## Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung
Hasanuddin Muhammad, M.H 1
Jurusan hokum keluarga, Fakultas  Syariah UIN Raden Intan Lampung, hasanuddinm@radenintan.ac.id Milkul Adli, S.H 2
Jurusan hokum keluarga, Fakultas  Syariah UIN Raden Intan Lampung, adlimilkul03@gmail.com Linda Septiyana, M.Pd 3
Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris Baha Inggris IAIN Metro Fathul Muin, M.H Jurusan hokum keluarga, Fakultas  Syariah UIN Raden Intan Lampung, fathulmuin@radenintan.ac.id
Diterima: Maret, 2022 Direvisi : Mei, 2022
Diterbitkan: Juni , 2022

## Abstrak
Panti asuhan sebagai rumah bersama bagi anak asuhan, meskipuan ada berbagai problem panti harus mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan sesuai ketentuan perundang-undangan. Apa yang menjadi hak anak asuh di panti asuhan SM? Bagaimana pihak panti asuhan memenuhi hak  anak  asuhnya.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  data  diperoleh  secara  langsung,  kemudian dianalisa  secara  kritis.  Hasilnya  bahwa  Panti  Asuhan  SM  telah  menjalankan  fungsinya  dengan baik  tetapi  perlu  sinergi  antara  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara  agar  supaya  panti asuhan dapat menjalan fungsinya secara maksimal. Semua harus berperan dengan cara masing- masing,  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  harus  tetap  memberikan  perhatian  dan  pembiayaan untuk  anak  yang  berada  di  panti  asuhan.  Negara  dapat  menerbitkan  regulasi  dan  memberikan bantuan untuk setiap kerja perlindungan anak.
Kata kunci :hak anak, pemenuhan hak anak, tanggung jawab panti asuhan

## Abstract
The  orphanage  as  a  shared  home  for  foster  children,  even  though  there  are  various  problems  the  orphanage  must  be  able  to  provide protection and fulfillment in accordance with statutory provisions. What are the rights of foster children at the SM orphanage? How the orphanage fulfills the rights of its foster children. This research is qualitative, the data is obtained directly, then analyzed critically. The result is that the SM Orphanage has carried out its functions well but it needs synergy between parents, family, society and the state so that the orphanage can carry out its functions optimally. Everyone must play their part in their own way, parents, families, communities must  continue  to  provide  attention  and  financing  for  children  who  are  in  orphanages.  The  state  can  issue  regulations  and  provide assistance for any child protection work
Keywords: children's rights, fulfillment of children's rights, responsibilities of orphanages

## A. Pendahuluan
Eksistensi panti asuhan patut menjadi perhatian kita bersama, terutama peran sertanya dalam menjalankan tanggung jawab negara dan orang tua. Panti asuhan telah berkontribusi dalam  mendidik,  membina  dan  memenuhi  kebutuhan  anak  asuhannya.  Sebagai  lembaga kemanusian,  tanggung  jawab  lembaga  asuhan  anak  (panti  asuhan)untuk  memberikan pelayanan  dan  pemenuhan  kebutuhan  anak  asuhannya  harus  dilakukan  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Panti  asuhan  harus  mampu  memberikan  pemenuhan kebutuhan dasar, kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak sipil anak.
Berdasarkan data dari kementerian sosial bahwa jumlah panti asuhan yang di Indonesia tercatat  sebanyak  5.824  dan  untuk  panti  asuhan  yang  sudah  terakreditasi  sebanyak  1.615. Dari  data  tersebut  ada  sekitar  31  persen  panti  asuhan  yang  telah  terakreditasi  dan  sisanya belum  terakreditasi.  Apabila  mengacu  kepada  ketentuan  akreditasi  dapat  dikatakan  bahwa lembaga  yang  memenuhi  standar  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengasuhan  baik  dari  sisi program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana serta hasil pelayanan  kesejahteraan  sosial  baru  mencapai  sekitar  31  persen. 1 Sisanya  merupakan  panti asuhan  yang  belum  memenuhi  standar.  Padahal  dari  sisi  peran,  panti  merupakan  lembaga harapan  anak-anak  mana  kala  orang  tua,  keluarga  dan  negara  tidak  mampu  memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan mereka.
Menurut Edi Suharto ada sekitar 500.000 jiwa sampai 600.000 jiwa anak-anak yang terdata di panti  seluruh  Indonesia.  Dari  jumlah  tersebut  ada  sekitar  67  Persen  anak-anak  panti  yang memiliki keluarga. Berdasarkan data yang bahwa Pola asuh yang diterapkan di panti asuhan kurang ideal karna satu orang pengasuh harus mengasuh sekitar 20 sampai 40 anak. 2 Data ini menunjukan bahwa upaya panti untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan anak tidak didukung sarana dan prasarana memadai. Satu sisi panti asuhan harus diapresiasi karna tugas kemanusiannya tetapi di sisi lain perlu panti asuhan perlu dukungan dari semua elemen untuk dapat menjalan perannya secara maksimal.
1 Alvin Tamba, “Panti Asuhan Perlu Ditinjau Berkala,” Harian Nasional , 2018, http://www.harnas.co/2018/07/24/panti-asuhan-perlu-ditinjau-berkala.
2 Yesika, “Mensos Dukung Pemulangan 67 Persen Anak Panti Asuhan Ke Keluarganya,” JawaPos.Com , 2018, https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2018/mensos-dukung-pemulangan-67-persen-anak-panti-asuhan-ke- keluarganya/.
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas,  penulis  mencoba  untuk  membahas  peran  salah  Panti Asuhan SM 3 yang ada di Bandar Lampung,apa yang menjadi hak anak asuh diPanti Asuhan SM, bagaimana upaya panti asuhan SM untuk memenuhi hak anak asuh di panti asuhan SM.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  disusun  dengan  mengambil  data  dari  panti  asuhan  SM  di  Bandar  Lampung. Data primer diperoleh secara langsung dari pengurus panti asuhan SM dan anak-anak asuh panti  asuhan  SM  melalui  wawancara  terstruktur.  Narasumber  sudah  ditentukan  dengan kriteria  tertentu.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  mempelajari  buku,  artikel  dan  berbagai peraturan perundang-undangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa secara kritis hasil temuan.

## B. Pembahasan
Pemenuhan kebutuhan anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas  di  masa  depan,  sebab  di  dalam  nafkah  anak  terkandung  tiga  aspek  pemenuhan kebutuhan dasar ( basic need ) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan  intelektual. 4 Pemenuhan  hak  anak  merupakan  komitmen  untuk  memenuhi  hak asasi  dan  perlakuan  yang  sama  terhadap  warna  negara  tanpa  melihat  status  anak tersebut 5 .Sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi  negara  menegaskan  bahwa  fakir,  miskin  dan anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Artinya  pemenuhan  kebutuhan  anak-anak terlantar  adalah  tanggung  jawab  negara.Perlindunganterhadap  hak  asasi  manusia  adalah bentuk perlindungan nyata yang diatur dalam konstitusi negara. 6
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  mengatur beberapa  ketentuan  mengenai  kesejahteraan  anak.  Pasal  1  Kesejahteraan  anak  adalah  suatu tata  kehidupan  dan  penghidupan  anak  yang  dapat  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak  adalah  usaha  kesejahteraan  sosial  yang  ditunjukan  untuk  menjamin  terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Pada pasal 2 Anak berhak atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam keluarganya  maupun  didalam  asuhan  khususnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan
3 SM adalah  singkatan dari  nama Panti  Asuhan. Penulis sengaja  menulis singkatan untuk  menyamarkan  nama panti asuhan tersebut.
4 Nurhadi  and  Alfian  Qodri  Azizi,  “Filosofis  Kewajiban  Nafkah  Anak  Dalam  UUP  Islam  Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah 2 (2020): 1–10.
5 Ahmad Siboy, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,” 2015.
6 A. Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional,” Jurnal Konstitusi 8, no. 5 (2011): 707–32.
wajar.    Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan sosialnya,  sesuai  dengan  kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa,  untuk  menjadi  warga  negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan dengan  wajar.  Pada  pasal  4  diatur  bahwa  Anak  yang  tidak  mempunyai  orang  tua  berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang badan. 7
Secara  umum  anak-  anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan,  dan bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang,  baik  dalam  keluarganya  maupun  di  dalam  asuhan khusus  untuk  tumbuh  dan  berkembang  wajar.  Demikian  pula  semasa  dalam  kandungan maupun  sudah  dilahirkan,  anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga  negara  yang  baik  dan  berguna.  Dalam  anak hal  anak  tidak  memiliki  orang  tua  maka negara harus hadir untuk memenuhi hak anak atau juga pemenuhan hak anak bisa dilakukan oleh  badan.  Anak  harus  dihindarkan  dari  potensi  pelanggaran  hak  asasi,  kemerosota  moral dan permasalahan sosial agar masa depan bangsa dijejali persoalan konflik dan penyakit sosial lainnya. 8
Undang-  undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa  Kedua orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-  anak  mereka  sebaik-  baiknya.  Kewajiban orang  tua  yang  dimaksud  tersebut  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  berdiri  sendiri, kewajiban sebaimana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Tanggung jawab  orang  tua  melekat  sebagai  kewajiban  hakiki  sejak  dalam  kandungan  sampai  mampu memenuhi  kebutuhan  sendiri.  Tanggung  jawab  tersebut  melekat  sebagai  tanggung  jawab moral dan sekaligus sebagai tanggung jawab secara hukum.
Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Mereka yang disebutkan  sebagai  anak  wajib  mendapat  perlindungan.  Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal orang
7 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” (n.d.).
8 Andin  Martiasari,  “Kajian  Tentang  Perilaku  Kejahatan  Dan  Penyimpangan  Seksual  Dalam  Sudut  Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia,” Yurispruden 2, no. 1 (2019): 103, https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958.
tua  anak  tidak  mampu  menjamin  tumbuh  kembang  anak,  maka  hak  asuh  anak  dapat diberikan kepada keluarga atau lembaga. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau  lembaga  untuk  diberikan  bimbingan,  pemeliharaan,  perawatan,  pendidikan,  dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak yang tidak dijamin tumbuh kembangnya sangat berpotensi mendapatkan kekerasan yang bisa saja memiliki dampak negatif bagi masa depannya. 9
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak  anak  untuk  mendapatkan  pemenuhan  hak  asasinya  ketika  dalam  kandungan  sampai berakhir status sebagai anak. Setiap anak berhak untuk tahu siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tuanya tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya, maka anak tersebut dapat diasuh dan diangkat anak oleh orang lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ada  empat  hak  anak  yang  harus dipenuhi  yaitu  hak  hidupnya,  hak  tumbuh  kembang,  hak  berpartisipasi  dan  hak perlindungan. 10 Hak-hak tersebut merupakan hak dasar anak-anak yang tidak boleh dikurangi. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus mampu memenuhi hak tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menegaskan  bahwa  pengasuhan  anak  adalah  upaya  untuk  memenuhi  pelayanan  dasar  dan kebutuhan  kasih  sayang,  kelekatan,  keselamatan,  kesejahteraan  yang  menetap  dan berkelanjutan  serta  harus  adanya  kepastian  tentang  kepastian  pengasuhan  yang  layak  bagi anak. Pengasuhan anak pada dasarnya harus dilakukan oleh orang tua, tetapi jika orang tidak mampu  maka  dapat  diberikan  kepada  lembaga  pengasuh  anak.  Pengasuhan  oleh  panti didasarkan pada syarat bahwa orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar  baik  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial.  Orang  tuanya  dicabut  hak  asuhnya  oleh pengadilan dan anak tersebut memerlukan perlindungan khusus.

## Pemenuhan Kebutuhan Anak Pada Lembaga Asuh Anak
Panti Asuhan SM yang sebagai lembaga sosial menampung dan mengasuh anak berlatar belakang  anak-anak  yatim,  yatim  piatu  dan  dhuafa.  Pihak  panti  asuhan  selalu  berupaya  untuk
9 Zuraidah  Azkia  and  Muhamad  Sadi  Is,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Asasi  Anak  Yang  Menjadi Korban  Kekerasan,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 18,  no.  1  (2018):  151–62, https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904.
10 Anissa Nur Fitri,  Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak  Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak,” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2015): 45–50, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235.
memenuhi  kebutuhan  anak  asuhan  baik  materiil  maupun  immaterial.  Pemenuhan  kebutuhan materiil  berupa  pangan,  sandang,  dan  papan  bersumber  dari  bantuan  pada  donator  dan  para kerabat  dari  anak-anak  panti.  Pemenuhan  kebutuhan  immateriil  anak  asuhan  yaitu  dengan memberikan perhatian, kasih sayang dan tidak membeda-bedakan antar anak asuhan. 11
Kebutuhan pokok atau nafkah wajib seperti sandang, pangan dan papan selalu upayakan untuk  terpenuhi  dengan  baik.  Anak-anak  diberikan  makan  sebanyak  tiga  kali  dalam  satu  hari. Adapun menu makanan juga selalu diubah dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan meski sederhana tetap memperhatikan pemenuhan gizi anak. Pihak panti asuhan berusaha untuk memberikan porsi makanan sesuai agar anak dapat tumbuh dan berkembangan layaknya anak pada umumnya.
Bagi  mereka  yang  sekolah,  pihak  panti  akan  menyekolahkan  sesuai  dengan  jenjang masing-masing.  Anak-anak  panti  dilarang  untuk  keluar  panti  selain  keperluan  sekolah.  Hal  ini dilakukan  agar  anak-anak  panti  dapat  terlindungi  dari  kejahatan  yang  ada  di  luar  panti.  Bidang pendidikan,  selain  pengetahuan  umum,  anak-  anak  diajarkan  pengetahuan  keagaman  seperti belajar mengaji, hafalan do’a-do’a keseharian, hafalan surat-surat pendek dan mengajarkan ilmu fiqih dasar. ketahanan fisik anak-anak juga diperhatikan dengan mengajarkan ilmu bela diri dan futsal.  Untuk  skil,  anak-anak  diajarkan  elektronika  dan  tata  boga  sebagai  bekal  hidup  mereka. Mereka  diperlakukan  sama  dengan  penuh  kasih  dan  juga  diberikan  bentuk  kasih  sayang  yang merata. 12
Upaya untuk membentuk kedisiplinan serta tanggung jawab kepada anak-anak asuh yang ada di panti, pihak pengurus mengajarkan kepada suluruh anak-anak akan perilaku hidup bersih dan  sehat,  yakni  dengan  menjaga  kebersihan  dan  merawat  asrama  dan  setiap  hari  jum’at  kerja bakti membersihkan halaman asrama panti. Secara garis besar pemenuhan nafkah yang diberikan kepada anak-anak  asuh  mencakup  nafkah  wajib, nafkah  pendidikan  serta nafkah  sosial,  nafkah pendidikan dan rohani yang meliputi ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama.
Pengakuan dari beberapa anak asuh bahwa pihak panti sudah berusaha secara maksimal untuk  memberikan  pemenuhan  terhadap  kebutuhan  anak  asuhnya.  Dari  aspek  pemenuhan kebutuhan  seperti  makan,  pakaian,  tempat  tinggal,  keselamatan,  kesejahteraan  sudah  baik. 13 Mereka dapat tinggal secara bersama-sama di panti asuhan dan mendapatkan berbagai fasilitas.
11 Hulman Adinata, “Wawancara.”
12 Sulastri, “Wawancara.”
13 Patmawati, “Wawancara” (2020).
Untuk  makan  anak-anak  diberi  makan  tiga  kali  sehari 14 ,  diberikan  tambahan  susu  dan  buah 15 . Pakaian  dan  tempat  tinggal  tersedia  di  panti.  Anak-anak  juga  diberikan  kesempatan  untuk melanjutkan sekolah sampai lulus. Pihak panti juga mengajak anak-anak untuk berwisata pantai dan  ziarah  ke  wali  songo 16 .Hanya  saja  dalam  bidang  kesehatan  panti  belum  memiliki  pos kesehatan sendiri. 17

## Tanggung Jawab Pemenuhan KebutuhanAnak
Panti  Asuhan  SM  telah  menjalankan  fungsi  sebagaimana  mestinya.  Pihak  panti  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  anak  asuhanya  tidak  hanya  mengandalkan  bantuan  dari  para donator,  tetapi  juga  secara  mandiri  menghidupi  dan  memenuhi  kebutuhan  anak-anak  di  panti. Akan tetapi proses pelaksanaan panti asuhan sudah semestinya mendapat perhatian dan bantuan dari  berbagai  pihak.  Berdasarkan  amanah  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  bahwa  negara  yang harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlantar. Negara wajib menyediakan  fasilitas  bagi  mereka  untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan kebutuhan mereka. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional agar supaya negara turut serta memberikan perhatian pemenuhan hak nafkah anak.
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  wajib  mendapatkan  perlindungan  dan pemenuhan  agar  tumbuh  secara  maksimal  baik  dari  aspek  fisik  maupun  intelektulitas.  Anak sebagai  tunas,  potensi  merupakan  penerus  cita-cita  bangsa  yang  memiliki  peran  strategis. Kemajuan  suatu  bangsa  ke  depan  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan  anak-anak  bangsa  dalam mempersiapkan  diri  untuk  berkiprah  menjalankan  fungsi  dan  perannya  secara  baik.  Adanya berbagai  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  kehidupan  anak merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  tumbuh kembang anak dan menjamin agar anak dapat terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi. Hak asasi anak harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan kemanusian. Kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak tidak hanya diperankan oleh orang tua, tetapi juga oleh negara dan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak bagian keempat yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga dalam pasal 26 ayat (1)orang tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untukmengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi
14 Ega Winanda, “Wawancara” (2020).
15 Fauzan Tara, “Wawancara” (2020).
16 Abi Rafli, “Wawancara” (2020).
17 Erwin, “Wawancara” (2020).
anaknya,  menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak.  Kemudian  ayat  (2)dalam  hal  orang  tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  beralih  kepada  keluarga,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan- peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  ini  menegaskan  soal  pihak  yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap anak adalah orang tuanya. Orang  tua  harus  berperan  untuk  memberikan  kasih  sayang  dan  perhatian  untuk  tumbuh kembang  anak.  Manakala  orang  tua  anak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  maka pengasuhan dialihkan keluarga. Keluarga sebagaiaman dimaksud adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga seperti kakek. Pengasuhan juga dapat dialihkan ke keluarga sedarah dalam garis menyimpang.
Bagi anak yang keluarga masih diketahui keberadaannya, pengalihan pengasuhan anak ke panti tidak serta memutus tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk memberikan perhatian dan  kasih  sayang  pada  anak.  Secara  prinsip  ketentuan  mereka  tetap  memiliki  tanggung  jawab moral  dan  tanggung  jawab  hukum.  Bahkan  bagi  orang  tua  yang  hak  asuhnya  dicabut  tidak menghilang kewajibannya untuk memberikan membiayai penghidupan, pendidikan, pemeliharaan dan  memberikan  perhatian  kepada  anak.  Orang  tua  dan  keluarga  harus  tetap  membantu memberikan pembiayaan untuk anak yang diasuh oleh pihak panti.
Kemudian  pasal  37  menyebutkan  bahwa  pengasuhan  anak  ditujukan  kepada  anak  yang orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  baik  fisik,  mental, spiritual,  maupun  sosial,  maka  pengasuhan  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  yang  memiliki wewenang.  Lembaga  yang  dimaksud  adalah  Lembaga  Asuhan  Anak  (Panti  Asuhan)  baik  milik pemerintah  maupun  masyarakat.  Lembaga  harus  memiliki  legalitas  dari  pemerintah  sebagai lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  kemanusian  pengasuhan  anak.  Untuk  menjamin  kualitas lembaga,  pemerintah  telah  menetapkan  standarisasi  lembaga  asuhan  anak  sehingga  dapat memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap  anak  dapat  berjalan  sesuai  standar. Penempatan  anak  di  panti  asuhan  merupakan  pilihan  terakhir  ketika  upaya  pengusahan  pada orang tua dan keluarga tidak bisa dilakukan. Panti asuhan juga harus  berada di dekat kediaman anak.
Masyarakat  dapat  berkontribusi  dalam  proses  pengasuhan  anak.  Masyarakat  dapat memberikan  bantuan  materi,  sarana  dan  prasarana,  pemikiran  dan  sumber  daya  lainnya  untuk membantu panti dalam proses pengasuhan anak. Meski kontribusi masyarakat bersifat suka rela,
tetapi  merupakan  bentuk  dukungan  yang  sangat  membantu  pihak  panti  untuk  memberikan pelayanan  terbaiknya.  Dalam  hal  terjadi  kekerasan  dan  penyimpangan,  masyarakat  dapat membantu  untuk  memberikan  laporan  dan  informasi  kepada  pihak-pihak  terkait.  Masyarakat secara  tidak  langsung  juga  berperan  dalam  memantau  kerja  panti  asuhan  agar  tidak  terjadi penyimpangan dan tindak kekerasan.
Secara  prinsip  negara  harus  hadir  untuk  memberikan  jaminan  baik  dari  sisi  peraturan maupun  dalam  tataran  implementasi  untuk  mendukung  setiap  kegiatan  perlindungan  anak. Negara  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  dapat  berkontribusi  melalui  penerbitan  berbagai regulasi yang mendukung upaya perlindungan terhadap anak. Mulai dari kementerian, gubernur sampai  bupati  walikota  dapat  menerbitkan  berbagai  aturan  untuk  mendukung  perlindungan terhadap  anak.  Perangkat  negara  juga  harus  melakukan  pemantau  terhadap  setiap  kegiatan pengasuhan  anak  agar  berjalan  sesuai  ketentuan.  Perlu  adanya  kebijakan  tata  kelola  keuangan yang  mengarah  kepada  dukungan  bagi  kegiatan  pengasuhan  diberbagai  elemen  yang  bekerja untuk  pengasuhan  anak.  Pemberian  dukungan  keuangan  kepada  anak-anak  secara  langsung dengan berbagai bantuan yang ada dan juga dapat diberikan melalui pihak panti bantuan langsung atau bentuk-bentuk lain.
Tanpa  adanya  kontribusi  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara,  panti  asuhan  SM tidak  akan  dapat  menjalankan  fungsinya  secara  maksimal.  Berbagai  keterbatasan  dan permasalahan  yang  dimiliki  oleh  setiap  panti  asuhan  anak  merupakan  ancaman  bagi  tumbuh kembang anak.  Panti asuhan adalah rumah bersama yang harus dibesarkan bersama-sama karna tidak  merupakan  tanggung  jawab  moral  tetapi  tanggung  jawab  hukum  untuk  memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak.

## Kesimpulan
Panti  asuhan  sudah  baik  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  dalam memberikan perlindungan terhadap anak asuhnya. Tetapi dengan berbagai keterbatasan yang ada pada  panti  asuhan,  maka  perlu  sinergi  antara  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara  agar supaya panti asuhan dapat menjalan fungsinya secara maksimal. Semua harus berperan dengan cara  masing-masing,  orang  tua,  keluarga,masyarakat  harus  tetap  memberikan  perhatian  dan pembiayaan  untuk  anak  yang  berada  di  panti  asuhan.  Negara  dapat  menerbitkan  regulasi  dan memberikan bantuan untuk setiap kerja perlindungan anak.

## Daftar Pustaka
Ahmad Siboy. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,” 2015.
Alvin Tamba. “Panti Asuhan Perlu Ditinjau Berkala.” Harian Nasional , 2018. http://www.harnas.co/2018/07/24/panti-asuhan-perlu-ditinjau-berkala.
Ayu, sdiyana Kusuma, and Benny Krestian Heriawanto. “Perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 3, no. 2 (2019). https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3375
Azkia, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 18, no. 1 (2018): 151– 62. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904
Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2015): 45–50. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235
Hayuningtyas, Nadia Sanya, I Nengah Punia, and Wahyu Budi Nugroho. “Peran Pengasuh Di Rumah Yatim Arrohman Denpasar Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Yatim Piatu.”
Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam 7.3 7, no. 3 (2019): 311–30.
https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i3.56
Martiasari, Andin. “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia.” Yurispruden 2, no. 1 (2019): 103. https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958. https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958
Mayasari, Dian Ety. “Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 385–400. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837.
https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837
Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah 2 (2020): 1–10.
https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak (n.d.).
Subiyanto, A. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.” Jurnal Konstitusi 8, no. 5 (2011): 707–32. https://doi.org/10.31078/jk1736
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (n.d.).
https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.811
Yesika. “Mensos Dukung Pemulangan 67 Persen Anak Panti Asuhan Ke Keluarganya.”
JawaPos.Com , 2018. https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2018/mensos-dukung- pemulangan-67-persen-anak-panti-asuhan-ke-keluarganya/.
https://doi.org/10.33633/ja.v4i1.146