## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Indah Nadilla 1* , Elwi Danil 2 , Yoserwan 3
1,2,3 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Email: 1 nadillaindah@gmail.com , 2 elwidanil@law.unand.ac.id , 3 yoserwan@law.unand.ac.id
*Corresponding Author: nadillaindah@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 04/03/2023 Direvisi, 20/03/2023 Dipublikasi, 10/04/2023 Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  yang memerlukan  perhatian  khusus  di  Indonesia.  Korupsi  tidak  hanya  merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan  hukum  dengan  menghancurkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap hukum. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi  diperlukannya  kepastian  hukum  agar  hakim  dapat  malahirkan  putusan yang  adil  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Namun  terjadi  persoalan  terkait penafsiran hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU  PTPK)  khususnya  pada  bagian penjelasan  pasal  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  materiil  (Materiele Wederrechtelijkheid).  Persoalan  ini  lahir  akibat  judicial  review  ke  Mahkamah Konstitusi  dengan  Nomor  Putusan  003/PUU-VI/2006.  Maka  untuk  Menjawab persoalan  tersebut,  perlu diketahui  bagaimana  pengaturan dan  penafsiran  serta eksistensi  perbuatan  melawan  hukum  materiil  (materiele  wederrechtelijkheid) dalam  arti  negatif  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  Perbuatan  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  positif akibat  lahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dianggap  bertentangan  dengan Pasal  28  D  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  sehingga  hanya  perbuatan melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  negatif  saja  yang  masih  berlaku. Kemudian  dalam  pengejawantahan  delik  tersebut,  hakim  haruslah  melakukan penafsiran hukum yang ideal guna terciptanya kepastian hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut.
Kata Kunci: Korupsi; Perbuatan Melawan
Hukum Materiil; Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
003/PUU-VI/2006.

## Abstract
Keywords: Corruption; Acts Against Material Law; Constitutional Court Decision 003/PUU-VI/2006 Corruption  is  an  extraordinary  crime  that  requires  special  attention  in Indonesia.  Corruption  not  only  harms  the  country's  wealth  and  finances,  but corruption  also  diminishes  the  legitimacy  of  law  enforcement  by  destroying public trust in the law. In law enforcement efforts to eradicate criminal acts of corruption, legal certainty is needed so that judges can make decisions that are fair and beneficial to society. However, there are problems related to the legal interpretation of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning  the  Eradication  of  Corruption  Crimes  (hereinafter  referred  to  as the  PTPK  Law),  especially  in  the  explanation  section.  article  regarding  acts against  material  law  (Materiele  Wederrechtelijkheid).  This  issue  arose  as  a result  of  a  judicial  review  to  the  Constitutional  Court  with  Decision  Number 003/PUU-VI/2006.  Therefore,  to  answer  this  problem,  it  is  necessary  to  know
how to regulate and interpret as well as the existence of acts against material law  (materiele  wederrechtelijkheid)  in  a  negative  sense  towards  criminal  acts of corruption. The research method used is descriptive normative research. The results of the study revealed that material unlawful acts in a positive sense as a result of the birth of a Constitutional Court decision are considered contrary to Article 28 D of the 1945 Constitution, so that only material unlawful acts in a negative  function  are  still  valid.  Then  in  the  embodiment  of  the  offense,  the judge  must  carry  out  an  ideal  legal  interpretation  in  order  to  create  legal certainty regarding Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  persoalan  klasik  yang  telah  lama  ada,  sehingga bukan menjadi  suatu  kajian yang baru bagi  Indonesia bahkan dunia internasional. Perhatian dan  keprihatinan  terhadap  fenomena  korupsi  sesungguhnya  tidak  dapat  dielakkan  dari kekuasaan yang berdaulat ( Soeverignty), maka dari itu tindak pidana korupsi selalu diidentik dengan  aktor  (orang)  yang  memiliki  kekuasaan  di  suatu  ketatanegaraan.  Indonesia  sebagai negara  hukum  yang  berlandaskan  pada  demokrasi  (sistem  politik  modern)  dikategorikan sebagai  salah  satu  negara  dengan  jumlah  korupsi  terbanyak  di  dunia.  Semakin  hari,  jumlah kasus korupsi semakin meningkat dengan pelaksaan yang kian beragam. 1
Korupsi  adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  yang dilakukan oleh orang terhormat, berkuasa, dan memiliki kewenangan, untuk melakukan suatu perbuatan  tidak  patut,  dan  merusak  perasaan  masyarakat  banyak  karena  telah menyalahgunakan  kepercayaan  yang  diberikan. 2 Sehingga  untuk  memberantasan  tindak pidana korupsi tersebut dibutuhkannya extra ordinary instrument guna memberikan efek jera yang luar bisa terhadap pelakunya. Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi  pertama  sekali  digunakan  di  dalam  Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor  Prt/PM- 06/1957,  sehingga  korupsi  menjadi  suatu  istilah  hukum.  Penggunaan  istilah  korupsi  dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara  yang  oleh khalayak ramai dinamakan korupsi. 3
Saat ini tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut UU  PTPK).  Kemudian  melirik  dan  menelaah  kedalam  UU  PTPK  terdapat  perubahan terhadap  pengertian  korupsi  dengan  aturan  terdahulu,  yaitu  dengan  memasukkan  unsur melawan hukum ke dalam perumusan delik dengan tujuan awalnya untuk dapat menjangkau berbagai  modus  operandi  korupsi,  dan  meminimalisasi  celah  hukum  yang  dijadikan  para pelaku sebagai alasan untuk melepaskan diri dari jerat hukum. 4
Unsur perbuatan melawan hukum tersebut khususnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK :
1 Romli Atmasasmita, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi , Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, hlm. 9.
2 Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.
3 Elwi  Danil,  2011, Korupsi.  Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasanny a,  Raja  Grafindo,  Jakarta, hlm.5.
4 Chaerudin,  dkk,  2008, Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi,  Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.
Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh  tahun)  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal  diatas  memiliki  3  (tiga)  unsur  utama  untuk  dapat  dikatakan  telah  terpenuhinya tindak pidana korupsi, yaitu : 5
1. secara melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Namun  unsur  melawan  hukum  dalam  UU  PTPK  ini,  khususnya  dalam  bagian penjelasan  pasal  menuai  Problematika  akibat  lahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal  tanggal  25  Juli  2006,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  No.  003/PUU- VI/2006. Dimana di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa “Yang dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  Pasal  ini  mencakup  perbuatan  melawan hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti  materiil........”.  Kemudian  dalam  terminologi hukum  pidana  dikenal  adanya  dua  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  materiil  ini,  yaitu perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif dan perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif.
Akan  tetapi,  gejolak  permasalahan  makna  perbuatan  melawan  hukum  materiil  ini berakar dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya berpendapat bahwa :
“.... pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasannya dan kalimat, “.........dalam arti materiil,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.”
Mahkamah  Konstitusi  berpandangan  bahwa  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  tentang  unsur melawan  hukum,  telah  melahirkan  norma  baru,  konsep  perbuatan  melawan  hukum  materiil yang  merujuk  pada  hukum  tidak  tertulis  dalam  ukuran  kepatuhan,  kehati-hatian  dan kecermataan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  sebagai  satu  norma  keadilan,  adalah  suatu ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari yang satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan  masyarakat  lainnya.  Kemudian  jika  dicermati  dalam  isi  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  seyogianya  hanya  dimaknai  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  materiil dalam arti positif saja yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Namun  apabila  Mahakamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  sifat  melawan  hukum materiil  tidak  mengikat  secara  hukum  secara  menyeluruh, 6 maka  telah  terjadi  kekosongan
5 Abdul Latif, Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK, Jurnal: Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 56.
hukum  dan justru menimbulkan kekaburan makna melawan hukum  itu sendiri. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi diatas Komariah Emong Supardjaja berpendapat:
“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana diantara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, kiranya tidak akan ada perbedaan  pendapat  jika  dikatakan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  itu  bahwa,  yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif  saja,  sedangkan  ajaran  atau  konsep  melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku.” 7
Perihal  problematika  lahirnya  putusan  Mahkamah  konstitusi  ini,  dapat  dinilai  bahwa Mahkamah Konstitusi terlalu berpijak pada paham positivistik murni, dimana mengakibatkan hakim (dalam ruang lingkup Mahkamah Agung)  yang memegang peranan dalam mengadili perkara, perlu melakukan penafsiran atau bahkan penemuan hukum untuk mempertimbangkan  pemberlakuan  sifat  melawan  hukum  materill  ini  khususnya  pula pengejawantahan  perbuatan  melawan  hukum  materiil  dalam  artian  negatif  yang  masih berlaku.
Disisi  lain  hal  ini  juga  berakibat  penerobosan,  inskonsistensi  dan  dualisme  sikap hakim  dalam  memaknai  unsur  melawan  hukum  materiil  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh para hakim perlu untuk dilakukan. Hal ini terbukti dari putusan hakim-hakim  yang  masih  menggunakan  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  artian  positif dalam  putusannya,  padahal  seyogianya  ajaran  melawan  hukum    materiil  dalam  artian negatiflah  yang  harus  diterapkan  guna  terpenuhinya  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan hukum.
Maka  dari  latar  belakang  permasalahan  diatas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini ialah :
1. Bagaimana  Pengaturan  Dan  Penafsiran  Perbuatan  Melawan  Hukum  Materiil  ( Materiele Wederrechtelijkheid ) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana  Eksistensi  Perbuatan  Melawan  Hukum  Secara  Materiil  ( Materiele Wederrechtelijkheid )  Dalam  Arti  Negatif  Terhadap  Kepastian  Hukum  Dalam  Tindak Pidana Korupsi?
Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian  ini  sudah  jelas  bertumpu  pada  penelitian  normatif  atau  penelitian  kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 8 Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  Eksistensi  Perbuatan  Melawan  Hukum Secara  Materiil (Materiele  Wederrechtelijkheid) Dalam  Arti  Negatif    Terhadap  Tindak Pidana Korupsi.
6 Lihat pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
7 Komariah  Emong  Sapardjaja,  2002, Ajaran Sifat  Melawan  Hukum  Materiel  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia , Alumni, Jakarta, hlm 90-91.
8 Soerjono  Soekanto,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.14.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan  dan  Penafsiran  Perbuatan  Melawan  Hukum  Materiil  (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi
1. Pengaturan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Materiil  (Materiele  Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyebutkan bahwa :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kemudian di dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan sebagai berikut :
“Yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  Pasal  ini  mencakup perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti  materiil,  yakni  meskipun pebuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  apabila perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma- norma kehidupan sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana (.........)”.
Dengan  demikian,  secara expressis  verbis, pembentuk  UU  PTPK  hendak  menegaskan bahwa  unsur  melawan  hukum  dalam  pasal  ini,  harus  dimaknai  sebagai  melawan  hukum dalam  arti  formil  dan  dalam  arti  materiil  dengan  fungsi  positif  (memperluas  ruang  lingkup rumusan  delik),  yaitu  membuka  ruang  bagi  dapat  dipidananya  perbuatan-perbuatan  yang sebelumnya  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan,  serta  dengan fungsi  negatif  untuk  menjamin  rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Di  dalam beberapa literatur, pengertian melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negatif (membatasi ruang lingkup rumusan delik),  yaitu  ketiadaan  sifat  melawan  hukum  dalam  suatu  perbuatan  yang  secara  nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. 9
Ajaran  ini  dijadikan  sebagai  alasan  pembenar,  di  luar  alasan-alasan  pembenar  yang telah diatur oleh undang-undang. Jika diulas dari sejarahnya, pengaturan tindak pidana yang kemudian memuat pengaturan melawan hukum sebagai unsur korupsi ini telah dapat ditemui di  dalam  peraturan  yang  pertama  kali  dikeluarkan  untuk  mengatur  tindak  pidana  korupsi secara khusus, yakni Peraturan Penguasa Militer No. 6 Tahun 1957. Ketika peraturan tersebut diganti  setahun  kemudian,  karena  Undang-Undang  Darurat  yang  menjadi  dasar keberlakuannya  dicabut,  perbuatan  melawan  hukum  memperkaya  diri  dirumuskan  sebagai bentuk  korupsi  lainnya  yang  diatur  di  dalam  Pasal  3  Peraturan  Penguasa  Perang  yang dikeluarkan pada tahun 1958.
9 Shinta Agustina, dkk, 2016, Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi, LeIP, Jakarta, hlm. 12
Namun, pengaturan bentuk korupsi dengan unsur melawan hukum ini tidak lagi muncul di  dalam  Undang-Undang  No.24/Prp/1960  dan  menggantikannya  dengan  unsur  kejahatan atau  pelanggaran.  Pengertian  melawan  hukum  baru  kembali  disebut  lagi  secara  khusus sebagai  salah  satu  unsur  tindak  pidana  korupsi  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  sub  a  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik yang kurang lebih sama, hanya dengan sedikit perubahan saja, dapat dijumpai pula di dalam undang-undang yang berlaku saat ini, tepatnya di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. 10
Unsur  melawan  hukum  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  merupakan  hal  yang penting  dan  menentukan  untuk  ada  atau  tidaknya  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  harus dipertanggungjawabkan,  baik  tanggung  jawab  jabatan  maupun  tanggung  jawab  pribadi. Konsekuensi  tanggung  jawab  pribadi  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pidana.  Menurut Philipus  M.  Hadjon, 11 tanggung  jawab  jabatan,  difokuskan  pada  legalitas  tindakan  dengan parameternya  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik. Sedang  tanggung  jawab  pribadi,  difokuskan  pada  perlakuan  atau  perbuatan  tercela  dalam konteks  tanggung  jawab  pidana,  yakni  tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  tidak  patut dilakukan  dengan  cara  melawan  hukum,  karena  itu  bertentangan  dengan  rasa  keadilan  dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
Namun  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  yang  menyebutkan  bahwa  “Yang dimaksud  dengan  secara  melawan  hukum  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti formil  maupun  dalam  arti  materiil.......”  menuai  problematika  setelah  lahirnya  putusan Mahkamah Kosntitusi  Nomor 003/PUU-IV/2006. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan  perbuatan  melawan  hukum  materiil  dala  arti  positif  telah  bertentangan  dengan Pasal  28  D  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  sehingga  yang  dapat  diberlakuakn  oleh hakim hanya perbuatan melawan hukum materill dalam arti negatif saja.

## 2. Penafsiran  Perbuatan  Melawan  Hukum  Materiil  (Materiele  Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Seorang hakim dalam melahirkan suatu putusan tentulah membutuhkan tafsiran-tafsiran hukum  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  putusan  yang  baik  dan  benar. Penafsiran hukum  (interpretasi)  adalah  sebuah  pendekatan  pada  penemuan  hukum  dalam  hal peraturannya  ada  tetapi  tidak  jelas  untuk  dapat  diterapkan  pada  peristiwanya.  Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara  dengan  dalih  tidak  ada  hukumnya  atau  tidak  lengkap  hukumnya. 12 Hakim menemukan  hukum  itu  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut.  Penafsiran  merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna  yang  terkandung  dalam  teks-teks  hukum  untuk  dipakai  dalam  menyelesaikan  kasus- kasus  atau  mengambil  keputusan  atas  hal-hal  yang  dihadapi  secara  konkrit.  Di  samping  hal
10 Ibid.,
11 Philipus  M.  Hadjon, Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  Atas  Tindak Pemerintahan  (makalah), dalam  Pelatihan  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi,  diselenggarakan  oleh  Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor.
12 Afif  Khalid, Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia ,  Media  Neliti, Volume VI Nomor 11, Januari Juni 2014, hlm. 10-11.
itu,  dalam  bidang  hukum  tata  negara,  penafsiran  dalam  hal  ini  judicial  interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah,  mengurangi,  atau  memperbaiki  makna  yang  terdapat  dalam  suatu  teks  Undang- Undang Dasar.
Tentunya  langkah  melakukan  penafsiran  hukum  khususnya  hukum  pidana,  haruslah memperhatikan  eksistensi  asas  legalitas  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP :
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.
Namun  akibat  semakin  berkembangnya  kehidupan  masyarakat,  maka  hukum  pun termasuk  asas  legalitas  menyelaraskan  diri  dengan  perkembangan  tersebut.  Salah  satu penyelarasan  hukum  tersebut  ialah  dengan  memasukkan  unsur  perbuatan  melawan  hukum materiil  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK,  perumusan  delik  ini  bertujuan  untuk  dapat menjangkau  berbagai  modus  operandi  korupsi,  dan  meminimalisasi  celah  hukum  yang dijadikan  para  pelaku  sebagai  alasan  untuk  melepaskan  diri  dari  jerat  hukum. 13 Seyogianya perbuatan  melawan  hukum  materiil  ini  ialah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang berdasarkan pada hukum tidak tertulis (hukum yang hidup didalam masyarakat). Tentunya ini bertentangan  dengan  makna  dari  asas  legalitas,  namun  hal  ini  juga  dikarena  kekhasan  yang dimiliki oleh UU PTPK sebagai suatu Undang-Undang khusus.
Kemudian terjadi problematika dalam makna frasa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK khususnya pada bagian penjelasan pasal, hal ini diakibatkan karena keluarnya putusan Mahkamah Konstitsi pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 003/PUU-VI/2006 yang memutuskan bahwa:
“.... pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun  2001,  beserta  penjelasan-penjelasannya  dan  kalimat,  “.........dalam  arti  materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau  norma-norma  kehidupan  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana” dinyatakan  tidak  mengikat  secara  hukum  karena  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Mahkamah  Konstitusi  berpandangan  bahwa  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK tentang  unsur  melawan  hukum,  telah  melahirkan  norma  baru,  konsep  perbuatan  melawan hukum  materiil  yang  merujuk  pada  hukum  tidak  tertulis  dalam  ukuran  kepatuhan,  kehati- hatian dan kecermataan yang hidup di dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan, adalah suatu  ukuran  yang  tidak  pasti  dan  berbeda-beda  dari  yang  satu  lingkungan  masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.
Dimana  secara  sederhana  pada  pokok  permasalahannya,  Mahkamah  Konstitusi berpandangan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  positif  yang  terdapat dalam  bagian  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  telah  bertentangan  dengan  Pasal  28  D Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Maka  dengan  itu  menurut
13 Chaerudin, dkk, Loc.Cit.,
pandangan  ahli,  salah  satunya  ialah  Komariah  Emong  Sapardjaja 14 menyatakan  perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif masih sah untuk diberlakukan.
Namun putusan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini masih belum di indahkan secara sempurna  oleh  hakim-hakim.  Dimana  hakim  masih  mengejawantahkan  perbuatan  melawan hukum  materiil  dalam  arti  postif  dalam  beberapa  putusannya.  Tentunya  hal  ini  berakibat penerobosan, inkonsistensi dan dualisme sikap  hakim dan peradilan  dalam memaknai  unsur melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh para hakim dan peradilan  untuk  perlu  dilakukan.  Hal  ini  terbukti  dari  putusan  hakim  yang  masih menggunakan  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  positif  dalam  putusannya,  padahal seyogianya ajaran melawan hukum  materiil dalam arti negatiflah yang harus diterapkan guna terpenuhinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Kemudian  untuk  menjawab  persoalan  mengapa  hakim-hakim  dalam  ruang  lingkup peradilan Mahkamah Agung tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif, dapat diperhatikan terlebih  dahulu  kedalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :
“Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam   masyarakat”.
Dimana  yang  dalam  penjelasannya  disebutkan,  “ketentuan  ini  dimaksudkan  agar putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat”. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  dan  penjelasannya  tersebut,  menurut  hemat  penulis  dapat  saja  hakim  memberikan tafsiran  terhadap  unsur  “melawan  hukum  dari  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tafsiran  melawan hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif  jika  menurut  hakim  tafsiran  tersebut  akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 15
Putusan  hakim  yang  sedemikian  ini  adalah  putusan  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  24 ayat  (1)  UUD  1945 juncto Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  yaitu  putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”. Yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bukan hanya hukum  saja,  yaitu  yang  berupa  kepastian  hukum,  tetapi  juga  keadilan.  Antara  hukum  dan keadilan,  menurut  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945 juncto Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  adalah  merupakan  dwitunggal  yang  harus  ditegakkan  oleh  Hakim.  Selama Hakim  dalam  menyusun  putusannya  memperhatikan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  dengan  penjelasannya,  selama  itu  pula hakim mempunyai  dasar hukum  untuk  menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal  2 ayat (1) dengan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang positif, meskipun sudah  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  kalimat  pertama  dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hal  ini  seyogianya  juga  sejalan  dengan  prinsip  hakim  yang  bersifat  independen  atau mandiri.  Namun  memang  putusan  hakim  yang  beririsan  dengan  putusan  yang  dikeluarkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  dapat  menyebabkan  kerancuan  hukum  bagi  masyarakat  dalam
14 Komariah Emong Sapardjaja, Loc.Cit.,
15 Abdul Latif, Op.Cit., hlm. 67.
memahami bagaimana sebetulnya seorang Hakim dalam menegakkan suatu hukum. Tentunya hal  ini  terjadi  akibat  duolisme  dan  inskonsistensi  hakim  dalam  menerapkan  suatu  hukum yang ada didalam Undang-Undang khususnya mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Padahal Mahkamah Konstitusi telah berpandangan bahwa ketika perbuatan melawan hukum materiil dalam  arti  positif  diterapkan  maka  hal  tersebut  telah  bertentangan  dengan  asas  legalitas sebagai  ciri  khas  hukum  pidana  dan  telah  bertentangan  pula  dengan  asas  kepastian  hukum dan rasa keadilan.
B. Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele

## Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak
Pidana Korupsi
1. Pergeseran  Perbuatan  Melawan  Hukum  Formal  (formele  wederrechtelijkheid) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid)
Dalam perumusan tindak pidana korupsi, istilah “melawan hukum’ sudah dikenal sejak diberlakukannya  Peraturan  Penguasa  Militer  No.  Prt/  PM/11/1957  tentang  Penyitaan  dan Perampasan Harta Benda yang asal mulanya diperoleh dengan Perbuatan Melawan Hukum. 16 Pasal  1  peraturan  tersebut  menentukan  bahwa  “perbuatan  melawan  hukum  adalah  tiap perbuatan  atau  kelalaian  yang  a)  mengganggu  hak  orang  lain,  (dst.)”.  Namun,  diaturnya konsep  melawan  hukum  sebagai  unsur,  baru  muncul  di  dalam  Peraturan  Penguasa  Perang Pusat  No. Prt/Peperpu/013/1958  (Peperpu) yang  ditetapkan pada tanggal  16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara No. 40/1958. 17
Pasal  3  Peperpu  No.  Prt/Peperpu/013/1958  tadi  mengatur  tentang  tindak  pidana “korupsi lainnya” 18 dan secara  eksplisit  menyebutkan “melawan hukum” sebagai  unsur dari kedua  bentuk  perbuatan  tersebut.  Kedua  perbuatan  yang  dianggap  sebagai  tindak  pidana “korupsi lainnya” di situ adalah sebagai berikut: 19
1. Perbuatan  seseorang  yang  dengan  atau  karena  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  badan,  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  merugikan  keuangan  negara  atau  daerah  atau  suatu  badan  yang  menerima bantuan  dari  keuangan  negara  atau  daerah  atau  badan  hukum  lain  yang  mempergunakan modal atau kelonggaran masyarakat;
16 Peraturan ini adalah satu dari tiga serangkai peraturan penguasa militer yang dikeluarkan dalam rangka pemberantasan  korupsi,  yang  ditunjukkan  oleh  adanya  ‘perilaku  orang-orang  yang  tidak  bermoral  yang mengambil alih perusahaan Belanda (nasionalisasi), tanpa modal sepeserpun’. Dua peraturan lainnya adalah Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah  Indonesia  tanggal  9  April  tahun  1957  No:  Prt/PM/06/1957  tentang  Pemberantasan  Korupsi  dan Peraturan  Penguasa  Militer  Atas  Daerah  Angkatan  Darat  di  Seluruh  Wilayah  Indonesia  tanggal  21  Mei  1957 No:  Prt/PM/08/1957  tentang  Penilikan  Harta  Benda.  Lihat  Chandra  M.  Hamzah,  2015.  “Memahami  Kembali Unsur Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Kewenangan Pada  UU  Tipikor.”  Presentasi pada  workshop II JSSP, 18 November 2015.
17 Peraturan  ini  awalnya  berlaku  untuk  lingkungan  militer  Angkatan  Darat,  namun  diperluas  untuk lingkungan  Angkatan  Laut  dengan  Surat  keputusan  KSAL  Nomor  ZI/I/7,  tanggal  17  April  1958  yang diumumkan dalam Berita Negara Nomor 42/1958. Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47.
18 Pasal  1  Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  tersebut  mengatur  tentang  korupsi  pidana  dan  korupsi lainnya, yang masing-masingnya diperikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
19 Bentuk “korupsi lainnya” ini bukanlah tindak pidana karena terhadap perbuatan tersebut tidak terdapat sanksi  pidana.  Namun  Pengadilan  Tinggi  yang  memeriksa  perkaranya  atas  dasar  gugatan  Badan  Koordinasi Penilik  Harta  Benda,  dapat  memutuskan  harta  benda  tergugat  yang  diperoleh  dari  perbuatan  korupsi  itu dirampas untuk negara. Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 48.
2. Perbuatan  seseorang  yang  dengan  atau  karena  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  badan,  yang  dilakukan  dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
Namun,  ketika  Peperpu  tersebut  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  (UU) Nomor  24/Prp/1960,  perbuatan  “korupsi  lainnya”  tadi  tidak  lagi  diatur.  Rumusan  tindak pidana  korupsi  lainnya  ini  diatur  kembali  (dengan  sedikit  perbedaan)  sebagai  tindak  pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971. Setelah UU ini diganti pada awal reformasi dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), rumusan tindak pidana  korupsi  dengan  unsur  melawan  hukum  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU PTPK. 20 Meskipun  unsur  melawan  hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK telah  diakomodir  namun  dalam  praktek  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  di pengadilan Tipikor saat ini ternyata memperlihatkan berbagai permasalahan terkait penerapan unsur melawan hukum, karena adanya perbedaan pandangan di antara para penegak hukum, tentang arti atau makna unsur melawan hukum dalam UU PTPK. 21
Seyogianya  terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  telah  terjadi  pergeseran  perspektif di mana perbuatan melawan hukum formal ( formele wederrechtelijkheid ) menjadi perbuatan melawan hukum materiil ( materiele wederrechtelijkheid ) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar  norma-norma  dalam  kepatutan  masyarakat  atau  setiap  perbuatan  yang  dianggap tercela  oleh  masyarakat.  Pergeseran  perbuatan  melawan  hukum  formal  menjadi  perbuatan melawan  hukum  materiil  tersebut  dalam  hukum  pidana  dipengaruhi  dari  pengertian  luas ajaran  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  perdata  melalui arrest  Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919. 22
Pada  dasarnya,  pergeseran  perbuatan  melawan  hukum  formal  menjadi  perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan  pergeseran  dalam  penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  dari  pengertian  perbuatan melawan  hukum  bersifat  formal  menjadi  bersifat  materiil  yang  meliputi  setiap  perbuatan yang  melanggar  norma-norma  dalam  kepatutan  masyarakat  atau  setiap  perbuatan  yang dianggap tercela oleh masyarakat.
Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian “ wederrechtelijk ”, khususnya perbuatan  melawan  hukum  materiil  dalam  hukum  pidana  tersebut  mendapat  pengaruh  kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru  perbuatan  melawan  hukum  materiil  bukan  hanya  dibatasi  dari  fungsi  negatif  sebagai alasan  peniadaan  pidana  guna  menghindari  pelanggaran  asas  legalitas  maupun  penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana.
Akan  tetapi  juga  Mahkamah  Agung  dengan  melalui  yurisprudensinya  melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan  kasuistik  berupa  perbuatan  pelaku  yang  tidak  memenuhi  rumusan  delik  dipandang  dari
20 Shinta Agustina, dkk, Op.Cit., hlm. 41.
21 Ibid., 22 Luh  Rina  Apriani, Relevansi  Fakta  Hukum  Dalam  Penggunaan  Sifat  Melawan  Hukum  Negatif (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R) , Jurnal Yudisial, Vol-Iv/No-01/April/2011, Hlm. 6.
segi  kepentingan  hukum  yang  lebih  tinggi  ternyata  menimbulkan  kerugian  yang  jauh  tidak seimbang  bagi  masyarakat/negara  dibandingkan  dengan  keuntungan  dari  perbuatan  pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut. 23
Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  menentukan  bahwa:  “Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Dan menurut penjelasan pasal tersebut, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam  pasal  ini  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat dipidana (...)”.
Dengan demikian, secara expressis verbis, UU PTPK hendak menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dengan kata lain, melawan hukum dalam UU ini adalah melawan hukum dalam arti  luas.  Dalam  prakteknya,  beberapa  putusan  hakim  dalam  perkara  korupsi  juga  telah memperlihatkan  penerapan  unsur  melawan  hukum  dalam  arti  luas  ini. 24 Namun,  melalui putusan  No.  003/PUU-IV/2006,  tanggal  25  Juli  2006,  Mahkamah  Konstitusi  (MK) menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.  Penjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil.
Sejak  keluarnya  putusan  tersebut,  terjadi  inskonsistensi  dalam  penegakan  hukum pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  terkait  dengan  penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  tadi. Sebagian  hakim  dalam  putusannya  secara  jelas  menyatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  bersifat  mengikat.  Namun  terdapat  pula  sebagai  putusan  hakim  yang masih menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam arti positif. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final and binding (mengikat). Hendaklah sebaiknya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti  positif  bertentangan  dengan  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  haruslah  ditaati  oleh  hakim  agar  tidak  terciptanya  duolisme  dan inkonsistensi dalam setiap putusan hakim itu sendiri.

## 2. Inkonsistensi  Sikap  Mahkamah  Agung  Terhadap  Pengejawantahan  Sifat  Melawan Hukum  Materil  (Materiele  Wederrechtelijkheid)  Dalam  Arti  Negatif  Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Hakim dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan, seharusnya juga berpijak pada kepastian hukum yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu perbuatan melawan hukum materiil yang dimaknai dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif. Penegakan hukum terhadapat perbuatan melawan hukum materiil  dalam  arti  negatif  ini  selain  bentuk  pengejawantahan  terhadap  kepastian  hukum,
23 Ibid.,
24 Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983, tanggal 28 Desember 1983, Putusan No. 2608 K/Pid/2006, dan Putusan No. 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007.
namun  juga  bentuk  perlindungan  keadilan  hukum  bagi  subjek  hukum  agar  dapat  terhindar dari malpraktik penegakan hukum.
Seyogianya  pengejawantahan  penegakan  hukum  terhadap  perbuatan  melawan  hukum materiil dalam arti negatif pertama sekali dilatar belakangi dari kasus Machroes Effendi yang menjabat sebagai patih pada kantor bupati sambas  yang perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dari ketentuan pidana yang terdapat  dalam  Pasal  372 jo.  Pasal  52 junto Pasal  64 ayat (1)  KUHP. 25 Dalam  kasus  tersebut  pada  pokok  perkaranya  sebagai  berikut  (ME)  sebagai patih di kantor Bupati Sambas telah mengeluarkan DO Gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya, yang mana gula tersebut hanya bisa dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk pemerintah.
Akan tetapi (ME) menggeluarkan DO gula insentif tersebut untuk seorang pemborong PKPN  Singkawang,  keperluan  hari  natal,  para  pegawai  Kabupaten,  untuk  front  nasional, KODIM  dan  keperluan  lainnya  seperti  ongkos  pengangkutan,  giling,  buruh,  dan  jasa-jasa lain.  Sementara  untuk  kelebihan  harga  penjualannya  oleh  terdakwa  digunakan  untuk pembangunan rumah milik pemerintah daerah. Sehingga dari perbuatan terdakwa Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusannya tanggal 24 September 1964 menghukum (ME) dengan hukuman  penjara  selama  5  1  Tahun  6  bulan,  namun  oleh  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  dalam Putusannya  tertanggal  27  Januari  1965  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum, yang  diperkuat  dengan  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Agung  (Putusan  MA  Nomor:  42 K/Kr/1966  tanggal  8  Januari  1966  )  dengan  pertimbangan  hukum,  “meskipun  perbuatan terdakwa  sunguh  merupakan  tindakan  yang  menyimpang  dari  tujuan  yang  telah  ditentukan oleh yang berwajib namun perbuatan tersebut jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan justru menguntungkan masyarakat daerah karena melayani kepentingan umum” 26
Dimana  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  ada  3  (tiga)  sifat  hilangnya  unsur ( bestandellen ) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor tersebut ialah :
1. negara tidak dirugikan;
2. kepentingan umum dilayani dan;
3. terdakwa tidak mendapat untung. 27
Apabila  ketiga  sifat  hilangnya  unsur  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  negatif  ini terpenuhi  maka  terdakwa  dapat  lepas  dari  segala  tuntutan.  Selain  itu,  Mahkamah  Agung berpendirian  dengan  membenarkan  pendapat  dari  Pengadilan  Tinggi  bahwa  hilangnya  sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:
“bahwa  Mahkamah  Agung  pada  azasnya  dapat  membenarkan  pendapat  dari Pengadilan  Tinggi  tersebut,  bahwa  suatu  tindakan  pada  umumnya  dapat  hilang sifatnya  sebagai  melawan  hukum  bukan  hanya  berdasarkan  suatu  ketentuan  dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum  yang  tidak  tertulis  dan  bersifat  umum  sebagaimana  Pengadilan  Tinggi
25 Chidir  Ali,  1979, Yurisprudensi  Indonesia  tentang  Hukum  Pidana  Korupsi ,  Bina  Cipta,  Bandung, hlm. 15.
26 Komariah  Emong  Sapardjaja,  2002, Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiel  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia , Alumni, Jakarta, hlm. 90.
27 Majalah  Mahkamah  Agung  RI,  https://www.mahkamahagung.go.id  /assets/  majalah/  Majalah  _ MA_Edisi3/majalah /assets/basic - html/page67.html, diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 12.32 WIB.
dianggap  ada  dalam  perkara  penggelapan  yang  formil  terbukti  dilakukan  oleh terdakwa.”
Dengan  tolok  ukur  sebagaimana  dimensi  di  atas,  maka  berdasarkan  kasus  Machroes Effendi  inilah  timbul  suatu  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  42  K/Kr/1965 tanggal  8  Januari  1966  yang  jelas  menganut  asas  “perbuatan  melawan  hukum  materiil” ( materiele  wederrechtelijkheid )  dalam  fungsi  negatif  guna  terwujudnya  keadilan  hukum. Seyogianya  ajaran  sifat  melawan  hukm  materiil  dalam  arti  negatif  ini  kemudian  diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada pokok putusannya  menyatakan  bahwa  “sifat  ajaran  melawan  hukum  materiil  dalm  arti  positif bertentangan  dengan  Pasal  28  D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945”.
Namun  pada  kenyataannya  hingga  saat  ini  hakim  masih  tetap  menerapkan  ajaran perbuatan  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  positif  tersebut.  Tentunya  akibat  putusan hakim yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut telah membuktikan bahwa  hakim  telah  bersikap  Inkonsisten  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat final and binding (mengikat). Sehingga hal ini tentunya akan menyebabkan dualisme sikap hakim dalam melahirkan putusan perbuatan melawan hukum materiil terhadap perkara tindak pidana korupsi.  Padahal seharusnya hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan harus mengombinasikan tiga hal secara simultan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan  hukum.  Tugas  ini  tentu  saja  tidak  mudah  dilaksanakan.  Unsur  kepastian  hukum dalam  penegakan  hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel atas  tindakan  seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. 28
Kepastian  hukum  ini,  dalam  teori  ilmu  hukum,  sering  diganti  dengan  istilah predictability. Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Sebaliknya, pihak yang salah  diputus  benar  dan  pihak  yang  benar  diputus  salah  oleh  pengadilan. Predictability ini menjadi  elemen amat penting untuk  menjaga keadaan hukum  tetap sebagai  rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri. Tetapi, fakta empiris lebih menunjukkan lembaga peradilan kita sering membuat putusan yang unpredictable. 29
Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum mempunyai makna filosofis yang amat  mendalam,  yaitu  karena  hukum  ditujukan  untuk  manusia,  maka  harus  memberi kemanfaatan  sebesar-besarnya  bagi  manusia.  Kemanfaatan  ini  terutama  berbentuk terlindunginya  kepentingan  satu  pihak  dari  perampasan  yang  dilakukan  pihak  lain. Sedangkan  unsur  keadilan  dalam  penegakan  hukum  merupakan  sesuatu  yang  seharusnya paling genuine dan  hakiki  dari  hukum  itu  sendiri.  Aliran  etis  dalam  hukum  berpendapat, hukum  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran.  Pengadilan berfungsi  amat  vital  dalam  menopang  pelaksanaan  ide-ide  hukum  ( das  sollen )  menjadi kenyataan-kenyataan hukum ( das sein ).
Sehingga Oliver Wendel Holmes mengatakan, “ Law is what the courts will do in fact ” (Holmes, 1979: 409). 30 Karena itu, hakim sebagai aktor penegak hukum utama di pengadilan
28 Luh Rina Apriani, Op.Cit., hlm. 11.
29 Ibid .,
30 Ibid.,
harus benar-benar melakukan “konkretisasi dan konsistensi dalam penegakan hukum” dengan tetap  memperhitungkan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Konkretisasi  hukum  berarti  hakim telah menghidupkan pasal-pasal mati dalam sebuah peraturan perundang-undang ( law in the book ) menjadi suatu putusan nyata ( law in action ) untuk memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Konstisten artinya hakim haruslah memiliki keseragam dalam menegakkan suatu  hukum  dengan  cara  memperhatikan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri.  Namun  alangkah lebih  baiknya  ketika  hakim  mematuhi  dan  mengejawantahkan  hukum  yang  telah  dibuat, khususnya  pengejawantahan  secara  tegas  dan  jelas  terhadap  eksistensi  perbuatan  melawan hukum materiil dalam arti negatif tersebut.

## KESIMPULAN
Unsur  melawan  hukum  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  merupakan  hal  yang penting  dan  menentukan  untuk  ada  atau  tidaknya  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  harus dipertanggungjawabkan.  Unsur  melawan  hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU PTPK  telah  menuai  problematika  dalam  proses  penegakan  hukumnya.    Hal  ini  dilatar belakangi  dari  hasil judicial  review Mahkamah  Konstitusi  terhadap  makna  frasa  melawan hukum dalam dalam bagian penjelasan pasal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  No.003/PUU-VI/2006  yang  memutuskan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berpandangan  bahwa  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK tentang  unsur  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  positif,  telah  melahirkan  norma  baru  dan telah  bertentangan  dengan  Pasal  28  D  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  sehingga  dalam rumusan pasal ini hanya dapat diberlakukan perbuatan melawan hukum materiil dalam artian negatif saja.
Terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  telah  terjadi  pergeseran  perspektif  di  mana perbuatan melawan hukum formal ( formele wederrechtelijkheid ) menjadi perbuatan melawan hukum materiil ( materiele wederrechtelijkheid ). Kemudian pergeseran ini semakin diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VI/2006 yang menyatakan pada pokok putusannya bahwa perbuatan melawan hukum materiil dari arti positif bertentang dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam artian bahwa perbuatan  melawan  hukum  materiil  dalam  arti  negatiflah  yang  harus  diterapkan  oleh  hakim untuk  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Namun  hakim  dalam  beberapa  putusannya tidak  mengindahkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  dengan  tetap  menerapkan  ajaran melawan  hukum  materiil  dalam  arti  positif,  sehingga  hal  ini  tentunya  menyebabkan  hakim telah  bersikap  inkonsistensi  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Tindakan  hakim  ini tentunya  bertentangan  dengan  kepastian  hukum  yang  telah  dilahirkan  oleh  Mahkamah Konstitusi guna terciptanya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif. Tafsir  Hakim  Terhadap  Unsur  Melawan  Hukum  Pasca  Putusan  MK  Atas Pengujian UU PTPK. Jurnal: Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010. Afif  Khalid. Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia .  Media Neliti. Volume VI Nomor 11, Januari Juni 2014.
Chaerudin, dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama. Bandung.
Chidir  Ali.  1979. Yurisprudensi  Indonesia  tentang  Hukum  Pidana  Korupsi ,  Bina  Cipta. Bandung.
Elwi  Danil.  2011. Korupsi.  Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasanny a.  Raja  Grafindo. Jakarta.
Komariah  Emong  Sapardjaja.  2002. Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiel  Dalam  Hukum Pidana Indonesia . Alumni. Jakarta.
Komariah  Emong  Sapardjaja.  2002. Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiel  Dalam  Hukum Pidana Indonesia . Alumni. Jakarta.. Luh  Rina  Apriani. Relevansi  Fakta  Hukum  Dalam  Penggunaan  Sifat  Melawan  Hukum Negatif  (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R) , Jurnal  Yudisial.  Vol-Iv/No- 01/April/2011.
Marwan Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia, Bogor.
Philipus  M.  Hadjon. Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  Atas  Tindak Pemerintahan  (makalah). dalam  Pelatihan  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi, diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  tanggal  25  April  s/d  12 Mei 2010. Bogor.
Romli  Atmasasmita.  2007. Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  tentang  Penyelidikan  dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi . Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM. Jakarta.
Shinta  Agustina,  dkk.  2016. Penjelasan  Hukum  :  Sifat  Melawan  Hukum  Dalam  Kasus Korupsi. LeIP. Jakarta.
Soerjono  Soekanto.  2009. Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat . Rajagrafindo Persada. Jakarta.