## Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges

## Penyelesaian Sengketa Batas Darat Indonesia-Timor Leste pada
Unresolved Segment Perspektif Neoliberalisme: Upaya dan Tantangan
Yosef Serano Korbaffo, Elpius Kalembang & Ronaldus Nurak Universitas Timor

## ABSTRACT
This article discusses the resolution of the land border dispute between Indonesia and Timor Leste at Bidjaele Sunan-Oben and Noelbesi-Citrana, two points that are  classified  as  unresolved  segments.  Border  negotiations  between  the  two countries have been going on since 2000 and only two remain, namely Bidjaele Sunan-Oben and Noelbesi-Citrana, due to the different perceptions of the two countries at these points. In 2019, a final agreement regarding the two points was  reached  and  outlined  in  the  Agreed  Principles  on  The  Final  Settlement 2019.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a  case  study  approach. Using the theory of neoliberalism, this article finds that the cooperation between Indonesia and Timor Leste through the mediation of international regimes has proven effective in resolving land border disputes at the two points in question. However, the Covid-19 epidemic and Timor Leste’s absence from demarcation activities continue to obstruct the two countries’ technical settlement. Keywords: Neoliberalism,  International  Regime,  Land  Boundary  Disputes, Unresolved Segment, Indonesia-Timor Leste
Artikel  ini  mendiskusikan  penyelesaian  sengketa  batas  darat  Indonesia  dan Timor  Leste  di  Bidjaele  Sunan-Oben  dan  Noelbesi-Citrana,  dua  titik  yang tergolong  unresolved  segment.  Perundingan  batas  kedua  negara  Leste  telah dimulai  sejak  tahun  2000  hingga  saat  ini.  Proses  tersebut  menyisahkan 2  titik  tersisa  yakni  Bidjaele  Sunan-Oben  dan  Noelbesi-Citrana  akibat adanya  perbedaan  persepsi  kedua  negara  pada  titik  dimaksud.  Pada  tahun 2019,  kesepakatan  final  terkait  kedua  titik  tersebut  berhasil  dicapai  dan dituangkan dalam Agreed Principles on The Final Settlement 2019. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Dengan menggunakan teori neoliberalisme, artikel ini menemukan bahwa kerjasama Indonesia dan Timor Leste melalui perantaraan rezim internasional terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa batas darat pada kedua titik dimaksud. Namun  Pandemi  Covid-19  dan  ketidakhadiran  Timor  Leste  dalam  kegiatan demarkasi masih menjadi penghambat penyelesaian teknis kedua negara. Kata kunci-kata kunci: Neoliberalisme,  Rezim  Internasional,  Sengketa Batas Darat, Unresolved Segment, Indonesia-Timor Leste
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 176
Perbatasan antarnegara, meski tergolong isu tradisional dalam studi Hubungan Internasional, namun tetap menjadi topik kajian yang menarik. Alasannya perkembangan dan transformasi isu dan aktor internasional dewasa ini sebagai akibat globalisasi, pada kenyataannya tidak serta merta mempengaruhi isu perbatasan negara. Perbatasan negara, oleh sebagian kalangan, tetap dianggap sebagai elemen penting yang melekat erat dengan eksistensi sebuah negara (Sudiar 2019). Selama aktor negara tetap menjadi aktor utama dalam interaksi internasional, maka selama itu pula eksistensi perbatasan negara tetap relevan.
Perbatasan negara merupakan garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lain, ketika negara tersebut dapat menyelenggarakan kedaulatan dan memastikan jaminan keamanannya secara penuh (Ashari 2015). Konsep ini dapat dimaknai secara internal dan eksternal. Secara internal, perbatasan menandai luasnya cakupan wilayah suatu negara dan daya jangkau otoritas negara tersebut dalam melaksanakan dan menegakan kewenangannya. Sedangkan secara eksternal, perbatasan menjadi pertanda suatu negara untuk tidak turut campur terhadap segala urusan negara lain.
Dalam interaksi internasional, penetapan batas tak jarang menjadi pemicu sengketa antar negara. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia (Pulau Sipadan dan Ligitan, Blok Ambalat), Malaysia dan Singapura (Pulau Pedra Branca), Thailand dan Kamboja (Candi Preah Vihear), Thailand dan Laos (Sungai Mekong), Malaysia-Filipina-Vietnam (Kepulauan Spratly) dan lain sebagainya (Sitohang et al. 2017) dapat dijadikan referensi betapa delimitasi dan demarkasi batas bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, jika penetapan ini tidak diselesaikan secara bijak, maka bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan negara hingga mengakibatkan konflik.
Studi Hubungan Internasional memiliki beberapa kerangka teoritik dalam menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan antar negara. Seperti teori neorealisme yang condong melihat situasi internasional berada dalam kondisi anarki. Dalam situasi demikian, setiap negara akan berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya sehingga melahirkan sifat hubungan antar negara yang selalu diliputi perasaan cemas dan curiga. Oleh karena
Global Strategis, Th. 18, No. 1
itu, pilihan yang dianggap paling rasional dalam menyelesaikan sengketa  batas  antar  negara  adalah  berkonflik  dengan  negara lain. Teori neoliberalisme pun tidak menafikan argumen neorealis tersebut. Perbedaannya, terletak pada optimisme neoliberalisme, bahwa dalam kondisi demikian, mekanisme kerjasama secara damai melalui perantaraan rezim internasional merupakan pilihan paling rasional yang mesti diambil dalam menyelesaikan sengketa tersebut (Rosyidin  2020).
Penelitian tentang kerjasama Indonesia-Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas negara pada unresolved  segment bukan merupakan hal yang baru. Hal ini terlihat pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2017), Samaleleway (2018), Qinvi et al. (2018), Mangku (2018a; 2018b; 2020a; 2020b), Kolne (2018), Kalembang (2018), Korbaffo (2021), dan Eryansan et al. (2023). Namun penelitian di atas memiliki keterbatasan karena  tidak  membahas  kesepakatan  final  tahun  2019  yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste.
Sementara itu, terdapat beberapa penelitian lain yang menganalisis kesepakatan  final  tersebut,  namun  dengan  menggunakan perspektif/teori/konsep yang berbeda. Sebagai contoh, penelitian dari Setiawati & Oktaviyani (2023) yang menggunakan perspektif hukum internasional, Sudarmanto (2022) dipandang dari teori wilayah pertahanan negara, Lake (2020) menggunakan perspektif kearifan lokal ( local wisdom ) dan Kartini et al. (2023) yang memfokuskan pada analitik geopolitik kritis khususnya visi geopolitik negara.
Tulisan ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut sekaligus menganalisis tantangan kerjasama Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas darat pada unresolved segment . Dengan menggunakan teori neoliberalisme, penulis berpendapat bahwa kerjasama Indonesia dan Timor Leste melalui perantaraan rezim internasional terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa batas darat pada titik Bidjaele Sunan- Oben dan Noelbesi-Citrana. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan kedua negara yang dituangkan dalam dokumen Agreed Principles on The Final Settlement of Land Boundary between The Republic of  Indonesia  and  The  Democratic  Republic  of  Timor  Leste . Namun pandemi Covid-19 dan ketidakhadiran Timor Leste dalam
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 178
kegiatan demarkasi masih menjadi penghambat penyelesaian teknis batas darat kedua negara sehingga belum dilanjutkan dengan penyelesaian batas maritim.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data-data yang ada dikumpulkan dari studi lapangan dan pustaka. Data studi lapangan diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara terkait penyelesaian sengketa perbatasan darat Indonesia-Timor Leste pada unresolved segment . Sedangkan data studi pustaka diperoleh melalui penelusuran terhadap buku, jurnal, dokumen resmi, internet yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Artikel ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Pertama, teori neoliberalisme dalam Hubungan Internasional. Kedua, profil sengketa batas darat Indonesia-Timor Leste pada unresolved segment . Ketiga, upaya dan tantangan kerjasama Indonesia dan Timor Leste menyelesaikan sengketa batas darat pada unresolved segment . Dan terakhir, berisi kesimpulan terkait pembahasan tersebut.

## Teori Neoliberalisme
Neoliberalisme ( neoliberalism ) merupakan salah satu teori utama dalam Hubungan Internasional yang baru muncul pada tahun 1900-an. Ia dianggap sebagai salah satu varian turunan dari liberalisme yang berkembang untuk menyaingi realisme dan terutama neorealisme. Terkadang sebutan lain untuk teori ini adalah liberalisme institusional ( institutional liberalism ) dan atau neoliberal-institusionalisme ( neoliberal-institutionalism ) (Dugis 2016).
Teori neoliberalisme lahir dan berkembang akibat kritikannya terhadap realisme dan neorealisme. Sekilas argumen realisme dan neorealisme tidak ada perbedaan mendasar. Menurutnya, negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang selalu bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ketika masing-masing negara berada dalam kondisi mengejar kepentingan nasional dengan menggunakan kekuatannya ( power ), maka terjadi benturan antar kepentingan negara
tersebut. Akibatnya konflik antarnegara tidak dapat terhindarkan. Perbedaan keduanya terletak pada ikhtiar untuk mencari alasan di balik tindakan negara tersebut. Argumen realisme bertolak dari karakteristik  dasar  sifat  manusia  yang  konfliktual.  Sebaliknya, neorealisme berpandangan bahwa sifat dasar manusia tidak berdampak pada tindakan negara dalam interaksi internasional. Ada alasan eksternal yang mempengaruhi tindakan negara yaitu situasi internasional yang cenderung anarki. Ketiadaan otoritas internasional yang dapat mengatur interaksi antarnegara itulah yang memaksa bersikap agresif dan saling menyerang satu sama lain (Dugis 2016).
Neoliberalisme mencoba menjembatani kelemahan kedua teori tersebut dengan menganalisis dan membuat preskripsi tentang bagaimana perdamaian antar negara dapat dicapai. Steven Lamy dalam (Dugis 2016), menjelaskan beberapa asumsi dasar teori neoliberalisme: (1) meskipun bukan satu-satunya, neoliberalisme tetap menempatkan entitas negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara dianggap sebagai aktor yang rasional dan senantiasa berupaya memaksimalkan kepentingannya; (2) dalam situasi anarki, negara berusaha mengejar keuntungan yang absolut melalui kerjasama, di mana perilaku rasional mendorong negara mengupayakan kepentingan bersama ( relative  gains ) melalui jalan kerjasama; (3) untuk mendorong kerjasama antar negara, maka kehadiran institusi/ rezim internasional menjadi penting; (4) kerjasama merupakan alat bagi negara untuk mencapai kepentingannya dan bukan cerminan altruisme negara. Bilamana terdapat masalah dalam proses kerjasama, maka negara akan mengalihkan loyalitas dan sumber-sumber yang dimilikinya kepada institusi jika pengalihan ini menguntungkan semua pihak, serta institusi menyediakan peningkatan kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya ( non-zero sum game ).
Menurut Rosyidin (2020) neoliberalisme sejalan dengan premis realisme tentang sulitnya mewujudkan kerjasama antarnegara sebab masing-masing negara akan berupaya mengamankan kepentingannya.  Demikian  pun  neoliberalisme  tidak  menafikan argumen neorealisme tentang situasi anarki dalam interaksi internasional. Namun demikian, menurut neoliberalisme,
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective:
Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1
180
untuk mencapai perdamaian internasional, kerjasama tetap dapat direalisasikan melalui perantaraan rezim internasional. Menurut Keohane dalam Rosyidin (2020), rezim internasional yang dimaksud merupakan seperangkat prinsip, aturan, norma dan prosedur pembuatan keputusan yang memungkinkan para aktor negara dapat bekerjasama. Rezim ini dapat berupa lembaga formal seperti organisasi internasional dan hukum internasional yang mengikat, maupun lembaga informal seperti Memorandum of  Understanding (MoU), perjanjian antar negara ( agreement ) dan pelbagai kesepakatan lainnya. Fungsi rezim internasional tersebut, menurut Keohane dan Martin (dalam Rosyidin 2020) di antaranya sebagai sumber penyedia informasi terkait maksud dan tujuan negara, menetapkan standar dan mengidentifikasi isu yang dapat menyatukan kepentingan semua pihak dan menyediakan informasi terkait tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Pendek kata, neoliberalisme menempatkan optimisme penerapan kerjasama antar negara di tengah situasi internasional yang cenderung anarki pada satu sisi dan agresivitas negara yang selalu mengejar kepentingan nasional pada sisi lainnya. Kerjasama dimaksud dimungkinkan melalui perantaraan rezim internasional yakni seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur yang dapat mendorong aktor-aktor tertentu untuk membangun komitmen kerjasama antar negara. Rezim internasional ini dapat berbentuk lembaga formal seperti organisasi internasional dan hukum internasional, maupun lembaga informal seperti Memorandum of  Understanding (MoU), perjanjian antar negara ( agreement ) dan pelbagai kesepakatan lainnya. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut, dipercaya sebagai elemen yang mampu menjembatani intensi aktor-aktor tertentu untuk bekerjasama menyelesaikan suatu isu tertentu demi mencapai tujuan bersama. Namun tantangan neoliberalisme adalah efektivitas dari kerjasama tersebut. Dalam situasi anarki, kerjasama antar negara kerap kali mengalami kendala dan hambatan tertentu bilamana dalam prosesnya terjadi friksi dan miskomunikasi yang berpotensi membahayakan kepentingan masing-masing negara.

## Yosef Serano Korbaffo, Elpius Kalembang & Ronaldus Nurak
Profil Sengketa Batas pada Unresolved Segment
Perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste terbagi dalam dua sektor yakni sektor utama ( main sector ) dengan panjang 149,1 km dan sektor enklave ( enclave sector ) sepanjang 119,7 km. Sektor utama ini terletak di sebelah timur dan melintasi Kabupaten Belu dan Malaka, sedangkan sektor enklave berada di sebelah barat dan melintasi Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara (Arifin 2014).
Permasalahan garis batas yang terjadi di sepanjang 268,9 km ini sering  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  segmen  yakni unsurveyed segment dan unresolved segment . Unsurveyed segment terletak di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Disebut demikian karena ini sebenarnya telah disepakati oleh kedua negara, namun sampai dengan saat ini belum dilakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pada bagian ini terdapat 4 titik lokasi sengketa seluas 685 ha yang tersebar di 6 desa yang berbatasan langsung dengan Sub-distrik Passabe, Distrik Oekusi yakni titik Tububanat (Desa Tubu dan Nilulat), titik Nefonumpo (Desa Haumeni Ana), titik Pistana (Desa Sunkaen dan Nainaban) dan titik Subina (Desa Inbate).
Sengketa batas pada unsurveyed  segment berawal dari adanya penolakan masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat terhadap delimitasi batas negara antara Indonesia dan Timor Leste berdasarkan Traktat 1904 dan PCA 1914 pada pertemuan TCR/ BDR tahun 2008-2009. Sebaliknya, masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat mengklaim kepemilikan lahan tersebut berdasarkan kesepakatan Raja Bikomi dan Raja Ambenu yang dibuat pada tahun 1966 (Kalembang & Korbaffo 2022).
Sedangkan unresolved segment memiliki 3 titik lokasi yakni titik Dilumil-Memo yang berada di sektor utama sedangkan titik Bidjaele Sunan-Oben (Olenasi) dan titik Noelbesi-Citrana (Naktuka) yang terletak di sektor enklave. Disebut unresolved  segment karena dalam proses penyelesaiannya terjadi dinamika berkepanjangan sehingga kedua negara sulit melakukan kesepakatan titik batas secara tegas.
Titik Dilumil-Memo terletak di Desa Lamak Senulu, Kecamatan
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 182
Lamaknen, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Sub-distrik Maliana, Distrik Bobonaro. Pada tahun 2013, titik sengketa pada lahan seluas 41,9 ha dengan panjang 2,2 km ini berhasil diselesaikan pemerintah kedua negara dan dituangkan dalam First Addendum  Provicional  Agreement antara pemerintah Republik Indonesia dan the Government of the Democratic of Timor Leste di Land Boundary tahun 2005.
Selain Dilumil-Memo, terdapat juga titik Bidjaele Sunan-Oben yang terletak di Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat dan berbatasan dengan Sub-distrik Passabe, Distrik Oekusi. Adapun lahan yang disengketakan di titik ini mencakup 489 bidang lahan milik masyarakat Desa Manusasi pada hamparan seluas 142,7 ha dengan panjang 2.6 (Lake 2020). Oleh Wuryandari (2009) permasalahan ini digolongkan dalam persoalan non-teknis yakni penolakan masyarakat Desa Manusasi terhadap garis batas negara yang mengacu pada Traktat 1904. Pasal III ayat 2 Traktat 1904 menyebutkan bahwa batas di titik Bidjaele Sunan-Oben adalah dari puncak Bidjaele Sunan, kemudian menyusuri thalweg (muara sungai) Noel Miu Mavo ke titik yang terletak di sebelah barat daya Oben. Masyarakat Desa Manusasi secara tegas menolak garis batas tersebut karena telah terjadi tukar guling lahan tersebut pada tahun 1963 antara tokoh adat kedua negara sebagai kompensasi terhadap penyelesaian kasus pembunuhan. Dalam proses tukar guling lahan tersebut, tokoh adat Desa Manusasi dan Malelat menyepakati garis batas yang dalam Traktat 1904 disebutkan menyusuri thalweg (muara sungai) Noel Miu Mavo dipindahkan ke punggung bukti (arah utara Neol Miu Mavo) yang ditandai dengan adanya pilar Ampupumalak (Lake 2020). Permasalahan pada titik Bidjaele Sunan-Oben dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Global Strategis, Th. 18, No. 1
183

## Gambar 1
Perbedaan Garis Batas pada Titik Bidjaele Sunan-Oben

## Sumber: Lake (2020)
Titik selanjutnya adalah Noelbesi-Citrana yang terletak di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timor dan berbatasan langsung dengan Sub-distrik Nitibe, Distrik Oekusi. Sebagaimana Bidjaele Sunan-Oben, titik ini pun merupakan sebuah lahan sengketa dengan luas 1.069 ha dan panjang 4.5 km (Lake 2020). Permasalahan yang terjadi di titik Noelbesi-Citrana, oleh Wuryandari (2009) digolongkan dalam persoalan teknis sebab meskipun kedua negara telah bersepakat menggunakan Traktat 1904 sebagai acuan dalam penetapan batas, namun masih terdapat perbedaan interpretasi antara tim teknis Indonesia dengan tim teknis Timor Leste. Dalam Traktat 1904 Pasal III ayat 1 disebutkan bahwa batas wilayah dominasi antara Belanda dan Portugis dimulai dari muara sungai Noel Besi, di mana puncak pulau Batek dapat terlihat, pada azimuth astronomi 3047 NW, mengikuti thalweg (muara sungai) Noel Besi, Noel Niemna, dan Bidjaele Sunan, sampai ke mata airnya. Namun pasca kesepakatan Traktat 1904 tersebut, muara Sungai Noel Besi mengalami pergeseran akibat perubahan  topografi  alam.  Dengan  kata  lain,  ketika  pemerintah Indonesia dan Timor Leste hendak menyelesaikan sengketa batas di titik Noelbesi-Citrana dengan mengacu pada isi Traktat, pada kenyataannya terdapat dua muara Sungai Noel Besi.
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 184
Menurut interpretasi tim teknis Indonesia, garis batas kedua negara terletak di Sungai Noelbesi sebagaimana keadaan topografi alam sekarang. Kontras dengan itu, interpretasi tim teknis Timor Leste menyebutkan bahwa garis batas kedua negara terletak pada kanal sebelah barat yaitu sungai kecil yang disebut Nonotuinan dengan  argumentasi  bahwa  sebelum  perubahan  topografi  alam, Sungai Nonotuinan inilah yang merupakan muara Sungai Noelbesi sebagaimana yang disebutkan dalam Traktat 1904. Pihak Indonesia menolak interpretasi Timor Leste dengan argumentasi bahwa pada waktu lalu, azimut diukur dari tempat yang salah, karena peta yang digunakan berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. (Lake 2020). Perbedaan interpretasi ini kemudian memunculkan persoalan perebutan lahan oleh masyarakat kedua negara dan menjadikan proses penyelesaiannya begitu rumit. Permasalahan pada titik Noelbesi-Citrana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2 Perbedaan Garis Batas pada Titik Noelbesi-Citrana
Sumber: Lake (2020)

## Yosef Serano Korbaffo, Elpius Kalembang & Ronaldus Nurak

## Penyelesaian Sengketa Batas pada Unresolved Segment

## Upaya Kerjasama
Neoliberalisme menempatkan aktor negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Namun demikian negara dianggap bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh. Peran aktor non negara tetap dianggap penting dan berpengaruh. Dalam konteks penyelesaian sengketa batas darat Indonesia dan Timor Leste, hal ini tercermin dalam eksistensi aktor non negara, khususnya UNTAET  ( United Nations Transitional Administration for East Timor ) sebagai delegasi pemerintahan Timor Leste untuk melakukan perundingan dengan Indonesia terkait delimitasi dan demarkasi batas negara. Dengan kata lain, meskipun Indonesia dan Timor Leste dianggap sebagai aktor kunci dalam penyelesaian sengketa, namun bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh sebab  peran  UNTAET  sebagai  delegasi  pemerintahan  transisi Timor Leste menjadi cukup signifikan.
Sebelum  pemerintahan  resmi  Timor  Leste  terbentuk,  UNTAET diberi amanat sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB No 1272 Tahun 1999 untuk menjalankan segala kewenangan legislatif dan eksekutif, termasuk dalam melakukan perundingan batas negara dengan Indonesia (Sugito 2013). Tepatnya pada tahun 2000 pasca lepasnya provinsi Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,  pemerintah  Indonesia  dan  UNTAET  menyepakati pembentukan Joint Border Committee (JBC) untuk menyelesaikan delimitasi dan demarkasi perbatasan darat Indonesia-Timor Leste. Dalam prosesnya, JBC Indonesia dan UNTAET kemudian membentuk Technical  Sub  Committee  on  Border  Demarcation and  Regulation untuk mengatur, menetapkan dan menegaskan perbatasan kedua negara. Selain JBC dan TSC, pada tingkat provinsi, dibentuk pula Border Liaison Committee (BLC) yang bertugas menjadi jembatan penghubung JBC untuk menangani urusan-urusan perbatasan (Sanak 2012).
Peran  UNTAET  tidak  berhenti  sampai  di  situ.  Lebih  jauh,  pada tanggal 2 Februari 2002 Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan N. Wirayuda dan Ketua Delegasi UNTAET Sergio Viera de Mello berhasil menyepakati penggunaan prinsip hukum internasional uti possidetis juris sebagai dasar acuan dalam menetapkan garis
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 186
batas wilayah kedua negara. Prinsip ini menyatakan bahwa batas sebuah negara baru ditentukan berdasarkan penetapan batas negara yang pernah menjajahnya. Dalam konteks perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang adalah bekas negara jajahan Belanda dan Portugis, maka penerapan prinsip uti possidetis juris mesti mengacu pada hasil kesepakatan penjajah Belanda dan Portugis sebagaimana tertuang dalam dokumen A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904 (Traktat) 1904 dan Permanent Court of Arbitration 1914 (PCA)  1914.  Eksistensi  rezim  internasional  dalam  konteks ini berupa lembaga formal (organisasi internasional) seperti UNTAET  dan  lembaga  informal  seperti  dokumen Arrangement between Indonesia and UNTAET on the Establishment of a Joint Border Committee tahun 2000 . Kehadiran rezim internasional ini menjadi pertanda awal adanya itikad baik Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas negara.
Kewenangan  UNTAET  berakhir  pasca  Timor  Leste  resmi memperoleh kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu, negara baru tersebut mulai dibebankan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, termasuk melanjutkan perundingan dengan Indonesia terkait batas wilayah negara keduanya. Dalam kacamata neoliberalisme, pada titik ini peran aktor negara sebagai aktor kunci dalam menyelesaikan batas darat Indonesia-Timor Leste mulai nampak melalui pengakuan Timor Leste atas pelbagai kesepakatan  yang  telah  dibuat  oleh  Indonesia  dan  UNTAET, termasuk penggunaan Traktat 1904 dan PCA 1914. Sebagai tindak lanjut kedua negara pun kemudian melakukan survei lapangan bersama yang diikuti dengan pemasangan 49 titik tugu Commom Border  Datum  Reference  Frame (CBDRF). Kegiatan ini terus dilangsungkan hingga tahun 2003 (Sanak 2012).
Pelbagai perundingan kedua negara tersebut kemudian ditetapkan dengan ditandatanganinya dokumen Provisional Agreement  between  the  Government  of  the  Republic  Indonesia and  the  Government  of  the  Democratic  of  Timor  Leste  on  the Land  Boundary oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan N. Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Ramos Horta pada tanggal 8 April 2005. Dalam dokumen ini, kedua negara berhasil menyepakati 907 koordinat titik batas (97%) dari
Global Strategis, Th. 18, No. 1
total garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste di kedua sektor yang ada (Hadiwinata 2009).
Berdasarkan Provicional Agreement 2005 tersebut, maka tersisa 4% perbatasan darat Indonesia-Timor Leste yang belum disepakati yakni titik Dilumil-Memo, titik Bidjaele Sunan-Oben dan titik Noel Besi-Citrana. Kebuntuan terhadap tiga titik tersebut pada kenyataannya tidak menyurutkan komitmen dan upaya kedua negara untuk mencari jalan keluarnya. Pada tahun 2013, titik Dilumil-Memo akhirnya berhasil diselesaikan dengan pendekatan median line (membagi area sengketa menjadi dua bagian) melalui perundingan yang dilakukan oleh Special Working Group (SWG). Rekomendasi SWG ini kemudian disetujui dan diresmikan dalam forum JBC, dan dituangkan dalam dokumen Addendum Pertama Provicional Agreement Tahun 2005 (Qinvi et al. 2018). Sedangkan dua titik lainnya, sesuai kesepakatan pada waktu itu akan dibahas dalam forum Special  Working  Group  (SWG)  on  Un-Resolved Segment yang merupakan bagian dari Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Timor Leste. Namun pembahasan dalam forum SWG ini mengalami deadlock sehingga tidak dapat dilanjutkan (Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan 2022).
Pada periode 2015 hingga 2017 sebelum pembentukan forum Senior Officials Consultation (SOC), dalam beberapa kesempatan, pemerintah kedua negara menyatakan komitmen untuk menyelesaikan sengketa batas pada dua titik tersisa, namun tanpa disertai dengan tindakan yang konkret. Tanggal 26 Agustus 2015, misalnya, saat kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria De Araujo ke Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan pers menyatakan bahwa Indonesia dan Timor Leste berkomitmen untuk menyelesaikan dua titik perbatasan yang belum selesai paling lambat pada akhir tahun 2015 (Sekretarian Kabinet RI 2015; bdk. Sianipar 2017). Demikian pun pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 10 Januari 2017. Dalam kesempatan itu beliau mengisyaratkan komitmen Indonesia dalam mempercepat penyelesaian masalah perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste secara damai, tanpa ancaman kekerasan, dan dengan penghormatan sepenuhnya terhadap hukum internasional (Marsudi 2017).
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 188
Pertemuan lanjutan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menkopolhukam (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan) Wiranto dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Timor Leste Xanana Gusmao pada tanggal 13 Februari 2017 menunjukan komitmen dan keseriusan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa batas yang masih tersisa. Komitmen itu kemudian dibuktikan dengan pembentukan forum Senior Officials Consultation (SOC) yang bertujuan untuk membahas teknis kesepakatan dan penyelesaian sengketa batas di titik Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana. Rencananya, agenda pembahasan lanjutan melalui forum SOC ini pihak Timor Leste akan diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Roberto Sarmento de Oliveira Soares sedangkan pihak Indonesia akan diwakili  oleh  Direktur  Jenderal  Asia,  Pasifik  dan  Afrika,  Desra Percaya (CNN Indonesia 2017). Dua pertemuan awal SOC berhasil dilaksanakan di mana pertemuan SOC yang pertama terjadi di Bali pada 10 Maret 2017 dan pertemuan SOC kedua pada 8 April 2017 bertempat di Dili. Namun pada 13 September 2017, Xanana Gusmao kembali mengunjungi Menkopolhukam Wiranto dan Menlu Retno Marsudi guna membahas situasi terkini penyelesaian sengketa batas Indonesia dan Timor Leste. Dalam kunjungannya tersebut, Xanana menegaskan bahwa penyelesaian sengketa batas Indonesia-Timor Leste sempat tertunda akibat ada dinamika politik akibat pemilu yang terjadi di Timor Leste (Kemenko Polhukam RI 2017).
Akhirnya, pada tanggal 22 Juli 2019 dalam pertemuan SOC kelima di Jakarta kedua negara berhasil mencapai kata sepakat terkait permasalahan sengketa lahan di titik Bidjaele Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana. Pada titik Noel Besi-Citrana diputuskan penyelesaiannya melalui median line (membagi area sengketa menjadi dua bagian) sedangkan untuk titik Bidjaele Sunan-Oben diselesaikan dengan mengacu pada Traktat 1904. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Agreed Principles on  The  Final  Settlement  of  Land  Boundary  between  The Republic  of  Indonesia  and  The  Democratic  Republic  of  Timor Leste yang ditandatangani oleh Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste Xanana Gusmao. Penandatanganan dokumen tersebut oleh kedua negara menjadi  bukti  sahih  finalnya  penyelesaian  sengketa  batas  darat
pada unresolved  segment . Kesepakatan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dalam pembahasan SOC berikutnya terkait pengaturan teknisnya di lapangan  sebelum dituangkan dalam Addendum  Dua  Provisional  Agreement Tahun 2005 dan Perjanjian Komprehensif Indonesia dan Timor Leste (Sekretariat Kabinet RI 2019). Forum kerjasama Indonesia dan Timor Leste dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Gambar 3 Struktur Organisasi Forum JBC Indonesia-Timor Leste

## Sumber: Umbu Pati (2021)
Menurut neoliberalisme, upaya Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas darat menunjukan pentingnya kerjasama antar negara demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut dibuktikan melalui pembentukan forum JBC dan turunannya sebagai media perundingan Indonesia dan Timor Leste. Dengan kata lain, dalam situasi anarki yang didukung oleh intensi Indonesia dan Timor Leste untuk selalu mengamankan kepentingan nasionalnya, pada kenyataannya upaya menetapkan batas negara secara damai melalui mekanisme rezim internasional merupakan pilihan rasional masing-masing negara demi mencapai kepentingan bersama ( relative gains ). Kondisi ini berbeda dengan argumen neorealisme yang mengatakan bahwa situasi anarki akan
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 190
memaksa setiap negara untuk selalu mencurigai intensi negara lain. Akibatnya tindakan yang diambil oleh negara adalah berusaha melakukan apapun demi mengamankan kepentingan nasionalnya, sekalipun tindakan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik dengan negara lain.
Bagi Indonesia dan Timor Leste, daripada berkonflik, kedua negara sepakat melakukan kerjasama secara damai melalui perantaraan rezim internasional. Meski memakan waktu yang cukup lama, pada akhirnya kehadiran rezim internasional menjadi pertanda efektivitas kerjasama kedua negara. Rezim internasional berupa lembaga  formal  dapat  ditemukan  dalam  kehadiran  UNTAET sebagai delegasi sebelum terbentuknya pemerintahan resmi Timor Leste tanggal 22 Mei 2002. Sedangkan rezim internasional berupa lembaga informal ditandai dengan adanya pelbagai kesepakatan Indonesia dan Timor Leste yang dituangkan dalam beberapa dokumen seperti: (1) Arrangement  between  Indonesia  and UNTAET on the Establishment of a Joint Border Committee Tahun 2000 untuk menggunakan prinsip uti possdetis juris (Traktat 1904 dan PCA 1914) sebagai dasar penetapan batas negara; (2) Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the Land Boundary tahun 2005 yang berhasil menyelesaikan 907 titik batas atau 96% garis batas antara Indonesia dan Timor Leste; (3) Addendum  Pertama  Provicional  Agreement  Tahun 2005  tahun  2013 yang berhasil menyelesaikan sengketa batas di titik Dilumil-Memo; dan (4) Agreed  Principles  on  The  Final Settlement of Land Boundary between The Republic of Indonesia and  The  Democratic  Republic  of  Timor  Leste  tahun  2019 yang berhasil menyelesaikan sengketa batas di Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana . Selain itu kedua negara juga sedang melakukan pertemuan lanjutan untuk menentukan koordinat batas dan akan dituangkan dalam Addendum  Dua  Provisional Agreement Tahun 2005 dan kemudian Perjanjian Komprehensif Indonesia dan Timor Leste yang akan menjadi dasar bagi kedua negara untuk memulai perundingan terkait batas laut.

## Tantangan Masa Kini
Namun pasca penyelesaian akhir sengketa batas darat di titik Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana, agenda pengaturan teknis lanjutan sebelum dituangkan dalam Addendum Dua Provisional Agreement Tahun 2005 dan Perjanjian Komprehensif Indonesia dan Timor Leste tidak pernah berjalan mulus. Dalam kacamata neoliberalisme, tantangan selalu saja mewarnai upaya Indonesia dan Timor Leste dalam melakukan kerjasama menyelesaikan sengketa batas darat. Beberapa tantangan tersebut seperti pandemi Covid-19 dan absennya Tim Teknis Timor Leste dalam melakukan demarkasi bersama. Hambatan pertama disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan hambatan berikutnya didasarkan pada faktor internal. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hambatan tersebut di atas.
Pertama, alasan pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Rencana pembahasan teknis lanjutan dalam forum SOC ke enam pada Maret 2020 terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia (Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan 2022). Penundaan ini sejalan dengan situasi kedaruratan yang dialami Indonesia hingga mengharuskan Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Beberapa minggu kemudian, berdasarkan pertimbangan Covid-19 sebagai Global  Pandemic oleh WHO, pemerintah Indonesia menetapkan lagi Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Bahkan sampai dengan 31 Desember 2021, ketika gelombang Covid-19 belum juga mereda, pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Keppres RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Timor Tengah Utara, Kristoforus Abi. Dalam sebuah wawancara, beliau menegaskan bahwa badai Covid-19 menjadi kendala tertundanya pembahasan lanjutan pasca kesepakatan final di dua titik unresolved segment .
“Permasalahan sengketa batas di titik Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana telah
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective:
Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1
192 mencapai kesepakatan akhir. Namun sampai dengan sekarang pemerintah pusat belum bisa menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.
Kendala yang paling utama adalah satu tahun setelah kesepakatan itu yakni pada tahun 2019, dunia dilanda pandemi covid-19. Dampaknya segala agenda yang direncanakan, termasuk pembahasan teknis terkait titik koordinasi dan lain sebagainya mesti ditunda” (Abi 2022).
Tidak berbeda jauh dengan Indonesia, Timor Leste pun tak luput dari serangan Covid-19. Pada September 2021 Timor Leste mengumumkan penundaan pelaksanaan SOC ke-6 akibat situasi Covid 19 di Timor Leste yang makin memburuk. Pihaknya bahkan mengusulkan agar pelaksanaan SOC dilaksanakan pada awal tahun 2022 (Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan 2022).
Pandemi Covid-19 memang menjadi kendala dalam proses pembahasan lanjutan penyelesaian sengketa batas Indonesia dan Timor Leste. Namun seiring berjalannya waktu Covid-19 sudah bukan penyakit yang akut dan menakutkan lagi seperti awal kemunculannya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang  secara  nasional  mengalami  penurunan  signifikan  berkat penanganan yang tepat dan terpadu melalui penerapan pola hidup sehat dan bersih serta pelaksanaan vaksinasi yang teratur. Atas dasar dan pertimbangan tersebut, maka sejak tanggal 22 Juni 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan keppres RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Penetapan berakhirnya status pandemi Covid-19 pada kenyataannya belum diikuti dengan rencana dan pelaksanaan pembahasan lanjutan SOC terkait pengaturan teknis sengketa batas darat tersebut. Pidato Presiden Joko Widodo terkait upaya penyelesaian sengketa batas darat di titik Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana pada 13 Februari 2023 yang lalu pun terkesan sebagai pernyataan normatif belaka. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Timor Leste José Maria de Vasconcelos (Taur Matan Ruak) di Istana Bogor tersebut, Jokowi hanya menegaskan untuk segera diselesaikan dua titik yang belum selesai sebagai

## Yosef Serano Korbaffo, Elpius Kalembang & Ronaldus Nurak
wadah untuk memulai perundingan perbatasan maritim dan mendorong Pembangunan PLBN di Oepoli (Viva.co.id 2023).
Menurut neoliberalisme, pandemi Covid-19 merupakan hambatan eksternal sebab bukan disebabkan oleh Indonesia dan Timor Leste yang sedang berunding melakukan penyelesaian sengketa batas. Namun meskipun demikian, hambatan tersebut pada kenyataannya mampu mempengaruhi efektivitas kerjasama kedua negara yang dibuktikan dengan terjadinya beberapa kali penundaan akibat serangan Covid-19 ke Indonesia dan Timor Leste. Dalam kondisi demikian, kedua negara pada akhirnya berupaya mengalihkan sumber daya yang ada untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut demi menjaga keamanan dan kepentingan negaranya masing-masing.
Kedua, absennya tim teknis Timor Leste dalam melakukan demarkasi bersama pada kedua titik tersebut. Hambatan ini sebenarnya disebabkan oleh faktor internal di mana pihak Timor Leste mengabaikan undangan pihak Indonesia melakukan demarkasi di lapangan sebagaimana hasil kesepakatan dalam forum SOC sebelumnya. Menurut Petrus Seran Tahuk, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim teknis Indonesia khususnya Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan berkoordinasi dengan BPPD NTT sudah datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran titik koordinat bersama namun mengalami kendala akibat tidak hadirnya tim teknis Timor Leste.
“Setelah dicabutnya status kedaruratan Covid-19 di Indonesia, tim teknis Indonesia dalam hal ini Badan Informasi dan Geospasial sudah beberapa kali datang ke sini dan berkoordinasi dengan kami BPPD NTT untuk melakukan pengukuran teknis di lapangan. Waktu itu rencananya kita akan melakukan pengukuran bersama dengan Tim Teknis Timor Leste, namun pada kenyataannya pihak Timor Leste tidak memenuhi undangan kita. Jadi sebenarnya terkait tantangan, ya ada tantangan. Namun ini bukan tantangan yang substansial sifatnya, tetapi lebih ke tantangan teknis di lapangan” (Seran Tahuk 2023).
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 194
Sebagaimana hasil wawancara di atas, hambatan kedua ini bukan merupakan hambatan yang bersifat substansial melainkan hanya teknis prosedural. Namun dalam kacamata neoliberalisme, kerjasama sebagai jalan Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas darat bukan didasarkan pada altruisme kedua negara, melainkan lebih kepada mengamankan kepentingan nasionalnya. Pihak Indonesia perlu mencurigai intensi absennya Timor Leste dalam melakukan demarkasi batas di lapangan. Bisa jadi tindakan itu merupakan bagian dari strategi Timor Leste untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Pemberitaan beberapa media massa menyebutkan bahwa lokasi Naktuka telah ditempati oleh warga Timor Leste dengan syaratnya fasilitas sarana prasarana. Absennya Timor Leste bisa jadi sebagai tindakan untuk mengamankan 60 kepala keluarga dengan 200 lebih warga Timor Leste yang telah menempati wilayah tersebut (Antaranews 2019) dan sejumlah bangunan milik Timor Leste seperti perumahan warga, kantor Imigrasi, Gereja, jaringan listrik, balai pertemuan dan tempat penggilingan padi warga (KBR 2016).

## Simpulan
Penyelesaian sengketa batas darat Indonesia-Timor Leste pada dua titik yang tergolong unresolved  segment telah memasuki babak akhir. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa kerjasama Indonesia dan Timor Leste melalui perantaraan rezim internasional terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa batas darat pada titik Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan kedua negara pada tanggal 22 Juli 2019. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Agreed  Principles  on  The  Final  Settlement of  Land  Boundary  between  The  Republic  of  Indonesia  and The  Democratic  Republic  of  Timor  Leste yang ditandatangani oleh Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste Xanana Gusmao. Titik Noel Besi- Citrana diselesaikan melalui pendekatan median line (membagi area sengketa menjadi dua bagian) sedangkan titik Bidjaele Sunan-Oben diselesaikan dengan mengacu pada Traktat 1904. Pembahasan lanjutan terkait penentuan titik koordinat batas akan didiskusikan dalam forum selanjutnya sebelum dituangkan
dalam Addendum Dua Provisional Agreement Tahun 2005 dan Perjanjian Komprehensif Indonesia dan Timor Leste. Namun tantangan yang dihadapi pasca kesepakatan final tersebut adalah pandemi Covid-19 dan ketidakhadiran Timor Leste dalam kegiatan demarkasi di lapangan sehingga kesepakatan teknis lanjutan belum tercapai.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Timor yang  telah  mendanai  penelitian  ini  melalui  kerja  sama  LPPM dengan Pusat Studi ASEAN dan Kawasan Perbatasan.

## Tentang Penulis
Yosef Serano Korbaffo adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Filsafat Agama pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada tahun 2010 dan pendidikan magister Hubungan Internasional pada Universitas Airlangga pada tahun 2018. Penulis dapat dihubungi melalui yosefserano@unimor. ac.id.
Elpius Kalembang adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Pepabri pada tahun 1988, pendidikan magister Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada pada tahun 2005, dan pendidikan doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Penulis dapat dihubungi melalui elpiuskalembang@gmail.com.
Ronaldus Nurak adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Filsafat Agama pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada tahun 2015 dan pendidikan magister Hubungan Internasional pada Universitas Airlangga pada tahun 2019. Penulis dapat dihubungi melalui nurakronald@gmail. com.
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 196

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Arifin, S., (ed.), 2014. Hukum Perbatasan Darat Antar Negara . Sinar Grafika.
Ashari, K., (ed.), 2015. Kamus Hubungan Internasional . Nuansa Cendekia.
Dugis, V., 2016. “Neoliberalisme”, dalam V. Dugis (ed.), 2016.
Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik . Cakra Studi Global Strategis.
Hadiwinata, B. S., 2009. “Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste”, dalam G. Wuryandari (ed.), 2009. Keamanan  Di Perbatasan  Indonesia-Timor  Leste  Sumber  Ancaman  dan Kebijakan Pengelolaannya . Pustaka Pelajar.
Lake, P., 2020. “Aspirasi Masyarakat Adat Indonesia dalam Proses Negosiasi Penyelesaian Masalah Perbatasan RI-RDTL”, dalam  Dominggus  Elcid  L  &  Supia  Yuliana  (ed.),  2020. Memikirkan Ulang Pembangunan Yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan . Indonesia Social Justice Network.
Rosyidin, M., 2020. Teori  Hubungan  Internasional . Raja Grafindo.
Sanak, Y., 2012. Human Security Dan Politik Perbatasan . PolGov.
Sitohang, J., Luhulima, C., Irewati, A., Nufus, H., dan Rahman, A.
R., 2017. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Asia Tenggara . Mahara Publishing dan LIPI.
Wuryandari, G., 2009. “Persoalan Demarkasi dan Keamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste”, dalam G. Wuryandari (ed.), 2009. Keamanan  Di  Perbatasan  Indonesia-Timor Leste  Sumber  Ancaman  dan  Kebijakan  Pengelolaannya . Pustaka Pelajar.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Eryansan, B. F. J., Kleruk, S. Y. F., dan Arman, Y., 2023. “Urgensi Penyelesaian Titik Batas Negara Indonesia dan Timor Leste Melalui Perjanjian Internasional”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1 (6): 1049–1057.
Kalembang,  E.,  2018.  “Tanah  Ulayat  Sebagai  Simbol  Eksistensi Adat-Istiadat:  Studi  Kasus  tentang  Konflik  Tanah  Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/ Oelnasi”, Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 13 (1): 44–58.
Kalembang,  E.,  dan  Korbaffo,  Y.  S.,  2022.  “Non-State  Actors’ Efforts  to  Resolve  Indonesia-Timor  Leste  Border  Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective”, Jurnal Global & Strategis , 16 (1): 51–74.
Kartini,  I.,  Perdana,  A.,  dan  Kosandi,  M.,  2023.  “Examining  a Critical Geopolitics in the Determination of Indonesia and Timor Leste Land Boundaries in Noel Besi-Citrana Segment”, Journal of Humanities and Social Sciences Studies , 5 (4): 61–71.
Kolne, Y., 2018. “Penyelesaian Konflik Perbatasan ‘Un-Resolved’ Dan  ‘Un-Surveyed’  Segmen  Bijaelsunan-Subina-Oben Melalui Pendekatan Budaya”, Politika: Jurnal Ilmu Politik ,
8 (2): 42.
Korbaffo,  Y.  H.  B.,  2021.  “Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture)”, Jurnal  Poros  Politik ,
3 (2): 1–11.
Mangku, D. G. S., 2018a. “Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste”, Jurnal Yuridis , 5 (1), 43.
Mangku, D. G. S., 2018b. “Peran Tokoh Adat dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan  Timor  Leste  di  Wilayah  Enclave  Oecussi”, Journal of Indonesian Adat Law , 2 (1): 84–112.
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 198
Mangku, D. G. S., 2020a. “Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC- BDR) Agreement Between Indonesia - Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute”, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 8 (3): 405–419.
Mangku, D. G. S., 2020b. “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjaele Sunan-Oben antara Indonesia dan Timor Leste”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 5 (2): 252–260.
Qinvi, R. F., Sutisna, S., dan Widodo, P., 2018. “Diplomasi Pertahanan Dalam Penyelesaian Unresolved Segment di Perbatasan Darat Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Studi Kasus Unresolved Segment Dilumil- Memo)”, Jurnal Diplomasi Pertahanan , 4 (1): 57–82.
Samaleleway, V. M. T. S. dan C. J. . W., 2018. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Menurut Hukum Internasonal”,
Lex Et Societatis , 6 (2): 150–158.
Setiawati, J. I., dan Oktaviyani, R. E. N., 2023. “Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)”, Rewang  Rencang:  Jurnal  Hukum  Lex  Generalis , 4 (2): 130–154.
Sianipar, I. M. J., 2017. “Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste”, Sociae  Polites ,
18 (1): 1–12.
Sudarmanto, B., 2022. “Enclave Oecusse-Timor Leste Di Wilayah Korem 161 / Wirasakti , Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Strategis Dan Kampanye Militer , 8 (2): 101–124.
Sudiar, S., 2019. “Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara”, Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2):
154–155.

## Sugito, 2013. “Analisis Terhadap Misi Peacebuilding United
Nations Transition Administration in East Timor (Untaet)”, Jurnal Hubungan Internasional , 2 (1): 48–55.

## Wawancara
Abi, K., 2022. “Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Utara”,  diwawancarai  oleh  Yosef Serano Korbaffo, 12 Juli 2022.

## Seran Tahuk, P., 2023. “Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, diwawancarai oleh
Yosef Serano Korbaffo, 1 September 2023.

## Artikel Daring
Antaranews, 2019. “Warga Timor Leste di Naktuka terus bertambah” Antaranews.com [daring]. dalam https:// www.antaranews.com/berita/813844/warga-timor-leste-di- naktuka-terus-bertambah [diakses pada 10 September 2023].
CNN Indonesia, 2017. “Indonesia-Timor Leste Bentuk Tim Bahas Sengketa Perbatasan” Cnnindonesia.com . [daring]. dalam https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20170213211156-20-193300/indonesia-timor- leste-bentuk-tim-bahas-sengketa-perbatasan [diakses pada 5 September 2023].
KBR, 2016. “Sengketa Naktuka, Indonesia Layangkan Nota Protes ke Timor Leste” Kbr.Id [daring]. dalam https://kbr. id/nusantara/09-2016/sengketa_naktuka__indonesia_ layangkan_nota_protes_ke_timor_leste/85005.html [diakses pada 10 September 2023].
Kemenko Polhukam RI, 2017. “Bertemu Xanana Gusmao, Menko Polhukam Bahas Sengketa Perbatasan Indonesia-Timor Leste” Polkam.Go.Id. [daring]. dalam https://polkam. go.id/bertemu-xanana-gusmao-menko-polhukam-bahas-
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges
Global Strategis, Th. 18, No. 1 200
sengketa-perbatasan-indonesia-timor-leste/ [diakses pada 5 September 2023].
Marsudi, R. L. P., 2017. “Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2017” [daring]. dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/757/pidato/pernyataan- pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2017 [diakses pada 5 September 2023].
Sekretariat Kabinet RI, 2015. “Keterangan Pers Presiden Joko Widodo Pada Kunjungan Kenegaraan PM Timor Leste” Setkab. Go.Id . [daring]. dalam https://setkab.go.id/keterangan-pers- presiden-joko-widodo-pada-kunjungan-kenegaraan-pm- timor-leste-di-istana-merdeka-jakarta-26-agustus-2015/ [diakses pada 5 September 2023].
Sekretariat Kabinet RI, 2019. “Indonesia-Timor Leste Finalize Agreement on Land Borders” Setkab.Go.Id . [daring]. dalam https://setkab.go.id/en/ri-timor-leste-finalize-agreement- on-land-borders/ [diakses pada 9 September 2023].
Viva.co.id., 2023. “Hasil Pertemuan Jokowi dengan PM Timor Leste” [daring]. dalam https://www.youtube.com/ watch?v=ZIqKE2lnpgE [diakses pada 5 September 2023].

## Dokumen Lainnya
Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, K. R., 2022. Penanganan  Perbatasan  Darat  Indonesia-Timor  Leste (Tantangan & Way Forward) .
Umbu Pati, T., 2021. Diplomasi Batas Negara . Dirjen Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri.