Volume : 23, Nomor : 2,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di pengadilan agama medan
Oleh:
Gema  Rahmadani 1 (email : gemarahmadani@darmaagung.ac.id), Muhammad Iqbal Irham 2 (email: muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id)
Universitas Darma Agung 1 , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2

## Abstract
This article aims to analyze Electronic evidence which if printed and photocopied becomes evidence in the form  of  documents  according  to  the  Religious  Court  in  the  divorce  process,  which  is  written  evidence, although other evidence is also considered important which is complementary to testimony. In the trial the parties may submit events that can be used as a basis for confirming their rights or to refute the rights of others. The kinds of evidence are: Writing, Witness, Testimony, Confession, Oath. The method used in this article  is  qualitative  which  is  carried  out  by  collecting,  analyzing,  and  interpreting  narratives comprehensively on visual data to obtain a complete and comprehensive insight into the proof of strong evidence in the Religious Court. The results of the study concluded that the strong evidence accepted by the judge is written evidence (documents), while some other evidence becomes supporting evidence in the trial process.
Keywords : evidence, divorce, court

## Abstrak
Artikel ini  bertujuan  untuk menganalisa alat bukti Elektronik yang jika di print dan di fotocopy menjadi alat bukti berupa dokumen menurut Pengadilan Agama dalam  proses  perceraian, yang  mana alat bukti tersebut adalah tertulis,  walaupun alat bukti yang lain juga dianggap penting yang menjadi pelengkap dalam kesaksian. Dalam persidangan  para  pihak  dapat  saja  mengemukakan  peristiwa-peristiwa  yang bisa    di  jadikan    dasar    untuk  meneguhkan    haknya    ataupun    untuk    membantah    hak    orang    lain. Adapun macam-macam alat bukti yaitu : Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Metode yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa. dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh dan  menyeluruh  dalam  pembuktian  alat  bukti  yang  kuat  di  Pengadilan  Agama.  Hasil  studi menyimpulkan  bahwa  alat  bukti  yang  kuat  yang  di  terima  hakim  yaitu  alat  bukti  tulisan  (dukumen), adapun beberapa alat bukti yang lain menjadi alat bukti pendukung dalam proses persidangan.
Kata  kunci :  alat bukti, perceraia, Pengadilan.

## PENDAHULUAN
Pembuktian  menjadi  suatu  hal  yang tidak    bisa    ditinggalkan    dan    sangat menentukan    untuk    mendapatkan    kebenaran yang  akan  dicari  oleh  hakim  dengan kata  lain benar    atau    salahnya    suatu    masalah    perlu dibuktikan  terlebih  dahulu, karena  dianggap
pentingnya  pembuktian  tersebut,  maka  setiap orang    tidak  berhak    untuk    menjastifikasi begitu    saja    sebelum    melalui    proses pembuktian.  Keharusan    pembuktian    ini adalah    untuk    menghindari    dari kemungkinan-kemungkinan    salah    dalam memberikan  penilain.
Alat  bukti  elektronik  termasuk  alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008.  Tertera  dalam  Pasal  5  yakni sebagai berikut:
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat  yang  menurut  Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dari alat elektronik dapat menghasilkan  sesuatu  yakni  bisa  berupa gambar,  rekaman,  dll.  Berikut  pengertian beberapa  hasil  dari  alat  elektronik  yang  bisa dijadikan sebagai alat bukti:
a. Foto Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  foto  disebut  juga  potret  yang artinya gambaran, bayangan, pantulan.
b. Rekaman  Video/Audio  Video  adalah teknologi  untuk  menangkap,  merekam, memproses, mentransmisikan, dan mengatur ulang gambar bergerak.31 Audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar.32
c. Tangkapan  Layar  Tangkapan  layar  atau biasa  disebut  dengan  screenshot  adalah menangkap  gambar  layar  handphone sesuai dengan yang sedang ditampilkan.
Kekuatan    alat  bukti  dalam    proses peradilan  dalam  hal  ini  perceraian    di Pengadilan    Agama  merupakan    hal    yang sangat    penting    dalam    menyelesaikan    suatu perkara  di Pengadilan.  Selain  itu,  pembuktian yang  benar  dan  baik  akan  menjamin keadilan putusan    hukum.    Asas    pembuktian    dalam hukum    Islam    banyak  dijumpai  di    dalam    al- Qur'an    dan    hadits    Rasulullah    SAW.    Di antaranya    adalah,    hadits  yang    diriwayatkan oleh  Ibnu  Abbas:
"Dari    Ibnu    Abbas    sesungguhnya    Rasulullah SAW.    bersabda:    Jika    gugatan    seseorang dikabulkan  begitu  saja  niscaya  akan  banyak orang  yang  akan  menggugat  darah  dan  harta orang    lain    akan    tetapi    sumpah    wajib    atas tergugat (HR.  Muslim)"
Menurut    riwayat    al-Baihaqi    dari    hadits    Ibn Abbas    juga    dengan sanad yang    bersambung ( muttasil) 1 ,  maknanya  sebagai  berikut:
1 Bersambungnya sanad (muttasil) merupakan salah satu  syarat  untuk  terjaminnya  kesahihan  sebuah hadits,  yaitu  masing-masing  perawi  pada  setiap tingkat  sanad  saling  berjawab  dalam  hal  menerima dan  menyampaikan  hadits,  dan  sanad  merupakan jalan  untuk  sampai  pada  matan  hadits.  Lihat Muhammad  Mustafa  A'Zami,  Manhjai  al-Naqd  'Inda alMuhaddisin  Nasyatuhu  wa  tarikhuhu,  (t.tp, Muktabah alKausar, tt), h.31
“Bukti itu  wajib  atas  penggugat  dan  sumpah itu  wajib  atas  tergugat  (HR.  al-Baihaqy)"
Di    antara    permasalahan    yang menimbulkan  perubahan  kebutuhan  terhadap hukum    adalah    perkembangan    paradigma pembuktian  dalam  Lembaga  Peradilan  Islam. Lembaga    peradilan    dengan    berbagai sistemnya  selalu  berkembang  dari  waktu  ke waktu    seiring    dengan    perkembangan peradaban    manusia.    Dengan    demikian paradigma  pembuktian  dalam  kajian  hukum Islam  senantiasa  mendapat  perhatian  serius, hal    ini    dimaksudkan    untuk    menjamin penerapan    hukum    Islam    dalam    rangka mewujudkan  maqashid  al-syari'ah,  walaupun terkadang  masih  banyak  perbedaan  pendapat dalam  kepastian  hukumnya.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  bersumber dari  bahan  pustaka  dan  merupakan  metode penelitian kualitatif, yaitu  menjelaskan temuan atau  data  dalam  bentuk  kata-kata  dan  gambar (Muhadjir; 1996) atau  dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya. dari kata dan kalimat. Jenis penelitian  ini  sangat  bergantung  pada informasi,  cakupan  yang  luas,  pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri  dari  kata/teks,  penjelasan  dan  analisis kata  serta  melakukan  penelitian  subjektif (Creswell; 2014). Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan  narasi  secara  komprehensif  pada data  visual  untuk  memperoleh  wawasan terhadap  fenomena  tertentu  yang  menarik, serta  menghasilkan  deskripsi  yang  mendalam
dalam  sudut  pandang  yang  utuh  dan menyeluruh.

## PEMBAHASAN
1. Kekuatan  Alat Bukti  Persidangan
Dalam  proses  hukum    perdata,    salah satu  bagian    tugas    hakim    adalah    untuk menyelidiki    apakah    hubungan    hukum    yang menjadi suatu dasar  gugatan  benar-benar  ada atau  tidak.  Adanya  hubungan  hukum   inilah yang    harus  terbukti    jika    penggugat    ingin kemenangan    dalam    suatu    perkara.  Jika penggugat  tidak  berhasil  untuk  memberikan bukti  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  gugatnya, maka    gugatan  tersebut    akan    ditolak, sedangkan    jika    berhasil  maka  gugatan    akan dikabulkan.  Tidak  semua  dalil  yang  menjadi dasar    gugatan    harus    dibuktikan kebenarannya,    sebab    dalil  dalil    yang    tidak disangkal,    apalagi    diakui    sepenuhnya    dari pihak    lawan,    maka  tidak    perlu    dibuktikan lagi.    Hakim    yang    memeriksa    perkara    itu yang    akan    diwajibkan    untuk    memberikan bukti,  apakah  itu  pihak  pihak  penggugat  atau sebaliknya,  yaitu  pihak  tergugat 2
Penyelesaian    perkara    perdata    di Pengadilan    Agama    memerlukan    alat    bukti. Alat    bukti    ini  sangatlah    menentukan    bagi pihak    untuk    memperjuangkan    kepentingan- kepentingannya    agar    tidak    dirugikan    oleh pihak  lain  dan  bagi  hakim  dapat  dijadikan dasar  untuk  mengambil  putusan  akhir  guna menyelesaikan  perkara  perdata  di  pengadilan Agama.    Hal  yang    perlu    dibuktikan    dalam
2 Deasy Soeikromo. 2014. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi. h.126- 127. (diakses 3 Oktober 2023)
suatu  perkara-perkara    perdata    berkaitan dengan  hak,  kejadian,  peristiwa  dan  fakta 3
Proses    pembuktian    dalam    proses persidangan    dapat    disebut    sebagai    sentral dari    sebuah  proses    pemeriksaan    di pengadilan,   karena   dalam  tahap   pembuktian menentukan    putusan    yang    dijatuhkan    oleh hakim.,  dimana    dalil-dalil    para    pihak    diuji melalui    tahap    pembuktian    sehingga menemukan    hukum    yang    akan    diterapkan (rechtoepasing) maupun ditemukan
(rechtvinding)  dalam  suatu  perkara. 4
Hukum  acara  perdata  telah  mengatur alat-alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam persidangan.    Menurut    Kitab    Undang-Undang Hukum    Perdata,    Pasal    1866    Burgelijk Wetboek  (BW)  alat-alat  bukti  terdiri   dari  : Bukti    tulisan,  Saksi,  Persangkaan,  Pengakuan, Sumpah.
a. Bukti  tulisan
Bukti  tertulis  atau  surat  adalah  sesuatu yang  berisi  tanda-tanda  membaca  yang dirancang  untuk  menuangkan  hati  atau  buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai bukti. Sudikno  Mertokusumo  mengatakan,  akta adalah  surat  yang  ditandatangani,  berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hakhak atau  perjanjian-perjanjian  yang  memang disengaja  sejak  semula  untuk  membuktikan. Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  digolongkan sebagai  suatu  akta,  surat  tersebut  harus
3 Octavianus M. Momuat. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. h.134
4 Riawan Tjandra W dan H. Chandra. 2001. Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2001. h.62
ditandatangani,  yang  diatur  dalam  Pasal  1869 KUH Perdata. 5
Dalam  pasal  1868  KUH  Perdata  dijelaskan tentang akta otentik, yakni: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  oleh  atau  di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.” 6

## b. Saksi
Saksi-saksi  adalah  orang  yang  mengalami, mendengar,  merasakan  dan  melihat  sendiri suatu  peristiwa  atau  kejadian  dalam  perkara yang  sedang  dipersengketakan.    Ketentuan saksi dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR / Pasal 172 Rbg, menjelaskan tentang saksi-saksi mana saja yang tidak dapat didengarkan keterangannya secara mutlak, dan saksi-saksi  yang  dapat  mengundurkan  diri untuk memberikan kesaksian, yaitu:
1) Keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus;
2) Suami atau istri meskipun sudah cerai;
3) Anak  belum  berusia  atau  belum  diketahui dengan pasti apa 15 tahun;
4) Orang  gila  walaupun  sekali-kali  mereka dapat  menggunakan  pikirannya  yang sehat; 7
c. Persangkaan
5 Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, Nomor 1, 2016. 6 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hlm 521
7 http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi- kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi- dalam- perkaraperdata.html diakses pada tanggal 5 November 2023.
Dalam  hukum  acara  perdata,  persangkaan atau  vermoedens  adalah  bukti  pelengkap. Artinya,  persangkaan  itu  bukan bukti independen.  Persangkaan  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  merujuk  pada  alat  bukti lain. 8 Dalam KUH Perdata pasal 1915:
“Persangkaan  adalah  kesimpulan  yang  oleh Undang-Undang  atau  oleh  hakim  ditarik  dari saat  peristiwa  yang  diketahui  umum  ke  arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.
Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan  menurut  Undang-Undang,  dan persangkaan  yang  tidak  berdasarkan  Undang-
Undang.”
d. Pengakuan
Banyak  ahli  hukum  yang  mengatakan pengakuan  itu  bukan  alat  bukti,  dengan  alasan jika  keterangan  salah  satu  pihak  telah  diakui oleh  pihak  lainnya,  maka  pengakuan  tidak  lagi dibutuhkan. Undang-Undang tidak menjelaskan  tentang  pengertian  pengakuan, dalam  doktrin  yang  dikemukakan  A.  Pitlo bahwa  pengakuan  adalah  keterangan  sepihak dari  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perkara dimana  ia  mengakui  apa  yang  dikemukakan oleh  pihak  lawan  atau  sebagian  dari  apa  yang dikemukakan  oleh  pihak  lawan. 9 Hukum  acara perdata  mengenal  dua  macam  pengakuan,  hal ini  sesuai  dengan  pasal  1923  KUH  Perdata. Yakni  pengakuan  yang  dilakukan  di  depan sidang  dan  pengakuan  yang  dilakukan  di  luar sidang.  Dalam  KUH  Perdata,  pasal  1926  dan pasal  1927  dijelaskan  mengenai  pengakuan  di
8 8OctavianusM. Momuat,Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan, Lex Privatum, Vol.II No. 1 Tahun 2014.
9 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hlm 83
depan sidang dan di luar sidang. Pengakuan di depan  sidang  tidak  bisa  dicabut  kecuali pengakuan itu akibat dari kekeliruan peristiwa yang terjadi, sedangkan pengakuan lisan di luar sidang  tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam persidangan  kecuali  dijadikan  pembuktian dengan saksi-saksi yang diizinkan
e. Sumpah
Sumpah  merupakan  pembuktian  akhir, namun jika pembuktian sebelumnya masih bisa terpenuhi  maka  alangkah  baiknya  sumpah  ini ditangguhkan dalam persidangan
Dalam  Hukum  Islam  kekuatan dalam pembuktian  lebih  dikenal  dengan  istilah  “al - bayyinah”.  Namun  demikian  ada  fuqaha  yang menyamakan  arti  kata  tersebut  dengan  “al - syahadah”    (kesaksian);    sehingga    dengan demikian    ruang    lingkup    dan    alat    yang dipergunakannya akan  lebih  sempit  dari  arti bayyinah    yang    sebenarnya.    Guna menghindari  perkataan  bayyinah  dalam  arti sempit  ini,  penulis  ingin  menegaskan  bahwa yang    sesuai    dengan    jiwa    syari'at    adalah menafsirkan  kata  bayyinah  dalam  arti  luas. Hal    ini    sesuai    dengan    sabda    Nabi Muhammad  SAW:
" Bayyinah    itu    diwajibkan    atas    penggugat (penuntut)  dan  sumpah  itu  diwajibkan  kepada tergugat  (terdakwa).  (HR.  Tarmidzi)
Jika    kita    mengartikan    bahwa bayyinah itu    hanya    sama    dengan syahadah , maka    alat    bukti    yang    dapat    menguatkan gugatan    (penuntutan)    adalah    hanya kesaksian.    Padahal    yang    dimaksud    oleh hadits    ini,    hendaknya    si    penggugat (penuntut)  mengemukakan  argumentasi  yang
dapat    membenarkan    dan    menguatkan gugatannya.
Ibnu  Qayyim  merumuskan bayyinah sebagai berikut  :
“ Bayyinah  itu  adalah  suatu  istilah  bagi  segala sesuatu    yang    dapat    menjelaskan    dan menampakan  kebenaran ”.
Definisi  ini  juga  sekaligus  merupakan bantahan    terhadap    pendapat    ulama    yang menyamakan  arti  bayyinah  dengan  syahadah. Bahkan    kalau    diteliti    ternyata    bahwa kekuatan  hukum  putusan  yang  berdasarkan alat    bukti    sama    kedudukannya    dengan putusan  yang  berdasarkan  penglihatan  hakim secara    langsung.    Hal    ini    ditegaskan    oleh kaidah    fiqhiyyah    berikut: "Apa    yang ditetapkan    adanya    berdasarkan    keterangan sama    dengan    apa    yang    dibuktikan berdasarkan  penglihatan sendiri”.
10 Dalam Putusan Nomor 1895/AC/2020/PA.Mdn. diketahui bahwa penggugat mengajukan bukti berupa cctv serta fotokopi  obrolan  melalui  WhatsApp  antara tergugat penggugat. Bukti-bukti yang penggugat  ajukan  telah  bermaterai  cukup. Adapun  alat  bukti  elektronik  yang  diberi  kode P.2,  P.3,  P.4,  dan  P.5  yang  berupa  screenshot percakapan  WhatsApp  tentang  kesepakatan bercerai  dan  bukti  cctv  perselingkuhan  antara tergugat  dengan  wanita  lain  diterima  oleh majelis  hakim  setelah  adanya  bukti  tertulis. Serta  setelah  majelis  hakim  mendapat keterangan  dari  2  saksi  dari  pihak  penggugat. Sebagaimana  tertera  dalam  KUH  Perdata  pasal 1902  tentang  permulaan  pembuktian  dengan
10 Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 109
akta  tertulis,  kemudian  pembuktian  dengan saksi-saksi  (Subekti  dan  Tjitrosudibio,  Jakarta, 2017)
Hal ini menjadi bukti kesesuaian antara tuduhan  di  awal  gugatan  yakni  adanya perselingkuhan  tergugat  dengan  wanita  lain dan  adanya  pertengkaran  yang  sering  kali terjadi  dalam  2  tahun  terakhir  dengan  bukti- bukti yang diajukan. Dengan begitu jelas bahwa alat  bukti  elektronik  di  persidangan  dapat menyesuaikan  kebenaran  antara  gugatan  yang diajukan  dan  bukti  utama  yang  berupa pernyataan saksi.
Implikasi dalam KBBI adalah keterlibatan  atau  keadaan  terlibat,  yakni manusia yang menjadi objek mendapat manfaat dalam  keterlibatan  tersebut.  Maka  yang dimaksudkan  dalam  implikasi  keabsahan  alat bukti  elektronik  ini  adalah  bagaimana dampaknya  dan  sebesar  apa  mafaatnya  untuk para  pencari  keadilan.  Penerapan  pembuktian data  elektronik  sebagai  alat  bukti  elektronik dalam  perkara  perdata  menurut  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak lepas dari keberadaan  alat  bukti  yang  diatur  pada  KUH Perdata.  Sejak  disahkannya  Undang-Undang Nomor  11  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  tahun  2008,  informasi elektronik dan/atau berkas elektronik dan/atau hasil  cetakannya  telah  diterima  sebagai  alat bukti  dalam  hukum  acara  yang  berlaku  (Enan Sugiarto, 2016)
Setelah  diketahui  bersama  bahwa faktor-faktor  keabsahan  alat  bukti  elektronik disebabkan  oleh  kebutuhan  yang  sangat  erat dengan  alat  elektronik  dan  tidak  lepas  dari media  sosial,  maka  dengan  keabsahan  alat
elektronik  yang  telah  diatur  dalam  UU  ITE bahwa  alat  bukti  elektronik  dapat  digunakan dalam persidangan dengan layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ada    beberapa    pendapat    macam- macam    alat    bukti    menurut    Hukum    Islam yaitu:  Alat-alat    bukti    (hujjah),    ialah    sesuatu yang    membenarkan    gugatan.    Para    fuqoha berpendapat,    bahwa    hujjah    (bukti-bukti)itu ada  7  macam 11 : a. Iqrār (pengakuan)
b. Shahadah  (kesaksian)
c. Yamīn (sumpah)
d. Nukul  (menolak  sumpah)
e. Qasamah  (sumpah)
f. Keyakinan  hakim
g. Bukti-bukti    lainnya    yang    dapat dipergunakan
Bagi golongan
yag menerima penggunaan  Qarīnah  sebagai  salah  satu  cara pembuktian,  mereka  bersandarkan  pada beberapa dalil yang termaktub dalam Al- qur‟an dan sunnah.( Abdul Aziz Dahlan). Menurut  Samir ‘Aaliyah, alat-alat  bukti  itu  ada  enam  dengan urutan  sebagai  berikut 12 :
a. Pengakuan;
b. Saksi;
c. Sumpah;
d. Qarinah;
e. Bukti  berdasarkan  indikasi-indikasi  yang tampak
f. Pengetahuan  hakim
Sedangkan  Menurut  Syarah  kesaksian
adalah    identik    dengan al-bayyinah yang
11 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: PT AlMa’arif, 1984), 136
artinya    segala    yang    dapat    menjelaskan perkara. 13 Dalam    memberikan    kesaksian, seseorang    dituntut    untuk    memberikan kesaksiannya
senyatanya tanpa menyembunyikan    sedikitpun.    Kewajiban    ini berdasarkan  firman  Allah  Al-Maidah  (5):  8:
Wahai    orang-orang    yang    beriman    jadilah kamu  sebagai  penegak  keadilan  karena  Allah,
(ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.
Menurut  Ayat  di  atas  pentingnya  saksi  yang adil  adalah  sebagai  upaya  untuk  turut  serta menegakkan    keadilan.    Meskipun    hukum memberikan  kesaksian  itu  wajib,  akan  tetapi tidak    semua    orang    berhak    memberikan kesaksian.
Dalam  hukum  Islam  terdapat  banyak ayat al-quran sebagai dasar/landasan  berpijak tentang    pembuktian.    Diantaranya      sebagai berikut: 14
“Dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi dari    orang-orang    lelaki    (di    antaramu).    Jika tak    ada    dua    orang    lelaki,    maka    (boleh) seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari saksi-saksi    yang    kamu    ridhai,    supaya    jika seorang    lupa    maka    seorang    lagi mengingatkannya.  (QS.  Al-Baqarah  :  282) 15 Dan  Firman  Allah  Swt:
kemudian    apabila    kamu    menyerahkan    harta kepada    mereka,    maka    hendaklah    kamu adakan    saksi-saksi    (tentang    penyerahan    itu) bagi    mereka.    Dan    cukuplah    Allah    sebagai
13 Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al- Ma’arif, t.t.) 119.
14 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 138. 15 Depag RI, Alquran Dan Terjemahannya..., 37
pengawas  (atas  persaksian  itu).  (QS.  Al-Nisa'  : 6) 16
Firman  Allah  Swt:
“Dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi yang    adil    diantara    kamu    dan    hendaklah kamu    tegakkan    kesaksian    itu    karena    Allah. (QS.  Ath-Thalaq  :  2) 17

## 2. Hambatan    Pembuktian    Dalam Persidangan
Hambatan    internal    adalah    hambatan yang    terjadi    didalam    ruang    lingkup persidangan,  hambatan-hambatan  yang  dapat terjadi    ialah    apabila    asas    minimum pembuktian    itu    sendiri    tidak    terpenuhi. Prinsip  yang    mengatakan    minimum    dalam pembuktian  dianggap  cukup  apabila:  sudah menyertakan    dua    alat    bukti,    karena    satu alat    bukti    tidak    cukup.    Contohnya pemeriksaan    alat-alat    bukti    dalam    kasus pencurian    yang    dilakukan    oleh  keluarga, keterangan    dari    saksi    yang    memiliki hubungan    darah    tidak    dapat  dijadikan    alat bukti  yang  sah,  melainkan  hanya  dijadikan petunjuk  atau penunjang  alat  bukti  yang  sah lainnya.  Atas  dasar  itulah  maka  pentingnya alat bukti  yang  menunjang.
Hambatan    eksternal    merupakan semua    hal    yang    memiliki    keterkaitan  atau hubungan    dengan    persidangan,    dimana proses    pembuktian    saksi    yang  bersangkutan didatangkan    langsung    dimuka    pengadilan, hambatan    dalam  penghadiran    saksi    tersebut bisa    saja    terjadi.    Hambatan    dalam penghadiran    saksi  bisa    terjadi    karena    saksi
16 Ibid., 62.
sakit  atau  menyatakan  alasan  yang  jelas  atas ketidakhadirannya.    Saksi    diperiksa    secara tersendiri    dan    mereka    wajib  memberikan keterangan    yang    sebenarnya    sesuai    dengan apa  yang  mereka ketahui.  tetapi  apabila  saksi tidak    bisa    hadir    karena    sakit    atau    alasan tertentu, maka  hakim  ketua  mempunyai  hak menyangka    bahwa    saksi    memang    tidak berkenan    untuk    hadir    dan    hakim    bisa memerintahkan    dengan    paksa    agar    saksi tersebut  dihadirkan.

## KESIMPULAN
Dalam persidangan, cukup sulit membuktikan  keaslian  alat  bukti  elektronik dengan 100%  penuh kecuali dilakukan dengan ahlinya. tidak tertutup kemungkinan Keterbatasan  hakim  dalam  menilai  keaslian bukti  elektronik  menjadi  salah  satu  hambatan. Namun meskipun begitu hakim berusaha keras untuk  membuktikan  alat  bukti  elektronik tersebut benar-benar asli, dengan menggunakan  prasangka  hakim  yang  juga merupakan  alat  bukti,  kemudian  dengan analisis hakim tentang kesamaan hasil cetakan atau  foto  dengan  yang  aslinya  di  benda elektronik  atau  di  media  sosial  termaksud.
Berbeda  dengan  hukum  islam  alat  bukti  yang kuat adalah sumpah.

## DAFTAR BACAAN
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,Kencana,Jakarta, 2016.
Adnan  Qohar,  Choiri,  dan  Muslich  KS,  Tanya Jawab  Hukum  Pembuktian  Dalam Teori  dan  Praktek,  (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011)
Ali  Haidar,  Durar  al-Hukkam  Syarhu  Majallah al-Ahkam,  (Beirut,  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah, tt)
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. Jilid 9. 2011.
Deasy  Soeikromo.  2014.  Proses  Pembuktian
Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada
Perkara  Perdata  Di  Pengadilan.
Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi.  h.126-  127.  (diakses  3 Oktober 2023)
Depag RI, Alquran dan Terjemahannya
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017 Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Tahun 2016. Enju  Juanda,  Kekuatan  Alat  Bukti  Dalam Perkara  Perdata  Menurut  Hukum Positif  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi, Vol. 4, Nomor 1, 2016.
Hasbi  Ash  Shiddieqy,  Peradilan  dan  Hukum Acara  slam, (Bandung: Al- Ma’arif, t.t.)
I  Gede  Agus  Sudiantara,  Anak  Agung  Sagung Laksmi  Dewi,  Ni  Made  Sukaryati Karma  Fakultas  Hukum,  Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, ndonesia. “ Kekuatan  Alat  Bukti Keterangan  Saksi  Yang  Memiliki Hubungan  Darah  Dengan  Terdakwa Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian Dalam Keluarga”.
Juanda,  Enju.  Kekuatan  Alat  Bukti  Dalam Perkara  Perdata  Menurut  Hukum Positif  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi, Vol. 4, Nomor 1, 2016.
Loebis, A. B., Kekuatan Pembuktian di Peradilan Agama dalam Mimbar Hukum, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 1994
Mardi  Candra  “ Pembuktian  Dalam  Persfektif Hukum    slam  (analisis  Terhadap  Alat Bukti Qarinah)”
Maulida  Khairunnisa  “Keabsahan  Alat  Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok” 2021
Muh.  Jamal  Jamil  “ Pembuktian  Di  Peradilan Agama ”
Muhammad  Salam  Madzkur,  Peradilan    slam, 2005
Nuzirwan  ” Alat  Bukti  Pengakuan  Dan  Nilai Pembuktiannya  Dalam  Persidangan Qarīnah Sebagai Alat Bukti ” Riawan  Tjandra  W  dan  H.  Chandra.  2001. Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2001.
Rofiah,  Nur.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam  Perspektif  Islam.  Jurnal  Ilmiah Agama  dan  Sosial  Agama,  Vol.  2, Nomor 1, 2017
Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di  ndonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
Subekti  dan  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
Tengku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Peradilan  dan  Hukum  Acara    slam, (Jakarta: PT AlMa’arif, 1984)
Teguh  Samudera,  SH,  Hukum  Pembuktian dalam Acara Perdata, penerbit Alumni Bandung, 1992
Octavianus M. Momuat. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Perdata Di Pengadilan.
Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan slam, (Bogor: Ghalia  ndonesia, 2011)
http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi- kami/artikel-hukum/hukum- perdata/item/saksi-dalam- perkaraperdata.html diakses pada tanggal 5 November 2023.