## PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  DI KOTA MAKASSAR

## Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: asharsin769@gmail.com

## Abstract
Law  Copyright  No.  19  of  2002  put  copyright  infringement  as  an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the  Copyright  Act  there  are  additional  minimum  and  maximum  criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work  must  not  be  changed  even  though  the  copyright  has  been  handed  over  to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as  referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.
Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights

## Abstrak
Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik  kejahatan.  Dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  tersebut  terdapat penambahan  ketentuan  pidana  minimal  dan  maksimal,  yang  dimaksudkan  untuk menangkal  terhadap  pelanggaran  hak  cipta.  Pencipta  atau  ahli  warisnya  berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak  boleh  diubah  walaupun  hak  ciptanya  telah  diserahkan  kepada  pihak  lain, kecuali  dengan  persetujuan  ahli  warisnya  dalam  hal  penciptaan  telah  meninggal dunia.  Ketentuan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  berlaku  juga  terhadap perubahan  judul  dan anak  judul  ciptaan,  pencantuman  dan  perubahan  nama  atau nama samaran pencipta.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual

## PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  Undang-undang  saat  ini  masih  banyak  dijumpai pelanggaran  terutama  tindak  pidana  pembajakan  terhadap  hak  cipta.  Hal  ini terjadi,  justru  ditengah  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang demikian  meningkat  khususnya  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.
Keadaan  demikian  itu  sangat  menghawatirkan  bagi  Negara  dan  khususnya bagi pencipta, untuk itu sangatlah diperlukan kepastian hukum dan perlindungan hak  cipta  yang  bertujuan  untuk menopang  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran hak cipta musik atau laguserta hak cipta lainnya.
Untuk  mendukung  kegiatan  pembangunan  nasional  dengan memperhatikan berbagi  perkembangan  dan  perubahan  baik  nasional  maupun  internasional. Indonesia  sejak  tahun  1982  telah  memiliki  Undang-undang  tentang  hak  cipta, terus  berusaha  menyempurnakan  perundang-undangan  nasionalnya.  Dimulai  dari mengundangkan  Undang-undang  No.  6  Tahun  1982  yang  kemudian  diubah  dan disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 yang kemudian di ubah  dan  disempurnakan  lagi  dengan  Undang-undang  No.  12  tahun  1997  dan kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 19 tahun 2002.
Pada  umumnya  hak  cipta  dipandang  sebagai  hak  milik  atas  suatu  benda bergerak  akan  tetapi  hak  milik  ini  merupakan  hak  milik  yang  tak  ada  taranya yang mana pelepasan hak tersebut dilakukan dengan akte notaris maupun dibawah tangan.  Hak  milik  tersebut  tidak  dapat  dipegang  dan  tidak  terwujud.  Dari pencipta,  tidak  dapat  dipunyai  kecuali  benda  itu  terjelma  kedalam  barang  yang dapat  dipegang  seperti  kaset  rekaman  dan  lain  sebagainya  Benda-benda  yang dapat  yang  berisi    karya  itu.  Menahan  orang  lain  untuk  mereproduksi  karya tersebut tanpa izin dari pencipta.
Dalam  Undang-undang  Hak  Cipta  No.  19  Tahun  2002  menempatkan pelanggaran  hak  cipta  sebagai  delik  biasa  bukan  lagi  delik  aduan.  Sehingga peraktis  termasuk  delik-delik  kejahatan.  Dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta tersebut  terdapat  penambahan  ketentuan  pidana  minimal  dan  maksimal,  yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum  Terhadap Karya Cipta
Dalam  berbagai  bentuk  dan  pengaturan  hukum  tentang  hak  kekayaan intelektual  khususnya  hak  cipta,  sebenarnya  dimaksudkan  untuk  memberikan gambaran  dan  kepastian  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang dirugikan.  Penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  sesuatu  karya  cipta  bukan saja  menyangkut  pengakuan  hak  seseorang  atas  karya  ciptanya,  dan  hal  tersebut tidak  pula  sekedar  berarti  pengakuan  terhadap  hal  sang  pencipta  atau  yang memperoleh  hak  darinya  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  atas  hak  tersebut, tetapi  lebih  dari  itu.  Dengan  berbagai  bentuk  perlindungan  atas  karya  cipta  yang diarahkan  pada  upaya  penciptaan  iklim  yang  mampu  merangsang  karya-karya dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Hal  ini  yang  diupayakan  mengenai pengakuan  terhadap  hak  dan  sekaligus  pemberian  system  perlindungan  hukum terhadap hak cipta.
Dengan latar belakang dan pertimbangan meningkatnya pembajakan karya cipta,  maka  lebih  jelas  betapa  perlunya  kita  menumbuhkan  dan  memperkuat kehidupan  Hak  Cipta  dan  bersamaan  dengan  itu  juga  memperkuat  upaya perlindungan hak cipta.
Untuk  menghindari  para  pencipta  dari  berbagai  masalah  dan  sengketa yang  dikahwatirkan  muncul,  sebaiknya  para  pencipta  itu  mendaftarkan  karya ciptanya  ke  Dirtjen  Hak  Cipta  Paten  dan  Merek.  Itu  semua  untuk  memudahkan didalam  ponsel  pengadilan  jika  terjadi  persengketaan  karena  system  pendaftara Hak Cipta menganut unsure Deklaratif. Artinya, pendaftaran penciptaan dianggap sebagai milik atau hasil karya pencipta itu kecuali dapat dibuktikan terbalik.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  ada  beberapa  bentuk  perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya-karyanya, yaitu :
1. Perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  atas  karya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  dengan  persetujuan  DPR  telah  memutuskan  untuk mencabut  Auteurswet  1912  dengan  UU  Nomor  6  tahun  1982,  kemudian diubah  dan  disempurnakan  lagi  dengan  UU  Nomor  7  tahun  1987.
Sehubungan  perubahan  tersebut  pemerintah  dalam  keterangan  dihadapan sidang  paripurna  DPR  mengenai  perubahan  tersebut,  mengemukakan bahwa  :´Dalam  rangka  pembangunan  nasional,  upaya  penciptaan  iklim yang  mampu  merangsang  gairah  bangsa  Indonesia  untuk  menciptakan Karya-Karya  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  sungguh diperlukan.  Pentingnya  peranan  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bagi kehidupan suatu bangsa dan masa depannya, dibidang sosial budaya telah
menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkannya.  Bangsa  Indonesia  yang kokoh  dengan  kepribadiannya  sendiri  ditengah-tengah  kehidupan  bangsa- bangsa  didunia  yang  juga  harus  terus  berubah  dan  berkembang.  Dalam hubungan ini diharapkan semakin tumbuh subur dan berkembangnya seni dan  sastra  Indonesia  musik  dan  musik,  penulis  karya-karya  sastra,  seni drama dan lain-lain”.
Kemudian pada tahun 1997, pemerintah mengubah dan menyempurnakan lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1997,  kemudian  diubah  dan sempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut dalam kaitannya pemberian perlindungan hukum bagi pencipta dibidang musik, terdiri atas dua bagian, yaitu :
a. Menyangkut pemidanaan
Masalah pemidanaan pada dasarnya terdapat dua pokok perubahan, yaitu :
1) Memperberat  sangsi  terhadap  pelanggaran  hak  cipta.  Apabila semua  tindakan  yang  dengan  sengaja  tanpa  hak  mengumumkan, memperbanyak  suatu  ciptaan  tanpa  izin  dari  pencipta  hanya diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah).  Namun dengan adanya UU No. 19 Tahun 2002 ini diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Adapun maksud perubahan ini adalah sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tangkal Undang-Undang terhadap pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan  karya  cipta  dibidang  musik,  yang  akhirnya  dapat dilindungi karya-karya pencipta dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 2) Klasifikasi  tindak  pidana,  semua  pelanggaran  hak  cipta diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  aduan  namun  saat  ini  telah diubah  sebagai  tindak  pidana  biasa.  Ini  berarti  bahwa  Negara dalam  menindak  para  pelanggar  hak  cipta  khususnya  pembajakan tidak lagi semata-mata didasarkan atas adanya pengaduan dari para pencipta,  akan  tetapi  tindakan  akan  dilakukan  baik  atas  dasar pengaduan para pencipta maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak  lainnya.  Dengan  perubahan  ini  maka  Negara  akan  bersikap aktif  dalam  mengatasi  pembajakan  karya  cipta  dibidang  musik, yang berarti pula memberikan jaminan terhadap perlindungan yang lebih  efektif  terhadap  karya  cipta  para  pencipta.  Penambahan ketentuan  tentang  perampasan  hasil  pelanggaran  hak  cipta  oleh
Negara  untuk  dihancurkan.  Penambahan  ini  dimaksudkan  untuk sedapat  mungkin  mengurangi  kerugian  baik  moril  maupun  dalam bidang ekonomi dari pencipta/pemegang hak cipta.
b. Menyangkut jangka waktu perlindungan hak cipta Mengenai  jangka  waktu  perlindungan  Undang-Undang  Hak  Cipta  1982 pada dasarnya memberi waktu perlindungan selama pencipta hidup dan terus berlangsung  hingga  25  tahun  setelah  pencipta  yang  bersangkutan  meninggal dunia.  Perubahan  jangka  waktu  perlindungan  yang  diberikan  pencipta  adalah 50  tahun  setelah  pencipta  meninggal  dunia.  Jadi  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2002  menegaskan  dan  menambah  25  tahun  lagi  setelah  pencipta meninggal  dunia.  Penegasan  adanya  hak  para  pencipta/pemegang  hak  cipta yang  dirugikan  karena  pembajakan  karya  cipta  dibidang  musik,  untuk mengajukan  gugatan  perdata  lewat  Pengadilan  Negeri.mengenai  hal  ini  telah diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang berbunyi : Pencipta  atau  ahli  waris  suatu  ciptaan  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi atas pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 24.
Selanjutnya pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 berbunyi :
1) Pencipta  atau  ahli  warisnya  berhak  menuntut  pemegang  hak  cipta  tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada  pihak  lain,  kecuali  dengan  persetujuan  ahli  warisnya  dalam  hal penciptaan telah meninggal dunia.
3) Ketentuan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  berlaku  juga  terhadap perubahan  judul  dan  anak  judul  ciptaan,  pencantuman  dan  perubahan nama atau nama samaran pencipta.
Pencipta dimungkinkan mengajukan gugatan perdata, maka pencipta dapat menuntut  ganti  rugi  kepada  pelanggar  hak  cipta  yang  telah  merugikan  tersebut untuk  mengganti  kerugian,  sebagaimana  halnya  yang  telah  diatur  dalam  pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :
“Tiap perbuatan pelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut”.
Meskipun  pencipta  telah  mengajukan  gugatan  perdata,  namun  tidak mengurangi  hak  Negara  untuk  melakukan  tuntutan  pidana.  Selanjutnya  dalam Undang-Undang  Hak  Cipta  dikenal  adanya  hak  moral  pencipta.  Hak  moral  ini juga  dihubungkan  dengan  masalah  hak  perdata  dari  pencipta  maka  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat.  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 menyebutkan bahwa :
Penyerahan  hak  cipta  atas  seluruh  ciptaan  kepada  pihak  lain  tidak mengurangi  hak  pencipta  atau  ahli  warisnya  untuk  menggugat  yang  tanpa persetujuannya :
a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu;
b. Mencantumkan nama penciptaannya;
c. Mengganti atau merubah judul ciptaannya; atau
d. Mengubah isi ciptaan.
Dari  pasal  tersebut  diatas  nampaklah  pada  hak  cipta  terdapat  hubungan abadi  antara  hasil  ciptaan  dan  pencipta,  meskipun  pencipta  telah  mengalihkan haknya  atau  karya  ciptanya  kepada  orang  lain,  tetapi  hubungan  antara  pencipta dengan karya ciptanya masih ada.
2. Pendaftaran Hak Cipta
Suatu  prinsip  diadakannya  terhadap  hak  cipta  adalah  memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Walaupun tanpa pendaftaran hak  cipta  tetap  dilindungi.  Akan  tetapi  terhadap  ciptaan  tidak  didaftarkan  lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.
Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  ciptaan,  pihak  Direktorat  Hak  Cipta  akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian yang mendetail tentang sesuatu ciptaan yang didaftarkan karna asas pendaftaran menganut sistem Negatif Deklaratif, kecuali jelas-jelas ciptaan  yang didaftarkan hasil pelanggaran hak  cipta,  maka  direktorat  hak  cipta  berhak  menolak  permohonan  tersebut. Demikian  pula  pejabat  yang  bertugas  mengadakan  pendaftaran  hak  cipta bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.
Dari  uraian  tersebut,  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  pendaftaran  hak cipta sangatlah penting dilaksanakan oleh pencipta dalam pemberian perlindungan hukum atas ciptaannya.
3. Dibentuk Dewan Hukum Cipta
Dewan hak cipta dibentuk berlandaskan Pasal 48 Undang-Undang hak Cipta Nomor  19  Tahun  2002.  Dewan  ini  dimaksdukan  untuk  membantu  pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pemidanaan hak cipta.
Dewan  hak  cipta  adalah  wadah  non  structural  yang  berkedudukan  dijakarta, dewan  ini  mempunyai  tugas  membatu  pemerintahan  dalam  memberikan penyuluhan,  bimbingan  dan  pembinaan tentang  hak cipta.  Dalam  tugasnya  maka dewan ini mempunyai fungsi, diantaranya :
a. Membantu  pemerintah  dalam  penyiapan  dan  pengolahan  bahan-bahan  yang diperlukan  baik  dalam  rangka  penyusunan  pengaturan  perUndang-Undangan mengenai  hak  cipta  ataupun  merumuskan  kebijaksanaan  pemerintah  tentang
tindakan,  atau  lagkah-langkah  yang  diperlukan  dalam  usaha  memberikan perlindungan hak cipta.
b. Memberikan  pertimbangan  dan  pendapat  kepada  Presiden  baik  diminta, maupun tidak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
c. Memberikan pertimbangan, dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan, atau instansi pemerintah lainnya.
d. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaianperselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.
Keanggotaan  Dewan  Hak  Cipta  terdiri  dari  wakil-wakil  Departemen, lembaga  pemerintah  Non  Departemen  dan  wakil  Organisasi  menurut  bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta.
Syarat  menjadi  anggota  adalah  warga  Negara  Indonesia,  berdemosili  di wilayah  Republik  Indonesia,  setia  kepada  Negara,  mempunyai  keahlian  dan kecakapan,  berpengalaman  dibidang  hak  cipta  dan  mempunyai  rasa  tanggung jawab serta tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.
Struktur keanggotaan dewan,  yaitu terdiri  Ketua Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil  Sekertaris  dan  anggota  biasa.  Anggota  dewan  diangkat  dan  diberhentikan oleh presiden atas usul menteri kehakiman masa jabatan anggota adalah selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, untuk berturut-turut selama dua kali masa jabatan.
4. Ditetapkannya penyidik khusus dalam rangka pengutusan pelanggaran hak cipta.
Bentuk  perlindungan  hukum  lainnya  yang  diberikan,  adalah  ditetapkannya penyidik  khusus  dalam  rangka  membantu  kepolisian  dalam  pemutusan pelanggaran  hak  cipta.  Penyidikan  ini  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu  dilingkungan  Departemen  kehakiman  penyidik  tersebut  mempunyai wewenang :
a. Melakukan  penelitian  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana hak cipta.
b. Meminta  keterangan,  dan  bahan  bukti  dari  orang  atau  badan  sehubungan dengan peristiwa tindak pidana hak cipta.
c. Melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  pencatatan  dan  dokumen  lain berkenaan dengan tindak pidana hak cipta
d. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan,  pencatatan  dan  dokumen  lain  serta  melakukan  penyitaan terhadap bukti dalam tindak pidana dibidang hak cipta.
e. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana hak cipta.
Meskipun  penyidik  hak  cipta  mempunyai  kewenangan  tertentu,  tetapi  dia tidak boleh melakukan penangkapan, dan atau penahanan kecuali bila sipelanggar tertangkap  tangan,  maka  penyidik  boleh  menangkap  tersangka  tanpa  surat pemerintah, hanya saja harus segera menyerahkannya kepada penyidik kepolisian.
Penyidikan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  hak  cipta  dengan  surat perintah  tugas  penyidikan  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman. Kewenangan tugas penyidik hanya didalam Daerah Hukum Kantor Wilayah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik hak cipta wajib :
a. Memberitahukan  tentang  dimulainya  penyidikan  kepada  penuntut  umum, dan penyidik kepolisian
b. Memberitahukan  tentang  perkembangan  penyidikan  yang  dilakukan kepada penyidik kepolisian
c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidik sesuai dengan kebutuhan kepada penyidik kepolisian
d. Memberitahukan kepada penuntut umum dan penyidik kepolisian, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.
5. Menyangkut penegasan suatu ciptaan adanya penegasan bahwa jika suatu ciptaan  tidak  diketahui  penciptanya,  dan  ciptaan  itu  belum  ditertibkan, Negara  memegang  hak  atas  penciptaan  tersebut  untuk  kepentingan penciptaannya.  Selanjutnya  jika  suatu  ciptaan  sudah  ditertibkan  tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau pada ciptaan tersebut terdapat nama samaran  penciptanya,  pemegang  hak  cipta  memegang  atas  ciptaannya tersebut untuk kepentingan penciptanya. Selanjutnya apabila suatu ciptaan ditertibkan tetapi tidak diketahui penciptannya.
6. Didirikannya beberapa asosiasi yang bergerak dalam karya cipta dibidang musik.
Dengan terbentuknya beberapa asosiasi dalam karya cipta dibidang musik,
seperti  Asosiasi  Perekam  Nasional  Indonesia  (APNI),  Asosiasi  Industri  Perekam Indonesia  (ASIRI),  Persatuan  Pncipta  lagu  dan  Penata  LaguRekaman  Indonesia (PAPPRI), serta Forum Komunikasi Anti Pembajakan (FOKAP). Dengan adanya asosiasi ini mereka dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya dari perbuatan  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  karena  salah  satu  tujuannya adalah sebagai alat pengontrol bagi setiap kegiatan hak cipta dibidang musik.
Dengan  adanya  perlindungan  hukum  atas  ciptaan  yang  diberikan  kepada para pencipta untuk mempertahankan hak khususnya dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung  jawab.  Maka  merupakan  angin  segar  bagi  per  pencipta  untuk  dapat menciptakan  karya-karya  baru.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  memberikan penghargaan  dan  tempat  yang  tinggi  pada  manusia  sebagai  makhluk  pribadi. Ciptaat-ciptaan  sebagai  hasil  olah  pikir  manusia  yang  melekat  secara  alamiah sebagai  suatu  kekayaan  sipecinta  telah  mendapat  perlindungan  hukum  yang menandai,  karena merupakan  salah  satu Hak  Asasi  Manusia,  sebagai  mana  telah ditetapkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :
1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya  masyarakatnya,  menikmati  seni  dan  mengambil  bagian  dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
2. Disetiap  orang  mempunyai  hak  memperoleh  perlindungan  atas  hasil  dari ciptaan-ciptaan  seorang  pencipta  dibidang  ilmu  pengetahuan,  sastra  dan seni.
7. Penetapan Sementara Pengadilan
Dengan  adanya  pasal  67  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002,  bertujuan untuk tidak meluasnya terjadinya pelanggaran hak cipta.
Atas  permintaan  pihak  yang  merasa  dirugikan,  Pengadilan  Niaga  dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :
a. Mencegah berlajutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang  yang  diduga  melanggar  hak  cipta  atau  hak  terkait  kedalam  jalur perdagangan termasuk tindakan inportasi;
b. Mencimpan  bukti  yang  berkait  dengan  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  Hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang sudah dilanggar.

## B.  Faktor penyebab Pembajakan Karya cipta
Megenai banyaknya kasus terhadap pembajakan suatu karya ilmiah, maka ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan karya cipta yaitu:
1. Perangkat hukumnya
2. Aparat penegak hukum
3. Kesadaran hukum masyarakat
Faktor tersebut diatas menduduki posisi dan beraktifitas secara serasi, dan terpadu yang merupakan satu kesatuan yang terangkai secara konsisten.
a. Salah  satu  Faktor  Terjadinya  Pembajakan  Karya  cipta  adalah  karena perangkat  hukumnya  yang  dalam  prakteknya  semakin  lemah  dalam mengatasi permasalahan. Problematika yang berdasar yang tengah terjadi adalah  kurangnya  pemahaman  para  penegak  hukum  baik  terhadap
pengertian  pasal  demi  pasal  maupun  lafas  serta  makna  dan  keseluruham Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hakim  dalam  memberikan  hukuman terhadap  pelaku  pelangaran  hak  cipta  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang  yang  berlaku,  hal  ini  sangat  berdampak  bagi  peningkatan pembajakn,  karena  para  pelaku  menganggap  hukuman  yang  diberikan terlalu  ringan  sehingga  mereka  tidak  segan-segan  untuk  melakukannya lagi.
b. Faktor  kedua    timbulnya  pembajakan  karya  cipta  adalah  aparat  penegak hukum.  Permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan  keterbatasan  jumlah aparat  penegak  hukum.  Kemampuan  (skill)  yang  dimiliki  dan pengetahuannya  dibidang  hak  cipta.  Perubahan  dari  sifat  delik  aduan menjadi  delik  biasa  tentu  saja  menambah  kuantitas  pekerjaan  aparat, padahal  seperti  kita  ketahui  bahwa  untuk  menangani  delik-delik konfensional  saja  masih  kekurangan  personil  aparat,  apalagi  ditambah delik  nonkonfensional  seperti  hak  cipta  ini.Tingkat  pengetahuan  hukum dan  kesadaran  hukum  aparat  mengenai  seluk  beluk  hak  cipta  juga  masih rendah.  Demikian  juga  halnya  mengenai  perubahan  sifat  delik  hak  cipta dari delik aduan menjadi delik biasa masih belum diketahui, mungkin saja mereka  beranggapan  bahwa  pelanggaran  hak  cipta  masih  tetap  delik aduan  dengan  kondisi  seperti  ini  wajar  saja  bila  pembajakan  semakin meningkat, namun tindakan aparat belum memadai.
c. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang juga ikut andil dalam menopang timbulnya pembajakan hak cipta. Masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh  sikap  yang  tidak  lagi  memandang  perlu  untuk  mempertanyakan apakah  suatu  barang  tersebut  merupakan  hasil  pelanggaran  hukum  atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik atau yang buruk, apa yang sah dan apa yang tidak sah. Kurangnya kesadaran seperti inilah  yang  menyebabkan  tingkat  pelanggaran  hak  cipta  dari  tahun ketahun semakin meningkat.

## PENUTUP A.Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Perlindungan  hukum  terhadap  suatu  karya  cipta  mempunyai  prinsip  yang berkisar  pada  fungsi  pemberian  hukum  yang  efektif  terhadap  pencipta. Penumbuhan  iklim  yang  semakin  membangkitkan  gairah  pencipta  serta menumbuhkan iklim yang dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terutama dalam  upaya  penggalangan  sikap  untuk  menghargai  dan  menghormati  suatu karya cipta. Penegakan hukum secara terpadu dari unsur penegak hukum.
2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan karya cipta adalah :
a. Perangkat Hukum
b. Penegak Hukum
c. Kesadaran Hukum masyarakat

## B.Saran -Saran
1) Dalam pemberian hukuman, hakim seharusnya merealisasikan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat, oleh karena sangat berdampak bagi pelaku pelanggaran hak cipta, akibatnya mereka tidak segan-segan melakukan pelanggaran berulang-ulang.
2) Sudah  saatnya  para  penegak  hukum  dan  khususnya  masyarakat  agar memahami  dan  menghayati  akan  keberadaan  hak  cipta  serta  menghormati jerih payah pencipta dalam menghasilkan sebuah karya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisumatrono,  Harsono,  1990, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Hak  Cipta, Akademika Presindo, Jakarta
Aenuddin., 1990, Pelanggaran Hak Cipta
Damainan, Eddy., 2002, Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung.
Djumhana,  Muhammad  &  Djunaedilah  R.,  1993, Hak  Milik  Intelektual (Sejarah,      Teori  dan  Perakteknya  di  Indonesia), PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Goldstein,  paul.,  1997, Hak  Cipta  Dahulu,  Kini,  dan  Esok, Yayasan  Obor Indonesia.
Hutagalung, Maru, Sophar., 1994, Hak Cipta Kependudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta. Harjowidigdo,  Rooseno.,  1997, Mengenai  Hak  Cipta  Indonesia, Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta.
Margono,  suyud.,2003, Hukum  dan  Perlindungan  Hak  Cipta, CV.  Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
Maulana,  Budi,  Insan.,  2000, Pelangi  HAKI  dan  Anti  Monopoli, Pustaka Pelajar, Jakarta
Muhammad,  Abdul,  Kadir.,  2000, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kesowo,  Bandung.  1997. Pengantar  Unum  Mengenai  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jakarta.
Kayatmo.s.  1997 Problematika  Pendaftaran  dan  Pengawasan  HAKI. Solo  : FH UNS.