Regular  Teacher  Professionalism  in  The  Implementation  of  Elementary  School Inclusion Education in Kebumen
Agustina Puspa Mentari, Ahsina Sabri, Ariana Diah, Dania Prasasti, Eka Puspitasari, Muhamad Chamdani, Siti Fatimah
Universitas Sebelas Maret agustinapuspa_30@student.uns.ac.id
Article History accepted 15/10/2022 approved 31/12/2022 published 30/01/2023

## Abstract
This study aims to: (1) Analyze the level of professionalism of teachers in implementing inclusive elementary school education in Kebumen and (2) Become material for evaluating related parties in efforts to improve inclusive elementary school education in  Kebumen. This research method used a qualitative research type with research subjects at SD N Tunjungseto, SD N Pecarikan, and SD N Podourip which are inclusive schools in Kebumen Regency. Data collection techniques in  this  study  used  questionnaires  and  interviews.  As  for  data  analysis  techniques,  we  analyze them  using  interactive  analysis  according  to  Miles  and  Huberman  which  consists  of  four components of the analysis process, namely, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
Keywords: teacher professionalism, Regular Teacher, Inclusive Education

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Menganalisis  tingkat  profesionalisme  guru  dalam pelaksanaan  pendidikan  inklusi  sekolah  dasar  di  Kebumen  dan  (2)  Menjadi  bahan evaluasi  pihak  terkait  dalam  upaya  perbaikan  pendidikan  inklusi  sekolah  dasar  di Kebumen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian  SD  N  Tunjungseto,  SD  N  Pecarikan,  dan  SD  N  Podourip  yang  merupakan sekolah inklusi di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan juga wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data, kami menganalisis  dengan  menggunakan  analisis  interaktif  menurut  Miles  and  Huberman yang  terdiri  atas  empat  komponen  proses  analisis,  yaitu,  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kata Kunci: profesionalisme guru, Guru Reguler, Pendidikan Inklusif
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2019,  Kabupaten  Kebumen,  Provinsi  Jawa  Tengah  telah menerapkan 20 sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi di jenjang SD dan SMP. Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di  Kabupaten  Kebumen  diatur  dalam  Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2019.Sedikitnya, ada dua pasal yang menyebutkan profesionalitas guru regular dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu Pasal 9c yang berbunyi, “ meningkatkan kompetensi di bidang khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan  pada  sekolah  inklusi  yang  ditunjuk  dan/atau  melalui  mekanisme pengajuan  diri  dari  sekolah ”  dan  Pasal  14  (2)  yang  berbunyi,  “ Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  pada  sekolah  inklusi  memiliki  kompetensi  di  bidang  pendidikan  inklusi .” Dari  kedua  pasal  tersebut,  maka  telah  disebutkan  bahwa  guru  harus  memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Tentunya pasal tersebut juga dilandasi dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 1 (1), Pasal 2 (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 disebutkan  bahwa  guru  merupakan  tenaga  profesional.  Sementara  pada  Pasal  20 disebutkan mengenai kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dari dua landasan hukum tersebut, ada kaitan antara pelaksanaan pendidikan inklusi dengan profesionalisme  guru.  Dimana  dalam  melaksanakan  pendidikan  inklusi,  harus  ada profesionalisme  guru  yang  membersamainya  terutama  guru  reguler  jenjang  sekolah dasar.
Guru  reguler  (Murni  Winarsih:  2014)  adalah  guru  yang  mengajar  di  sekolah penyelenggara  pendidikan  inklusif  dan  tidak  memiliki  latar  belakang  Pendidikan  Luar Biasa (PLB). Guru-guru ini berasal dari berbagai rumpun pendidikan baik dari jurusan kependidikan maupun non kependidikan. Tanpa memiliki bekal mengenai karakteristik siswa  berkebutuhan  khusus,  namun  para  guru  harus  menerima  siswa  berkebutuhan khusus tersebut untuk turut belajar dalam kelas yang diajarnya karena berada di sekolah yang ditunjuk.
Profesionalisme  adalah  kebutuhan  yang  tidak  dapat  tunda  lagi,  semakin meningkatnya  persaingan  yang  semakin  ketat  dalam  era  globalisasi  maka  perlu ditingkatkan lagi profesionalisme dari seorang guru. Profesional merupakan pekerjaan atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber  penghasilan kehidupan  yang  memerlukan  keahlian  atau  kecakapan  yang  memenuhi  mutu  atau norma  tertentu  serta  memerlukan  pendidikan  profesi.  Profesionalisme  guru  tercermin pada  pelaksanaan  tugas  yang  ditandai  dengan  keahlian  baik  dalam  materi  maupun metode.  Sosok  profesional  guru  ditunjukkan  melalui  tanggung  jawab  dalam melaksanakan  seluruh  pengabdian.  Guru  profesional  mempunyai  tanggung  jawab sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Untuk meningkatkan profesionalisme guru maka guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih inovatif kepada peserta didik. Kompetensi profesional meliputi sebagai berikut, 1) menguasai struktur dan materi kurikulum  bidang  studi;  2)  menguasai  substansi  bidang  studi  dan  metodologi keilmuannya;  3)  menguasai  dan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam  pembelajaran;  4)  mengorganisasikan  materi  kurikulum  bidang  studi;  dan  5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.
Saat  ini  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  perubahan  untuk bangkit  menjadi  manusia-manusia  yang  kelas  satu,  menjadi  guru  yang  cerdas  dan berkualitas.  Profesionalisme  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  harus  diikuti perkembangannya. Diperlukan guru-guru yang memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam  profesionalitas  yang  tinggi.  Pengembangan  profesional  dapat  didefinisikan sebagai  proses  karir  panjang  di  mana  pendidik  menyempurnakan  mengajar  mereka untuk  memenuhi  kebutuhan  siswa.  Pengembangan  profesional  adalah  tentang  guru belajar,  belajar  cara  belajar,  dan  mengubah  pengetahuan  mereka  praktek  untuk kepentingan siswa mereka. Pengembangan profesionalisme guru pada dasarnya tidak

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Ke-6 (SNIP 2022)
hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan zaman, tetapi juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia untuk kedepannya. Ciri seseorang yang profesionalisme itu antara lain adalah sebagai berikut ini  1)  dimilikinya  mekanisme  seleksi  standar  sehingga  hanya  mereka  yang  kompeten boleh  melakukan  pekerjaan  atau  profesi  itu;  2)  masyarakat  mengakui  layanan  yang diberikan  atas  dasar  dimilikinya  seperangkat  ilmu  dan  keterampilan  yang  mendukung profesi itu; 3) diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum seseorang dapat atau mampu melaksanakan tugas profesi tersebut; dan 4) dimilikinya organisasi profesi untuk  melindungi  kepentingan  anggotanya  dan  meningkatkan  layanan  kepada masyarakat.  Pengembangan  profesi  guru  di  lingkungan  pendidikan  diarahkan  pada kualitas profesional, penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabilitas, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Seorang guru yang profesional tak boleh  ketinggalan  informasi  terkini,  khususnya  informasi  mengenai  dunia  pendidikan. Seorang guru harus terus mengikuti berita dari berbagai media yang juga merupakan sebagai  salah  satu  penunjang  dalam  upaya  peningkatan  profesional  guru. Competencies  may  range  from  recall  and  understanding  of  fact  and  concepts,  to advanced motor skill, to teaching behaviors, and professional values. Artinya kompetensi terdiri  dari  pengalaman  dan  pemahaman  tentang  fakta  dan  konsep,  peningkatan keahlian, pengajaran perilaku dan sikap.
Oleh karena itu, kami/penulis/peneliti melakukan penelitian profesionalisme guru dalam  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  sekolah  dasar  di  Kebumen.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  profesionalisme  guru  dalam  pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya sekolah dasar di Kebumen.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  kami  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  data  yang sudah  ada.  Dimana  data  yang  sudah  ada  tersebut  diperoleh  dari  data  mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang telah melakukan observasi pada SD inklusi yang ada di Kabupaten  Kebumen.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan angket dan juga wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data, kami menganalisis dengan menggunakan analisis interaktif menurut Miles and Huberman yang terdiri atas empat  komponen  proses  analisis,  yaitu,  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Gambar 1. Bagan Analisis Interaktif Miles and Huberman
Pengumpulan  Data,  data  yang  diperoleh  dari  hasil  angket  dan  wawancara dicatat. Karena kami menggunakan data yang sudah ada yaitu data dari 3 SD  inklusi yang ada di Kebumen SD N Tunjungseto, SD N Pecarikan, SD N Podourip, yang sudah ada  data  hasil  angket  dan  wawancara.  Reduksi  Data,  pada  tahap  kami  melakukan penyaringan terhadap data yang kami peroleh, kami memilih data yang sesuai dengan judul yang kami gunakan

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Ke-6 (SNIP 2022)
Penyajian Data, pada penyajian data ini, kami menyajikan data berupa tabel data pada observasi  yang  dilakukan  di  SD  N  Tunjungseto,  SD  N  Pecarikan,  SD  N  Podourip. Kesimpulan/Verifikasi, dari semua data yang telah diperoleh kemudian disimpulkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Observasi Tingkat Profesionalitas Guru Reguler No Pertanyaan SD Pecarikan SD Podourip SD Tunjungseto 1. Guru  regular  memiliki  pengalaman  dan kompetensi tambahan di bidang Pendidikan ABK 1 0 1 2. Guru  regular  bersikap  positif  terhadap Pendidikan  inklusif  ditunjukkan  dengan berusaha  keras  dapat  menangani  ABK sesuai dengan kebutuhannya 3 1 - 3. Guru regular mendiskusikan secara berkala  dengan  GPK  untuk  mendapatkan layanan terbaik bagi ABK 0 1 0
Berdasarkan  observasi  yang  dilaksanakan  di  tiga  SD  Inklusi  di  Kabupaten kebumen  serta  didukung  dengan  studi  literatur,  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di sekolah  inklusi  pada  kenyataannya  masih  belum  terlaksana  secara  optimal.  Sesuai dengan  Permendiknas  No.  70  tahun  2009  Pendidikan  Inklusif  didefinisikan  sebagai sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua peserta  didik  berkelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran  dalam  lingkungan  pendidikan  secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.  Namun dalam implementasinya banyak  kendala  yang  timbul  dan  menghambat  terselenggaranya  pendidikan  inklusi  di Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Kebumen.  Salah  satunya  adalah  terkait  profesionalisme guru  reguler  dalam  penyelenggaraan  sekolah  inklusi  seperti  kurangnya  training, praktikal, maupun dari latar belakang guru reguler yang bukan dari pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK.
Data pertama mengenai pengalaman dan kompetensi tambahan guru reguler di bidang  pendidikan  ABK,  SD  Negeri  Pecarikan  mendapat  skor  1  yang  artinya  masih sedikit guru reguler yang memiliki pengalaman dan tambahan pendidikan di bidang ABK. Begitupun  di  SD  Negeri  Podourip  yang  mendapat  skor  1.  Sedangkan  di  SD  Negeri Tunjungseto  guru  reguler  sama  sekali  tidak  memiliki  pengalaman  dan  kompetensi tambahan di bidang ABK.
Data kedua mengenai sikap positif guru reguler terhadap pendidikan inklusif yang ditunjukkan  dengan  berusaha  keras  untuk  dapat  menangani  ABK  sesuai  dengan kebutuhannya. SD Negeri Pecarikan mendapat skor skor 3, artinya semua guru reguler telah  bersikap  positif  terhadap  pendidikan  inklusif  yang  ditunjukkan  dengan  berusaha keras untuk dapat menangani ABK sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita melihat lebih lanjut, hal ini tentunya tidak relevan dengan tuntutan pemerintah dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2019 tentang penerapan 20 sekolah pelaksana pendidikan inklusif. Terbitnya peraturan tersebut tidak diimbangi dengan profesionalisme guru yang dimiliki.  Ketiga  sekolah  tersebut  merupakan  sekolah  inklusi  yang  sudah  mengibarkan bendera  inklusi  di  Kabupaten  Kebumen.  Kurangnya  training,  praktikal,  maupun pendidikan khusus terkait ABK pada guru reguler menyebabkan guru kesulitan dalam mengembangkan  kemampuan  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor  yang  nantinya dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus.

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Ke-6 (SNIP 2022)
Untuk  itu,  peran  serta  pihak  terkait  baik  pemerintah maupun  dinas  pendidikan seperti mengadakan training, praktikal, dan memberikan pelatihan dengan berkesinambungan mutlak dilakukan sebagai upaya terwujudnya tujuan pendidikan inklusi. Sehingga dalam implementasinya,  guru  mampu  mengetahui  cara  mengidentifikasi  kebutuhan  belajar peserta  didik  dan  bagaimana  melakukan  pembelajaran  terhadap  siswa-siswi berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan juga fase perkembangannya. Menurut Garnida (2015:48) pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi  anak-anak  yang  memiliki  keterbatasan  tertentu  dan  anak-anak  lainnya  yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing.
Pada  data  hasil  observasi  di  SD  Negeri  Pecarikan  didapatkan  bahwa  point observasi mengenai “guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang  pendidikan  ABK”  mendapat  skor  1  yang  artinya  sebagian  kecil  guru  reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK. Pada poin kedua  “guru  reguler  bersikap  positif  terhadap  pendidikan  inklusif  ditunjukkan  dengan berusaha keras untuk dapat menang ani ABK sesuai kebutuhannya”, mendapat skor 3 yang  artinya  semua  guru  bersikap  positif  terhadap  pendidikan  inklusif  ditunjukkan dengan  berusaha  keras  untuk  dapat  menangani  ABK  sesuai  dengan  kebutuhannya. Selanjutnya pada point “guru reguler mendiskusikan secara berkala tentang GPK untuk mendapatkan  layanan  yang  terbaik  bagi  ABK”,  mendapat  skor  0  yaitu  tidak  pernah terjadi yang demikian. Hal ini dikarenakan tidak ada ABK di SD Negeri Pecarikan saat dilakukannya  observasi.  Ini  tentunya  masih  kurang  untuk  dapat  memenuhi  kualifikasi guru  reguler  dalam  menangani  ABK.  Meskipun  saat  ini  SD  Negeri  Pecarikan  tidak terdapat ABK, namun kesiapan sekolah untuk menerima siswa ABK seharusnya sudah dipersiapkan dengan baik mengingat SD Negeri Pecarikan merupakan SD Negeri yang sudah  berlabel  inklusi.  Dan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  di  tahun  ajaran  baru terdapat  siswa  ABK  di  SD  Negeri  Pecarikan.  Adanya  pelatihan  dengan  berbasis contextual  learning  yaitu  pelatihan  yang  mengutamakan  praktik  serta  serta pembelajaran  dengan  menyesuaikan  kondisi  yang  sesungguhnya  dapat  membantu siswa dalam upaya mendorong siswa menciptakan hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan  implementasinya  di  kehidupan  nyata  mereka  yaitu  sebagai  bagian  dalam keluarga  serta  masyarakat.  Seperti  pendapat    Sagala  (2005:  88)  Contextual  learning atau  belajar  kontekstual  adalah  sebuah  sistem  yang  mendorong  siswa  untuk membangun  keterkaitan,  independensi,  relasi-relasi  penuh  makna  antara  apa  yang dipelajari dengan realitas, lingkungan personal, sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini.
Selanjutnya  pada  data  hasil  observasi  di  SD  N  1  Podourip  didapatkan  bahwa point observasi tentang “guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK” mendapatkan skor 0 yang berarti tidak memiliki pengalaman dan  kompetensi  dibidang  pendidikan  ABK.  Padahal  kesiapan  dan  penambahan kompetensi  dari  guru  reguler  menjadi  guru  inklusif  merupakan  ujung  tombak keberhasilan pelaksanaan inklusif. Dalam perspektif sosial kognitif Bandura dijelaskan bahwa perilaku individu terbentuk akibat interaksi timbal balik antara individu (meliputi faktor  kognitif  dan  faktor  personal  lainnya),  behavior,  dan  environment.  Hal  ini mengakibatkan  munculnya  dinamika  permasalahan  yang  dialami  guru  pada  masa transisi  dari  guru  reguler  menjadi  guru  inklusif.  Keberhasilan  pendidikan  inklusif  pada anak  berkebutuhan  khusus  tidak  lepas  dari  peran  guru  reguler  sebagai  pendidik  di sekolah reguler  dan guru  pendamping khusus  dapat  memberikan  akomodasi  layanan pembelajaran  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  di  dalam  kelas.  Hal  tersebut  dapat mengatasi masalah kompetensi guru  sekolah  inklusif, sehingga masing-masing  peran antara guru reguler dengan guru pendamping khusus dapat saling berbagi pengetahuan yang dimiliki dan saling melengkapi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif (Sari Rudiyanti: 2013).

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Ke-6 (SNIP 2022)
Sementara  itu  pada  point  “guru  reguler  bersikap  positif  terhadap  pendidikan inklusif  ditunjukkan  dengan  berusaha  keras  untuk  dapat  menangani  ABK  sesuai kebutuhannya”, mendapatkan skor 1 yang berarti sebagian kecil bersikap positif. Hal ini karena di SD N 1 Podourip anak ABK hanya ada di kelas 1 dan 2. Lalu pada point terakhir yakni  “guru  reguler  mendiskusikan  secara    berkala  dengan  GPK  (guru  pendamping khusus) untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi ABK, SD N 1 Podourip mengisi pada skor 1 yang memiliki arti ‘sebagian kecil guru melakukan’. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa  di  SD  N  1  Podourip  yang  berkebutuhan khusus  sehingga guru  harus melakukan diskusi dengan GPK walaupun hanya sebagian kecil guru yang melakukan yaitu guru kelas 1 dan 2. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru reguler dengan  guru  pendamping  khusus  yaitu  dengan  melakukan  konsultasi.  Kolaborasi melibatkan  dua  profesional,  partisipan  akan  secara  khusus  memiliki  perbedaan  area keahlian  dan  peran  yang  berbeda.  Ketidaksinkronan  peraturan  tentang  Penyediaan Guru Pembimbing Khusus berkaitan dengan tenaga pengajar untuk pendidikan inklusif yaitu adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah diatur dalam dua peraturan yaitu;i) Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  19  tahun  2005 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan dan ii) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16  Tahun  2009,  tentang  “Profesi  Guru  dan  Angka  Kreditnya”.  Meskipun  demikian,  isi kedua  peraturan  tersebut  tidak  sinkron.  Hal  itu  dapat  dicermati  dari  Pasal  41  (1)  PP Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  menyebutkan  bahwa: “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan  yang  mempunyai  kompetensi  menyelenggarakan  pembelajaran  bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”.
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  maka  pemerintah  kabupaten/kota  wajib menyediakan sekurang-kurangnya satu orang Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk setiap  sekolahnya,  khususnya  sekolah  negeri  yang  ditunjuk  sebagai  penyelenggara pendidikan  inklusif.  Akan  tetapi  dalam  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, tentang “Profesi Guru dan Angka Kredit nya”, Pasal 3 menyatakan bahwa jenis guru berdasar sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi;  i)  Guru  Kelas,  ii)  Guru  Mata  Pelajaran,  iii)  Guru  Bimbingan  dan Konseling/Konselor.  Ketiga  jenis  Guru  ini  dapat  ditempatkan  baik  di  sekolah  umum maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).
Sementara  dikemukakan  dalam  Pasal  13  ayat  (4)  yang  mengatur  “tugas tambahan” dari ketiga jenis guru tersebut. Huruf “f” dari ayat (4) menyebutkan tentang salah  satu  tugas  tambahan  guru,  yaitu  menjadi  pembimbing  khusus  pada  satuan pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif.  Artinya,  guru  pada  satuan pendidikan inklusif dapat dilakukan oleh guru yang tidak harus mempunyai kompetensi menyelenggarakan  pembelajaran  bagi  peserta  didik  dengan  kebutuhan  khusus  dan sekedar sebagai “tugas tambahan guru”. Hal ini bertentangan dengan isi Pasal 41 ayat (1),  PP  No.  19  Tahun  2005  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  yang  mengharuskan setiap  satuan  pendidikan  untuk  untuk  menyediakan  guru  khusus  yang  mempunyai kompetensi.  Kondisi  ini  menunjukkan  ketidaksinkronan  peraturan  tentang  penyediaan guru pembimbing khusus, yang berimplikasi terhadap kualitas layanan pada pendidikan inklusif, serta kurangnya jumlah guru pembimbing khusus yang mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan guru untuk siswa biasa.
Pada data hasil observasi di Sekolah Dasar Tunjungseto didapatkan bahwa point observasi  tentang  “guru  reguler  memiliki  pengalaman  dan  kompetensi  tambahan  di bidang  pendidikan  ABK”  mendapatkan  skor  1  yang  berarti  sebagian  kecil  ada pengalaman.  Sementara  itu  pada  p oint  “guru  reguler  bersikap  positif  terhadap pendidikan  inklusif  ditunjukkan  dengan  berusaha  keras  untuk  dapat  menangani  ABK sesuai kebutuhannya”, dari pihak sekolah tidak bisa memberikan skala penilain. Hal ini

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Ke-6 (SNIP 2022)
dikarenakan  SD  Tunjungseto  sejak  ditetapkan  sebagai  sekolah  inklusif  belum  pernah mendapati  siswa-siswi  nya  sebagai  ABK.  Sehingga  pada  point  ini,  SD  Tunjungseto memilih untuk tidak mengisi. Lalu pada point terakhir yakni “guru reguler mendiskusikan secara  berkala dengan GPK (guru pendamping khusus) untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi ABK, SD Tunjungseto mengisi pada skor 0 yang memiliki arti ‘tidak pernah terjadi demikian’
Dari  ketiga  data  sekolah  yang  telah  didapatkan,  diketahui  bahwa  dari  segi sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga pendidik masih belum optimal. Sedangkan, sikap guru reguler terhadap pendidikan inklusif ini memiliki keterbukaan dan mendukung penuh. Hal ini ditunjukkan dengan ketercapaian jumlah nilai dari indikator sikap positif guru reguler dalam menghadapi ABK yang rata-rata memberikan nilai 3. Di Sekolah  Dasar  Tunjungseto  didapatkan  bahwa  guru  reguler  pada  umumnya  begitu antusias  mengenai  program  pendidikan  inklusif  ini.  Namun,  sangat  disayangkan dukungan dari segi fasilitas sarana prasarana dan juga pelayanan dari pihak pemerintah daerah masih kurang optimal. Ketika pemerintah daerah memberikan dukungan fasilitas bagi  setiap  sekolah,  di  SD  Tunjungseto  hal  tersebut  belum  begitu  membantu  untuk keberjalanan pendidikan inklusif secara umum di SD tersebut. Kondisi ini juga selaras dengan penelitian Haryono dkk (2015) yang menerangkan bahwa penggunaan sarana- prasarana  antara  ABK  dan  anak-anak  formal  tidak  dibedakan.  Sarana-  prasarana khusus sesuai dengan jenis kelamin dan kebutuhan anak tidak disediakan dan bahkan sarana prasarananya tidak ditemukan. Dari hasil penelitiannya pendidikan inklusif bagi ABK, dari segi sarana prasarana masih terabaikan.
Anak-anak  penyandang  disabilitas  dipandang  sebagai  masalah  medis  akibat kekurangan  atau  gangguan  fisik  dan  mental  (cedera)  dan  karenanya  harus  "dirawat". Pandangan ini dikenal sebagai  "teori tragedi pribadi", model individu, atau model medis (Oliver, 1990, Barnes dan Mercer, 2003). Hakikat Pandangan Lama yaitu: 1) Disabilitas merupakan  masalah  pada  tataran  personal  (model  individu);  2)  disabilitas  disamakan dengan kekurangan atau keterbatasan fisik/ mental (cacat) dan 3) solusi yang dianggap paling tepat untuk penanganan penyandang disabilitas, intervensi medis, psikologis dan psikiater.
Studi yang dilakukan oleh Yusuf dan Indianto (2010) tentang profil sekolah inklusi di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, menemukan bahwa dari 74 SD inklusi yang  diteliti,  dalam  hal  implementasi  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif,  termasuk kategori baik (24,18%), dan sisanya (74,82%) masuk kategori sedang dan kurang baik. Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Sunardi,  dkk  (2010)  telah  mengkaji  184  sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di beberapa provinsi di Indonesia. Ada 7 (tujuh) aspek yang diukur untuk menggambarkan kinerja sekolah berdasarkan kriteria ideal sekolah inklusif,  yaitu:  1)  aspek manajemen dan kelembagaan;  2)  aspek kesiswaan;  3)  aspek identifikasi  dan  asesmen;  4)  aspek  kurikulum;  5)  aspek  pembelajaran;  6)  aspek penilaian;  dan  7)  aspek dukungan.  Berdasarkan aspek-aspek tersebut, tingkat kinerja sekolah  inklusi  sebagai berikut:  1)  skor  aspek manajemen  dan kelembagaan  61%;  2) skor aspek kesiswaan 38%; 3) skor aspek identifikasi dan asesmen 46,6%; 4) skor aspek kurikulum 34,6%; 5) aspek pembelajaran 63,6%; 6) aspek penilaian 69,4%; dan 7) aspek dukungan  67,9%.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  di  lapangan  masih  banyak permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif.
Kondisi sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah guru tentu tidak selaras dengan  peraturan  menteri  pendidikan.  Sebagaimana  dikemukakan  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70 Tahun  2009  tentang  Pendidikan Inklusif  yang mewajibkan  pemerintah  kabupaten/kota  menyediakan  paling  sedikit  satu  GPK  pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan serta penyelenggara  pendidikan  inklusif,  dan  dalam  hal  ini  pemerintah  provinsi  wajib

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Ke-6 (SNIP 2022)
membantu  tugas-tugas  tersebut  (Pasal  10  ).  Dalam  implementasinya,  masih  terdapat kekurangan guru, terutama GPK. Artinya, peraturan sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat dijalankan karena adanya kendala kurangnya sumber daya guru, khususnya GPK,  di  daerah.  Keberadaan  mereka  masih  dirasakan  menjadi  masalah  utama, khususnya bagi sekolah yang lokasinya terlalu jauh dari SLB, karena sering kali GPK merupakan  guru  SLB  yang  mendapat  tugas  khusus.  Penugasan  khusus  guru  SLB seringkali  masih  menjadi  masalah  karena  kebijakan  tentang  hal  ini  belum  berjalan semestinya (Titik Handayani: 2013)
Dari  pemaparan  hasil  observasi  yang  demikian  dapat  dianalisis  bahwa, diputuskannya  SK  tentang  pendidikan  Inklusif  belum  menjamin  hal  tersebut  akan berdampak positif bagi pendidikan inklusif. Masih terdapat banyak sekali catatan  yang harus  diperhatikan,  salah  satunya  adalah  terkait  sumber  daya  manusia  atau  tingkat kompetensi  guru.  Guru  sebagai  fasilitator  dan  pembimbing  sudah  menjadi  sebuah keharusan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Mengikuti seminar, pelatihan, berdiskusi dengan rekan sejawat semestinya menjadi tindakan yang harus dilakukan. Dari segi pemerintah pun, diharapkan sebelum menetapkan SK akan sekolah inklusif hendaknya benar-benar melihat pemetaan dari siswa-siswa ABK, lokasi strategis dari sekolah yang ditunjuk, dan juga melihat akan sumber daya manusianya. Tak  hanya  itu,  monitoring  dan  evaluasi  yang  berkala  dari  pemerintah  maupun  dinas terkait  juga  penting  dilakukan  agar  keberjalanan  keputusan  yang  ada  bukan  hanya formalitas saja. Melalui hasil wawancara langsung dengan pihak sekolah dasar inklusif juga  didapatkan  sebagian  besar  tenaga  pendidik  belum  pernah  mengikuti  pelatihan/ penyuluhan yang terkait dengan program bimbingan dan konseling terlebih untuk ABK. Selaras  dengan  wawancara  langsung,  pihak  sekolah  yang  ditunjuk  sebagai  sekolah inklusif  mengeluhkan  akan  prasarana  penunjang  dan  juga  sosialisasi  kepada masyarakat sekitar akan adanya sekolah inklusif di daerah tersebut yang masih terbilang cukup rendah.
Oleh  karena,  dengan  hasil  yang  demikian  diharapkan  mampu  menjadi  acuan baik  untuk  pemerintah,  dinas  pendidikan,  maupun  pihak  sekolah  untuk  berbenah. Dibutuhkan kolaborasi untuk dapat mewujudkan sekolah dasar inklusif yang lebih baik lagi kedepannya, baik dari segi sumber daya manusia dan juga fasilitas terkait.

## SIMPULAN
Kesimpulan  pada  observasi  ini  yaitu  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  tiga sekolah  dasar  inklusi  di  Kabupaten  Kebumen  pada  kenyataannya  masih  belum terlaksana  secara  optimal.  Salah  satu  kendalanya  yaitu  terkait  profesionalisme  guru reguler   dalam  penyelenggaraan  sekolah  inklusi  seperti  kemampuan  guru  dalam perencanaan pembelajaran. Dari tiga sekolah dasar, dua diantaranya masih sedikit yang memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan di bidang pendidikan ABK, sedangkan sisanya  sama  sekali  tidak  memiliki  pengalaman  dan  kompetensi  tambahan  di  bidang pendidikan ABK.
Dari observasi ini, diharapkan peran serta pihak terkait baik pemerintah maupun dinas  pendidikan  seperti  mengadakan  training,  praktikal,  dan  memberikan  pelatihan secara  berkesinambungan  mutlak  dilakukan  sebagai  upaya  terwujudnya  tujuan pendidikan  inklusi  sehingga  dalam  implementasinya,  guru  mampu  mengetahui  cara mengidentifikasi  kebutuhan  belajar  peserta  didik  dan  bagaimana  melakukan pembelajaran  terhadap  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  sesuai  dengan  kebutuhan dan fase perkembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfianita, R. (2021). Profesionalisme Guru Reguler Dalam Pendidikan Inklusif. SNHRP, 529-534.
Handayani, Titik dan Angga Sisca. (2013). Peraturan  Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. Jurnal Masyarakat Indonesia, 39 (1), 28-48 Haryono,  Ahmad  dan  Sri  W.  (2015).  Evaluasi  Pendidikan  Inklusif  Bagi  Anak Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal  Penelitian Pendidikan, 32 (2), 1-8
Khayati,  Nurul  Ani,  dkk.  (2020).  Peranan  Guru  Dalam  Pendidikan  Inklusif  Untuk Pencapaian  Program  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDG's).  Jurnal Komunikasi Pendidikan, 4 (1), 55-61
Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan , 3 (2), 373-390.
Sari Rudiyati. (2013). “Keberadaan Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di  Sekolah  Inklusif  ”,  Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  Khusus: Implementasi  Pendidikan  Inklusif  yang  Berkarakter  Menyongsong  Kurikulum Nasional 2013. Padang: FIP Universitas Padang, 2013.
Winarsih,  Murni.  (2014).  Kompetensi  Guru  Reguler  Di  Sekolah  Dasar  Inklusif  Dalam Pembelajaran Bagi Siswa Tunarungu. Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan , 27 (2), 1-3
Yusuf, Munawir dan Indianto, R. (2009). Kajian tentang Implementasi Pendidikan Inklusif sebagai  Alternatif  Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  bagi  Anak Berkebutuhan  Khusus  di  Kabupaten  Boyolali,  Laporan  Penelitian,  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.