i
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata

## WOMEN’S PARTICIPATION IN THE TERRORIST NETWORK IN THE VIEW OF GENDER
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata . 149
KEBEBASAN PERS DAN KESENJANGAN GENDER DI FILIPINA

## PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE
Mevy Eka Nurhalizah, Muhammad Hamdan Yuwafik .................................. 163
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI ATAS TEOLOGI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER
Naila Farah ............................................................................................................ 183 KONTRIBUSI FORUM ANAK DAERAH KEPAHIANG PROVINSI

## BENGKULU (FADEK) DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK
Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya ............................................ 207

## PROSPEK DAN TANTANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN CIREBON
Syaeful Bakhri, Cucu Herawati, Wardah Nuroniyah ..................................... 225

## PENGUATAN KECERDASAN SPIRITUAL ANAK MELALUI KEGIATAN TADARUS AL-QUR’AN: STUDI KASUS KOMUNITAS
ONE DAY ONE JUZ DI PURBALINGGA Kholid Mawardi, Eka Muawali Nurhayah ....................................................... 245
i
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata

## WOMEN’S PARTICIPATION IN THE TERRORIST NETWORK IN THE VIEW OF GENDER
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata . 149
KEBEBASAN PERS DAN KESENJANGAN GENDER DI FILIPINA

## PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE
Mevy Eka Nurhalizah, Muhammad Hamdan Yuwafik .................................. 163
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI ATAS TEOLOGI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER
Naila Farah ............................................................................................................ 183 KONTRIBUSI FORUM ANAK DAERAH KEPAHIANG PROVINSI

## BENGKULU (FADEK) DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK
Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya ............................................ 207

## PROSPEK DAN TANTANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN CIREBON
Syaeful Bakhri, Cucu Herawati, Wardah Nuroniyah ..................................... 225

## PENGUATAN KECERDASAN SPIRITUAL ANAK MELALUI KEGIATAN TADARUS AL-QUR’AN: STUDI KASUS KOMUNITAS
ONE DAY ONE JUZ DI PURBALINGGA Kholid Mawardi, Eka Muawali Nurhayah ....................................................... 245
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y

## PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN BERPIKIR KRITIS PADA ANAK USIA DINI MELALUI MOTODE PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM AND LOOSE PART
Zakiyatul Imamah, Muqowim ........................................................................... 263

## PERAN PEREMPUAN DALAM DAKWAH KELUARGA
Enung Asmaya ....................................................................................................... 279
Husnatul Hamidiyyah Siregar, Ulfah Nurfadhila,Wildana Wargadinata

## Kebebasan pers dan kesenjangan gender di Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte
Mevy Eka Nurhalizah 1 *, Muhammad Hamdan Yuwafik 2
12 UIN Sunan Ampel Surabaya Email: 1 *mevyekanurhalizah@gmail.com, 2 afikhamdan@gmail.com
Submitted : 2020-06-01 Revision : 2020-10-18 Reviewed : 2020-09-24 Published : 2020-11-13
Abstrak: This paper tries to describe how press freedom and gender equality in the Philippines during President Rodrigo Duterte’s leadership, and to answer whether the concept of the relationship of press freedom and gender equality in the Philippines also applies. This study is a literature study through the work of other researchers obtained through journals, books and the internet. The results of the study show that the concept of the relationship between freedom of the press and gender equality also applies in the Philippines. This was evidenced by a survey from the Reporters Without Boarders agency which showed press freedom in the Philippines ranked 134 out of 180 countries in 2019, down 1 place from 2018, and a survey from the World Economy Forum which showed the Philippines ranked 16th in 2019, which means it dropped to 6th rank from 2018. Freedom of the press in the Philippines is still problematic because it is hampered by the face, culture of impunity and policies of President Rodrigo Duterte. The issue of press freedom has increased gender inequality in the Philippines. Women in the media in the Philippines contribute to the field of work and content to the media.
Keyword : Philippines; Gender; Policy; Pers
Abstrak: Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana kebebasan pers dan kesetaraan gender di Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, serta menjawab apakah konsep hubungan kebebasan pers dan keteraraan gender di Filipina juga berlaku. Studi ini merupakan studi literatur melalui karya peneliti lainnya yang didapatkan melalui jurnal, buku maupun internet. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep hubungan antara kebebasan pers dan kesetaraan gender juga berlaku di Filiphina. Hal itu dibuktikan dengan survei dari instansi Reporters Without Boarders yang menunjukkan kebebasn pers di Filipina pada peringkat 134 dari 180 negara pada tahun 2019, turun 1 peringkat dari tahun 2018, serta survei dari World Economy Forum
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791] https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2. 3917
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k I Y
Terakreditasi SINTA 4
yang menunjukkan Filipina berada pada peringkat 16 pada tahun 2019, artinya turun 6 peringkat dari tahun 2018. Kebebasan pers di Filipina masih bermasalah karena terhalang oleh serajah, budaya impunitas dan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte. Masalah kebebasan pers menjadikan kesenjangan gender di Filipina meningkat. Wanita dalam media di Filipina berkontribusi dalam bidang pekerjaan dan konten pada media.
Kata Kunci : Filipina; Gender;  Kebijakan; Pers

## Pendahuluan
Filipina merupakan salah satu negara di AsiaTenggara. Negara ini adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi. Tahun 2015 penduduk Filipina berjumlah 101.716.359 jiwa. Tahun 2016 meningkat 1,58% sehingga penduduknya mencapai 103.320.222 jiwa. Pada salah satu laporan survei instansi, yakni Worldometers, selama dua tahun 2015 dan 2016 Filipina berada pada tingkat 12, dan tahun 2017 turun pada peringkat 13 (Worldometers, 2020. Fakta tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Filipina cukup signifikan setiap tahunnya.
Filipina adalah negara demokrasi, namun demokrasi yang cacat. Menurut Antoni (2004),  Filipina memiliki banyak masalah untuk menjadi negara yang benar-benar demokrasi. Masalah tersebut adalah perpecahan dan ketidakstabilan politik, infrastruktur yang buruk, dan kesenjangan dalam status sosial.  Di susul oleh Miranda (2011) yang juga menyatakan bahwa demokrasi di Filipina hanya formalitas, karena sistem pemerintahan di Filipina condong kepada oligarki. Dressel (2011)  dalam risetnya juga menyatakan bahwa demokrasi di Filipina adalah paradoks. Kelemahan demokrasi di Filipina dikarenakan dominasi kelompok elit, kelemahan institusional, dan banyaknya penyalah gunaan jabatan. Selain itu, Reyes (2012)  menyebutkan bahwa Filipina belum menjadi negara yang demokrasi, melainkan masih proses menuju demokrasi.  Secara garis besar berarti Filipina masih bertahan pada politik oligarki karena pemerintahan yang lemah.
Demokrasi yang buruk ini berimbas pada beberapa hal di Filipina, salah satunya adalah kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi, hingga UNESCO juga mempromosikan hal ini. Tahun 2008 ketika hari kebebasan pers, UNESCO menyatakan bahwa, media adalah institusi yang penting bagi sebuah negara karena berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, serta dapat diberdayakan jika akses informasi akurat, adil dan tidak bias (Mitra,
Bang dan Biswa, 2005; .Happer dan Philo, 2013; Piccone, 2017). Oleh sebab itu, dalam sebuah negara media harus memiliki payung hukum untuk melindungi kebebasannya (Baharuddin, 2013; Women, 2019. Kebebasan pers diperlukan dalam menjalankan sistem bernegara. Hal ini dikarenakan kebebasan pers menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Pers yang bebas akan cenderung memberikan informasi yang beragam dan mengontrol pemerintah, sehingga memperkuat warga negara dalam demokrasi.
Kebebasan pers adalah suatu hal yang penting karena kebebasan pers dapat mencegah kecurangan pemerintah  (Leeson, 2008; Mondak, 1995),  meningkatkan kompetisi politik ketika masa pemilu akan tiba (Enikolopoy, Petrova dan Zhuravskaya, 2011), membentuk bahkan memperbaiki citra seseorang ( Bsley dan Burgers, 2002; Sharda, 2014), memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi (Karman, 2013; Wahab dan Rahim, 2013), agen sosialisme (Nursalim, 2011; Naab 2012), meminimasilir kesenjangan gender bahkan mengurangi korupsi (Freille, Haque dan Kneller, 2007). Secara tradisional, kebebasan pers berkaitan dengan fungsi ekonomi, politik, dan budaya suatu negara (Siebert et al, 1963, 1956; Guseva, 2007; Idid, 2016; Heyes, 2006; Coyne dan Leasson, 2004; McQuiail, 1994; Glasser dan Gleason, 2013; Nugroho, 2018).  Menurut Amasrtya Sen, negara dengan bentuk pemerintahan demokratis dan pers yang bebas maka tidak pernah ada kelaparan (Sen, 2003; Djef-Pierr, 2011).  Secara garis besar berarti, kebebasan pers berkaitan dengan banyak hal dalam suatu negara, seperti politik, sosial masyarakat, bahkan ekonomi. Negara, masyarakat dan media adalah sistem yang saling membutuhkan satu sama lain.
Pada prinsipnya, kebebasan pers berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan informasi. Kebebasan berpendapat penting untuk menciptakan identitas sosial di masyarakat, berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan  wacana kewarganegaan berkelanjutan (Schauer, 1982; Baker, 1989; Meiklejohn, 1965; Cohen-Almagor, 2001; Hebermas, 1989). Kebebasan berpendapat memungkinkan media untuk mengkritik pemerintah atas nama rakyat sehingga rakyat akan merasa terwakili (.Hohenberg, 1978; Brar, 2018; Sintez- Mateu, 2016; Waluyo, 2019; Immerwahr dan Doble, 1982; Siebert et al, 1963, 1956). Sedangkan, kebebasan informasi penting guna mengawasi kegiatan pemerintah (Cater, 1957; Cohen-Almagor, 2001). Kebebasan informasi perlu dibarengi dengan literasi masyarakat karena terkadang informasi yang disebarkan tidak sepenuhnya benar (Goodall, 2016; Coronel, 2001; Gunther, 2017)
Selain sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan pers juga berpengaruh terhadap kesetaraan gender suatu negara. Filipina menjadi perhatian dunia karena tingkat kesenjangan gender yang rendah. Menurut riset salah satu instansi, World Economy Forum, pada tahun 2017 Filipina berada pada peringkat 10 dari 180 negara (World Economy Forum, 2017). Hal tersebut menjadikan Filipina sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar. Pada tahun 2019 kesenjangan gender di Filipina semakin tinggi, sehingga Filipina turun pada peringkat 16 (World Economy Forum, 2019).
Kesetaraan gender juga menjadi hal yang penting bagi sebuah negara. Oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali mempromosikan kesetaraan gender karena adalah pijakan pembangunan dunia (Mitra, Bang dan Biswa, 2005). Jensen dan Oster (2009) dalam risetnya menemukan bahwa kekerasan terhadap wanita di India berkurang karena salah satu stasiun televisi di India yang membeitakan dampak buruk kekerasan pada wanita. Selain itu, Chong dan La Ferrara (2012) dalam risetnya juga menemukan bahwa salah satu sinetron di Brazil justru semakin membuat tingkat perceraian di Brazil meningkat. Menurut Klaus (2009), dalam risetnya yang berjudul Media System, Equal Rights and The Freedom of the Press: Gender as a Case In Point, menyatakan bahwa kesetaraan gender dapat diwujudkan melalui keterlibatan wanita dan berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial dan publik.
Ruoho dan Tarkola (2018) menyatakan bahwa dunia media dan kebebasan gender adalah dua hal yang saling berhubungan. Gender dibentuk oleh media melalui konten yang mereka beritakan, sehingga media sering kali menyebabkan marginalisasi, subordinasi, stereotip bahkan kekerasan, dan promotor bagi hak perempuan (Glantika, 2017; European Parliament, 2018; Greenwood, 2010; Lee dan Park, 2011; Plarel dan Centeno, 2013; Mangla, 2019; World Health Organization, 2009; Chakma 2016).  Konten media mengenai gender akan lebih baik jika media menyediakan ruang mengenai gender (Kanai, 2016).  Hal ini berarti kebebasan pers untuk menyusun konten dan menyebarkan informasi berpengaruh terhadap kesetaraan gender suatu negara.
Pada dasarnya media terlalu sibuk untuk membuat konten mengenai kelemahan wanita, padahal wanita memiliki banyak potensi yang bisa diperhitungkan. Wanita memiliki potensi dalam bidang politik maupuan ekonomi suatu negara, terutama mengenai keterwakilannya dalam parlemen (Ngelehart, Norris dan Christian, 2002). Ketika perempuan masuk dalam anggota parlemen maka dianggap sebagai
konsekuensi dari nasionalisme, integrasi nasional, keadilan sosial, ekonomi bahkan kesetaraan gender (Amirell, 2012). Oleh sebab itu, hak kesetaraan wanita adalah bagian dari agenda Sustainable Development goals (SDGs) (Razavi, 2016; Esquivel dan Sweetman, 2016).
Secara keseluruhan, kebebasan pers dan kesenjangan gender berada di tangan penguasa, melalui kebijakannya segala bidang dijalankan. Meskipun media memiliki payung hukum di negara demokrasi, namun kebijakan pemimpin juga berpengaruh. Saat ini Fliphina berada pada kepmimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Ia terkenal sebagai presiden dengan gaya pemerintahan yang penuh kontroversi. Hal ini memicu banyak kritik baik dari dalam maupun luar negeri, selain itu Duterte dituduh menjadi pemimpin yang mengarah pada rezim otoriter. Kebijakan yang diterapkan oleh Duterte sering kali menjadi perdebatan, terutama mengenai media yang akhir-akhir ini banyak menjadi perhatian dunia. Pada bulan Februari 2020, Duterte meminta Mahkamah Agung untuk menutup jaringan televisi terbesar di negaranya, yakni ABS-CBN (Al-Jazeera, 2020). Aksi tersebut mendapatkan kritik baik dari pelaku media maupun masyarakat. Persatuan Jurnalis Nasional Filipina menuduh pemerintah berusaha untuk membungkan kritik media atas pemerintah. Masyrakat memberikan dukungan terhadap ABS-CBN dengan membawa berbagai tulisan menuju kantor media tersebut (Al-Jazeera,2020).
Selama Duterte memimpin Filipina dengan segala kebijakannya yang kontroversial, kebebasan pers di Filipina terus memburuk, tetapi kestaraan gender di Filipina masih tinggi. Hal ini sangat menarik untuk diteliti menggunakan studi literatur,  karena konsep mengenai keterkaitan antara kebebasan pers dan kesenjangan gender seakan tidak berlaku di Filipina. Kebebeasan pers di Filipinan rendah, sedangkan kesetaraan gender tinggi. Presiden Rodrigo Duterte masih menjabat hingga saat ini, sehingga penelitian mengenai kebebasan pers dan kesenjangan gender di Filipina berbeda dengan penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Selain itu, penelitian ini berguna untuk membuktikan apakah konsep keterkaitan kebebasan pers dan kesenjangan gender juga berlaku di Filipina.

## Kebebasan Pers di Filipina
Filipina merupakan negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi. Oleh sebab itu, kebebasan pers harusnya dijunjung tinggi (Nolledo, 1987). Filipina mengatur hukum kebebasan pers dalam empat konstitusi, yakni Konstituai Malolos 1898, Konstitusi 1935, 1973 dan 1987. Konstitusi 1898
dibentuk ketika kemengan melawan Spanyol. Konstitusi 1935 diadopsi dari aturan AmerikaSerikat. Konstitusi 1973 dibuat ketika periode darurat militer. Konstitusi 1987 dibuat ketika penggulingan Marcos, tepatnya ketika Corazon Aquino memimpin (Nolledo, 1987).
Konstitusi 1987 (Pasal 3) menyatakan bahwa terdapat kebebasan pers di Filipina. Bagian 4 menetapkan bahwa :
“Tidak ada hukum yang disahkan yang meringkas kebebasan berbicara, berkespresi, pers atau hak rakyat secara damai untuk mengumpulkan dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengetahui keluhan di masyarakat”(The 1987 Constitution, 1987).
Bagian 7 membahas mengenai akses kebebasan informasi publik yang menyatakan bahwa:
“Hak masyarakat atas informasi tentang hal-hal yang menjadi perhatian publik adalah diakui. Akses ke catatan resmi, dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan tidak resmi, transaksi atau keputusan serta penelitian pemerintah data yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan harus diberikan warga negara, subjek pembatasan seperti yang memungkinkan disediakan oleh hukum”(The 1987 Constitution, 1987).
Pada dasarnya keempat konstitusi Filipina mengakui kebebasan pers, kebebasan informasi dan berpendapat. Sayangnya, hukum yang tertulis tidak sama dalam prakteknya. Sebenarnya, permasalah mengenai kebebasan pers ini sudah terjadi karena faktor sejarah sejak awalnya. Kebebasan pers di Filipina hanya sampai pada aturan. Menurut Teodoro dan Kabatay (2006), terdpat istilah “sensor absolut”, dantelah terjadi selama tiga abad. Ia menyatakan bahwa sensor semua bentuk media sudah tersedia. Hal ini dikarenakan kebebasan pers yang berlebih akan menyebabkan stabilitas kemanan nasional dan ketertiban umum terganggu (Teodoro dan Kabatay 2006).
Selain karena faktor sejarah, permasalahan lain adalah adanya budaya impunitas di Filipina. Impunitas merupakan ketidakmungkinan baik secara de jure maupun de facto untuk mengadili pelaku pelanggaran hukum, mulai dari proses pidana, perdata, administraif, maupun disiplin. Hal ini dikarenakan pelaku tidak tunduk pada penyelidikan apapun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili. Jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman yang sesuai dan melakukan reparasi pada korban. Secara garis besar berarti bebas atau kebal hukum (Nizkor dan Derechos Human Rights, 2005).
Impunitas sudah menjadi budaya di Filipina. Budaya ini menjadi alasan utama wartawan dalam bahaya. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempromosikan “Perangkat Prinsip untuk Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Manusia Melalui Aksi untuk Memerangi Impunitas” yang diajukan pada 8 Februari 2015 (Nizkor dan Derechos Human Rights, 2005). Akhirnya, keselamatan jurnalis dan usaha untuk melawan impunitas dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UN Plan of Action, 2012). Menurut analisa Simon (2015), impunitas hanya dapat dikalahkan dengan mereka yang melakukan pembunuhan terhadap wartawan dihukum.
Pasca deklarasi PBB perihal promosi hak asasi manusia, maka setiap tanggal 23 November diperingati sebagai hari budaya impunitas internasional. Selain itu, tanggal itu juga diperingat untuk mengenang pembantaian di Maguindanao hingga 58 orang tewas, 32 diantaranya adalah jurnalis (Arao, 2016). Committe to Protect Journalists (CPJ) menyatakan pada tahun 2015 Filpina sebagai negara terburuk keempat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Filipina adalah negara dengan pelanggaran impunitas tertinggi dengan negara yang tidak dilanda konflik. Pasca tahun 2005 setidaknya terjadi 44 pembunuhan jurnalis (Getting Away With Murder, 2015). Sampai saat ini permasalahan mengenai media masih diupayakan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Filipina berusaha membuat kebijakan untuk mengurangi kekerasan terhadap wartawan, dengan membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia bagi wartawan (Kompasiana, 2020).
Era pemerintahan Rodigo Duterte saat ini, kebebasan pers masih menjadi masalah. Justru, media seakan menjadi musuh bagi Duterte. Ia tidak bersahabat dengan media. Hal ini dikarenakan salah satu media mengkritik pemerintahan Duterte. Pada bulan Februari 2020, Presiden Duterte meminta Mahkamah Agung untuk menutup jaringan televisi terbesar di negaranya, yakni ABS-CBN (Al- Jazeera, 2020). Aksi tersebut mendapatkan kritik baik dari pelaku media maupun masyarakat. Persatuan Jurnalis Nasional Filipina menuduh pemerintah berusaha untuk membungkan kritik media atas pemerintah. Masyrakat memberikan dukungan terhadap ABS-CBN dengan membawa berbagai tulisan menuju kantor media tersebut (Al-Jazeera, 2020). tersebut membangun Fakta opini bahwa Filipina bukan lagi pemerintahan demokrasi, melainkan lebih kepada pemerintahan otoriter. Media adalah musuh pemerintah yang diktator. Memberikan contoh hukuman bagi
media besar akan memberikan dampak jera kepada media lainnya untuk mengikuti aturan pemerintah.

## Kesenjangan Gender di Filipina
Menurut Suzuki (2012) Filipina adalah negara yang dapat diakui memiliki peringkat yang terhormat mengenai permasalahan wanita. Menurut Global Gap Gender Index yang dirilis setiap tahun oleh World Economic Forum, Filipina adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar (World Economic Forum, 2016). Pada tahun 2016, Filipina berada pada peringkat 7 dari 180 negara. Hal ini dikarenakan wanita mendapatkan hak yang hampir sama dengan pria, karena diberikan hak dalam struktur sosial, politik, bisnis, dan pendidikan (Suzuki, 2012).  Filipina mengatasi kesenjangan gender dengan beberapa cara. Pada tahun 2009 ketika Filipina di pimpin oleh Magna Carta, terdapat kuota tersendiri bagi wanita untuk mendaftar pemilihan umum. Selain itu, banyak wanita yang menjadi pemimpin baik dalam perusahaan maupun organisasi (Daniels, 2020). Filipina telah membuktikan bahwa perempuan mendapatkan peluang dan hak yang cukup.
Filipina mengambil peran besar dalam kanca internasional, terutama dalam isu gender. Banyak gerakan atau aktivis wanita yang mempromosikan kesetaraan gender, sehingga muncul banyak organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang gender. Hal itu menyebabkan isu kesetaraan gender berada pada garda terdepan untuk menjunjung tinggi status perempuan di Filipina (Anonuevo,2000). Selain itu, konstitusi 1987 mengatur mengenai kesetaraan gender dalam Pasal 3, bagian 14 mengenai pengakuan negara terhadap peran perempuan, serta pada 18 bagian 14 bahwa negara akan melindungi perempuan yang bekerja dan memberikan peluang serta fsilitas yang sama dengan pria (Anonuevo, 2000)
Mengikuti empat konstitusi Filipina, prinsip kesetaraan gender tertuang dalam berbagai undang-undang yakni Hukum Gender dan Pembangunan, Undang- Undang Daftar Partai, Undang-Undang Anti Pelecehan Seksual, Hukum Anti Perkosaan, Perempuan dalam Hukum Pembangunan Bangsa, Hukum Repatriasi, Hukum Non Diskriminasi dalam Kode Perburuhan, Undang-Undang Reformasi Agraris, dan Kesetaraan Pelatihan Militer (Anonuevo,2000).
Keterwakilan perempuan dalam bidang politik di Filipina sudah terlihat sejak tahun 2004. Perempuan berhasil menjadi presiden, wakil presiden, 17,4% perempuan masuk dalam angggota Senat, 12,4% masuk dalam kursi Dewan
Perwakilan Rakyat. Selain itu, pada tingkat daerah, Gubernur Provinsi perempuan sekitar 17% dan wakilnya berada pada tingkat 11,5%, Walikota pada tingkat 14,5%, dan wakil pada tingkat 10,8%. Pada bidang pekerjaan, pada tahun 2000 pria lebih banyak mengganggur daripada wanita di Filipina. Wanita menganggur sebanyak 1,94 juta, sedangkan pria sebanyak 2,631 juta orang. Wanita mampu membangun usaha ekonomi yang dimotivasi untuk meningkatkan penghasilan (Anonuevo,2000).
Secara ringkas situasi gender di Filipina dapat digambarkan secara ringkas dalam beeberapa hal. Pertama, kerangka hukum telah menyediakan kerangka kerja dasar dan proses untuk pemberdayaan perempuan dan keadilan gender tetapi dinamika politik dan institusi sosial yang diperkuat oleh sudut pandang budaya terus memberikan efek push-pull pada kesetaraan gender. Kedua, perempuan telah membuat kemajuan signifikan dalam politik. meskipun mungkin ada beberapa faktor yang cenderung mengurangi kepentingan seperti dinasti politik, peran perempuan dalam pengambilan keputusan lokal maupun nasional tidak dapat lagi diabaikan dan kompetensi mereka dalam beberapa kasus, cocok atau bahkan melebihi politisi laki-laki. Ketiga, suara perempuan di masyarakat dangat kuat,terutama pada gerakan perempuan. Gerakan aktivis wanita berperan tidak hanya dalam nasional tapi internasional. Gerakan ini mendorong banyak perubahan dari berbagai aspek di Filipina terutama buruh wanita dan pendidikan wanita. Keempat, pada bidang pekerjaan stereotip wanita banyak menyebabkan mereka dirugaikan, seperti masalah gaji. Citra sosial terkadang masih mengakar pada pembantu rumah tangga dan objek seksual, namun dalam politik mengalami perubahan. Perjuangan perempuan masih panjang dalam melepaskan diri dari pandangan tradisional.

## Gender dalam Media di Filipina
Sejak awal jurnalisme ada di Filipina, negara ini meniru model milik Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, perempuan mendapatkan banyak anjuran dari pemerintah Filipina untuk menempuh pendidikan di Universitas. Hal ini untuk memacu melakukan regenerasi terutama untuk dipekerjakan dalam surat kabar maupun majalah di kampus. Mereka di latih untuk menjadi penulis, koresponden, korektor, editor, bahkan pemimpin redaksi. Profesi jurnalisme dianggap sebagai profesi yang diwajibkan berasal dari lulusan sarjana (Alegre dan Fernandez 1984, 1986).
Pasca tahun 1972, Presiden Marcos menyatakan darurat militer konten dalam media mengalami perubahan, tetapi polanya tidak. Marcos memiliki 74 % dari buletin di Filiphina (Fernandez, 2016). Sejak saat itu, mulai diberlakukan sensor secara resmi untuk konten yang akan ditayangkan (Fernandez, 1985). Jika media ingin tetap beroperasi, maka konten yang akan ditayangkan harus sesuai dengan pemerintah maupun pihak berwenang. Pembatasan ini menyebabkan media berkembang secara pasif. Misalnya, headline berita semuanya sama. Pada tahun 1981, Letty J. Magsanoc editor Buletin Panorama memiliki berbagai artikel yang tidak boleh diterbitkan karena dianggap memiliki potensi untuk melawan pemerintah (Fernandez, 1985).
Keikutsertaan perempuan dalam ranah media sudah sejak lama diikutsertakan, karena sejak era Marcos banyak jurnalis wanita. Pada 1982, Jose Burgos seorang editor ditangkap dengan tuduhan komunis. Hal ini memicu jurnalis wanita melakukan protes secara tertulis di jalanan dan menjadi garda terdepan. Peristiwa tersebut menyebabkan delapan jurnalis wanita ditangkap oleh Badan Intelegen Nasional (Ofreneo, 1984). Peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa saat itu pemerintahan di bawah rezim otoriter dengan media yang tidak memiliki kebebasan untuk memberikan informasi pada masyarakat Filipina.
Wanita juga berperan dalam pekerjaan di bidang media. Berbagai jabatan yang dipernah dipimpin oleh wanita di Filipina adalah direksi, prosuder, pernyiar berita, host, dan manajer. Konten mengani wanita muncul diberbagai media seperti televisi, majalah, film, komik, dan radio (Licuanan, 1984). Selain bekerja dalam bidang media, wanita juga sering menjadi ikon dalam konten media. Konten media yang sering dipublikasi berisi mengenai citra wanita di Filipina. Citra wanita di Filipina secara tradisional masih merepresentasikan sebagai seorang penggoda. Hal ini karena masih banyak tayangan mengenai perempuan sebagai bintang porno dan cover majalah menggunakan baju minim. Selain itu, wanita sering direpresentasikan sebagai korban seksualitas pria. Terbukti, dengan berbagai berita informasi yang ditayangkan menunjukkan banyak perempuan yang masih menjadi korban perkosaan, kekerasan, penipuan dan sebagainya. Selain itu juga citra perempuan sebagai ibu rumah tangga. Beberapa tanyangan televisi menunjukkan bagaimana ibu rumah tangga yang mapu berkarya meperti menciptakan karya seni yang dapat mendapatka keuntungan (Cruz, 1986).
Kebebasan berpendapat dan informasi tidak sepenuhnya bisa didapatkan di Filipina, hal ini karena sensor yang diterapkan. Sensor yang paling ketat adalah
sensor mengenai agama dan politik. Segala konten media harus lulus dari dua sensor tersebut, namun justru itu membuat polemik yang baru. Menurut Tingson (2003), ironis sekali bahwa pemerintahan yang korup dan tisak kompeten justru menjadi korban kefanatikan agama yang mengancam demokrasi. Ia beranggapan bahwa agama yang ikut dijadikan sebagai sensor, justru membuat informasi negara yang sebenarnya tidak akan ditunjukkan. Hal ini dikarenakan konsep moralitas yang diusung oleh gereja.
Konten media saat ini tidak diberikan kesempatan untuk mengkritik pemerintah. Pembatasan politik ini juga berpengaruh pada konten mengenai gender. Misalnya, film pekerja wanita yang dipaksa menjadi pelacur sertra salah satu tabloid yang masih menunjukkan gambar wanita telanjang (Macale, 2006). Arah konten berubah justru mengekspose wanita mengenai citranya saja, yang justru membuat streotip mengenai wanita akan semakin meningkat. Media memerlukan kebebasan untuk memberikan pendapat dan informasi guna menjaga stabilitas demokrasi.
Fakta diatas menunjukkan bagaimana keterkaitan antara media dan juga gender, baik dari segi keanggotaan sebagai pekerja maupun ikon dalam konten media. Keduanya dipengaruhi oleh kebijakan presiden yang memimpin, dan saat ini Filipina dipimpin oleh Presiden Rudrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte terkenal dengan kebijakannya yang tidak memandang hak asasi manusia sesuai dengan kampanyenya sebelum menjabat sebagai presiden. Kepribadian dan kebijakan yang diterapkan oleh Duterte banyak mengandung kritik dari berbagai pihak, hal ini karena pemerintahannya yang mengarah pada rezim otoriter.
Pada bulan Februari 2020, Duterte meminta Mahkamah Agung untuk menutup jaringan televisi terbesar di negaranya, yakni ABS-CBN (Al-Jazeera, 2020). Aksi tersebut mendapatkan kritik baik dari pelaku media maupun masyarakat. Persatuan Jurnalis Nasional Filipina menuduh pemerintah berusaha untuk membungkan kritik media atas pemerintah. Masyrakat memberikan dukungan terhadap ABS- CBN dengan membawa berbagai tulisan menuju kantor media tersebut (Al-Jazeera, 2020).  Kebijakan tersebut seakan menjadikan Filipina layaknya Era Presiden Marcos dengan rezim otoriternya. Media di bungkam karena dianggap ancaman bagi pemerintah.  Sampai saat ini ABS-CBN tidak lagi dapat beroperasi karena syarat untuk memperpanjang izin belum didapatkan.
Kebijakan yang dilakukan oleh Duterte yang membatasi kebebasan pers, tidak jauh berbeda dengan negara otoriter, misalnya Arab Saudi. Negara monarki ini memiliki kebebasan pers yang sangat buruk. Hal ini dikarenakan semuanya dikontrol
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
oleh negara. Salah satu instansi yang melakukan survei soal kebebasan pers dunia yakni Reporters Without Boarders (2019) , dalam laporannya menyatakan bahwa pada tahun 2019 Arab Saudi berada pada peringkat 172 dari 180 negara. Faktor penyebabnya adalah banyaknya jurnalis yang di penjara serta pasca terbunuhnya jurnalis Jamal Khashoggi (Tempo, 2019). Pers yang tidak mendapatkan kebebasan ini berimbas pula pada kesenjangan gender yang juga tinggi di Arab Saudi. Terbukti dengan peringkat Arab Saudi yang berada pada peringkat 141 dari 180 negara dari laporan World Economy Forum (2019). Fakta ini menunjukkan bahwa negara melalui kebijakannya menentukan kebebasa pers di negaranya dan berimbas bagaimana kesenjangan gender. Filipina tidak jauh berbeda dengan negara monarki seperti Arab Saudi jika terus menekan kebebasan pers di negaranya.
Media massa memiliki peran besar dalam memberitakan suatu isu, termasuk isu perempuan. Media massa memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol dan konstruksi sosial terhadap masyarakat, sehingga relasi sosial yang kebanyakan membuat perempuan gampang sekali menerima sesuatu (Lubis, 2014).  Isu perempuan memiliki cakupan yang luas, seperti masalah pekerjaan, kemiskinan, pendidikan, penghapusan kekerasan pada perempuan, dan hak asasi manusia (Zamroni, 2013). Media massa berfungsi menyempaikan fakta, seperti gambaran perempuan yang juga banyak berprestasi juga harusnya tampil di media massa (Handoyo, 2013). Keikut sertaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi adalah salah satu caranya menjunjung kesetaraan gender dan hal tersebut dapat dipromosikan lewat media.
Media di Filipina mendapatkan halangan dari kebijakan Presiden Duterte dalam akses kebebasan. Alhasil, promosi mengenai kesetaraan gender tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Media masih memberitakan perempuan dengan citra seorang penggoda, bukan fokus memberitakan mengenai prestasi yang dicapai kaum wanita. Padahal, akses di Filipina telah cukup terbuka untuk wanita baik dalam hal pendidikan, ekonomi bahkan politik. Namun, hal tersebut tidak diekspos lebih dalam sehingga, dengan pembebasan pers yang dibatasi oleh pemeritah, kesenjangan gender semakin meningkat karena promosi kesetaraan yang tidak maksimal. Kebebasan pers yang hanya tertera pada hukum berdampak pada kesenjangan gender yang semakin meningkat. Sesuai dengan hasil riset Instansi World Economic Forum dan Reporters Without Borders yang menyatakan bahwa peringkat Filipina semakin turun baik dalam hal kebebasan pers maupun kesenjangan gender. Hal ini berarti kebebasan pers dan kesenjangan gender memilii
keterkaitan satu sama lain, karena media dapat dikatakan sebagai salah satu wadah untuk mempromosikan keseteraan gender.

## Simpulan
Kebebasan pers di Filipina bermasalah karena dilatarbelakangin oleh faktor sejarah dan budaya impunitas. Gender dalam media dapat dipromosikan melalui dua hal, yakni menjadi pekerja media maupun ikon dalam konten media. Keduanya juga dipengaruhi oleh siapa pemimpin yang mengatur pemerintahan. Saat ini Filipina dipimpin oleh Rodrigo Duterte yang menjadikan media seakan musuh bagi pemerintah. Duterte berusaha membatasi kebebasan pers karena berani mengkritik pemerintah. Hal tersebut berimbas pada kesenjangan gender yang semakin meningkat.

## Daftar Pustaka
Al-Jazeera. (21 Februari 2020). Will Media Freedom In The Philippines Survive? Diakses 10 April 2020 dari https://www.aljazeera.com/programmes/ insidestory/2020/02/media-freedom-philippines-survive-200215191538615. html
Amirell, Stefan Eklof. (2012). Progressive Nationalism And Female Rule In Post- Colonial South And Southeast Asia. Asian Journal Of Woman Studies , 18(2),
35-69.
Anonuevo, Carlos Antonio Q. (2000). An Overview of the Gender Situation in the Philippines . Friedrich Eberto Shiftung Philipine Office .
Anthony, Mely Caballero. (2004). Where on the road to democracy is the Philippines? . Paper diskusi UNISCI, Nanyang Technological University (Singapore), Institute of Defense and Strategic Studies.
Arao, Danila Arana. (2016). Press Freedom. Governance. and Culture of Impunity: The Alarming Case on the Philipises. Diakses pada 10 Mei 2020, pada  https:// www.researchgate.net/publication/305334236.
Baharuddin. (2013). Interaksi Positif Pers. Pemerintah dan Masyarakat. Jurnal Ab- Bayan, 19(27), 45-77
Baker, C.E. (1989). Human Rights and Freedom of Speech. New York: Oxford University Press.
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
Besley, T., & Burgess, R. The Political Economy Of Government Responsiveness: Theory And Evidence From India. The Quarterly Journal of Economics , 11(7),
1415–51.
Brar, Gurpreet Kaur. (2018). Freedom of Press & its Implications. International journal of trens in scientific research and development (IJTSRD) , 2 (3), 936-940 Cater, D. (1957). The Fourth Branch of Government. Boston: Houghton Mifflin. Chakma, Timita. (2016). Voices From Asian Feminist Activism: Feminist Participatory Action Research: An Effective Framework For Empowering Grossroots Wpmen And Strengthening Feminist Movements In Asia Pasific .
Asian Journal Of Women’s Studies . 22(2), 165-173
Chong, A., & La Ferrara, E. Television And Divorce: Evidence From Brazilian Novelas. Journal of the European Economic Association . 7(2), 458–68. Cohen, Almagor R. (2001). Speech. Media and Ethics- The Limits of Free Expression. New York: Palgrave.
Coronel, Sheila S. (2001). The Media,  The Market And Democracy: The Case Of The Philippines . Journal Of The European Institute For Communication And Culture . 8(2), 109-126
Coyne, C. J., & Leeson, P. T. (2004). Read All About It!Understanding The Role Of Media In Economic Development. Kyklos . 5(7), 21–44.
Daniels. Michael. (13 Oktober 2017). The Gender Gap: What Asia Can Learn From The Philippines . Diakses pada 9 April 2020, dalam https://hcli.org/articles/ gender-gap-what-asia-can-learn-philippines.
Djef-Pierre, Monika. (2011). The Difference Engine: Gender Equality. Journalism And The Good Society. Feminist media studies . 11(1), 84-94
Dressel, Björn. (2011). The Philippines: how much real democracy?. Australian National University (ANU), Canberra, Australia. International Political Science Review . ips.sagepub.com
Edilberto N, Alegre., & Doreen G. Fernandez. (1984) The Writer and His Milieu .
Manila: De La Salle UniversityPress.
Enikolopov, R., Petrova. M., & Zhuravskaya, E. (2001). Media And Political Persuasion: Evidence From Russia. American Economic Review . 101(14 ), 3253–85.
Equipo, Nizkor., & Derechos Human Rights. (24 Juni 2005). Updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat
impunity . Diakses pada 10 Mei 2020 pada http://www.derechos.org/nizkor/ impu/principles.html
Esquivel, Valeria., & Sweetman, Caroline. (2016). Gender And Sustainable Development Goals. Gender And Development . 24 (1), 1-8.
Fernandez, Doreen G. (1985). Artists, Writers, Intel-lectuals and the Culture of Crisis. paper dipresentasikan di annual meeting at the Association for Asian Studies,Philadelphia
Fernandez, Doreen G. (2017). Women in Media in the Philippines. Media Asia.
14(4), 183-235.
Freille, S. M., Haque, M. E., & Kneller. R. (2007). A Contribution To The Empirics Of Press Freedom And Corruption. European Journal of Political Economy . 7(23), 838–62.
Getting away with murder. (2015). CPJ Committee to Protect Journalists . Di akses pada 10 Mei 2020, dalam  https://cpj.org/reports/2015/10/impunity-index- getting-away-with-murder.ph.
Glantika, Gan An. (2017). Representasi ketidakadilan gender pada film uang panai (Analisis isi kuantitatif ketidakadilan gender dalam film uang panai). Jurnal Komunikasi . 8(2), 65-72
Glasser, Theodore L., & Gleason. Timothy W. (2013). Freedom Of The Press In The Twenty First Century: An Agenda For Thought And Action. Association For Education In Journalism And Mass Communication . 7(11), 1-45
Goodal, Hannah. (2016). Media’s Influence On Gender Stereotype. Media Asia .
23(29), 160-163
Greenwood, Dara. (2010). Gender and Media: Content. Uses. and Impact. Handbook of gender research in psychology . 2(27), 643-668.
Gunther, Elizabeth. (2017). What Communication Scholars Write Abaout: An Analysis Of 80 Years Of Research In High-Impact Journals. Interntional Journal Of Communication . 11(9), 3051-3071 Guseva, Marina. Nakaa. Maunira. et al . (2007). “Press Freedom And Development (An Analysis Of Correlations Between Freedom Of The Press And The Different Dimensions Of Development. Poverty. Governace. And Peace”. Commmunication And Information Sector Of The United Nations Educational Scientific And Cultural Organization . France. 1-127
Habermas, J. (1989). The Structural Trnsformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society. Cambridge. MA: MIT Press. Handoyo, P. (2013) Representasi Perempuan dalam Media. 4(3), 137–142.
Happer, Catherine. Philo. Greg. (2013). The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change. Journal of Social and Pilitical Psycology. . 1(2),
321-336
Heyes, Cressida J. (2006). Gender. Bodies. Freedom: Feminist  Philosophy across Traditions. Constellations. 13(4), 573-582
Hohenberg, J. (1978). The Professional Journalist. New York: Holt Rineheart Winston. Idid, Syed Arabi. (2016). Pres Freedom and Responsibility in a developing society.
Media Asia . 23(3). 71-83
Immerwahr, John dan Doble John. (1982). Public Attitudes Toward Freedom of the Press. Public Opinion Quarterly . 46(27), 177-194.
Jensen, R. Oster, E. (2009). The Power Of TV: Cable Television And Women’s Status In India. Quarterly Journal of Economics . 44(31), 1024-1057
Kanai, Akane. (2016). DigitalMedia and Gender. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies . 1(1), 1-4
Karman. (2013). Riset Penggunaan Media dan Pekembangan Kini. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 17(1), 103-121
Klaus, Elisabeth. (2009). Media System, Equal Rights and the Freedom of the Press: Gender as a Case In Point . 111-112. Diakses pada 10 Mei 2020 pada https:// www.researchgate.net/publication/265225583. diakses pada 9 April 2020 Kompasiana. (2 September 2013). Filipina Negara Paling Berbahaya Bagi Wartawan . Diakses pada 10 Mei 2020  pada https://www.kompasiana.com/infokespro/5 51ff379a33311aa33b66ea4/filipina-negara-paling-berbahaya-bagi-wartawan.
Lee, Jae Kyung., & Park, Hye Gyong. (2011). Measures of Women’s Status and Gender Inequality in Asia: Issues and Challenges. Asian Journal of Women’s Studies . 17(2), 48-72
Leeson, P. T. (2008). Media freedom. political knowledge. and participation. Journal of Economic Perspectives . 22(12 ), 155–69.
Licuanan, Patricia B. (1986). Some are More Unequal than Others:A Situation Analysis of Low-Income Women in the Philippines . Ateneo de Manila University.
Vol. 15 No. 2 Juli 2020
Lubis, S. (2006). Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21., Jurnal Demokrasi , 5(1), 52-63 Macale, Hector Bryant L. (2006). Things Are Not All As They Seem: The Tale Of The Tabloids . in PJR Reports 12-16.
Manisha, MS., & Mangla, Sunita. (2009). Social Construction of Gender through Mediated Communication in India. Journal of Content. Community & Communication  Amity School of Communication . 9(5), 64-67 McQuail, D. (1994). Mass Communication Theory. London: age. Meiklejohn, A. (1965). Political Freedom: The Constitutional Powers of the People. New York: Oxford University Press.
Miranda, Felipe, et.al. (2011). Chasing the Wind: Assessing Philippine Democracy. U.P. Complex , Commonwealth Avenue Diliman, Quezon City 1101, Philippipnes:
CHRP and United Nations Development Program.
Mitra, Anirudha., Bang. James T., & Arnab Biswas. (2015). Media Freedom and Gender Equality: A Cross-National Instrument Quantile Analysis. Applied Economics Journal . 7(2), 24-52
Mondak. J. J. (1995). Newspapers and political awareness. American Journal of Political Science. 39(17), 513–27.
Naab, Teresa K. (2012). The Relevance of People Attitudes Toward Freedom of Expression in a Changing Media Environment. Journal for Communication Studies . 5 (1), 45-67
Ngelehart, Ronald., Norris, Pippa., & Welzer, Christian. (2002). Gender equality and democracy. Comparative Sociology. 1(3), 321–345.
Nolledo, Jose. (1987). The 1987 Constitution of the Philippines with Highlights of the New Constitution1992 revised edition. Mandaluyong City: National Bookstore. 1992. Diakses pada 10 Mei 2020, pada http://www.supremecourt. gov.ph/Constitution/1987_constitution.htm#Bill_of_Rights
Nugroho, Catur. (2018). Relasi kuasa media dan isu gender dalam program televisi di Indonesia. ProTVF. 2(2), 111-126
Nursalim. (2011). Diskriminasi Gender di Media Televisi. Jurnal Perempuan. Agama dan Islam “Marwah”. 10(2), 63-78
Ofreneo, Rosalinda Pineda. (1984). The Manipulated Press: AHistory of Philippine Journalism since 1945. Manila:Cacho Hermanos.
Organization, World Health. (2009). Promoting Gender Equality Of Prevent Violence Against Women . WHO Library Cataloguing In Publication Data. Parliament, European. (2018). Gender Equality in the Media Sector .  Policy Department Citizens’ Rights And Constitutional Affairs.
Pennie A, de la Cruz. (1986). Mediawatch: The Image of Filipino Women in the Print Ads. Radio/TV Ads. Three Toprated Radio Serials. Komiks Magazines.Tagalog Movies. and TV Shows. MS. Pilipina.
Piccone, Ted. (2017). Democracy, Gender Equality. and Security . Brookings .
Praler, Michael. Centeno, Dave. (2013). Gender Representation in Philippine Television Advertisements. Diakses pada 10 Mei 2020 dalam https://www. researchgate.net/publication/257663762
Razavi, Shahra. (2016). The 2030 Agenda: Challenges Of Implementation To Attain Gender Equality And Women’s Rights. Gender & Development . 24(1), 25–41 Reyes, Miguel Paolo P. (2012). Rating Philippine Democratization: A Review of Democratization Metrics. Asian Democracy Review . 1(3), 182-198
Ruoho, Iiris., & Torkkola, Sinikka (2018). Journalism and Gender (Toward a Multidimensional Approach). Sciende.com. Schauer, F. (1982). Free Speech. a Philosophical Enquiry. Cambridge. UK: Cambridge University Press.
Sen, Amartya. (2008). Principles on Freedom of Information Legislation . Diakses pada 10 mei 2020, dalam http://www.al-bab.com/media/articles/artic19a.htm Sharda, Anika. (2014). Media and Gender Stereotyping: The Need for Media Literacy. International Reseach Journal of Social Sciences. 3(9), 43-49
Siebert, F. T. Peterson., & W. Schramm. (1963). Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press.
Simon, J. (2015). The New Censorship: Inside The Global Battle For Media Freedom [Google Play version]. New York: Columbia University Press.
Sintez, Marcal., & Mateu, Ferran Saez. (2016). “Freedom expression. publc opinion and journalism in the work of John Suart Mill”. Ramon Llull Journal of Applied Ethics . Diakses pada 10 Mei 2020 dalam https://www.researchgate.net/ publication/315417909, 191-206 Suzuki. Yurika, (2012). Inequalities Behind Achievements. Diakses pada 10 Mei 2020 dalam http://www.ide.go.jp
Teodoro, Jr. Luis V., & Rosalinda V, Kabatay. (2001). Mass Media Laws and Regulations in the Philippines – 2nd ed. Singapore: Asian Media Information
& Communication Centre .
Tiongson, Nicanor G. (2003). The Politicsof Film Censorship in Philippine Journalism Review.
UN plan of action on the safety of journalists and the issue of impunity. (April, 2012). diakses pada 12 Mei 2020 dalam http://www.unesco.org/new/fileadmin/ MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-onSafety- Journalists_EN_UN-Logo.pdf.
Wahab, Azmah,  &. Rahim, Syamsuddin. (2013). Kredibiliti Media dan Penyetaraan dalam Perserikatan Pendemokrasian Maklumat di Malaysia. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication. Jilid 29. 1(1), 141-152.
Waluyo, Djoko. (2019). Dinamika Jurnalisme Media Pada Era Digital. Dari Perspektif Kebebasan Pers. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa . 15(1), 1-12 Women, Philanthropy.(2019). Male Domination Prevails: Detailing Media’s Gender Imbalance . News and Conversation Women Donors .
World Economy Forum. (2017). The Global Gender Gap Report 2017 . Switzerland. Worldmeters. (2019). Population Of The Philippines (2019 And Historical). Diakses pada 12 Mei 2020 dalam http://www.worldmeters.info/worls-population/ philippines-population/.
Zamroni, M. (2013). Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender. XIV(1), 103-132.
Vol. 15 No. 2 Juli 2020