## STUDI PATOLOGI  BIROKRASI  DALAM  PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
Bureaucratic Pathology Study In Administrative Services Of The Population In Jekan Raya District Office Of Palangka Raya City
Nurhasanah * Yusnalia
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: nurhasanah@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang  Studi  Patologi    Birokrasi Dalam  Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif. Adapun data primer dalam  penelitian  ini  sebagai  informannya  adalah  pegawai  yang  memberikan pelayanan  dan  masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya.  Data  sekunder  dari bahan  –  bahan,  baik  berupa  buku  –  buku,  artikel,  karya  ilmiah,  surat  kabar,  dan serta jurnal ilmiah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Patologi  birokrasi  yang  nampak  di  kantor Kecamatan  Jekan  Raya  dilihat  dari  keluhan  beberapa  masyarakat  di  Kantor Kecamatan Jekan Raya masih terdapat pelayanan yang berbelit-belit dan eksistensi birokrasi juga masih sangat rendah. Agar Patologi Birokrasi dapat di atasi  dengan terstruktur  di  Kecamatan  Jekan  Raya  maka  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak Kecamatan  Jekan  Raya  yaitu  untuk  budaya  melayani  rendah  harus  melakukan pelayanan  publik  berkualitas,  dimana  pola  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dari yang  semula  berorientasi  pemerintah  sebagai  penyedia  menjadi  pelayanan  yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.
Saran  Perlunya  perbaikan  pelayanan  administrasi  kependudukan  untuk meningkatkan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat,  seperti  upaya penambahan  sarana  dan  prasarana,  sebaiknya    pihak    Pemerintah    Kecamatan Jekan  Raya    dapat  menyebarluaskan    brosur    tentang    Standar    Operasional Pelayanan  agar      masyarakat  mengetahui    prosedur    pengurusannya,  Pemerintah Kecamatan  Jekan  Raya  dapat  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  untuk menyampaikan atau memberikan surat apabila ada keluhan-keluhan di kotak/loket yang telah disediakan.

## Kata Kunci:
Patalogi Birokrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Keywords : Pathology Bureaucracy Service Administration Population Accepted January 2019

## Published
April 2019

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  about  bureaucratic  pathology  study  in  the Population administration services in Jekan Raya Sub-district office. The method used in this study is qualitative. The primary data in this research is the employee who provides service  and  community  in  Jekan  Raya  Sub-district  office.  Secondary  Data  of  materials, including books, articles, scientific papers, newspapers, and scientific journals.
Based  on  the  research  on  the  pathology  of  bureaucracy  that  appears  in  Jekan  Raya district office seen from the complaints of some people in Jekan Raya subdistrict office still there is a convoluted service and existence of bureaucracy also still Very low. To be able to overcome bureaucracy pathology structured in Jekan Raya subdistrict, which must be done by Jekan Raya subdistrict, namely for low serving culture should perform quality public  services,  where  the  pattern  of  service  implementation  From  the  re-oriented government as a provider of service-oriented to the needs of the community as a user.
Advice on the need for improvement of population administration services to improve the optimal  service  to  the  community,  such  as  efforts  to  add  facilities  and  infrastructure, should the government of Jekan Raya subdistrict can disseminate brochures on  Service operational  standard  for  the  public  to  know  the  procedures  of  its  treatment,  the government of Jekan Raya subdistrict can provide information to the public to convey or provide a letter if there are complaints in the box/counter that has been Provided.

## PENDAHULUAN
Birokrasi  di  kalangan  masyarakat  dipahami sebagai  sebuah  organisasi  yang  melayani  masyarakat dengan stereotipe yang negatif antara lain, yaitu proses pengurusan  dokumen  yang  berbelit-belit,  tidak  ramah, tidak  adil,  tidak  transparan,  mempersulit  dan sebagainya.  Tidak  salah  masyarakat  menggambarkan birokrasi  dengan  hal-hal  seperti  itu  karena  memang pengalaman-pengalaman  yang  tidak  mengenakkan  yang dialami secara langsung oleh masyarakat   seperti   itu, misalnya      saat      pembuatan      KTP,      akte  kelahiran, mengurus  sertifikat  tanah,  membuat  paspor, memungut retribusi, dan sebagainya.
Pada  era  keterbukaan  saat  ini,  keberadaan Birokrasi  yang  semacam  itu  tidak  relevan  lagi  untuk dipertahankan.  Birokrasi bukan lagi institusi yang tidak tersentuh  oleh  koreksi  dan  kritik  dari  pihak  luar. Kebutuhan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kesempurnaan  layanan  public  yang  berkualitas merupakan  keharusan.  Di  sisi  lain,  berkembanya  isu demokratisasi  memperkuat  posisi  masyarakat  untuk lebih  berani  menuntut  hak-hak  mereka  terhadap pelayanan birokrasi.
Praktek-praktek negative yang sering dijumpai di  lingkungan  birokrasi  pemerintah  pada  umumnya, seperti  prosedur  pelayanan  yang  berbelit-belit,  sering terlihat banyak file yang berserakan, banyak surat yang terlambat    sampai    di    alamat,    dokumen-dokumen kurang    terjaga,  beban    kerja    tidak    merata    yang tertumpuk  pada  seseorang   tertentu, suasana  kerja yang  kurang  menyenangkan  bahkan  mungkin  sampai terjadi   adanya   kemacetan-kemacetan   dalam   suatu tugas   karena kurangnya   disiplin   aparatur   birokrasi pemerintah,      kurang  memiliki  managerial  skill, kemampuan,  ketrampilan,  tidak    memiliki    rasa tanggung  jawab  serta  kering  dari  konsep,  inisiatif maupun  daya  kreativitas  serta  dalam  memberikan pelayanan    kepada  masyarakat  yang  tidak  memuaskan adalah  sebagai  sebagian  penyakit  yang    diderita    oleh suatu  birokrasi.
Fenomena  empiris  yang  kita  jumpai menunjukan  bahwa  kecenderungannya  tidak  ada birokrasi  yang  betul-betul  bebas  dari  berbagai "penyakit  birokrasi".  Birokrasi  di  manapun  tidak  ada yang  kebal  dari  penyakit  birokrasi    yang    tentunya sangat  bervariasi,  dan  dirasakan  sangat  sulit untuk dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Hal ini adalah sebagai  suatu      tantangan    dan      sekaligus    tuntutan bagi   birokrasi  pemerintah kedepan. Tantangan  yang harus    dihadapi  bukan  hanya  oleh    birokrasi pemerintah  yang  kemungkinan  menderita  penyakit birokrasi  seperti  gaya  managerial  para  pejabat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana,  melanggar  norma-norma  hukum  dan peraturan  yang  berlaku  dan  Iain-lain  akan  tetapi tantangan juga dari seluruh masyarakat yang mengalami perubahan  dalam  berbagai  bidang,  politik,  ekonomi, ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  sosial.  Ke  depan tuntutan  masyarakat  akan  semakin  meningkat  kepada birokrasi  agar  semakin  terbuka,  transparan,  makin produktif    dan    mampu    memberikan    dan meningkatkan    mutu  pelayanannya.    Dalam    situasi yang    demikian,    maka    kinerja    birokrasi  aparatur negara harus benar-benar bertindak demi kepentingan bangsa  dan  negara  dan  agar  dalam  menyelenggarakan fungsinya, birokrasi berpegang pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  memberikan pelayanan administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan perijinan dan penerbitan, Kartu Keluarga, Surat Keterangan  Kematian,  Kartu  Tanda  Penduduk,  Surat Tanah  /  Ahli  Waris,  dan  sebagainya  dituntut  bekerja secara  professional  serta  mampu  secara  cepat merespon  aspirasi,  tuntutan  publik  dan  perubahan lingkungan  lainnya  dengan  memberikan  pelayanan publik  yang  berorientasi  lebih  kepada  masyarakat daripada  kepada  atasan  seperti  yang  terjadi  selama  ini dalam lingkungan birokrasi publik.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para pegawai masih belum dapat dikatakan
Nurhasanah, Yusnalia. 2019. Studi Patalogi Birokrasi Dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
profesional.  Terdapat  kesan  bahwa  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan  merasa  dibiarkan  begitu  saja dan  kurang  mendapatkan  perhatian.  Masyarakat  harus bertanya terlebih dahulu untuk meminta pelayanan, tak jarang pula  masyarakat harus  kecewa karena respon yang  diberikan  petugas  pelayanan  tidak  cukup memuaskan.  Ketidakpuasan  masyarakat  mendapatkan pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya,  tak  lepas dari  sikap  Birokrat  sebagai  abdi  Negara  pemberi layanan  itu  sendiri.    Tindakan-tindakan  yang  tidak semestinya  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  patologi birokrasi  ditengarai  merupakan  pemicu  dalam pemberian  pelayanan  publik  yang  kurang  professional ini.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  Menurut  Borg  dan  Gall  dalam  Sugiyono (2012)  Metode  Penelitian  Kualitatif  sering  disebut metode  penelitian  yang  sering  disebut  metode penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dikondisi yang alamiah. Dalam penelitian Kualitatif instrumennya adalah  orang,  yaitu  peneliti  itu  sendiri.  Untuk  dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori  dan  wawasan  yang  luas,  sehingga  mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi  sosial  yang  diteliti  menjadi  lebih  jelas  dan bermakna.
Alasan  peneliti  memilih  metode  kualitatif dikarenakan  “penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  setting  alami  yang  bersifat,  menekankan pada  proses  menggunakan  pendekatan  induktif  dan memberikan  perhatian  kepada  makna.  Metode penelitian  kualitatif  dipergunakan  dengan  cara melakukan  pengumpulan  data  primer  secara  langsung di lapangan, dengan cara mewawancarai seluruh pelaku utama  dalam  proses  kebijakan  secara  mendalam, dilakukan pengecekan antar narasumber, dan dilakukan observasi  langsung  interaksi  para  pelaku  didalam kehidupan” (Riant Nugroho, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Patologi  birokrasi  yang  nampak  di  kantor Kecamatan  Jekan  Raya  dilihat  dari  keluhan  beberapa masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  masih terdapat  pelayanan  yang  berbelit-belit  dan  eksistensi birokrasi  juga  masih  sangat  rendah.  Agar  Patologi Birokrasi  dapat  di  atasi  dengan  terstruktur  di Kecamatan Jekan Raya maka yang harus dilakukan oleh pihak  Kecamatan  Jekan  Raya  yaitu  untuk  budaya melayani  rendah  harus  melakukan  pelayanan  publik berkualitas,  dimana  pola  penyelenggaraan  pelayanan publik  dari  yang  semula  berorientasi  pemerintah sebagai  penyedia  menjadi  pelayanan  yang  berorientasi kepada  kebutuhan  masyarakat  sebagai  pengguna. Dengan  begitu,  tak  ada  pintu  masuk  alternatif    untuk memulai  perbaikan  pelayanan  publik  selain  sesegera mungkin  mendengarkan  suara  publik  itu  sendiri.  Inilah yang  akan  menjadi  jalan  bagi  peningkatan  partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.
Adapun langkah-langkah strategis yang kiranya dapat  diambil  antara  lain  :  langkah  pertama, menempatkan  para  birokrat  yang  sudah  terlalu  lama berkuasa  berkecimpung  di  dalam  urusan  pelayanan  ke posisi  yang  lain  (tour  of  duty).  Baik  itu  rotasi horizontal  ataupun  promosi  vertikal.  Langkah  kedua, yakni  antisipasi sedini mungkin mengenalkan teknologi informasi  sehingga  dapat  memudahkan  dalam pelayanan publik.
Menghindarkan
pegawai dari interaksi/transaksi  uang  cash  antara  pelanggan  dan pelayan,  diasumsikan  bahwa  semakin  sering  seseorang mengadakan  kontak  langsung  dengan  uang  tunai semakin  besar  pula  kesempatan  orang  itu    untuk mengadakan  KKN.    Walaupun  secara  eksplisit diterangkan biaya serta  waktu yang  diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan, akan tetapi praktik di lapangan  akan  berbicara  lain.  Hal  seperti  ini  dapat disiasati  dengan  menyediakan  mesin.  Yaitu  setiap formulir  aplikasi  permohonan  pelayanan  hanya  butuh
sehelai  "perangko"  ataupun  "kupon"  bertuliskan besaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  proses penyelesaiannya.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  logis bahwa  seseorang  yang  bertugas  melayani  pelanggan tidak  akan  disibukkan  atau  direpotkan  dengan  urusan uang  tunai    di    sekitar  loket  mereka.  Mereka  hanya akan  berkonsentrasi  di  seputaran  urusan  administrasi persuratan  saja,  tidak  ada  yang  lain.  Cara  lain  dapat berupa  transfer  uang  di  bank  dengan  sistem  online dengan mengadakan kerja sama antara pihak penyedia layanan (pemerintah daerah) dengan pihak bank.
Bila    ditinjau  dari  sudut    pandang  pengguna jasa  pelayanan,  yaitu  dengan  memperkenalkan  budaya antre  yang  tersistematis  melalui  pengadaan    mesin antre    (queuing    machine).    Kenapa    budaya    antre? Karena  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  masih belum menganggap antre sebagai pola atau gaya hidup yang  efektif.  Sistem  ini  telah  banyak  diaplikasikan  di instansi-instansi  swasta  dan  hasilnya-pun  cukup  efektif untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif.
Sementara  berkenaan  dari  pihak  birokrat sendiri  sebagai  penyedia  monopoli  pelayanan  publik, sebagai  wujud  pertanggungjawaban  langsung  (direct responsibility)  kepada  pengguna  jasa  layanan,  alangkah lebih  baiknya      apabila      di      luar      loket      pelayanan dipasang      nama      petugas  pelayanan  yang  bertugas pada  hari  itu  untuk  memudahkan  apabila  terjadi ketidakpuasan  pelanggan  kepada  penyedia  jasa  layanan akan  langsung  dapat  dicatat  nama  petugasnya  dan segera bisa ditindaklanjuti.
Dengan      demikian,      pada      saatnya      nanti akan   menghasilkan pembagian beban kerja yang baik dan  dapat  mendorong  kreatifitas  dan  produktivitas aparatur,  selain  itu  efektifitas  kinerja  aparatur  akan secara bertahap dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan  efektivitas  kinerja  ini  akan  berdampak pada  peningkatan  pelayanan  pada  masyarakat  dan ketepatan  waktu  penyelesaian  pembangunan.  Semoga semua  ini  menjadi  sebuah  inspirasi  bagi  kebijakan pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan
yang  berkaitan  dengan  birokrasi  pelayanan  publik khususnya di Pemerintah Kecamatan Jekan Raya.
Kecamatan  Jekan  Raya  harus  melakukan paradigma  pelayanan      publik      sifatnya      sentralistik ke   pelayanan    yang    lebih memberikan fokus pada pengelolaan  yang  berorientasi  kepuasan  pelanggan (customer-driven  government)  dengan  ciri-ciri:  (a) lebih  memfokuskan  diri    pada    fungsi    pengaturan melalui    berbagai    kebijakan  yang  memfasilitasi berkembangnya  kondisi  kondusif  bagi  kegiatan pelayanan  kepada  masyarakat,  (b)  lebih  memfokuskan diri  pada  pemberdayaan      masyarakat      sehingga masyarakat      mempunyai      rasa  memiliki  yang  tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama,  (c)  menerapkan  sistem  kompetisi  dalam  hal penyediaan  pelayanan  publik  tertentu  sehingga masyarakat  memperoleh  pelayanan    yang    berkualitas, (d)  terfokus  pada  pencapaian  visi,  misi, tujuan  dan sasaran    yang    berorientasi    pada    hasil    (outcomes) sesuai  dengan  masukan  yang    digunakan,  (e)    lebih mengutamakan  apa    yang  diinginkan  oleh  masyarakat, (f)  memberi  akses  kepada  masyarakat  dan  responsif terhadap pendapat dari  masyarakat tentang pelayanan yang  diterimanya,  (g)  lebih  mengutamakan  antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, (h) lebih mengutamakan  desetralisasi  dalam  pelaksanaan pelayanan,  dan  (i)  menerapkan  sistem  pasar  dalam memberikan pelayanan.
Dalam  memenuhi  keinginan  masyarakat, mengobati patologi birokrasi bisa melalui pembentukan model  pelayanan  public  yang  sesuai  dengan perkembangan  jaman  seperti  sekarang  ini  di  mana pemerintah berada dalam era desentralisasi.
Model  pertama  adalah  model  traditional bureaucratic  authority.  Ciri  dari  model  ini  adalah bahwa  pemerintahan    daerah    bergerak    dalam kombinasi    tiga    faktor    yaitu    :  pertama,  penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (strong public sector).
Nurhasanah, Yusnalia. 2019. Studi Patalogi Birokrasi Dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
Kedua,  peran  pemerintah  daerah  sangat  kuat (strong  local  government)  karena  memiliki  cakupan fungsi  yang    luas,    mode  operasi  yang  bersifat mengarahkan,  derajat  otonomi  yang  sangat  tinggi,  dan tingkat kendali eksternal yang rendah.
Ketiga,  pengambilan    keputusan    dalam pemerintah    daerah    lebih    menekankan  pada demokrasi perwakilan (representative democracy).
Patologi  birokrasi  belum  didukung  teknologi menyeluruh  maka  perlu  ditetapkan  sistem  teknologi yang Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat,  tuntutan  yang  lebih  terbuka,  serta perkembangan  globalisasi  yang  memicu  peningkatan yang  lebih  cepat  lagi  dalam  kebutuhan  dan  tuntutan akan  layanan  publik,  maka  model  birokrasi  tradisional tersebut    biasanya    dianggap    tidak    lagi    memadai. Untuk  itu, diperlukan suatu model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini. Model yang mampu  menyelesaikan  berbagai  persoalan  masyarakat serta  merespon  berbagai  perubahan  yang  terjadi dengan cepat.
Kata  kuncinya  adalah  Kecamatan  Jekan  Raya harus  melakukan  pendekatan        organisasi        yang profesional,        melayani        kepentingan  masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,  seperti:  (a)  Model  Kelembagaan,  (b)  Model Pengelolaan  Organisasi  Pelayanan  Publik,    (c)    Model Siklus  Layanan  (Momment  of  Truth),  dan  (d)  Model Standar  Pelayanan  Minimal.  Model-model  ini dimaksudkan    agar    permasalahan    pelayanan    publik dapat  dilakukan dengan baik dan tidak adanya gap-gap.
Upaya  mengatasi  patologi  birokrasi  itu sendiri  pada  hakekatnya  adalah  pemberian  pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik    dalam  bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya  berjalan  optimal  dan  masih  ditemui hambatan- hambatan dilapangan.
Berdasar  dari  uraian  di  atas  mempermudah pemahaman  masyarakat  tentang  kondisi  pelayanan pada  kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  yang  bisa  diamati adalah  komitmen  dari  para  aparatur  untuk  melayani masyarakat  bersikap  adil  tanpa  melakukan  tindakan diskriminatif, selain itu juga adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang   menunjang   kegiatan   pelayanan untuk      meningkatkan    kualitas    pelayanan    kepada masyarakat,    maka    upaya-upaya    yang    dilakukan adalah :
1. Konsolidasi ke dalam
Dalam    lingkungan    kantor    kecamatan Jekan Raya sendiri dilakukan hal- hal sebagai berikut
:
a. Mempertegas  dan  meningkatkan  pemahaman dan  kesadaran  akan  tugas  pokok  atau kewajiban  sebagai  abdi  masyarakat  dalam memberikan  pelayanan  umum  sebagai  hak masyarakat.  Dengan  pemahaman  seperti  ini diharapkan  pelayanan  yang  diberikan  tanpa tendesi    apa-apa    kecuali    niat      untuk melaksanakan    kewajiban  sebaik-baiknya.  Pada akhirnya diharapkan akan memberikan pelayanan  yang  betul-  betul  memuaskan masyarakat.
b. Meningkatkan      pemahaman      tentang ketentuan      pelayanan  khususnya  menyangkut prosedur  dan  persyaratan  pelayanan  yang sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dengan pemahaman  yang  baik  akan  memudahkan  dan mempercepat  pelaksanaan  pelayanan  sekaligus membantu apabila mengalami kesulitan tentang masalah pelayanan.
c. Meningkatkan  perbaikan  sikap  aparat  dalam melayani.  Hal  menyangkut    kemampuan    dan keramahan    sikap    sebagaimana  kodrat manusia    yang    senang    berhubungan  dengan orang    yang  mampu  berkomunikasi  dengan baik disertai sikap yang ramah demikian    pula masyarakat    pada    umumnya    akan    sangat
mengharapkan    keramahan    sikap  dan komunikasi    yang  menyenangkan  dari  aparat pemerintah.
d. Melengkapi  fasilitas  sarana  dan  prasarana layanan,  dimana  kualitas  layanan      ditentukan oleh      kenyamanan      yang      dirasakan      oleh penerima layanan.
2. Konsolidasi keluar Upaya-upaya  yang  berkaitan  dengan lingkungan luar kantor Kecamatan Jekan Raya yang dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  selaku  penerima layanan berkaitan dengan hal tersebut maka aparat pemerintah  harus  mensosialisaikan  peraturan daerah  tentang  pelayanan  kepada  masyarakat, peningkatan pelayanan ini baik dari dalam maupun dari luar organisasi, tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan yang intensif dari pimpinan. Dalam hal ini  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dapat tercapai.
Tuntutan  pada  penguatan  kualitas sumber  daya  manusia  dan  organisasi  secara keseluruhan merupakan perwujudan dan tuntutan kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh  organisasi publik yang semakin baik.
Berdasarkan  dari  petikan  wawancara dengan  semua  informan  di  atas  dapat  kita  lihat bahwa  secara  keseluruhan  informan  menyatakan pelayanan  publik  yang  ada  di  Kantor  Kecamatan Jekan  Raya  sudah  berlaku  adil  dalam  memberikan pelayanan,  tidak  membeda-bedakan  pelayanan yang  diberikan,  apapun  status  sosialnya  pelayanan tetap  diberikan  secara  sama  sebagaimana mestinya,  serta  tidak  memungut  biaya  dalam pemberian pelayanan
Seiring    dengan    semakin    tingginya tuntutan  publik  terhadap kinerja birokrasi, maka posisi  strategis  aparat  pelayan  masyarakat  dalam organisasi  menjadi  sangat  penting.  Dalam  hal  ini aparatur  Kecamatan  Jekan  Raya  harus  mampu mendefinisikan  persoalan  masyarakat    dan
menghubungkan dengan  tugas  dan  fungsi  secara proporsional    karena    pemerintah    kecamatan merupakan    unit    yang  paling  dekat  dengan masyarakat  dan  berusaha  meningkatkan  kualitas pelayanannya  dengan  mengembangkan  unit pelayanan  terpadu  atau  mendelegasikannya  mulai dari  Kelurahan  sampai  pada  tingkat  Kecamatan sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah.
Penanganan  sikap  diskriminatif  terhadap pelayanan  administrasi  kependudukan  perlu  jalan keluar (solusi) yakni pentingnya keterbukaan suatu birokrasi  dalam  arti  kejelasan  peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak,  kriteria  pemberian  pelayanan  yang diutamakan serta bentuk pelayanan apa yang harus diberikan.  Jika  masing-masing  pihak  taat  kepada ketentuan  formal  dan  kriteria  yang  terpampang dengan jelas, akan semakin tertutuplah kemungkinan  bagi  aparatur    pemerintahan  untuk bertindak    diskriminatif,    suatu    perilaku  yang memang  tidak    diharapkan  ditampilkan.  Apabila terjadi,  dampaknya  ialah  citra  birokrasi  yang bersangkutan akan ternoda.
3. Meningkatkan Responsivitas
Daya  tanggap  adalah  respon  atau
kesiapan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat yang cepat dan tanggap, yang meliputi : kesiapan  pegawai  dalam  melayani  masyarakat, kecepatan  pegawai  dalam  menangani  keluhan masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Jekan Raya.
Daya tanggap berkaitan dengan kecepatan  dan  kesigapan  pegawai  Dalam memberikan  respon  terhadap  keluhan  dari masyarakat.  Keluhan  dari  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan  haruslah  direspon  dan ditangani dengan cepat dan tepat
Responsivitas  diukur  tingkat  kepekaan pekerjaan  dengan  hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak serta
Nurhasanah, Yusnalia. 2019. Studi Patalogi Birokrasi Dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
kesesuaian    dengan    kebutuhan    masyarakat, keinginan  para  staf untuk membantu masyarakat dan  memberikan  pelayanan  dengan  tanggap merupakan    salah    satu    aspek    penting    dalam memberikan    kepuasan  kepada  masyarakat  yang dilayani.  Prosedur  pelayanan  yang  harus  dilalui setiap  orang  yang  membutuhkan  pelayanan  pada instansi  ini  sebenarnya  cukup  mudah  dan sederhana,  tidak  berbelit-belit,  mudah  dipahami dan  dilaksanakan  baik  oleh  masyarakat  yang dilayani  maupun  petugas  yang  memberikan pelayanan.
Wujud  dari  pelaksanaan  pelayanan  yang perlu  diberikan  sangat  ditentukan  oleh  sikap, profesi dan respon atas keluhan masyarakat. Daya tanggap yang ditunjukkan kepada warga yaitu :
a. Memberikan  informasi  yang  sesuai  kepada masyarakat tentang kapan pelayanan administrasi jasa akan dilaksanakan;
b. Bersedia      membantu      masyarakat      yang kesulitan   dalam   proses pelayanan;
c. Cepat dalam merespon permintaan masyarakat;
d. Memberikan  pelayanan  secepatnya  kepada masyarakat.
Pegawai  memiliki  daya  respon  yang cepat  pada  setiap  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan  baik  pelayanan  yang  berkaitan  dengan administrasi  maupun    pelayanan    yang    berkaitan dengan  pemecahan  masalah,  hal-hal  yang dibutuhkan masyarakat selama ini cukup kompleks tergantung  permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi masyarakat  selalu  direspon  cepat  oleh  pegawai, seketika  itu  pula  pegawai  selalu  siap  dalam memberikan  pelayanan.  Daya  tanggap  dalam melakukan pelayanan publik di Kantor Kecamatan tergantung  dari  apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  sepanjang  permasalahan  dan  pegawai selalu  sigap  dalam  melakukan  pelayanan.  Ukuran kinerja    pegawai  dalam  pelayanan  publik    ada
beberapa aspek kualitas layanan, kualitas pelayanan yang  diberikan  harus  dipertahankan  dan melaksanakan  tugas  dan  fungsi  masing-  masing. Selain itu  daya  tanggap dan responsivitas memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang ada.
Solusi  yang  dihadirkan  aparat  Kantor Kecamatan  Jekan  Raya  dalam  hal  pemberian respon  adalah  bagaimana  mempersingkat  sistem prosedur   pelayanannya   serta   langsung   turun ke      lapangan      untuk  memantau  permasalahan yang  terjadi  yang  kemudian  akan  langsung ditindaki.
4. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan yang Transparan Kejelasan sangat penting dalam pelayanan  publik,  karena  indikator  ini  dapat mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  terhadap aparatur  pemerintah  Kecamatan.  Pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai standar operasional  pelayanan  yang  ada.  Aparatur Kecamatan  telah  mengetahui  dengan  jelas  cara pengurusannya, dengan demikian aparatur pemerintah  Kecamatan  dapat  menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Undang-Undang  nomor  25  tahun  2009
tentang  pelayanan  publik,  pada  ayat  9  disebutkan bahwa  sistem  informasi  pelayanan  publik  yang selanjutnya  disebut  sistem  informasi  adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat  dan  sebaliknya  dalam  bentuk  lisan, tulisan  Latin,  tulisan  dalam  huruf  Braile,  bahasa gambar,  dan/  atau  bahasa  lokal,  serta  disajikan secara manual ataupun elektronik
Pelayanan  pemerintah  sebagai  pelaku organisasi  publik  harus  bersifat  netral  dan  tidak memihak.  Pada  dasarnya  setiap  orang  berhak
mendapatkan  kesempatan  dan  pelayanan  yang sama.  Hal  ini  harus  perlu    dilaksanakan    oleh aparatur    dalam    memberikan    pelayanan  kepada setiap  orang,  dengan  itu  masyarakat  akan  merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.
Pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu prosedur/tata  cara  pengurusan.  Pemerintah
Kecamatan Jekan
Raya sudah berusaha memberikan  pelayanan  dengan  cepat  dan  tepat kepada  masyarakat.  Namun  ada  beberapa masyarakat  yang  sedikit  mengeluh  karena  harus menunggu dalam proses pelayanan.
Solusi    penyelenggaraan    pelayanan administrasi    kependudukan  yang  transparan  dan partisipatif  yakni  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan,  berkepastian  hukum,    transparan, aman,    tepat,    biaya    yang    wajar,    dan  dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mencegah Praktek Maladministrasi Praktek  maladministrasi  merupakan salah  bentuk  patologi  birokrasi  yang  ada  di
Indonesia  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas adalah  praktek-  praktek  yang  sering  terjadi  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia. Sesuai dengan pengalaman yang pernah saya temui, praktek  maladministrasi  dapat  terjadi  karena adanya  interaksi  secara  langsung  serta  diperparah oleh  kurang  memadainya  alat  pelayanan  yang digunakan  dan  tidak  jelasnya  aturan  tentang  biaya dan  waktu  untuk  pemberian  layanan.  Membenahi administrasi  secara  keseluruhan  menurut  hemat penulis ada tiga hal yang penting sebagai berikut :
a. Adanya      reformasi      administrasi      yang global.      Artinya      reformasi  administrasi bukan    hanya    sekedar    mengganti    personil saja,    bukan  hanya  merubah  nama  intansi tertentu  saja,  atau  bukan  hanya  mengurangi
atau merampingkan birokrasi saja namun juga reformasi  yang  tidak  kasat  mata  seperti upgrading  kualitas  birokrat,  perbaikan  moral, dan  merubah  cara  pandang  birokrat,  bahwa birokrasi  merupakan  suatu  alat  pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan.
b. Pembentukan  kekuatan  hukum  dan  per- undang-undangan yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk  kejahatan  dan  penyakait-penyakit yang ada di dalam birokrasi.
c. Menciptakan    sistem    akuntabilitas    dan transparansi.  Kurangnya demokrasi dan  rasa bertanggung  jawab    yang    ada    dalam birokrasi  membuat  para  birokrat  semakin mudah  untuk  menyeleweng  dari  hal  yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan  dari  atas  merupakan  alat  dari  penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. Pembentukan  E-Government  diharapkan mampu  menambah  transparansi  sehingga mampu  memperkuat  akuntabilitas  para birokrat.
Salah satu ciri pelayanan  yang akuntabel ialah pelayanan yang memberikan solusi atau jalan keluar  bagi  setiap  warga  masyarakat  saat mengalami kesulitan. Solusi  yang  diberikan adalah solusi terbaik  bagi pengguna jasa guna kemudahan pelayanan  dengan  cara    memberikan  informasi yang      dibutuhkan    oleh      pengguna      jasa      dan baru      segera  membantu  menyelesaikan,  serta tidak menerima pemberian uang ekstra pelayanan.
Budaya pengguna jasa tersebut sangatlah sulit  untuk  dihilangkan.  Alangkah  baiknya,  jika pengguna  jasa  ingin  memberikan  tips,  sebaiknya petugas    menolaknya  dengan    berdalih    bahwa tindakan  tersebut  sudah merupakan tugas yang di amanahkan.  Untuk  itu  pemahaman  eksistensi birokrasi  sebagai  abdi  masyarakat  dan  eksistensi masyarakat  pengguna  jasa  sebagai  tuan  harus
Nurhasanah, Yusnalia. 2019. Studi Patalogi Birokrasi Dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
mendapatkan  pelayanan  dalam  penyelenggaraan publik.

## KESIMPULAN
Berdasar  dari  bentuk  patologi  birokrasi  yang ditemukan di kantor Kecamatan Jekan Raya yakni sikap 1)  pelayanan  yang  bersifat  diskriminatif,  menunjukkan sikap  bahwa  kepedulian    dimana  sebahagian  warga sudah  puas  akan  kesamaan  dan  tidak  ada  pilih  kasih dalam  hal  pelayanan  yang    diterima  akan    tetapi tentunya    masih    ada    yang    harus  diperbaiki  dalam sistem  pelayanan  tersebut;  2)  daya  tanggap (responsivitas)  aparat  terhadap  berbagai  keluhan  yang dialami oleh pengguna layanan, bahkan terkesan segala kritik  dan  saran  yang  diarahkan  kepada  para  aparat hanya  direspon  dengan  bahasa-bahasa  diplomatis;  3) Pelayanan  yang  masih  berbelit-belit,  yang  menurut pihak    Kecamatan    Jekan  Raya  disebabkan  karena masyarakat  tidak  mengetahui  prosedur  dan  tata  cara pengurusan;    4)  penyelenggaraan  administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Jekan Raya bukan hanya disebabkan oleh rendahnya inisiatif para  petugas pelayanan,  tetapi    juga  terhambat  oleh    informasi pejabat  untuk  mengambil  keputusan  masih  sangat rendah.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  aparat Pemerintah  Kecamatan  Jekan  Raya  dilakukan  secara terstruktur  yaitu  budaya  ramah  di  dalam  pelayanan yang    berorientasi    pemerintah    sebagai    penyedia terhadap  kebutuhan  masyarakat  sebagai  pengguna perlu  lebih  ditingkatkan  lagi  dan  penting  dalam mempengaruhi  tingkat  kepuasan  masyarakat  dimana pelayanan  yang  sifatnya  merata  dan  tanpa  membeda- bedakan  status  dan  kedudukan    dimana    ditunjang tersedia  sarana  dan  prasarana  yang memadai dalam pelayanan administrasi kependudukan, dalam pelayanan yang  cepat  dan  tepat  sesuai  dengan  waktu  yang telah    ditentukan  sehingga  dari  bentuk  dan  upaya tersebut  diatas  disimpulkan  bahwa  patologi  birokrasi harus  diobati  dengan  aturan,  sistem  dan  komitmen
pengelolaan    yang    berorientasi    melayani,    bukan dilayani, mendorong, bukan menghambat, mempermudah,  bukan  mempersulit,  sederhana,  bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang.
Sehingga  Perlunya  perbaikan  pelayanan administrasi  kependudukan  untuk  meningkatkan pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat,  seperti upaya  penambahan  sarana  dan  prasarana  (komputer, mesin cetak,dan lain-lain). Kemudian, Sebaiknya  pihak Pemerintah    Kecamatan    Jekan  Raya    dapat menyebarluaskan    brosur    tentang    Standar Operasional  Pelayanan agar   masyarakat mengetahui prosedur    pengurusannya    dan    agar    tidak menimbulkan  kesan  yang  berbelit-belit.  Serta Pemerintah  Kecamatan  Jekan  Raya  dapat  memberikan informasi  kepada  masyarakat  untuk  menyampaikan atau memberikan surat apabila ada keluhan-keluhan di kotak/loket yang telah disediakan. Hal ini dimaksudkan agar  para  pegawai  dapat  mengevaluasi  kekurangan- kekurangan dan terus  meningkatkan kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pada masyarakat.

## REFERENSI
Dwiyanto,  Agus.  dkk.  2003 .  Reformasi  Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Kusdarini,  Eny.  2011. Dasar-Dasar  Hukum  Administrasi Negara dan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta: UNY Press.
Moenir, H.A.S  .  2002. Manajemen  Pelayanan  Umum di  Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
Istianto,      Bambang.  2011. Demokratisasi      Birokrasi. Jakarta:   Mitra Wacana Media.
Sinambela, Litjan Poltak dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik  Teori,  Kebijakan,  Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

## Kusdi.  2009.
Teori    Organisasi    dan    Administrasi.
Jakarta:  Salemba Humanika
Margono.  2004. Metodologi  Penelitian  Pendidikan,
Jakarta: PT. Rineka Cipta
Ratminto      dan      Atik      Septi      Winarsih.      2006.
Manajemen      Pelayanan. Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Thoha,   Miftah.   2002. Dimensi-dimensi   Prima   Ilmu
Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
----------------,2005. Birokrasi    Politik    di    Indonesia.
Jakarta :  PT.  Raja Grafindo Persada.
----------------,2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era
Reformasi. Jakarta: Kencana

## Perundang-Undangan
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor.    37
Tahun  2008  Tentang Ombudsman
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    14
Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    25
Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    5
Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Keputusan    MENPAN    No.63/KEP/MENPAN/7/2003
Tentang    Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No. 35 tahun
2006  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  Administrasi
Pemerintah
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  14  Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil