## KEBERADAAN PEDAGANG  KAKI LIMA SEBAGAI  UNSUR PEMBENTUK  KEGIATAN  FUNGSIONAL  KOTA

## Nanang Yusroni
Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

## ABSTRACT
Conflict between included area authority recently is being concerned by public/ Society hopes if the issues will be held and it is responsibility of the area authority because of regional autonomy. It is linked with the function as mediator, so the legal force could be done by them.
Key Words: Street vendor, regional law, public

## PENDAHULUAN
Ketimpangan  antara  tingkat  pertumbuhan  dan  kesempatan  kerja  yang semakin  meningkat  terlihat  dari  adanya  peningkatan  pengangguran  serta sebagian  lagi  memasuki  sektor  informal  sebagai  “katup  pengaman” kesempatan  kerja  serta  mengurangi  pengangguran.  Untuk  mengatasi masalah kesempatan kerja dan pengangguran tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, sektor informal diharapkan benar-benar mampu menjadi “katup  pengaman”  yang mengatasi  masalah ketenagakerjaan  di Indonesia, terutama di Kodia Semarang. Hal ini mengingat jumlah angkatan kerja yang bekerja  di  sektor  informal  cukup  besar  dan  semakin  meningkat  tiap tahunnya.
Sektor informal dalam konteks permasalahan ini diartikan sebagai suatu sektor  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  sejumlah  kegiatan  ekonomi yang berskala kecil dan padat karya, dilihat secara sempit dapat diartikan sebagai sektor yang berada di sembarang tempat dan tidak ada ikatan apa- apa  dengan  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Sektor informal tidak memiliki akses terhadap sumberdaya. Posisinya yang lemah menyulitkan  pemerintah  untuk  menjalin  hubungan  formal  lewat  lembaga- lembaga yang ada. Posisi seperti ini dipahami oleh aparat-aparat pemerintah, khususnya aparat pelaksana hukum dan dan pemerintah di daerah, sehingga sektor informal dipandang sebagai kegiatan ilegal dan mengganggu.
Penduduk Kodia Semarang menurut data BPS Jawa Tengah tahun 2000- 2002 adalah sebagai berikut :

## Tabel 1
Persentase Penduduk Kodia Semarang yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2000 –2002 T ah un S e k t o r F o rm al S e k t o r I n f o rm al 2000 2001 2002 19    % 17,9 % 16,4 % 81    % 82,1 % 83,6 % Sumber : BPS Jawa Tengah 2006.
Keberadaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembentuk Kegiatan Fungsional  Kota Nanang Yusroni Data dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kodia
Semarang yang bekerja di Sektor Informal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,  sebaliknya  sektor  formal  justru  mengalami  penur­unan prosentase.  Pertumbuhan  sektor  informal  tersebut  juga  disebabkan  oleh ketidakmampuan  sektor  formal  menyerap  tenaga  kerja.  Pada  tahun  2002 penduduk  Kodia  Semarang  yang  bekerja  di  sektor  informal  bahkan  telah mencapai 83,6 %, peningkatan tersebut menunjukkan sektor informal benar- benar menjadi katub pengaman masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja.
Pedagang kaki lima  diartikan sebagai pedagang kecil yang pada awalnya mempunyai  peranan  sebagai  penyalur  barang-barang  dan  jasa  ekonomi perkotaan, dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang  bermodal  relatif  kecil,  pendapatan  rendah,  dan  berjualan  di  tempat- tempat umum,  seperti  emperan  tempat penjualan,  tepi  jalan  raya,  taman- taman dan pasar-pasar.
Pedagang  kaki  lima  dalam  kajian  ini  adalah  mereka  yang  menetap  di suatu tempat yang sudah pasti. Dengan demikian, pedagang kaki lima adalah usaha  dalam  sektor  informal  dalam  menetap  di  lokasi  tertentu,  sehingga memiliki  hubungan  yang  intensif  dengan  sesama  pedagang  yang memungkinkan  suatu  pola  perilaku  terwujud  dan  tersosialisasikan  dalam komunitas pedagang.
Semarang merupakan  salah satu kota besar yang keberadaan PKL-nya telah  diakomodasi  dan  diatur  dengan  Perda  No.  11  Tahun  2000  tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan  membina  PKL  sehingga  keberadaannya  tidak  mengganggu  ketertiban. Didalam perda ini antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan, pelaksanaan dan  pengawasan,  penyidikan,  dan  ketentuan  pidana  terkait  dengan pengaturan dan pembinaan PKL.
Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina PKL sehingga keberadaannya tidak mengganggu ketertiban. Didalam perda ini antara lain mengatur  mengenai  pengaturan  tempat  usaha,  perijinan,  retribusi,  hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasansemakin menegaskan bahwa tempat dasaran PKL yang berangsur menjadi bangunan permanen  dianggap  merupakan  pelanggaran.  Perda  tersebut  menjelaskan aturan  tentang    tempat  dasaran  kios  harus  mudah  dibongkar  pasang ( knockdown ), dan berupa tenda-tenda.  Pemkot sudah berusaha  merancang tampilan khusus untuk PKL di beberapa tempat agar seragam tendanya. serta diatur oleh paguyuban PKL setempat. Artinya, tenda tidak dipasang sendiri- sendiri tetapi sudah ada petugasnya. Begitu pula dengan pembongkarannya, sehingga  ketika  mereka  berdagang  tempat  sudah  siap.  Begitu  juga  ketika akan pulang, tidak kerepotan untuk membongkar tendanya.
Ide  tersebut  sudah  lama  direncanakan  namun  untuk  sekarang  belum terlihat hasilnya. Jika mengacu pada Perda No 11/2000, mempertahankan
bentuk tenda sebagai tempat dasaran itu patut dijadikan contoh. Sehingga apabila tempat dasaran PKL berubah menjadi kios,suatu ketika bangunan tersebut  harus  dibongkar.  Pemkot  memang  memiliki  wewenang  untuk sewaktu-waktu  memanfaatkan  ruang  publik  walaupun  di  atasnya  telah berdiri kios PKL dengan permanen.

## STRATEGIS EKONOMIS DALAM KASUS PEDAGANG KAKI LIMA
Keberadaan PKL di beberapa bagian dan sudut kota cenderung sporadis dan spasial mengakibatkan perubahan pada bentuk structural kota, hal ini mendasari penulis untuk mengkaji bagaimana suatu otorita wilayah dalam upayanya  mengatur  kecenderungan  perkembangan  kotanya.
Struktur dan bentuk kota berkait erat dengan upaya pengembangan kota di masa yang akan datang, baik dalam menghadapi kecenderungan adanya masalah  di  masa  datang  maupun  dalam  mencapai  tujuan  /  target  yang diharapkan dari pengembangan kota yang bersangkutan. Dengan memahami bentuk  dan  struktur  kota,  akan  dapat  diketahui  pula  beberapa  fenomena kota, termasuk di dalamnya adalah kesesuaian penyebaran kegiatan fungsional kota untuk dapat melayani penduduknya.
Struktur kota merupakan kesatuan unsur kegiatan fungsional kota. Bila dirinci, struktur kota (ideal) terdiri dari unsur struktural bangunan dan unsur struktural jaringan, seperti tampak dalam diagram dibawah. Struktur kota sendiri  menyebabkan  /  menentukan  bentuk  kota.

## Unsur-unsur pembentuk kegiatan fungsional kota
Unsur struktural bangunan tempat tinggal wisma sektor usaha karya
sarana pengangkutan
kelembagaan dan pelayanan kesejahteraan
pelayanan ekonomi rekreasi sarana perangkutan prasarana pergerakan
rekreasi
kelembagaan dan pelayanan kesejahteraan prasarana utilitas umum marga suka penyempurna
Unsur struktural jaringan
Keberadaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembentuk Kegiatan Fungsional  Kota Nanang Yusroni Ada  tiga  faktor  utama  yang  paling  peka  pengaruhnya  terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota, yaitu
a.        Faktor  penduduk Berkait dengan perkembangan dan pergerakan penduduk, baik dari penduduk kota yang bersangkutan maupun dari penduduk di daerah yang berada di sekitar kota tersebut. Pada akhirnya, faktor urbanisasilah (baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, dalam segala bentuk dan aspeknya) yang berperanan dalam perkembangan dan pertumbuhan kota. b.       Faktor sosial ekonomi Dari  sisi  mikro,  berkait  dengan  perkembangan  penduduk  yang membawa  konsekuensi  berkembangnya  produsen  dan  konsumen, berkembangnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, serta makin  besarnya  luas  pasar..  Dari  sisi  makro,  berkait  dengan    isu globalisasi ekonomi. Hal ini berdampak pada makin meningkatnya perkembangan dan penggunaan teknologi pada setiap segi kehidupan masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  faktor  transportasi.  Pengaruh globalisasi  ekonomi  sangat  besar,  terutama  pada  suatu  kota  dan daerah di sekitarnya. Hal ini akan berkorelasi secara positif dengan urbanisasi. Indikator terjadinya urbanisasi pada sisi ekonomi tampak pada  erubahan  dominasi  mata  pencaharian  penduduk, berkembangnya  sektor  swasta,  dan  makin  variatifnya  struktur ekonomi  kota.
c.        Faktor sosial budaya Mencakup  perkembangan  budaya  dan  sosial  masyarakat  kota yang  menarik  minat  masyarakat  di  daerah  sekitar  kota  untuk masuk dan mengadaptasikan dirinya seperti masyarakat kota.
Umumnya  kota  dinegara  maju  maupun  di  negara  berkembang  yang pertumbuhannya menjadi kompleks, selain karena pengaruh simultan dari pertambahan penduduknya, proses urbanisasi, dan perkembangan teknologi yang melayani masyarakatnya, juga oleh kecenderungan yang dipengaruhi oleh  kondisi  negara  secara  umum.  Untuk  itu,  kota  dituntut  untuk membangun  dengan  cepat  agar  tidak  tertinggal  dengan  perkembangan penduduk  dengan  segala  aktivitasnya.  Perkembangan  kota  sendiri dimaksudkan  untuk  memotong  lingkaran  kemiskinan.
Perkembangan kota secara sosial ekonomi, diantaranya mengakibatkan munculnya fenomena dualistik bagi kota-kota di Indonesia, dimana kegiatan sektor modern berdampingan dengan kegiatan sektor tradisional. Jika pemaparan diatas  dilihat  dari  sudut  jaringan  dalam  kota,  maka  bila  dilihat  dari  tata guna lahannya akan didapati struktur internal kota. Secara umum, struktur internal  kota  membagi  suatu  kota  dalam  beberapa  zona  atau  sektor.  Tiap zona mewakili suatu fungsi kota tersendiri, antara lain zona untuk kegiatan usaha (biasanya terletak di  pusat kota), zona untuk kegiatan industri dan pertanian (terletak di pinggir kota), perumahan / real estate terletak (di pinggir
kota), dan perumahan untuk kaum buruh (di pusat kota). Berdasarkan hal tersebut,  para  pakar  mengklasifikasikan  beberapa  struktur  internal  kota yang terdapat di berbagai kota di berbagai belahan negara di dunia, antara lain model konsentris, model sektoral dan model inti ganda.
Beberapa permodelan tersebut kemudian mendasari otorita wilayah dalam upayanya  mengatur  kecenderungan  perkembangan  kotanya.  Masalahnya, keberadaan PKL di beberapa bagian dan sudut kota cenderung sporadis dan spasial  serta  tidak    “menganut”  beberapa  permodelan  diatas.  Para  PKL memandang    lokasi  yang  mereka  pilih  sebagai  tempat  berdagang  saat  ini adalah lokasi yang paling ideal. Hal ini sejalan dengan pemikiran von Thunen, dimana pengusaha akan memanfaatkan lokasi yang terdekat dengan pusat pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, mendekati konsumen .  Sehinggga  akan    mendapatkan  pasar    konsumen  yang  paling optimal,  pusat keramaian, atau lokasi dengan tingkat kepadatan lalu lintas paling tinggi dan banyak orang yang berlalu lalang di sekitar lokasi itu. Dan umumnya lokasi tersebut berada di pusat atau keramaian kota. Kehadiran PKL  tidak    mempedulikan  apakah  akan  mendapat  ijin  masyarakat  sekitar lokasi  itu  maupun  dari  otorita  wilayah  setempat,  atau  apakah  kehadiran mereka  akan  menimbulkan  masalah  atau  tidak.  Dari  sinilah  konflik kepentingan antara PKL dengan otorita wilayah terjadi.

## KELANGKAAN  LAHAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
Lahan kota yang  terbatas menimbulkan adanya kelangkaan  yang  pada akhirnya  akan  menentukan  berapa  kekuatan  harga  dari  lahan  yang  akan ditempati, baik untuk kegiatan produksi maupun untuk kegiatan konsumsi (didiami). Harga lahan sendiri ditentukan setelah nilai lahan yang didasarkan atas  potensi  lahan  tersbut  diketahui.  Beberapa  pakar  mengemukakan beberapa pendekatan dalam menyikapi hal tersebut, antara lain
1)   Chapin, mengemukakan bahwa penentuan nilai suatu lahan tidak ter- lepas dari nilai keseluruhan lahan dimana lahan tersebut berlokasi. Hal ini berarti berkaitan dengan pola penggunaan lahan secara keseluruhan dari suatu kota.
2)    Para  ahli  ekonomi  mengemukakan  bahwa  nilai  dan  harga  lahan  ter- gantung dari kekuatan supply dan demand dari lahan tersebut.
3)  Wendt  mengemukakan  rumusan  umum  penentuan  nilai  lahan berdasarkan perbandingan antar pendapatan kotor lahan (dalam Rp./th) dan  biaya  pengolahan  lahan  per  tahun  dengan  keseluruhan  investasi per tahun.
4)    Von  Thunen  mengemukakan  suatu  pertimbangan  pola  ekonomis  dari lahan berdasarkan letak geografisnya. Beberapa asumsinya
 Letak tanah pada suatu wilayah adalah homogen
 Aksesibilitas relatif sama
Keberadaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembentuk Kegiatan Fungsional  Kota Nanang Yusroni  Biaya angkutan meningkat proporsional dengan jarak tempuh
Sehubungan dengan itu, maka seorang pengusaha akan memanfaatkan lokasi  yang  terdekat  dengan  pusat  pemasaran  untuk  memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, mendekati konsumen .
Masalahnya, tidak semua pedagang / PKL tersebut mematuhi teori-teori tersebut. Mereka menganggap bila ada lahan yang cocok dan masih kosong, maka tak ada salahnya bila mereka langsung saja membuka dasarannya di sana. Tanpa mereka sadari, mereka telah mendirikan / membuka dasaran di  atas  lahan  milik  otorita  wilayah  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  proses alih tangan lahan terjadi secara sembarangan. Hal ini tampak pada beberapa kasus di beberapa kota, seperti terjadinya praktik jual beli lahan untuk kios PKL
Meski  berdiri  di  atas  lahan  milik  Pemkot,  kios-kios  tersebut  memiliki harga relatif mahal dan diperjualbelikan. terjadinya jual beli lahan tersebut. istilahnya  memang  tidak  selalu  jual  beli  tetapi  juga  kontrak.  Namun praktiknya, kedua hal itu tidak berbeda  Hal ini terjadi  ketika mula mula menempati  dasaran  tempat  itu  masih  kosong.    Namun  sebagian  PKL  lain mengaku  tidak  ada  proses  jual  beli  lahan.  Yang  ada  hanya  kontrak.  Para “pemilik”  lahan  atau  yang  kali  pertama  menempati  lahan  tersebut mengontrakkan  lahan  “miliknya”  kepada  pihak  lain.

## KESIMPULAN
Keberadaan Pedagang kaki lima,  terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya di tengah kondisi  perekonomian  keluarga  yang kurang  beruntung bila  dibandingkan dengan kondisi perekonomian keluarga yang lain, disamping bahwa kondisi perekonomian  sekarang  juga  tampaknya  masih  berfluktuatif.
Untuk dapat meningkatkan pendapatannya dari kegiatan berdagang ini, maka  para  pedagang  memilih  untuk  berlokasi  di  tempat  yang  dipandang mampu dan strategis untuk menjaring konsumen sebanyak mungkin. Tapi di sisi lain, lokasi yang mereka pilih ternyata berada di “tempat yang salah”, yang akan membuat kota tampak tidak teratur dan tidak sedap dipandang mata. Setidaknya hal ini menurut pemerintah daerah / kota sebagai otoritas yang berkuasa di wilayah tersebut. Untuk itu, otorita wilayah berupaya untuk “menata ulang” lokasi para pedagang tersebut agar kota tampil dengan lebih teratur  dan  para  pedagang  dapat  terus  melanjutkan  usahanya.  Disinilah sering terjadi konflik kepentingan yang berbeda antara keduanya.
Karena  masalah  PKL  ini  juga  terkait  dengan  kondisi  yang  lebih  luas, maka upaya untuk memecahlan masalah PKL ini seharusnya tidak terjadi secara sporadis dan case by case saja, tapi juga secara menyeluruh agar dapat diperoleh hasil pemecahan  yang  optimal, setidaknya untuk perkembangan kota sendiri di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Baldwin, Robert. E., 1986, Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara- negara Berkembang , Jakarta, Bina Aksara.
Boediono, Dr., 1982 , Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta, Andi Offset.
Http://www.suaramerdeka.com/, ”Jual Beli Lahan PKL Sulit Dibuktikan” dalam SM CyberNews.
______________,  10  Desember  2001 “Perda  Sering  Susahkan  Rakyat” dalam Suara Merdeka
______________,  17 Februari  2002. “Tak Jelas, Pascapenertiban PKL” dalam
Jawa Pos.
Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah 2006. Jawa Tengah  dalam Angka Nazara, Suahasil, Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia : Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregat Indonesia 1985 – 1991. Prisma 8, Agustus
1994.
Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000: Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Sukirno, Sadono, 1985, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta, Penerbit LP3ES.
Samuelson,  Paul  A.  dan  William  D.  Nordhaus, 1995, Economics. USA,  Mc. GrawHill. Inc.
Seno,  Purwoko Adi dan Setiawan Hendra Kelana. 25 Maret 2002. “ Ketika Pedagang Kaki Lima Jadi Bumerang” dalam Suara Merdeka.
Tarigan, Robinson, 2003, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Jakarta, Bumi Aksara.