ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)

## Nuraida¹

## A BSTRACT
1 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia idakualatungkal@gmail.com
Submitted: 11 Juli 2021 Revised: 1 December 2021 Accepted: 5 December 2021
This study aims to determine the conditions of housing and slum settlements in- Tungkal Ilir District, how to implement policies to improve the quality of slum housing and slum settlements in Tungkal Ilir District, what are the obstacles faced by the Government of West Tanjung Jabung Regency in implementing quality improvement of slum housing and slum settlements in Tungkal Ilir District. This study used a qualitative research method, with 19 informants who were selected using purposive sampling method. While the data analysis technique uses qualita- tive analysis with the stages of data reduction, data presentation, triangulation, drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that the conditions of slum housing and slum settlements in Tungkal Ilir District are still classified as heavy slums, with an area of   138.11 hectares. The government has implemented policies well but overall it is not optimal, this can be seen from sev- eral variables such as Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy. So that in its implementation there are obstacles in the form of budget limitations, lack of land and apathy from the community. The results of this study can be con- cluded that (1) the government will further increase its efforts in overcoming the existing slums (2) the government actually carries out the commitments that have been stated in the RPJMD of Tanjung Jabung Barat district, and (3) In improv - ing the quality of slum housing and settlements slums are needed to strengthen synergy between related agencies and the community in consistent and periodic supervision so as not to cause new problems.
Keywords : implementation; policy; housing and slum areas

## A BSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir, bagaimana implementasi kebi- jakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Ke- camatan Tungkal Ilir, apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tan- jung Jabung Barat dalam implementasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 19 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, tringulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menun - jukan bahwa kondisi Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan tungkal  Ilir  masih  tergolong  kumuh  berat,  dengan  luas  138.11  Ha.  Pemerintah telah melakukan implementasi kebijakan dengan baik namun secara keseluruhan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel seperti Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi. Sehingga dalam pengimplementasiannya terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya lahan dan sikap ap- atis dari masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) Pemerintah lebih meningkatkan usaha dalam mengatasi kekumuhan yang ada (2) Pemerin- tah benar-benar menjalankan komitmen yang telah di tuangkan dalam RPJMD kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan (3) Dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perlukan adanya penguatan sin- ergi antar instansi terkait bersama masyarakat dalam pengawasan  secara kon- sisten dan berkala agar tidak menimbulkan maslah baru.
Kata Kunci: implementasi; kebijakan; perumhan dan permukiman kumuh
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 111-119
PENDAHULUAN Dunia telah mengalami peningkatan total yang luar biasa jumlah penduduk perkotaan, dari rata-rata tahunan 57 juta antara tahun 1990 dan 2000 hingga 77 juta antara tahun 2010 dan 2015 (Habitat, 2011) Oleh karena itu, populasi perkotaan dunia melonjak dari 2,3 miliar (43% dari populasi dunia) pada tahun 1990 menjadi 4 miliar (54% dari populasi dunia) pada tahun 2015. Perkiraan UN-Habitat menunjukkan bah- wa satu di delapan orang (12,5%) dari 7,6 miliar penduduk dunia saat ini bertempat tinggal di da- erah kumuh.
Padahal persentase penduduk perkotaan dalam kondisi kumuh di negara berkembang te- lah menurun dari 46,2% pada tahun 1990, 39,4% pada tahun 2000, menjadi 32,6% pada tahun 2010 dan menjadi 29,7% pada tahun 2014, mut- lak jumlah penduduk kumuh telah meningkat dan akan terus berlanjut meningkat (Habitat, 2011). Perkiraan terbaru yang diberikan oleh UNHabitat menunjukkan bahwa jumlah pen- duduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh kondisi di negara berkembang lebih dari 880 juta pada tahun 2014, dari 791 juta pada tahun 2000, dan 689 juta pada tahun 1990.
Urbanisasi yang cepat dialami oleh seluruh wilayah di Indonesia, terutama didorong oleh peningkatan alami, migrasi pedesaan-perko- taan, pertumbuhan kota-kota besar yang mem- buat wilayah pemukiman kumuh semakin luas dan melahirkan pemukiman kumuh yang baru. Diperkirakan tahun 2030 populasi diperkotaan akan meningkat sebesar 2,9 miliar.(UN Habitat, 2018) Dinegara berkembang, seperti Indonesia, tantangan Kawasan kumuh tetap ada, dan men- jadi salah satu wajah kemiskinan, kekurangan, ketimpangan dalam wajah pemerintahan di In- donesia.
Orang yang tinggal dipermukiman kumuh, sering dianggap sebagai penyakit masyarakat, tidak dikenali oleh struktur pemerintahan,  cen- derung menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam menerima bantuan pemerintah yang ditu- jukan bagi masyarakat kurang mampu. Mereka tidak memiliki akses administrasi kependudu- kan yang aman.  Mereka terus menerus hidup dibawah ancaman penggusuran, pengangguran atau memiliki pekerjaan yang beresiko, memiliki paparan yang tinggi terhadap penyakit dan ke- keraan. Daerah Kumuh juga sering mengalami
dampak yang ekstrim pada perubahan lingkun- gan.  Untuk  itu perlu colaboratif government untuk menyelesaikan masalah yang kompleks pada wilayah kumuh (Rulinawaty Kasmad, Sam- boteng, & Mahsyar, 2019) Wilayah pemukiman kumuh memiliki ke- terbatasan akses infrastruktur seperti fasiltas air, sanitasi dan limbah padat(Habitat, 2011). Perkiraan Program Pemantauan Bersama WHO- UNICEF menunjukkan bahwa 844 juta dan 2,3 miliar orang secara global tidak memiliki akses ke air minum dan sanitasi yang lebih baik ma- sing-masing pada tahun 2015 (WHO/ UNICEF, 2017). Lebih lanjut disebutkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia, daerah dengan proporsi terendah dari penduduk perkotaan dengan akses yang lebih baik terhadap sanitas, memiliki 225 juta penduduk perkotaan (60% dari populasi perkotaannya) tidak memiliki akses ke sanitasi yang lebih baik pada tahun 2015.
Rumah tinggal di kawasan kumuh di ba- wah standar dan tidak mematuhi menetapkan pedoman dan standar konstruksi. Tempat ting- gal adalah sebagian besar dicirikan oleh struk- tur yang dibangun dengan lumpur, papan dan lembaran besi. UN Habitat (2018)menunjuk- kan bahwa 72% dari semua bangunan kumuh di negara-negara yang menerapkan Participatory Slum Upgrading Program (PSUP) bersifat se- mentara.
Dunia telah membuat kemajuan dalam standar hidup jutaan orang penduduk perko- taan, termasuk rumah tangga dalam kondisi kumuh. Menurut  Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017), perbaikan telah disaksikan sejak Konfe- rensinya tentang Pemukiman Manusia. Develop- ment Goals (MDGs) pada tahun 2000. Misalnya, antara tahun 2000 dan 2014, kehidupan 320 juta penghuni kawasan kumuh telah meningkat dibandingkan target MDG 7 kawasan kumuh (Target 7d) 100 juta orang pada tahun 2020 (UN Habitat, 2018)
Masyarakat internasional melalui agenda pembangunan global terus mengakui mengang- kat kehidupan rumah tangga dalam kondisi ku- muh sebagai salah satu strategi penting untuk memberantas kemiskinan secara global. Oleh karena itu, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan seperti yang diungkapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 untuk menyediakan fasili-
Analisis Implementasi Kebijakan  Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
Nuraida
tas yang memadai, aman dan perumahan yang terjangkau dan layanan dasar untuk semua dan meningkatkan daerah kumuh (Halkos & Gkam- poura, 2021) Dan Agenda Baru Perkotaan (UN- Habitat, 2016) yang bertujuan untuk berperan dalam pelaksanaan dan lokalisasi SDGs, sepakat untuk meningkatkan keuangan dan sumber daya manusia untuk peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh daripada peningkatan fisik dan lingkungan untuk menjamin bahwa rumah tangga dalam kondisi kumuh dimasukkan ke dalam lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik kota.
Pendekatan yang diadopsi termasuk akses ke perumahan, pelayanan dasar dan sosial yang berkelanjutan, memadai, aman, dan terjangkau. Pendekatan tersebut juga mencakup penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dapat diakses, hijau, dan berkualitas, serta berupaya memasti- kan kepemilikan keamanan dan pengaturannya. Namun, seperti bukti statistik tentang kejadian kumuh di negara berkembang, proporsi populasi kumuh di perkotaan tidak selalu sesuai dengan tren populsi daerah kumuh. Secara absolut, pen- duduk kumuh meningkat.
Peningkatan jumlah penghuni kawasan kumuh terus terjadi meskipun paya sejak tahun 1970-an oleh pemerintah nasional, badan pem- bangunan internasional dan organisasi masy- arakat sipil (CBO) yang bekerja di kota-kota di seluruh dunia berkembang, termasuk Indonesia, untuk memastikan penyediaan fasilitas air dan sanitasi, peningkatan jalan, dan memastikan pembangunan unit hunian melalui strategi yang diakui sebagai perbaikan kawasan rumah ku- muh. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepri- badian bangsa. Dalam rangka pemenuhan ke- butuhan perumahan, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan maupun badan hukum. Usaha pemerintah ter- sebut tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya seba- gaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Syamsiar,dkk, (2020) menjelaskan bahwa kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkemban- gan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk,
perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota- kota di indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangu- nan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degrada- si lingkungan yang berpotensi menciptakan per- mukiman kumuh.
Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penye- diaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru sehingga kemam- puan untuk membangun perumahan yang layak serta semakin terbatasnya lahan perkotaan un- tuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat. Selanjutnya, pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permu- kiman baik dari segi perumahan maupun ling- kungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mu- lai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Akibat makin banyaknya permukiman kumuh dan liar yang pada gilirannya akan men- jadi berat bagi pemerintah kota untuk menan- ganinya permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mu- dah untuk diatasi, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan program untuk mengatasinya. Sebagaimana yang telah diama- natkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang pembangunan perumahan dan permukiman, bahwa upaya penanganan permu- kiman kumuh harus memuat unsur-unsur pen- cegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang di terjemahkan dalam bentuk stra- tegi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Per- men PUPR No. 02 tahun 2016 tentang pening- katan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.  Peningkatan kualitas ter- hadap perumahan kumuh dan permukiman ku- muh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta perasarana, sarana dan utilitas umum. Kota Kuala Tungkal merupakan salah satu

## JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
Kota yang ada di Provinsi Jambi juga tidak lepas dari permasalahan permukiman kumuh, dalam laporan akhir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 tentang pendataan rumah di banta- ran sungai Kota Kuala Tungkal. Secara umum kondisi permukiman dan perdesaan Kecama- tan Tungkal Ilir sebagian besar berada di seki- tar Sungai Pengabuan, permukiman perkotaan mengelompok di pusat dan sekitar Kota Kuala Tungkal dan sepanjang jalan linier yang ada di wilayah kota. Permukiman kumuh di Kota Kuala Tungkal kondisinya sangat memperihatinkan dan membutuhkan refitalisasi.
Lokasi Kawasan Kumuh yang ada di Kota Kuala Tungkal terdapat pada tiga kecamatan dan Sembilan kelurhan, sesuai dengan SK Bu- pati Tanjung Jabung Barat Nomor 438/Kep. Bup/BAPPEDA/2017 tentang penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabu- paten Tanjung jabung Barat, bahwa tingkat ke- kumuhan yang terjadi merupakan kumuh berat sehingga harus mendapatkan perioritas penaga- nan yang tinggi.
Perspektif Singkat Tentang Konsep Pena- taan Kawasan Kumuh.
Definisi  kerja  UN-Habitat  tentang  daerah kumuh yang disepakati diskusi luas di anta- ra para profesional dan organisasi pada tahun 2003, adalah umumnya digunakan di seluruh dunia. Definisi, yang didasarkan pada indikator terukur, menganggap perkampungan kumuh sebagai kawasan pemukiman yang memiliki se- tidaknya satu dari kondisi berikut: bangunan di bawah standar; kepadatan penduduk; akses yang buruk ke fasilitas sanitasi; dan status tem- pat tinggal yang tidak aman (Jain, 2010).
Aliansi  Kota  juga  mendefinisikan  daerah kumuh sebagai wilayah kotamadya yang ter- pinggirkan di mana standar hidup sangat buruk. Definisi menggambarkan daerah kumuh sebagai daerah yang memiliki kondisi kehidupan yang menyedihkan karena mereka cenderung tidak memiliki perumahan dasar, fasilitas umum, inf- rastruktur sosial dan ruang terbuka publik di da- lam komunitas (Cities Alliance, 2013).
Berbeda dengan definisi UN-Habitat yang sangat didukung oleh pendekatan berbasis hak untuk pemenuhan hak atas akomodasi tempat tinggal yang dapat diterima di seluruh dunia, de- finisi  oleh  Aliansi  Kota  mengenali  karakteristik
khusus dari pemukiman. Namun, karakteristik utama yang diterima secara umum dalam semua definisi adalah bahwa kumuh adalah lingkungan yang dalam beberapa hal di bawah standar. Stu- di  ini  mengadopsi  definisi  kumuh  seperti  yang diberikan  oleh  Cities  Alliance  (2013).Definisi tersebut secara khusus mencakup masalah peru- mahan, air, sanitasi, pengumpulan sampah dan akses jalan yang menjadi fokusnya belajar.

## Konseptualisasi Perbaikan Kawasan Ku- muh
Menurut UN Habitat, (2018), perbaikan kawasan kumuh dalam arti sempit pandangan mengacu pada perbaikan perumahan dan/atau infrastruktur dasar di daerah kumuh. Dalam definisi yang lebih luas, peningkatan mencakup peningkatan dalam proses ekonomi dan sosial yang dapat  menghasilkan  fisik  seperti  itu  perbaikan. Dengan demikian, proyek dan program perbai- kan kawasan kumuh berfokus tentang penyedi- aan layanan dasar untuk meningkatkan kese- jahteraan masyarakat berpenghasilan rendah termasuk serangkaian intervensi infrastruktur yang sering dilakukan bersamaan dengan inter- vensi sosial, seperti regularisasi wilayah dengan implementasi  yang tidak pasti(Mathur, 2008). infrastruktur lainnya seperti  perbaikan meliputi air, sanitasi, pengumpulan sampah, perumahan, akses jalan, jalan setapak, drainase badai, penerangan, telepon umum, sekolah, pos kesehatan dan pusat komunitas. Perbaikan so- sial dapat termasuk penyediaan layanan keseha- tan dan pendidikan yang lebih baik, pusat peniti- pan anak, pelatihan, dan program perlindungan sosial(Claude & Claude, 2012).
Studi lain juga mengidentifikasi dan men - guraikan indikator keberlanjutan untuk mema- sukkan perumahan, kesehatan, air minum, sis- tem pembuangan limbah dan keamanan (Uddin, 2018).
Cities Alliance, (2013) mengartikannya sedikit  berbeda  dengan  mendefinisikan  peru - mahan kumuh peningkatan sebagai perbaikan fisik,  sosial,  ekonomi,  organisasi  dan  lingkun - gan dalam lingkungan yang mungkin dilakukan oleh warga negara, kelompok masyarakat, bisnis dan otoritas lokal dan nasional. Menurut Cities Alliance tindakan peningkatan kawasan kumuh
Analisis Implementasi Kebijakan  Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
Nuraida

## yang khas mungkin melibatkan:
•  Mengatur keamanan kepemilikan melalui pemetaan properti, sertifikasi
• dan pendaftaran;
•  Memasang atau meningkatkan infrastruk- tur dasar, termasuk air, limbah
• pengumpulan, drainase badai, listrik, pene- rangan keamanan, dan publik
• telepon;
•  Penghapusan atau mitigasi bahaya ling- kungan;
•  Memberikan insentif untuk pengelolaan dan pemeliharaan masyarakat;
•  Membangun atau merehabilitasi fasilitas masyarakat seperti pembibitan, pos kese- hatan, balai masyarakat;
•  Perbaikan rumah, termasuk peningkatan material, konstruksi baru dan perluasan struktur yang ada;
•  Relokasi/kompensasi bagi sejumlah kecil penduduk yang mengungsi akibat perbai- kan;
•  Meningkatkan akses ke perawatan keseha- tan dan pendidikan serta sosial
• mendukung program untuk mengatasi ma- salah masyarakat seperti kejahatan dan
• penyalahgunaan zat;
•  Peningkatan peluang mata pencaharian melalui pelatihan dan
• Pinjaman;
•  Pengendalian kejahatan; dan •  Membangun modal sosial dan kerangka ke- lembagaan untuk mempertahankan
• perbaikan.
Untuk menciptakan infrastruktur dan SDM maka konsep agility dalam pemerintahan perlu dilakukan. Pemerintah yang gesit dan res- ponsive dapat bekerja dengan cepat dalam me- nyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Masalah permukiman kumuh tidak akan bisa diselesaikan dengan pemerintah sebagai pemain tunggal, tetapi perlibatan pihak swasta dan ma- syarakat akan menghasilkan kinerja kebijakan yang dapat mengimplementasikan kebijakan- kebijakan  pemerintah (Rulinawaty;, Sambo- teng;, Aripin;, & Hasanuddin, 2020) Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Ja- bung Barat.

## METODE
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode peneliti- an kualitatif, dengan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang dipilih dengan methode purposi- ve sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan seperti: hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tek- nik observasi, teknik wawancara dan teknik do- kumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana Kondisi Perumahan dan per- mukiman kumuh di  Kecamatan Tugkal Ilir Kabupaten  Tanjung Jabung Barat

## Kondisi Fisik
Kondisi fisik perumahan kumuh dan per - mukiman kumuh dapat dilihat dari tujuh indi- kator yaitu:
Kodisi Bangunan Bahwa mayoritas bangunan rumah di ka- wasan kumuh Kecamatan Tungkal Ilir memiliki bangunan rumah yang tidak memenuhi standar teknis bangunan,  dimana  bangunan yang ada belum memiliki keteraturan bangunan, dan me- miliki kepadatan bangunan yang tinggi.
Kondisi Jalan Lingkungan Kondisi jalan lingkungan di daerah kawa- san kumuh Kecamatan Tungkal Ilir masih ter- dapat beberapa jalan yang masih mengalami ke- rusakan dan perlu perbaikan, namun di sebagian jalan juga kondisinya sudah cukup baik.
Ketersediaan Air Bersih/Air Minum Kondisi air minum yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir belum ada ketersediaan air minum yang layak sehingga kebutuhan air minum be- lum bisa terpenuhi dengan baik, untuk meme- nuhi kebutuhan air minum masyarakat menggu- nakan air hujan dan air isi ulang.
Kondisi Drainase Lingkungan Bahwa kondisi drainase yang ada di ke- camatan tungkal ilir belum memadai, masalah
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021 Pages 111-119
drainase yang terjadi antar wilayah itu pada umumnya sama yakni drainase terbangun masih kurang, derainase yang sudah terbangun pun ti- dak terpelihara dengan baik sehingga tidak bisa mengalirkan limpasan air secara maksimal.
Aspek Air Limbah Bahwa masyarakat disekitar masih mem- buang limbah rumah tangganya langsung keta- nah dan sungai, dan sebagian sudah terhubung dengan septik tank namun juga masih banyak WC yang tidak permanen seperti jamban yang hanya terbuat dari papan saja yang kotorannya langsung jatuh kesungai sehingga di sekitar per- mukiman sering timbul bau yang tidak enak aki- bat dari pencemaran yang terjadi.
Kondisi Persampahan Bahwa sebagian pembuangan sampah su- dah terlayani oleh dari Dinas Lingkungan Hidup namun Prasarana dan sarana persampahan ma- sih kurang, dan kurangnya kesadaran dari seti- ap masyarakat terhadap bahaya sampah, masih ada warga yang mebuang sampah sembarangan, tanpa peduli dari dampaknya, kemudian masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan di setiap kelurahan.
Proteksi Kebakaran Bahwa ketersediaan sarana dan prasara- na pemadam kebakaran masih sangat minim, ketika terjadi bencana masyarakat benar-benar mengandalkan dari pihak damkar karna kondisi keberadaan prasana yang ada disetiap kelurahan ini belum cukup untuk mengatasi malasah keti- ka bencana kebakaran terjadi.
2. Kondisi  Ekonomi, Sosial Budaya a. Kondisi Ekonomi
kondisi  ekonomi warga di Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bahwa masyarakat sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka memiliki pekerjaan yang beragam ada sebagai nelayan, tani, tukang ojek, pengolahan serta berjualan dan membuka usaha sendiri, adapun latar belakang pendidikan orang tua ada yang tamat SD, SMP dan SM namun bagi orang tua yang mampu anak- anak mereka sekarang sudah ada bisa sekolah sampai sarjana.
b. Kondisi Sosial Budaya
Bahwa kegiatan budaya masyarakat sudah hampir memudar, ini diakibatkan karna
banyaknya pendatang sehingga masyarakat yang ada tidak bisa mempertahankan kebudayaan mereka, masyarakat yang datang tetap memakai kebudayaan mereka masing-masing, kebiasaan yang  ada  banyak  yang  telah  dimodifikasi pelaksanaannya seperti acara pernikahan,namun dalam hal acara keagamaan masih tetap dipertahankan masih dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya acara silaturrahmi masih terjalin dengan baik antar warga masyarakat namun saja untuk melakukan pertemuan rutin itu tidak bisa dilakukan lagi karna masing-masing warga sibuk dengan urusan masing masing-masing sehingga untuk mengumpulkan warga itu sudah sulit dilakukan.
Implementasi Kebijakan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tugkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Implementasi kebijakan peningkatan Ku- alitas Perumahan kumuh dan permukiman ku- muh di Kecamatan Tugkal ilir telah dilaksanakan sesuai dengan Permen PUPR No.02 tahun 2016 dan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pening- katan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Ja- bung Barat, hal ini dapat dilihat dari beberapa variable yaitu:

## Komunikasi
Hasil wawancara dengan Cipto Hamonan- gan Siregar, S.Sos.MH Kepala Dinas Peruma- han dan Kawasan Permmukiman pada tanggal (18/12/2019) terkait dengan komunikasi yaitu:
“bahwa kebijakan peningkatan kualitas pe- rumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Implementator- nya  melakukan komunikasi dengan dinas ter- kait dengan cara melakukan rapat koordinasi rutin terkait dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir dan  PER- DA Nomor 7 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir, selain itu kami juga sering mela- kukan komunikasi melalui media sosial”.
Analisis Implementasi Kebijakan  Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
Nuraida

## Sumber daya
Variable kedua dalam implementasi kebia- jakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah Sumberdaya yang meliputi:
a.  Sumber daya manusia/staf, Hasil wawancara dengan Kristian, Kabid Kawasan Permukiman “bahwa untuk sumber daya manusia/staf pada Bidang Kawasan Per- mukiman dan Bidang Perumahan sebenarnya masih kurang namun kerja sama dan kesunggu- han serta usaha yang dilakukan dapat menjalan- kan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
b. Informasi Hasil Wawancara dengan Cipto Hamongan Siregar pada tanggal (18/12/2019) mengatakan:
“tentu kita menjalankan setiap kebijakan yang ada berdasarkan aturan yang telah dibuat, ka- lau terkait dengan peningkatan kualitas peru- mahan dan kawasan permikiman kan memang sudah ada di misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait penuntasan ka- wasan kumuh itu, ada penanganan yang dila- kukan secara bertahap pada lokasi yang telah ditetapkan perioritasnya, jadi kami dalam menjalankannya menjadikan itu sebagai dasar informasi ketika turun kelapangan”.

## Sarana dan Prasarana
Bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai penunjang berjalannya suatu kegiatan namun karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih bisa dikatakan baru dibentuk sehingga pengadaan fasilitas masih dilaksanakan secara bertahap namun dengan fasilitas yang ada sekarang sudah bisa membantu jalannya suatu pekerjaan dengan baik agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

## Anggaran
Hasil wawancara dengan Cipto Hamongan Siregar pada tanggal (18/12/2019) mengatakan:
“bahwa dari segi pendanaan dalam pening- katan kualitas perumhan kumuh dan permu-
kiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dibiayai oleh dana APBD dan APBN yang diharapkan dapat membantu jalannya proses suatu kebijakan, dengan luasan kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir ini membutuhkan dana yang cukup banyak  sehingga dana yang dianggarkan setiap tahunnya belum mampu menuntaskan kawasan kumuh meskipun telah dibantu dari dana APBN, selain itu dari segi dana di Kecamatan Tungkal Ilir dilaksanakan secara transparan”.

## Disposisi
Hasil wawancara dengan Cipto Hamonan- gan Siregar, S.Sos.MH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permmukiman pada (18/12/2019) menyebutkan:
“bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Tan- jung Jabung Barat sekarang ini tengah fokus dalam penuntasan kawasan kumuh, membe- rikan perahatian dalam pelaksanaan program- program yang ada dari pemerintah pusat, maupun dari Derah Kabupaten, Selain itu pe- merintah juga telah memberikan komitmen pimpinan melalui Bupati  yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 bahwa pe- ningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penuntasan Kawasan Kumuh menjadi fokus capaian program pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.

## Struktur Birokrasi
Salah satu aspek struktur organisasi yang penting dari setiap adanya kebijakan adalah adanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang bisa dijadikan pedoman bagi setiap implementa- tor. keberadaan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini baru dibentuk  yang merupakan pecahan dari Dinas PU namun demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah memiliki SOP tersendiri yang dijadikan pedo- man dalam melaksanakan pekerjaan salah satu- nya dalam bidang peningkatan kualitas peruma- han dan kawasan permukiman.
Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Implementasi  Kebijakan Pen- ingkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tugkal Ilir
JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 02 No 02 December 2021
Dalam mengimplementasikan kebijakan- kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupa- ten tanjung Jabung Barat Kecamatan Tugkal Ilir tentunya  terdapat kendala yang dihadapi Peme- rintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Hasil wawancara dengan Kepala dinas pe- rumahan dan kawasan permukiman Cipto Ha- monangan Siregar (18/12/2019) menyebutkan: “yang menjadi kendala dalam Implemen- tasi kebijakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh , yah kalau dari Pemerintah sendiri dapat berupa Keterbatasan Anggaran, Sumber Daya Manusia yang kurang, Kurangnya Lahan, dan kalau dari luar biasana- ya sering ditemui dilapangan seperti sikap apatis dari masyarakat itu sendiri”.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Perumahan kumuh dan permu- kiman kumuh di Kecamatan tungkal Ilir masih tergolong kumuh berat, dengan luas 138.11 Ha. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik, yang di - pengaruhi oleh 7 indikator kekumuhan yaitu: (1) Kondisi Bangunan gedung (2) Kondisi Jalan Lingkungan (3) Kondisi Air Bersih/air minum (4) Kondisi Drainase (5) Aspek Air Limbah (6) Kondisi Persampahan (7) Proteksi Kebakaran Kemudian Implementasi Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah dilaksanakan namun be- lum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi kebijakan publik bahwa (1) Komunikasi berjalan dengan baik dengan dilakukannya rapat koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat, (2) Sumber daya staf yang dimiliki dapat bekerja dengan baik meskipun masih kurang kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki sangat membantu dalam pelaksa- naan kebijakan, Anggaran yang digunakan da- lam pelaksanaan kebijakan berasal dari APBD dan APBN, (3) Disposisi sikap dan tanggung jawab dalam pelaksaan kebijakan dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari komitmen yang telah dituangkan dalam RPJMD, imple- mentator telah mengimplementasikan kebijakan dengan dua pola penanganan yaitu: Pemugaran dan Permukiman Kembali, (3) Birokrasi bahwa
implementator telah bekerja sesuai dengan tu- gas fungsi dan tanggung jawabnya menjalankan secara maksimal sesui dengan SOP dan dengan distribusi tugas dan fungsi pegawai.
Dalam mengimplementasikan seuatu kebi- jakan  terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan anggaran, kurangnya lahan yang bisa digunakan untuk penataan peruma- han kumuh dan permukiman kumuh dan sikap apatis dari masyarakat yang dapat menghambat pemerintah dalam melaksankan implementasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas peru- mahan kumuh dan permukiman kumuh.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka da- pat disarankan kepada Pemerintah Daerah da- lam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar lebih me- ningkatkan usaha dalam mengatasi kekumu- han yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir dengan memperhatikan 7 indikator kekumuhan  agar bisa menguragi tingkat kekumuhan dan benar- benar menjalankan komitmen yang telah di tu- angkan dalam RPJMD kabupaten Tanjung Ja- bung Barat dengan menyiapkan anggaran yang cukup dalam melakukan implementasi kebija- kan, serta di perlukan adanya penguatan sinergi antar instansi terkait bersama masyarakat dalam pengawasan  secara konsisten dan berkala agar tidak menimbulkan maslah baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Cities Alliance. (2013). Cities alliance for cities without slum: action plan for moving slum upgrading to scale. Special Summary Edition , 23.
Claude, M., & Claude, M. (2012). Hybrid Modes of Orga - nization . Alliances , Joint Ventures , Networks , and Other ’ Strange ’ Animals To cite this version : Alliances , Joint Ventures , Networks , and other ‘ strange  ’  animals  .  Claude  Ménard  University  of Paris ( Pantheon-Sorbonne ) HAN . Habitat, U. (2011). Forced evictions: Global crisis, global solutions . Halkos, G., & Gkampoura, E.-C. (2021). Reviewing the 17 Sustainable Development Goals : Importance and Progress. In Munich Personal RePEc Archive . Re- trieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/ eprint/105329
Jain, A. K. (2010). Inclusive Planning and Social Infra- structure . Bookwell.
Mathur, N. (2008). Urban Revitalisation and Participatory Governance: Methodology for a Discursive Policy Analysis. Policy and Society , 25 (2), 77–108. https:// doi.org/10.1016/s1449-4035(06)70075-3
Rulinawaty;, Samboteng;, L., Aripin;, S., & Hasanuddin. (2020). Crafting Agile Bureaucracy : Transform- ing  Work  Ethics  of  Civil  Servants  and  Organisa -
Analisis Implementasi Kebijakan  Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
Nuraida
tional Culture of Bureaucracy in Indonesia . 12 (11),
692–714.
Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019).
The Unwise Policy Of Community Based-Organ- isation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rul - inawaty. OPCION , 35 (22), 2900–2961. https://doi. org/10.1017/CBO9781107415324.004
Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2020). Evaluasi Pen- anganan Permukiman Kumuh ( Studi Pada Penan- ganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabu- paten Majene ) . 2 (2), 54–65.
Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh: Evidence from Chit- tagong city. Journal  of  Urban  Management , 7 (1), 32–42. https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.03.002 UN-Habitat. (2016). Urbanization And Development
Emerging Futures. In UN-Habitat (Vol. 21). https:// doi.org/10.1097/NCM.0000000000000166 UN Habitat. (2018). Slum Almanac 2015/2016. Notes and Queries , s4 - XII (308), 413–413.