## IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK SECARA LITIGASI DI WILAYAH KOTA DENPASAR
Kadek Sumarni 1 ,Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia E-mail: {kadeksumarni80@gmail.com , sari.adnyani@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah Kota Denpasar, serta untuk menganalisisakibat hukum terhadap pelaku  pelanggaran  hak  merek  di  wilayah  Kota  Denpasar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriftif. Lokasi penelitian dilaksanakan di  Polda  Bali.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  teknik  studi dokumen,observasidanwawancara. yang penentuan sampelnya  menggunakan teknik purposive sampling  dan    selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1) implementasi  penyelesaian  sengketa  sengketa  merek di  wilayah  Kota  Denpasar  hanya  berjalan sampai di  polda saja   karena adanya kesepakan antara kedua belah  pihak  yang sepakat untuk berdamai,  (2)  akibat  hukum  yang  diterima  terhadap  pelaku  pelanggaran  merek  di  wilayah  Kota Denpasar  yaitu  dengan  cara  membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan  banyaknya  kerugian  yang dialami  oleh  pemegang  kuasa  dari  merektersebut  selain  membayar  ganti  rugi  pelaku  usaha tersebut juga diminta untuk melakukan permintaan maaf di media cetak dan media massa.
Kata Kunci: Merek, penyelesaian sengketa, akibat hukum

## Abstract
This  study aims to determine and analyze the implementation of litigation dispute resolution in the City  of  Denpasar,  and  to  analyze  the  legal  consequences  of  perpetrators  of  trademark infringement  in  the  City  of  Denpasar.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research,  with  the nature  of  descripthe  Denpasar  City  area  only  went  up  to  the  regional  police  only  because  of  the agreement  between  the  two  parties  who  agreed  to  make  peace,  (2)  due  to  the  law  received against  the  perpetrators  of  the  trademark  infringement  in  the  Denpasar  City  area,  namely  by paying compensation in accordance with the amount of loss experienced by the power of attorney of  the  brand,  in  addition  to  paying  compensation  for  the  business  actor,  he  is  also  requested  to make an apology in print and mass mediative research. The location of the study was conducted at  the  Bali  Regional  Police.  Data  collection  techniques  used  were  document  study  techniques, observation  and  interviews.  which  determines  the  sample  using  a  purposive  sampling  technique and subsequently is analyzed qualitatively. The results showed that (1) the implementation of the dispute resolution of trademark disputes in
Keywords: Trademark, dispute resolution, Legal Consequences

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang terkena  arus  Globalisasi  paling  pesat  Di zaman  modern  seperti  sekarang  ini, globalisasi  bukanlah  istilah  yang  asing  lagi bagi  kita,  hal  tersebut  seperti  sudah mendarah  daging  karena  setiap  aktivitas, makanan,  pakaian  dan  gaya  hidup  kita sudah  terpengaruh  oleh  peradaban  global. Globalisasi  adalah  suatu  fenomena  khusus dalam  peradaban  manusia  yang  bergerak terus  dalam  masyarakat  global.  Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh  aspek  penting  kehidupan  serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan  dalam  upaya  memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.
Hak  atas  Kekayaan  Intlektual  atau juga  dikenal  dengan  HKI  merupakan terjrmahan  atas  istilah Intellectual  Property Right  (IPR). Istilah  tersebut  terdiri  dari  tiga kata  kunci,  yaitu,  yaitu  hak,  kekayaan  dan intelektual.  Kekayaan  merupakan  abstraksi yang  dapat  dimiliki,  dialihkan,  dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan,seni, sastra, gubahan  lagu  ,karya  tulis,karikatur,  dan seterusnya.  Trakhir,  Hak  atas  Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang /kekuasaan)untuk berbuat seseatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang  diatur  norma-norma  atau  hukum- hukum yang berlaku.
Hak    Kekayaan  Intelektual  awalnya mencakup 2 konsep Pelanggaran HKI yang terjadi  lain  juga  karena  (saat  itu)  Dewan Perwakilan  Rakyat  belum  menyelesaikan undang-undang tentang HKI serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat  tentang  hal  tersebut.  Hak  cipta yang  sering  dijiplak  itu,  antara  lain  karya film,  musik,program  komputer,dan  buku besar (Sutedi,2013:8) Selain hak
cipta( copyright )  dan  Hak  Paten  yang  diatur secara terpisah. Istilah Intlektual dalam HKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan,  pikiran,  dan  ungkapan  atau renungan  manusia  yang  menjelma  dalam bentuk buku, lagu,atau film. Sementara hak paten  mencakup  temuan  dan  teknologi, kerja  yang  dikerahkan  untuk  membuat barang  baru.  Asumsinya  hak  cipta  selalu berkenaan  dengan  uang,  karena  untuk merancang,membuat,  memperbanyak,dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang.  Para  pemenang  hak  cipta  tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali.
Hak Kekayaan Intlektual selain mencakup  hak  paten  dan  hal  cipta  juga mencakup  tentang  merek,  agar  dapat dilindungi  sebagai  merek,  suatu  tanda harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam definisi merek pada pasal 1  angka  (1)  UU  No  20/20Merek  sebagai salah  satu  wujud  karya  intlektual  memiliki perananan  penting  bagi  kelancaran  dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek  (dengan brand  image -nya  )  dapat memenuhi  kebutuhan  konsumen  akan tanda  pengenal  atau  daya  pembeda  yang teramat  penting  dan  merupakan  jaminan kualitas  produk  atau  jasa  dalam  suasana persaingan  bebas.  Oleh  karena  itu,  merek adalah  aset  ekonomi  bagi  pemiliknya  baik perorangan  maupun  perusahaanya  (badan hukum) yang dapat menghasilkan
keuntungn besar,
tentunya bila
didayagunakan  dengan  memperihatinkan aspek bisnis dan proses.
Indonesia  kerap  kali  terjadi  sengketa merek mengenai klaim atas merek, persamaan  merek  pada  pokoknya  atau pada  keseluruhannya,  peniruan  merek terkenal  dan  lain-lain  Pengaturan  terhadap merek  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  dalam  Pasal  100 ayat(1)
Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali pertumbuhan indrustri pariwisata  di  Pulau  Bali  mendorong  Kota Denpasar  menjadi  Pusat  kegiatan  bisnis dan  menempatkan  kota  ini  sebagai  daerah yang  memiliki  pendapatan  perkapita  dan pertumbuhan  tinggi  di  Provinsi  Bali.  Selain itu  Denpasar  adalah  pusat  pemerintahan, pusat perdagangan pusat pendidikan, pusat industry,  pusat  dan  pusat  pariwisata  dan ditetapkan  sebagai  kota  madya  sealin  itu Denpasar juga menjadi pusat pembelanjaan  di  Bali  dengan  banyaknya shopping  mall  dan  pertokoan  yang  ada  di daerah  Denpasar,  maka  dari  itu  banyak masyarakat  yang  tinggal  di  kota  Denpasar menggikuti  trend  fashion  dari  kota-kota besar  lainnya    karena  kebutuhan  ini memaksa masyarakat untuk tampil semaksimal  mungkin  tanpa  memperdulikan keaslian  produk  tersebut  yang  terpenting bagaimana bisa tetap terlihat modis dengan menggunakan  suatu  brand,  karena  dengan menggunakan  brand  tertentu  menunjukan masyarakat  srarta  atas    Kota  Denpasar maka dari itu banyak terjadi penylimpangan merek  karena  kebutuhanan  masyarakat akan brand, banyak pihak yang memanfaatkan  hal  ini  dengan  menirukan brand tertentu.
Selain  itu  banyak  pengusaha  yang memanfaatkan  hal  ini  dengan  cara  berbuat curang  dimana  mereka  akan  membuat suatu  produk  meniru  dari  merek  terkenal yang  menyerupai  produk  aslinya  dari  segi design secara menyeluruh bahkan namanya  pun  sama  yang  membedakan adalah  kualitas  dari  produk  tersebut. Padalahal  menirukan.merek  tersebut  salah namun banyak pengusaha-pengusaha tidak memperdulikan  hal  tersebut  karena  demi memenuhi  permintaan  pasar  yang  ingin tetap terlihat modis tapi dengan biaya yang murah dan demi memenuhi trenddi masyarakat.  Seperti  data  sengketa  merek yang  terjadi  Polda  BaliDari  hasil  observasi awal  yang  dilakukan  di  Polda  Bali,  terkait dengan  penyelesaian  sengketa  merek  dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan. Dari  tahun  2016  ke  2017  tidak  terlalu mengalami  peningkatan  sedangkan  dari 2017 ke 2018 mengalami peningkatan yang signifikan.Dari  26  data  yang  ada,  dapakan
adanya  peraturan  at  diambil  salah  satunya contoh  kasus  sengketa  merek  yang  saya dapatkan  di  Polda  Bali  yaitu  pada  tahun 2018  salah  satunya  adalah  tentang  merek Billabong  yaitu  celana  pendek  pantai dimana  celana  pendek  Billabong  tersebut ditirukan.
Dari  contoh  kasus  diatas  masih banyak  pelanggaran  merek  yang  terjadi  di Bali  khususnya  di  Kota  Denpasar  dimana banyak  masyarakat  yang  awam  akan adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang merek yaitu pasal 100 dan 102 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis masih saja terjadi peniruan merek sedangkan  diaturannya  sudah  jelas-jelas melarang.  Dimana  dalam  implementasinya banyak  kasus  sengketa  merek  yang  hanya berlangsung  di  Polda  saja  tapi  tidak berlanjut sampai Pengadilan.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  yaitu:  1)  Bagaimana  implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi  di  wilayah  kota  Denpasar.  2) Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  pelaku pelanggaran merek di wilyah kota Denpasar
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu:  1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah kota Denpasar berdasarkan  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi  Geografis  No  20  Tahun  2016.  2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian  sengketa  merek  di  wilayah kota Denpasar berdasarkan Undang- Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  No 20  Tahun  2016.  3)  Memahami  lebih  jelas mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran  pemalsuan  merek  terkenal bagi  pelaku  usaha.  Untuk  memberikan masukan mengenai optimalisasi penerapan pemalsuan  merek  terkenal  yang  ada  di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  suatu penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian yang  mengacu  kepada  kenyataan  sosial atau  budaya  hukum  yang  mencakup    yaitu bagaimana implementasi penyelesaian
sengketa  hak  atas  merek.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mencari  masalah  atau  isu hukum dan permasalahan hukum yang ada khususnya  permasalahan  yang  berkaitan dengan  HakMerek.  Hasil  dari  penelitian hukum  ini  adalah  memberikan  preskripsi mengenai  isu  hukum  yang  diajukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana kondisi perlindungan Hak Merekdi  Indonesia  yang  tunduk  dalam pengaturan  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016 tentang Merek. Data empiris diperoleh dari lapangan, yaitu dari informasi responden yang sudah peneliti tentukan.Metode
pendekatan yang digunakan  dalam  hal  ini  menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yangmendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau  daerah  tertentu,mengenai  sifat-sifat, karakteristik,  atau  faktor-faktor  tertentu penelitian ini menggambarkan secara nyatapelaksanaan bagaimana implementasi penyelesaian  sengketa  merek  diwilayah Denpasardan  hambatan  yang  dihadapi. Menggunakan    data  dan  sumber  datayang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  di  peroleh  langsung  dari lapangan,  data  sekunder  yaitu  diperoleh dari  dari  penelahaan  studi  pustaka  berupa literature –literatur,  karya  ilmiah  (hasil penelitian), peraturan perundang- undangan,pendapat  ahli  yang  berkopeten dengan  penelitian  peneliti  tentang  merek  , dokumentasi  dari  berbagai  instansi  dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber  hukum  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  diteliti,    bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan  Indikasi  Geografis,  bahan  hukum sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  erat hubunganya  dengan  bahan  hukum  primer, dan hasil karya sarjana yang ada hubunganya dengan merek, hasil penelitian tentang merek dan buku-buku atau literatur yang  menjelaskan  tentang  merek  dan indikasi  geografis.  Teknik  pengumpulan data  yaitu    dilakukan  adalah  dengan  cara teknik  studi  dokumen,  teknik  observasi  dan pengamatan  serta  wawancara.  Teknik penentuan  sampel  penelitian  ini  adalah menggunakan teknik non probability sampling dan  bentuknya  dalam Purposive
Sampling, serta  data  penelitian  ini  diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA  MEREK  DI  WILAYAH  KOTA DENPASAR
Nama  denpasar  terdiri  daridua  kata dimana  “Den”  adalah  utara  dan  “pasar”  adalah pasar. Denpasar merupakan kota yang pertumbuhan  industry  pariwisata  di  pulau  bali yang mendorong kota Denpasar  menempatkan sebagai  daerah  yang  memiliki  pendapatan perkapita  dan  pertumbuhan  tinggi  di  provinsi Bali, selain itu Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat industry, pusat pariwisata.
Saat  ini  banyak  terjadi  sengketa tersebut  diberikan  lantaran  tanam  tersebut berada  di  daerah  utara  pasar.  Denpasar ahkhirnya  diresmikan  sebuah  kota  pada tahun  1788.  Denpasar  merupakan    kota yang  pertu,mbuhan  industry  pariwisata  di pulau  bali  yang  mendorong  kota  denpasar menempatkan sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan  tinggi  di  provinsi  bali,  selain itu  denpasar  adalah  pusat  pemerintahan, pusat  perdagangan,  pusat  pendidikan  dan pusat industry, pusat pariwisata.
Selain  itu  Dendapar  merupakan pusat  pembelanjaan  diyaknya  shopping mall yang terletak di wilayah kota Denpasar sehingga    kebutuhan  akan  brand  semakin meningkat  yang  menyebabkan  masyarakat berlomba-lomba  untuk  semakin  terlihat modis  tanpa  memperdulikan  keaslian  dari suatu produk yang digunakan maka dari itu, masyarakat memanfaatkan itu untuk menurukan brand dari suatu produk tertentu karena  permintaan  masyarakat  akan  suatu brand sangat meningkat.
Selain  itu  banyak  pekau  usaha  yang memanfaatkan  ini  dengan  cara  menirukan suatu  produk  tersebut  dari  segi  design  dan keseluruhannya  yang  membedakan  hanya
kualitas  dari  produk  aslinya.  Dimana perbuatan tersebut di larang dalam Undang-Undang  No  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Peniruan tersebut  banyak terjadi di  wilayah di wilayah kota Denpasar karena kebutuhan hidup  yang  tinggi  menuntut  masyarakat untu berbuat curang.
semakin  maraknya  pemalsuan  merek terkenal  yang  ada.  Menurut  Undang- Undang  No  20  tahun  2016  dalam  pasal  1 ayat  1  merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susnan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hogram, atau kombinasi  dari  dua  atau  lebih  unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  barang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Indriyanto,2017:48).
Dalam perdagangan barang atau jasa, merek  sebagai  salah  satu  satu  bentuk karya  intlektual  memiliki  peranan  penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan  perdagangan  barang  atau jasa.  Merek  memiliki  nilai  yang  strategis dan  penting  baik  bagi  produsen  maupun konsumen.  Bagi  produsen  merek  seain untuk  membedakan  produknya  dengan produk lain yang sejenis , juga dimaksudnkan untuk membagun citra prusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen,  merek  selain  mempermudah pengidentifikasian  juga  menjadi  symbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan  pilihan  barang  dari  merek  tertentu cenderung  untuk  menggunakan  barang dengan  merek  tersebut  seterusnya  dengan berbagai  alasan  seperti  karena  sudah menggunakan  mengenal  lama,  terpercaya kualitas  produknya  dan  lain-lain  sehingga fungsi  merek  sebagai  jaminan  kualitas semakin nyata (Djumhana,2006:78).
Hak  atas  Merek  adalah hak  ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  sendiri  Merek  tersebut  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk
menggunakannya.(Sugiatrini, Jendela Hukum Volume 3,2016 :37).
Pada  prakteknya  penerapan  hak atas  merek  ini  sering  tidak  sesuai  dengan apa  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Sehingga  hal  ini  menimbulkan  kerugian bagi  pemilik  merek.  Tindakan  yang  dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan  pelanggaran  terhadap  merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan  perlindungan  atas  penerapan hak atas merek tersebut.
Secara umum dikenal sebagai melanggar  hukum  suatu  perbuatan  curang ( unfair competition) ketika memirip-miripkan barang  milik  sendiri  dengan  barang  milik orang  lain  ( to pass off one’s own goods as being  those  of  a  competitor) pelanggaran merek  jenis  ini  termasuk  bagian  dari persaingan  curang  ( unfair  competition).
Penyelesaian segketa merek yaitu diantaranya:
1.  Gugatan Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar dapat menggugat pihak lain yang  secara  tanpa  hak  menggunakan merek  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa gugatn ganti  rugi    dan/atau  penghentian  semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan  merek  tersebut  disamping  itu, gugatan  juga  dapat  diajukan  oleh  pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan  .  Gugatan  dimaksud  (baik  yang diajukan  oleh  pemilik  merek  terdaftar  atau penerima  lisensi  terdaftar  maupun  yang diajukan  oleh  pemilik  merek  terkenal) diajukan kepada pengadilan niaga.
2.  Penetapan Sementara Penetapan sementara diajukan secara  tertulis  kepada  pengadilan  niaga dalam  wilayah  hukum  tempat  terjadinya pelanggaran  merek  dengan  melampirkan bukti  kepemilikan  merek,  bukti  adanya penunjukan  awal  yang  kuat  terjadinya pelanggaran  merek  dan  keterangan  yang jelas  mengenai    barang  dan/atau  dokumen yang  diminta  ,dicari  dan  dikumpulkan  dan diamankan  untuk  keperluan  pembuktian. Dalam mengajukan permohonan penetapan sementara, permohonan juga harus
menyerahkan  jaminan  berupa  uang  tunai dan/atau  jaminan  bank  yang  sebanding dengan  niali  barang  yang  akan  dikenai penetapan sementara.
3.  Ketentuan Pidana Ketentuan pidana yang terkait dengan pelaggaran  penggunaan  merek  dalam  UU No 20/2016 doatur dalam Bab XVIII tentang ketentuan  pidana.  Besarnya  sanksi  pidana pada  UU  ini  sedikit  lebih  berat  apabila dibandingkan  dengan  ketentuan  yang  ada pada  UU  sebelumnya.  Dalam  UU  ini dinyatakan bahwa:
a.  Setiap  orang  yang  dengan  tanpa hak  menggunakan  merek  yang  sma  pada keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  ,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)    tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b. Setiap  orang  yang  dengantanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaanpada  pokoknya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  b  arang dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebgaimana
ketentuan  angka  (1)  dan  (2)  diatas,  yang jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling lama  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah)
d. Setiap orang yang
memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana sebgaimana  ketentuan  angka  (1),  (2),  (3) diatas,  dipidana  dengan  pidana  kurungan paling  lama  1  (1)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
Diskresi  kepolisian  pada  dasarnya bersumber  pada  asas  kewajiban  umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan
kewenangan kepada
kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak  menurut  penilaianya  sendiri, dalam  rangka  kewajiban  umum  untuk menjaga,  memelihara ketertiban dan menjamin  keamanan  umum  pemberian wewenang  diskresi  dalam  suatu  dugaan tindak  pidana  dalam  proses  diskresi  awal pelanggaran hukum dan
bertanggungjawab melaksanakan dan menegakan hukum. Upaya damai
ditempuh karena pidana penjra bukanlahsatu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan  perkara  pidana  khususnya tentang suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian yng dapat diselesaikan kembali atau dapat dikembalikan kekeadaan
semula.sedangkan untuk penanganan kasus  pidan  penyelesaian  dengan  cara tidak  dilanjutkannya  proses  penyidikn  ke tahap  penuntutan  UU  telah  memberikan peluang untuk dipergunakannya kewenngan  ini.  Kewenangan  yang  ada yaitu
1.  Adanya  delik  aduan  karena pada  kasus  ini  bisa  diproses karena adanya aduan.
2.  Ketika korban yang dirugikan atau dalam  hal  ini  pemegang  kuasa bisa melaporkan ke pihak kepolisian
3.  Pihak  polisi  menerima  dan  di proses
4.  Kemudian  adanya  mindik  atau adminik
5.  Selanjutnya  polisi  mengeluarkan springgas atau surat printah tugas yaitu  untuk  melakukan  penyidikan dimana  polisi  memiliki  wewenang untuk melakukan penyidikan.
6.  Adanya upaya paksa yaitu pengeledahan, polisi terun
kelapangan untuk melakukan pengeledahan  dan  polisi  memiliki wewenang untuk melakukan pengeledahan.
7.  Kemudian  pihak  polisi  melakukan penyitaan  atas  surat  perintah penyitaan. 8.  Selanjutnya pihak polisi melakukan  pemberitahuan  surat persetujuan
penyitaan dan
dikirimkan ke pengadilan.
9.  Setelah melakukan penyitaan kemudian  pemeriksaan  terhadap saksi    terhadap  pelapor minimal  2 (dua) orang.
10.  Kemudian melakukan gelar
perkara oleh oihak kepolisian. 11. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli.
12. Pihak berwenang melakukan gelar  perkara  apakah  layak  atau tidak  dan  memenuhi  unsure sebagai tersangka.
13. Kemudian peningkatan status menjadi tersangka.
14. Karena  dalam  kasus  ini  adanya kesepakatan  damai  maka  harus memenuhi persyaratan damai.
15. Kemudian harus mengajukan damai terhadappihak pelapor.
16. Tapi  kasus  masih  tetap  berjalan dan  mencabut  kasus  selambat- lambatnya  3  (tiga)  bulan  harus sudah  dicabut  dihitung  dari  awal masuk kasus.
17. Adanya  surat  mencabut  atau permohonan laporan polisi.
18. Ketika pihak pelapor sudah mengajukan permohonan pencabutan  dan  disetujui  sesuai dengan proses. 19. Kemudian adanya surat penghentian penyidikan SP3. 20.  Adanya pemberitahuan penyedidikan  yang  dikirim  ke pengadilan  kepada  terlapor  dan pelapor.
Banyak  masyarakat  yang  acuh  tak acuh  akan  adanya  aturan  tentang  merek tersebut.  Peraturan  akan  dapat  berjalan seoptimal mungkin apabila antara masyarakat mau bersinergi dalam menjalakan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis dan menyadari peran penting bahawa perbuatan  memalsukan  merek  itu  salah. Karena dunia bisnis akan terus berkembang pesat begitupun bisnis pakaian  diamana    pelaku  usaha  akan berlomba-lomba  untuk  membuat  inovasi yaitu  dengan  cara  memalsukan  suatu merek yang sedang marak-maraknya merek  terkenal  di  Denpasar.  Selain  itu permintaan masyarakat akan merek
tiruanpun semakin meningkat dimana mereka  yang  ekonominya    kurang  tidak akan  sanggup  untuk  membeli  merek  yang asli  maka  dari  itu  mereka  memilih  produk palsu,  yang  terpenting  menutut  mereka adalah biasa tampil modis meskipun bukan barang yang asli jika dilihat dari segi bentuk dan keseluruhannya termasuk bahan sudah sangat berbeda sekali dari aslinya. dan bagi pemerintah  harusnya  lebuh  tegas  lagi dalam  mengoptimalkan  UU  No  20  Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar  tidak  terjadi  lagi  kasus  pemalsuan merek.

## AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU
PELANGGARAN  MEREK  DI  WILAYAH

## KOTA DENPASAR
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen  Pasal  1  angka  3  menyebutkan bahwa  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang- perorangn  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  mauoun  bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonom.  Dalam  penjelasanya  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  yang  termaksud dalam  pengertian  ini  adalah  perusahaan, koprasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang,distributor, dan lain-lain.
Jika  dilihat  dari  peraturan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang merek  dan  Indikasi  geografis  adalah merujuk  pada  Gugatan  Atas  Pelanggran Merek yaitu pada pasal 83 ayat (1) pemikik merek  terdaftar  dan/atau  penerima  lisensi merek  terdaftar  yang  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau  pengentian  semua  perbuatan  yang berkaitan dengan penggunan merek tersebut.  Ayat  (2)  gugatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh  pemilik  merek  terkenal  berdasarkan putusan  pengadilan.  Selanjutnya  ayat  (3)
gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Ketentuan  ganti  rugi  yang  tertera dalam  substansi  UU  N0  20  Tahun  2016 Pasal  83  ayat  (2)  dalam  penerapannya  di Polda  Bali  bahwa  sebenararnya  akibat hukum  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku pelanggaran  hak  merek  di  wilayah  Kota Denpasar  adalah  dengan  dengan  cara mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan  yaitu  dalam  hal  ini  adalah pemegang  kuasa  dari  merek  tersebut. Karena  dari  semua  kasus  merek  yang masuk dipolda bali adalah system penyelesaianya adalah dengan cara berdamai dan membayar ganti rugi sebesar kerugian  yang  dialami  oleh  pemengang kuasa  dari  merek  yang  dirugikan  selain  itu dan  meniyita  barang  hasil  pemalsuan merek  tersebut  Karena  pada  intinya  yang diinginkan  dari  pihak  yang  dirugikan  disini adalah  pihak  pemegang  kuasa  atas  merek tersebut  hanyalah  menggantikan  kerugian atas apa yang dialami yang jumlahnya tidak sedikit  selain  membayar  ganti  rugi  pihak pelapor  juga  menuntut  agar  terlapor meminta  maaf  di  media  cetak  dan  media elektronik  atas  pencemaran  merek  yang dialami  oleh  pemegang  kuasa  merek tersebut.
Dengan hasil perbuatan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  tersebut setelah  mengganti  rugi  tidak  sebanding dengan  perbuatan  yang  dilakukan  dimana sangat  merugikan  dari  pihak  pelaku  usaha tersebut.  Karena  perbuatan  yang  dilakukan sangat  merugikan  nama  baik  dan  citra  dari merek tersebut. Dimana banyak masyarakat yang awam akan merek tertipu dengan  adanya  pemalsuan  merek  tersebut karena  yang  membedakan  hanya  kualitas dari  barang  tersebut  dimana  kualitas  yang sangat rendah.

## SIMPULAN
Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan  adalah  dalam  Implementasi penyelesaian  sengketa  merek  di  wilayah kota  Denpasar  hanya  berlangsung  sampai di  Polda  karena  adnya  kewenangan diskresi  kepolisian  dalam  bentuk  litigasi dengan delik aduan penyelesaian sengketa
secara medisi. Serta Akibat hukum terhadap  pelaku  pelanggaran  merek  di wilayah kota Denpasar membayar ganti rugi dan  ada  upaya  permintaan  maaf  karena telah  mencemarkan  nama  baik  dari  merek lewat  media  cetak  dan  media  elektronik, serta penyitaan terhadap barang oleh pihak berwajib

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan adalah Saran  bagi  pemerintah  kota  Denpasar memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada pelaku  usahayang  terbukti  melakukan pelanggaran pemalsuan merek untuk memberikan  efek  jera  perlu  dlakukan penertiban dan razia di toko-toko agar tidak terjadi lagi kasus sengketa merek. Serta Pelaku  usaha  dalm  menjalankan  usahanya mengacu  pada  standar  oprsional  prosedur yang  diterbitkan  tentang  aturan  merek  UU No 20 Tahun 2016 oleh pihak perdagangan kota  Denpasar.  Pemberian  sosialisasi  dan pembinaan  hukum  bagi  pelaku  usaha dalam  rangka  menjalankan  aktivitasnya sebagai  paham  mengenai  proseur  tentang aturan  merek  yang  harus  dipatuhi.  Dimana implementasi  di  lapangan  masih  banyak pelaku  usaha  yang  berbuat  curang  dalam menjalankan  produknya.  Padahal  sudah jelas-jelas diatur larangan dalam menjalankan suatu produk.

## DAFTAR PUSTAKABUKU
Ahmadi.2005, HukumMerek ,CaraMudahem pelajariUndangundangMerek,Raja GrafindoPersada.
Bambang,Prasetyo.2016, MetodePenelitian Kualitatif, Jakarta : PT Raja
GrafindoPersad
Djaja,Hermansyah.2009, HukumHakKekaya anIntlektual, Jakarta: SinarGrafika
Jumhana,Muhamad.2006,
PerkembanganDoktrindanTeoriPerli ndunganHakKekayaanIntlektual, Bandung: PT Citra AdityaBakti

## ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI
Saputra, Putu Agus Yana, 2018. ImplementasiUndang-UndangNomor 20 Tahun 2016 Tentang
Hak  Merek  Terhadap  Clothing  di  Kota Singaraja
(tidakditerbitkan). JurusanHukumPakultasHukumdanIlmu Sosial
SugiartiniYayan. 2016. JendelaHukum, Vol.3, https://media.neliti.com/media/publicati ons/135593-ID-perlindungan-merek- bagi-pemegang-hak-mer.pdf

## INTERNET
Ambadar, http://ambadar.co.id/news/perlind ungan-merek-terkenal-di-indonesia /(diaksespada 26 oktober 2019)
Maxmanroe,h ttp://www.maxmanroe.com/inil ah-beberapa-jenis-merek-bedasarkan- t ujuan-produknya.html (diaksespada 25 oktober 2019)
Hukumonline, http://m.hukumonline.com/klin ik/detail/ulasan/It5941fa0e/perlindunga nmerek-terkenal-berdasarkan-hukum- di-indonesia (diaksespada  26  oktober 2019)
HukumOnline, https://m.hukumonline.com/kli nikdetail/c15892/perlindungan-merek- terkenalyang-tidak-terdaftar-di- indonesia/ (diaksespada  24  oktober 2019)
Hendroagus,“kumpulamaterikuliah:hakkeka yaanintlektual” https://docs.google.com/p
resentation/d/13ZiSJpxjRzdT4Oa0SFxlh xgRvVRsllRCT2i4Mbp3a6c/edit#slide=i
d.g 11 ae10745a 2 75
(diaksespadatanggal  6  november  2019)