AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## TINDAKAN MENEMPATI RUMAH TANPA HAK DITINJAU BERDASARKAN PASAL 167 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

## Yohanes Anugrah Wibowo

## MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
yohanes.anugrah.wibowo@gmail.com
Abstract: Criminal law in Indonesia as a public law regulated in the Criminal Code. In the Criminal Code is a general rule regarding the rules of crime in  Indonesia,  therefore  it  becomes  a  guideline  for  the  rules  of  crime  that  apply  specifically.  One  example  is  the  Law  on  Housing  and Settlement, which is a special regulation and opposes its penalties, which will change these rules as special rules and regulations in the law that will be regulated in the Criminal Code. The application of the law on land and housing issues in practice is an inaccurate application of the law. This is not related to laws and regulations that oppose the application of law by law enforcers and changing developments for the sake of changes to the laws and regulations in Indonesia.
Keywords: crime, land crime, housing crime.
Abstrak : Hukum  pidana di Indonesia sebagai hukum publik diatur pada KUHP. Dalam  KUHP  merupakan aturan  yang bersifat  umum mengenai aturan terhadap  tindak pidana di  Indonesia, oleh sebab itu menjadi pedoman terhadap aturan-aturan  tindak pidana yang bersifat khusus. Salah contohnya adalah UU Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan aturan yang bersifat khusus dan terhadap tindak pidananya akan merujuk pada aturan tersebut sebagai aturan khusus dan apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka akan merujuk pada KUHP. Penerapan hukum mengenai kejahatan pada bidang pertanahan dan perumahan pada prakteknya terdapat ketidaktepatan penerapan hukum.  Hal  tersebut  bukan  disebabkan  dari  undang-undang  melainkan  terhadap  penerapan  hukum  oleh  para  penegak  hukum  dan perkembangan kejahatan yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan perubahan pula terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kata Kunci: tindak pidana, kejahatan pertanahan, kejahatan perumahan.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  terhadap  harta  benda  khususnya  tanah  dan  bangunan  masih  seringkali  terjadi, karena atas dasar tanah dan bangunan memiliki nilai ekonomis. Kebutuhan akan tanah dan bangunan sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  penduduk  terutama  di  perkotaan  yang  berasal  dari  pertumbuhan  alamiah maupun  urbanisasi  (Urip  Santoso,  2014,  hal.  313-314).  Oleh  karena  mengakibatkan  kenaikan ekonomis  yang  tinggi  sehingga  mengakibatkan  sektor  tanah  dan  bangunan  sangat  bernilai  bagi masyarakat dan dapat dibuktikan dengan banyaknya permintaan olehmasyarakat.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) (selanjutnya disebut  UU  Pokok  Agraria)  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  (Lembaran  Negara  Tahun  2011  Nomor  7  dan  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor  5188)  (selanjutnya  disebut  UU  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  sebagai  dasar  aturan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
mengenai  pertanahan dan perumahan di Indonesia. Selain itu ada pula mengenai beberapa peraturan pelaksana  dari  undang-undang  tersebut  yang  dituangkan  dalam  peraturan  pemerintah.  Pada kenyataannya  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  mengenai  kepemilikan  pertanahan  antar  satu orang dengan  orang lainnya. Selain mengenai permasalahan kepemilikan  terdapat pula permasalahan mengenai  penyerobotan  tanah,  memasuki  pekarangan  atau  lahan  tanpa  ijin  yang  secara  normatif bahkan menempati rumah tanpa hak. Hal  tersebut dapat dilihat dalam  masyarakat bahwa kejahatan tersebut cukup sering dilakukan. Kejahatan-kejahatan tersebut secara umum diatur di Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP)  sebagai  hukum  publik  sehingga  menimbulkan sanksi-sanksi yang bersifat pidana.
Hukum  pidana  di  Indonesia  sebagai  hukum  publik  diatur  pada  KUHP.  Dalam  KUHP merupakan  aturan  yang  bersifat  umum  mengenai  aturan  terhadap  tindak  pidana  di  Indonesia,  oleh sebab  itu  menjadi  pedoman  terhadap  aturan-aturan  tindak  pidana  yang  bersifat  khusus.  Salah contohnya adalah UU Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan aturan yang bersifat khusus dan  terhadap  tindak  pidananya  akan  merujuk  pada  aturan  tersebut  sebagai  aturan  khusus  dan apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka akan merujuk padaKUHP.
Penerapan  hukum  mengenai  kejahatan  pada  bidang  pertanahan  dan  perumahan  pada prakteknya terdapat ketidaktepatan penerapan hukum. Hal tersebut bukan disebabkan dari undang- undang  melainkan  terhadap  penerapan  hukum  oleh  para  penegak  hukum  dan  perkembangan kejahatan  yang  berubah-ubah  sehingga  mengakibatkan  perubahan  pula  terhadap  peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Salah satu contoh  kasus tindak pidana menempati rumah  tanpa hak  yang  dijadikan  studi  kasus  skripsi  ini  adalah  mengenai  tindakan  menempati  rumah  tanpa  hak yang dilakukan oleh CM di Kota Bandung. Studi kasus tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang tidak tepat.
Kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  CM  tersebut  berawal  dari  CM  bersama  dengan saudaranya yaitu ET menempati rumah yang haknya secara sah dimiliki oleh SU. Perolehan hak atas tanah  milik  SU  tersebut  berasalah  dari  ET  sebagai  pemilik  hak  sebelumnya.  Setelah  tanah  dan bangunan tersebut  dimiliki oleh SU, pada  tahun  2008 SU sebagai pemilik  hak atas rumah tersebut menyuruh ET dan CM untuk keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut. Atas perintah SU  tersebut,  ET  keluar  dari  rumah  tersebut  namun  CM  tetap  menempati  tanah  dan  bangunan tersebut hingga tahun 2013 tanpa hak. Oleh karena CM tidak pergi walaupun telah ada permintaan dari yang berhak akhirnya setelah 5 tahun CM menempati tanpa hak, SU sebagai pemilik hak pada tahun 2013 melaporkan perbuatan CMtersebut.
Perbuatan  CM  yang  menempati  rumah  tanpa  hak  tersebut  oleh  Pengadilan  Negeri  Bale Bandung  diputuskan  bahwa  CM  telah  bersalah  melakukan  tindakan  menempati  rumah  tanpa  hak
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
sebagaiman diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992  tentang  Perumahan  dan  Pemukiman.  Permasalahan  hukum  tersebut  timbul  ketika  terdapat putusan  kasasi  yang  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  yang  menguatkan  Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Pada  tingkat  kasasi  putusan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  CM  adalah  membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang selanjutnya mengadili sendiri perkara CM Secara lengkap pertimbangan hakim kasasi memutus perkara tersebut adalah:
1. CM berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal  12  Ayat  (1)  juncto  Pasal  36  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992  tentang Perumahan  dan  Pemukiman,  dan  atas  dakwaan  tersebut  baik  Pengadilan  Negeri  Bale  Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya pada tahun 2014 telah menyatakan CM terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghuni rumah tanpa izin pemilik yangsah.
2. Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menjadi dasar dakwaan dan pemidanaan kepada CM tersebut pada tanggal 12 Januari 2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak  berlaku.  Undang-undang  tersebut  diganti  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanPermukiman;
3. Ketentuan  pasal  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  tidak  lagi  mengatur  ancaman  pidana  terhadap  perbuatan  mengenai  menempati rumah tanpa izin pemilik sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992;
Putusan  tindak  pidana  yang  dilakukan  CM  oleh  karena  Pengadilan  Negeri  Bale  Bandung maupun  Pengadilan  Tinggi  Bandung  telah  mempersalahkan  CM  dan  menjatuhkan  pidana  atas  dasar undang-undang  yang  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku,  maka  putusan  pengadilan  pada tingkat  pertama  maupun  banding  tersebut  harus  dibatalkan  dan  penuntutan  perkara  terhadap  CM harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Ketidaktepatan  penerapan  hukum  terhadap  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992  tentang Perumahan dan Pemukiman tersebut atas dasar undang-undang tersebut sudah tidak berlaku sebagai hukum positif  di Indonesia karena terdapat undang-undang baru yang menggantikannya. Implikasi dari  penerapan  hukum  tersebut  adalah  bebasnya  CM  sebagai  CM  yang  tentunya  korban  dirugikan atas keadilan penegakkan hukum terhadap tindakan CM.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, case approach dan  conceptual  approach .  Pengertian  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  sebagai  berikut, case  approach merupakan  konsep  teori  untuk  pemahaman  studi  kasus  yang  dihubungkan  secara langsung  dengan  mengamati  objek  materi  yang  diteliti  (Marzuki,  2017,  hal.  24). Statute  approach
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
merupakan  pendekatan  dengan  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  ini  dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari  konsistensi/kesesuaian  antara  Undang-Undang  Dasar  dengan  Undang-Undang,  atau antara  Undang-Undang  yang  satu  dengan  Undang-Undang  yang  lain  (Marzuki,  2017,  hal.  24). Conceptual approach merupakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017, hal. 177).
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  beberapa  teori  tindak  pidana  maka  suatu  perbuatan  pidana  akan  dianalisa dengan  melihat  dari  beberapa  aspek  hukum,  yaitu  berkaitan  terpenuhinya  unsur-unsur  pasal  yang dikenakan, ada atau tidaknya suatu penyertaan dalam tindak pidana, dan terpenuhinya kemampuan pertanggungjawaban.
Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  CM  akan  ditinjau  berdasarkan  aturan  hukum  yang berlaku  yaitu  KUHP.  Perbuatan  pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum  disertai  ancaman  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan hukum  dilarang  dan  diancam  pidana,  asal  saja  dalam  hal  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukkan kepada  perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  dan ancaman pidananya ditujukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2008, hal. 59).
Apabila  mengacu  pada  asas  legalitas  dalam  KUHP  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1  ayat  (1) yang  mengatur  bahwa:  “suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada.”  Maka  atas  perbuatan  menempati  rumah tanpa  hak  oleh  CM  tersebut  maka  akan  dianalisa  berdasarkan  Pasal  167  KUHP  mengatur  sebagai berikut:
(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang  lain  dengan  melawan  hukum  atau  berada  di  situ  dengan  melawan  hukum,  dan  atas permintaan  yang  berhak  atau  suruhannya  tidak  pergi  dengan  segera,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lima  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratusrupiah.
(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah  palsu  atau  pakaian  jabatan  palsu,  atau  barang  siapa  tidak  setahu  yang  berhak  lebih dahulu  serta  bukan  karena  kekhilafan  masuk  dan  kedapatan  di  situ  pada  waktu  malam, dianggap memaksa masuk.
(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empatbulan.
(4) Pidana  tersebut  dalam  ayat  1  dan  3  dapat  ditambah  sepertiga  jika  yang  melakukan  kejahatan dua orang atau lebih denganbersekutu.
Perbuatan  menempati  rumah  tanpa  hak  pada  mulanya  diatur  oleh  undang-undang  yang sifatnya  khusus  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992  tentang  Perumahan  dan  Pemukiman. Mengenai tindak  pidana menempati rumah tanpa  hak  dalam undang-undang  tersebut diatur dalam
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Pasal 12 Ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (4). Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman tersebut pada perjalanannya pada tanggal 12 Januari 2011 telah dicabut dan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Undang-undang  tersebut  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  tersebut  tidak  lagi  mengatur  ancaman  pidana terhadap  perbuatan  menempati  rumah  tanpa  hak  yang  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  12 Ayat (1) juncto Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun1992.
Oleh karena dalam studi kasus penelitian ini terkait dengan tindakan menempati rumah tanpa hak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 maka mengenai perbuatan- perbuatan pidananya akan merujuk pada KUHP sebagai aturan hukum yang sifatnya umum sebagaimana diatur dalam  Pasal  167  KUHP.  Tindakan-tindakan  dalam  Pasal  167  KUHP  tersebut  dalam  istilah  Belanda disebut sebagai huisvredebreuk, dan diterjemahkan oleh Andi Hamzah (2015) sebagai tindak pidana terhadap  kedamaian  kediaman,  sedangkan  Sianturi  (1983,  hal.  314)  mengartikan  sebagai  peresahan ketenangan rumah.
Keberadaan  Pasal  167  KUHP  secara  historis  maksud  dari  pembentuk  undang-undang (wesenschau)  sebenarnya  ditunjukan  kepada  pejabat-pejabat  Belanda  yang  rumahnya  sering diganggu  oleh  masyarakat.  walaupun  dahulu  pasal  tersebut  dimaksudkan  untuk  pejabat-pejabat Belanda,  namun  sekarang  diperluas  jadi  kejahatan  terhadap  harta  benda  terkait  perkarangan  dan rumah,  di  mana  ada  orang  dengan  sengaja  memaksa  masuk  ke  dalam  rumah  atau  perkarangan tersebut  (Sofian,  2019).  Apabila  maksud  pembentuk  undang-undang  mengenai  Pasal  167  KUHP denga tujuan melindungi pejabat Belanda, namun penerapannya sekarang adalah ketentuan tersebut dapat diterapkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut, tidak hanya semata-mata melindungi  pejabat  melainkan  melindungi  seluruh  orang  terhadap  kediamannya  yang  berada  di wilayah Indonesia.
Tindakan  menempati  rumah  tanpa  hak  pada  dasarnya  secara  hukum  positif  di  Indonesia mencakupi 2 (dua) lingkup hukum yaitu hukum perdata dan pidana. Namun kedua hukum tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, hukum perdata sebagai hukum privat selalu berkaitan dengan ganti kerugian  sedangkan  hukum  pidana  sebagai  hukum  publik  berkaitan  dengan  sanksi  atas  suatu tindakan  yang  bertujuan  efek  jera  dan  pencegahan  dilakukannya  tindak  pidana.  Kedua  lingkup hukum  tersebut  merupakan  jalan  untuk  menangani  kasus,  namun  harus  mempertimbangkan keefektifitasan  diantara  kedua  lingkup  hukum  tersebut.  Hukum  pidana  menjadi  salah  satu  pilihan dalam menerapkan kasus tersebut atas  dasar bahwa CM  tetap  tidak mempunyai itikad baik untuk meninggalkan  rumah  setelah  diminta  dengan  baik  oleh  pemilik  rumah.  Sehingga  diperlukan  suatu efek jera agar CM tidak melakukan tindak pidanatersebut.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  167  KUHP,  dalam  studi  kasus  tindak  pidana  terhadap kedamaian  kediaman  maka  akan  dianalisa  menggunakan  ketentuan  Pasal  167  ayat  (1)  KUHP.  Pasal 167 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif masing-masing sebagai berikut:
a. Barangsiapa;
b. melawanhukum;
c. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu;
d. tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yangberhak.
Unsur pertama adalah barang siapa, brang siapa selalu merujuk kepada pelaku  tindak pidana yakni  CM.  apabila  merujuk  pada  ketentuan  perundang-undangan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “barangsiapa”  adalah  setiap  orang  atau  siapa  saja  yang  tunduk  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  hukum  dan  salah  satu  subyek  yang  dianggap  sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku (Moeljatno, 1985, hal. 32). CM dalam hal ini merupakan  perorangan  yang  pada  saat  melakukan  tindak  pidana  berumur  50  tahun.  Berdasarkan fakta  hukum  CM  merupakan  subyek  hukum  dan  cakap  secara  hukum  untuk mempertanggungjawabkan  seluruh  perbuatannya.  Dengan  demikian  unsur  pertama  yaitu  barang siapa terpenuhi.
Unsur  kedua  melawan  hukum  atau wederrechtelijk .  Unsur  ini  harus  dianalisa  secara    objektif mengenai perbuatan yang dilakukan oleh CM. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang  sebenarnya dimaksudkan  dengan kata melawan hukum dalam rumusan Pasal 167 ayat  (1) KUHP.  Berdasrkan  doktrin  melawan  hukum  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  melawan  hukum  secara positif  maupun  negatif.  Melawan  hukum  secara  positif  berarti  bertentangan  dengan  hukum sedangkan melawan hukum secara negatif berarti tidak berdasarkan hukum atau tanpa kewenangan (Hiariej,  2016,  hal.  233).  Apabila  merujuk  pada  beberapa  doktrin,  maka  perbuatan  CM  yang menempati  rumah  SU  tanpa  hak  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  positif  karena perbuatan  CM  tersebut  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian  unsur  kedua dari Pasal 167 (1) KUHP yaitu melawan hukum telahterpenuhi.
Unsur  ketiga  adalah  memaksa  masuk  ke  dalam  rumah,  ruangan  atau  pekarangan  tertutup yang  dipakai  orang  lain  atau  berada  di  situ.  Unsur  ketiga  ini  sangat  berhubungan  erat  dengan kesengajaan yang dilakukan oleh CM. perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh CM harus benar- benar  terbukti  dalam  fakta  hukum.  apabila  dihubungkan  dengan  pengertian  binnendringen  atau memasuki dengan paksa, kirannya tidak seorang pun dapat menyangkal kebenarannya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan atau
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
opzet  dari  pelaku  tidak  hanya  meliputi  perbuatan  memasuki  saja,  melainkan  semua  tindak  pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 167 ayat (1) perbuatan yang masuk kedalam ruang lingkup tersebut adalah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ. Apabila dikaikan dengan perbuatan CM maka CM masuk dalam kategori “berada disitu”.
CM  tidak  melakukan  pemaksaan  untuk  masuk  dalam  rumah  atau  pekarangan  milik  SU, melainkan menempati rumah tersebut atau berada disitu. Perbuatan berada atau menempati rumah SU  oleh  CM  tersebut  tidak  dilandasi  engan  kepemilikan  hak  atas  tanah  ataupun  perjanjian  sewa menyewa. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana khususnya terkait dengan kesengajaan dalam unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yang mana Lamintang dan Theo Lamintang (2010, hal. 579-
580) berpendapat bahwa:
Seorang  pelaku  hanya  dapat  terbukti  telah  mempunyai  kesengajaan  terhadap  unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa:
a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki denganpaksa;
b. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat  tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh oranglain;
c. Pelaku telah menghendaki tetap beradadisana;
d. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutuptersebut.
Unsur  “berada  disana”  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  CM  ialah  merujuk  pada  tempat tinggal atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Dalam hal ini ada dua  kemungkinan,  seseorang  berada  di  situ  yaitu  setelah  memasukinya  baik  dengan  “memaksa” maupun tidak dengan mamaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin  dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak (Sianturi, 2002, hal. 318). CM sendiri pada  fakta  hukumnya  berdasarkan  kronologi  kasus  bahwa  pada  awalnya  tidak  melakukan pemaksaan untuk memasuki rumah dari pemilik dan mendapatkan ijin untuk tinggal di rumah SU, namun CM tidak segera pergi atas permintaan pemilik rumah yaituSU.
Selain  itu  mengenai  Simons  (Lamintang,  2010,  hal.  580)  berpendapat  bahwa,  perbuatan binnedringen atau memasuki yang oleh pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari orang  yang  berhak,  baik  kemauan  itu  telah  dinyatakan  dengan  tegas  maupun  tidak.  Yang  dimaksud dengan tempat tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal,  sehingga  termasuk  juga  dalam  pengertiannya,  yakni  sebagai  tempat  tinggal  dan  kapal-kapal yang  diperuntukkan  sebagai  tempat  tinggal  (Lamintang  2010,  hal.  580).  Dalam  hal  ini  CM  berada  di
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
tempat tinggal yang dimiliki CM yang mana bertentangan dengan kemauan pemilik hak yaitu SU, hal tersebut dikemukakan secara lisan bahwa SU tidak berkenan apabila CM menempati rumah tersebut. Dengan  demikian  unsur  pasal  yag  ketiga  yaitu  memaksa  masuk  ke  dalam  rumah,  ruangan  atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ berdasarkan fakta hukum dan analisa telah terpenuhi.
Unsur objektif keempat ialah niet aanslonds verwijderen op vordering van den rechthebbende atau tidak segera  pergi  setelah  ada  permintaan  dari  atau  atas  nama  orang  yang  berhak.  CM  dalam  melakukan perbuatannya  telah  mendapatkan  permintaan  dan  teguran  dari  pemilik  hak  atas  tanah  yaitu  SU secara langsung dan berulang-ulang, namun CM tidak menghiraukan permintaan SU tersebut. Untuk dapat  disebut  sebagai  orang  yang  berhak  tidak  perlu  memerhatikan  apakah  penghuniaan  sebuah tempat  itu  memang  benar  telah  dilakukan  berdasarkan  suatu  hak,  karena  seperti  yang  dikatakan dalam  arrestnya  tertanggal  27  juni  1927  tersebut,  tujuan  dari  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah untuk melindungi hak bertempat tinggal. Perlindungan terhadap hak bertempat  tinggal  dalam  sebuah  rumah  didasarkan  semata-mata  pada de  feitelijke  bewoning atau didasarkan  pada  kepenghunian  yang  nyata  atas  rumah  tersebut.  Berkenaan  dengan  unsur  ini diberikan  keterangan  oleh  yang  dimaksud  dengan  atas  permintaan  dari  sipehak  atau  atas  namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera  pergi.  Dalam  hal  ini  yang  penting  ialah  sipetindak  mengerti  permintaan  itu  dan  tidak  harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini (Sianturi, 2002, hal. 319). Dengan demikian unsur keempat yaitu tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak telahterpenuhi.
Terpenuhinya  seluruh  unsur-unsur  Pasal  167  ayat  (1)  KUHP  sebagaimana  diuraikan  diatas tidak dapat menjadi dasar bahwa CM dapat dikenakan tindak pidana terhadap kedamaian kediaman. Selain terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, CM yang melakukan tindak pidana terhadap  kedamaian  kediaman  haruslah  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan.
Pertanggungjawaban  pidana  menurut  hukum  pidana  adalah  kemampuan  bertanggungjawab seseorang  terhadap  kesalahan.  Asas  kesalahan  merupakan  asas  fundamental  yang  melandasi pertanggunjawaban pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non  facit  trum  misi  mens  sist  rea ).  Walaupun  tidak  dirumuskan  dalam  undang-undang  tetapi  dianut dalam  praktik  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  antara  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  atas perbuatan  (Chazawi,  2007,  hal.  151).  Dengan  demikian  terpenuhinya  unsur-unsur  pasal  oleh  CM tidak  serta  merta  CM  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana,  karena  agar  orang  dapat
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  harus  memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  sebagai  berikut (Moeljatno, hal 177):
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawanhukum);
b. Diatas umur tertentu mampubertanggungjawab;
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan ataukealpaan;
d. Tidak adanya alasanpemaaf;
Unsur pertama adakah melakukan perbuatan pidana. CM telah melakukan perbuatan pidana, perbuatan pidana ini erat kaitannya dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagaimana telah  dijleskan  sebelumnya.  Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui  id facit quad  lex  prohibit;  in  fraudem  vero  qui,  salvis  verbis  legis,  sententiam  ejus  circumuenit,  yang  dapat diartikan  bahwa  seseorang  dinyatakan  melawan  hukum  ketika  perbuatan  yang  dilakukan  adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Hiariej, 2016, hal. 232). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh CM adalah perbuatan yang melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana terhadap kedamaian  kediaman.  Terpenuhinya  unsur-unsur  pasal  sebagaimana  diuraikan  diatas  merupakan dasar bahwa CM telah melakukan perbuatan pidana.
Unsur  melawan  hukum  ini  menurut  Moeljatno,  merupakan  fungsi  dalam  lapangan  hukum acara  yang  terdiri  dari  fungsi  positif  dan  fungsi  negatif.  Fungsi  positif,  jika  melawan  hukum dinyatakan dalam rumusan delik dan harus dinyatakan dalam dakwaan. Fungsi negatif, jika melawan hukum  tidak  terdapat  dalam  rumusan  delik,  dengan  demikian  tidak  perlu  ada  dalam  dakwaan (Moeljatno, 1955, hal. 17). Dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh CM merupakan ranah fungsi  positif  yang  mana  ada  dalam  rumusan  delik  dan  telah  dinyatakan  dalam  dakwaan.  Dengan demikian unsur kesalahan pertama yaitu “melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi.
Terkait  unsur  yang  kedua,  seseorang  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila memilki  kemampuan  bertanggungjawab  didasarkan  pada  keadaan  dan  kemampuan  berpikir (Sianturi,  2002,  hal.  249-250).  CM  dalam  melakukan  perbuatan  pidananya  memiliki  kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dalam fakta hukum berdasarkan putusan kasus yang mana tidak ada keadaan  jiwa  cacat  atau  terganggu  kesehatannya.  Kemampuan  bertanggungjawab  seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu pertama, faktor akal, dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan  dan  yang  tidak  diperbolehkan.  Kedua,  faktor  perasaan  atau  kehendak,  yaitu  dapat menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana  yang  diperbolehkan  dan  mana  yang tidak  diperbolehkan  (Moeljatno,  2008,  hal.  179).  Kemampuan  bertanggungjawab  yang  dimiliki  oleh CM  menghindarkan  pembebasan  tanggungjawab  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  KUHP  yang berkaitan  dengan  kemampuan  bertanggungjawab  menentukan  bahwa,  “barangsiapa  melakukan perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
pertumbuhan  atau  terganggu  karena  penyakit,  tidak  dipidana”.  Dengan  demikian  unsur  kesalahan kedua yaitu mampu bertanggungjawab telahterpenuhi.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Selanjutnya  mengenai  unsur  ketiga  yaitu  adanya  salah  satu  bentuk  kesalahan,  diantaranya yaitu kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Tindak pidana terhadap kedamaian kediaman yang dilakukan oleh CM merupakan suatu kesengajaan. Hal tersebut dapat dilihat dari niat CM yang mana tidak  mau  meninggalkan  rumah  milik  SU  walaupun  telah  diminta  oleh  pemilik  hak  tersebut. Pengertian kesengajaan  terdiri  dari 2 (dua)  teori yaitu  teori kehendak  dan teori pengetahuan. Pada teori  kehendak,  kesengajaan  merupakan  kehendak  yang  ditujukan  kepada  perwujudan  dari  suatu perbuatan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  undang-undang,  sedangkan  pada  teori  pengetahuan, seseorang  tidak  dapat  menghendaki  akibat  yang  timbul  dari  perbuatannya,  tetapi  pelaku  dapat memperkirakan  akibat  dari  perbuatan  tersebut  (Sianturi,  2002,  hal.  168).  Pengertian  “kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori (Kartanegara, 1955, hal. 295-296), yaitu:
Berdasarkan  doktrin  dikenal  jenis  dan  bentuk  kesengajaan  yang  menurut  Fuad  Usfa  (2006, hal. 83-84) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
a. Kesengajaan sebagaimaksud;
b. Kesengajaan sebagai keharusan ataukepastian;
c. Kesengajaanbersyarat.
Kesengajaan sebagai maksud, bentuk kesengajaan ini terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan itu memang menjadi tujuan seseorang tersebut. Atau dalam  hal,  delik  materiil  bila  seseorang  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  untuk  menimbulkan akibat,  sedang  akibat  itu  memang  merupakan  tujuan  seseorang  tersebut.  Kesengajaan  sebagai keharusan  atau  kepastian,  bentuk  kesengajaan  ini  terjadi  dalm  hal  seseorang  melakukan  perbuatan yang  mempunyai  tujuan  untuk  menimbulkan  suatu  akibat  tertentu  tetapi  disamping  akibat  yang dituju seseorang tersebut insyaf/menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan mencapai/menimbulkan  akibat  lain  (yang  tidak  dikehendaki);  Kesengajaan  bersyarat  atau  dolus eventualis,  Jenis  kesengajaan  ini  terjadi  dalam  hal  seseorang  melakukan  perbuatan  dengan  maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tertentu mungkin menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam undang-undang (Usfa, 2006, hal.84).
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  CM  merupakan  kesengajaan  sebagai  maksud  yang  mana perbuatan  yang  dilakukan  CM  merupakan  tujuan  yang  dikehendaki  oleh  CM  yaitu  tidak  mau meninggalkan rumah milik SU selaku pemilik sah. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang ada unsur kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh CM telahterpenuhi.
Unsur  keempat  yaitu  tidak  adanya  alasan  penghapus  pidana  berupa  alasan  pemaaf  yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Van Hattum menganggap yang termasuk  dalam alasan pemaaf  ini  adalah  daya  paksa  (Roeslan,  1983,  hal.  26).  Pasal  48  KUHP  mengatur  mengenai  alasan pemaaf, yang menentukan bahwa, “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Pada alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya  bisa  dimaafkan  karena  adanya  pengaruh  daya  paksa.  Seseorang  yang  terpengaruh karena daya paksa, fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar dan melakukan perbuatan dengan tidak bebas menentukan kehendaknya (Moeljatno, 2008, hal. 154-155). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh CM tidak lah ada alasan penghapus pidana. CM dalam melakukan perbuatan pidana yaitu menempati rumah tanpa hak tidak terdapat alasan pemaaf dari CM yang berupa adanya daya paksa. CM dalam melakukan tindak pidana tidak berada dibawah daya  paksa  melainkan  melakukan  tindak  pidana  tersebut  secara  sadar  dan  atas  keinginan  dan kesengajaanpribadi.
Selain  alasan  pemaaf,  CM  dalam  melakukan  perbuatan  pidananya  tidak  terdapat  alsan pembenar.  Alasan  pembenar  merupakan  adanya  perbuatan  pidana  namun  perbuatan  dari  pelaku tersebut  dibenarkan  oleh  undang-undang  sehingga  pelaku  bebas  dari  pertanggungjawaban  pidana. Dalam kasus tersebut tindakan CM telah  melanggar Pasal 167 ayat (1)  KUHP dan tidak  ada alasan pembenar atas perbuatan tersebut.
Dengan demikian berdasarkan analisa pemenuhan unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP dan pemenuhan unsur-unsur dari kesalahan. Perbuatan CM yang menempati rumah tanpa hak dan telah diminta pergi oleh SU selaku pemilik hak namun CM tidak  segera  pergi, maka CM dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatannya  yang  melakukan  tindak  pidana  terhadap kedamaiankediaman.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Berdasarkan  kajian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  uraian- uraian di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan CM yang menempati rumah SU tanpa  hak  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  Pasal  167  KUHP  karena: a)Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  CM  telah  memenuhi  unsur-unsur  objektif  Pasal 167  KUHP  yang  terdiri  dari:  barang  siapa;  melawan  hukum;  memaksa  masuk  ke  dalam  rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ; dan tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yangberhak. B)Mampu bertanggungjawab; dalam hal  ini  CM  dikategorikan  sebagai  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  karena  CM  telah  cakap secara  hukum,  tidak  dalam  paksaan,  dan  dalam  keadaan  sehat  secara  jasmani  dan  rohani  sehingga dapat  mengerti  bahwa  tindakannya  merupakan  tindak  pidanapenipuan.  C)Memenuhi  salah  satu bentuk  kesalahan  yaitu  dengan  sengaja  (dolus);  Kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  CM  merupakan kesengajaan  sebagai  maksud  yang  mana  perbuatan  yang  dilakukan  CM  merupakan  tujuan  yang dikehendaki  oleh  CM  yaitu  tidak  mau  meninggalkan  rumah  milik  SU  walau  sudah  dimintapergi. D)Tidak  adanya  alasan  pemaaf;  Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  CM  tidak  ada  alasan penghapus pidana. CM dalam melakukan perbuatan pidana yaitu menempati rumah tanpa hak tidak terdapat alasan pemaaf  dari CM yang berupa adanya daya paksa, melainkan CM melakukan tindak pidana tersebut secara sadar dan atas keinginan dan kesengajaanpribadi.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. D. Scaffmeister, N. K. (1995). Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
Elsam.  (2005).  Asas  Legalitas  KUHP  Dalam  Rancangan  2005.  Jakarta:  Posistion  Paper  Advokasi  RUU
KUHP.
Gunawan, K. d. (2015). Tindak Pidana Korupsi Kkajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption (UNCAC). Bandung: Refika Aditama.
Hamzah, A. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hiariej, E. O. (2007). Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas. Jentera Jurnal Hukum, 124.
Hiariej, E. O. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Kartanegara, S. (1955). Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Lamintang,  P.  L.  (2010).  Hukum  Penitensier  Indonesia.  Jakarta:  Sinar  Grafika.  Marpaung,  L.
(2008).  Asas  Teori  Praktik  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Sinar  Grafika.  Marzuki,  Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Moeljatno. (1985). Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan-Delik-Delik Penyertaan.
Jakarta: Bina Aksara.
Moeljatno. (2008). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Remmelink,  J.  (2003).  Hukum  Pidana:  Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Roeslan, S. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru Santoso, Urip, (2014). Hukum Perumahan. Jakarta: Prenada media.
Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
Usfa, F. (2006). Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press.