Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 2, July 2024, Page : 239-255 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i2.73112
Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 28 November 2024 | Reviewed: 16 July 2024 | Accepted: 31 July 2024

## TELAAH PENGELOLAAN SAMPAH HASIL UPACARA ADAT DI BALI DITINJAU BERDASARKAN FILSAFATI TRI HITA KARANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
I Made Yudha Pradnyana 1 , Kadek Julia Mahadewi 2

## Abstract
This research was carried out with the subject of waste management resulting from traditional ceremonies in Bali based on the Tri Hita Karana concept and the Waste Management Law. Bali Province as a region that majority of Hindus will have traditional ceremonies related to religious rituals which in practice also leave rubbish. This research aims to understand juridically and philosophically the aspects of waste management and handling by the Bali Provincial Government. This research was carried out using the principles of normative legal research. Tri Hita Karana philosophy is about human to environment but is not implemented well by Hindus. This research shows that government efforts have been implemented by making rules and policies, but their implementation requires active collaboration from the community. The conclusion of this writing is that the public must apply the government's policies and strategies regarding the disposal of waste resulting from traditional ceremonies.

## Keywords: traditional ceremonial; waste management; tri hita karana

## Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Provinsi Bali sebagai wilayah yang memiliki mayoritas umat Hindu maka akan terjadi upacara adat yang berhubungan dengan ritual keagamaan dimana dalam praktiknya juga meninggalkan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis dan filosofis dalam aspek pengelolaan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannya namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Umat Hindu. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam
2 Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224 email: juliamahadewi@undiknas.ac.id Tel. 08174196556.
1 Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224 email: theundeadyudhadegoes@yahoo.co.id Tel. 087880556437.
239 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
penerapannya perlu kolaborasi aktif dari masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah masyarakat harus menerapkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam hal pembuangan sampah hasil upacara adat.
Kata Kunci: pengelolaan sampah; tri hita karana; upacara adat

## I. Pendahuluan
Perkembangan kehidupan dalam masyarakat dimana perkembangan angka kelahiran yang semakin tinggi tentu akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadaan lingkungan di masyarakat. 3 Keadaan tersebut mengakibatkan keberadaan manusia sendiri harus memahami dampak yang mereka timbulkan kepada lingkungan. 4 Untuk itu lingkungan hidup perlu dipertahankan demi kepentingan hidup manusia dari generasi ke generasi berikutnya. 5 Keberadaan masyarakat yang semakin berkembang beriringan dengan perkembangan kegiatan industri di negara Indonesia mengakibatkan ketersinggungan manusia dan lingkungan menjadi tidak terelakkan. Keberadaan perkembangan dari masyarakat tersebut mengakibatkan timbulnya suatu pencemaran kepada lingkungan di sekitar manusia. Perkembangan kehidupan manusia pada saat ini sudah pada tahap bahwa dalam kegiatan rumah tangga juga dapat menghasilkan limbah-limbah yang dapat berdampak pada keberlangsungan kelestarian lingkungan.
Pulau Bali yang dalam perkembangannya difungsikan sebagai pulau yang menjual wisatanya tentu akan menyumbang sebagian besar permasalahan lingkungan dalam aspek limbah yang dibuang ke wilayah lingkungan alam. 6 Wisatawan yang berkunjung dengan bergantian ke tempat-tempat di Pulau Bali sendiri pasti akan meninggalkan jejak-jejak pembuangan limbah seperti botol,
6 Yuliani, D. dan Susanti, L. (2023) ‘Penerapan Konsep Tri Hita Karana pada Aspek Palemahan dalam Pengelolaan Limbah Sampah di The Wakanda Ubud’, Jurnal Pariwisata dan Bisnis , 2(3): 806.
5 Prastiti, H. S. (2022) ‘Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) dalam Penegakan Hukum Lingkungan’, Tanjungpura Law Journal , 6(1): 2.
4 Dewi, D. dan Mahyuni, L. (2021), ‘Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Desa Tegalmengkeb, Tabanan, Bali’, Jurnal Dinamika Pengabdian , 7(1): 33.
3 Mahendra, P. dan Kartika, I. (2021) ‘Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9(2): 424.
plastik, dan lain sebagainya. 7 Apabila mengacu pada data ilmiah yang dihimpun, terdapat fakta bahwa di lingkup negara Indonesia, Provinsi Bali sendiri merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku pembuangan limbah yang ada di Provinsi Bali sendiri masih terbilang cukup tinggi dikarenakan Provinsi Bali sendiri merupakan tempat yang menjual berbagai macam objek wisata yang akan menjadi destinasi dari wisatawan baik berasal dari dalam maupun luar negeri.
Perilaku pengelolaan limbah sampah yang tidak baik tersebut oleh para masyarakat baik dalam hal wisatawan dari dalam maupun luar negeri, dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan di masa mendatang. Permasalahan tersebut yang kemudian dapat merugikan manusia itu sendiri, hal tersebut dikarenakan secara filosofis manusia sangat bergantung dengan keadaan lingkungan sehingga dengan tidak memperhatikan keadaan lingkungan dengan cara membuang limbah sampah secara tidak teratur maka akan berakibat bagi manusia itu sendiri. Pencemaran sendiri dapat berakibat penurunan kualitas lingkungan hidup bagi manusia. 8
Apabila dilihat dari aspek kegiatan yang dapat menyumbang limbah sampah di Provinsi Bali, maka tidak cukup hanya mendasarkan pada kegiatan yang dilakukan wisatawan. 9 Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Provinsi Bali ditemukan bahwa limbah sampah yang timbul di Provinsi Bali sendiri mencapai lebih dari 4.000 ton sampah per harinya. Dalam temuan tersebut, diketahui bahwa sampah yang dihasilkan memiliki total sebesar 60% adalah sampah organik, 20% adalah sampah plastik, dan sisa dari sampah yang dihasilkan berupa sampah yang salah satunya berasal dari kegiatan pura. Kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan peribadatan yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Provinsi Bali. Sedangkan apabila melihat dari populasi umat Hindu di Provinsi Bali terdapat sebesar 3 juta umat yang akan melakukan kegiatan ritual keagamaan atau persembahyangan di pura yang tersebar di
9 Ariyanto, D. Wibowo, A., Fitri, W. (2020) ‘Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Utama Tujuan Wisata’, Jurnal Kebijakan Publik , 11(2): 105.
8 Lestari, S. dan Djanggih, H. (2019) ‘Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup’, Masalah-Masalah Hukum , 48(2): 148.
7 Wibawa, I. dan Suadnyana, I. (2023) ‘Pelaksanaan Tugas Penindakan Bagi Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Bali’, PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja , 5(2): 66.
Provinsi Bali. Jumlah yang besar tersebut juga akan berpengaruh dengan tingkat pencemaran lingkungan melalui limbah sampah di Provinsi Bali yang dihasilkan dari upacara adat baik bersifat organik maupun anorganik. 10
Permasalahan mengenai limbah sendiri khususnya berhubungan dengan sampah secara normatif telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dipo Gita Ambina dalam artikelnya Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah membahas mengenai peninjauan terhadap pemilahan sampah menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah serta mengenai implementasi terhadap Sebagian mandat UU tersebut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013. Artikel tersebut mempromosikan untuk menerapkan dengan konsep bank sampah dan partisipasi masyarakat. Adapun artikel ini akan membahas mengenai pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berdasarkan Filsafati Tri Hita Karana dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. 11
Sampah atau limbah yang merupakan hasil dari upacara adat yang dilaksanakan di suatu pura menurut keyakinan agama Hindu, dapat diklasifikasikan sebagai sampah rumah tangga karena bukan merupakan limbah pencemar dengan muatan cemaran yang mengandung kimia tinggi seperti halnya dalam aktivitas industrial dalam skala menengah ke atas seperti pabrik tekstil dan sejenisnya. Tingkat cemaran limbah dari suatu upacara adat sendiri tidak terlalu berdampak besar secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan, adapun cemaran yang termasuk dalam sampah rumah tangga meliputi plastik kemasan, sayur-sayuran, dan bahan-bahan sisa lainnya.
Limbah sampah tersebut akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan apabila Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak memberikan sebuah kebijakan yang terang dan khusus dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Masyarakat
11 Ambina, D. (2019) ‘Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’, Bina Hukum Lingkungan , 3(2): 171.
10 Wijaya, I. dan Putra, I. (2021) ‘Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali’, Jurnal Ecocentrism , 1(1): 1.
Provinsi Bali yang sebagian besar merupakan umat hindu serta terdapat ratusan lebih pura di Provinsi Bali sebagai tempat melakukan upacara adat tentu menjadi perhatian yang cukup menarik terkait bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dapat mengelola limbah sampah hasil upacara adat yang dilaksanakan di Provinsi Bali.
Berdasarkan atas uraian di atas, penulis tertarik terhadap kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas. Adapun perlu diketahui bahwa permasalahan sampah sendiri pada dasarnya secara filosofis merupakan perusak hubungan yang sakral antara manusia dan lingkungan berdasarkan filsafat konsep Tri Hita Karana yang memberikan sebuah ajaran dimana manusia harus bertanggungjawab terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, judul artikel yang penulis susun, berjudul “Telaah Pengelolaan Sampah Hasil Upacara Adat di Bali Ditinjau Berdasarkan Filsafati Tri Hita Karana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008”.

## II. Analisis dan Pembahasan
A. Nilai Konsep Tri Hita Karana Terhadap Pembuangan Limbah Sampah Upacara Adat di Provinsi Bali
Tri Hita Karana sendiri merupakan konsep paradigma yang berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dalam mendalami paradigma dari Tri Hita Karana sendiri terbagi menjadi tiga bentuk aspek diantaranya meliputi aspek parhyangan, pawongan, dan palemahan . 12 Ketiga aspek tersebut mengatur hubungan antara manusia dengan tiga aspek yaitu hubungan kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan. Apabila mengacu pada pemahaman dari paradigma Tri Hita Karana maka dalam mencapai sebuah kesejahteraan maupun kebahagiaan hidup perlu untuk memenuhi ketiga aspek dalam Tri Hita Karana sebagaimana disebutkan sebelumnya. 13
13 Lilik dan Mertayasa, I. (2019) ‘Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu’, Jurnal Bawi Ayah , 10(2): 64.
12 Sari, N. dan Wulandari, I. (2022) ‘Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa SD Melalui Pembiasaan Tri Hita Karana’, Jurnal Pendidikan dan Konseling , 4(4): 973.
243 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
Apabila dihubungkan dengan aspek permasalahan berupa pembuangan limbah sampah di Provinsi Bali yang merupakan hasil dari upacara adat yang dilaksanakan di suatu Pura dan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan peribadatan dari umat Hindu, maka Tri Hita Karana berhubungan dalam aspek terakhir yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau disebut sebagai aspek Palemahan . Palemahan sendiri merupakan sebuah konsep etika yang dilaksanakan oleh manusia terhadap alam di sekitarnya. Palemahan sendiri merupakan konsep dari Tri Hita Karana yang menerapkan pemahaman berupa biosentrisme yaitu sebuah etika dalam berperilaku dari seorang manusia terhadap lingkungan alam meliputi makhluk hidup dan alam atau biotik dan abiotik. 14
Berhubungan dengan permasalahan sampah plastik hasil upacara adat di Provinsi Bali, perbuatan tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan paradigma Tri Hita Karana khususnya dalam aspek Palemahan , manusia sendiri haruslah berhubungan secara tanggungjawab terhadap alam di sekitarnya. Konsep Tri Hita Karana sendiri merupakan falsafah berperilaku yang seharusnya dimiliki oleh umat Hindu, sehingga permasalahan mengenai nilai yang dibawa dalam Tri Hita Karana seyogyanya telah melekat dalam sukma dari umat Hindu. 15 Permasalahan sampah hasil upacara adat sendiri menjadi sebuah ironi dalam hal konteks paradigma Tri Hita Karana, dimana seharusnya manusia dapat bertanggungjawab kepada penjagaan lingkungan, namun dalam pelaksanaannya sampah-sampah yang dilaksanakan untuk upacara adat justru membuat lingkungan menjadi tercemar.
Secara mendasar dan filosofis, keberadaan pencemaran sampah oleh manusia sendiri merupakan wujud ketidaktaatan dan pengabaian atas konsepsi dari Tri Hita Karana yang secara falsafah telah menjadi pedoman dan jiwa dari masyarakat beragama Hindu. Tri Hita Karana sendiri merupakan perwujudan mendasar antara bagaimana seharusnya manusia bertindak terhadap aspek dalam kehidupan di sekitar manusia itu sendiri. Manusia dalam konsepsi Tri Hita Karana bukanlah menjadi sumber atau sentra dari kehidupan yang ada di dunia
15 Wiranata, A. (2021) ‘Konsep Lingkungan Hidup Dalam Ajaran Hindu (Perspektif Tri Hita Karana)’, Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen , 5(1): 62.
14 Syahriyah, U. dan Zahid, A. (2022) ‘Konsep Memanusiakan Alam Dalam Kosmologi Tri Hita Karana’, Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat , 6(1): 7.
itu sendiri, melainkan manusia memiliki keberadaan yang akan selalu berhubungan dengan aspek-aspek yang berada dalam konsep Tri Hita Karana yaitu meliputi hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widhi atau Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan yang berada di sekitarnya.
Keberadaan dari aspek tersebut harus dipenuhi secara menyeluruh dalam pelaksanaan Tri Hita Karana, setiap masyarakat yang memiliki keyakinan beragama Hindu perlu menerapkan falsafah Tri Hita Karana agar dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna. Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan sampah yang dihasilkan oleh manusia khususnya yang dilaksanakan dalam sebuah upacara adat. Upacara adat sendiri merupakan sebuah ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama Hindu, di mana seharusnya memegang teguh konsep Tri Hita Karana, namun pada kenyataannya upacara adat yang merupakan embel dari peribadatan masyarakat beragama Hindu justru melanggar prinsip Tri Hita Karana menjadi sebuah kejadian ironis yang perlu diperhatikan oleh masyarakat beragama Hindu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ajaran Sang Hyang Widhi.
Tri Hita Karana sudah selayaknya menjadi pedoman dari umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, hal tersebut dikarenakan Tri Hita Karana tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang diadakan oleh masyarakat beragama Hindu. Dalam setiap aspek saat berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, harus memperhatikan keberadaan dari Tuhan, manusia, dan lingkungan. Berdasarkan atas hal tersebut, seyogyanya nilai Tri Hita Karana dapat tertanam di dalam sukma dan bukan merupakan teori yang menjadi suatu ajaran tanpa diresapi.
Secara lebih mendetail, Tri Hita Karana sendiri hadir tidak hanya mempertimbangkan hubungan tanggung jawab yang baik oleh manusia kepada alam, namun juga aspek secara jangka panjang terhadap perilaku manusia yang mempengaruhi alam. Sampah yang dihasilkan oleh manusia sendiri dapat mempengaruhi kehidupan alam di sekitar manusia, sehingga tidak hanya sebatas aspek cemaran yang terjadi namun dalam aspek-aspek akibat dari cemaran tersebut. Pencemaran yang terjadi setelah pelaksanaan upacara adat di
245 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
Provinsi Bali sendiri dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang menjadi terganggu karena keberadaan sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik.

## B. Norma Hukum Berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Limbah Hasil Upacara Adat
Permasalahan mengenai limbah sampah sendiri secara norma telah diatur mengenai cara pelaksanaannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup peraturan pusat maupun peraturan daerah. Masing-masing wujud dari norma memiliki lingkup peraturan yang pada pokoknya adalah sama, namun apabila berkaitan dengan peraturan daerah terdapat perbedaan dalam pendekatan dari masing-masing pemerintah daerah untuk dapat mengelola limbah sampah yang dihasilkan.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sendiri merupakan bentuk perwujudan pemerintah sebagai upaya agar lingkungan dapat dikelola dengan baik, secara yuridis hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga kemudian akan menimbulkan sebuah wawasan lingkungan kedepannya oleh masyarakat. 16 Penjelasan secara yuridis tersebut menunjukan bahwa letak kewajiban dalam hal pengelolaan sampah sendiri berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga apabila dikaitkan dengan terjadinya limbah sampah akibat upacara adat di Provinsi Bali, maka juga termasuk kewajiban dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap permasalahan tersebut.
Pemerintah Daerah Provinsi Bali sendiri memiliki kewenangan dalam untuk mengatur bagaimana konsep pengelolaan diterapkan di wilayah administratifnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menunjukan bahwa tugas dari Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah meliputi beberapa aspek diantaranya adalah:
16 Untu, C. (2020) ‘Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah’, Lex Et Societatis , 8(1): 71.
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah;
b. Melaksanakan riset berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah;
c. Melaksanakan upaya pengelolaan dan penanganan sampah;
d. Memberikan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan dan penanganan sampah;
e. Memberikan fasilitas untuk penerapan teknologi spesifik lokal yang bertujuan untuk pengelolaan dan penanganan sampah; dan
f. Melakukan kerjasama dan koordinasi antar setiap aspek kelembagaan dan masyarakat untuk mengelola sampah.
Pemerintah sendiri memiliki peranan yang sangat vital sebagai penggerak masyarakat dalam hal ini ketertiban dalam mengelola sampah, disisi juga kebijakan pemerintah diperlukan untuk dapat memberikan penyelesaian penanganan terhadap permasalahan sampah yang terjadi di negara Indonesia. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dalam Pasal 19 diterangkan bahwa pengelolaan terhadap sampah sendiri terbagi menjadi dua bentuk meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Secara lebih lanjut, berhubungan dengan pengelolaan sampah berupa pengurangan dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Sedangkan dalam aspek penanganan sampah terbagi menjadi lima bentuk meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan.
Secara umum, peraturan perundang-undangan tersebut memulai babak baru perhatian pemerintah terhadap limbah berupa sampah. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanganan sampah sendiri dapat dilaksanakan secara lebih baik lagi karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai hukum yang berlaku.
Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, menyatakan mengenai batasan-batasan terhadap kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi dalam mengelola dan menangani sampah. Adapun kewenangan dari Pemerintah Provinsi untuk mengelola dan menangani sampah meliputi kewenangan berupa:
247 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
a. Menetapkan kebijakan dan strategi berhubungan dengan pengelolaan dan penanganan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
b. Memberikan fasilitas terhadap wilayah-wilayah pemerintahan daerah dalam suatu provinsi dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah;
c. Menyelenggarakan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan dan koordinasi terhadap kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah;
d. Menyelesaikan sengketa antara Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sendiri merupakan sebuah peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah tersebut memiliki fungsi yang lebih teknis berkaitan dalam langkah pelaksanaan pemerintah untuk dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah tersebut sendiri memberikan frasa pembahasan yang bersifat khusus yaitu sampah dalam pengertian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memberikan batasan pengertian atau definisi dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga sendiri adalah segala limbah hasil kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan dalam sebuah rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah yang ditemukan di kawasan-kawasan selain rumah tangga. Pada dasarnya, objek sampah dalam Peraturan Pemerintah tersebut memiliki ruang lingkup sampah pada umumnya yang dapat ditemui di kegiatan rumah tangga seperti sampah plastik makanan, sisa-sisa bahan masak, air sisa cuci dan mandi, dan lain sebagainya.
Apabila dilihat dalam permasalahan mengenai sampah hasil upacara adat di Provinsi Bali, maka sampah tersebut sudah barang tentu masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah hasil
upacara adat sendiri termasuk dalam jenis sampah tersebut dikarenakan sisa-sisa upacara adat sendiri akan berhubungan dengan plastik-plastik dan bunga atau buah-buahan sisa hasil upacara adat. Peran Pemerintah Provinsi Bali sendiri menjadi penting karena upacara adat akan sangat masif terjadi di wilayah Bali dikarenakan mayoritas masyarakat di Provinsi Bali adalah umat beragama Hindu, dengan demikian langkah-langkah Pemerintah Provinsi Bali sendiri menjadi kunci pengelolaan dan penanganan sampah.
Kebijakan dan strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sendiri tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang membedakan Pemerintahan Daerah menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi dapat melakukan kebijakan dan strategi berupa melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan-kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah, demikian pula dalam aspek Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dalam hal kebijakan dan strategi pengelolaan sampah harus memuat minimal:
a. Arah kebijakan berkaitan dengan upaya penanganan dan pengurangan sampah, dan
b. Program berkaitan dengan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah.
Kedua hal tersebut menjadi dasar minimal kebijakan yang perlu diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah. Berkaitan dengan sampah hasil upacara adat sendiri perlu menjadi bahan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan strategi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing daerah di Bali.

## C. Implementasi Pengelolaan dan Penanganan Sampah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta Luarannya dalam Hal Sampah Hasil Upacara Adat
Permasalahan sampah sendiri pada dasarnya telah mengalami perubahan paradigma yang awalnya hanya melihat sampah dengan cara mengumpulkan lalu membuangnya, sekarang berkembang menjadi lebih kompleks lagi yaitu mengumpulkan, mengelola dan memilah, lalu dibuang. Adapun pembuangan
tersebut dilakukan setelah memang pada dasarnya tidak dapat diolah secara lebih lanjut untuk diambil manfaatnya. 17
Permasalahan berkaitan dengan sampah sendiri pada dasarnya menjadi kewenangan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah suatu wilayah, yang dalam penelitian ini berfokus pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Salah satu upaya pengelolaan dan penanganan sampah sendiri dengan menggunakan bank sampah. Bank sampah menjadi salah satu bentuk upaya penyelesaian permasalahan sampah yang salah satunya dicetuskan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Melihat bahwa realitas pertumbuhan sampah yang beriringan dengan pertumbuhan masyarakat maupun wisatawan sendiri tidak dapat dihindarkan, maka upaya bank sampah menjadi salah satu bentuk yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020. 18
Bank Sampah sendiri kemudian dapat dilakukan pemilahan-pemilahan berkaitan dengan wujud dan bentuk sampah itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bank sampah sendiri sudah dapat mengakomodir terkait dengan sampah hasil upacara adat di wilayah Provinsi Bali. Namun perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya bank sampah tidak secara menyeluruh dapat dijangkau dan dipahami masyarakat umum sehingga permasalahan tersebut akan kembali ke sejauh mana pemahaman masyarakat dan pelaksana upacara adat dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah tersebut.
Secara khusus, kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan permasalahan sampah hasil upacara adat tidak diatur dengan mandiri, namun juga berhubungan dengan upaya-upaya yang dilaksanakan secara umum karena pada dasarnya sampah-sampah yang dihasilkan dalam upacara adat merupakan sampah rumah tangga. Berdasarkan atas hal tersebut, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintahan di bawahnya tidak secara khusus menyasar pada aspek upacara adat, namun secara keseluruhan.
18 Wijaya, I., Widiati, I., Arthanaya, I. (2022) ‘Efektifitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber’, Jurnal Analogi Hukum , 4(2): 149.
17 Lupiyanto, R., Hamzah. H., dan Nurhasanah. (2023) ‘Analisis Kelayakan Ekonomi Lingkungan TPS3R Perkotaan (Studi Kasus: TPSR Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY)’, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan , 11(3): 289.
Penerapan penanganan dan pengelolaan sampah sendiri sejatinya perlu kontribusi dari masyarakat agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.
Penerapan penanganan dan pengelolaan sampah sendiri juga perlu dilaksanakan dengan upaya paksa, yaitu dengan upaya penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu perwujudan dari upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan tanggungjawab bersama antara masyarakat beserta Pemerintah Daerah Bali, hal tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa tanggung jawab terkait kebersihan lingkungan, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab kebersihan lingkungan merupakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah. Praktik daya paksa tersebut terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyampaikan bahwa terhadap pihak yang melaksanakan pengelolaan tanpa izin serta melanggar ketentuan larangan akan diberikan sanksi pidana berupa kurungan dan denda.
Bentuk upaya paksa tersebut merupakan perwujudan dari kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam lingkup Kota Denpasar dalam memastikan terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang sesuai dengan kebijakan dan strategi. Permasalahan mengenai sampah hasil upacara adat sendiri juga berhubungan dengan daya paksa tersebut. Meskipun kemudian sampah tersebut merupakan hasil dari upacara adat, namun penyelenggara tetap harus melaksanakan kewajiban untuk dapat mengelola sampah-sampah hasil upacara adat agar dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.
Salah satu wujud lain pelaksanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah dapat terlihat dari adanya tempat pembuangan sampah 3R (TPS3R) yang meliputi prinsip reuse , reduce , dan recycle , dimana pengelolaan dan penanganan sampah akan dilaksanakan dengan cara-cara berupa penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang dari sampah khususnya sampah rumah tangga agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan dikurangi pencemarannya. Apabila mengacu pada aspek sampah hasil upacara adat, maka sampah-sampah tersebut dapat dilakukan daur ulang apabila berhubungan dengan sampah anorganik dan pengolahan
251 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
sampah organik menjadi bahan pendukung pertanian atau tanah berupa pupuk kompos.
Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah hasil upacara adat tersebut melalui cara 3R ( reuse, reduce, recycle ) sendiri akan dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh apabila masyarakat dapat memahami lebih baik dalam melihat keberadaan sampah. Sampah hasil upacara adat yang kemudian dibuang secara tidak teratur dan sembarangan nantinya dapat mempersulit upaya pemerintah dalam melakukan upaya tersebut diatas, sehingga dapat mengakibatkan upaya pemerintah jadi bernilai sia-sia dan tidak menemukan hasil.
Pemahaman masyarakat sendiri dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan dalam Pasal 24 bahwa kewajiban dari masyarakat adalah mengurangi dan mengelola sampah rumah tangga atau sejenisnya dengan berwawasan lingkungan. Berdasarkan atas hal tersebut, pengelolaan sampah hasil upacara adat juga menjadi kewajiban dari penyelenggara upacara adat. Berdasarkan atas hal tersebut, perlu dipahami bahwa implementasi dari pemerintah dalam upaya pengelolaan dan penanganan sampah sendiri tidak akan dapat berhasil apabila pemahaman masyarakat terhadap sampah sendiri masih kurang baik. 19
Kedua hal tersebut menjadi dasar minimal kebijakan yang perlu diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah. Berkaitan dengan sampah hasil upacara adat sendiri perlu menjadi bahan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan strategi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing daerah di Bali.

## III. Penutup
Permasalahan lingkungan sendiri tidak akan hilang berhubungan dengan perkembangan manusia yang semakin maju dan semakin banyak dalam hal populasi dan kebutuhan, dimana salah satunya merupakan permasalahan
19 Wardhana, G. dan Sudiarawan, K. (2021) ‘Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana’, Jurnal Kertha Semaya , 9(6): 945.
lingkungan dalam hal limbah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sampah sendiri dapat terbagi menjadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, aspek sampah rumah tangga sendiri sering ditemui karena prinsipnya yang sama seperti plastik, kemasan. Sampah tersebut juga termasuk sampah hasil upacara adat yang ada di Provinsi Bali, upacara adat tersebut seringkali meninggalkan sampah-sampah dalam rangka pelaksanaan peribadatannya. Pada pelaksanaannya telah terdapat berbagai macam norma hukum yang mengatur permasalahan sampah hasil upacara adat, namun masih belum bersifat khusus melainkan sampah pada artian umum. Pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengelola dan menangani permasalahan sampah di wilayah administratifnya, namun juga perlu sumbangsih dari masyarakat agar pemerintah dapat melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah khususnya sampah hasil upacara adat. Prinsip dari Tri Hita Karana sendiri perlu dijadikan acuan dalam perilaku penanganan dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sehingga dalam penerapannya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan dalam Tri Hita Karana.

## Bibliografi
Artikel Jurnal:
Ambina, D. (2019) ‘Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’, Bina Hukum Lingkungan , 3(2). DOI: https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13.
Ariyanto, D. Wibowo, A., Fitri, W. (2020) ‘Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Utama Tujuan Wisata’, Jurnal Kebijakan Publik , 11(2). DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v11i2.7912.
Dewi, D. dan Mahyuni, L. (2021), ‘Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Desa Tegalmengkeb, Tabanan, Bali’, Jurnal Dinamika Pengabdian , 7(1). DOI: https://doi.org/10.20956/jdp.v7i1.13168.
Lestari, S. dan Djanggih, H. (2019) ‘Urgensi Hukum Perizinan dan
Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup’, Masalah-Masalah Hukum , 48(2). DOI:
10.14710/mmh.48.2.2019.147-163.
253 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
Lilik dan Mertayasa, I. (2019) ‘Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu’, Jurnal Bawi Ayah , 10(2). DOI:
https://doi.org/10.33363/ba.v10i2.373.
Lupiyanto, R., Hamzah. H., Nurhasanah. (2023) ‘Analisis Kelayakan Ekonomi Lingkungan TPS3R Perkotaan (Studi Kasus: TPSR Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY)’, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan , 11(3). DOI: https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5467.
Mahendra, P. dan Kartika, I. (2021) ‘Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita
Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9(2). DOI:
https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34144.
Prastiti, H. S. (2022) ‘Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) dalam Penegakan Hukum Lingkungan’, Tanjungpura Law Journal , 6(1). DOI: http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403
Sari, N. dan Wulandari, I. (2022) ‘Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa SD Melalui Pembiasaan Tri Hita Karana’, Jurnal Pendidikan dan Konseling , 4(4). DOI: https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5366.
Syahriyah, U. dan Zahid, A. (2022) ‘Konsep Memanusiakan Alam Dalam Kosmologi Tri Hita Karana’, Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat , 6(1).
Untu, C. (2020) ‘Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan
Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah’, Lex Et Societatis , 8(1). DOI: https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28473.
Wardhana, G. dan Sudiarawan, K. (2021) ‘Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup
Berbasis Tri Hita Karana’, Jurnal Kertha Semaya , 9(6). DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p03.
Wibawa, I. dan Suadnyana, I. (2023) ‘Pelaksanaan Tugas Penindakan Bagi Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja di Provinsi Bali’, PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja , 5(2).
Wijaya, I. dan Putra, I. (2021) ‘Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di
Pulau Bali’, Jurnal Ecocentrism , 1(1). DOI:
https://doi.org/10.36733/jeco.v1i1.1763.
Wijaya, I., Widiati, I., Arthanaya, I. (2022) ‘Efektifitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber’, Jurnal Analogi Hukum , 4(2). DOI: https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.146-150.
Wiranata, A. (2021) ‘Konsep Lingkungan Hidup Dalam Ajaran Hindu (Perspektif Tri Hita Karana)’, Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen , 5(1). DOI: https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v5i1.689.
Yuliani, D. dan Susanti, L. (2023) ‘Penerapan Konsep Tri Hita Karana pada
Aspek Palemahan dalam Pengelolaan Limbah Sampah di The Wakanda Ubud’, Jurnal Pariwisata dan Bisnis , 2(3). DOI:
https://doi.org/10.22334/paris.v2i3.373.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara No. 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4851).
Undang-Undang No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara No. 188 Tahun 2012, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5347).
Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah No.7 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung No. 7)