https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Juli 2021, Vol. 5 No. 02
Received: April 2021 Accepted: Mei 2021 Published: Juli 2021 Article DOI: http://dx.doi.org/10.24903/sj.v5i2.1479

## Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang Era Covid 19
Aryo Fadlian
Universitas Singaperbangsa Karawang aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id
R. Bagus Irawan Universitas Singaperbangsa Karawang bagusirawan1233@gmail.com

## Hana Faridah
Universitas Singaperbangsa Karawang hana.faridah@fh.unsika.ac.id

## Abstrak
Seluruh Dunia mengalami pandemi virus yang bernama Corona virus disease atau Covid 19 tidak  terkecuali  negara  Indonesia  sehingga  kegiatan-kegiatan  yang  biasa  dilakukan  oleh masyarakat mengalami perubahan dikarenakan pandemi virus ini dapat menular dari orang ke orang. Disisi lain dengan berkembangnya jaman teknologi di dunia yang begitu maju sangat pesat  era  4.0  segala  sesuatu  nya  dapat  disesuaikan  sehingga  untuk  melakukan  kegiatan- kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi elektronik termasuk instansi  penegak  hukum  Pengadilan  Negeri.  Sebelum  pandemi  Mahkamah  Agung  yang merupakan  tingkatan  tertinggi  Peradilan  sudah  mewacanakan  kegiatan  peradilan menggunakan  Elektronik  disebut  dengan E-Court seperti  tertuang  pada  Perma  No  1  tahun 2019  tentang  administrasi  perkara  dan  persidangan  di  pengadilan  secara  elektronik.  Oleh karena  itu  hal  ini  harus  di  sosialisasikan  kepada  masyarakat.  Metode  yang  dilakukan  yang pertama  mahasiswa  didampingi  oleh  Dosen  pembimbing  lapangan  melakukan  pelayanan hukum  di  Posbakum  Pengadilan  Negeri  Karawang  sekaligus  mensosialisasikan  secara langsung  bahwa  ada  perubahan  dalam  berperkara  di  pengadilan,  yang  kedua  melakukan kegiatan  seminar  nasional  dengan  tema E-Court dipandu  oleh  akademisi  hukum  dan  hakim pengadilan  negeri  karawang,  peserta  dalam  seminar  tersebut  mahasiswa,  praktisi  hukum, akademisi  hukum,  pegawai  di  lingkungan  Pengadilan  Negeri  Karawang  dan  masyarakat umum.  Untuk  skema  pemeriksaan  perkara  pidana  tidak  jauh  berbeda  dengan  pemeriksaan perkara  pidana  pada  sebelum  metode  elektronik  namun  pada  era  elektronik  berbeda  teknis pemeriksaan  persidangan  yaitu  hakim  di  ruang  sidang  pengadilan  sedangkan  penuntut  di kantor  penuntut  dan  terdakwa  dari  rutan  dengan  didampingi/  tidak  didampingi  penasehat hukumnya.  Untuk  perkara  perdata  Mahkamah  Agung  menggunakan  aplikasi  laman e-court . Di dalam E-Court dapat melakukan kegiatan-kegiatan acara persidangan secara daring seperti mendaftarkan gugatan, jawaban, replik, duplik sampai putusan yang dibacakan oleh majelis
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Juli 2021, Vol. 5 No. 02
perbedaan dengan sidang pidana kalau melalui E-Court semua nya dapat langsung di upload pada e-court .  Pengadilan  sampai  dengan  Mahkamah  Agung  bersama-sama  dengan  praktisi hukum  dan  akademisi  hukum  lebih  gencar  mensosialisasikan E-Court ini  agar  dapat diketahui kemudahan ini oleh masyarakat luas. Kemudian untuk sistem peradilan yang masih menggunakan  luring  (langsung  datang  bersidang  ke  Pengadilan)  di  pikirkan  untuk menggunakan elektronik juga.
Kata Kunci: Pengadilan; Pelayanan Hukum; Covid 19.

## Pendahuluan
Indonesia  salah  satu  negara  di  dunia  yang  mengalami  pandemi Corona  virus  disease  19 (COVID-19).  Sehingga  mengakibatkan  banyak  sektor  yang  mengalami  hambatan  termasuk salah satunya adalah peran Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara. Banyaknya perkara yang harus diadili, memaksa Pengadilan Negeri untuk terus menjalankan Tugas, Pokok, dan Fungsinya  dalam  mengadili  perkara  yang  diajukan.  Banyak  sekali  aspek-aspek  dalam Pengadilan Negeri yang  belum diketahui  oleh masyarakat  luas sehingga perlu  edukasi lebih lanjut mengenai peran Pengadilan Negeri. Kami memilih tema “Menelisik Peran Pengadilan Negeri  dalam  Era  New  Normal”  karena  dalam  keadaan  pandemi  saat  ini  tidak  dipungkiri untuk menjalankan peran peradilan harus menerapkan kebiasaan baru dengan cara mematuhi protokol kesehatan agar tidak menimbulkan penyebaran virus yang tidak terkendali.
Sesuai  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan mengenai pengadilan menggunakan sistem E- Court dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  di  Pengadilan  Negeri.  Dalam  momentum pandemi  COVID-19  seperti  inilah  pemanfaatan E-Court dimaksimalkan  karena  guna mengurangi  interaksi  orang  di  ruang  sidang  sehingga  secara  tidak  langsung  mengurangi kontak antar manusia sekaligus  mencegah sedini mungkin potensi penyebaran virus corona. Banyak  sekali  aspek-aspek  dalam E-Court yang  belum  diketahui  oleh  masyarakat  luas sehingga  perlu  edukasi  lebih  lanjut  mengenai  kinerja E-Court ini.  Karena  mengingat program E-Court ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan social distancing yang kemudian patut dan menarik untuk dibahas dalam momentum pandemik COVID-19.
Perkembangan  zaman  teknologi  digital  yang  cukup  pesat,  menjadi  solusi  efektif  untuk mengatasi  berbagai  tata  cara  /  metode  untuk  mengatasi  berbagai  permasalah  kegiatan manusia  untuk  tidak  bertatap  muka.  Saat  ini,  Online  adalah  salah  satu  media  yang  mulai digunakan untuk melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, penyuluhan kualitasnya pun setara dengan luring.

## Metode
Kegiatan  “Pengabdian  kepada  masyarakat”  ini  dibantu  oleh  tim  KKN  Legala.id  Fakultas Hukum  Universitas  Singaperbangsa  Karawang.  Metode  yang  digunakan  ada  dua  ;  Pertama, langsung dilakukan kedalam kantor Pengadilan Negeri Karawang di bagian PTSP(pelayanan terpadu satu pintu), posbakum, kepaniteraan dengan menggunakan protokol kesehatan sesuai aturan kantor Pengadilan Negeri Karawang.
Kemudian  setelah  pengumpulan  data  di  kantor  dilakukan  seminar  mengenai  “Pelayanan Pengadilan  pada  masa  Covid  19  (New  normal)”  yang  dilaksanakan  melalui  daring.  Acara diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Legalaid yang di narasumberi oleh Hakim Pengadilan
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Juli 2021, Vol. 5 No. 02
Negeri Karawang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, peserta adalah praktisi hukum, pengamat hukum, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia  merupakan  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  oleh  karena  itu setiap  Tindakan,  pergerakan  masyarakat  diatur  dan  dibatasi  oleh  hukum  demi  menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Bahwa seiring berkembangnya kemajuan teknologi saat  ini  era  4.0  bahkan  menuju  era  5.0,  diperlukan  suatu  terobosan  baru  dalam penyelenggaraan  sistem  peradilan  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  memudahkan masyarakat,  efisien  dan  tidak  mengurangi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan. Salah  satu  caranya  yaitu  sistem  peradilan  elektronik  atau  E-Court.  Dasar  hukum  peradilan elektronik  atau E-Court adalah  Perma  No.  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu Perma No. 1 Tahun 2019  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  juga  mengatur mengenai  E-Court.  Tujuan  pengaplikasian E-Court adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran yang akan menghemat waktu serta biaya pendaftaran biaya.
Bahwa  dengan  sistem  peradilan  elektronik,  para  pihak  (dalam  perkara  perdata  atau  TUN), terdakwa  atau  penuntut  umum  (dalam  perkara  pidana)  tidak  perlu  berkali-kali  melakukan sidang, cukup dengan mengirim file atau dokumen online atau menghadiri persidangan dari tempat  masing-masing.  Dalam  penyelenggaraan  peradilan  elektronik,  dalam  perma  tetap menggunakan hukum acara yang berlaku seperti KUHAP & HIR/RBG.
Pasal  26  Perma  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  di  Pengadilan Secara  Elektronik  yang  pada  inti  nya  bahwa  segala  bentuk  Putusan/penetapan  yang diucapkan  oleh  Hakim  ketua/Hakim  dilakukan  secara  elektronik  dan  di  sampaikan  pada system elektronik Pengadilan yang bersangkutan.
1. Perkara Pidana
Pemeriksaan  perkara  pidana  pada  Pengadilan  Negeri  secara  elektronik  diatur  dalam  Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri, terdapat skema alur pemeriksaan;
Gambar. 1  Skema pemeriksaan Perkara Pidana
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Juli 2021, Vol. 5 No. 02
Untuk skema Pemeriksaan Pidana tidak Jauh beda dengan pemeriksaan perkara pidana pada sebelum metode elektronik. Namun pada saat mulai pelaksanaan teknis mengalami perbedaan ruang  sidang  dapat  dilakukan  dimana  terdakwa  di  tahan  yaitu  ruang  kejaksaan/ruang  lapas yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Administrasi perkara adalah proses penunjukan majelis Hakim,  penunjukan  panitera/PP  dan  juru  sita,  penetapan  hari  sidang,  penentuan  cara  siding secara  elektronik,  penyampaian  dokumen,  keberatan,  tanggapan  atas  keberatan,  putusan, pembelaan, replik, duplik, slinan putusan, petikan putusan dan Salinan putusan. Persidangan secara  Elektronik  adalah  serangkaian  proses  memeriksa  terdakwa,  mengadili  dan  memututs yang dilaksanakan dengan ITE, audio visual dan sarana elektronik lainya sesua dengan Pasal 1. Perma 4 Tahun 2020.
Tata cara nya yaitu Hakim di ruang siding Pengadilan sedangkan Penuntut di kantor penuntut dan  terdakwa  dari  rutan  dengan  didampingi/tidak  didampingi  penasehat  hukumnya  sesuai dengan  Pasal  2  Perma  No  4  Tahun  2020.  Kemudian  segala  bentuk  berkas  yang  merupakan dokumen  elektronik  disampaikan  Penuntut  maupun  Penasehat  hukum  berbentuk  portable document  format  (PDF)  dan  setiap  dokumen  elektronik  yang  dikirim,  harus  di  unduh  dan diverifikasi harus sesuai yang dibacakan dengan yang di unduh.
2. E-Court (Persidangan Perdata)
Penjelasan  mengenai  e-court  berdasar  hukum  pada  Perma  No  1  tahun  2019  tentang administrasi pengadilan menggunakan elektronik.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Juli 2021, Vol. 5 No. 02
E-court dilakukan untuk perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan,dan dapat dikatakan seluruh  proses  nya  menggunakan  halaman  situs  tersebut,  sehungga  pihak  yang  berperkara dipastikan  tidak  perlu  datang  ke  kantor  pengadilan.  Dari  proses  Pendaftaran  perkara, pendaftaran kuasa, data pihak, panggilan sidang, Upload gugatan, sampai kepada pembayaran perkara.
Gambar. 4 Pelayanan Hukum
Gambar. 5 Diskusi dengan Panitera Hukum
Gambar . 6 Rapat Panitia Seminar online            Gambar.  7 Panitia Acara Seminar Online

## Simpulan dan rekomendasi
Dalam era yang baru seluruh kantor pemerintah termasuk Pengadilan Negeri ada perubahan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pelayanan  tersebut  ada  perubahan  pada  metode pelayanannya  yaitu  dari  metode  konvensional  berubah  kepada  metode  daring,  beberapa  hal yang  dilakukan  dalam  pengadilan  dengan  Metode  daring  adalah  pendaftaran  perkara, persidangan(perkara  perdata),  pelayanan  bantuan  hukum,  pemberkasan  dilakukan  semi daring. Kebiasaan baru tersebut belum banyak di ketahui masyarakat luas khususnya wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Karawang  maka  tugas  jajaran  Pengadilan  sampai  ke  tingkat Mahkamah  Agung,  Intansi  penegak  hukum  lainya  yang  terkait,  Para  praktisi  Hukum, Akademisi  hukum  yang sering  bersinggungan  dengan  Pengadilan  harus  mengetahui  metode era  yang  baru  bahkan  juga  membantu  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  luas.  Dengan telah tersosialisasi kepada masyarakat maka masyarakat dalam melaksanakan metode baru ini tidak kesulitan.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Juli 2021, Vol. 5 No. 02

## Daftar Pustaka
Nasution,  Adnan  Buyung.  (1983).  Legal  Assistence  and  Access  to  Justice  in  Indonesia. Jakarta : Cendana Press Jakarta.
Pangaribuan, Luhut M.P. (2016). Pengadilan, Hakim dan Advokat : Catatan Hukum.  Jakarta : Pustaka Kemang.
Soekanto,  Soerjono.  (1982).  Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah-Masalah Sosial. Bandung : Alumni.
(2000). Bukan Belas Kasihan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Abdul  Atsar  dkk  (2019).  Buku  Pedoman  Pemagangan.  Karawang  :  Fakultas  Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.
Peran  Posbakum  Dalam  melayani  Keadilan  Masyarakat,,  Ismayana,  S.H.,  M.H.Jurnal Rechtsvinding  Volume  2  Nomor  1,  Efektifitas  Pos  Bantuan  Hukum  Di  Pengadilan,  Thalis Noor Cahyani https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/ https://pn-jakartatimur.go.id/baru/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html