P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated

## IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN WARIS AKIBAT ADANYA GUGATAN HUTANG PIUTANG PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Oleh:
Guling Sunaka 1 , Mas Rara Tri Retno, Harsono Njoto, Akhmad Asan sunakmax@outlook.com
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Berdasarkan  ketentuan  dalam  BW,  selain  memiliki  hak  untuk  dapat memperoleh  harta  waris,  ahli  waris  juga  diperbolehkan  untuk  menolak  harta warisan  agar  terhindar  dari  segala  kewajiban  yang  seharusya  menjadi  tanggung jawab  ahli  waris,  kewajiban  itu  salah  satunya  meliputi  melunasi  utang  pewaris. Dimana dalam hal ini ahli waris belum tentu mengetahui dengan pasti jumlah bersih boedel waris, karena ahli waris belum tentu mengetahui semua hubungan pewaris dengan pihak ketiga lain semasa hidupnya. Adakalanya ahli waris baru mengetahui bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki hutang kepada pihak ketiga setelah pihak ketiga  menggugat  ahli  waris.  Pada  dasarnya  warisan  tidak  hanya  berupa  harta kekayaan,  namun  juga  termasuk  dengan  hutang  piutang  yang  dimiliki  atau ditinggalkan  oleh  seorang  yang  telah  meninggal  semasa  hidupnya  yang  harus ditanggung oleh ahli waris. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan apa implikasi hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya gugatan hutang piutang pewaris dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  (Legal  Research),  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  norma-norma  dalam  hukum  positif,  seperti  undang- undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.
1 Mahasiswa Program Studi Hukum S.2 Fakultas Hukum Universitas Kadiri NIM : 202001020017
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penolakan waris dapat dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1057  BW.  Pada  dasarnya,  penolakan  waris  dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerima warisannya. Adapun akibat hukum adanya  penolakan  warisan,  maka  seseorang  akan  kehilangan  haknya  untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian legietieme portie-nya pun akan hilang, serta keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pergantian tempat.
Kaca Kunci : Implikasi Hukum, Penolakan Warisan, Hutang-Piutang Pewaris

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  yang  begitu  pesat  pada  era  sekarang  ini,  membawa pengaruh yang sangat besar terhadap setiap kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh setiap orang pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan. Pada umumnya untuk menjalankan kegiatan bisnis, setiap orang memerlukan modal atau dana untuk membiayai kegiatan mereka. Sehingga untuk membantu kebutuhan dari setiap orang tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga. Lembaga tersebut adalah lembaga  keuangan  (bank)  ataupun  lembaga  pembiayaan.  Kucuran  dana  yang dilakukan  oleh  bank  atau  lembaga  pembiayaan  kepada  konsumen  atau  pihak pengusaha Terjadinya penolakan ahli waris terhadap harta warisan yang semestinya diterima,  tentunya  memiliki  konsekuensi  terhadap  harta  warisan  tersebut.  Harta warisan  yang  seharusnya  menjadi  milik  salah  satu  atau  satusatunya  ahli  waris, berpotensi menjadi tidak ada pemilikna alias tak bertuan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal  1059  KUH  Perdata  yang  mengatur  bahwa  bagian  harta  warisan  dari  orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andaikata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.  Pasal  1060  KUH  Perdata  juga  mengatur  bahwa  keturunan  dari  ahli waris  yang  menolak  warisan  tidak  bisa  mewaris  karena  pergantian  tempat. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa harta warisan yang ditolak oleh ahli  waris  berpotensi  akan  menjadi  tidak  mempunyai  pemiliknya.  Ketiadaan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
kepemilikan  tersebut  tentunya  rentan  akan  diambil  oleh  pihak  lain  yang  tidak termasuk ahli waris.
Terkait  keputusan  penolakan  oleh  ahli  waris  terhadap  warisan  debitor (pewaris),  yang  pada  dasarnya  ahli  waris  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab terhadap  pelunasan  tersebut  apabila  terjadi  kematian  debitor  sebelum  pelunasan pembayaran  utang,  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  kreditor.  Bagaimanakah nantinya tanggung jawab untuk pembayaran pelunasan utang dan pengurusan utang terhadap kreditor, walaupun pada dasarnya sebagaimana diketahui bahwa baik bank ataupun lembaga pembiayaan pasti sudah melindungi dirinya dari berbagai resiko kerugian  yang  akan  terjadi  seperti  membuat  perjanjian  jaminan  kebendaan  yang kemudian  diikuti  dengan  asruansi,  tetapi  berbicara  mengenai  dunia  bisnis  tidak akan lepas dari berbagai resiko yang akan terjadi misalnya resiko penurunan nilai ekonomis dari barang jaminan, debitor yang mempunyai utang terhadap negara dan lain sebagainya.
Apabila  melihat  urgensi  pengaturan  perjanjian  dalam  praktik  bisnis  adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proposional  bagi  para  pihak,  sehingga  dengan  demikian  terjalin  hubungan kontraktual  yang  adil  dan  saling  menguntungkan. 2 Hal  ini  secara  otomatis  pihak bank  ataupun  lembaga  pembiayaan  lainnya  akan  merasa  dirugikan,  dengan penunggakan  pembayaran  tersebut.  Oleh  karena  itu  dengan  memperhatikan berbagai resiko yang tidak akan lepas terjadi dalam dunia bisnis walaupun sudah dilakukan  upaya  untuk  melindungi  diri  dari  berbagai  resiko  kerugian  yang  akan timbul  kemudian  hari,  sehingga  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai implikasi  hukum  penolakan  harta  waris  oleh  ahli  waris  karena  adanya  hutang pewaris dan perlindungan hukum bagi kreditor dari berbagai kerugian dalam dunia bisnis yang dalam hal ini sebagai akibat penolakan warisan oleh ahli waris dalam perspektif hukum waris baik BW dan hukum islam.
2 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 6.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
Berdasarkan isu hukum dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dalam  bentuk  tesis,  yang  diberi  judul  Implikasi  Hukum Penolakan  Waris  Akibat  Adanya  Gugatan  Hutang  Piutang  Pewaris  Dalam Perspektif Hukum Perdata.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini  adalah:  Bagaimana penerapan Undang – undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik?

## PEMBAHASAN
Permasalahan  pembagian  warisan  sampai  saat  ini  masih  menarik  untuk dikaji,  karena  fenomena  terkait  pembagian  harta  warisan  semakin  berwarna. Menariknya  kajian  tentang  pembagian  harta  warisan  ini  karena  menyangkut masalah materi khususnya motif ekonomi dan kepemilikan harta warisan tersebut. Sangat  banyak  terjadi  bahwa  persoalan  pembagian  harta  warisan  ini  akhirnya sampai  ke  sidang  pengadilan  dari  mulai  tingkat  pertama  hingga  kasasi.  Sebagai contoh ada ayah yang berselisih dengan anaknya, saudara yang bertengkar dengan saudara  lainnya,  kerabat  yang  satu  dengan  kerabat  lainnya,  sehingga  memicu keretakan bahkan hingga perpecahan dalam keluarga. Pertikaian dan pertengkaran itu terjadi jika pembagian harta waris tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku baik dalam KUHPerdata, baik dalam hukum islam maupun hukum adat. 3
Kedudukan Hukum Waris Dalam KUH Perdata di dalam pembuatan undang -  undang  yang  menyusun  KUH  Perdata  menimbang  hukum  waris  sebagai  suatu peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan dari si mati kepada pihak lain, oleh karena  itu  dalam  Pasal  584,  hak  mawaris  itu  termasuk  salah  satu  cara  untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan. 4 dikarenakan hak mawaris termasuk salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan, maka peraturan
3 M. Sanusi, Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris , Yogyakarta: Diva Press, 2012. hlm. 7.
4 Ibid, hlm. 3.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
yang mengatur mengenai hukum waris dalam KUH Perdata oleh pembuat undang- undang  ditempatkan  dalam  buku  II  tentang  Kebendaan.  Jumlah  pasal  yang mengatur  hukum  waris  sebanyak  300  pasal,  yang  dimulai  dari  Pasal  830  sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.
KUH  Perdata  sama  sekali  tidak  memberikan  pengertian  terkait  dengan hukum  kewarisan,  hanya  pada  Pasal  830  mengatur  bahwa  “pewarisan  hanya berlangsung karena kematian”. Artinya harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris telah meninggal dunia” yang termaktub dalam Pasal 830; dan  si  ahli  waris  harus  masih  hidup  saat  harta  warisan  tersebut  terbuka  untuk diwarisi, yang termaktub dalam Pasal 836 KUH Perdata. Pasal 833 KUH Perdata mengatur bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.
Berdasarkan  undang-undang  yang  merupakan  ahli  waris  maka  harus diperhatikan lagi adakah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris maka dalam hal pembahagian warisan menurut KUHPerdata dikenal juga dengan pergantian tempat (plaatsvervulling ) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 841,842, 848, 866, 871 dan ayat 2 Pasal 156 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris tetapi sebetulnya bukan  ahli  waris.  Kedudukannya  berubah  menjadi  ahli  waris  karena  yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Hak-hak untuk pergantian tempat seperti ini hanya berlaku bagi garis lurus ke bawah seperti anak/ cucu, tetapi tidak berlaku bagi keturunan dari istri/ saudara-saudara dan juga keturunan lurus ke atas. Seperti ayah, kakek, nenek sebagaimana dijelaskan pada Pasal 843 BW. 5
Pada dasarnya ahli waris merupakan seseorang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta seseorang yang akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban  dari  si  pewaris.  Menurut  hukum  waris  Islam  terdapat beberapa kewajiban yang harus di dahulukan penyelesaian oleh ahli waris sebelum pembagian warisan antara lain melunasi hutang pewaris, membayar biaya jenazah,
5 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. hlm. 142-144
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
membayar  zakat,  serta  melaksanakan  wasiat  jika  ada.  Sedangkan  hukum  waris perdata dalam pengaturannya dimasukkan kedalam hukum kebendaan sebagaimana argumen  hukum  dari  Vollemar  karena  hukum  waris  termasuk  didalamnya  hak kebendaan seperti yang tertulis didalam Pasal 1537 dan 957 KUH Perdata. 6 Dengan demikian warisan-warisan dapat diperjual belikan sebagaimana benda. Pembagian harta  warisan,  serta  pertanggungjawabannya  setiap  ahli  waris  yang  akan memperoleh  warisan  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia  memperoleh tanggungjawab  terhadap  harta  warisan  pewaris  yang  berdasarkan  KUHPerdata dengan cara:
a. Seorang  ahli  waris  wajib  memelihara  dan  menjaga  keutuhan  harta  warisan sebelum  harta  warisan  tersebut  kemudian  dibagikan  kepada  masing-masing ahli waris.
b. Seorang ahli waris tidak boleh menggunakan harta warisan yang belum dibagi kepada  semua  ahli  waris  yang  memiliki  hak  untuk  menerima  harta  warisan tersebut tanpa persetujuan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan.
c. Seorang ahli waris wajib untuk merundingkan sistem pembagian harta warisan kepada  semua  ahli  waris  apakah  menggunakan  pewarisan  menurut  hukum perdata,menurut hukum islam,ataupun menurut hukum adat.
d. Seorang  ahli  waris  wajib  melunasi  hutang-hutang  yang  ditinggalkan  oleh pewaris.
e. Seorang ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang ditulis oleh pewaris jika terdapat surat wasiat.
Adanya  konsenkuensi  dari  harta  peninggalan  tersebut,  yang  apabila  telah terjadi  kematian,  maka  secara  otomatis  akan  beralih  kepada  ahli  warisnya, walaupun  secara  kenyataan  yang  dilihat  harta  tersebut  belum  dilaksanakan peralihan  atau  pembagiannya  oleh  ahli  waris.  Dalam  hal  ini  mewarisi  berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaan yang berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yg meninggal tersebut  yang  akan  di  perhitungkan  sebagai  sumber  hukum  pembagian  waris
6 Badriyah  Harun, Panduan  Praktis  Pembagian  Waris ,  Cet.  1,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2009. hlm.16.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
perdata.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  subyek  dari hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang bersangkutan memiliki jenis kelamin pria dan wanita, lalu  meninggalkan  sejumlah  harta  kekayaan  baik  berupa  hak  maupun  kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya dapat berlandaskan dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. 7 Dalam konteks ini, hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Kekayaan dalam pengertian hukum waris tidak hanya berupa  aktiva  namun  juga  berupa  pasiva  atau  hutang.  Harta  peninggalan  yang dimaksud  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik  yang  berupa  harta benda  maupun  hak-haknya. 8 Seperti  penjelasan  sebelumnya  bahwa  terdapat  dua cara dalam lingkup hukum waris perdata agar seseorang dapat memperoleh harta warisan,  yaitu  pewarisan  menurut  Undang-Undang  ( secara  Ab  Intestato )  dan pewarisan secara wasiat ( testamentair ). 9
Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Subekti dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa "hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan  harta  benda  saja  yang  dapat  diwariskan.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  dalam  lapangan  hukum  kekeluargaan  pada  umumnya  hak- hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak- hak dan keajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan".
Terdapat beberapa orang yang terhalang mendapatkan harta warisan dalam sistem pembagian harta waris menurut BW, yaitu:
1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan (contoh: suami/istri yang telah bercerai);
7 Eman Suparman, Hukum Waris Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 28-29.
8 Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, & Barzah Latupono, Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris  dari  Perkawinan  Pertama  Dan  Kedua  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata , Tatohi, Vol. 1 No. 4. 2021.
9 Surini  Ahlan  Sjarif  &  Nurul  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat ,  Kencana  Renada Media Group, Jakarta, 2006. hlm. 16.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
2. Orang-orang  yang  menolak  warisan  (termasuk  keturunan  yang  akan mengganti kedudukan);
3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat  kedudukan  tersebut  mendapat  hak  waris  tetapi  secara  sama  rata (dihitung per kepala);
4. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan sebagaimana disebut dalam pasal 838 bw.
Dalam keadaan tertentu, ahli waris juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari  pewaris  apabila  ahli  waris  melakukan  hal  yang  telah  dilarang  oleh  undang- undang. 10 Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 838 BW menjelaskan pada mereka yang  dipersalahkan  karena  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  pewaris, dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, mencegah dengan perbuatan atau kekerasan terhadap pewaris untuk membuat surat wasiat  atau  mencabut  surat  wasiat,  dan  telah  menggelapkan,  merusak,  atau memalsukan  surat  wasiat  dari  pewaris. 11 Selain  itu,  BW  mengijinkan  ahli  waris untuk melakukan tolak waris sebagaimana tercantum pada Pasal 1057 - 1058 BW.
Sebagaimna dimaksud dalam Pasal 1023 KUH Perdata, secara tegas telah ditentukan bahwa jika terbuka suatu warisan, maka ahli waris tidak boleh dipaksa untuk  menyatakan  menerima  warisan  akan  tetapi  diberi  hak  berfikir, 12 yang menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan  kewajiban  si  pewaris,  maka  ada  konsekuensi  yang  tidak  adil  terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif dan/ atau tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris. Dalam hal  ini  dikarenakan  para ahli  waris  atau  sebagian  ahli  waris merasa  ragu  tentang
10 Elviana  Sagala, Hak  Mewaris  Menurut  Ketentuan  Hukum  Waris  Perdata ,  Jurnal  Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 1, 2018. hlm. 118.
11 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 142-143.
12 Imam Jauhari, Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya), Cet. I,Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020. hlm.1.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
harta warisan tersebut untuk itu diberi waktu 4 bulan sejak permohonan pernyataan guna menentukan sikap.
Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengetahui  tentang  aktiva  dan  pasiva, sehingga  ahli  waris  dapat  mengetahui  apakah  ada  lagi  warisan  yang  bersisa, dikarenakan undang-undang menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan para ahli waris,  tetapi  termasuk  juga  harta  peninggalan  berupa  semua  hutang  yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang- hutangnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdata: “Para  ahli  waris  yang  telah  menerima  suatu  warisan  diwajibkan  dalam  hal pembayaran  hutang,  hibah,  wasiat  dan  beban  yang  lain,  memikul  bagian  yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”
Peristiwa  tersebut  dapat  terjadi  jika  pewaris  meninggal  dunia  lalu  harus ditindaklanjuti  dengan  pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  ( Verklaring  van Erfrecht )  yang  dibuat  sendiri  maupun  diterbitkan  oleh  pejabat  atau  instansi berwenang.  Surat  tersebut  bertujuan  untuk  dapat  melakukan  perbuatan  hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari harta warisan tersebut. Secara khusus, dokumen  tersebut  berisi  tentang  penjabaran  ketentuan  hukum  waris  dalam  hal pembuktian  kedudukan  seseorang ahli  waris  dan  dijadikan  juga  sebagai alas  hak untuk menuntut hak waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai obyek waris. 13 Pada  asasnya  peralihan  atas  harta  warisan  itu  dengan  sendirinya  terjadi demi hukum, tetapi tidak secara langsung menguasai harta warisan melainkan untuk menentukan sikap apa yang akan dilakukan atas harta warisan tersebut. 14
Peralihan  hak  karena  pewarisan  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  ahli waris dibuat dalam beberapa surat tanda bukti ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Surat  Tanda  bukti  sebagai  syarat  dalam
13 Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri. Op. Cit., hlm. 390.
14 Ibid.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
permohonan  pendaftaran  tanah  tersebut  berupa  wasiat,  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan, serta surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk, antara lain:
1. Surat  Keterangan  Ahli  Waris  bagi  Warga  Negara  Indonesia,  penduduk  asli bumiputera yang dibuat oleh para ahli waris dengan memuat keterangan atau pernyataan sebenar-benarnya, disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan dan dibenarkan Lurah dan Camat sesuai dengan domisili pewaris.
2. Surat  Keterangan  Ahli  Waris  bagi  keturunan  Tionghoa  dibuat  dihadapan Notaris.
3. Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia, keturunan Timur Asing dan lainnya dibuat di Balai Harta Peninggalan.
Jadi  sekalipun  warisnya  itu  sudah  terbuka  (sesuai  dengan  ketentuan  pada BW  yang  menyatakan  terbukanya  warisan  yaitu  pada  saat  pewaris  meninggal), belum tentu warisan itu sudah dinikmati atau sudah secara sah di kuasai oleh ahli waris, sehingga jika belum terdapat tindakan apapun untuk menikmati/menerima warisan  tersebut  dari  para  ahli  waris  maka  ahli  waris  masih  memiliki  hak  untuk menolak warisan. Pada posisi ini ahli waris tetap dapat melakukan penolakan waris terhadap  boedel  waris,  dengan  syarat  bahwa  terhadap  boedel  waris  itu  belum terbagi 15 , atau setidak-tidaknya belum ada tindakan dari ahli waris yang menjadi wujud  sebuah  tindakan  penerimaan  warisan  secara  nyata.  Misalnya  ahli  waris belum  melakukan  balik  nama  terhadap  objek-objek  waris,  ahli  waris  belum memakai harta warisan.
Berhubungan  dengan  itu,  untuk  menghindari  beban  yang  berat  bagi  ahli waris ada beberapa keuntungan yang akan memberikan kemungkinan kepada para ahli  waris  untuk  mengambil  sikap  yang  menguntungkan.  Seperti  penjelasan sebelumnya bahwa ahli waris mempunyai hak dalam menentukan sikapnya. Para ahli waris mempunyai hak berfikir dalam jangka waktu empat bulan. 16 Pengadilan
15 Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, & Aad Rusyad Nurdin, Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017), Notary Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2020. hlm. 600.
16 Suparman  Usman, Ikhtisar  Hukum  Islam  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Serang: Darul Ulum Press, 1993. hlm. 122.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
negeri mempunyai wewenang atas permintaan untuk memperpanjang jangka waktu ini satu atau beberapa kali. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1024 KUH Perdata dan dalam BW Pasal 1029 BW apabila 4 bulan telah selesai dilaksanakan maka wajib para ahli waris menentukan sikap yaitu:
1. Menerima  secara  murni  (Pasal  1048  KUH  Perdata),  yaitu:  menerima seluruh  harta  warisan  tanpa  syarat  dan  menerima  seluruh  harta  warisan termasuk hutang-hutang pewaris.
2. Menerima  dengan  hak  mengadakan  pendaftaran  harta  peninggalan  (1032 KUHPerdata), yaitu:
a. Ahli  waris  tidak  diwajibkan  membayar  hutang-hutang  pewaris  dan beban  warisan  yang  melebihi  harta  warisan  yang  diterimanya,  dan bahkan ia dapat membebaskan diri darinya dari pembayaran itu dengan menyerahkan  semua  benda  termasuk  warisan  kepada  kekuasaan  para berpiutang.
b. Bahwa  benda-benda  pribadi  ahli  waris  tidak  dicampur  dengan  benda- benda  warisan,  ia  juga  berhak  menagih  piutang-piutang  pribadi  dari warisan.
c. Menolak  warisan  (1057  KUHPerdata),  yaitu:  apabila  ahli  waris  menolak harta  warisan  maka  ia  tidak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk membayar hutang pewaris.
Maka dengan memperhatikan semua hal untuk dapat menentukan ahli waris yang  berhak  atas  harta  warisan  si  pewaris  harus  benar-benar  teliti,  tidak  cukup hanya mengetahui ahli waris yang sah tetapi banyak hal yang harus diperhatikan untuk  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  menentukan  ahli  waris,  hal  ini  dikarenakan harta waris dalam hukum perdata disebut sebagai hak milik bersama yang terikat atau gebonden mede eigendom . 17 Artinya kebersamaan terhadap kepemilikan harta waris tidak dapat diakhiri hanya dengan kesepakatan dari para pihak, tetapi harus melalui  perbuatan  hukum  tertentu  dan  juga  memiliki  hubungan  lain  atas kepemilikan bersama para pihak, sehingga dengan dipastikannya ahli waris maka
17 Badriyah  Harun, Panduan  Praktis  Pembagian  Waris ,  Cet.  1,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2009. hlm. 17.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
dapat menimbulkan hak-hak bagi para ahli waris, diantaranya: 18
a. Ahli  waris  dapat  mengusulkan  pemisahan  harta  warisan  yang  telah dibagikan berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata.
b. Ahli  waris  yang  dinyatakan  secara  sah  berhak  menerima  semua  hak warisan  berupa  harta  benda  dan  piutang  dari  pewaris.  Namun  harus sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata, diman ahli waris memiliki hak saisine ,  yaitu  hak  untuk  mempertimbangkan  atau  menolak  menerima warisan.
c. Ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjadi bagian dari hak  ahli  waris  pertama,  penjelasan  terdapat  di  dalam  Pasal  834  KUH Perdata.
Permohonan  penetapan  ahli  waris  di  Pengadilan  Negeri  (PN)  biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri  tidak  lama,  karena  sifatnya  yang permohonan,  namun  yang  harus  diingat dalam  permohonan  penetapan  waris,  seluruh  ahli  waris  harus  terlibat  dalam permohonan  tersebut.  Beberapa  bukti  yang  harus  dilengkapi  adalah  kutipan  akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, foto copy KTP seluruh pemohon, surat keterangan  kematian,  dan  surat  keterangan  ahli  waris  dari  lurah/kepala  desa setempat.  Jika  memungkinkan  bisa  mengajukan  saksi  yang  dapat  menerangkan ihwal perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Setelah melengkapi  bukti  untuk  permohonan  penetapan  ahli  waris,  selanjutnya  dapat membuat permohonan yang ditujukan ke Ketua PN setempat yang berisi identitas (para) pemohon, alasan permohonan, dan petitum permohonan.
Dalam  Pasal  1062  Burgerlijk  Wetboek  menyatakan  wewenang  untuk menolak  warisan  tidak  dapat  hilang  karena  kadaluarsa.  Pasal  1063  Burgerlijk Wetboek  menyatakan  sekalipun  dengan  perjanjian  perkawinan  seseorang  tidak dapat  melepaskan  diri  dari  warisan  seseorang  yang  masih  hidup  ataupun
18 Helmi  Shemi, pembagian  Harta  Warisan  Menurut  Hukum  Perdata,  begini  Ketentuannya, http://www.idntimes.com/business/finance/helmi/pembagian-harta-waris-untuk-anggota- keluarga-menurut-hukum-perdata. Diakses pada 23 Maret 2023.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
mengalihtangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 Burgerlijk Wetboek menyatakan ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan. Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima  warisan  yang  lewat  dengan  lampaunya  30  (tiga  puluh)  tahun,  maka secara  otomatis,  setelah  30  (tiga  puluh)  tahun  berlalu,  orang  tersebut  sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga  puluh)  tahun,  orang  tidak  perlu  lagi  melakukan  penolakan  warisan  apabila tidak mau menjadi ahi waris.
Penolakan  warisan  tidak  dapat  dilakukan  hanya  untuk  sebagian  harta warisan,  hal  ini  dikarenakan  penolakan  warisan  tersebut  mengakibatkan  orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 Burgerlijk Wetboek). Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas  harta  warisan.  Kedudukan  seperti  ini  bukan  karena  kehendaknya  namun dipaksakan  kepadanya  untuk  menerima.  Dalam  hal  Ini  sebenarnya  merupakan penolakan secara diam-diam. Akibat dari penolakan harta warisan, ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris dari si  pewaris.  Jadi  meskipun  pernyataan  penolakan  tersebut  tidak  wajib  dinyatakan tertulis, namun pengadilan wajib mencatat pernyataan tersebut dibuku register yang bersangkutan.
Jika  ahli  waris  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  pada  pewaris  maka kedudukannya dalam status hukum tidak dapat digantikan oleh keturunan lain yang masih  hidup.  Artinya  keturunan  dari  ahli  waris  tidak  bisa  mewaris  dikarenakan penggantian tempat. 19 Dalam ketentuan Pasal 1060 Burgerlijk Wetboek disebutkan siapa  yang  telah  menolak  suatu  warisan,  tidak  sekali-kali  dapat  diwakili  dengan cara penggantian ( bijplaatsvervulling ) jika satu-satunya waris di dalam derajatnya ataupun jika ke semuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri ( uit eigenhoofde ) dan mewaris untuk bagian
19 Suparman, Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi. hlm. 32
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
yang sama. 20
Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 1060 KUH Perdata, maka jika ada terdapat testament (wasiat) dari pewaris yang ditunjukan untuk orang yang menolak harta  warisan,  maka  wasiat  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan.  Akibat  penolakan warisan yang menyangkut ahli waris karena wasiat dan setelah penolakan warisan, masih  ada  ahli  waris  lainnya  dengan  wasiat,  maka  timbul  ke  permukaan  suatu pertambahan  warisan.  Adapun  dalam  hal  seseorang  mewaris  karena  kematian, maka  selalu  terjadi  pertambahan  warisan.  Adapun  syarat-syarat  untuk  penolakan harta warisan yaitu:
1. Harus  dilakukan  setelah  harta  warisan  terbuka  atau  harus  dilakukan setelah peristiwa kematian (Pasal 1334 ayat 2).
2. Untuk memperolehnya mesti orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Dilakukan  dengan  tegas  di  depan  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Hukumnya setelah warisan itu terbuka (Pasal 1057).
4. Setelah  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang  –  undang berakhir, yaitu dengan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk berfikir, ahli waris dapat menentukan sikapnya untuk menolak harta warisan (Pasal 1024 dan 1029).
Jika  ahli  waris  menyatakan  sikap  menolak,  maka  ia  tidak  dapat  lagi menerima harta warisan. Adapun akibat hukum adanya penolakan warisan oleh ahli waris antara lain:
1. Seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap  tidak  pernah  menjadi  ahli  waris  (Pasal  1058)  dan  bagian legietieme portie -nya pun akan hilang.
2. Ahli  waris  yang  menolak  dinyatakan  tidak  pernah  menjadi  ahli  waris dan  konsekwensinya  orang  yang  menolak  bagian  dari  warisan  karena berpindah  atau  jatuh  kepada  mereka  sebagai  para  ahli  waris  yang sedianya  berhak  atas  bagian  warisan  itu  dan  seandainya  orang  yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan, telah ditegaskan dalam Pasal 1059 KUH Perdata.
3. Keturunan  dari  ahli  waris  yang  menolak  tidak  bisa  mewaris  karena pergantian tempat (Pasal 1060).
Berdasarkan  Pasal  1065  dikatakan  bahwa  ahli  waris  yang  telah  menolak tidak  dapat  di  pulihkan  kembali  kedudukannya  sebagai  ahli  waris,  kecuali penolakan ini dilakukan atas dasar paksaan atau penipuan. Ahli waris yang menolak mendapatkan harta warisan, maka  hak dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris pun  hilang.  Namun  untuk  melindungi  pihak  yang  dirugikan  terhadap  penolakan harta warisan oleh ahli waris karena maksud dan tujuan ahli waris menolak harta warisan  karena  untuk  menghindari  jumlah  aktiva  (harta)  lebih  kecil  dari  jumlah passiva (hutang) sehingga ahli waris yang menolak harta warisan demi menghindari kerugian, maka untuk melindungi kreditur dalam haknya terhadap hutang-hutang dari pewaris, tetapi dengan adanya penolakan itu akan merugikan kreditur, maka penolakan tersebut dianggap tidak pernah ada. 21
Sedangkan  berkaitan  dengan  harta  yang  ditolak  oleh  sebagian  ahli  waris tentunya  akan  memberikan  akibat  hukum  terhadap  harta  tersebut.  Artinya  harta tersebut tentunya menjadi tidak ada pemiliknya. Akibatnya adalah bahwa harta itu tidak  memiliki  kepastian  hukum  terkait  pemiliknya.  Ketiadaan  pemilik  terhadap harta  tentunya  akan  mengakibatkan  tidak  terurusnya  harta  tersebut.  Dengan  kata lain apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seseorang pun ahli waris yang tampil  kemuka  sebagai  ahli  waris,  dan  semua  ahli  waris  menolak  warisan,  maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tak terurus.

## Kesimpulan
Penolakan waris dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1057 BW. Pada  dasarnya,  penolakan  waris  dapat  dilakukan  sepanjang  ahli  waris  belum menerima warisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidak dapat  dilakukan  lagi.  Penerimaan  ahli  waris  ini  berupa  penggunaan  secara  nyata
21 Anansitus  Amanat, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal  –  Pasal  Hukum  Perdata  Bw , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 77.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 12/11/20 5 th Sinta Akreditated
harta  warisan  dan/  atau  pembagian  di  antara  para  ahli  waris.  Sekalipun  terdapat gugatan  dari  pihak  ke-3  sebagai  kreditur,  ahli  waris  tetap  berhak  melakukan penolakan  waris  asal  syarat-syarat  tersebut  diatas  di  penuhi.  Tidak  ada  jangka minimum waktu kapan ahli waris dapat melakukan penolakan waris. Adapun akibat hukum adanya penolakan warisan oleh ahli waris adalah seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058) dan bagian legietieme portie -nya pun akan hilang.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.xx No.xx / Juli 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Anansitus  Amanat,  Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum  Perdata BW, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Akhmad Khisni, Hukum Waris Islam, Semarang: Unissula Press, 2013. Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II, 2003. Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Effendi Perangin, Hukum Waris, Depok: Rajawali Pers, 2016.
Effendi Perangin-angin, Hukum Waris, Jakarta: PT Raja GRafindo Persada, 1997. Eman Suparman, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005. Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana, Jakarta, 2013.
Hans  Kelsen  (1). Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Hans Kelsen (2). Teori Hukum Murni. Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
Imam Jauhari, Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya), Cet. I,Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020. J. Satrio, Hukum Waris , Jakarta: Alumni, 1992. KN. Sofyan Hasan, Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Literata Lintas Media, 2003. L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pranadya Paramita, Jakarta, 2004. Lahmuddin  Nasution, Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Mazhab  Syafi’i , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Leonora  Bakarbessy, Hukum  Jaminan ,  Revka Petra Media, Surabaya, 2014 .
Trisadini Prasastinah Usanti, Buku Ajar Perkembangan Hukum Jaminan , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Usman  dan  Somawinata, Ikhtisar  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, Serang: Darul Ulum Press, Cet.Kedua, 1993. Zainal  Asikin,  et.al., Pengantar  Hukum  Perusahaan ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2016.
II. Peraturan Perundang - undangan
Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23.
Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staastblad 1847 Nomor 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.xx No.xx / Juli 2020
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Indische Staatsregeling (I.S), Staatsblad 1971 Nomor 129, Staatsblad 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa