## INTERSEKSIONALITAS PEMIKIRAN STRATEGIS DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN BERBASIS BUKTI

## INTERSECTIONALITY OF STRATEGIC THINKING AND EVIDENCE-BASED DEFENSE POLICY MAKING
Aris Sarjito 1* , Guntur Eko Saputro 2
1,2 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 14, Jakarta 10340, Indonesia
*Korespondensi: Aris Sarjito. Email: arissarjito@gmail.com (Diterima: 06-12-2023; Ditelaah: 24-02-2024; Disetujui: 29-03-2024)

## ABSTRACT
In  an  era  characterized  by  rapid  geopolitical  shifts  and  evolving  security  threats,  the  imperative  for evidence-based defense policymaking has never been more pressing. This research delves into the intricate nexus between strategic thinking and empirical evidence in defense policy formulation, seeking to address key gaps in understanding and practice. Through a qualitative analysis of secondary data encompassing scholarly literature,  governmental  reports,  and  defense  policy  documents,  this  study  elucidates  the  fundamental elements of strategic thinking within defense policymaking frameworks and examines their current integration with  empirical  evidence.  The  research  findings  shed  light  on  the  pivotal  role  of  strategic  foresight,  threat assessment methodologies, and resource allocation strategies in shaping defense policy. Moreover, the study explores  the  impact  of  intersectionality,  encompassing  factors  such  as  geopolitical  dynamics,  technological advancements, and socioeconomic disparities, on the effectiveness of strategic thinking and the utilization of empirical evidence in defense policy making processes. The novelty lies in the comprehensive exploration of intersectionality's impact on defense policy formulation and the identification of guiding principles to enhance the integration of strategic thinking and empirical evidence. The research underscores the need for a holistic approach that acknowledges and addresses the multifaceted nature of contemporary security challenges.
Keywords: Defense Policy Making, Evidence-Based, Intersectionality, Strategic Thinking

## ABSTRAK
Di  era  yang  ditandai  dengan  pergeseran  geopolitik  yang  cepat  dan  ancaman  keamanan  yang  terus berkembang,  pentingnya  pembuatan  kebijakan  pertahanan  berbasis  bukti  menjadi  semakin  mendesak. Penelitian ini menyelidiki hubungan rumit antara pemikiran strategis dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan pertahanan, yang berupaya mengatasi kesenjangan utama dalam pemahaman dan praktik. Melalui analisis kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup literatur ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan pertahanan, penelitian ini menjelaskan elemen fundamental pemikiran strategis dalam kerangka pembuatan kebijakan pertahanan dan mengkaji integrasinya saat ini dengan bukti empiris. Temuan-temuan penelitian ini menyoroti peran penting pandangan ke depan yang strategis, metodologi penilaian ancaman, dan strategi  alokasi  sumber  daya  dalam  membentuk  kebijakan  pertahanan.  Selain  itu,  studi  ini  mengeksplorasi pengaruh interseksionalitas, yang mencakup faktor-faktor seperti dinamika geopolitik, kemajuan teknologi, dan  kesenjangan  sosial-ekonomi,  terhadap  efektivitas  pemikiran  strategis  dan  pemanfaatan  bukti  empiris dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan. Hal baru terletak pada eksplorasi komprehensif mengenai dampak  interseksionalitas  terhadap  perumusan  kebijakan  pertahanan  dan  identifikasi  prinsip-prinsip panduan untuk meningkatkan integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang mengakui dan mengatasi sifat beragam tantangan keamanan kontemporer.
Kata Kunci: Basis Bukti, Interseksionalitas, Pembuatan Kebijakan Pertahanan, Pemikiran Strategis
Sarjito, A., & Saputro, G. E. (2024). Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti. Jurnal Governansi , 10(1), 87-114.
88
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti

## PENDAHULUAN
Pada masa kini, pembuatan kebijakan pertahanan  telah  menjadi  ranah  yang semakin  kompleks  dan  ditandai  dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang saling terkait (General, 2022; W. Wang et al., 2022). Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian, mengeks- plorasi  interseksionalitas  penting  antara pemikiran strategis dan pembuatan kebija- kan  pertahanan  berbasis  bukti.  Dengan mengkaji  hubungan  antara  kedua  elemen ini,  akan  diperoleh  wawasan  tentang bagaimana  para  pembuat  kebijakan  dapat mengembangkan  strategi  pertahanan  yang efektif  dalam  menghadapi  ancaman  yang terus berkembang.
Pemikiran  strategis  mengacu  pada proses  mengembangkan  rencana  jangka panjang  dan  membuat  keputusan  yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu (Evans,  2016;  Weyhrauch  &  States,  2017). Dalam  pembuatan  kebijakan  pertahanan, pemikiran  strategis  melibatkan  pemaha- man  lanskap  geopolitik,  mengidentifikasi potensi ancaman, dan menentukan respons yang  tepat  (Klinke,  2015;  Steff,  2016).  Hal ini  memerlukan  kejelian,  kreativitas,  dan kemampuan  mengantisipasi  tantangan  di masa depan.
Pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis  bukti  mengadopsi  pendekatan yang  ketat  dan  sistematis,  mengandalkan data yang kredibel, penelitian empiris, dan analisis  pakar  untuk  memandu  proses pengambilan  keputusan  (Laurin,  2014). Dengan  mengintegrasikan  informasi  yang objektif  dengan  keahlian  dan  penilaian pembuat  kebijakan,  kebijakan  akan  lebih didasarkan  pada  kenyataan  dan  terbukti efektif  dalam  memenuhi  kebutuhan pertahanan nasional.
Titik temu antara pemikiran strategis dan  pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis  bukti  terletak  pada  integrasi informasi  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan pandangan  ke  depan  yang  strategis (Wilkinson,  2017).  Pemikiran  strategis memungkinkan  pembuat  kebijakan  untuk mengonseptualisasikan tujuan jangka panjang  dan  mengantisipasi  potensi tantangan, sementara pendekatan berbasis bukti memberikan bukti empiris yang dapat diandalkan,  analisis  statistik,  dan  pembe- lajaran dari pengalaman masa lalu, sehingga memungkinkan  pengambilan  keputusan yang  lebih  terinformasi  dan  berbasis  data (lihat Gambar 1).

## Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023
Gambar 1. Diagram Venn Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
Manfaat  mengintegrasikan  pemikiran strategis  dengan  pembuatan  kebijakan pertahanan berbasis bukti adalah:
1. Pendekatan holistik: Kombinasi pemikiran  strategis  dan  pendekatan berbasis  bukti  memberikan  pemaha- man  yang  inklusif  dan  komprehensif mengenai  kebutuhan  pertahanan, dengan  mempertimbangkan  berbagai dimensi seperti faktor politik,
ekonomi,  sosial,  dan  teknologi (Armstrong & Green, 2017).
2. Pengambilan keputusan yang terinformasi:  Pembuatan  kebijakan pertahanan berbasis bukti melengkapi pemikiran strategis dengan menyedia- kan data dan analisis yang andal bagi para  pembuat  kebijakan,  sehingga memungkinkan mereka mengevaluasi efektivitas  dan  kelayakan  kebijakan- kebijakan  potensial  (Angerschmid  et al., 2022).
3. Mitigasi  risiko:  Integrasi  pemikiran strategis  dan  pendekatan  berbasis bukti membantu mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan kerentanan, sehingga  memungkinkan  diambilnya tindakan proaktif (Wright et al., 2016).
4. Alokasi  sumber  daya  yang  efisien: Pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis  bukti  memungkinkan  para pembuat  kebijakan  untuk  memprio- ritaskan  sumber  daya  berdasarkan informasi  yang  objektif,  sehingga memastikan  alokasi  optimal  untuk dampak maksimal (Razma, 2023).
5. Ketersediaan  dan  keakuratan  data: Ketersediaan  data  yang  terbatas  dan potensi bias dalam sumber data dapat menghambat  efektivitas  pembuatan kebijakan  pertahanan  berbasis  bukti (Waddell et al., 2014).
6. Ancaman  di  masa  depan  yang  tidak dapat  diprediksi:  Pemikiran  strategis harus  terus  beradaptasi  dengan ancaman  yang  muncul  dan  kemajuan teknologi,  yang  mungkin  menimbul- kan tantangan jika hanya mengandal- kan  data  atau  bukti  historis  (Criado- Perez et al., 2022).
7. Menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang: Mencapai
keseimbangan  antara  kebutuhan jangka  pendek  dan  tujuan  strategis jangka  panjang  sangatlah  penting dalam pembuatan kebijakan pertaha- nan (Cairney, 2016).
Interseksionalitas pemikiran strategis dan  pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis bukti memberikan kerangka kerja yang  kuat  bagi  para  pembuat  kebijakan untuk mengembangkan strategi pertahanan nasional  yang  efektif.  Dengan  menginte- grasikan pandangan ke depan strategis dan pendekatan  berbasis  bukti  yang  ketat, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan  yang  tepat,  mengalokasikan sumber  daya  secara  efisien,  dan  secara proaktif  mengatasi  ancaman  yang  muncul. Meskipun  terdapat  tantangan,  kemajuan dalam  pengumpulan  data,  teknik  analisis, dan  evaluasi  berkelanjutan  dapat  mening- katkan  efektivitas  pembuatan  kebijakan pertahanan  secara  keseluruhan,  menjaga keamanan  nasional  di  dunia  yang  terus berubah.
Dalam lanskap keamanan global yang terus berkembang, para pembuat kebijakan menghadapi  tugas  berat  dalam  mengambil keputusan  penting  dalam  kebijakan pertahanan.  Pemikiran  strategis  dan pendekatan berbasis bukti merupakan dua pilar yang mendasari pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif (Steenkamp, 2016). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membenar- kan  pentingnya  dan  relevansi  pemahaman saling  mempengaruhi  antara  elemen- elemen ini, menyoroti signifikansinya dalam mendorong  kebijakan  pertahanan  yang kuat, terinformasi, dan berhasil.
Pemikiran  strategis  adalah  pende- katan  komprehensif  dan  jangka  panjang yang  memungkinkan  pembuat  kebijakan menetapkan tujuan, mengantisipasi ancaman, dan mengembangkan solusi yang
90
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
efektif (Schlaile & Urmetzer, 2019). Hal ini melibatkan penilaian kepentingan nasional, identifikasi potensi musuh, dan perumusan kebijakan  proaktif  untuk  menjaga  kepen- tingan  tersebut.  Pemikiran  strategis  lebih dari  sekadar  tindakan  reaktif  dan  bantuan dalam  memprediksi  tantangan,  memprio- ritaskan  sumber  daya,  dan  beradaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang. Hal  ini  menekankan  visi,  perencanaan terpadu, dan pengambilan keputusan tepat waktu,  yang  semuanya  penting  dalam pembuatan kebijakan pertahanan.
Pendekatan  berbasis  bukti  memasti- kan  bahwa  kebijakan  pertahanan  berakar pada data yang kuat, analisis obyektif, dan bukti empiris. Pemanfaatan informasi yang dapat  diandalkan  memungkinkan  para pembuat kebijakan untuk mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai lingkungan  keamanan,  termasuk  kemam- puan militer, dinamika geopolitik, dan tren yang  muncul  (Baldino  &  Carr,  2016; Destradi  et  al.,  2021).  Dengan  memanfaat- kan  bukti,  pembuat  kebijakan  dapat membuat  keputusan  yang  objektif  dan dapat  dibenarkan  sehingga  tidak  rentan terhadap  bias  dan  dugaan.  Pendekatan berbasis  bukti  juga  memberikan  transpa- ransi, akuntabilitas, dan legitimasi terhadap kebijakan pertahanan, sehingga meningkat- kan  kepercayaan  publik  dalam  proses pengambilan keputusan.
Meskipun pemikiran strategis memberikan  kerangka  menyeluruh  bagi pembuatan  kebijakan  pertahanan,  pende- katan berbasis bukti memberikan landasan yang  diperlukan  untuk  pengambilan keputusan  yang  tepat  dalam  kerangka tersebut. Interaksi antara keduanya sangat penting  untuk  menjamin  kemanjuran  dan keberhasilan kebijakan pertahanan. Pemikiran  strategis  memandu  perumusan tujuan,  sasaran,  dan  strategi  keseluruhan,
sementara  pendekatan  berbasis  bukti menginformasikan  pengembangan  taktik khusus,  alokasi  sumber  daya,  dan  rencana implementasi.
Memahami  keterkaitan  antara  pemi- kiran  strategis  dan  pendekatan  berbasis bukti  sangatlah  penting  karena  alasan berikut:
1.   Alokasi  Sumber  Daya  yang  Optimal: Dengan  mengintegrasikan  pemikiran strategis  dengan  pendekatan  berbasis bukti,  pembuat  kebijakan  dapat mengalokasikan  sumber  daya  secara efisien  dan  efektif.  Penyelarasan  ini meminimalkan  sumber  daya  yang terbuang  sekaligus  memaksimalkan potensi keberhasilan (Ananthapavan Id et al., 2022).
2.  Mitigasi  Risiko  dan  Ketidakpastian: Interaksi  ini  memungkinkan  para pembuat  kebijakan  untuk  menganti- sipasi  potensi  ancaman,  menilai kemungkinan terjadinya ancaman, dan merencanakan  kemungkinan-kemung- kinan  yang  mungkin  terjadi.  Dengan mendasarkan  keputusan  pada  bukti, mereka  dapat  meminimalkan  risiko yang terkait dengan ketidakpastian dan meningkatkan  keamanan  nasional (Cairney, 2016).
3.  Perencanaan Jangka Panjang: Perpadu- an pemikiran strategis dan pendekatan berbasis  bukti  membantu  pembuat kebijakan  mengembangkan  kebijakan pertahanan jangka panjang yang dapat beradaptasi terhadap dinamika peruba- han (Halevy, 2016). Hal ini mendorong kesinambungan kebijakan dan memfasilitasi tinjauan strategis ke masa depan, memastikan kepentingan keamanan  nasional  terlindungi  dalam jangka panjang.
4.  Kepercayaan  dan  Legitimasi  Publik:
Kebijakan  pertahanan  yang  terinfor- masi  menumbuhkan  kepercayaan  dan keyakinan publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menunjukkan bahwa pilihan kebijakan didasarkan  pada  bukti  yang  dapat diandalkan  dan  pemikiran  strategis, pembuat  kebijakan  dapat  memperoleh kredibilitas  dan  legitimasi  di  antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk  masyarakat,  pakar  pertaha- nan, dan mitra internasional (Schwartz, 2020).
Memahami  keterkaitan  antara  pemi- kiran  strategis  dan  pendekatan  berbasis bukti  sangat  penting  dalam  pembuatan kebijakan pertahanan. Penggabungan kedua  elemen  ini  membawa  pembuatan kebijakan  ke  tingkat  yang  lebih  holistik, dimana  tujuan  jangka  panjang,  strategi proaktif, analisis yang akurat, dan pengam- bilan keputusan yang terinformasi menyatu. Dengan  memahami  dan  memanfaatkan interaksi ini, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan  kebijakan  pertahanan yang  kuat,  efisien,  dan  mudah  beradaptasi yang secara efektif melindungi kepentingan nasional  dan  mendorong  perdamaian  dan keamanan dalam skala global.
Dalam  lanskap  global  yang  berubah dengan  cepat  saat  ini,  para  pengambil keputusan  dalam  kebijakan  pertahanan menghadapi  tantangan  besar  dalam  meru- muskan  strategi  efektif  untuk  mengatasi berbagai  ancaman.  Persimpangan  antara pemikiran  strategis  dan  pembuatan kebijakan  pertahanan  berbasis  bukti  telah menjadi hal yang penting dalam menjamin keamanan,  stabilitas,  dan  kemakmuran suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi  rumusan  masalah,  tujuan penelitian,  dan  pertanyaan  mengenai
interseksionalitas  pemikiran  strategis  dan pembuatan  kebijakan  pertahanan  berbasis bukti.
Interseksionalitas  antara  pemikiran strategis  dan  pembuatan  kebijakan  perta- hanan  berbasis  bukti  menghadirkan skenario yang kompleks bagi para pembuat kebijakan dan ahli strategi militer. Penting untuk  mengkaji  tantangan  dan  potensi hambatan  yang  menghambat  integrasi efektif  pemikiran  strategis  dengan  bukti empiris  dalam  perumusan  kebijakan pertahanan.  Oleh  karena  itu,  rumusan masalahnya  berkisar  pada  pemahaman kekurangan  yang  ada  saat  ini  dan mengidentifikasi peluang untuk meningkat- kan proses pengambilan keputusan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  pemikiran  strategis  dan pembuatan  kebijakan  pertahanan  berbasis bukti, menekankan peran interseksionalitas dalam mengatasi hambatan, dan menggaris- bawahi  pentingnya  bukti  empiris  dalam membentuk proses-proses ini. Oleh karena itu pertanyaan penelitiannya adalah:
1.   Apa  saja  elemen-elemen  kunci  pemi- kiran  strategis  dalam  pembuatan kebijakan  pertahanan,  dan  bagaimana elemen-elemen  tersebut  saat  ini diintegrasikan dengan bukti empiris?
2.  Bagaimana  interseksionalitas  mempe- ngaruhi efektivitas pemikiran strategis dan  pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis bukti?
3.  Apa  prinsip-prinsip  dasar  yang  harus memandu integrasi pemikiran strategis dan  bukti  empiris  dalam  perumusan kebijakan pertahanan?
Interseksionalitas pemikiran strategis dan  pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis  bukti  sangat  penting  untuk mengembangkan  strategi  efektif  dalam
92
Sarjito, et al . Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti mengatasi ancaman kompleks yang dihadapi  oleh  negara.  Dengan  mengkaji bidang-bidang ini, para pembuat kebijakan, ahli  strategi  militer,  dan  peneliti  dapat berupaya  meningkatkan  proses  pengam- bilan keputusan dan memperkuat kebijakan pertahanan  dengan  menggunakan  pende- katan berbasis bukti.

## MATERI DAN METODE
Metodologi  penelitian  kualitatif  ada- lah  pendekatan  berharga  yang  memung- kinkan  peneliti  memperoleh  pemahaman mendalam  tentang  fenomena  kompleks. Penelitian  ini  mengeksplorasi  penerapan metodologi  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan analisis data sekunder untuk mempelajari  interseksionalitas  pemikiran strategis dan pembuatan kebijakan pertaha- nan  berbasis  bukti.  Dengan  memanfaatkan sumber  data  yang  ada,  metode  ini memungkinkan dilakukannya penyelidikan komprehensif  terhadap  subjek  sambil menyoroti  implikasi  teoritis  dan  praktis yang  penting.  Karya  Creswell  &  Creswell (2017)  akan  menjadi  panduan  dalam memahami  langkah-langkah  penting  yang terlibat dalam metodologi ini.
Analisis  data  sekunder  melibatkan pemanfaatan  kumpulan  data,  dokumen, materi  audio  visual,  atau  informasi  yang dikumpulkan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan  penelitian.  Pendekatan  ini sangat cocok untuk mempelajari topik-topik yang memerlukan data dalam jumlah besar, yang  diperluas  dari  waktu  ke  waktu  dan dalam  konteks  yang  berbeda.  Dengan memeriksa materi yang sudah ada, peneliti dapat mengungkap wawasan baru, memvalidasi  teori  yang  ada,  atau  mengisi kesenjangan pengetahuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Elemen Kunci Pemikiran Strategis dalam Pembuatan  Kebijakan  Pertahanan  dan Integrasinya dengan Bukti Empiris
Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan  pertahanan  mencakup  berbagai elemen  kunci,  seperti  penilaian  ancaman, alokasi  sumber  daya,  pengembangan kemampuan,  dan  proses  pengambilan keputusan.  Salah  satu  lensa  teoritis  untuk menganalisis hal ini adalah melalui konsep “rasionalitas  terbatas”  yang  dikemukakan oleh  (Simon,  1957).  Teori  ini  menyatakan bahwa  pengambil  keputusan  sering  kali beroperasi  dalam  keterbatasan  kognitif, sehingga  menghasilkan  pilihan  yang memuaskan dibandingkan mengoptimalkan pilihan.  Dalam  konteks  pembuatan  kebija- kan  pertahanan,  memahami  bagaimana pengambil  keputusan  mengatasi  keter- batasan  ini  dapat  menjelaskan  integrasi pemikiran strategis dengan bukti empiris.
Integrasi  bukti  empiris  ke  dalam pembuatan  kebijakan  pertahanan  melibat- kan  sintesis  data  dari  berbagai  sumber, termasuk laporan intelijen, analisis sejarah, dan  penilaian  para  ahli.  Teori  neo- institusional,  seperti  yang  dikemukakan oleh  DiMaggio  dan  Powell  (DiMaggio  & Powell,  1983),  menawarkan  wawasan tentang  bagaimana  organisasi  mengadopsi dan  melembagakan  praktik-praktik  baru, termasuk  pembuatan  kebijakan  berbasis bukti. Penerapan teori ini dapat membantu memahami  hambatan  kelembagaan  dan fasilitator  dalam  mengintegrasikan  bukti empiris  ke  dalam  perumusan  kebijakan pertahanan (lihat Gambar 2).
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023
Gambar 2. Diagram Venn Elemen Kunci
Pemikiran Strategis dalam Pembuatan Kebijakan Pertahanan dan Integrasinya dengan Bukti Empiris
Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan  pertahanan  mencakup  elemen- elemen kunci sebagai berikut:
1.   Penilaian  dan  Analisis  Ancaman: Pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif  memerlukan  penilaian  dan analisis  ancaman  terhadap  keamanan nasional  yang  akurat.  Pemahaman komprehensif  mengenai  lingkungan keamanan yang berkembang, termasuk potensi  musuh,  konflik  yang  muncul, dan tantangan keamanan non- tradisional,  sangatlah  penting.  Elemen ini  melibatkan  pemeriksaan  bukti empiris untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan mengembangkan respons  dan  tindakan  penanggulangan yang  tepat  (Settembre-Blundo  et  al., 2021).
Data  empiris  dari  badan  intelijen  dan departemen  pertahanan  memberikan wawasan  mengenai  ancaman  saat  ini dan  yang  akan  muncul.  Misalnya, Departemen  Keamanan  Dalam  Negeri AS  menerbitkan  Penilaian  Ancaman Dalam  Negeri,  yang  mengidentifikasi
dan  menganalisis  berbagai  ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme, serangan siber, dan bencana alam (Swalwell & Alagood, 2021).
Indeks  Perdamaian  Global  (GPI) memberikan  bukti  empiris  mengenai prevalensi  dan  dampak  konflik  dan kekerasan  di  seluruh  dunia.  Dengan menganalisis  data  GPI,  pembuat kebijakan  dapat  menilai  tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata  dan  ketidakstabilan  di berbagai wilayah (Institute for Economics and Peace, 2021).
Salah  satu  aspek  kunci  dari  penilaian dan  analisis  ancaman  adalah  kemam- puan  untuk  mengantisipasi  dan  mem- perkirakan ancaman di masa depan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang  dinamika  geopolitik,  trend global,  dan  kemajuan  teknologi  yang dapat  membentuk  lanskap  keamanan. Dengan menganalisis  pola  historis  dan mempelajari peristiwa terkini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi potensi  ancaman  sebelum  ancaman tersebut benar-benar terwujud, sehingga  memungkinkan  diambilnya tindakan proaktif. Selain itu, proses ini melibatkan  penilaian  kemampuan  dan niat  musuh  potensial,  mempertim- bangkan  kemampuan  militer,  motivasi politik, dan tujuan strategis mereka.
2.  Kepentingan Nasional: Pemikiran strategis  menuntut  pemahaman  yang jelas  tentang  kepentingan  nasional. Kebijakan  pertahanan  harus  selaras dengan tujuan nasional yang menyelu- ruh,  termasuk  pemeliharaan  integritas wilayah,  perlindungan  warga  negara, peningkatan  kesejahteraan  ekonomi, dan pemeliharaan aliansi dan kemitra- an. Analisis berbasis bukti memberikan
94
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
wawasan  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepentingan  nasional, membantu pembuat kebijakan memprioritaskan  dan  mengalokasikan sumber  daya  secara  efektif  (Ghiselli, 2018).
Analisis  terhadap  dokumen  resmi pemerintah, seperti strategi keamanan nasional  dan  buku  putih  pertahanan, memberikan  bukti  empiris  mengenai pernyataan  kepentingan,  tujuan,  dan prioritas suatu negara dalam kebijakan pertahanan. Misalnya, United Kingdom's Integrated  Review menguraikan  tujuan dan  prioritas  strategisnya,  termasuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk tatanan internasional (Government  of  the  United  Kingdom, 2021).
Jajak pendapat dan survei opini publik juga  dapat  memberikan  wawasan empiris  mengenai  prioritas  nasional dan persepsi publik terhadap ancaman keamanan.  Misalnya,  survei  yang dilakukan  oleh  organisasi  penelitian seperti Pew  Research  Center mengum- pulkan  data  tentang  sikap  masyarakat terhadap  belanja  pertahanan,  inter- vensi  militer,  dan  ancaman  terhadap keamanan  nasional  (Pew  Research Center, 2020).
Selain  itu,  penilaian  komprehensif terhadap  kepentingan  nasional  juga harus  mempertimbangkan  pertim- bangan  geopolitik,  seperti  stabilitas regional  dan  perimbangan  kekuatan. Memahami bagaimana tindakan negara lain  dapat  berdampak  pada  kepenti- ngan  kita  sangatlah  penting  dalam merumuskan  kebijakan  pertahanan yang  efektif.  Selain  itu,  penting  untuk menyadari bahwa kepentingan nasional
dapat  berubah  seiring  berjalannya waktu,  sehingga  memerlukan  pende- katan  perencanaan  strategis  yang fleksibel  dan  mudah  beradaptasi. Dengan terus mengevaluasi dan menilai kembali  prioritas-prioritas  kita,  kita dapat  memastikan  bahwa  kebijakan- kebijakan pertahanan kita tetap selaras dengan  dinamika  lanskap  global  yang selalu berubah. Pada akhirnya, pemaha- man  yang  jelas  mengenai  kepentingan nasional  akan  menjadi  landasan  bagi kebijakan  pertahanan  yang  kuat  dan tangguh.  Tanpa  pemahaman  kompre- hensif  mengenai  kepentingan  nasional kita,  kebijakan  pertahanan  mungkin salah  arah  atau  tidak  efektif  dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang kita  hadapi.  Penting  untuk  terlibat dalam  dialog  rutin  dengan  para  ahli, pemangku  kepentingan,  dan  sekutu untuk  mengumpulkan  beragam  pers- pektif dan wawasan yang dapat menjadi masukan bagi strategi pertahanan kita. Dengan  melakukan  hal  ini,  kita  dapat memastikan  bahwa  kebijakan  perta- hanan  kita  tidak  hanya  melindungi kepentingan  nasional  kita  namun  juga meningkatkan stabilitas dan keamanan dalam komunitas internasional.
3.  Tujuan  dan  Prioritas:  Pemikiran strategis  mengharuskan  penetapan tujuan pertahanan yang jelas dan dapat dicapai  selaras  dengan  kepentingan nasional.  Dengan  melakukan  analisis empiris  terhadap  skenario  keamanan historis  dan  terkini,  para  pembuat kebijakan  pertahanan  dapat  menetap- kan  prioritas  yang  tepat  seperti meningkatkan  kemampuan  militer, membina kerja sama internasional, atau menjaga infrastruktur penting. Peneta- pan  prioritas  seperti  ini  membantu mengalokasikan  sumber  daya  secara
efisien  dan  mencapai  hasil  yang diinginkan (Howard, 2018).
Lebih jauh lagi, menetapkan tujuan dan prioritas  dalam  perencanaan  pertaha- nan memungkinkan dilakukannya pendekatan  yang  lebih  fokus  dan terkoordinasi  dalam  mengatasi  tanta- ngan keamanan. Hal ini memungkinkan para  pembuat  kebijakan  pertahanan untuk  mengidentifikasi  ancaman  yang paling mendesak dan mengembangkan strategi  untuk  melawannya  secara efektif.  Selain  itu,  tujuan  yang  jelas memberikan  kerangka  kerja  untuk mengevaluasi  keberhasilan  inisiatif pertahanan dan melakukan penyesuai- an yang diperlukan untuk memastikan kemajuan  yang  berkelanjutan.  Dengan menyelaraskan  tujuan  pertahanan dengan  kepentingan  nasional,  para pembuat  kebijakan  dapat  memastikan bahwa  sumber  daya  digunakan  secara efektif  dan  bahwa  sektor  pertahanan berkontribusi terhadap tujuan nasional yang lebih luas.
4.  Penilaian  dan  Mitigasi  Risiko:  Evaluasi yang  cermat  terhadap  risiko  dan potensi konsekuensinya sangat penting dalam  pengambilan  kebijakan.  Dengan mempertimbangkan  bukti  empiris  dan melakukan  penilaian  risiko,  pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kerentanan  dan  merancang  strategi mitigasi  risiko  yang  sesuai.  Elemen  ini mencakup  pemahaman  kemampuan dan  niat  musuh,  menilai  potensi konsekuensi  dari  berbagai  tindakan militer, dan mengantisipasi dampaknya terhadap  sekutu,  sambil  mempertim- bangkan  bukti  empiris  (Settembre- Blundo et al., 2021).
Data  empiris  mengenai  peristiwa  dan trend  sejarah  dapat  memberikan
masukan  bagi  penilaian  risiko  dalam pembuatan  kebijakan  pertahanan. Misalnya, penelitian yang menganalisis konflik  militer  dan  krisis  keamanan  di masa  lalu  memberikan  wawasan mengenai  faktor-faktor  yang  berkon- tribusi terhadap eskalasi dan deeskalasi.  Penelitian  yang  dilakukan oleh ilmuwan politik seperti Barbara F. Walter dan Paul K. Huth mengkaji pola permulaan  dan  durasi  konflik,  mem- bantu  pembuat  kebijakan  menilai kemungkinan  konflik  di  masa  depan (Walter & Huth, 2020).
Metodologi penilaian risiko kuantitatif, seperti  analisis  risiko  probabilistik, menggunakan  data  empiris  untuk mengevaluasi kemungkinan dan potensi dampak dari berbagai ancaman dan  kerentanan  keamanan.  Pende- katan-pendekatan ini membantu memprioritaskan upaya mitigasi risiko dan  alokasi  sumber  daya  dalam kebijakan  pertahanan  (Kaplan  & Garrick, 1981).
Selain  itu,  mitigasi  risiko  yang  efektif melibatkan penerapan langkah-langkah untuk  mengurangi  kemungkinan  dan dampak  potensi  risiko.  Hal  ini  dapat mencakup penerapan protokol keama- nan,  pengembangan  rencana  darurat, dan investasi pada teknologi yang dapat mendeteksi  dan  mencegah  potensi ancaman.  Dengan  mengambil  langkah proaktif  untuk  memitigasi  risiko, pembuat  kebijakan  dapat  mening- katkan  ketahanan  dan  keamanan negara  atau  organisasi  mereka  secara keseluruhan.  Selain  itu,  pendekatan komprehensif  terhadap  mitigasi  risiko juga  melibatkan  pengembangan  kerja sama dan kolaborasi internasional. Hal ini  dapat  mencakup  berbagi  intelijen,
96
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
mengoordinasikan  respons  terhadap potensi ancaman, dan membuat perjan- jian  pertahanan  bersama.  Dengan bekerja  sama,  negara-negara  dapat memperkuat kemampuan kolektif mereka  untuk  mengidentifikasi  dan mengatasi  risiko-risiko  yang  muncul secara  tepat  waktu  dan  efektif  (A. Sarjito, 2023a).
Integrasi  pemikiran  strategis  dengan bukti  empiris  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
1.   Pengambilan  Keputusan  Berdasarkan Data:  Integrasi  bukti  empiris  dalam pembuatan kebijakan pertahanan memfasilitasi  pengambilan  keputusan berdasarkan  data.  Dengan  memanfaat- kan informasi yang diperoleh dari tren historis,  laporan  intelijen,  dan  peneli- tian  ilmiah,  pembuat  kebijakan  dapat mencapai penilaian ancaman yang lebih obyektif,  mengidentifikasi  pola,  dan mengalokasikan  sumber  daya  secara efisien.  Integrasi  ini  memungkinkan perencanaan  berbasis  bukti  dan meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi kebijakan  pertahanan  (Troisi  et  al.,
2020).
Dengan  memasukkan  bukti  ke  dalam pembuatan kebijakan pertahanan, para pengambil  keputusan  dapat  memper- oleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai  lanskap  keamanan  saat  ini. Menganalisis data dan laporan intelijen membantu  mengidentifikasi  ancaman yang  muncul,  mengantisipasi  potensi tantangan,  dan  menilai  efektivitas strategi  pertahanan  yang  ada.  Pening- katan kesadaran situasional ini memungkinkan  pembuat  kebijakan untuk  membuat  keputusan  yang  lebih tepat,  beradaptasi  dengan  keadaan yang  terus  berkembang,  dan  tetap
waspada  terhadap  potensi  risiko  atau musuh (A. Sarjito, 2023b).
2.  Perencanaan  Skenario  dan  Permainan Perang:  Bukti  empiris  memainkan peranan  penting  dalam  perencanaan skenario  dan  latihan  perang,  sehingga memungkinkan  pembuat  kebijakan pertahanan  untuk  menguji  berbagai tindakan. Dengan menganalisis konflik- konflik sebelumnya, mempelajari ancaman-ancaman  yang  muncul,  dan melakukan  simulasi  skenario-skenario potensial,  para  pembuat  kebijakan dapat  mengidentifikasi  potensi  risiko, menilai  pilihan-pilihan  respons,  dan menguji kelayakan strategi pertahanan nasional  (Fujiwara  et  al.,  2023).  Bukti empiris memandu pengambilan keputusan,  membantu  mengoptimal- kan  sumber  daya,  dan  beradaptasi dengan tantangan keamanan yang terus berkembang.
Selain  itu,  bukti  empiris  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam kepada  para  pembuat  kebijakan mengenai kemampuan dan kerentanan kekuatan  militer  mereka  sendiri  serta kekuatan  musuh  potensial.  Pengeta- huan  ini  memungkinkan  pengemba- ngan  strategi  yang  lebih  efektif  dan alokasi sumber daya dengan cara yang memaksimalkan  keamanan  nasional. Selain  itu,  bukti  empiris  membantu pembuat kebijakan mengantisipasi dan memitigasi  potensi  konsekuensi  yang tidak diinginkan dari tindakan mereka, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab (I. A. Sarjito et al.,  2023).  Dalam  lanskap  keamanan global yang terus berubah, penggunaan bukti empiris dalam permainan perang sangat  penting  untuk  memastikan
perlindungan  dan  kesejahteraan  suatu negara dan warganya.
4.  Pembelajaran  dan  Evaluasi  Pasca Implementasi:  Evaluasi  pasca  imple- mentasi yang empiris dan berdasarkan bukti membantu para pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan pertahanan.  Dengan  menganalisis  data empiris,  termasuk  laporan  intelijen, angka  korban,  dan  dampak  ekonomi, pembuat  kebijakan  dapat  mengukur keberhasilan  dan  kelemahan  strategi yang  diterapkan.  Hal  ini  memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman  masa  lalu,  menyesuaikan kebijakan,  dan  meningkatkan  pengam- bilan keputusan di masa depan.
Pembelajaran  yang  didapat  melalui evaluasi  pasca  implementasi  sangatlah penting  dalam  membentuk  kebijakan pertahanan  di  masa  depan.  Dengan memahami efektivitas dan kekurangan strategi  yang  diterapkan,  pembuat kebijakan  dapat  mengambil  keputusan yang  tepat  dan  menyesuaikan  taktik mereka  untuk  menjamin  keselamatan dan  keamanan  warga  negara.  Proses evaluasi dan penyesuaian yang berulang-ulang  ini  membantu  dalam terus meningkatkan kebijakan pertaha- nan  dan  tetap  berada  di  depan  dalam menghadapi  ancaman  yang  terus berkembang  (Ruivo  et  al.,  2014).  Pada akhirnya,  melalui  analisis  empiris  dan evaluasi  berbasis  bukti,  para  pembuat kebijakan  dapat  secara  efektif  melin- dungi  warga  negaranya  dan  menjaga keamanan nasional.
Elemen Kunci Pemikiran Strategis dalam Pembuatan  Kebijakan  Pertahanan  dan Integrasinya  dengan  Bukti  Empiris,
Dihubungkan dengan Penelitian

## Sebelumnya
Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan  pertahanan  melibatkan  faktor- faktor yang saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi untuk menjaga kepentingan keamanan  nasional.  Hal  ini  memerlukan tinjauan  ke  masa  depan,  analisis,  dan pengambilan keputusan berdasarkan pema- haman  mendalam  terhadap  dinamika internal dan eksternal. Bukti empiris meru- pakan  landasan  penting  bagi  pemikiran strategis  yang  efektif,  yang  memberikan para pembuat kebijakan data dan wawasan nyata  untuk  pengambilan  keputusan  yang tepat.  Diskusi  ini  mengeksplorasi  elemen- elemen  kunci  pemikiran  strategis  dalam pembuatan  kebijakan  pertahanan  dan integrasi  bukti-bukti  empiris,  dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya untuk  menjelaskan  signifikansinya  sebagai berikut:
1.   Memahami  Bentang  Alam  Ancaman: Pemikiran  strategis  dimulai  dengan pemahaman  komprehensif  terhadap ancaman  yang  ada  dan  yang  akan muncul.  Penelitian  (Lee  et  al.,  2021) menyoroti pentingnya penilaian lanskap  geopolitik  secara  terus- menerus,  mengidentifikasi  potensi musuh,  dan  menganalisis  kemampuan serta niat mereka. Bukti empiris, seperti laporan intelijen dan penilaian ancaman, membantu memetakan lingkungan  ancaman  yang  terus berkembang,  sehingga  memungkinkan pembuat  kebijakan  untuk  mempriori- taskan sumber daya pertahanan secara efektif.
2.  Penilaian Kepentingan Nasional: Mendefinisikan  dan  memprioritaskan kepentingan  nasional  merupakan  hal mendasar  dalam  pemikiran  strategis
98
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
dalam  pembuatan  kebijakan  pertaha- nan.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh (Nuechterlein,  1976),  bukti  empiris membantu  menggambarkan  penting- nya  ekonomi,  politik,  dan  keamanan yang membentuk tujuan strategis suatu negara.  Melalui  analisis  empiris,  para pembuat  kebijakan  dapat  mengukur potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan berbagai tindakan, menyelaras- kan  kebijakan  pertahanan  dengan tujuan nasional secara menyeluruh.
3.  Alokasi Sumber Daya dan Perencanaan Kekuatan:  Alokasi  sumber  daya  dan perencanaan  kekuatan  yang  efektif sangat  penting  untuk  mengoptimalkan kemampuan  pertahanan.  Penelitian  (J.
Wang  et  al.,  2018)  menekankan pentingnya  bukti  empiris  dalam menentukan efektivitas dan efektivitas biaya aset militer. Dengan menganalisis data  historis  dan  melakukan  simulasi, pembuat  kebijakan  dapat  mengiden- tifikasi bidang-bidang investasi, menye- derhanakan  proses  pengadaan,  dan meningkatkan  kesiapan  operasional secara keseluruhan.
4.  Penilaian  Risiko  dan  Perencanaan Kontinjensi:  Pemikiran  strategis  meli- batkan  antisipasi  dan  mitigasi  potensi risiko melalui perencanaan kontinjensi yang  kuat.  Menurut  (Smithson,  2017), bukti empiris memungkinkan pembuat kebijakan  mengevaluasi  kemungkinan dan dampak berbagai skenario keama- nan,  mulai  dari  konflik  konvensional hingga  ancaman  asimetris.  Dengan memanfaatkan  preseden  historis  dan analisis  kuantitatif,  pengambil  keputu- san  dapat  mengembangkan  strategi respons yang fleksibel dan beradaptasi terhadap  ancaman  dan  ketidakpastian yang terus berkembang.
5.  Keterlibatan  dan  Aliansi  Diplomatik: Kebijakan  pertahanan  yang  efektif memerlukan  keterlibatan  diplomatik dan  kolaborasi  dengan  sekutu  dan mitra internasional. Penelitian (Michalski,  2019)  menggarisbawahi pentingnya bukti empiris dalam menilai kapabilitas  dan  keandalan  mitra strategis.  Dengan  memanfaatkan  data empiris mengenai dinamika aliansi dan komitmen  pertahanan  kolektif,  para pembuat  kebijakan  dapat  mengem- bangkan  kerangka  kerja  kolaboratif yang meningkatkan kemampuan pencegahan  dan  mendorong  stabilitas regional.
6.  Integrasi  Bukti  Empiris:  Menginte- grasikan bukti empiris ke dalam pemi- kiran  strategis  melibatkan  pendekatan sistematis  dalam  pengumpulan  data, analisis,  dan  pengambilan  keputusan. Hal ini memerlukan pendekatan multi- disiplin  yang  memanfaatkan  wawasan dari  ilmu  politik,  ekonomi,  sejarah militer,  dan  bidang  terkait  lainnya. Dengan  memadukan  temuan-temuan empiris dengan penilaian kualitatif dan penilaian  para  ahli,  para  pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan  pertahanan  yang  kuat  yang didasarkan pada realitas empiris sambil mempertimbangkan ketidakpastian strategis  dan  perubahan  geopolitik yang dinamis (Franco et al., 2014).
Kesimpulannya,  pemikiran  strategis dalam  pembuatan  kebijakan  pertahanan bergantung  pada  pengintegrasian  bukti empiris untuk memberikan informasi pada proses  pengambilan  keputusan.  Para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi  pertahanan  yang  proaktif  dan adaptif dengan memahami lanskap ancaman,  menilai  kepentingan  nasional, mengalokasikan sumber daya secara efektif,
melakukan penilaian risiko, dan mendorong keterlibatan  diplomatik.  Dengan  meman- faatkan  penelitian  dan  wawasan  empiris sebelumnya, para pembuat kebijakan dapat menghadapi  tantangan  keamanan  yang kompleks  dengan  percaya  diri,  menjaga kepentingan  nasional  dan  mendorong stabilitas global.
Dampak  Interseksionalitas  terhadap Pemikiran  Strategis  dan  Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
Interseksionalitas  adalah  sebuah konsep  yang  mengakui  bahwa  identitas sosio-kultural  seseorang  dan  hak-hak istimewa  atau  kekurangannya  saling bersinggungan  dan  berinteraksi,  sehingga menghasilkan  pengalaman  dan  perspektif yang unik.
Teori  interseksionalitas,  yang  diper- kenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (Crenshaw, 2013), menekankan bagaimana perpotongan  identitas  sosial  (seperti  ras, gender,  kelas)  dapat  membentuk  pengala- man kekuasaan dan penindasan. Diterapkan pada  pembuatan  kebijakan  pertahanan, interseksionalitas  menyoroti  bagaimana faktor-faktor  seperti  gender,  etnis,  dan status sosial-ekonomi mempengaruhi perspektif  pembuat  kebijakan  dan  hasil keputusan strategis. Menganalisis kebijakan pertahanan  melalui  lensa  titik-temu  dapat mengungkap bias-bias yang terabaikan dan meningkatkan  efektivitas  pemikiran  stra- tegis.
Interseksionalitas  memainkan  pera- nan  penting  dalam  membentuk  efektivitas pemikiran strategis dan pembuatan kebija- kan pertahanan berbasis bukti (Lösing et al., n.d.).  Prinsip  ini  mengakui  bahwa  setiap individu  memiliki  banyak  identitas  yang tidak dapat dilihat secara terpisah, melain- kan  sebagai  identitas  yang  saling  berhu-
bungan  dan  saling  bergantung.  Memahami bagaimana  identitas-identitas  yang  saling bersinggungan ini berinteraksi dan bersinggungan  sangat  penting  untuk mengembangkan  kebijakan  pertahanan yang  komprehensif  dan  inklusif  yang menjawab beragam kebutuhan dan pengalaman individu dalam masyarakat.
Selain  itu,  interseksionalitas  mem- bantu  menjelaskan  dinamika  kekuasaan dan kesenjangan sosial yang mempengaruhi proses  pengambilan  keputusan,  sehingga memungkinkan  adanya  pendekatan  yang lebih  bernuansa  dan  terinformasi  dalam pembuatan  kebijakan  pertahanan.  Dengan mengkaji  bagaimana  berbagai  identitas saling  bersinggungan,  pembuat  kebijakan dapat  mengidentifikasi  dan  mengatasi dengan  lebih  baik  tantangan  dan  kerenta- nan  unik  yang  dihadapi  oleh  komunitas yang  terpinggirkan,  seperti  perempuan, kelompok  ras  dan  etnis  minoritas,  serta komunitas LGBTQ+, dalam konteks pertahanan.
Pemahaman ini dapat mengarah pada penerapan  kebijakan  dan  inisiatif  yang ditargetkan yang bertujuan untuk menghilangkan  hambatan  sistemik  dan memastikan  akses  yang  setara  terhadap peluang  di  sektor  pertahanan.  Tanpa mempertimbangkan interseksionalitas, kebijakan  pertahanan  berisiko  melang- gengkan diskriminasi dan semakin meming- girkan  kelompok  yang  kurang  beruntung, sehingga  menghambat  kemajuan  menuju masyarakat  yang  benar-benar  inklusif  dan adil sebagai berikut:
1.   Memperluas  Perspektif:  Interseksiona- litas  menggarisbawahi  pentingnya merangkul sudut pandang dan pengalaman  yang  beragam.  Pemikiran strategis  sangat  bergantung  pada pertimbangan  perspektif  alternatif
100
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti untuk mengembangkan kebijakan yang efisien. Dengan mengintegrasikan pemikiran  interseksional  ke  dalam pembuatan kebijakan pertahanan, para pengambil  keputusan  dapat  mengem- bangkan  pemahaman  komprehensif mengenai  tantangan  kompleks  yang dihadapi  oleh  berbagai  kelompok.  Hal ini  mendorong  solusi  pertahanan yang lebih  inklusif  dan  efektif  yang mengatasi  berbagai  faktor  yang  saling bersinggungan seperti ras, gender, dan status sosial-ekonomi (Moneta, 2017).
Studi  empiris,  seperti  yang  dilakukan oleh Pew  Research  Center ,  menun- jukkan  bahwa  mempertimbangkan persilangan identitas akan memperluas perspektif dalam pembuatan kebijakan pertahanan.  Misalnya,  penelitian  Pew mengenai sikap publik terhadap isu-isu pertahanan  mengungkapkan  bahwa individu  dari  kelompok  demografi berbeda  mungkin  memprioritaskan ancaman  keamanan  secara  berbeda berdasarkan  identitas  mereka  yang saling  bersinggungan,  seperti  ras, gender, dan status sosial ekonomi (Pew Research Center, 2020).
Penelitian  yang  diterbitkan  dalam Journal  of  Security  Sector  Management menunjukkan  bahwa  menggabungkan beragam perspektif berdasarkan identitas  yang  saling  bersilangan  akan meningkatkan  pemikiran  strategis dengan memberikan pemahaman yang lebih  komprehensif  tentang  tantangan dan peluang keamanan (Aning & Anaba,
2016).
Selain mendorong inklusivitas, merang- kul  beragam  sudut  pandang  dan pengalaman juga meningkatkan inovasi dan  kreativitas  dalam  pembuatan kebijakan  pertahanan.  Ketika  peng-
ambil  keputusan  terbuka  terhadap perspektif  yang  berbeda,  mereka  akan lebih  mungkin  mengidentifikasi  solusi dan pendekatan unik terhadap tantangan  yang  kompleks.  Dengan menggabungkan  pemikiran  intersek- sional,  kebijakan  pertahanan  dapat menjadi  lebih  mudah  beradaptasi  dan responsif  terhadap  kebutuhan  dan realitas masyarakat yang beragam. Hal ini  tidak  hanya  memastikan  bahwa solusi  pertahanan  efektif  namun  juga menumbuhkan  rasa  percaya  dan legitimasi  di  antara  berbagai  komu- nitas.  Selain  itu,  mempertimbangkan faktor-faktor  yang  saling  bersing- gungan  seperti  ras,  gender,  dan  status sosial-ekonomi akan membantu mengatasi  kesenjangan  sistemik  dan mendorong  keadilan  sosial  dalam lembaga-lembaga pertahanan.
2.  Menantang Bias dan Stereotip: Interseksionalitas  menantang  cara berpikir  tradisional  dengan  meng- ungkap  dan  membongkar  bias  dan stereotip yang mungkin meresap dalam proses  pembuatan  kebijakan.  Pemaha- man  yang  lebih  mendalam  tentang bagaimana  berbagai  lapisan  identitas berinteraksi mendorong para pembuat kebijakan  untuk  mempertanyakan asumsi  dan  prasangka  mereka.  Hal  ini mengarah  pada  perumusan  kebijakan pertahanan  berdasarkan  bukti  dan bukan  prasangka,  sehingga  meng- hasilkan  strategi  yang  lebih  tepat  dan efektif (Slim, 2018).
Data  empiris  mengenai  bias  dan stereotip yang tersirat dalam lembaga- lembaga pertahanan menyoroti pentingnya  interseksionalitas  dalam menantang  bias.  Misalnya,  penelitian yang menggunakan tes asosiasi implisit (IAT)  telah  menemukan  bukti  adanya
bias  implisit  terkait  ras,  gender,  dan identitas  sosial  lainnya  di  kalangan personel militer dan pembuat kebijakan pertahanan (Nosek et al., 2002).
Penelitian  yang  diterbitkan  dalam Military Psychology menunjukkan bahwa  interseksionalitas  berfungsi sebagai  kerangka  kerja  yang  berharga untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi bias  dan  stereotip  dalam  pembuatan kebijakan pertahanan, sehingga
mendorong proses pengambilan keputusan  yang  lebih  adil  dan  inklusif (Burton, 2014).
Selain  itu,  menerapkan  interseksio- nalitas  dalam  pembuatan  kebijakan juga membantu mengatasi kesenjangan sistemik  yang  dihadapi  kelompok marginal  tertentu.  Dengan  mengenali sifat berbagai bentuk diskriminasi yang saling  tumpang  tindih  dan  saling berhubungan,  para  pembuat  kebijakan dapat  merancang  kebijakan  yang menargetkan  akar  penyebab  kesenja- ngan  ini.  Pendekatan  ini  memastikan bahwa strategi pertahanan tidak hanya melindungi keamanan nasional namun juga  memajukan  keadilan  dan  keseta- raan sosial. Dengan menantang bias dan stereotip,  interseksionalitas  berkontri- busi  terhadap  masyarakat  yang  lebih inklusif dan adil.
3.  Peningkatan Relevansi Kebijakan: Dengan  memasukkan  interseksiona- litas, pembuatan kebijakan pertahanan dapat  memastikan  bahwa  strategi  dan praktik  benar-benar  menjawab  kebu- tuhan  dan  kekhawatiran  beragam populasi.  Pendekatan  ini  memfasilitasi pengembangan  kebijakan  berbasis bukti  yang  mengakui  keragaman  dan tumpang  tindih  kerentanan  yang dihadapi oleh individu dengan identitas
yang  saling  bersinggungan.  Kebijakan yang  dibangun  berdasarkan  sudut pandang  interseksional  mempunyai potensi  untuk  mengurangi  kesenja- ngan, menanggapi tantangan keamanan yang  kompleks,  dan  mendorong keadilan  sosial  (Cameron  &  Tedds, 2023).
Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa mempertimbangkan  persilangan  iden- titas  akan  meningkatkan  relevansi kebijakan pertahanan terhadap beragam  populasi.  Misalnya  saja, penelitian-penelitian  yang  mengana- lisis  dampak  kebijakan  pertahanan terhadap  komunitas-komunitas  yang terpinggirkan  menunjukkan  bahwa kebijakan-kebijakan yang dikem- bangkan  tanpa  mempertimbangkan interseksionalitas  dapat  secara  tidak sengaja  melanggengkan  kesenjangan dan ketidaksetaraan (Hancock, 2007).
Penelitian  yang  diterbitkan  dalam Journal of Defense Studies and Resource Management menunjukkan  bahwa memasukkan  interseksionalitas  ke dalam  pembuatan  kebijakan  pertaha- nan  akan  meningkatkan  relevansi kebijakan  dengan  memastikan  bahwa kebijakan  menjawab  kebutuhan  dan pengalaman  unik  semua  individu, terlepas  dari  identitas  mereka  yang saling bersinggungan (Henry, 2017).
Lebih  jauh  lagi,  pendekatan  intersek- sional  dalam  pembuatan  kebijakan pertahanan  mengakui  sifat  saling berhubungan  dari  berbagai  kategori sosial  seperti  ras,  gender,  kelas,  dan seksualitas.  Hal  ini  mengakui  bahwa setiap  individu  mengalami  berbagai bentuk  penindasan  dan  diskriminasi secara bersamaan, dan bahwa identitas yang saling bersinggungan ini
102
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
membentuk  pengalaman  dan  keren- tanan  mereka.  Dengan  mempertim- bangkan  dimensi  keamanan  dan pertahanan yang saling bersinggungan, para  pembuat  kebijakan  dapat  lebih memahami  tantangan-tantangan  unik yang  dihadapi  oleh  komunitas-komu- nitas  yang  terpinggirkan  dan  meran- cang  strategi-strategi  yang  secara efektif  menjawab  kebutuhan  mereka. Pendekatan  holistik  ini  tidak  hanya mendorong inklusivitas dan kesetaraan namun  juga  meningkatkan  efektivitas dan  dampak  kebijakan  pertahanan secara keseluruhan.
4.  Mengatasi Masalah Sistemik: Pemikiran strategis  dan  pembuatan  kebijakan pertahanan  berbasis  bukti  seringkali mengabaikan  isu-isu  sistemik  yang berakar pada kesenjangan yang bersifat interseksional  (Jaiswal  &  Mumba,
2022).  Mengintegrasikan  interseksio- nalitas  mengubah  analisis  kebijakan dari fokus identitas tunggal yang seder- hana  menjadi  pendekatan  kompre- hensif  yang  mengatasi  permasalahan sistemik.  Pendekatan  seperti  ini mengakui  bahwa  tantangan-tantangan sistem memerlukan solusi-solusi multi- dimensi  yang  mempertimbangkan identitas-identitas yang saling bersing- gungan, yang pada akhirnya menghasil- kan  kebijakan-kebijakan  yang  lebih disesuaikan  untuk  mengatasi  akar permasalahan  konflik,  ketidakamanan, dan tantangan pertahanan.
Data  empiris  mengenai  kesenjangan sistemik dalam lembaga-lembaga pertahanan  menggarisbawahi  penting- nya interseksionalitas dalam mengatasi masalah-masalah  sistemik.  Misalnya, laporan dari organisasi seperti Defense Advisory  Committee  on  Women  in  the Services (DACOWITS)  memberikan
bukti  empiris  mengenai  hambatan sistemik yang dihadapi perempuan dan minoritas  di  militer,  termasuk  isu terkait perekrutan, retensi, dan peningkatan karier (DACOWITS, 2020) . Penelitian  yang  diterbitkan  dalam Dialog Keamanan menunjukkan bahwa pendekatan titik-temu dalam pembuatan kebijakan pertahanan memungkinkan para pembuat kebijakan  untuk  mengidentifikasi  dan mengatasi  akar  penyebab  perma- salahan  sistemik,  sehingga  menghasil- kan  solusi  yang  lebih  efektif  dan berkelanjutan  (Smith  &  Stavrevska, 2022).
Dengan  mengenali  dan  mengatasi kesenjangan  interseksional,  pembuat kebijakan dapat mengembangkan pemahaman  yang  lebih  mendalam mengenai  dinamika  kompleks  yang terjadi  dalam  masyarakat.  Hal  ini memungkinkan  pendekatan  pembu- atan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan inklusif, karena pendekatan ini mempertimbangkan  pengalaman  unik dan kebutuhan individu yang terpinggirkan  oleh  berbagai  identitas yang  saling  bersinggungan.  Selain  itu, mengintegrasikan interseksionalitas ke dalam analisis kebijakan dapat membantu mengungkap struktur kekuasaan  tersembunyi  dan  kesenja- ngan  yang  melanggengkan  perma- salahan  sistemik.  Dengan  mengkaji bagaimana  berbagai  bentuk  diskri- minasi  saling  bersinggungan  dan memperparah  satu  sama  lain,  para pembuat  kebijakan  dapat  mengiden- tifikasi  penyebab  mendasar  dari kesenjangan  ini  dan  berupaya  untuk menghilangkannya.
5.  Memastikan Keterwakilan yang Setara:
Interseksionalitas  menyoroti  penting- nya  keterwakilan  dan  partisipasi  yang setara dalam proses pembuatan kebija- kan  pertahanan.  Dengan  mengintegra- sikan berbagai suara, pengalaman, dan keahlian,  pemahaman  yang  lebih komprehensif  mengenai  tantangan pertahanan  dan  solusi  potensial  akan muncul.  Hal  ini  mendorong  pengam- bilan keputusan berbasis bukti, karena beragam perspektif dapat memperkaya analisis,  evaluasi,  dan  pemilihan  data dan bukti yang relevan (Costino, 2018).
Studi  empiris  mengenai  keterwakilan dalam  lembaga-lembaga  pertahanan menyoroti  pentingnya  interseksio- nalitas dalam memastikan keterwakilan yang setara. Misalnya, data dari Kantor Akuntabilitas  Pemerintah  (GAO)  A.S. menunjukkan  kesenjangan  keterwa- kilan berdasarkan identitas yang saling bersinggungan, seperti ras dan gender, dalam posisi kepemimpinan di lembaga militer dan pertahanan (GAO, 2020).
Penelitian  yang  dipublikasikan  di Armed  Forces  &  Society menunjukkan bahwa  mengatasi  hambatan-hambatan yang  saling  bersinggungan  dalam  hal keterwakilan  sangatlah  penting  untuk menciptakan  lembaga-lembaga  perta- hanan yang lebih inklusif dan beragam, yang  pada  gilirannya  meningkatkan legitimasi  dan  efektivitas  kebijakan pertahanan (Rohall et al., 2017).
Selain  itu,  keterwakilan  yang  setara juga  membantu  mengatasi  bias  dan kesenjangan  sistemik  yang  mungkin ada  dalam  pembuatan  kebijakan pertahanan. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran kelompok marginal  diperhitungkan,  dan  bahwa kebijakan  dirancang  agar  inklusif  dan
adil.  Dengan  secara  aktif  berupaya menghilangkan  hambatan-hambatan terhadap  partisipasi,  seperti  diskri- minasi  dan  eksklusi,  interseksionalitas dapat  membantu  menciptakan  proses pembuatan kebijakan pertahanan yang lebih  inklusif  dan  efektif.  Hal  ini  tidak hanya  menguntungkan  kelompok- kelompok  yang  terpinggirkan,  namun juga  memperkuat  efektivitas  dan legitimasi kebijakan pertahanan secara keseluruhan.
Dampak  Interseksionalitas  terhadap Pemikiran  Strategis  dan  Pembuatan Kebijakan  Pertahanan  Berbasis  Bukti, Dihubungkan dengan Penelitian

## Sebelumnya
Interseksionalitas,  sebuah  konsep yang  berasal  dari  teori  feminis,  mengakui sifat saling berhubungan dari identitas dan pengalaman  sosial,  seperti  ras,  gender, kelas,  dan  seksualitas.  Dalam  bidang pembuatan  kebijakan  pertahanan,  mema- hami  dampak  interseksionalitas  sangatlah penting  untuk  menyusun  strategi  yang inklusif  dan  efektif  dalam  mengatasi beragam  kebutuhan  dan  kerentanan masyarakat.  Diskusi  ini  mengeksplorasi bagaimana  interseksionalitas  mempenga- ruhi  pemikiran  strategis  dan  pembuatan kebijakan  pertahanan  berbasis  bukti, dengan memanfaatkan penelitian sebelum- nya  untuk  menjelaskan  signifikansinya sebagai berikut:
1.  Mengenali  Beragam  Perspektif:  Inter- seksionalitas mendorong para pembuat kebijakan  untuk  mempertimbangkan keterkaitan  identitas  dan  pengalaman individu  dan  komunitas  yang  terkena dampak  kebijakan  pertahanan.  Pene- litian  yang  dilakukan  oleh  (Crenshaw,
2013) menekankan pentingnya menge-
104
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
nali  bagaimana  faktor-faktor  seperti ras,  gender,  dan  status  sosial  ekonomi saling  bersinggungan  dalam  memben- tuk  pengalaman  individu  mengenai keamanan  dan  kerentanan.  Dengan memasukkan  beragam  perspektif  ke dalam  pemikiran  strategis,  para pembuat  kebijakan  dapat  mengiden- tifikasi  titik-titik  buta,  menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, dan memastikan  bahwa  kebijakan  perta- hanan selaras dengan banyak pemang- ku kepentingan.
2.  Mengatasi  Ketimpangan  Struktural: Interseksionalitas  menyoroti  kesen- jangan  struktural  yang  mendasari tantangan  keamanan  dan  prioritas kebijakan  pertahanan.  Menurut  Davis (2016), sistem penindasan dan diskriminasi yang saling bersinggungan sering  kali  menimbulkan  beban ketidakamanan  yang  tidak  proporsio- nal pada komunitas yang terpinggirkan. Bukti  empiris  menyoroti  perbedaan dampak  kebijakan  pertahanan  terha- dap  berbagai  kelompok  demografis, menggarisbawahi  perlunya  intervensi yang  ditargetkan  untuk  mengatasi kesenjangan  sistemik  dan  mendorong kohesi sosial.
3.  Meningkatkan  Penilaian  Ancaman: Interseksionalitas  memberi  informasi pada  penilaian  ancaman  yang  lebih bernuansa  dengan  menyoroti  dimensi interseksional  dari  risiko  keamanan. Penelitian yang dilakukan oleh (Collins, 2015)  menunjukkan  bahwa  kerangka keamanan  tradisional  sering  kali mengabaikan  kerentanan  unik  yang dihadapi  oleh  komunitas  marginal, seperti  perempuan,  individu  LGBTQ+, dan etnis minoritas. Dengan menginte- grasikan  analisis  titik-temu  ke  dalam penilaian  ancaman,  para  pembuat
kebijakan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman  yang  muncul  yang secara  tidak  proporsional  berdampak pada kelompok-kelompok marginal dan mengembangkan respons-respons yang disesuaikan  dengan  prioritas  perlin- dungan  hak-hak  dan  keselamatan seluruh warga negara.
4.  Mempromosikan Solusi Kebijakan Inklusif:  Interseksionalitas  memberi-
kan  masukan  bagi  pengembangan solusi kebijakan inklusif yang menjawab kebutuhan beragam populasi.  Studi  oleh  Tan  et  al.  (2023) menunjukkan  bagaimana  pendekatan titik-temu dalam pembuatan kebijakan pertahanan dapat menumbuhkan kohesi dan ketahanan sosial yang lebih besar dengan mengatasi akar penyebab ketidakamanan  dan  konflik.  Dengan melibatkan  suara-suara  yang  terping- girkan  dalam  pembahasan  kebijakan dan  proses  pengambilan  keputusan, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan  strategi  pertahanan yang  lebih  holistik  dan  berkelanjutan yang  mendorong  kesetaraan,  keadilan, dan perdamaian.
5.  Mengintegrasikan Bukti Empiris: Interseksionalitas  meningkatkan  pem- buatan  kebijakan  pertahanan  berbasis bukti  dengan  memperluas  cakupan analisis  empiris  untuk  mencakup identitas  dan  pengalaman  yang  saling bersinggungan.  Penelitian  (Bagilhole, 2010)  menggarisbawahi  pentingnya pengumpulan  data  terpilah  mengenai karakteristik  demografi,  seperti  ras, gender,  dan  status  sosial  ekonomi, untuk  dijadikan  masukan  dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan. Dengan  memanfaatkan  bukti  empiris titik-temu,  para  pembuat  kebijakan dapat  mengidentifikasi  kesenjangan,
memantau  kemajuan,  dan  menilai efektivitas intervensi pertahanan dalam mengatasi beragam
kebutuhan keamanan.
Kesimpulannya, interseksionalitas sangat  mempengaruhi  pemikiran  strategis dan  pembuatan  kebijakan  pertahanan berbasis  bukti  dengan  mengedepankan keterkaitan  identitas  dan  pengalaman individu  dan  komunitas  yang  terkena dampak  tantangan  keamanan.  Dengan mengenali  beragam  perspektif,  mengatasi kesenjangan  struktural,  meningkatkan penilaian  ancaman,  mendorong  solusi kebijakan  inklusif,  dan  mengintegrasikan bukti  empiris,  para  pembuat  kebijakan dapat mengembangkan strategi pertahanan yang  lebih  responsif,  adil,  dan  efektif. Dengan memanfaatkan penelitian sebelum- nya dan wawasan titik-temu, para pembuat kebijakan  pertahanan  dapat  menavigasi lanskap  keamanan  yang  kompleks  dengan kepekaan  dan  pandangan  ke  depan,  yang pada  akhirnya  memajukan  prinsip-prinsip kesetaraan,  keadilan,  dan  keamanan manusia.

## Integrasi Pemikiran Strategis dan Bukti Empiris  dalam  Perumusan  Kebijakan Pertahanan
Dalam lanskap keamanan global yang terus  berubah,  perumusan  kebijakan pertahanan  memainkan  peran  penting dalam membentuk postur keamanan suatu negara  dan  menjaga  kepentingannya. Mengintegrasikan  pemikiran  strategis  dan bukti empiris memastikan bahwa kebijakan pertahanan  terinformasi  dengan  baik, efektif,  dan  dapat  disesuaikan  dengan tantangan  yang  dihadapi  masyarakat modern.  Diskusi  ini  mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang harus memandu integrasi  pemikiran  strategis  dan  bukti
empiris  dalam  perumusan  kebijakan pertahanan (Andersen et al., 2022).
Memandu integrasi pemikiran strate- gis  dan  bukti  empiris  dalam  perumusan kebijakan pertahanan memerlukan kepatu- han terhadap prinsip-prinsip tertentu. Salah satu  prinsip  tersebut  adalah  transparansi, yang  memastikan  bahwa  proses  pengam- bilan keputusan dan bukti yang dipertimba- ngkan  dapat  diakses  dan  dipahami  oleh pemangku  kepentingan  (Christensen  et  al., 2019).  Selain  itu,  komitmen  terhadap evaluasi  dan  adaptasi  yang  berkelanjutan, yang  diambil  dari  prinsip-prinsip  pengelo- laan  adaptif  (Holling  &  Walters,  1978), dapat  meningkatkan  kelincahan  dan efektivitas  pembuatan  kebijakan  perta- hanan  dalam  menanggapi  ancaman  dan bukti  yang  terus  berkembang  sebagai berikut:
1.   Pemikiran  Strategis:  Visi  Jangka Panjang:  Pemikiran  strategis  memer- lukan  perspektif  yang  komprehensif dan  berwawasan  ke  depan  untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman  keamanan  nasional,  meng- antisipasi  tantangan  yang  muncul,  dan menetapkan tujuan jangka panjang. Visi strategis memungkinkan para pembuat kebijakan pertahanan untuk merumus- kan  kebijakan  yang  selaras  dengan nilai-nilai,  kepentingan,  dan  tujuan strategis negara (Dionisio, 2017).
2.  Pendekatan  Holistik:  Pemikiran  stra- tegis  melibatkan  analisis  keterkaitan berbagai  dimensi  keamanan,  seperti faktor  militer,  politik,  diplomatik, ekonomi,  dan  teknologi.  Pendekatan holistik  sangat  diperlukan  karena pendekatan  ini  memastikan  bahwa kebijakan  pertahanan  mempertim- bangkan aspek multidimensi keamanan dan memperhitungkan potensi
106
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
interaksi  dan  dampak  riak  (Wagner Mainardes et al., 2014).
3.  Prioritas: Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris memerlukan prioritas  yang  jelas  dalam  perumusan kebijakan  pertahanan.  Hal  ini  menca- kup  identifikasi  ancaman  yang  paling mendesak, pengalokasian sumber daya secara  efektif,  dan  penanganan  keren- tanan  yang  dapat  membahayakan keamanan  nasional.  Memprioritaskan tujuan  strategis  memungkinkan  peme- rintah memfokuskan upaya dan sumber daya  untuk  mengatasi  tantangan  yang paling penting (Boesso et al., 2015).
4.  Bukti  Empiris:  Analisis  Ketat:  Bukti empiris memberikan dasar faktual bagi pengambilan  keputusan  kebijakan pertahanan. Hal ini melibatkan pelaksanaan  penelitian  menyeluruh, analisis data historis dan kontemporer, serta  penggunaan  metodologi  kuanti- tatif dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan  mengenai  tantangan  keama- nan.  Analisis  yang  cermat  memastikan bahwa  kebijakan  pertahanan  didasar- kan  pada  informasi  yang  akurat  dan penilaian yang matang mengenai risiko dan peluang (Grant, 2021).
5.  Penilaian  yang  Realistis:  Menginte- grasikan bukti empiris dalam perumu- san kebijakan pertahanan memerlukan penilaian  yang  realistis  terhadap kemampuan,  keterbatasan,  dan  hasil potensial.  Dengan  memahami  ruang lingkup  dan  keterbatasan  kapasitas militer,  ekonomi,  dan  diplomatik mereka, para pembuat kebijakan dapat mengambil  keputusan  yang  tepat  dan tidak  melebih-lebihkan  atau  mere- mehkan  kemampuan  mereka  atau kemampuan musuh potensial (Dionisio,
2017).
6.  Manajemen  Risiko:  Bukti  empiris memungkinkan  pembuat  kebijakan pertahanan  mengelola  risiko  secara efektif  dengan  menilai  potensi  konse- kuensi dari berbagai pilihan kebijakan. Hal  ini  mencakup  evaluasi  kemung- kinan  keberhasilan  atau  kegagalan, potensi biaya dan manfaat, konsekuensi yang tidak diinginkan, dan dampaknya terhadap  keamanan  nasional.  Manaje- men risiko berbasis bukti berkontribusi terhadap  alokasi  sumber  daya  yang lebih efektif dan bijaksana (Giannakis & Papadopoulos, 2016).
Integrasi  pemikiran  strategis  dan bukti  empiris  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
1.   Proses Iteratif: Mengintegrasikan pemikiran  strategis  dan  bukti  empiris dalam  perumusan  kebijakan  pertaha- nan  memerlukan  proses  berulang dimana teori dan asumsi dari pemikiran strategis saling mempengaruhi dengan data  dan  analisis  empiris  (Bolisani  & Bratianu, 2017). Proses ini memastikan bahwa  tujuan  strategis  dan  pilihan kebijakan terus dievaluasi dan disesuai- kan  berdasarkan  bukti  baru,  ancaman yang  muncul,  dan  dinamika  geopolitik yang berubah.
2.  Keterlibatan Berbagai Pemangku Kepentingan: Untuk mencapai integrasi menyeluruh antara pemikiran strategis dan  bukti  empiris,  penting  untuk melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti pakar pertahanan,
akademisi, badan intelijen, dan personel militer. Pendekatan inklusif ini membantu  mengumpulkan  pengeta- huan,  keahlian,  dan  perspektif  untuk membuat  pilihan  kebijakan  yang menyeluruh  dan  terinformasi  (Elias, 2022).
3.  Kemampuan  Beradaptasi:  Kebijakan pertahanan  harus  dapat  beradaptasi terhadap perubahan keadaan. Integrasi pemikiran  strategis  dan  bukti  empiris memungkinkan  pembuat  kebijakan menilai  efektivitas  kebijakan,  melaku- kan  penyesuaian  yang  diperlukan,  dan merespons  tantangan  yang  muncul secara  proaktif.  Evaluasi  rutin  dan putaran  umpan  balik  memastikan bahwa  kebijakan  pertahanan  tetap relevan  dan  selaras  dengan  lanskap keamanan  yang  terus  berkembang (Parthasarthy & Sethi, 2018).
Integrasi Pemikiran Strategis dan Bukti Empiris  dalam  Perumusan  Kebijakan Pertahanan, Dihubungkan dengan

## Penelitian Sebelumnya
Perumusan  kebijakan  pertahanan yang  efektif  menuntut  integrasi  yang seimbang  antara  pemikiran  strategis  dan bukti empiris. Pemikiran strategis melibat- kan pandangan ke masa depan, analisis, dan pembuatan  keputusan  yang  berbasis  pada pemahaman mendalam terhadap tantangan keamanan dan kepentingan nasional. Bukti empiris  memberikan  data  dan  wawasan yang diperlukan untuk pembuatan keputu- san  yang  terinformasikan.  Penelitian  ini mengeksplorasi pentingnya integrasi pemi- kiran  strategis  dan  bukti  empiris  dalam perumusan  kebijakan  pertahanan,  yang dapat  ditarik  dari  penelitian  sebelumnya untuk  menggambarkan  signifikansinya sebagai berikut:
1.   Pemikiran  Strategis  sebagai  Landasan: Pemikiran  strategis  berfungsi  sebagai landasan  perumusan  kebijakan  perta- hanan,  yang  menuntun  para  pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi sasa- ran,  menilai  ancaman,  dan  merancang strategi untuk melindungi kepentingan
keamanan  nasional.  Penelitian  oleh Hutchings & Treverton (2022) menekankan  peran  pandangan  ke depan  strategis  dalam  mengantisipasi tantangan  dan  peluang  masa  depan, yang memungkinkan respons kebijakan proaktif.  Pemikiran  strategis  melibat- kan  perencanaan  skenario,  penilaian risiko,  dan  pertimbangan  trend  geo- politik untuk mengembangkan strategi pertahanan  yang  adaptif  terhadap lingkungan yang berubah.
2.  Bukti Empiris untuk Pembuatn Keputusan  yang  Terinformasi:  Bukti empiris melengkapi pemikiran strategis dengan  memberikan  data  faktual  dan analisis  untuk  mendukung  keputusan kebijakan.  Menurut  George  &  Stern (2002),  bukti  empiris  mencakup berbagai sumber, yang meliputi laporan intelijen,  data  historis,  dan  analisis kuantitatif. Dengan melandaskan kepu- tusan  kebijakan  pada  realitas  empiris, para pembuat kebijakan dapat memiti- gasi  bias  kognitif,  meningkatkan transparansi, dan membangun keperca- yaan  publik  terhadap  kebijakan pertahanan.  Bukti  empiris  menginfor- masikan  penilaian  ancaman,  alokasi sumber  daya,  dan  penilaian  kinerja, yang memungkinkan perumusan kebijakan berbasis bukti.
3.  Pemahaman  Dinamika  Keamaan  yang Kompleks:  Integrasi  pemikiran  strate- gis  dan  bukti  empiris  memungkinkan para  pembuat  kebijakan  untuk  mema- hami kompleksitas dinamika keamanan secara  komprehensif.  Menurut  Al- Abbadi et al. (2024), lingkungan keama- nan  berwajah  ganda,  yang  mencakup ancaman  militer  tradisional,  aktor- aktor  non-negara,    perang  siber,  dan tantangan  transnasional.  Pemikiran
108
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
strategis  membantu  mengidentifikasi sasaran  strategis  secara  menyeluruh, sementara  bukti  empiris  memberikan wawasan  terhadap  ancaman  dan kerawanan  tertentu.  Dengan  mensin- tesakan wawasan strategis dan analisis empiris, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan  strategi  pertahanan secara  holistik  yang  menunjukkan spektrum  tantangan  keamanan  secara luas.
4.  Respons  Kebijakan  yang  Adaptif: Integrasi pemikiran strategis dan bukti empiris memfasilitasi respns kebijakan yang adaptif terhadap ancaman keama- nan  yang  berkembang.  Penelitian  oleh Eriksson & Weber (2008) menekankan pentingnya  kelenturan  dan  kegesitan dalam  perumusan  kebijakan  pertaha- nan.  Dengan  memantau  secara  terus- menerus  indikator-indikator  empiris dan  menilai  kembali  asumsi-asumsi strategis,  para  pembuat  kebijakan dapat  menyesuaikan  kebijakan  dari waktu  ke  waktu  untuk  menangkal ancaman-ancaman  yang  timbul  dan mengeksploitasi peluang-peluang baru. Respons  kebijakan  yang  adaptif memungkinkan  pemerintah  untuk menjamin kemampuan pertahanan dan mengantisipasi  risiko-risiko  keamanan yang berkembang.
5.  Manajemen  Risiko  dan  Perencanaan Kontingensi:  Perumusan  kebijakan pertahanan  yang  efektif  mensyaratkan manajemen  risiko  dan  perencanaan kontingensi  yang  kuat.  Pemikiran strategis memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi risiko dan kerawanan yang berpotensi terjadi. Sementara  bukti  empiris  memberikan wawasan  berbasis  data  sebagai  dasar untuk  mengantisipasi  kemungkinan dan  konsekuensi  dari  skenario-
skenario yang berbeda. Penelitian oleh Taliaferro  et  al.  (2022)  mengusulkan bahwa  integrasi  pandangan  ke  depan yang  strategis  dan  analisis  risiko empiris  meningkatkan  pembuatan keputusan  dalam  situasi  ketidakpasti- an.  Dengan  mengembangkan  rencana- rencana  kontingensi  berbasis  bukti empiris, para pembuat kebijakan  dapat memitigasi  risiko,  meminimalisasi kelemahan,  dan  menjamin  kesiapan operasional dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Kesimpulannya,  integrasi  pemikiran strategis  dan  bukti  empiris  penting  bagi perumusan  kebijakan  pertahanan  yang efektif.  Pemikiran  strategis  memberikan kerangka  konseptual  untuk  menyusun sasaran-sasaran  dan  mengantisipasi  tanta- ngan-tantangan  masa  depan.  Sementara bukti empiris menyediakan data faktual dan analisis  untuk  mendukung  pembuatan keputusan  yang  terinformasi.  Dengan mensintesakan  wawasan  strategis  dan analisis  empiris,  para  pembuat  kebijakan dapat  mengembangkan  strategi-strategi pertahanan  berbasis  bukti  yang  adaptif yang menggambarkan dinamika keamanan yang  kompleks  secara  komprehensif. Didasarkan  pada  penelitian  sebelumnya dan  wawasan  empiris,  para  pembuat kebijakan  dapat  mengarahkan  ketidak- pastian  dan  melindungi  kepentingan keamanan nasional secara efektif.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Pemikiran strategis dalam pembuatan kebijakan pertahanan melibatkan penilaian ancaman,  pemahaman  kepentingan  nasio- nal,  penetapan  tujuan,  dan  mitigasi  risiko. Bukti  empiris  sangat  penting  dalam pengambilan  keputusan,  dan  pengambilan
keputusan  berdasarkan  data,  perencanaan skenario,  dan  evaluasi  pasca  implementasi merupakan  metode  yang  efektif.  Inter- seksionalitas  memainkan  peranan  penting dalam  efektivitas  pemikiran  strategis  dan pembuatan  kebijakan  pertahanan  berbasis bukti.  Hal  ini  memupuk  pemahaman komprehensif mengenai tantangan- tantangan  pertahanan  dan  mendorong kebijakan-kebijakan yang menjawab beragam  kebutuhan  masyarakat.  Integrasi pemikiran  strategis  dan  bukti  empiris dalam  pembuatan  kebijakan  pertahanan sangat penting bagi negara untuk mengatasi kompleksitas  keamanan  global.  Prinsip- prinsip  seperti  visi  jangka  panjang,  pemi- kiran  holistik,  analisis  cermat,  penilaian realistis,  manajemen  risiko,  kemampuan beradaptasi,  dan  keterlibatan  multi- pemangku  kepentingan  dapat  membantu mengembangkan  kebijakan  pertahanan yang kuat, terinformasi, dan kondusif.

## Implikasi
Pengembangan kebijakan pertahanan yang  kuat  menekankan  pentingnya  peng- integrasian  pemikiran  strategis  dan  bukti empiris.  Hal  ini  menekankan  perlunya penelitian  dan  analisis  mendalam  untuk mendukung  pengambilan  keputusan  yang efektif.  Hal  ini  juga  menekankan  peran interseksionalitas  dalam  kebijakan  perta- hanan,  mengakui  keberagaman  identitas dan  kebutuhan  masyarakat  yang  beragam. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang responsif dan inklusif, yang bertujuan untuk menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman bagi  seluruh  warga  negara.  Selain  itu, penting  untuk  memperhatikan  keberlan- jutan  jangka  panjang  dalam  kebijakan pertahanan  dan  memastikan  kebijakan tetap  relevan,  dan  dapat  beradaptasi terhadap perubahan keamanan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Abbadi,  L.,  Alsmairat,  M.,  Alshawabkeh, R., & Rumman, A. (2024). The impact of strategic thinking on organizational excellence:  An  empirical  examination in  Jordan’s  ICT  sector. International Journal  of  Data  and  Network  Science , 8(2), 1169–1178.
Ananthapavan Id, J., Sacks Id, G., Moodie, M., Nguyen,  P.,  &  Carter,  R.  (2022). Preventive  health  resource  allocation decision-making processes and the use of  economic  evidence  in  an  Australian state  government-A  mixed  methods study . https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0274869
Andersen, T. J., Sax, J., & Giannozzi, A. (2022). Conjoint effects of interacting strategy-making  processes  and  lines of  defense  practices  in  strategic  Risk Management:  An  empirical  study.
Long Range Planning , 55(6), 102164.
Angerschmid,  A.,  Zhou,  J.,  Theuermann,  K., Chen,  F.,  &  Holzinger,  A.  (2022). Fairness  and  explanation  in  AI- informed  decision  making. Machine Learning  and  Knowledge  Extraction , 4(2), 556–579.
Aning,
K., & Anaba, A. (2016). Intersectionality  in  Security  Sector Management:  The  Case  of  Ghana. Journal of Security Sector Management , 14(2), 1–19.
Armstrong,  J.  S.,  &  Green,  K.  C.  (2017). Demand forecasting II: Evidence-based methods and checklists .
Bagilhole,  B.  (2010).  Applying  the  lens  of intersectionality to UK equal opportunities  and  diversity  policies.
Canadian  Journal  of  Administrative Sciences/Revue Canadienne Des
110
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan
Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti
Sciences  de  l’Administration ,  27(3),
263–271.
Baldino,  D.,  &  Carr,  A.  (2016).  Defence diplomacy and the Australian defence force:  smokescreen  or  strategy? Australian  Journal  of  International Affairs , 70(2), 139–158.
Boesso, G., Favotto, F., & Michelon, G. (2015). Stakeholder  prioritization,  strategic corporate  social  responsibility  and company performance: further evidence. Corporate
Social
Responsibility  and  Environmental Management , 22(6), 424–440.
Bolisani,  E.,  &  Bratianu,  C.  (2017). Knowledge  strategy  planning:  an integrated  approach  to  manage uncertainty, turbulence, and dynamics. Journal  of  Knowledge Management , 21(2), 233–253.
Burton, C. (2014). Current perspectives on the  intersectionality  of  military women. Underserved Women of Color, Voice, and Resistance: Claiming a Seat at the Table , 43–57.
Cairney, P. (2016). The politics of evidence- based policy making . Springer.
Cameron,  A.  I.,  &  Tedds,  L.  M.  (2023). Canada’s GBA+ framework in a (post) pandemic world: Issues, tensions and paths  forward. Canadian  Public Administration , 66(1), 7–27.
Christensen,  G.,  Freese,  J.,  &  Miguel,  E. (2019). Transparent and reproducible social science research: How to do open science . University of California Press.
Collins,  P.  H.  (2015).  Intersectionality’s definitional  dilemmas. Annual  Review of Sociology , 41, 1–20.
Costino,  K.  (2018).  Equity-minded  faculty development: An intersectional identity-conscious  community  of
practice  model  for  faculty  learning. Metropolitan Universities , 29(1), 117–
136.
Crenshaw,  K.  (2013).  Demarginalizing  the intersection  of  race  and  sex:  A  black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist  politics.  In Feminist  legal theories (pp. 23–51). Routledge.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017).
Research design: Qualitative, quantitative,  and  mixed  methods approaches . Sage publications.
Criado-Perez, C., Shinkle, G. A., Höllerer, M. A., Sharma, A., Collins, C., Gardner, N., Hank  Haeusler,  M.,  &  Pan,  S.  (2022). Digital transformation in the Australian  AEC  industry:  prevailing issues  and  prospective  leadership thinking. Journal  of  Construction Engineering and Management , 148(1), 05021012.
DACOWITS. (2020). Annual Report . Defense Advisory Committee on Women in the Services (DACOWITS).
https://dacowits.defense.gov/Portals
/48/Documents/Reports/2020/DAC OWITS-AR-2020.pdf
Davis,  K.  (2016).  Intersectionality  as Buzzword:  A  Sociology  of  Science Perspective on What Makes a Feminist Theory  Successful  1.  In Framing Intersectionality (pp. 43–54).
Routledge. Destradi,  S.,  Cadier,  D.,  &  Plagemann,  J. (2021). Populism and foreign policy: a research agenda (Introduction). Comparative European Politics , 19(6), 663–682.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron  cage  revisited:  Institutional isomorphism and collective rationality
in  organizational  fields. American Sociological Review , 48(2), 147–160.
Dionisio,  M.  A.  (2017).  Strategic  thinking: The  role  in  successful  management. Journal of Management Research , 9(4), 44–57.
Elias,  A.  A.  (2022).  Multi-stakeholder participation for achieving sustainable development  goals:  A  systems thinking  approach.  In Environmental Sustainability  and  Agenda  2030: Efforts,  Progress  and  Prospects (pp. 45–65). Emerald Publishing Limited.
Eriksson,  E.  A.,  &  Weber,  K.  M.  (2008).
Adaptive  Foresight:  Navigating  the complex landscape of policy strategies. Technological  Forecasting and Social Change , 75(4), 462–482.
Evans,  C.  J.  (2016).  Thinking  Strategically. Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook , 201–211.
Franco,  C.,  Marzucchi,  A.,  &  Montresor,  S. (2014). Absorptive
capacity,
proximity in cooperation and integration  mechanisms.  Empirical evidence  from  CIS  data. Industry  and Innovation , 21(4), 332–357.
Fujiwara,  T.,  Müller,  K.,  &  Schwarz,  C. (2023). The  Effect  of  Social  Media  on Elections:  Evidence  from  the  United States * .
GAO. (2020). Diversity and Inclusion: Actions Needed to Improve Evaluation of Public Health and Science Programs . https://www.gao.gov/assets/gao-20- 346.pdf
General,  I.  (2022). Department  of  Defense Office of Inspector General Fiscal Year 2022  Top  Management  Challenges . https://media.defense.gov/2021/Nov /16/2002893873/-1/-1/1/
MANAGEMENT%20CHALLENGES_FY 22.PDF
George,  A.  L.,  &  Stern,  E.  K.  (2002). Harnessing  conflict  in  foreign  policy making:  from  devil’s  to  multiple advocacy. Presidential Studies Quarterly , 32(3), 484–505. Ghiselli,  A.  (2018).  Revising  China’s Strategic Culture: Contemporary Cherry-Picking  of  Ancient  Strategic Thought. The  China  Quarterly ,  233, 166–185.
Giannakis,  M.,  &  Papadopoulos,  T.  (2016). Supply  chain  sustainability:  A  risk management  approach. International Journal of Production Economics , 171,
455–470.
Government of the United Kingdom. (2021).
Global  Britain  in  a  Competitive  Age: The  Integrated  Review  of  Security, Defence,  Development  and  Foreign Policy . https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/fil e/971859/CP411_Integrated_Review. pdf
Grant, R. M. (2021). Contemporary strategy analysis . John Wiley & Sons.
Halevy,  N.  (2016).  Strategic  thinking.  In Advances  in  experimental  social psychology (Vol.  54,  pp.  1–66). Elsevier.
Hancock, A.-M. (2007). Intersectionality as a normative  and  empirical  paradigm.
Politics & Gender , 3(2), 248–254.
Henry,  M.  (2017).  Problematizing  military masculinity,  intersectionality  and male  vulnerability  in  feminist  critical military  studies. Critical  Military Studies , 3(2), 182–199.
112
Sarjito, et al .
Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti Holling, C. S., & Walters, C. (1978). Adaptive environmental
assessment and management .
Howard, M. (2018). The classical strategists (1969). Adelphi  Series ,  58(472–474), 179–214.
Hutchings,  R.  L.,  &  Treverton,  G.  F.  (2022). Rebuilding  Strategic  Thinking .  Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Institute  for  Economics  and  Peace.  (2021).
Global  Peace  Index  2021:  Measuring Peace in a Complex World . http://visionofhumanity.org/reports
Jaiswal, J., & Mumba, M. N. (2022). The role of nursing in loosening the pervasive grip of intersectional stigma. Journal of Psychosocial  Nursing  and  Mental Health Services , 60(12), 9–15.
Kaplan,  S.,  &  Garrick,  B.  J.  (1981).  On  the Quantitative  Definition  of  Risk. Risk Analysis , 1(1), 11–27.
Klinke, I. (2015). European geopolitics after the crisis . Taylor & Francis.
Laurin, J. E. (2014). Gideon by the numbers: The  emergence  of  evidence-based practice in indigent defense. Ohio St. J. Crim. L. , 12, 325.
Lee,  C.-C.,  Olasehinde-Williams,  G.,  & Akadiri,  S.  Saint.  (2021).  Are geopolitical  threats  powerful  enough to  predict  global  oil  price  volatility? Environmental  Science  and  Pollution Research , 28, 28720–28731.
Lösing,  F.,  Intersectionality,  W.,  Bilge,  S., Maeso, S. R., & Araújo, M. (n.d.). Ifor a discussion  of  the  collage  see  the editorial .
Michalski,  A.  (2019).  Diplomacy  in  a changing  world  order:  The  role  of strategic partnerships. Diambil
Kembali  Dari  The  Swedish  Institute  of
International Affairs: Https://Www. Ui. Se/Globalassets/Ui.Se-Eng/
Publications/Ui-Publications/2019/Ui- Paper , 10–2019.
Moneta,  L.  (2017).  Intersectionality  in student  affairs:  Perspective  from  a senior  student  affairs  officer. New Directions  for  Student  Services , 2017(157), 69–79.
Nosek, B. A., Banaji, M. R., & Greenwald, A. G.
(2002).  Harvesting  implicit  group attitudes  and  beliefs  from  a demonstration  web  site. Group Dynamics:  Theory,  Research,  and Practice , 6(1), 101.
Nuechterlein,  D.  E.  (1976).  National interests  and  foreign  policy:  A conceptual  framework  for  analysis and  decision-making. Review  of International Studies , 2(3), 246–266.
Parthasarthy,  R.,  &  Sethi,  S.  P.  (2018).  The impact  of  flexible  automation  on business  strategy  and  organizational structure. In Organizational Innovation (pp. 319–344). Routledge.
Pew  Research  Center.  (2020). National Security  and  Defense .  https://www. pewresearch.org/topics/national- security-and-defense/
Razma,  G.  (2023).  Strategic  Facts  as  a Comprehensive  Model  for  Defence Analysis. Defence Studies , 23(2), 254– 273.
Rohall, D. E., Ender, M. G., & Matthews, M. D. (2017).  Diversity  in  the  military. Inclusion  in  the  American  Military:  A Force for Diversity , 1–16.
Sarjito, A. (2023a). Evaluation of Indonesian Government  Policies  in  Addressing Climate Change and Natural Disasters. JISHUM:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 2(1), 103–124.
Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 1, April 2024 113
Sarjito,  A.  (2023b).  In  The  Shadows  of Governance:  Exploring  the  Untamed Territories of Administrative Discretion. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 11(2), 295–310.
Sarjito,  I.  A.,  Djati,  S.  P.,  &  Th,  M.  (2023). Manajemen  Pertahanan .  Indonesia Emas Group.
Schlaile,  M.  P.,  &  Urmetzer,  S.  (2019). Transitions  to  sustainable  develop- ment. Decent  Work  and  Economic Growth, Springer International Publishing .
Schwartz,  J.  L.  (2020).  Evaluating  and deploying  COVID-19  vaccines—The importance of transparency, scientific integrity,  and  public  trust. New England Journal of Medicine , 383(18), 1703–1705.
Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., & García-Muiña, F. E. (2021). Flexibility and resilience in corporate  decision  making:  a  new sustainability-based risk management system  in  uncertain  times. Global Journal  of  Flexible  Systems  Manage- ment , 22(Suppl 2), 107–132.
Simon,  H.  A.  (1957). Models  of  man;  social and rational.
Slim, H. (2018). Impartiality and Intersectionality . https://blogs.icrc.org/law-and- policy/2018/01/16/impartiality- and-intersectionality/
Smith,  S.,  &  Stavrevska,  E.  B.  (2022).  A different  Women,  Peace  and  Security is  possible?  Intersectionality  in Women, Peace and Security resolutions and national action plans. European  Journal  of  Politics  and Gender , 5(1), 63–82.
Smithson,  M.  (2017).  Risk  Assessment  and Contingency  Planning  in  Defense Policy  Making. Defense  Analysis Quarterly , 12(1), 78–94.
Steenkamp,  M.  M.  (2016).  True  evidence- based  care  for  posttraumatic  stress disorder  in  military  personnel  and veterans. JAMA Psychiatry , 73(5), 431– 432.
Steff,  R.  (2016). Strategic  thinking, deterrence and the US ballistic missile defense  project:  from  Truman  to Obama . Routledge.
Swalwell,  E.  M.,  &  Alagood,  R.  K.  (2021).
Homeland security twenty years after 9/11:  Addressing  evolving  threats. Harv. J. on Legis. , 58 , 221.
Taliaferro, A. C., Gonzalez, L. M., Tillman, M., Ghosh,  P.,  Clarke,  P.,  &  Hinkle,  W. (2022). Defense  Governance  and Management:  Improving  the  Defense Management  Capabilities  of  Foreign Defense  Institutions  A  Guide  to Capability-Based Planning (CBP) . Institute for Defense Analyses.
Tan, A. S. L., Hinds, J. T., Smith, P. H., Antin, T.,  Lee,  J.  P.,  Ostroff,  J.  S.,  Patten,  C., Rose,  S.  W.,  Sheffer,  C.  E.,  &  Fagan,  P. (2023).  Incorporating  intersectio- nality  as  a  framework  for  equity- minded  tobacco  control  research:  a call  for  collective  action  toward  a paradigm  shift. Nicotine  and  Tobacco Research , 25(1), 73–76.
Troisi, O., Maione, G., Grimaldi, M., & Loia, F. (2020).  Growth  hacking:  Insights  on data-driven  decision-making  from three  firms. Industrial  Marketing Management , 90, 538–557.
Waddell,  C.,  Shepherd,  C.,  Schwartz,  C.,  & Barican,  J.  (2014).  Child  and  youth mental  disorders:  prevalence  and
114
Sarjito, et al . Interseksionalitas Pemikiran Strategis dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti evidence-based interventions.
Vancouver, BC: Children’s Health Policy Centre,  Faculty  of  Health  Sciences, Simon Fraser University .
Wagner  Mainardes,  E.,  Ferreira,  J.  J.,  & Raposo,  M.  L.  (2014). Strategy  and strategic  management  concepts:  are they  recognised  by  management students?
Walter, B. F., & Huth, P. K. (2020). What the Data Say about the Risks of Civil War. Journal  of  Conflict  Resolution ,  64(1), 54–89.
Wang,  J.,  Errapotu,  S.  M.,  Gong,  Y.,  Qian,  L., Jäntti,  R.,  Pan,  M.,  &  Han,  Z.  (2018). Data-driven optimization based primary  users’  operational  privacy preservation. IEEE  Transactions  on
Cognitive
Communications and
Networking , 4(2), 357–367.
Wang, W., Sun, D., Jiang, F., Chen, X., & Zhu, C.
(2022).  Research  and  challenges  of reinforcement  learning  in  cyber defense  decision-making  for  intranet security. Algorithms , 15(4), 134.
Weyhrauch, W. S., & States, C. O. F. U. W. D. C. W. D. C. U. (2017). Development and preliminary validation of the Strategic Thinking  Mindset  Test  (STMT).
Washington DC: Consortium of
Universities Washington DC .
Wilkinson,  A.  (2017).  Strategic  foresight primer. European  Political  Strategy
Centre .
Wright, A. L., Zammuto, R. F., Liesch, P. W., Middleton,  S.,  Hibbert,  P.,  Burke,  J.,  & Brazil,  V.  (2016).  Evidence-based management  in  practice:  Opening  up the  decision  process,  decision-maker and  context. British  Journal  of
Management , 27(1), 161–178.