## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
Oleh: Imam Prasetya 1)
Florentina Br. Hombing 2)
Rudolf Silaban 3)
Universitas Darma Agung, Medan. 1,2,3)
E-mail:
imamprasetya@gmail.com 1) florentina@gmail.com 2)
banglabanshmh@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
This  study  aims  at  determining  the  material  and  formal  elements  of  criminal  acts  of environmental  pollution  based  on  Law  Number  32  of  2009  and  to  determine  the  judge's considerations in deciding cases of criminal acts of environmental pollution. This research is a type of normative juridical research, by conducting a search for good library research in the form of official legislation. The primary legal materials are Law No. 1 of 1946 regarding the  Criminal  Code  (KUHP),  Law  No.  8  of  1981  concerning  the  Law  of  Criminal  Activities (KUHAP),  Law  No.  32  of  2009  concerning  Protection  and  Management  of  Living  Areas. Secondary  legal  materials  are  information  bases  that  include  books,  posts,  reference literature,  objective  diaries,  doctrines,  theories.  The  results  of  this  research  are:  1)  In UUPPLH  Number  32  of  2009  the  provisions  of  Environmental  Law  Criminal  Law  are regulated  in  Articles  97  to  120.  From  these  provisions  in  general  the  formulation  of Environmental  Offenses  is  qualified  in  Material  Offenses  and  Formal  Offenses.  The formulation of this material offense is contained in Articles 98, 99 and 112. Meanwhile, the formulation  of  a  formal  offense  is  contained  in  Articles  100-111,  113-115.  2)  The  judge's consideration  in  deciding  the  crime  of  environmental  pollution  refers  to  the  precautionary principle, which is the 15th principle in the Rio Declaration as the basis for problem solving. Keywords: Crime, Environmental Pollution.

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  unsur  materil  dan  unsur  formil  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  hidup  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  dan mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  pencemaran lingkungan hidup. Riset ini ialah jenis riset yuridis normatif,  dengan melaksanakan pencarian materi kepustakaan (library research) bagus  yang berbentuk peraturan perundang- undangan yang  resmi.  Bahan  hukum  primer  ialah  Hukum  No  1  Tahun  1946  mengenai  Buku  Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan( KUHAP),  Hukum  No  32  Tahun  2009  mengenai  Proteksi  Serta  Pengurusan  Area  Hidup. Bahan  hukum  sekunder  adalah  pangkal  informasi  yang  mencakup  buku-  buku,  postingan, kesusastraan  rujukan,  harian  objektif,  doktrin-  doktrin,  teori-  teori.  Adapun  hasil  dari penelitian  ini  adalah:  1)  Dalam  UUPPLH  Nomor  32  Tahun  2009  ketentuan  Pidana  Hukum Lingkungan  diatur  dalam  Pasal  97  sampai  Pasal  120.  Dari  ketentuan  tersebut  secara  umum rumusan  Delik  Lingkungan  di  kualifikasikan  dalam  Delik  Materiel  dan  Delik  Formal. Rumusan Delik Materiel ini terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112. Sementara rumusan Delik Formil  terdapat  dalam  Pasal  100-111,  113-115.  2)  Pertimbangan  hakim  dalam  memutus
tindak pidana pencemaran lingkungan merujuk pada prinsip keberhati-hatian ( precautionary principle ) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Lingkungan.

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi geografis Negeri Republik Indonesia  jadi  salah  satu  aspek  pemicu terbentuknya perbuatan kejahatan area hidup. Posisi geografis negeri Indonesia pada posisi silang antara dua daratan serta dua samudera dengan  hawa  tropis  serta  cuaca  dan  masa yang  menciptakan  situasi  alam  yang  besar nilainya.  Di  sisi  itu  Indonesia  mempunyai garis  tepi  laut  terpanjang  kedua  di  bumi dengan  jumlah  masyarakat  yang  besar. Indonesia  mempunyai  kekayaan  keragaman biologi  serta  pangkal  energi  alam  yang banyak.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan lingkungan  Hidup  merupakan  peraturan pokok  terkait  perlindungna  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Secara umum,  UUPPLH  telah  memuat  prinsip- prinsip  dan  norma  yang  tertuang  dalam  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance) dan memperkuat aspek penegakan  hukum  perdata,  pidana,  dan administratif.
Lahirnya  UU  No.  32  tahun  2009 merupakan reaksi dari semakin meningkatnya  tingkat  pencemaran  terhadap lingkungan  hidup  di  Indonesia,  tetapi  UU No.  23  tahun  1997  tidak  lagi  dapat menyelesaikan persoalan lingkungan. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan  hidup  salah  satunya  disebabkan oleh tingkat industrualisasi di Indonesia yang semakin  meningkat.  Di  sisi  menciptakan produk yang berguna untuk warga, industrialisasi  pula  memunculkan  akibat, antara  lain,  dihasilkannya  kotoran  materi beresiko  serta  berbisa,  yang  bila  dibuang  ke dalam  alat  area  hidup  bisa  mengecam  area hidup, kesehatan, serta kesinambungan hidup orang  dan  insan  hidup  lain.  Dengan mengetahui perihal itu, materi beresiko serta berbisa  bersama limbahnya  butuh  dilindungi
serta  diatur  dengan  bagus.  Area  Negeri Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib  leluasa dari  buangan  sampah  materi  beresiko  serta berbisa dari luar area Indonesia.
Penegakan  hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup didasarkan  atas  bekerjanya  sistem  peradilan pidana.  Sistem  peradilan  pidana  yang melakukan penegakan hukum pidana lingkungan  yang  terdiri  atas  Penyidik Kepolisian  dan  Penyidik  PPNS,  Kejaksaan, dan Pengadilan, serta
Lembaga
Pemasyarakatan merupakan institusi-institusi penegak hukum yang memiliki peran penting demi  terwujudnya  sistem  penegakan  hukum lingkungan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sinergitas  dan  kerjasama  yang  baik  antara lembaga penegak hukum.
Komponen sistem peradilan pidana yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan  selanjutnya  disebut  sebagai integreted  criminal  justice  system yang saling  berhubungan  antar  sub  sistem. Namun,  ada  satu  lembaga  penentu  yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum yaitu pengadilan. Pengadilan  adalah  muara  dari  semua  kasus pencemaran  lingkungan  untuk  diadili  dan diterapkan  hukum  yang  tepat.  Pengadilan memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting demi  terwujudnya  hukum  yang  baik,  dan penerapan hukum yang adil. Tetapi realitasnya, masih terdapat beberapa putusan hakim  yang  tidak  mencerminkan  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  dalam putusannya  khususnya  putusan  mengenai tindak pidana pencemaran lingkugan hidup.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan”.
Dalam  hal  ini,  penulis  ingin  melihat  tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidanan  pencemaran  lingkungan hidup khususnya  bagi  hakim-hakim  di  Sumatera Utara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup
Pasal  1  poin  (1)  Undang-  Undang Nomor.  32  Tahun  2009  mengenai  Proteksi
serta Pengurusan Area Hidup diklaim kalau:“ Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang dengan  semua  barang,  energi,  kondisi,  dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan
perilakunya,yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,  dan  keselamatan  orang  dan insan hidup lain”.
Tinjauan Tentang Pencemaran

## Lingkungan Hidup
Bagi  UU  Nomor.  32  tahun  2009, kalau kontaminasi merupakan masuk ataupun dimasukkannya mahkluk hidup, zat, tenaga,  serta  atau  ataupun  bagian  lain kedalam  area  hidup  oleh  aktivitas  orang alhasil  mealmpaui  dasar  kualitas  area  hidup yang sudah diresmikan. Bagi UU Nomor. 32 tahun  2009  kalau  dasar  kualitas  area  ialah dimensi batasan ataupun kandungan mahkluk  hidup,  zat,  tenaga  ataupun  bagian yang  terdapat  ataupun  wajib  terdapat  serta atau ataupun faktor pencemar yang ditenggang  keberadaannnya  dalam  sesuatu pangkal  energi  khusus  selaku  faktor  area hidup. Sedangkan itu, patokan dasar kehancuran  didefiniskan  selaku  dimensi batasan  pergantian  watak  raga,  kimia,  serta serta  atau  ataupun  hanyati  area  hidp  yang bisa  ditenggang  oleh  area  hidup  buat  bisa senantiasa melestarikan gunanya.

## 3. METODE PELAKSANAAN Jenis Penelitian
Riset  ini  ialah  jenis  riset  yuridis normatif,  ialah:  riset  yang  membahas mengenai  pandangan  ketetapannya,  dengan melaksanakan pencarian materi kepustakaan( library  research)  bagus  yang  berbentuk peraturan  perundang-  undangan  yang  resmi Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  informasi  yang  dipakai merupakan informasi skunder dimaan pengumpulan  informasi  yang  dipakai  dalam riset ini merupakan lewat riset daftar pustaka yang didapat dari:
a) Bahan hukum primer : pangkal informasi yang berbentuk peraturan perundang-  undangan  yang  dengan  cara langsung berhubungan dengan kasus yang diawasi,  berbentuk  hukum  positif  yang legal  di  Indonesia,  ialah:  Hukum  No  1 Tahun  1946  mengenai  Buku  Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), Hukum No 8 Tahun  1981  mengenai  Hukum  Kegiatan Kejahatan(  KUHAP),  Hukum  No  32 Tahun  2009  mengenai  Proteksi  Serta Pengurusan Area Hidup.
b) Bahan  hukum  sekunder  : pangkal informasi  yang  mencakup  buku-  buku, postingan,  kesusastraan  rujukan,  harian objektif,  doktrin-  doktrin,  teori-  teori, serta  pendapat-  pendapat  ahli  hukum terkenal  yang  bermaksud  buat  mencari, menekuni,  menganalisa  informasi  yang berkaitan dengan kasus mengenai kebijaksanaan  hukum  kejahatan  dalam menaggulangi aksi kontaminasi area.
c) Bahan  hukum  tersier  : merupakan pangkal informasi yang memenuhi materi hukum pokok serta materi hukum inferior, ialah:  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia serta  atau  ataupun  kamus-  kamus  yang lain  yang  relevan  dengan  fokus  riset hukum ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  analisa  informasi  yang dipergunakan  merupakan  metode  analisa informasi kualitatif, ialah dengan menyuguhkan informasi yang diawali dengan  mengamati  semua  informasi  yang ada  dari  bermacam  pangkal  informasi  yang terkumpul,  menekuni  informasi,  mengamati, menatanya dalam satu dasar, yang setelah itu dikategorikan  pada  langkah  selanjutnya, serta  mengecek  kesahan  informasi  dan menafsirkannya dengan analisa cocok dengan  keahlian  energi  akal  periset  buat membuat kesimpulan riset.
Analisis Data
Totalitas  informasi  dalam  riset  ini dianalisis  dengan  cara  kualitatif.  Analisa kualitatif  ini  hendak  dikemukakan  dalam wujud  penjelasan  yang  analitis  dengan memaparkan  ikatan  antara  bermacam  tipe informasi.  Berikutnya  seluruh  informasi dipilih  serta  diolah,  setelah  itu  dianalisa
dengan  cara  deskriptif  alhasil  tidak  hanya melukiskan  serta  mengatakan,  diharapkan hendak  membagikan  pemecahan  atas  kasus dalam  riset  ini  alhasil  menciptakan  balasan yang  pas  dalam  menanggapi  perkara  yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Unsur  Materiil  dan  Unsur  Formil dalam  Tindak  Pidana  Pencemaran Lingkukngan
Unsur Materiil
Faktor  materil  yang  diancam kejahatan  merupakan  dampak  dari  aksi semacam  dilampauinya  dasar  kualitas  hawa ambien,  dasar  kualitas  air,  dasar  kualitas  air laut, ataupun patokan dasar kualitas kehancuran area yang menyebabkan lenyapnya  nyawa  orang.  Pelanggaran  dasar kualitas serta patokan dasar kualitas kehancuran area, dengan cara yuridis dikenal kontaminasi area serta atau ataupun kehancuran area.
Faktor  Materiel  yang  diatur  dalam Artikel  98  serta  99  serta  artikel  112 UUPPLH  No  32  Tahun  2009.  Artikel  98 serta  99  UUPPLH-  2009  merumuskan Melotot  Area  selaku“  aksi  yang  dicoba dengan terencana ataupun sebab kelalaiannya yang  menyebabkan  dilampauinya  dasar kualitas  hawa  ambien,  dasar  kualitas  air, dasar kualitas air laut, ataupun patokan dasar kehancuran area hidup”. Tidak hanya itu aksi itu  pula  bisa  menyebabkan  orang  cedera ataupun  cedera  berat  serta  atau  ataupun ancaman  kesehatan  orang  ataupun  matinya orang.  Artikel  112,  merumuskan  Melotot Area  selaku“  kesengajaan  administratur berhak tidak melaksanakan pengawasan yang berdampak  terbentuknya  kontaminasi  serta atau ataupun kehancuran area yang menyebabkan lenyapnya nyawa orang.
Unsur-  Unsur  Melotot  Materiel Dalam  Artikel  98  serta  99  UUPLH  No  32 Tahun  2009  Buat  kebutuhan  pembuktian, hingga  kedua  kesimpulan  melotot  itu  wajib dirinci  unsur-  unsurnya.  Bersumber  pada kesimpulan  Artikel  98  serta  99  UUPPLH-
2009,  hingga  unsur-  unsur  melotot  area mencakup:
1. Setiap orang;
2. Dengan  sengaja  atau  karena kelalaiannya;
3. Melakukan perbuatan;
4. Mengakibatkan dilampauinya baku  mutu  udara  ambien,  baku mutu  air,  baku  mutu  air  laut,
atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup.
Adapun
Unsur-Unsur Delik
Materiel  Menurut  Pasal  112  UUPPLH Nomor  32  Tahun  2009  adalah  sebagai berikut:
1. Setiap Pejabat yang berwenang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak  melakukan  pengawasan terhadap  ketaatan  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan terhadap  peraturan  perundang- undang dan dengan izin lingkungan,  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  71  dan
72;
4. Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  yang  mengibatkan hilangnya nyawa manusia.

## Unsur Formil
Unsur  Formil    mengacu  kepada perbuatannya  yang  di  larang  dan  diancam pidana. Delik Formil diatur dalam Pasal 100- 111 dan 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 antara lain:
a. Melanggar dasar kualitas air kotoran, dasar  kualitas  emisi,  ataupun  dasar kualitas kendala( Artikel 100);
b. Membebaskan  serta  atau  ataupun mendistribusikan  produk  rekayasa genetik  ke  alat  area  hidup  yang
berlawanan dengan
peraturan perundangundangan  ataupun  permisi area( Artikel 101);
c. Melaksanakan  pengurusan  kotoran B3 tanpa permisi( Artikel 102);
d. Menciptakan  kotoran  B3  serta  tidak melaksanakan  pengurusan(  Artikel 103);
e. Melaksanakan dumping kotoran serta atau ataupun materi ke alat area hidup tanpa permisi( Artikel 104);
f. Memasukan  kotoran ataupun  kotoran B3  ke  dalam  area  Indonesia(  Artikel 105)
g. Memasukkan kotoran ataupun kotoran B3 ke dalam area Indonesia;
h. Memasukkan  B3  yang  dilarang  bagi peraturan  perundang-  undangan  ke dalam area Indonesia;
i. Melaksanakan pembakaran tanah;
j. Melaksanakan upaya serta atau ataupun  aktivitas  tanpa  mempunyai permisi area;
k. Menata  AMDAL  tanpa  mempunyai akta kompetensi pembuat AMDAL;
l. Pemberian permisi area oleh
administratur tanpa dilengkapi dengan AMDAL ataupun UKL- UPL ataupun permisi upaya tanpa dilengkapi dengan permisi area;
m. Membagikan
data ilegal, menyesatkan,  mengilangkan  data, mengganggu data, ataupun
membagikan  penjelasan  yang  tidak betul yang dibutuhkan dalam kaitannya  dengan  pengawasan  serta penguatan  hukum  yang  berhubungan dengan  proteksi  serta  pengurusan area hidup;
n. Penjamin  jawab  upaya  serta  atau ataupun aktivitas yang tidak melakukan desakan penguasa;
o. Menghindari,  meghalang-  halangi, ataupun membatalkan penerapan kewajiban  administratur  pengawas area  hidup  serta  atau  ataupun administratur  interogator  karyawan negara awam.
Adapun
Unsur-Unsur
Delik Formil  menurut  Pasal  100-111  dan  Pasal
113-115  UUPPLH  Nomor  32  Tahun  2009 adalah sebagai berikut:
a. Tiap orang;
b. Melanggar  dasar  kualitas  air kotoran,  dasar  kualitas  emisi, ataupun dasar kualitas kendala;
c. Membebaskan  serta  atau  ataupun mendistribusikan  produk  rekayasa genetik  ke  alat  area  hidup  yang berlawanan dengan peraturan perundangundangan ataupun permisi area;
d. Melaksanakan pengurusan kotoran B3 tanpa permisi;
e. Menciptakan  kotoran  B3  serta tidak melaksanakan pengurusan;
f. Melaksanakan  dumping  kotoran serta  atau  ataupun  materi  ke  alat area hidup tanpa permisi;
g. Memasukkan kotoran ataupun kotoran B3 ke dalam area Indonesia;
h. Memasukkan  B3  yang  dilarang bagi
peraturan perundangundangan ke dalam area Indonesia;
i. Melaksanakan pembakaran tanah;
j. Melaksanakan  upaya  serta  atau ataupun aktivitas tanpa mempunyai permisi area;
k. Menata AMDAL
tanpa mempunyai akta kompetensi pembuat AMDAL;
l. Pemberian  permisi  area  oleh administratur tanpa dilengkapi dengan  AMDAL  ataupun  UKL- UPL  ataupun  permisi  upaya  tanpa dilengkapi dengan permisi area;
m. Membagikan data ilegal,
menyesatkan,  mengilangkan  data, mengganggu data, ataupun membagikan penjelasan yang tidak betul  yang  dibutuhkan  dalam kaitannya dengan pengawasan serta  penguatan  hukum  yang berhubungan dengan proteksi serta pengurusan area hidup;
n. Penjamin  jawab  upaya  serta  atau ataupun aktivitas yang tidak melakukan desakan penguasa;
o. Menghindari, menghalang- halangi, ataupun  membatalkan
penerapan kewajiban administratur pengawas  area  hidup  serta  atau ataupun  administratur  interogator karyawan negara awam.

## B. Pertimbangan Hakim  Dalam Memutus Perkara  Tindak  Pidana  Pencemaran Lingkungan Hidup
Sebagian  norma  hukum  terkini yang  bernilai  merupakan  mengenai  proteksi hukum  atas  masing-  masing  orang  yang mengupayakan hak atas area hidup, wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negara Sipil(  PPNS)  serta  invensi  delik- delik materil terkini.
Awal,  UUPPLH  sudah  dengan cara  jelas  mengadopsi  asas-  asas  yang tercantum  dalam  Delarasi  Rio  1992,  ialah asas- asas tanggungjawab negeri, keterpaduan,  kehati-  hatian,  kesamarataan, pencemar melunasi, partisipatif serta kebajikan  lokal.  Pengadopsian  ini  ialah politik  hukum  yang  berarti  sebab  bisa menguatkan  kebutuhan  pengurusan  area hidup mmanakala berdekatan dengan kebutuhan  ekonomi  waktu  pendek.  Juri dalam  memeriksa  suatu  masalah  bisa memakai  asas-  asas  itu  buat  membagikan atensi atas kebutuhan pengurusan area hidup yang  bisa  jadi  tidak  dicermati  oleh  pelakon upaya  atau  administratur  penguasa  yang berhak.
Kedua, UUPPLH, spesialnya dengan Pasal 66 UUPPLH amat maju dalam membagikan  proteksi  hukum  pada  orang yang mengupayakan hak atas area hidup dari mungkin  desakan  kejahatan  serta  awas. Proteksi  hukum  ini  amat  berarti  sebab  pada era kemudian sudah terdapat kasus- kasus di mana  para  penggerak  area  hidup  yang memberi tahu asumsi terbentuknya kontaminasi  serta  peluluhlantahkan  area hidup  sudah  digugat  dengan  cara  awas ataupun  dituntut  dengan  cara  kejahatan  atas bawah kontaminasi julukan bagus perusahaan-  perusahaan  yang  diprediksi sudah  memunculkan  kontaminasi  ataupun peluluhlantahkan  area  hidup.  Di  dalam sistem  hukum  Amerika  Sindikat  serta Phillipina,  agunan  proteksi  hukum  semacam ini  diucap  dengan  Anti  SLAPP(  strategic legal  action  against  public  participation), ialah  petisi  yang  dicoba  oleh  industri  yang diprediksi sudah mencemari ataupun mengganggu area hidup setelah itu
menggugat  sang  informan  ataupun  donatur data ataupun whistle blower asumsi terbentuknya  permasalahan  area  dengan tujuan buat memunculkan rasa khawatir serta kehilangan materil kepada informan ataupun donatur  data  ataupun  kepada  pihak-  pihak lain  di  era  tiba.  Petisi  SLAPP  bisa memadamkan  kegagahan  anggota-  anggota warga buat berlagak kritis serta mengantarkan informasi ataupun data mengenai asumsi ataupun sudah terbentuknya  permasalahan  area  hidup  oleh sektor- sektor upaya alhasil pada kesimpulannya bisa membatalkan pengurusan  area  hidup  yang  mengaitkan kedudukan  aktif  warga  madani(  civil society).  Para juri di Indonesia berarti sekali buat  menguasai  kedatangan  serta  khasiat Artikel  66  UUPPLH.  Ketiga,  UUPPLH sudah memunculkan pergantian dalam aspek wewenang investigasi dalam perkara- perkara  area.  Bersumber  pada  Pasal  6  ayat( 1)  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara Pidana(  KUHAP),  interogator  merupakan administratur Polisi Negeri Republik Indonesia(  berikutnya  disingkat  dengan Polri)  serta  administratur  Karyawan  Negara Awam(  berikutnya  disingkat  dengan  PPNS) khusus  yang  diberi  wewenang  spesial  oleh hukum.  UUPPLH  ialah  salah  satu  hukum begitu  juga  diartikan  Pasal  6  ayat(  1)  yang jadi  bawah  untuk  kehadiran  PPNS  begitu juga diformulasikan dalam Artikel Wewenang  Polri  tidak  hanya  begitu  juga dituturkan  dalam  Pasal  7  ayat(  1)  KUHAP, antara lain, melaksanakan penahanan, penangkapan, penggeledahan, serta perampasan,  pengecekan  serta  perampasan pesan  serta  wewenang  koordinasi  atas penerapan  kewajiban  PPNS(  Artikel  7 bagian( 2), Polri selaku institusi yang berhak
memberikan  arsip  masalah  pada  penggugat biasa( Pasal 8 ayat( 2).
Dengan  begitu,  bersumber  pada sistem KUHAP, PPNS tidak berhak memberikan  arsip  hasil  investigasi  dengan cara  langsung  pada  penggugat  biasa,  namun wajib  melampaui  Polri.  UUPPLH  sudah mengganti  determinasi  yang  sepanjang  ini membagikan  wewenang  pada  Polri  selaku
institusi salah satunya yang bisa memberikan arsip  hasil  investigasi  pada  penggugat  biasa begitu  juga  diklaim  dalam  Pasal  8  ayat(  2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH sudah  memunculkan  pergantian.  Pergantian ini  terjalin  lewat  pasal  94  ayat  6  UUPPLH yang  melaporkan:”  hasil  investigasi  yang sudah  dicoba  oleh  interogator  karyawan
negara awam di informasikan pada penggugat  biasa.”  Dengan  begitu,  Penyidik Pegawai  Negara  Sipil(  PPNS)  area  hidup bisa  serta  berhak  buat  memberikan  arsip hasil  investigasi  dengan  cara  langsung  pada penggugat  biasa  tanpa  lewat  Polri  lagi. Pemberian wewenang ini memanglah sedang wajib  dibuktikan  dengan  cara  empiris  pada era  depan  apakah  hendak  bawa  kemajuan positif  untuk  usaha  penguatan  hukum  area kejahatan  ataupun  tidak  bawa  pergantian apapun.
UUPPLH  memberikan  kewenangan  PPNS dalam penyidikan untuk:
a. Melaksanakan  pengecekan  atas  bukti informasi ataupun penjelasan bertepatan dengan perbuatan
kejahatan  di  aspek  proteksi  serta pengurusan area hidup;
b. Melaksanakan  pengecekan  kepada tiap orang yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan di aspek  proteksi  serta  pengurusan  area hidup;
c. Memohon  penjelasan  serta  materi fakta  dari  tiap  orang  bertepatan dengan  insiden  perbuatan  kejahatan di  aspek  proteksi  serta  pengurusan area hidup;
d. Melaksanakan pengecekan atas pembukuan,  memo,  serta  akta  lain bertepatan dengan perbuatan
kejahatan  di  aspek  proteksi  serta pengurusan area hidup;
e. Melaksanakan  pengecekan  di  tempat khusus  yang  diprediksi  ada  materi fakta,  pembukuan,  memo  serta  akta lain;
f. Melaksanakan  perampasan  kepada materi  serta  benda  hasil  pelanggaran yang  bisa  dijadikan  fakta  dalam
perkaratindak  kejahatan  di  aspek proteksi serta pengurusan area hidup; g. Memohon  dorongan  pakar  dalam bagan penerapan kewajiban investigasi  perbuatan  kejahatan  di aspek  proteksi  serta  pengurusan  area hidup;
h. Mengakhiri investigasi;
i. Merambah  tempat  khusus,  memfoto, serta atau ataupun membuat rekaman audio visual;
j. Melaksanakan penggeledahan kepada tubuh,  busana,  ruangan  serta  atau ataupun  tempat  lain  yang  diprediksi ialah tempat dikerjakannya perbuatan kejahatan;
k. Membekuk  serta  menahan  pelakon perbuatan kejahatan.
Keempat,  dalam  UUPPLH  pendekatan hukum kejahatan tidak selaku usaha terakhir–yang umum diucap dengan sebutan“ ultimum  remedium”  buat  memidana  sikap upaya yang memunculkan permasalahan area hidup. Dalam UULH 1997 ganjaran kejahatan  jadi  usaha  terakhir  sehabis penguatan  hukum  administrasi  negeri  tidak efisien. Dalam UUPPLH,” ultimum remedium”  cuma  legal  buat  satu  Pasal  saja, ialah Pasal 100 UUPPLH yang melaporkan:
1. Tiap  orang  yang  melanggar  dasar kualitas  air  kotoran,  dasar  kualitas emisi, ataupun dasar kualitas kendala dipidana dengan kejahatan bui sangat lama  3(  3)  tahun  serta  kompensasi sangat banyak Rp. 000. 000. 000, 00.
2. Perbuatan  kejahatan  begitu  juga diartikan  pada  bagian(  1)  cuma  bisa dikenakan  bila  ganjaran  administratif yang  sudah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi ataupun  pelanggaran  dicoba  lebih

## dari  satu  kali.”  Dari  kesimpulan
Artikel  100  bagian(  2)  nyata  bisa dimengerti  kalau  ganjaran  kejahatan yang  tertera  dalam  Artikel  100 bagian( 1) terkini bisa dikenakan bila saknis  administratif  tidak  efisien ataupun pelanggaran dicoba kesekian. Perihal  ini  berarti  ganjaran  kejahatan berperan selaku usaha terakhir.
Kelima,  UUPPLH  sudah  dengan cara  jelas  menaruh  pertanggungjawaban kejahatan  pada  arahan  tubuh  upaya  yang sudah  memunculkan  kontaminasi  ataupun peluluhlantahkan  area  hidup.  Dalam  UULH 1997  tidak  diucap  dengan  cara  jelas  arahan ataupun  pengasuh  tubuh  upaya  bisa  dikenai
pertanggungjawab
kejahatan. UULH  1997  cuma  memakai  sebutan“  yang berikan  perintah”  ataupun“  yang  berperan selaku  atasan”  dalam  perbuatan  kejahatan. Dalam  UUPPLH  2009  pertanggungjawaban kejahatan arahan tubuh upaya diformulasikan dalam  Pasal  116  sampai  Pasal  119.  Tetapi, UUPPLH senantiasa mengadopsi pertanggungjawab  tubuh  upaya(  corporate liability).  Artikel  116  UUPPLH  muat patokan  untuk  lahirnya  pertanggungjawaban tubuh  upaya  serta  siapa-  siapa  yang  wajib bertanggungjawab.  Bila  ditilik  kesimpulan Pasal  116  UUPPLH,  pertanggungjawaban tubuh  upaya  mencuat  dalam  salah  satu situasi  selanjutnya  ialah(  1)  perbuatan kejahatan  area  hidup  dicoba  oleh  tubuh upaya,  ataupun  atas  julukan  tubuh  upaya ataupun( 2) oleh orang yang bersumber pada ikatan  kegiatan  ataupun  bersumber  pada ikatan  lain  yang  berperan  dalam  lingkup kegiatan  tubuh  upaya.  Sebab  tubuh  upaya tidak  bisa  bertugas  tanpa  digerakkan  oleh orang,  hingga  pelakon  raga  tetaplah  orang, ialah orang atas julukan tubuh upaya ataupun orang  yang  bersumber  pada  akad  kegiatan, contoh  seseorang  pegawai  ataupun  ikatan lain,  contoh  akad  pemborongan  kegiatan. Perihal berarti selanjutnya merupakan memastikan siapakah yang wajib bertanggungjawab  bila  suatu  perbuatan kejahatan  area  hidup  diklaim  sudah  dicoba oleh  tubuh  upaya  ataupun  korporasi.  Artikel 116  bagian(  1)  mengatakan”  desakan kejahatan serta ganjaran kejahatan dijatuhkan pada:( a) tubuh upaya  serta atau ataupun( b) orang yang berikan perintah buat melaksanakan perbuatan kejahatan itu ataupun  orang  yang  berperan  selaku  atasan dalam perbuatan kejahatan itu.” Tidak hanya itu,  rancangan  pertanggungjawaban  pula
wajib  dipedomani  determinasi  Artikel  118 UUPPLH yang melaporkan: kepada perbuatan  kejahatan  begitu  juga  diartikan dalam  Pasal  116  ayat(  1)  huruf  a,  ganjaran kejahatan dijatuhkan pada tubuh upaya  yang diwakili oleh pengasuh yang berhak menggantikan  di  dalam  serta  di  luar  majelis hukum  cocok  dengan  peraturan  perundang- undangan berlaku seperti pelakon fungsional. Dengan  begitu,  dari  kesimpulan  Pasal  116 serta  Pasal  118  UUPPLH  bisa  dikenal  kalau terdapat  3  pihak  yang  bisa  dikenai  desakan serta ganjaran terdapat 3 pihak ialah:
1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang  bertindak  sebagai  pemimpin dalam tindak pidana.
3. Pengurus.
Pada  dasarnya  tanpa  kesimpulan Pasal  118  UUPPLH  yang  mengatakan” ganjaran  dikenakan  kepada  tubuh  upaya yang  diwakili  oleh  pengasuh  yang  berhak menggantikan  di  dalam  serta  di  luar  majelis hukum  cocok  dengan  peraturan  perundang- undangan berlaku seperti pelakon fungsional”,  pengasuh  senantiasa  pula  bisa dikenai  pertanggungjawaban  atas  bawah patokan”  orang  yang  berikan  perintah ataupun  orang  yang  berperan  selaku  atasan dalam  perbuatan  kejahatan”  begitu  juga diformulasikan  dalam  Pasal  116  ayat(  1) huruf b. Perbedaannya merupakan kesimpulan  Pasal  116  ayat(  1)  huruf  b memanglah  mewajibkan  interogator  serta penutut  biasa  buat  meyakinkan  kalau penguruslah  yang  sudah  berperan  selaku orang  yang  berikan  perintah  ataupun  yang berperan  selaku  atasan  dalam  perbuatan kejahatan,  alhasil  membutuhkan  kegiatan keras  interogator  serta  penggugat  biasa  buat
meyakinkan kedudukan para pengasuh dalam perbuatan kejahatan area.
Kebalikannya,  bagi  determinasi Pasal  116  ayat(  1)  huruf  b  berhubungan dengan Pasal 118, pengasuh sebab jabatannya  dengan  cara  dan  merta  ataupun otomatis membahu pertanggungjawaban kejahatan, alhasil lebih mempermudah dalam usaha  penuntutan  sebab  tidak  menginginkan pembuktian kedudukan para pengasuh
dengan  cara  khusus  dalam  suatu  insiden kejahatan  area.  Uraian  Pasal  118  UUPPLH menguatkan  pemahaman  kalau  bila  tubuh upaya  melaksanakan  pelanggaran  kejahatan area,  desakan  serta  ganjaran”  dikenakan kepada  arahan  tubuh  upaya  atas  bawah arahan  industri  yang  mempunyai  wewenang kepada  pelakon  raga  serta  menyambut  aksi itu”.  Penafsiran“  menyambut  aksi  itu”
merupakan“
membenarkan, membiarkan ataupun tidak lumayan melaksanakan  pengawasan  kepada  aksi pelakon raga, ataupun mempunyai kebijaksanaan yang membolehkan terbentuknya  perbuatan  kejahatan  itu.” Dengan  begitu,  pengasuh  industri  yang mengenali serta membiarkan pegawai industri  melepas  pengasingan  kotoran  tanpa lewat  pengeolahan  dikira  melaksanakan perbuatan  kejahatan  atas  julukan  tubuh upaya, alhasil dirinya wajib bertanggungjawab.  Kesimpulan  determinasi serta  uraian  Pasal  118  UUPPLH  ialah  suatu inovasi  ataupun  perkembangan  bila  ditilik dari  bidang  usaha  mendesak  para  pengasuh industri  supaya  dengan  cara  benar-  benar melakukan  usaha  penangkalan,  pengaturan serta  penyembuhan  kontaminasi  ataupun peluluhlantahkan  area  apabila  mengetuai suatu  tubuh  upaya.  Kesimpulan  Determinasi Pasal  118  UUPPLH  mendekati  dengan vicarious  liability  dalam  sistem  hukum Anglo Saxon.
Keenam,  UUPPLH  pula  muat  melotot materil yang diberlakukan pada administratur penguasa  yang  berhak  di  aspek  pengawasan area. pemberlakukan melotot materil ini bisa ditatap selaku suatu kebijaksanaan pemidanaan  yang  maju  dalam  bagan mendesak  para  administratur  penguasa  buat benar-  benar  melakukan  pengurusan  area hidup.  Melotot  materil  itu  diformulasikan dalam  Pasal  112  UUPPLH  ialah:  ”  Tiap administratur  yang  berhak  yang  dengan terencana  tidak  melaksanakan  pengawasan kepada  ketaatan  penanggungjawab  upaya serta atau ataupun aktivitas kepada peraturan
perundang-  undangan  serta  permisi  area, begitu  juga  diartikan  dalam  Pasal  71  serta Pasal  72  yang  menyebabkan  terbentuknya kontaminasi  serta  ataupun  kehancuran  area yang  menyebabkan  lenyapnya  nyawa  orang, dipidana  dengan  pindan  bui  sangat  lama  1( satu)  tahun  ataupun  kompensasi  sangat banyak Rp. 500. 000. 000, 00( lima ratus juta rupiah).
Hukum  area  Indonesia  bertumbuh tidak  hanya  sebab  kemajuan  legislasi semacam  lewat  pengundangan  UULH  1982, UULH  1997  serta  UUPPLH  2009,  pula bertumbuh  lewat  putusan-  putusan  majelis hukum.  Dua  tetapan  Majelis  hukum  yang bisa  ditatap  selaku  putusan-  putusan  berarti( landmark  decisions)  merupakan  tetapan Majelis  hukum  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam masalah  WALHI  melawan  PT  IIU,  Menteri Perindustrian,  Menteri  Kehutanan,  Menteri Dalam  Negara,  Menteri  Area  Hidup  serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Majelis hukum  Negara  Jakarta  Pusat.  Petisi  WALHI diajukan  pada  era  berlakunya  UULH  1982 yang  pada  dasarnya  tidak  dengan  cara  jelas membenarkan  hak  Badan  Swadaya  Warga buat  mengajukan  petisi  penguatan  hukum area,  namun  badan  juri  dalam  masalah  itu menafsirkan  hak  memerkarakan  itu  dari rancangan peranserta warga dalam pengurusan  area  hidup  yang  memanglah diakui dalam UULH 1982( Tetapan masalah Walhi rival PT IIU Nomor. 820 atau Pdt atau G  atau  1988).  Tetapan  ini  setelah  itu
membagikan  gagasan  untuk  kreator  hukum buat  merumuskan  hak  memerkarakan  badan area hidup ke dalam hukum, ialah Artikel 38 UULH  1997.  Tetapan  berarti  yang  lain merupakan  petisi  oleh  Dedi  serta  kawan- kawan(  sebesar  8  orang  tercantum  Dedi) kepada Kepala negara RI, Menteri Kehutanan,  Perum  Perhutani,  Penguasa Provinsi Jawa Barat serta Penguasa
Kabupaten  Garut  di  Majelis  hukum  negara
Bandung.  Para  Penuntut  serta  banyak  orang yang  diwakili  mereka  merupakan  korban tanah gugur Gunung Mandalawangi Kecamatan  Kadungora  Kabupaten  Garut serta  sudah  mengidap  kehilangan  berbentuk lenyapnya  harta  barang,  hancurnya  tanah pertanian  serta  cerang,  meninggalnya  ahli kerabat  serta  hancurnya  sarana  biasa  dan kehancuran  ekosistem  setempat.  Badan  juri
Majelis hukum Negara dalam pertimbangnnya(  Nomor.  49  atau  Pdt.  Gram atau 2003 atau PN. BDG, Bertepatan pada 28 Agustus  2003),  antara  lain,  berkata  kalau negeri  mempunyai  tanggungjawab  dalam pengurusan  area  hidup.  Tanggungjawab negeri  itu  dilaksanakan  oleh  penguasa  yang dipandu  oleh  Kepala  negara  Republik Indonesia, namun sebab Kepala negara sudah membuat Menteri Kehutanan, hingga pengurusan kehutanan seluruhnya sudah jadi tanggungjawab  Menteri  Kehutanan.  Menteri Kehutanan  sudah  membagikan  wewenang pada  Perum  Perhutani  Jawa  Barat  buat mengatur area hutan Gunung Mandalawangi.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat serta  Penguasa  Kabupaten  Garut  cocok dengan lingkup kewajiban tiap- tiap bersumber pada peraturan perundang- undangan  yang  legal,  spesialnya  Undang- Undang  Nomor.  22  Tahun  1999  mengenai Rezim  Daerah-  yang  legal  pada  durasi terbentuknya  banjir  serta  gugur  di  Gunung Mandalawangi- juga mempunyai tanggungjawab  buat  melakukan  pengurusan area  hutan  Mandalawangi  sebab  area  hutan itu terletak dalam area hukum Provinsi Jawa Barat  serta  Kabupaten  Garut.  Badan  Hakim pula  dalam  pertimbanggnya  berkata  kalau sudah  terjalin  pergantian  kebijaksanaan pengurusan area hutan di Gunung Mandalawangi  yang  dicoba  oleh  Menteri Kehutanan,  ialah  dengan  mengganti  status guna area hutan yang lebih dahulu area hutan lindung setelah itu jadi area hutan penciptaan terbatas  bersumber  pada  SK  Menteri
Kehutanan  Nomor.  419/  KPTS/  II/  1999 dengan  seluruh  akibat-  akibatnya  semacam berkurangnya  jumlah  tegakan  tumbuhan serta  kekalahan  penghijauan  alhasil  area hutan  Mandalawangi  tidak  lagi  mempunyai keahlian resapan air. Berikutnya Majelsi juri berkata kalau kehilangan area serta kehilangan  badaniah  para  Penuntut  yang diakibatkan  oleh  banjir  serta  gugur  di Gunung  Mandalawangi  sudah  aktual  alhasil tidak  butuh  dibuktikan  lagi.  Permasalahan hukum  yang  sedang  butuh  dibuktikan merupakan  ikatan  sebab-  akibat,  ialah pergantian guna area hutan Gunung Mandalawangi  dari  area  hutan  lindung  jadi area  hutan  penciptaan  yang  didasarkan  pada pergantian  kebijaksanaan  kehutanan  begitu juga  terlihat  dalam  SK  Menteri  Kehutanan Nomor.  419/  KPTS/  II/  1999  sudah menimbulkan banjir serta gugur.
Perihal  yang  menarik  merupakan Badan  Hakim  pula  dalam  pertimbangannya merujuk  pada  prinsip  keberhati-  hatian( precautionary  principle)  ialah  prinsip  ke  15 dalam  Keterangan  Rio  selaku  bawah  buat jalan keluar permasalahan  mengenai” minimnya ilmu wawasan” yang diperlihatkan dengan keterangan- keterangan para  saksi  pakar  dari  kedua  koyak  pihak yang  silih  berlawanan  alhasil  penjelasan mereka  tidak  bisa  dijadikan  perlengkapan fakta  buat  merumuskan  pemicu  kenyataan sudah  terbentuknya  banjir  serta  gugur  di Gunung  Mandalawangi.  Walaupun  prinsip keberhati-  hatian  belum  masuk  ke  dalam perundang-  undangan  Indonesia  pada  durasi masalah  ini  diadili,  juri  nyatanya  sudah memakai  prinsip  itu  selaku  bawah  estimasi tetapan.  Pandangan  serta  estimasi  hakim
dalam  permasalahan  ini  tidak  terbebas  dari kenyataan  kalau  salah  seseorang  badan  juri di  tingkatan  awal  yang  memeriksa  sempat menjajaki  penataran  pembibitan  hukum  area yang  antara  lain  mangulas  guna  prinsip- prinsip  yang  tertera  dalam  Keterangan  Rio selaku pangkal hukum.

## 5. SIMPULAN
Bersumber  pada  hasil  riset  yang sudah  dicoba  serta  dipaparkan  oleh  periset, hingga  periset  merumuskan  keadaan  selaku selanjutnya:
1. Dalam  Undang  Undang  Pengurusan Proteksi  Area  Hidup  No  32  Tahun  2009 determinasi  Kejahatan  Hukum  Area diatur  dalam  Artikel  97  hingga  Artikel 120.  Dari  determinasi  itu  dengan  cara biasa  kesimpulan  Melotot  Area  di kualifikasikan  dalam  Melotot  Materiel serta Melotot Resmi. Kesimpulan Melotot  Materiel  ini  ada  dalam  Artikel 98,  Artikel  99  serta  Artikel  112.
Sedangkan  kesimpulan  Melotot  Formil ada  dalam  Artikel  100,  Artikel  111, Artikel 113- Pasal 115.
2. Badan Hakim pula dalam pertimbangannya  merujuk  pada  prinsip keberhati- hatian( precautionary principle) ialah prinsip ke 15 dalam Keterangan Rio selaku bawah buat jalan keluar permasalahan  mengenai”  minimnya  ilmu wawasan”  yang  diperlihatkan  dengan keterangan-  keterangan  para  saksi  pakar dari  kedua  koyak  pihak  yang  silih berlawanan  alhasil  penjelasan  mereka tidak  bisa  dijadikan  perlengkapan  fakta buat  merumuskan  pemicu  kenyataan sudah  terbentuknya  banjir  serta  gugur  di Gunung Mandalawangi. Walaupun prinsip keberhati- hatian belum masuk ke dalam  perundang-  undangan  Indonesia pada  durasi  masalah  ini  diadili,  juri nyatanya  sudah  memakai  prinsip  itu selaku bawah estimasi tetapan. Pandangan serta estimasi juri dalam permasalahan ini tidak  terbebas  dari  kenyataan  kalau  salah seseorang  badan  hakim  di  tingkatan  awal yang memeriksa sempat menjajaki penataran  pembibitan  hukum  area  yang antara lain mangulas guna prinsip- prinsip yang tertera dalam Keterangan Rio selaku pangkal hukum.
6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdurrahman, Muslan. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, 2009.
Arifin,Syamsul. Perkembangan Hukum Lingkungan  di  Indonesia, USU Press, Medan: 1993.
Badan  Pusat  Statistik, Statistik  Lingkungan Hidup  Indonesia  2020 ,  BPS  RI, Jakarta: 2020. Baoed,Wahono. Penegakan Hukum Lingkungan  Melalui  Ketentuan- Ketentuan Hukum Pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 1996 Danusaputro, Munadjat. Hukum Pencemaran , dan  usaha  merintis Pola Pembangunan
Hukum
Pencemaran  Nusantara ,  LITERA Bandung: 1978.
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Erwin,  Muhammad. Hukum  Lingkungan
Dalam Sistem Kebijaksanaan
Pembangunan  Lingkungan  Hidup, Refika Aditama, Jakarta:2011.
Husein,Harun  M. Berbagai  Aspek  Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Bumi Aksara, Jakarta: 1992 Michael  Faure  dan  Goran  Skogh, The Economic Analysis Of Environmental  Policy  And  Law , New York, Russel And Russel Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian
Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya,
Bandung: 2006.
Muchtar,Masrudi. Sistem  Peradilan  Pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
Nawawi,  Hadari. Metode  Penelitian  Sosial , Laksbang Grafika, Surabaya:
2010.

## Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
, Lembaga Penelitian dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
Santosa,  Mas  Achmad. Alam  Pun  Butuh Hukum  &  Keadilan, as@Prima Pustaka, Jakarta: 2016. Siahaan,  NHT. Hukum  Lingkungan  dan
Ekologi  Pembangunan ,  Erlangga,
Jakarta: 2004. Siregar,  Gomgom T.P., dan Silaban, Rudolf,
Hukum Lingkungan , Medan, Sentosa Deli Mandiri, 2021.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji,Sri.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan  Singkat ,  RajaGrafindo
Persada, Jakarta: 2003.
Supriadi, Hukum  lingkungan  di  Indonesia :sebuah  pengantar, Jakarta  :Sinar
Grafika, 2006.