## AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
Oleh :
Ni Ketut Liana Citra Dewi 1 , I Gede Surata 2
Abstrak: Alat  bukti  merupakan  sesuatu  yang  sangat  diperlukan  di  dalam pembuktian yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara sehingga memberikan  kebenaran  terhadap  peristiwa  yang  diajukan  di  muka  persidangan.
Hukum  perdata  menempatkan  bukti  tertulis  sebagai  alat  bukti  yang  utama dibandingkan  dengan  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan  ataupun  sumpah, sehingga  akta  otentik  memberikan  suatu  bukti  yang  sempurna  jika  akta  tersebut dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  serta  dibuat  dihadapan pejabat umum yang berwenang, namun sebuah akta yang terdapat cacat di dalam pembuatannya  atau  cacat  dalam  bentuknya  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Dalam  membahas  permasalahan penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  hukum empiris, sifat penelitian yakni deskriptif atau menggambarkan, lokasi penelitian di Pengadilan  Negeri  Singaraja,    sumber  data  mempergunakan  sumber  data  primer dan data sekunder dengan meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  teknik  pengumpulan  datanya  yaitu wawancara dan studi dokumentasi/kepustakaan, dan analisis data kualitatif. Akta otentik  ialah  bukti  yang  sempurna,  apabila  ada  yang  menyangkal  keotentikan sebuah  akta  maka  terhadap  yang  menyangkal  tersebut  diberikan  kesempatan untuk  membuktikannya,  hingga  telah  memperoleh  putusan  yang  berkekuatan hukum  yang  tetap  sehingga  akta  otentik  menjadi  terdegradasi  kekuatan pembuktiannya  menjadi  akta  di  bawah  tangan.  Namun,  penyangkalan sebagaimana  tersebut  diatas  tidak  dapat  merubah  kekuatan  pembuktian  akta otentik apabila belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Kata kunci : Akta Otentik, Alat Buktian, Perkara Perdata.

## PENDAHULUAN
Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena di dalam  hubungan  keperdataan  seringkali  orang  dengan  mengantisipasi  hal  yang tidak  diinginkan  dengan  menyediakan  terlebih  dahulu  suatu  yang  nantinya  dapat digunakan  sebagai  bukti  apabila  dikemudian  hari  tejadi  perselisihan  dan  bukti yang  biasanya  disediakan  tersebut  berupa  tulisan.  Dalam B’lack Law Dictionary disebutkan bahwa alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
di  depan  persidangan  oleh  suatu  pihak  dan  melalui  sarana  saksi,  catatan, dokumen,  peragaan,  benda-benda  konkrit  dan  lain  sebagainya,  dengan  tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim.
Dalam  Hukum  Perdata,  menurut  ketentuan  Pasal  1866  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  alat-alat  bukti  terdiri  atas  :  bukti tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi,  persangkaan-persangkaan,  pengakuan  dan sumpah, sedangkan dalam Hukum Pidana, macam-macam alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri  atas  :  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa.
Perbedaan  antara  alat  bukti  dalam  hukum  pidana  dengan  alat  bukti  dalam hukum  perdata  dimaksudkan  untuk  perbandingan  alat  bukti  yang  dianggap penting,  seperti  dalam  hukum  perdata  alat  bukti  surat  dimasukkan  dalam  poin pertama  artinya  alat  bukti  surat  memiliki  kedudukan  yang  diutamakan dibandingkan  dengan  alat  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan  maupun  sumpah. Namun  dalam  hukum  pidana  justru  alat  bukti  yang  ditempatkan  pertama  yakni keterangan  saksi  yakni  seseorang  yang  melihat  sendiri,  mendengar  sendiri  atau bahkan mengalami sendiri (saksi korban) yang menempati urutan pertama, bahkan alat bukti surat dimasukkan dalam nomor urut tiga.
Di dalam praktek kehidupan masyarakat khususnya lingkup hukum perdata, banyak kita temukan akta notaris  yang dijadikan sebagai  alat bukti dalam proses pemeriksaan  perkara  di  persidangan.  Bahkan  pihak  penggugat  yang  dirugikan oleh  karena  terbitnya  suatu  akta  notaris  tidak  jarang  pula  memohon  kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk membatalkan akta notaris yang  diajukan  sebagai  alat  bukti  di  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  di persidangan.  Akta  notaris  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  dan  mengikat.  Hal  ini  mempunya  arti  bahwa  hakim  dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan akta notaris harus menganggap isi akta notaris  tersebut  benar  sepanjang  tidak  ada  pihak  yang  menyangkal  kebenaran  isi akta notaris tersebut. Apabila ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa  akta  tersebut  tidak  benar,  maka  orang  atau  pihak  yang  menilai  atau
menyatakan  tersebut  wajib  untuk  membuktikan  penilaian  atau  pernyataannya sesuai aturan hukum.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  peranan  Akta  Otentik  dalam  hal  pembuktian  pada  Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja ?
2. Bagaimana  akibat  hukum  dari  cacatnya  Akta  Otentik  terhadap  pembuktian pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja ?

## TINJAUAN PUSTAKA
Akta  Notaris  yang  memuat  suatu  perjanjian  mengikat  mereka  yang membuatnya,  oleh  karena  itu  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  harus terpenuhi.  Pasal  1320  BW  yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  perjanjian,  ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat  perjanjian,  yang  terdiri  dari  kata  sepakat  dan  cakap  bertindak  untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan  suatu  perjanjian  itu  sendiri  atau  berkaitan  dengan  obyek  yang  dijadikan perbuatan  hukum  oleh  para  pihak,yang  terdiri  dari  suatu  hal  tertentu  dan  sebab yang tidak dilarang (sebab yang halal).
Hukum  perdata  yang  mengatur  perjanjian  ada  akibat  hukum  tertentu  jika syarat  subjektif  dan  syarat  objektif  tidak  dipenuhi.  Jika  syarat  subyektif  tidak terpenuhi,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang  ada permintaan  oleh  orang-orang  tertentu  atau  yang  berkepentingan  (Wirjono Prodjodikoro,  1989:  121).  Syarat  subjektif  ini  senantiasa  dibayangi  ancaman untuk  dibatalkan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dari  orang  tua,  wali  atau pengampu. Agar ancaman ini tidak terjadi, maka dapat dimintakan ketegasan dari mereka  yang  berkepentingan,  bahwa  perjanjian  tersebut  akan  tetap  berlaku  dan mengikat  para  pihak.  Jika  syarat  objektif  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  batal demi  hukum (nietig), tanpa  perlu  ada  permintaan  dari  para  pihak,  dengan demikian  perjanjian  dianggap  tidak  pernah  ada  dan  tidak  mengikat  siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak  dipenuhi,  padahal  aturan  hukum  sudah  untuk  perbuatan  hukum  tersebut
harus  dibuat  dengan  cara  yang  sudah  ditentukan  atau  berlawanan  dengan kesusilaan  atau  ketertiban  umum  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2003:  203),    karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar bagi para pihak untuk  saling  menuntut  atau  menggugat  dengan  cara  dan  bentuk  apapun  (R. Subekti.  2005  :  22).  Misalnya,  jika  suatu  perjanjian  wajib  dibuat  dengan  akta Notaris,  tetapi  tidak  dilakukan,  maka  perbuatan  hukum  atau  perjanjian  tersebut batal demi hukum.
Syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  diwujudkan  dalam  akta  Notaris.  Syarat subjektif  dicantumkan  dalam  Awal  akta,  dan  syarat  objektif  dicantumkan  dalam Badan  aktasebagai  isi  akta.  Isi  akta  merupakan  perwujudan  dari  Pasal  1338  BW mengenai  kebebasan  berkontrak  dan  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum  kepada  para  pihak  mengenai  perjanjian  yang  dibuatnya  (Moh.  Isnaeni, 2014:  7).  Dengan  demikian  jika  dalam  awal  akta,  terutama  syarat-syarat  para pihak  yang  menghadap  Notaris  tidak  memenuhi  syarat  subjektif,  maka  atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi  syarat  objektif,  maka  akta  tersebut  batal  demi  hukum.  Oleh  karena Pasal  38  ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang  Jabatan  notaris  telah  menentukan bahwa  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif  bagian  dari  badan  akta,  maka  timbul kerancuan antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga  jika  diajukan  untuk  membatalkan  akta  Notaris  karena  tidak  memenuhi syarat  subjektif,  maka  dianggap  membatalkan  seluruh  badan  akta,  termasuk membatalkan  syarat  objektif.  Syarat  subjektif  ditempatkan  sebagai  bagian  dari awal  akta  dengan  alasan,  meskipun  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  sepanjang tidak  ada  pengajuan  pembatalan  dengan  cara  gugatan  dari  orang-orang  tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka dianggap tidak pernah ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum empiris yang mana menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  artinya  jenis  pendekatan  yang beranjak  dari  norma  atau  aturan  hukum  yang  ada,  kemudian  disesuaikan  dengan
kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris dilakukan apabila  adanya  kesenjangan das  solen dengan das  sein ,  dimana  kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. “Tujuan  dari  penelitian  ilmu  hukum  empiris  adalah  untuk  mengetahui  sejauh mana  hukum  berjalan  di  masyarakat”.  “Pencarian  yang  dimaksud  adalah pencarian terhadap pengetahuan  yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu”.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  apa  yang  saat  ini berlaku.  Keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini tidak menguji hipotesa  melainkan  hanya  menggambarkan  informasi  apa  adanya  sesuai  dengan variable yang diteliti.
Penelitian  ini  menggambarkan  mengenai  peran  akta  otentik  dalam pembuktian pada perkara perdata Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari  cacatnya  akta  otentik  terhadap  pembuktian  pada  perkara  perdata  di Pengadilan Negeri Singaraja.
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  atau  daerah  yang  ditentukan  dan  dipilih sebagai tempat pengumpulan  data-data yang ada  di lapangan, untuk menemukan jawaban  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini. Dalam  hal  ini  peneliti  melaksanakan  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja, Jalan  Kartini  Nomor  2  Singaraja,  Buleleng,  Bali.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ini dilakukan  berdasarkan  alasan-alasan    tertentu,  yaitu  untuk  memudahkan  penulis melakukan penelitian karena penulis berdomisili di Kabupaten Buleleng.
Penentuan  sumber  dan  jenis  data  dalam  suatu  penelitian  sangatlah  penting, karena  akan  berpengaruh  pada  proses  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data  kepustakaan  dan  sumber  data lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan  memperoleh  data  sekunder  berupa bahan-bahan  hukum.  Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang relevan dengan penelitian yang dilakukan menganai hal-hal nyata yang terdapat di
tempat  penelitian.  Data  skunder  yang  diperoleh  di  kepustakaan  berupa  bahan hukum  dalam  bentuk  bahan  hukum  primer  (peraturan  perundang-undangan  yang relevan  khususnya  yang  berhubungan  dengan  Notaris  yakni  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris),  bahan  hukum  sekunder  (pendapat  ahli  maupun  hasil-hasil  penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya),  dan  bahan  hukum  tersier  (Kamus  Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum).
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal–hal, keterangan-  keterangan  atau  karateristik-karateristik  sebagai  atau  seluruh  elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan. M, 2002: 83).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Studi  Dokumentasi/Kepustakaan.    Studi  dokumentasi  maksudnya  bahwa dalam  penelitian  ini  data-data  yang  dikumpulkan  adalah    data    kepustakaan yang  dilakukan dengan cara membaca dan memahami, mengklarifikasi yang selanjutnya  mengambil  teori-teori  pada  penjelasan  dari  bahan  bacaan  yang relevan dengan  permasalahan ini.
b. Tehnik  wawancara.  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa,  2004:  95).    Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  tehnik wawancara  berstruktur  dimana  sebelumnya  peneliti  menyiapkan  daftar pertanyaan secara  cermat  sehingga pada saat  penelitian berlangsung peneliti dapat melakukannya secara  sistematis (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Tujuan  wawancara  adalah  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi, 2004: 83).
c. Teknik  Observasi.  Observasi  diperlukan  untuk  proses  eksplorasi.  Sehingga dapat  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  masalahnya  dan mendapatkan  petunjuk  tentang  cara  memecahkannya.  Penelitian  ini menggunakan observasi, karena peneliti langsung melakukan pengamatan ke
lokasi  penelitian  yaitu  dari  Desa/Kelurahan,  Kecamatan  dan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
nalisis  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  kedalam  pola,  kategori dan  kesatuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah  penelitian. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  disusun  secara  sistematis,  kemudian dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  maksudnya  adalah  penelitian menghasilkan  data  deskriptif  analisis  berupa  pernyataan-pernyataan  secara  lisan atau tertulis juga perilaku yang nyata yang dijumpai dalam melakukan penelitian, yang  kemudian  diolah,  disusun  secara  sistematis,  serta  direduksi,dan  dipaparkan secara  sistematis  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan (Moleong, L., 1999: 103).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebuah perkara perdata ada dikarenakan oleh adanya gugatan yang diajukan ke  Pengadilan,  yakni  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Pengadilan Negeri  Singaraja  akan  mencatat  setiap  gugatan  yang  didaftarkan  ke  Pengadilan Negeri  Singaraja.  Tidak  cukup  hanya  mendaftarkan  saja  sebuah  gugatan,  namun penggugat perlu untuk menyertakan sejumlah uang yang digunakan sebagai uang pendaftaran sebuah gugatan perdata.
Penyelesaian  sebuah  perkara  dapat  dilakukan  dengan  cari  litigasi  dan  non litigasi.  Sebagai  mana  ditegaskan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  :  1 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  telah  dilaksanakan,  namun tidak  mencapai  kesepakatan antara para pihak, sehingga tidak dapat  diselesaikan secara damai, dan dikembalikan kepada majelis untuk menyidangkan perkara ini. Mediasi  merupakan  hal  yang  diwajibkan,  karena  apabila  prosedur  mediasi  ini tidak  dilaksanakan  mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum,  hal  ini  sesuai dengan Pasal  Pasal  2 ayat  (3) tentang Ruang  Lingkup dan Kekuatan  Berlakunya Perma  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Mahkamah  AgungRepublik  Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  menjelaskan  bahwa  akta  notaris
yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini, akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta relaas, sedangkan akta yang dibuat dihadapan  notaris  ialah  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dengan  permintaan  para pihak sehingga dalam awal setiap akta notaris digunakan kata untuk membuktikan bahwa  para  pihak  datang  kepada  notaris  atas  kemauanya  sendiri  menggunakan kata  menghadap  atau  telah  menghadap  atau  berhadapan  atau  telah  hadir  di hadapan.  Dipergunakannya  kata-kata  tersebut  diatas  menjelaskan  bahwa sebenarnya  para  pihak  hadir  dengan  nyata  secara  fisik  atau  kehadiran  nyata  di hadapan notaris.
Berdasarkan atas duduknya perkara di atas, dan setelah melalui proses jawab menjawab maka dapat dianalisis sebagai berikut. Tergugat I dan Tergugat III telah nyata-nyata  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Seseorang  dapat  dikatakan wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia  melanggar  perjanjian,  dan  wanprestasi  seseorang  terdiri  dari  empat  macam, yakni  :  tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukannya,  melaksanakan apa  yang  dijanjikan  tetapi  tidak  sebagaimana  yang  dijanjikan,  melakukan  apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak  boleh  dilakukan.  Sanksi  bagi  seseorang  yang  melakukan  wanprestasi  ialah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resik atau membayar biaya perkara.
Terjadinya  wanprestasi  selalu  berhubungan  dengan  adanya  kontraktual. Kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat  apabila  dilanggar  akan  menimbulkan  suatu  konflik  kepentingan antara  hak  dan  kewajiban.  Alasan  mengapa  para  pihak  membuat  akta  perjanjian hutang ini ialah agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi. Wanprestasi dapat  terjadi  bisa  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan  hak  atau  kewajibannya sebagaimana  mestinya.  Seperti  kasus  di  atas,  Tergugat  I  dan  Tergugat  III diharuskan untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga 1%  terhitung gugatan  di  atas  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  serta  untuk  membayar
biaya  perkara,  karena  mereka  melakukan  ingkar  janji  atau  wanprestasi  terhadap perjanjian hutang yang telah dibuatnya.
Berkaitan  dengan  perjanjian  hutang  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  Rani Budiman,  S.H.,  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, antara lain :
1. Sepakat,
2. Cakap,
3. Hal tertentu, dan
4. Sebab yang halal.
Syarat  sepakat  dan  cakap  merupakan  syarat  subjektif  artinya  melekat  pada diri  masing-masing  pihak,  sedangkan  syarat  hal  tertentu  dan  subjek  yang  halal merupakan syarat  objektif dari perjanjian  yang dibuat. Syarat  sepakat  tentu telah diperoleh  sebelum  diadakannya  pembuatan  akta  di  hadapan  notaris,  sehingga pihak pemberi pinjaman dalam hal ini Suryani(Desi) berani memberikan pinjaman kepada I Sujana dan Meriani dengan kesepakatan memberikan jaminan 2 bidang tanah  sesuai  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  :  826  /  Kelurahan  Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, seluas 606 M2 sesuai dengan gambar situasi  tanggal  15  Juli  1993  Nomor  :  3022  /  1993  tercantum  atas  nama  I  Sujana dan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  :  798  /  Kelurahan  Kampung  Baru,  Kecamatan dan Kabupaten  Buleleng, seluas 120 M2 sesuai  dengan  gambar situasi  tanggal  2 Maret 1993, Nomor :  827 / 1993 tercantum atas nama I Sujana.
Syarat kedua yakni cakap, kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu  kecakapan  untuk  melakukan perbuatan  hukum.  Kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  ini  diartikan sebagai  kemungkinan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  secara  mandiri  yang mengikat  diri  sendiri  tanpa  diganggu  gugat.  Kecakapan  melakukan  perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur. Sehingga syarat kecakapan  dalam  perjanjian  hutang  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  dalam perkara  perdata  No.  245/PDT.G/2012/PN.  SGR  sudah  terpenuhi  karena  dengan jelas umur dari pembuat perjanjian telah memenuhi batas minimum dari seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat perjanjian.
Syarat ke tiga dari syarat sahnya perjanjian  yakni hal tertentu, maksud dari hal  tertentu  di  sini  yakni  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Perjanjian mengenai  perjanjian  hutang  itu  dibuat  di  hadapan  Notaris  Rani  Budiman,  S.H selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik.
Syarat  terakhir  yakni  sebab  yang  halal,  dimana  sebab  yang  halal  ini  harus diperhatikan  di  dalam  membuat  sebuah  perjanjian,  sehingga  nantinya  kita  tidak salah  di  dalam  membuat  sebuah  perjanjian.  Sebab  yang  halal  ini  dimaksudkan agar  perjanjian  yang  dibuat  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  atau bertentangan dengan ketertiban umum.
Terpenuhinya  ke  empat  syarat  tersebut  maka  dapat  dikatakan  perjanjian yang  telah  dibuat  tersebut  ialah  sah,  karena  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  telah dipenuhi  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  hutang  tersebut  di  atas.  Di  samping dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka perjanjian yang telah di buat tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  (para pihak) sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berkaitan  dengan  akta  otentik  dalam  pembuktian  pada  perkara  perdata Nomor  245/Pdt.G/2012/PN.SGR  tetap  dijadikan  alat  bukti  yang  sempurna, melihat  pada  perkara  diatas  tidak  lagi  mengajukan  alat  bukti  lain  seperti  bukti saksi,  persangkaan,  pengakuan  ataupun  sumpah,  disamping  itu  akta  otentik mempunyai tiga macam pembuktian, yakni :
1. Pembuktian  formal  yaitumembuktikan  antara  para  pihak  bahwa  mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut.
2. Pembuktian  material  yaitu  pembuktian  antara  para  pihak  bahwa  peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi, dan
3. Pembuktian  mengikat  yaitu  pembuktian  para  pihak  dan  pihak  ketiga  bahwa pada  tanggal  /  waktu  tersebut  di  dalam  akta  yang  bersangkutan  telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut.
Melihat  Pasal  15  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengenai  kewenangan yang  dimiliki  oleh  notaris  sebagai  pejabat  publik  yang  membuat  akta  otentik, dengan  kewenangan  yang  dimilikinya  tersebut  akta  notaris  mengikat  para  pihak
yang  tersebut  di  dalamnya  atau  siapa  saja  yang  berkepentingan  dengan  akta tersebut.  Jika  dalam  pembuatan  akta  notaris  tersebut  telah  sesuai  dengan keinginan para pihak serta telah sesuai  dengan aturan hukum  tentang pembuatan akta notaris tersebut maka akta notaris yang itu dianggap sah. Akta notaris sebagai produk  dari  pejabat  umum  maka  penilaian  terhadap  akta  notaris  harus  dilakukan dengan asas  praduga sah ( Vermoeden ban Rechmatigheid) atau Presumtio lustae Causa, asas  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menilai  akta  notaris  yaitu  akta  notaris harus  dianggap  sah  sampai  ada  pihak  yang  menyatakan  akta  tersebut  tidak  sah. Untuk  menyatakan  akta  tersebut  tidak  sah  harus  dengan  gugatan  ke  pengadilan umum,  selama  dan  sepanjang  gugatan  berjalan  sampai  dengan  ada  keputusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  maka  akta  notaris  tetap  sah dan  mengikat  para  pihak  atau  siapa  saja  yang  berkepentingan  dengan  akta tersebut.
Asas  praduga  sah  berkaitan  dengan  akta  yang  dapat  dibatalkan,  yang mengandung  cacat  dalam  bertindak,  yakni  tidak  berwenangnya  notaris  untuk membuat  akta  secara  lahiriah,  formal,  materiil,  dan  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum  tentang  pembuatan  akta  notaris.  Asas  praduga  sah  tetap  berlaku  apabila tidak  pernah  diajukan  pembatalan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada pengadilan umum dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Habib Hadjie , 2011: 141).
Sedangkan  kecacatan  akta  otentik  yang  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam kasus  di  atas  tidak  terdapat  kecacatan  dalam  pembuatannya,  hanya  saja  pihak tergugat I dan tergugat II menyatakan tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa  dalam  pembuatan  akta  serta  menyatakan  tidak  pernah  menandatangani perjanjian hutang yang di buat di hadapan notaris Rani Budiman, tertanggal 6 Mei 2009 serta tergugat I dan tergugat II sempat mengecek tanda tangan yang mereka nyatakan  palsu,  serta  telah  sempat  melaporkannya  ke  Polres  Buleleng  namun dalam  hal  pembuktian  perkara  perdata  No.245/Pdt.G/2012/PN.SGR  tidak menyertakan  putusan  terhadap  kasus  pemalsuan  yang  dapat  menguatkan  dalam hal  penyangkalan  pembuatan  perjanjian  hutang  di  hadapan  notaris.  Namun, melihat dari pertimbangan majelis bahwa akta perjanjian hutang  yang dicatatkan
di  notaris  Rani  Budiman,  S.H  tertanggal  6  Mei  2009  adalah  sah  sehingga  akta tersebut  tetap  menjadi  akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang sempurna.
Adanya  cacat  yuridis  formal  terhadap  akta  otentik  menjadi  akta  di  bawah tangan  apabila  notaris  tidak  membacakan  akta  sebelum  ditandatangani  oleh  para pihak termasuk saksi dan notaris, tidak adanya saksi 2 (dua) orang dengan syarat telah  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  kawin,  cakap  melakukan perbuatan  hukum,  mengerti  terhadap  bahasa  yang  digunakan  dalam  akta,  dapat membubuhkan  tanda  tangan  dan  paraf,  tidak  mempunyai  hubungan  perkawinan atau  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  tanpa  pembatasan derajat  dan  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga  dengan  notaris  atau para pihak. Jika ada penambahan, penggantian atau pencoretan harus diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris, serta hal lainnya yang bila dilanggar akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan  bahwa  akta  tersebut  menjadi  akta  di bawah  tangan,  hal  tersebut  di  atas  dinyatakan  dalam  Pasal  84  Undang-Undang Jabatan Notaris.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenaiperan  akta  otentik  dalam  hal  pembuktian pada  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  serta  akibat  hukum  dari cacatnya  akta  otentik  dalam  pembuktian  pada  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri Singaraja maka simpulan yang diperoleh antara lain :
1. Peranan  akta  otentik  dalam  pembuktian  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna dan tidak diperlukan alat bukti yang lain.
2. Akibat  hukum  terhadap  akta  otentik  yang  memiliki  cacat  yuridis  di  dalam pembuktian  hanya  memiliki  kekuatan  sebagai  akta  di  bawah  tangan  juga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak apabila dapat dibuktikan dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. 2011. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soeriono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press.  Hal. 250.
Iqbal  Hasan.  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, Hal 83
Burhan  Ashofa.  2004. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT  Rineka  Cipta.  Hal 95.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004 Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi. 2004. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 83-86.
Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Hukum  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya. Hal 103.
Moh.  Isnaeni.  2014. Jalinan  Prinsip-prinsip  Hukum  Kontrak  dan  Bisnis. Surabaya:  Makalah  Seminar  Hukum  Kontrak,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga. hlm 7.
Wirjono  Prodjodikooro.  1989. Azas-azas  Hukum  Perjanjian .  Bandung:  Bale Bandung “Sumur Bandung”. hlm 121.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2003. Batas-batas  Kebebasan  Berkontrak,  Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 18. Nomor 3. hlm 203.
R. Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. hlm 22.
-------------, 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. -------------,  2014.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bandung : Citra Umbara.