## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAKAN CYBERPORNOGRAPHY
Melisa Universitas Internasional Batam 1951093.melisa@uib.edu
Shenti Agustini Manurung Universitas Internasional Batam Shenti.agustini@uib.edu

## Abstrak
Tindakan cyberpornography merupakan suatu tindakan yang menghasilkan produk berupa video, foto, ilustrasi, suara, gerak tubuh dan pesan bersifat vulgarisme yang disebarluaskan ke dunia maya atau internet. Persoalan cyberpornography ini sering terjadi  di  dunia  maya  dan  internet  seperti  WhatsApp,  Twitter,  Facebook  dan  situs pornografi. Kepastian hukum ataupun pengamanan kepada korban cyberpornography  masih  berdominan  terhadap  kepentingan  pelaku  akan  tetapi kepentingan  korban  masih  minim  diperhatikan.  Penelitian  ini  memakai  metode pendekatan  normatif  adalah  proses  penelitian  yang  menemukan  kebenaran  dari berdasarkan  logika  normatif  dan  bersumberkan  dari  data  sekunder  serta  studi perpustakaan.  Adapun  maksud  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengenal  penyebab terjadinya  tindakan  cyberpornography  dan  pentingnya  perlindungan  hukum  dan penegasan  hukum  terhadap  korban  cyberpornography.  Pelaku  tindakan cyberpornography  dapat  dijerat  peraturan  perundang-undangan  seperti  KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

## Kata kunci : Cyberpornography; Perlindungan korban; Internet

## Abstract
Cyberpornography is an action that produces products in the form of videos, photos, illustrations,  sounds,  gestures  and  messages  of  a  vulgar  nature  that  are disseminated  to  cyberspace  or  the  internet.  The  problem  of  cyberpornography  often occurs  in  cyberspace  and  the  internet  such  as  WhatsApp,  Twitter,  Facebook  and pornographic  sites.  Legal  certainty  or  security  for  cyberpornography  victims  is  still
dominated  by  the  interests  of  the  perpetrators,  but  the  interests  of  victims  are  still minimally considered. This research uses a normative approach, which is a research process that finds truth based on normative logic and is sourced from secondary data and  library  studies.  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the  causes  of cyberpornography  and  the  importance  of  legal  protection  and  legal  confirmation  of cyberpornography  victims.  Perpetrators  of  cyberpornography  can  be  charged  with laws and regulations such as the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which has been amended by Law Number 19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning Information and Transactions Electronics and Law Number 44 Year 2008 regarding pornography.

## Keywords : cyber pornography; victim protection; internet

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  media  internet  sudah  menjadikan  dunia  tanpa  batas  dan telah    menjadi    penyebab  terjadinya  perubahan  signifikan  dalam  dunia  bersosial dengan  cepat,  karena  teknologi  informasi  telah  berkontribusi  banyak  pada kesejahteraan  publik,  kesehatan,  kemajuan    dan  peradaban.  Sejalan  dengan perubahan  jaman  dan  semakin  majunya  teknologi  juga  perkembangan  ilmiah  di lingkungan  manusia,  yang  memunculkan  kejahatan-kejahatan  yang  berkaitan dengan  teknologi  dan  media  internet.  Banyak  kejahatan  yang    menggunakan peluang yang ada setelah jaman modern dengan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan secara instan (Ulva, 2021).
Teknologi  informasi  juga  sudah  memberi  dampak  terhadap  perilaku  dan kebiasaan  masyarakat  secara  menyeluruh,  sehingga  membawa  perubahan  dalam berbagai  bidang  kehidupan.  Berbagai  macam  permasalahan  muncul  setelah adanya  teknologi  informasi  yang  semakin  canggih,  serta  adanya  perubahan  cara pandang  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan,    dimana  dulunya  dilakukan secara  fisik  berubah  menjadi  modus  di  internet  atau  media  sosial.  Contoh kejahatan yang terjadi di internet  antara  lain kejahatan  etis, berjudi, penghinaan ataupun  pengotoran  nama  baik,  intimidasi  dan  pemerasan  yang  telah  tercakup oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ismail, 2019).
Cyberpornography merupakan suatu jenis cybercrime (kriminal dunia maya) yang  dikhawatirkan  serta  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  banyak. Sebutan “cyberpornography” tersusun  dari  2  (dua)  sebutan,  yaitu “cyber” (siber) mempunyai  arti  sistem  komputer  dan  informasi  yang  ditautkan  ke  internet,  dan “pornography” (pornografi)  mempunyai  arti  penggambaran  perilaku  porno  dengan melukis atau menulis untuk membangkitkan nafsu birahi (Indonesia. Departemen Pendidikan  Nasional,  2011).  Konsolidasi  dua  istilah  ini  dapat  diperoleh  bahwa cyberpornography adalah  suatu  tindakan  yang  menggambarkan  tingkah  laku porno dalam bentuk lukisan ataupun tulisan dengan menggunakan teknologi yang ditautkan ke internet.
Indonesia  pada  pertengahan  tahun  2021  ini  telah  menduduki  di  peringkat ke-12  pemakai  internet  se-Asia,  yang  dimana  banyaknya  pemakai  internet  pada tanggal 30 Juni 2021 terdapat sejumlah 212.354.070 dan persentase pemakai se- Asia di Indonesia terdapat 7.7 % (Internet worlds stats, 2021) . Dari bertambahnya jumlah  pemakai  internet  tersebut,  maka  meningkat  juga  kejahatan  siber  yang terjadi  di  Indonesia.  Kasus cyberpornography yang  terjadi  belakangan  waktu  ini ialah  pemalsuan  video  syur  sosok  Nagita  Slavina  dan  ditambah  lagi ada  1  kasus yang  masih  memanas  pada  saat  ini  yaitu  kasus  video  syur  yang  disangka pemerannya  adalah  seorang  polisi  wanita  (polwan)  yang  bernama  Briptu  Christy Triwahyuni. Cyberpornography ini  sendiri  sudah  menjadi  ancaman  bagi
masyarakat  dan  Negara  karena  dimana  setiap  pemakai  teknologi  informasi sekarang  telah  dapat  menciptakan  hal-hal  yang  berbau cyberpornography (Rosanensi, M., & Sakti, 2021) . Hal tersebut menyebabkan semakin banyak korban atas cyberpornography itu  sendiri  yang  berujung  dengan  dibully  dan  mengalami gangguan mental (Komariah & Widiyanti Fakultas Keperawatan, 2021).
Kejahatan cyberpornography bukan  saja  berlawanan  dengan  tata  krama, kesopanan, keyakinan, hukum yang sudah jelas tidak membawa keuntungan serta merusaki  moral  masyarakat  oleh  dari  itu  dibutuhkannya  perlindungan  bagi korban dari tindakan cyberpornography . Selain melanggar norma-norma tersebut, cyberpornography juga  melanggar  Pasal  282  KUHP  karena  menyiarkan, menyediakan  dan  mengedarkan  suatu  hal  dengan  melanggar  norma  kesusilaan, Pasal  27  ayat  (1)    Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  yang  telah  dirubah  oleh  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) (Manurung et al., 2016).  karena  dengan  sengaja  melakukan  pendistribusian  atau  pentransmisian materi  elektronik  yang  bermuatan  pelanggaran  kesusilaan,  cyberpornography  ini juga  telah  diatur  didalam  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).
Ada  sejumlah  penelitian  terdahulu  terkait  mengenai  pengkajian  ini  yang berjudul  Kebijakan  hukum  pidana cyberpornography terhadap  perlindungan korban  yang  ditulis  oleh  Mahsun  Ismail,  dalam  penulisan  tersebut  penulis  lebih memfokuskan  perlindungan  secara  pidana.  Penelitian  kedua  adalah  Penyebaran konten  pornografi  perspektif  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  Hukum Islam yang ditulis oleh Imam Hidayat  dan Alimuddin, dalam penulisan penelitian kedua ini penulis juga lebih hanya memfokuskan pada UU ITE dan Hukum Islam saja. Pengkajian ini berupa studi pustaka. Pengkajian artikel ini bertujuan untuk menguraikan lebih mendalam atas permasalahan yang diangkat yakni apa sajakah penyebab  terjadinya cyberpornography ?  dan  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  korban cyberpornography ?  Sesuai  pertanyaan  tersebut  peneliti bermaksud  untuk  bisa  menjelaskan  apa  saja  faktor  penyebab  terjadinya cyberpornography dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif berupa  suatu  proses  penelitian  untuk  mendapatkan  kebenaran  sesuai  dengan pikiran  ilmiah  normatif  yang  diperoleh  dari  referensi  perpustakaan  (Fajar,  ND.M dan  Achmad,  2013).  Bahan  untuk  pengkajian  ini  didapati  dari  bahan-bahan sekunder  seperti  peraturan  perundangan,  hasil  penelitian,  artikel,  serta  data hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang ditemui.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi maupun perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tema cyberpornography yang  ada  di Indonesia.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  memperoleh  dari berbagai  sumber  dan  bahan  hukum.  Pertama,  bahan  hukum  primer  memuat peraturan  perundang-undangan  mengenai  UU  ITE,  UU  Pornografi  dan  KUHP. Kedua,  bahan  hukum  sekunder  yang  didapati  dari  artikel  dan  jurnal  terkait cyberpornography yang berfungsi  sebagai  data  pendukung  primer.  Ketiga,  bahan hukum pendukung yang digunakan adalah kamus besar Indonesia, kamus hukum serta  kasus-kasus  yang  pernah  terjadi.  Selanjutnya,  dalam  mengumpulkan  data sekunder  teknik  yang  digunakan  adalah  melalui  penelitian  perpustakaan,  yaitu mempelajari berbagai jenis penelitian terkait, buku-buku hukum, artikel penelitian, dan hasil penelitian terdahulu.   Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka
akan  disusun  menjadi  tulisan  hukum  dengan  mendeskripsikan  permasalahan didalam penelitian melalui teknis analisis data kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN
Perkembangan teknologi informasi yang makin canggih pada jaman ini juga menyebabkan  kehadiran  internet  yang  bisa  memberikan  koneksi  kepada  semua individu secara bebas dan dimana saja tempat mereka berkedudukan tanpa perlu melakukan  pertemuan  secara  langsung  (Regirma  et  al.,  2021).  Oleh  karena  itu, hal ini menyebabkan para pengguna teknologi tersebut dapat mengirimkan pesan singkat,  foto,  video  serta  berita-berita  dengan  mudah  kepada  individu  lain. Kemudahan  tersebut  itu  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh  beberapa  pihak  untuk melakukan  tindak  pidana  pornografi  (Manurung  et  al.,  2016).  Pornografi  dapat berupa tulisan, sketsa, gambar, ilustrasi, suara, foto, bunyi, animasi, percakapan, gerakan  badan,  atau  pesan  singkat  yang  bersifat  vulgarisme  melalui  alat komunikasi  dan  pertunjukan  dihadapan  banyak  orang  yang  berisi  cabul  dan eksploitasi  seksual  yang  bertentangan  dengan  tata  krama  dan  masyarakat (Undang-Undang  (UU)  Tentang  Pornografi,  2008).  Dikarenakan  pesatnya perkembangan  teknologi  informasi  pada  masa  kini,  pornografi  pun  meningkat serta  mengancam  dunia  maya  yang  dinamakan  dengan cyberpornography (Christianto, 2016).
Cyberpornography memiliki  sistem  yang  berbeda  dengan  pornografi  pada umumnya,  karena  jika  dibandingkan  dengan  prostitusi  ditempat  tertentu  seperti bar  dan  diskotik, cyberpornography ini  lebih  mudah  di  akses  dan  tidak  perlu membayar  dengan  biaya  yang  terlalu  tinggi  (Cayo,  2020).  Maka  dari  itu,  sangat berkemungkinan  besar  bahwa  seseorang  yang  bermula  dengan  rasa  penasaran yang  tinggi  dan  akhirnya  mengalami  kecanduan  akan  pornografi.  Bentuk  ciri-ciri seseorang  yang  mengalami  ketagihan  akan  situs  porno,  yakni  mempunyai kebiasaan  bergelut  dengan  fantasi-fantasi  yang  bersifat  seksual,  menggunakan bahasa  komunikasi  yang  tidak  sopan,  memiliki  perilaku  yang  tidak  baik  serta tidak dapat mengendalikan diri agar tidak mengakses situs porno serta diri sendiri (Haidar  &  Apsari,  2020).  Kecanduan  tersebut  tidak  hanya  akan  menyebabkan seseorang  untuk  menonton  situs  pornografi  saja,  tetapi  telah  muncul  juga beragam hal yang telah dilakukan oleh pelaku pornografi yaitu dengan melakukan perekaman  pada  saat  melakukan  hubungan  intim  dengan  pasangan,  memasang kamera  tersembunyi  di  ruangan  korban  serta  memaksa  atau  menipu  korban untuk mengambil foto dan video yang berbau pornografi (M Nur Hada, 2021).
Terjadinya  aksi  pengambilan  foto  atau  video  yang  berbau  pornografi  itu sendiri  dapat  disebabkan  karena  faktor  kecanduan  akan  pornografi,  yang mendorong  seseorang  untuk  menciptakan  video  atau  fotonya  sendiri  dan/atau korban  dengan  tujuan  untuk  disimpan  atau  dipublikasikan  secara  mandiri (Studies, 2021). Hal  ini telah menjadi salah satu faktor cyberpornography , karena dapat  dibuktikan  juga  dengan  permasalahan  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia yakni permasalahan Gisel yang dimana motif dari Gisel merekam video hubungan intim  dengan  lawan  jenis  hanya  untuk  dokumentasi  pribadi  (detik  news,  2020), selain kasus Gisel terdapat  juga  kasus yang pernah terjadi di Malang yaitu video mahasiswa yang berhubungan intim dengan pacar satu kampusnya. Dalam kasus tersebut, pelaku juga mengaku tujuannya dari merekam video berhubungan intim tersebut hanyalah karena iseng (Yatimul Ainun, 2014).
Kecanduan  merupakan  salah  satu  faktor  internal  terjadinya  tindakan cyberpornography ,  faktor  internal  lain  yakni  adanya  gangguan  pedofilia  terhadap pelaku cyberpornography .  Pedofilia  ini  dapat  diartikan  sebagai  gangguan  seksual yang  berulangkali  melakukan  tindakan  seksual  kepada  anak  dibawah  umur (Khaidir,  2007).  Terjadinya  tindakan cyberpornography yang  dikarenakan  faktor pedofilia telah pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus “ Off icial Loly Candy’s 18+”
yang dimana korban dari kasus tersebut kebanyakan adalah anak dibawah umur yang  memiliki  usia  rata-rata  3-8  tahun,  dan  video  tersebut  disebarluaskan  ke melalui  jejaring  sosial Facebook yang  sebenarnya  telah  memuat  600  konten pornografi (Tempo.co, 2022).
Faktor kemiskinan juga berupa salah satu bagian dari faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya cyberpornography karena kemiskinan dapat menekan banyak  orang  untuk  melakukan  perencanaan  strategi  bertahan  hidup  termasuk dengan menjualbelikan, memproduksi dan menyebarluaskan video atau foto yang berbau  pornografi  (Syam,  2010).  Adanya  kemiskinan  dan  keinginan  seseorang untuk hidup mewah dan/atau ditekan karena adanya hutang atau pinjaman. Hal tersebut  dapat  menyebabkan  seseorang  melakukan  pekerjaan  apapun  demi mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya (Rhiza K & Dyah S, 2013). Hal ini dapat  dibuktikan  dengan  permasalahan  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  yakni adanya  penjualan  video  pornografi  anak  yang  dikelola  oleh  pihak  produksi  video pornografi  dengan  menggunakan  anak-anak  sebagai  subjek  dari  video pornografinya  dan  hal  ini  disebarluaskan  melalui  media  sosial  yang  bertautan dengan internet seperti Twitter, WhatsApp, Line dan berbagai situs lainnya (Jimmy Ramadhan Azhari, 2020).
Tersebar banyaknya video pornografi atau cyberpornography ini sendiri juga disebabkan karena masih adanya situs pornografi yang dapat diakses di Indonesia. Sesuai  dengan  UU  ITE  telah  diatur  tentang  pelarangan  bagi  siapa  saja  dengan disengaja dan  tanpa hak melawan hukum menyediakan dan menciptakan sistem ataupun  perangkat  komputer  yang  dimanfaatkan  untuk  memfasilitasikan tindakan  penyebarluasan  pornografi,  karena  hal  tersebut  adalah  tindakan  yang telah jelas melanggar hukum serta kesusilaan dan dilarangi oleh Pasal 34 ayat (1) UU  ITE  (Hidayat  &  Alimuddin,  2020).    Walaupun  telah  diatur  sedemikian,  tetap saja  masih  ada  yang  menyediakan  situs  pornografi  serta  masih  diberi  akses kepada  banyak  orang.  Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  ditemukannya  konten negatif  oleh  Kementerian  komunikasi  dan  informatika  Republik  Indonesia (Kemenkominfo) pada periode Agustus 2018 hingga  September 2021 yang jumlah totalnya  sebanyak  2.624.750  dan  setengah  dari  jumlah  tersebut  adalah  konten negatif  berupa  pornografi  yaitu  sebanyak  1.096.395  konten  (Ardito  Ramadhan, 2021).
Kekurangan  perhatian  dari  keluarga  juga  merupakan  salah  satu  faktor terjadinya cyberpornography , hal ini bisa terjadi pada pihak korban maupun pihak pelaku  dalam cyberpornography tersebut.  Banyaknya  dari  mereka  yang  tekad untuk melakukan kegiatan pornografi dengan harapan untuk mendapatkan kasih sayang  dari  lawan  jenis.  Faktor  ini  lebih  tertuju  kepada  remaja,  karena  masa remaja  ialah  masa  dimana  perkembangan  fisik  mengalami  perubahan  dengan cepat,  lebih  tertarik  kepada  lawan  jenis,  susah  diatur  serta  telah  memiliki  ego masing-masing dan mulai mencari perhatian dari lingkungan sekitarnya (Haidar & Apsari,  2020).  Remaja  yang  kurang  perhatian  dari  keluarga  dan  kurangnya komunikasi  dengan  keluarga  akan  lebih  rentan  menjadi  korban  dari cyberpornography (Pratiwi & Herdiningsih, 2017).
a) Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography
Terjadinya  tindakan cyberpornography tersebut  tentunya  juga  melibatkan pihak  pelaku  dan  korban.  Didalam cyberpornography sangat  sering  ditemukan bahwa pihak korban adalah pihak yang tidak berada diposisi menguntungkan. Hal ini  disebabkan  karena  korban  menjadi  pihak  yang  dipublikasikan  oleh  pelaku cyberpornography  secara  langsung  akan  menderita  kerugian  besar  yaitu  secara fisik,  psikologis  dan  sosiologisnya.  Mengingat  bahwa  korban  ialah  objek  yang sudah mengalami penderitaan serta dirugikan oleh tindakan tersebut (Alfiansyah, Helda  Lisan,  2021).  Dalam  hukum  positif  Indonesia  telah  diatur  mengenai
permasalahan  perlindungan  terhadap  korban  walaupun  sifatnya  sangat  mudah dan setengah.
Korban  sendiri  ialah  seseorang  yang  mengalami  kerugian  mental,  fisik, sosiologis serta ekonomi akibat tindak pidana tersebut (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2006). Kondisi korban yang tidak  begitu  mendapatkan  perhatian  dalam  proses  peradilan  pidana  disebabkan penyelesaian  perkara  hanya  memberikan  hukuman  terhadap  pelaku  tanpa memperhitungkan  aspek  rugi  yang  harus  ditanggung  korban.  Pemberlakuan hukuman  dengan  tujuan  hanya  demi  membalas  perlakuan  yang  dilakukan  oleh dan kepada pelaku tanpa memperbaiki rasa rugi yang dialami korban inilah yang menyebabkan korban berada di posisi yang tidak menguntungkan (Yulia, 2009).
Korban cyberpornography bisa  dikategorikan  menjadi  3  (tiga)  jenis  yaitu, pertama pihak yang sadar bahwa gerak-geriknya direkam ataupun dipotret dengan maksud buat disebarluaskannya ke media sosial atau internet; kedua pihak yang sadar  dirinya  direkam  ataupun  dipotret,  namun  tidak  mengkehendaki  video  dan foto  tersebut  tersebarluaskan  ke  media  sosial  atau  internet;  serta  ketiga  adalah pihak  yang  tidak  sadar  dan  tidak  mengkehendaki  dirinya  direkam  ataupun dipotret  dan  dibagikan  kepada  pihak  lain.  Seseorang  yang  menyetujui disebarluaskannya  video  dan/atau  foto  pornografi  dirinya,  bukanlah  lagi merupakan korban cyberpornography (Christianto, 2020). Korban atas tindakan cyberpornography tentu saja dapat mengalami kerugian yang sangat luas, karena  tindakan tersebut menyebabkan trauma atau gangguan mental  kepada  korban,  terjadinya  penyebaran  luasan  atas  video  dan/atau  foto pornografi  yang  menyebabkan  korban  menjadi  perbincangan  di  media  sosial  dan memunculkan  kemungkinan  korban  akan  dibully  oleh  pengguna  akun  media sosial.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  kasus  seorang  anggota  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berinisial MS, beliau mengalami pelecehan seksual dan dibully oleh karyawan KPI lainnya (MG Noviarizal Fernandez, 2021). Kejadian tersebut  memang  tidak  di  videokan  tetapi  hal  tersebut  memiliki  dampak  yang sama  dengan  pihak  korban cyberpornography ,  yang  akan  menyebabkan  pihak korban mengalami trauma dan gangguan mental.
Cyberpornography sebenarnya  telah  diatur  didalam  Pasal  4  UU  Pornografi yang telah mengumumkan bahwa sebenarnya dilarangnya bagi setiap orang untuk menciptakan,  membuat  banyak,  melakukan  penyebarluasan,  menyiarkan  secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan pornografi ataupun menyewakan yang  secara  eksplisitnya  berisi  muatan  persenggamaan;  kekerasan  seksual; masturbasi ataupun onani; ketelanjangan atau menampilkan sesuatu yang dapat memberikan kesan telanjang; alat kelamin ataupun pornografi anak. Pasal 27 UU ITE  juga  telah  menyatakan  pemberian  sanksi  mengenai  pendistribusian  dan kegiatan  mentransmisi  informasi  elektoronik  yang  melanggar  kesusilaan  dengan sanksi  dipidana  penjara  dan/atau  didenda  dengan  nilai  uang  maksimum  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain dari UU tersebut, dalam Pasal 35 UU ITE  juga  telah  mencantumkan  dilarangnya  untuk  melakukan  perubahan  atau memanipulasikan materi  elektronik sehingga  terlihat asli dan nyata. Di Indonesia sering  ditemukan  tindakan  kejahatan  dari  pelaku  yang  merekayasa  foto  seperti foto  orang  terkenal,  pejabat  ataupun  orang  lain  yang  diubahnya  dan  direkayasa menjadi foto yang melanggar kesusilaan (Rena Pangesti, 2022).
Kejahatan  etis  juga  diatur  dalam  Buku  Kedua  BAB  XIV  KUHP.  KUHP  tidak mengenali  sebutan  perbuatan  seksual,  tetapi  di  dalam  KUHP  dikenali  dengan tindakan  cabul  yang  tertera  pada  Pasal  289  hingga  pasal  296  KUHP.  Pasal  289 KUHP  ini  sendiri  telah  mengatur  bahwa  kekerasan atau  ancaman  yang menekan seseorang  untuk  melaksanakan  ataupun  mengijinkan  dilakukannya  tindakan
pencabulan,  mengancam  untuk  berpartisipasi  dalam  serangan  kehormatan  pada moralitas, dengan hukuman penjara maksimun sembilan tahun.
Pemenuhan  terhadap  hak  asasi  manusia  ataupun  dari  landasan  yang  telah dikandung oleh UU ITE terkhususnya asas kehati-hatian dan landasan itikad baik, maka  sangat  penting  agar  bisa  diberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum bagi korban atas tindakan cyberpornography. Perkembangan cyberpornography sudah  semakin  kompleks,  yang  dimana  konten  yang  semakin vulgar  dan  menjijikkan  dan  telah  memanfaatkan  banyak  korban,  sehingga  tidak sedikit  dari  kalangan  pemakai  teknologi  informasi  dan  internet  dapat  mengakses konten-konten tersebut.
Perlindungan korban atas tindakan cyberpornography yang telah umum dan diketahui oleh kalangan banyak adalah penegakan hukum atau pemberian sanksi kepada  pihak  pelaku  melalui  peradilan,  rehabilitasi  yang  disediakan  oleh Pemerintah untuk pihak korban dalam pemulihan gangguan mental atau trauma. Rehabilitasi  biasanya  dilakukan  disuatu  tempat  khusus  yang  telah  disediakan dengan  tujuan  untuk  meringani,  melindungi  dan  memberikan  pemulihan kesehatan fisik dan psikologis serta kondisi sosial dan spiritual korban (Christian, 2020).  Tetapi  masih  minimnya  diketahui  bahwa  korban cyberpornography juga mengalami  kerugian  sosiologis  yang  menyebabkan  korban  juga  membutuhkan perlindungan terhadap sosiologisnya. Sehingga  korban cyberpornography tersebut tidak dikucilkan oleh masyarakat dan pemakai teknologi informasi dan internet. Perlindungan korban atas tindakan cyberpornography yang perlu kita ketahui juga  adalah hak untuk dilupakan ( right to be forgotten ) yang mempunyai arti hak suatu pihak agar materi berupa gambar, dokumen, video yang teredar di internet bisa  dilupakan  ataupun  dihapuskan  dalam  persidangan  dipengadilan  jika  pihak korban tidak ada bukti yang membuktikan korban bersalah dengan tujuan untuk memulihkan nama baik dari korban. Searah dengan hal tersebut, pemerintah dan DPR memasukkan prinsip right to be forgotten ke dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU  ITE  sendiri  telah  mengatur  bahwa  setiap  penyelenggara  dan  pengelola  sistem elektronik harus menghapuskan materi  elektronik yang tidak berguna lagi dan di bawah kendalinya atas permintaan orang yang berkaitan dan didasari keputusan dari  pengadilan.  Selain  dari  itu,  tiap-tiap  pengelola  sistem  elektronik  juga  harus menyajikan mekanisme penghapusan materi elektronik yang  tidak lagi digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  dengan  kepentingan  untuk  melindungi  korban  tindakan cyberpornography maka  prinsip right  to  be  forgotten haruslah  diatur  dan dilaksanakan  sedemikian  rupa  terhadap  kasus-kasus  yang  halnya  korban cyberpornography. Karena  prinsip  tersebut  sangat  membantu  pihak  korban cyberpornography untuk  bisa  bebas  dari  cengkeraman  atau  perbincangan  yang dilakukan  oleh  para  pengguna  teknologi  informasi  dan  internet.  Ketentuan  Pasal 26  ayat  (3)  UU  ITE  pada  dasarnya  mengatur  penggunaan  informasi  didalam bentuk data pribadi seseorang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan karena informasi yang tidak relevan berdasarkan penetapan dari pengadilan.
Regulasi  yang  berkaitan  dengan  prinsip right  to  be  forgotten ini  harus dipertegaskan  oleh  Pemerintah  agar  bisa  terlaksanakan  serta  memberikan kejelasan  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  Pengadilan  untuk  tindakan cyberpornography. Dalam  mengambil  keuntungan  dari  teknologi  informasi, perlindungan  data  pribadi  adalah  suatu  hal  penting  yang  berupa  unsur dari  hak pribadi  ( privacy  rights). Hak  pribadi  ini  haruslah  berlaku  sama  bagi  semua pengguna  teknologi informasi,  baik  itu  pengguna  yang  bukan merupakan  korban cyberpornography maupun  korban cyberpornography .  Prinsip right  to  be  forgotten ini  dapat  berperan  khusus  terlebih  dalam  kasus cyberpornography untuk
melindungi  hak  korban  dan  melindungi  masyarakat  dari  konten  bermuatan kejahatan etis.
Diberlakukannya  hak  melupakan  ( right  to  be  forgotten )  untuk  korban tindakan cyberponography ini  adalah  suatu  cara  tepat  untuk  melindungi  masa depan  korban cyberpornography dan  membebaskan  pihak  korban  sebagai perbincangan pengguna  teknologi informasi nantinya.  Prinsip right  to  be forgotten ini  akan  membawa  realitas  kepada  masyarakat  agar  dilupakan  dari  kasus cyberpornography yang tidak dianggap pantas dan berguna lagi masyarakat  pada suatu  waktu,  dan  dapat  dijadikan  untuk  materi  pembelajaran  bagi  masyarakat untuk  tidak  menjadi  korban  tindakan cyberpornography .  Selain  itu,  prinsip  hak untuk  dilupakan  dapat  berarti  sebagai  kewajiban  untuk  dilampirkan  pada  suatu laporan,  yang  secara  implisit  dapat  menunjukkan  bahwa  suatu  pihak  bisa dimaafkan  atas  kesalahannya  diwaktu  lalu  dan  sudah  menyelesaikan hukumannya,  serta  wajib  untuk  diberikan  kesempatan  untuk  mengembangkan kembali dirinya di publik.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  terdapat  berbagai  faktor  yang menyebabkan  terjadinya cyberpornography yang  dikategorikan  menjadi  2  (dua) faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yang  menjadi penyebab  terjadinya  tindakan cyberpornography adalah  faktor  kecanduan  yang menimbulkan rasa ingin tau, iseng dan dengan tujuan untuk memuaskan  hasrat birahinya.  Selain  dari  kecanduan,  terdapat  juga  faktor  pedofilia  yang  dimana pelaku senang untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan  terhadap anak dibawah  umur.  Sedangkan,  faktor  eksternal  terjadinya cyberpornography yaitu faktor  kemiskinan,  faktor  karena  masih  tersedianya  situs  pornografi  dan  faktor kurangnya  perhatian  dari  keluarga  sehingga  menyebabkan  seseorang  melakukan kegiatan pornografi.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  di  Indonesia  telah  diatur  dalam UU ITE,  UU  pornografi,  dan  KUHP.  Perlindungan  yang  diberikan  dapat  berupa pemberian sanksi kepada pihak pelaku, rehabilitasi yang diberikan kepada pihak korban untuk pemulihan fisik serta psikologis dan prinsip right to be forgotten yang perlu diberlakukan juga untuk korban cyberpornography oleh pemerintah melalui peraturan  pelaksana  dari  Pasal  26  ayat  (3)  dan  (4)  UU  ITE  supaya  terpenuhinya hak-hak  terhadap  tiap  korban  dan  membersihkan  namanya  dari  tindakan cyberpornography dan tidak dikucilkan .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alfiansyah,  Helda  Lisan,  A.  F.  (2021).  ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  ANCAMAN CYBERPORN  BAGI  PENGGUNA  APLIKASI  TWITTER. De  Juncto  Delicti , 1 (2),
106 – 131.
Ardito Ramadhan. (2021). Kemenkominfo putuskan akses terhadap 2,6 juta konten negatif, terbanyak pornografi . Nasional.Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/17231611/kemenkominfo- putus-akses-terhadap-26-juta-konten-negatif-terbanyak
Cayo,  P.  N.  .  (2020).  sanksi  pidana  terhadap  pidana  cyberporn  berdasarkan undang-undang  nomor  16  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (uu ite). Justici .
Christian,  J.  .  (2020).  Sekstorsi:  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Dalam Paradigma Hukum Indonesia. Binamulia Hukum .
Christianto,  H.  (2016). CYBERPORNOGRAPHY:  Kejahatan  Pornografi  Masa  Kini . http://repository.ubaya.ac.id/27416 Christianto,  H.  (2020).  Konsep  Hak  Untuk  dilupakan  sebagai  pemenuhan  Hak Korban  Revenge  Pron  Berdasarkan  Pasal  26  Undang-Undang  Informasi  dan
Transaksi  Elektronik. Mimbar  Hukum :  Jurnal  Berkala  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada . detik  news.  (2020). 6  fakta  video  syur  yang  kini  bawa  gisel  jadi  tersangka . News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-5314349/6-fakta-video- syur-yang-kini-bawa-gisel-jadi-tersangka
Fajar, ND.M dan Achmad, Y. (2013). dualisme penelitian hukum normatif & empiris . pustaka pelajar.
Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA . Hidayat,  I.,  &  Alimuddin,  A.  (n.d.).  PENYEBARAN  KONTEN  PORNOGRAFI PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2008  DAN  HUKUM
ISLAM. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH … . http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18750
Indonesia.  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2011). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Keempat .
Internet worlds stats. (n.d.). Internet 2021 Usage in Asia . 2021.
Ismail,  M.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Cyberpornography  Terhadap Perlindungan  Korban. JURNAL  HUKUM  EKONOMI  SYARIAH , 1 (2),  117. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734 Jimmy Ramadhan Azhari. (2020). Fakta terungkapnya jaringan penjual video porno anak di Jakarta Barat . Megapolitan.Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/11/08591681/fakta- terungkapnya-jaringan-penjual-video-pornografi-anak-di-jakarta?page=all Khaidir,  M.  (2007).  Penyimpangan  seks  (pedofilia). Jurnal  Kesehatan  Masyarakat Andalas . Komariah,  M.,  &  Widiyanti  Fakultas  Keperawatan,  E.  (2021). GAMBARAN  AKSES CYBER PORNOGRAPHY PADA REMAJA (Vol. 9, Issue 2). M  Nur  Hada.  (2021). Dikirim  rekaman  video  istri  berhubungan  intim  dengan  pria lebih muda, suami nyaris pingsan . Tribunnews. https://jateng.tribunnews.com/2021/06/24/dikirim-rekaman-video-istri- berhubungan-intim-dengan-pria-lebih-muda-suami-nyaris-pingsan
Manurung,  H.  A.,  Warno,  N.  D.,  &  Setiyono,  J.  (2016).  ANALISIS  YURIDIS
KEJAHATAN PORNOGRAFI (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL. In DIPONEGORO LAW JOURNAL (Vol. 5, Issue 3). MG  Noviarizal  Fernandez.  (2021). Mengaku  jadi  korban  pelecehan  massal  di  KPI, Pria ini kirim surat terbuka ke Jokowi . Kabar24.Bisnis.Com. https://kabar24.bisnis.com/read/20210901/15/1436928/mengaku-jadi- korban-pelecehan-massal-di-kpi-pria-ini-kirim-surat-terbuka-ke-jokowi Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, (2006).
Undang-undang (UU) tentang Pornografi, (2008).
Pratiwi, M. R., & Herdiningsih, W. (2017). Peran Pengawasan Orangtua Pada Anak Pengguna Media Sosial the Supervision Role of Parents . http://tekno.kompas.com/read/2011/05/23/2030098/
Regirma,  A.,  Frellina,  C.,  Amatullah,  N.,  &  Azizah,  S.  N.  (2021).  PENGATURAN CYBERPORNOGRAPHY  BERDASARKAN  UU  ITE  DAN  UU  PORNOGRAFI.
Jurnal Kertha Semaya , 9 (5), 793 – 804. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05
Rena Pangesti. (2022). Viral sosok asli di video syur Nagita Slavina,warganet soroti gaya rambut . Suara.Com.
https://www.suara.com/entertainment/2022/01/18/084727/viral-sosok- asli-di-video-syur-nagita-slavina-warganet-soroti-gaya-rambut
Rhiza K, A., & Dyah S, P. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia. Recidive , 2 (3), 307 – 316.
Rosanensi,  M.,  &  Sakti,  L.  (2021).  Hukum  Teknologi  Informasi;  Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. Jurnal Fundamental Justice . Studies,  S.  (2021). Proceeding  of  Conference  on  Law  and  Social  Studies FATHERLESS DAN POTENSI CYBERPORN PADA REMAJA . http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Syam,  N.  (2010). Agama  pelacur;  Dramaturgi  Transendental .  LKIS  PElLANGI AKSARA.
Tempo.co.  (2022). korban  pedofil  grup  facebook  loly  candys  18+  bertambah . Metro.Tempo.Co.  https://metro.tempo.co/read/857025/korban-pedofil-grup- facebook-loly-candys-18-bertambah/full&view=ok Ulva,  Y.  I.  (n.d.). Proceeding  of  Conference  on  Law  and  Social  Studies PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL TIK TOK DAN INSTAGRAM . https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asalmulatiktokdiganderu
Yatimul  Ainun.  (2014). rekam  adegan  hubungan  intim,seorang  suami  ditangkap . Kompas.Com.
https://regional.kompas.com/read/2014/03/13/1512034/Rekam.Adegan.Hu bungan.Intim.Seorang.Suami.Ditangkap
Yulia,  R.  (2009).  Restorative  Justice  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 39 (2). http://gp-ansor.org