Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 599-602| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4023.599-602

## ANALISIS YURIDIS MONEY POLITIC OLEH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM
Ade Marcelian Pande, Ida Ayu putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Adepande10@gmail.com, Widiati_dayu@yahoo.com, Arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Money  politic merupakan  suatu  kejahatan  terhadap  demokrasi  yang  dicita-citakan oleh  negara Indonesia, khususnya  terhadap  tindak  pidana money  politic calon  anggota  dewan  perwakilan  daerah.  Penelitian  ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk money politic dalam pemilihan umum dan mengungkapkan sanksi terhadap calon  anggota  dewan  perwakilan  daerah  yang  melakukan money  politic .  Tipe  penelitian  yaitu  penelitian normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan sekunder.  Data  dikumpulkan  melalui  kegiatan  membaca,  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan hukum yang ada atau studi dokumen dari peratuan Perundang-undangan yang ada serta instrument pendukung lainnya. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengaturan  mengenai  tindak  pidana money politic diatur  dalam konstitusi  dan  beberapa  peraturan  hukum  khusus,  bentuk money  politic berbentuk  uang,  berbentuk  fasilitas umum, berbentuk sembako, berbentuk proyek.Sanksi yang diterapkan adalah pidana penjara, dan pidana denda atau  pidana  kurungan  pengganti  denda.  Sanksi  pidana  diterapkan  terhadap  pelaku  yang  memberi  maupun menerima segala bentuk money politic. Money politic menjadi strategi untuk memenangkan kontestasi politik. Kata Kunci: Money Politic, Hukum, Pemilihan Umum, Sanksi pidana

## Abstract
Money  politics  is  a  crime  against  democracy  as  aspired  by  the  Indonesian  state,  especially  against  money politics  crimes  committed  by  Regional  Representative  Council  Candidates.  This  study  aimed  to  examine  the forms  of  money  politics  in  general  elections  and  to  reveal  sanctions  against  candidates  for  Regional Representative  Council  Candidates  who  committed  money  politics. This  study  is  normative  research  with  a statutory approach. The sources of data  used  were primary and secondary data. Data  were collected through reading  activities,  which  were  carried  out  by  collecting  existing  legal  materials  or  studying  documents  from existing  laws  and  regulations  and  other  supporting  instruments. The  results  of  the  study  indicated  that  the regulation  of  money  politics  is  regulated  in  the  constitution  and  some  special  legal  regulations.  The  form  of money  politics  is  in  the form  of  money,  public facilities,  basic  needs,  and  projects.  The  sanctions applied  are imprisonment  and  fines  or  imprisonment  instead of  fines. Criminal  sanctions  are  applied to  perpetrators  who gave or received all forms of money politics, which is used as a strategy to win political contestations. Keywords: Money politic, Law, Elections, Criminal sanctions

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  menjamin  hak  asasi  manusia  di  dalam  hukum sebagaimana  diamanatkan  dalam  konstitusi  negara,  ini  artiannya  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia dalam terjun dalam dunia pemerintahan (Arifin & Lestari, 2019) . Tetapi dengan mengikuti aliran  kebiasaan  negara,  dimana  partai  politiklah  menjadi  sarana  masyarakat  dalam  beraspirasi  dan berkesempatan  untuk  mempunyai  kedudukan  dalam  pemerintahan.  Persyaratan  mengenai  warga negara  untuk  menjadi  calon  anggota  dewan  diatur  didalam  Undang-undang,  dan  dengan  segala kelengkapan  administrasi  yang  ditentukan  juga  seseorang  mengajukan  bakal  calon  anggota legislatif  daerah  dapat  mengikuti  kontestasi  politik  yang  diselenggarakan  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) (Affan, 2015) .
Negara  Indonesia  merupakan  negara  demokrasi,  dalam  prinsipnya  demokrasi  merupakan suatu  kedaulatan  rakyat (Widodo,  2015). Dengan  demokrasi  rakyat  dapat  leluasa  menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah dan dijamin oleh konstitusi. Demokrasi yang dianut Indonesia yaitu demokrasi  Pancasila,  pancasila  sebagai  filsafat  negara  memberikan  arti  bahwa  negara  Indonesia
merupakan  negara  hukum, bukan  negara  yang otoriter. Demokrasi adalah kunci  untuk mewujudkan kedaulatan  rakyat.  Dengan  adanya  pengaruh  demokrasi,  pemerintah  sebagai  penguasa  tidak  dapat sewenang-wenang  dalam  mengambil  kebijaksanaannya,  tetapi  harus  diputus  berdasarkan musyawarah  mufakat (Qomar,  2018) .  Demokrasi  yang  lahir  dari  era  reformasi  saat  ini  memiliki cita-cita  untuk  tercapainya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  yang  berjalan  berdampingan dengan  konteks  demokrasi  dalam  bernegara. Wujud  dari  demokrasi  di  Indonesia  adalah  dengan munculnya  partai-partai  politik  yang  berlandaskan  dan  menampung  aspirasi  seorang  warga  negara Indonesia  dalam  bernegara.  Pada  saat  ini,  banyaknya  partai  politik  yang  bermunculan  juga membuat para peserta calon legislatif yang maju dengan melalui partai politik dalam suatu pemilihan umum.
Pemilihan Umum merupakan salah satu instrument yuridis dalam berdemokrasi, saat dimulai pemilihan  umum  secara  langsung  pada  tahun 2004,  hal  ini  menuai  beberapa  persoalan  yang  salah satu diantaranya yang paling menonjol yakni money politic (Pahlevi, 2011) . Dengan banyaknya para peserta  calon  anggota  dewan  legislatif  mempunyai  kompetisi  yang  ketat  dan  tak  heran  membuat rakyat bingung (Miriam Budiardjo, 1947:50) . Politik uang (money politic) adalah salah satu cara atau bentuk  pemberian  atau  janji  yang  secara  nyata  kepada  seseorang  untuk  mendukung  calon  tertentu dengan menggunakan haknya dalam suatu pemilihan umum secara melawan hukum dan mencederai demokrasi.  Dengan  demikian  maka  para  calon  anggota  legislatif  akan  mendapat  dukungan  suara pada  saat  pemilihan  umum. Money  Politic juga  berpotensi  membuat  perpecahan  dalam  masyarakat oleh  karena  kelompok  yang  terbagi  dalam  hal  dukung-mendukung  karena  merasa  mempunyai  rasa balas  budi  terhadap  calon  anggtoa  legislatif  yang  didukung. Money  politic juga  merupakan  suatu tindak  pidana  yang  sudah  menjadi  budaya  dalam  politik  bernegara  yang  tidak  sehat. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji  bentuk-bentuk money  politic dalam  pemilu  dan  mengungkapkan  sanksi  terhadap  calon anggota  dewan  perwakilan  daerah  yang melakukan money politic .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  Perundang- undangan. Bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer dengan menganalisis dari sumber aslinya Undang-undang. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum berisi mengenai prinsip-prinsip ilmu  dari  sumber  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  dan  pandangan  para  ahli  yang  berkaitan  dengan mendukung  analisis  mengenai money  politic oleh  calon  anggota  dewan  legistalif  daerah.  Bahan hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang berasal dari Kamus-kamus atau internet. Data diperoleh melalui  teknik pengumpulan bahan bacaan, yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  hukum  yang  ada  atau  studi  dokumen  dari peratuan Perundang-undangan  yang ada serta instrument pendukung lainnya. Adapun  setelah  bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan digambarkan dan dijelaskan kalimat perkalimat dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis (Bambang, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk Money Politic oleh Calon Anggota Dewan Legislatif Daerah
Negara Indonesia merupakan negara yang melandasi sistem pemerintahan yang berlandaskan secara demokrasi,  dalam  sebuah  negara  demokrasi  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  instrument yuridis sebagai pilar utama dalam memenuhi aspirasi rakyat sebagaimana dalam demokrasi pancasila yang  mengutamakan  musyawarah  dalam  menentukan  permufakatan  untuk  menentukan  arah keputusan  atau  kebijakan  bersama.  Pemilihan  Umum  diatur  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  1945  dan secara  khusus  dalam  Undang-undang (lex  specialis) ,  jelaslah  bahwa  ketentuan  mengenai  pemilihan umum mempunyai  dasar  hukum sarana  aspirasi masyarakat  yang  diamanatkan  untuk masa  depan bangsa  terhadap  mereka  yang  terpilih  untuk  menentukan  sikap  kebijakan  yang  diharapkan  adalah sebesar-besarnya  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  untuk  kesejahteraan  sosial.  Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk  menjamin  terlaksananya  pemilu  yang  sesuai  dengan  jadwal  ketetanegaraan  yang  diperlukan (Asshidiqie, 2012) .
Politik  Uang  (Money  Politic)  adalah  salah  satu  cara  atau  bentuk  pemberian  atau  janji  yang secara nyata kepada seseorang untuk mendukung calon tertentu dengan menggunakan haknya dalam
suatu pemilihan umum secara melawan hukum dan mencederai demokrasi . Hal ini merupakan suatu kejahatan  terhadap  demokrasi  yang  dimana  menggerakan  seseorang  menggunakan  haknya  dengan bermacam-macam bentuk, tapi mempunyai tujuan adalah untuk meraih suara sebanyaknya dari para simpatisan  masayrakat  untuk  menentukan  kemenangan  dalam  pemilihan  umum.  Politik  uang merupakan  suatu  sistem  tukar  menukar  pemberian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  kelompok yang  saling  member,  dimana  pihak  penerima  akan  berusaha  mengimbanginya (Suparlan,  1992) . Adapun bentuk - bentuk dari money politic, antara lain: 1. Berbentuk Uang (money cash) Dalam  bentuk  ini money  politic dilakukan  dengan  cara  pemberian  uang  secara  tunai  terhadap orang-orang  tertentu  yang  biasanya  hadir  dalam  acara  kampanye  atau  namanya  terdapat  dalam pencatatan yang dilakukan oleh tim kampanye pendukung calon anggota legislatif tertentu.
2. Berbentuk Fasilitas Umum (Public Facility)
Dalam bentuk ini money politic diberikan dengan cara pendekatan terhadap kelompok masyarakat tertentu  dan  mengarah  pada  sasaran  utama  yang  diperlukan  masyarakat,  contohnya  sarana penunjang  hobby  (lapangan  voli,  meja  pimpong,  tenis),  tempat  keagamaan  (musholla,  masjid, gereja), jalan atau gang kampung, pendidikan (sekolah, pesantren).
3. Berbentuk Sembako (Consumer Groceries) Dalam  bentuk  ini money  politic diberikan  dalam  bentuk  bahan  baku  konsumsi  makanan  pokok masyarakat  langsung,  yang  pada  umumnya  diberikan  merata  terhadap  masyarakat  didaerah sasaran kampanye. Dapat berupa; beras, gula, minyak goring, mie instan, telur, ikan, dll.
4. Berbentuk Proyek (General Development)
Dalam  bentuk  ini money  politic diberikan  khusus  terhadap  tim  sukses  apabila  telah  berhasil memenangkan  calon  dalam  kontestasi  politik  pemilihan  umum,  proyek  ini  berupa  jatah pembangunan  kecil-kecilan  dari  pemerintah  atau  instansi.  Contohnya;  pembangunan  puskesmas, jalan, sekolah.

## 2. Sanksi Terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Dearah yang Melakukan Money Politic
Tindak  pidana  pemilihan  umum  adalah  semua  tindak  pidana  dalam  aktifitas  keikutsertaan  dalam pemilihan  umum  sebagaimana  dalam  Undang-  undang (Santoso,  2001). Seorang  yang  melakukan tindak  pidana  haruslah  disertai  dengan  sanksi  terhadap  perbuatannya  itu.  Sebelum  membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana money politic, dalam perkembangan teori pemidanaan  dibagi  menjadi  3,  yakni  Absolut  atau  pembalasan (vergeldings  theorien )  yaitu pemidanaan  ditujukan  untuk  dasar  pembalasan  dari  perbuatannya;  Relatif  atau  tujuan (doel theorien )  yaitu teori  ini  untuk  mengubah  pola  piker  pelaku  secara  rohani  dan  jasmani  menjadi orang  yang  lebih  baik  sehingga  diupayakan  tidak  melakukan  sifat  tercela  dalam  masyarakat  dan hukum;  Gabungan (verenigings  theorien) yaitu  menitik  beratkan  pada  pembalasan  yang  disertai dengan  ketertiban masyarakat. Selanjutnya  sanksi terhadap  calon anggota dewan perwakilan daerah terdapat dalam Pasal 265 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mempunyai  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  sebagai  meliputi  Setiap  orang;  Dengan  sengaja melakukan  perbuatan  curang;  Menyesatkan,  memaksa,  menjanjikan,  memberikan  uang  atau  materi lainnya; Untuk memperoleh dukungan terhadap calon anggota DPD dalam pemilihan umum.
Dengan  ancaman  sanksi  pidana  terkait  tindak  pidana money  politic yakni:  Pidana  Penjara minimal  dua  belas  bulan  dan  maksimal  tiga  puluh  enam  bulan  penjara,  sedangkan  pidana  denda paling  kecil  sebesar  Rp.  12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  sebesar Rp.36.000.000,-  (tiga  puluh  enam  juta  rupiah).  Pun  hal  ini  juga  dapat  diterapkan  dalam  sanksi administrative  oleh  KPU  berupa  pembatalan  sebagai  daftar  calon  tetap  atau  pembatalan  penetapan sebagai  calon  terpilih.  Hasil  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  dengan  suasana  keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dengan hasil yang cermat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Budiardjo, 1974) .

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari data yang diperoleh serta hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa money  politic merupakan sesuatu  kejahatan  terhadap  demokrasi,  adapun bentuk-bentuk money politic meliputi berbentuk  uang (money  cash), berbentuk  fasilitas  umum,  berbentuk  sembako  atau  konsumsi,  berbentuk  proyek. Sanksi-sanksi  terhadap  tindak  pidana money  politic diancam  pidana  dengan  pidana  penjara  dengan kriteria  minimal  12  (dua  belas)  bulan  dan  maksimal  36  (tiga  puluh  enam)  bulan  penjara,  sedangkan pidana  denda  paling  kecil  sebesar  Rp.  12.000.000,  dan  paling  banyak  sebesar  Rp.36.000.000. Penerapan  sanksi  hukum  dapat  juga  diberikan  terhadap  penerima  (masyarakat)  yang  terbukti menerima  praktik money  politic dalam  pemilihan  umum.  Dasar  huku  yang  dipakai  terdapat  dalam Pasal  265  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dusampaikan  peneliti  berkaitan  dengan  simpulan  penelitian  di  atas  yaitu  bagi partai  politik,  untuk  memenuhi  demokrasi  di  Negara  Indonesia  perlu  adanya  penekanan  yang dilakukan  terhadap  semua  elemen  masyarakat.  Partai  politik  sebagai  sarana  menjembatani  aspirasi masyarakat,  diharapkan  dapat  mebina  para  calon  anggota  legislatif  daerah  untuk  dapat  mengikuti kontestasi politik dengan baik  dan tanpa adanya perbuatan curang  untuk terciptanya pola  kontestasi politik  yang  bersih.  Dan  diharapkan  dari  proses  politik  yang  bersih  adalah  calon  legislatif  adalah sosok  yang  dapat  dipercaya  mengemban  tugas  parlemen  legislatif  dikedudukan  dilegislatif.  Bagi masyarakat,  peran  penting  mengenai  kesadaran  akan money  poitik merupakan  sesuatu  hal  yang menentukan untuk kesejahteraan daerah. Untuk itu masyarakat diharapkan lebih mampu untuk dapat menolak,  mengantisipasi,  serta  berani  melaporkan  segala  bentuk  yang  berkenaan  tentang money politik yang ada dilingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan, S. (2015). Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah. Cosmogov , 1 (1), 12–24 . Arifin,  R.,  &  Lestari,  L.  E.  (2019).  Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab. Jurnal  Komunikasi Hukum , 5 (2), 12–25. Asshidiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Raja Grafindo Persada: Jakarta . Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Budiardjo, M. (1974). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pahlevi,  I.  (2011).  Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  di  Indonesia:  Berbagai Permasalahannya. Politica , 2 (1), 45–72. Qomar, N. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi . Jakarta: Sinar Grafika . Santoso, T. (2001). lmu Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. Suparlan, P. (1992). Sasaran Penelitian Antropologi . Raja Grafindo Persada: Jakarta . Widodo, E. T. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi . University Press. Jember.