## Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Tinggi Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL)
Sri Mulyani 1)
1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politi, Universitas Wijaya Putra, Surabaya Email: 1) srimulyani@uwp.ac.id

## PENDAHULUAN
Pendidikan  tinggi  merupakan  fondasi  bagi  kemajuan  suatu  bangsa  dalam  era  globalisasi  dan persaingan ekonomi yang semakin ketat (Kadarisman, 2017).  Untuk memenuhi tuntutan zaman, sistem pendidikan tinggi harus mampu memberikan aksesibilitas, relevansi, dan kualitas yang tinggi. Di tengah dinamika  ini,  Recognition  of  Prior  Learning  (RPL)  atau  pengakuan  terhadap  pengalaman  lampau  telah muncul  sebagai  strategi  penting  dalam  memperluas  akses  pendidikan  tinggi  dan  meningkatkan inklusivitas  dalam  sistem  pendidikan.  Dalam  Pasal  1  Bab  I  Permendikbudristek  RI  No.  41/2021, Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL)  didefinisikan  sebagai  pengakuan  terhadap  pencapaian  belajar individu  dari  berbagai  jenis  pendidikan  dan  pengalaman  kerja  (Kementerian  riset,  teknologi,  2017). Definisi  ini  menunjukkan  usaha  pemerintah  untuk  mengurangi  tingkat  drop  out  dengan  memperkuat konsep  "belajar  seumur  hidup"  yang  terbuka  untuk  semua  tanpa  memandang  usia  atau  latar  belakang (Rahmad Nasir, 2022). Menurut Pasal 4 poin 3 UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan  dianggap  sebagai  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik  sepanjang  hayat. RPL dijalankan dalam dua bentuk: RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan RPL untuk penyetaraan kualifikasi khusus (Ali et al., 2024).

## ARTICLE HISTORY
Received [01 Mei 2024]
Revised [05 Juni 2024]
Accepted [10 Juni 2024]

## ABSTRAK
Kebijakan publik di pendidikan tinggi sangat penting dalam mengatur arah pembelajaran di lembaga pendidikan. Recognition of Prior Learning  (RPL) memungkinkan mahasiswa mendapat pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman non-formal, mempercepat pembelajaran, serta memberikan keadilan bagi yang memiliki pengalaman relevan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam penerapan Recognition of Prior Learning (RPL) di pendidikan tinggi Indonesia. Penelitian ini  memanfaatkan  metode  kualitatif,  mengutamakan  analisis  literatur  sebagai  sumber data.  Data  dikumpulkan  dari  karya  ilmiah  dan  referensi  pustaka  terkait.  Analisis dilakukan  secara  induktif  untuk  memperoleh  pemahaman  mendalam,  mengeksplorasi aspek  unik,  dan  menghasilkan  hipotesis  terkait  kebijakan  publik  dalam  penerapan Recognition  of  Prior  Learning  (RPL)  di  pendidikan  tinggi  Indonesia.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam  mengatur  arah  dan  kebijakan  pembelajaran,  termasuk  implementasi  RPL. Namun,  penerapan  RPL  masih  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan,  termasuk perlunya kerangka kerja yang jelas, sumber daya yang memadai, dan aspek etis dalam pengakuan  pembelajaran  lampau.  Pentingnya  harmonisasi  praktik  RPL  di  tingkat internasional  juga  menjadi  fokus  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  tinggi  yang  inklusif dan  relevan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  kompleksitas  penerapan  RPL  dan  menyediakan  dasar  untuk  perbaikan kebijakan dan praktik dalam pendidikan tinggi.

## ABSTRACT
Public  policy  in  higher  education  is  crucial  in  guiding  the  direction  of  learning  in educational institutions. Recognition of Prior Learning (RPL) enables students to receive recognition  for  knowledge  and  skills  acquired  through  non-formal  experiences, accelerating  learning,  and  providing  fairness  to  those  with  relevant  prior  experiences. This research aims to analyze public policy in the implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Indonesian higher education. The study utilizes a qualitative method, prioritizing  literature  analysis  as  the  source  of  data.  Data  is  collected  from  scholarly works and relevant bibliographic references. Analysis is conducted inductively to gain a deep understanding, explore unique aspects, and generate hypotheses related to public policy in the implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Indonesian higher education. The findings indicate that public policy in higher education plays a crucial role in  directing  learning  policies,  including  RPL  implementation.  However,  the implementation  of  RPL  still  faces  several  challenges,  including  the  need  for  clear frameworks, adequate resources, and ethical aspects in recognizing past learning. The importance of harmonizing RPL practices at the international level also remains a focus in achieving inclusive and relevant higher education goals. Thus, this research provides a  better  understanding  of  the  complexity  of  RPL  implementation  and  lays  the groundwork for policy and practice improvements in higher education.

## KEYWORDS
Kebijakan Publik, Pendidikan Tinggi, Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL).
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Tidak semua individu memenuhi syarat untuk program ini karena ada persyaratan ketat, termasuk lulus  SMA  atau  setara,  memiliki  pendidikan  nonformal,  informal,  atau  pengalaman  kerja  yang  relevan dengan program studi di perguruan tinggi, serta diakreditasi oleh program studi yang sudah terakreditasi, dan  telah  menghasilkan  lulusan  (Yunitasari,  2017).  Selain  itu,  proses  pendaftaran,  penilaian,  dan pengakuan  SKS  juga  menjadi  bagian  dari  persyaratan  tersebut.  Meskipun  potensinya  yang  besar, implementasi  RPL  dalam  konteks  kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  tinggi  masih  menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan (Apriany et al., 2021). Kritik dan masalah yang muncul perlu dipahami dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari penerapan RPL ini.
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  kebijakan  publik  memiliki  peran  krusial  dalam mempromosikan  dan  memfasilitasi  implementasi  RPL  yang  efektif  (IBRAHIM,  2023).  Pemerintah  perlu memastikan  adanya  kerangka  kebijakan  yang  mendukung,  termasuk  pedoman  yang  jelas  untuk  proses evaluasi  RPL  dan  kebijakan  subsidi  atau  bantuan  finansial  bagi  individu  yang  membutuhkan(Ali  et  al., 2024;  Kebudayaan,  2020;  Kementerian  riset,  teknologi,  2017).  Selain  itu,  investasi  dalam pelatihan dan pengembangan  kapasitas  bagi  penyelenggara  RPL  juga  penting  untuk  memastikan  bahwa  proses evaluasi  dilakukan  secara  adil  dan  konsisten  (Rahmad  Nasir,  2022).  Dalam  konteks  kebijakan  publik, penting  bagi  pemerintah  untuk  memainkan  peran  yang  aktif  dalam  mempromosikan  dan  mendukung implementasi  RPL  secara  efektif.  Hal  ini  mencakup  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai,  pelatihan bagi  tenaga  pendidik  dan  penilai,  serta  penyusunan  kebijakan  yang  mendukung  integrasi  RPL  dalam kurikulum  pendidikan  tinggi.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  berperan  dalam  memfasilitasi  kerja  sama antara  lembaga  pendidikan,  industri,  dan  masyarakat  dalam  mengembangkan  sistem  RPL  yang berkelanjutan dan inklusif.
Tidak  hanya  itu,  kerja  sama  antara  lembaga  pendidikan  tinggi,  industri,  dan  masyarakat  juga diperlukan dalam mempromosikan penerapan RPL (Hartanto, 2020). Lembaga pendidikan perlu terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu di luar lingkungan akademis, sementara industri dapat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja dan memberikan masukan tentang keterampilan yang dihargai (Lie, 2015). Masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung individu yang ingin  menggunakan  RPL  sebagai  jalan  menuju  pendidikan  tinggi  yang  lebih  terjangkau  dan  relevan (Wahab,  2021).  Penelitian  ini  tidak  hanya  dapat  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang masalah-masalah  yang  ada,  tetapi  juga  memberikan  dasar  yang  kuat  bagi  perbaikan  kebijakan  dan praktik dalam penerapan RPL (Basrowi et al., 2022b; Hendriawan et al., 2023; Rahmatullah & Basrowi, 2023).  Dengan  demikian,  penelitian  tentang  kebijakan  publik  dalam  penerapan  RPL  dalam  pendidikan tinggi  bukan  hanya  tentang  mengidentifikasi  masalah,  tetapi  juga  tentang  merumuskan  solusi  yang inovatif dan efektif (Basrowi, 2012; Basrowi et al., 2022a; Purwaningsih et al., 2024). Dengan memahami lebih  baik  kompleksitas  dan  dinamika  penerapan  RPL,  kita  dapat  memastikan  bahwa  pendidikan  tinggi menjadi  lebih  inklusif,  responsif,  dan  relevan  bagi  semua  individu,  tanpa  memandang  latar  belakang mereka.

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Tinggi
Kebijakan  publik  adalah  upaya  untuk  mengatur  pengelolaan  sumber  daya  demi  kepentingan umum,  yaitu  masyarakat.  Prosesnya  melibatkan  interaksi  antara  berbagai  gagasan,  ideologi,  dan kepentingan  dalam  sistem  politik  negara  (Bakry,  2010;  Encep  Syarief  Nurdin,  2006;  Munadi,  2013). Kebijakan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk beroperasi di sektor-sektor seperti transportasi, pendidikan,  kesehatan,  dan  lainnya,  dengan  maksud  memberikan  dampak  positif  pada  kehidupan masyarakat  (Bakry,  2010).  Tidak  semua  kebijakan  dijalankan  melalui  undang-undang  atau  peraturan, walaupun  setiap  undang-undang  atau  peraturan  dianggap  sebagai  kebijakan.  Pertanyaan  pentingnya adalah  apakah  kebijakan  pendidikan  termasuk  dalam  kebijakan  publik  secara  keseluruhan  ataukah dianggap  sebagai  kebijakan  publik  yang  terpisah  (Maskuri,  2017).  Pertanyaan  ini  krusial  karena menyangkut  penempatan  pendidikan  dalam  struktur  sektor  publik  yang  harus  dikelola  secara  serius, serta  urgensi  pemerintah  dalam  menetapkan  prioritas  program  pembangunan  (Bakry,  2010).  Dalam konteks  ini,  kebijakan  publik  bertujuan  memelihara  hak-hak  individu  dan  meningkatkan  kesejahteraan umum,  terutama  dalam  sektor  pendidikan.  Ketika  pendidikan  dianggap  sebagai  komponen  kebijakan publik,  sesuai  dengan  hubungan  ideal  antara  kebijakan  pendidikan  dan  kebijakan  publik,  maka pendidikan  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  kebijakan  publik  (Bakry,  2010;  Yuliah  Pengawas Sekolah  di  Kementrian  Agama  et  al.,  2020). Dalam  hal  ini,  tidak  ada  keterkaitan  yang  signifikan  antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan.
Kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  tinggi  adalah  perangkat  strategis  yang  digunakan  oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola sistem pendidikan tinggi dalam suatu negara. Pentingnya kebijakan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran krusial pendidikan tinggi
dalam  membentuk  individu,  masyarakat,  dan  ekonomi  (Rahmad  Nasir,  2022).  Salah  satu  aspek  kunci dari  kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  tinggi  adalah  keterjangkauan  dan  aksesibilitas.  Pendidikan tinggi  yang  terjangkau  sangat  penting  agar  tidak  hanya  menjadi  hak  segelintir  orang,  tetapi  juga  akses yang  dimiliki  oleh  semua  lapisan  masyarakat  (Syafii,  2018).  Sayangnya,  biaya  pendidikan  tinggi  terus meningkat di banyak negara, menyebabkan semakin banyak individu yang terpinggirkan dari kesempatan untuk  memperoleh  pendidikan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  publik  perlu  difokuskan  pada peningkatan  aksesibilitas  dan  keterjangkauan  pendidikan  tinggi,  baik  melalui  bantuan  keuangan, beasiswa, atau program pembiayaan yang inovatif (Idrus, 2012).
Selain  keterjangkauan,  kualitas  pendidikan  tinggi  juga  menjadi  perhatian  utama  dalam  kebijakan publik.  Pendidikan  tinggi  yang  berkualitas  merupakan  investasi  jangka  panjang  bagi  masyarakat  dan ekonomi (Lasambouw, 2013). Namun, untuk mencapai kualitas yang diinginkan, perlu ada evaluasi terus- menerus  terhadap  kurikulum,  metode  pengajaran,  dan  standar  pembelajaran.  Kebijakan  publik  harus mendukung  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  tinggi  dengan  memastikan  relevansi kurikulum  dengan  tuntutan  pasar  kerja  dan  kemajuan  teknologi  (Bakry,  2010;  Encep  Syarief  Nurdin, 2006). Kesenjangan dalam akses, prestasi, dan lulusan pendidikan tinggi menjadi isu penting yang perlu ditangani  oleh  kebijakan  publik.  Terlalu  sering,  individu  dari  latar  belakang  ekonomi  yang  rendah  atau kelompok minoritas mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi atau mencapai kesuksesan di dalamnya (Lie, 2015). Oleh karena itu, kebijakan publik harus didesain untuk memastikan inklusivitas pendidikan  tinggi,  dengan  memberikan  dukungan  khusus  bagi  kelompok-kelompok  yang  rentan  dan memperkecil kesenjangan yang ada (Bakry, 2010; Maskuri, 2017).
Dengan  demikian,  kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  tinggi  harus  mencakup  berbagai  aspek, mulai  dari  aksesibilitas  dan  kualitas  hingga  inklusivitas  dan  penelitian.  Penting  bagi  pemerintah  untuk secara  kritis  mengevaluasi  dan  menyesuaikan  kebijakan  pendidikan  tinggi  dengan  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  budaya  setempat  serta  tuntutan  global.  Hanya  dengan  pendekatan  yang  holistik  dan berbasis  bukti,  kita  dapat  menciptakan  sistem  pendidikan  tinggi  yang  berdaya  saing  dan  inklusif  untuk masa depan (Lasambouw, 2013).
Recognition  of  Prior  Learning  (RPL),  juga  dikenal  sebagai  Rekognisi  Pembelajaran  Lampau, adalah  proses  pengakuan  pencapaian  pembelajaran  individu  dari  masa  sebelumnya,  termasuk pendidikan  formal,  non-formal,  informal,  atau  pelatihan  relevan  dengan  pekerjaan  atau  pengalaman hidupnya.  Tujuannya  adalah  menempatkan  individu  pada  tingkat  kualifikasi  yang  sesuai  dengan Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  dapat  diterapkan  di  sektor  pendidikan  dan  dunia  kerja, dengan penyetaraan kualifikasi sesuai KKNI. Proses RPL harus dilakukan oleh badan atau institusi yang bertanggung jawab, mengikuti aturan yang transparan, rasional, objektif, dan akuntabel. Program RPL di tingkat  nasional  harus  fokus  pada  peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia  nasional  untuk  mencapai kesetaraan antara penghasil dan pengguna tenaga kerja (Rahmad Nasir, 2022).
RPL  di  pendidikan  tinggi  adalah  pengakuan  terhadap  pengalaman  peserta  didik  dari  tingkat pendidikan  sebelumnya.  Ini  tidak  sama  dengan  pemberian  gelar,  namun  sering  digunakan  sebagai pertimbangan untuk masuk ke program pendidikan yang lebih tinggi, seperti dengan pengurangan SKS, transfer  kredit,  atau  pembebasan  sebagian  SKS  mata  kuliah  tertentu.  Institusi  pendidikan  yang  diakui oleh  Kementerian  Riset  dan  Pendidikan  Tinggi  dapat  melakukan  proses  asesmen  RPL  terhadap  calon peserta  program  pendidikan.  Peserta  program  RPL  harus  mengajukan  permintaan  tertulis  dan menyertakan  portofolio  yang  mencerminkan  pengalaman  atau  hasil  pembelajaran  masa  lalu  mereka, serta  bukti-bukti  yang  valid  dan  diakui  oleh  institusi  pendidikan  penyelenggara  RPL  (Bakry,  2010; Simatupang. D, 2017).
Seseorang  dapat  memanfaatkan  RPL  untuk  memenuhi  syarat  pendidikan  formal  di  perguruan tinggi pada tingkat tertentu. Pengakuan atas pencapaian pembelajaran terbatas pada setiap jenjang atau program pendidikan untuk menjaga standarnya. Ini memberi kesempatan bagi individu untuk melanjutkan pendidikan  mereka  dengan  memanfaatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  (Kadarisman, 2017).

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  mengadopsi  metode  kualitatif,  mengikuti  pendekatan  yang  ditegaskan  oleh  Sugiyono (2018), yang menekankan filsafat postpositivisme atau interpretatif untuk mengamati situasi alami objek penelitian  (Radianto  Prodi  et  al.,  2023).  Dalam  pendekatan  ini,  peneliti  bertindak  sebagai  instrumen utama,  menggunakan  triangulasi  dalam  pengumpulan  data,  dan  data  yang  dikumpulkan  cenderung bersifat  kualitatif  (Moleong,  2007;  Moleong  &  Surjaman,  1991).  Analisis  data  dilakukan  secara  induktif
atau kualitatif untuk memperoleh pemahaman, mengeksplorasi keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menghasilkan hipotesis (Alaslan, 2022).
Dalam situasi ini, metode yang tepat adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber ilmiah yang relevan (Ghozali;, 2016). Tujuannya adalah menyelesaikan masalah melalui analisis  kritis  dan  mendalam  terhadap  literatur  yang  sesuai  (Mahendra  et  al.,  2023,  2024;  Mahendra  & Ainulhaq, 2023). Penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan kredibel dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  jejak  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  tinggi  dalam  kaitannya  dengan  penerapan  recognisi  pengalaman  lampau  (rpl)  dengan pendekatan  naratif.  Berikut  adalah  mekanisme  penelitian  dalam  bentuk  flowchart  yang  disajikan  oleh penulis:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Publik Pendidikan Tinggi Dalam Penerapan Rpl
Kebijakan publik dalam pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mengarahkan arah dan kebijakan pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi (Rahadian, 2018). Salah satu aspek yang semakin mendapatkan  perhatian  adalah  penerapan  rekognisi  pembelajaran  lampau.  Rekognisi  pembelajaran lampau, atau dalam istilah lain dikenal sebagai pengakuan pengalaman belajar sebelumnya, merupakan praktek  yang  memungkinkan  mahasiswa  untuk  mendapatkan  pengakuan  atas  pengetahuan  dan keterampilan  yang  diperoleh  di  luar  lingkungan  formal  pendidikan.  Hal  ini memungkinkan  mereka  untuk mempercepat  proses  belajar  mereka  dan  memberikan  keadilan  bagi  mereka  yang  telah  memperoleh pengalaman yang relevan sebelumnya (Bakry, 2010; Maskuri, 2017; Rahmad Nasir, 2022).
Kebijakan  publik  dalam  hal  ini  perlu  mengatasi  beberapa  tantangan  dan  mempertimbangkan beberapa  faktor  kunci.  Pertama,  penting  untuk  memiliki  kerangka  kerja  yang  jelas  dan terstruktur  untuk menilai dan mengakui pembelajaran lampau. Hal ini memastikan bahwa pengakuan tersebut didasarkan pada  standar  yang  ketat  dan  mempertimbangkan  relevansi  serta  kedalaman  pengetahuan  yang  dimiliki mahasiswa.  Kriteria-kriteria  yang  jelas  dan  transparan  perlu  ditetapkan  untuk  memastikan  keadilan  dan konsistensi  dalam  proses  pengakuan  (Wahab,  2021).  Selanjutnya,  kebijakan  publik  juga  perlu memperhatikan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mendukung  implementasi  rekognisi  pembelajaran lampau.  Ini  termasuk  sistem  administrasi  yang  efisien  untuk  menilai  pengalaman  belajar  sebelumnya, serta  orang-orang  terampil  dan  terlatih  untuk  melakukan  evaluasi  tersebut.  Peningkatan  dalam infrastruktur  dan  teknologi  informasi  juga  dapat  mendukung  proses  ini,  memungkinkan  lembaga pendidikan  tinggi  untuk  mengelola  data  dengan  lebih  efektif  dan  memfasilitasi  komunikasi  antara mahasiswa dan pihak berwenang (Badruddin Amin, 2024; Simatupang. D, 2017).
Selain  itu,  kebijakan  publik  juga  harus  mempertimbangkan  implikasi  etis  dari  pengakuan pembelajaran  lampau.  Penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  pengakuan  tersebut  tidak mengorbankan  kualitas  atau  integritas  pendidikan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  mekanisme pengawasan  dan  pengawasan  yang  ketat  untuk  memastikan  bahwa  standar  akademik  tetap dipertahankan.  Tantangan  lain  yang  perlu  diatasi  adalah  perbedaan  dalam  praktek  rekognisi pembelajaran lampau di berbagai negara atau wilayah. Kebijakan publik dapat memainkan peran penting
dalam  mempromosikan  harmonisasi  dan  standarisasi  praktik-praktik  ini  di  tingkat  internasional, memungkinkan  mahasiswa  untuk  lebih  mudah  mentransfer  kredit  mereka  antar  lembaga  dan  negara. Selain  itu,  kebijakan  publik  juga  dapat  mengkaji  insentif  untuk  mendorong  lembaga  pendidikan  tinggi untuk  mengadopsi  praktik  rekognisi  pembelajaran  lampau.  Insentif  keuangan,  penghargaan,  atau pengakuan  publik  dapat  mendorong  lembaga-lembaga  ini  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan sistem pengakuan mereka (Kebudayaan, 2020).
Dalam kesimpulan, kebijakan publik dalam pendidikan tinggi harus mengakui pentingnya rekognisi pembelajaran lampau dalam mendukung akses, mobilitas, dan keadilan dalam pendidikan tinggi. Hal ini memerlukan  kerangka  kerja  yang  jelas,  sumber  daya  yang  memadai,  pengawasan  etis, dan  kerjasama internasional  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Dengan  pendekatan  yang  cermat  dan  terstruktur, rekognisi  pembelajaran  lampau  dapat  menjadi  instrumen  yang  kuat  dalam  meningkatkan  kualitas  dan relevansi  pendidikan  tinggi  di  seluruh  Indonesia  (Elia  et  al.,  2016;  Komariah  &  Basrowi,  2022;  Usep;  et al., 2019).

## Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (Rpl) di Indonesia
RPL,  singkatan  dari  Recognition  of  Prior  Learning,  adalah  pengakuan  terhadap  pembelajaran sebelumnya  individu  dari  berbagai  konteks  seperti  pendidikan  formal,  non-formal,  informal,  pelatihan pekerjaan,  atau  pengalaman  hidup  (Permata  et  al.,  2023;  Suseno  &  Basrowi,  2023;  Syabarrudin  et  al., 2023;  Yusuf  &  Basrowi,  2023).  Tujuannya  adalah  menempatkan  individu  pada  tingkat  kualifikasi  yang sesuai  dengan  kerangka  kualifikasi  nasional.  Proses  RPL  dapat  diterapkan  baik  di  pendidikan  maupun dunia  kerja,  dengan  dasar  penyetaraan  kualifikasi  sesuai  dengan  kerangka  kualifikasi  nasional. Pentingnya proses RPL dilakukan dengan transparan, rasional, dan akuntabel, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh badan atau institusi yang berwenang (Bakry, 2010; Maskuri, 2017; Rahmad Nasir, 2022).  Program  RPL  di  tingkat  nasional  harus  meningkatkan  kualitas  SDM  nasional  untuk  mencapai kesetaraan  tenaga  kerja.  Kebijakan  RPL  harus  mempertimbangkan  semua  pihak  terkait.  RPL  di pendidikan  tinggi  mengakui  pengalaman  peserta  didik  di  jenjang  sebelumnya.  Ini  tidak  sama  dengan pengakuan gelar. RPL bisa mempermudah masuk ke pendidikan tinggi tingkat atas melalui pengurangan SKS atau pembebasan mata kuliah. Institusi bisa menilai calon peserta RPL melalui portofolio dan bukti valid (Maskuri, 2017).
RPL  bisa  mengakui  partisipasi  dalam  pendidikan  formal  di  perguruan  tinggi,  dengan  batasan jumlah  pengakuan  setiap  jenjang.  Ini  bertujuan  untuk  mempertahankan  kualitas  pendidikan  di  setiap jenjang.  Calon mahasiswa  dengan  latar  belakang  pendidikan  minimal  SMA  atau  setara  juga  bisa  diakui atas pencapaian mereka (Rahmad Nasir, 2022). Berdasarkan Permendikbudristek RI No. 41/2021, RPL dalam pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi putus kuliah. Program ini  memberi  fasilitas  kepada  individu  yang  ingin  melanjutkan  studi,  mengakui  waktu  yang diinvestasikan sebelumnya,  serta  keterampilan  dan  pengalaman  yang  sesuai  dengan  program  studi  (Kebudayaan, 2020;  Kementerian  riset,  teknologi,  2017;  Simatupang.  D,  2017).  RPL  mengakui  keahlian  dan pengalaman  kerja  yang  sesuai  dengan  program  studi,  berbeda  dengan  sistem  transfer  yang  hanya mengakui mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum kampus baru (Muti’ah et al., 2023; Rustandi et al., 2023; Saefullah & Basrowi, 2022).

## Pentingnya RPL dalam Konteks Pendidikan Tinggi
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  26  Tahun  2016, RPL memiliki dua jenis, yaitu (Simatupang. D, 2017):
RPL  terdiri  dari  dua  jenis:  untuk  melanjutkan  pendidikan  formal  (tipe  A)  dan  untuk  mendapatkan pengakuan setara dengan tingkat kualifikasi KKNI tertentu (tipe B). Perbedaan antara keduanya adalah bahwa  RPL  tipe  A  berfokus  pada  kelanjutan  studi,  sementara  RPL  tipe  B  berfokus  pada  pengakuan kesetaraan dengan tingkat kualifikasi KKNI:
a.  RPL tipe A adalah upaya individu untuk mendapatkan pengakuan melalui pemberian ijazah sebagai hasil akhir.
b.  Sementara  RPL  tipe  B  didasarkan  pada  inisiatif  perguruan  tinggi,  terutama  untuk  dosen,  yang memberikan  pengakuan  melalui  Surat  Keputusan  Penyetaraan.  Meskipun  keduanya  berasal  dari inisiatif  perguruan  tinggi  atau  individu,  Menteri  dapat  menggunakan  keduanya  untuk  kepentingan masyarakat. Kesamaan di antara keduanya adalah prinsip penyelenggaraannya:
1)  Legalitas  perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan  RPL  harus  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi.
2)  Aksesibilitas  dalam  RPL  harus  memastikan  kesempatan  belajar  yang  adil  dan  inklusif,  sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).
3)  Kesetaraan  pengakuan  dalam  RPL  harus  memperlakukan  pencapaian  pembelajaran  dari berbagai sumber dengan setara, termasuk formal, nonformal, dan informal.
4)  Transparansi RPL harus memberikan informasi terbuka tentang prosesnya kepada semua pihak terkait.
5)  Penjaminan  mutu  RPL  harus  menjamin  kriteria  yang  relevan,  terpercaya,  adil,  dan  transparan dalam menilai pencapaian pembelajaran.
6)  Kelembagaan  perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan  RPL  harus  memiliki  senat  yang berfungsi, SPMI, dan Tim RPL yang terdiri dari penasehat akademik dan asesor RPL.
7)  Implementasi RPL di pendidikan tinggi harus meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi serta mematuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Basrowi, 2019; Elia & Basrowi, 2023; Erik Antonius Sinaga et al., 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kebijakan publik dalam bidang pendidikan tinggi memiliki peran krusial dalam mengatur arah dan kebijakan pembelajaran di lembaga pendidikan. Pentingnya penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)  semakin  diperhatikan.  RPL  memungkinkan  mahasiswa  mendapat  pengakuan  atas  pengetahuan dan  keterampilan  dari  pengalaman  di  luar  pendidikan  formal,  mempercepat  pembelajaran,  dan memberikan  keadilan  kepada  yang  memiliki  pengalaman  relevan  sebelumnya.  Untuk  berhasil menerapkan RPL, kebijakan publik perlu mengatasi beberapa tantangan dan mempertimbangkan faktor kunci.  Penting  untuk  memiliki  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  terstruktur  untuk  menilai  dan  mengakui pembelajaran  lampau,  dengan  kriteria-kriteria  yang  transparan  untuk  memastikan  keadilan  dan konsistensi  dalam  proses  pengakuan.  Sumber  daya  yang  memadai  juga  diperlukan  untuk  mendukung implementasi RPL, termasuk sistem administrasi yang efisien dan sumber daya manusia yang terampil.
Aspek  etis  juga  harus  dipertimbangkan,  dengan  perlunya  mekanisme  pengawasan  yang  ketat untuk  memastikan  bahwa  standar  akademik  tetap  dipertahankan.  Harmonisasi  dan  standarisasi  praktik RPL  di  tingkat  internasional  juga  merupakan  tantangan  yang  perlu  diatasi,  dengan  peran  penting kebijakan  publik  dalam  mempromosikan  kerjasama  internasional.  Selain  itu,  kebijakan  publik  dapat mempertimbangkan  insentif  untuk  mendorong  lembaga  pendidikan  tinggi  mengadopsi  praktik  RPL. Insentif  keuangan,  penghargaan,  atau  pengakuan  publik  dapat  memotivasi  lembaga-lembaga  ini  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  sistem  pengakuan  mereka.  Kesimpulannya,  kebijakan  publik  di bidang  pendidikan  tinggi  harus  mengakui  pentingnya  RPL  dalam  mendukung  akses,  mobilitas,  dan keadilan  dalam  pendidikan  tinggi.  Hal  ini  memerlukan  kerangka  kerja  yang  jelas,  sumber  daya  yang memadai,  pengawasan  etis,  dan  kerjasama  internasional.  Dengan  pendekatan  yang  cermat  dan terstruktur,  RPL  dapat  menjadi  instrumen  yang  kuat  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  relevansi pendidikan tinggi di seluruh dunia.

## Saran
Untuk berhasil menerapkan RPL, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan: 1. Kerangka Kerja yang Jelas : Penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan mengakui pembelajaran lampau. Kriteria-kriteria transparan diperlukan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam proses pengakuan.
2. Sumber  Daya  yang  Memadai :  Diperlukan  sumber  daya  yang  memadai  untuk  mendukung implementasi  RPL,  termasuk  sistem  administrasi  yang  efisien  dan  sumber  daya  manusia  yang terampil.
3. Insentif untuk Mengadopsi Praktik RPL : Kebijakan publik dapat mempertimbangkan insentif untuk mendorong  lembaga  pendidikan  tinggi  mengadopsi  praktik  RPL,  seperti  insentif  keuangan, penghargaan, atau pengakuan publik.
Dengan  pendekatan  yang  cermat  dan  terstruktur,  RPL  dapat  menjadi  instrumen  yang  kuat  dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alaslan, A. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF . https://doi.org/10.31237/OSF.IO/2PR4S Ali, M., Halik, W., Ramli, U., Banggu, M., Salmawati, Rais, L., Basri, L., Wahid, B., Hidaya, N., Sangadji, I.
M., & Purnomo, A. (2024). Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di  Pemerintah  Kota  Sorong. Abdimas:  Papua  Journal  of  Community  Service , 6 (1),  49 –57. https://doi.org/10.33506/pjcs.v6i1.3128
Apriany,  A.,  Batubara,  D.,  Bahri,  S.,  &  Pendidikan,  M.  (2021).  Pendidikan  Pada  Program  Studi  Sastra Inggris Di Fakultas Sastra Universitas Islam. EduTech , 7 (1), 23 –37. Badruddin  Amin,  M.  (2024). Strategi  Membangun  Infrastruktur  Teknologi  Informasi  untuk  Perguruan Tinggi Abad ke-21 . Bakry, A. (2010). KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal MEDTEK , 2 (1).
Basrowi.  (2012).  Dimensi  Sosiologi  Sekolah  Berkeadilan  Menurut  Perspektif  Masyarakat  Pendidikan (Studi  Kasus  di  Kota  Makasar  dan  Kabupaten  Bulukumba). Jurnal  Ekonomi  dan  Pendidikan , 4file:///C (1), 1 –14. https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.614
Basrowi, Ali, H., & Suyanto, T. (2022a). Customer Satisfaction Modelling of The Indonesia. International Journal  of  Science  and  Applied  Science:  Conference  Series  P-ISSN , 6 (2),  2549 –4635. https://doi.org/10.20961/ijsascs.v6i2.74091
Basrowi, B. (2019). Pemanfaatan Media Ssosial oleh Tenaga Kerja Indonesia dalam Proses Pendidikan Anak Menggunakan Metode Belajar Long Distance Relationship. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran , 13 (1), 1 –18. https://doi.org/10.30957/cendekia.v13i1.59 Basrowi,  B.,  Ali,  J.  H.,  &  Suyanto,  T.  (2022b).  the  Customer  Loyalty  Research  Trends:  Bibliometry Analysis. National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) , 2 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.60
Elia, A., & Basrowi, B. (2023). Revitalizing the Livelihoods of Kahayan River Communities: Exploring the Determinants  of  Income  Increase. Shirkah:  Journal  of  Economics  and  Business , 8 (2),  189 –201. https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i2.624
Elia,  A.,  Basrowi,  &  Chinnasari,  B.  (2016).  How  does  the  government  improve  the  competitiveness  of SMEs? lesson learned from Thailand. In Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Vol. 6, Nomor August).
Encep  Syarief  Nurdin.  (2006).  Aanalisis  Konten  Dimensi  Implementasi  Kebijakan  Publik  pada  Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan , 9 (1), 11 –30.
Erik Antonius Sinaga, J., Ali Yusuf, F., & Basrowi. (2022). Pengaruh Communication dan OCB terhadap Efektivitas Team Work serta Implikasinya sada Produktivitas Karyawan Industri Petrokimia se-Kota Cilegon . 9 (8), 2741 –2752. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index Ghozali;,  I.  (2016). Desain  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif :  untuk  akuntansi  ,  bisnis,  dan  ilmu  sosial lainnya / Imam Ghozali .
Hartanto, F. B. (2020). ANALISIS TATA KELOLA STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA  PENDIDIKAN  TINGGI  VOKASI  KEMARITIMAN  DI  INDONESIA:  Capt.  Cahya  Fajar  Budi Hartanto*, Haryani. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim , 2 (1), 20 –29. https://doi.org/10.51578/J.SITEKTRANSMAR.V2I1.14
Hendriawan, N. K., Basrowi, B., & Rahmadani, K. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Kodular  pada  Mata  Pelajaran  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Kelas  X  di  SMK  Pasudan  1 Kota Serang.
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 6 (12), 10491 –10495. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.2927
IBRAHIM,  I.  (2023).  PENGARUH  PENERAPAN  METODE  STUDI  KASUS  DALAM  EFEKTIFITAS
PEMBELAJARAN. SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS , 3 (1), 1 –10. https://doi.org/10.51878/SOCIAL.V3I1.2169
Idrus,  M.  (2012).  MUTU  PENDIDIKAN  DAN  PEMERATAAN  PENDIDIKAN  DI  DAERAH.
PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan dan Konseling , 1 (2). https://doi.org/10.12928/PSIKOPEDAGOGIA.V1I2.4603
Kadarisman, M.  (2017). Tantangan  Perguruan  Tinggi  Dalam  Era  Persaingan  Global. Sociae  Polites ,  3 – 20. https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.459
Kebudayaan, K. P. (2020). Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020- 2024 .
Kementerian riset, teknologi,  dan pendidikan tinggi. (2017). Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi . 021 .
Komariah,  K.,  &  Basrowi,  B.  (2022).  Lika  Liku  Ojek  Online  Mendapatkan  Point  Dan  Coin  Di  Tengah
Maraknya Transportasi Digital. Media Ekonomi , 21 (2), 73. https://doi.org/10.30595/medek.v21i2.11070
Lasambouw, C. M. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM
BENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN. Sigma-Mu , 5 (2), 37 –54.
https://doi.org/10.35313/SIGMAMU.V5I2.855
Lie, A. (2015). Pendidikan: antara kebijakan dan praksis . 170.
Mahendra, Y., & Ainulhaq, N. (2023). OPTIMALISASI POSDAYA BERBASIS MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DUSUN  KLIDON  DESA  SUKOHARJO  NGAGLIK  SLEMAN
YOGYAKARTA. Jurnal Sosial Humaniora Sigli , 6 (1), 212 –219.
https://doi.org/10.47647/JSH.V6I1.1482
Mahendra,  Y.,  Jundi,  R.,  Wibowo,  Z.,  Tristanty,  N.,  Putri,  F.,  &  Sulasti,  L.  A.  (2024).  Transformation  of Religious  Rituals  in  Religious  Tourism:  History  of  Changes  in  Understanding  and  Celebration  of Spirituality  in  the  Community  of  Masjid  Agung  Banten  Lama. HISTORIA:  Jurnal  Program  Studi Pendidikan Sejarah , 12 (2), 517 –524. https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.9683 Mahendra,  Y.,  Wulandari,  G.,  &  PGSD  Universitas  Bina  Bangsa,  P.  (2023).  PERUBAHAN  SOSIAL BUDAYA  SUKU  BADUY  LUAR:  SEBUAH  ANALISIS  INTERAKSI  ANTARA  TRADISI  DAN MODERNITAS. Jurnal Anak Bangsa , 2 (2), 215 –225. https://doi.org/10.46306/JAS.V2I2.41 Maskuri,  M.  (2017).  Kebijakan  Pendidikan  Sebagai  Kebijakan  Publik  dalam  Sistem  Politik  di  Indonesia.
Jurnal Pendidikan Islam Indonesia , 2 (1), 78 –91. https://doi.org/10.35316/JPII.V2I1.64 Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi . Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1991). Metodologi penelitian Kualitatif . 253.
Munadi,  M.  (2013).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengambilan  Kebijakan  Publik  Bidang  Pendidikan  Di Kota Surakarta. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan , 12 (2), 268 –284. https://doi.org/10.21831/pep.v12i2.1431
Muti’ah,  E.,  Dewi,  W.  R.,  Setiayadi,  H.,  Agustina,  Nuryanto,  U.  W.,  &  Basrowi.  (2023).  Peningkatan Kualitas :  Perempuan  Hebat  Generasi  Kuat. Batara  Wisnu  Journal:  Indonesian  Journal  of Community Services , 3 (2), 1 –6.
Permata,  N.,  Yusuf,  F.  A.,  &  Basrowi.  (2023). Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Motivasi  Kerja Terhadap  Kepuasan  Kerja  Dan  Implikasinya  Pada  Kinerja  Pegawai  Bank  Perkreditan  Rakyat . 16 (1), 10 –22.
Purwaningsih,  E.,  Muslikh,  M.,  Suhaeri,  S.,  &  Basrowi,  B.  (2024).  Legal  Protection  And  Local  Policy Support  On  The  Commercialization  Of  Export  Products  And  Innovative  Advantages  Of  Msme Products. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 12 (1), 48 –69. https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/12745/pdf
Radianto Prodi, E. S., Pembangunan, E., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Interpretasi Modern tentang Teori dan Filosofis Penelitian. KRITIS , 32 (1), 56 –74. https://doi.org/10.24246/KRITIS.V32I1P56-74 Rahadian, D. (2018). Pergeseran Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi. Jurnal Petik , 2 (1), 1. https://doi.org/10.31980/jpetik.v2i1.60
Rahmad Nasir. (2022). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi. Buletin Edukasi Indonesia , 1 (01), 9 –12. https://doi.org/10.56741/bei.v1i01.20
Rahmatullah,  M.,  &  Basrowi,  B.  (2023).  Self  Regulated  Learning  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Terhadap Motivasi  Belajar  Siswa  Pada  Pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  SMA  di  Provinsi  Banten.
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 12 (04), 2895 –2902.
https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5222
Rustandi,  T.,  Muti’ah,  E.,  Dewi,  W.  R.,  Setiayadi,  H.,  Novianawati,  W.,  Encu,  &  Basrowi.  (2023). Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Ibu Hamil Tentang Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan. Batara Wisnu Journal : Indonesian Journal of Community Services , 3 (2), 2023.
Saefullah,  M.,  &  Basrowi,  B.  (2022).  Dampak  Lingkungan  Kerja  Fisik  Terhadap  Kinerja  Dan  Kepuasan Karyawan Bagian Produksi. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika , 15 (2), 481 –491. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i2.183
Simatupang.  D,    t  al.  (2017).  Analisis  Penyelenggaraan  Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL)  Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Dan Pengakuan Disetarakan Dengan Kualifikasi KKNI Tertentu Di STIP Jakarta. Meteor Stip Marunda , 10 (1), 10 –21.
Suseno,  B.  D.,  &  Basrowi,  B.  (2023).  HighTech  and  Innovation  Role  of  the  Magnitude  of  Digital Adaptability in Sustainability of Food and Beverage Small Enterprises Competitiveness. HighTech and Innovation Jo , 4 (2), 270 –282.
Syabarrudin,  A.,  Sus ilawati, Muti’ah, E., & Basrowi. (2023). Pengaruh  Kepribadian  Proaktif  dan  Berbagi Pengetahuan terhadap Perubahan Sosial dan Implikasinya pada Kinerja Guru SD Swasta di Kota Serang . 17 (1), 123 –137. https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.842
Syafii,  A.  (2018).  Perluasan  dan  Pemerataan  Akses  Kependidikan  Daerah  3T  (Terdepan,  Terluar, Tertinggal). Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam , 4 (2), 153 –171. https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V4I2.1535