Kesimpulan
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perlindungan  hukum  yang  kurang  optimal antara  lain  adanya  ketidakseimbangan  kekuatan  antara  PT  Freeport  Indonesia  dan masyarakat  adat  Amungme  dalam  negosiasi  kontrak,  lemahnya  implementasi  regulasi yang  ada,  serta  kekurangan  pemahaman  dan  kesadaran  akan  hak  ulayat  di  kalangan masyarakat adat itu sendiri.
Untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  ulayat  masyarakat  adat Amungme, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman akan hak ulayat serta perlindungan hukum yang ada  melalui  pendidikan  dan  kampanye  yang  melibatkan  masyarakat  adat  itu  sendiri. Kedua, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan masyarakat adat dalam proses renegosiasi kontrak, dengan memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan negosiasi.
Selain itu, perlu penguatan regulasi yang jelas dan tegas mengenai hak ulayat dan pemenuhan kewajiban perusahaan terkait hak ulayat. Pemerintah juga perlu memastikan adanya  mekanisme  pengawasan  yang  efektif  untuk  memastikan  implementasi  dan pemenuhan hak ulayat secara berkelanjutan.

## BIBLIOGRAFI
Abidin,  R.  F.  (2011).  Aspek  Yuridis  Renegosiasi  Kontrak  Karya  di  Indonesi  (Studi Kontrak  Karya  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  PT  Freeport Indonesia). Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, 11 (1).
Arizona, Y. (2009). Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia. Jurnal Konstitusi, 6 (2), 105.
Armia,  M.  S.  (2022). Penentuan  Metode  &  Pendekatan  Penelitian  Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
Gayo, A. A. (2016). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). Jurnal Penelitian Hukum, 18 (3).
Hadikusuma, H. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Revisi ed.). Bandung: Mandar Maju.
HS, S. (2004). Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jehabut,  K.  (2023).  Kedudukan  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat Amungme  dan  Kamoro  dalam  Renegosiasi  Kontrak  PT  Freeport  Indonesia. Universitas Trisakti .
Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kusumaatmadja,  M.  (1976). Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional: Suatu  Uraian  tentang  Landasan  Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme  Pembaharuan Hukum di Indonesia. Bandung: Binacipta.
Lita, H. N., & Nasution, F. U. (2013). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan. Lex Jurnalica, 10 (3).
Nugroho, A. B. (2014). Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Freeport. Jurnal Penelitian Sosial, 3 (1).
Prasetyo,  A.  B.  (2010).  Hak  Ulayat  sebagai  Hak  Konstitusional  (Suatu  Kajian  Yuridis Empiris). Masalah-Masalah Hukum, 39 (2).
Qamar,  N.,  &  Rezah,  F.  S.  (2022).  Dikotomi  Pendekatan  dalam  Kajian  Ilmu  Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis. SIGn Jurnal Hukum, 4 (2).
Rahadiyan, I., & Savira, K. A. (2017). Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport  (Problematika  Hukum-Sosial  Serta  Kemungkinan  Solusinya). Jurnal Defendonesia, 3 (1).
Rahmawati, A. (2006). Analisa Konflik Vertikal di Papua. Fenomena Konflik Sosial di Indonesia dari Aceh sampai Papua , p. 314.
Redi, A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. Jurnal Konstitusi, 13 (3).
Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Mimbar Hukum, 30 (1).
Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Zain,  M.  A.,  &  Siddiq,  A.  (2015).  Pengakuan  atas  Kedudukan  dan  Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Penelitian Hukum, 2 (2).
Copyright holder: Meidyto Nafa, Hanafi Tanawijaya (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: