Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                      Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Government Capacity of Regional Government of South Solok Regency in Reducing Stunting
Government Capacity Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting
Yulia Fitri 1a , Rahmadani Yusran 2b (*)
12 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
b yusranrdy@fis.unp.ac.id
(*) Corresponding Author yusranrdy@fis.unp.ac.id
How to Cite: Fitri & Yusran. (2023). Government Capacity Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting.                                                                                                                               doi : 10.36526/js.v3i2.
Abstract Received : 14-03-2023 Revised   : 30-06-2023 Accepted:  13-08-2023 Keywords: Government Capacity, Stunting, Kabupaten Solok Selatan This study analyzes government capacity or the ability of local governments to reduce stunting in South Solok Regency using descriptive qualitative methods. This research was conducted in  the  Regional  Government  of  South  Solok  Regency.  For  informants  who  were  selected purposively  by  obtaining  from  government  capacity  the  local  government  has  not  been optimally implemented, this is because there are problems faced by the Regional Government, namely the special APBD budget for handling stunting does not exist, the special budget for stunting comes from the central budget and the implementation budget is limited, not optimal coordinating between OPDs, in carrying out holistic and integrative education programs the Education  Office  is  carrying  out  activities  going  well.  The  problem  faced  is  that  the understanding of PAUD teachers is sometimes not conveyed to children in the field, so the training  is  not  carried  out  in  accordance  with  applicable  policies,  and  the  cadres  at  the
Posyandu do not receive Posyandu cadre training.

## PENDAHULUAN
Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  stunting  adalah  kondisi  gagal  tumbuh kembang  pada  anak  yang  disebabkan  oleh  infeksi  berulang  dan  kurangnya  gizi  pada  1000  hari pertama kehidupan (HPK) dalam hidup mereka, dengan batas z-score -2 standar deviasi. Prevalensi stunting di Indonesia menurut hasil riset oleh Kemenkes melalui hasil Kesehatan Dasar (Riskandes) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting belita tingkat nasional sebesar 6,4%  selama periode 5 tahun, yaitu mulai tahun 2013 sampai 2018. Dalam hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013 sekitar 37,2% belita yang menderita stunting, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan sehingga yang menderita stunting berada pada angka 30,8% pada bayi belita.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021,  Pasal  1  menyatakan  bahwa penurunan stunting akan dicapai melalui upaya yang mencakup intervensi khusus dan sensitif yang konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Strategi nasional percepatan penurunan stunting terdiri dari lima (lima) pilar dan berfokus pada pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  melalui  pencapaian  target  prevalensi  stunting nasional, yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Tujuan strategi ini adalah sebagai berikut:  1)  mengurangi  prevalensi  stunting;  2)  meningkatkan  kualitas  kehidupan  berkeluarga;  3) memastikan  pemenuhan  asupan  gizi;  4)  meningkatkan  pola  asuh;  5)  meningkatkan  akses  dan kualitas layanan kesehatan; dan 6) meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                      Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Kabupaten  Solok  Selatan  saat  ini  berada  pada  posisi  ke-4  di  Provinsi  Sumatera  Barat dengan  kasus  penderitaaan  stunting  terbanyak  setelah  kepulauan  Mentawai,  Pasaman,  dan Kabupaten Solok (Kemenkes, 2019). Berdasarkan indeks TB/U terhadap Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 tercatat angka tertinggi penderitaan stunting yaitu 13,7% lebih tinggi dari pada tahun 2019 yaitu 8,7%. Hal ini perlu perhatian yang mendalam terhadap penurunan stunting. Menangulangi masalah stunting perlu tindakan yang efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan intervensi gizi. Sebagai bentuk dukungan dari daerah, seharusnya ada peraturan yang mangatur lebih mendalam mengenai pembangunan jangka menengah nasional termasuk didalamnya program khusus untuk dapat  mengatasi  stunting  yang  terjadi.  Dalam  proses  penanganan  stunting  pemerintah  perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama atau kolaborasi dilakukan untuk dapat memastikan penurunan stunting dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian  di  atas  terlihat  bahwa  pemerintah  daerah  belum  berhasil  dalam  menurunkan  prevalensi stunting. Keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  menurunkan  prevalensi  stuntingberkaitan  erat dengan  kapasitas  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  52  Tahun  2012 tentang  Kerangka  Nasional  Pengembangan  Kapasitas  Pemerintahan  Daerah,  kapasitas pemerintahan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan,  melaksnakan,  mengawasi,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah. Tujuan dari  pengembangan  kapasitas pemerintahan  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam menyelenggakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan.

## METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode dan teknik purposive sampling  untuk  menentukan  informan.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan metode triangulasi, yaitu data yang  didapatkan dibandingkan dengan  berbagai  sumber  dan  teknik  yang  berbeda.  Analisis  data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan belum mampu dalam menurunkan prevalensi stunting,meskipun dalam menurunkan angka stunting telah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan gizi buruk selama ini belum berhasil dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah koordinasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting belum maksimal(Febrian & Yusran, 2021).
Merujuk  pada  data  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Solok  Selatan,  kasus  stunting  saat  ini masih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dilihat dari tahun 2018 sebesar 16,45%. Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 8.7%. Sedangkan pada tahun 2020 kasus stunting mengalami kenaikan lagi  sebesar  13,7%.  Berdasarkan temuan  penulis  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Solok  Selatan bahwa stunting pada tahun 2021 terjadi penaikan di dua daerah, yaitu Lubuk Ulang Aling dan Abai (lihat tabel 1).
Tabel 1. Data stunting berdasarkan laporan penimbangan massal Pukesmas di Kabupaten Solok
Selatan tahun 2021 No Kecamatan Pukesmas Belita Stunting
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                      Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Diukur TB Stunting % 1. KPGD Sungai Kalu 913 12 1.31 2. KPGD Pakan Rabaa 1038 68 6.55 3. Sungai Pagu Muara Labuh 2303 194 8.42 4. Pauh Duo Pakan Selasa 1318 100 1.59 5. Sangir Lubuk Gadang 3476 37 1.06 6. Sangir Jujuan Bidar Alam 1021 104 30.19 7. Sangir Balai Janggo Mercu 627 55 6.77 8. Sangir Balai Janggo Talunan 529 33 6.24 9. Sangir Batang Hari Abai 752 102 13.56 10.  Sangir Batang Hari Lubuk Ulang Aling 166 34 20.48 Jumlah (Kab/Kota) 12.143 739 6.09
Berdasarkan  data  stunting  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kasus  stunting  masih  tinggi  di beberapa  daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Solok  Selatanoleh  karena  itu,  perlu  kemampuan pemerintahan  daerah  yang  diharapkan  dapat  melaksanakan  kegiatan  yang  mendukung  untuk menurunkan prevalensi  stunting  agar  tercapainya  kebijakan yang sudah  ditetapkan.  Government capacity pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting sebagai berikut :
Pertama,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan  anggaran  penurunan stunting. Dalam penyediakan anggaran penurunan stunting, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan telah menyediakan anggaran untuk melaksanakan program-program penurunan stunting. Anggaran  untuk  penurunan  stunting  berasal  dari  dana  pusat.  Dana  tersebut  digunakan  untuk melaksanakan program penurunan stunting di daerah. Sehingga, kemampuan pemerintah daerah dalam  menyediakan  anggaran  penurunan  stunting  sudah  terlaksana  sesuai  dengan  Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 75 Tahun 2022 pasal 5 terkait pembiayaan dalam penurunan stunting.
Kedua,  kemampuan  pemerintah  daerah  mengkoordinasi  dan  kerjasama  dalam  program penurunan stunting. Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting telah membentuk  tim  percepatan  penurunan  stunting  (TPPS)  yang  melibatkan  Bapedda,  Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP2KB PP & PA, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian.
Ketiga,  kemampuan  pemerintah  daerah  melaksanakan  pendidikan  yang  holistik  dan integratif dalam penurunan stunting. Pendidikan yang holistik dan integratif merupakan pendidikan untuk  melakukan  penanganan  anak  usia  dini  secara  utuh  yang  mencakup  pelayanan  gizi  dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan yang berguna untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik  tingkat  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat.  Salah  satu  program  yang berkaitan dengan pendidikan yang holistik dan integratif adalah Program pelatihan guru paud yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan yang bertujuan  untuk menjadikan guru  sebagai  perantara  menyampaikan  kepada  anak-anak  bahwa  pentingnya  pemenuhan  gizi, seperti melakukan sarapan di pagi hari dan pelatihan tersebut diberikan untuk pemahaman kepada guru  Paud itu  sendiri  bahwa  pentingnya  menjaga  pola  makan serta  pemenuhan  gizi  bagi  tubuh. Program pelatihan ini sudah menjadi kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
Keempat, kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program sanitasi dan air minum berbasis  masyarakat  untuk  penurunan  stunting.  Program  sanitasi  dan  air  minum  berbasis masyarakat (PAMSIMAS). PAMSIMAS merupakan program pembangunan sanitasi dan air minum perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan  Tata  Ruang  Kabupaten Solok  Selatan  telah melakukan  program  pembangunan sanitasi  dan penyediaan air minum ini di setiap daerah-daerah yang ada di Kabuapaten Solok Selatan. dalam pelaksanaan program sanitasi dan penyediaan air minum berbasis masyarakat ini memiliki tujuan untuk  meningkatkan  kepedulian  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa  untuk  pencegahan terjadinya stunting. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam program sanitasi dan air
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                      Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
minum  berbasis  masyarakat  telah  dilakukan  oleh  Dinas  PU  yang  dilaksanakan  di  daerah  yang membutuhkan sanitasi dan penyediaan air minum di Kabupaten Solok Selatan.
Kelima, kemampuan pemerintah daerah melaksanaan program pemanfaatan perkarangan rumah tangga dan pemberian bibit ikan untuk penurunan stunting. Pemanfaatan perkarangan rumah tangga  sebagai  sumber  gizi  keluarga  yang  dilaksanakan  dalam  upaya  peningkatan  ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan perkarangan rumah tangga dilakukan dengan menanam sayuran-sayuran. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan perkaranganya dengan cara menanam sayuran yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang bergizi. Pemanfaaatan perkarangan  rumah  tangga  dan  pemberian  bibit  ikan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian, ketahanan  pangan  dan  perikanan  sudah  dilaksanakan  untuk  membantu  menurunkan  prevalensi stunting di Kabupaten Solok Selatan.
Keenam, kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program intervensi spesifik untuk penurunan  stunting.  Program  intervensi  spesifik  ini  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Solok Selatan. Dalam program tersebut ada beberapa kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan program intervensi spesifik. Program intervensi dilakukan untuk menurunkan stunting. kemampuan pemerintah  daerah  dalam  program  imunisasi  sudah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan. Pelaksanaan program tersebut dilakukan lewat kader-kader posyandu yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

## Pembahasan
Menurut pandangan Polidano dalam Nuhgroho (2014) menyatakan bahwa dalam kapasitas pemerintah  daerah  perlu  adanya  Policy  capacity,  Implementation  authority,  dan  Operational efficiency.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Solok  Selatan  belum  mampu  dalam  menurunkan prevalensi  stunting,  meskipun  dalam  menurunkan  angka  stunting  telah  berpedoman  kepada Peraturan  Presiden  Nomor  72  tahun  2021.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  ditemukan permasalahan government capacity pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting sebagai berikut :
Pertama, kemampuan pemerintah daerah dalam penyediakan anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Solok Selatan sudah mampu dilakukan. namun, masih ditemui permasalahan untuk pelaksanaan program-program penurunan stunting bahwa tidak ada anggaran APBD untuk penanganan  stunting,  anggaran  khusus  stunting  berasal  dari  anggaran  pusat.  Pada  tahun  2022 anggaran untuk stunting berada di Bapedda. Namun, untuk tahun 2023 anggaran khusus stunting berada di DP2KB PP & PA.Berdasarkan data anggaran stunting dari Dinas BAPEDA Kabupaten Solok  Selatan  tahun  2021  setelah  perubahan  sebesar  Rp.  3.775.149.298.  Anggaran  tersebut digunakan untuk  kegiatan yang  yang  dilakukan oleh 3  (tiga)  OPD,  yaitu  Dinas  Kesahatan Dinas P2KBPP&PA  dan  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  perikanan.  Pada  tahun  2022  hasil  rekapitulasi anggaran  yang  telah  dikeluarkan  untuk  penurunan  stunting  oleh  6  (enam)  OPD  sebesar  Rp. 16.984.496.457 (Rekap Anggaran Kegiatan Stunting BAPEDA Solok Selatan 2021-2022). Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk penurunan stunting. Setiap OPD-OPD yang bertanggungjawab memberikan kebutuhan kepada penderita stunting, namun tidak dilakukan secara menyeluruh sekedar memberikan apa yang sangat dibutuhkan saja.
Kedua,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  penanganan stunting,  OPD-OPD  yang  ikut  terlibat  dalam  percepatan  penurunan  stunting  sudah  melakukan koordinasi, namun koordinasi belum optimal dilakukan antar OPD. Koordinasi untuk pelaksanaan program stunting baru mulai berjalan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 tersebut angka stunting mengalami  kenaikan  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Permasalahan  dalam  melakukan  koordinasi karena sebagian dari OPD pengampu percepatan penurunan stunting masih kurang paham akan stunting dan lambatnya respon dari OPD-OPD pengampu yang menyebabkan miskomunikasi akan pelaksanaan program penanganan stunting.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                      Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Ketiga,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  pendidikan  yang holistik  dan  integratif  Dinas  Pendidikan  sudah  mampu  dilakukan.  Namun,  permasalahan  yang dihadapi  adalah  pemahaman  guru  Paud  yang  kadang  tidak  tersampaikan  kepada  anak-anak dilapangan membuat pelatihan yang dilakukan tidak terlaksana sesuai dengan kebijakan berlaku.
Keempat, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program sanitasi dan air minum  berbasis  masyarakat  sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Tata  Ruang  dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Untuk melakukan program tersebut Dinas Pekerjaan Umum berupaya melaksanakan program sesuai dengan tanggungjawabnya untuk membangun sanitasi dan air minum berbasis masyarakat di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Solok Selatan, akan tetapi pelaksanaan  sanitasi  dan  air  minum  tersebut  hambatan  yaitu  anggaran  yang  terbatas  dalam pembangunan sanitasi dan air minum menyebabkan lambatnya pelaksanaan program dilakukan.
Kelima,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  pemanfaatan perkaranagan rumah tangga dan pemberian bibit ikan sudah mampu dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yang  dihadapi  adalah  kesediaan  anggaran  APBD  yang  terbatas  menyebabkan  lambatnya pelaksanaan program untuk penurunan stunting.
Keenam, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program intervensi spesifik sudah mampu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan dilakukan di posyandu-posyandu yang ada di seluruh daerah-daerah di Kabupaten Solok Selatan. Pelaksanaan dan pemberian obat penambah darah, pemeriksaan kadr HB, konseling gizi, kimunisasi dan lain sebagainya dilakukan di posyandu. Dalam pelaksanaan program intervensi spesifik terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu kader- kader  yang  ada  di  posyandu  kurang  mandapatkan  pelatihan  kader  posyandu,  sehingga  ini menyebabkan kurangnya kemampuan kader melaksanakan program di posyandu.

## PENUTUP
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  government  capacity pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan stunting dapat diambil kesimpulan bahwa  government  capacity  pemerintah  daerah  belum  optimal  dilakukan  karena  masih  ditemui permasalahan, yaitu anggaran APBD khusus untuk penanganan stunting tidak ada, belum optimal melakukan koordinasi antar OPD, belum meksimal dalam melaksanakan program pendidikan yang holistik dan integratif dan kader-kader yang ada di posyandu kurang mandapatkan pelatihan kader posyandu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan komitmen bersama untuk saling membantu dan menjadikan permasalahan sebagai program yang prioritas karena tingginya angka stunting di Kabupaten Solok Selatan yang cukup tinggi, peningkatan koordinasi antar OPD dan  peningkatan  kesadaran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Solok  Selatan  untuk  melaksanakan program penurunan stunting.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariati, L. I. P. (2019). Faktor-faktor resiko penyebab terjadinya stunting pada balita usia 23-59 bulan. Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan, 6(1), 28-37.
Arikunto, S. (2006). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 168.
ASRI, N. (2022). Kapasitsas Pemerintah Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Luwu Utara Provinsi Sulawesi  Selatan  Dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  di  Tengah  Pandemi  Covid-19 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
Erawaty, T. (2018). Capacity Building Organisasi (Studi Pada Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung (Doctoral dissertation, Tesis).
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Febrian F & Yusran R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di kota padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 3 (1), 11-21.
Joko Subagyo, P. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Neuman, W. L. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Social
Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches,  ),  Jakarta:  PT. Indeks.(Bahasa  Inggris,  Boston:  Pearson  Education,  Inc.,  Publishing  as  Allyn  &  Bacon (Imprint of Pearson).
Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 9(1), 225-229.
Riskesdas,  K.  (2018).  Hasil  utama  riset  kesehata  dasar  (RISKESDAS).  Journal  of  Physics  A: Mathematical and Theoretical, 44(8), 1-200.
Sari, N. (2014). Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).