Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – April 2021, Hal.384-390 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3445.384-390

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PENYU SEBAGAI SATWA TERLINDUNGI DI BALI
I Komang Arya Sentana Mahendra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia komangaryasentana@gmail.com, laksmiidewii@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Larangan semua eksploitasi hewan yang dilindungi. Bahkan di wilayah Indonesia, penyelundupan penyu masih terjadi,  terutama  di  Provinsi  Bali  yang  sering  terjadi  penyelundupan  penyu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi dan sanksi pidana terhadap pelaku penyeludupan penyu sebagai satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendektan  konseptual.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  penyu,  jika  dari  Internasional  dengan  dibuatnya perjanjian  CITES  (Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species),  di  Indonesia  terdapat  6  dari  7 jenis penyu yang ada di dunia yang dilindungi berdasarkan undang-undang jenis penyu yang ada di dunia yang dilindungi berdasarkan undang-undang tentang penetapan jenis-jenis binatang liar yang dilindungi,  dan bentuk sanksi  terhadap  orang  yang  menyelundupkan  penyu  sebagai  satwa  yang  dilindungi  adalah  berupa  sanksi admisnistratif,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  secara  mengkhusus  terhadap  pelaku penyeludupan  penyu  belum  ada,  sanksi  tersebut  masih  tergabung  dalam  Undang-undang  No.  5  Tahun  1990 disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  serta  sanksi  terhadap  penyu  sebagai  satwa  yang  dilindungi  berupa sansi Administratif, perdata, dan pidana, secara mengkhusus di bali sanksi pidana terhadap pelaku penyeludupan penyu belum ada.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penegakkan hukum, Penyelundupan Penyu.

## Abstract
Prohibition  of  all  exploitation  of  protected  animals.  Even  in  the  territory  of  Indonesia,  turtle  smuggling  still occurs, especially in Bali Province where turtle smuggling often occurs.  The purpouses of this research are to analyze the legal protection of turtles as protected animals and the criminal sanctions against the perpetrators of turtle smuggling as protected animals? The research method used is normative law, with statutory apporoach and conceptual approach. The results of the research show that forms of legal protection against turtles, if from the  international  agreement  with  the  CITES  agreement  (Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species), in Indonesia there are 6 out of 7 types of turtles in the world that are protected under the turtle species law. existing in the protected world based on  the law on the determination of wild protected animals, and the forms of sanctions against people who smuggle turtles as protected animals are in the form of administrative sanctions,  civil  sanctions  and  criminal  sanctions.  There  are  no  specific  criminal  sanctions  against  turtle smugglers,  these  sanctions  are  still  incorporated  in  Law  No.  5  of  1990,  concluded  that  legal  protection  and sanctions  against  turtles  as  protected  animals  in  the  form  of  administrative,  civil  and  criminal  sanctions, specifically in Bali there are no criminal sanctions against turtle smugglers.
Keyword: Law enforcement, Smuggling, Legal protection

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  non  hayati.  Ekosistem  memegang  peran  yang  sangat  besar.  Sehingga  perlu  dijaga  oleh Negara  itu  sendiri,  SDA  dan  ekosistem  lndonesia  memiliki  kedudukan  dan  peran  penting  dalam kehidupan merupakan anugerah, sehingga dalam menjaga dibuatkan sebuah payung hukum yang akan menguatkan  keberadaan  SDA,  serasi,  dan  seimbang  untuk  membawa  manfaat  bagi  lndonesia, khususnya seluruh umat manusia. Menurut UUD Negara Republik lndonesia Pasal 33 ayat (3) 1945, tanah, air, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sumber  daya alam hayati adalah setiap sumber daya alam  yang berasal dari  makhluk  hidup, dalam  bahasa  asing  sumber  daya  alam  hayati  disebut biological  resources .  Menurut  data  yang
dimutakhirkan,  sumber  daya  alam  yang  dapat  dimutakhirkan  juga  mencakup  sumber  daya  alam hayati,  seperti  sumber  daya  hewan  atau  hewan,  sumber  daya  tumbuhan,  dan  mikroorganisme ( Darajati,  2020 ).  Dengan  kayanya  sumber  daya  Indonesia,  hal  ini  memancing  oknum-oknum  tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari sumber daya hayati. Banyak kasus yang sudah terjadi di Indonesia tapi tidak memberikan efek jera kepada para pelaku.
Diantara  semua  kasus  yang  terjadi,  banyak  terjadi  kesenjangan  hukum  sehingga  terjadi  banyak celah untuk membobol aturan hukum tersebut. Dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mencari  solusinya.  Salah  satu  kasus  yang  paling  sering  terjadi  pelanggaran  adalah  penyelundupan hewan langka, yang mana merupakan kasus umum dimana banyak celah untuk melakukannya, karena kelonggaran aturan dan pengawasannya.
Ada banyak ragam  hewan langka salah satu diantaranya  Penyu termasuk purba dan langka yang dilindungi  oleh  pemerintah.  Akibat  gangguan  dari  manusia,  predator,  lingkungan  dan  penyu  itu sendiri,  kehidupan  penyu  kini  semakin  terancam  punah.  Negara-negara  di  seluruh  dunia  telah menandatangani perjanjian yang disebut " Convention on International Trade in Endangered Species " (CITES), yang merupakan perjanjian internasional antar pemerintah (negara anggota), ditandatangani di Washington, DC pada tanggal 3 Maret 1973 ( Lovei, 2005 ). Ini kemudian direvisi di Bonn, Jerman Barat  pada  bulan  Juni.  Keputusan  No.  22  Tahun  1979  kemudian  disetujui  dengan  Keputusan Pemerintah No. 23. Konvensi No. 43 Tahun 1978. Tujuan dari Convention on International Trade in Endangered Species salah satunya untuk melindungi pasar internasional spesies hewan dan tumbuhan liar (atau bagian  dan produk  olahannya, yaitu produk  yang  dibuat dari bagiannya) tidak  mengancam kelestariannya.  Konvensi  Perdagangan  Internasional  yang  Terancam  Punah. Convention  on International  Trade  in  Endangered  Species merupakan  kesepakatan  yang  memuat  tiga  lampiran (lampiran), antara lain:
 Lampiran I  mencantumkan  dan  melindungi semua spesies hewan  dan tumbuhan  yang secara komersial terancam oleh berbagai bentuk perdagangan internasional,
 Lampiran II, mencantumkan spesies yang tidak punah, tetapi jika perdagangan berlanjut tanpa pengawasan, spesiesnya mungkin akan punah,
 Lampiran  III  dokumen  ini  mencantumkan  daftar perlindungan  spesies  tumbuhan  dan  hewan liar  tertentu  di  habitat  negara  /  kawasan  tertentu,  dan  memberikan  pilihan  kepada  negara- negara anggota CITES, jika suatu hari  mempertimbangkan untuk  memasukkannya ke  dalam Apendiks II atau bahkan Apendiks 1.
Penyu (kuran-kura) dalam internasional telah  masuk dalam Appendix 1 Convention on International Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora, artinya  penyu  telah  dinyatakan  terancam punah  dan  tidak  dapat  diperdagangkan  dalam  bentuk  apapun.  Tanggal  5  tahun  1990  tentang perlindungan  alam  Sumber  Daya  (selanjutnya  disebut  "UU  KSDAHE")  merupakan  payung  hukum perlindungan  berbagai  hewan  dan  tumbuhan  (salah  satunya  kura-kura).  UU  KSDAHE  secara  tegas melarang  penggunaan  satwa  dilindungi  untuk  aktivitas  apapun.  Pasal  21  (2).  Peraturan  Negara Republik  Indonesia  tentang  Pemanfaatan  Jenis  Satwa  dan  Tumbuhan  tanggal  8  Agustus  1999 merupakan hukum bagi perlindungan berbagai jenis satwa dan tumbuhan (salah satunya penyu). Pasal 56  mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Satwa Liar dan Tumbuhan:
 Satu,  setiap  orang  yang  memperdagangkan  satwa  liar  dilindungi  undang-undang  dilarang karena telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 Dua,  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikenakan  denda  administrasi paling banyak dua miliar rupiah dan / atau pencabutan izin usaha terkait.
Namun  pada  kenyataannya,  undang-undang  tersebut  tidak  dapat  secara  efektif  menyelesaikan permasalahan terkait penyelundupan penyu. Bahkan di Indonesia, khususnya di  Bali, penyelundupan penyu  masih  terus  berlangsung.  Meski  polisi  telah  berhasil  menggagalkan  kegiatan  penyelundupan penyu di Bali, namun praktik penyelundupan penyu masih marak. Seperti penyelundupan penyu hijau ke Turki yang  gagal  dilakukan oleh polisi.  Selain itu, penyelundupan penyu ke  Bali juga melibatkan
oknum  Polda  Bali.  Pada  27  April  (27  Desember  2019),  lembaga  swadaya  masyarakat  Pro  Fauna menangkap  seorang  anggota  Polres  Bali  yang  tidak  etis  di  Pantai  Pandawa  Kuta,  berinisial  MR. Menurut  Badan  Perlindungan  Hewan  (KSBK)  beberapa  waktu  lalu,  perdagangan  olahan  penyu  atau kura-kura  hijau  itu  masih  dibiarkan.  Mulai  dari  rumah  makan  besar  hingga  pedagang  kecil,  terdapat rumah  makan  yang  menjual  daging penyu cangkang lunak  di beberapa tempat di  daerah Bali  hal  ini tidak pun ditanggapi oleh polisi. Artinya, perdagangan penyu di Bali masih berlangsung. Dan terjadi begitu saja, tanpa ada rasa jera ataupun takut untuk  melanggar. Kita tahu bahwa kegiatan penegakan hukum  terhadap  satwa  liar  yang  dilindungi  telah  dilaksanakan  dan  ada  undang-undang  terkait  yang mengawasi  mereka,  sedangkan  dilihat  dari  kejadian  yang  terjadi  di  lokasi  kejadian,  masih  terdapat kasus  penyelundupan  penyu  yang  menunjukkan  masih  adanya  penangkapan.  sering  Pencurian  atau bahkan pembunuhan hewan liar: barang yang dilindungi dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan  hukum terhadap penyelundup. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan  hukum pada hakikatnya  adalah  pelaksanaan  konsep  seperti  keadilan,  kebenaran,  dan  kesejahteraan  masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep tersebut (Rajardjo, 2006).
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.  ( Syahni, 2018) membahas mengenai penegakan  hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi dengan  menggunakan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  konservasi  sumber  daya  alam hayati  dan  Ekosistemnya.  Perlindungan  hukum  bagia  satwa  juga  terdapat  pada  KEPRES  Nomor  43 Tahun 1978 Tentang Konvensi Perdagangan Internasional Terhadap Jenis-Jenis Yang Terbahaya Dari Fauna  Dan  Flora  Liar  di  Indonesia  ( Putra,  2019 ).  Dalam  penelitian Zanita  (2019) membahas Penyelesaian  Hukum  kasus  tindak  pidana  terhadap  pembunuhan  satwa  yang  dilindungi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum perundang-undangan  dari  segala  aspek,  tetapi  tidak  mengkaji  penerapan  atau  aspek  pelaksanaannya atau  sering  disebut  normatif.  Namun  untuk  metode  permasalahan  yang  digunakan  adalah  metode hukum dan metode konseptual. Metode statutori adalah metode yang dilaksanakan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (problem legal yang dihadapi), dan cara ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang dirumuskan dalam ilmu hukum  untuk  memberikan  definisi  hukum  untuk  memperjelas  gagasan.  hukum  yang  terkait  dengan masalah tersebut

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Yang Dilindungi
Perkembangan jumlah penduduk tingkat kesejahteraan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan juga  dampak  negatif  terhadap  keberadaan  sumber  daya alam  hayati  di  negara  kita,  baik  yang  ada  di daratan maupun di laut, terutama jenis yang secara alami memang tidak banyak jumlahnya. Salah satu jenis  fauna  laut  adalah  penyu  sisik  (Eretmachelys  imbricate)  yang  didalam  dunia  konservasi populasinya  di  alam  telah  dikatagorikan  "nyaris  punah"  atau  "endangered".  Ada  7  spesies  penyu  di dunia  yaitu  penyu  agar/penyu  pulau  (Green)-  Chelonia  mydas.,  Penyu  Belimbing,  leatherback (Dhermochelyscoriacea),  penyu  karah/  penyu  sisik,  Hawksbill  (Eretmochelys  imbricata),  Penyu Lekang,  olive  ridley  (Lepidochelys  olivacea),  penyu  lekang  kempii  (Lepidochelys  kempii),  penyu pipih, flatback (Natator depressus), penyu tempayan (Caretta caretta, L).
Penyu  merupakan  satwa  langka  yang  dilindungi  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  tentunya memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi  sehingga  perdagangan  dan  penyelundupan  penyu  terjadi  di perairan  Indonesia.  Penyelundupan  penyu  merupakan  tindak  pidana  yang  sangat  kompleks  yang melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  pemburu  hingga  eksportir,  oleh  karena  itu  Indonesia  sangat penting memiliki regulasi yang tegas untuk mengatur hal-hal terkait penyelundupan penyu. Indonesia
merupakan negara kepulauan dengan perairan dan kondisi geografis yang sangat luas sehingga rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan termasuk penyelundupan penyu.
Penyu  internasional  telah  masuk  dalam  Appendix  1  Convention  on  International  Trade  in Endangered  Species  (CITES),  yang  artinya  penyu  telah  dinyatakan  sebagai  spesies  yang  terancam punah  dan  tidak  dapat  diperdagangkan  dalam  bentuk  apapun.  Setelah  meratifikasi  Convention  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah  untuk  melindungi  penyu.  Langkah  pertama  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk melindungi penyu melalui Peraturan Menteri Pertanian tahun 1978.237/Kpts/Um/5/1978, tanggal: 29 Mei 1978, diberikan status perlindungan bagi Penyu Belimbing (Dermochelyscoriacea). Pada tanggal 4  Oktober  1980  dikeluarkan  Keputusan  Menteri  Pertanian,  yang  memberikan  status  lindung Lepidochelys olivacea dan Caretta-caretta, 716/Kpts/10/1980. Disahkan pada tahun 1990 pada tanggal 5 Mei 1990, segala bentuk eksploitasi satwa dilindungi dilarang.
Pada tahun 1996, Peraturan Menteri Kehutanan 882/Kpts/2/1996 memberikan status lindung bagi penyu pipih (Natatordepressa). Pada tahun 1996, Peraturan Menteri Kehutanan 771/Kpts/2/1996 memberikan  status  perlindungan  penyu  (Eretmochelys  imbricata).  Pada  tahun  1999,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  7  tahun  1999  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia disahkan pada tahun 1999. Selama 8 tahun, Indonesia telah melindungi semua jenis penyu, termasuk penyu  hijau. UU No 5 Tahun 1990 (selanjutnya disebut UU KSDAHE tentang perlindungan sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan payung hukum perlindungan berbagai tumbuhan dan satwa, salah  satunya  kura-kura.  Pasal  21  (2)  UU  KSDAHE  (Perlindungan  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistem)  secara  jelas  mengatur  bahwa  semua  kegiatan  untuk  mengembangkan  satwa  dilindungi dilarang.  Selain  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  di  atas,  perdagangan  satwa  dilindungi,  khususnya penyu juga akan dikenakan denda karena sudah melanggar asas hukum (Hamzah, 1994 ).

## 2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa yang Dilindungi
Dalam  menindak para pelaku peyelundupan penyu, perlu tidakan tegas untuk  memberikan  efek  jera, misalnya  pemberian  sanksi  pidana.  Menurut Soesilo  (1989) sanksi  pidana  ada  suatu  perasaan  tidak enak  (sengsara)  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  vonis  kepada  orang  yang  telah  melanggar undang-undang  hukum  pidana.  Kejahatan  penyelundupan  (kejahatan  penyelundupan  atau penyelundupan)  dapat  dikaitkan  dengan  pelanggaran  ekspor  atau  impor,  kejahatan  yang  dilakukan melalui  penyembunyian  atau  secara  diam-diam,  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  tindakan  yang  merugikan  negara  ( Lopa,  1980 ).  Indonesia  telah menetapkan sanksi pidana penyelundupan sesuai dengan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B UU No  17  Tahun  2006  ( Hamzah,  1985 ).  Istilah  tindak  pidana  penyelundupan  penyu,  hingga  saat  ini belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  penyelundupan  penyu.  Bahkan KUHP  yang  merupakan aturan umum tindak pidana tidak  mengatur penyelundupan.  UU Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  (selanjutnya  disebut  UU  KSDAHE)  tidak  mengatur  tentang tindak pidana penyelundupan kura-kura. UU KSDAHE hanya mengatur tentang perlindungan hewan dari  penangkapan,  pembunuhan,  penyimpanan,  kepemilikan,  dan  pemeliharaan.  Pasal  21  UU KSDAHE  ayat  (2)  mengatur  tentang  penangkapan,  penyimpanan,  dan  pengangkutan  satwa  yang dilindungi termasuk penyu tanpa izin yang dapat diartikan sebagai tindakan pelanggaran hukum.
Mengenai  sanksi  pidana  pada  pelaku  penyeludupan  penyu  dilihat  dari  Putusan  Pengadilan Negeri  Denpasar  Nomor:  973/Pid.Sus/LH/2019/PN/Dps  hakim  menjantuhkan  hukuman  kepada terdakwa  Penyeludupan  satwa  liar  yang  dilindungi  berupa  pidana  penjara  selama  dua  tahun  dan pidana denda sejumlah lima puluh  juta rupiah dengan  tuntutan  menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit,  tubuh,  atau  bagian-bagian  lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  hayati  dan  Ekosistemnya  menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar seratus juta rupiah  subsidi  air  dan  tiga  bulan  kurungan.  Hakim  mempertimbangkan  putusan  tersebut  dengan pertimbanggan  bahwa  terdakwa  terbukti  terhadap  barang-barang  bukti  berupa  dua  tengkorak  penyu belimbing  (Dermochelys  eoriacea)  yang  ditemukan  tersebut  tidak  memiliki  dokumen  persyaratan berupa  dokumen  CITES  (Convention  on  International  Trade  ofEndangered  Species),  dokumen  ijin impor  dari  Manajemen  CITES  Belanda,  dan  ijin  ekspor  dari  Manajemen  CITES  (Convention  on International Trade  of Endangered Species). Indonesia dengan dasar menimbang bahwa benar tubuh atau  bagian-bagian  satwa  tersebut  di  atas  adalah  merupakan,  tubuh  atau  bagian-bagian  satwa  yang dilindungi  oleh  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan  Ekosistemnya  berdasarkan  lampiran  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  7  tahun  1999  tentang pengawetan  jenis  tumbuhan  dan  satwa),  menimbang  bahwa  sebagaimana  fakta-fakta  hukum  yang telah  terungkap  di  hadapan  persidangan  tersebut  telah  membuktikan  benar  terdakwa  telah memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dan memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut.
Peradilan  Indonesia  sangat  menghargai  ketepatan  proses  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh penyidik  Kepolisian  Belanda  dalam  melakukan  penggeledehan  dan  pemeriksaan  terhadap  gudang perusahaan  Timmers-Gems  B.V  dan  Timmers-Gemsgroup  B.V.  yang  berkedudukan  di  Osseweg  48 Berghem-Belanda  yang  kemudian  menemukan  fakta  hukum  bahwa  Terdakwalah  yang  sudah mengirimkannya  dari  Indonesia  dalam  keterkaitan  hubungan  bisnis  yang  sudah  pasti  bersifat komersial  (menguntungkan)  bagi  kedua  belah  pihak  namun,  sistem  peradilan  tetap  menghargai  hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa bahkan siapapun yang dihadapkan pada persidangan, sedangkan Majelis  Hakim  tetap  akan  berpegang  teguh  pada  fakta  hukum  dan  peraturan  perundangan-undangan yang  terkait  dan  berlaku  di  Indonesia,  menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  tidak  memiliki  izin dan/tidak dapat menunjukkan  dokumen terkait  dengan izin untuk  memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian  lain satwa berupa yang  dilindungi atau barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian tersebut  dari  pihak  yang  berwenang  sebagaimana  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tersebut  merupakan perbuatan  yang  sengaja  terdakwa  lakukan,  artinya  terdakwa  mengetahui  dan  menghendaki  benda- benda  tersebut  terbuat  dari  kulit,  tubuh,  atau  bagian-bagian  lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang- barang  yang  di  buat  dari  bagian-bagian  tersebut  untuk  diperniagakan  dan  terdakwa  mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat unsur dengan sengaja  memperniagakan  kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari  bagian-bagian  tersebut”  telah  terpenuhi. erbuatan  terdakwa  telah  terbukti  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana  dari  pasal  yang  didakwakan dalam  dakwaan  Penuntut  Umum  bahwa  tubuh  atau  bagian-bagian  satwa  tersebut  di  atas  adalah merupakan tubuh atau bagian-bagian satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  berdasarkan  lampiran  Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa).
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  huruf  d Pasal  40  ayat  (2)  UURI  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  hayati  dan Ekosistemnya dan alat bukti yang diajukan di persidangan Memenuhi persyaratan dari dua alat bukti efektif yang diatur dalam  Pasal 183 Konstitusi Republik Kazakhstan. Ada hubungan  erat antara satu alat  bukti  dan  bukti  lainnya,  yang  membuat  pengadilan  percaya  bahwa  tindak  pidana  telah  memang terjadi  dan  tergugat  adalah  tergugat.  Pelaku,  oleh  karena  itu,  terdakwa  harus  menemukan  bahwa  ia telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana  dengan sengaja memperniagakan kulit,  tubuh,  atau  bagian-bagian  lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian  tersebut  sebagaimana  termuat  Dalam  putusannya,  diperhitungkan  bahwa  terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  tersebut  di  atas,  dan  selama persidangan pengadilan tidak menemukan dalih atau alasan apapun yang dapat dijadikan dalih untuk melakukan  penghapusan.  .  Menimbang  bahwa  sebelum  pengadilan  menjatuhkan  hukuman  kepada terdakwa, terdakwa harus dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu,
terdakwa  harus  dijatuhi  hukuman  yang  sesuai  dengan  kesalahannya.  Pertama,  perhatikan  Pasal  197 (1) KUHAP dan 2009 Situasi yang memberatkan dan mitigasi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28  ayat  (2)  UU  No.48  th  2009.  Atas  dasar  tuntutan  dan  pertimbangan  hakim  tersebut  maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda sejumlah lima puluh juta rupiah, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk Perlindungan Hukum yang  dibuat  untuk  melindungi  penyu  sebagai  satwa  yang  dilindungi,  yaitu  dengan  dibuatnya perjanjian  CITES  (Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species)  yang  merupakan Perjanjian  Internasional  antar  pemerintah  (Negara  Anggota)  yang  ditandatangani  di  Washington, D.C.,  pada  tanggal  3  Maret  1973.,  dimana  untuk  perlindungan  penyu  dibahas  dalam  appendix  1 CITES  (Convention  on  International  Trade  of  Endangered  Species).  Pemerintah  Indonesia memberikan  perlindungan  terhadap  satwa  penyu  dengan  terdapat  6  dari  7  jenis  penyu  yang  ada  di dunia yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang tentang Penetapan Jenis-jenis Binatang Liar Yang Dilindungi.  Serta  dibuatnya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  (Undang-undang  KSDAHE) merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya adalah penyu. Dan bentuk sanksi terhadap orang yang menyelundupkan penyu sebagai satwa  yang  dilindungi  adalah  berupa  sanksi  admisnistratif,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana.  Secara mengkhusus  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyeludupan  penyu  belum  ada,  sanksi  tersebut  masih tergabung  dalam  Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  berdasarkan  lampiran  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  7  tahun  1999  tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

## 2. Saran
Melalui  kajian  ini  peneliti  mengharapkan  dapat  memberikan  perubahan  pada  penetapan  regulasi tentang penyelundupan penyu  yang  merupakan  kekayaan alam  yang  harus dilindungi. Bagi Penegak Hukum  diharapkan  pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  penyeludupan  penyu  sebagai  satwa  yang dilindungi  lebih  baik  dan  tegas,  serta  regulasi  hukum  yang  digunakan  lebih  jelas  agar  pelaku penyelundupan  mengetahui  pasti  hukuman  apa  saja  yang  akan  mereka  terima  jika  melakukan penyelundupan  penyu,  serta  dibuatkan  Undang-Undang  khusus  yang  lebih  banyak  dan  mengikat. Kemudian,  bagi  pemerintah  seharusnya  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terhadap  penyu sebagai  hewan  yang  dilindungi  harus  ditingkatkan,  agar  penyu  tidak  menjadi  bahan  konsumsi  dan pajangan hiasan.

## DARTAR PUSTAKA
Darajati,  wahyuningsih  et  al.  (2020). Indonesia  Biodiversity  Strategi  and  Action  Plan .  Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Jakarta. Hamzah, A. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana (Cet.2). Rineka Cipta, Jakarta. Hamzah, A. (1985). Delik Penyelundupan . Akademi Pressindo, Jakarta. Lopa,  B.  (1980). Tindak  Pidana  Ekonomi:  Pembahasan  Tindak  Pidana  Penyelundupan .  Pradnya Paramita, Jakarta.
Lovei,  M.  (2005). Going,  Going,  Gone,  The  Illegal  Trade  in  Wildlife  in  East  and  Southeast  Asia . Environtment and Social Development Department, Washington, D.C. Putra, C. S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Satwa Langka Berdasarkan Keppres Nomor 43 Tahun 1978  Tentang  Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and Flora di Indonesia . Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Rajardjo, S. (2006). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti, Jakarta. Soesilo, R. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Politeia, Bogor.
Syahni, N. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa Yang  Dilindungi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya . Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Zanita,  H.  (2019). enyelesaian  Hukum  Kasus  Tindak  Pidana  Terhadap  Pembunuhan  Satwa  Yang Dilindungi  Berdasarkan  Undang-Undang  No  5  Tahun  1990  Tentang  Konversi  Sumber  Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan) . Fakultas Hukum, Unversitas Islam Riau.