## Surrogate Mother : Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme
Surrogate Mother: An Overview of Medicine, Bioethics, Humanities And Professionalism
Hanan Khasyrawi Abrar *1 , Bayu Pratama Putra 2
* Email: hanan.khasyrawi@universitasbosowa.ac.id
1 Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Bosowa
2 Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa Diterima: 21 Oktober 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tinjauan  medis,  bioetik,  humaniora  dan  profesionalisme terhadap  Surrogate  mother.  Metode  penelitian  melibatkan  wawancara  mendalam  dengan  berbagai pihak  terkait,  studi  kasus  kasus  konkret,  dan  penggunaan  kuesioner.  Hasil  penelitian  ini menunujukkan  bahwa  dari  aspek  medis,  surrogate  mother  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan faktor  pemeriksaan  medis  untuk  memastikan  apakah  mereka  cenderung  memiliki  kehamilan  serta memperhatikan  kesehatan  ibu  pengganti.  Dari  aspek  bioetik,  surrogate  mother  menekankan  faktor etik  diantaranya,  beneficence  (kemurahan  hati),  Non-maleficence  (Tidak  merugikan),  Autonomy (self-determination),  Justice  (Keadilan).  Lebih  lanjut  pada  aspek  humaniora,  pelaksanaan  surrogate mother  harus  beradasarkan  pada  ketentuan  hukum  setiap  negara,  hak  asasi  manusia  dan  kultur budaya. Dalam aspek profesionalisme, surrogate mother menekankan pada etika dan moralitas dalam melaksanakan tanggung jawab.
Kata Kunci: Ibu Pengganti, Medis, Bioetik, Humaniora, Profesionalisme

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  medical,  bioethical,  humanities  and  professionalism  reviews  of surrogate  mothers.  The  research  method  involves  in-depth  interviews  with  various  related  parties, case studies of concrete cases, and the use of questionnaires. The results of this study show that from a medical aspect, surrogate mothers can be carried out by paying attention to medical examination factors to determine whether they are likely to have a pregnancy and paying attention to the health of the  surrogate  mother.  From  the  bioethical  aspect,  surrogate  mothers  emphasize  ethical  factors including,  beneficence  (generosity),  Non-maleficence  (not  causing  harm),  Autonomy  (self- determination),  Justice  (Justice).  Furthermore,  in  the  humanities  aspect,  the  implementation  of surrogate  motherhood  must  be  based  on  the  legal  provisions  of  each  country,  human  rights  and culture.  In  the  aspect  of  professionalism,  surrogate  mothers  emphasize  ethics  and  morality  in carrying out their responsibilities.
Keywords : Surrogate Mother, medical, bioethics, humanities, professionalism
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Manusia  telah  dibentuk  Tuhan untuk  hidup  saling  berdampingan,  salah satunya  melalui  suatu  perkawinan  yang sah.  Dalam  rangka  membentuk  keluarga,
setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan  kelahiran  dan  kehadiran anak  di  dalam  kehidupan  rumah  tangga mereka. (Ishomuddin, 2016) Pada kenyataannya, tidak sedikit jumlah
pasangan  suami  istri  yang  sulit  untuk memperoleh keturunan, karena disebabkan beraneka jenis faktor kelainan terhadap  organ  reproduksi  yang  dapat diderita  oleh  salah  satu  atau  kedua pasangan  suami  istri.  Berbagai  usaha mulai  dari  konsultasi  kepada  dokter hingga  pengobatan  alternatif  kehamilan telah  diupayakan  oleh  pasangan  suami istri untuk memperoleh keturunan, namun tidak  menutup  kemungkinan  upaya  yang dilakukan akan mengalami kegagalan.
Seiring  dengan  pesatnya  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan  reproduksi,  bidang  kedokteran memberikan  solusi  kepada  pasangan suami  istri  yang  tidak  dapat  dengan mudah memiliki keturunan untuk berupaya  melakukan  kehamilan  di  luar cara  alamiah,  yang  disebut  “ In  Vitro Fertilization (IVF)”  atau  yang  dikenal dengan  istilah  bayi  Tabung  (Anwar Syamsul,  2018)  yang  di  temukan  sekitar tahun 1970an. Metode bayi tabung ini pun mengalami kemajuan dikarenakan kebutuhan dari masyarakat, dengan adanya  upaya  sewa  menyewa  rahim dengan  menggunakan  jasa  Ibu  Pengganti ( Surrogate mother ).
Dalam  praktiknya  sewa  menyewa rahim  ini  sudah  banyak  dilakukan  di beberapa  negara.  Di  Indonesia  sendiri,
upaya sewa rahim pun pernah dilaksanakan  oleh  suami  istri  asal Surakarta  secara  illegal,  yang  sudah menikah  pada  tahun  1999  dengan  istri berinisial  EY  yang  menggunakan  upaya sewa  menyewa  rahim  tipe  gestational surrogacy untuk mengandung anak keduanya  yang  lahir  pada  tahun  2017 (Kennedy,  2019).  Pelayanan  kesehatan reproduksi dan seksual bagi ibu pengganti belum  dibahas  secara  jelas  dalam  buku teks  standar  kebidanan  dan  pedoman praktik  klinis  mengenai  topik  ini  masih terbatas.  Karena  ibu  pengganti  menjadi semakin umum, penyedia layanan kesehatan  reproduksi  perlu  menyadari masalah etika, hukum, dan kelahiran yang terkait.
Fenomena  ini  telah  menyebabkan diskusi  publik  mengenai  konsekuensi yang  mungkin  terjadi  mengenai  ibu pengganti  seperti  eksploitasi  ekonomi, kebingungan etika dan kerusakan psikologis  pada  ibu  pengganti.  Menurut Burrell  (2014)  Ibu  pengganti  memiliki lebih  banyak  kontroversi  dalam  aspek- aspek  seperti  pemeriksaan  medis,  hukum dan  psikologis,  konseling,  perawatan antenatal  dan  proses  persalinan,  masalah hukum,  menyusui  dan  psikologis  setelah lahir. Semua hal ini memerlukan pendekatan  komprehensif  antara  seluruh
peserta  termasuk  dokter  kandungan, ginekolog, bidan, psikolog, pengacara, ibu pengganti  dan  pasangan  yang  dituju, klinik  infertilitas,  lembaga  fasilitator  dan rumah sakit (Verman, 2016).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  tinjauan  medis,  bioetik, humaniora  dan  profesionalisme  terhadap Surrogate mother.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan analisis komprehensif terhadap  pengalaman  ibu  pengganti dalam  proses  bayi  tabung  di  Indonesia, dengan  fokus  pada  aspek-aspek  medis, hukum, dan psikologis. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, studi kasus kasus konkret, dan penggunaan  kuesioner.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif untuk memahami  pengalaman  ibu  pengganti secara  mendalam  dan  kuantitatif  untuk mengidentifikasi  pola  umum  atau  tren. Penelitian  ini  juga  mempertimbangkan aspek  etika,  keterlibatan  pihak  terkait, dan  pendekatan  multi-disiplin  dengan melibatkan  tim  peneliti  dari  berbagai disiplin ilmu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena  ibu  pengganti  dalam  konteks
bayi tabung di Indonesia, serta memberikan  dasar  untuk  perbaikan kebijakan  dan  pelayanan  kesehatan reproduksi.  Oleh  karena  itu  diperlukan penelitian  yang  mengkaji  bagaimna pandangan  terhadap  Surrogate  Mother yang  ditinjau  dari  berbagai  aspek sehingga  dapat  menjadi  informasi  bagi masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aspek Medis Surrogate Mother
Secara umum, sewa rahim ini dibagi menjadi  dua  tipe,  yaitu Gestational Surrogacy dan Traditional  Surrogacy ,
(Muntaha, 2018). Pada Gestational
Surrogacy ,  sel  sperma  dan  sel  telur  yang digunakan  sehingga  terbentuknya  embrio bersumber  dari  suami  istri  yang  sah, dimana  sel  ini  dipertemukan  melalui Teknologi Repoduksi Buatan (TRB) yang kemudian  embrionya  dimasukkan  pada rahim  Ibu  Pengganti.  Pada Traditional Surrogacy ,  sel  telur  yang  membentuk embrio  berasal  dari  milik  Ibu  Pengganti, kemudian  dipertemukan  dengan  sperma milik  suami  dan  dimasukkan  pada  rahim Ibu Pengganti.
Dalam dunia medis, tren
meminjamkan  rahim  dikenal  dengan istilah Fertilization-In-Vitro, yaitu pembuahan  sel  telur  oleh  sel  sperma  di dalam  tabung  petri,  yang  dilakukan  oleh
petugas  medis,  kemudian  ditanamkan  ke uterus. American Society for Reproductive  Medicine  mengatakan  para ibu pengganti harus menjalani pemeriksaan  medis  untuk  memastikan apakah  mereka  cenderung  memiliki kehamilan  yang  sehat  dan  cukup  bulan. Organisasi  tersebut  menyarankan  agar mereka  menjalani  tes  untuk  memeriksa penyakit  menular  seperti  sifilis,  gonore, klamidia,  HIV,  sitomegalovirus,  dan hepatitis  B  dan  C.  Ibu  pengganti  harus menjalani  tes  untuk  memastikan  mereka memiliki  kekebalan  terhadap  campak, rubella  (campak  Jerman),  dan  cacar  air. Selain  itu,  dari  pihak  yang  menggunakan surrogate  mother  ini  mungkin  meminta agar  mereka  menjalani  prosedur  medis untuk  "memetakan"  rahim  secara  visual, yang  dapat  membantu  dokter  memeriksa potensi mereka untuk hamil. Ibu pengganti  harus  memiliki  dokter  sendiri selama kehamilan. (Salazar, 2023).
2. Aspek Biotik Surrogate Mother
Asal  usul  bioetika  berawal  dari penyusunan kode Nuremberg, yang didasarkan  pada  uji  coba  Nazi  yang dilakukan  oleh  para  dokter  Nazi  di Nuremberg,  Jerman  (oleh  karena  itu, dinamakan  “ujian  Nuremberg”).  Menurut Shuster  (1997)  Bioetika  adalah  jurnal etika  kedokteran  yang  menggabungkan
ilmu  biomedis  dan  ilmu  sosial  untuk mengatasi  implikasi  moral  dari  topik- topik paling mendesak saat ini, mulai dari penelitian klinis di negara-negara berkembang  hingga  transplantasi  organ, penuaan, dan sel induk. Bioetika menawarkan  kesempatan  kepada  para peneliti  untuk  mengkaji  masalah-masalah etika,  hukum  dan  kebijakan  dalam kehidupan  nyata,  serta  konsep-konsep dasar,  prinsip-prinsip  dan  teori-teori  yang mempengaruhi masalah-masalah ini (2023).    Prinsip  utama  etika,  yaitu beneficence (kemurahan  hati ),    Non- maleficence
(Tidak merugikan), Autonomy (self-determination) , dan
justice (Keadilan)   (Varkey, 2023):
Prinsip beneficence adalah kewajiban  dokter  untuk  bertindak  demi kepentingan  pasien  dan  mendukung sejumlah  aturan  moral  untuk  melindungi dan  membela  hak  orang  lain,  mencegah bahaya,  menghilangkan  kondisi  yang akan  menimbulkan  kerugian,  membantu penyandang disabilitas, dan menyelamatkan  orang-orang  yang  berada dalam  bahaya.  Prinsip  ini  tidak  hanya menyerukan  untuk  menghindari  bahaya, tetapi  juga  memberikan  manfaat  bagi pasien  dan  meningkatkan  kesejahteraan mereka.  Hubungannya  dengan  kasus surrogate mother adalah tanggapan pasien
secara  subjektif  mengenai  Tindakan  ibu pengganti  ini  karna  tentu  permasalahan atau kendala yang di hadapi setiap pasien itu  berbeda  beda,  karna  itu  tanggapan pasien  akan  menentukan  Langkah  untuk melakukan  surrogate  mother  kedepannya yang  akan  sesuai  dengan  pasien,  dengan demikian pasien akan mendapatkan keuntungan  yang  berimbang  dengan resiko  dan  juga  biaya  yang  di  keluarkan oleh pasien.
Non-maleficence
merupakan kewajiban  dokter  untuk  tidak  merugikan pasiennya. Prinsip sederhana ini mendukung  beberapa  aturan  moral  – jangan  membunuh,  jangan  menyebabkan kesakitan atau penderitaan, jangan melumpuhkan, jangan menimbulkan kebencian,  dan  jangan  merampas  harta benda hidup orang lain. Penerapan praktis nonmaleficence adalah dokter mempertimbangkan  manfaat  dan  beban dari  semua  intervensi  dan  pengobatan, menghindari tindakan yang tidak memberatkan,  dan  memilih  tindakan terbaik bagi pasien. Hal ini sangat penting dan  relevan  dalam  keputusan  perawatan akhir.    kehidupan  yang  sulit  mengenai tidak  atau  tidaknya  perawatan  penunjang kehidupan,  nutrisi  dan  hidrasi  yang diberikan  secara  medis,  dan  dalam pengendalian  rasa  sakit  dan  gejala
lainnya.  Kewajiban dan niat dokter untuk meringankan penderitaan (misalnya, nyeri refrakter  atau  dispnea)  pasien  dengan menggunakan  obat-obatan  yang  tepat termasuk  opioid  mengesampingkan  efek atau hasil berbahaya yang tidak diharapkan (doktrin efek ganda) (Beauchamp, 2009) Dalam kasus
surrogate  mother  perlunya  komunikasi antara  pasien  dan  juga  pihak  sang  ibu pengganti  dan  juga  perlunya  komunikasi mengenai  tahapan  Tindakan  dan  efek samping  setiap  obat  yang  di  berikan kepada  pasien  (Mularski,  2009).  Setiap tahapan  harus  di  jelas  kan  dengan  baik sampai  pasien  paham  supaya  dalam Tindakan kedepannya tidak akan merugikan  atau  memberatkan  salah  salah satu pihak yang terlibat, hal itu juga dapat menjadi pertimbangan pasangan nantinya.
Landasan  filosofis  yang  mendasari otonomi,  sebagaimana  ditafsirkan  oleh filsuf  Immanuel  Kant  (1724–1804)  dan John  Stuart  Mill  (1806–1873),  dan diterima  sebagai  prinsip  etika,  adalah bahwa  semua  orang  memiliki  nilai intrinsik dan tanpa syarat, dan oleh karena itu,  harus  memiliki  hak  atas  otonomi. kekuasaan  untuk  membuat  keputusan rasional  dan  pilihan  moral,  dan  masing- masing harus diizinkan untuk
menggunakan kapasitasnya untuk
menentukan  nasib  sendiri  (Guyer,  2003). Prinsip  etika  ini  ditegaskan  dalam keputusan pengadilan oleh Hakim Cardozo  pada  tahun  1914  dengan  diktum epigramatik,  “Setiap  manusia  yang  telah dewasa dan berakal sehat berhak menentukan  apa  yang  harus  dilakukan terhadap  tubuhnya  sendiri”  Prinsip  ini merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk  memutuskan  suatu  prosedur  medis atau pun pembagian informasi pribadi dan informasi  medis  pasien.  Prinsip  moral inilah  yang  kemudian  melahirkan  doktrin Informed  consent.  Dalam  kasus  surrogate mother  Keinginan  Pasien  atau  Keluarga untuk  mendapatkan  keturunan  harus  di hormati walaupun dalam berbagai pandangan aspek banyak yang menentang tapi walaupun seperti itu semua informasi mengenai  usaha  ini  harus  di  sampaikan dengan  jelas  dan  juga  detail,  yang termasuk  di  dalam  nya  keuntungan, kerugian,  resiko,  dan  dampak  dari Tindakan  kedepannya  baik  dari  segi medis,ekonomi,kultur-budaya  dan  segi hukum agar pengambilan keputusan yang di lakukan pasien mendapatkan pertimbangan yang benar.
Keadilan  secara  umum  diartikan sebagai  perlakuan  yang  adil,  setara,  dan pantas  terhadap  seseorang.  Dari  beberapa kategori  keadilan,  yang  paling  berkaitan
dengan  etika  klinis  adalah  keadilan distributif.  Keadilan  distributif  mengacu pada  distribusi  sumber  daya  layanan kesehatan  yang  adil,  merata,  dan  tepat yang  ditentukan  oleh  norma-norma  yang dapat  dibenarkan  yang  menyusun  syarat- syarat  kerjasama  sosial  (Fleischacker, 2009).    Dalam  hal    surrogate  mother prinsip  keadilan  tidak  hanya  di  terapkan pada  pasangan,  tapi  juga  di  terapkan kepada sang ibu pengganti dan juga janin yang di kandungnya, karna hal itu prinsip ini  harus  di  tegas  kan  lagi  supaya kedepannya  pasangan  khusus  nya  sang ibu  pengganti  dan  juga  sang  janin terhindar dari masalah.
Pembuatan  keputusan  etik,  dapat juga  di  lakukan  dengan  pendekatan  yang berbeda  dengan  kaidah  dasar  moral  di atas.  Josen,  Siegler  dan  Winslade  (2002) mengembangkan teori etik yang menggunakan  4  topik  yang  di  kenal dengan Four-Box  Method yaitu Medical Indications (indikasi  medis), Quality  of
Life (Kualitas hidup), Contextual
Features (Fitur Kontekstual) (Toh, 2019).
Medical Indications
(indikasi medis)  menerapkan  prinsip  beneficence dan  non-maleficence  dan  merupakan langkah  awal  analisis  kasus  dalam pendekatan  empat  topik  Jonsen.  Hal  ini membantu dokter untuk menyusun pilihan
pengobatan  yang  tersedia  dan  memeriksa bagaimana  setiap  pilihan  memberikan manfaat  bagi  pasien.  Permasalahan  etik yang  timbul  dalam  bidang  ini  adalah seluruh  informasi  yang  selayaknya  di sampaikan  kepada  pasien  pada  hal  ini yang  di  maksud  adalah  Informend consent,  pada  kasus  surrogate  mother maka  perlu  di  lihat  bahwa  Tindakan  ini merupakan  Tindakan  terakhir  yang  di lakukan  oleh  pasien  untuk  mendapat keturunan (setelah mencoba berbagai cara berdasarkan pertimbangan medis dan juga sosial.)  Tindakan  surrogate  mother  harus benar-benar  di  pahami  oleh  pasien  baik dari segi medis maupun segi hukum karna di  Indonesia  sendiri  belum  ada  Hukum yang  memperbolehkan  atau  melegalkan Tindakan  surrogate  mother  ini  walaupun mungkin  dapat  di  dilakukan  di  luar negeri.
Quality  of  Life (Kualitas  hidup) menganalisis kesesuaian pengobatan dalam  mempengaruhi  kualitas  hidup pasien.  Salah  satu  tujuan  kedokteran, yaitu memperbaiki, menjaga atau meningkatkan  kualitas  hidup  insani.  Apa, siapa, dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan  etik  sekitar,  yang  berkaitan dengan kaidah  dasar  bioetik  yaitu beneficence, nonmaleficence dan
autonomy. Pasien perlu memahami terkait resiko,  tingkat  keberhasilan  dan  juga tingkat kegagalan dalam Tindakan surrogate mother. Contextual Features (Fitur
Kontekstual) mengeksplorasi isu-isu yang lebih luas  yang  tidak  tercakup  dalam tiga kuadran  lainnya  dari  pendekatan  empat topik.  Hal  ini  mempertimbangkan  faktor- faktor  seperti  ekonomi  (yaitu  beban pengasuh  akibat  biaya  pengobatan  yang tinggi),  agama  dan  budaya  (yaitu  agama keluarga  dan  harapan  akan  keajaiban), masalah  kerahasiaan  (yaitu  kolusi),  dan dampak  dari  faktor-faktor  tersebut  pada pengambilan  keputusan.  Pasien  perlu mengetahui  atau  mendapat  informasi mengenai  aspek  etik,agama,budaya  dan juga  ekonomi  (biaya)  yang  berhubungan dengan surrogat mother.
Ibu  pengganti  komersial  yang  legal ada  di  India,  Ukraina,  dan  California, sedangkan  ibu  pengganti  komersial  yang illegal ada di Inggris, dan  banyak negara bagian  di  Amerika  Serikat,  dan  di Australia,  yang  hanya  mengakui  ibu pengganti  altruistik.  Sebaliknya,  negara- negara seperti Jerman, Swedia, Norwegia, dan  Italia  tidak  mengakui  perjanjian  ibu pengganti  apa  pun,  dan  di  Indonesia sendiri tidak melegalkan Tindakan surrogate  mother  ini  dalam  segi  hukum.
Hal  ini  di  atur  dalam  Undang-Undang 1945  seperti  pada  pasal  16  dari  UU  No. 23  tahun  1992  ini,  jelas  bahwa  "sewa rahim"  (surrogate  motherhood)  tidak diperbolehkan  di  Indonesia.  Dalam  Pasal 127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (“UU Kesehatan”) diatur bahwa upaya kehamilan  di  luar  cara  alamiah  hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari  suami  istri  yang  bersangkutan ditanamkan  dalam  rahim  istri  dari mana ovum berasal.
b. Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu.
c. Pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan tertentu.
Jadi,  yang  diperbolehkan  oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  suami istri  yang  sah  yang  ditanamkan  dalam rahim  istri  dari  mana  ovum  berasal. Metode  ini  dikenal  dengan  metode  bayi tabung.  Adapun  metode  atau  upaya kehamilan  di  luar  cara  alamiah  selain yang  diatur  dalam  Pasal  127  UU Kesehatan,  termasuk  ibu  pengganti  atau sewa  menyewa/penitipan  rahim,  secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia
(Kitab  undang-undang  hukum  perdata, 2009).
3. Aspek Humaniora Surrogate
Mother a. Hubungan dengan Hukum Negara Hukum surrogate tergantung ketentuan  suatu  Negara,  dilakukan  secara komersial atau altruistik ketentuan adopsi pasca  kelahiran  untuk  pengakuan  sebagai orang  tua  hukum,  baik  sebelum  atau setelah melahirkan. Meski undang- undang berbeda antar yurisdiksi, generalisasi  yang  mungkin  bahwa  asumsi hukum  sejarah  bahwa  wanita  melahirkan seorang  anak  adalah  ibu  hukum  anak  itu, dan  satu-satunya  cara  bagi  wanita  lain untuk  diakui  sebagai  ibu  melalui  adopsi. Bahkan  dalam  yurisdiksi  yang  tidak mengakui  pengaturan  surrogate  mother, jika  orang  tua  genetik  dan  ibu  kandung konsisten,  mungkin  akan  dapat  mencapai manfaat. Jika yurisdiksi melarang surrogate mother, mungkin ada konsekuensi  hukum  bagi  pihak-pihak yang  terlibat.  Bahkan  yurisdiksi  yang tidak  melarang  dapat  memerintah  bahwa kontrak  surrogate  mother  (komersial, altruistik,  atau  keduanya)  tidak  berlaku. Jika  kontrak  baik  dilarang  atau  batal, maka kesepakatan yang ada batal.
Pada  dasarnya  Hukum  Indonesia, tidak memperbolehkan praktek ibu
pengganti  secara  implisit.  Dalam  pasal 127  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, diatur bahwa upaya kehamilan di  luar  cara  alamiah,  hanya  dapat dilakukan  oleh  pasangan  suami istri  yang sah dengan ketentuan. Jadi, yang diperbolehkan  oleh  hukum  Indonesia, adalah  metode  pembuahan  sperma  dan ovum  dari  suami  istri  yang  sah,  yang ditanamkan  dalam  rahim  istri  dari  mana ovum  berasal,  metode  ini  dikenal  dengan metode  bayi  tabung.  Metode  atau  upaya kehamilan  di  luar  cara  alamiah  selain yang diatur dalam pasal tersebut, termasuk  ibu  pengganti  atau  sewa menyewa/penitipan  rahim,  secara  hukum tidak  dapat  dilakukan  di  Indonesia. Praktek ibu pengganti atau sewa menyewa rahim belum diatur di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada perlindungan  hukum  bagi  para  pelaku perjanjian  ibu  pengganti  ataupun  sewa menyewa  rahim.  Dalam  pasal  1338 KUHPer memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam  berkontrak  bebas  untuk  membuat perjanjian,  apapun  isi  dan  bagaimanapun bentuknya.  Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  bagi  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya.  Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap  tidak  boleh  melanggar  syarat-syarat
sahnya  perjanjian  dalam  pasal  1320 KUHPer  yaitu:  Kesepakatan  para  pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus memiliki  sebab  yang  halal,  yaitu  tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,  maupun  dengan  ketertiban umum.  Sedangkan  praktek  ibu  pengganti bukan  merupakan  upaya  kehamilan  yang dapat  dilakukan  menurut  UU  Kesehatan, dengan  demikian  syarat  sebab  yang  halal tidak  terpenuhi.  Hal  lain  yang  penting diperhatikan  dalam  ibu  pengganti  adalah hak-hak  anak  yang  terlahir  dari  ibu pengganti tidak boleh terabaikan, khususnya  hak  identitas  diri  yang dituangkan dalam akta kelahiran. Apabila terjadi  perselisihan  antara  ibu  dengan  si ibu  pengganti,  maka  penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi si anak. Perjanjian  pada  praktik  surrogate  mother harus  memenuhi  persyaratan  hukum, antara  lain  persyaratan  tentang  adanya sebab  yang  halal.  Penerapan  surrogate mother  di  Indonesia  belum  mempunyai landasan  hukum  yang  kuat,  sehingga pelaksanaan  dimasyarakat  mempunyai implikasi  hukum,  etika  dan  sosial termasuk  implikasi  persepsi  masyarakat
dari  sisi  tradisi  dan  agama  (Arikhman, 2016) b. Hubungan dengan Hak Asasi
Manusia.
Sejalan  dengan  perkembangan  hak asasi  manusia  yang  dinamis,  suatu  hak asasi manusia cenderung melahirkan hak- hak baru. Salah satunya adalah penerapan HAM  dalam  menjamin  kebebasan  wanita dan  memberikan  ruang  yang  luas  untuk meperoleh  keturunan,  dan  mengaitkan HAM  dalam  hak  berkeluarga  dan melanjutkan keturunan. Melalui pendekatan  legislasi  yang  berlaku  di Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa praktik sewa rahim melanggar hak asasi manusia. Praktek ibu pengganti atau sewa  rahim  tidak  bisa  diterapkan  di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi  ibu  yang  menyewakan  rahimnya untuk mempunyai keturunan dari perkawinan yang sah sesuai pasal 28 ayat (1)  UUD  1945.  Selain  itu,  ketika  suatu perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut  tidak  diakui  atau  dianggap  tidak sah  karena  kandungan  perempuan  tidak menjadi obyek perjanjian.
Selain  itu,  ketidak  jelasan  status anak  yang  dilahirkan  dapat  menyebabkan cacat  jika  terjadi  perkawinan  sedarah. Temuan  hukum  tersebut  menunjukkan belum  adanya  ketentuan  hukum  yang
jelas  yang  dapat  melindungi  hak  asasi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang  lahir  akibat  praktik  tersebut. Legalitas  sewa  rahim  dalam  hak  asasi manusia internasional membantu pasangan suami istri untuk memiliki anak (Qintarawati, 2023). Melanjutkan keturunan  merupakan  hak  bagi  setiap pasangan  suami  istri  yang  sah  dan merupakan  hak  asasi  manusia  yang  telah diatur  keberadaannya  menurut  konstitusi HAM  nasional  dan  internasional.  Namun terkait  melanjutkan  keturunan  diluar  cara alamiah  diatur  pada  Pasal  127  Undang- Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan. Dengan seiring
berkembangnya  jaman,  muncullah  upaya kehamilan  diluar  cara  alamiah.  Terkait permasalahaan Ibu
pengganti, pelaksanaan  praktek  dapat  membuka peluang untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut  sesuai  dengan  bunyi  undang- undang  kesehatan  yaitu  upaya  kehamilan di  luar  cara  alamiah  hanya  dapat dilakukan  oleh  pasangan  suami istri  yang sah,  dengan  ketentuan  bahwa  hasil pembuahan  sperma  dan  ovum  dari pasangan  suami  istri  tersebut  harus ditanamkan  dalam  rahim  istri  yang bersangkutan  atau  yang  lebih  dikenal dengan  sebutan  bayi  tabung,  sehingga
untuk pelaksanaan Ibu pengganti memang belum memiliki payung hukum yang utuh serta  berbenturan  dengan  aspek  etika, sosial, dan keyakinan masyarakat
Indonesia.  Sehingga  berkaitan  mengenai perlindungan hukum
terhadap pelaksanaan  Ibu  Pengganti  belum  dapat dilaksanakan  di  Indonesia  (Halimah, 2018)
Praktik  surrogacy  menurut  tinjauan etika  moral  juga  bertentangan  dengan nilai-nilai  kemanusiaan  bahkan  menurut European  Centre  for  Law  and  Justice tahun  2012  menyatakan  bahwa  surrogate mother  adalah  kekerasan  terhadap  hak asasi  manusia  karena  mengeksploitasi anak  dan  wanita,  menjadikan  mereka sebagai komoditi bisnis. Praktik
surrogacy  juga  dilarang  secara  tegas  oleh berbagai ajaran agama (Pralampita, 2023) c. Hubungan dengan kultur-budaya Dalam  setiap  negara  mempunyai keturunan  tentu  sangat  penting  untuk kemajuan  bangsa  mereka  dan  tentu  saja hal  itu  dapat  di  lakukan  dengan  berbagai cara  tapi  tentu  saja  cara  setiap  negara untuk mendapatkan keturunan itu berbeda beda.  Di  negara  maju  (negara  bagian barat)  dan  juga  negara  bagian  Timur (negara  berkembang)  tentu  memiliki  cara dan  aturan  tersendiri  dalam  hal  ini.  Dan dalam  kasus  surrogate  mother  di  negara
maju  setiap  individu  memiliki  pilihan sendiri  untuk  menentukan  jalan  nya kedepan  karna  ada  beberapa  negara  yang melegalkan tindakan surrogate mother.
Di  Indonesia  sendiri  yang  termasuk dalam negara timur dan negara berkembang  tentu  menghadapi  masalah yang  terkait  seperti  yang  di  jelaskan sebelumnya.  Tindakan  surrogate  mother mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang  bisa  di  ambil  untuk  menyelesaikan masalah  tersebut  untuk  menghindarkan pasangan dari tekanan tekanan sosial yang mereka rasakan walaupun berarti Tindakan yang mereka ambil itu menyalahi norma dan juga dari segi kultur budaya.
4. Aspek  Profesionalisme Surrogate

## Mother
Profesi  dapat  dimaknai  sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi
pendidikan keahlian (keterampilan,
kejuruan, dan sebagainya). Profesi sebagai  tugas  kegiatan  seseorang  yang mengerjakan sesuatu, bukan hanya kesenangan  saja,  tetapi  merupakan  mata pencaharian (Poerbakwatja, 1984). Dengan  kata  lain  profesi  terdiri  dari orang-orang  yang  memiliki  keahlian khusus  dan  dengan  keahlian  itu  mereka dapat  berfungsi  didalam  masyarakat dengan lebih baik dan juga sebuah profesi
adalah sebuah jabatan dimana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan (training) dan pengalaman yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan  hidup  dan  pelaksanaannya terikat  pada  nilai-nilai  etika  tertentu. Untuk  melaksanakan  profesi  secara  baik dituntut  moralitas  yang  tinggi  dari pelakunya  ada  tiga  ciri  moralitas  yang tinggi itu yakni:
a. Berani  berbuat  dengan  bertekad untuk  bertindak  sesuai  dengan tuntunan profesi.
b. Sadar akan kewajiban.
c. Memiliki Idealisme yang tinggi.
Suatu  tindakan  medik  seorang dokter  sesuai  dengan  standar  profesi kedokteran,  jika  dilakukan  secara  teliti sesuai  ukuran  Medik,  sebagai  seorang dokter  yang  memiliki  kemampuan  rata- rata  dibandingkan  dengan  dokter  dari kategori  medik  yang  sama  dengan  sarana upaya  memenuhi  perbandingan  yang wajar (proporsinonal) dibandingkan
dengan  tujuan  konkrit  tindakan  medik tersebut.
Perlu seorang dokter untuk menunjukkan sikap profesionalisme dalam menanggapi kasus ini. Profesionalisme  menuntut  seorang  dokter untuk  terus  berkembang,  di  mana  pun  ia
memulai.  Ini  bukan  suatu  keadaan melainkan sebuah perjalanan untuk meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan  seseorang  dari  waktu  ke waktu. Profesionalisme dipandang sebagai  kompetensi  individu  dokter. Perilaku profesional seorang dokter mempengaruhi lingkungannya.
Profesionalisme  mungkin  mengharuskan dokter untuk menempatkan dirinya dalam bahaya  (misalnya,  merawat  pasien  yang menderita  penyakit  menular),  karena dokter  mengutamakan  pasiennya.  Pada saat  yang  sama,  kehidupan  keluarga  dan pribadi seorang dokter adalah penting dan keseimbangan harus atau perlu dicapai.
Dalam  kasus  surrogate  mother  ini, Saat  merawat  ibu  pengganti,  merupakan kewajiban profesional dokter untuk mendukung  kesejahteraan  wanita  hamil dan  janinnya,  mendukung  tujuan  wanita hamil dalam kehamilannya, dan memberikan perawatan yang tepat terlepas  dari  rencana  perawatan  pasien. atau  melepaskan  anak  itu.  Dokter  harus memberikan  rekomendasi  yang  terbaik bagi  ibu  hamil  dan  janinnya,  tanpa memperhatikan  kesepakatan  sebelumnya antara  ibu  hamil  dan  orang  tua  yang dituju.  Setiap  dokter  yang  memfasilitasi perawatan ibu pengganti harus mengetahui kebijakan dan undang-undang
tentang ibu pengganti di negara bagiannya.  Merupakan  tanggung  jawab dokter  untuk  melakukan  perawatan  yang tepat, untuk melindungi calon anak, calon ibu  pengganti,  dan  orang  tua  yang  dituju dari  bahaya  medis,  psikologis,  dan hukum.  Maka,  Semua  dokter  yang memberikan layanan ini harus memahami fakta  bahwa,  dengan  hak  istimewa  untuk melakukan  perawatan  kehamilan,terdapat tanggung jawab professional untuk melakukan praktik dengan aman dan etis, atau  sebelum  melakukan  tindakan  harus mempertimbangkan  semua  hal  positif maupun negatifnya.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Surrogate  mother  merupakan  suatu keajaiban di bidang fertilitas yang tercipta dari  kemajuan  pemikiran  manusia  dan ilmu  pengetahuan.  Dengan  adanya  “ibu pengganti”  ini,  banyak  pasangan  infertil yang mengalami kebuntuan dalam terapinya, memiliki kesempatan mempunyai  keturunan.  Namun  demikian setiap kemajuan teknologi selalu memiliki prokontranya  masing-masing,  yang  juga terjadi  pada  kasus  Surrogate  mother  ini. Etika,  budaya,  agama  dan  perundang- undangan  suatu  negara  akan  memiliki cara  pandang  yang  berbeda  mengenai Surrogate  mother.  Di  Indonesia  sendiri hingga  saat  ini  belum  dapat  menerima
adanya  “ibu  pengganti”  baik  dari  segi budaya,  agama  dan  aturan  perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akademi  Kepausan  untuk  Hidup  Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif,  “Donum  Vitae”  (tentang Hormat terhadap Hidup Tahap Dini dan
Martabat Prokreasi:  beberapa Jawaban atas  masalah-masalah  aktual),  artikel nomor  2  poin  A  Bab  II  (terj.  R.P.  Piet
Go,  O.  Carm,  Jakarta:  Dep.  Dokpen
KWI, 2006)
Anwar  Syamsul,  2018,  Islam,  Ilmu  & Kebudayaan,  UAD  Press,  Yogyakarta, h. 111 (buku)
Arikhman  N.  Tinjauan  Sosial,  etika,  dan hukum  surrogat  mother  di  Indonesia,
2016 Desember;7(2):144-145
Arikhman  N.  Tinjauan  Sosial,  etika,  dan
hukum  surrogate  mother  di  Indonesia,
2016 Desember;7(2):143-144
Beauchamp  TL,  Childress  JF.  Principles  of biomedical  ethics.  New  York  (NY):
Oxford  University  Press;  2009.  pp. pp.162–4. (Buku)
Burrell  C,  Edozien  LC.  Surrogacy  in  modern obstetric practice. Semin Fetal Neonatal Med. 2014;19(5):272–8. Cardozo  B.  Basic  right  to  consent  to  medical care  −  Schloendorff  vs  the  Society  of the  New  York  Hospital,  211  NY
(pendapat pengadilan)
Chadwick  R,  Schuklenk  U.  Bioethics. (Clarivate, 2023): 15/57 (Ethics (Social Science))8/16 (Medical Ethics (Science))23/44  (Social  Issues  (Social Science))21/45 (Social Sciences, Biomedical (Social Science)) (buku) Daniel  Durken.  Tafsir  Perjanjian  Baru (Kanisius: Yogyakarta, 2018), hlm.814 Deshi Ramadhani, Lihatlah Tubuhku: Membebaskan  Seks  Bersama  Yohanes Paulus II, hlm.63
Ed  Wheat,  20  Langkah  Menuju  Pernikahan
Yang  Bahagia,  (Jakarta:  Karismata,
1999), hlm.32
Fleischacker S. A short history of distributive justice.  Cambridge  (MA):  Harvard University Press; 2005 (buku)
Guyer  P.  Kant  on  the  theory  and  practice  of autonomy. Soc Philos Policy. 2003;20((2)):70–98. Halimah  M.  Pandangan  Aksiologi  Terhadap Surrogate  Mother,  Jurnal  Filsafat
Indonesia. 2018, May:51
Imam  Bajuri,  Penitipan  Pra  Embrio  Pada Rahim  Wanita  Lain  (Sewa  Rahim)
Menurut  Hukum  Islam  (Ponorogo; Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam, ISID,2011),269 Ishomuddin.  Pembangunan  Sosial  Dalam Menghadap Masyarakat Ekonomi, Duta  Media  Publishing,  2016  Malang, h.169 (buku) John  Jefferson  Davis,  Evangelical  Ethics-
Issues Facing The Church Today (New Jersey:  Presbyterian  and  Reformed Publishing), 1985, hlm.69
Kennedy,  Richard.  2019.  Ibu  Pengganti:  Hak Perempuan  Atas  Tubuhnya.  Semarang: Universitas  Katolik  Soegijapranata. (buku)
Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), mengenai  hasil  Ijtihad  Ulama  yang mengandung  unsur  larangan  untuk melakukan praktek bayi tabung dengan menitipkan  embrionya  kepada  wanita lain, No: Kep-952/MUI/XI/1990.
Kitab undang-undang hukum perdata
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 Kesehatan Reproduksi.
Mularski  RA,  Puntillo  K,  Varkey  B,  Erstad BL,  Grap  MJ,  Gilbert  HC,  et  al.  Pain management  within  the  palliative  and end-of-life  care  experience  in  the  ICU. Chest. 2009 May;135((5)):1360–9. Muntaha, 2018, Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia,  Kencana,  Jakarta,  h.56 (buku) Nayana HP. Insight   into   Different   Aspects of      Surrogacy      Practices      dalam Journal      of      Human  Reproductive
Sciences.  2018  September;11(3):212–
218
Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio (22  Nopember  1981),  art.  36  (terj.  R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 1993)
Poerbakwatja,  Soegarda.1984.  Ensiklopedi
Indonesia. Gunung Agung. h.100 Pralampita,  Ayu  A.  "Perlidungan  Hak  Dalam Melanjutkan Keturunan Melalui Praktek  Ibu  Pengganti  Di  Tinjau  Dari Aspek Hukum Kesehatan."(2023). Qintarawati,  Alifia.  "Perlindungan  terhadap Ibu  Pengganti  (Surrogate  Mother) dalam  Prespektif  Hukum  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia”,  Birokrasi:

## JURNAL ILMU HUKUM DAN
TATA NEGARA. 2023;(1.4):29-39. Rahmawati  AN,  Susilawati  H,  Fenomena Surrogate  Mother  (Ibu  Pengganti) Dalam  Perspektif  Islam  Ditinjau  Dari Hadis , 2018 Maret;14(2):8
Salazar  A,  Garcia  CD,  Velasco  Gracia  JA.
Third-party  reproduction:  a  treatment that  grows  with  societal  changes. January 2023;120(3)
Salim  HS,  Bayi  Tabung:  tinjauan  aspek hukum  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1993),
hlm.40
Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Depok:
Gema Insani, 2007) 46
Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Depok: Gema Insani, 2007), 46 Shuster  E.  Fifty  years  later:  The  significance of the Nuremberg Code. N Engl J Med. 1997;337:1436–40. Tantri susiarasi AA. Jurnal filsafat Indonesia,2023  september  25;6(3):54- 56
Toh JH, Low AJ, Lim YZ, Lim Y, Siddiqui S, Tan L. Jonsen’s Four Topics Approach as  a  Framework  for  Clinical  Ethics Consultation. 2018 Mar;10(1): 37–51
Varkey  B.  Principles  of  Clinical  Ethics  and
Their  Application  to  Practice.  2021
Feb; 30(1): 17–28.
verman  J,  Wasser  C,  Moskovtsev  SI,  et  al.
Assisted reproduction involving gestational  surrogacy:  an  analysis  of the  medical,  psychosocial  and  legal issues:  experience  from  a  large surrogacy  program.  Hum  Reprod. 2015;30(2):345–52 .