Faktor  Penyebab  Resistensi  Anggota    Terhadap  Kebijakan Pengurus KUD (Kasus Pada Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Kecamatan Cilengkrang  Kabupaten  Bandung)
(Cause  Factors  Management  Policies  on  Members  Resistency KUD  (Koperasi  Unit  Desa  Case  Sarwa  Mukti  District  of Bandung Regency Cilengkrang))
M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah Fakultas Peternakan Unpad Bandung E-mail:

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  : a) faktor  penyebab resistensi anggota  terhadap kebijakan  koperasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  anggota,  b)  bentuk    resistensi anggota  koperasi  terhadap  kebijakan  koperasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan peternak dan c) harapan anggota dalam memperbaiki kebijakan koperasi. Metode penelitian yang  dilakukan  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  mengkaji  konsep  resistensi anggota  terhadap  kebijakan  koperasi.  Metode  Penelitian  Studi  Kasus  dengan  pendekatan kualitatif.  Informan  ditentukan    dengan  cara  bertujuan  ( purposive ).  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  pengolahan  data  dengan organisasi,  kategorisasi  dan  reduksi  data  serta  analisis  data  dengan  pemahaman  mendalam ( verstehen ).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Koperasi  Unit  Desa  Sarwa  Mukti  Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, karena merupakan basis kegiatan koperasi sapi perah yang potensial. Hasil penelitian, faktor resistensi anggota terhadap koperasi : Kebijakan yang tidak sesuai  dengan  kepentingan  anggota  (sarana  produksi  peternakan,  pengurus  tidak  aspiratif, pelayanan  kurang  memadai).  Penolakan  (resistensi  anggota  terhadap  kebijakan  koperasi berupa  pernyataan  melawan,  sikap  tidak  setuju  dan  melakukan  tindakan  menyimpang terhadap kebijakan koperasi. Harapan peternak segera memperbaiki kebijakan koperasi. Kata kunci: Resistensi, kebijakan, koperasi

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  a)  the  factors  causing  resistance  to  the  policy  of  the cooperative members that do not conform with the interests of members, b)  members of the cooperative form of resistance against the cooperative  policies that are inconsistent with the interests  of  breeders  and  c)  expectations  of  members  in  improving  the  cooperative  policy. Research  methods  case  study  using  a  qualitative  approach  to  studying  the  concept  of resistance  is  a  member  of  the  cooperative  policy.  Case  Study  Research  Methods  with  a qualitative approach. Informants were determined by purpose (purposive). Data collected by in-depth  interviews  (depth  interview)  with  the  data  processing  organization,  categorization and  data  reduction  and  data  analysis  with  a  deep  understanding  (verstehen).  This  research was  conducted  at  the  Village  Cooperative  sarwa  Mukti  Cilengkrang  District  of  Bandung regency,  as  a  base  for  cooperative  activity  of  potential  dairy  cow.  Results  of  research, members of cooperatives resistance factor: Policies that do not conform with the interests of its members (poultry production facilities, the board is not aspirational, inadequate service). Rejection  (resistance  members  of  the  cooperative  form  of  a  statement  against  the  policies, attitudes do  not  agree  and take action against the  policy deviates cooperatives.  Expectancy immediately improve policy co-operative breeders.
Key words: Resistance, policies, cooperative

## Pendahuluan
Citra  koperasi    dikalangan  masyarakat  petani peternak  pada  dewasa  ini  terkesan  kurang  baik meskipun  petani  peternak  menjalaninya  sebagai anggota    koperasi  dalam  menunjang  kegiatan  usaha ternak  sapi  perahnya.  Citra  kurang  baik  tersebut diakibatkan  karena  adanya  kebijakan  pengurus
koperasi  yang  tidak  konsisten  dengan  azas  koperasi sebagi  wadah  kegiatan  ekonomi  kerakyatan.  Tidak sedikit  contoh  koperasi  yang  gulung  tikar  akibat salah  urus  dari  para  pengurusnya  yang  melakukan kebijakan  hanya  didasarkan  atas  kepentingan pengurus bukan kepentingan anggota koperasi.
Sejauh  ini  difahami  oleh  masyarakat  bahwa koperasi  mempunyai  dua  peranan  yaitu  sebagai lembaga  ekonomi  dan  lembaga  sosial.  Sebagai lembaga  ekonomi  koperasi  berperan  menjalankan usaha  dari  para  anggotanya  untuk  mendapatkan keuntungan  bagi  kesejahteraan  para  anggota. Demikian pula  koperasi  merupakan  wadah  kegiatan ekonomi  terutama  untuk  menggalang  kelompok ekonomi  kerakyatan,  sehingga  golongan  ekonomi lemah  ikut  terangkat  dan  mendapat  akses  dalam berbagai  modal  ekonomi.  Oleh  karena  itu  koperasi dapat dijadikan sebagai ideologi ekonomi kerakyatan.  Sebagai  lembaga  sosial,  koperasi berperan  dalam  pengumpulan  modal  bersama berdasarkan  semangat  kebersamaan.  Sehingga koperasi pada dasarnya adalah milik para anggotanya yang dikelola bersama untuk kesejahteraan bersama.
Namun  pada  realitanya  ideologi  ekonomi kerakyatan  yang  melekat  pada  koperasi  terdesak oleh  kegiatan  ekonomi  yang  bersifat  “ekonomi kapitalis”.  Seperti  halnya  pada  kegiatan  ekonomi usaha  peternakan  sebagaian  besar  sarana  produksi peternakan  seperti  bibit,  pakan,  obat-obatan  dan teknologi  dikuasai  oleh  pemodal  besar  sehingga peternak  rakyat  posisi  tawarnya  lemah  dihadapan para pemodal besar tersebut.
Akibat kondisi demikian maka banyak kebijakan  koperasi  terhadap  anggotanya  merupakan hasil  imbas  dari  kondisi  ekonomi  kapitalis  yang menggambarkan  ketidak  berdayaan  koperasi  untuk bersaing  dengan  para  pemodal  besar  sapronak. Kebijakan  tersebut  pada  umumnya  merupakan beban  bagi  para  peternak  rakyat  karena  peternak sendiri dalam menjual hasil produksinya tersubordinasi  oleh  kepentingan  koperasi  dimana keuntungan  yang  diperoleh  peternak  sangat  minim.
Tidak sedikit kebijakan koperasi tersebut menimbulkan  resistensi  dari  anggota  koperasi. Sejauhmana  resistensi  para  peternak  tersebut  perlu diuji melalui suatu penelitian.
Bertitik tolak  dari  latar belakang tersebut,  maka masalah  yang  perlu  dikaji  adalah  faktor  kebijakan koperasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan anggota  dan  bentuk  resistensi  anggota  koperasi terhadap  kebijakan  koperasi  serta  harapan  anggota untuk memperbaiki kinerja koperasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode “Studi Kasus” dengan “Pendekatan Kualitatif”. Unit analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  individu  dan kelompok  peternak  anggota  koperasi.  Individu terdiri  dari    1)  anggota  koperasi  2)  pengurus
koperasi 3) aparat lokal dan penentu serta pelaksana kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan koperasi Informan ditentukan secara purposive yaitu dengan  cara  memilih  informan  yang  dimungkinkan dapat  memberikan  informasi  dan  data  yang representatif  untuk  tujuan  penelitian,  terdiri  dari tokoh  dan  anggota.  Data  diperoleh  dengan  cara wawancara  mendalam  ( indepth  interview ).  Untuk menguji  kualitas  hasil  wawancara  dilakukan  uji validitas  dengan  cara  triangulasi.  Pola  sosial  yang diamati meliputi : Proses atau mekanisme penentuan kebijakan koperasi, Pola resistensi anggota koperasi terhadap  kebijakan  koperasi  yang  tidak  aspiratif, Harapan  anggota    untuk  perbaikan  kebijakan koperasi.  Data  yang  terkumpul  dari  hasil  penelitian dianalisis dengan cara interpretatif melalui pemahaman mendalam atau verstehen.
Tinjauan Teori Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan  orang-seorang  atau  Bada  Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi rakyat  yang berdasarkan  atas asas kekeluargaan,  sedangkan  fungsi  koperasi  adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan  ekonomi  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosialnya,  berperan secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas kehidupan  manusia  dan  masyarakat,  memperkokoh perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan ketahanan  perekonomian  dengan  koperasi  sebagai soko  gurunya,  berusaha  untuk  mewujudkan  dan mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asa kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi  (  Undang- undang No 25 Tahun 1992).
Peranan  koperasi  secara  umum  (Hatta,  1954) adalah : a.Memenuhi kebutuhan  anggota
b.Menyediakan  sarana  produksi,  penyediaan  bahan baku  bagi  industri  besar,  menghimpun  tabungan dan  modal,  menyediakan  kredit  baik  dari pemerintah  maupun  dana  yang  dihimpun  sendiri, memasarkan  hasil  produksi  anggota,  membantu pemerintah  dalam  hal  penyediaan  bahan  pangan dan  komoditi  perdagangan  untuk  eksport  dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Fungsi  dan  peran  koperai  tersebut  dapat diwujudkan  apabila  memiliki  prasayarat  utama yang  menunjang  berjalannya  suatu  kerjasama dalam  kegiatan  ekonomi  produksi  khususnya produksi hasil ternak (Udiantono,1995).
Prasayarat  utama  untuk  kelangsungan  koperasi yang berwatak sosial dan  mempunyai  ciri sebagai organisasi  ekonomi  adalah  kualitas  sumberdaya manusia  (pengurus  koperasi)  yang  memiliki keahlian  atau  profesionalisme  dan  sifat  amanah (jujur)  dalam  menjalankan  tugasnya.  Tuntutan tersebut  sangat  jarang diperoleh,  sehingga berkembang  citra  bahwa  pengurus  koperasi  tidak jujur  yang  berimplikasi  pada  organisasi  ekonomi yang berwatak sosial tersebut menurun popularitasnya  dikalangna  masyarakat  petani peternak.
Dilain fihak gambaran koperasi dalam menjalankan fungsinya ternyata banyak menghadapi kendala  dan  tantangan  baik  yang  sifatnya  internal maupun  eksternal.  Hambatan  yang  sifatnya  internal berkaitan  dengan  kualitas  SDM  pengurus  koperasi dan  fungsi  serta  peran  struktur  organisasi  koperasi yang  terkait  pula  dengan  masalah  peran  pengawas koperasi. Faktor eksternal berkaitan dengan masalah ekonomi  makro  dimana  kepentingan  koperasi  kalah bersaing dengan para pemodal besar.
Kelemahan internal yaitu kualitas SDM pengurus  yang  sering  terjadi  adalah  mental  para pengurus  yang  hanya  berorientasi  kepada  bisnis kepentingan  pribadi.  Sikap  mental  lain  yang menjatuhkan  nama  koperasi  adalah  adanya  praktek KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme).  Terjadinya KKN  sebagai  akibat  dari  lemahnya  sistem pengawasan pada praktek manajemen koperasi yang sebenarnya  dalam  AD  dan  ART  sudah  jelas  peran dan  fungsi  pengawasan  ada  pada  Rapat  Anggota. Pada  Rapat  anggota  sering  terjadi  intervensi pengurus  sangat  kuat  sehingga  keputusan  Rapat anggota tidak sensitif terhadap kepentingan anggota dan  lebih  merupakan  gambaran  keinginan  para pengurus  (Mubyarto,  1981).  Dengan  demikian kebijakan  para  pengurus  tidak  terkontrol  dengan baik  oleh  kepentingan  anggota.  Kelemahan  internal lain  terjadi  akibat  perilaku  meyimpang  dari  petugas lapangan  koperasi  yang  melanggar  aturan  yang sudah  ditetapkan  misalnya  dalam  mengelola penerimaan susu.
Akibatnya
peternakpun melakukan  penyimpangan  sebagai  bentuk  resistensi karena  kecewa  ulah  petugas  pelayanan  koperasi tersebut.
Kelemahan eksternal koperasi adalah berkaitan dengan  kemampuan  penyediaan  modal  untuk pengadaan  sarana  produksi  peternakan.  Koperasi yang  berjalan  sering  keadaannya  adalah  “modal dengkul”.  Pengadaan  sapronak  lebih  banyak dilakukan  adanya  negosiasi  para  pemodal  besar (kapitalis)  dengan  pengurus,  sehingga  kebijakan ekonomi  dalam  pengadaan  modal  tersebut  lebih
banyak  dikendalikan  oleh  kepentingan  ekonomi pemodal  besar.  Akibatnya  koperasi  tidak  bisa bersaing  dengan  para  pelaku  ekonomi  diluiar koperasi.  Demikian  pula  bantuan  modal  dari  bank, tetap  berlaku  sistem  pinjaman  yang  dikenakan bunga  tidak  jauh  berbeda  dengan  bunga  yang ditetapkan  untuk  masyarakat  pada  umumnya. Namun  adakalanya  keistimewaan  kebijakan  bank diberikan  pada  koperasi  untuk  Skim  kredit  tertentu. Namun peluang tersebut sering disalahgunakan oleh oknum  pengurus  koperasi  bukan  untuk  kepentingan anggota.  Akibatnya  kondisi  demikian  timbul kebijakan-kebijakan  koperasi  yang  memberatkan anggotanya sehingga menimbulkan adanya resistensi  dari  para  anggota  terhadap  kebijakan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
1.   Proses Penentuan Kebijakan (Mekanisme) Proses  penentuan  kebijakan  koperasi secara ideal merupakan cerminan dari keinginan  dan  aspirasi  anggota,  tetapi  dalam kenyataan  keinginan  dan  aspirasi  tersebut jarang muncul sebagai kebijakan yang diterapkan oleh pengurus koperasi. Hal tersebut terjadi  karena  tidak  ada  forum  kahusus  yang berkaitan dengan kebijakan program pengembangan  sapi  perah.  Kebijakan  yang diterapkan merupakan hasil keputusan pengurus yang disosialisasikan melalui perwakilan  kelompok,  bahkan  perwakilan kelompok itu sendiri hanya menerima keputusan  yang  harus  disosialisasikan  pada anggota  koperasi.  Proses  tersebut  pada  kondisi tertentu dapat dikatakan wajar karena berkaitan dengan sifat fluktuatif sarana produksi peternakan  seperti  harga  pakan,  obat-obatan dan peralatan. Sebaliknya untuk harga produksi susu  biasanya  tetap  mengikuti  harga  yang sudah  lama  ditetapkan,  sebagai  contoh  apa yang  dikeluhkan  oleh  peternak  tentang  sudah berubahnya  harga  produksi  susu  di  pasaran tetapi  kebijakan  harga  di  koperasi  tetap  tidak menyesuaikan dengan perubahan harga dipasaran.  Sebgaimana    dikemukakan    oleh salah  seorang  anggota  koperasi    bahwa pengurus bertindak tidak tegas, hanya menampung  aspirasi  tetapi  tidak  pernah mewujudkannya dalam kebijakan, seperti harga susu  yang  diterima  koperasi adalah  harga  yang paling  murah  bila  dibandingkan  harga  jual  di Tanjungsari.
2.   Isi Kebijakan Koperasi Isi  kebijakan  koperasi  berkaitan  dengan bidang  sapronak;  yaitu  bibit,  pakan;  pola majemen  beternak,  penaggulangan  penyakit, pemasaran,  dan  pelayanan  koperasi  terhadap kebutuhan anggotanya (jasa, swalayan, kesehatan,  listrik,  apotik,  keperluan  sehari- hari).  Kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  koperasi berkaitan  dengan  jenis  barang  yang  akan disalurkan  kepada  peternak,  harga  barang, penyaluran  barang  dan  mempromosikan  hasil produksi peternak.
Kebijakan  mengenai  sapronak  dirasakan masih  merupakan  kebijakan  sepihak  dari pengurus  koperasi.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan adanya ketidak sesuaian antara harapan peternak  dengan  kebijakan  yang  diterapkan pengurus.
3.   Dampak Kebijakan Terhadap Anggota Koperasi Kebijakan  koperasi  yang  menimbulkan masalah  bagi  anggota  adalah  kebijakan  yang diterapkan secara sepihak tanpa ada persetujuan atau sosialisasi terlebih dahulu kepada anggota. Sebagai  contoh  dalam  menentukan  harga penerimaan  susu  oleh  koperasi  dan  penetapan kualitas  susu  yang  dihitung  secara  kolektif, bukan berdasarkan harga susu menurut kualitas individu  anggota.  Akibatnya  anggota  koperasi yang  mempunyai  kualitas  susu  yang  baik merasa  dirugikan  dan  cara  demikian  tidak memberikan  dorongan  atau  motivasi  bagi anggota  untuk  memelihara  sapinya  dengan baik.
Dari  kasus  demikian  ada  kecenderungan bahwa posisi tawar anggota koperasi dihadapan pengurus  lemah,sehingga pengurus dapat dengan  semaunya  menentukan  kebijakan  tanpa memperhitungkan  aspirasi  yang  berkembang pada  anggota.  Dampak  lebih  lanjut  dari kebijakan tersebut  citra  pengurus  pada  anggota koperasi  kurang  baik  bahkan  ada  keinginan untuk mereformasi pengurus.
Harga  penerimaan  susu  peternak  oleh koperasi yang dirasakan  terlalu  rendah, sementara  harga  pakan  melambung  tinggi  , sedangkan peternak tidak mempunyai penghasilan  lain  selain  beternak  berdampak terhadap kehidupan peternak yang selalu terlilit hutang. Kondisi demikian menimbulkan adanya  kecemburuan  sosial  antara  anggota dengan  pengurus  koperasi.  Citra  para  peternak
terhadap pengurus  yang  kerjanya tidak seberat peternak  dapat  hidup  mewah  dimata  mereka, sementara  peternak  yang  bekerja  keras  selalu kekurangan.
Kebijakan koperasi yang tidak memperkenankan anggotanya untuk meminjam barang sebelum melunasi utangnya ,tidak dapat diterapkan  untuk  anggota  koperasi  karena pemilikan  ternak  anggota  koperasi  bervariasi. Dampak  kebijakan  tersebut  menimbulkan keluhan  yang  merata  bagi  peternak  yang jumlah  pemilikannya  dibawah  tiga  ekor. Dengan  demikian  kebijakan  tersebut  dianggap sebagai kebijakan yang tidak memuaskan.
4. Pola  Resistensi  Anggota  Koperasi  Terhadap Kebijakan  yang  Tidak  Sesuai      Dengan Kepentingan Peternak
Pola  resistensi  anggota  terhadap  kebijakan pengurus  dapat  dikatagorikan  menjadi  : resistensi  dalam  arti  argumentatif,  reistensi afeksi  atau  memberikan  sikap  menentang  dan resistensi perlawanan berupa penolakan terhadap  kebijakan  dan  kepengurusannya. Resistensi  argumentatif  dibuktikan  dari  adanya pernyataan  bahwa  sifat  kepengurusan  yang dianggap kurang tegas, “melempem”, menunda pelayanan, tidak aspiratif.
Resistensi yang memberikan sikap menentang  misalnya  ada  keinginan  untuk mengganti  kepengurusan  koperasi  karena dianggap sudah tidak berpihak kepada anggota, karena pengurus dapat hidup mewah sementara anggota  terlilit  hutang,  pengurus  berperilaku tidak jujur dan tidak sopan.
Resistensi perlawanan
berupa penyimpangan  terhadap  kebijakan  koperasi seperti  menjual  susu  ke  luar  koperasi  dan terjadinya  pemalsuan  susu.    Bentuk  resistensi lain  akibat  ketidak  cocokan  dengan  kebijakan dari  kopersi  adalah  munculnya  sekelompok peternak yang  merencanakan  membentuk koperasi  baru  setelah  menyatakan  dirinya keluar dari keanggotan KUD Sinar Jaya.
5.   Harapan  dan    Alternatif  Kebijakan  yang Memiliki Posisi Tawar yang Seimbang
Harapan  peternak  terhadap  keberhasilan koperasi  berkaitan  dengan  aspek  :  sapronak, pemasaran  produk  susu  dan  manajemen koperasi.  Harapan  terhadap  sapronak  berkaitan dengan  masalah  penyediaan  pakan  dan  bibit. Peternak  mengharapkan  dalam  penyediaan pakan, adalah ketersediaannya untuk sepanjang
tahun.  Pada  saat  musim  kemarau  dimana rumput  sulit  didapat,  fasilitas  yang  biasa diberikan  berupa  bantuan  transportasi  untuk mencari rumput disediakan kembali. Dalam hal enyediaan  pakan    yang    oleh  koperasi diharapkan  memiliki  kualitas  dan  harga  yang sesuai dengan standar pabrik.
Mengenai  bibit  peternak  mengharapkan penentuan  harga  bibit  disesuaikan  dengan kualitasnya.  Selain  itu  kebijakan  dalam pendistribusian    bibit  lebih    mengutamakan kepentingan anggota.
Harapan  peternak  terhadap  produk  susu  yang dihasilkan adalah  diberlakukannya ketentuan dalam harga  beli  susu  dari  peternak  agar  dibedakan berdasarkan kualitas susu yang dihasilkan. Sehingga tidak  ada  peternak  yang  merasa  dirugikan  dan memotivasi  peternak  untuk  menghasilkan  produksi yang berkualitas.
Dalam  hal  manajeman  koperasi  peternak mengharapkan  adanya  perbaikan  dalam  sistem pelayanan,  transparansi  administrasi  keuangan  dan kejelasan  tentang  SHU.  Mengenai    pelayanan, diharapkan  tidak  memberatkan  peternak  dan konsisten  dengan  yang  sudah  diprogramkan  oleh koperasi.  Admninistrasi  keuangan  diharapkan  ada penjelasan secara umum mengenai kondisi ekonomi atau  untung-rugi  nya  kegiatan  koperasi.  Demikian pula  dengan  SHU  peternak  mengharapkan  adanya kejelasan mengenai pembagian SHU.
Harapan-harapan peternak tersebut sebenarnya merupakan permasalahan
yang sebenarnya  yang  dihadapi  oleh  peternak  sebagai hasil kerja dari kepengurusan koperasi. Hal tersebut perlu  ditindaklanjuti  dengan  berbagai  alternatif kebijakan  yang  dapat  membantu  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi peternak  dan sekaligus dapat  memenuhi  harapannya.  Alternatif  untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah diperolehnya  posisi  tawar  yang  seimbang  antara peternak dengan pengurus koperasi.
Alternatif  agar  memperoleh  posisi  tawar yang  seimbang  adalah  terjadinya  suatu  keadaan dimana hak dan kewajiban anggota maupun pegurus dapat  diwujudkan.  Secara  riil  kewajiban  anggota adalah  memberikan  simpanan  pokok  Rp.  10.000,-; Simpanan  hari  raya  Rp.  30,-  per  liter  dalam  jangka waktu setahun; Simpanan  PIA Rp. 500,- per bulan; Simpanan  sukarela  Rp.  500.,-  per  bulan.  Isu  yang berkembang  mengenai  hak  anggota  yang  belum diperoleh adalah anggota belum mendapatkan SHU. Tetapi  anggota  mendapat  pelayanan  dari  warung
serba  ada,  anggota  mendapaat  pinjaman  barang kebutuhan  pokok,  pinjaman  bibit,  pakan,  pelayanan kesehatan.  Hak  yang  diperoleh  anggota  tidaklah bersifat  yang  substantif  atau  pokok,  dalam  arti anggota memperoleh kesempatan untuk mewujudkan  keinginannya  atau  aspirasinya  yang tertuang  dalam  kebijakan.    Pelayanan  dan  fasilitas yang diperoleh anggota adalah merupakan kebijakan sepihak dari pengurus. Keadaan demikian menunjukkan  adanya  ketidak  seimbangan  posisi tawar antara anggota dengan pengusrus koperasi.
Oleh karena itu perlu dipikirkan mekanisme dalam  menentukan  kebijakan  yang  dapat  merespon aspirasi  anggota  sehingga  terwujud  dalam  bentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan anggota . Cara yang harus ditempuh adalah:
1.  Dalam menentukan kebijakan diperlukan adanya perwakilan anggota dari setiap kelompok yang betul-betul merupakan perwakilan  yang  membawa  aspirasi  anggota. Perwakilan  tersebut  dapat  dijadikan  semacam perwakilan  dari  anggota  untuk  merumuskan kebijakan yang akan diambil oleh koperasi.
2.  Perlu  diterapkan  sistem  manajemen  yang transparan  dari  pengurus  sehingga  anggota dapat mengontrol kinerja dan sistem administrasi secara umum. 3.  Pengurus koperasi sebelum menentukan kebijakan  terlebih  dahulu  harus  melakukan sosialisasi terhadap anggota
melalui perwakilannya  atau  langsung  kepada  anggota sampai  materinya  dapat  dimengerti  dan  sesuai dengan harapan anggota.
Kesimpulan
1.  Kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan anggota adalah kebijakan tentang  : a)  Sapronak  ;  meliputi  bibit  (harga  tidak  sesuai dengan  kualitas),    pakan  (harga  dan  label  tidak sesuai dengan kualitas di pasaran) b) Manajemen  koperasi  ;  meliputi  pengurus koperasi  (tidak  aspiratif),  pemasaran  susu (penetapan  harga  penerimaan  oleh  koperasi rendah),  ada  biaya  operasional  setoran  susu, jangka  waktu  pembayaran  susu  pada  anggota terlalu    lama  (2  bulan)  c)  Pelayanan  koperasi  ( fasilitas bantuan pengadaan rumput pada musim kemarau  dihilangkan),  pelayanan  kebutuhan sandang  pangan dikaitkan  dengan  utang peternak.  Adapun  kebijakan  koperasi  yang sesuai  dengan  kepentingan  anggota  berkaitan dengan  penanggulangan  penyakit  dan  kegiatan penyuluhan.
2.  Resistensi  anggota  terhadap  kebijakan  koperasi ditunjukkan dengan :
a.  Argumentatif  :  berupa  pernyataan  anggota koperasi yang berlawanan dengan kebijakan yang diterapkan dengan pengurus koperasi
b.  Afeksi : berupa ketidaksetujuannya terhadap kepengurusan  yang  ada  sekarang,  sehingga ada  keinginan untuk merestrukturisasi
kepengurusan koperasi
c.  Penyimpangan : ditunjukkan dengan adanya segilintir  anggota  koperasi  yang  menjual produk susu ke pasar bebas dan memalsukan  susu  serta  berencana  untuk untuk  keluar  dari  keanggota  KUD  Sinar Jaya dan membentuk koperasi baru.

## Rekomendasi
Harapan  anggota  untuk  memperbaiki  kebijakan koperasi meliputi :
a. Sapronak tersedia sepanjang tahun dengan harga dan kualitas sepadan dan  terjangkau.
b.  Dalam  manajemen  diharapkan  pengurus  dapat aspiratif  terhadap  keinginan    dan  kepentingan anggota  yang  berkaitan  dengan  pelayanan, pemasaran dan administratif.

## Daftar Pustaka
Fukuyama Francis, 1995., Trust : The Social Virtue and  The  Creation  of  Prosperity, New  York Free Press
Mubyarto,  1981., Ekonomi  Pancasila Bagian Penerbitan  Fakultas  Ekonomi  Universitas Gajah Mada ,Yogyakarta
Mohamad  hatta,  1954 .,  Kumpulan  Karangan , Penerbit Balai Buku Indonesia , Jakarta Putnam  R,  1993., The  Prosperous  Community; Social  capital  and  Public  Life, The  American Prospect
Udiantono,  1995., Implementasi  Kebijakan  Kredit Ternak  Sapi  Perah  Pada  Koperasi  Mono Usaha  dan  Multi  Usaha  di  Jawa  Barat ,
Desertasi Unpad Bandung