## PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK ( TAX AMNESTY ) DI

## INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 BESERTA PERMASALAHANNYA
Isep H. Insan & Tisha Nidia Maghijn Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor e-mail : iseph234@gmail.com Naskah diterima : 14/10/2018, revisi : 18/10/2018, disetujui 20/10/2018

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung  mengalami  perlambatan  yang  berdampak  pada  turunnya penerimaan  pajak  dan  juga  telah  mengurangi  ketersediaan  likuiditas dalam  negeri  yang  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Di  sisi  lain,  banyak  harta  warga negara  Indonesia  yang  ditempatkan  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  baik  dalam  bentuk  likuid  maupun  nonlikuid,  yang seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  menambah  likuiditas  dalam negeri  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh  pemilik  harta  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilannya  sehingga  terdapat  konsekuensi  perpajakan  yang mungkin  timbul  apabila  dilakukan  pembandingan  dengan  harta  yang telah  dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan  yang  bersangkutan.  Penerapan  pengampunan  pajak (tax amnesty) di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016 telah berjalan melalui beberapa periode, namun diprediksi dalam pelaksanaannya  belum  dapat  berjalan  secara maksimal  karena  adanya hambatan  dari  berbagai  sisi  yang  dialami  selama  pelaksanaannya. Dalam  pelaksanaan tax  amnesty ,  Direktorat  Jenderal  Pajak  menjalin kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti  Kepolisian,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI),
dan  lembaga  lain.  Program  ini  telah  diundangkan  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016.
Kata Kunci: Pengampunan  Pajak,  Penerapan  Pengampunan  Pajak dan      Permasalahan  dalam  Penerapan  Pengampunan Pajak.

## I. Latar Belakang
Pertumbuhan  ekonomi  nasional  dalam  beberapa  tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya  penerimaan  pajak  dan  juga  telah  mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta  warga  negara  Indonesia  yang  ditempatkan  di  luar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  baik  dalam  bentuk  likuid maupun  nonlikuid,  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk menambah  likuiditas  dalam  negeri  yang  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Permasalahannya  adalah  bahwa  sebagian  dari  harta  yang berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tersebut  belum  dilaporkan  oleh  pemilik  harta  dalam  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilannya  sehingga  terdapat konsekuensi  perpajakan  yang  mungkin  timbul  apabila  dilakukan pembandingan  dengan  harta  yang  telah  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  para  pemilik harta  tersebut  merasa  ragu  untuk  membawa  kembali  atau
mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
Pajak  merupakan  pendapatan  terbesar  bagi  negara  karena hampir  semua  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  dikenakan pajak. 1 Dengan  demikian,  keberhasilan  pembangunan  nasional sangat  didukung  oleh  pembiayaan  yang  berasal  dari  masyarakat, yaitu  penerimaan  pembayaran  pajak.  Agar  peran  serta  ini  dapat terdistribusikan  dengan  merata  tanpa  ada  pembeda,  perlu diciptakan  sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  dan berkepastian  hukum.  Hal  ini  didasarkan  pada  masih  maraknya aktivitas  ekonomi  di  dalam  negeri  yang  belum  atau  tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.
Untuk itu,  perlu  diterapkan  langkah  khusus  dan  terobosan kebijakan  untuk  mendorong  pengalihan  harta  ke  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sekaligus  memberikan jaminan  keamanan  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  ingin mengalihkan  dan  mengungkapkan  harta  yang  dimilikinya  dalam bentuk  pengampunan  pajak.  Terobosan  kebijakan  berupa pengampunan  pajak  atas  pengalihan  harta  ini  juga  didorong  oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.
1 Neneng Hartati dan Boedi Abdullah, Pengantar Perpajakan , (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hal. 27.
Dalam  jangka  pendek,  hal  ini  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak  pada  tahun  diterimanya  uang  tebusan  yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.  Dalam  jangka  panjang,  negara  akan  mendapatkan penerimaan  pajak  dari  tambahan  aktivitas  ekonomi  yang  berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dari  aspek  yuridis, pengaturan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang tentang  Pengampunan  Pajak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  23A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang,  sanksi  administrasi  perpajakan,  dan  sanksi  pidana  di bidang perpajakan.
Undang-undang  ini  dapat  menjembatani  agar  harta  yang diperoleh  dari  aktivitas  yang  tidak  dilaporkan  dapat  diungkapkan secara  sukarela  sehingga  data  dan  informasi  atas  harta  tersebut masuk  ke  dalam  sistem  administrasi  perpajakan  dan  dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. 2
Di tahun 2016 pemerintah kembali mengkaji kemungkinan penerapan  kemungkinan  penerapan  kebijakan tax  amnesty .
Harapannya  dengan  memberikan  kebijakan  pengampunan  pajak ini,  pihak-pihak  yang  menikmati  kue  pembangunan  namun  belum memberikan pembayaran pajak dengan benar, akan tertarik untuk
2 Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia , (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2016), hal. 4.
segera melaksanakannya.  Dengan  adanya tax  amnesty tahun 2106 dan  seterusnya  akan  sangat  membantu  upaya  pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi  pengangguran,  mengurangi  kemiskinan  serta memperbaiki ketimpangan.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengklaim setoran  uang  tebusan  peserta  Amnesti  Pajak  di  Indonesia merupakan  yang  tertinggi  dibandingkan  negara-negara  lain  yang pernah  menerapkan  kebijakan  serupa.  Beliau  pun  merinci pencapaian  kebijakan tax  amnesty di  banyak  negara,  yang menurutnya  hasilnya  tidak  setinggi  Indonesia.  Antara  lain  India dengan  jumlah  uang  tebusan  hanya  0,58  persen  terhadap  PDB, Italia 0,2  persen PDB, Afrika Selatan 0,17  persen PDB, Belgia 0,15 persen PDB, dan Spanyol 0,12 persen PDB.
Secara  garis  besar,  pokok-pokok  ketentuan  yang  diatur dalam  undang-undang  No.  11  Tahun  2016  tentang  pengampunan pajak  adalah  sebagai  berikut:  Pengaturan  mengenai  subjek pengampunan  pajak;  Pengaturan  mengenai  objek  pengampunan pajak;  Pengaturan  mengenai  tarif  dan  cara  menghitung  uang tebusan;  Pengaturan  mengenai  tata  cara  penyampaian  Surat Pernyataan,  penerbitan  Surat  Keterangan,  dan  pengampunan  atas kewajiban perpajakan; Pengaturan mengenai kewajiban atas harta yang diungkapkan dan pelaporan; Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan; Pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau  kurang  diungkapkan;  Pengaturan  mengenai  upaya  hukum;
Pengaturan  mengenai  manajemen  data  dan  informasi;  dan Pengaturan mengenai ketentuan pidana.

## II. PEMBAHASAN
A. Penerapan  Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) sebelum
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Indonesia merupakan salah satu  negara di dunia yang pernah  melaksanakan  pengampunan  pajak.  Sejak  tahun  1964 sampai  dengan  tahun  2008,  tercatat  Indonesia  telah melakukan  tiga  kali  pengampunan  pajak,  yaitu  pada  tahun 1964, tahun 1984, dan tahun 2008.
Sejarah tax  amnesty di  Indonesia  dimulai  pada  tahun 1964 atau 20 tahun setelah Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah  Indonesia  yang  terkait  pengampunan  pajak (tax amnesty) ini  bertujuan  untuk  mengembalikan  dana  revolusi, melalui  perangkat  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia (Keppres).
Sejarah tax  amnesty tahun  1964  ini  berakhir  pada  17 Agustus  1965.  Saat  itu,  Penjelasan  oleh  Kepala  Inspeksi Keuangan  Jakarta  Drs.  Hussein  Kartasasmita  yaitu,  sampai bulan  Juli  tahun  1965,  jumlah  dana  yang  diterima  dari tax amnesty hanya  sejumlah  Rp.  12  miliar.  Jumlah  tersebut  sama jumlahnya  dengan  penerima  dana  SWI  (Sumbangan  Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena
memang  seharusnya  penerimaan  dana  dari tax  amnesty lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora. Sejarah tax  amnesty mencatat,  rendahnya  pemasukan  dari dana  hasil tax  amnesty ini  akibat  dari  banyaknya  pungutan- pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal  ini  berakibat  mengurangi  daya  bayar  pajak  para  wajib pajak.
Target  dana  yang  diterima  dari tax  amnesty ini  untuk wilayah  Jakarta  sendiri  berjumlah  Rp.  25  miliar.  Namun ternyata, dana dari tax amnesty yang masuk baru setengahnya.
Karena itu, Presiden/Panglima Besar mengeluarkan keputusan yaitu,  No.53/Kotoe  Tahun  1965  yang  isinya  memperpanjang masa tax  amnesty ,  yang  awalnya  dalam  Perpres  Nomor  5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 Agustus 1965 menjadi sampai 10 Nopember 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu untuk  memberikan  kelonggaran  waktu  kepada  para pengusaha/pemilik  modal  yang  mana  belum  sepenuhnya memenuhi Penpres Nomor 5 Tahun 1964. Namun, sejarah tax amnesty tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Sejarah tax  amnesty tahun  1984  merupakan pelaksanaan kebijakan tax amnesty kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia mencatat sejarah tax amnesty .  Tetapi,  bukan  untuk  mengembalikan  dana  revolusi, melainkan  untuk  mengubah  sistem  perpajakan  di  Indonesia dari official-assesment (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh
pemerintah)  diubah  ke self-assesment (besarnya  pajak ditentukan  oleh  wajib  pajak  sendiri).  Sejarah tax  amnesty di Indonesia  tahun  1984  ini  mengalami  kegagalan  karena memang sistem perpajakan belum terbangun.
Namun  ternyata, tax  amnesty tersebut  diperpanjang lagi  sampai  dengan  30  Nopember  1965.  Perpanjangan  masa pembayaran tax  amnesty tersebut,  bertujuan  memberikan kesempatan  lagi  kepada  para  wajib  pajak  yang  memang melakukan kesalahan, utamanya
dalam melakukan penghitungan  harta  kekayaan,  seperti  contohnya  melaporkan harta  berdasarkan  harga  yang  tertera/tercantum  dalam kwitansi, padahal seharusnya penghitungan berdasarkan harga yang berlaku saat itu.
Indonesia  pernah  menerapkan  pengampunan  pajak pada  tahun  1984.  Demikian  juga  minimnya  keterbukaan  dan peningkatan  akses  informasi.  Namun  pelaksanaannya  belum efektif karena wajib pajak sendiri kurang merespons dan tidak diikuti  dengan  reformasi  sistem  administrasi  perpajakan secara terpadu dan menyeluruh. Pemberian tax amnesty tidak sekedar  menghapus  hak  tagih  atas  wajib  pajak  namun  yang lebih  penting  lagi  sebenarnya  adalah  memperbaiki  sikap  dan perilaku  wajib  pajak,  sehingga  diharapkan  akan  terjadi peningkatan penerimaan negara di masa yang akan datang.
Pada  dasarnya  pemerintah  dapat  mencari  format terbaik  yang  bisa  diimplementasikan  bila tax  amnesty diterapkan.  Pemerintah  juga  dapat  mengkaji  dan  belajar  dari
negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak seperti Afrika Selatan, Italia, India, Korea Selatan  dan  lain-lain.  Pemerintah  Afrika  Selatan  menerapkan strategi  melalui  “ Pull  and  Push  Strategy ”.  Mekanisme  strategi Pull adalah dengan menarik atau memberikan insentif kepada wajib  pajak  agar  wajib  pajak  tertarik  untuk  ikut  serta  dalam program  ini.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  penghapusan denda  dan/atau  bunga  pajak  terutang  atau  pembayaran tebusan  dengan  tarif  yang  rendah. Push ,  dimaksudkan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak tidak mau berpartisipasi.
Di  Afrika  Selatan  banyak  warga  negara  Afrika  Selatan sebelumnya  yang  menyimpan  dana  atau  hartanya  di  luar negeri dengan berbagai alasan. Bukan saja untuk menghindari ketentuan regulasi terhadap pengawasan nilai tukar ( exchange control    regulations ),  namun  juga  kesulitan  mengungkapkan sumber-sumber  yang  diperoleh  di  dalam  dan  luar  negeri. Tingkat  pengenaan  pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh  di luar negeri di masa lalu di Afrika Selatan cukup tinggi. Misalnya bunga yang diperoleh dari bank dan rekening kepemilikan atas properti di luar negeri yang harus dikenai pajak. Tujuan utama amnesti pajak di Afrika Selatan antara lain, adalah 3 :
3 http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implement asi%20Tax%20  Amnesty%20di%20Indonesia.pdf ,  diakses  tanggal  30Desember 2016.
1. Mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan pengawasan devisa (exchange control) dan masalah-masalah perpajakan pada umumnya;
2. Memberi  kewenangan  bagi South  African  Revenue Services (SARS)  dan Exchange  Control  Department  of the South African Reserve Bank (SARB) mengawasi aset milik warga Afrika Selatan yang berada di luar negeri;
3. Memfasilitasi  pengembalian  aset  yang  berada  di  luar negeri;
4. Meningkatkan  penerimaan  pajak  di  masa  yang  akan datang .
Dalam    sejarahnya,  Afrika  Selatan  telah  melaksanakan amnesti pajak tiga kali, yaitu pada 1995, 1996 dan 2003. Selain itu,  pada  2003  diberlakukan special  amnesty ,  dimana  ruang lingkupnya  dibatasi  hanya  pada  pengakuan  aset  rakyat  atau wajib  pajak  yang  ada  di  luar  negeri,  juga  transaksi  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  lalu  lintas  devisa.  Secara  lebih spesifik, amnesti pajak ini dibatasi hanya kepada mereka yang memiliki aset di luar negeri namun belum membayar pajak di masa  lalu.  Dalam  pengampunan  pajak  ini,  jenis  pajak  yang diampuni  hanya  terbatas  pada  PPh  Orang  Pribadi  ( Personal Income  Tax ),  termasuk  juga  pajak  atas  warisan  ( estate  duty ).
Sedangkan  PPN  dan withholding  taxes tidak  termasuk  dalam program ini. Banyak hal yang dapat menjadi masukan dengan merujuk keberhasilan Afrika Selatan dalam melakukan amnesti pajak.  Adanya  program  amnesti  ini  sebagai  bagian  dari program pengelolaan perpajakan secara baik yang merupakan tulang  punggung  penerimaan  negara  dalam  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Saat  ini  penerimaan negara  dari  sektor  perpajakan  telah  mencapai  70-80%  dalam APBN  sehingga  hal  tersebut  sudah  merupakan  masalah nasional,  sebagaimana  pada  penerapan tax  amnesty tahun 2003  memberikan  penghapusan  tuntutan  tindakan  pidana yang terbatas hanya yang menyangkut pidana perpajakan dan peraturan lalu lintas devisa.
Dengan demikian kepemilikan aset di luar negeri yang berasal dari aktivitas ilegal atau kriminal lainnya, seperti hasil korupsi, hasil kejahatan, hasil transaksi narkoba, ataupun hasil pencucian  uang  ( money  laundering ),  tidak  berhak  untuk mendapatkan  pengampunan  pajak.  Khusus  bagi  aset  yang disimpan di dalam negeri dan berasal dari penghasilan dalam negeri  namun  belum  dilaporkan  dan  dipenuhi  kewajiban perpajakannya, tidak akan mendapatkan fasilitas pengampunan ini, SARS tetap akan memberikan fasilitas dalam bentuk penghapusan atas sanksi denda sebesar 200% dan juga pemberian  kelonggaran  dalam  mencicil  kewajibannya.  Di  sini SARS  tidak  memberikan  fasilitas  penghapusan  maupun pengurangan hutang pokok pajak dan bunganya.
Dalam  kasus tax  amnesty negara  Afrika  Selatan, antusias  masyarakat  Afrika  Selatan  dengan  adanya  fasilitas amnesti ini sangat besar, terlihat dari trend pendaftaran secara eksponal dimana proporsi jumlah wajib pajak dan masyarakat yang  mendaftar  saat  menjelang deadline melonjak  secara drastis. Bagi wajib pajak yang diterima permohonannya harus
membayar  uang  tebusan  dalam  jangka  waktu  tiga  bulan terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  aplikasi  amnestinya.  Ada beberapa kondisi amnesti pajak sebagaimana yang dijalankan pemerintah  Afrika  Selatan  dapat  diterapkan  di  Indonesia, setidaknya  dijadikan  bahan  pertimbangan  dan  masukan informasi  pengampunan  pajak.  Perlu  diperhatikan  ada beberapa  persyaratan  mendasar  yang  harus  dipenuhi pemohon sebelum menjalankan program tax amnesty di Afrika Selatan.  Beberapa  hal  penting  yang  menjadi  acuan  atau langkah-langkah  implementasi  program tax  amnesty ,  antara lain 4 : 1. Penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan  program  pengampunan  pajak  sangat diperlukan;
2. Optimalisasi strategi ” pull and push ”;
3. Mendefinisikan  dan  mengkomunikasikan,  maksud dan tujuan dari program secara tepat dengan baik;
4. Mendapatkan  persetujuan  dan  komitmen  yang  kuat dari seluruh jajaran organisasi;
5. Mendapatkan  persetujuan  dan  dukungan  yang  kuat dari parlemen;
6. Tidak melakukan perubahan persyaratan administrasi  di  tengah  jalan,  misalnya  perubahan bentuk  dan  isi  formulir,  setelah  program diumumkan;
7. Pastikan  bahwa program amnesti memberi manfaat sekaligus  kenyamanan  bagi  yang  berpartisipasi, sebaliknya  menimbulkan  rasa  was-was  yang  tinggi bila tidak berpartisipasi;
4 Harry  Yusuf  A, www.pajak2000.com/newsprint.php?id=307 ,  diakses tanggal 30 Desember 2016.
8. Meminimalisasi  persyaratan  yang  sifatnya  kurang jelas;
9. Melibatkan kalangan profesional sebanyak mungkin seperti  akuntan,  pengacara,  konsultan  pajak,  dunia perbankan, kalangan akademisi, pengamat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain;
10. Segera  umumkan  ke  masyarakat  luas  jika pemerintah dan parlemen telah memutuskan untuk melaksanakan program amnesti ini;
11. Lakukan  program  sosialisasi  ke  seluruh  lapisan masyarakat  luas  dengan  strategi  yang  tepat  dan terarah;
12. Seharusnya  konsep  amnesti  pajak  perlu  dipikirkan secara  mendalam  karena  didalamnya  tidak termasuk  kewajiban  membayar  denda  atau  sanksi. Yang dipersoalkan hanya harta kekayaan (aset) yang belum  dilaporkan  di  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT) wajib pajak baik yang berada di dalam negeri maupun  di  luar  negeri.  Namun  catatan  mengenai besarnya  pajak  yang  belum  dibayarkan  atau  masih kurang bayar tetap harus dibayar oleh wajib pajak;
13. Rencana  pemberian  pengampunan  pajak  juga memiliki  konsekuensi  akan  hilangnya  hukuman sandera  badan (gijzeling) bagi  penunggak  pajak,
sehingga  perlu  kajian  mendalam  aspek  yuridis berkaitan dengan wajib pajak bermasalah khususnya penunggak pajak besar;
14. Kelemahan  lain  dari  pengampunan  pajak  ini  bisa menjadi  motivator  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak membayar  pajak  (menunda  melunasi  hutang pajaknya). Karena yang bersangkutan berpandangan akan mendapat pengampunan pajak lagi;
15. Penerapan  pengampunan  pajak  ini  harus  menjadi bagian  dari  reformasi  perpajakan  dan  bukan terpisah  (komprehensif),  yang  dapat  berdampak pada kontraproduktif;
16. Diwaspadai  dalam  penerapan  pengampunan  pajak ini,  adanya  kepentingan  tertentu  dari  segelintir
pengusaha  besar  yang  bermasalah.  Maka  dari  itu, idealnya tax amnesty ini dapat berlaku untuk semua orang  tanpa  diskriminasi,  bukan  hanya  untuk segelintir pengusaha saja.
Secara teori, suatu negara cukup sekali memberlakukan  pengampunan  pajak  agar  bisa  menghasilkan dampak  maksimal.  Namun,  dalam  praktiknya  banyak  negara yang menerapkan pengampunan pajak berkali-kali.
Sebagai gambaran, India telah membuat pengampunan pajak  sebanyak  12  kali  hingga  tahun  1997.  Akan  tetapi sekarang  ini  Pemerintahan  Narenda  Modi  memberi  waktu  4 bulan  terhitung  sejak  1  Juni  2016,  kepada  warga  India  untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya 5 .
Kemudian,  45  negara  bagian  Amerika  Serikat  telah menjalankan  111  pengampunan  pajak  sepanjang  1982-2011. Jika  dirata-rata,  setiap  negara  bagian  menjalankan  dua  kali pengampunan pajak. Sementara, Indonesia telah melaksanakan empat  kali  pengampunan  pajak.  Sebelum  tahun  ini,  amnesti pajak diberlakukan pada 1964, 1984, dan 2008 6 .
Beda  dengan  sebelumnya,  pengampunan  pajak  tahun ini juga menyasar harta konglomerat Indonesia di luar negeri. Jumlahnya  diperkirakan  mencapai  sekitar  Rp.  4  ribu  triliun. Direktur  Jenderal  Pajak  Ken  Dwijugiasteadi  mengatakan,
5 Http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak , diakses tanggal 30Desember 2016.
6 Ibid., diakses tanggal 30 Desember 2016.
pengampunan  pajak  tak  semata-semata  bertujuan  untuk meningkatkan  penerimaan  negara  dalam  jangka  pendek.  Tapi juga  memperluas  basis  pajak.  “Kami  tidak  hanya  fokus  pada uang tebusan yang sebesar Rp. 165 triliun. Ada juga repatriasi, deklarasi, dan kewajiban membayar tunggakan pajak”, katanya saat  konferensi  pers,  Selasa  (6/9).  “Tujuan  amnesti  pajak adalah mendapatkan basis pajak yang baru”.
Berikut  adalah  jalan  panjang  pengampunan  pajak  di Indonesia, yaitu :
1. Pengampunan Pajak 1964
Pengampunan  pajak  pertama  kali  diadakan  di Indonesia  diberlakukan  di  masa  pemerintahan  Presiden Soekarno.  Penetapan  kebijakan  ini  dilakukan  dengan penerbitan  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1964  tentang  Peraturan  Pengampunan Pajak.  Pemerintah  memiliki  tiga  alasan  yang  kuat  untuk mengeluarkan peraturan pengampunan pajak, yaitu: 7
a. Keadaan ekonomi pada saat itu tidak begitu baik dimana  inflasi  berkembang  dari  tahun  ke  tahun. Hal  tersebut  mudah  untuk  dijadikan  alasan  bagi para  wajib  pajak  untuk  menghindarkan  sebagian besar  laba,  pendapatan  dan  kekayaannya  dari peraturan-peraturan pajak atas laba, pendapatan dan kekayaan yang saat itu berlaku;
b. Sistem pembukuan yang lengkap dan benar pada saat  itu  tidak  mudah  untuk  dilaksanakan.
7 Aviliani,  “Amnesti  Pajak  perlu  Prasyarat  Tax  Reform”,  2004, www.indef.or.id, diakses tanggal 30 Desember 2016.
Indonesia  menganut  sistem  laba  fiskal,  yang meliputi  pula  laba  inflasi.  Hal  tersebut memberikan  dorongan  bagi  wajib  pajak  untuk melanggar peraturan pajak;
c. Tarif  pajak  pendapatan  pada  saat  itu  merupakan tarif  progresif  yang  dianggap  sangat  berat  atau tinggi  oleh  wajib  pajak.  Hal  tersebut  dianggap oleh  masyarakat  sebagai  hukuman  berat. Pendapatan  yang  diperoleh  sebagai  hasil  kerja keras  wajib  pajak  tidak  terlalu  bisa  dirasakan manfaatnya  karena  faktor  inflasi.  Selain  itu, terdapat  proporsi  tertentu  dari  pendapatan  yang harus  diserahkan  kepada  negara  dalam  bentuk pajak pendapatan. Hal ini dapat memotivasi wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya;
d. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu memerlukan  dana  yang  besar  untuk  membiayai “Revolusi  Nasional  Indonesia”,  pelaksanaan Dwikora, dan melanjutkan Pembangunan
Nasional  Semesta  Berencana  yang  menjadi  salah satu konsep dalam pemerintahan Soekarno.
Kebijakan  pengampunan  pajak  digunakan  oleh pemerintah  pada  tahun  1964  untuk  menarik  dana  dari masyarakat  yang  potensial  tetapi  belum  dikenai  pajak. Pada saat yang sama dengan ditetapkannya pengampunan pajak,  dikeluarkan  paket  kebijaksanaan  ekonomi  dan keuangan atau fiskal di bawah kendali Komando Tertinggi Operasi  Ekonomi  (KOTOE).  Subjek  pengampunan  pajak adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  wajib  pajak  badan. Objek pengampunan pajak adalah pajak pendapatan, pajak kekayaan,  pajak  perseroan,  dan  bea  meterai  modal  (atas
penempatan  modal  dalam  perseroan  yang  belum dilaporkan).  Pengampunan  diberikan  dengan  membayar sejumlah uang tebusan dengan presentase 10% dari nilai kekayaan yang diampunkan dan terdapat tarif reduksi 5% yang  merupakan  perangsang  jika  kekayaan  yang diampunkan  ditanamkan  baik  pada  usaha-usaha  baru, maupun  usaha-usaha  yang  sudah  ada  yang  dapat mempertinggi produksi dalam lapangan 8 :
a. Pertanian, perikanan, peternakan;
b. Pertambangan;
c. Perindustrian;
d. Pengangkutan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia  Nomor  Instruksi.  2/KOTOE  Tahun  1962  dan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  Instruksi 6/KOTOE Tahun 1962, pemerintah menjamin bahwa daya beli/modal  yang  disalurkan  untuk  usaha  produktif dibebaskan  dari  tuntutan  pajak.  Selain  itu  pemerintah menginstruksikan  instansi-instansi  pemerintah  yang bertugas  di  bidang  fiskal  atau  pidana  untuk  tidak mengadakan  suatu  pertanyaan,  penyelidikan,  dan pemeriksaan  tentang  asal-usul  kekayaan  tersebut.  Masa pengampunan  kurang  lebih  satu  tahun  terhitung  sejak tanggal  berlakunya  peraturan  sampai  dengan  tanggal  17 Agustus  1965.  Bentuk  pengampunan  pajak  pada  tahun
8 Ibid., diakses tanggal 30 Desember 2016.
1964  adalah  pengampunan  pajak  tipe investigation amnesty . Investigation  amnesty menurut  Sawyer  adalah Pengampunan  yang  menjanjikan  tidak  akan  menyelidiki sumber  penghasilan  yang  dilaporkan  pada  tahun-tahun tertentu  dan  terdapat  sejumlah  “uang  pengampunan”
(amnesty  fee) yang  harus  dibayar.  Sesuai  dengan  konsep tersebut,  pengampunan  pajak  tahun  1964  mewajibkan subjek  pengampunan  untuk  membayar  uang  tebusan sejumlah 10%  dan/atau 5%  (tarif  reduksi).  Syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan  pengampunan pajak,  yaitu:  perangkat  hukum,  kampanye  tentang pengampunan  pajak,  adanya  jaminan  kerahasiaan  atas data yang diungkapkan, dan perbaikan struktural. Dari sisi perangkat  hukum,  pengampunan  pajak  yang  diadakan tahun  1964  memiliki  dasar  hukum  dalam  bentuk penetapan  Presiden.  Jika  dibandingkan  dengan  dasar hukum  pengampunan  pajak  yang  dilaksanakan  tahun 2008 melalui undang-undang, dasar hukum pengampunan pajak tahun 1964 berada pada hierarki yang lebih rendah. Dasar  hukum  dengan  hierarki  yang  tinggi  akan  memiliki daya  tarik  yang  lebih  bagi  wajib  pajak.  Namun,  hal tersebut  relatif  tidak  berlaku  pada  pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1964. Suasana demokrasi pada saat  itu  tidak  sekental  tahun  2008,  dimana  pada  tahun 1964  Presiden  merupakan  otoritas  pembuat  keputusan yang  kuat.  Untuk  membuat  suatu  kebijakan  seperti
pengampunan  pajak,  dasar  hukumnya  tidak  perlu  harus melalui  perumusan  yang  panjang  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat.
Dari  sisi  kerahasiaan  data,  pengampunan  pajak 1964 memungkinkan kerahasiaan data dapat tercapai. Hal tersebut  dapat  terlihat  dari  klausa  dalam  pengampunan pajak  dimana  tidak  akan  diajukan  pertanyaan, penyelidikan,  dan  pertanyaan  mengenai  asal-usul kekayaan  yang  diungkapkan (disclouse) .  Hal  ini  dapat diartikan  jika  wajib  pajak  telah  mengungkapkan kewajiban  perpajakannya  dengan  benar,  terdapat pengampunan di bidang pidana yang mengakibatkan tidak timbulnya tuntutan hukum terhadap wajib pajak tersebut. Dari  sisi  perbaikan  struktural  yang  dilakukan, pengampunan  pajak  tahun  1964  dapat  dikatakan  tidak berhasil.  Perbaikan  struktural  mencakup  sistem perpajakan  dan  monitoring  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, serta penerapan law enforcement .
Pada saat pengampunan pajak ini selesai, tidak ada upaya penegakan hukum. Ketika itu, kondisi administrasi perpajakan  masih  belum  tertata  dan  aparat  pajak  masih erat dengan penyuapan, oleh karena itu penegakan hukum tidak  dilakukan.  Pengadministrasian  data  tentang kewajiban perpajakan
yang dilaporkan ketika
pengampunan  pajak  tidak  dilakukan  dengan  baik.  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  yang  dilaporkan  diterima
begitu  saja,  tanpa  ada  tindakan  dengan  tujuan  verifikasi lebih lanjut. SPT yang dimasukkan diangggap telah sesuai dengan perundang-undangan tanpa ada upaya pengecekan.  Hal  tersebut  dapat  berpengaruh  pada kepatuhan  perpajakan  pada  jangka  panjang.  Untuk membuat  suatu  pengampunan  pajak  berhasil  dalam meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  perlu  ditingkatkan penegakan  hukum  pajak  setelah  pengampunan.  Tidak adanya penegakan hukum setelah  pengampunan pajak di tahun 1964 mengindikasikan kepatuhan perpajakan yang menurun  untuk  jangka  panjang.  Pengampunan  pajak tahun  1964  dikatakan  oleh  banyak  pihak  tidak  sesuai dengan target dan harapan pemerintah. Jumlah dana yang dihasilkan  tidak  cukup  dan  program  pengampunan  pajak dirancang  tanpa  melalui  suatu  pemikiran  yang  matang. Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa pengampunan  pajak  tahun  1964  tidak  berhasil. Ketidakberhasilan tersebut terlihat dari jumlah dana yang dihasilkan  tidak  cukup.  Hal  ini  mengindikasikan kurangnya  kegiatan  kampanye  pengampunan  pajak  yang dilakukan  pemerintah.  Ketidakberhasilan  pengampunan pajak  tahun  1964  dikarenakan  tidak  adanya  perbaikan struktural pasca pengampunan pajak.
2. Pengampunan Pajak 1984
Pengampunan pajak pada tahun 1984
diberlakukan pada saat Presiden Soeharto menjadi kepala pemerintahan  di  Indonesia.  Pemberlakuan  pengampunan pajak  pada  saat  itu  diperintahkan  secara  langsung  oleh Presiden  dengan  penerbitan  Keputusan  Presiden  Nomor 26  Tahun  1984.  Berturut-turut  setelah  itu  dibuat peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan  Pajak  jo.  Keputusan  Menteri  Keuangan  No 966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyesuaian UntukPenghitungan  Pajak  Penghasilan.  Pengampunan pajak  tahun  1984  ditetapkan  sebagai  pelengkap  dari pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 1983.
Latar  belakang  pemerintah  dalam  menetapkan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 adalah: 9
a. Sehubungan  dengan  diberlakukannya  sistem perpajakan  yang  baru.  Oleh  karena  itu pemerintah  mengharapkan  peningkatan  peran serta  masyarakat  dalam  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional;
b. Diperlukan  adanya  pangkal  tolak  yang  bersih berdasarkan  kejujuran  dan  keterbukaan  dari masyarakat,  namun  keinginan  wajib  pajak  untuk membuka  diri  tampaknya  masih  diliputi  oleh
9 Petunjuk  Pelaksanaan  Pengampunan  Pajak  (KP.P.I)  Dilengkapi  Tata Cara  Permohonan  dan  Fasilitas  Penanaman  Modal  yang  Berkaitan  dengan Pengampunan, Penghapusan, Penyusutan, Pembebasan, dan Penghentian Pajak, Cetakan ke I, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1984), hal 3.
keraguan  terhadap  akibat  hukum  yang  mungkin timbul;
c. Diperlukan dukungan sepenuhnya
dari masyarakat,  baik  yang  telah  terdaftar  maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai wajib pajak.
Wajib  pajak  yang  melapor  untuk  mendapatkan pengampunan  pajak,  dibebaskan  dari  pengusutan  fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan  pajak  tidak  akan  dijadikan  dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap  wajib  pajak.  Subjek  pengampunan  pajak  adalah semua  orang  pribadi/perseorangan  atau  badan  usaha, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum  pernah  mendaftarkan  diri  pada  Kantor  Inspeksi Pajak. Pajak yang dapat dimintakan pengampunan adalah pajak  yang  belum  pernah  atau  belum  sepenuhnya dikenakan  atau  dipungut,  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  pajak  yang  berlaku.  Meskipun ketetapan  pajak  telah  diterbitkan  namun  apabila  surat pemberitahuan  atau  informasi  yang  menjadi  dasar penetapan  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar,  wajib  pajak masih  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan pengampunan  terhadap  jumlah  pajak  yang  belum sepenuhnya  dikenakan.  Pajak  yang  telah  dikeluarkan ketetapannya  namun  belum  pernah  atau  belum
sepenuhnya dibayar tetap harus dilunasi oleh wajib pajak.
Objek pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah 10 :
a. Pajak  Pendapatan  atas  pendapatan  yang diperoleh  dalam  tahun  pajak  1983  dan sebelumnya;
b. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya;
c. Pajak  Perseroan  atas  laba  yang  diperoleh  dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
d. Pajak  atas  bunga,  dividen,  dan  royalti  yang terhutang  atas  bunga,  dividen  dan  royalti  yang dibayarkan  atau  disediakan  untuk  dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983;
e. MPO Wapu yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya;
f. Pajak  Pendapatan  Buruh  (PPd.  17a)  yang terhutang  dalam  tahun  pajak  1983  dan sebelumnya;
g. Pajak  Penjualan  yang  terhutang  dalam  tahun 1983 dan sebelumnya.
Subjek pengampunan pajak diharuskan membayar sejumlah uang tebusan. Dasar penghitungan uang tebusan adalah selisih nilai kekayaan bersih berdasarkan Keppres No. 26/1984 dengan nilai kekayaan bersih menurut Surat Pemberitahuan  (SPT).  Tarif  uang  tebusan  adalah  1% untuk  wajib  pajak  yang  telah  memasukkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Pendapatan/Pajak  Perseroan  tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984 selambat-lambatnya
10 http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implemen tasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 30Desember 2016.
pada  18  April  1984  atau  10%  untuk  wajib  pajak  yang belum  memasukkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Pendapatan/Pajak  Perseroan  tahun  1983  dan  Pajak Kekayaan  tahun  1984  selambat-lambatnya  pada  18  April 1984  dari  jumlah  kekayaan  bersih  yang  dijadikan  dasar penghitungan  uang  tebusan.  Secara  singkat  dapat dikatakan bahwa uang tebusan adalah tarif pengampunan pajak  dikalikan  dengan  nilai  kekayaan  bersih.  Kewajiban perpajakan  untuk  tahun  1984  sampai  1987  harus dilaksanakan  secara  benar  barulah  pengampunan  pajak dapat diberikan.
Pengampunan  pajak  tahun  1984  memiliki  bentuk yang sama dengan pengampunan pajak tahun 1964, yaitu investigation  amnesty .  Pengampunan  pajak  tahun  1984 memungkinkan  wajib  pajak  bebas  dari  pengusutan  fiskal
dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan  pajak  tidak  akan  dijadikan  dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap  wajib  pajak.  Selain  itu,  mekanisme  untuk mendapatkan  pengampunan  mewajibkan  wajib  pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.
Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam  menetapkan  kebijakan  pengampunan  pajak, yaitu eligibility,  coverage,  incentives,  duration .  Faktor eligibility mengharuskan  suatu  pengampunan  pajak  untuk menentukan  siapa  atau  wajib  pajak  mana  yang  dapat
menikmati  pengampunan  pajak.  Mengacu  pada  hal  ini, pengampunan pajak tahun 1984 memberikan kesempatan kepada  semua  orang  pribadi/perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  telah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak maupun  yang  belum  pernah  mendaftarkan  diri  pada Kantor  Inspeksi  Pajak  untuk  dapat  mengikuti pengampunan  pajak.  Setelah  masa  pengampunan  pajak berakhir  tercatat  sejumlah  182.114  wajib  pajak perorangan dan wajib pajak badan sebanyak 22.748 yang terdaftar  dalam  program  tersebut.  Berdasarkan  hal tersebut,  pengampunan  pajak  telah  memberikan kesempatan  kepada  wajib  pajak  baik  orang  pribadi,
maupun badan untuk membetulkan kewajiban perpajakannya.  Jumlah  keseluruhan  wajib  pajak perseorangan  dan  badan  yang  tercatat  pada  tahun  1985 adalah  1.035.989  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan. Persentase  wajib  pajak  yang  mengikuti  program pengampunan  pajak  dibandingkan  dengan  keseluruhan wajib  pajak  yang  terdaftar  adalah  kurang  lebih  20%. Mengacu  pada  hal  tersebut  program  pengampunan  pajak tahun  1984  cukup  efektif  karena  dimanfaatkan  oleh hampir 20% dari keseluruhan populasi wajib pajak.
Faktor coverage mengacu  pada  jenis  pajak  apa yang  boleh  diberikan  pengampunan.  Pembatasan  yang dilakukan  pada  jenis  pajak  yang  dapat  diampunkan berimplikasi  pada  pembatasan  wajib  pajak  yang  dapat
berpartisipasi. Pengampunan pajak tahun 1984
memberikan  pengampunan  terhadap  pajak  secara menyeluruh.  Melalui  pemberlakuan  ini  seharusnya  pajak dapat  dihimpun  secara  optimal  karena  otomatis  semua wajib  pajak  dapat  dicover.  Namun,  setelah  pengampunan pajak selesai dilaksanakan tercatat nilai uang tebusan Rp. 45,6  milyar  yang  berasal  dari  wajib  pajak  orang  pribadi dan Rp. 22,2  milyar yang berasal  dari wajib pajak badan. Penerimaan  negara  pada  periode  1985/1986  tercatat sejumlah  Rp.  6.616,9  milyar.  Berarti  penerimaan  dari pengampunan  pajak  mengambil  proporsi  sebesar  kurang lebih  1%  dari  total  penerimaan  pajak.  Hal  tersebut mengindikasikan  kebijakan  pengampunan  pajak  tidak memberikan  kontribusi  yang  cukup  signifikan  dalam penerimaan  pajak  tahun  1985  walaupun  pengampunan pajak dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan pengampunan pada semua jenis pajak.
Faktor incentives mengacu  pada  sisi  daya  tarik pengampunan  pajak  jika  dilihat  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini mencakup  unsur  apa  saja  yang  dapat  diampunkan  dalam pengampunan pajak, yaitu pajaknya, sanksi bunga, sanksi denda,  ataukah  sanksi pidana.  Pengampunan pajak tahun 1984  memberikan  pengampunan  pajak  terhadap  pajak yang  terutang,  sanksi  bunga,  dan  sanksi  denda  dengan pembayaran uang tebusan. Selain itu, sanksi pidana dalam bentuk apapun, yang berarti pidana pajak dan pidana lain
juga merupakan hal yang diampuni. Jika dilihat dari faktor incentives, pengampunan  pajak  tahun  1984  mempunyai daya  tarik  yang  cukup  besar  terhadap  wajib  pajak.  Akan tetapi,  seperti  yang  telah  dikatakan  sebelumnya penerimaan pajak dari penerapan program pengampunan pajak tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
Faktor duration mencakup  jangka  waktu pemberian  pengampunan.  Pengampunan  pajak  dapat berupa temporary  amnesty yang  hanya  memberikan  satu kali  kesempatan  untuk  mengikuti  pengampunan  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pada  umumnya  pengampunan  di berbagai  negara  memberikan  pengampunan  dalam periode  2  (dua)  bulan  sampai  dengan  1  (satu)  tahun. Namun,  terdapat  pengampunan  yang  disebut  dengan permanent  amnesty ,  dimana  pengampunan  dapat diberikan  kapan  saja.  Contohnya,  Amerika  Serikat  yang memberikan pengampunan pajak penghasilan pada tahun 1919  sampai  dengan  1952.  Pengampunan  pajak  tahun 1984  termasuk  dalam temporary  amnesty yang memberikan  pengampunan  dalam  periode  pengampunan pajak  dari  18  April  1984  sampai  30  Juni  1985.  Periode tersebut  sebenarnya  telah  diperpanjang,  sebelumnya periode tersebut hanya sampai dengan 31 Desember 1984. Periode  pengampunan  pajak  tahun  1984  cukup  panjang,
yaitu 14 bulan. Namun, penerimaan pajak yang dihasilkan tidak signifikan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  pengampunan  pajak  tahun  1984  telah  dirancang cukup  baik.  Namun,  pengampunan  pajak  tersebut  tidak cukup  berhasil  sebagai  instrumen  penarikan  pajak. Sosialisasi  mengenai  tata  cara  dan  prosedur  untuk mendapatkan  pengampunan  pajak  relatif  terbatas.  Wajib pajak pada waktu itu banyak yang masih “buta” terhadap pajak  dan  tidak  mengetahui  seluk  beluk  perpajakan. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan prosedur pengampunan pajak membuat wajib pajak melakukan hal yang  merugikan.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dari  adanya wajib pajak, maupun calon wajib pajak yang datang untuk mencatatkan diri lalu kemudian mundur dan tidak mengisi tiga  berkas  serta  tidak  mengembalikan  tiga  berkas  yang harus  diisi  untuk  mendapatkan  pengampunan  pajak. Prosedur  penghitungan  kekayaan  untuk  mengitung  uang tebusan relatif sulit dan rumit. Hal tersebut menyebabkan wajib  pajak  tidak  mau  “ambil  pusing”.  Para  wajib  pajak tersebut, walaupun
telah mengambil formulir pengampunan pajak, SPT Pajak Pendapatan 1983 dan SPT Pajak Kekayaan 1984, tidak jadi turut berpartisipasi dalam program  pengampunan  pajak.  Terdapat  pula  wajib  pajak yang  meminta  tolong  petugas  pajak  untuk  membantu mengisi berkas tersebut dan petugas pajak akan meminta
imbalan  tertentu  yang  dapat  menimbulkan  transaksi tawar  menawar  pengampunan  pajak  yang  seharusnya menjadi  suatu  kebijakan  yang  dapat  mengatasi penyimpangan  pajak.  Karena  itu,  pada  tahun  1984  justru menjadi ajang yang dapat dimanfaatkan petugas pajak dan wajib pajak untuk melakukan penyimpangan pajak baru.
Suatu  hal  yang  kurang  disadari  oleh  pemerintah pada  saat  pengampunan  pajak  tahun  1984  adalah  perlu adanya  suatu  ide  untuk  dapat  menanamkan  kesadaran perpajakan  didorong  dengan  adanya  lingkungan  yang menopang,  sarana  dan  prasarana  pelayanan  wajib  pajak yang  memadai,  program  penerangan  yang  jelas, penanaman komitmen pada wajib pajak dan fiskus bahwa pajak  adalah    kewajiban.  Tidak  adanya  penanaman komitmen  dan  lemahnya  penegakan  hukum  terhadap berbagai  penyimpangan  yang  dilakukan  dengan melibatkan  petugas  dan  wajib  pajak  menyebabkan timbulnya  transaksi  kecurangan  pajak  baru  dalam pelaksanaan program pengampunan pajak. Pengampunan pajak tahun 1984 syarat dengan ketidakonsistenan dalam pelaksanaan  dan  upaya  penegakan  hukum  sebagai  upaya lanjutan.  Hal  ini  menyebabkan  pengampunan  pajak  tidak efektif  untuk  dilaksanakan  sebagai  kebijakan  dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.
3. Sunset Policy 2008
Pada  tahun  2008  Indonesia  menyelenggarakan kebijakan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi.  Pemerintah  Indonesia  yang  diwakili  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  mengesahkan  kebijakan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  pada tanggal  17  Juli  2007  dengan  ditandatanganinya  Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Nomor 28 Tahun  2007  (UU KUP  Nomor  28  Tahun  2007) oleh Presiden Republik Indonesia. Kebijakan pengurangan atau  penghapusan  sanksi  administrasi  terintegrasi  dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini diatur dalam Pasal  37A  dan  mulai  berlaku  sejak  1  Januari  2008. Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  pelaksanaan  yang mengatur  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  diberikannya pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi. Peraturan  pelaksanaan  tersebut,  berupa  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2007 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat PP No.  80  Tahun  2007).  PP  No.  80  Tahun  2007  disahkan tanggal  28  Desember  2007.  Pasal  yang  mengatur mengenai  kebijakan  pengurangan  atau  penghapusan sanksi  administrasi  pada  PP  No.  80  Tahun  2007  adalah
Pasal  33  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (6).  Selanjutnya pemerintah  mengeluarkan  peraturan  pelaksana  berupa Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi  atas  Keterlambatan  Pelunasan  Kekurangan Pembayaran  Pajak  Sehubungan  dengan  Penyampaian Surat  Pemberitahuan  Tahunan  untuk  Tahun  Pajak  2007 dan  Sebelumnya  serta  Pembetulan  Surat  Pemberitahuan Tahunan  untuk  Tahun  Pajak  Sebelum  Tahun  Pajak  2007 (selanjutnya  disingkat  PMK  No.  18/PMK.03/2008).  PMK No.  18/PMK.03/2008  tersebut  ditetapkan  pada  tanggal  6 Februari  2008.  Pada  tanggal  29  April  2008  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 66/PMK.03/2008  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  atau Pembetulan  Surat  Pemberitahuan  dan  Persyaratan  Wajib Pajak  yang  dapat  Diberikan  Penghapusan  Sanksi Administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37A Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana  telah  Beberapa Kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  (selanjutnya  disingkat  dengan  PMK  No. 66/PMK.03/2008).  Dengan  diberlakukannya  PMK  No. 66/PMK.03/2008,  maka  PMK  No.18/PMK.03/2008 dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Pasal  37A UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007 terdiri dari dua ayat yang ditujukan bagi dua jenis wajib pajak, yaitu:
(1) Ayat pertama Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007  ditujukan  bagi  wajib  pajak  yang  telah terdaftar, baik wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan.
(2) Ayat  kedua  Pasal  37A  UU  KUP  Nomor  28  Tahun 2007  ditujukan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi yang  belum  mendaftarkan  diri  dan  belum mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kedua  jenis  wajib  pajak  tersebut  dapat  diberikan penghapusan  sanksi  administrasi  berupa  bunga.  Bagi wajib  pajak  yang  telah  terdaftar,  baik  wajib  pajak  orang pribadi,  maupun  badan  yang  menyampaikan  pembetulan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak  Penghasilan Tahun  Pajak  2006  dan  sebelumnya  yang  mengakibatkan pajak  yang  masih  harus  dibayar  menjadi  lebih  besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas  keterlambatan  pelunasan  kekurangan  pembayaran pajak. Termasuk dalam lingkup pembetulan SPT Tahunan PPh  meliputi  pembetulan  SPT  PPh  yang  terkait  dengan pembayaran PPh Pasal 29; PPh Pasal 4 ayat (2); dan atau PPh Pasal 15. Bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak  orang  pribadi  untuk  tahun  pajak  2007  dan sebelumnya,  diberikan  penghapusan  sanksi  administrasi berupa  bunga atas  pajak yang  tidak  atau  kurang  dibayar. Termasuk  dalam  lingkup  penyampaian  SPT  PPh  wajib
pajak  orang  pribadi  meliputi  penyampaian  SPT  Tahunan PPh  yang  terkait  dengan  pembayaran  PPh  Pasal  29;  PPh Pasal 4 ayat (2); dan/atau PPh Pasal 15. Persyaratan untuk dapat  diberikan  penghapusan  sanksi  administrasi  bagi wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum  mendaftarkan  diri dan mendapatkan NPWP pada tahun 2008 adalah 11 :
a. Secara  sukarela  mendaftarkan  diri  untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;
b. Tidak  sedang  dilakukan  pemeriksaan  bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan  di  pengadilan  atas  tindak  pidana  di bidang perpajakan;
c. Menyampaikan  SPT  Tahunan  Tahun  Pajak  2007 dan  sebelumnya  terhitung  sejak  memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif  paling  lambat tanggal 31 Maret 2009, dan
d. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul  sebagai  akibat  dari  penyampaian  SPT Tahunan  PPh,  sebelum  SPT  Tahunan  PPh disampaikan.
Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  wajib  pajak orang  pribadi  maupun  badan  yang  telah  terdaftar  untuk diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah 12 :
a. Telah  memiliki  NPWP  sebelum  tanggal  1  Januari 2008;
b. Terhadap  SPT  Tahunan  pph  yang  dibetulkan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
11 Ibid., diakses pada tanggal 31 Desember2016.
12 Ibid ., diakses pada tanggal 31 Desember  2016.
c. Terhadap  SPT  pph  yang  dibetulkan  belum dilakukan  pemeriksaan  atau  dalam  hal  sedang dilakukan  pemeriksaan,  pemeriksa  pajak  belum menyampaikan  surat  pemberitahuan  Hasil Pemeriksaan (SPHP);
d. Telah  dilakukan  pemeriksaan  bukti  permulaan, tetapi  pemeriksaan  bukti  permulaan  tersebut tidak  dilanjutkan  dengan  tindakan  penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
e. Tidak  sedang  dilakukan  Pemeriksaan  Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana  di bidang perpajakan;
f. Menyampaikan  SPT  Tahunan  Tahun  Pajak  2006 dan  sebelumnya  paling  lambat  31  Desember 2008; dan
g. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul  sebagai  akibat  dari  penyampaian  SPT Tahunan  pph  sebelum  SPT  Tahunan  pph disampaikan.
Jika  wajib  pajak  yang  membetulkan  SPT  PPh sedang  dilakukan  pemeriksaan,  namun  pemeriksa  pajak belum  menyampaikan  SPHP  dan  pemeriksaan  dilakukan meliputi jenis pajak lain, maka 13 :
a. Pemeriksaan  tersebut  dihentikan  kecuali  untuk pemeriksaan  terhadap  SPT  atas  pajak  lain  yang menyatakan lebih bayar; atau
b. Pemeriksaan  tersebut  dilanjutkan  berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
13 Ibid ., diakses pada tanggal 31 Desember  2016.
Jika  pada  saat  membetulkan  SPT  Tahunan  PPh wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  tidak  sedang dilakukan pemeriksaan, tetapi atas SPT jenis pajak lain di periode  yang  sama  sedang  dilakukan  pemeriksaan, maka 14 :
a. Pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali pemeriksaan atas pajak lain tersebut menyatakan lebih bayar;
b. Pemeriksaan  tersebut  dilanjutkan  berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
Data  dan  informasi  yang  tercantum  dalam pembetulan  SPT  yang  disampaikan  wajib  pajak  orang pribadi  dan  wajib  pajak  badan  tidak  dapat  digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya. Hal  itu  juga  berlaku  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang baru mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang membetulkan  SPT  Tahunan  PPh  tidak  akan  dilakukan pemeriksaan juga, sama halnya dengan wajib pajak orang pribadi yang baru mendaftarkan  diri untuk mendapatkan NPWP  di  tahun  2008,  kecuali  terdapat  data  atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT PPh tersebut tidak benar. Jika pembetulan SPT PPh yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT
PPh  tersebut  tidak  benar,  Direktur  Jenderal  Pajak  dapat menerbitkan  SKP  dan/atau  STP  atas  seluruh  kewajiban perpajakan. Jika SPT Pembetulan menyatakan lebih bayar, pembetulan  SPT  PPh  dianggap  sebagai  pencabutan  atas permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak yang tercantum dalam SPT PPh yang dibetulkan.

## B. Penerapan  Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) Pasca
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai sebuah konsep nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita  hukum  negara  Indonesia.  Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  maka  konsekuensinya  segala warga  negara  harus  menjunjung  tinggi  hukum  dengan  tanpa terkecuali.  Dalam  tingkat  implementatif,  bagaimana  kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Kaedah- kaedah  yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  undang-undang dasarlah  yang  menjadi  kaedah  penuntun  bagi  pelaksanaan pemerintahan  negara  yang  lebih  operasional.  Konsistensi melaksanakan  ketentuan-ketentuan  konstitusi  itulah  yang  dikenal dengan  prinsip  konstitusionalisme.  Karena itu,  jika  konsep  negara hukum  bersifat  abstrak  maka  konsep  konstitusionalisme  harus
menjadi  lebih  nyata  dan  jelas.  Dengan  adanya  hukum  diharapkan mampu  mengendalikan  segala  aktivitas  negara  maupun  organ- organ negara yang menjalankan kekuasaan negara sehingga tujuan hukum  pun  terwujud.  Tujuan  hukum  tersebut  yakni  :  keadilan ( justice ), kepastian hukum ( certainty atau zekerheid ) dan kegunaan ( utility ) 15 .
Secara sederhana, paham negara hukum di Indonesia bukan hukum  yang  melegalkan  segala  cara  untuk  kepentingan  negara semata-mata  tetapi  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila,  dimana untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Negara  sebenarnya  merupakan  kontruksi  yang  diciptakan  oleh umat  manusia  ( human  creation )  tentang  pola  hubungan  manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan tujuan bersama 16 .
Karena  itu  dalam  organisasi  (negara)  terdapat  unsur  pimpinan yang  lazim  disebut  penguasa.  Di  tempat  terpisah  Sudikno Mertokusumo mengatakan penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan  sanksi  terhadap  pelanggaran  kaidah  hukum 17 .
Menurutnya,  hukum  ada  karena  kekuasaan  yang  sah.  Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum, kalau dikatakan hukum itu kekuasaan tidak berarti bahwa kekuasaan itu hukum 18 . Sangat jelas
15 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara ,(Jakarta : Raja Wali Pers, 2014), hal.119.
16 Ibid ., hal. 11.
17 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,
(Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 25.
18 Ibid ., hal. 26.
kiranya  hubungan  konseptual  antara  tujuan  hukum  dan  tujuan negara  Indonesia  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pancasila menurut para pakar tersebut di atas.
Selanjutnya, dalam kehidupan bernegara, negara bertanggung  jawab  penuh  atas  keberlangsungan  hidup  rakyatnya. Pemerintah  atas  nama  negara  mengusahakan  agar  kehidupan rakyat  bisa  sejahtera  sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia,  oleh karenanya  negara  membutuhkan  dana.  Memerlukan  dana  yang memadai  untuk  membiayai  jalannya  pemerintahan  supaya  hal-hal yang besifat pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala oleh karena alasan kekurangan anggaran.
Di  Indonesia,  sumber  utama  dari  penerimaan  keuangan negara  ialah  pajak.  Sekarang  ini  pajak  merupakan  sumber penerimaan  yang  dominan  dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70% penerimaan berasal dari sektor  pajak.  Bahkan  pada  tahun  sekarang  (2016),  pendapatan negara  Indonesia  di  sektor  perpajakan  mencapai  74,6%  dari persentase keseluruhan pendapatan negara.
Dalam negara hukum lazimnya segala kebijakan pemerintah harus  berdasarkan  hukum.  Pemerintah  pun  membentuk  aturan untuk  dijadikan  sebagai  dasar  atau  penuntun  pengambilan kebijakan di bidang perpajakan. Pemerintah selalu berupaya untuk menjadikan  sistem  perpajakan  di  Indonesia  menjadi  lebih  baik. Perubahan sistem perpajakan dari tahun ke tahun juga merupakan salah  satu  upaya  untuk  menelaah  keefektivitasan  sistem  tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, maka dari
itu undang-undang tentang  perpajakan selalu  berubah  setiap saat. Salah  satu  langkah  konkret  pemerintah  dalam  bidang  pajak  pada tahun 2016 ialah program tax amnesty (pengampunan pajak) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax  Amnesty .  Kebijakan  ini  pun  langsung  menimbulkan  pro  dan kontra  bagi  beberapa  pihak  karena  mengingat  pelaksanaan program tax  amnesty pada  tahun  1984  dan  2008  tidak menimbulkan  efek  yang  signifikan  bagi  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak  di  Indonesia.  Selain  itu  banyak  pihak  yang  kontra karena kebijakan ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti kekuatan hukum, sistem administrasi yang harus memadai untuk  mendorong  wajib  pajak  lebih  mudah  membayar  pajak,  dan kajian  lainnya.  Kebijakan tax  amnesty harus  dilihat  sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang  dimensinya  lebih  luas,  kebijakan  ekonomi  secara  umum, karena dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya.
Jadi  dari  satu  sisi  adanya tax  amnesty tahun  ini  dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran,  mengurangi  kemiskinan  serta  memperbaiki ketimpangan.  Tetapi  di  sisi  lain,  di  sisi  yang  di  luar  fiskal  atau pajaknya,  dengan  kebijakan  amnesti  ini  yang  diharapkan  dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di
luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro. Apakah  itu  dilihat  dari  nilai  tukar  rupiah,  apakah  itu  dilihat  dari cadangan  devisa,  apakah  itu  dilihat  dari  neraca  pembayaran  atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi kebijakan ini sangat  strategis  karena  dampak  yang  sifatnya  makro,  menyeluruh dan  fundamental  bagi  perekonomian  Indonesia.  Catatan  dirjen pajak,  Kementrian  Keuangan  dalam  situs  resminya  mengatakan, latar belakang tax amnesty antara lain 19 :
a. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan.
b. Kepatuhan wajib pajak rendah karena :
- Marak aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum dilaporkan   kepada otoritas pajak.
- Masih  banyak  harta  warga  negara  Indonesia  yang berada di luar negeri yang belum dilaporkan.
c. Perlu  terobosan  kebijakan  untuk  mendorong  pengalihan harta  ke  Indonesia  dan  peran  serta  masyarakat  untuk membayar pajak secara merata tanpa ada pembeda .
Sedangkan  menurut  konsideran  bagian  menimbang Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan Pajak menyebutkan 20 :
a. “Bahwa pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan  untuk  memakmurkan  seluruh  rakyat  Indonesia yang  merata  dan  berkeadilan,  memerlukan  pendanaan besar bersumber utama dari pajak”.
b. “Bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  penerimaan  pajak yang  terus  meningkat,  diperlukan  kesadaran  dan
19 Paparan Tax Amnesty, https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/images/taxamnesty/ Paparan%20Tax%20Amnesty.pdf, diakses tanggal 31Desember 2016.
kepatuhan  masyarakat  dengan  mengoptimalkan  semua potensi dan sumber daya yang ada”.
c. “Bahwa  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  masih  perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di  luar  negeri  yang  belum  atau  belum  seluruhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan”.
d. “Bahwa  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dan pertumbuhan  perekonomian  serta  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kewajiban perpajakan,  perlu  menerbitkan  kebijakan  pengampunan pajak”.
Atas  dasar  pemikiran  seperti  tersebut  di  atas  maka diterbitkanlah oleh pemerintah kebijakan pengampunan pajak dan dituangkan dalam undang-undang.

## C. Persamaan  dan  Perbedaan  Penerapan  Pengampunan  Pajak
(Tax  Amnesty) Sebelum  dan  Sesudah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak
(Tax Amnesty)
Undang-undang tax  amnesty dapat  menjembatani  agar harta  yang  diperoleh  dari  aktivitas  yang  tidak  dilaporkan  dapat diungkapkan  secara  sukarela  sehingga  data  dan  informasi  atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat  dimanfaatkan  untuk  pengawasan  kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.
Kebijakan  pengampunan  pajak  seyogianya  diikuti  dengan kebijakan  lain  seperti  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  dan penyempurnaan  Undang-Undang  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan,  Undang-Undang  tentang  Pajak  Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.
Persamaan  penerapan tax  amnesty sebelum  dan  sesudah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Tax
Amnesty yaitu :
1. Mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi melalui  pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak terhadap  peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai tukar  Rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan  peningkatan investasi;
2. Meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Perbedaan  penerapan tax  amnesty sebelum  dan  sesudah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Tax Amnesty yaitu :
1. Lebih mengatur mengenai subjek pengampunan pajak;
2. Lebih mengatur mengenai objek pengampunan pajak;
3. Lebih  mengatur  mengenai  tarif  dan  cara  menghitung  uang tebusan:
4. Lebih  mengatur  mengenai  tata  cara  penyampaian  surat pernyataan,  penerbitan  surat  keterangan,  dan  pengampunan atas kewajiban perpajakan;
5. Lebih  mengatur  mengenai  kewajiban  investasi  atas  harta  yang diungkapkan dan pelaporan;
6. Lebih mengatur mengenai perlakuan perpajakan;
7. Lebih mengatur mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap;
8. Lebih mengatur mengenai upaya hukum;
9. Lebih mengatur mengenai manajemen data dan informasi; dan
10. Lebih mengatur mengenai ketentuan pidana.

## D. Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia
Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum  yang  dapat  merekayasa  masyarakat (law  as  a  tool  social engineering) yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  adalah  teori tentang  efektivitas  dan  validitas  hukum  dimana  menurut  Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang  Validitas  hukum.  Validitas  hukum  berarti  bahwa  norma- norma  hukum  itu  mengikat,  bahwa  orang  harus  berbuat  sesuai dengan  yang  diharuskan  oleh  norma-norma  hukum,  bahwa  orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum  berarti  bahwa  orang  benar-benar  berbuat  sesuai  dengan norma-norma  hukum  sebagaimana  mereka  harus  berbuat,  bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
Berdasarkan dengan adanya teori perpajakan yang berlaku di  Indonesia,  terdapat  teori  daya  pikul.  Teori  ini  mengemukakan bahwa  semua  orang  dalam  pembebanan  pajak  harus  sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul tiap-tiap  individu.  Untuk  mengukur  daya  pikul  digunakan pendekatan yaitu 21 :
21 Neneng Hartati dan Boedi Abdullah, Op. Cit ., hal. 11.
1. Unsur  objekif,  yaitu  dengan  besarnya  penghasilan  atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
2. Unsur  subjektif,  yaitu  dengan  memperhatikan  besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
Dasar  keadilan  pemungutan  pajak  terletak  pada  hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang  baik, rakyat harus  selalu  menyadari  bahwa  pembayaran  pajak  adalah  sebagai suatu  kewajiban. Teori  ini  disebut  dengan  teori  kewajiban  mutlak atau teori bakti.
Teori  ini  berpendirian  bahwa  tanpa  negara,  individu  tidak mungkin hidup bebas berusaha di negara.  Oleh karena itu, negara mempunyai  hak  mutlak  untuk  memungut  pajak.  Tanpa  negara, individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada negara dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda buktinya kepada negara.
Teori  ini  terlalu  menitikberatkan  kepada  negara,  yaitu individu seolah-olah tidak dapat hidup tanpa negara, tetapi negara dapat  hidup  tanpa  individu.  Padahal,  realitasnya  tidak  demikian sebab negara pun tidak mungkin hidup atau ada tanpa individu.
Berdasarkan teori asas Negara Konstitusional
( constitutional  states ),  pembentukan  undang-undang  harus didasarkan  pada  prinsip  konstitusional,  terutama  berkenaan dengan  sifat  peraturan  perundang-undangan  yang  tertulis  sebagai sumber hukum utama dan yang terutama. Undang-undang tersebut bisa  saja  diamanatkan  langsung  oleh  konstitusi/Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  atau  perlu  diatur  selanjutnya  oleh  karena
kebutuhan rakyat meskipun tidak diatur dalam konstitusi/Undang- Undang Dasar 1945 secara abstrak tetapi rakyat membutuhkannya. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, dikenal beberapa prinsip pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  namun  dapat bulatkan saja dalam dua prinsip dasar yaitu : konstitusional formil dan  konstitusional  materiil.  Konstitusional  formil  memberikan legitimasi  terhadap  lembaga  mana  yang  berwenang  membentuk undang-undang  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikannya, sedangkan  konstitusional  materiil  berkaitan  dengan  materi  apa yang diatur oleh undang-undang berkaitan guna dikonkretkan lebih lanjut.
Sejalan  dengan  itu,  Maria  Farida  S.  mengatakan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan mengenai siapa pembentuk undang-undang 22 .  Sedangkan  apabila  dilihat  dari  Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka ada 18  Pasal yang harus diatur  lebih  lanjut  dalam  ketentuan  perundang-undangan 23 .
Artinya,    memisahkan  antara  dasar  konstitusional  pembentuk undang-undang  dengan  muatan  materi  dari  suatu  undang-undang meskipun tidak secara tegas menyebutkannya. Dipertegas lagi oleh Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPasal 1 angka 3 menyebutkan :
“ Undang-Undang  adalah  Peraturan  Perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan persetujuan bersama Presiden”.
22 Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang-Undangan ,  (Jogyakarta  : Kanisius, 2007), hal. 235.
23 Ibid ., hal. 237.
Pasal 10 ayat (1) : “ Materi  muatan  yang  harus  diatur  dengan  Undang-Undang berisi :
1. Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang- Undang Dasar Negara   Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah  suatu  undang-undang  untuk  diatur  dengan undang-undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak  lanjut  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”
Pasal  ini  memberi  petunjuk  mengenai  materi  muatan  dari suatu undang-undang. Poin (a) menegaskan pengaturan lanjut dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, poin (b) memberi dasar hukum oleh  undang-undang  untuk  diatur  selanjutnya  dengan  undang- undang,  demikian  selanjutnya.  Bertalian  dengan  itu,  sebenarnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan Pajak  secara  hukum  telah  memenuhi  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perudang-Undangan 24 ,  dan  juga menggunakan  prinsip  konstitusional  formil,  hal  mana  dapat  lihat dalam bagian mengingat undang-undang tersebut.
24 Pasal  5  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  yang  menyebutkan ‘’Dalam  membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang baik,  yang  meliputi:  a.)  kejelasan  tujuan;   b.)  kelembagaan  atau  pejabat pembentuk yang tepat; c.) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d.)  dapat  dilaksanakan;  e.)  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan;  f.)  kejelasan rumusan; dan g.) keterbukaan”.
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  tidak  secara  tegas memerintahkan  harus  atau  tidak  seharusnya  diatur  lebih  lanjut dalam  ketentuan  perundang-undangan  lainnya  seperti  halnya undang-undang  memerintah  pengaturan  teknis  diatur  oleh peraturan menteri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Maria Farida S.  bahwa  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  tidak  pernah menyebut mengapa sesuatu masalah harus diatur dengan undang- undang  sedangkan  masalah  yang  lainnya  tidak  perlu 25 .  Namun mengatakan didalamnya ada petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai untuk mencari dan menemukannya, caranya 26 :
1. Dari  ketentuan  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945;
2. Berdasarkan wawasan negara berdasar atas hukum;
3. Berdasarkan  wawasan  pemerintahan  berdasarkan  sistem konstitusi.
Jika  dibandingkan  dengan  pengertian  pajak  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang perubahan  ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  ketentuan  umum  Perpajakan,  dapat  dirasakan  bagaimana perbedaan  makna  pengertian  pajak  antara  kedua  Undang-Undang Perpajakan  ini.  Sangat  jelas,  sebab  makna  pajak  dalam  Undang- Undang  Pengampunan  Pajak  dipengaruhi  oleh  variabel pengampunan.
25 Maria Farida Indrati S, Op. Cit ., hal. 235.
26 Ibid ., hal. 236.
Betapapun  kata  pengampunan  digunakan  namun  perlu dicermati  bahwa  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menggunakan  frasa  “pajak  dan  pungutan  lain  bersifat  memaksa”. Pengertian  “memaksa”  dimaknai  dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  adalah  memperlakukan,  menyuruh,  meminta  dengan paksa.
Akan tetapi, pengertian frasa “pengampunan” pada Undang- Undang  Pengampunan  Pajak  adalah  pembebasan  dari  hukuman atau  tuntutan.  Kata  memaksa,  berarti  dapat  dipaksakan  jika dilanggar  harus  dikenakan  sanksi.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Nomensen  Sinamo  hukum  yang  memaksa (dwingen  recht) ,  yaitu aturan  hukum  yang  tidak  dapat  dikesampingkan,  sebagian  besar merupakan  hukum  publik  berbeda  dengan  hukum  privat  hanya sebagai  hukum  pelengkap (regelen  recht) yang  dapat dikesampingkan  khususnya  dalam  Buku  III  KUHperdata  tentang perikatan 27 .
Terlepas dari ketidakjelasan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, terdapat pula pasal-pasal    yang  bersifat  kontroversial,  yakni  Pasal  3  ayat  (3), Pasal  21  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  dan  Pasal  22.  Bunyi  pasal-pasal tersebut antara lain :
Pasal 3 ayat (3) :
“Dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang:
27 Nomensen Sinamo, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : BIS, 2011), hal. 13.
1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
2. Dalam proses peradilan; atau
3. Menjalani  hukuman  pidana,  atas  tindak  pidana perpajakan”.

## Pasal 21 ayat (2) :
“Menteri,  wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pengampunan pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan  dan/atau  memberitahukan  data  dan informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  wajib  pajak kepada pihak lain”.

## Ayat (3) :
“Data  dan  informasi  yang  disampaikan  wajib  pajak  dalam rangka  pengampunan  pajak  tidak  dapat  diminta  oleh siapapun  atau  diberikan  kepada  pihak  manapun berdasarkan  peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pakjak Sendiri”.

## Pasal 22 :
“Menteri,  wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian  Keuangan dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pengampunan  pajak,  tidak  dapat  dilaporkan,  digugat, dilakukan  penyelidikan,  dilakukan  penyidikan,  atau dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  jika  dalam melaksanakan  tugas  didasarkan  pada  itikad  baik  dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
Pasal-pasal di atas harus dipandang sebagai hukum, artinya hukum  tertulis  yang  dibuat  oleh  Presiden  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  atau  oleh  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menyebutkannya sebagai  undang-undang.    Pengertian  ini  jika  dikaitkan  dengan paham  negara  hukum  demokrasi  maka  Jimly  Assiddhiqie
berpendapat  undang-undang  merupakan  produk  demokrasi  atau produk kehendak orang banyak, jika undang-undang telah dibahas dan  disetujui  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden kemudian  disahkan  dan  berlaku  sebagaimana  mestinya,  berarti undang-undang yang bersangkutan telah mencerminkan kehendak politik  mayoritas  rakyat  yang  diwakili  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  aspirasi  rakyat  yang  pemilih  presiden  yang  mendapat dukungan  mayoritas  suara  rakyat  melalui  pemilihan  umum 28 .
Namun  di  sisi  lain,  mengatakan  suara  mayoritas  rakyat  yang tercermin  dalam  undang-undang  tidaklah  identik  dengan  suara seluruh rakyat yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,  suara  mayoritas  rakyat  tidak  selalu  identik  dengan  suara keadilan  dan  kebenaran  konstitusi 29 .  Ini  berarti  undang-undang merupakan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk  menjalankan  amanat konstitusi/Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  undang-undang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan keberlakuannya  namun  tidak  berati  undang-undang  harus bertentangan  dengan  keadilan  dan  kebenaran  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945.  Dalam  tingkat  implementatif,  bagaimana kongkritnya  negara  hukum Indonesia  dalam  kehidupan  bernegara harus  dilihat  pada  Pasal-Pasal  Undang-Undang  Dasar.  Kaedah- kaedah yang terkandung dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Tahun  1945  yang  menjadi  kaedah  penuntun  bagi  pelaksanaan pemerintahan  negara  yang  lebih  operasional.  Konsistensi
28 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit ., hal. 270.
29 Ibid ., hal. 270.
melaksanakan  ketentuan-ketentuan  konstitusi  itulah  yang  dikenal dengan prinsip konstitusionalisme 30 .
Demikian halnya dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Pengampunan  Pajak,  bagaimana  ukurannya  agar  pasal- pasal ini dapat disebut hukum atau undang-undang yang mengikat umum  dan  berlaku  diseluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sedangkan  substansinya  tidak  dapat  diterima  secara konstitusional.  Bagaimana  kita  dapat  mengetahui  bahwa  itu  tidak dapat  diterima  secara  konstiutsional,  tentu  harus  ditafsirkan terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebagai  hukum tertinggi  ( grundnorm )  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Sebab,  jika  undang-undang  bertantangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  undang-undang  itu tidak  baik  sebagian  materinya  atau  seluruhnya  dapat  dinyatakan tidak mengikat umum 31 .
Lebih  lanjut  bila  diihat  beberapa  pasal  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang tax  amnesty dengan  tata cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945/prinsip konstitusionalisme  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Sebab
30 Hamdan  Zoelva, “Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila” , https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam- perspektif-pancasila/, diakses tanggal 31Desember 2016.
31 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit ., hal. 270.
undang-undang sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi  kepentingan  manusia.  Oleh  karena  itu,  harus dilaksanakan  atau  ditegakkan.  Namun  bagaimana  jadinya  jika dalam  negara  hukum  demokrasi  dengan  sistem  pemerintahan konstitusionalisme  seperti  Indonesia  justru  sebaliknya.  Sudikno Mertokusumo  juga  mengatakan  kejelasan  undang-undang  ini sangat  penting,  oleh  karena  itu,  setiap  undang-undang  selalu dilengkapi  dengan  penjelasan  yang  dimuat  dalam  Tambahan Lembaga  Negara.  Sekalipun  namanya  serta  maksudnya  sebagai penjelasan  seringkali  terjadi  bahwa  penjelasan  itu  tidak  memberi kejelasan,  karena  hanya  diterangkan  “cukup  jelas”,  padahal  teks undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan 32 .
Bolehlah dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu  dijelaskan,  perlu  ditafsirkan  lebih  dulu  untuk  dapat diterapkan.  Menjelaskan  ketentuan  undang-undang  akhirnya merealisir fungsi agar hukum positif itu berlaku 33 . Dalam literatur terdapat  beberapa  metode  penafsiran.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie banyak sarjana hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam lima  macam  metode  penafsiran,  dan  tiga  macam  metode konstruksi 34 .  Berkaitan  dengan  itu,  pasal-pasal  tersebut  dapat dipakai  metode  penafsiran  (interpretasi)  sistematis,    metode argumentasi a contrario dan teori penafsiran filosofis.
32 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. , hal. 217.
33 Ibid ., hal. 219. 34 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit. , hal. 219.
Menurut Visser’t Hoft sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqe  dalam  bukunya  pengantar  ilmu  hukum  tata  negara mengatakan  makna  formulasi  sebuah  kaidah  hukum  atau  makna dari  sebuah  istilah  yang  ada  didalamnya  ditetapkan  lebih  jauh dengan  mengacu  pada  hukum  sebagai  sistem,  langkah  yang dilakukan  yaitu  mencari  makna  kata-kata  yang  terdapat  dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula pada kaidah- kaidah  lainnya.  Menurut  Visser’t  ketentuan-ketentuan  yang  ada didalamnya  saling  berhubungan  dan  sekaligus  keterhubungan tersebut  dapat  menentukan  suatu  makna 35 .  Pendapat  yang  sama juga  di  kemukakan  oleh  Sudikno  Mertokosumo,  Sudikno mengatakan terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan  dengan  undang-undang  lain,  dan  tidak  ada  undang- undang  yang  berdiri  sendiri,  lepas  sama  sekali  dari  keseluruhan perundang-undangan 36 .
Dari teori penafsiran sistematis di atas, meskipun dikatakan teori  penafsiran  ini  dipakai  hanya  untuk  menafsirkan  suatu ketentuan  undang-undang  yang  tidak  mengatur  peristiwanya, namun dalam pembentukan suatu undang-undang harus dipandang bahwa  undang-undang  tersebut  merupakan  suatu  sistem  artinya suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa berdiri sendiri. Hal mana, juga  dapat  temukan  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  merupakan  sebuah  sistem  dalam  hal
35 Ibid ., hal. 227. 36 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal. 222.
pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika Pasal 3 ayat (3), Pasal  21  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  dan  Pasal  22  Undang  –Undang Nomor  11  Tahun  2016  ditafsirkan  secara  sistematis  dengan memperhatikan  makna  frasa  “atas  tindak  pidana  perpajakan” (Pasal  3  ayat  (3)),  “dilarang  membocorkan,  menyebarluaskan dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan  wajib  pajak  kepada  pihak  lain”  (Pasal  21  ayat  (2)), “tidak  dapat  diminta  oleh  siapapun  atau  diberikan  kepada  pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain” ( Pasal 21  ayat  (3)),    “Menteri,  wakil  Menteri,  pegawai  Kementerian Keuangan  dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pengampunan  pajak,  tidak  dapat  dilaporkan,  digugat,  dilakukan penyelidikan,  dilakukan  penyidikan,  atau  dituntut  baik  secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada  itikad  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan”  (Pasal  22).  Hendaknya  pada  Pasal  3  ayat  (3) perumusannya harus memperhatikan ketentuan pengertian “tindak pidana”  selain  tindak  pidana  perpajakan  dengan  merujuk  pada ketentuan  undang-undang  pidana  lainnya.  Sebab  tindak  pidana lainnya pun bisa saling berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dalam sistem hukum pidana dan asas-asas hukum pidana positif.
Dengan  pengecualian  subjek  norma  (wajib  pajak)  dalam tindak  pidana  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 ayat (3),  maka  timbul  pertanyaan  bagaimana  jika  seseorang  yang berstatus  tersangka  pada  tindak  pidana  korupsi  lalu  (tersangka) mengajukan  diri  untuk  ikut  program  pengampunan  pajak
sedangkan  pada  bagian  lain,  undang-undang  ini  melarang
Kementerian Keuangan untuk membocorkan dan/atau
memberitahu  data  wajib  pajak  kepada  pihak  lain  meskipun  atas perintah  undang-undang  ?  demikian  halnya,  dipahami  secara a contrario maka  itu  dilegalkan  secara  hukum.  Tetapi  secara konstitusional hal demikian menabrak asas negara hukum (Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945)  dan asas  equality before the law (Pasal 27 ayat (1).
Frasa  “tidak  dapat”  dalam  Pasal  22  memberikan  hak kekebalan  hukum  (imunitas)  kepada  Menteri,  wakil  Menteri, pegawai  Kementerian  Keuangan  dan  pihak  lain  yang  berkaitan. Bilamana ditafsirkan secara filosofis, maka yang dijadikan patokan untuk  itu  adalah  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Jimly Asshiddique mengatakan panafsiran dengan aspek filosofis berarti ide  Negara  hukum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945 37 .  Sangatlah  jelas,  oleh  sebab  Undang-Undang  Dasar 1945  tidak  memberikan  hak  kekebalan  hukum  tersebut  kepada Kementerian Negara sebaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Seyogyanya pembentuk
undang-undang harus memperhatikan hukum positif (hukum yang sedang berlaku) ketika membentuk suatu  undang-undang, mengimplementasikan prinsip- prinsip  konstitusi,  serta  cita  negara  hukum  dan  Pancasila.  Negara berbeda  dengan  dengan  negara-negara Common  Law yang
37 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit. , hal. 222.
dimungkinkan hukumnya bisa diandaikan/diasumsikan, sedangkan negara  hukum  Indonesia  mengutamakan  kepastian  hukum  untuk menciptakan  keadilan.  Sehubungan  dengan  bagaimana  efektifnya peraturan  di  bidang  perpajakan  agar  wajib  pajak  juga  patuh terhadap  hukum  maka  pemerintah  juga  harus  benar-benar menjamin  kedudukan  wajib  pajak  di  dalam  hukum  dan  tidak menciptakan hukum yang ambigu.
Penerapan  undang-undang  pengampunan  pajak  atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di  Indonesia.  Pada  tahun  2016,  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM) menargetkan nilai investasi dapat meningkat hingga mencapai  lebih dari Rp. 500 triliun. Sedangkan, pada tahun  2017, nilai investasi ini ditargetkan juga meningkat hingga Rp. 670 triliun. Untuk menampung aliran dana investasi yang masuk ke Indonesia, BKPM juga membentuk unit pelayanan khusus. Unit  pelayanan ini bertugas untuk mengawasi pemanfaatan aliran dana pengampunan pajak  agar  tidak  melenceng  pada  sektor  nonprioritas.  BKPM  juga sedang mempersiapkan untuk menampung dana dari tax amnesty .
Adanya  unit  khusus  menangani  dana  dan  untuk  melayani  peserta tax  amnesty .  Aliran  dana  ini  ditargetkan  akan  mengalir  ke  sektor infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa. BKPM pun menargetkan aliran dana ini juga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi di Pulau  Sumatera  yang  saat  ini  tengah  dikembangkan  beberapa kawasan  ekonomi  khusus.  Melihat  keseluruhan  sampai  Maret  lalu ada  Rp. 145 triliun, ini naik 17,6  persen dari (periode yang sama) tahun lalu.
Salah  satu  tugas  penting  saat  ini  adalah  bagaimana pembangunan infrastruktur dipercepat, diketahui juga ada tol laut dan  juga  ada  jalan  baru.  Dengan  aliran  dana  ini  tentunya  dapat mempercepat  pembangunan.  Program tax  amnesty harus  berhasil sebab ini yang terakhir. Keberhasilan program ini merupakan harga mati,  sehingga  ke  depan  tidak  akan  ada tax  amnesty berikutnya.
Data tax  amnesty itu  mengikat  dan  dijaga  kerahasiaannya,  sebab yang  dimasalahkan  dari tax  amnesty ini  bukanlah  sampai  kapan penerapannya tapi seberapa besar datanya. Sampai kapanpun data tersebut tidak boleh dibocorkan sama sekali.
Pelaksanaan  program  pengampunan  pajak,  Direktorat Jenderal Pajak menggandeng seluruh  pihak eksternal, diantaranya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak  Indonesia  (IKPI),  dan  lembaga  lain.  Pihaknya  meminta kepada  semua  pihak  tidak  melakukan  tindakan  atau  menjanjikan apapun  yang  dapat  merugikan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan menggagalkan  eksekusi tax  amnesty di  Indonesia.  Direktorat Jenderal Pajak terus akan sosialisasi, untuk kelancaran program ini.
Program  ini  telah  diundangkan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan Pajak pada 1 juli 2016. Pengampunan pajak ini untuk mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui  pengalihan harga, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan liquiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Oleh karena itu wajib pajak tidak perlu ragu-
ragu  untuk  ikut  serta  dalam  program  pengampunan  pajak  karena undang-undang memberikan payung hukum yang jelas.
Selain itu, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta  peluasan  basis  data perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehesif,  dan  terintegrasi  dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Manfaat pengampunan pajak sekarang, sebelum  berlaku Automatic  Exchange  of  Information (AEOI)  yang akan  diberlakukan  paling  lambat  mulai  2018  dan  revisi  Undang- Undang  Perbankan  untuk  keterbukaan  data  bagi  perpajakan, dimana wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (dimanapun)  dari  otoritas  pajak.  Bagi  wajib  pajak  yang  tidak memanfaatkan  kesempatan  mendapatkan tax  amnesty sampai dengan  31  Maret  2017,  atas  harta  yang  belum  dilaporkan  sejak  1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dianggap sebagai penghasilan  pada  saat  ditemukan  data/informasi  harta  tersebut, paling  lama  3  (tiga)  tahun  sejak  Undang-Undang  Pengampunan Pajak  berlaku.  Atas  tambahan  penghasilan  tersebut  dikenai  pajak dan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan  dibidang  perpajakan.  Dengan  memanfaatkan tax amnesty ,  wajib  pajak  melaporkan  seluruh  kekayaan  yang  belum dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  PPh  terakhir  dalam  surat pernyataan,  kemudian  melakukan  pembayaran  dengan  uang tebusan  dan  wajib  pajak  bisa  merasa  lega  manakala  telah memanfaatkan tax amnesty .
Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan dengan adanya undang-undang ini minimal segi penerimaan pajak dapat  mencapai  angka  100  triliun.  Hal  ini  didasari  fakta  bahwa potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak karena berbagai  macam  data  menunjukkan  dan  mengindikasikan, meskipun  uangnya  itu  berasal  dari  Indonesia  tetapi  disimpannya lebih  di  luar  negeri.  Sementara  itu,  hingga  1  April  2017,  potensi dana  repatriasi tax  amnesty mencapai  Rp.  1.000  triliun.  Dari  dana tersebut diperkirakan sekitar Rp. 500 triliun hingga Rp. 600 triliun akan  masuk  ke  perbankan  dan  sisanya  akan  masuk  ke  instrumen lainnya. 38
Perkiraan  dana  repatriasi  sebesar  itu  tentunya  akan membawa  dampak  positif  terhadap  perekonomian  dalam  negeri. Namun,  melihat  besarnya  dana  yang  berasal  dari  luar  negeri  ini bukan  tidak  mungkin  jika  di  sisi  lain  dari  hal  itu  justru mendatangkan pergolakan yang bersumber dari pihak asing. Hal ini dapat  terjadi  lantaran  banyaknya  pengusaha  asal  Indonesia  yang meletakkan  uangnya  di  negara  lain.  Sementara  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  ini memunculkan niatan dari para pengusaha Indonesia yang memiliki uang  di  luar  negeri  untuk  menarik  kembali  uangnya  dan mengalihkan  ke  investasi  dalam  negeri.  Semua  ini  tentunya  tidak lepas  dari  besarnya  potongan  pajak  yang  diberlakukan  oleh pemerintah dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut.
38 Anonim,  “Penerapan  Tax  Amnesty  di  Indonesia”,  tersedia  di www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 31Desember 2016.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Menteri  Keuangan  bahwa tidak  bisa  dipungkiri  adanya  kepentingan  asing  yang  menjadi hambatan  dan  tantangan,  karena  jika  Indonesia  melakukan tax amnesty apalagi  cukup  banyak  dana  repatriasi  maka  akan  ada beberapa negara yang selama ini diuntungkan dengan adanya uang Indonesia di luar negeri dan kemudian harus mengalami kerugian atau  dampak  negatif  dari  adanya tax  amnesty .  Salah  satu  negara yang  merasa  terancam  perekonomiannya  dengan  adanya pengampunan  pajak  di  Indonesia  ini  adalah  Singapura.  Negara Singapura merupakan salah satu  negara tujuan paling favorit bagi para  pengusaha  Indonesia  untuk  menyimpan  uangnya.  Hal  ini karena Singapura berani menawarkan jaminan pajak yang rendah. Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  di Indonesia ini maka dapat diprediksi bahwa banyak uang yang akan ditarik oleh para pengusaha Indonesia yang menyimpan uangnya di Singapura.  Tentunya  dengan  langkah  tersebut  Singapura  akan kehilangan  sumber  dana  yang  cukup  besar.  Bahkan  hal  ini  dapat melumpuhkan perekonomian Singapura.
Tetapi,  hal  ini  justru  menguntungkan  bagi  Indonesia. Pasalnya  dengan  dana  repatriasi  yang  besar  ini  akan  mampu memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan kondisi
perekonomian  yang  kuat  Indonesia  mampu  menyusul  kekuatan ekonomi negara asing lainnya, terkhusus di kawasan Association Of South  East  Asia  Nations (ASEAN).  Cukup  sudah  orang  Indonesia membangun negara lain. Sekaranglah waktu yang tepat bagi orang Indonesia  untuk  membangun  negara  sendiri.  Dari  perkiraan-
perkiraan yang akan terjadi sebagai dampak penerapan tax amnesty di Indonesia, sebenarnya terdapat satu poin penting dari penerapan Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  ini,  yaitu  bagaimana sensitifnya  kebijakan  pengampunan  pajak  yang  diterapkan Indonesia sehingga memunculkan daya saing antar negara kawasan ASEAN. Daya saing yang kemudian muncul ini dapat meningkatkan nilai  tawar  Indonesia,  terkhusus  dalam  pelaksanaan  kebijakan masyarakat  ekonomi  ASEAN  yang  telah  disepakati  oleh  seluruh negara anggota ASEAN.
Indonesia  akan  menjadi  pusat  ekonomi  yang  sangat menarik  bagi  investor-investor  asing  yang  mencari  tempat menanamkan  modalnya.  Dengan  nilai  investasi  yang  cukup  besar maka  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  akan  terdongkrak  naik. Kondisi  tersebut  tentunya  membuat  Indonesia  tidak  perlu membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan program pro rakyat.  Yaitu  program  yang  selama  ini  digadang-gadang  oleh pemerintah  setiap  periodenya.  Sekarang  dapat  bayangkan  suatu kondisi  dimana  semua  warga  negara  Indonesia  yang  menyimpan dan  menanamkan  dananya  di  luar  negeri  menarik  seluruh modalnya  dan  mengalihkannya  ke  investasi  dalam  negeri.  Betapa akan  luar  biasanya  kondisi  ekonomi  Indonesia.  Indonesia  akan mampu  kembali  menjadi  macan  asia  yang  disegani  dan diperhitungkan  dalam  perekonomian  dunia.  Indonesia  akan mampu  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.
Itu  semua  tergantung  dari  pribadi  masing-masing  para pengusaha  yang  katanya  warga  negara  Indonesia.  Dari  pada  kaya tetapi  mengkayakan  negara  lain  alangkah  lebih  baiknya  jika  kita kaya  dan  mengkayakan  negara  sendiri.  Menjadi  bagian  dalam membangun  kemajuan  negara  adalah  pencapaian  yang  luar  biasa bagi setiap warga negara.

## E. Permasalahan  Dalam  Penerapan  Pengampunan  Pajak  dan Upaya Penyelesaiannya
Dalam pelaksanaan penerapan tax amnesty di Indonesia ada beberapa kendala yang dirasakan, diantaranya:
1. Tax  amnesty dianggap  mencederai  keadilan  bagi  masyarakat yang  selama  ini  patuh  membayar  pajak.  Apalagi  pada  tahun
1964  dan  1984, tax  amnesty berjalan  tidak  efektif  karena minimnya  ketersediaan data perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis  data  perpajakan  membuka  kemungkinan  petugas  pajak untuk  mendeteksi  kekayaan  yang  tak  dilaporkan.  Pengemplang pajak  pun  tak  perlu  khawatir  akan  tertangkap.  Terlebih, kekayaan  yang  tidak  dilaporkan  pada  umumnya  berada  di  luar negeri sehingga benar-benar jauh dari jangkauan petugas pajak.
2. Banyak  yang  menilai  jika  kekurangan  penerimaan  pajak  tidak hanya  bisa  diselesaikan  dengan  kebijakan  pengampunan  pajak tersebut. Belum  adanya  kejelasan  mengenai  kewajiban  bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya di  dalam negeri, besar kemungkinan individu-individu yang meminta
pengampunan  pajak  akan  menyembunyikan  kembali  kekayaan mereka  di  luar  negeri  ketika  manfaat tax  amnesty tak  lagi diberikan.
3. Tax  amnesty dalam  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (RAPBN)  2016  dianggap  sebagian  orang  bukan untuk  kepentingan  masyarakat.  Mereka  menilai, tax  amnesty hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di  luar  negeri. Tax  amnesty hanya  akan  menjadi  karpet  merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Menurut mereka, tax amnesty hanya dijadikan bahasa kampanye  oleh  politisi  untuk  memuluskan  proyek-proyek swasta.  Ada  beberapa  langkah  yang  ditempuh  pemerintah Indonesia  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan  program  Sensus  Pajak  Nasional.  Selain  itu melakukan  penyempurnaan  peraturan  untuk  menangani tindakan  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance), tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing, dan pengenaan pajak final. Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem  perpajakan  yang  berguna  meningkatkan  penerimaan pajak  tanpa  menambah  beban  baik  jenis  pajak  baru  maupun persentase  pajak  yang  sudah  ada  kepada  masyarakat,  dunia usaha  dan  para  pekerja  adalah  melalui  program tax  amnesty .
Salah  satu  tujuan  pengampunan  pajak  ini  diharapkan  dapat mengurangi  citra  negatif  pada  aparat  perpajakan  yang  selalu dipersepsikan  selalu  bersikap  sewenang-wenang  dan  harus
selalu  dihindari,  berubah  menjadi  hubungan  yang  lebih “ friendly .”  Pada  dasarnya  inovasi  atau  upaya  ini  dapat diterapkan  di  Indonesia.  Keunggulan  yang  diharapkan  bila kebijakan tax  amnesty diimplementasikan  yaitu  akan  dapat mendorong  masuknya  dana-dana  dari  luar  negeri  yang  dalam jangka  panjang  dapat  digunakan  sebagai  pendorong  investasi yang  pada  gilirannya  bermanfaat  untuk  menstimulasi perekonomian nasional.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  kali  periode  pengampunan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak hingga yang terakhir  pada  tanggal  31  Maret  2017  yang  kemudian diperpanjang menjadi tanggal 21 April 2017. Masyarakat sudah banyak  yang  mengunjungi  kantor  pajak  untuk  melaksanakan kewajiban  pajak  namun  masih  banyak  yang  belum  sadar  akan kewajiban tersebut.
Di  sisi  lain  kelemahannya  bila  diterapkan  pengampunan pajak  adalah  tidak  serta  merta  menjamin  peningkatan  kinerja setoran  pajak  ke  kas  negara.  Hal  ini  bisa  sebaliknya  berpotensi terjadinya  penyelewengan,  manipulasi  dan  tindakan moral  hazard lainnya.  Para  pengusaha  yang  memperoleh  pemutihan  pajak  akan melakukan  penggelapan  kewajiban  pajaknya.  Kecuali  bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya
pengampunan  pajak  bersyarat,  wajib  pajak  harus  transparan terhadap  aset-aset  dan  penghasilan  mereka.  Hal  ini  guna menghindari  kekeliruan  yang  sama  tahun  1984  tidak  terulang
kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.
Adapun  beberapa  tata  cara  yang  dapat  dilakukan  guna meminimalisir permasalahan yang ada yaitu:
1. Penggunaan  dana  pajak  direalisasikan  bagi  kepentingan masyarakat  luas  dan  pembangunan  negara  sehingga  hasil  yang didapat  dari tax  amnesty dapat  dirasakan  secara  adil  oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pelaksanaan tax  amnesty dengan  sistem  yang  lebih  akurat dengan  pelaporan  kekayaan  pajak  bagi  wajib  pajak  dengan kekayaan mereka baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.
3. Seluruh  wajib  pajak  dikenakan  pajak  sesuai  dengan  kewajiban masing-masing  tanpa  mementingkan  salah  satu  kalangan, sehingga  tidak  adanya  anggapan  bahwa  hanya  mementingkan salah satu kalangan.
4. Sosialisasi  secara  menyeluruh  kepada  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  agar  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak bahwa  pembayaran  pajak  digunakan  untuk  kepentingan bersama.

## III  KESIMPULAN
Penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 akan  berjalan melalui  beberapa  periode  hingga,  namun  dalam  pelaksanaannya
diperkirakan belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya hambatan  dari  berbagai sisi  yang  dialami selama pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tax amnesty , Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti  Kepolisian,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Ikatan  Konsultan  Pajak  Indonesia (IKPI),  dan  lembaga  lain.  Program  ini  telah  diundangkan  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan  Pajak  pada  1  Juli  2016.  Pengampunan  pajak  ini untuk  mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi melalui  pengalihan  harga,  yang  antara  lain  akan  berdampak terhadap  peningkatan liquiditas domestik,  perbaikan  nilai  tukar rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan  peningkatan  investasi.  Oleh karena itu wajib pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program pengampunan pajak karena undang-undang memberikan payung hukum yang jelas.
Permasalahan  mengenai  penerapan  pengampunan  pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2016  beserta  upaya  penyelesaiannya,  yaitu: Tax  amnesty dianggap  mencederai  keadilan  bagi  masyarakat  yang  selama  ini patuh  membayar  pajak.  Apalagi  pada  tahun  1964  dan  1984 ,  tax amnesty berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan  petugas  pajak  untuk  mendeteksi  kekayaan  yang  tak dilaporkan.  Pengemplang  pajak  pun  tak  perlu  khawatir  akan tertangkap.  Terlebih,  kekayaan  yang  tidak  dilaporkan  pada umumnya  berada  di  luar  negeri  sehingga  benar-benar  jauh  dari
jangkauan  petugas  pajak.  Banyak  yang  menilai  jika  kekurangan penerimaan  pajak  tidak hanya  bisa  diselesaikan dengan  kebijakan pengampunan  pajak  tersebut. Belum  adanya  kejelasan  mengenai kewajiban  bagi  wajib  pajak  untuk  menempatkan  kekayaannya  di dalam negeri, besar kemungkinan individu-individu yang meminta pengampunan  pajak  akan  menyembunyikan  kembali  kekayaan mereka di luar negeri ketika manfaat tax amnesty tak lagi diberikan.
Tax  amnesty dalam  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  (RAPBN)  2016  dianggap  sebagian  orang  bukan  untuk kepentingan masyarakat. Mereka menilai, tax amnesty hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di luar negeri.
Adapun  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  :  Penggunaan dana  pajak  direalisasikan  bagi  kepentingan  masyarakat  luas  dan pembangunan negara sehingga hasil yang didapat dari tax amnesty dapat  dirasakan  secara  adil  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Pelaksanaan tax  amnesty dengan sistem  yang  lebih  akurat  dengan pelaporan  kekayaan  pajak  bagi  wajib  pajak  dengan  kekayaan mereka  baik  yang  ada  di  dalam  negeri  ataupun  di  luar  negeri sehingga  dapat  dicapai  hasil  yang  maksimal.  Seluruh  wajib  pajak dikenakan  pajak  sesuai  dengan  kewajiban  masing-masing  tanpa mementingkan  salah  satu  kalangan,  sehingga  tidak  adanya anggapan  bahwa  hanya  mementingkan  salah  satu  kalangan. Pelaksanaan tax  amnesty yang  diperpanjang  selama  beberapa periode  dan  sosialisasi  secara  menyeluruh  kepada  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  agar  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak bahwa pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia . Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak UU No. 11 tahun  2016  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 131.
____________. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan UU  No.  28  tahun
2007  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2007 Nomor 85.
___________.  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan UU No. 12 tahun 2011Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82.

## B. Buku
Asshiddiqie. Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara .Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
Hartati,  Neneng  dan  Boedi  Abdullah. Pengantar  Perpajakan.
Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Indrati  S,Maria  Farida. Ilmu  Perundang-Undangan . Jogyakarta: Kanisius, 2007.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
Sinamo, Nomensen. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: BIS, 2011.
Suharno. Panduan  Praktis  Amnesti  Pajak  Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.

## C. Lain-lain
Anonim,  “Penerapan  Tax  Amnesty  di  Indonesia”,  tersedia  di www.pajak.go.id, diakses  pada  tanggal  31Desember
2016.
Aviliani,  “Amnesti  Pajak  perlu  Prasyarat  Tax  Reform”,  2004, www.indef.or.id, diakses tanggal  30 Desember 2016.
Halaman 311
Hamdan  Zoelva, “Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila” , https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negar a-hukum-dalam-perspektif-pancasila/, diakses  tanggal 31Desember 2016.
Http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak ,  diakses  tanggal  30 Desember 2016.
Harry Yusuf A, www.pajak2000.com/news_print.php?id=307 , diakses tanggal 30Desember 2016.
Http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implem entasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf, diakses tanggal 30Desember 2016. Paparan Tax Amnesty, https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/images/taxamnest y/  Paparan%20Tax%20Amnesty.pdf, diakses  tanggal
31desember 2016.
Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak (KP.P.I) Dilengkapi Tata
Cara  Permohonan  dan  Fasilitas  Penanaman  Modal  yang Berkaitan dengan Pengampunan, Penghapusan, Penyusutan,  Pembebasan,  dan  Penghentian  Pajak,
Cetakan ke I, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.