INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15454-15459 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pembentukan Hukum dalam Parlemen dan Legislasi
Yusrina Handayani 1 ✉ , Sitta Saraya 2
Universitas Selamat Sri Email: rinamifta88@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar negara untuk menentukan arah dan bentuk Pembentukan hukum berhubungan dengan pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh  badan  kekuasaan  negara.  Suatu  Undang-Undang  dapat  ditetapkan  sebagai  peraturan  tertulis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap mampu merumuskan keinginan rakyat yang dapat di mulai  dari  perancangan,  pembuatan,  persetujuan  sampai  dengan  disahkan  dan  memberikan konsekuensi keterikatan rakyat terhadap Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci: Pembentukan, Legislasi, Undang-Undang

## Abstract
Every country has legal politics which act as basic state policy to determine the direction and form. Legal formation is related to political decision making at the legislative and executive levels in terms of legal legislation  which  should  refer  to  the  legal  politics  adopted  by  state  power  bodies.  A  law  can  be established as a written regulation. The People's Representative Council (DPR) is considered capable of formulating the wishes of the people which can start from designing, making, approving to ratification and providing consequences for the people's attachment to the law.
Keywords: Establishment, Legislation, Law

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum. Yang telah mengalami perubahan amandemen Undang-undang  Dasar  sebanyak  4  kali,  perubahan  amandemen  pertama  yaitu  anutan prinsip  pemisahan  kekuasaan  dengan  prinsip  pembagian  kekuasaan  yang  berlaku sistematika di Undang-undang Dasar 1945. Kedua membahas tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya,  ketiga  yaitu  gagasan  pemilihan  presiden  secara  langsung  dan  keempat gagasan  pembentukan Lembaga tambahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga legislative.
Lembaga legislatif pemerintah dengan kuasa untuk membuat hukum yang di sebut dengan peraturan perundang-undang. Dalam system parlemen, legislatif merupakan badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presidensil, legislative sebagai cabang pemerintah yang sama dan bebas dari eksekutif.
System bikameral adalah wujud dari Lembaga perwakilan atau parlemen yang terdiri dari dua Majelis yaitu majelis pertama atau majelis rendah, yang kedua majelis senat. Dan cabang kekuasaan legislative juga di dibagi menjadi 2 yaitu Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Untuk mengoptimalkan system tersebut pemerintah berupaya melakukan reformasi dalam  ketatanegaraan  Indonesia.  DPD  dibentuk  dan  disejajarkan  dengan  DPR  untuk mewujudkan keseimbangan antara pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan Dearah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, metode ini dipandang tepat dalam suatu  ini  karena  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian  yang  ingin  menganalisis  tentang
pembentukan  hukum  dalam  parlemen  dan  legislasi.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena dianggap mampu bersinergi dengan proses tersebut.
Penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretive  dengan  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara  purposive  dan snowbaal yakni sebagai bagian dari keseluruhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  hukum  adalah  kedudukan  yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak  tertentu membentuk  hukum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan.  Pembentukan  hukum  di dasari  oleh  kewenangan  hukum  karena  hukum  yang  efektif  hukum  yang  dibentuk  oleh Lembaga yang berwenang maksud dari efektif adalah yang bisa dilaksanakan, yang bisa dipatuhi dan hukum yang bisa ditekankan.
Dalam  system  pemerintah  demokrasi  yang  menganut  pemisahan  kekuasaan, kewenangan pembentukan hukum pada umumnya diberikan kepada Lembaga legislatif. Dalam konstitusi UUD 1945 sebelum perubahan amandemen disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa| “pre siden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat)  dan  sesudah  amandemen  kewenangan pembentukan Undang-undang Dasar mengalami dinamika atau perubahan, dalam pasal 20 ayat  (1)  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  yang  awalnya  kekuasaan  pembentukan Undang-undang  berada  pada  presiden  seletah  reformasi  kewenangan  legislasi  atau pembentukan Undang-undang Dasar dialihkan oleh DPR.
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  keterlibatan  pemerintah  dalam  proses pembuatan UU di DPR sudah terjadi pada masa berlakunya UUDS 1950 pasal 89 UUDS 1950 pada  intinya  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  perundang-undangan  dilakukan  oleh pemerintah  dan  DPR.  pada  masa  sebelum  reformasi  percampuran  kekuasaan  antara Lembaga  legislative  dan  eksekutif  juga  dijelaskan  pada  pasal  5  ayat  1  UUD  1945  lama menyebutkan bahwa presiden bersama sama DPR menjalankan legislative dalam negara.
Meskipun presiden tidak terlibat langsung dalam pembahasan proses pembentukan UU  di  DPR  namun  kehadiran  Menteri  yang  mewakili  presiden  tidak  mengurangi  makna ketentuan pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Dan atas keterlibatan Menteri dalam pembahasan RUU untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama  merupakan  rangkaian  proses  menentukan sahnya suatu UU. RUU yang dihabas dalam persidangan terutama RUU yang diajukan oleh DPR pada umumnya berakhir dengan persetujuan bersama.
Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen
1. Undang-Undang
a. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR
b. Tiap-tiap undang-undang mengehendaki persetujuan DPR
c. Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
d. Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-undang
e. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden maka rancangan tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
2. PERPU (Peraturan Perundang-undangan)
a. Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  presiden  berhak  menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang
b. Peraturan  pemerintah  itu harus mendapat  persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut
c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus di cabut

## 3. PERDA (Peraturan Daerah)
Tidak  diatur  secara  khusus  di  delegasikan  peraturan  kepada  Undang-undang. Kewenangan  pembentukan  di  tangan  Presiden,  presiden  menjadi  pemegang  kekuasaan untuk  Undang-undang  Dasar  tetapi  dengan  persetujuan  DPR  yang  berarti  system pemerintahan sangat kuat presidensialnya jadi presiden yang memegang kekuasaan sangat besar dan bahkan lebih besar dari pada DPR.
Pada  masa  reformasi  ditandai  dengan  perbaikan  ketatanegaran  yang  dibentuk amandemen Undang-undang Dasar 1945
1. Amandemen Pertama Undang-undang Dasar 1945
a. Undang-Undang Pasal 5
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
b. Undang-Undang Pasal 20
1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang
2) Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  DPR  dan  presiden  untuk mendapat persetujuan Bersama
3) Jika rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Bersama, rancangan Undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui Bersama untuk menjadi undang-undang
c. Pasal 21
Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang
2. Amandemen Kedua Undang-undang Dasar 1945
a. Undang-Undang Pasal 20
Dalam hal rancangan Undang-undang yang  telah disetujui bersama tersebut  tidak disahkan  oleh  presiden  dalam  waktu  tigapuluh  hari  semenjak  rancangan  Undang- undang  tersebut  tidak  disetujui,  rancangan  Undang-undang  tersebut  sah  menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan
b. Pasal 20 A
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
c. Pasal 22A
ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang diatur dengan Undang-undang
d. PERDA (Peraturan Daerah) pasal 18
Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  dan  peraturan-peraturan  lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

## 3. Amandemen Ketiga
a. Pasal 22 D
1) DPR dapat mengajukan kepada DPD rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan pusat dan daerah
2) DPD ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah daya alam sumber daya ekonomi lainya, serta pertimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  serta|  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  atas  rancangan  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak Pendidikan dan agama.
Lembaga-Lembaga yang Berwenang di Indonesia
1. Parlemen
a. MPR bertugas atau berwenang membuat TAP MPR dan melakukan amandemen Konstitusi meskipun konstitusi tidak di anggap sebagai bagian dari fungsi legislasi karena konstitusi bukan Undang-undang, konstitusi merupakan Undang-undang Dasar yang kedudukannya| lebih tinggi dari Undang-undang
b. DPR bertugas untuk membuat Undang - undang
c. Presiden  mempunyai  wewenang  dalam  PERPU  dan  membuat  Undang-undang bersama dengan DPR serta menerbitkan Perpu.
d. Kepala Daerah dan DPRD yang berwenang membuat peraturan daerah.

## SIMPULAN
Dalam pasal 20 ayat 2 UUD menegaskan bahwa setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan dalam pasal 20 ayat 3 UUD 1945 berisi jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tidak  boleh diajukan  lagi  dalam  persidangan masa itu. Pembahasan RUU hingga mendapatkan  persetujuan  bersama  (DPR  dan  menteri  yang  ditunjuk  oleh  presiden), munculnya persetujuan bersama maka berakibat perubahan RUU menjadi UU, dan karena persetujuan  bersama  dikuatkan  dengan  rapat  Paripurna  maka  sudah  disahkan  dalam artian  pengesahan  secara  materiil.  Undang-undang  merupakan  norma  yang  bersifat umum dan mengikat semua warga negara tanpa terkecuali, dan partisipasi masyarakat sangat  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  negara  yang  demokrasi  dan  menghasilkan undang-undang untuk kepentingan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshiddiqi. 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945; Makalah seminar Pembangunan Nasional VIII, Jakarta, BPHN
Jimly Asshiddiqi. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM, Jakarta, Konstitusi Press
Jimly Asshiddiqi. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi;
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, Jakarta, Konstitusi Press
Manan, Bagir. 2003. DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press. Manan, Bagir. 2003. Perkembangan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
MD, Moh. Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES & UIII Press.