IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION AT THE PILOT INCLUSION SCHOOL IN PONTIANAK
Marmawi R., Muhammad Ali, Andini Linarsih, Dian Miranda Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Untan Pontianak Email:marmawi.r@fkip.untan.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  provide  an  overview  of  the  implementation  of inclusive  education  at  the  Inclusive  Pilot  School  in  Pontianak, particularly at the preschool level. The Pilot Inclusion Preschool in Pontianak  consists  of  West  Pontianak  Integrated  Kindergarten/ Preschool  and  North  Pontianak  Selayar  Kindergarten.  The  two kindergartens provide inclusive education for children with special needs ages 4-6. The method used in this study is a descriptive method to  describe  inclusive  education  objectively  in  the  two  preschools. The  techniques  used  in  this  research  are  observation,  interviews, and  documentary  studies.  The  data  needed  is  related  to  the  two preschool institutions’ planning, implementation, and evaluation of inclusive education. Overall, findings revealed that the institutions have  carried  out  planning,  implementation,  and  evaluation  in providing services to children with special needs. However, they did not  entirely  follow  the  techniqal  instructions  for  implementing inclusive education.
Keywords: Inclusive Education, Inclusive school, Preschool, Children with Special Needs

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  Sekolah  Percontohan  Inklusi  di Pontianak,  khususnya  pada  tingkat  prasekolah.  PAUD  Inklusi Percontohan di Pontianak terdiri dari TK/PAUD Terpadu Pontianak Barat  dan  TK  Selayar  Pontianak  Utara.  Kedua  TK  tersebut menyediakan  pendidikan  inklusif  bagi  anak  berkebutuhan  khusus usia 4-6 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan pendidikan inklusi secara objektif  di  kedua  PAUD  tersebut.  Teknik  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Data yang dibutuhkan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi  pendidikan  inklusif  kedua  lembaga  prasekolah  tersebut. Secara keseluruhan, temuan mengungkapkan bahwa lembaga telah melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  dalam memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus. Namun,
mereka tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Article History Received:25 November 2020 Revised: 29 Maret 2022 Accepted: 31 Juli 2022
Kata  Kunci:  Pendidikan  Inklusi,  Sekolah  Inklusi,  Prasekolah,

## Anak Berkebutuhan Khusus
Pendidikan  inklusif  merupakan suatu  istilah  yang  dideklarasikan  oleh UNESCO dengan nama Education for All yang berupaya untuk memberikan layanan pendidikan  untuk  semua  orang  tanpa terkecuali.  Semua  orang  dalam  kondisi apapun berhak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh layanan pendidikan secara maksimal. Di Indoensia pendidikan inklusif semakin kuat kedudukannya setelah disahkannya payung  hukum  dalam  penyelenggaraan pendidikan  inklusif.  Payung  hukum tersebut berupa Perundang-undangan  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional. Khusus  untuk  Kota  Pontianak  landasan hukumnya  berupa  Peraturan  Walikota. Kedua  payung  hukum  tersebut    dengan bermaksud  memberikan  gambaran  yang jelas mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Dalam      peraturan  Walikota tersebut  dijelaskan  bahwa  Pendidikan inklusif merupakan upaya yang dilakukan untuk  memberikan layanan kepada semua peserta  didik  agar  dapat  mengikuti pendidikan  atau  pembelajaran  pada  kelas reguler  bersama  anak  sabaya  lainnya.
Sedangkan Rasmitadila (2020:13) menyatakan  bahwa  Pendidikan  Inklusif merupakan  upaya  yang  diberikan  kepada semua perserta didik dengan karakteristik anak  yang  bervariasi    dalam  mengikuti pendidikan atau pembelajaran sesuai gaya belajarnya masing-masing.
Anak  di  sekolah  inklusi    diberikan layanan pendidikan berdasarkan kekhusannya masing-masing. Konsekwensi dari penyelengaraan pendidikan  inklusif  bagi  pihak  lembaga dalam  hal  ini  Taman  Kanak-kanak  (TK) yang menyelenggarakan pendidikan inklusi hendaknya dapat dilakukan modifikasi dan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan anak tanpa pilih kasih. Data peserta didik Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan karakteristik  luar  biasa  sebanyak  1.351
orang yang terdiri dari 850 anak laki-laki dan 501 anak perempuan. Kota Pontianak anak berkarakteristik luar biasa sebanyak 495 orang yang terdiri dari 311 anak laki- laki dan 184 anak perempuan (Dapodikdasmen,  2020/2021).  Di  antara jumlah anak berkebutuhan khusus tersebut terutama anak usia dini ada yang mendapatkan  layanan  pendidikan  di sekolah  inklusi  percontohan  di  Kota Pontianak  yaitu  anak  yang  mendapat layanan pendidikan khusus di  TK/PAUD Terpadu Tabrani Ahmad ada 3 orang dan di TK Selayar ada 1 orang.
Bagaimana implementasi pendidikan  inklusif  pada  Sekolah  Inklusi Percontohan di Kota Pontianak khususnya  pada  jenjang  prasekolah merupakan hal yang penting untuk diteliti.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  yakni  suatu prosedur  penelitian  untuk  memberikan gambaran  keadaan  objek  yang  diteliti (bisa berupa orang, institusi atau masyarakat)  secara  objektif  berdasarkan fakta  yang  diperoleh  di  lapangan  dengan mengikuti  tahapan  penelitian  sebagai berikut.
Tahapan-tahapan  penelitian  yang dilakukan meliputi:
1. Koordinasi Internal Kegiatan  koordinasi  internal merupakan kegiatan identifikasi kebutuhan dan strategi proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh tim. Proses ini dilakukan dalam bentuk diskusi  kelompok  terfokus  (FGD). Diskusi ini dilakukan oleh tim peneliti dan mengundang narasumber lain jika diperlukan.
2. Pengumpulan Data Lapangan Kegiatan pengumpulan data merupakan  proses  penelitian  dalam mengumpulkan  data,  informasi  dalam bentuk  kualitatif.  Kegiatan  ini  dapat
dilakukan  dengan  teknik  pengamatan langsung, interview dan studi documenter. 3. Pengolahan Data Lapangan Kegiatan pengolahan data lapangan  merupakan  tahap  memilah, mereduksi, menampilkan dan memverifikasi  data,  informasi  dan dokumen  yang  telah  dikumpulkan sebelum,  saat  dan  setelah  peneliti mengumpulkan data di lapangan.
4. Verifikasi Hasil Penelitian Verifikasi hasil penelitian merupakan  finalisasi  produk  yang dihasilkan  dan  rekomendasi  sebagai rencana  tindak  lanjut  dari  penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan  data  berupa  panduan untuk  mengamati  langsung  objek penelitian dan dibantu dengan kamera guna  memperoleh  data  tentang  proses pendidikan  infklusif  secara  natural  di TK/PAUD  Terpadu  Tabrani  Ahmad, dan  TK  Selayar.  Interview,  peneliti lakukan  kepada  2  orang  kepala  TK,  5 orang  guru,  dan  3  orang  tua  anak berkebutuhan  khusus  di  TK  Selayar serta  Ketua  UPT  LDAC  Pontianak Kota.  Studi  Dokumenter,  digunakan untuk  mengumpulkan  data  terkait dengan  Surat  Keputusan  Penetapan Sekolah  Inklusi dan guru pendamping serta  foto  kegiatan  pembelajaan  di kelas regular .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Data tentang perencanaan pendidikan  inklusif,  meliputi:    tujuan program  pendidikan  inklusif,  mekanisme penerimaan peserta didik, pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, lingkungan, pedoman dan standar penyelenggaraan,  sistem  penerimaan, penysunan  program,  sistem  pendidikan
inklusif,  kriteria  anak  inklusif,  deteksi anak yang termasuk anak inklusif, jumlah anak  yang  diterima  di  sekolah  inklusif.
Data penelitian diperoleh dengan melakukan  observasi  non  partisipan terhadap  kegiatan  pembelajaran  yang sedang berlangsung. Kemudian dilakukan wawancara  kepada  kepala  TK,  guru  dan orang  tua  ABK  serta  dokumen  yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan inklusif.
Selanjutnya  dalam  perencanaan pendidikan  inklusif  juga  dikumpulkan data tentang penyusunan program, kualifikasi  tenaga  pendidik  inklusif, pihak-pihak  yang  terlibat,  kurikulumnya, guru-gurunya,  sarana dan prasarana serta pembiayaan khusus  pendidikan inklusif.
Data tentang pelaksanaan
pendidikan  inklusif  berkaitan  dengan proses  pendidikan  inklusif,  kurikulum, guru,  materi  dan  metode  pembelajaran, keikutsertaan dan pemahaman anak dalam proses  pembelajaran,  komunikasi  antara kepala sekolah, guru dan orang tua anak, pemnafaatan sarana dan prasarana, partisipasi  pihak-pihak    terkait  dalam pendidikan inklusif, kendala yang dialami guru  dalam  pelaksanaan  pendidikan inklusif.
Selanjutnya  data  tentang  evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif berkaiatan  dengan  evaluasi  pelaksanaan pendidikan inklusif, proses penilaian pada anak  inklusif,  standar  yang  digunakan dalam mengevaluasi anak inklusif, teknik yang  digunakan  dalam  mengevaluasi proses  dan  hasil  belajar  anak  inklusif, pelaporan  evaluasi    proses  dan  hasil belajar  anak  inklusif  serta  tindak  lanjut dari hasil evaluasi anak inklusif.
Berikut ini deskripsi hasil wawancara tentang perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  pendidikan inklusif.
Tabel 1 Deskripsi Hasil Wawancara tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Aspek Indikator Deskripsi Perencanaan Merumuskan tujuan sekolah inklusif Tujuan sekolah inklusif adalah diberikannya kesempatan kepada semua  peserta  didik  yang  memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan    dan/atau  bakat  istimewa untuk  mengikuti  pendidikan  dalam satu lingkungan  secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pedoman diselenggarakannya sekolah inklusif Buku  Pedoman  Bimbingan  Teknis persiapan sekolah Inklusi yang merupakan  jabaran  dari  peraturan Wali  kota  Tentang  Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Kota Pontiabak Standar yang digunakan pada sekolah inklusif 1. Permendiknas  Nomor  70  Tahun 2009, 2. Peraturan walikota Pontianak Nomor 85 tahun 2020. Mekanisme penerimaan anak pada sekolah inklusif 1. PPDB 2.  Guru melakukan screening terhadap anak./identifikasi 3.Anak yang memiliki ciri-ciri ABK akan  di asesmen di UPT LDAC 4.Identifikasi dan asesmen ( UPT LDAC ) 5.Pihak sekolah menerima hasil asesmen dari UPT LDAC. Kriteria ABK pada sekolah inklusif Anak  yang  memiliki    hambatan intelektual, kecerdasan istimewa, kesulitan belajar, pemusatan perhatian dan hiperaktif serta autisme Cara mendeteksi anak yang termasuk ABK 1. Screening/identifiaksi ( dilakukan pihak sekolah ) 2. Berdasarkan hasil identifikasi/screening  anak  yang memiliki  ciri-ciri  ABK  akan  di asesemen oleh UPT LDAC. 3. Setelah di asesmen pihak sekolah akan  mendapatkan  informasi  dari UPT  LDAC  tentang  kategori ABK yang di asesmen. 4. Pihak  sekolah  hanya  mendeteksi anak  melalui  wawancara  kepada orang tua anak 5. Asesmen  dilakukan  oleh  UPT LDAC.
Jumlah ABK  yang akan diterima pada sekolah inklusif Setiap  tahun  kami  menerima  ada  2 orang,  namun  tahun  ini  hanya  satu anak Kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusif Kurikulum  standar  nasional  dan kurikulum akomodatif Kualifikasi tenaga pendidik pada sekolah inklusif S-1  dengan  dibekali    Bimbingan Teknis  sekolah  inklusi  yang  bekerja sama dengan UPT LDAC Pihak yang terlibat pada sekolah inklusif 1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak 2. UPT LDAC Kota Pontiabak 3. Sekolah  yang  di  Tunjuk  sebagai penyelenggara sekolah inklusi. Penyusunan rencana pembelajaran bagi ABK pada sekolah inklusif Melakukan  penyederhanaan  terhadap kurikulum  Standar  nasional  yaitu Kurikulum  2013.  Namun  untuk Program Pendidikan Individual belum disusun. Rencana pengadaan sarana dan prasarana pada sekolah inklusif Bersifat umum, untuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak kami  masih  tergantung  kepada  UPT LDAC  terutama  dalam  pemberian terapi kepada ABK. Pembiiayaan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan   pada sekolah inklusif Belum ada, kecuali dana dari BOSDA Pelaksanaan Proses pendidikan sekolah inklusi Proses  pendidikan  di  sekolah  inklusi adalah  melayani  ABK  dalam  proses pembelajaran tanpa membedakan antara  ABK dan anak yang umum. Kurikulum pendidikan inklusif di sekolah inklusi Kurikulum  yang  digunakan  adalah kurikulum  2013,  namun  dilakukan penyederhaan  di  dalam  penyusunan perencanaan pembelajaran harian. Persiapan guru dalam menentukan materi dan metode dalam pendidikan inklusif di sekolah inklusi Tertuang  dalam  RPPH  yang  dibuat sebelum pembelajaran dilakukan pada anak secara umum. Proses pembelajaran ABK di sekolah inklusi Pembelajaran  ABK  lebih  ditekankan pada pembiasaan bersosialisasi kepada teman sebayanya yang umum. Komunikasi antara kepala TK, guru dan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusi Komunikasi  antara  kepala  sekolah dengan guru berjalan baik, namun ada kendala  pada  orang  tua  murid  yang umum, mereka agak merasa berkeberatan dengan kehadiran ABK, karena dianggap lebih banyak mengganggu  proses  pembelajaran.
Namun    pihak  sekolah  memberikan pengertian  dan  edukasi  kepada  orang tua  murid  tentang  hak  –  hak  anak, sehingga  orang  tua  murid  bisa menerima  kehadiran  ABK  di  sekolah inklusi. Pemanfaatan media bagi ABK di sekolah inklusi Media  masih  belum  memadai  untuk anak  kebutuhan  khusus,  untuk  itu sekolah inklusi membatasi penerimaan  ABK  setiap  tahunnya maksimal 2 orang. Bentuk partisipasi dari orang tua dan pihak terkait dalam pendidikan inklusif di sekolah inklusi Partisipasi  yang  dlakukan  hanya memberikan  perhatian  dan  kerjasama dalam memberikan layanan pendidikan kepada ABK Kendala pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusi 1. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana yang tersedia. 2. Guru pendamping secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai. 3. Pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan pengetahuan tentang penyelenggaraan  sekolah  inklusi belum memadai, 4. Belum  ada  kurikulum  khusus tentang sekolah inklusi. Evaluasi Evaluasi pendidikan inklusif pada sekolah inklusi Setiap  anak  baik  anak  yang  umum maupun ABK  semua  dilakukan penilaian,  dengan  menggunakan  alat penilaian yang sama. Yang dibedakan adalah  standar  penilaian  antara  anak umum dan ABK berbeda. Standar evaluasi pendidikan inklusif pada sekolah inklusi Standar  penilaian  yang  dignakan mengacu  pada  permendikbud  nomor 137 tahun 2014 Teknik evaluasi proses dan hasil belajar pada sekolah inklusi Teknik evaluasi menggunakan: 1. Catatan anekdot 2. Lembar penilaian hasil pencapaian  kemampuan anak. Pelaporan hasil evaluasi proses dan hasil belajar  di sekolah inklusi Hasil Evaluasi yang dilaporkan merupakan uraian tentang perkembangan  anak  yang  berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan  keberhasilan  anak  dalam  belajar serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak.
Tindak lanjut dari hasil evaluasi proses dan hasil belajar anak di sekolah inklusi 1. Memperbaiki instrumen penilaian.proses pembelajaran 2. Merumuskan  kurikulum  sekolah inklusi 3. Pengadaan sarana prasarana yang mermadai untuk penyelenggaraan sekolah inkusi 4. Membuat kurikulum khusus sekolah inkusi 5. Menambah  pengetahuan  kepada guru-guru  tentang  penanganan ABK 6. Menambah  guru  untuk  guru pendamping di kelas ABK

## Pembahasan
Pendidikan  inklusif  memberikan harapan  kepada  orang  tua,  masyarakat dan  ABK  untuk  mendapatkan  layanan pendidikan yang sama sebagai hak warga negara.  Setiap  individu  yang  memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan berkesempatan untuk memperoleh pendidikan  yang  layak  sebagaimana tertuang  dalam  UUD  1945.    Individu yang  dimaksud  adalah  pribadi  dengan segala kelebihan, kekurangan dan karakteristiknya untuk dapat memperoleh  pendidikan  dengan  hak yang  sama  sesuai  dengan  kebutuhannya masing-masing.  Oleh  karenanya,  untuk menyelenggarakan  pendidikan  inklusif memerlukan suatu sistem yang  kuat dan menyeluruh dalam mendukung keberhasilan mencapai tujuan pendidikan inklusif. Tujuan diselenggarakannya pendidikan  inklusif  adalah  upaya  untuk memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki  kelainan  fisik,  emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk  memperoleh  pendidikan  yang bermutu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuannya serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai  keanekaragaman  dan  tidak diskrimatif  bagi  semua  peserta  didik. Tujuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70
Tahun 2009 tentang Pendidikan  Inklusif bagi  Peserta  Didik  Berkelainan  dan Memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau
Bakat Istimewa. Selanjutnya,  Yusuf,  M.,  dkk. (2020:24) menegaskan bahwa diselenggarakannya  pendidikan  inklusif bertujuan dalam tiga hal sebagai berikut: (1)  untuk  pemerataan  pendidikan,  (2) mutu pendidikan dan (3)  kesetaraan dan penghargaan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan di atas maka dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif pada  sekolah  inklusif  perlu  dilakukan tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  pendidikan inklusif. Perencanaan  perlu  dibuat  antara lain adalah untuk mengetahui sejauhmana  keberhasilan  kegiatan  telah dilaksanakan serta mempersiapkan kegiatan  untuk  pertemuan  berikutnya. Dalam  pembelajaran  pada  sekolah inklusi,  Roza  &  Firma  (2020:67) menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran direncanakan untuk melihat  serangkaian  aktivitas  persiapan yang dilakukan guru dan kepala sekolah sebelum melaksanakan proses pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus ( children with special needs ). Tahapan perencanaan sebagaimana yang dikemukan oleh Roza dan  Firma  (2020)  bermula  dari  tahap
identifikasi. Identifikasi untuk mengetahui kondisi seorang anak apakah memiliki  kebutuhan  khusus  dilihat  pada fisik,  sosial,  intektual,  dan  emosional atau tingkah laku.  Identifikasi dilakukan kepada  anak  yang  baru  masuk  sekolah dengan  cara  mengamati  perilaku  yang ditampilkan anak saat berada di lingkungan sekolah. Pada sekolah inklusi di  Kota  Pontianak  baik  di  TK/PAUD Terpadu  dan  di  TK  Selayar  telah dilakukan tahap identifikasi setelah anak dinyatakan diterima sebagai calon murud di  TK  tersebut.  Dari  hasil  identifikasi diperoleh informasi/data bahwa ada satu anak  di  TK  Selayar  dan  3  anak  di TK/PAUD Terpadu yang diduga memiliki kebutuhan khusus/ABK. Namun  belum  diyakini  kebenarannya bahwa anak tersebut tergolong ABK. Tahap selanjutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah kegiatan  asesmen.  Pada  tahap  asesmen ini  pihak  TK/PAUD  Terpadu  dan  TK Selayar  baru  sebatas  menduga  apakah anak  tersebut  tergolong  normal  atau ABK. Bagi anak yang diduga teridentifikasi  ABK  dikirim  ke  Unit Pelaksana  Teknis  Layanan  Disabilitas dan  Autis  Center  (UPT-LDAC)  Kota Pontianak. Dari lembaga inilah dikeluarkan  surat  Hasil  Asesmen  PPDB ABK  yang  merekomendasikan  untuk ditempatkan pada sekolah inklusi.
Berdasarkan  hasil  asesmen  inilah  Guru
Pendamping Khusus (GPK) pada sekolah inklusi  tersebut  memeberikan  layanan pendidikan  sesuai  kebutuhan  ABK dimaksud.
Perencanaan  pembelajaran  yang dilakukan guru dapat berupa tersusunnya program  kegiatan  yang  termuat  dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dengan demikan akan membantu memudahkan dalam menerapkan pendidikan  inklusif  di  sekolah  inklusi. Selanjutnya  hal  yang  perlu  diperhatikan guru  dalam  perencanaan  pelaksanaan pendidikan inklusif adalah menyederhanakan kurikulum,
menyiapkan  tenaga  pendidik,  peserta didik,  sarana  dan  prasarana,  keuangan, dan lingkungan.
Pendidikan  inklusif  memerlukan kurikulum yang adaptif terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus yang mempunyai karakteristik berbeda. Kurikulum  pendidikan  inklusif  adalah kurikulum  yang  diberlakukan  secara nasional dan lokal, yang ditekankan pada materi pokok dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi integritas antara pengembangan  spiritual,  logika,  etika, dan estetika sesuai dengan kadar potensi masing-masing peserta didik
(Handayani, T dan Angga, 2013:14).
Pelaksanaan    pendidikan  inklusif pada  sekolah  inklusi  dapat  dilaksanakan dalam  berbagai  bentuk  seperti  bentuk kelas reguler penuh, bentuk kelas reguler dengan cluster ,  bentuk  kelas  reguler dengan pull-out treatment, dan gabungan antara  bentuk  kelas  reguler  dengan cluster dan pull  out .  Bentuknya  seperti kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Bentuk layanan ABK  di  TK/PAUD  Terpadu  dan  TK Selayar      Kota  Pontianak  dilakukan dalam  bentuk pull-out  treatment yaitu penggabungan antara anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain (normal) di  kelas  reguler  akan  tetapi  pada  saat tertentu    ABK  disuruh  guru  ke  runag sumber  untuk  belajar  dengan  guru pembimbing khusus (Kustawan, 2016).
Dalam  pelaksanaan  pembelajaran pada  inklusif,  Sukandari  (2019:  68-69) menyatakan  bahwa  guru  umum  dalam menyusun program pembelajaran membutuhankan  teman  sejawat  untuk memberikan  dukungan  dan  berdiskusi berkaitan  dengan  pemberian  bantuan kepada ABK. Kurikulum standar yang digunakan secara nasional adalah kurikulum 2013 dengan prinsip utamanya  adalah    menciptakan  kondisi pembelajaran yang menyenangkan
peserta  didik  dan  bersifat    menantang serta  menyediakan  pengalaman  belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran  yang  efektif,  efisien,  dan bermakna. Beragamnya hambatan yang dialami  peserta  didik  berkebutuhan khusus  maka  dalam  implementasinya perlu  dilakukan  modifikasi  sedemikian rupa  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan peserta  didik  (Sukandari,  2019:  51). Dengan  demikian,  kurikulum  yang diterapkan  pada  Anak  Berkebutuhan Khusus  adalah  kurikulum  berbasis kompetensi (Suparno, 2010:15).
Evaluasi  pada  PDBK  dilakukan setiap  bulan  secara  autentik  mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari hasil pengolahan data bulanan tersebut dibuat laporan penialaian tingkat pencapaian perkembangan anak dalam bentuk deskriptif  secara  berkala  pula  untuk disampaikan kepada orang tua.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Pendidikan  Inklusif  pada  TK/PAUD Terpadu Pontianak Barat dan TK Selayar Pontianak  Utara  telah  dilaksanakan secara  optimal  sesuai  kapasitas  yang tersedia di kedua TK tersebut.

## Saran
Untuk sekolah inklusi yang sudah ditunjuk berdasarkan Peraturan Walikota  Nomor  85  Tahun  2020 diharapkan: 1. Pihak sekolah inklusi lebih meningkatkan  pemberian  layanan kepada  anak  berkebutuhan  khusus secara individual dalam kelas reguler. 2. Pihak pemerintah dapat memfasilitasi peningkatan
pengetahuan  guru  kelas  dan  GPK tentang anak berkebutuhan khsusus. 3. Pihak-pihak  yang  terkait  (sekolah, orang tua dan pemerintah) diharapkan dapat berpartisipasi dalam menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. 4. Kepala TK, guru dan pihak disdikbud  Kota  Pontianak  dapat menyediakan  kurikulum  sekolah inklusi.

## DAFTAR RUJUKAN
Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan Barat,  Bidang  Pendidikan  Dasar dan Menengah (Dikdasmen),
Data  Peserta  Didik  (Dapodik) Tahun 2020/2021. Handayani,  T  &  Angga,  S.  R.  (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi                    Pendidikan Inklusif. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Masyarakat Indonesia. Vol 39. No 1. Tersedia dalam https://media.neliti.com/media/pu blications/149701-ID-peraturan- perundangan-dan-implementasi- p.pdf .  Diunduh  pada  tanggal  30 September 2021.
Indira,  E.  W.  M.  (2019).  Kurikulum
PAUD Inklusi Dalam Menghadapi Era Industri 4.0. Prosiding Seminar  Nasional. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. https://proceeding.unnes.ac.id/ind ex.php/snpasca/article/  ownload/ 343/364 Diunduh pada tanggal 01 Oktober 2021. Kustawan (2016). Manajemen Pendidikan  Inklusif  (Kiat  Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah  Umum  dan  Kejuruan) . Bandung: Luxima.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  70
Tahun  2009  tentang  Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Pontianak. Rahmaniar,  F.A.  (2016).  Tugas  Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan  Siswa  Berkebutuhan Khusus  di  Sekolah  Inklusif  SD Negeri  Giwangan  Yogyakarta.
Jurnal  Widia  Ortodidaktika. Vol 5. No 12.
Rasmitadila  (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Roza, A., & Firma. (2020). Perencanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan  Khusus  Dalam Manajemen  Sekolah  Inklusif.  ) Jurnal Kajian Pendidikan Dasar . 5  (1),  61-69  .  Diunduh  di https://journal. unismuh.ac.id/index.php/jkpd/art icle/download/3085/2340
Sukandari.  (2019). Model  Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus . Cet.1. Yogyakarta: Kanwa Publisher. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia.
Yusuf, M. dkk. (2020). Cerdas Istimewa Di Kelas Inklusi. Jakarta: Prenada.