JIGE 5 (1) (2024) 572-586

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2393
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Provinsi Maluku
Arjuna Yusuf Maulana Kubangun 1* , Aminah Bahasoan 1 , Mike J. Rolobessy 1 , Hendry Selanno 1 1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia *Corresponding author email: arjunakubangun@gmail.com

## History Article
Article history:
Received February 21, 2024
Approved March 15, 2024

## ABSTRACT
The  research  was  conducted  to  examine  the  implementation  of government policy on charging frame energy (TCBM) as well as improving the  well-being  of  staff  at  Yos  Sudarso  Ambon  port.  The  results  of  the researchers'  observations  that  the  implementation  of  employee  welfare standards  has  not  been  optimized  in  accordance  with  the  regulations  in force. Furthermore, wages paid to officials on the basis of boarding are not on  the  amount  of  income  so  it  is  still  weak  in  the  administration  of financial administration. As for the research method used, it is qualitative descriptive  by  conducting  in-depth  interviews  with  the  chosen informants. As for the findings of the research, (1). There's still recruitment of  port  workers  based  on  the  family  system.  Besides,  there's  still  a  weak motivation to do the hard work itself. (2). That the reality of a balanced and harmonious social life between the working groups in the port of Ambon can be used as an example of a good working relationship.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan pemerintah  tentang  tenaga  bingkar  muat  (TKBM)  serta  peningkatan kesejahteraan  pegawai  pada  pelabihan  Yos  Sudarso  Ambon.  Hasil pengamatan peneliti bahwa implementasi kebijkan kesejahteraan pegawai belum  optimal  dilakukan  sesuai  dengan regulasi  yang berlaku.  Selain itu, pemberian  upah  kepada  pegawai  berdasarkan  masuk  kapal  bukan  atas jumlah  pendapatan  sehingga  masih  lemahnya  di  tata  Kelola  administrasi keuangan.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  secara  mendalam  dengan informan yang terpilih. Adapun temuan hasil penelitian adalah (1). Masih ditemukan perekrutan buruh Pelabuhan berdasarkan system kekeluargaan.  Selain  itu  masih  lemahnya  motivasi  kerja  buru  itu  sendiri. (2).  Bahwa  realita  kehidupan  sosial  yang  seimbang  dan  selaras  antara kelompok-kelompok buruh yang ada di pelabuhan Ambon dapat dijadikan contoh  sebagai  sebuah  hubungan  kerja  yang  baik.  (3).  Bahwa  Jaminan sosial yang didapatkan para buruh semakin baik.

## Keywords:
Policy  implementation, loading  and  unloading personnel, financial administration, work relations
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Kubangun, A. Y. M., Bahasoan, A., Rolobessy, M. J., & Selanno, H. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Provinsi Maluku. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 572–586. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2393

## PENDAHULUAN
Kegiatan  logistik  memiliki  posisi  penting  dalam  mendukung  keberlangsungan  kegiatan dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sehari-hari.  Proses  bongkar  muat  dalam  kegiatan  ini perlu dilakukan dengan cepat dan efektif seiring kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan beraneka  ragam.  Dari  kegiatan  ini  pula  kemudian  lahir  profesi  tenaga  kerja  bongkar  muat (TKBM)  yang  umumnya  berasal  dari  masyarakat  sekitar  lokasi  pelabuhan. Peranan  Tenaga Kerjah  Bongkar  Muat di  suatu  pelabuhan  merupakan  salah  satu  sarana  penunjang  transportasi dalam bidang perhubungan laut secara khusus. Dengan demikian apabila tenaga kerjah bongkar muat tersebut tidak ada, maka kegiatan bongkar/muat pada pelabuhan tidak dapat dilaksanakan. Untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat, maka diperlukan pula adanya peraturan – peraturan  yang  berlaku  untuk  bongkar  muat  (kepelabuhanan)  dan  ketenagakerjaan,  serta diperlukan satu wadah atau lembaga yang mengkoordinir serta mengelola kegiatan bongkar muat tersebut.  Sedangkan  temuan,  Gultom  dan  Nurbati  (2022),  bahwa  pelarangan  kapal  selain Indonesia  (Gultom,  Nurbanti,  2022),  perjanjian  pengangkutan  barang  (Aspan,  dkk,  2019), pembentukan  badan  penjaminan  keselamatan  kerja  (Gultom  dan  Silvana,  2021),  peningkatan tenaga  kerja  bongkar  muat  (Krisnamwati,  dkk,  2019),  pembongkaran  muatan  Pelabuhan (Rahmadi, 2020).
Di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon dan sekitarnya sejak tahun 1957-1969 telah dibentuk salah satu wadah yang bernama POOL BURUH. Pembentukan wadah berdasarkan atas intruksi Menteri perhubungan pada waktu itu dipimpin oleh Bregjen KKO  ALI SADIKIN. Dari waktu ke  waktu  Wadah  ini  mengalami  perubahan  yaitu  setelah  dikeluarkanya  Instruksi  Presiden (INSPRES) No.4 Tahun 1985 yang bernama Yayasan Usaha Karya (YUKA). Setelah YUKA ini berjalan  beberapa  tahun,  maka  keluarlah  keputusan  bersama  antara  Menteri  Perhubungan  dan Menteri  Tenaga  kerja  Republik  Indonesia  Nomor:  KM.130/KP/803/PHB-86  dan KEP.837/MEN/86  tertanggal  3  September  1986  tentang  pembubaran  Yayasan  Usaha  Karya (YUKA)  dan  sebagai  pengganti  wadah  ini  adalah  dibentuknya  BPS.  TKBM  (Badan  Pengelola Sementara  Tenaga  kerjah  Bongkar  Muat).  Pembentukan  BPS  TKBM  ini  berdasarkan  instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM.6/HK.601/PHB tertanggal 21 oktober 1987 sambil menunggu peninjauan kembali pemerintah terhadap wadah ini.
Dalam  kurang  lebih  4  tahun,  BPS  TKBM  berjalan,  maka  Pemerintah  dalam  hal  ini Menteri  Perhubungan  Dan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Instruksi Bersama pada tanggal 14 Januari 1989 dengan Nomor : IM.2/HK/PHB-89 dan INS.03/MEN- 89  tentang  pembentukan  Koperasi  disetiap  Pelabuhan  sebagai  pengganti  YUKA,  kemudian disusul  dengan  SKB  antara  Dirjen  Perhubungan  Laut,  Dirjen  Bina  Pengawasan  Ketenaga Kerjaan  dan  Pengawasan  Norma  Kerja  serta  Dirjen  Bina  Lembaga  Koperasi  Nomor  : UM.52/I/9/89,  KEP.103/BW/89  dan  17/SKB/BLK/89  tertanggal  1  juni  1989  tentang pembentukan  dan  Pembinaan  Koperasi  TKBM  di  setiap  pelabuhan  seluruh  Indonesia. Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga kerja  Dan SKB tiga Dirjen, maka Pihak Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Maluku Mengeluarkan Surat  Keputusan  No.KP.70/1/22/PHB.PROMAL-89  tentang  Team  Kerja  Persiapan pembentukan Koperasi TKBM di Pelabuhan Ambon Pada tanggal 29 agustus 1989.
Dengan  dikeluarkannya  surat  keputusan  tersebut,  maka  atas  kebijaksanaan  Pimpinan Administrator Pelabuhan telah menunjuk beberapa personil yang teerdiri dari unsur-unsur BPS TKBM  serta  unsur  terkait  mengadakan  rapat  pada  tanggal  7  september  1989  untuk membicarakan  pembentukan  Koperasi.  Dari  hasil  rapat  tersebut  telah  disepakati  untuk membentuk  koperasi  yang  ditetapkan  pada  tanggal  28  oktober  1989  setelah  mengikuti  upacara peringatan  Hari  Sumpah  Pemuda  yaitu  bertempat  di  ruang  rapat  administrator  pelabuhan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 574
Ambon dengan Kesepakatan Tujuan antara lain: (1). Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. (2). Meningkatkan Produktifitas Kerja. (3). Menyediakan Tenaga Kerja Trampil. (4). Memeratakan Kesempatan  Kerja  bagi  Anggota  TKBM.  (5).  Melaksanakan  Norma  Perlindungan  Anggota TKBM. (6). Melancarkan kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan. (Arsip Koperasi TKBM Ambon).  Hasil  temuan  Wance  (2022),  peningkatan  pelayanan  publik  (Wance,  2022),  kualitas layanan  (Selanno,  Wance,  2021),  perubahan  paradigma  pelayanan  administrasi  (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), perencanaan Pembangunan (Wance, Kaliky, Muhtar, 2020).
Seiring  berjalannya  waktu  koperasi  Pelabuhan  Yosudarso  Ambon  mengalami perkembangan  pesat  dan  dalam  setiap  proses  pelayanan  kepada  Tenaga  kerja  bongkar  muat (TKBM),  mengalami  perkembangan  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kehidupan  ekonomi  dan kesejahtraan yang dimiliki oleh para anggota TKBM pelabuhan Yosudarso Ambon dalam Hasil Penelitian (Kubangun: 2020). Untuk melaksanakan Undang-undang dan peraturam menteri yang diamanatkan  maka  pengurus  Koperasi  Pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon  melakukan  rapat Anggota  Tahunan  (RAT).  Bermodalkan  Anggota  penuh  per-31  desember  1991  sebanyak  678 orang  dan  5  (lima)  orang  badan  pengurus  serta  di  angkatnya  13  (tiga  belas)  Karyawan  untuk membantu  pengurus  menangani  tugas  Administrasi  dan  keuangan.  Dengan  demikian  upayah- upayah untuk melaksanakan berbagi kegiatan Koperasi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan  antara  lain  dengan  pelaksanaan  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  selama  4  (empat) tahun berturut tepat waktu yaitu: (1). RAT
Pertama :  16  Pebruari  1991.  (2).  RAT Kedua : 22 Pebruari 1992. (3). RAT  Ketiga :  05  januari  1993. (4). RAT
Keempat
: 08 Januari 1994. Dengan memiliki Unit usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh koperasi TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Ambon meliputi: (1). Unit Usaha Jasa  Bongkar  Muat.  (2).  Unit  usaha  jasa  Waserda.  (3).  Unit  Usaha  Jasa  Warpotel.  (4).  Unit Usaha  jasa  Trasportasi.  (5).  Unit  Usaha  Jasa  Konstruksi.  Sedangkan  temuan  Fadilah  (2023), penggunaan  alat  keselamatan  kerja  (Fadilah,  2023),  hak  buru  bidang  Kesehatan  (Ardi,  2023), efesiensi  penggunaan  alat  bongkat  muat  (Panjaitan,  Saud,  2018),  mengangkat  barang  bongkar muat di kapal (Ahmad, 2006), Transparansi pelayanan (Irmawati, dkk, 2022).
Berdasrkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan (Permenhub)  Nomor  PM  152  Tahun  2016 tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengusahaan  Bongkar  Muat  Barang  dari  dan  Ke  Kapal  telah mengatur  kegiatan  usaha  bongkar  muat  barang  dilaksanakan  oleh  pelaksana  kegiatan  bongkar muat yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional dan badan usaha  pelabuhan  yang  telah  memperoleh  konsesi  dengan  menggunakan  peralatan  bongkar dan/atau TKBM di pelabuhan. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kemmenhub) Nomor KM  14  Tahun  2002  yang  sebelumnya  berlaku,  TKBM  mencakup  semua  tenaga  kerja  yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan.
Penyediaan  TKBM  dilakukan  oleh  Koperasi  TKBM  dengan  merujuk  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  Kementerian  Perhubungan  c.q.  Dirjen  Perhubungan  Laut,  Kementerian Ketenagakerjaan  c.q.  Dirjen  Pengembangan  Hubungan  Industrial  dan  Pengawasan Ketenagakerjaan  serta  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  c.q.  Deputi Bidang  Kelembagaan  Koperasi  dan  UKM  yang  sudah  beberapa  kali  mengalami  revisi  dan penyempurnaan,  terakhir  yang  ditandatangani  pada  tahun  2011,  dengan  demikian  TKBM sesungguhnya  memiliki  posisi  ganda,  sebagai  tenaga  kerja  sekaligus  anggota  sebuah  koperasi. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membedakan tenaga kerja dan pekerja/buruh. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.  Setelah efektif  bekerja  maka  disebut  pekerja/buruh,  yaitu  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 575
Upah TKBM di pelabuhan Yosudarso Ambon tergantung dari jumlah kapal yang masuk ke  sana.  Jika  banyak  yang  masuk,  praktis  banyak  pula  yang  memerlukan  keterlibatan  mereka dalam  kegiatan  bongkar-muat.  Mereka  pun  akan  memperoleh  pendapatan  dari  kegiatan  ini. Sebaliknya bila kapal yang masuk sedikit atau bahkan tidak ada yang masuk, bisa saja pada hari tertentu mereka tidak memperoleh pendapatan. Misalnya ada sepuluh kapal yang masuk dengan melibatkan  20  orang  pekerja  TKBM  dan  total  penghasilan  Rp  5  juta  pada  hari  itu.  Setelah dipotong sebesar 10 % oleh coordinator (Mandor) kelompok dari koperasi untuk biaya pengurus, manajemen  organisasi  dan  berbagai  biaya  lainnya.  Sisanya  sebesar  Rp  4,5  juta  baru  dibagikan buruh/pekerja yang terlibat dalam kegiatan bongkar-muat pada hari itu atau rata-rata per orang TKBM  memperoleh  Rp  225  ribu.  Potongannya  juga  berbeda-beda  antar  koperasi  dan  waktu kegiatan  bongkar-muat.  Potongan  pada  siang  hari  biasanya  lebih  besar  daripada  bagi  yang bekerja pada malam hari.
Dengan  berbagai  usaha  yang  dimiliki  oleh  koperasi  TKBM  pelabuhan  Yos  Sudarso Ambon maka akan meningkatkan kesejahtraan anggota TKBM itu sendiri, dan bagaimana para pengurus  serta  para  koordinator  (mandor)  pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon  dalam mengimplementasikan  undang-undang  dan  SKB  menteri  yang  tertuang  dalam  setiap  peraturan dan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota TKBM itu sendiri. Berdasarkan uraian  di  atas,  yang  kemudian  menjadi  asumsi  dasar  peneliti  untuk  mengadakan  penelitian mengenai  kebijakan  dan  implementasi  peraturan  dan  undang-undang  tentang  TKBM  dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota TKBM di pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan,  mencatat,  analisis  dan  menginterpretasikan  kondisi  informan  di  lapangan mengenai masalah yang diteliti yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004).
Menurut  Lofland  dan  Lofland  (Moleong,  2007)  sumber  data  utama  dalam  penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Namun  untuk  melengkapi  data  yang  dibutuhkan  dua  data,  yaitu  sumber  data  primer dan sumber data sekunder.

## Sumber Data Primer
Data  primer  adalah  pengambilan  data  dengan  observasi,  wawancara,  catatan  lapangan dan  penggunaan  dokumen.  Sumber  data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung dengan  teknik  wawancara  atau  sumber  langsung.  Sumber  primer  adalah  sumber  data  yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Adapun dalam penelitian ini  sumber  data  primer  adalah  pengurus  koperasi  TKBM  pelabuhanYos  Sudarso  Ambon  yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara, koordinator lapangan (mandor) dan anggota TKBM di pelabuhanYosudarso Ambon.

## Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui  studi  kepustakaan,  dokumentasi,  buku,  jurnal,  majalah,  koran,  arsip  tertulis  yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 576
lain  atau  dokumen  (Sugiyono).  Sumber  data  sekunder  ini  akan  membantu  peneliti  untuk mengumpulkan  data-data  dan  menganalisis  hasil  dari  penelitian  ini  yang  akan  menilai  temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.
Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang  sedang  dilaksanakan.  Informasi  ini  dapat  berupa  situasi  dan  kondisi  latar  belakang penelitian. Subjek penelitian menurut Amirin (1989:27) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya  ingin  diperoleh  keterangan,  sedangkan  suharsini  Arikunto  (1989:49)  memberi batasan  subjek  penelitian  sebagai  benda  atau  orang  tempat  data  untuk  variabel  penelitian melekat,  dan  yang  dipermasalahkan.  Informan  dalam  penelitian  ini  ketua  koperasi  TKBM,  di pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon  dan  12  koordinator  lapangan  (mandor  pada  21  kelompok TKBM)  dan  anggota  TKBM  yang  terdiri  dari  12  informan  sebagai  sampel,  sehingga  total informan sebanyak 25 informan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Buruh Pelabuhan Ambon
Buruh  pada  dasarnya  adalah  manusia  yang  menggunakan  tenaga  dan  kemampuannya untuk  mendapatkan  balasan  baik  berupa  jasmani  maupun  rohani.  Buruh  dibagi  atas  dua klasifikasi besar: (1). Buruh professional atau biasa disebut buruh kerah putih yaitu menggunakan tenaga otak dalam bekerja. (2). Buruh kasar atau biasa. Sedangkan, kaum atau kelas sosial yang terdiri dari orang-orang miskin yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi serta cenderung ditindas oleh kaum borjuis (Haryanta dan Sujatmiko, 2012). Menurut Toha (1991) buruh adalah seorang yang bekerja pada orang lain (biasa disebut majikan) dengan menerima upah, bebas dan pekerjaan  yang  dilakukan  di  bawah  pimpinan  orang  lain  dan  mengesamping  persoalan  antara pekerjaan dan pekerja.
Buruh pelabuhan Ambon sebanyak 495 orang yang terdiri dari 25 kelompok, dalam satu kelompok  kerja  dipimpin  oleh  dua  orang  Mandor  yang  dikenal  dengan  istilah  Mandor  1  dan Mandor 2. Tiap kelompok memiliki 20 anggota termasuk Mandor di dalamnya yang terdiri dari 15 orang buruh anggota resmi dan 5 orang buruh anggota cadangan. Ketika seorang buruh ingin masuk ke sebuah kelompok akan di pilih atau diangkat oleh Mandor dengan cara melihat cara kerja serta kesungguhan dari calon buruh tersebut untuk bekerja, setelah anggota buruh diterima dalam kelompok tersebut maka sang Mandor akan melapor ke pihak TKBM dalam hal ini badan pengurus koperasi TKBM sehingga anggota buruh tersebut mendapat hak-haknya berupa kartu Anggota, pakaian dan sepatu, tetapi untuk anggota cadangan tidak mendapatkan atribut berupa kartu anggota dan seragam sebab biasanya anggota cadangan kerja tidak terikat dengan koperasi TKBM dan juga tidak masuk dalam keanggotaan tetap sehingga hak-hak dan kewajibannya juga agak berbeda dengan anggota resmi.
Buruh  bongkar  muat  pada  pelabuhan  Ambon  terbagi  dalam  25  kelompok,  dengan pembagian  21  kelompok  pada  pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon,  satu  kelompok  di  pelabuhan Gudang  Arang  (Pelabuhan  Siwabessy)  dengan  mandor  Marcus  Ladja  dan  3  kelompok  di pelabuhan  Selamat Riyadi  atau  biasa  dikenal  oleh  masyarakat  Ambon  pelabuhan  kecil  dengan pembagian kelompok sebagai berikut; kelompok I dengan mandor SS, kelompok II mandor HP, Kelompok  III  mandor  LR.  Satu  kelompok  lagi  yaitu  kelompok  ekspor  impor  yang  berada  di pelabuhan perikanan Ambon dengan tugas untuk membongkar dan mengangkut ikan yang akan di  ekspor  keluar daerah  dengan  Mandornya  OU.  (Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Y Pegawai
TKBM  kepala  Bagian  Umum  Kantor  Koperasi  TKBM  Pelabuhan  Ambon  pada  tanggal  11 November 2023).
Buruh di pelabuhan Ambon dibagi dalam dua bagian yaitu buruh TKBM (Deli Veling) dan  buruh  bongkar  muat  (Stevi  Doing  dan  cargo  Doing),  buruh  TKBM  adalah  buruh  yang bekerja  pada  kapal-kapal  Cargo  untuk  mengangkut  barang  penumpang  pengguna  kapal  Cargo baik  yang  mau  berangkat  dari  pelabuhan  Yos  Sudarso  maupun  penumpang  yang  baru  tiba  di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Buruh TKBM adalah buruh lepas yang tidak terikat oleh waktu bekerja  maupun  oleh  upah  yang  didapatkan  dari  mengangkut  barang  baik  untuk  penumpang PELNI  yang  berangkat  maupun  tiba  di  Pelabuhan  Yos  Sudarso.  Buruh  TKBM  ketika memperoleh upah maka itu adalah mutlak milik mereka tidak diserahkan kepada Mandor atau kelompok dimana mereka bekerja.
Sedangkan  TKBM  adalah  buruh  yang  difasilitasi  oleh  koperasi  TKBM  pelabuhan  Yos Sudarso  Ambon  mulai  dari  pakaian  buruh,  celana,  sepatu  seftik/enjin  dan  apabila  ada  buruh yang  kena  musibah  atau  kecelakaan  ada  asuransinya  yaitu  ditanggung  penuh  oleh  koperasi TKBM  Ambon,  dam  cara  kerjanya  adalah  bongkar  dari  kapal  ke  dermaga  dinamakan  dengan istilah stevi doing, jika dari depo atau lapangan ke kapal dinamakan dengan istilah kargo doing. Sistem  kerjanya  borongan  selesai  kerja  baru  digaji,  kalau  kerja  pakai  crane  (alat  untuk memindahkan kontainer dari kapal ke depo atau lapangan kerja itu disebut kerja manual, sebab kerjanya  menggunakan  tenaga  buruh  untuk  membantu  memasang  pengait  pada  ujung-ujung kontainer setelah itu barulah kontainer diangkut ke depo atau lapangan kerja. kalau CC mereka bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu dari jam 08.00 s/d jam 12.00 sift satu, sift dua dari jam 13.00 s/d 18.00, sift tiga dari jam 19.00 s/d jam 00. (12 malam), dan sift ke empat dari jam 01.00 s/d jam 06.00 kalau kerja manual sampai jam 00 (12 malam). Cara kerja CC dimana buruh  hanya  berdiri  dan  mengawasi  alat  yang  bekerja  sendiri  yang  dikendalikan  oleh  pegawai PELINDO.  Sedangkan  untuk  pengangkutan  barang  dari  kontainer  ke  mobil  dikenal  dengan istilah  DC.  Dalam  tipe  kerja  DC  dikerjakan  oleh  kelompok  buruh  secara  bergiliran  dengan pembagian  satu  kelompok  mendapat  jatah  100  buah  kontainer  yang  akan  diangkut  ke  mobil untuk  diantar  ke  tempat  tujuan  terakhir  atau  diantar  ke  pemilik  barang  masing-masing.  Buruh pada pelabuhan Ambon terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia baik itu dari Maluku, Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Tenggara  dan  bahkan  dari  pulau  Jawa.  Hal  ini  menunjukan bahwa  ada  keberagamaan  dan  saling  menerima  dalam  kelompok  -kelompok  kerja  buruh  pada pelabuhan Ambon.

## Pembagian Upah Buruh TKBM Pelabuhan Ambon
Buruh  yang  melakukan  pekerjaan  bongkar  muat  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah tenaga kerja bongkar muat (“TKBM”) adalah merupakan salah satu jenis TKLHK. Lebih spesifik lagi,  TKBM  adalah  salah  satu  bentuk  hubungan  hukum  atau  perjanjian  melakukan  pekerjaan melalui pemborongan (paket) pekerjaan yang nota bene bukan hubungan kerja, sehingga tidak di- cover  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Peraturan  dan  ketentuan  mengenai  TKBM  tersebut  sejak awal  memang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan ketentuan  mengenai  Kepelabuhanan  (saat  ini  PP  No.  61  Tahun  2009  tentang  Kepelabuhanan, pengganti  dari  PP  No.  69  Tahun  2001).  Dalam  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  14 Tahun  2002  (“Kepmenhub”)  disebutkan,  bahwa  TKBM  adalah  semua  tenaga  kerja  yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan (Pasal 1 angka 16 Kepmenhub).
Para  TKBM  ini  bernaung  di  bawah  Koperasi  TKBM  yang  dulunya  diwadahi  dengan Yayasan  Usaha  Karya  (YUKA).  Pembentukan  Koperasi  TKBM  berawal  dari  Keputusan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 578
Bersama  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut,  Direktur  Jenderal  Bina  Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, dan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Nomor:UM  52/1/9-89,  KEP.103/BW/89,  17/SKD/BLK/VI/1989  tentang  Pembentukan  dan Pembinaan Koperasi  Tenaga Kerja Bongkar Muat  (“SKB-1989”) yang merupakan pelaksanaan dari  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  1985  tentang  Kebijaksanaan  Kelancaran  Arus  Barang Untuk  Menunjang  Kegiatan  Ekonomi.  Kemudian,  SKB-1989  tersebut  dicabut  dan  (saat  ini) digantikan dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan  dan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Deputi  Bidang  kelembagaan  Koperasi  dan UKM  Nomor:  AL.59/II/12-02,-.No.300/BW/2002.  No.113/SKB/Dep-S/VIII/2002  tentang Pembinaan  dan  Pengembangan  Koperasi  TKBM  di  Pelabuhan  tertanggal  27  Agustus  2002 (“SKB-2002”).
Dengan  demikian,  bagi  TKBM  tidak  memenuhi  unsur-unsur  hubungan  kerja sebagaimana  tersebut  di  atas.  Dalam  arti,  hubungan  hukum  TKBM  dengan  Koperasi  TKBM dan/atau  perusahaan  lainnya  (termasuk  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Bongkar  Muat)  bukan merupakan hubungan kerja, karena memang juga tidak ada perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis.  Oleh  karena  itu  -menurut  hemat  kami-  ini  (lebih  mendekati)  pada  -hubungan  hukum- pemborongan  pekerjaan  (aanneming  van  werk).  Bentuk  hubungan  hukum  (pemborongan pekerjaan  oleh  TKBM)  semacam  ini  tidak  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  (labour  law). Walaupun  demikian,  jika  dicermati,  bentuk  ini  agak  mirip  seperti  “outsourcing”  yang  dalam (Pasal 64) UU Ketenagakerjaan disebut sebagai penyerahan sebagian pelaksaaan pekerjaan suatu perusahaan kepada  perusahaan  lainnya,  walau hakikatnya  bukan  outsourcing.  Kesimpulannya, hubungan hukum TKBM dengan Koperasi TKBM tersebut lebih tepat disebut sebagai hubungan hukum korporasi (corporate law), karena setiap buruh TKBM adalah anggota (owners) Koperasi TKBM,  dan  setiap  mereka  –hanya-  boleh  menjadi  buruh  bongkar  muat  dengan  Upah  bagi seorang buruh TKBM tergantung dari banyak tidaknya mereka mendapat penumpang yang mau untuk barangnya dibawah oleh sang buruh TKBM, pada saat wawancara dengan salah seorang buruh  TKBM  bahwa  ketika  kapal  Cargo  bersandar  di  pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon  dengan waktu yang kontinyu sebab hampir setiap hari kapal cargo bersandar di pelabuhan Yos Sudarso. Hal  ini  membuat  para  buruh  TKBM  walaupun  bersaing  dengan  banyak  buruh  tetapi  mereka tetap mendapat penghasilan/ upah yang  lumayan  besar mulai Rp. 150.000 (seratus  lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bahkan lebih dari itu. Nampak bahwa  penghasilan  seorang  buruh  TKBM  kalau  dikalikan  dengan  jumlah  kapal  yang  masuk selama  seminggu  dikalikan  dengan  beberapa  kapal  dan  penghasilan  terendah  Rp.150.000 (Seratus  lima  puluh ribu  rupiah)  maka  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  buruh  TKBM  memiliki penghasilan lebih dari seorang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III dengan gaji pokok tiga jutaan  rupiah.  (Hasil  Wawancara  dengan  MU  Mandor  kelompok  1  Pelabuhan  Yos  Sudarso Ambon pada tanggal 10 November 2023).
Sedangkan upah untuk kontainer dibagi berdasarkan tipe kerja. Ada tiga tipe kerja yang ada pada buruh kontainer yaitu (1), kerja bongkar (stevi doing) yaitu membongkar kontainer dari kapal ke depo/ lapangan kerja, (2), kerja muat (kargo doing) mengangkut kontainer dari depo ke kapal dan (3), DC atau staping striping yaitu membongkar barang dari kontainer ke mobil. Dari ketiga tipe kerja ini memiliki dua tipe pembayaran upah yang berbeda yaitu untuk bongkar muat dibayar  berdasarkan  kelompok  kerja  dengan  perhitungan  satu  kontainer  Rp.327.145  (tiga  ratus dua puluh tujuh seratus empat puluh lima rupiah) dari jumlah ini buruh kontainer mendapatkan mendapatkan 55 % sama dengan Rp.180.145 (seratus delapan puluh, serratus empat puluh lima rupiah) per kontainer dikalikan dengan berapa banyak kontainer yang didapat pada saat giliran
kerja sebab untuk bongkar muat dibagi berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh koperasi TKBM Pelabuhan Ambon.
Dari  jumlah  dana  Rp.327.145  (tiga  ratus  dua  puluh  tujuh  seratus  empat  puluh  lima rupiah) per kontainer koperasi mendapat dana sebanyak Rp.49.000 (Empat puluh Sembilan ribu rupiah)  per  kontainer  atau  sama  dengan  15  %.  Sedangkan  untuk  PBM  (Perusahaan  Bongkar Muat) mendapat jatah 30% dari tiap harga kontainer dengan jumlah Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan rupiah) per kontainer. Sehingga upah buruh sebanyak Rp.180.145 dikalikan dengan 100 kontainer  misalnya  maka  buruh  mendapat  upah  sebanyak  Rp.18.014.500  yang  akan  diberikan kepada  mandor  dan  mandor  membagikan  kepada  buruh  dengan  cara  pembagian  yaitu  dibagi jumlah  anggota  (dibagi  20),  tetapi  biasanya  mandor  mendapat  upah  dua  kali  dari  hasil pembagian, sehingga sering di istilakan oleh kaum buruh dengan pembagian dua jalan.
Sedangkan  untuk  pembagian  upah  DC  hanya  dibagi  untuk  koperasi  dan  buruh perusahaan  bongkar  muat  sudah  tidak  mendapat  jatah  lagi.  Satu  kontainer  DC  seharga Rp.241.131 (dua ratus empat puluh satu seratus tiga puluh satu rupiah) per kontainer, potongan dana  untuk  koperasi  sebanyak  Rp.65.000  (enam  puluh  lima  ribu  rupiah)  per  kontainer.  Upah yang  didapatkan  buruh  pembagiannya  sama  dengan  pembagian  bongkar  muat  setelah  dana diambil  oleh  mandor,  mandor  akan  membagikannya  sesuai  jumlah  buruh  yang  ada  dengan sistem yang sama yaitu mandor mendapat upah dua jalan. (Hasil wawancara dengan Bapak AS Mandor kelompok 2 pada tanggal 12 November 2023). Dari pembagian upah diatas nampaknya adanya  pemanfaat  tenaga  buruh  bongkar  muat  tetapi  setelah  ditelusuri  hasil  dari  pemotongan sebanyak  45%  itu  nantinya  akan  didapatkan  oleh  buruh  ketika  akhir  tahun  yang  diistilahkan dengan SHU (Sisa hasil Usaha), dan juga pembagian THR setiap hari raya.

## Kehidupan sosial Kaum Buruh TKBM Pelabuhan Ambon
Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang- orangnya  dalam  keadaan  makmur,  dalam  keadaan  sehat  dan  damai.  Dalam  ekonomi, sejahteraan  dihubungkan  dengan  keuntungan  benda.  Sejahtera  memliki  arti  khusus  resmi  atau teknikal  (lihat  ekonomi  kesejahteraan),  seperti  dalam  istilah  fungsi  kesejahteraan  sosial.  Dalam kebijakan  sosial,  kesejahteraan  sosial  menunjuk  ke  jangkauan  pelayanan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Ini  adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  ide  Negara  sejahtera.  Di Amerika  Serikat,  sejahtera  menunjuk  ke  uang  yang  dibayarkan  oleh  pemerintah  kepada  orang yang  membutuhkan  bantuan  finansial,  tetapi  tidak  dapat  bekerja,  atau  yang  keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti  sedang  mencari  pekerjaan  atau  kondisi  lain,  seperti  ketidakmampuan  atau  kewajiban menjaga  anak,  yang  mencegahnya  untuk  dapat  bekerja.  Di  beberapa  kasus  penerima  dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.
Menurut
Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan
Sosial.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan  bahwa  ada  warga  negara  yang  belum  terpenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasarnya secara  layak  karena  belum  memperoleh  pelayanan  sosial  dari  negara.  Akibatnya,  masih  ada warga  negara  yang  mengalami  hambatan  pelaksanaan  fungsi  sosial  sehingga  tidak  dapat menjalani  kehidupan  secara  layak  dan  bermartabat.  Konsep  kesejahteraan  menurut  (Nasikun 1993)  dapat  dirumuskan  sebagai  padanan  makna  dari  konsep  martabat  manusia  yang  dapat
dilihat dari empaat indikator yaitu: (1). Rasa Aman. (2). Kesejahteraan. (3). Kebebasan. (4). Jati diri.
Biro  Pusat  Statistik  Indonesia  (2000)  menerangkan  bahwa  guna  melihat  tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah: (1). Tingkat pendapatan keluarga. (2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. (3). Tingkat pendidikan keluarga.  (4).  Tingkat  kesehatan  keluarga.  (5).  Kondisi  perumahan  serta  fasilitas  yang  dimiliki dalam rumah tangga.
Menurut  Kolle  (1974)  dalam  Bintarto  (1989),  kesejahteraan  dapat  diukur  dari  beberapa aspek kehidupan antara lain: (1). Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya. (2). Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. (3). Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
Sejahtera  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  aman  sentosa  dan makmur, selamat  serta  terlepas  dari  segala  macam  gangguan.  Sedangkan  kesejahteraan  yaitu  hal  atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan (Pusat Bahasa: 2008). Imam al-Ghazali mengartikan bahwa  kesejahteraan adalah  tercapainya  kemaslahatan.  Dimana  kemaslahatan  itu bisa  tercapai apabila  tujuan  syariah  atau  yang  disebut  dengan  al-maqasid  As-syariah  itu  dapat  terpelihara dengan  baik.  Kemaslahatan  atau  ketenteraman  batin  dapat  dirasakan  setelah  terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Abdul Rohman: 2010). Menurut Pusat  pengkajian  dan  pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  kesejahteraan  menurut  Islam mencakup dua pengertian, yaitu:
Kesejahteraan  holistik  dan  seimbang,  yaitu  kecukupan  materi  yang  didukung  oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur  fisik  dan  jiwa,  karenanya  kebahagiaan  haruslah  menyeluruh  dan  seimbang  diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
Kesejahteraan  di  dunia  dan  akhirat  (falah),  sebab  manusia  tidak  hanya  hidup  di  alam dunia  saja,  tetapi  juga  di  alam  akhirat.  Kecukupan  materi  di  dunia  ditunjukkan  dalam  rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di  akhirat  tentu  lebih  diutamakan,  sebab  ini  merupakan  sesuatu  yang  abadi  dan  lebih  bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia (Zunaidi Sangar: 2006).
Kesejahteraan  dalam  Islam  dimaknai  dengan  istilah  falah  yaitu  kesejahteraan  yang bersifat  holistik  dan  seimbang  antara  aspek  material  dan  spritual,  individual-sosial  dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat diartikan sebagai segala  sesuatu  yang  dapat  membuat  kenikmatan  hidup  indrawi,  baik  jasmani,  intelektual, biologis  maupun  material.  Adapun  kesejahteraan  akhirat  merupakan  kenikmatan  yang  akan diperoleh  setelah  manusia  meninggal  dunia.  (Rahmat  Ilyas:  2016).  Untuk  menentukan kesejahteraan  akhirat  tentunya  sangat  bergantung  pada  kehidupan  manusia  di  dunia  sehingga konsep falah merupakan konsep yang menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.
Kaum  buruh  TKBM  Pelabuhan  Ambon  memiliki  jejaring  sosial  yang  baik  pada lingkungan kerja, baik secara individu maupun secara kelompok. Dari sisi kehidupan sosial kaum buruh  TKBM  pelabuhan  Ambon  mendapat  jaminan  sosial  yang  baik,  baik  berupa  jaminan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 581
kesehatan, jaminan Pendidikan untuk anak-anak kaum buruh berupa beasiswa dan juga jaminan sosial  tenaga  kerja  (JAMSOSTEK)  yang  jelas  dan  transparan,  hal  ini  ditemukan  pada  saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

## 1.  Hasil Wawancara dengan Bapak JS
Saya bekerja sebagai buruh sejak umur 16 tahun, tepatnya tahun 1987 saya sudah merantau ke Ambon dan ikut bekerja sebagai buruh bongkar muat pada kelompok XVI yang  kebetulan  dulu  mandor  adalah  om  saya,  dan  sekarang  yang  menjadi  mandor adalah  adik  saya.  Kebiasaan  dalam  kelompok  kerja  pada  buruh  TKBM  ini  adalah secara  kekeluargaan,  jadi  apabila  bapaknya  atau  omnya  yang  menjadi  mandor  maka suatu  ketika  anak  atau  sepupunya  yang  akan  diangkat  menjadi  mandor.  Begitu  juga dengan saya dan adik saya ketika ikut om saya ke Ambon masih berusia 16 tahun dan langsung bekerja dengan om saya. Waktu zaman saya bekerja buruh bongkar muat itu masih memikul barang-barang secara manual tidak seperti sekarang sudah memakai alat untuk mengangkut barang-barang dari kapal ke depo atau lapangan dan dari lapangan ke  kapal  yang  selanjutnya  barang-barang  kami  pikul  dari  kontainer  ke  mobil  untuk diantar ketempat pemilikinya. Saya bekerja sudah 32 tahun di pelabuhan Yos Sudarso sebagai  buruh  bongkar  dan  Alhamdulilah  dari  hasil  kerja  saya  selama  ini  dapat menghidupi  anak-anak  saya  dan  keluarga  saya.  Saya  memiliki  tiga  orang  anak  yaitu: pertama  Yani  tingkat  Pendidikan  S2  pada  universitas  Pattimura  Fakultas  Pertanian, anak  kedua  saya  Rahman  tigkat  Pendidikan  SMA  dan  alhamdulillah  sudah  menjadi polisi pada tahun 2015, sedangkan anak ketiga saya sekarang sedang duduk di bangku SMP.  Semua  anak-anak  saya  mendapat  beasiswa  dari  koperasi  TKBM  Pelabuhan Ambon,  sebab  memiliki  prestasi  yang  bagus,  kantor  koperasi  memberikan  beasiswa berprestasi  kepada  anak  -anak  saya  sejak  mereka  SD.  Jumlah  beasiswa  untuk  SD sebesar Rp. 350.000 per semester, untuk SMP beasiswa sebesar Rp. 400.000 dan SMA sebesar  Rp.450.000  sedangkan  untuk  tingkat  perguruan  tinggi  sebesar  RP.650.000. Beasiswa  ini  sangat  membantu  saya  dan  keluarga  dalam  Pendidikan  anak-anak  saya. Demikian juga untuk  jaminan sosial kerja (JAMSOSTEK), kami (saya dan anak istri) mendapat  BPJS  kesehatan  jadi  kalau  anak-anak  atau  istri  saya  sakit  kami  dirawat dengan menggunakan BPJS kesehatan kami dari JAMSOSTEK yang dikeluarkan oleh PELINDO IV cabang Ambon. Jadi saya sangat bersyukur walau hanya seorang buruh TKBM  tapi  saya  dapat  menyekolahkan  anak-anak  saya  dan  alhamdulilah  sudah  dua orang  yang  sukses.  (Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  JS  pada  tanggal  13  November 2023).
2.  Wawancara dengan bapak AS, S.Pd. Guru (PNS) sekaligus buruh TKBM Pelabuhan Ambon.
Saya  seorang  guru  tetapi  saya  memilih  kerja  sampingan  sebagai  buruh  TKBM, sebenarnya  hal ini  disebabkan  karena  sejak  masa  kuliah  saya  dulu  saya  sudah bekerja sebagai  buruh  TKBM  di  pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon,  hal  ini  disebabkan  pertama karena  kebetulan  kakak  saya  adalah  mandor  pada  kelompok  XV  sehingga  saya langsung  bergabung  dan  bekerja,  setelah  selesai  kuliah  dan  saya  diangkat  sebagai seorang  guru  (PNS)  saya  tetap  menjadikan  pekerjaan  sebagai  buruh  TKBM  karena sangat  membantu  ekonomi  keluarga  saya,  dimana  kebutuhan  hidup  semakin meningkat,  walaupun  istri  saya  juga  seorang  guru  tetapi  saya  tetap  mengambil  kerja sampingan sebagai buruh. Untuk menjaga keseimbangan antara tugas saya sebagai guru
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 582
saya  biasa  mengambil  kerja  buruh  bongkar  muat  pada  sift  malam  sehingga  tidak mengganggu  tugas  utama  saya.  Saya  memiliki  tiga  orang  anak  yang  masih  kecil-kecil yang  memiliki  kebutuhan  yang  besar.  Alhamdulilah  upah  yang  saya  dapatkan  sangat cukup untuk membantu perekonomian keluarga saya. Buruh bongkar muat saya tidak terdaftar  sebagai  buruh  tetap  karena  saya  PNS  sehingga  saya  hanya  terdaftar  sebagai buruh  cadangan  sehingga  saya  tidak  mendapat  hak  yang  sama  dengan  buruh  tetap seperti  misalnya  JAMSOSTEK  dan  asurasi  kecelakaan.  Kalau  saya  buruh  cadangan misalnya  kalau  saya  mendapat  kecelakaan  hanya  mendapat  jaminan  dan  perawatan sampai  pada  ruang  UGD  saja  setelah  itu  semua  tanggungan  akan  dibayarkan menggunakan  BPJS  kesehatan  sebagai  PNS.  Pandangan  terhadap  buruh  itu  sangat menjanjikan  bagi orang yang membutuhkan pekerjaan karena tidak semua  orang atau masyarakat  bekerja  sebagai  tenaga  kerja  bongkar  muat  (TKBM)  bagi  orang  yang berekonomi  lemah  kebawah  itu  sangat  membutuhkan  pekerjaan  tersebut  karena  tidak ada  pekerjaan  lain  selain  tenaga  kerja  bongkar  muat  (TKBM)  dipelabuhan  yang dianggap  membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  (Hasil  Wawancara dengan Bapak AS. S. Pd pada tanggal 14 November 2023).
3.  Wawancara  dengan  Bapak  RS  Berprofesi  sebagai  Polisi  sekaligus  buruh  TKBM Pelabuhan Ambon
Alasan saya kenapa mencari kerja sampingan di Pelabuhan sebagai buruh TKBM karena  sebelum  menjadi  polisi  saya  bekerja  di  pelabuhan  Yos  Sudarso  sebagai  buruh bongkar  muat  sewaktu  saya  duduk  di  bangku  SMA  makanya  setelah  jadi  polisi  saya tetap  bekerja  menjadi  buruh  bongkar  muat  untuk  menambah  penghasilan  dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Saya menyesuaikan jam kerja saya dikantor dengan  di  pelabuhan  kalau  kapal  saya  memilih  bekerja  malam  dan  pagi  saya  bekerja dikantor jam kerja saya itu pagi jadi saya menyesuikan waktu dan bekerja malam. Para buruh  bongkar  muat  merupakan  buruh  pekerja  keras  demi  untuk  bertahan  hidup  dan memenuhi  nafkah  keluarga,  dan  tidak  boleh  malu  atau  gengsi  demi  untuk  memenuhi kebutuhan  anak  istri  saya.  Hubungan  sosial  dengan  anggota  baik  dalam  kelompok sendiri  maupun  kelompok  lain  sangat  baik,  kami  sudah  seperti  keluarga  sendiri kalaupun  ada  masalah  kami  selalu  selesaikan  secara  kekeluargaan.  Saya  berstatus sebagai buruh cadangan sehingga semua fasilitas JAMSOSTEK dan lainnya tidak saya dapatkan yang saya dapatkan hanya pengobatan apabila ada kecelakaan dalam bekerja hanya  sebatas  di  UGD  setelah  itu  saya  mengguanakan  BPJS  saya  selaku  aparatur negara. (Wawancara dengan Bapak RS pada tanggal 15 November 2023).
4.  Wawancara  dengan  JS  Mahasiswa  dan  berpofesi  sebagai  buruh  TKBM  Pelabuhan Ambon
Saya  adalah  mahasiswa  yang  bekerja  sebagai  buruh  bongkar  muat  untuk membiayai kuliah saya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya sehingga saya tidak bergantung pada orang tua saya. Saya selalu membagi waktu sesuai dengan waktu kuliah  saya,  kebetulan  yang  jadi mandor saya  adalah  om  saya  jadi  yang  penting  saya kuliah  dulu  setelah  jam  kuliah  baru  saya  bekerja  biasanya  saya  mengambil  sif  malam atau  sore  pokoknya  yang  penting  tidak  mengganggu  waktu  kuliah  saya.  Saya  sangat menikmati  pekerjaan  saya  sebab  saya  sudah  memiliki  penghasilan  sendiri  dan  tidak memberatkan  orang  tua  saya.  Saya  juga  senang  karena  bekerja  di  pelabuhan  sebagai buruh bukan sebuah pekerjaan yang hina yang penting halal. Dalam keanggotaan saya
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 583
hanya  sebagai  anggota  cadangan  karena  saya  masih  berstatus  mahasiswa.  bagi  saya buruh  di  pelabuhan  Yos  Sudarso  yang  saya  amati  itu  sangat  menghargai  waktu  dan saling  menghargai  satu  sama  lain  dan  bekerja  keras.  saling  menghargai  dan  saling menghormati  khususnya  orang  yang  lebih  tua  dari  saya  sebaliknya  dengan  kelompok lain juga demikian. (Hasil wawancara dengan JS pada tanggal 16 November 2023).
5.  Wawancara dengan Bapak UR mandor 3 pada kelompok 3.
Saya ke Ambon sejak tamat SMP dan ikut bekerja sebagai buruh TKBM sampai sekarang.  Awalnya  saya  hanya  sebagai  anggota  cadangan,  lama  kelamaan  setelah mandor melihat saya bekerja dengan baik dan selalu rajin maka saya diangkat sebagai mandor  II  sekaligus  menjadi  anggota  tetap  koperasi  TKBM  pelabuhan  Ambon.  Sejak itulah kehidupan keluarga saya membaik dan alhamdulillah anak-anak saya dua orang sudah  selesai  kuliah  dan  sudah  bekerja,  Taufik  anak  pertama  saya  Pendidikan  DIII Politeknik Negeri Ambon dan sudah bekerja disalah satu perusahaan swasta, sedangkan anak  saya  yang  kedua  bernama  Tia,  Pendidikan  S1  (PNS)  Kemenkumham,  dan  anak saya yang ketiga masih berstatus mahasiswa.
Cara pembagian gaji kepada buruh, kalau sudah selesai kerja langsung dibagi gaji buruh, gaji diambil oleh mandor dari PELINDO dengan pembagian mandor mendapat dua  jalan,  istilah  yang  digunakan  dalam  pembagian  gaji  pada  buruh  pelabuhan  Yos Sudarso,  dalam  artian  bahwa  apabila  gaji  yang  diperoleh  seorang  buruh  sebanyak RP.400.000  maka  mandor  mendapat  pembagian  sebanyak  RP.800.000.  Hubungan sosial antara mandor dan buruh, komunikasi selalu lancar dan baik, tidak ada masalah antara  buruh  dan  mandor  sebab  kebanyakan  buruh  yang  direkrut  adalah  buruh  dari suku sang mandor, sehingga selalu terjadi hubungan kerja yang dinamis antara mandor dan buruh. Sebagai anggota tetap pada koperasi TKBM Pelabuhan Ambon anak-anak saya  semua  mendapat  beasiswa  sejak  SD  sampai  dengan  perguruan  tinggi  dan  saya sangat senang karena nilai anak-anak saya memenuhi ketentuan dari PELINDO. Untuk jaminan  kesehatan  apabila  anak-anak  saya  sakit  mereka  juga  bisa  menggunakan asuransi  kesehatan,  kecelakaan  dan  juga  kematian  apabila  ada  keluarga  yang mengalami musibah. Saya senang dan bangga jadi buruh bongkar muat walau banyak orang  yang  memandang  rendah  tetapi  saya  bangga  karena  anak-anak  saya  semua berhasil  karena  saya  bekerja  sebagai  buruh  bongkar  muat.  (wawancara  dengan Bapak UR pada tanggal 16 November 2023).
6.  Wawancara  dengan  Bapak  LI  Mandor  4  kelompok  4  Buruh  Koperasi  TKBM Pelabuhan Ambon.
Saya  bekerja  sebagai  buruh  sejak  masih  berusia  muda  kebetulan  om  saya  yang menjadi  mandor  pada  saat  itu  dan  setelah  om  saya  meninggal  dunia  saya  diangkat sebagai mandor, saya memiliki tiga orang anak dan anak sulung saya sudah jadi polisi, sedangkan  yang  kedua  masih  sementara  duduk  di  SMA  dan  anak  saya  yang  paling bungsu  masih  duduk  di  SD.  Sebagai  mandor  pembagian  upah  untuk  anggota  buruh sangat  penting  bagi  saya.  Pembagian  upah  didasarkan  kepada  apa  yang  selama  ini sudah  jalan  jadi  pembagiannya  mandor  mendapat  dua  jalan,  upah  buruh  dibayarkan oleh PELINDO melalu rekening koperasi TKBM Pelabuhan Ambon nantinya mandor mengambil  upah  buruh  di  kantor  koperasi  TKBM  pelabuhan  Ambon  baru  dibagikan kepada para buruh. Hubungan  sosial antara mandor dan buruh baik, karena mengikat
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 584
tali persaudaraan dan bukan hanya keluarga tetapi ada juga suku lain yang bekerja dan kami  sudah  menganggap  mereka  seperti  saudara,  cara  merekrut  buruh  atau  cara mengambil  buruh  untuk  kerja  pada  kelompok,  mandor  melihat  dari  anggota  tetap  di tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan cara merekrut buruh kami melihat dari kerja baik  dan  rajin,  pembagian  kerja  buruh  memakai  sistem  sift  atau  pembagian  kerja malam. (Hasil wawancara dengan mandor I kelompok XVI Bapak LI pada tanggal 17 November 2023).
Dari  data  dan  hasil  wawancara  tentang  kehidupan  sosial  kaum  buruh  di pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon  diatas  maka  dapat  dianalisis  hasil  penelitian  sebagai berikut: (1). Setiap anggota tetap buruh koperasi TKBM pelabuahan Ambon mendapat fasilitas  kartu  anggota,  pakaian,  sepatu,  helem  dengan  gratis  dari  pihak  koperasi.  (2). Asuransi  didapatkan  dari  pihak  koperasi  TKBM  dan  juga  dari  JAMSOSTEK.  (3). Apabila seorang anggota tetap buruh pelabuhan Ambon meninggal dunia maka buruh tersebut mendapat tunjangan kematian yang akan diterima oleh pihak keluarga sebesar RP.25.000.000  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dari  pihak  JAMSOSTEK  sedangkan  dari pihak  BPJS  sebanyak  Rp.  28.000.000  (dua  puluh  delapan  juta  rupiah).  (4).  Untuk kecelakaan  kerja  bagi  seorang  anggota  buruh  tetap  baik  dari  pihak  BPJS  maupun JAMSOSTEK  sesuai  dengan  besarnya  kecelakaan  yang  dialami  oleh  buruh  tersebut. (5). Apabila istri dari buruh sebagai anggota tetap meninggal dunia maka buruh tersebut mendapat  uang  kematian  sebanyak  Rp.  7.000.000 (tujuh juta  rupiah),  kalau  anak  dari buruh  maka  tunjangan  yang  dibayarkan  sebanyak  Rp.5.000.000  (lima  juta  rupiah) ditambah  ongkos-ongkosnya.  Sedangkan  untuk  orang  tua  kandung  buruh  yang meninggal  dunia  maka  akan  diberikan  tunjangan  sebesar  Rp.  1.000.000  (satu  juta rupiah).  (6).  Untuk  buruh  cadangan  apabila  mengalami  kecelakaan  jaminan  yang diberikan oleh pihak koperasi TKBM pelabuhan  Ambon hanya  sebatas pengobatan di UGD, pengobatan selanjutnya adalah tanggungjawab mandor pada kelompok dimana buruh  tersebut  bekerja.  (7).  Untuk  buruh  TKBM  apabila  kecelakaan  dan  kematian adalah  tanggungjaab  pribadi  dari  buruh  tersebut.  Tetapi  sebagaian  besar  dari  buruh TKBM  adalah  anggota  buruh  tetap  dan  cadangan  pada  koperasi  TKBM  Pelabuhan Ambon. (8). Pemotongan yang dilakukan oleh pihak koperasi TKBM dan pihak PBM (perusahaan bongkar muat) akan dibagikan pada akhir tahun dengan nama dana SHU (Sisa  Hasil  Usaha),  dan  pembagian  THR  pada  setiap  hari  raya  baik  Islam  maupun Kristen.  (9).  Penerimaan  anggota  pada  tiap  kelompok  buruh  berdasarkan  suku  dan kekeluargaan  sehingga  kehidupan  sosial  yang  mereka  jalani  seperti  dengan  keluarga sendiri  dengan  tingkat  solidaritas  yang  sangat  tinggi  antar  kelompok.  (10).  Beasiswa prestasi yang diberikan kepada anak-anak para buruh bongkar muat sangat membantu kehidupan  para  anak  buruh  serta  dapat  meringankan  beban  orang  tua.  (11).  Buruh TKBM  adalah  Buruh  lepas  yang  tidak  termasuk  didalam  buruh  di  bawah  naungan koperasi  TKBM.  Sebagian  buruh  TKBM  termasuk  dalam  kelompok  tetapi  bersifat buruh lepas.

## KESIMPULAN
Masalah Kesejahteraan dalam kehidupan kelompok masyarakat selalu menjadi perhatian penting  bagi  para  peneliti  terutama  tentang  kehidupan  para  buruh,  masyarakat  miskin  dan kelompok-kelompok  yang  termarjinalkan,  adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  dapat  di kemukakan  sebagai  berikut:  (1).  Bahwa  kaum  buruh  di  pelabuhan  Yos  Sudarso  Ambon
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 585
tergantung  dari  jadwal  yang  telah  di  tentukan  oleh  pihak  koperasi  TKBM.  Sedangkan  untuk merekrut  anggota  kelompok  buruh  lebih  condong  pada  sistem  kesukuaan  dan  kekeluargaan, namun  demikian  tidak  melupakan  bagaiaman  motivasi  kerja  dari  anggota  kelompok  buruh  itu sendiri.  (2).  Bahwa  realita  kehidupan  sosial  yang  seimbang  dan  selaras  antara  kelompok- kelompok  buruh  yang  ada  di  pelabuhan  Ambon  dapat  dijadikan  contoh  sebagai  sebuah hubungan kerja yang baik. (3). Bahwa Jaminan sosial yang didapatkan para buruh semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur  Rohman.  (2010). Ekonomi  Al-Ghazali,  Menelusuri  Konsep  Ekonomi  Islam  dalam  Ihya’  Ulum Ad-din. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
Aspan, H., Fadlan,  F., & Chikita, E. A. (2020). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat . Soumatera Law Review, 2 (2), 322-334. AHMAD, R. (2020). Proses pembongkaran crude palm oil dari kapal bg. Kahuripan 205 menggunakan pipa oleh perusahaan bongkar muat PT. Sentra sentosa alam indah bandar lampung . Karya tulis. Ahmad,  K.  (2016). Pengaruh  perilaku  pemimpin  terhadap  kepuasan  kerja  dengan  mempertimbangkan locus  of  control  sebagai  variabel  moderating  pada  buruh  kontainer  koperasi  TKBM  pelabuhan ambon . Manajemen Bisnis, 6(2).
Arikunto , Suharsimi . (2009). Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. ARDI,  A.  (2023). Penerapan  Prinsip  Advokasi  Dalam  Pembelaan  Hak  Buruh  (Studi  Pada  Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi Dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Di Pelabuhan Panjang) .
Endraswara ,  Suwardi.  ( 2013) . Metodologi  Penelitian  Sastra,  Epistemologi,  Model,  Teori,  dan  Aplikasi.
CAPS (Center For. Academic Publishing Service). Yogyakarta. FADILAH, T. (2023). Analisis Penggunaan Alat Keselamatan Kerja Oleh Tkbm Di Pelabuhan Ambon Pada  PT  Pelindo  (Persero)  Cabang  Ambon (Doctoral  dissertation,  Politeknik  Ilmu  Pelayaran Makassar) .
Fatman,  J.  H.,  Nurlinah,  N.,  &  Syamsu,  S.  (2023).  Pelayanan  Publik  Berbasis  Collaborative Governance  Di  Pelabuhan  Andi  Mattalata  Kabupaten  Barru. Kolaborasi:  Jurnal Administrasi Publik, 9 (1), 120-134. Gultom, E. R., & Silvana, E. D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM)  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok-Jakarta. DAS  SEIN:  Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 1 (2), 79-88.
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  akuntabilitas  pelayanan  publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1 (1), 24-34.
Hakim,  Y.  R.  (2021).  Kebijakan  Omnibus  Law  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Buruh  Di Indonesia. Jurnal Politics and Government, 3 .
Hasibuan,  M.  H.,  &  Sihombing,  T.  (2023).  Efektivitas  Pelayanan  Koperasi  Tenaga  Kerja Bongkar  Muat  (TKBM)  Di  Pelabuhan  Teluk  Nibung  Kota  Tanjung  Balai. Jurnal Niara , 16 (2), 268-278.
Kamus Bahasa Indonesia. (2008). Pusat Bahasa Deparetemen Pendidikan Nasional , Jakarta. Krisnawati, S., SUgandi, S., & Bijaksana, G. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik , 5 (2), 267-282.
Miles , M. B. & Huberman, M. ( 1992 ). Analisis Data Kualitatif , Jakarta: Universitas Indonesia.. Moleong , Lexy J.( 2007 .) Metodologi Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja. P3EI UII Yogyakarta. (2008). Ekonomi Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Irmawati,  I.,  Wijaya,  A.  A.  M.,  &  Basir,  M.  A.  (2022).  Transparansi  Pelayanan  Publik  dalam Administrasi  Kependudukan  di  Kantor  Kelurahan  Labalawa  Kecamatan  Betoambari Kota Baubau. Journal of Government Science Studies, 1 (2), 50-57.
Ilyas,  R.  (2016).  Etika  konsumsi  dan  kesejahteraan  dalam  perspektif  ekonomi  islam. AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 1 (1), 152-172.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Bongkar Muat (TKBM) dan Peningkatan Kesejahteraan … - 586
PANJAITAN,  M.  T.,  &  SAUD,  F.  (2018). Efisiensi  penggunaan  fasilitas  alat  bongkar  muat  dalam kegiatan  operasi  di  pelabuhan  gresik  yang  di  kelola  PT.  Pelbuhan  indonesia  iii  cabang. Gresik (doctoral dissertation, sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta).
Panjaitan,  Y.  A.  K.  (2022). Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Pelabuhan  Balohan  Kota  Sabang (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
PRASETYA,  H.  S.  (2017). Optimalisasi  Penanganan  Kegiatan  Bongkar  Muat  Clinker  Di  Pelabuhan Khusus Semen Indonesia, Tuban (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang) . Sugiyono . ( 2015) . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
Sukmadinata Nana Syaodih. (2009). Metode Penelitian Pendidikan . Penerbit: Remaja Rosdakarya Bandung.
Sukmawati,  E.,  Hitalessy,  J.  O.,  Hidayat,  A.,  &  Arief,  M.  I.  (2022).  Revitalisasi  Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Cirebon. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, 7 (3), 235-246.
Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. Sosiohumaniora, 23 (2), 189-157.
SADEWO, E. (2018). Optimalisasi program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).
Umar Kasim. (2011). Status Hukum Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Yusnita .  (2017).  Sistem  Kerja  Buruh  Pelabuhan  di  Tanjung  Uma  Kecamatan  Lubuk  Baja  Kota Batam”. JOM FISIP Universitas Riau, 4 (1). Wance,  M.,  Muhtar,  M.,  &  Kaliky,  P.  I.  (2020). PKM  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Negeri  Hila  Kabupaten  Maluku  Tengah. CARADDE:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2), 229-338. Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. Jurnal Multidisiplin Madani, 2 (2), 587-598.