## HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
Prayogi Widodo a a Universitas Jenderal Soedirman, Email: widodoyogi@gmail.com
Naskah diterima: 21 Oktober 2023; revisi: 23 Oktober 2023; disetujui: 24 Oktober 2023 DOI : 10.55551/jip.v4i2.62

## Abstrak:
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  penghentian  penuntutan berdasarkan  restorative  justice  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  dan  untuk mengetahui  hambatan-hambatan  pada  saat  pelaksanaan  penghentian  penuntutan berdasarkan  restorative  justice.  Untuk  menghetahui  hal  tersebut  penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-normatif,  dengan  karakteristik  peneltian yang  bersifat  deskriptif-kualitatif.  Adapun  sumber  data  pada  penelitian  ini  yakni sumber  data  sekunder  yang  berisi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Kemudian teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari bahan-bahan pustaka  yang  relevan  dan  berhubungan  dengan  penghentian  penuntutan,  dan restorative  justice.  Data-data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  secara  sistematis, objektif  dan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  ditarik dua  kesimpulan.  Pertama,  Penerapan  penghentian  penuntutan  perkara  pidana berdasarkan  keadilan  restoratif  pelaksanaannya  masih  banyak  masih  belum seutuhnya  terlaksana  dengan  baik,  namun  tetap  memberikan  manfaat  dan kebahagiaan  bagi  pihak  yang  telah  bersepakat.  Kedua,  hambatan-hambatan  pada pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  Restorative  Justice  terjadi  pada secara  internal  maupun  eksternal,  yang  mana  secara  internal  pelaksanaan terhambat  dikarenakan  pemahaman  penegak  hukum  masih  belum  benar-benar memahami  aturan  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  sehingga  mengakibatkan ditolaknya  pengajuan  penghentian  penuntutan.  Kemudian  secara  eksternal  yang menjadi  penghambat  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  diakibatkan  sarana  dan fasilitas  yang  kurang  mendukung,  masyarakat  yang  kurang  memahami  sistem restorative justice dan masih ada budaya masyarakat yang acuh.
Kata Kunci: Hambatan-hambatan; Penghentian Penuntutan; Tindak Pidana

## LATAR BELAKANG
Hukum  merupakan  perwujudan  sistem  nilai  nilai  yang  mengandung  arti melindungi  dan  menjunjung  tinggi  nilai  nilai  pada  masyarakat,  yang  kemudian dituangkan dalam bentuk norma-norma kemudian menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat  dan  negara,  diantaranya  norma  hukum  yang  mengatur  penegakan hukum  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  pada  suatu  negara 1 .  Penegakan hukum dilaksanakan sebagaimana sistem peradilan pidana, sistem tersebut menjadi serangkaian  tahapan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penegak  hukum  secara sistematis  oleh  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan sebagai  sistem  peradilan  pidana  yang  saling  terintegrasi  satu  sama  lain  dalam melaksanakan penegakan hukum( integrated criminal justice system ) 2 :
1.  Kepolisian dilakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan;
2.  Kejaksaan dilakukan tahap penuntutan;
3.  Pengadilan  dilakukan  tahapan  pemeriksaan  di  persidangan  hingga pemidanaan;
4.  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  tahapan  pelaksanaan  pemidanaan dan pemasyarakatan. 3
Tahapan  dalam  sistem  kerja  peradilan  pidana  memiliki  sistem  saling terintegrasi  ini  menjadi  pondasi  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  sehingga dapat  memberikan  melindungi  kepentingan  baik  kepentingan  negara,  kepentingan masyarakat, maupun kepentingan pribadi, termasuk kepentingan pelaku dan korban kejahatan. 4 Namun  keseimbangan  perlindungan  terhadap  kepentingan  masyarakat dan  korban  kejahatan  saat  ini  belum  sepenuhnya  terpenuhi,  hal  ini  dapat  terlihat aturan hukum yang berlaku diantaranya yakni: Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai  alat  bukti  (saksi  korban)  yang  memberi  keterangan  sebagaimana  diatur Pasal  168  KUHAP.  Hal  ini  tidak  memberikan  korban  keleluasaan  untuk
1 A.  Triwati,  “Pengesampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum  Pascaputusan  Mahkamah Konstitusi,” J. Ius Const. , vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 34 doi: 10.26623/jic.v6i1.2092
2 J. Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Yogyakarta: Kepel Press, 2020, hlm. 2
3 D. K. Dewi, “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan,” Diktum J. Ilmu Huk. , vol. 9, no. 1, pp. 1 –14, 2021, hlm. 3 doi: 10.24905/diktum.v9i1.135.
4 N.  Nursyamsudin  and  S.  Samud,  “Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (Integreted  Criminal  Justice System) Menurut  Kuhap,” Mahkamah    J.  Kaji.  Huk.  Islam ,  vol.  7,  no.  1,  2022,  hlm.  154  doi: 10.24235/mahkamah.v7i1.10413
memperjuangkan  hak-haknya. 5 Pada  akhirnya  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang berujung  pada  pemberian  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  agar  mendapatkan  efek jera telah melakukan suatu tindak pidana, tidak terfokus pada kepentingan dan hak- hak korban yang mana telah dirugikan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Sistem peradilan pidana dapat dikatakan masih belum seutuhnya memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, seharusnya  korban harus diikut sertakan dalam sistem  peradilan  pidana  sebagaimana  hak-haknya  sebagai  manusia  dengan  adil, untuk memberikan kepastian, memberikan manfaat, dan memberikan keadilan, tidak terkecuali  korban  sebagai  orang  yang  dirugikan. 6 Oleh  sebab  itu  untuk  menjaga keadilan bagi korban, diperlukan konsep Restorative Justice .
Konsep  ini  lahir  dengan  tujuan  untuk  menyeimbangkan  pihak-pihak,  baik perseorangan,  komunitas  atau  kelompok  masyarakat,  serta  pihak-pihak  yang mempunyai  hubungan  dan  kepentingan  dengan  hukum  pidana  seperti  pelaku, korban,  masyarakat  dan  Pemerintah.  Keseimbangan  tersebut  tercermin  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana, yang menggabungkan  tindakan  dan  hukuman  ( double  track  system )  dengan mempertimbangkan  heterogenitas  kasus,  masalah  kejahatan  dan  kesadaran  akan pentingnya kompensasi yang layak untuk kejahatan tanpa korban. 7
Restorative  justice  sebagai  konsep  yang  melibatkan  berbagai  pihak diantaranya: Korban dan keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku, masyarakat di  tempat  terjadinya  tindak  pidana,  serta  pihak-pihak  yang  berkaitan  dan berkepentingan  dengan  tindak  pidana  yang  terjadi. 8 Konsep  dengan  melibatkan berbagai  pihak-pihak  ini  digunakan  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian perkara  pidana  diluar  persidangan.  Konsep  ini  dapat  dikatakan  menjadi  suatu konsep  penyelesaian  yang  adil.  Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran bekerja  sama  untuk  mencari  solusi  atas  pelanggaran  tersebut  dan  dampaknya, dengan menekankan pada pengembalian situasi, bukan balas dendam.
5 N .  P.  R.  Yuliartini,  “Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia Berdasarkan  Ki tab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),” J.  Komun.  Huk. ,  vol.  1,  no. 16.1.2015, 2015, hlm. 84.
6 C.  Palsari,  “Kajian  Pengantar  Ilmu  Hukum :  Tujuan  Dan  Fungsi  Ilmu  Hukum  Sebagai  Dasar Fundamental  Dalam  Penjatuhan  Putusan  Pengadilan,” e-Journal  Komunitas  Yust.  Univ.  Pendidik. Ganesha , vol. 4, no. 3, 2021, hlm. 947
7 Septa  Candra,  “Restorative  Justice:  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 2. No. 2, Agustus 2023, hlm. 272
8 Z . Z. Zephyr, S. Wahyudi, and D. Sari, “Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan  oleh  Anak  (Studi  di  Polres  Banyumas),” Soedirman  Law  Rev. ,  vol.  10,  2020,  hlm.  166 [Online]. Available: http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/14
Restorative  justice  dilakukan  tanpa  melalui  proses  peradilan  dapat  dilakukan sebelum  dilaksanakannya  penuntutan,  tahap  dalam  sistem  peradilan  pidana sebelum  masuk  ranah  pengadilan  yakni  tahap  kejaksaan  melakukan  penuntutan terhadap  pelaku  tindak  pidana,  jika  jaksa/penuntut  umum  sebelum  memulai persidangan melakukan upaya untuk mengakhiri perkara pidana diluar persidangan dengan melibatkan para pihak yang bersangkutan dengan tindak pidana maka akan lebih  baik  karena  dapat  hasil  yang  memuaskan  seluruh  pihak,  terutama  terhadap korban tindak pidana. 9
Penyelesaian  sebelum  ke  pengadilan  yang  dihentikan  berhenti  pada  tahap penuntutan  merupakan  penghentian  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) sebagaimana  Peraturan  Kejaksaan  RI  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (selanjutnya  disingkat  menjadi  Perja No.15/2020),  penghentian  penuntutan  ini  sebagai  upaya  dari  kejaksaan  dalam proses  penegakan  hukum  di  kejaksaan  lebih  menitikberatkan  pada  kondisi terciptanya  keseimbangan  perlindungan  kepentingan,  baik  kepentingan  negara, kepentingan  masyarakat,  maupun  kepentingan  individu  termasuk  kepentingan pelaku  tindak  pidana  dan  korban  kejahatan,  maka  tentunya  Kejaksaan  perlu melaksanakan  upaya  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif terlebih dahulu sebelum mengajukan penuntutan ke pengadilan. Pada pelaksanaanya tidak dipungkiri mendapatkan hambatan-hambatan dalam penerapan penghentian  penuntutan  oleh  kejaksaan,  adapun  hambatan  yang  dihadapi kejaksaan tiap daerah tentu akan berbeda-beda.
Pertama, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan mengupayakan menerapkan Penghentian Penuntutan pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan L Charles Nuban  terhadap korban Amelia Noenane, namun dalam hal ini JPU Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan belum pernah mendapatkan pelatihan maupun  pendidikan  khusus  penghentian  penuntutan.  Dalam  upaya  melaksanakan dan menerapkan penghentian penuntutan tanpa adanya arahan tentu tidak menutup kemungkinan akan menghadapi suatu hambatan-hambatan. 10
Kedua.  Kejaksaan  Negeri  Painan,  mengupayakan  penghentian  penuntutan pada perkara pidana pencurian dengan tersangka yang atas nama Jodi Putra, JPU
9 M.-F.  Tim, Bunga  Rampai  Kejaksaan  Republik  Indonesia ,  Cetakan  Pe.  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm.  322
10 I.  A.  T.  Yani  Atrian  Panab,  Reny  Rebeka  Masu,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative Justice)  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Orang  Dewasa  Di  Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan,” vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 70
Kejaksaan Negeri Painan telah menelaah dan menganalisa bahwa kasus atas nama Jodi  Putra  telah  memenuhi  syarat  penghentian  penuntutan  dan  para  pihak  baik pelaku  maupun  korban  telah  menyepakati  untuk  berdamai  melalui  penghentian penuntutan, namun pada tahap pengajuan pengajuan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat  di  tolak  dan  akhirnya  tidak  dapat  dilaksanakan  penghentian  penuntutan  atas kasus  pencurian  dengan  tersangka  Jodi  Putra,  dalam  hal  ini  perlu  diketahui  apa yang  menghambat  sehingga  pengajuan  Kejaksaan  Negeri  Painan  ditolak  oleh Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  pada  kasus  pencurian  dengan  tersangka  Jodi Putra. 11
Ketiga, Kejaksaan Negeri Balige, telah mengupayakan penghentian penuntutan pada  perkara  pencemaran  nama  baik,  dengan  tersangka  bernama  Hotman Hutadjulu  yang  mana  pada  pencemaran  nama  baik  merupakan  suatu  delik  aduan. Kasus  ini  merupakan  kasus  antara  perseorangan  yang  mengadu  atas  tindakan seseorang yang dianggap telah melanggar hukum, kasus ini merupakan salah satu kasus yang menarik dan tentunya Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan teknik yang  khusus  dibandingkan  dalam  menyelesaikan  perkara  delik  biasa.  Disisi  lain ingin  mengetahui  hambatan-hambatan  penghentian  penuntutan  pada  kasus pencemaran nama baik. 12
Berdasarkan  kasus-kasus  pada  ketiga  Kejaksaan  Negeri  tersebut  yang merupakan  upaya  melaksanakan  Perja  No.15/2020  tentang  Penghentian Penuntutan  pada  kasus-kasus  yang  berbeda  dan  tentu  memiliki  hambatan- hambatan  tersendiri  pada  pelaksanaanya.  Oleh  sebab  itu  peneliti  akan  mengkaji “HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTOR ATIVE JUSTICE”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-normatif,  dengan karakteristik  peneltian  yang  bersifat  deskriptif-kualitatif.  Adapun  sumber  data  pada penelitian  ini  yakni  sumber  data  sekunder  yang  berisi  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Kemudian  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  menelaah data dari bahan-bahan pustaka yang relevan dan berhubungan dengan penghentian
11 M. S. H. Ari Darman, Dewa Gede Sudika Mangku, “Restorative Justice Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pi dana Pencurian ( Studi Kasus SK KEJATI Sumbar No : B- / L . 3 / Es / 10 / 2020 dan Putusan No . 177 / Pid . B / 2020 / PN PNN ),” Univ. Pendidik. Ganesha e-Journal Komun. Yust. Univer , vol. 5, no. 15, 2022, hlm. 184
12 D.  P.  Hutagaol  and  Wenny  Megawaty,  “Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Dalam  Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  di Wilayah  Kejaksaan  Negeri Balige,” Leg.  Standing    J.  Ilmu  Huk. , vol. 7, no. 1,  2021, hlm. 224
penuntutan,  dan restorative  justice.  Data-data  tersebut  diolah  dan  dianalisis  secara sistematis, objektif dan kualitatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Penerapan  Penghentian  Penuntutan  Perkara  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif
Efektivitas  hukum  merupakan  suatu  proses  yang  tujuannya  untuk  mengetahui efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  yang  berlaku,  adapun  caranya  dapat menggunakan cara membandingkan suatu realita hukum dalam teori dengan realita hukum  dalam  praktik,  setelah  membandingkan  kedua  hal  tersebut  tentunya  akan diketahui  apakah  adanya  kesenjangan  antara  keduanya. 13 Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  dari  Anthoni  Allot  yang menjelaskan  bahwa  “Hukum  akan  efektif  apabila tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang  tidak  diinginkan,  dengan  membandingkan  antara  realitas  hukum  dan  ideal hukum,  khususnya  dengan  mempertimbangkan  derajat  hukum  dalam  tindakan. gerak  dan  hukum  secara  teori.  Dengan  kata  lain,  kegiatan  ini  akan  menyajikan gambaran hukum dalam buku dan hukum dalam kenyataan”. 14
Berkaitan  dengan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restorative justice,  secara  garis  besar  wewenang  untuk  melakukan  penuntutan  merupakan wewenang  jaksa  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2021 tentang  Kejaksaan  RI,  namun  sebagai  lembaga  penegak  hukum,  Kejaksaan  RI dalam  melakukan  penuntutan  harus  menjamin  kepastian,  ketertiban,  keadilan,  dan kebenaran berdasarkan hukum dan norma yang diakui di masyarakat seperti halnya norma  keagamaan,  kesopanan,  dan  kesusilaan,  sehingga  kejaksaan  dalam melakukan  penuntutan  wajib  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat. 15 Maka sebelum diajukan pelimpahan perkara ke pengadilan (penuntutan) jaksa perlu menggali  nilai  nilai  untuk  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  untuk  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  yang
13 N.  Putri  Edytya  and  R.  Satya  Prawira,  “Kenyataan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti?,” Lex Sci. Law Rev. , vol. 3, no. 2, hlm. 184, 2019, doi: 10.15294/lesrev.v3i2.35399
14 F. M. Wantu, N. M. NGGILU, S. Y. Imran, R. T. S. Gobel, and Supriyadi A. Arief, Studi Efektivitas Sistem  Rekrutmen  dan  Seleksi  Hakim  Konstitusi  Republik  Indonesia .  Gorontalo:  Kepaniteraan  dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017, hlm. 14.
15 M.  J.  Mandala,  A.  Sinurat,  and  O.  G.  Manuain,  “Implementasi  Prinsip  Keadilan  Restoratif  pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” J. Cahaya Mandalika , 2023, hlm. 854.
mengedepankan  asas equality  before  the  law , 16 namun  kembali  pada  keputusan para pihak akan dilaksanakan menggunakan Restorative Justice atau tidak.
Pengembalian  keadaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Kejaksaan  sebelum penuntutan  dengan  melakukan  penghentian  penuntutan,  berdasarkan  Pasal  5  ayat (1)  Perja  No.15/2020,  terdapat  kriteria-kriteria  tertentu  yang  dapat  dilakukan diupayakan  penghentian  penuntutan  diantaranya 17 :  “Tersangka  baru  pertama  kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam  dengan  pidana  penjara  tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun;  dan  Tindak  pidana dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.
Namun dalam penjelasan selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2)  s/d ayat (4) Perja No.15/2020 adanya pengecualian pada Pasal 5 ayat (1), antara lain: “Tindak pidana terkait  harta  benda  terdapat  kriteria  atau  keadaan  yang  bersifat  kasuistik  menurut pertimbangan  yang  dapat  dihentikan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif namun  tetap  memperhatikan  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a disertai  dengan  salah  satu  huruf  b  atau  huruf  c.;  Tindak  pidana  yang  dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang  dapat mengecualikan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tindak pidana; Tindak pidana dilakukan karena  kelalaian  dapat  mengecualikan  nilai  barang  bukti  atau  kerugian  yang ditimbulkan tindak pidana”.
Suatu tindak pidana yang kriterianya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal  5  ayat  (2)  s/d  ayat  (4)  Perja  No.15/2020,  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat melakukan  upaya  Penghentian  penuntutan dengan  proses  yang diatur  dalam  Perja No.15/2020.  Kriteria  ini  menjadi  pedoman  bagi  Kejaksaan  untuk  menghentikan penuntutan  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Beberapa  kasus  diupayakan untuk  mengakhiri  penuntutan  melalui  keadilan  restoratif  di  beberapa  Kantor Kejaksaan yang menyelidiki kasus pidana, diantaranya:
1. Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan
16 N.  Thamariska,  Suzanalisa,  and  Sarbaini,  “Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum (Equality  Before  The  Law)  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Umum  Suku  Anak  Dalam  (SAD)  di Wilayah  Hukum  Polres  Sarolangun,” Leg.  J.  Huk. ,  vol.  15,  no.  1,  2023,  hlm.  121-122,    doi: 10.33087/legalitas.v15i1.438.
17 K. A. RI, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif . Indonesia, 2020, hlm. 5
Kasus  tindak  pidana  di  Kejaksaan  Negeri  Timor  Tengah  Selatan  yang dilaksanakan  melalui  restorative  justice  kasus  tindak  pidana  penganiayaan, dengan  tersangka  atas  nama  L  Charles  Nuban  terhadap  korban  Amelia Noenane.  Menurut  Kejaksaan,  perkara  ini  memenuhi  syarat  perdamaian karena  pelakunya  baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana,  kedua,  resiko dihukum  tidak  lebih  dari  5  tahun  dan  nilai  kerugian  akibat  tindak  pidana tersebut  tidak lebih  dari  2,5  Juta  Rupiah,  karena  pada  Pasal  351  ayat  1  yang menjelaskan  bahwa  sanksi  tindak  pidana  penganiayaan  paling  lama  2  (dua) tahun  8 (delapan) bulan, atau  denda  sebanyak-banyaknya  4.500  rupiah.  Oleh sebab  itu  kasus  perkara  tersebut  dianggap  memenuhi  kriteria  perdamaian. Pada  penerapan  Restorative  Justice  dalam  penanganan  tindak  pidana penganiayaan tersebut Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dihadiri pihak tersangka,  korban,  keluarga  tersangka,  keluarga  korban,  pemerintah  desa serta  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  proses  perdamaian  sembari  melakukan penyidikan  terkait  kasus  tersebut.  Namun  pada  saat  penyidik  melakukan penyelidikan masyarakat takut memberikan kesaksian atas kasus tindak pidana dan  memilih  berdiam  diri  ketika  terjadi  kasus  tindak  pidana  sehingga  menjadi berat  kerja  JPU  lantaran  informasi  yang  dibutuhkan  tidak  mudah  didapatkan. Kemudian akses  jalan  yang  kurang  memadai  sehingga  memperlambat  proses pencarian  informasi.  Ditambah  sebelumnya  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Timor Tengah  Selatan  masih  belum  memiliki  bekal  mengenai  sistem  Restorative Justice.  Meskipun  demikian  JPU  melaksanakan  prosesnya  sesuai  dengan Perja  No.15/2020,  dan  saat  pihak  JPU  dan  fasilitator  menawarkan  proses keadilan restorative justice kepada para pihak dalam pertemuan para pihak dan kedua belah pihak menyepakati berdamai dan bersedia menandatangani berita kesepakatan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restorative justice tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. 18

## 2.  Kejaksaan Negeri Painan
Perkara  pidana  di  Kejaksaan  Negeri  Painan  yang  dilakukan  melalui restorative  justice  merupakan  perkara  pidana  pencurian  dengan  tersangka yang  atas  nama  Jodi  Putra.  Jodi  Putra  baru  pertama  kali  melakukan  suatu tindak  pidana,  tindakan  pencurian.  Adapun  tindakan  pencurian  sebagaimana dalam  Pasal  362  KUHP  akan  mendapatkan  sanksi  hukuman  penjara  paling
18 I. A. T. Yani Atrian Panab, Reny Rebeka Masu, Op.Cit , hlm. 73-76
lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  900  (Sembilan  ratus)  rupiah. Sebagaimana  kriteria  penghentian  penuntutan  orang  yang  baru  pertama  kali dan denda tidak lebih dari 2,5 juta rupiah maka termasuk dalam kriteria tindak pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  perdamaian  melalui  penghentian penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  JPU  mengajukan  kepada  para  pihak terlebih  dahulu  untuk  penyelesaian  melalui  perdamaian  dan  para  pihak  telah melakukan  kesepakatan  perdamaian  antara  korban  dan  tersangka.  Namun saat  pengajuan  proses  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restorative  di  tolak  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  melalui  Nota  Dinas No:B-/L.3/Es/10/2020  yang  Isinya  mengatakan  penolakan,  yang  didasari dengan  alasan  bahwa  korban  pencurian  adalah  pengguna  jalan  raya  dan kejadian  tersebut  terjadi  di  jalan  raya  yang  digunakan  oleh  banyak  orang, dalam hal ini kejahatan pencurian jalan raya merupakan perbuatan yang sudah sering terjadi. Sehingga usulan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice tidak tepat diterapkan dalam kasus ini. Mengacu pada Pasal 4  Ayat  (1)  Huruf  e  Perja  No.15/  2020  di  mana  pelaksanaan  penghentian penuntutan  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  ketertiban  umum, sehingga  apabila  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  hal  yang  umum  terjadi dan di selesaikan dengan perdamaian akan mengakibatkan banyak orang yang menyepelekan tindakan pencurian di muka umum. 19

## 3.  Kejaksaan Negeri Balige
Perkara  pidana  Kejaksaan  Negeri  Balige  yang  dilakukan  melalui restorative  justice  merupakan  perkara  pencemaran  nama  baik,  dengan tersangka  bernama  Hotman  Hutadjulu.  Tindakan  pencemaran  nama  baik dilakukan  dengan  cara  tuduhan  melalui  publikasi  secara  tertulis  atau  melalui gambar yang disebar pada khalayak umum. Oleh karena itu, Hotman Hutadjulu diduga  melanggar  Pasal  310  ayat  2  KUHP  tentang  tindak  pidana  pengiriman surat atau foto yang isinya memberatkan atau menghina, dan ancaman pidana atas  pencemaran  nama  baik  melalui  surat  atau  foto  dapat  dikenakan  sanksi pidana penjara paling lama hanya 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda  paling  banyak  4.500,-  (empat  ribu  lima  ratus)  rupiah.  Jaksa  merasa bahwa  kasus  ini  sesuai  dengan  kriteria  dapat  diberlakukannya  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restorative  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)
19 M. S. H. Ari Darman, Dewa Gede Sudika Mangku, Op.Cit , hlm. 185-195.
huruf b dan c yang mana dalam ketentuan tersebut sanksi pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak  lebih  2,5  juta  rupiah.  Dikarenakan  kasus  ini  menurut  Jaksa  Penuntut Umum  telah  masuk  dalam  kriteria  dapat  dilakukan  Penghentian  Penuntutan, maka  diterapkan  upaya-upaya  untuk  diselesaikan  melalui  restorative  justice. Meskipun  pada  pelaksanaanya  emosi  pada  korban  maupun  tersangka  susah untuk  diredam  namun  dengan  cara-cara  penjelasan  yang  lebih  kekeluargaan kedua belah pihak dapat menyepakati perdamaian. 20
Upaya  penerapan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan Restoratif  yang  dilakukan  oleh  3  (tiga)  Kejaksaan  Negeri  dalam  pengajuan Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Terdapat  perkara yang  ditolak  khususnya  pada  kasus  tindak  pidana  pencurian  tersebut, meskipun  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Perja  No.15/2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  keadilan  restorative  sudah sesuai  dengan  kriteria  namun  tetap  ditolak.  Karena  tidak  sesuai  ketertiban umum  sebagaimana  Pasal  4  Ayat  (1)  Huruf  e  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  No.15  Tahun  2020,  sehingga  pada  pelaksanaanya  penegak  hukum dalam menerapkan Perja No.15/2020 tidak hanya mengacu pada kriteria yang disebutkan  dalam  pasal  5  ayat  (1)  hingga  (4)  saja,  namun  juga  perlu mendalami ketentuan-ketentuan secara jelas dan keseluruhan yang ada dalam Perja No.15/2020, agar pada penerapannya tidak ada kekeliruan.  Pasal 4 ayat (1)  Perja  No.15/2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  berkaitan  kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi,  stigma  negative, penghindaran pembalasan, respond an karbohidrat masyarakat dan kepatuhan kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi salah satunya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang  Penanganan  Tindak  Pidana,  Pasal  4  huruf  a  menjelaskan  bahwa terdapat  persyaratan  yang  perlu  dipenuhi  yakni  syarat  bersifat  materiil  dan formil.  Syarat  yang  bersifat  materiil  yang  merupakan  bagian  yang  tidak menimbulkan  keresahan di dalam  masyarakat  serta  tidak  ada  konflik  social  di kemudian  hari,  tidak  ada  kemungkinan-kemungkinan  untuk  memecah  belah NKRI,  tidak  radikalisme,  bukan  residivis,  bukan  tindak  pidana  terorisme  atau tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara  yang  lainnya.  Sedangkan  syarat
20 D. P. Hutagaol and Wenny Megawaty, Op.Cit, hlm. 226-231
bersifat  formil  meliputi  perdamaian  kedua  belah  pihak  kecuali  tindak  pidana narkoba  dan pemenuhan  hak-hak  korban  serta  tanggungjawab  pelaku  kecuali tindak pidana narkoba. 21
Apabila  mengacu  pada  tujuan  hukum  itu  sendiri  yakni  ingin  menjamin kebahagiaan  yang  terbesar  luas.  Pada  dasarnya  menurut  teori  ini  tujuan  hukum adalah  memberikan  manfaat  dengan  cara  menciptakan  kegembiraan  atau kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat. 22 Penerapan  penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif yang dilaksanakan di  Kejaksaan Negeri Timor  Tengah  Selatan,  Kejaksaan  Negeri  Painan,  Kejaksaan  Negeri  Balige  para pihak  yakni  pelaku,  korban  dan  masyarakat  telah  menyepakati  dilakukan  upaya penyelesaian  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  Restoratif,  meskipun pelaksanaannya  masih  banyak  masih  belum  seutuhnya  terlaksana  dengan  baik, namun  tetap  memberikan  manfaat  dan  kebahagiaan  bagi  pihak  yang  telah bersepakat.

## Hambatan-Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Penghentian  Penuntutan  Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Hambatan  merupakan  suatu  hal  yang  menghalangi  terlaksananya  suatu program  yang  pada  dasarnya  suatu  hambatan  muncul  faktor  internal  dan eksternal. 23 Pada  pelaksanaan  pengentian  penuntutan  perkara  tindak  pidana sebagai kewenangan dari kejaksaan maka faktor internal ada pada penegak hukum itu  sendiri  yakni  kejaksaan,  adapun  faktor  ekternal  maka  faktor  yang  merupakan faktor yang berasal di luar faktor internal. Apabila dikaitkan dengan  teori efektivitas hukum  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penegakan  hukum,  yaitu: Faktor  hukumnya  itu  sendiri;  Faktor  penegak  hukum;  Faktor  sarana  dan  fasilitas; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan. 24
Mengacu  pada  teori  efektivitas  hukum,  melihat  penerapan  penghentian penuntutan  perkara  tindak  pidana  melalui  penghentian  penuntuan  berdasarkan keadilan  restorative  pada  ke  tiga  sample  yakni  Kejaksaan  Negeri  Timor  Tengah
21 Agustinus  Gabriel  Rante  Ubleeuw,  dan  Mulyanto,  “Konparasi  Pendekatan  Restorative  Justice dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  Antara  Kepolisian  dan  Kejaksaan”, Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Ekonomi , Vol,
10,
No. 2, 2022,
hlm. 298-300 doi: https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717
22 Kamarusdiana, Filsafat Hukum . Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018, hlm. 10.
23 M. P. Tampubolon, Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja Organisasi . Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 3-5
24 O. I. Darmika, “Budaya Hukum ( Legal Culture ) Dan Pengaruhnya,” J.  Huk. tô-râ , vol.  Vol.  2  No, 2016, hlm. 430, [Online]. Available: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941
Selatan,  Kejaksaan  Negeri  Painan,  dan  Kejaksaan  Negeri  Balige  dapat  diketahui bahwa:

## 1.  Hukum itu sendiri
Secara  peraturan  perundang-undangan  penghentian  penuntutan  pada perkara  tindak  pidana  telah  diatur  secara  jelas  baik  kriteria/  syarat  perkara- perkara  yang  dapat  diselesaikan  melalui  Restorative  Justice,  sebagaimana pada  pasal  5  ayat  (1)  hingga  (4)  Perja  No.15/2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Disisi  lain  juga  harus memperhatikan  Pasal  4  ayat  (1)  Perja  No.15/2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berkaitan kepentingan hukum lain yang  dilindungi,  stigma  negative,  penghindaran  pembalasan,  respond  an karbohidrat  masyarakat  dan  kepatuhan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Kepentingan hukum lain yang dilindungi salah satunya yakni Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  RI  No.  8 Tahun  2021 tentang  Penanganan Tindak  Pidana, Pasal 4 huruf a menjelaskan bahwa terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi yakni  syarat  bersifat  materiil  dan  formil.  Syarat  yang  bersifat  materiil  yang merupakan  bagian  yang  tidak  menimbulkan  keresahan  di  dalam  masyarakat serta  tidak  ada  konflik  social  di  kemudian  hari,  tidak  ada  kemungkinan- kemungkinan  untuk  memecah  belah  NKRI,  tidak  radikalisme,  bukan  residivis, bukan  tindak pidana  terorisme  atau  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara yang  lainnya.  Sedangkan  syarat  bersifat  formil  meliputi  perdamaian  kedua belah  pihak  kecuali  tindak  pidana  narkoba  dan  pemenuhan  hak-hak  korban serta tanggungjawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba.
2.  Penegak Hukum
Jaksa  sebagai  penegak  hukum  yang  melaksanakan  Perja  No.15/2020, masih  ada  yang  kurang  dalam  pemahaman  menerapkan  kriteria  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  Restoratif, khususnya  pada  perkara-perkara yang berurusan dengan ketertiban umum.
3.  Sarana dan fasilitas
Akses  jalan  yang  kurang  memadai,  sehingga  memperlambat  pencarian informasi.

## 4.  Masyarakat
Pihak  pihak  terkait,  seperti  tersangka,  korban,  keluarga,  maupun masyarakat  masih  kurangnya  pemahaman  mengenai  penyelesaian  perkara melalui sistem restorative justice.
5.  Kebudayaan
Secara  budaya  masih  terdapat  masyarakat  yang  acuh  dengan  adanya tindak  pidana  dan  tidak  mau  ikut  campur  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana sehingga informasi yang didapat dalam penyidikan menjadi sulit didapat secara utuh.
Penerapan  Penghentian  Penuntutan  sebagaimana  telah  dilaksanakan  dapat dikatakan  bahwa  masih  terdapat  hambatan-hambatan  yang  disebabkan  oleh  faktor internal  pada  kurangnya  pemahaman  aturan  penghentian  penuntutan  secara  utuh pada  penegak  hukumnya  itu  sendiri,  kemudian  secara  ekternal  pada  faktor  sarana dan  prasarana,  faktor  masyarakat,  serta  faktor  kebudayaan  yang  masih  kurang mendukung penyelesaian perkara melalui restorative justice.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  faktor-faktor yang  menghambat  penerapan  Perja  No.15/2020di  Kejaksaan  Negeri Timor  Tengah Selatan,  Kejaksaan  Negeri  Painan,  Kejaksaan  Negeri  Balige  maka  terdapat  pada penegak  hukum  yang  kurang  cukup  memahami  dalam  menerapkan  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  penghentian  penuntutan,  khususnya  pada  kriteria- kriteria  tindak  pidana  yang  dapat  diupayakan  penghentian  penuntutan  secara kongkrit  dan  rinci.  Mengingat  bahwa  penerapan  yang  dilakukan  penegak  hukum dalam  hal  ini  jaksa  terlalu  kasuistik  sehingga  menimbulkan  pemahaman  yang berbeda-beda.  Kemudian  masyarakat  dan  budaya  yang  masih  belum  mendukung penyelesaian melalui restorative justice.

## KESIMPULAN
Penerapan  penghentian  penuntutan  perkara  pidana  berdasarkan  keadilan restoratif  bertujuan  untuk  dapat  mengembalikan  situasi  seperti  sebelum  adanya tindak pidana dengan mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana Perja No.15/2020 tentang  Pelaksanaan  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Aturan pelaksanaan tersebut mengatur kriteria dari perkara-perkara mana saja yang dapat  dilakukan  penghentian  penuntutannya  berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Namun pelaksanaannya restorative justice khususnya ketentuan tindak pidana yang dapat diajukan baik syarat-syarat maupun kriteria masih belum seutuhnya terlaksana
dengan  baik,  namun  tetap  memberikan  manfaat  dan  kebahagiaan  bagi  pihak  yang telah bersepakat.
Hambatan-hambatan  pada pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan Restorative  Justice  terjadi  pada  secara  internal  maupun  eksternal,  yang  mana secara  internal  pelaksanaan  terhambat  dikarenakan  pemahaman  penegak  hukum masih  belum  benar-benar  memahami  aturan  pelaksanaan  penghentian  penuntutan sehingga  mengakibatkan  ditolaknya  pengajuan  penghentian  penuntutan.  Kemudian secara  eksternal  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan penghentian  penuntutan diakibatkan  sarana  dan  fasilitas  yang  kurang  mendukung,  masyarakat  yang  kurang memahami  sistem  restorative  justice  dan  masih  ada  beberapa  budaya  masyarakat yang acuh terhadap permasalahan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Triwati, “Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah  Konstitusi,” J.  Ius  Const. ,  vol.  6,  no.  2,  pp.  32 –54,  2020,  doi: 10.26623/jic.v6i1.2092.
J.  Sriwidodo, Perkembangan  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia . Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
D.  K.  Dewi,  “Kewenangan  Jaksa  Dalam  Menghentikan  Penuntutan  Demi Keadilan,” Diktum  J.  Ilmu  Huk. ,  vol.  9,  no.  1,  pp.  1 –14,  2021,  doi: 10.24905/diktum.v9i1.135.
N. Nursyamsudin and S. Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap,” Mahkamah  J. Kaji. Huk. Islam , vol. 7, no. 1, p. 149, 2022, doi: 10.24235/mahkamah.v7i1.10413.
N.  P.  R.  Yuliartini,  “Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),” J. Komun. Huk. , vol. 1, no. 16.1.2015, 2015.
C.  Palsari,  “Kajian  Pengantar  Ilmu  Hukum:  Tujuan  Dan  Fungsi  Ilmu  Hukum Sebagai  Dasar  Fund amental  Dalam  Penjatuhan  Putusan  Pengadilan,” e-Journal Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha , vol. 4, no. 3, pp. 940 –950, 2021.
Septa  Candra,  “Restorative  Justice:  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia”, Jurnal  Rechts  Vinding ,  Vol.  2.  No.  2,  pp.  263-277, 2023, doi: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76.
Z.  Z.  Zephyr,  S.  Wahyudi,  and  D.  Sari,  “Implementasi  Diversi  pada  Tindak Pidana  Pencurian  yang  Dilakukan oleh  Anak  (Studi  di  Polres  Banyumas),”
Soedirman Law Rev. , vol. 10, 2020, [Online]. Available: http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/14
M.-F. Tim, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia , Cetakan Pe. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
N.  Putri  Edytya  and  R.  Satya  Prawira,  “Kenyataan  Penegakan  Hukum  di Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum  dan  Pembangunan:  Hukum  Harus  Ditaati  atau Ditakuti?,” Lex  Sci.  Law  Rev. ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  177 –190,  2019,  doi: 10.15294/lesrev.v3i2.35399.
F.  M.  Wantu,  N.  M.  NGGILU,  S.  Y.  Imran,  R.  T.  S.  Gobel,  and  Supriyadi  A. Arief, Studi  Efektivitas  Sistem  Rekrutmen  dan  Seleksi  Hakim  Konstitusi  Republik Indonesia .  Gorontalo:  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi RI, 2017.
M. J. Mandala, A. Sinurat, and O. G. Manuain, “Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” J. Cahaya Mandalika , pp. 851 –863, 2023.
N.  Thamariska,  Suzanalisa,  and  Sarbaini,  “Penerapan  Asas  Persamaan Dihadapan  Hukum  ( Equality  Before  The  Law )  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun,” Leg. J. Huk. , vol. 15, no. 1, pp. 110 –123, 2023, doi: 10.33087/legalitas.v15i1.438.
K.  A.  RI, Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif .  Indonesia,  2020,  pp.  1 – 14.
I. A. T. Yani Atrian Panab, Reny Rebeka Masu, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative  Justice)  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap Oran g Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan,” vol. 1, no. 1, pp. 59–76, 2023.
M.  S.  H.  Ari  Darman,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “Restorative  Justice Terhadap  Dugaan  Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Pencurian  (Studi  Kasus  SK KEJATI  Sumbar  No:  B-/L.3/Es/10/2020  dan  Putusan  No.  177/Pid.  B  /  2020  /  PN PNN),” Univ. Pendidik. Ganesha e-Journal Komun. Yust. Univer , vol. 5, no. 15, 2022. D. P. Hutagaol and Wenny Megawaty, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Wilayah Kejak saan Negeri Balige,” Leg. Standing J. Ilmu Huk. , vol. 7, no. 1, pp. 221 –233, 2021.
Agustinus  Gabriel  Rante  Ubleeuw,  dan  Mulyanto,  “Konparasi  Pendekatan Restorative  Justice  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  Antara  Kepolisian  dan Kejaksaan”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi ,  Vol,  10,  No.  291-305,  pp. 2022, doi: https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717
Kamarusdiana, Filsafat Hukum . Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
M.  P.  Tampubolon, Change  Management Manajemen  Perubahan :  Individu,
Tim Kerja Organisasi . Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
O. I. Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya,” J. Huk. tô- râ , vol. Vol. 2 No., pp. 429 –435, 2016, [Online]. Available: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941
Undang  Undang  No  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana