Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.466-476                                                                  Amir, Hertanto
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Amir 1 , Hertanto 2
Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung Correspondent author : amiryusuf2910@gmail.com Bandar Lampung, Indonesia

## Abstract
To  increase  neutrality,  the  government  has  made  various  arrangements  to  limit  the relationship between Civil Servants (PNS) and practical political activities. Still, every General Election  activity  is  always  colored  by  widespread  reporting  about  neutrality  violations  by unscrupulous Civil Servants.
This research aims to determine the Neutrality of The State Civil Apparatus In The Convenient Elections  In  2024.  This  research  method  uses  descriptive  qualitative  data  from  reviewing documents,  observations,  and  interviews  with  Bawaslu  of  Central  Lampung  Regency.  As  a result,  the  neutrality  of  ASN  is  heavily  influenced  by  the  wishes  of  legislators.  Public  officials, whether  from  politics  or  independence,  should  not  place  ASN  as  a  tool  to  maintain  their power.  Furthermore,  regulations  are  needed  in  the  context  of  tightening  access  for  public officials  to  abuse  authority,  as  well  as  providing  access  to  strict  supervision  from  parties, including  internal  ASN,  to  be  able  to  report  all  forms  of  intervention.  ASN  should  have  a neutral  nature  in  politics  to  protect  society.  ASN  must  also  be  free  from  the  influence  and intervention of all groups from political parties; this must be strictly prevented because it can lead to self-interest in practical politics.

## Keywords: ASN Neutrality, Election, Intervention

## Abstrak
Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  dengan  kegiatan  politik  praktis  guna  meningkatkan  netralitas,  namun  setiap kegiatan  Pemilihan  Umum  kegiatan  selalu  diwarnai  maraknya  pemberitakan  tentang pelanggaran netralitas oleh oknum Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak  Tahun 2024.  Metode  penelitian ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif,  dimana  data diperoleh  telaah  dokumen,  observasi  dan  wawancara  dengan  Bawaslu  Kabupaten Lampung  Tengah.  Hasilnya  netralitas  ASN  sangat  dipengaruhi  oleh  keinginan  dari pembentuk undang-undang.  Pejabat  publik,  baik berasal  dari politik ataupun  independen, tidak  seharusnya  menempatkan  ASN  sebagai  alat  untuk  mempertahankan  kekuasaannya. Selanjutnya,  diperlukan  regulasi  dalam  rangka  pengetatan  akses  pejabat  publik  untuk menyalahgunakan  kewenangan,  serta  memberikan  akses  pengawasan  yang  ketat  dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi.Karena ASN  berfungsi  sebagai  pelaksanaan  kebijakan,  penyelangaraan  pelayanan  publik  dan perekat  pemersatu  bangsa,  jadi  sudah  seharusnya  ASN  memiliki  sifat  netral  dalam  politik untuk  mengayom  masyarakat,  dan  juga  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi semua golongan dari partai politik, hal ini harus sangat dicegah karena dapat menimbulkan kepentingan sendiri dalam politik praktis.
Kata Kunci: Netralitas ASN, Pemilu, Intervensi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.466-476 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123

## PENDAHULUAN
Pemilu  adalah  proses  pemimpinan  atau  penyegaran  tata  kelola  pemerintahan.  Undang  - Undang, dalam melakukan pemilihan, dalam melakukan pemilihan harus mewujudkan asas pemilihan yang luber dan jurdil. (Rukin, 2021).
Pemilihan  umum  bersandar  kepada  hukum,  hukum  merupakan  kaidah  sebagai  kontrol kehidupan  politik,  untuk  menciptakan  warga  beradap  dalam  bernegara  dengan menginginkan demokrasi. Pemilihan yaitu kontituen pesta demokrasi yang mengikutsertakan rakyat, yaitu ASN.
Birokrasi  adalah  penyelenggara  tata  kelola  kebijakan  dan  management  pemerintah  wajib mentaati  salah  satu  asas  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  ASN  adalah  netralitas,  untuk menjamin pemerintahan yang baik tidak ad (Yoyoh Rohaniah, 2019).
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan  terhadap  system  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama  menyangkut aspek-aspek  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  dan  sumber  daya  manusia.  Meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan sumber daya manusia merupakan komponen kunci dari pemerintahan modern.
Rangka menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi  masyarakat,  serta  mewujudkan  reformasi  birokrasi  dan good  governance ,  Pemerintah dituntut  agar  memiliki  sumber  daya  aparatur  sipil  negara  yang  memiliki  integritas, profesional,netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  serta  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  dan mampu  menjalankan  peran  sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk  memfasilitasi  reformasi  birokrasi,  pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  No.  5  Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjelaskan dan mempertegaskan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai birokrat yang merupakan bagian dari Negara. Selain itu, PNS melainkan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).  Pasal  9  ayat  (2)  dari Undang-undang  ASN  mengatakan:  "pegawai  ASN harus  bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Undang-undang ASN yang mengatur  asas  netralitas  ini  dapat  menghasilkan  ASN  yang  bebas  dari  intervensi  publik. Ketika ASN ditunjuk sebagai penentu kebijakan dalam dunia pemerintahan.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  selaku  pelaksana  birokrasi,  tidak  ikut  aktif  dalam  politik  praktis dalam  tugasnya  membuat  ASN  dapat  melakukan  pekerjaannya  lebih  fokus  dan  bisa  lebih profesionalisme. Profesionalisme harus dimiliki oleh ASN tidak hanya dalam hal kemampuan untuk  meningkatkan  pelayanan,  tetapi  juga  dalam  hal  tekad  ASN  untuk  mengatasi
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.466-476                                                                  Amir, Hertanto
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
hambatan  dan  mencapai  kesuksesan  di  tempat  kerja.  (Dwiyanto,  2015).  Penyelenggaraan Pemilu  masih  menemukan  berbagai  persoalan,  yang  terkait  dengan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN). (Sari, 2021).
Netralitas  ASN  sering  mewarnai  pelaksanaan  Pemilu.  Hasil  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP) Pilkada  Tahun  2020  Bawaslu,  posisi  ASN  masuk  ke  dalam  tren  kerawanan  masuk  bagian tertinggi,  yaitu  di  167  Kabupaten/Kota  dari  270  Daerah.  Netralitas  ASN  menjadi  batu sandungan  dalam  proses  penetapan  batas  dan  pelayanan  kepada  warga  negara (Pilkada). (Hayati, 2020).
Persoalan  netralitas  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  tidak  dapat  dipungkiri  seperti  yang  tidak terjadi.  Pemerintah  telah  membuat  ragam  pengaturan  untuk  membatasi  hubungan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dengan  kegiatan  politik  praktis  guna  meningkatkan  netralitas. Namun, setiap kegiatan Pemilihan Umum kegiatan selalu diwarnai maraknya pemberitakan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum Pegawai Negeri Sipil. (PNS).
Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  9  ayat  2  Undang  -  Undang  No  5  Tahun  2014  menjelaskan Pegawai  ASN  wajib  bersih  dari  karisma  intervensi  kelompok  partai  politik.  Makna  dari  kata netral merupakan tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh dalam apapun, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara berimplikasi terhadap kurangnya kinerja profesionalitas menimbulkan  pelayanan  publik  yang  tidak  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  pokok  dari Apatur Sipil Negara (Suswantoro, 2018).
Upaya  pencegahan  selalu  dilakukan  oleh  pemilu  sebelum  pelanggaran,  hal  ini  bertujuan untuk  meminimalisir  terjadi  suatu  perbuatan  yang  merugikan  hukum  subyek  atau kepentingan  umum.  Penyelenggara  sudah  melakukan  tahapan  sosialisasi,  program,  dan jadwal  sebelum  pesta  demokrasi  dimulainya  dalam  setiap hajatan  pesta  demokrasi  seperti pemilu. (Dwiyanto, 2017).
Beberapa  penelitian  terdahulu  seperti  Muhammad  Khaisar Ajiprasetyo  (2020)  dari jurnalnya ya ng  berjudul  “ Fungsi  Pengawasan  Asas  Netralitas  Terhadap  ASN  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  DIY ” membahas  fungsi  Bawaslu  dalam pelaksanaan tahapan Pilkada , Bawaslu DIY melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga merujuk  pada  peraturan  Bawaslu  Nomor  7  Tahun  2018.  Pelaksanaan  pengawasan  meliputi upaya  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  pemilu  termasuk  pengawasan  asas netralitas dari ASN di DIY yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu DIY. Rangga Julian Hadi (2021) artikelnya yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode  Etik  dan  Kode  Perilaku  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung, membahas sejauhmana  penerapan  pelaksaan  peraturan  Bupati  Nomor  58  Tahun  2017  dalam mencegah ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.466-476 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  Penulis  fokus  pada  netralitas  ASN  dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

## METODOLOGI
Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sujarweni (2015), penelitian dapat diklasifikasikan  menjadi  beberapa  kategori.  Dimungkinkan  untuk  mempelajari  banyak  jenis analisis  data  sesuai  dengan  tujuan,  metode,  ambang  penjelasan,  dan  klasifikasinya.  Jenis data yang  digunakan  adalah  data kualitatif  yang  menurut  Kuncoro  (2013:145)  merupakan data  yang  tidak  dapat  dimanipulasi  dalam  skala  numerik.  Data  kualitatif  diperoleh  melalui metode  pengumpulan  data  berupa  angket,  analisis  dokumen,  diskusi  terfokus,  dan observasi. Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui lebih jauh rencana ASN tahun 2024.  Wawancara  kepada  Bawaslu  Lampung  Tengah,  tingkat  Kelembagaan  undang- undang  memiliki  otonomi  masalah  yang  diteliti.  Selain  data  primer  yaitu  informasi  yang diperoleh dari informasi melalui wawancara, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen .
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  mengetahui Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024
Netralitas  adalah  kalimat  netral  yang  artinya  penempatan  yang  tidak  terpengaruh  atau membantu  satu  para  yang  berpengaruh.  Dalam  penjelasan  peraturan  ASN,  netralitas diartikan  sebagai  setiap  orang  yang  menjadikan  ASN  mandiri  dari  kekuasaan  apapun, bagaimanapun  independennya,  berdasarkan  kebutuhan  pihak  lain.  Peraturan  ASN  Ada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan ASN sebagai karir bagi PNS dan PPPK yang bekerja di banyak yurisdiksi. (Wijaya, 2018).
Netralitas  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  tidak  ada  keikutsertaan  ASN  pada perhelatan  pemilihan,  Regulasi  ASN  memuat  Netralitas  Pasal  2  huruf  (f)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  pelaksanaan  khitah  dan  pengelolaan  (Munir,  2004).  Inti  sari  netralitas adalah  lepasnya  Pegawai  ASN  terhadap  keikutsertaan  kepentingan  parpol  tertentu  atau tidak  memihak  untuk  kepentingan  parpol  dan  atau  belum  berkontribusi  berperan  dalam kegiatan politik tentu dikhawatirkan pegawai tersebut melakukan penyalahanan kekuasaan
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.466-476                                                                  Amir, Hertanto
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemakaian sarana negara sebagai keperluan partai seperti yang sudah terjadi pada masa ke masa. (Hartini, 2017).
Ketentuan  terkait  dengan  Netralitas  ASN  telah  diatur  sedemikian  rupa  melalui  beberapa perundang-undangan,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN  sebagai  ASN  tidak  berpihak  kepada  segala  bentuk  pengaruh  manapun  dan  tidak memihak  kepada  kepentingan  siapapun  dalam  kegiatan  politik.  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam  Undang-Undang  ini  secara  tegas  melarang  segala  bentuk  keterlibatan  ASN  dalam Partai  Politik,  karena  jika  seorang  ASN  terlibat  dalam  Partai  Politik  maka  sama  saja  ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas.
Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, merupakan upaya pemerintah untuk mempertegas  lagi  bahwa  ASN  memang  harus  memiliki  asas  netralitas  yang  tetap professional  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu memperbaiki manajamen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  tidak  lagi  berorientasi  melayani  atasannya  melainkan masyarakat.
Selama ini pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa bersikap netral, karena mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapatkan promosi jabatan. Peraturan mengenai netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Apartur  Sipil  Negara  yaitu  mengatur  asas  netralitas  dalam  Pasal  2  huruf  f  yaitu penyelenggaraan  kebijakan  manajemen  ASN  berdasarkan  asasnetralitas.  Netralitas merupakan suatu keharusan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Indonesia.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Bab II yang di dalamnya mengatur kode etik, asas,  prinsip,  nilai  dasar  dan  kode  perilaku  seorang  pegawai  yakni  harus  memenuhi  asas netralitas.  Ini  mendukung  dari  sebelumnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni adanya larangan PNS ikut serta dalam kampanye atau  menjadi  bagian  dari  politik.  Untuk  itu,  diwajibkan  pegawai  neger  sipil  (PNS)  untuk bersikap netral dan tidak memihak atau terlibat keranah perpolitikan dan tidak terpengaruh dari  golongan  manapun,  agar  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  tidak deskriminatif  dan  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  diharuskan  bersifat  independen,  tidak  terlibat dalam sebuah panggung perpolitikan.
Netralitas  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  merupakan  pilar  penting  dalam  kelangsungan terselenggaranya  pemerintahan  yang  berhasil  guna  dan  berdaya  guna.  Oleh  karena  itu, pegawai  negeri  sipil  (PNS)  sebagai  unsur  aparatur  negara  yang  dapat  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  secara  professional,  jujur,  adil  dan  merata.  Netralitas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.466-476 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123
pegawai  negeri  sipil  dalam  pemilukada  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  mengingat terdapat  larangan  bagi  pegawai  negeri  untuk  berperan  aktif  dalam  aktivitas  pemilukada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri.  Akan  tetapi,  kenyataannya  banyak  ditemui  mobilitas-mobilitas  pegawai negeri sipil yang turut serta dalam aktifitas pemilu.
Undang-undang  Nomor  5  tahun  2014  pemerintah  membuat  pengaturan  tentang pembatasan  aktivitas  PNS  yang  disebut  dengan  asas  netralitas  dalam  Pasal  2  huruf  f Undang-undang  ASN.  Pengaturan  terhadap  netralitas  pegawai  negeri  sipil  (PNS) dimaksudkan  untuk  memperoleh  kepastian,  kegunaan  dan  keadilan  hukum  guna membatasi  kekuasaan  terhadap  kemungkinanbergeraknya  kekuasaan  atas  naluri  sendiri, yang pada akhirnya mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan.
Peran  PNS  sebagaimana  yang  dimaksud  untuk  menwujudkan  Aparatur  Sipil  Negara  yang bersih  dalam  upaya  menciptapkan good  governance. Makna good dalam good governance mengandung  2  dua  pengertian. Pertama, nilai  yang  menjunjung  tinggi keinginan  atau  kehendak  rakyat,  dan  nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Sedangkan  untuk  makna Governance,  World bank mendefinisikan  sebagai  penyelenggara  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi  dana  investasi  langka  dan  pencegahan  korupsi,  baik  secara  politik  maupun administratif,  menjalankan  disiplin  dengan  anggaran  serta  penciptaan llegal dan political framework .
Sebenarnya pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar peraturan yang ada itu juga takut akan  sanksi  jika  melanggar  Undang-undang  dan  didukung  dengan  peraturan  sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. Akan tetapi,  dengan  adanya  imbalan  maka  pegawai  negeri sipil (PNS)  memberanikan diri untuk tidak netral walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi.
Salah  satu  hak  asasi  adalah  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dan  pikiran  melalui kebebasan  berserikat  dan  berkumpul.  Dalam  implementasinya,  masalah  utama  yang mendasari  ialah  keberadaan  dari  pembatasan  kebebasan  warga  negara  dalam  turut berperan aktif dalam pemerintahan (Sri hartini, 2008).
Dalam  hal  pembatasan  dan  pengecualian  terhadap  hak  asasi,  Philipus  M.  Hadjon berpendapat  bahwa  ide  negara  hukum  ( rechstaat )  cenderung  ke  arah positivism hukum, yang  membawa  konsekuensi  bahwa  hukum  harus  dibentuk  secara  sadar  oleh  badan
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.466-476                                                                  Amir, Hertanto
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pembentuk  perundang-undangan.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  pembentukan  undang- undang  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak  dasar.  Di  samping  itu,  usaha  pembatasan  hak  dasar  ternyata  juga  dengan menggunakan instrument undang-undang, karena instrumen utama di negara hukum ialah undang-undang (Phiplips M. Hadjon, 1994).

## Faktor yang Mempengaruhi Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024
Dalam  pelaksanaan  netralitas  pegawai  negeri  sipil  tentu  saja  ada  hambatan  atau penyebab.  Hambatan  yang  terjadi  dapat  dilihat  dari  sisi  hukum  atau  undang-undang, kelembagaan, aparat dan dari kesadaran masyarakat.
1. Faktor  penghambat  pelaksanaan  netralitas  pegawai  negeri  sipil  dalam  pemilukada ditinjau dari perundang-undangan
Ditinjau  dari  hukum  maupun  undang-undang,  netralitas  seorang  pegawai  negeri  sipil disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara Pasal 2 huruf f Undang-undang ASN. Pengaturan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, kegunaan dan keadilan hukum guna membatasi  kekuasaan  terhadap  kemungkinan  bergeraknya  kekuasaan  atas  naluri  sendiri, yang  pada  akhirnya  mengarah  kepada  penyalahgunaan  kekuasaan.  Didukung  dengan peraturan terdahulu yakni Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
2. Faktor  penghambat  pelaksanaan  netralitas  pegawai  negeri  sipil  ditinjau  dari kelembagaan.
Pelaksanaan  netralitas  Pegawai  Negeri Sipil (PNS)  tentu  saja  harus  ada  peran  kelembagan didalamnya.  Ini  diharapkan  pelaksanaan  netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi. Namun dalam kenyataannya  seringkali  terjadi  keberpihakan  birokrasi  terhadap  perpolitikan  karena lemahnya  pengawasan  dan  sanksi  yang  diberikan  kepada  para  pegawai  negeri  sipil yang melanggar aturan tersebut.
3. Faktor  penghambat  pelaksanaan  netralitas  pegawai  negeri  sipil  dalam  pemilukada ditinjau dari aparatur sipil negara
Penghambat  netralitas  seorang  pegawai  negeri  sipil  itu  kadang  berasal  dari  diri  seorang pegawai negeri sipil itu sendiri. solidaritas yang kurang sesama PNS, sehingga masing masing PNS  menyelamatkan  diri  masing-masing  dengan  berpihaknya  kepada  salah  satu  calon kepala daerah. Karena untuk menyelamatkan jabatan sendiri-sendiri sehingga mereka lebih diam-diam  melanggraan  peraturan  yang  ada  demi  jabatan  kedepannya  dan  kurangnya pemahaman atau faktor keuntungan sendiri, menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil itu tidak netral dengan adanhya imbalan jika mereka berpihak kepada salah satu calon kepala daerah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.466-476 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123

## 4. Faktor penghambat dilihat dari non hukum
Faktor  yang  menyebabkan  ASN  tidak  netral  dalam  pilkada  Adanya  intervensi  terhadap pengangkatan  pejabat  karier  oleh  pejabat  politik.  Pengangkatan  dan  pemberhentian pejabat saat ini bukan karena golongan kepangkatan,prestasi kerja, dan senioritas. Namun, iming-iming  promosi  jabatan  berdasarkan  mendukung  atau  tidaknya  pejabat  terhadap calon kepala daerah.

## Netralitas ASN sebagai Pondasi Terwujudnya Good Governance
Konsep  dasar  netralitas  dalam  konteks  Negara,  cenderung  terkait  dengan  prinsip-prinsip dasar  struktur  umum  pemerintahan  dan  proses  politik:  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif, lingkup  kekuasaan  mayoritas  dan  masyarakat.  Dalam  arti  ini,  ada  hak-hak  dasar  dan kebebasan  kewarganegaraan  yang  sama,  yang  harus  dihormati seperti hak untuk memilih dan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik,  kebebasan  hati  nurani,  kebebasan  berpikir  dan asosiasi, serta perlindungan hukum. Salah satu prasyarat legitimasi kekuasaan negara adalah apabila  melalui  birokrasi  pemerintahan,  negara  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  umum bagi seluruh rakyat. Kewenangan aparatur negara untuk membebankan kewajiban tertentu kepada rakyat dinilai absah hanya apabila mayoritas rakyat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan  yang  merata.  Dengan  begitu,  pejabat  birokrasi  pemerintah  harus  memiliki komitmen yang bukan didasarkan pada amanat yang diberikan atau dibayar oleh negara. Dasar  komitmen  tersebut  merupakan  tanggapan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  pokok  dan kesejahteraan warga negara pada umumnya (Ali Maschan Moesa, 2013).
Berkaitan  dengan  posisi  strategis  birokrasi  dalam  politik,  maka  netralitas  birokrasi  itu  sendiri menjadi hal yang sangat krusial. Tanggung jawab netralitas birokrasi tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai higher civil service. Jika birokrasi bertindak dalam kepentingan publik, hal itu harus diserap oleh kesadaran baik secara legal maupun status sosial tersebut secara sistemik (Joseph Lapalombara, 1963).
Secara  substansial  harus  dibangun  pemahaman  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik (public  service)  yang  sesuai  dengan  koridor  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good governance).  Pemahaman  demikian  secara  tematik  merupakan  alasan  fundamental  dari kehendak  publik  untuk  menyusun  perangkat  hukum  dalam  rangka  membangun  pelayan- pelayan  publik  (public  servant)  yang  mengedepankan  prinsip-prinsip  demokrasi, transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  dengan  paradigma  baru  (the  new  paradigma) berubahnya birokrasi dari pangreh menjadi abdi alias pelayan masyarakat. Terkait dengan lembaga  penyelenggara  pelayanan  publik  ke  depan,  nampaknya  sangat  dibutuhkan adanya “reformasi birokrasi”.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.466-476                                                                  Amir, Hertanto
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan  konsep  dan  praktik  yang  diuraikan  di  atas,  terlihat  urgensi  ASN  harus menerapkan  netralitas  dalam  mewujudkan  prinsip  good  governance.  ASN  sebagai pelaksana  birokrasi  kepemerintahan  di  Indonesia  diharuskan  melandasakan  seluruh penyelenggaraan  berdasarkan  kepemerintahan  yang  baik.  Sedangkan  netralitas merupakan  salah  satu  prinsip  dasar  dalam  good  governance  yang  harus  dipegang  tegus oleh setiap ASN dalam pemberian pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Pemilu  secara  langsung  oleh  rakyat  merupakan  perwujudan  pengambilan  hak-hak  dasar rakyat  dalam  memilih  pemimpin.  Rakyat  memiliki  kesempatan  dan  kedaulatan  untuk menentukan  pemimpin  secara  langsung,  bebas,  dan  rahasia  tanpa  intervensi.  Namun, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan ideal. ASN selaku abdi negara yang berkewajiban untuk memberikan  pelayanan  publik  justru  sering  dikesampingkan  oleh  kepentingan  politik. Peneliti  menemukan  data  mengenai  mengapa  ASN  harus  Netral.  ASN  berfungsi  sebagai pelaksanaan kebijakan, penyelangaraan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa, jadi  sudah  seharusnya  ASN  memiliki  sifat netral  dalam  politik untuk mengayom  masyarakat, dan juga ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik, hal  ini  harus  sangat  dicegah  karena  dapat  menimbulkan  kepentingan  sendiri dalam  politik praktis.
Politisasi  birokrasi  terhadap  ASN  berdampak  buruk  terhadap  kualitas  kinerja  ASN,  karena digunakan  untuk  memenuhi  keinginan  golongan  tertentu,  yang  sudah  pasti  menimbulkan kerugian  bagi  negara.  Dibutuhkan  sebuah  pengaturan  dan  pengawasan  yang  ketat  oleh lembaga legislatif,
masyarakat dan pers terhadap pejabat yang berkuasa untuk menghindarkan adanya abuse  of  power .  Pejabat  publik,  baik  berasal  dari  politik  ataupun  independen,  tidak  boleh menempatkan  ASN  sebagai  alat  untuk  mempertahankan  kekuasaannya,  karena  ASN bekerja  untuk  negara.  Pembentuk  produk  hukum  sejatinya  harus  mampu  memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.

## REFERENSI
Akhmad  Aulawi, Penerapan  Sistem  Merit  Dalam  Manajemen  ASN  Dan  Netralitas  ASN  Dari Unsur  Politik  Dalam  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara ,  Journal,  Rest Vinding.
C.S.T  Kansil,  1979, Pokok-Pokok  Hukum  Kepegawaian  Republik  Indonesia ,  Jakarta,Pradnya Paramitha.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.466-476 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123
Cakra  Arbas,  2012, Jalan  Terjal  Calon  Independen  pada  Pemilukada  di  Provinsi  Aceh , Jakarta, Softmedia.
Desi  Fernanda,  2003, Etika  Organisasi  Pemerintah ,  Jakarta,  Lembaga  Administrasi  Negara- Republik Indonesia.
Ellydar  Chaidir,  2008, Sistem  Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  Pasca  Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 , Yogyakarta, Total Media.
Fokus Media, Pokok-Pokok Kepegawaian Edisi Lengkap , Bandung: Tahun 2007.
Hartini,  Sri,  et.al,  2014,  Ke bijakan  Netralitas  Politik  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Pemilukada , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.3.
Janedri M Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu , Jakarta, Kontpress.
Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Hukum Normatif , Jakarta, Banyu media.
Jimly Asshiddiqie, 2010. Perkembangan&konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika: Jakarta.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mulyono,  A,  2015 ,  Pengembangan  Kapasitas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Daerah  JKMP (ISSN.2448-445X).
Miftah Thoha, 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia , Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
Rusli M. Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif , (Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya, 1991),
S.F.  Marbun  dan  Mahfud  M.D.,  1987, Pokok-pokok Hukum  Administrasi  Negara ,  Yogyakarta, Liberty
Stanislaaus Riyanto, Analisis dan Prediksi Situasi PilkadaSerentak 2018, news.detik.com, diakses 2 Juni 2018.
S.F.  Marbun,  1998, Reformasi  Hukum  Tata  Negara,  Netralitas  Pegawai  Negeri  Dalam Kehidupan  Politik  Di  Indonesia,  Yogyakarta, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia
Philipus  M.  Hadjon  (et.al).  2005, Penghantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H M Laica Marzuki,  J.B.J.M  Ten  Berge,  P.J.J.  Van  Buuren,  F.A.M.  Stroink,  2011, PengantarHukumAdministrasi  Indonesia ,  Yogyakarta,  GadjahMada  University Press.
Priyo  Budi  Santoso,  1997,  Birokrasi  Pemerintah  Orde  Baru  : Perspektif  Kultural  dan  Struktural , Edisi I, CetakanKetiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Predana Media Group S.F.  Marbun  dan  Mahfud  M.  D,  1987, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,Yogyakarta,
Liberty
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.466-476                                                                  Amir, Hertanto
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Soedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) DalamRangka Otonomi Daerah , Bandung, Mandar Maju
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika
Sri Hartini, Setia jeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah), Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2014
W.J.S Poerwa darminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka Yos Johan Utama, 2016, Hukum Administrasi Negara , Banten, Univeristas Terbuka Dwiyanto,  A.  (2017). Reformasi  birokrasi  publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Hartini, S. (2017). Hukum Kepegawaian di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta.
Korn, V. (2017). “Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)”, Jilid II . Udayana University Press. Lestawi, I. N. (1999). Hukum Adat . Paramita.
Munir, H. M. (2004). Pemilu: Demokrasi dan Ijtihad Politik Perempuan . Visipress.
Rukin.  (2021). Pembangunan  Pedesaan  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa .  Bumi  Aksara, Jakarta.
Suswantoro, G. (2018). Pengawasan Pemilu Partisipatif . Erlangga, Jakarta.
Wijaya, D. (2018). BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa . Yogyakarta: Gava Medi.
Yoyoh Rohaniah. (2019). Sistem Politik Indonesia . Intrans Publising, Jawa Timur.
Prihatmoko, J. Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2017.
S.F.  Marbun,  2017,  Reformasi  Hukum  Tata  Negara,  Netralitas  Pegawai  Negeri  Dalam Kehidupan  Politik  Di  Indonesia,  Yogyakarta,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.
Sadijijono,2008,  Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi,  Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2008.
Sadu  Wasistiono,  2003  Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Bandung:
Fokus Media.
Suharsimi Arikunto,2006, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktis, Jakarta: Rineka Cipta.
Tim  Suara  Pembaruan,  2018.  Otonomi  Peluang  dan  Tantangan.  Jakarta,  Pustaka  Sinar Harapan.
Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta:  PT Rineka Cipta, 1994.
Wisnu Juwono, 2019, Birokrasi dan governance, PT Raja Gravindo Persada, Depok.
Wulandari,  Akuntabilitas  Sosial  Pada  Pemerintahan  Lokal  (Studi  Terbentuknya  Akuntabilitas Sosial  Masyarakat  Kelurahan  Kalisoro  Kecamatan  Tawangmangu,  Jurnal,  The Indonesian Jufrnal of Publik Administrasian (IJPA), Vol 1 No.2 Tahun 2015.
Yandi  Asda  Mustika,  2021,  Rasyidin,  Suadi.  Jurnal  “Netralitas  Aparatur  Sipil Negara  Daam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah”