## Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta

## Haryanto
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: Haryanto_prodi@staff.uns.ac.id
Abstract Ethics, in the context of this paper, is synonymous with the rules of communication, that is an understanding of appropriate ways to relate to others based on applicable rules and situations that accompany them. Ethics is not a personal choice but rather a social and cultural desire. As an individual human being can not say at will or do anything he wants without regard to social interests or others. His words and actions must be based on what is deemed appropriate or adequate in the prevailing social system in which he lives. Principles, such as the purpose of justifying the means, the orientation of the goal rather than the means of attaining the goal, are evidence that ethics and morals have not been properly understood and lived properly. This is the central theme in the (report) research, which wants to know the extent to which the moral ethics understanding among print journalists who served in the former Residency of Surakarta. The survey was conducted on 30 journalists selected as sample. From the data collected, it is concluded that: the educational background influences the journalist’s understanding of the meaning of “fact, objective and balanced”. This difference of understanding, in turn, affects how journalists treat events / events, resource persons and news subjects, in their efforts to create “news value”.
Keywords: ethics, communication, journalist
Abstrak Etika, dalam konteks tulisan ini, sinonim dengan aturan komunikasi, yaitu sebuah pemahaman mengenai cara-cara yang layak untuk berhubungan dengan sesama berdasarkan aturan yang berlaku dan situasi yang menyertainya. Etika bukan merupakan pilihan personal akan tetapi lebih merupakan keinginan sosial dan kultural. Sebagai individu manusia tidak bisa mengatakan sekehendak hati atau melakukan apa saja yang ia inginkan tanpa memperhatikan kepentingan sosial atau orang lain. Kata- kata dan tindakannya harus didasarkan pada sesuatu yang dianggap sesuai atau memadai di dalam sistem sosial yang berlaku, dimana ia hidup. Prinsip-prinsip, seperti tujuan menghalalkan cara, orientasi pada tujuan ketimbang pada cara pencapaian tujuan, merupakan bukti bahwa etika dan moral belum betul-betul dipahami dan dihayati dengan benar. Inilah yang menjadi tema sentral dalam (laporan) penelitian, yaitu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman etika moral di kalangan wartawan media cetak yang bertugas di eks Karesidenan Surakarta. Survey dilakukan terhadap 30 orang wartawan yang terpilih sebaga sampel. Dari data yang terkumpul diperoleh kesimpulan bahwa: latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman wartawan terhadap makna “fakta, obyektif dan seimbang”.

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
Perbedaan  pemahaman  ini,  selanjutnya,  mempengaruhi  bagaimana  wartawan  memperlakukan peristiwa/kejadian, nara sumber dan subyek berita, dalam upaya mereka menciptakan “ news value ”.
Kata Kunci: Etika, Komunikasi, wartawan
right  to  say  something  doesn’t  make  it right to say it
Menurut Franz Magnis-Suseno (1984:6) etika  dalam  arti  yang  sebenarnya  merupakan falsafah  moral,  arttinya  etika  merupakan manifestasi  moral  seseorang.  Selanjutnya  ia menjelaskan  secara  lebih  operasional  bahwa etika  merupakan  keseluruhan  norma,  aturan, sopan-santun,  adat-istiadat  yang  berlaku  dalam sebuah  komunitas  yang  mendasari  perilaku keseharian  para  anggotanya,  bagaimana mereka  saling  berhubungan  dan  berinteraksi, baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Etika merupakan  sesuatu  yang  mendasari  seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan moral merupakan perpaduan atau kesatuan norma yang bersifat komprehensip, ekstensip dan turun-temurun. Moral merupakan instrument  atau  ukuran  praktis  bagi  perilaku orang  yang  tergabung  dalam  sebuah  kelompok atau komunitas. Disadari atau tidak, tertulis atau tidak,  moral  selalu  ada  dan  dibutuhkan  oleh masyarakat  (Pasquali,  dalam  Christians,  1997: 28) Dalam bukunya yang berjudul Ethics in Media Communication , Louis Alvin Day (2000) menjelaskan  bahwa  moral  berasal  dari  bahasa Latin mos,  moris yang  berarti  “ way  of  life” atau conduct , yang seringkali berkaitan dengan kepercayaan atau perilaku personal. Sedangkan etika  berasal  dari  bahasa  Yunani ethos ,  yang berarti custom,  usage atau character ,  yang dikenal sebagai proses penerapan prinsip-prinsip yang  sudah  dikembangkan  atau  diakui  secara rasional pada saat dua atau lebih obligasi moral harus diputuskan.
Persoalan  serius  akan  muncul  pada
Pendahuluan Journalism ethics: is  a  species  of  applied  (professional) ethics. It is the application and evaluation of  the  principles  and  norms  that  guide journalism  practice,  with  special attention to the most important problem in  the  field.  Journalism  ethics  contains both applied analysis and theory. In the analysis  of  specific  cases,  journalism ethics  may  appeal  to  the  theoretical matters,  such  as  the  nature  of  ethical assertion.
Demikian penjelasan Stephen J.A. Ward (2009) tentang etika jurnalistik dalam tulisannya yang  berjudul  “ Applied  Journalism  Ethics ”.  Ia menjelaskan dengan gamblang fungsi dan posisi etika dalam praktek jurnalistik. Kutipan tersebut di atas sekaligus memberikan penegasan kepada kita betapa pentingnya “etika” dalam kehidupan sosial manusia sehari-hari. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan etika. Berikut  ini  disajikan  kutipan  definisi,  yang dikembangkankan  oleh National  Scholastic Press Association (NSPA), tentang etika:
The  term  ethics  comes  from  the  Greek word  “ethos,”  which  means  character. An  ethical  person  is  a  person  of  good character  who  strives  to  make  “right” choices.  Those  “right”  choices  are self-determined  by  each  individual. Ultimately,  ethics  is  voluntary  conduct that  is  self-enforced.  Although  ethics  is related to law, it differs from law in that law  is  socially  determined  and  socially enforced. Law tells us what we can do; ethics, what we should do. What is legal may  not  be  what  is  ethical.  Having  the

## Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta
saat  terjadi  konflik  antara  dua  obligasi  moral tentang  “hak”.  Persoalan  etika  muncul  sebagai upaya  atau  proses  untuk  menseimbangkan antara  keinginan  memperoleh  “hak”  dengan tidak  mengorbankan  “hak”  orang  lain.  Etika selayaknya  merupakan  referensi  dasar  untuk memperjuangkan  hak  apabila  tidak  ditemukan jawaban yang memuaskan.
Dalam pandangan pesimistik, etika masih merupakan  cita-cita  yang  perlu  diwujudkan. Prinsip-prinsip  sistem  moral  masih  tergantung di  angan-angan  dan  masih  menjadi  obyek pengamatan,  belum  menjadi  inspirasi  positif bagi  keabsahan  tindakan  manusia  (Moemeka, dalam  Christians,  1997:  170).  Prinsip-prinsip, seperti  tujuan  menghalalkan  cara,  orientasi pada tujuan berbanding dengan cara pencapaian tujuan, merupakan bukti bahwa etika dan moral belum betul-betul dipahami dan dihayati dengan benar. Persoalan inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana  pemahaman  dan  penghayatan  para jurnalis, khususnya wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang bertugas di Eks Karesidenan Surakarta. terhadap prinsip-prinsip etika moral dalam menjalankan profesi mereka. Sekalipun  masih  merupakan  angan- angan, Moemeka (dalam Christians, 1997: 111) menjelaskan bahwa etika sinonim dengan aturan komunikasi, yaitu sebuah pemahaman mengenai cara-cara  yang  layak  untuk  berhubungan dengan  sesama  berdasarkan  aturan  yang berlaku  dan  situasi  yang  menyertainya.  Etika bukan  merupakan  pilihan  personal  akan  tetapi lebih merupakan keinginan sosial dan kultural. Manusia tidak bisa mengatakan sekehendak hati atau melakukan apa saja yang ia inginkan tanpa memperhatikan  kepentingan  sosial  atau  orang lain. Kata-kata dan tindakannya harus didasarkan pada sesuatu yang dianggap sesuai atau memadai di dalam sistem sosial yang berlaku serta dimana manusia itu berada.
Etika  dan  moral  berakar  pada kebudayaan atau culture , yang dimasifestasikan dalam bentuk kebiasaan nature . Sekalipun akar
etika  dan  moral  bersifat  umum  untuk  ukuran komunitas atau sistem sosial (budaya) setempat namun  dalam  aplikasinya  sangat  subyektif., yaitu,  sangat  tergantung  pada  pemahaman  dan penghayatan seseorang atas sistem nilai budaya yang mereka kembangkan sendiri.
Setiap  orang  mempunyai  pemahaman tersendiri (bisa sama, hampir sama, atau berbeda) mengenai  “apa  yang  etis  atau  tidak  etis,  mana yang  bermoral  atau  tidak  bermoral”,  sekalipun mereka  mempunyai  referensi  cultural  yang sama. Diskusi dan pembahasan yang mengarah pada generalisasi tentang “apa yang seharusnya disiarkan  dan  apa  yang  seharusnya  tidak disiarkan”  seringkali  mendorong  munculnya ” tension ” ketimbang “ enlightment ”, karena ada kecenderungan  pada  penonjolan  perjuangan kebebasan pers, bukannya pada upaya bagaimana merumuskan  prinsip-prinsip  proses  etika-moral (Day, 2000: 53).
Keputusan  atau  kebijakan  yang  terlalu menonjolkan kepentingan kebebasan pers kurang mempunyai  dasar-dasar  pertimbangan  moral. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang  berimbang  antara  “hak  menyiarkan”  dan “hak  privasi/sosial”  orang  lain  sarat  dengan etika moral. Praktek demikian yang seharusnya dikembangkan dalam memperjuangkan kebebasan  pers.  Artinya,  bukan  hanya  tujuan semata  yang  menjadi  kepentingan  utama,  akan tetapi cara dan prosesnyapun perlu diperhatikan.
Menurut  Day  (2000:  53)  alasan  atau pertimbangan  moral  ( moral  reasoning ) merupakan  pendekatan  yang  sistematis  untuk mewujudkan  keputusan  yang  etis.  Selanjutnya ia  menjelaskan  bahwa moral  reasoning membutuhkan  proses  intelektual  sebagaimana terjadi  dalam  proses  intelektual  yang  lain. Morale  reasoning membutuhkan  persuasi  dan argumentasi yang logis. Alasannya adalah karena jastifikasi etis melibatkan kepentingan dan hak- hak orang lain. Oleh karenanya setiap keputusan yang  berkaitan  dengan  masalah  etika  harus bisa  dipertanggung-jawabkan  melalui  analisis situasi  secara  mendasar.  Seorang  yang  kurang berpendidikan,  mungkin  saja  akan  mengatakan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
bahwa persoalan “kelakuan etis” tidak lebih dari opini belaka.
Dalam hal ini, Day (2000: 53) menjelaskan bahwa morale  reasoning bukan  hanya  sekedar menawarkan tindakan, opini, atau kepercayaan. Morale  reasoning merupakan  proses  yang terstruktur,  merupakan  proses  intektual  untuk mempertahankan ethical judgement , berdasarkan kritikan atau masukan dari pihak lain. The beauty of morale reasoning lies in the journey, not in the destination ” sebuah ungkapan yang sangat indah sekaligus  menggambar-kan  bagaimana  proses validasi morale  reasoning seharusnya  terjadi. Persoalannya saat ini  menjadi jelas bahwa etika atau moral tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Etika    atau  moral  seseorang  akan  berkembang seiring  dengan  proses  pendewasaan  penalaran masing-masing pribadi. Ini mengandung makna bahwa  pendidikan  baik  formal  maupun  non formal memegang peranan yang sangat penting. Dalam penelitian ini dikaji apakah latar- belakang pendidikan seorang jurnalis mempunyai perbedaan  terhadap  profesionalisme  mereka dalam  melaksanakan  tugas-tugas  jurnalistik. Kajian  tentang  profesionalisme  waartawan akan difokuskan pada ketaatan jurnalis terhadap general  code  of  conduct di  bidang  jurnalistik dan pemahaman, penghayatan dan aplikasi etika moral dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. General  code  of  conduct merupakan  referensi umum,  yang  tertuang  dalam  Undang  Undang Pokok Pers dan atau Kode etik Jurnalistik yang diterbitkan  oleh  Persatuan Wartawan  Indonesia (PWI). Dalam  sistem  pendidikan  komunikasi jurnalisitik  di  Indonesia,  materi-materi  yang berkaitan dengan general code of conduct, sudah menjadi  bagian  dari  kurikulum  inti.  Artinya bahwa  alumni  program  studi  komunikasi jurnalistik,  diasumsikan,  sudah  paham  atau sekurang-kurangnya  sudah  dibekali  dengan materi-materi  etika  profesi.  Akan  tetapi wartawan, sebagai sebuah profesi, juga banyak diminati orang dari berbagai disiplin ilmu. Fakta  menunjukkan  bahwa  menjadi seorang reporter, presenter ataupun jurnalis yang
terkenal  bukan  pekerjaan  yang  sulit,  namun menjalankan  profesi  tersebut  secara  santun, berbudaya dan elegan bukanlah pekerjaan yang mudah.  Profesi  sebagai  wartawan  memerlukan wawasan  dan  pengalaman  yang  luas.  Latar belakang  pendidikan  diasumsikan  memberikan kontribusi yang cukup signifikan, sehingga para jurnalis  lebih  cenderung  mengejar  aktualita dan  daya  tarik  ketimbang  mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan akibat pemberitaan yang mereka lakukan.
Demi mengejar aktualita, daya tarik dan batas  waktu  penyiaran/penerbitan  wartawan/ jurnalis,  seringkali,  mengabaikan  faktor akurasi.  Keluhan  Presiden  RI  Susilo  Bambang Yudhoyono, ketika terkena diary saat berkunjung di luar Jawa beberapa waktu yang lalu, merupakan contoh  yang  konkrit. Akibat    ketidak-akuratan wartawan,  terpaksa  Presiden  harus  melakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpang- siuran di masyarakat. Fenomena ini merupakan “indikasi”  betapa  lemahnya  pemahaman  dan praktek etika/ moral profesi kewartawanan.
Adalah  hak  setiap  warga  negara (termasuk di dalamnya Jurnalis) untuk mencari, mendapatkan  dan  menyiarkan  informasi  secara terbuka, jujur dan adil/berimbang. Hal ini dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
Salah satu dimensi konsep kekebasan pers yang berlaku hampir di seluruh dunia adalah “hak publik/rakyat untuk mengetahui hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara”. Atas nama publik/rakyat, jurnalis berburu informasi/ berita dengan menggunakan sumber pemerintah atau  non  pemerintah,  baik  secara  kelompok maupun  individual,  untuk  kemudian  disiarkan secara  masal,  agar  masyarakat  bisa  melakukan kontrol sosial.
Persoalannya  bukan  pada  “hak  untuk menyiarkan”, akan tetapi terletak pada dampak atau  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  siaran tersebut.  Seringkali  akibat  yang  ditimbulkan tidak seperti yang diharapkan, sehingga maksud hati  memberikan  pencerahan  kepada  publik,

## Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta
namun  kebingunan  yang  didapat.  Persoalan yang  muncul  adalah  bahwa  seringkali  terjadi perbedaan  konsep  dan  pemahaman  mengenai: “apa yang dianggap penting dan perlu diketahui oleh  publik”.  Dengan  alasan  tertentu,  dampak pemberitaan  kurang  begitu  mendapatkan perhatian.  Di  sini  isu  tentang  etika/moral menjadi  sangat  signifikan,  yaitu  memutuskan “menyiarkan  atau  tidak  menyiarkan”  dengan mempertimbangkan  dampak  yang  mungkin timbul akibat keputusan tersebut.
Isu  tentang  etika/moral    menjadi tema  sentral  penelitian  ini;  yaitu  mengkaji atau  menelaah  “seberapa  jauh  pemahaman/ penghayatan  jurnalis  terhadap  persoalan etika  moral,  baik  yang  bersifat  yuridis  formal maupun yang berupa tata nilai yang berlaku dan berkembang  di  masyarakat  kita,  yang  tertuang dalam karya jurnalistik mereka?. Fokus utamanya akan  ditekankan  pada  “apakah  perbedaan  latar belakang  pendidikan  (disiplin  komunikasi/ jurnalistik  dan  non  komunikasi)  berpengaruh terhadap  pemahaman  dan  penghayatan  etika/ moral dimaksud?
Sebenarnya  pelaksanaan  kebebasan pers di Indonesia masih dalam batas kewajaran, hanya  saja  waktu  atau  suasananya    kurang tepat/mendukung,  sehingga  ada  kalangan  yang menganggap  pers  kita  sudah  “kebablasan”. Ada  indikasi,  agaknya  pers  Indonesia  terseret arus  pusaran  elite  politik  yang  sedang  berebut kepentingan,  pengaruh  dan  kekuasaan.  Pada satu sisi elite politik membutuhkan media massa untuk  aktualisasi  diri  dan  memperjuangkan kepentingan  politiknya,  pada  sisi  lain,  dalam waktu  yang  bersamaan,  media  massa  seperti orang  yang  baru  bangun  tidur,  lantaran  selama 32  tahun  terbelenggu  kebebasannya.  Sebagai akibatnya, pers kurang bisa membedakan mana yang  merupakan  kepentingan  publik  dan  mana yang merupakan hak politik pers.
Isu  ini  menjadi  semakin  krusial  karena sebagian besar konflik politik/kepentingan yang dipicu atau di- amplified oleh siaran pers banyak menguras energi masyarakat, dimana masyarakat perlu mensinergikan gagasan dan upaya agar bisa
segera  lepas  dari  krisis  ekonomi/moneter  yang berkepanjangan.  Dibutuhkan  suasana  politik yang  kondusif  agar  upaya  mensejahterakan kehidupan bangsa segera terwujud.
Praktek  kebebasan  pers  di  Indonesia mempunyai andil yang cukup signifikan terhadap terciptanya  situasi  yang  kurang  kondusif .  Mungkin  karena  terlalu  mengedepankan unsur  “kekinian”  dan  larut  dalam  pusaran  arus perhelatan  politik  nasional,  pers  nasional  yang diharapkan  mampu  memberikan  pencerahaan kepada  publik  justru  sebaliknya  yang  terjadi. Masyarakat menjadi bingung dibuatnya. Setiap detik,  menit,  jam  dan  hari  senantiasa  disodori berita/informasi  politik,  yang  belum  tentu bisa  dipahami  dan  dicerna  oleh  sebagian  besar masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya bukan pencerahaan  yang  mereka  peroleh,  sebaliknya kebingungan dan kegelapan yang mereka dapat. Harus diingat bahwa “ freedom of the press is not a destination. Freedom of the press is a tool or vehicle to seek or reach the truth” . Isu  utama  dalam  penelitian  ini,  yaitu mengumpulkan  bukti-bukti  empirik  “seberapa jauh  latar  belakang  pendidikan  berpengaruh terhadap  pemahaman  dan  penghayatan  etika moral  di  kalangan  wartawan  media  cetak yang  bertugas  di  eks  Karesidenan  Surakarta? Secara  akademis  nilai  signifikansi  penelitian ini  sangat  tinggi,  karena  akan  bermanfaat  bagi perbaikan kurikulum pendidikan formal bidang jurnalistik,  utamanya  yang  berkaitan  dengan pengembangan/perumusan  materi  Mata  Kuliah Etika Komunikasi.
A  journalist  must  be  open-minded to  other  people,  to  other  reasons and  to  other  cultures,  tolerant  and humanitarian.  There  should  be  not room  in  the  media  for  those  people who use them to sow hate and hostility, and to advertise. The problem of our profession is an ethical matter.
Barroso  (2006)  menyatakan  mengenai pentingnya  etika  bagi  seorang  jurnalis  dalam menjalankan  tugasnya,  yang  dituangkan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
dalam  laporan  penelitiannya  berjudul  “ Movie: a  powerfull  resource  of  visual  literacy  in journalism  ethics ”.  Salah  satu  kesimpulan penting  yang  dirumuskan  oleh  Barroso  dan relevan  dengan  konteks  penelitian  ini  adalah: “ the  journalist  must  have  a  moral  and  ethical preparation,  being  the  Professional  Ethics  the guideline of his/her journalistic praxis ” Kesimpulan  tersebut,  secara  tidak  langsung, menyiratkan  pentingnya  pendidikan  dalam rangka menyiapkan dan membekali pemahaman etika moral bagi para calon jurnalis atau jurnalis muda.  Pembekalan  bagi  calon  jurnalis  adalah penting,  karena  jurnalis  mengemban  tiga  tugas mulia (Ward, 2009):
1.  General  ethical  duties :  seperti  halnya anggota  masyarakat  yang  lain,  seorang jurnalis sudah selayaknya patuh terhadap prinsip-prinsip  etika  umum,  seperti: jujur,  menepati  janji,  menghindari perselisihan dan melayani publik dengan baik.  Sayangnya  prinsip-prinsip  ini diterjemahkan  secara  berbeda  dalam pelaporan dan editing .
2. Journalism’s  social  role :  seperti  para professional lain, jurnalis menggunakan keahlian  mereka  untuk  memenuhi peranan  sosialnya  dan  harapan  publik. Peranannya,  kadang-kadang  dipahami sebagai  bagian  dari  kontrak  sosial antara  journalisme  dan  masyarakat. Di  kebanyakan  Negara  Barat,  jurnalis diberikan  kebebasan  yang  dilindungi undang-undang dalam rangka perbaikan kondisi  sosial,  misalnya  diberikan kebebasan dalam hal berbeda pendapat/ pandangan  dan  kebebasn  melakukan analisis  terhadap  kejadian  secara komprehensif.
3. Impact  and  influence: jurnalis  harus bertanggung jawab secara etis atas akibat yang  ditimbulkan  oleh  laporan  yang dibuatnya baik terhadap individu maupun kelompok,  sekecil  apapun  akibat  yang ditimbulkannya.
Tiga fungsi utama tersebut memperkuat alasan  mengenai  nilai  pentingnya  pembekalan etika  moral  bagi    calon  jurnalis.  Adapun tujuan  utama  pembekalan  tersebut  seharusnya ditekankan pada hal-hal sebagai berikut (Ward: 2009),  (1) Understanding :  memperdalam pemahaman  tentang  fungsi  dan  prinsip- prinsip etika journalism, (2) Ethical reasoning : meningkatkan  kemampuan  dialektika  personal, sosial  dan  kultural  dalam  rangka  membangun ethical reasoning di kalangan para calon jurnalis,
(3) Reforming : senantiasa memperbaiki standar atau  prinsip-prinsip  etika  yang  sudah  ada,  (4) Promoting :  senantiasa  memperbaiki  perilaku etis  dan decision  making berkaitan  dengan pemberitaan  media,  (5) Discussion :  mendorong dan  meningkatkan  diskusi  publik  tentang  etika journalism.
Poin-poin tersebut merupakan guideline yang  seharusnya  diarahkan  dalam  pengajaran etika-moral jurnalistik untuk memberikan ruang bagi para calon jurnalis dalam mengenali obligasi moral    dan  agar  terbiasa  melakukan  dialektika morale  reasoning ,  maka  beberapa  pelanggaran umum yang biasa dilakukan oleh jurnalis berikut ini  sudah  selayaknya  mendapatkan  ekstra perhatian, yaitu (Ward: 2009):
a) Accuracy  and  verification :  masaalah ini  menyangkut  seberapa  banyak  bukti- bukti  pendukung  yang  dibutuhkan/ diperlukan  untuk  menyiarkan  berita? Kemana,  kepada  siapa,  dan  seberapa banyak verifikasi harus dilakukan?
b)  Context :  Apakah  jurnalis  memberikan atau  menyertakan  konteks  yang  tepat terhadap  fakta-fakta  yang  mereka kumpulkan?  Apakah  konteks  yang mereka  bangun  layak  terhadap  fakta yang ditemukan?
c)  Deception  and  fabrication :  Pantaskah jurnalis  menyamar  atau  menggunakan kamera tersembunyi?
d)  Graphic  images  and  sensationalism : Kapan  seharusnya  jurnalis  menyertakan gambar-gambar  yang  menyeramkan? Kapan  images  bisa  menimbulkan  rasa

## Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta
bersalah, sensasi atau eksploitasi? Kapan images  menjadi  tidak  proporsional  atau menjadi berlebihan?
e)  Illegal  acts :  Pantaskah  jurnalis  harus melanggar  aturan  untuk  mendapatkan data, fakta, atau cerita?
f) Source  and  confidentiality :  Pantaskah jurnalis  menjanjikan  “kerahasiaan” terhadap  sumber  berita?  Pantaskah jurnalis  menolak  menunjukkan  sumber berita  kepada  polisi  atau  pengadilan? Kapa seharusnya jurnalis mematuhi “off the record”?
g)  Special  sensitive  situation :  Bagaimana seharusnya  jurnalis  memperlakukan/ menyikapi peristiwa pembebasan- penyanderaan;  usaha  bunuh  diri; atau  kejadian-kejadian  lain  dimana pemberitaan  media  dapat  memperburuk keadaan,  atau  akan  menimbulkan konsekuensi  pada  rutinitas  kehidupan masyarakat?
Tujuh  poin  tersebut  merupakan  sisi-sisi dimana  seorang  jurnalis  mudah  sekali  terjebak dalam problematika etika-moral, yang bisa terjadi karena  disengaja  atau  tidak  disengaja.  Hal  ini dimungkinkan  karena  persoalan  ini  merupakan masalah  pilihan;  yaitu  pilihan  melakukan  atau tidak melakukan, pilihan menyiarkan atau tidak menyiarkan. Persoalannya sekarang adalah: apa yang  menjadi  dasar  pertimbingan  atas  pilihan tersebut? Apakah pilihan yang diambil dilakukan secara  sadar/disengaja  atau  tidak?  Berikut  ini disajikan  beberapa  factor  yang  diperkirakan mempengaruhi  jurnalis  dalam  menentukan pilihan  atau  memaksa  jurnalis  untuk  memilih Ward: 2009):
1.  Proliferation of news media :
a)  Meningkatnya  kompetisi  di  antara provider berita
b)  Tekanan memperoleh “materi” untuk mengisi programbaru
c)  Banyak media memaksakan membuat
“ story of the day ”
2.  Changes in news media audiences :
a)  Fragmentasi  audience :  demografi yang lebih kecil, persaingan media b)  Kebutuhan  berita  segar  yang  lebih kuat: siaran langsung dsb.
c)  Hasrat  audience  yang  selalu meningkat  untuk  akses  berita/foto, meskipun  belum  diverifikasi  secara lengkap.
d)  Tidak sabar: audience jarak jauh e)  Hasrat  audience  untuk  berinteraksi dengan media.
3.  Convergence of news media :
a)  Lembaga  pemberitaan  berusaha merangkul  audience  lintas  platform media
b)  Jurnalis  cenderung  bekerja  pada beberapa  media  (multimedia  news- rooms).
c)  Korporasi global  news melalui merger atau akuisisi.
4.  Meningkatnya nilai bisnis: a)  Berita  sebagai  bagian  dari  produk usaha atau profit-driven corporation .
Ke-empat  faktor  tersebut  merupakan realita  sosial  yang  tidak  bisa  dihindari kemunculannya,  hal  ini  merupakan  dampak langsung  dari  globalisasi  masyarakat  dunia, akiibat  aplikasi  teknologi  komunikasi  dan informasi di bidang industri media massa; serta sebagai  akibat  perubahan  struktur  dan  sistem sosial karena tuntutan globalisasi. Peneliti ingin menggaris-bawahi  bahwa  ada  wilayah-wilayah dimana jurnalis bisa terjebak dalam pelanggaran etika-moral  dan  probabilitas  terjadinya pelanggaran  tersebut  ada  pada  diri  jurnalis sendiri. Banyak faktor yang bisa menyebabkan jurnalis terjebak dalam problematika etika moral, yaitu: proliferasi pemberitaan media, perubahan audience  media,  konvegensi  pemberitaan  antar media, dan tuntutan bisnis media.
Beberapa dampak positif dari perubahan antara  lain  ;  peluang  interaksi  antara  publik dengan  media  lebih  besar,  akses  informasi lebih mudah, dengan jangkauan lebih luas, Bisa
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
mengurangi  fungsi  dan  peranan gatekeeper , Munculnya  metode story-telling baru  lewat media, Konvergensi pemberitaan bisa mengarah pada  penjelasan  isu/kejadian  secara  lebih komprehensip.  Beberapa  dampak  negatifnya, adalah,  jurnalis  cenderung  memasukkan  opini untuk  menarik  perhatian  audience,  tanpa verikasi,  kurang  obyektif,  lebih  sensasional, dan cenderung memperburuk kondisi konflik,  cenderung  mengabaikan  etika-moral: penyederhanaan  isi,  konteksnya  dihilangkan, analisis  lemah.  Lebih  menonjolkan  berita selebriti dan hiburan, Banyak keluhan mengenai pelanggaran privasi, berlebihan, Kecenderungan konvergensi dan nilai bisnis: perhatian terhadap keragaman  berita,  pengaruh  korporasi  media global,  lebih  menekankan  pada  kepentingan ekonomi  ketimbang  kepentingan  etika,  konflik kepentingan,  kurangnya  jurnalis  independent, Kebingunan  publik:  siapa  sebenarnya  jurnalis sungguhan,  apa  kriterianya  sebagai  jurnalis sungguhan.
Sebagai  antisipasi  terhadap  perangkat terjadinya pelanggaran etika-moral, Ward (2009) menawarkan sebuah model analisis agar supaya jurnalis tidak terjebak dalam perangkap tersebut:
1.  Kesadaran  bahwa  terdapat  persoalan  etika di  dalam  pemberitaan:  apabila  ada  situasi dimana tidak ada kepastian, ketidak-jelasan yang  mengarah  pada  perbedaan  pandangan mengenai  apa  yang  harus/seharusnya dilakukan.
2.  Lakukan analisis terhadap kasus tersebut:
a) identifikasi  isu-isu  etika  yang  mungkin terkandung di dalamnya;
b) identifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan
c) identifikasi  fakta-fakta  yang  paling relevan.
3.  Evaluasi  dan  pertimbangan  alternative keputusan yang mungkin:
a) identifikasi  premis-premis  etis  yang mungkin;
b)  pertimbangkan konsekuensinya; c)  pertimbangkan  hak/kuajiban  sebagai
jurnalis;
d)  pertimbangkan  dampaknya  terhadap reputasi pribadi maupun profesi.
e)  Pilih  tindakan  yang  tepat  setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.
f) Rumuskan  justifikasi  etis  mengenai alasan,  prinsip-prinsip  yang  mendasari pilihan,  agar  siap  apabila  ada  keluhan atau kebaratan dari pihak lain.
4.  Laksanakan tindakan/keputusan, dan lakukan review terhadap tindakan tersebut di kemudian hari: pelajari feedback -nya, karena feedback sangat  penting  untuk  perbaikan keputusan etis selanjutnya. Mana yang tepat dan mana yang perlu diperbaiki.
Jurnalis  bisa  mengembangkan “check list” sendiri  dan  memanfaatkan feedback yang  disampaikan  oleh  siapapun  yang  merasa dirugikan  atas  pemberitaan  yang  dibuat,    yang disebut  proses  “ dialectical  moral  reasoning ”. Apabila  dialektika  ini  dilakukan  terus-menerus maka  pada  titik  tertentu  seorang  jurnalis akan  menemukan  apa  yang  disebut  “ personal code  of  conduct ”  yang  akan  mengarah  pada terbentuknya  “ self-governing  morale ”  bagi jurnalis  . Ethical  codes dibutuhkann  untuk mengawal  terwujudnya  kebebasan  pers:  yang mempunyai  nilai  tanggung  jawab  sosial, membantu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mempercepat  proses  demokrasi.  Persoalannya kemudian  “siapa  yang  bertanggung  jawab  dan bagaimana melakukannya?”
Dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia, materi  etika  jurnalistik  terangkum  dalam mata  kuliah  Etika  dan  Filsafat  Komunikasi, Hukum dan media massa. Mata kuliah tersebut menempatkan aspek legal-formal sebagai materi utamanya. Ada beberapa perguruan tinggi yang menyisipkan  muatan  etika  pada  mata  kuliah “Teknik  Penulisan  Berita”  atau  yang  sejenis. Melalui observasi dan diskusi dengan pengampu mata  kuliah  tersebut,  diketahui  bahwa  materi legal formal seperti: Undang Undang Pokok Pers, Undang Undang Penyiaran, Kode Etik Wartawan Indonesia,  dan  sejenisnya  mendominasi  materi
Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta
kuliah secara keseluruhan.
Dari sisi teknis, “ceramah” banyak dipakai sebagai metode utama dalam penyampaian materi kuliah. Masih sangat jarang yang menggunakan “studi  kasus”  sebagai  metode  atau  teknik pembelajaran.  Peneliti  pesimis  bahwa  jurnalis muda mempunyai dasar-dasar etika moral yang kuat  dalam  menjalankan  profesinya,  karena dinamiika  persoalan  etika  moral  yang  telah mengalami diversifikasi yang luar biasa sejalan dengan  perkembangan  industri  media  massa sebagai akibat dari aplikasi teknologi informasi dan  komunikasi,  Sebagaimana  diperlihatkan dalam  sejarah  perkembangan  etika  jurnalisitik, Gambar  1).  Harus  diingat  bahwa  mengajarkan etika  journalism  tidak  cukup  hanya  dengan transfer  teori  dan  konsep,  tetapi  juga  harus mampu mendorong dan memotivasi mahasiswa menjadi “ critical thinker ”, menjadi pemikir yang kritis  dan  kreatif.  Penegasan  ini  sesuai  dengan karakter “etika journalism” sendiri, yaitu sebagai “ science ” dan sekaligus sebagai “ art ” Berkaitan  dengan  persoalan  ini, UNESCO  (2004)  mensponsori  sebuah  seminar international,  yang  melibatkan  Program  Studi Jurnalisitik dan Komunikasi Massa di dunia yang tergabung dalam Journalism Network ( JourNet ), dengan  tema  “ teaching  journalism ”,  dan  salah satu  model  pembelajaran  yang  mendapatkan perhatian terbesar adalah ” A reflective model for teaching journalism ”.
Model ini memfokuskan pada:
“… the development of graduate efficacy in the intellectual skill and understanding required  of  professional  practitioners. The  model  uses  critical  reflection  as  a cognitive  bridge  between  journalism theory  and  professional  practices. Through  it,  students  develop  self- reliance,  confidence,  problem  solving, and  adaptability,  while  simultaneously gaining  knowledge  and  developing a  sense  of  efficacy  in  their  ability  to negotiate inherent dilemmas in practice. When pedagogical strategies “block the exits”  to  escape  from  the  implications
and  effects  of  their  practice,  students are  held  to  high  benchmarks  of  critical and  reflective  thinking.  The  “lived” experience provided by a problem-based pedagogy  also  develops  confidence  and sense of efficacy in students. Moreover, this  approach  integrates  thinking  and doing in a way that binds practices with the social and ethical effects produced.
Dengan  demikian  menjadi  jelas ‘bagaimana  seharusnya  mengajarkan  etika journalism,    sehingga  para  jurnalis  muda mempunyai  kebiasaan  sebagai reflective  and critical thinker ”. Pertanyaan  berikutnya  adalah  “siapa yang layak mengajarkan materi etika jurnalistik, apakah  ahli  filsafat  ataukah  praktisi  media? memperhatikan  sistem  pendidikan  nasional maupun  internasional,  Filsafat  dan  Etika diajarkan di hampir setiap Negara di dunia dan di hampir semua Program Studi. Akan tetapi siapa yang  berani  menjamin  bahwa  semua  alumni berperilaku  etis  sebagaimana  digariskan  dalam proses  pembelajaran?    Hal  ini  berarti  bahwa ahli filsafat tidak serta merta mampu membekali calon  jurnalis  mampu  menjalankan  profesinya sebagaimana  yang  diharapkan.  Sebaliknya praktisi  media  diduga  kurang  mampu  dalam memberikan bekal teori dialektika moral, yang seharusnya  menjadi  rujukan  bagi  jurnalis  pada saat  mereka  dihadapkan  pada  obligasi  moral yang kompleks.
Etika  jurnalisitik  merupakan science sekaligus art , sehingga harus ada keseimbangan antara  bekal  teori  dan  praktis,  dimana  dalam sejarah  etika  jurnalisitik    (lihat  Gambar  1), dapat  dilihat  bahwa  lahirnya  etika  jurnalisitik beriringan  dengan  evolusi  atau  perkembangan teori kebebasan pers, sehingga idealnya pengajar etika jurnalisitik adalah ahli filsafat dan praktisi media. Realita  menunjukkan  bahwa  profesi jurnalistik  banyak  diisi  oleh  orang-orang  dari beragam disiplin ilmu bukan hanya dari disiplin ilmu  Jurnalistik  dan  Komunikasi  Massa”  saja.

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
Sehingga  menambah  kompleksitas  dan  ragam persoalan  etika  jurnalistik.  Peneliti  mencoba mengkaji “perbedaan latar belakang pendidikan dan profesionalisme jurnalis dalam menjalankan fungsinya”. Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan dibedakan dalam: Alumni jurnalistik/ komunikasi  dan  non-jurnalistik/komunikasi, bekerja  sebagai  jurnalis  di  media  cetak,  dan memegang  Kartu  Identitas  sebagai  anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Metode Penelitian Populasi  dari  penelitian  ini  adalah wartawan  atau  jurnalis  media  cetak,  yang menjadi  anggota  PWI  dan  bertugas  atau mempunyai  wilayah  kerja  di  eks  karesidenan Surakarta.  Menurut  data  keanggotaan  PWI Pusat Jakarta yang berhasil diunduh, wartawan anggota PWI yang mempunyai wilayah kerja di Surakarta ada sebanyak : 193 orang, yang terdiri
dari 29 anggota muda, 93 keanggotaannya belum diperpanjang dan 71 orang yang masih menjadi angota PWI aktif. Dengan jumlah tersebut maka diputuskan sampel penelitian adalah sebesar 30 orang.
Penetapan  jumlah  30,  semata-mata didasarkan  alasan  teori  kurve  normal,  dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive random  sampling ;  dengan  pertimbangan utamanya adalah:
a)  Penelitian  ini  berkaitan  dengan  etika jurnalistik; bahwa jurnalis harus mengembangkan rasa tanggung jawab sosial di atas “hak siar”.
b)  Oleh karenanya dipilih sampel jurnalis yang bekerja pada media massa dengan sirkulasi yang  lebih  besar,  baik  local,  regional, maupun nasional.
c)  Berdasarkan hal tersebut dipilih harian Solo Pos, Jawa Pos; Radar Solo, Suara Merdeka,
Sumber: Ward (2009)
Authoritarian theory of the press (17 th century)
Public theory (18 th century)
Liberal theory (19 th century) Elite liberal Reformed by opinion interpretation Egalitarian liberal Reformed by news fact Interpretation vs objectivity (20 th century) Muckraking interpretative journalism Broadcast media
Objective reporting
Ethics on the global, digital frontier (21 th century).
On-line, inter media, global media
Global journalism ethics?

## Gambar 1: History of Journalism Ethics

## Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta
Kompas,  Bisnis  Indonesia  dan  Sindo, ditetapkan  sebagai  institusi  tempat  bekerja jurnalis yang dijadikan sampel penelitian.
Pengukuran  terhadap  profesionalisme jurnalis  akan  didasarkan  pada  18  item  yang dikembangkan oleh David E. Sumner (professor journalism dari Universitas Ball State, Amerika), dengan beberapa modifikasi.
Hasil dan Pembahasan Responden  dalam  penelitian  ini  terdidi dari  11  waratawan  laki-laki  dan  19  wartawan wanita,  dengan  variasi  umur  kurang  dari  30 tahun 30 %, 30-40 tahun 50% dan lebih dari 40 %  sebayak  20%.  Dilihat  dari  sisi  umur  sudah selayaknya  responden  mempunyai  tingkat kedewasaan yang cukup.
Selain  itu,  juga  masih  dalam  tingkat produktifitas  yang  tinggi,  mengingat  usia  di bawah 40 tahun adalah usia produktif. Wartawan yang  dijadikan  responden  memiliki  masa  kerja kurang dari 10 tahun sebanyak 30 %, 10-20 tahun sebanyak #& % dan lebih dari 29 tahun sebanyak 33 %, sehingga rata-rata jurnalis yang menjadi responden memiliki cukup berpengalaman. Hal ini terlihat dari masa kerja mereka yang sudah cukup lama.
Sedangkan yang memiliki latar belakang Jurnalisitik  atau  Komunikasi  sebanyak  80  % dan  yang  berasal  dari  disiplin  ilmu  yang  lain sebanyak  20  %.  Sekalipun  jumlahnya  relative sedikit, ternyata profesi sebagai seorang jurnalis tetap diminati oleh para alumni yang berasal dari disiplin ilmu di luar jurnalistik atau komunikasi massa.  Untuk  jenis  pelatihan  yang  pernah diikuti, pelatihan editorial 11%, reportase 15%, manajemen  10%,  hukum  dan  undang-undang 32% dan etika 32%.  sebagian responden sudah selayaknya  mempunyai  pemahaman    tentang hokum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia serta etika profesi.
Profesionalisme  adalah  pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  yang digariskan  dalam code  of  conduct untuk bidang  profesi  yang  bersangkutan.  Sedangkan pengukurannya  menggunakan  pola  18  item
(dengan sedikit modifikasi) yang dikembangkan oleh Prof. David E. Sumner.
Kualitas Berita. Kualitas berita meliputi penilaian  terhadap:  rumusan  dan  kemenarikan tajuk/lead, penggunaan kalimat pasif, ketepatan pemilihan  kata  kerja,  dan  kesederhanaan/ kejelasan  kalimat.  Untuk  bidang  ini  diberikan bobot  30.  Hasil    penilaian  terhadap  kualitas berita  para  jurnalis  ,  yang  masuk  kategori cukup  bagus  17  %,  bagus  20  %  dan  kurang bagus 63 %, sedangkan untuk sangat bagus dan tidak  bagus  0.    Hal  ini  menunjukkan    bahwa kualitas  berita  yang  dihasilkan  oleh  para jurnalis  yang  menjadi  rsponden  kurang  begitu menggembirakan.  Artinya  bahwa  berdasarkan aspek  yang  diniai,  berita  yang  mereka  tulis mengandung  problematika  etika-moral.  Bahwa apa  yang  mereka  sajikan  cenderung  memicu terjadinya “ harmless ”, memicu timbulnya friksi dan kontroversi. Hal ini terutama sekali terlihat dalam  penggunaan/  pemilihan  kata  kerja  dan bentuk kalimat pasif.
Pilihan  kata  kerja  merupakan  tindakan kesengajaan untuk bias mengangkat nilai berita. Dari  sisi  legal  formal  perilaku  demikian  tidak bias disalahkan, akan tetapi mengandung obligasi moral  yang  mungkin  bias  memicu  terjadinya hal-hal  yang  kurang  baik.  Penggunaan  kalimat pasif  dalam  penulisan  berita  dilakukan  untuk mengaburkan  atau  menyembunyikan  subyek berita, yang secara hukum statusnya belum jelas. Dengan  cara  ini  bisa  menghindari  terjadinya “ trial by press ” atau pembunuhan karakter. Kedalaman  Isi  dan  Kualitas  Sumber Berita. Untuk kualitas “kedalaman isi dan kualitas sumber  berita”,  meliputi:  ketepatan  pemilihan sumber,  kedalaman  isi  dan  kemenarikan  alur cerita,  kelayakan/  ketepatan  penggunaan  data pendukung, serta keseimbangan dan obyektifitas penggunaan nara sumber dan penggunaan bahan berita.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  untuka kategori  kualitas  cukup  bagus  23  %,  bagus  27 %  dan  kurang  bagus  50  %,  uantuk  kategori sangat  bagus  dan  tidak  bagus  0  %.  Aspek “kedalaman isi dan kualitas sumber” kondisinya juga  kurang  menggembirakan.  Dilihat  dari  sisi

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
“kode etik jurnalistik” hampir-hampir tidak ada pelanggaran. Akan tetapi pada diteliti lebih jauh baru  kelihatan  problematika  etika-moral  yang terjadi; yaitu bahwa pilihan sumber berita atau nara  sumber  terkesan  tendensius  dan  data-data pendukung  yang  disampaikan  kelihatan  sudah kehilangan konteks.
Ada  kecenderungan  pemilihan  sumber berita pada orang atau figure yang mempunyai penilaian  berseberangan  dengan  kejadian  yang sedang diangkat. Sebagai akibatnya, berita yang diangkat  cenderung  memperkeruh  persoalan ketimbang  memberikan enlightenment kepada publik.  Kebanyakan  data  pendukung  yang disajikan  “sudah  dipotong”  dengan  maksud tertentu. Seringkali pemotongan demikian akan menghilangkan  konteks  yang  dibangun  oleh sumber  data  atau  speaker.  Akibat  perlakukan demikian,  pemotongan  yang  tidak  tepat,  akan menghasilkan  makna  yang  berbeda.  Ini  yang oleh  sementara  sumber  berita  diklaim  sebagai “pemelintiran informasi”.
Keaslian,  organisasi  &  kualitas focus. Aspek  ketiga  dari  penilaian  terhadap profesionalisme  jurnalis  yang  menjadi  sample penelitian  ini  adalah  “keaslian,  organisasi dan  kualitas  fokus”,  yang  meliputi:  keaslian ide  dengan  fokus  angle  yang  jelas,  kejelasan sistematika  dan  komprehensifitas/kohesifitas. Hasilnya  menunjukkan  untuk  kategori  cukup bagus sebanyak 33%, bagus 27 %, kurang bagus 40 % dan 0 % untuk kategori sangat bagus dan tidak  bagus.  Aspek  “keaslian,  organisasi  dan kualitas  fokus”,  menunjukkan  masih  adanya jurnalis/wartawan  yang  mengambil  materi berita  dari  sumber-sumber  on-line.  Ini  bukan merupakan  pelanggaran,  karena  sumbernya disebutkan.  Akan  tetapi  dari  sisi  keaslian/ originalitas  mengandung  problematika  etika- moral. Mekanik. Mekanik  merupakan  aspek penilaian  ke-empat  atau  terakhir.  Aspek  ini meliputi:  jumlah  kata/volume,  kesalahan ketik  (satu  kesalahan,  satu  penalty),  salah eja  (tiga  kesalahan  satu  penalty),    tanda  baca (satu  kesalahan  satu  penalty),  dan  salah  tata
bahasa  (satu  kesalahan  satu  penalty).  Hasilnya menunjukkan  untuk  kategori  sangat  bagus  7 %,  cukup  bagus  sebanyak  30%,  bagus  40  %, kurang bagus 23 % dan 0 % untuk kategori tidak bagus.hal ini menunjukkan bahwa dari sisi aspek mekanik  tidak  banyak  mengandung  persoalan. Aspek  ini  sebenarnya  lebih  merupakan  aspek teknis ketimbang persoalan etika-moral.
Profesionalisme  Jurnalis. Dengan menyatukan hasil dari ke-empat aspek penilaian tersebut di atas, akhirnya diperoleh hasil penilaian “profesionalisme  Jurnalis”  terhadap  jurnalis yang  menjadi  responden  dalam  penelitian  ini, yaitu menunjukkan untuk kategori cukup bagus sebanyak  27 %, bagus 30 %, kurang bagus 43 %  dan  0  %  untuk  kategori  sangat  bagus  dan tidak bagus. Secara keseluruhan hasil penilaian terhadap  profesionalisme  jurnalis,  dengan menggunakan  formula  Sumner  menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
Profesionalisme jurnalis dalam penelitian ini menggunakan formula 18 item sebagaimana dikembangkan  oleh  Prof.  Sumner,  yang mendasarkan pada undang undang dan kode etik profesi  yang  berlaku,  serta  memberikan  bobot lebih pada “ personal code of conduct ” General  Code  of  Conduct. Secara umum  loyalitas  wartawan  atau  jurnalis  yang menjadi sampel penelitian  cukup bagus. Artinya hampir  tidak  ada  pelanggaran  terhadap  kode etik  jurnalistik  dan  peraturan  perunsangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Pelanggaran  wajar yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah bahwa  wartawan  cenderung  kurang  obyektif dalam memperlakukan kejadian atau peristiwa. Ketidak-obyektifan  tersebut  muncul  diduga karena  pengaruh  masuknya  opini  pribadi  baik dalam  penulisan  maupun  pemilihan  sumber berita. Penegasan  tersebut  memang  bersifat debatable. Wartawan  atau  jurnalis  masih  bias berargumen,  karena  telah  melibatkan  lebih dari satu sumber berita (yang merupakan salah satu  unsur  obyektifitas).  Akan  tetapi  kalau diperhatikan  lebih  jauh,  pemilihan  sumber- sumber  berita  yang  dilakukan  oleh  jurnalis
Loyalitas terhadap General Code of Conduct Latar Belakang Pendidikan Jumlah Komunikasi Non komunikasi Sangat Loyal 2 2 4 Cukup Loyal 6 3 9 Loyal 12 1 13 Kurang loyal 4 0 4 Tidak loyal - - -
Jumlah
24 6 30

## Tabel 1
Perbedaan Latar Belakang Pendidikan dan Loyalitas terhadap General Code of Conduct
cenderung  “tendensius”.  Artinya  ada  maksud- maksud  tertentu  dibalik  pilihannya.  Ini  yang oleh Peneliti dianggap kurang obyektif. Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam penyertaan  data  atau  informasi  pendukung. Karena  tidak  dimungkinkan  menyajikan  data/ informasi  secara  utuh,  wartawan/jurnalis biasanya memotong bagian-bagian tertentu yang oleh mereka dianggap penting/mendukung cerita/ berita.  Namun,  sekali  lagi  karena  masuknya opini pribadi, mereka tidak sadar –bisa jadi juga disengaja—  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan justru  akan  menghilangkan  “konteks”,  yang bias  membiaskan  makna  yang  sebenarnya. Sifat  faktualnya  masih  ada,  sehingga  lepas dari  tuntutan  hukum.  Tetapi  dengan  hilangnya konteks,  sumber  beritalah  yang  dirugikan.  Hal demikian  akan  memperkeruh  keadaan  dan memicu munculnya “ harmless ”. Personal  Code  of  Conduct. Dari  sudut pandang General Code of Conduct pelanggaran tersebut  di  atas  dianggap  ringan.  Karena  hal
(1997, 139) professionalism is a means of control in the news organisations… professionalism acts as a method of control for the managers wishing to  make  a  profit.  Professionalism  is  thus  also a  way  to  minimise  conflict  in  the  newsroom (profesionalisme merupakan alat control dalam organisasi  pemberitaan…  profesionalisme bertindak sebagai metode pengendalian terhadap manager  yang  hanya  memburu  keuntungan. Profesionalisme  juga  merupakan  cara  untuk memperkecil  munculnya  konflik  di  ruang redaksi). Perubahan  cukup  besar  terlihat  pada saat  “perbedaan  latar  belakang  pendidikan” dihubungkan  dengan  “loyalitas  terhadap personal  code  of  conduct ”.  Bahwa  jurnalis yang merupakan alumni non-komunikasi massa cenderung tidak loyal terhadap personal code of conduct . Hal ini bias dipahami mengingat alumni kurang  mengenal  filosofi  profesi  jurnalistik secara lebih mendalam.
demikian tidak menyalahi peraturan peundangan yang  berlaku.  Akan  tetapi  dari  sudut  pandang Personal  Code  of  conduct ,  kejadian  tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran yang besar. Latar Belakang Pendidikan Vs Profesionalisme Dari  table  1  terlihat    bahwa  perbedaan latar  belakang  pendidikan  bukan  alasan  untuk tidak  mematuhi  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Ini  seleras  dengan  pernyataan  Soloski
Simpulan Nampaknya  ada  perbedaan  pemahaman antara  teori  dan  praktek  di  kalangan  jurnalis mengenai  konsep  “fakta,  obyektif,  dan seimbang”. Bukti-bukti yang kepada isu tersebut adalah  pemenggalan  data/informasi  pendukung yang tidak cermat, yang mengarah pada hilangnya “konteks”,  yang  mengakibatkan  bias  makna dan  penggunaan  nara  sumber  yang  cenderung

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 1-15
tendensius dan cenderung memperkeruh keadaan Dilihat  dari  sudut  pandang  kode  etik jurnalisitik  dan  peraturan  perundangan  yang berlaku  di  Indonesia,  pelanggaran  yang  terjadi tergolong  sangat  ringan,  dan  cenderung  bias diabaikan.  Akan  tetapi  dilihat  dari  sisi  etika- moral  --sebagaimana  dimaksudkan  dalam penelitian ini—pelanggaran dimaksud termasuk dalam kategori “signifikan”. Karena pelanggaran tersebut  mengindikasikan  rendahnya  kesadaran dan  penghayatan  jurnalis  terhadap  etika-moral. Apa  yang  mereka  kerjakan,  sekalipun  benar, seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Perbedaan  latar  belakang  pendidikan tidak  serta  mempengaruhi  loyalitas  jurnalis terhadap  kode  etik  profesi  maupun  peraturan perunsangan  yang  berlaku.  Akan  tetapi mempengaruhi  mempengaruhi  pemahaman mereka  mengenai  filosofi  jurnalisitik,  fungsi dan  peranan  media  massa,  yang  seterusnya berpengaruh  terhadap  profesionalisme  mereka. Ada istilah “peramu berita dan penjual berita”
Daftar Pustaka Barroso,  Porforio;  Lucia  Tello;  2006; Movies: a  powerful  resources  of  visual  literacy in  journalism  ethics ;  Research  Report. Crone, Tom; 2002; Law and the Media ; Fourth Edition;  Focal  Press;  London;  British. Day,  Louis  Alvin;  2000; Ethics  in
Media Communication , Focal Press: London, British.
American Society of Newspaper Editors (ASNE): Statement  of  Principles,  1996  -2007 Hanson,  Gary;  2001,  “Learning  Ethics: on  the  job  or  in  the  classroom?” The  Journal  of  the  Association  of Schools  of  Journalism  and  Mass Communication, Fall:  2001,  pp.  3  -  11 Magnis-Suseno, Franz; 1984; Etika Jawa: Sebuah Analisa  Falsafi  Tentang  Kebijaksanaan Hidup Jawa; PT Gramedia Jakarta 1984.
Merrill,  John  C.;  1995; Global  Journalism: Survey of international communication ; Third  Edition;  Longman:  USA.
Samuels  Annette  J.;  2001;  “More  than Optional  Rules  for  Right  Behavior,” The  Journal  of  the  Association  of Schools  of  Journalism  and  Mass Communication, Fall 2001, pp. 24 – 26 Soloski,  John.  1997.  “News  Reporting  and Professionalism:  Some  Constraints  on the Reporting of News”. In D. Berkowitz (ed.), Social Meanings of News. A Text- Reader ,  138-154.  Sage  Publications. Sumner David E. 2006, “Teaching Standard in Feature and Magazine Writing Classes”. Journal  of  Magazine  and  new  Media research :  Vol.  9,  No.  1,  Fall  2006. Ward, Stephen J.A. 2009, “Applied Journalism Ethics”  J ournalism  Ethics  for  the Global  Citizen ;  School  of  Journalism
Loyalitas terhadap Personal Code of Conduct Latar Belakang Pendidikan Jumlah Komunikasi Non komunikasi Sangat Loyal - - - Cukup Loyal 8 0 8 Loyal 7 2 9 Kurang loyal 9 4 13 Tidak loyal - - -
Jumlah
24 6 30 Tabel 2
Perbedaan Latar Belakang Pendidikan dan Loyalitas terhadap Personal Code of Conduct
&  Mass  Communication,  University of Wisconsin-Madison, USA.
Zelizer,  Barbie.  2004.
Taking  Journalism Seriously. News and the Academy .  Thousand  Oaks:  Sage.
Haryanto, Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta