## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

## Hesti, Sohrah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Hestyesty43@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua  Kabupaten Kolaka Utara, masih  sangat  kurang  pahamtentang  pengetahuan  hukum  tanah  wakaf  yang  di perjual belikan, Proses penyelesaian kasus tanah wakaf yang di perjual belikan ini di  selesaikan  dengan  cara  musyawarah  bersama  yang  di  hadiri  oleh  pemerintah dan tokoh masyarakat Kelurahan Lasusua,penjualan tanah wakaf adalah perbuatan yang  menyimpang  dan  melanggar  larangan  di  dalam  hukum  Islam,  itu  di karenakan  melanggar  ikrar  atau  tujuan  amalan  dari  Hj.Mariang  yang  telah mewakafkan  tanah  tersebut  untuk  lokasi  SDN  1  Lasususa,  dengan  penelitian  ini penulis mengharapkan pejabat tingkat kelurahan setempat agar lebih mengedukasi warganya agar memahami dan mengetahui tentang hukum dan larangan jual beli tanah  wakaf.Berdasarkan  hasil  penelitian  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di perhatikan  dalam  penjualan  pewakafan  dan  jual  beli  tanah,  dalam  pelaksanaan penjualan  maupun  pembelian  sebuah  tanah  mari  kita  memperhatikan  rukun- rukunnya, bukti tanda hak milik tanah dan hukum yang mengatur perihal tersebut agar  kelak  di  dalam  transaksi  penjualan  maupun  pembelian  tidak  menimbulkan permasalahan antar kedua bela pihak baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan  pemilik tanah.
Kata Kunci: Jual Beli, Tinjauan Hukum Islam, Wakaf.

## Abstract
The  community  in  Lasusua  Subdistrict,  Lasusua  Subdistrict,  North  Kolaka Regency,  is  still  very  lacking  in  knowledge  of  the  Law  of  Waqf  Land  Sold  and Purchased. sale of wakaf land is an act that deviates and violates the prohibition in Islamic law, it violates the pledge or purpose of practice of Hj. Mariang who has endowed the land for the location of SDN 1 Lasususa, with this research the author  expects  local  village  officials  to  be  more  educated  its  citizens  to understand  and  know  about  the  law  and  prohibition  of  buying  and  selling  waqf land.  Based  on  the  results  of  research  there  are  several  things  that  need  to  be considered in the sale of endowment and sale of land, in the implementation of the sale  and  purchase  of  land  let's  pay  attention  to  the  pillars,  evidence  of  land ownership and the law that governs the matter so that later in the sale transaction and the purchase does not cause problems between the two parties, both the land manager who has been endowed with the landowner.
Keywords: Buying and Selling, Islamic Law Review, Wakaf.

## A. PENDAHULUAN
Wakaf merupakan pemberian untuk melepaskan harta kepemilikannya kepada orang lain untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dengan menahan suatu benda  yang  kekal  secara  fisik  zatnya  serta  dapat  digunakan  untuk  sesuatu  yang benar dan bermanfaat. 1
Wakaf  merupakan  salah  satu  ibadah  yang  memiliki  fungsi  secara  sosial, dalam  Al-Qur’an  memang  tidak  dijelaskan  secara  langsung  mengenai  wakaf, namun di dalam firman Allah swt dalam Q.S. ali-Imran/3: 92.
مْيِلَع  ٖهِب َ ّٰاللّٰ َّنِاَف ٍءْيَش  ْنِم ا ْوُقِفْنُت اَم َوۗ َن ْوُّب ِحُت اَّمِم ا ْوُقِفْنُت ىّٰتَح  َّرِبْلا اوُلاَنَت  ْنَل Terjemahnya:
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apapun  yang  kamu  infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.” 2
Apabila seseorang telah mengeluarkan wakafnya maka hal itu akan dihitung sebagai shadaqah  Jariyah. Yang  dimaksud  dengan Shadaqah  Jariyah adalah shadaqah  yang  pahalanya  selalu  mengalir  meski  yang  memberikan  sedekah tersebut telah meninggalkan dunia ini. 3
Wakaf  juga  memiliki  dua  orientasi  tujuan,  yakni habl  min  Allah (hubungan dengan  Allah  swt)  dan habl  min  al-nās (hubungan  dengan  sesama  manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah swt meskipun telah tutup  usia.  Sedangkan  hubungan  dengan  manusia  adalah  untuk  mewujudkan takāful  al-ijtimā’iy  (kepedulian  sosial)  antar  sesama  umat  Islam.  Para  ulama menyimpulkan  tujuan  wakaf  dengan  ungkapan:  “Hikmah  wakaf,  didunia  untuk berbuat  baik  kepada  orang  yang  dicintai  dan  diakhirat,  memperoleh  pahala”, Secara  garis  besar,  wakaf  bertujuan  untuk  mendapatkan  sumber-sumber  dana yang  tetap  dan  stabil  bagi  kebutuhan-kebutuhan  umat,  pada  bidang  agama, sandang,  pangan,  papan,  pendidikan,  ekonomi,  kesehatan  dan  keamanan,  wakaf juga  bertujuan  memperkuat  persaudaraan  dan  menamamkan  nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah swt. 4
Wakaf  adalah  sebuah  praktik  peribadatan  yang  berdimensi  ilahiyah  dan insaniyah perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia mau pun di akhirat kelak. Dalam pelaksanaan wakaf terdapat sebuah nazir yakno dalam wakaf berarti  seseorang  yang  mengurus  dan  menjaga  aset  wakaf  serta  pendapatannya serta  melaksanakan  syarat  yang  ditetapkan  oleh  wakif.  Berdasarkan  perspektif fikih, tugas dan kewajiban Nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  harta  wakaf,  penjagaan  terhadap
1 Rendy Marsetya Maulana, “Tanggung Gugat Penjualan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Ilmiah, Vol.4, No.2 (2015): h.2-3.
2 Kementrian  Agama  RI,Al-Qur’an  dan Terjemahannya ,(Bandung,Lajnah  Pentashih  Mushaf Al-Qur’an,2011),h.62.
3 Muhammad  bin  Shalih  Al-‘Utsaimin, Syarat  Adab  &  Manfaat  Menurut  Ilmu (Jakarta:pustaka Imam Asy-Syafi’I,2005), h.233.
4 Ahmad  Furqon,  “Wakaf  Sebagai  Solusi  Permasalahan-Permasalahan  Dunia  Pendidikan  Di Indonesia”, Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan , Vol 10, No 1, (Juni 2012). h. 39.
kemaslahatannya,  pengembangan  kemanfaatannya  dan  membagikan  hasil  harta wakaf kepada yang berhak. 5
Secara rinci, tugas nazir dapat diuraikan sebagai berikut;
1. Memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut.
2. Melindungi  hak-hak  wakaf  dengan  melakukan  pembelaan  atau  advokasi dalam  menghadapi  sengketa  hukum,  atau  penggusuran  dan  perampasan demi  menjaga  kelestarian  dan  kemanfaatan  wakaf  untuk  kesejahteraan social.
3. Menunaikan  hak-hak  mauquf  ‘alaih  dengan  menyalurkan  hasil  wakaf kepada  yang  berhak  dan  tidak  menundanya  kecuali  karena  keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar’i yang dibenarkan.
4. Melaksanakan  syarat-syarat  Wakif  dan  tidak  boleh  menyalahi  syarat- syarat  tersebut  kecuali  dalam  situasi  dan  kondisi  khusus  yang  sulit dihindari,  seperti  dalam  penunjukan  Nazhir  perseorangan  yang  tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatifyang asal datanya yaitu buku  serta  hasil  tulis  lainnya  ( library  research) dengan  menerapkan  metode pendekatan  normatif  yuridis  serta  mengumpulkan  data  dari  hasil  analisa  melalui riset kepustakaan ( library research) dan kemudian dibuat kesimpulan.

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Pemahaman  Masyarakat  Lasusua  Terhadap  Tanah  Wakaf  Yang  Di Perjual  Belikan  Dalam  Hukum  Islam  Kel.  Lasusua  Kec.Lasusua  Kab. Kolaka Utara
Wakaf merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka Ibadah Ijtima’iyah (ibadah sosial). Karena wakaf  merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  segi  muamalah,  maka  wakaf  mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat  bagi  diri  si  pewakaf  yaitu  dengan  semakin  mendekatkan  diri  kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar.
Kegiatan  mewakafkan  tanah,maupun  benda  sudah  lama  terjadi  di  kalangan masyarakat Kel.Lasusua, namun pemahaman tentang tata cara pewakafan tersebut masih  kurang  dan  jauh  dari  sistem  pewakafan  yang  seharusnya  di  ikuti berdasarkan  hukum  Islam  maupu  perundang  undangan,  dengan  kata  lain  system pewakafan yang terjadi di Kel.Lasusua yakni dengan cara lisan dimana si pewakaf tersebut  langsung menyerahkan    tanah  ataupun  benda  kepada  yang  bersangkutan
5 A.  Zamakhsyari  Baharuddin  dan  Rifqi  Qowiyul  Iman,”  Nazir  Wakaf  Profesional, Standarisasi  dan Problematikanya” Nazir  Wakaf  Profesional,  Standarisasi  dan  Problematikanya, Vol.3, No.2, (Desember 2018).h 64-65.
yakni pengelolah ataupun pengurus yang di wakafkan harta benda tersebut, seperti contoh kasus yang terjadi saat ini di Kel.Lasusua.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  tanah  wakaf  yang  di  perjual belikan,  baik  terhadap  hukum  yang  berlaku,di  karenakan  banyak  sekali masyarakat melakukan pewakafan tanpa adanya surat-surat, melainkan pewakafan dilakukan dengan cara lisan saja, begitu pula dalam hukum Islam, masih banyak masyarakat  yang  kurang  mengetahui  terkait  larangan  tersebut  dalam  hukum islam. 6
Perlunya sosialisasi terhadap aturan yang melarang ataupun mengatur tentang kasus  ini,  sehingga  masyarakat  mengetahui  dan  tidak  melakukan  pelanggara dengan melakukan penjualan tanah yang telah di wakafkan sebelumnya, ditambah lagi dengan kasus wakaf yang tidak memiliki persuratan hitam di atas putih,selain itu faktor ekonomi adalah salah satu alasan penjualan tanah yang kemudian terjadi di daerah Lasusua. 7
Perekonomian  yang  berkembang  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  ada masyarakat  yang  belum  terpenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasarnya  secara  layak .Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial  sehingga  tidak  dapat  menjalani  kehidupan  secara  layak  dan  bermartabat. Fakta  ini  merupakan  hal  yang  sangat  ironis,  mengingat  Indonesia  adalah  sebuah negara yang dikarunia kekayaan alam sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8
Tanah wakaf yang diperjual belikan tersebut terletak di Kecamatan Lasusua, Kelurahan  Lasusua,  KAB.  Kolaka  Utara  adalah  sebuah  tanah  yang  di  wakafkan untuk  pembangunan  SDN    1  LASUSUA  sekitar  50  tahunan  yang  lalu,  dengan Luas  tanah  3  Hektar  namun  dalam  pembangunan  sekolah  tersebuat  hanya menggunakan sebagian lahan dari yang di wakafkan dari orang tua yang bernama Hj.  Mari,  tanah  Tersebut  merupakan  tanah  yang  di  wakafkan  di  peruntukkan untuk  pembangunan  sekolah  tersebut  tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  itu  di karenakan tidak memiliki akta wakaf.
Tanah  wakaf  tersebut  diperjual  belikan  untuk  pembangunan  usaha Waralabah, tanah tersebut diperjual belikan oleh anak dari Hj.Mari yang bernama Tn.Unding    pada  tahun  2020,  Penjualan  tanah  wakaf  ini  sah  di  mata  hukum  itu dakeranakan  tanah  wakaf  tersebut  tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  berupa  Akta Wakaf  dari  KUA  setempat,  dan  berupa  saksi  Mata  pada  saat  Tanah  tersebut  di Wakafkan oleh Hj.Mari. 9
Disisi  lain  tanggapan  dari  pemerintah  terhadap  kasus  tanah  wakaf  yang  di perjual  belikan  di  area  Kelurahan  Lasusua  itu  masih  sangat  lumrah  terjadi, dikarenakan  oleh  beberapa  hal  mulai  dari  faktor  ekonomi  masyarakat  dan
6 Apriliani  Hamrun  (35  tahun),  Masyarakat, Wawancara ,  Kelurahan  Lasusua,  Kabupaten Kolaka Utara, 19Oktober 2021.
7 Kasnah (54 tahun), Masyarakat, Wawancara , Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.
8 Basyirah  Mustarin,  Urgensi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Peningkatan  Perekonomian Masyarakat,” Jurisprudentie ”. Vol. 4, No. 2  2017, h. 84.
9 Tn.Unding (46 tahun), Pemilik Tanah, Wawancara , Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.
perkembangan  pembangunan  kabupaten  Kolaka  Utara  yang  sedang  berbenah, sehingga banyak  di kalangan masyarakat yang melakukan penjualan tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum melainkan tanah tersebut hanya di wakafkan secara lisan saja. 10
Kasus  penjualan  tanah  wakaf  di  kalangan  masyarakat  Kelurahan  Lasusua masih  sering  terjadi  di  karenakan  pemahaman  terkait  hukum  tentang  penjualan tanah Wakaf tersebut masih kurang baik hukum UUD yang berlaku, maupun dari segi  hukum  Islam,  tanah  yang  tadinya  di  wakafkan  oleh  orang  yang  sebelumnya melalui pewakafan lisan kepada pengelolah wakaf tersebut selanjutnya di perjual belikan  oleh  anak   ataupun cucu  dari  si pewakaf tanah  tersebut, itu  terjadi  karna tidak  adanya  faktor  kekuatan  hukum  dari  tanah  yang  di  wakafkan  sebelumnya melainkan hanya wakaf secara lisan. 11
2. Proses  penyelesaian  tanah  wakaf  yang  di  perjual  belikan  di  Kelurahan Lasusua Kab.Kolaka Utara
Tanah  wakaf  yang  diperjual  belikan  yang  terjadi  di  Kab.Kolaka  Utara tepatnya  di  lasusua  adalah  sebuah  tanah  yang  di  wakafkan  untuk  pembangunan sekolah  oleh  Hj.Mariang  yang  sebahagian  dari  tanah  wakaf  tersebut  di  perjual belikan  oleh  Tn.Unding    untuk  pembangunan  waralabah  di  sebelah  sekolah tersebut.Pembangunan  waralaba  tersebut di  mulai  pada  tahun  2019  di  atas  tanah wakaf,  lantas  menuai  kontra  dengan  pengurus  sekolah  dikarenakan  pembanguna waralaba berada di lokasi tanah yang di wakafkan oleh Hj.Mariang Orang tua dari Tn.Unding anak dari Hj.Mariang. 12
Pewakafan  tanah tersebut terjadi  pada tahun  80an  dimana  pemilik  sah tanah tersebut  yakni  Hj.Mariang  mewakafkan  tanah  yang  di  pergunakan  untuk pembangunan  sekolah  yakni  SDN  1  Lasusua  di  dalam  pewakafan  tersebut  di langsungkan  secara  lisan  oleh  pemilik  tanah  kepada  pengelolah  pembangunan sekolah tersebut yakni kepala sekolah yang menjabat pada itu Bapak. Abdul Kadir yang  sekaligus  menjadi  ketua  pewakafan  pada  waktu  itu,  adapun  beberapa  saksi yang ikut dalam pewakafan yakni lurah Lasusua H.Idris Salim dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.
Penyelesaian  dalam  kasus  penjualan  tanah  wakaf  Hj.Mariang  untuk pembangunan sekolah tersebut di selesaikan melalui jalur diskusi atau musywarah antara  sang  anak  Tn.Unding  dengan  pihak  pengurus  sekolah  SDN  1 Lasusua,sebelum menempuh jalur musyawarah pihak dari pengelolah tanah wakaf telah  mengajukan  perkara  ini  ke  Pengadilan  Agama  Kolaka  Utara  terkait  kasus tanah  yang  telah  diwakafkan  tersebut  yang  akan  di  jual  kembali  ke  salah  satu usaha  waralabah  yang  ada  di  kelurahan Lasusua,namun  pihak  pengadilan agama menolak perkara tersebut untuk di lanjutkan ke ranah hukum, di karenakan pihak pengadu  yakni  pihak  pengelolah  tanah  wakaf  tidak  mempunyai  bukti  yang  kuat
10 Baso Henra Jaya (42 tahun), Lurah Lasusua, Wawancara , Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 16 Juli 2021.
11 Riswandi.SH  (40  tahun),  Staff  Kelurahan  Lasusua, Wawancara ,  Kelurahan  Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 16 Juli 2021.
12 Tn.Unding (46 tahun), Pemilik Tanah, Wawancara , Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.
berupa  sertifikat  wakaf  dari  pewakaf  tanah  tersebut  dan  saksi  pewakafan  tanah tersebut sudah meninggal, sehingga hakim dari pengadilan tersebut menyarankan sebuah  solusi  penyelesaian  kasus  tanah  wakaf  tersebut  dengan  melakukan musyawarah yang disaksikan oleh tokoh agama dan pemerintah setempat.
Konsep  musyawarah adalah  salah  satu  pesan  syariat  yang  sangat  ditekankan di  dalam  al-Quran  keberadaannya  dalam  berbagai  bentuk  pola  kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil  keluarga,  dan  dalam  skala  besar  yakni  sebuah  negara  yang  terdiri  dari pemimpin  dan  rakyat,  konsep  musyawarah  merupakan  suatu  landasan  tegaknya kesamaan  hak  dan  kewajiban  dalam  kehidupan  manusia,  di  mana  antara pemimpin  dan  rakyat  memiliki  hak  yang  sama  membuat  aturan  yang  mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. 13
Didalam  musyawarah  yang  bersifat  kekeluargaan  yang  dihadiri  oleh  KUA kelurahan  Lasusua  dan  beberapa  tokoh  masyarakat  lainnya  seperti  imam  masjid lurah dan kepala beberapa kepala lingkungan, dalam musyawarah yang dilakukan tersebut  menghasilkan  sebuah  keputusan  bahwa  tanah  tersebut  dapat  diperjual belikan  oleh  Tn.Unding  dikarenakan  memeliki  bukti  kepemilikikan  terhadap tanah tersebut dalam hal ini tanah tersebut masih sah atas kepemilikan Tn.Unding, sedangkan  pihak  sekolah  tidak  memiliki bukti  yang  kuat  berupa akta  wakaf  dari sang pewakaf dan saksi dari pewakaf tanah tersebut sudah tidak ada, dengan  kata lain  pewakafan  tanah  untuk  pembangunan  sekolah  SDN  1  Lasusua  dilakukan secara lisan, serta melibatkan saksi pada saat pewakafan tersebut adalah pengurus sekolah pada waktu pembangunan sekolah tersebut. 14
Musyawarah  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  pengadaan  tanah  sangat urgen dalam memecah masalah besarnya kerugian oleh pemegang hak atas tanah. Hal  ini  sangat  jelas  disebutkan  pada  Pasal  1  angka  5  yang  menyebutkan pengertian atau defenisi dari musyawarah, adalah sebagai berikut :
“Musyawarah  merupakan  kegiatan  yang  mengandung  proses  saling mendengar, saling memberi saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesekapatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pengadaan  tanah,  bangunan,  tanaman, dan  bendabenda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  dengan  pihak  yang memerlukan tanah”. 15
Berdasarkan  data  wawancara  di  atas  dapat  di  garis  bawahi  bahwa  kasus penjualan  tanah  wakaf  yang  terjadi  di  kelurahan  lasusua  yakni  tanah  dari  Hj. Mariang,  tidak  memiliki  kekuatan  di  mata  hukum  itu  di  karenakan  tidak  adanya bukti yang kuat berupa hitam diatas putih atau dokumen yang sah yang di pegang oleh  pengelolah  sekolah  SDN  1  lasusua,  sehingga  tanah  tersebut  dapat  di  jual
13 Musyfikah  Ilyas,”  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Musyawarah  dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2  Desember 2018. h. 299.
14 Yasmin,S.Pd  (46  tahun),  Kepala  Sekolah  SD  1  Lasusua, Wawancara ,  Kelurahan  Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 14 Juli 2021.
15 Ashar  Sinilele,”  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  di  Kota  Makassar”, Jurnal  Al-Qadau  Peradilan  Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No.1 (Juni 2017). h. 9-10.
Kembali  oleh  tn,Unding  kepada  pihak  waralabah.  Dan  penyeselesaian  penjualan tanah tersebut antara pihak sekolah dan anak dari hj.Mariang itu melalui  diskusi yang  bersifat  kekeluargaan  antara  pihak  keluarga  dan  pihak  pengelolah  yakni pihak SDN 1 Lasusua.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tanah wakaf  yang di perjual belikan di Kel.Lasusua Kec.Lasusua, Kab.Kolaka Utara
Pengertian  wakaf  menurut  istilah  sangat  banyak,  terutama  dari  kalangan imam-imam  mazhab  termasuk  yang  membantahnya.  Muhammad  Abid  Abdullah al-Kabisi  dalam  disertasi  doktornya  sangat  detil  dalam  merangkum  pengertian wakaf  dari  berbagai  pendapat  imam  mazhab,  termasuk  pendapat  yang membantahanya.  Diantaranya  adalah  bahwa  wakaf  adalah  pemilikan  dan pemeliharaan  harta  benda  tertentu  untuk  kemanfataan  sosial  tertentu  yang ditetapkan  dengan  maksud  mencegah  penggunaan  harta  wakaf  tersebut  diluar tujuan khusus yang ditetapkan tersebut. 16
Wakafialah  ibadah  atau  pengabdian  kepada  Allah  swt,  yang  bermotif  rasa cinta  kasih  kepada  sesama  manusia,  membantu  kepentingan  orang  lain  dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa  solidaritas  seseorang. 17 Dengan  demikian,dapat  artikan  wakaf  adalah  suatu perbuatan  memisahkan  harta  milik  pribadi  yang  digunakan  untuk  kepentingan umum  dalam  rangka  mencari  ridho  Allah  swt  semata  dan  setelah  benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut tidak ada di tangan wakif dan disyaratkan benda yang diwakafkan adalah benda yang jelas.
Sedangkan  menurut  Undang-undang  wakaf  No  41  Tahun  2004  Pasal  1 menjelaskan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingan  ibadat  dan/atau  kesejahteraan umum menurut syari’ah.24 Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  seseorang,  kelompok  orang  atau  badan  hukum  dengan  cara memisahkan  sebagian  harta  benda  milik  dan  itu  dilembagakan  untuk  selama- lamanya bagi kepentingan ibadat atau umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.  Benda  milik  yang  dimaksud  tidak  hanya  benda  tidak  bergerak  (benda tetap),  tetapi  juga  dapat  benda  bergerak  asalkan  benda  yang  bersangkutan memiliki  daya  tahan  yang  tidak  hanya  sekali  pakai  dan  bernilai  menurut  ajaran Islam. Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  sebagai  kaidah  atau  aturan  yang harus  dipatuhi  sedang  peradilan  adalah  sarana  penyelesaian  sengketa  atau pelanggaran hukum. 18
Dari    definisi  di  atas,  terdapat  dua  poin  penting  dalam  praktik  wakaf  itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik wakif secara penuh,
16 Ahmad  Suwaidi,  Wakaf  Dan  Penerapannya  Di  Negara  Muslim,” Jurnal  Ekonomi  Dan Hukum Islam”. Vol. 1, No. 2 2011, h. 20.
17 Imam  Suhadi, Wakaf  Untuk  Kesejahteraan  Umat ,  (PT.  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, Yogyakarta, 2002), h. 7.
18 Hadi  Daeng Mapuna,” Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat  Muslim  Periode Awal”, Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1   2015. h. 104.
artinya  harta  benda  yang  akan  diwakafkan  bukanlah  harta  sewa  ataupun perkongsian  atau  juga  yang  lainnya.  Yang  kedua,  harta  benda  yang  akan diwakafkan  haruslah  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Dengan  demikian,  maka  dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf.
Hukum  Islam  merupakan  seperangkat  peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini belaku dan mengikat unutk semua ummat yang beragama Islam. 19
Istilah  “hukum  islam”  ialah  istilah  khas  Indonesia,  sebagai  terjemahnya  al- fiqh al-islamiah atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al-islamiah. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic law. Dalam al-qur’an maupun al-sunnah, istilah al-hukum al-islami tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. 20
Perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  saat  ini  tak  lepas  dari  mata  rantai perkembangan  Islam  di  Indonesia,  termasuk  masa-masa  awal  kehadiran  Islam  di bumi nusantara. 21
Hukum Islam adalah bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan  kehidupan  umat  Islam.  Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  berdasarkan Falsafah  Pancasila  dan  UUD  1945,  legislasi  hukum  materil  Islam  merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar- benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. 22
Selain  itu  hukum  Islam  ialah  hukum  yang  diyakini  memiliki  keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama manusia,  selain  jinayat  (pidana  Islam).  Dalam  kanus  hukum  dijelaskan,  bahwa hukum  Islam  (Indonesia)  atau  hukum  syara’  ialah  peraturan-peraturan  dan ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  berdasarkan  Al- Qur’an. 23 serta membangun hukum Islam untuk kepentingan manusia dan tujuan- tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. 24
19 Mardani, Hukum  Islam  Kumpulan  Peraturan  tentang  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:Kencana,2015).h.10
20 Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 3 (Desember 2020), h.56.
21 Asni, “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Al-‘Adl, Vol.10 No. 2 (Juli 2017), h.57.
22 Andi  Intan  Cahyani,”  Peradilan  Agama  sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1   Juni 2019. h. 124.
23 Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 3 (Desember 2020), h.56.
24 Asni,”  Pertimbangan  Maslahat  Dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Di  Pengadilan  Agama”, Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian, Vol.14, No.1 (Januari 2014), h.106.
Tinjauan hukum Islam terkait kasus tanah yang di wakafkan oleh Hj.Mariang yang di jual oleh anaknya sendiri Tn.Unding kepada usaha waralaba.
Berdasarkan  Hukum  Islam  penjualan  tanah  wakaf  yang  di  lakukan  oleh Tn.Unding  adalah  perbuatan  yang  menyimpang,  di  karenakan  melanggar  ikrar dari  Hj.Mariang  yang  telah  mewakafkan  tanah  tersebut  untuk  lokasi  SDN  1 Lasususa dan dikaitkan dengan hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juncto inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Selain itu ada pula hadis yang menjelaskan terkait larangan menjual tanah yang telah di wakafkan.
َأ ِباَّطَخْلا  َنْب  َرَمُع نَأ اَي َلاَقَفاَهيِف ُه ُرِمْأتْسَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّٰ ىَّلَص ًّيِبًّنلا ىَتَأَف  َرَبْيَخِب اًض ْرَأ  َباَص َلاَق  ِهِب  ُرُم ْأَت اَمَف ُهْنِم يِدْنِع  َسَفْنَأ ُّطَق ًلا اَم  ْب ِص أ  ْمَل  َرَبْيَخِب اًض ْرَأ  ُتْبَصَأ يِ نِإ ُ َّاللّٰ  َلوُس ْنِإ َأ  َتْسَب  َتْئِش ُث َروُي  َلا َو  ُبَهوُي  َلا َو  ُعاَبُي  َلا  ُهَّنَأ  ُرَمُع  اَهِب  َقَّدَصَتَف  َلاَق  اَهِب  َتْقَّدَصَت َو  اَهَلْص اَنُخَلا  ِفْيَّضلا َو  ِليِبَّسلا  ِنْبا َو ِ َّاللّٰ  ِليِبَس يِف َو ِباَق ِ رلا يِف َو  َب ْرُقْلا يِف َو  ِءاَرَقُفْلا اَهِب  َقَّدَصَت َو َح َهَيِل َو  ْنَم ىَلَع ٍلِ وَمَتُم  َرْيَغ  ِم ِحْطُي َو  ِفُرْعَمْل اِب اَهْنِم َلُكْأَي  ْنَأ ا
Artinya:
“ Umar  bin  Khoththob’’  mendapatkan  bagian  lahan  di  Khoibar  lalu  dia menemui Nabi untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya  berkata  “  Wahai  Rasulullah,  aku  mendapatkan  lahan  di  Khoibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka  apa  yang  anda  perintahkan  tentang  tanah  tersebut?  Maka  beliau berkata: “ Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat  bershadaqah  dengan  (hasil  buah)  nya.  “  Ibnu  Umar  berkata:  Maka Umar menshaqahkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii  sabilillah,  ibnu  sabil  dan  untuk  menjamu  tamu.  Dan  tidak  dosa  bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf dan untuk memberimakan orang lain bukan bermaksud menumbunnya.(Shohih Bukhori, no.2737) 25 ”
Bila  dilihat  dari  beberapa  dalil  di  atas,  sesungguhnya  melaksanakan  wakaf bagi  muslim  merupakan  suatu  realisasi  ibadah  kepada  Allah  swt  melalui  harta benda  yang  dimilikinya,  yaitu  dengan  melepaskan  benda  tersebut  guna kepentingan  orang  lain.  Meski  demikian,  ayat  Al-Qur’an  dan  hadits  di  atas  bisa menjadi  pedoman  para  ahli  fiqh  Islam. Dimana  sejak  masa  Khulafa’ur  Rasyidin sampai  sekarang,  dalam  membahas  dan  mengembangkan  hukum-hukum  wakaf dalam Islam ditetapkan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penjualan  pewakafan  dan  jual  beli  tanah,  terkhusus  untuk  para  Masyarakat Kelurahan  Lasusua  Kecamatan  Lasusua  dan  masyarakat  di  Indonesia  pada umumnya  agar  dalam  melaksaakan  pewakafan  tanah  maupun  jual  beli  tanah sebaiknya  disertai  bukti  tertulis  untuk  menghindari  permaslahan  lahan,  sehingga
25 Budi  Hartono,  “Jual  Beli  Tanha  Wakaf  Pemakaman  Dalam  Penadangan  Hukum  Islam Studi  Di  Pekon  Pajajaran  Kecamatan  Kotaagung Barat  KabupatenTanggamus”, Skripsi (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016). H. 66-67.
ketidakjelasan dalam transaksi pewakafan maupun penjualan dapat dihindari, bila perlu  pada  saat  melakukan  penjualan  ataupu  pembelian  sekaligus  kiranya dihadapan  pejabat  tingkat  kelurahan  setempat  guna  untuk  memperoleh perlindungan  apabila  suatu  saat  salah  satu  pihak  melanggar  dari  perjanjian tersebut.
Dalam  pelaksanaan  penjualan  maupun  pembelian  sebuah  tanah  mari  kita memperhatikan  rukun-rukunnya,  bukti  tanda  hak  milik  tanah  dan  hukum  yang mengatur  perihal  tersebut  agar  kelak  di  dalam  transaksi  penjualan  maupun pembelian  tidak  menimbulkan  permasalahan  antar  kedua  bela  pihak  baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan  pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku & Skripsi: Agama  RI,  Kementrian. Al-Qur’an  dan Terjemahannya .  Bandung:  Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2011.
Hartono,  Budi.  “Jual  Beli Tanha  Wakaf Pemakaman  Dalam  Penadangan  Hukum Islam  Studi  Di  Pekon  Pajajaran  Kecamatan  Kotaagung  Barat KabupatenTanggamus”. Skripsi Fakultas  Syari’ah  Institut  Agama  Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
Shalih,  Al-‘Utsaimin  Muhammad  bin. Syarat  Adab  &  Manfaat  Menurut Ilmu. Jakarta:pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005. Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat . PT. Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta, 2002.
Mardani. Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

## Jurnal & Skripsi:
Andayani, Nur Reyztafirigi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian  Kerja  Sama  Peternakan  Sapi”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 3 (2020). Asni.  “Kearifan  Lokal  Dan  Hukum  Islam  Di  Indonesia”. Jurnal  Al-‘Adl, Vol.10 No. 2 (2017).
Asni.  “Pertimbangan  Maslahat  Dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Pengadilan  Agama”. Ahkam:  Jurnal  Ilmu Syariah, Vol.14. No.1 (2014).
Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman. “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi  dan  Problematikanya”.  Li  Falah: Journal  of  Islamic Economics and Business Studies, Vol.3, No.2. (Desember, 2018). Basyirah,  Mustarin.  “Urgensi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Peningkatan Perekonomian Masyarakat”. Jurnal Jurisprudentie , Vol. 4, No. 2 (2017). Cahyani,  Andi  Intan.“Peradilan  Agama  sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No.1. (2019).
Furqon,  Ahmad.  “Wakaf  Sebagai  Solusi  Permasalahan-Permasalahan  Dunia Pendidikan  Di  Indonesia”. Jurnal  Hukum  Islam ,  Vol  10,  No  1.  (Juni, 2012).
Ilyas,  Musyfikah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Musyawarah  dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah”. Jurnal  Al-Qadau  Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018).
Mapuna, Hadi Daeng. “Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”. Jurnal  Al-Qadau  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam, Vol.  2, No. 1 (2015).
Maulana,  Rendy  Marsetya.  “Tanggung  Gugat  Penjualan  Tanah  Wakaf  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol.4, No.2. 2015.
Suwaidi,  Ahmad.  “Wakaf  Dan  Penerapannya  Di  Negara  Muslim”. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2011).
Sinilele,  Ashar.  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  di  Kota  Makassar”. Jurnal  Al- Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No.1 (2017).

## Wawancara
Hamrun,  Apriliani.  (35  tahun).  Masyarakat. Wawancara .  Kelurahan  Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tangga 19 Oktober 2021.
Jaya,  Baso  Henra.  (42  tahun).  Lurah  Lasusua. Wawancara .  Kelurahan  Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 16 Juli 2021.
Kasnah.  (54  tahun).  Masyarakat. Wawancara .  Kelurahan  Lasusua.Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 14 Juli 2021.
Riswandi.SH  (40  tahun).  Staff  Kelurahan  Lasusua. Wawancara .  Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 16 Juli 2021.
Unding. (46 tahun). Pemilik Tanah. Wawancara . Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 14 Juli 2021.
Yasmin.  (46  tahun).  Kepala  Sekolah  SD  1  Lasusua. Wawancara .  Kelurahan Lasusua. Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 14 Juli 2021.