## Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan

## COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various
Prevention Measures
Idah Wahidah *
Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, 40614 e-mail: iddah@uinsgd.ac.id Muhammad Andi Septiadi
Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, 40614
e-mail: septiadi.andi90@uinsgd.ac.id M. Choerul Adlie Rafqie
Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, 40614
e-mail: arafqie2603@gmail.com
Nur Fitria Salsabila Hartono
Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, 40614
e-mail: nurfitriasalsabila30@gmail.com Raihan Athallah
Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, 40614 e-mail: raihanathallah30@gmail.com

## ABSTRACT
The new epidemic phenomenon called Covid-19 which originated in Wuhan, China continues to increase its victims. This article aims to provide an explanation of the new outbreak and analyze planning management regarding the important role of government policies that must synergize with the community by 4 strategies from the government, namely promotive, preventive, curative and social safety net strategies which will later impact on strategies that are can the government apply in passing  a  pandemic disaster. The  method used  in  writing  this article  is  a  qualitative  method  that  explains  something based on data and numbers narrated in concluding sentences, besides that, the writing of this article is library research, collecting  data  through  available  documents.  and  using  triangulation  techniques  in  analyzing  the  data  that  has  been collected. The results obtained are the role of the government constantly reminding and asking for the participation of the community to achieve maximum government policy results, the need for the role of the community in an effort to overcome the pandemic to carry out all existing policies so that there is synergy to break the chain of spread of the COVID-19 virus and It was also found that the Head of RT / RW is one way that can assist the government in carrying out synergy with the community. This  research  is  expected  to  be a  source  of  reference  for  the  government  in  planning the  next  policy  in  the process of overcoming the COVID-19 pandemic.
Keywords: COVID-19, Pandemic, government, Planning, community, synergy.

## ABSTRAK
Fenomena wabah baru bernama Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok terus menerus bertambah korbannya. Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  tentang  wabah  baru  serta  menganalisis  manajemen  perencanaan mengenai peran penting kebijakan pemerintah yang harus bersinergis dengan masyarakat oleh 4 strategi dari pemerintah, yaitu strategi promotif, preventif, kuratif beserta jaring pengaman sosial yang nanti nya akan berdampak pada  strategi – strategi  yang  dapat  pemerintah  terapkan  dalam  melewati  musibah  pandemic.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan artikel ini merupakan metode kualitatif yang bersifat menjelaskan sesuatu berdasar pada data dan angka yang dinarasikan dalam  kalimat  –  kalimat  simpulan,  selain  itu,  penulisan  artikel  ini  merupakan  penelitian  pustaka  ( library  research ), Melakukan  pengumpulan  data  melalui  dokumen-dokumen  yang  tersedia  serta  menggunakan  tekhnik  triangulasi  dalam melakukan analisis dari data – data yang telah dikumpulkan. Hasil yang didapat yaitu peran pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan  dan  meminta  peran  serta  masyarakat  untuk  pencapaian  hasil  kebijakan  pemerintah  yang  maksimal,
* Corresponding author
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
diperlukannya  peran  masyarakat  dalam  upaya  menangulangi  pandemi  untuk  melakukan  semua  kebijakan  yang  ada  agar adanya  kesinergisan  untuk  tujuan  memutuskan  rantai  penyebaran  virus  COVID-19  serta  ditemukan  pula  bahwa  Ketua RT/RW merupakan salah satu jalan yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan sinergitas dengan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan berikutnya dalam proses mengatasi pandemic COVID-19.
Kata Kunci: COVID-19, Pandemi, pemerintah, Perencanaan, masyarakat, sinergitas.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 ( Corona Virus Disease ).  Peningkatan  dari  hari  kehari  jumlah  pasien  terinfeksi  virus  Covid-19  sudah  sulit dikendalikan  diperlukannya  suatu  perencanaan  yang  jelas  dan  lugas  dari  pemerintah  untuk menangulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales (Yunus & Rezki, 2020). Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang  serupa  dengan  penyakit  SARS  dan  MERS,  hanya  saja  Covid-19  bersifat  lebih  masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh  karena  itu,  perlu  tindakan  pemerintah  dan  kesadaran  penuh  dari  masyarakat  agar  angka penyebaran  virus  ini  dapat  ditekan.  Namun,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Arum,  2020), Pemerintah  Indonesia  masih  hanya  melakukan  penanganan  berupa  pembatasan  sosial  saja  ( social distancing ).  Padahal  banyak  kalangan  yang  menganggap  bahwa  lebih  efektif  menerapkan  sistem karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak menginfeksi lebih banyak  orang  (Nurhalimah,  2020),  sedangkan  pembatasan  sosial  masih  rawan  penyebarannya disebabkan banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti karena pada hakikatnya hal tersebut hanya sekadar imbauan dan tidak ada sanksi berat yang bisa membuat masyarakat patuh. Selaras dengan itu, penelitian  dari  (Telaumbanua,  2020)  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dituntut  untuk  menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  terkait Kekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah  pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown melainkan memberlakukan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagaimana  diatur  dalam  PP  Nomor  21  Tahun  2020  dan  juga melakukan  tindakan  tes  massal  menggunakan  alat  rapid  test  yang  jika  seseorang  dinyatakan  hasil tesnya reaktif maka akan dilakukan swab test untuk memastikan orang tersebut positif atau negatif Covid-19.
Saat ini, tercatat menurut data yang dilansir oleh (Tirto.id, 2020) bahwa per tanggal 13 April 2020 tercatat di Indonesia ada 4.557 kasus positif dan juga dilaporkan 380 orang sembuh serta 399 orang lainnya dinyatakan meninggal. Menurut data tersebut, berarti masih ada 3.778 pasien positif Covid-19 atau sekitar 82,9 persen, serta persentase Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian mencapai  8,75  persen.  Berdasarkan  data  tersebut,  seperti  yang  dilansir  oleh  Putra  (2020) menyebutkan bahwasanya provinsi DKI Jakarta masih memegang peringkat tertinggi dengan jumlah kasus positif sebanyak 2186 kasus, disusul oleh Jawa Barat 540 kasus positif, dan peringkat ketiga yakni Jawa Timur dengan 440 kasus positif. Pemerintah juga secara aktif memberlakukan Rapid Test atau tes cepat di berbagai daerah guna mendeteksi dini orang-orang yang terinfeksi Covid-19 namun tidak ditandai dengan gejala atau yang lebih dikenal dengan istilah Orang Tanpa Gejala (OTG). Di Jawa  Barat  misalnya,  seperti  rilis  data  oleh  (CNN,  2020),  dari  70 ribu  alat  yang  digunakan  untuk Rapid Test Covid-19, tercatat ada 832 orang dinyatakan positif. Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  diharuskan  dapat  mengurangi  permasalahan  yang sudah ada, Setidaknya upaya memberantas epidemi maupun pandemi di Indonesia dilakukan melalui
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
tindakan-tindakan, seperti:  kewaspadaan diri, penanganan terhadap penderita, sumber penyakit harus dimusnahkan,  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Upaya-upaya  yang  sistematis  yang  dilakukan  di antaranya  adalah  perencanaan  gerakan  skala  nasional  pemberantasan  penyakit  dan  perjanjian- perjanjian  skala  regional  maupun  internasional  (Sumampouw,  2017).  Badan  Kesehatan  Dunia (WHO) juga membuat rilis panduan yang bersifat sementara sesuai dengan instrumen International Health  Regulation 2005  (Organization,  2008)  seperti  panduan  tentang  surveilans  dan  respons, diagnosis via laboratorium, manajemen klinis, tindakan preventif dan tindakan pengendalian infeksi, komunikasi  risiko,  pola  perawatan  untuk  pasien  dengan  status  dalam  pengawasan  atau  terduga terinfeksi  Covid-19,  dan  pemberdayaan  khalayak.  Sebelumnya,  WHO  mengatakan  Covid-19 tergolong virus yang eskalasi penyebarannya sangat tinggi juga menyebar di banyak sekali  negara sehingga langsung menentukan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) sejak tanggal 30 Januari 2020 (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020).
Seperti  yang  telah  diketahui,  vaksin  untuk  Covid-19  sampai  sejauh  ini  masih  belum ditemukan. Para ilmuwan masih mencoba mengembangkan vaksin untuk virus yang satu ini. Amerika Serikat sedang mencoba meneliti vaksin yang berbasis RNA juga DNA, sedangkan negara Perancis mencoba  melakukan  modifikasi  vaksin  untuk  penyakit  campak  sehingga  bisa  dipakai  untuk menangani Covid-19. Vaksin dipastikan akan hadir tidak dalam waktu dekat-dekat ini, karena vaksin harus  melewati  serangkaian  uji  klinis  agar  terlihat  daya  kuratifnya  (Mardhia et  al. ,  2020).  Sambil menunggu adanya vaksin dan jika mengacu pada prediksi dari Sarah Gilbert (Profesor Vaksinologi Oxford University), yang percaya 80 persen vaksin Covid-19 akan ditemukan pada bulan September 2020 menurut yang dilansir oleh  CNBC  (2020). Pemerintah Indonesia selain mengadakan kegiatan Rapid Test di berbagai daerah, juga aktif memberlakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), tes ini  berupa  pemeriksaaan imunoglobulin sebagai  upaya  tes screening terhadap  Covid-19.  Bedanya dengan Rapid Test , tes PCR dilakukan dengan pengambilan spesimen lendir, dahak, atau cairan pada nasofaring yang kemudian diteliti dengan cara mengubah RNA menjadi DNA sehingga alat PCR bisa memproses  amplifikasi  (perbanyakan  materi  genetik)  sehingga  mampu  mendeteksi  RNA  virus corona,  sedangkan Rapid  Test dilakukan  hanya  dengan  mengambil  sedikit  sampel  darah  untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG  yang diproduksi  tubuh untuk melawan Covid-19. Namun kalau soal sensitivitas, PCR masih unggul dibanding Rapid Test karena mungkin saja IgM dan IgG yang  terbentuk  itu  karena  adanya  infeksi  virus  lain  yang  bukan  Covid-19,  akan  tetapi  PCR membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dan  metodologi  di  laboratorium  yang  rumit (Elvina,  2020; Long et al. , 2020).
Adapun beberapa kajian terdahulu oleh Joharudin et al. (2020) yang membahas fenomena panic syndrom dikalangan masyarakat akibat dari mewabahnya virus COVID-19, Nur Rohim Yunus et al. (2020) membahas mengenai kebijakan pemberlakukan lockdown sebagai antisipasi penyebaran virus  corona,  serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pakpahan  (2020)  yang  membahas  dampak  dari virus Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun sudah cukup banyak artikel mengenai Covid-19 tapi masih belum ada yang melihat secara detail akan perencanaan pemerintah dalam  empat  strategi  seperti  strategi  promotif,  preventif,  kuratif  dan  jejaring  media  sosial  dalam rangka menangulangi persebaran virus Covid-19.
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,  artikel  ini  akan  mencoba  menjelaskan  terkait  tindakan- tindakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  strategi  yang  bersifat  preventif  (pencegahan), promotif  (pemberdayaan),  dan  kuratif  (pengobatan)  yang  berhubungan  dengan  kesehatan  warga negara  maupun  strategi  pemberian  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  di  tengah  situasi  pandemi  agar warga negara merasa tercukupi secara ekonomi, karena dampak lain dari pandemik Covid-19 bukan hanya terkait krisis kesehatan akan tetapi krisis ekonomi juga merupakan hal yang pasti terjadi. Dalam hal ini, masyarakat juga harus berperan proaktif dalam mengikuti segala imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu penting sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat yang sama-sama harus saling berkolaborasi untuk mempersingkat masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  yang  satu  ini  adalah  metode  yang  bersifat  Kualitatif (Sugiyono, 2013). Maksudnya, jenis metode penelitian yang dapat menjelaskan sesuatu yang berdasar kepada  data  dan  angka  yang  dipakai  untuk  penelitian.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  merupakan penelitian  pustaka  ( library  research )  (Danandjaja,  2014),  yang  artinya  pengumpulan  data  dari penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  penelusuran  data  serta  informasi  melalui  dokumen-dokumen yang  tersedia,  baik  dokumen  yang  bersifat  tertulis  seperti  foto  dan  gambar,  maupun  dokumen elektronik  yang  dapat  mendukung  dalam  proses  penulisan  penelitian  ini  sendiri.  Data-data  yang disertakan  oleh  peneliti  merupakan  data  banyaknya  jumlah  kasus  COVID-19  dari  sumber  yang dianggap  kredibel,  juga  disertai  penjelasan  mengenai  tindakan-tindakan  dan  kebjiakan-kebijakan pemerintah  untuk  mengatasi  pandemi  Covid-19  ini,  baik  pemerintah  ditingkat  pusat  maupun pemerintah  yang  ada  ditingkat  daerah,  serta  kontribusi  dari  masyarakat  dalam  mematuhi  segala himbauan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  sinergitas  antara  pemerintah  dan rakyatnya.
Menggunakan model analisis Triangulasi (Rahardjo, 2010), peneliti menggabungkan data yang sejenis dan membuat simpulan dari setiap data tersebut menjadi sebuat simpulan yang akhirnya dapat dijadikan narasi yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami setiap tujuan-tujuan yang telah penulis tetapkan. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Proses Triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
COVID-19 dan Persebarannya
Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus  ini  umumnya  dikenal  sebagai  Covid-19  (Lai et  al. ,  2020).  Virus  ini  bahkan  membuat  kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan dan dunia Pendidikan  (Aji, 2020; Sodik, 2020).  Virus  Corona  bisa  menyebabkan  hal  yang  fatal  terutama  bagi  mereka  yang  mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebut sebagai efek dalam jangka panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20 sampai 30 persen setelah  melewati  serangkaian  pemulihan.  Selain  paru-paru  ternyata  ginjal  juga  bisa  terdampak, penderita  Covid-19  dengan  persentase  25  sampai  50  persen  mengalami  gangguan  pada  ginjal. Penyebabnya  adalah  protein  dan  juga  sel  darah  merah  akan  cenderung  lebih  banyak.  Dengan persentase 15 persen juga pasien Covid-19 cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal akut juga bisa saja menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang terinfeksi Covid-19.    Pada  sistem  saraf juga  bisa saja terserang  akibat infeksi  dari  Covid-19,  virus  ini  dapat menyerang sistem pada saraf pusat. Di negara China misalnya orang yang menderita gangguan pada
Data
Data
Data Fakta Simpulan/Narasi
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
sistem saraf mencapai 36 persen dari 214 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera pencium serta indera perasa.
Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan (Okada et al. , 2020), China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara  melaporkan  penemuan  kasus  Covid-19,  tak  terkecuali  di  negara  Indonesia  yang  kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satu nya autrasilia dengan negara- negara  pasifik  (Laila,  2020),  akan  tetapi  kebijakan  yang  paling  banyak  diambil  adalah  dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Berikut adalah data persebaran virus Covid-19 yang penulis dapatkan dari website resmi pemerintahan Indonesia, yang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Jumlah Persebaran Virus Covid-19 (covid19.go.id, 2020)

## Kebijakan Pemerintah
Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan  oleh  pemerintah  di  Indonesia  terbagi  menjadi  tiga  dalam  hal  kesehatan  yaitu  dalam bentuk  promotif,  preventif  dan  kuratif  untuk  penanganan  penyebaran  Covid-19.  Selain  itu,  dalam bidang ekonomi pemerintah juga memberlakukan Jaring Pengaman Sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis ekonomi.

## Strategi Promotif
Pemerintah  secara  proaktif  mengajak  warga  negara  untuk  meningkatkan  imunitas  guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi virus Covid-19 ini. Berbagai sumber merilis upaya- upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran napas. Beberapa di antaranya adalah dengan tidak merokok dan berhenti mengonsumsi alkohol, mengatur pola tidur, serta mengonsumsi suplemen tubuh (Susilo et al. , 2020).
Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan  Sehat  (PHBS)  dengan  mengikuti  rekomendasi  dari  Badan  Kesehatan  Dunia    (WHO)  dalam menghadapi wabah Covid-19. Langkah-langkah proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dengan air, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlihat batuk dan bersin, memberlakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan tangan, dan pergi ke
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
rumah sakit untuk melakukan crosscheck apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah physical distancing minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi oleh droplets penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aman minimal satu meter tersebut dengan pasien  atau  petugas  medis,  dipakaikan  masker  khusus  medis,  diberi  arahan  mengenai  etika batuk/bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar (Susilo et al. , 2020).

## Strategi Preventif
Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai  juru  teknis  penanganan  pandemi  Covid-19  dan  dukungan  penuh  dari  seluruh  aspek pertahanan. Dikala negara lain menerapkan karantina wilayah atau lockdown , pemerintah Indonesia melalui  Kementerian  Kesehatan  (kemenkes)  menerapkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes 9 tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan sebelumnya menerapkan social distancing serta physical distancing bagi masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan suatu langkah yang cukup strategis untuk diambil oleh  pemerintah  dengan  bertujuan  menekan  laju dari penularan  Covid-19  di  Indonesia  ini (Thorik, 2020)
Individu  yang  merasa  pernah  ada  kontak  dengan pasien  yang  dinyatakan  positif  Covid-19 juga  harus  memeriksakan  dirinya  ke  fasilitas  kesehatan  yang  nantinya  dilakukan  serangkaian  tes menggunakan metode rapid test terlebih dahulu dan nantinya jika reaktif akan dilakukan tes PCR, apabila orang tersebut mengalami gejala ringan bisa melakukan self-isolation dan jika gejalanya berat harus dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19. Badan Kesehatan Dunia juga sudah merilis panduan penilaian risiko bagi petugas medis yang merawat pasien positif Covid-19 sebagai pedoman tindakan lanjutan. Bagi kelompok pasien Covid-19 yang berisiko tinggi, direkomendasikan agar ada isolasi di fasilitas  kesehatan  total  dalam  jangka  waktu  14  hari  dan  terus  dipantau  petugas  medis  dan  diberi pertolongan yang bisa membantu pasien Covid-19 agar cepat sembuh. Pada kelompok pasien Covid- 19  yang  berisiko  rendah,  diimbau  melaksanakan self-isolation dengan  selalu  memerhatikan  suhu tubuh dan sistem pernafasan selama 14 hari, apabila keluhan memberat harus segera minta tim medis menjemput  agar  bisa  ditangani  di  fasilitas  kesehatan.  Pada  masyarakat  umum,  upaya  mitigasi dilaksanakan dengan tidak berkerumun dalam jumlah besar ( social distancing ) dan selalu jaga jarak aman satu meter ( physical distancing ).  (Susilo et al. , 2020) SARS-CoV-2 menular terutama melalui droplets . Alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu strategi pencegahan penularan selama penggunaannya rasional (Susilo et al. , 2020). Selain itu Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwasanya masker non medis dapat dijadikan salah satu Alat Pelindung  Diri  (APD)  untuk  masyarakat  yang  sehat  untuk  menghindari  paparan droplets dari penderita  Covid-19  yang  masih  berkeliaran  di  lingkungan,  sedangkan  masker  medis  ditekankan hanya digunakan oleh para petugas medis (World Health Organization, 2020).

## Strategi Kuratif
Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Faisal Yunus Sp.P (K), FCCP kepada  (Kumparan, 2020). Beliau mengatakan ada beberapa treatment yang diberikan kepada pasien Covid-19 contohnya adalah dengan pemberian obat yang dahulu pernah dipakai untuk wabah sebelum penyakit Sars-CoV- 2 seperti obat oseltamivir untuk wabah fluburung. Bagi pasien Covid-19 yang menderita pneumonia dilakukan  intervensi  medis  berupa  pemberian  antibiotik  dan  juga  mereka  diminta  mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter. Apabila pasien menderita gangguan pada hati akan diberikan hepatoprotector yang merupakan senyawa obat yang dapat memproteksi hati dari kerusakan akibat virus.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia akan memakai avigan dan klorokuin untuk mengobati pasien Covid-19. Klorokuin misalnya, sebelumnya dikenal sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit jenis malaria. Menurut Dr.Keri Lestari, M.Si,Apt. penggunaan obat  yang  sedianya  digunakan  untuk  penyakit  tertentu  dan  sekarang  dipakai  untuk  penyakit  lain merupakan hal yang lumrah di dunia medis, istilahnya dikenal sebagai repurposing drug . Di dunia internasional,  penggunaan obat jenis ini  untuk  menangani  wabah  Covid-19  mendapat  sorotan  dari Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). FDA mengatakan bahwa klorokuin belum disetujui sebagai obat virus corona, akan tetapi penggunaannya tetap diperbolehkan dengan seizin pasien corona itu sendiri.

## Strategi Jaring Pengaman Sosial
Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh pemerintah sebetulnya lebih banyak  memuat  terkait  pengaturan  kebijakan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  stabilitas  sistem keuangan,  kebijakan  perpajakan,  pemulihan  perekonomian  nasional,  dsb.  Sedangkan  untuk  Jaring Pengaman Sosial hanya disinggung sedikit dan hanya berupa pasal yang menyebutkan dana desa bisa digunakan  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  kepada  penduduk  miskin  di  tingkat  desa  dan program percepatan penanganan Covid-19 (Maftuchan, 2020).
Pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo per tanggal 31 Maret  2020  mengumumkan  skema  Jaring  Pengaman  Sosial  yang  akan  berlaku  untuk  membantu masyarakat di tengah pandemi, hal ini dinilai oleh berbagai kalangan tak kalah pentingnya dengan strategi-strategi yang berhubungan dengan kesehatan karena dengan ekonomi yang terjamin membuat efektivitas  dari  program  seperti  PSBB  bisa  terjamin.  Adapun  rincian  skema  bantuannya  adalah sebagai berikut; (1). Program Keluarga Harapan (PKH) yang penerima manfaatnya ditingkatkan dari 9,2  juta  menjadi  10  juta  dengan  besaran  manfaatnya  meningkat  25  persen  dari  yang  sebelumnya. Seperti  untuk  ibu hamil  naik  dari  Rp. 2.400.000,00  menjadi  Rp.  3.000.000,00  per  tahun,  keluarga dengan  anak  usia  dini  sebesar  Rp.  3.000.000,00  per  tahun,  keluarga  dengan  disabilitas  Rp. 2.400.000,00  per tahun.  Kebijakan  ini telah  efektif  sejak  bulan  April  2020  dengan  anggaran  yang dialokasikan  sebesar  37,4  Triliun;  (2).  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT).  Pemerintah meningkatkan juga penerima bantuan jenis ini dari 15,2 juta menjadi 20 juta dengan diikuti naiknya persentase besaran bantuan 30 persen dari yang tadinya Rp. 150.000,00 per penerima menjadi Rp. 200.000,00  per  penerima;  (3).  Kartu  Prakerja,  untuk  jenis  bantuan  ini  juga  ternyata  pemerintah menaikkan anggarannya dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 triliun, penerima  manfaatnya  sebanyak  5,6  juta  orang  dengan  sasaran  pekerja informal  dan  pelaku  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan nilai manfaat antara Rp. 650.000,00 – Rp. 1.000.000,00 per bulan dan berlaku selama empat bulan; (4). Bantuan Subsidi Listrik, Pemerintah memberi subsidi penuh  terhadap  pelanggan  listrik  bertegangan  450  VA  yang  jika  dilihat  dari  jumlah  penggunanya sebanyak 24 Juta. Pemerintah juga bersubsidi 50 persen bagi pengguna listrik bertegangan 900 VA yang jumlah penggunanya sebanyak 7 Juta pelanggan. Kedua jenis subsidi listrik tersebut sama-sama berlaku tiga bulan mulai dari April hingga Juni 2020; (5). Alokasi cadangan anggaran, dana sebesar Rp  25  Triliun  akan  digunakan  untuk  melakukan  pemenuhan  kebutuhan  pokok,  operasi  pasar  dan logistik;  (6).  Pemerintah  akan  memberi  keringanan  kredit  dibawah  10  miliar  untuk  pekerja  sektor informal dan pelaku UMKM (Maftuchan, 2020).

## Analisis Sinergitas Antara Pemerintah dan Masyarakat
Apabila  berbicara  juga  mengenai  kesehatan  selama  pandemi  Covid-19,  menurut  Badan Kesehatan Dunia dinyatakan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu  hak  asasi  bagi  setiap  orang”.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  kesehatan  merupakan fundamental  rights atau  hak  mendasar.  Kewajiban  untuk  menjunjung  tinggi  hak  kesehatan  warga negara sudah pasti dibebankan kepada pemerintah, menurut Badan Kesehatan Dunia “ government
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
has  a  responsibility  for the  health  of  their  people  which  can  be  fullfilled  only  by  the  provision  of adequate health and social measure ” (Nurhalimah, 2020).
Sudah  jelas  bahwasanya  dalam  menentukan  arah  kebijakan  selama  pandemi  Covid-19 prioritas  pemerintah  harus  mengacu  kepada  bidang  kesehatan  bukan  kepada  bidang  lain  semisal ekonomi.  Hal  ini  penting  dalam  menjamin  kesehatan warga  negara  karena  ekonomi  masih  bisa  di bangkitkan  lagi  ketika  masa  pandemi  Covid-19  selesai,  akan  tetapi  warga  negara  yang  menjadi korban jiwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi pastinya. Karena sebenarnya dalam slogan hukum juga  sudah  jelas  ditegaskan  bahwa  keselamatan  warga  adalah  hukum  tertinggi  atau Salus  Populi Suprema Lex Esto .
Saat ini setelah PSBB diberlakukan di berbagai daerah selama kurang lebih dua bulan, kini pemerintah pusat dan daerah mulai melakukan relaksasi dengan dua opsi kebijakan yang terdiri dari; (1). PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal), pemberlakuannya ada dilokus kecil seperti RT atau RW dengan status zona merah, contohnya seperti informasi yang diambil melalui (Vivanews.com, 2020), RT 05 RW 04 di Petamburan yang masuk kategori zona merah memberlakukan kebijakan ini, teknisnya  tidak  jauh  beda  sebetulnya  dengan  PSBB,  hanya  saja  cakupannya  yang  berbeda  karena dilakukan  di  skala  RT  atau  RW,  hal-hal  yang  dilakukan  warga  diantaranya  adalah  melakukan penutupan akses keluar masuk, pemberian masker bagi warga yang keluar rumah, pembuatan tempat cuci  tangan,  dsb;  (2). New  normal  life (Tatanan  kehidupan  normal  yang  baru),  opsi  yang  satu  ini cukup  kontroversial  karena  diberlakukan  disaat  angka  penambahan  kasus  positif  masih  terbilang banyak tiap harinya,  konsep ini dikemukakan pertama kali  ketika Presiden Joko Widodo  memberi keterangannya di Istana Merdeka, beliau mengatakan bahwa “Sampai nanti ditemukan vaksin yang efektif untuk Covid-19, maka kita harus hidup dengan berdamai bersama Covid-19 untuk beberapa waktu kedepan”. Narasi yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo tersebut menurut Deputi Bidang Protokol,  Pers,  serta  Media  di  Sekretariat  Presiden,  Boy  Machmudin,  memiliki  arti  penyesuaian dengan tatanan kehidupan normal yang baru. Pada tataran konsep, yang dimaksud dengan new normal life adalah masyarakat melakukan aktivitas seperti sebelum ada pandemi Covid-19 akan tetapi diatur dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti physical distancing , menggunakan masker saat bepergian, social  distancing ,  serta  mencuci tangan setiap  waktu. Menurut  Wiku  selaku  ketua Tim Pakar  Gugas  Percepetan  Penanganan  Covid-19, new  normal  life adalah  sebuah  perubahan  atas perilaku  masyarakat  untuk  tetap  menjalankan  aktivitas  tapi  dengan  protokol  kesehatan  ketat  agar mencegah menularnya Covid-19 (Indonesia.go.id, 2020).
Relaksasi PSBB memang sangat kontraproduktif dengan situasi dan kondisi yang sebetulnya belum  cukup  aman  dilaksanakannya  kebijakan  tersebut.  Akan  tetapi  jika  pemerintah  sudah menetapkan protokol kesehatan selama fase PSBL maupun new normal life, seyogyanya masyarakat mengikuti  imbauan  tersebut,  karena  jika  sudah  tidak  ada  lagi  intervensi  pemerintah  terhadap  arus mobilitas warga diluar maka prinsip kehati-hatian harus ditingkatkan, karena bisa jadi banyak orang yang  menjadi carrier Covid-19.  Maka  dari  itu  pemerintah  tak  henti-hentinya  mengingatkan masyarakat terkait bahaya tersebut dan meminta masyarakat agar berdiam diri di rumah saja apabila tidak ada aktivitas yang mendesak, sekarang tinggal bagaimana masyarakat berpikir secara logis dan rasional dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai terjadi bias kognitif, bias kognitif itu sendiri adalah suatu  kesalahan  terstruktur  dalam  cara  pikir  yang  mempengaruhi  penilaian  dan  keputusan  yang dipakai  seseorang  (Buana,  2020).  Masyarakat  harus  menghindari  pemikiran  yang  bias  tersebut, karena  cepat  atau  lambatnya  masa  pandemi  Covid-19  juga  selain  dipengaruhi  oleh  pengaturan kebijakan dari pemerintah juga dipengaruhi oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhinya.

## KESIMPULAN
Sinergitas  antara  pemerintah  dan  masyarakat  merupakan  hal  utama  dalam  menangulangi penyebaran  wabah  Covid-19,  Sebagaimana  diketahui  pemerintah  merelaksasi  PSBB  dan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
mengeluarkan dua opsi yakni Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) tingkat RT atau RW dan new  normal  life atau  tatanan  kehidupan  normal  yang  baru  yang  mana  kedua  kebijakan  ini  sangat tergantung dari peran serta masyarakat untuk taat mengikutinya. Untuk peran pimpinan daerah seperti RT/RW  merupakan  hal  pokok  utama  yang  dapat  dikondisikan  pemerintah  dalam  mengupayakan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, R. H. S. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 7(5), 395-402. Arum, R. (2020). Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik. LawArXiv . https://doi.org/10.31228/osf.io/g8ny3
Buana,  D.  R.  (2020).  Analisis  Perilaku  Masyarakat  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi  Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7(3), 217-226. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082 CNBC. (2020). Mohon Doanya, Obat Vaksin Covid-19 Siap September Ini. CNN. (2020). Hasil Rapid Test Jawa Barat, 832 Orang Positif Corona. covid19.go.id. (2020). Data Sebaran  COVID-19 .  Retrieved  September  25,  2020,  from  https://covid19.go.id/  website: https://covid19.go.id/
Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi Indonesia , 53, 82-92. Elvina, L. (2020). Ini Bedanya Rapid Test dan PCR Untuk Pemeriksaan Virus Corona. Kompas TV . Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). PANIC SYNDROM  COVID-19:  PENEKANAN  TERHADAP  KEBIJAKAN  YANG  DIBERIKAN. Jurnal Perspektif , 4(1), 44-53.
Lai,  C.-C.,  Shih,  T.-P.,  Ko,  W.-C.,  Tang,  H.-J.,  &  Hsueh,  P.-R.  (2020).  Severe  acute  respiratory syndrome  coronavirus  2  (SARS-CoV-2)  and  corona  virus  disease-2019  (COVID-19):  the epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents , 55(3), 105924. Laila, N. N. (2020). Hubungan Luar Negeri Australia dengan Negara-Negara Pasifik dalam Bidang Ekonomi Periode 2012-2018. Khazanah Sosial , 2(2), 78-87.
Long,  C.,  Xu,  H.,  Shen,  Q.,  Zhang,  X.,  Fan,  B.,  Wang,  C.,  …  Li,  H.  (2020).  Diagnosis  of  the Coronavirus  disease  (COVID-19):  rRT-PCR  or  CT?. European  Journal  of  Radiology ,  126, 108961.
Maftuchan,  A.  (2020). Program  Tunai  di  Era  COVID-19:  Bantuan  Tunai  Korona  atau  Jaminan Penghasilan Semesta . Program Tunai Di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona Atau Jaminan Penghasilan Semesta.
Mardhia,  D.,  Kautsari,  N.,  Syaputra,  L.  I.,  Ramdhani,  W.,  &  Rasiardhi,  C.  O.  (2020).  Penerapan Protokol  Kesehatan  dan  Dampak  Covid-19  Terhadap  Harga  Komoditas  Perikanan  dan Aktivitas Penangkapan. Indonesian Journal of Applied Science and Technology , 1(2), 80-87.
Nurhalimah,  N.  (2020).  Upaya  Bela  Negara  Melalui  Sosial  Distancing  Dan  Lockdown  Untuk Mengatasi  Wabah  Covid-19  (Efforts to  Defend the  Country Through  Social  Distancing  and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague). Available at SSRN 3576405 .
Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7(6), 543-554. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324
Okada,  P.,  Buathong,  R.,  Phuygun,  S.,  Thanadachakul,  T.,  Parnmen,  S.,  Wongboot,  W.,  … Vachiraphan, A. (2020). Early transmission patterns of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in travellers from Wuhan to Thailand, January 2020. Eurosurveillance , 25(8), 2000097.
Organization, W. H. (2008). International health regulations (2005). World Health Organization.
Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 59-64.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188
Putra, N. P. (2020). Sebaran Data Pasien Positif Covid-19 Per 13 April 2020, Terbanyak Masih di Jakarta. Liputan 6.com . Rahardjo,  M.  (2010). Triangulasi  dalam  penelitian  kualitatif .  Malang:  Sekolah  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Sodik,  A.  A.  (2020).  JUSTICIABELEN:  Penegakan  Hukum  di  Institusi  Pengadilan  dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Khazanah Hukum , 2(2), 56-64. Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kauntitatif,  kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sumampouw, O. J. (2017). Pemberantasan Penyakit Menular . Yogyakarta: Deepublish.
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., … Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7(1), 45-67. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., … Cipto, R.
(2020).  Coronavirus  Disease  2019 :  Tinjauan  Literatur  Terkini  Coronavirus  Disease  2019 : Review of Current Literatures. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7(1), 45-67. Thorik,  S.  H.  (2020).  Efektivitas  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Di  Indonesia  Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan , 4(1), 115- 120.
Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2020). Pedoman umum menghadapi PANDEMI COVID-19 bagi  pemerintah  daerah:  pencegahan,  pengendalian,  diagnosis  dan  manajemen. Tim  Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19 . Tirto.id. (2020). Update Corono 13 April 2020 Indonesia & Dunia: Info Data Hari Ini .
Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020). Kebijakan  Pemberlakuan  Lock  Down  Sebagai  Antisipasi Penyebaran  Corona  Virus Covid-19.  SALAM:  Jurnal Sosial  Dan  Budaya  Syar-I ,  7(3),  227- 238.