## IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN
(TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎʻAH IBN ‘ÂSYÛR)
Nano Romadlon Auliya Akbar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nanoromadlon@yahoo.com
Suwandi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dr.suwani@yahoo.com

## Fakhruddin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fakhruddinsyarif@gmail.com

## Abstract
This normative research is present to analyze the implications of marriage covenant- making  on  the  purpose  of  marriage  using  the  perspective  of  maqâshid  al-syarîʻah Ibn  'Âsyûr.  The  presence  of  the  decision  of  MK  No.  69  /  PUU  /  XIII  /  2015, overhauling the clause related to the period of making marriage agreements. Thus, the  marriage  agreement  that  should  initially  only  be  made  before  or  when  the marriage  took  place,  with  the  presence  of  the  court's  decision  can  be  made  during the marriage bond. The implication of the agreement in marriage is to provide more legal protection, the form is the protection of property rights or the right to build a property, and in the end the prospective or married couple will increasingly focus on maqashid al-nikah that is to create a family full of peace, peace and be overwhelmed with love among couples .
Keywords : Maqâshid al-Syarîʻah, MK verdict, prenuptial agreement

## Abstrak
Penelitian  normatif  ini  hadir  untuk  menganalisis  implikasi  pembuatan  perjanjian perkawinan  terhadap  tujuan  perkawinan  dengan  menggunakan  perspektif maqâshid al-syarîʻah Ibn „Âsyûr . Hadirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, merombak klausul  yang  bekaitan  dengan  masa  pembuatan  perjanjian  perkawinan.  Maka, perjanjian  perkawinan  yang  awalnya  hanya  boleh  disusun  saat qabl  al-nikah atau ketika prosesi perkawinan sedang berlangsung, dengan hadirnya putusan MK tersebut boleh  dibuat  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Penelitian  ini  merupakan library reseach , dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian ini mengunakan deskriptif analitis, dengan bersumber pada putusan MK  Nomor  69/PUU/XIII/2015.Implikasi  dari  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  ialah memberikan perlindungan hukum lebih, misal perlindungan pada hak milik atau hak guna  bangunan,  dan  pada  akhirnya  calon  atau  pasangan  suami-isteri  akan  semakin fokus  terhadap  maqashid  al-nikah  yaitu  mewujudkan  keluarga  yang  penuh ketentraman,kedamaian dan diliputi cinta-kasih sesama pasangan
Kata Kunci: Maqâshid al-Syarîʻah, putusan MK, perjanjian perkawinan

## PENDAHULUAN
Sebagai bentuk usaha merawat ikatan perkawinan, setiap pasangan suami-isteri tentunya  mengharapkan  perkawinannya  penuh  dengan  ketenangan  dan  penuh  cinta. Harapan  itu  seirama  dengan  cita-cita  suatu  perkawinan  yang  disebutkan  pada  UU Perkawinan,  yaitu  mewujudkan  suatu  rumah  tangga  yang  penuh  kedamaian, ketentraman,  kebahagaiaan,  dan langgeng .  Namun,  harus  disadari  dalam  realitanya beberapa  individu  tidak  sedikit  yang  belum  dapat  mengarungi  bahtera  perkawinan sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Adanya  kemungkinan  besar  di  tengah  perjalanan terjadi  terpaan  ombak  terhadap  bahtera  perkawinan  yang  sampai  berujung  kepada perpisahan  (perceraian).  Ketika  terjadi  sebuah  perceraian  maka  masalah-masalah mulai  bermunculan,  masing-masing  pihak  dengan  kepentingan  dan  egonya  termasuk ingin menjaga, menahan, dan menyimpan harta miliknya sendiri.
Sebab  status  harta  dalam  perkawinan  sangatlah  sensitif,  disebutkan  di  dalam UU Perkawinan bahwa pada asasnya harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa  ada  ikatan  perkawinan.  Namun  sebab  UUPA  tidak  dapat  serta  merta memberikan  hak  berupa  hak  milik  dan  hak  guna  bangunan  kepada  WNA,  maka alternatif  atas  semua  hal  tersebut  diperlukanlah  pengaturan  pembuatan  perjanjian perkawinan.  Dalam  konteks  ini,  hadirnya  perjanjian  perkawinan  adalah  sebagai tindakan  preventif  agar  dapat  menjaga  beberapa  hak  yang  melekat  pada  beberapa pihak yang terkait.
Sayangnya masa pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan  terbatas  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilaksanakan.  Konsekwensinya jika terdapat  masyarakat  yang tidak tahu  terkait pola pengaturan  perjanjian  perkawinan  yang  sebenarnya,  maka  mereka  akan  terhalang tidak  bisa  membuat  perjanjian  perkawinan ba‟da al-nikah .  Dengan  demikian    sudah dapat  dipastikan  terdapat  beberapa  hak  masyarakat  yang  menjadi  terampas,  sebagai contohnya terhalang mendapatkan hak milik dan hak guna bangunan (HGB). Padahal secara  konstitusional,  UUD  1945  menjamin  setiap  orang  punya  hak  untuk  memiliki sesuatu dengan sah.
Proses judicial  review- pun  ditempuh  untuk  menguji  beberapa  pasal  yang dianggap  bermasalah  dan  dirasa  jauh  dari  nilai-nilai  yang  ditetapkan  dalam  UUD 1945,  juga  muncul  anggapan  pasal-pasal  tersebut  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.
Dengan  itu  akhirnya  diharapkan  akan  menjadi problem  solving untuk  pasangan suami-istri  yang  masih  awam  dengan  pembuatan  perjanjian  perkawinan.  merespon contoh  kasus  yang  seperti  itu  maka  dikeluarkanlah  putusan  MK  Nomor 69/PUU/XIII/2015  tentang  perombakan  klausul  yang  bekaitan  dengan  masa pembuatan perjanjain perkawinan.
Apa yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya, perubahan besar mengenai pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia ditandai dengan hadirnya putusan MK Nomor  69/PUU/XIII/2015,  pengaturan  perjanjian  perkawinan  pasca  putusan  MK tersebut  akan  semakin  menarik  untuk  dikaji,  jika  mengkaji  implikasi  pembuatan perjanjian  perkawinan  terhadap  tujuan  perkawinan  dengan  menggunakan  perspektif maqashid al-syari‟ah Ibn „Asyur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan library  reseach yang  bersifat  kualitatif.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif yang merujuk pada Maqashid al-Syari‟ah dengan sumber data primer putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 dan sumber data sekunder berupa karya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia. Juga terdapat karya Ibn „Asyur yang berjudul Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perjanjian Perkawinan
Bersepakatnya  dua  pihak  atau  lebih  merupakan  sebuah  terma  yang menunjukkan  arti  dari  perjanjian.  Secara  fikih  konvensional,  istilah  perjanjian perkawinan  belum  tertulis  secara  terperinci  dan  tersendiri,  melainkan  karena  ia adalah terma baru yang dimunculkan di Indonesia. Amir Syarifuddin adalah salah satu tokoh yang memahami perjanjian perkawinan sebagai ikatan perjanjian yang dilakukan di  luar prosesi  perkawinan sekalipun masih dalam tempat  yang sama. 1 Lain  halnya  dengan  penulis  buku pokok-pokok  hukum  perdata yang  memahami perjanjian  perkawinan  sebagai  sebuah  ikatan  perjanjian  yang  berkaitan  dengan
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 146.
status  harta-benda  pasangan  suami  istri  dengan  pola  menyimpang  dari  konsep dasar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 2
Dengan sebab perjanjian perkawinan dalam prakteknya tidak include dalam prosesi perkawinan, maka sah atau tidaknya tidak ada kaitan hukum antara prosesi perkawinan  dengan  persyaratan  yang  dituangkan  pada  isi  perjanjian  perkawinan. Dengan  sebab  itu,  jika  nanti  ada  isi  dari  perjanjian  yang  tidak  terlaksana,  maka tidak  akan  menyebabkan  batalnya  suatu  perkawinan.  Namun  jika  ditemukan  ada beberapa  orang/pihak  yang  rugi  dengan  sebab  tidak  terlaksananya  isi  perjanjian itu,  maka  mereka  berhak  menggugat  secara  litigasi. 3 UU  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  l974,    kemudian  KUHPer,  dan  KHI  adalah  bagian  dari  produk  peraturan dan  perundang-undangan  yang  dimiliki  Indonesia.  Ketika  mulai  berlaku  UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka pola pengaturan  yang berkaitan  dengan perkawinan  di  Indonesiam  secara  otomatis  ter-unifikasi,  namun  peraturan  yang lama tetap berlaku jika ada aturan belum/tidak ter back-up dalam UU Perkawinan yang dimaksud. 4
Redaksi  yang  muncul  dalam  KUHPer  nampak  menghendaki  perjanjian perkawinan  itu  tersusun  dan  dibuat qabl  „aqd  al-nikah .  Semua  itu  diindikasikan karena adanya frasa KUHPer yang berbunyi “para calon suami istri” . 5 Selain di KUHPer,  perihal  perjanjian  perkawinan  juga  diatur  dalam  UU  Perkawinan. Perjanjian  perkawinan  tidak  sekedar  mengatur  permasalahan  status  harta  benda saja  sebagaimana  yang  didefinisikan  dalam  buku pokok-pokok  hukum  perdata , melainkan  juga  terkait  hak-  kewajiban  pasangan  suami-isteri,  dengan  catatan sepanjang  perjanjian  yang  dibuat  itu  tidak  menyalahi  norma-norma  agama  dan kesusilaan. 6 KHI  sendiri  mengklasifikasikan  ta‟lik  talak  merupakan  bagian  dari salah  satu  bentuk  perjanjian  perkawinan.  Namun,  pasal  29  UU  Perkawinan
2 R. Subekti, Pokok-Pokok  Hukum Perdata , (Jakarta: Internasa, 1994), 9.
3 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , 146.
4 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.
5 Pasal 139 KUHPer
6 Fitria  Herawati, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Ketiga  dalam  Terjadinya  Pembatalan Perjanjian Perkawinan , (Malang: Universitas Brawijaya, tt), 13.
melihatnya  berbeda  bahwa  ta‟lik  talak  bukanlah  bagian  dari  perjanjian perkawinan. 7
Kemudian menengok ruang lingkup perjanjian perkawinan dalam KHI ialah tidak  hanya  terbatas  pada  harta  bawaan,  melainkan  juga  terhadap  harta  bersama mereka  berdua. 8 Dengan  prosedur  pembuatan  secara  tertulis  yang  kemudian disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan.  Pembuatan  perjanjian  oleh calon/pasangan suami-istri boleh berkaitan dengan apapun selama disepakati oleh para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  dengan  tanpa  melanggar  norma-norma yang  berlaku. 9 Konsekuensinya  dibuatnya  perjanjian  dalam  perkawinan,  ketika terjadi kasus yang mana salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut, ia dapat digugat. 10
Dalam  konsep  dasarnya  apabila  perkawinan  telah  terjadi,  maka  secara otomatis  terjadi  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta  isteri.  Status  harta bersama  mereka  yang  seperti  itu  akan  berlangsung  seterusnya  dan  tak  dapat diubah  lagi  selama  perkawinan.  Namun  bila  terdapat  suami-isteri  yang berkeinginan  menyimpang  dari  konsep  dasar  itu,  maka  merekapun  harus menuangkan keinginannya itu dalam sebuah perjanjian perkawinan. Pembuatannya pun juga dituntut dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan dan juga  wajib  dicetak  dengan  akta  notaris  dan  juga  status  yang  dikehendaki  dan disepakati  bersama  dalam  klausul  perjanjian  tidak  dapat  dirubah-rubah  semasa perkawinan  itu  masih  terikat.  Dari  situ  dapat  dilihat  bahwa  UU  Perkawinan nampak menghendaki tetapnya status harta perkawinan itu tetap, tentu dalam hal ini demi kepastian hukum dan demi melindungi hak pihak ketiga. 11
Diberikannya ruang dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia untuk  mengatur  pembuatan  perjanjian  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  adalah untuk  menjamin  kepastian  bagi  setiap  individu  yang  terikat  dan  terkait  pada sebuah  ikatan  perjanjian  dalam  perkawinan,  khususnya  terkait  status  harta-benda
7 Dakwatul  Chairah, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Surabaya:  UIN  Sunan  Ampel Press, 2014), 82.
8 Solahudin, Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama, 21.
9 HR.  Damanhuri,  Segi-Segi Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama ,  (Bandung: Mandar Maju, 2007), 12.
10 Hanafi  Arief,  “Implementasi  Yuridis  Perjanjian  Kawin  dalam  Sistem  Hukum  Positif  di Indonesia”. Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2015, Banjarmasin, 2015, 147.
11 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata ,  31.
kedua  belah  pihak.  Sebab  pada  dasarnya  harta-benda  perkawinan  bercerai.  Atas dasar  itulah  memberikan  sebuah  kepastian  hukum,  maka  Undang-Undang Perkawinan  hadir  menyediakan  jalur  alternatif  dan  preventif  dengan  disusunnya beberapa  klausul  yang  mengakomodir  pola  pengaturan  perjanjian  dalam  sebuah perkawinan. 12

## B. Tujuan Perkawinan
Terlaksananya sebuah perkawinan tentulah bukan sekedar mencari legalitas dalam hubungan biologis antara suami dan isteri, namun terdapat beberapa tujuan lainnya mengapa dilaksanakannya prosesi pernikahan, yaitu;
1. Memperoleh seorang dzurriyah yang baik untuk melanjutkan kehidupan yang akan  datang. 13 Ini  merupakan  tujuan  umumnya  sebuah  perkawinan.  Apabila ingin  memperoleh  seorang  keturunan  yang  sah,  maka  sudah  barang  tentu menjadi keharusan menempuh perkawinan yang legal (sah) pula.
2. Mewujudkan  rumah  tangga  yang  penuh  dengan  rasa  cinta  dan  ketentraman hidup 14 atau  dalam  bahasa  lain  disebut  dengan    istilah  keluarga sakinah, mawaddah , wa rahmah .  Sebab  jika  suatu  negara  mampu  mengakomodir, membentuk,  dan  mewujudkan  beberapa  keluarga  yang  kokoh  dan  juga harmonis,  dampaknya  maka  akan  kembali  ke  negara  tersebut  yaitu  menjadi yaitu menjadi baldat thayyibah wa qawwiyah . Akan tetapi kebalikannya, jika sepakat  memahami  keluarga  adalah  bagian  dari  fondasi  suatu  bangsa, kemudian lingkup kecil keluarga itu lemah, maka menjadi lemah juga bangsa yang dimaksud atau dalam sebuah maqalah disebutkan shilah al-mujtma‟ min shilah  al-fard . 15 Syarifuddin  berkomentar  terkait  hal  itu,  bahwa  dalam penyaluran  hasrat  biologis  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  umat manusia,  mungkin  saja  bisa  melalui  jalur  non-perkawinan  yang  sah,  namun jalur  itu  dapat  dipastikan  menghasilkan  kegundahan  dalam  hati  dan  tidak mendapat  ketenangan,  rasa  kasih  sayang-cinta  dalam  hidup  bersama  sebagai suami dan istri yang sah.
12 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , 32.
13 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 46.
14 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 47.
15 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 18.
3. Sebagai media penyaluran insting biologis manusia secara sah dan perwujudan kasih sayang maupun cinta yang didasarkan pada nilai-nilai positif dan penuh tanggung  jawab. 16 Tentu  sama-sama  paham  bahwa  setiap  manusia  secara naluri memiliki nafsu biologis yang harus disalurkan dengan cara yang ma‟ruf , dengan  demikian  pernikahan  ialah  jalur  halal  untuk  menyalurkan  hasrat biologis secara sah baik secara agama maupun negara.
Dari  beberapa  uraian  paragraf-paragraf  sebelumnya,  darinya  diketahui bahwa  apa  yang  dimaksud  sebagai maqashid  al-nikah ialah  untuk  memelihara generasi yang baik dan sah. 17

## C. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015
Tepat  pada  hari  Kamis  Mahkamah  Kontitusi  (MK)  memutuskan  sebuah keputusan dengan Nomor 69/PUU/XIII/2015, apa yang terlihat dari isi putusannya sesungguhnya menitikberatkan pada hak milik dan hak guna bangunan seseorang. Namun,  bukan  hanya  itu  karena  masalah  perkawinan  campuran  antara  WNI dengan WNA juga melatar belakangi dikeluarkannya putusan tersebut.
Putusan  tersebut  dilatar  belakangi  oleh  sebuah  kasus  dari  Ny.  Ikke  yang telah melaksanakan prosesi perkawinan campuran dengan seorang pria WNA asal Jepang,  namun  dengan  membawa  status  belum  sama-sama  membuat  suatu perjanjian.  Dengan  berjalannya  zaman,  semasa  perkawinan  Ny.  Ikke (WNI/pemohon)  dengan  pria  WNA  tersebut  telah  sepakat  membeli  1  (satu)  unit Rusun, namun sayangnya Rusun yang dilunasi oleh Ny.Ikke tersebut tidak segera diberikan kepada Ny. Ikke dan suami. Justru sikap pengembang Rusun yang tidak diduga  mucul,  transaksi  pembelian  yang  telah  dilunasi  oleh  Ny.Ikke  tersebut dibatalkan  secara  sepihak  oleh  pengembang  Rusun  dengan  sebuah  alibi pamungkas  yaitu  suami  Ny.Ikke  bukanlah  seorang  WNI  melainkan  WNA  dan juga status harta mereka berdua belum berubah dengan dibuatnya suatu perjanjian kawin.
Pelanggaran akan terjadi jika Ny. Ikke mendapat persetujuan untuk membeli Rusun,  karena  akan  melanggar  beberapa  pasal  di  peraturan  perundang-undangan
16 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat, (Jakarta:  Kencana  Prena  Media  Group,  2014), 27.
17 Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Amzah, 2011), 36.
di  antara  pasal  tersebut  ialah  21  ayat  (1)  dan  36  ayat  (1)  UUPA.  Pasal  35  UU Perkawinan  menyebutkan  konsep  dasar  status  harta  perkawinan  bahwa  jika  ada harta  benda  yang  diperoleh  semasa  perkawinan,  maka  statusnya  ia  akan  menjadi harta bersama. Dengan demikian dapat dipahami bersama, bila ada suatu transaksi jual-beli  dalam  hal  ini  adalah  jual-beli  Rusun  dan  itu  terjadi  semasa  masih  ada ikatan  perkawinan  dengan  tanpa  terlebih  dahulu  ada  pembuatan  perjanjian perkawinan, maka mau tidak mau Rusun yang dibeli Ny. Ikke akan berstatus harta bersama  dengan  suaminya  yang  notabene  WNA.  Parahnya  pasal  21  ayat  (1)  dan juga  pasal  36  ayat  (1)  UUPA  sebagaimana  di  sebutkan  di  atas  hanya membolehkan  WNI  yang  berhak  memiliki  hak  milik  dan  hak  guna  bangunan (HGB).
Lain  cerita  bila  Ny.  Ikke  dan  suaminya  telah  membuat  bersama  suatu perjanjian  perkawinan  dan  bersepakat  dengan  isinya.  Kalaupun  penyusunan klausul  perjanjian  yang  diinginkan  tersebut  disusun  dan  disepakati  bersama semasa ada ikatan perkawinan, dengan itu otomatis akan melanggar ketentuan di UU Perkawinan yang hanya memperbolehkan penyusunan klausul perjanjian saat qabl  al-nikah atau  pada  saat  prosesi  perkawinan  dilaksanakan  saja.  Pasal  itulah yang kemudian mencegah dibuatnya suatu perjanjian setelah terjadi perkawinan.
Anggapan ada masalah dan potensi membawa dampak mafsadah yang luas kepada  pihak-pihak  yang  terkait,  maka  pasal-pasal  yang  telah  disebutkan sebelumnya diuji di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Selain itu beberapa pasal tersebut dianggap telah merampas hak konstitusional WNI yang telah melakukan perkawinan campuran. Karena dengan hadirnya pasal-pasal tersebut hak pemohon untuk  mendapatkan  hak  milik  dan  hak  guna  bangunan  (HGB)  tidak  bisa didapatkan. Hak konstitusional  Ny.  Ikke sebagai  pemohon  juga dilanggar karena sebagai  warga  Indonesia  untuk  mendapat  tempat  tinggal  dan  lingkungan  yang kondusif  telah  terampas  secara  paksa  oleh  hadirnya  pasal-pasal  yang  bermasalah itu.  Tentunya  setiap  orang  pasti  ingin  memiliki  tanah  maupun  bangunan,  selain sebagai  rumah, juga dapat digunakan sebagai investasi di hari  yang akan datang,
namun  karena  kealpaan  atau  ketidaktahuan  pasangan  Ny.  Ikke  dan  suami,  hak mereka untuk mendapatkan itu semua tidak dapat terwujud. 18
Meski  peraturan  dan  perundangan-undangan  di  Indonesia  telah  mengatur prosedur  pembuatan  perjanjian  perkawinan  tetapi  oleh  Ny.Ikke  dan  suami sebelumnya  belum  membuat  suatu  perjanjian  perkawinan,  karena  mereka berasumsi  dengan  menjalankan  ritual  perkawinan  mereka  menginginkan  dapat membentuk  suatu  tatanan  rumah  tangga  yang  penuh  kedamaian,  ketentraman, kebahagiaan,  dan langgeng .  Sedangkan  dalam  konteks  agama  Islam,  tujuan seorang  muslim/ah  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  ikatan  suci  perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (penuh ketenangan) , mawaddah (diliputi  rasa  cinta-kasih) ,  wa  rahmah (dan  saling  menyayangi).  Itulah  yang kemudian  melandasi  tujuan  dilaksanakannya  perkawinan  mereka.  Maka  tidak sedikit calon/ pasangan suami-isteri yang berangkat dari niat tulus seperti di atas, tidak mempermasalahkan status harta-benda mereka termasuk di antaranya adalah Ny.  Ikke  dan  suaminya  yang  belum  sempat  terbesit  untuk  mengatur  status  harta mereka.
Pasca  dikeluarkannya  putusan  MK  di  atas,  maka  setiap  hak  milik  dan  hak guna  bangunan  WNI  dapat  kembali,  karena  sekalipun  perjanjian  kawin  dibuat setelah  perkawinan  dilaksanakan  tetap  akan  dinilai  sah  dan  berkekuatan  hukum. Pola  pengaturan  pembuatan  perjanjian  perkawinan  mengalami  perubahan  yang cukup  mendasar,  perluasan  masa  dibuatnya  sebuah  perjanjian  dalam  perkawinan yang  awalnya  terbas  pada  saat  atau  sebelum  perkawinan  saja,  sekarang  selama masih dalam ikatan perkawinan dibuat perjanjian secara hukum tetap sah-sah saja.
Sebab  hadirnya  putusan  MK  di  atas,  prosedur  pembuatan  perjanjian  dalam perkawinan yang telah diaturnya telah membawa kesan mengembalikan hak setiap WNI  untuk  menikmati  hak-hak  dasar  (milik  dan  guna  bangunan  (GB))  atau bahkan  juga  hak  dasar  lainnya.  Ini  merupakan  bagian  dari  sebuah  inovasi  dan keberanian  membentuk  suatu  hukum  baru  yang  lebih  progresif  penuh
18 Yoyon M. Darusman,  “Kajian Yuridis Pengujian  Undang-undang Pasal 29  Ayat (1),  Ayat (3),  Ayat  (4),  Pasal  35  Ayat  (1)  UU  No.  1/1974  Tentang  Perkawinan  (studi  pada  putusan  MK  No. 69/PUU-XIII/2015)”, Prosiding  Seminar  Ilmiah  Nasional, (Pascasarjana  Universitas  Pamulang, Tangerang, 2016), 7.
kemashlahatan,  karena  dengan  putusan  itu  walaupun  telah  berlangsung perkawinan, perjanjian perkawinan tetap boleh dibuat dan dilaksanakan.

## D. Ciri Khas Maqâshid al-Syarîʻah Ibn ‘Âsyûr
Ibn  „Âsyûr  mula-mula  mengklasifikasikan maqâshid  al-syarîʻah menjadi dua bentuk  yaitu maqâshid al-„âmmah dan maqâshid al-khâssah . Daripada itu ia juga menguraikan dasar pemikirannya dalam menetapkan sebuah maqâshid yaitu melalui  jalur fithrah , mashlahah, dan ta‟lil. Kemudian  di  bagian  akhir  ia menjelaskan melalui al-Maqâm, Istiqrâ‟ (induksi), dan membedakan antara wasâil dan maqâshid adalah  bagian  dari  operasionalisasi  teori maqâshid nya .  Maqâshid al-syarîʻah  al-„âmmah ialah  yang  dipahami  sebagai  tujuan  umum  yang terkandung dalam setiap syari‟at, dengan kata lain tidak hanya terhususkan pada satu  syari‟at  tertentu  saja.  Baik  yang  muncul  dalam  bentuk  perintah  maupun dalam  bentuk  larangan,  suatu  syari‟at  tetap  mengandung  tujuan  untuk  mengabdi dan  menyerahkan  diri  ( tawakkal )  secara  totalitas  kepada  Allah  semata, jalb  al- mashalih  wa  dar‟  al-mafsadah (menuai  kebermanfaatan,  kebaikan  dan menjauhkan  dari  marabahaya), jalb  al-taysir  wa  dar  al-ta‟sir (fleksibilitas, elastisitas,  dan  melenyapkan  segala  macam  kesulitan). 19 Juga tandhim  al-ummah yaitu menjaga normalitas tatanan umat, dan hifdh mashalihihim menjaga tatanan positif  dan  kebaikan  yang  sudah  melekat  pada  diri  mereka,  dalam  konteks  ini meliputi mashalih  al-„aql , „amal ,  dan  kebaikan  lingkungan  sekitarnya  juga merupakan  bagian  dari maqâshid  al-„âmmah . 20 Secara  global  dan  menyeluruh tujuan  syari‟at  memiliki  progres  yang  menembus  dimensi  esoterik  yaitu  untuk kebermanfaatan/kermashlahatan  seluruh  insan  baik fi  al-dunya  wa  al-akhirah . Kebermanfaatan/kemashlahatan yang dimaksudnya didefinisikan olehnya sebagai sifat  yang  melekat  dan  terkandung  dalam  setiap  perbuatan  yang  memiliki  nilai- nilai  kebermanfaatan  yang langgeng baik  secara  global-meneyluruh  (cakupan luas) maupun khusus-individu (cakupan sempit). 21
19 Muhammad Bakr Ismâʻîl Habîb, Maqâshid al-Islâmiyah Ta‟silan wa Taf‟ilan (Makkah: Dâr al-Tibah al-Khadrâ‟, 2006), 224.
20 Muhammad  „Abd Al-„Ati Muhammad „Ali, Al-Maqâshid al-Syar‟iyyah wa atsâruhâ fi al- fiqh al-Islâmiy. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007), 117.
21 Muhammad  Thâhir  Ibn  ʻÂsyûr, Maqâshid  Al-Syarîʻah  Al-Islamiyyah (Yordania:  Dâr  Al- Nafâis, 2001), 235.
Maqâshid al-khâssah ialah tujuan khusus  yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hukum yang disyari‟atkan. Maqâshid al-khâssah fi bab al-nikah (dalam  suatu  ikatan  pernikahan)  yang  dipahami  oleh  Ibn  „Âsyûr  adalah merealisasikan hifdh  al-nasl wa al-„irdh (menjaga  kehormatan  seseorang  dan keturunannya  dengan  jalur  halal).  Bila  suatu  hukum/syari‟at  diyakini  memiliki tujuan  tersendiri  secara  khusus,  maka  secara  syara‟  pasti  menyimpan  kadar  dan intensitas  implikasi  yang  berbeda  satu  sama  lainnya,  juga  dipastikan  bahwa ditetapkannya  suatu  hukum  syara‟  tiada  lain  bertujuan  untuk  kebaikan  manusia baik fi al-dunya wa al-akhirah . 22

## E. Konsep yang Mendasari Teori Maqâshid Al-Syarîʻah
Fithrah dipahami  oleh  Ibnu  „Asyûr  sebagai  suatu  kondisi  awal  yang melekat dalam setiap diri insan, yang juga tercermin pada diri Nabi Adam sebagai bapak manusia seluruh dunia. Ia merupakan keadaan yang mampu menerima dan menilai  sebuah  kebaikan.  Hidayah  (petunjuk),  tauhid  ( manunggal )  dan  kebaikan ( mashlahat )  adalah fithrah yang  diciptakan  Allah  ketika  menciptakan    setiap manusia yang terlahir ke dunia. 23 Karena fithrah merupakan nilai yang mendasari setiap maqâshid yang ada, berikut adalah penjelasannya:
1. Maqâshid al-khâssah merupakan sebuah maqâshid yang mendasarkan dirinya pada nilai fithrah, maqâshid ini muncul bersamaan dengan hak-hak yang lahir melalui  jalur  cipta  mencipta  antara khaliq dengan makhluq .  Kejadian  awal diciptakannya  insan  secara  otomatis  melekatkan  hak-hak  bebarengan terlahirnya  insan.  Hak  ini  adalah  hak  yang  paling  mulia fi  al-dunya .  Ibn „Asyûr  merinci  hak-hak  yang  dimaksud  sebagai:  hak  terhadap  sesuatu  yang dilahirkan  dari  barang  yang  menjadi  haknya,  hak  terhadap  apa  yang  telah  ia lahirkan, dan, tentunya hak manusia dalam menggunakan badan;
2. Maqâshid  al-„âmmah merupakan  sebuah maqâshid global  menyentuh  secara umum yang dibangun berdasarkan fithrah juga, ia memiliki kriteria tersendiri yaitu:  menyeluruh, toleransi,  persamaan, kebebasan, kemerdekaan  (hilangnya
22 Ibn ʻÂsyûr, Maqâshid, 240.
23 Al-Hasani, Nadzariyat , 266.
paksaan  dalam syarîʻah )  dan  menggapai  kemashlahatan  sebagaimana  tujuan global yang menyeluruh dari syarîʻah . 24
Betapa  pentingnya  peran fithrah tersebut  ditegaskan  oleh  Ibnu  „Asyûr  untuk membantu para yuridis Islam dalam meng istinbath kan suatu hukum, dengan sebab adanya  parameter  ini,  ia  dapat  digunakan  sebagai  media  untuk  memberikan  nilai pada  perbuatan  setiap mukallaf. Maka  jika  suatu  saat  ketika  ditemukan  suatu  hal yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai fithrah ,  maka  ia  akan  dilarang,  sedangkan sesuatu  yang  mengakibatkan  langgengnya  nilai-nilai fithrah maka  ia  akan dihukumi sebaliknya.
Dalam beberapa kasus tertentu sifat fithrah ini bertolak belakang (kontradiksi) dengan  satu  perbuatan  lainnya  secara  khusus,  adapun  solusinya  ialah  dengan al- jam‟u wa al-tawfiq (mengkompromikan) keduanya maka dikompromikan, dan jika tidak  mungkin  maka  dipilih  salah  satu  perbuatan  yang  mengakibatkan terpeliharanya fithrah .  Mudah  bagi  Ibnu  „Asyûr  untuk  menilai  apakah  perbuatan tersebut  termasuk  ke  dalam fithrah atau  tidak,  ia  menjelaskan  bahwa  semua perbuatan  yang  disukai  oleh  akal  umumnya  manusia  maka  dapat  dipastikan  ia merupakan bagian dari fithrah, sedangkan jika tidak maka sebaliknya. 25
Cendikiawan  lainnya  seperti  „Alal  al-Fasi,  ia  juga  mendefinisikan fithrah s ebagai apapun yang didalamnya terkandung sebuah kemaslahatan , misalnya ialah amanah  (dipercaya),  ikhlas,  menepati  janji,  jujur,  adil,  menebar  cinta  dan  kasih- sayang  kepada  semua,  toleransi  dan  amalan-amalan shalihat lainnya. 26 Maka apapun  yang  bertolak  belakang  dari  sifat-sifat  di  atas  semisal  khianat,  menipu, berdusta,  saling  membenci,  saling  membenci,  fanatik,  dan  amalan-amalan sayyiat lainnya adalah termasuk dari hal-hal yang bertolak belakang dari nilai-nilai fithrah
F. Implikasi  Pembuatan  Perjanjian  Perkawinan  terhadap  Tujuan  Perkawinan ditinjau dari Maqâshid al-Syarîʻah Ibn ʻÂsyûr
Perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  setelah  dilaksanakannya  perkawinan adalah  dengan  beberapa  alasan  yang  melandasinya,  alasan  yang  dapat  dijadikan
24 Al-Hasani, Nadzariyat , 273.
25 Al-Hasani, Nadzariyat , 278.
26 „Alal  Al-Fasi, Maqâshid  al-Syarîʻah  al-Islâmiyah  wa  Makarimuhâ (Ribâth:  Dâr  al-Gharb al-Islâmi, 1993), 194.
landasan  tersebut  adalah  sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh  Hakim  PN Jakarta Timur adalah sebagai berikut: Pertama , Masih ada kebutaan hukum terkait ketentuan yang terkait dengan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan. Kedua , potensi  munculnya  permasalahan-permasalahan  lainnya  yang  berkaitan  dengan status  harta  bersama. Ketiga ,  dampak  menjamurnya  individualisme  dalam  pola hidup  bermasyarakat  yang  pada  akhirnya  merubah mindset calon/pasangan  suami istri. Keempat ,  sertifikat  hak  milik  tanah  yang  tetap  diinginkan  untuk  dapat diperoleh,  sekalipun  para  pihak  berstatus  sebagai  warga  Indonesia  yang  telah melakukan perkawinan campuran. 27
Beberapa  nilai  positif  dengan  adanya  fasilitas  pembuatan  perjanjian  dalam sebuah  perkawinan  adalah  suami  istri  dapat  memiliki  transparansi  satu  sama  lain, saling  berempati  dan  simpati  dengan  cita-cita  atau  hajat  yang  diinginkan  dapat disepakati  bersama-sama  tanpa  harus  menempuh  jalan  terlarang,  plus  ikatan  dan komunikasi sepasang suami-isteri menjadi lebih tentram-harmonis, karena sebagai media  yang  antisipatif  bila  suatu  saat  hubungan  di  antara  keduanya  mengalami gonjang-ganjing dan kurang harmonis lagi bahkan sampai terancam  terjadi sebuah perceraian,  maka  dengan  adanya  perjanjian  perkawinan  dapat  dijadikan  dasar hukum dan pegangan. 28
Selain  itu  juga  dengan  dibuatnya  perjanjian  perkawinan,  maka  masing- masing  pihak  wajib  untuk  memenuhi  isi  dari  perjanjian  tersebut,  dengan  catatan sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa dan dipaksa. Karena hal itu sejalan dengan sebuah hadits riwayat al-Bukhari:
“Barangsiapa yang mengikatkan dirinya sendiri pada suatu syarat dengan maksud taat  (kepada  Allah  dan  RasulNya),  juga  dalam  situasi/kondisi  yang  sedang  tidak terpaksa maupun dipaksa, maka ia harus merealisasikannya”. (H.R. Al-Bukhari) 29
27 Annisa  Istrianti  &  Erwan  Priambada,  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  yang  Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. Privat Law Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, Surakarta, 2015 , 91
28 Yulies  Tiena  Masriani,  “Perjanjian  Perkawinan  dalam  Pandangan  Hukum  Islam” ,  Serat Acitya , Vol. 2 No. 3 November 2013, (Semarang: Universitas Tujuhbelas Agustus, 2013), 131
29 Bunyi teks Arab:
هيلع وهف هركم ريغ ًاعئاط هسفن ىلع طرش نم
Muhammad bin Isma‟il Abu Abdillah al-Bukhari, Al-Jami‟ al-Shahih al-Mukhtashar (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 185.
Adanya  beban  merealisasikan  perjanjian  yang  telah  disusun,  dibuat  dan bersepakat  di  dalamnya  secara  bersama-sama  juga  ditegaskan  di  dalam  al-Isra‟: “Tepatilah  janji  kalian,  sesungguhnya  janji  itu  kelak  akan  dimintai  pertanggung jawaban”. (Q.S. Al-Isra‟: 34) 30
Ayat  34  dalam  al-Isra‟  tersebut  dipahami  oleh  al-Zujaj  sebagai  semua perintah  Allah  dan  larangan-Nya  adalah  janji  Allah  yang  harus  dipenuhi  oleh hamba-Nya, termasuk pula janji yang harus diikrarkan kepada Tuhannya, dan janji yang dibuat antara hamba dengan hamba. 31
Pandangan  di  atas  diperkuat  dengan  pendapat  Ibn  Katsir  bahwa  janji  yang telah diadakan dengan orang lain dan transaksi-transaksi yang telah ditanda tangani bersama  sesungguhnya  dari  keduanya  akan  menuntut  pelakunya  untuk memenuhinya. 32
Ibn  „Asyûr  dalam  mengoperasionalkan  teori maqâshid nya dengan  tiga  cara yaitu  melalui al-maqâm,  istiqrâ‟ (induksi),  dan  membedakan  antara wasâil dan maqâhsid.  Pertama, Ibn  „Asyûr  saat  mengindentifikasi al-maqâm dalam  ayat  34 surat  al-Isra‟  adalah  ditunjukkannya  ayat  tersebut  kepada  para  pengampu  anak- anak yatim di masa jahiliyyah, mereka mengasumsikan hak dalam harta anak-anak yatim  yang  diampu  adalah  hak  mereka  (para  pengampu)  sehingga  dengan  itu mereka mempergunakannya sesuka hati. 33
Lantas  kemudian  ayat  tersebut  turun  untuk  membantah  asumsi  para pengampu  anak-anak  yatim  di  masa  jahiliyyah,  agar  hart-harta  mereka  dikelola secara ahsan dan amanah. Maka sebagai wujud hifdh al-mal dengan menjaga hak harta  anak-anak  yatim,  di  saat  nanti  anak-anak  yatim  tersebut  telah  tumbuh dewasa/baligh,  seluruh  harta  yang  diamanahkan  kepada  pengampunya  harus diberikan dan dipenuhi janji-janji yang dibuat bersama anak-anak yatimnya. Itulah
30 Bunyi teks Arab:
ًلىُئْسَه َىبَك َدْهَعْلا َّىِإ ۖ ِدْهَعْلبِب اىُف ْوَأ َو...
Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1989), 524.
31 Ibrahim bin al-Suriy al-Zujaj, Ma‟ani al-Qur‟an wa I‟rabih (Beirut: Alim al-Kutub, 1988), 238.
32 Bunyi teks Arab:
َّىِإَف ،بَهِب ْنُهَنىُلِهبَعُت يِتَّلا َدىُقُعْلا َو  َسبَّنلا ِهْيَلَع َىوُدِهبَعُت يِذَّلا ِيَأ }ِدْهَعْلبِب اىُف ْوَأ َو ُهْنَع ُهُب ِحبَص ُلَأْسُي بَوُهْنِه ٌّلُك َدْقَعْلا َو َدْهَعْلا Abu  al-Fida‟  Isma‟il  bin  Amr  bin  Katsir, Tafsir  al-Qur‟an  al-„Adhim (Beirut:  Dar  al- Thayyibah, 1999), 74.
33 Muhammad  Thâhir  Ibn  ʻÂsyûr, Tafsir  Al-Tahrir  wa  Al-Tanwir (Tunis:  Dar  al-Tunisiyah, 1984), 96.
yang kemudian dari ayat ini dapat dipahami sebagai perjanjian apapun yang dibuat dan  disepakati  bersama  haruslah  dipenuhi  selama  isi  perjanjiannya  tidak menyimpang dari norma agama dan kesusilaan.
Dalam  kesimpulan  sebuah  penelitian  dikatakan  adanya  kesepakatan  dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah prosesi perkawinan dilaksanakan, secara hukum  maka  perjanjian  tersebut  batal  karena  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  pada  saat  itu. 34 Batal  demi  hukum  di  sini dipahami sebagai sesuatu yang semula ada wujudnya namun dianggap tidak pernah ada,  dengan  kata  lain  dibuatnya  suatu  perjanjian  perkawinan  pada  masa  yang  di luar  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka akan dianggap tidak pernah terbuat/ada. 35
Realitas  semacam  itulah  yang  kemudian  memancing  problem-problem  baru dalam  hal  perkawinan,  sebagaimana  yang  menimpa  salah  seorang  WNI  bernama Ny.  Ikke  yang  sangat  ingin  mempunyai  sebuah  Rusun,  namun  sayangnya terhalangi  dengan  status  perkawinan  campurannya,  yang  saat  itu  ia  menikah dengan  WNA  dari  Jepang,  kasus  semakin  lengkap  dengan  tidak  adanya  inisiatif sebelumnya  untuk  membuat  suatu  perjanjian  perubahan  status  harta,  adanya kealpaan  dari  kedua  pasangan  juga  menjadi  kemungkinan  lainnya,  juga  mungkin buta akan ketentuan yang mengaturnya.
Kedua ,  membedakan  antara wasâil dan maqâhsid dengan  cara  melihat perantara  untuk  merealisasikan hifdh  al-mal sebagai  bentuk  penjagaan  hak  harta anak-anak yatim adalah dengan membuat perjanjian. Singkatnya, tujuan dibuatnya sebuah perjanjian adalah untuk menjaga harta agar tidak sampai dipergunakan dan dikelola oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Maka  berkaca  dari  realitas  hukum  yang  menimpa  Ny.  Ikke  dan  suaminya, berkat  hadirnya  putusan  MK  yang  menyinggung  ketentuan  pembuatan  perjanjian perkawinan, membawa dampak yang cukup luas di awal ketentuan hanya dibatasi sebelum  atau  saat  perkawinan  saja,  berkat  putusan  itu  menjadikan  ketentuan
34 Annisa  Istrianti  &  Erwan  Priambada,  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  yang  Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung” , 92.
35 Komang  Padma  Patmala  Adi  &  Suatra  Putrawan,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung”, Kertha  Semaya Vol.  01  No.  11, November 2013 (Bali, 2013), 4.
pembuatan perjanjian menjadi  luas, boleh dibuat setelah perkawinan berlangsung, dan  itu  membawa  keuntungan  tersendiri  bagi  pasangan  kawin  campur  khususnya bagi  Ny.Ikee  dan  suami,  dengan  pertimbangan  agar  hak  milik  dan  guna  Rusun dapat kembali dimiliki Ny. Ikke.
Ketiga , istiqrâ‟ (induksi)  dengan  melihat  hukum  yang  telah  jelas  hujjahnya yaitu  bolehnya  membuat  syarat/perjanjian  untuk  menghalalkan  hubungan  suami- isteri 36 dan  segala  syarat/perjanjian  yang  tidak  sampai  menghalalkan  yang  telah jelas haram pun begitu juga sebaliknya. 37
Dari  dua  hadits  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  membuat  perjanjian  dalam hal apapun selama tidak merubah hal  yang jelas dan tegas keharamannya menjadi halal  juga  sebaliknya,  terlebih  jika  perjanjian  itu  menyangkut  terwujudnya perkawinan yang tenang, damai dan penuh cinta maka wajib untuk dipenuhi. Sebab bagian  dari maqashid  al-nikah adalah  mewujudkan  keluarga  yang  diliputi  rasa kedamaian,  ketentraman,  dan  kecintaan  antar  sesama.Kemudian  yang  menjadikan maqâshid al-khâssah dari sebuah perkawinan diketahui untuk
hifdh  al-nasl  wa  al-„irdh (menjamin  kesucian dzurriyah dan  kehormatan seseorang),  maka  untuk  mewujudkannya  salah  satunya  dengan wasilah (media perantara)  bersepakat  untuk  menyusun  sebuah  ikatan  perjanjian  antar  pasangan suami-isteri.  Adapun  yang  demikian  itu  memiliki  korelasi  yang  erat  dengan maqâshid  al-„âmmah dilaksanakannya  sebuah  perkawinan  yaitu  terwujudnya tatanan keluarga dan masyarakat yang baik. Karena apabila tatanan suatu keluarga telah  terbentuk  secara  harmonis,  baik,  tentram  jauh  dari  permasalahan  rumah tangga, niscaya tatanan masyarakat luas (bangsa) akan harmonis juga sebagaimana adagium yang telah tersebut di atas yaitu shilah al-mujtama‟ min shilah al-fard .
Sebagaimana  yang nampak dalam keputusan MK tersebut, perluasan masa pembuatan perjanjian yang menjadi tidak dibatasi oleh ketentuan manapun, secara hukum  perluasan  masa  yang  diberikan  oleh  putusan  MK  telah  memberikan perlindungan  dan  kepastian.  Sekalipun  perjanjian  perkawinan  sah  secara  hukum
36 Bunyi teks Arab:
َجو ُرُفلا هب ْنُتْلَلْحَتْسا به هب اىُفىُت  ْىَأ ِطو ُرُّشلا ُّقَحَأal-Bukhari, Al-Jami‟, 175.
37 Bunyi teks Arab:
نهطورش دنع ىىولسولا بًهارح  َّلَحَأ بًطرش وأ  ًللاح  َم َّرَح بًطرش لإ Muhammad bin  „Isa al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975), 114.
dibuat  setelah  perkawinan,  namun  tidak  serta  merta  perjanjian  tersebut  dinilai sebagai  bentuk  memandang  ikatan  perkawinan  sebagai  ikatan  kontraktual  dan transaksional,  sekaligus  juga  tidak  menghilangkan  esensi  dari  perkawinan  dan tujuan  perkawinan  yang  ingin  mewujudkan  kehidupan  yang  tentram,  damai, bahagia nan langgeng . Lebih dari itu, justru dengan adanya kesempatan yang luas untuk  pembuatan  perjanjian  perkawinan,  tujuan  perkawinan  yang  dicita-citakan akan semakin mudah untuk direalisasikan.
Juga  prsedur  yang  terkait  dengan  masa  pembuatan  perjanjian  perkawinan mengalami  perluasan  tanpa  terikat  dengan  masa  sebelum  atau  saat,  maka  secara otomatis akan semakin berpotensi melindungi hak-hak setiap pasangan suami-isteri agar  mempermudah  mencapai  tujuan  dalam  perkawinannya.  Singkat  kata  dengan hadirnya putusan MK di atas, MK ingin mewujudkan setiap keluarga dan pasangan suami-isteri  yang ideal  dengan tetap konsisten  fokus terhadap tujuan dan  cita-cita perkawinannya  yaitu mewujudkan keluarga  yang penuh kedamaian, diliputi cinta- kasih sayang, langgeng , berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

## SIMPULAN
Dengan  hadirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  prosedur  pembuatan perjanjian  perkawinan  yang  diaturnya  telah  membawa  kesan  mengembalikan  hak setiap  WNI  untuk  menikmati  hak  milik  dan  hak  guna  bangunan  atau  bahkan  hak lainnya. Ini merupakan bagian dari sebuah inovasi dan keberanian membentuk suatu hukum  baru  yang  lebih  progresif  penuh  kemashlahatan,  karena  dengan  putusan  itu meskipun  bahtera  perkawinan  telah  lama  diarungi  bersama  dengan  keadaan/status belum  membuat  suatu  ikatan  perjanjian  dalam  perkawinan,  selanjutnya  di  kemudian hari  terdapat  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  dibuatkannya  perjanjian  perkawinan, maka  seketika  itu  juga  sah  dan  boleh  dibuat  sekaligus  menyepakati  suatu  ikatan perjanjian  perkawinan.Dengan  begitu  calon/pasangan  suami-isteri  yang  hendak menikah  tidak  perlu  lagi  ketakutan  akan  dihantui  penyusunan  perjanjian  perkawinan yang  terbatas,  sebab  dengan  hadirnya  putusan  tersebut  merubah  pola  pengaturan pembuatan  perjanjian  perkawinan  yang  dapat  diadakan  setelah  perkawinan dilangsungkan. Dengan  ketentuan baru itu maka setiap baik  calon  ataupun pasangan suami-isteri akan lebih fokus terhadap maqashid al-nikah yaitu agar dapat membentuk
sebuah keluarga yang penuh kedamain ( sakinah), penuh cinta-kasih (mawaddah), wa rahmah (diliputi  rasa  sayang),  tanpa  harus  takut  ataupun  khawatir  dengan  hal ihwal/status harta-benda perkawinan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bukhari,  Muhammad  bin  Isma‟il.  Abu  Abdillah Al-Jami‟  al-Shahih  al- Mukhtashar . Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
Al-Fasi,  „Alal. Maqâshid  al-Syarîʻah  al-Islâmiyah  wa  Makarimuhâ. Ribâth:  Dâr  al- Gharb al-Islâmi, 1993.
Al-Tirmidzi  Muhammad  bin  „Isa. Sunan  Al-Tirmidzi .  Kairo:  Musthafa  al-Babi  al- Halabi, 1975.
Al-Zujaj, Ibrahim bin al-Suriy. Ma‟ani al-Qur‟an wa I‟rabih. Beirut: Alim al-Kutub, 1988.
Arief, Hanafi. “Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di  Indonesia”. Syariah  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  15  Nomor  2  Desember 2015, Banjarmasin, 2015.
Annisa  Istrianti  &  Erwan  Priambada,  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  yang Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung”. Privat  Law Vol.  III  No.  2  Juli- Desember 2015, Surakarta, 2015.
„Ali, Muhammad „Abd Al-„Ati Muhammad. Al-Maqâshid al-Syar‟iyyah wa atsâruhâ fi al-fiqh al-Islâmiy. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007.
ʻÂsyûr, Muhammad Thâhir Ibn. Maqâshid Al-Syarîʻah Al-Islamiyyah. Yordania: Dâr Al-Nafâis, 2001.
ʻÂsyûr,  Muhammad  Thâhir  Ibn. Tafsir  Al-Tahrir  wa  Al-Tanwir .  Tunis:  Dar  al- Tunisiyah, 1984.
Chairah,  Dakwatul. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Surabaya:  UIN  Sunan Ampel Press, 2014.
Damanhuri, HR. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama . Bandung: Mandar Maju, 2007.
Departemen Agama RI. al-Qur‟an dan Terjemahnya . Surabaya: Mahkota, 1989.
Ghozali,  Abdul  Rahman. Fiqh  Munakahat. Jakarta:  Kencana  Prena  Media  Group, 2014.
Habîb,  Muhammad  Bakr  Ismâʻîl. Maqâshid  al-Islâmiyah  Ta‟silan  wa  Taf‟ilan. Makkah: Dâr al-Tibah al-Khadrâ‟, 2006.
Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
Katsir, Abu al-Fida‟ Isma‟il bin Amr bin. Tafsir al-Qur‟an al-„Adhim . Beirut: Dar al- Thayyibah, 1999.
Khon, Abdul Majid. Fiqh Munakahat . Jakarta: Amzah, 2011.
Komang  Padma  Patmala  Adi  &  Suatra  Putrawan,  “Akibat  Hukum  Terhadap Perjanjian  Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung”, Kertha Semaya Vol. 01 No. 11, November 2013. Bali, 2013.
Masriani,  Yulies  Tiena.  “Perjanjian  Perkawinan  dalam  Pandangan  Hukum  Islam” , Serat Acitya , Vol. 2 No. 3 November 2013. Universitas Tujuhbelas Agustus Semarang, 2013.
M. Darusman, Yoyon. “Kajian Yuridis Pengujian Undang-undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat  (3),  Ayat  (4),  Pasal  35  Ayat  (1)  UU  No.  1/1974  Tentang  Perkawinan (studi pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)”, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional, (Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang, 2016.
Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Subekti, R. Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Jakarta: Internasa, 1994.
Siburian,  Erlando  Parsaoran.  “Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  terhadap  Harta  Warisan  dan  Kaitannya  Dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU–VIII/2010  tentang  Masalah Anak Luar Kawin”, Lex Privatum , Vol.III/No.3/Jul-Sep/2015.
Solahudin,  Pugung. Mendapat  Hak  Asuh  Anak  dan  Harta  Bersama  di  Pengadilan Agama . Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2011.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.