INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17344-17354 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Kebocoran Jaringan Internet Nirkabel
Jodhy Kurnianto 1 ✉ , Rosalinda Elsina Latumahina 2
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Email_Jodhy8807@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Penelitian ini berfokus pada banyaknya perbuatan mencuri jaringan internet Wi-Fi dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dirugikan. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum  bagi consumer  yang  menjadi  korban  Pengaksesan  Jaringan  Internet  Nirkabel  dengan menggunakan  Metode  penelitian  dengan  Metode  Hukum  preskriptif  ini  menggunakan  pendekatan undang-undang  dan  konseptual.  Memanfaatkan  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder  dengan menginventarisasi  dan  melakukan  penelitian  dokumen  serta  menggunakan  teknik  analisis  dokumen hukum sesuai kebutuhan. Rumusan masalahnya Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi konsumen yang menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel oleh orang yang tidak berhak biasanya pelaku  ini  menggunakan  Jaringan  Internet  menggunakan  ini,  pelaku  memakai handphone  maupun laptop untuk mengunduh aplikasi atau software tertentu yang diperlukan dengan tujuan membobol sistemnya keamanan dan serta mendapatkan id dan juga password untuk digunakan pada jaringan Wi- Fi  yang  mereka  inginkan  untuk  mendapatkan  akses  internet.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan akses internet tanpa biaya. Pencurian atau pengaksesan internet Nirkabel ini dapat dijerat dengan Ps. 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 19/2016 tentang ITE, karena tindakan tersebut termasuk akses ilegal. Perbuatan dengan mencuri atau pengaksesan internet Wi-Fi yang dilakukan ini di dalam sudut pandang hukum pidana adalah jelas dilarang. Karena sudah memakai sesuatu yang tidak milik mereka. Maka dari itu, kepada pelaku pencurian Jaringan Internet Nirkabel untuk tidak mengulang perbuatan tersebut dan untuk  pemilik Wi-Fi (Konsumen) bisa melaporkannya perbuatan tersebut di pihak yang berwajib.
Kata Kunci: Konsumen, Pencurian, Perlindungan Hukum

## Abstract
This research is based on the large number of Wi-Fi internet thefts, which are actions that are detrimental to other people. The research method used is the normative legal method, which is prescriptive in nature utilizing both a conceptual and legislative approach. Utilize primary and secondary legal documents by inventorying  and  conducting  document  research  and  using  legal  document  analysis  techniques  as needed. Thhe queery that has to be aaddressed is What is the legal protection for consumers who are victims of accessing wireless internet networks by unauthorized people, usually these perpetrators use the internet network by means of the perpetrator using a cellphone or laptop and download certain applications or software that they need to break through the security system and Get a id to use on the Wi-Fi you want to get internet access from. The goal is to get Wi-Fi internet for free. Theft or accessing the Wi-Fi internet can be punished under Article 30 paragraphs (1), (2) and (3), Article 46 paragraphs (1), (2) and (3) of Law no. 19/2016 concerning ITE, because this action constitutes illegal access. From a criminal  law  perspective,  theft  or  accessing  the  Wi-Fi  internet  is  clearly  not  permitted  (prohibited). Because he used something that didn't belong to him. For this reason, the perpetrators of theft of the Wi-Fi (Wireless) Internet Network not to repeat similar actions and to the Wi-Fi owners (Consumers) to report it to the authorities.
Keywords: Consumers, Theft, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Seiring dengan kemajuan globalisasi saat ini teknologi sudah mengalami kemajuan dan  perkembangan,  apalagi  saat  ini  pengguna  komputer  dan  gadget  sudah  marak  di kalangan  manapun  dan  tidak  memandang  usia.  Adanya  perubahan  globalisasi  tersebut tidak heran jika masyarakat berbondong – bondong ikut serta dalam melakukan perubahan teknologi yang semakin mengalami kemajuan. Dengan adanya perubahan contohnya yang sudah terjadi sekarang, berbagai barang dan jasa teknologi informasi dan komunikasi telah banyak  di  pasar  konvensional dan virtual, pasar  resmi dan pasar  gelap. Bahkan jika kita bergantung  pada  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  masa  depan,  hampir  seluruh kehidupan kita akan lebih mudah. Ini akan berlaku untuk individu, korporasi, pemerintahan, dan bahkan militer. Perubahan globalisasi ini akan merubah kebiasaan di kalangan umum maka  tak  heran  jika  perubahan  ini  bisa  membawa  dampak  baik  dan  buruk  di  kalangan masyarakat.
Dengan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional, berbagai macam barang dan jasa telah dibuat. Ini dilakukan baik melalui promosi melalui media sosial maupun langsung dari pelanggan. lebih khusus lagi, layanan telekomunikasi yang berbasis internet. Semua orang  di  dunia  modern  membutuhkan  koneksi  internet  yang  cepat  untuk  mendukung banyak pekerjaan. bersama dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi memiliki
resiko  yang  penting  dalam  majunya  telekomunikasi.  majunya  dibidang  telekomunikasi internet merupakan salah satu contohnya. Untuk menjalankan suatu telekomunikasi, perlu suatu badan pengelola yang menawarkan layanan.
Dalam perjanjian dengan para pelaku usaha, setiap konsumen berhak atas kepastian hukum, terlepas dari kerugian yang dialaminya, menurut UU no 8 tahun 1999 tentang UUPK, yang selanjutnya disebut UUPK. Selain itu, undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan  untuk  menghalangi  pelaku  usaha  untuk  beroperasi.  Diharapkan  bahwa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen akan menciptakan lingkungan yang sehat dan ketat di mana perusahaan akan mulai bersaing untuk menyediakan produk berkualitas tinggi.
Teknologi  komunikasi  dan  informasi  pada  saat  ini  adalah  hasil  dari  dikembangkan teknologi  sebelumnya,  terutama  internet,  Telekomunikasi,  dan  internet,  dan  Komputer. Pada saat ini, teknologi ini ada di laptop, komputer, PC, tablet, dan perangkat lainnya yang memungkinkan  orang  di  seluruh  dunia  berinteraksi  dan  bertransaksi  melalui  internet. Internet  merupakan  rangkaian  internet  yang  terbesar.  Metode  yang  dihubungkan  dari rangkaian dengan prinsip dikenal sebagai internet-working, atau "antar-jaringan".
Sekarang  ini,  organisasi  pemerintah  menggunakan hotspot  Wi-Fi  untuk  jaringan internet  mereka.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sistem  jaringan Wi-Fi  banyak disalahgunakan, seperti pencurian data dan informasi serta proses hacking yang dilakukan melalui teknologi ini. Nirkabel. Tindakan yang dilakukan oleh pengguna ilegal di jaringan nirkabel sering kali mencuri data koneksi pengguna yang sah menggunakan alat khusus, mengacak  koneksi  pengguna,  dan  bahkan  meretas  jaringan  nirkabel.  Dengan  kondisi tersebut,  keamanan  jaringan  nirkabel  harus  dinilai  dan  direncanakan  sesuai  dengan persyaratan keamanan yang berlaku untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, termasuk Memperbaiki keamanan jaringan Internet, khususnya titik akses nirkabel, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan seperti yang diharapkan.
Setiap teknologi pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika teknologi  dikembangkan,  menjadi  lebih  efisien  dan  memenuhi  kebutuhan  yang  ada, teknologi lama akan dihapuskan. Namun, ketika Setelah dibuat dan berkembang, teknologi bisa  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  dibuatnya  dan  berkembangnya,  atau  melampaui tujuan aslinya, yang dianggap sebagai pedang bermata dua. Hal serupa juga terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi.
Penggunaan  jaringan Wi-Fi  di  negara  Indonesia  telah  membawa  keuntungan  dan mempermudah dalam kehidupan kita, yang berdampak positif pada masyarakat, khususnya konektivitas WIFI. tetapi, selama proses hubungkan perangkat ke perangkat Wi-Fi, mungkin
saja perangkat tersebut menghubungkan ke jaringan internet nirkabel milik orang lain tanpa hak atau izin. perbuatan ini juga menghasilkan dampak kerugian terhadap penggunaannya, khususnya  memunculkan  kriminal  baru,  seperti  perbuatan  mencuri  jaringan  Internet nirkabel yang tidak ada sebelumnya di Indonesia.
Disebabkan  oleh  peningkatan  yang  ingin  menggunakan  komputer  dengan  tujuan profesional dan juga pribadi, orang menjadi tergantung pada perangkat komputer canggih ini. Setiap perubahan menunjukkan kondisi ini. Kita semua tahu bahwa kemajuan teknologi memengaruhi  cara  orang  bertindak  dan  berpikir.  Kemajuan  ini  juga  akan  memengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat berubah.
Semua masyarakat dari waktu ke  waktu itu akan  selalu  berubah. Perubahan  dalam masyarakatnya sendiri akan berkembang lebih cepat semakin besar pengaruh dari luar, baik perubahan  yang  berdampak  positif  maupun  negatif.  Semua  masyarakat  bisa  dengan mudah  menghubungkan  jaringan  internet  melalui  ponsel  maupun  komputer.  90% masyarakat di dunia bisa menggunakan jaringan internet bahkan dari hal yang paling kecil apapun masyarakat dapat mengakses melalui jaringan internet, namun pasti berdampak positif  dan  negatifnya,  penggunaan  internet  secara  keseluruhan  di  bawah  ini  memiliki dampak  baik  dan  buruk  penggunaan  WIFI.  Harus  diingat  bahwa  meskipun  memang Kecepatan  internet  di  Indonesia  masih  rendah.  Ada  banyak  jasa  internet  yang membebankan  harga  mahal  untuk  sejumlah  kecil  kuota,  dan  tidak  semua  orang  dapat membayarnya  Karena  itu,  ada  beberapa  orang  yang  memakai  canggih  dan  majunya teknologi disaat ini untuk tidak dipergunakan dengan benar, contohnya memakai koneksi internet wifi yang dipancar oleh orang lain untuk digunakan personal yang pemilik tidak mengetahuinya dan pelaku juga tidak izin. Jika itu terjadi, pemilik pasti dirugikan. Bukan dengan persetujuan pemilik, orang lain menggunakan koneksi wifi rumahnya tanpa izin, yang dia sediakan untuk dirinya dan keluarganya. Meskipun pemilik membayar, orang lain menggunakannya. Jika seseorang mempunyai langganan internet rumahan dengan kuota tidak terbatas, itu mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun, jika layanan kuota yang dibeli  mempunyai  internet  yang  terbatas,  itu  bisa  dapat  merugikan  konsumen  internet dikarenakan bisa dipergunakan dan dapat dipakai oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Seiring majunya teknologi, hukum sendiri juga mengatur dimasalah TIK. Penggunaan teknologi,  di  media,  dan  komunikasi  sudah  merubah  sikap  warga  negara  dan  orang  di seluruh  dunia.  karena  hukum  membantu  menjaga  ketertiban,  keamanan,  keadilan,  dan kepastian  hukum  dalam  pemerintahan  dan  kehidupan  nasional.  Hukum  juga  berfungsi sebagai pengaturan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan antara individu sebagai
warga negara dan antara individu sebagaimana penguasa, atau bahkan antar individu yang memegang kekuasaan. Utrecht, dalam "Pengantar Hukum Indonesia", menjelaskan hukum sebagai kumpulan aturan dan larangan yang menjaga tata tertib warga negara dan wajib dipatuhi oleh semua orang.
Perbuatan  dalam  hal  ini  sangat  penting  dibahas  karena  meskipun  dinegara  kita tercinta sendiri sangat sedikit perbuatan dan Kasus seperti ini telah dibawa ke meja hijau, tetapi  sebenarnya  perbuatan  seperti  ini  sering  ditemukan.  Satu-satunya  masalah  adalah pengguna yang tidak tahu tentang pencurian ini, karena  sangat sulit untuk menemukan pelakunya.  Meskipun  demikian,  perbedaan  ini  mirip  dengan  pencurian  tipikal  di  mana korban menderita kerugian material. Namun, di dalam perkara di sini, ruginya yang diterima korban  berasal  dari  pembelian  kuota  yang  memungkinkan  orang  jahat  untuk menggunakannya secara gratis tanpa biaya.
Seorang pria berinisial IA (28) di Jawa Tengah, diancam akan dilaporkan polisi karena telah menggunakan jaringan internet nirkabel tanpa hak di rumah tetangganya. Modusnya, tetangganya telah Daftar paket kuota internet ( bandwidth) dari Jasa Layanan Internet (ISP) PT Telkom Indonesia dengan kencang jaringan 90 Mbps. Karena itu, IA menggunakan kuota Jaringan  Internet  Nirkabel  milik  tetangganya  itu  untuk  mengunduh  dan  menggunakan aplikasi  yang  membutuhkan  kuota  yang  besar  di handphone  dan  juga  laptop.  Ia menggunakan jaringan WIFI nirkabel tersebut dari rumahnya, Setiap pelanggan PT Telkom Indonesia mendapatkan Kecepatan internet bersubsidi 0,8 Mbps seharga Rp 165 ribu per bulan. Di Indonesia, menggunakan jaringan Internet Nirkabel tanpa hak, seperti perbuatan IA di atas, merupakan sebagai tindak pidana. Tak heran bila IA diancam akan dilaporkan kepada kepolisian. Karena dari kasus tersebut merupakan kasus yang memiliki dampak atau relevansi yang rendah, sehingga pelaku meminta damai kepada korban terkait pencurian tersebut.
Kasus pencurian jaringan Tidak hanya Indonesia yang memiliki Wi-Fi ini, tetapi bahkan terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Misalnya, di Amerika Serikat, pencurian melalui internet  sangat  umum  terjadi.  Salah  satunya  diciptakan  oleh  seorang  pria  bernama Benjamin  Smith,  41  tahun,  dan  dia  kemudian  ditangkap  karena  menggunakan  jaringan nirkabel milik tetangga orang lain. Dalam hal ini, yang dia maksud adalah Benjamin Smith menggunakan jaringan internet nirkabel milik tetangganya.
Perbuatan mencuri jaringan Nirkabel (internet Wi-Fi) oleh orang lain memiliki efek dan berdampak buruk kepada konsumen internet Nirkabel, berikut ini:
1. Perbuatan di atas berdampak ke performa kinerja internet Nirkabel, ini bisa dirasakan oleh  konsumen  jaringan  internet  nirkabel  pada  saat  seorang  menghubungkan  ke
jaringan Internet Nirkabel orang lain, yang berdampak lambannya jaringan internet atau  menurunnya  kencangnya  jaringan  internet,  karena sharing  jaringan  Nirkabel dengan  pengguna  lain.  sehingga  sulit  untuk  pemilik Wi-Fi  memanfaatkannya, mengakses.
2. Perbuatan di atas semakin bertambahnya pembayaran bulanan khususnya bila anda diharuskan membayar per kuota dalam transfer data.
3. Bisa  juga  memunculkan  bahaya  keamanan  yang  disebabkan  oleh  orang  lain  bisa membobol komputer  dan mengakses  dokumen  penting  dari WIFI pemilik  Jaringan Internet Nirkabel tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Jaringan Internet WIFI, tujuan penelitian ini untuk menemukan “bagaimanakah perlindungan hukum untuk konsumen yang menjadi korban pengaksesan jaringan internet Nirkabe l  Oleh  orang  yang  tidak  berhak”  solusi  dari  masalah  tersebut  karena  adanya masyarakat yang  banyak merasa dimanfaatkan dalam kasus pencurian  internet nirkabel. Dengan  begitu  yang  dimanfaatkan  tidak  bisa  mengetahui  jika  mereka  sudah membahayakan karena tindakan ini  dianggap maju dan canggih  dengan menggunakan teknologi baru, Masih banyak hal yang dapat ditemukan dalam hal perlindungan hukum, bagi konsumen yang menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel Oleh Orang yang  Tidak  Berhak  Bagaimana  sebenarnya  bentuk  Perlindungan  Hukumnya  yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  jenis  ini  dilakukan  dalam  bentuk  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif adalah pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pengaturan peraturan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini berdasarkan adanya kesenjangan norma atau asas  hukum.  Penelitian  normatif,  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  adalah  proses menciptakan  peraturan  hukum,  asas  hukum,  dan  doktrin  hukum  dengan  tujuan menyelesaikan  masalah  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Studi  normatif  dilakukan  untuk memperoleh argumen, teori atau konsep baru sebagai solusi terhadap kasus yang dihadapi. Penulis  menggunakan  dokumen  hukum  primer,  sekunder,  dan  tingkat  ketiga  sebagai sumber data untuk penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan proteksi hukum yang harus negara memberikannya, dan salah satu proteksi hukum yang harus diperoleh dari warga negara  adalah  perlindungan  bagi  pelanggan  (Proteksi  konsumen).  Istilah  "consumer" berasal  dari  bahasa  Inggris.  Orang  yang  menggunakan  barang  disebut  konsumen. Konsumen  dapat  didefinisikan  sebagai  orang  yang  menerima  iklan,  memakai  barang produksi seperti pakaian, makanan, dan sebagainya, atau memakai jasa seperti pelanggan. Namun, konsumen  didefinisikan  dalam kamus hukum sebagai orang yang memperoleh produk atau layanan untuk kepentingan personal, keluarga, atau home, tidak bermaksud untuk dijual lagi produk atau layanannya.
UUPK  ini  memberikan  dasar  dengan  tujuan  melindungi  hak-hak  konsumen  dan mengatur  tanggung  jawab  produsen,  distributor,  dan  penjual  dalam  hubungan  dengan konsumen. Berikut adalah beberapa poin utama dalam undang-undang tersebut:
1. Hak atas Informasi: Konsumen berhak atas informasi yang dapat diandalkan, benar, tidak  menyesatkan  untuk  barang  maupun  layanan  untuk  ditawarkan,  salah  satu memberikan pengetahuan tentang harga, kualitas, keuntungan, serta dampaknya.
2. Hak atas Pelayanan yang Baik: Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan  memadai  dari  produsen,  distributor,  dan  penjual  dalam  proses  pembelian, penggunaan, dan layanan purna jual.
3. Hak atas Jasa dan Barang yang aman dan berkualitas: Konsumen berhak atas produk dan layanan yang aman, berkualitas, serta tidak mengancam jiwa dan kesehatan.
4. Hak atas Ganti Rugi: Konsumen berhak atas kompensasi bila terjadi kerugian sebagai akibat produk atau layanan yang tidak memenuhi dengan spesifikasi, maupun bukan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.
5. Hak atas Kepatuhan Garansi: Konsumen berhak mendapatkan kepatuhan atas garansi yang  diberikan  oleh  produsen  atau  penjual  terkait  dengan  jasa  atau  barang  yang dibeli.
6. Hak atas Perlindungan Hukum: Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, serta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika hak-hak mereka dilanggar.
7. Hak  atas  Penyelesaian  Sengketa:  Konsumen  berhak  mendapatkan  mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun proses hukum.
8. Pengaturan  Organisasi  Perlindungan  Konsumen:  Undang-undang  juga  mengatur pembentukan  organisasi  perlindungan  konsumen  di  tingkat  nasional  dan  daerah,
yang  bertugas  untuk  memberikan  bantuan,  pengawasan,  dan  advokasi  bagi konsumen.
Selain  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  ada  beberapa  regulasi  dan  kebijakan  lainnya peraturan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  seperti  Peraturan  Pemerintah  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen  dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Semua  peraturan  ini  bermaksud  melindungi  hak konsumen dan meningkatkan kualitas hidup konsumen Indonesia.
Pasal 1 angka 1 UUPK berbunyi “bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan  konsumen  dilakukan  agar  masyarakat  tidak  mengkonsumsi  atau menggunakan  produk  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  membahayakan  keselamatan, kesehatan, dan sebagainya.”
Perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) komponen, di antaranya :
1. Proteksi terhadap produk atau jasa yang diberikannya untuk pelanggan bukan sesuai dengan perjanjian dibuat oleh ISP dengan pelanggan; dan
2. Perlindungan konsumen dari syaratnya yang tidak adil.
Ditetapkan di dalam Ps. 2 UUPK ada tiga hak utama yang diperlukan, yaitu :
1. Hak bertujuan melindungi pelanggan dari kehilangan;
2. Tujuan Hak untuk mendapatkan produk, layanan dengan harga bersifat umum;
3. Tujuan Hak untuk mendapatkan menyelesaikan dengan cara yang masuk akal untuk masalah yang ada.
Dari hak dasar ini, Dasar Perlindungan Konsumen diatur di UU Nomor 8 Tahun 1999, beberapa  regulasi  dan  kebijakan  lainnya  yang  mengatur  perlindungan  konsumen  di Indonesia,  seperti  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen, jika konsumen dalam penelitian ini akan benar-benar akan dilindungi, dan hak konsumen harus  dilindungi  negara  dan  pelaku  usaha  karena  ini  akan  melindungi  konsumen  dari berbagai kerugian. Sebab itu, UUPK mencakup semua prinsip dan aturan yang mengawasi dan proteksi pelanggan untuk hubungan dengan penyedia barang dan jasa konsumen. Ini juga mencakup semua Hukum, termasuk UU dan keputusan hakim yang secara substansial mengatur kepentingan konsumen.
Selain UU perlindungan Konsumen Korban kebocoran data pribadi dapat menggugat orang yang mendapatkan data pribadi miliknya. dan dapat mengakses Jaringan Internet Nirkabel dengan cara ilegal atau tidak tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan dari Konsumen  Jaringan  Internet  Nirkabel.  Pelanggaran  terhadap  kegagalan  perlindungan
terhadap  data  pribadi  dan  jaringan  Internet  Nirkabel  yang  mudah  di  bobol  dapat dikategorikan dan dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata) atau  ketidakpatutan  dan  ketidakhati-hatian  (pasal  1366  KUHPerdata).  Pasal  3  UU  ITE menetapkan  bahwa  setiap  kegiatan  yang  melibatkan  data  pribadi  harus  menerapkan prinsip  hati-hatian.  Ini  menjadikan  setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perdagangan elektronik yang melibatkan data pribadi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi), dalam Ps. 21 Ayat 1 dan Ps. 24 mengatur bahwa Pengendali wajib menjaga kerahasiaan seluruh  data  pribadi  dengan  baik,  dengan  menetapkan  sejelas-jelasnya  meningkatkan legalitas kegiatan pengolahan data pribadi, dengan jelas menunjukkan sasaran, hubungan, dan jenis. mengenai data pribadi yang diminta, jangka waktu menyimpan, rincian informasi yang diperoleh, waktu lamanya yang diperoleh guna memproses DP (data pribadi) maupun hak masing-masing  pemilik  data. Apabila  dalam waktu 3 x 24  jam pemilik  data  pribadi mencabut  persetujuan  pengolahan  data  pribadinya,  maka  pengendali  data  wajib menghentikan proses tersebut.
Penanggung  jawab  pengolahan  data  pribadi  wajib  menunda  atau  menghentikan sebagian atau seluruh pengolahan data pribadi dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak  permohonan  penundaan/pembatasan.  Pengendali  berkewajiban  untuk  melindungi dan  menjamin  keamanan  dan  kerahasiaan  data  pribadi  dari  gangguan  yang  mungkin timbul  selama  pemrosesan  data  pribadi  tersebut  dengan  menerapkan  langkah-langkah teknis  operasional.  Tingkat  terjaganya  keamanan  suatu  kategori  data  pribadi  dapat dilakukan  dengan  mempertimbangkan  setiap  sifat  dan  risiko  data  yang  diproses. Pengendali data pribadi juga wajib mengawasi semua pihak yang terlibat langsung dalam pemrosesan data pribadi dan memastikan bahwa data pribadi terlindungi dari pemrosesan yang melanggar hukum. Pengendali berkewajiban untuk mencegah akses terhadap data pribadi melalui cara yang tidak sah atau ilegal. Pencegahan tersebut harus dilakukan melalui sistem keamanan dan penggunaan sistem elektronik yang sah, bertanggung jawab, dan andal  serta  terjamin  keamanannya.  Jika  perlindungan  kerahasiaan  data  pribadi  gagal selama  pemrosesan.  Oleh  karena  itu  menjadi  kewajiban  transformator  untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik dan Menteri mengenai kegagalan itu dalam kurun waktu 3x24 jam. Dan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka  pengelola  data  akan  dikenakan  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  tersebut bermacam-macam jenisnya, yaitu teguran tertulis, penghentian pengolahan data pribadi untuk  jangka  waktu  tertentu,  pemusnahan  atau  penghapusan  data  pribadi  dari  bahan
database, atau ganti rugi. Sanksi administratif dikenakan oleh instansi yang berwenang dan tata cara sanksi administratif harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Pemerintah.

## SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  penulis  menyimpulkan,  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen yang  menjadi  Korban  Pengaksesan  Jaringan  Internet  oleh  Orang  yang  Tidak  Berhak merupakan kejahatan yang tergolong maju dan canggih. Perbuatan pencurian yang ada pada KUHP saat ini bisa diancam pidana karena melanggar pasal 362 KUHP, pasal 22 UU No. tiga puluh/ 36’ tahun 1999’ tentang Telekomunikasi, dan pasal 30 ayat (1)’, (2)’, (3)’ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Maka dengan begitu konsumen juga berhak  dan  dapat  menyelesaikan  perkara  wanprestasi  tersebut  di  pengadilan  dengan menggunakan  pembuktian unsur-unsur yang  diperlukan untuk tindak=pidana dengan perbuatan pencurian dengan pemberatan, di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada UU Perlindungan Konsumen, serta juga dapat konsolidasi mengenai penyelesaian sengketa dengan BPSK. Di dalam penelitian ini pelaku merupakan subyek kejahatan tindak pidana pencurian jaringan internet Nirkabel, Pelaku ini sangat merugikan bagi konsumen berupa kuota dalam pemakaian jaringan internet nirkabel ini mudah habis dan kecepatan dalam jaringan internet ini lemot karena si pelaku ini mengakses jaringan internet tanpa hak dan tidak sah apalagi tidak diketahui oleh pemilik jaringan internet nirkabel tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, P. (2023). ANALISIS QUALITY OF SERVICE JARINGAN WIRELESS PADA penyedia jasa layanan internet services provider(ISP) Indihome dan Iconnet, 1-5.
Akbar, Y. H. (2020). -evaluasi-keamanan-jaringan-wireless-hots-fbdfc1d0.pdf. EVALUASI KEAMANAN JARINGAN WIRELESS HOTSPOT , 1-15.
Azmi,  A.  Y.  (2022).  Analisis_Network_Security_pada_Layanan_Wifi_Indiho.pdf. ANALISIS NETWORK SECURITY PADA LAYANAN, 8-12.
Haryadi, T. (2022). pencurian-wifi-dalam-perspektif-hukum-pi-a4935c8f.PDF.
PENCURIAN WIFI DIDALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA, 269-282.
Kurniawan, R. (2021). Analisis keamanan fasilitas jaringan wifi terhadap serangan packet sniffing pada protocol http dan https, 1-71.
Syutan
Remy Syahdini. (2009). Kejahatan and Tindak Pidana
Komputer.(Jakarta:PustakaUtamaGraviti)
Maisarah.  (2019). Tindak  Pidana  Pencurian  Jaringan  Wifi  Menurut  Pasal  30  Undang- Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, 1-21.
Wiharyangti, D. ( 2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijskan Hukum Pidana di Indonesia, 80-100.
Prianatha,  I.  G.  (2022).  " PELINDUNGAN  HUKUM  TEHADAP  HAK  KONSUMEN  ATAS WANPRESTASI  KETIDAKSESUAIAN  KECEPATAN  INTERNET  YANG  DITAWARKAN". Jurnal Kertha Negara Vol 10, 372-381.