## NEGARA DALAM KEADAAN
DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1

## STATE IN AN EMERGENCY ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF
REPUBLIC OF INDONESIA (UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
Mirza Sahputra 2 Email: mirzasahputra_asdanr@yahoo.co.id

## ABSTRACK.
The Constitution of Republic of Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945), the provisions concerning emergencies (state of emergency) are regulated in two articles, namely Article 12 which states "the President declares a state of danger. The conditions and consequences of the hazard situation are stipulated by law "and Article 22 Paragraph (1) states," In the case  of  compulsion  concerns,  the  President  has  the  right  to  determine  government regulations in lieu of laws ". Both point to the same problem, namely conditions that are excluded  from normal  circumstances.  Of  course,  the  understanding  of  these  two  articles has  different  meanings, even  though  the  two  articles  are  equally  set  against  an  unusual condition  or  outside  normal  circumstances.  The  purpose  of  this  paper  is  to  provide  an overview of the implementation of the state in an emergency according to the UUD 1945, the  criteria  or  measures  used  in  determining  emergencies  in  Indonesia.  The  type  of research  used  is  normative  legal  research,  which  is  research  focused  on  examining  the application of the rules or norms in positive law. The results showed the criteria or size in determining an emergency (state of emergency) need to pay attention to the rational basis for  the  enactment  of  an  emergency  that  is  the  existence  of  reasonable  legal  needs (reasonable necessity), the existence of danger factors that threaten (dangerous threat), and in  time  or  opportunities  that  prove  to  be  very  limited  (limited  time).  It  is  recommended that  various  positive  legal  instruments  should  be  provided  which  from  the  beginning anticipate the possibility of these unusual or abnormal conditions so that the functions of the state organs continue to function as they should Keywords: state of emergency, UUD 1945

## ABSTRAK
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), ketentuan mengenai keadaan darurat (state of emergency) diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 yang menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat- syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang” dan Pasal 22 Ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang”. Keduanya  menunjuk  kepada  persoalan  yang  sama,  yaitu  keadaan  yang dikecualikan  dari  keadaan  yang  bersifat  normal.  Tentu  saja  pengertian  kedua pasal  ini  memiliki  pengertian  yang  tidak  sama  walaupun  kedua  pasal  tersebut
1 Diterima 11 Mei 2020. Direvisi 04 Juni 2020
2 Pegawai Puslatbang KHAN LAN RI
sama-sama  mengatur  terhadap  suatu  kondisi  yang  tidak  biasa  atau  diluar keadaan normal. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memberi gambaran mengenai implementasi  negara  dalam  keadaan  darurat  menurut  UUD  1945,  kriteria  atau ukuran  yang  digunakan  dalam  menetapkan  keadaan  darurat  di  Indonesia. Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yakni  penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif.  Hasil  penelitian  menunjukan  kriteria  atau  ukuran  dalam menetapkan  suatu  keadaan  darurat (state  of  emergency) perlu  memperhatikan dasar rasional untuk diberlakukannya keadaan darurat  yaitu adanya kebutuhan hukum  yang  masuk  akal (reasonable  necessity), adanya  faktor  bahaya  yang mengancam (dangerous threat), dan  dalam  waktu  atau  kesempatan  yang  terbukti sangat  terbatas (limited  time). Disarankan  bahwa  perlu  disediakan  berbagai perangkat  hukum  positif  yang  sejak  semula  mengantisipasi  berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak biasa tersebut atau keadaan yang tidak normal  tersebut  agar  fungsi-fungsi  organ  negara  tetap  berjalan  sebagaimana mestinya.

## Kata Kunci : Keadaan Darurat, UUD 1945

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Setiap negara selalu mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi, maka  sistem  pemerintahan  yang dianut  oleh  setiap  negara  dapat  di temukan dalam konsitusi atau undang-undang dasarnya (Sri Soemantri,  2004).    Istilah  konstitusi berasal
dari bahasa
Perancis ( constituer )  yang  berarti  membentuk. Pemakaian  istilah  konstitusi  yang dimaksudkan  ialah  pembentukan suatu  negara  atau  menyusun  dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar
merupakan  terjemahan  istilah  yang dalam  bahasa  Belandanya Gronwet . Perkataan wet diterjemahkan  ke dalam  bahasa  Indonesia  undang- undang,  dan grond berarti  tanah  atau dasar (Projodikoro, 2004).
Undang-Undang  Dasar  1945 (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  telah mengalami perubahan-perubahan
mendasar  sejak  dari  Perubahan Pertama  pada  tahun  1999  sampai  ke perubahan ke empat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputi  materi  yang  sangat  banyak, sehingga  mencakup  lebih  dari  tiga kali lipat jumlah materi muatan UUD 1945 sebelumnya. Jika naskah sebelum amandemen UUD 1945 berisi tujuh  puluh  satu  butir  ketentuan, maka  setelah  empat  kali  mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan (Asshiddieqie, 2003). Sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang telah banyak peristiwa  atau  kejadian  luar  biasa yang menyebabkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dalam  keadaan  biasa  atau  normal menjadi  tidak  berdaya  dan  tidak efektif  lagi  untuk  dipakai  guna mencapai  tujuan  pembentukannya. Kejadian-kejadian tersebut
mengandung dan mengakibatkan hal- hal yang mengancam dan membahayakan  sehingga  kondisi yang  tidak  normal  tidak  dapat bertahan. Ancaman
yang membayakan  itu  sendiri  beraneka ragam  bentuk  dan  coraknya,  yang berbeda-beda dari kasus yang satu ke kasus yang lain, pada suatu waktu ke waktu  yang  lain,  dan  juga  dari  suatu tempat ke tempat yang lain.
Dalam  pratek  penyelenggaraan hukum  di  suatu  negara  terdapat  dua keadaan  yang  dapat  dialami  suatu negara,  yaitu  negara  dalam  keadaan yang  normal  dan  negara  dalam keadaan  tidak  normal.  Menurut Asshiddieqie bila suatu negara dalam keadaan  yang  normal,  maka  system norma  hukum  yang  diberlakukan berdasarkan  undang-undang  dasar dan  perangkat  peraturan  perundang- undangan yang secara resmi diadakan untuk  mengatur  berbagai  aspek  yang berkenaan  dengan  penyelenggaran kegiatan  bernegara  pada  umumnya (Asshiddieqie, 2007)
Selain  kondisi  negara  dalam keadaan biasa (ordinary condition) atau normal (normal  condition), kadang- kadang  timbul  atau  terjadi  keadaan yang  tidak  normal.  Keadaan  yang menimpa  suatu  negara  yang  bersifat tidak  biasa  atau  tidak  normal  itu memerlukan    pengaturan  yang bersifat  tersendiri  sehingga  fungsi- fungsi  negara  dapat  terus  bekerja secara  efektif  dalam  keadaan  yang tidak normal itu. Dalam keadaan yang demikian  itu,  bagaimanapun  juga, sistem norma hukum yang diperuntukan  bagi  keadaan  yang tidak normal dapat diharapkan efektif untuk  dipakai  guna  mencapai  tujuan hukum  yang  menjamin  keadilan,
kepastian  dan  kebergunaan.  Oleh karena  itu,  sejak  mula  keadaan  tidak normal itu sudah seharusnya diantisipasi  dan  dirumuskan  pokok- pokok  garis  besar  pengaturannya dalam undang-undang dasar. Bahkan, karena  pentingnya  hal  ini,  juga diperlukan  pengaturan  dalam  bentuk undang-undang tersendiri  sehingga hal-hal  dasar  mengenai  bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam keadaan tidak normal itu dapat ditetapkan  bersama  oleh  para  wakil rakyat  di  DPR  bersama-sama  dengan presiden  sebagai  pihak  eksekutif (Asshiddieqie, 2007).
Keadaan  yang  tidak  normal  itu cukup  luas  dimensinya  mulai  dari keadaan  perang  yang  menimbulkan kekacauan  pemerintahan  dan  bahaya besar  yang  mengancam  jiwa,  raga, dan  harta  benda  rakyat  banyak sampai  ke  keadaaan  yang  tampak selintas  normal-normal  saja.  Namun untuk  melakukan  hal-hal  tertentu yang  bersifat  mendesak,  tugas-tugas pemerintahan tertentu, terpaksa harus melanggar  aturan  yang  berlaku  atau aturan  yang  belum  ada  karena persoalan penting dan mendesak.
Meskipun peraturan yang dilanggar  itu  dapat  saja  diubah sebagaimana  mestinya,  tidak  cukup tersedia  waktu  untuk  melakukan perubahan yang dimaksud, sementara pelaksanaan
tindakan yang
bersangkutan  sudah  mendesak  untuk harus  segera  dikerjakan  sebaik- baiknya.  Keadaan  yang  demikian  itu termasuk juga katagori keadaan  yang memerlukan  tindakan  yang  tidak biasa.  Misalnya  keadaan  demikian dianggap
dapat memberikan kewenangan  kepada  presiden  untuk menetapkan  peraturan  pemerintah
pengganti undang-undang, yaitu suatu  peraturan  yang  dari  segi  isinya seharusnya  ditetapkan  dalam  bentuk undang-undang, tetapi karena kegentingan yang
memaksa ditetapkan  dalam  bentuk  peraturan pemerintah (Asshiddieqie, 2007).
Jika  dikaitkan  dengan  kondisi negara  Indonesia  yang  berada  di kawasan persimpangan (antar samudera, antar benua, antar kebudayaan, antar kekuatan ekonomi, dan  bahkan  antar  peradaban)  yang tidak menutup kemungkinan mengandung  potensi  bencana  dan kejadian-kejadian  yang  luar  biasa, sehingga sangat rentan terjadi keadaan  yang  tidak  diinginkan, keadaan  luar  biasa,  atau  keadaan yang  tidak  normal  lainnya,  yang termasuk kategori keadaan darurat . Berbagai fakta dan catatan kasus sejarah  tentang  negeri  ini  pun  juga tidak sedikit, sejak jaman kemerdekaan sampai
dengan sekarang  telah  banyak  kejadian  dan peristiwa  yang  luar  biasa  yang  bisa menyebabkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam keadaan  normal  atau  biasa  menjadi tidak  berdaya  dan  tidak  lagi  efektif untuk  diberlakukan.  Kasus-kasus keadaan  darurat  di  Indonesia  sempat menyinggung keberadaan pernyataan keadaan  bahaya  untuk  daerah  Jawa Timur  dan  Madura  yang  dikeluarkan Presiden  Soekarno  pada  7  Juni  1946 ketika  pemerintahan  berpusat  di Yogyakarta,
yang dilanjutkan pernyataan  oleh  pemerintah  bahwa mulai  28  Juni  1946  Indonesia  dalam keadaaan  bahaya.  Kondisi  ini  terkait dengan keadaan sosial politik Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan yang penuh gejolak dan
pergolakan,  krisis  politik  1965-1966, krisis  politik  1997-1998,  keadaan darurat  akibat  tsunami  di  Aceh,  dan bahkan  kasus  luapan  lumpur  panas Sidoarjo.  Negara  yang  terkenal dengan  sebutan  dari  Sabang  sampai Merauke  seperti  Indonesia  memiliki potensi kerawanan yang tidak sedikit, baik  hal  itu  disebabkan  oleh  gejala alam maupun gejala yang timbul atau ditimbulkan  oleh  ulah  manusia sendiri (Asshiddieqie, 2007) Dalam  UUD  1945,  ketentuan mengenai  keadaan  darurat  diatur dalam  dua  pasal,  yaitu  Pasal  12  yang menyatakan  “Presiden  menyatakan keadaan  bahaya.  Syarat-syarat  dan akibat  keadaan  bahaya  ditetapkan dengan undang-undang” dan pasal 22 Ayat  (1)  menyatakan,  “Dalam  hal ihwal  kegentingan  yang  memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang - undang”. Keduanya menunjuk kepada persoalan  yang  sama,  yaitu  keadaan yang  dikecualikan  dari  keadaan  yang bersifat normal.
2. Rumusan Masalah dan Tujuan Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan  masalah  yaitu  bagaimana kriteria  atau  ukuran  suatu  keadaan darurat di Indonesia?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menjelaskan kriteria  atau  ukuran  suatu  keadaan darurat di Indonesia.

## B. KAJIAN KEPUSTAKAAN
1. Pengertian Konstitusi Konstitusi pada dasarnya
memiliki  pengertian  luas,  yaitu keseluruhan  peraturan  baik  tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
secara  mengikat  mengenai  cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah  konstitusi  pada  umumnya menggambarkan  keseluruhan  sistem ketatanegaraan suatu negara.
Sistem  itu  berupa  kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur  atau  memenuhi  negara. Peraturan
perundang-undangan tersebut  ada  yang  tertulis  sebagai keputusan  badan  yang  berwenang dan  ada  yang  tidak  tertulis  yang berupa  kebiasaan  dalam  praktik penyelenggaraan  negara.  Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai  dewasa  ini  dapat  menunjuk pada  peraturan  ketatanegaraan  baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Terdapat beberapa definisi konstitusi  dari  pada  ahli,  yaitu
Herman  Heller,  membagi  pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:
1. Konstitusi  dalam  pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan  kehiupan  politik didalam  masyarakat  sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi  merupakan  suatu kesatuan  kaidah  yang  hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan  kaidah  yang  hidup dalammasyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum konstitusi  dalam  hal  ini  sudah mengandung pengertian yuridis. 3. Konstitusi  atau  undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum  tertinggi  yang  harus ditaati  oleh  negara  dan  pejabat- pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai  dengan  dalil “Goverment by law, not by men” (pemerintahan
berdasarkan
hukum,  bukan  oleh  manusia).
Pada permulaan abad ke-19 dan awal  abad  ke  20,  gagasan mengenai konstitusionalisme, (kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara) mendapatkan  perumusan  secara yuridis  suatu  negara  (Suryani  & Kaswan, 2005).
Konstitusi  adalah  hukum  dasar yang  dijadikan  pegangan  dalam penyelengaraan  negara dapat  berupa hukum  dasar  tertulis  yang  lazim disebut  Undang-Undang  Dasar,  dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara  memiliki  konstitusi  tertulis atau Undang-Undang Dasar.
Kerajaan  Inggris  biasa  disebut negara  konstitusional  tetapi  tidak memiliki  suatu  naskah  Undang- Undang  Dasar  sebagai  konstitusi tertulis.  Oleh  sebab  itu,  di  samping karena  adanya  negara  yang  dikenal sebagai  negara  konstitusional  tetapi tidak  memiliki  konstitusi  tertulis, nilai-niai  dan  norma-norma  yang hidup  dalam  praktek  penyelengaraan negara  juga  diakui  sebagai  hukum dasar,  dan  tercakup  pula  dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas.
Undang-Undang  Dasar  sebagai konstitusi  tertulis  beserta  nilai-nilai dan  norma  hukum  dasar  yang  tidak tertulis  yang  hidup  sebagai  konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan  negara  sehari-hari, termasuk dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara (Asshiddieqie, 2005). Dalam penyusunan suatu
konstitusi  tertulis,  nilai-nilai  dan norma  dasar  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  dalam  praktek
penyelengaraan negara turut
mempenggarui  perumusan  suatu norma  ke  dalam  naskah  Undang- Undang Dasar. Oleh sebab itu suasana kebatinan (geistichenhenter grund) yang  menjadi  latar  belakang  filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan  juridis  suatu  ketentuan Undang-Undang Dasar
perlu dipahami  dengan  seksama,  untuk dapat  mengerti  dengan  sebaik- baiknya  ketentuan  yang  terdapat dalam  pasal-pasal  Undang  –Undang Dasar.  Undang-Undang  Dasar  tidak dapat  dipahami  hanya  melalui teksnya  saja.  Untuk  sunguh-sungguh mengerti,  kita  harus  memahami konteks  filosofis,  sosio-historis,  sosio- politis,  sosio-juridis,  dan  bahkan sosio-ekonomis  yang  mempengarui perumusannya.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagaimana  terakhir  diubah  pada tahun  1999,  2000,  2001  sampai  tahun 2002  merupakan  satu  kesatuan rangkaian  perumusan  hukum  dasar Indonesia  di  masa  depan.  Isinya mencakup  dasar-dasar  normatif  yang berfungsi  sebagai  sarana  pengendali (tool  of  social  and  political  control) terhadap
penyimpangan
dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan  zaman  dan  sekaligus sarana pembaharuan masyarakat (tool social  and  political  reform) serta  sarana perekayasaan (tool  social  and  political engineering) ke  arah  cita-cita  kolektif bangsa.  Belajar  dari  kekurangan sistem  politik  di  berbagai  negara  di dunia,  yang  menjadikan  Undang- Undang Dasar hanya sebagai konstitusi  politik,  maka  Undang- Undang  Dasar  ini  juga  berisi  dasar- dasar pemikiran mengenai demokrasi ekonomi  dan  demokrasi  sosial.  Maka
Undang-Undang  Dasar  ini  dapat disebut  sebagai  konstitusi  politik, konstitusi  ekonomi  dan  sekaligus konstitusi  sosial  yang  mencerminkan cita-cita  kolektif  bangsa,  baik  di bidang  politik  maupun  ekonomi maupun  sosial  budaya,  dengan  tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya  sebagai  hukum  dasar (rechtsidee) (Asshiddieqie, 2005). Sebagai hukum dasar, perumusan  isinya  disusun  secara sistematis  mulai  dari  prinsip-prinsip yang  bersifat  umum  dan  mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan.  Pasal-pasal  dan  ayatnya dirumuskan  dalam  tingkat  abstraksi yang  sesuai  dengan  hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran  bahwa  pengaturan  yang bersifat  rinci  akan  ditentukan  lebih lanjut  dalam  undang-undang.  Makin elastis  suatu  aturan,  makin  terbuka kemungkinan  untuk  menampung dinamika perkembangan zaman,
sehingga Undang-Undang Dasar tidak lekas ketinggalan zaman (veroudderd) .  Namun  demikian,  meski perumusan  Undang-Undang  Dasar ini  bersifat  garis  besar,  haruslah disadari  jangan  sampai  ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat  ditafsirkan  secara  sewenang- wenang  oleh  pihak  yang  berkuasa (Asshiddieqie: 2005).
Secara konseptual, negara merupakan  organisasi  kekuasaan, karena  itu  negara  harus  mempunyai kekuasaan.  Di  dalam  negara  modern, kekuasaan  itu  dibentuk  berdasarkan kemauan  rakyat  dan  mendapat legitimasi dari rakyat. Konsep pemikiran tentang negara dan hukum
pada  zaman renaissance sampai dengan  abad  XVIII  ini  merupakan cikal  bakal  konstitusi  modern  yang sejalan  dengan  lahirnya  negara demokrasi  modern.  Dalam  negara demokrasi  modern,  menurut  hasil kerja komisi konstitusi MPR RI, secara konseptual  ada  tiga  karakter  utama dari suatu konstitusi, yaitu:
1. Negara ( a constitution is a supreme law of the land ).
2. Konstitusi sebagai suatu kerangka kerja sistem pemerintahan  ( a  constitution  is  a frame work for government ).
3. Konstitusi  merupakan  suatu instrumen  yang legitimate untuk membatasi  kekuasaan  pejabat pemerintah  ( a  constitution  a legitimate  way  to  grant  and  limit powers  of  government  officials) (Krisna Harahap, 2004) .
Menurut  K.C.  Wheare  dalam John  Pieris  menjelaskan,  konstitusi adalah:  kerangka  hukum  yang menetapkan  kerangka  dasar  suatu negara dan mengatur tentang susunan pemerintahan. Selain itu, S.W. Couwenberg  mengatakan,  konstitusi adalah  semua  asas  hukum,  aturan hukum  dan  lembaga-lembaga  yang berhubungan  dengan  susunan  dan arah perkembangan kehidupan bersama yang  terorganisasikan secara kenegaraan.  Di  jelaskan  kemudian, hukum  konstitusi  merupakan  basis atau  landasan  dari  sistem  hukum negara  yang  bersangkutan  (Pieris, 2007).
Menurut Sri Soemantri menyatakan, bahwa hukum konstitusi merupakan  bagian  dari  hukum  tata negara.  Oleh  karena  itu,  hakikat konstitusi tidak lain adalah perwujudan paham tentang konstitusi atau  “konstitusioanalisme”,  yaitu
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan hak-hak warga negara maupun setiap penduduk  dipihak  lain.  Undang- Undang  Dasar  sebagai  konstitusi tertulis  merupakan  sebuah  dokumen formal yang berisi:
1. Hasil  perjuangan  politik  bangsa di waktu lampau, 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan  ketatanegaraan bangsa, 3. Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa yang  hendak  diwujudkan,  baik untuk  waktu  sekarang  maupun untuk masa yang akan datang,
4. Suatu  keinginan  dengan  mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan  bangsa  hendak dipimpin (Soemantri, 1992).
Berlakunya  suatu  konstitusi sebagai  hukum  dasar  yang  mengikat didasarkan atas kekuasaan  tertinggi  atau  prinsip kedaulatan  yang  dianut  dalam  suatu negara.  Jika  negara  itu  menganut paham  kedaulatan  rakyat,  maka sumber  legitimasi  konstitusi  itu adalah  rakyat  Karena  itu,  di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.
C.F  Strong  menyatakan  bahwa pada  prinsipnya  tujuan  konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan  tindakan  pemerintah, untuk  menjamin  hak-hak  yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.  Oleh  karena  itu  setiap konstitusi  senantiasa  memiliki  dua tujuan, yaitu:
a. Untuk  memberikan  pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
b. Untuk  membebaskan  kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa  serta  menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Menurut Asshiddieqie Konstitusionalisme  mengatur  dan hubungan  yang  saling  berkaitan  satu sama lainnya, yaitu:
1. Hubungan antara lembaga pemerintah dengan warga negara 2. Hubugan antar lemabaga pemerintahan  yang  satu  dengan lembaga  pemerintahan  yang lainnya.
Maka dari itu konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: a. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara
b. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga  negara  yang satu dengan yang lainnya, dan
c. Mengatur  hubungan  kekuasaan antara  lembaga-lembaga  negara dengan warga negara (Asshiddieqie,  Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia,
2005).
Dalam  UUD  1945  pada  Pasal  1 Ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan  bahwa  segala  tindakn pemerintah harus berdasarkan hukum
(rechstaat) bukan
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) . Negara hukum  kerap  dipautkan  dengan konstitusi
negara
dalam perkembangannya.  Hal  ini  terutama dalam hal pengaturan dan penegasan pembatasan  kekuasaan  negara  untuk menjamin  kemerdekaan  dan  hak-hak dasar  warga  negara.  Keberadaan
konstitusi  dalam  suatu  negara  adalah mutlak  ( conditio  sine  quanon ),  karena tujuan  dari  kehadiran  konstitusi adalah untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia. Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan  oleh  para  filsuf  dari zaman  Yunani  Kuno.  Plato,  dalam bukunya “the  Statesman” dan “the Law” menyatakan  bahwa  negara hukum  merupakan  bentuk  paling baik  kedua  ( the  second  best )  guna mencegah kemerosotan kekuasaan.
Konsep  negara  hukum  modern di  Eropa  Kontinental  dikembangkan dengan  menggunakan  istilah  Jerman yaitu “rechtsstaat” antara  lain  oleh Immanuel  Kant,  Paul  Laband,  Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam  tradisi Anglo  Saxon konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The  Rule  of  Law” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep  negara  hukum  juga  terkait dengan  istilah  nomokrasi (nomocratie) yang  berarti  bahwa  penentu  dalam penyelenggaraan  kekuasaan  negara adalah hukum (Asshiddieqie, 2005). Istilah Negara hukum
merupakan  terjemahan  langsung  dari rechtsstaat dan rule  of  law .  Konsep rechtsstaat bertumpu  atas  sistem hukum  kontinental  yang  disebut civil law, sedangkan rule the  of  law bertumpu  ada  sistem  hukum  yag disebut common law . Karakteristik civil law adalah  administratif  sedangkan karakteristik common  law adalah judicial. Adapun  ciri-ciri rechtsstaat menurut Frderick Julius Stahl adalah :
1. Pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara  didasarkan  pada  teori trias politica 3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig van bestuur) 4. Adanya  peradilan  administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah
(onrechtmatig overheidsdaad). Adapun  konsep  negara  hukum anglo-saxon  rule  of  law dipelopiri  oleh A.V  Dicey  (Inggris).  Menurut  A.V. Dicey,  konsep rule  of  law ini menekankan pada tiga tolak ukur:
1. Supremasi  hukum (supremacy  of law)
2. Persamaan  dihadapan  hukum
(equality before the law) 3. Konstitusi  yang  disasarkan  atas hak-hak perorangan (the constitution  based  on  individual rights) (Tutik, 2007).
Segala  tindakan  pemerintahan harus  didasarkan  atas  peraturan perundang-undangan  yang  sah  dan tertulis. Peraturan perundang undangan  tersebut  harus  ada  dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan  atas  aturan  atau rules  and procedures .  Namun  demikian,  prinsip supremasi  hukum  selalu  diiringi dengan  dianut  dan  dipraktikkannya prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan rakyat  yang  menjamin  peran  serta masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan  kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang- undangan  yang  diterapkan  dan ditegakkan  mencerminkan  perasaan keadilan masyarakat.
Hukum dan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara  sepihak  oleh  dan/atau  hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak  dimaksudkan  untuk  hanya menjamin kepentingan beberapa orang  yang  berkuasa,  melainkan menjamin  kepentingan  keadilan  bagi semua orang.

## 2. Pengertian dan Asas Mengenai Keadaan Darurat
Iwa  Kusuma  Sumantri  memberi definisi  hukum  darurat  sebagai hukum yang  sengaja  diadakan dalam dan  untuk  keadaan  darurat,  yakni keadaan  yang  sempit  dan  genting, keadaan yang sangat membayahakan. Menurut  Sumantri  hukum  darurat biasanya  termuat  dalam  undang- undang  darurat.  Undang-undang darurat  dibuat  oleh  Pemerintah  yang harus  memenuhi  syarat:  keadaan mendesak; keamanan membayahakan dan  mengancam  terjudnya  negara; untuk  mengaatasi  keadaan  dan kesulitan-kesulitan  yang  timbul  dari keadaan  bahaya  tersebut;  tidak  ada kesempatan membuat undang- undang  dengan  parlemen  (DPR);  dan undang-undang hanya berlaku selama  ada  bahaya.  Jika  syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka undang-undang yang dibuat pemerintah melanggar sistem demokrasi, melanggar prinsip kerakyatan  dan  melanggar  hak  asasi manusia. Hukum darurat disusun dan berlaku untuk “mengatasi kegentingan”  atau  setidak-tidaknya untuk  dijalankan  hanya  pada  waktu kegentingan tersebut (Yasin, www.hukumonline.com, 2019). Selain  itu  dari  segi  peristilahan, perkataan darurat itu sendiri sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Arab, “dharuri” ,  yang  biasa  diartikan
sebagai keadaan yang tidak biasa atau tidak  normal.  Dalam  bahasa  inggris, pengertian  demikian  diistilahkan dengan  kata “emergency” atau “nood” dalam  bahasa  Belanda,  atau “siege” dalam  bahasa  Perancis.  Oleh  karena itu, “etat  de  siege” dalam  bahasa Perancis sama artinya dengan “state of emergency” dalam bahasa Inggris atau “staatsnood” dalam  bahasa  Belanda. Kadang-kadang  oleh  para  sarjana, keadaan darurat ini biasa disebut juga dengan  istilah  keadaan  engecualian atau “state  of  exception” yang  dipakai dalam  penegrtian  yang  sama  dengan “state of emergency” .
Sercara  terminologis,  keadaan darurat  berkaitan  dengan ‘emergency doctrine’ yang dikutip oleh Asshiddieqie  dalam Black’s  Law dictionary diartikan  sebagai  berikut (Asshiddieqie, 2007).
1) A  legal  principle  exempting  a person  from  the  ordinary  standard of  reasonable  care  if  that  person acted  instinctively  to  meet  asudden and  urgent  need  for  aid. (Prinsip hukum  yang  memperbolehkan seseorang  bertindak  melampaui dari  standar  umum,  jika  orang tersebut  bertindak  berdasarkan insting  untuk  membantu  dalam keadaan mendesak dan penting)
2) A  legal  principle  by  which  consent to  medical  treatment  in  a  dire situation  is  inferred  when  neither the  patient  nor  a  responsible  party can  consent  but  reasonable  person would do so. (Prinsip hukum yang membolehkan  untuk  menjalani perawatan medis dalam keadaan yang  sangat  mengkhawatirkan baik pasien maupun  pihak yang bertanggung jawab untuk mendapat  persetujuan  tetapi
memungkinkan  setiap  orang untuk melakukannnya)
3) The  principle  that  a  police  officer may  conduct  a  seacrh  without  a warrant  if  the  officer  has  probable cause  and  reasonable  beleieves  that immediate  action  is  needed  to protect  life  or  property”. (Prinsip dimana  seorang  polisi  dapat melakukan penggeledahan tanpa adanya surat perintah penangkapan, jika polisi tersebut mempunyai sebab dan keyakinan yang beralasan bahwa diperlukannya  tindakan  cepat guna  menyelamatkan  hidup orang dan barang)
Pengertian yang pertama berkaitan  dengan  konsep “sudden- emergency  doctrine” atau  doktrin keadaan  darurat  yang  tiba-tiba. Penggertian yang kedua biasa dipakai di  dunia  kedokteran  dan  pelayanan medis,  sedangkan  pengertian  yang ketiga  berkenaan  berkenaan  dengan persoalan ‘emergency exception’ . Pegertian  yang  mempunyai  relevansi dengan  persoalan  hukum  yang pertama  dan  yang  ketiga  mengenai penerapannya  dalam  norma  dan pelaksanaannya di lapangan, terdapat keanekaragaman  yang  luas  dari  dulu sampai  sekarang  dan  dari  suatu negara ke negara yang lain.
Di  berbagai  negara,  seperti Amerika  Serikat,  Perancis,  dan  di negara-negara  lain,  juga  berkembang aneka  ragam  pengertian  mengenai keadaan  darurat  itu.  Kemungkinan terjadinya  keadaan  darurat  disuatu negara juga berbeda-beda kriterianya. Apa  yang  di  suatu  negara  dianggap niscaya,  ditempat  lain  tidak.  Namun, satu  hal  yang  pasti,  seberat  apa  pun permasalahan  yang  terjadi  di  suatu negara,  sudah  seharusnya  dapat
diatasi  dengan  instrumen  hukum yang  ada  untuk  tetap  menjamin berjalannya  fungsi-fungsi  kekuasaan yang melindungi kepentingan seluruh rakyat.  Sekiranya  memang  tidak terdapat  jalan  lain  yang  mungkin, barulah  ditetapkan  keadaan  yang disebut  keadaan  darurat.  Hukum yang  berlaku  dalam  kondisi  negara dalam  keadaan  darurat  itu (state  of emergency  atau  etat  de  siege) adalah hukum  yang  bersifat  darurat  yang menurut  tradisi  Anglo  Amerika disebut ‘martial law’ sedangkan dalam tradisi  Pranscis  dan  negara-negara kontinental lainya disebut sebgai ‘etat de  siege’ .  Hukum  tata  negara  darurat di  Belanda  disebut  dengan  istilah “staatsnoodrecht” .
Makna darurat (nood) antara kata “staatsnoodrecht” dan “noodstaatsrech” memiliki  makna  yang  berbeda. Perkataan “nood” dalam “staatsnoodrecht” menunjuk  kepada keadaan  darurat  negara,  sedangkan makna “nood” dalam “noodstaatsrecht” menunjuk  kepada  hukumnya  yang bersifat darurat. Di samping itu dalam “staatsnoodrecht” adalah “staatsnood” artinya,  yang  dipersoalkan  dalam istilah “noodstaatsrecht” itu  adalah “ hukum tata negaranya  yang  berada dalam  keadaan  darurat”,  sedangkan dalam istilah
“staatsnoodrecht”
negaranya yang berada dalam keadaan  darurat  sehingga  hukum yang  berlaku  adalah  hukum  yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam  keadaan  darurat.  Dengan demikian,  pengertian  hukum  yang dimaksud dalam “staatnoodrecht” lebih luas  daripada “noodstaatrecht” yang hanya menyangkut huku
tatanegaranya  saja  (Kabul  Arifin,
1960).
Konsep  tentang  hukum  tata negara  darurat  atau  dalam  keadaan bahaya  menurut  Herman  Sihombing ialah serangkaian pranata dan wewenang  negara  secara  luar  biasa dan  istimewa,  untuk  dalam  waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan  darurat  atau  bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang- undangan  dan  hukum  yang  umum dan  biasa.  Dengan  demikian  unsur yang  harus  ada  dalam  hukum  tata negara adalah:
1. Adanya  bahaya  negara  yang patut  dihadapi  dengan  upaya luar biasa.
2. Upaya  biasa,  pranata  yang umum dan lazim tidak memadai untuk  digunakan  menganggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. 3. Kewenangan  luar  biasa  yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk  secepatnya  mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam keadaan atau kehidupan normal.
4. Wewenang  luar  biasa  dari hukum  tata  negara  darurat  itu adalah  untuk  sementara  waktu saja, sampai keadaan darurat itu di pandang tidak membahayakan  lagi  (Siombing, 1996).
Mengenai  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  suatu  peraturan darurat, yaitu:
1. Kepentingan  tertinggi  negara yakni,  adanya  atau  eksistensi dari negara itu sendiri,
2. Bahwa  peraturan  darurat  itu harus mutlak atau sangat perlu,
3. Keadaan  darurat  itu  bersifat sementara, selama keadaan
masih  darurat  saja  dan  sesudah itu  diberlakukan  aturan  biasa yang  normal  dan  tidak  lagi aturan darurat yang berlaku,
4. Ketika  dibuat  peraturan  darurat itu  DPR  atau  perwakilan  rakyat tidak  dapat  mengadakan  sidang atau  rapatnya  secara  nyata  dan sungguh (Jazim Hamidi, 2009). Menurut  Sihombing  hukum  tata negara  darurat  dapat  dibedakan  atau digolongkan  menurut  corak,  bentuk dan  sumbernya  antara  lain: pertama hukum  tata  negara  darurat  objektif ( objectieve staatsnoodrecht ), kedua hukum  tata  negara  darurat  subjektif ( subjectieve staatsnoodrecht ) , ketiga hukum  tata  Negara  darurat  tertulis ( geschreven staatsnoodrecht ), keempat hukum  tata  negara  darurat  tidak tertulis  ( ongeschreven  staatsnoodrecht ). Dari  sudut  formal  isinya,  yakni  dari tingkatan  bahaya  darurat  dalam  tata negara darurat itu
dapat dikemukakan:  hukum  tata  negara darurat,  tingkatan  darurat  sipil, darurat  militer,  dan  keadaan  perang (Siombing, 1996).

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  ( Yuridis  Normatif) yakni  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.  Penelitian  hukum normatif  disebut  juga  penelitian hukum  doktrinal,  karena  penelitian ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis  atau  bahan  hukum  yang  lain. Penelitian  hukum  ini  juga  disebut sebagai  penelitian  kepustakaan.  Hal
ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat  sekunder  yang  ada  di perpustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan
( statute approach ) (Ibrahim, 2012).
Jenis  data  yang  digunakan adalah data sekunder yang mencakup: 1. Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
a. Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  1945  Amandemen  Ke IV
b. Undang-Undang  Nomor  23  Prp Tahun  1959  Tentang  Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 tahun 1957)  dan  Penetapan  Keadaan Bahaya
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran  Negara  Tahun  2002
Nomor  3,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4146) d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara  Tahun  2007 Nomor  66,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4723) e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan  (Lembaran  Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 6236)
2. Bahan  hukum  sekunder  terdiri dari  buku-buku,  surat  kabar, majalah,  hasil-hasil  penelitian, hasil  karya  ilmiah,  jurnal-jurnal, artikel dan internet.
3. Bahan  hukum  tersier  atau  bahan hukum penunjang, yang
mencakup Bahan yang memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  sekunder; contohnya adalah
kamus, ensiklopedia,  indeks  kumulatif dan  sebagainya.  Bahan-bahan primer,  sekunder,  dan  tersier diluar  bidang  hukum,  misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat dan lain sebagainya  yang  dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
4. Teknik  pengumpulan  bahan hukum dalam penelitian tersebut, teknik  pengumpulan  bahan- bahan  hukum  yang  digunakan adalah :
a. Studi Kepustakaan Hal  ini  dilakukan  dengan  cara literatur,  makalah,  koran,  dan data  yang  diperoleh  di  internet atau  bahan  hukum  yang  terkait dengan materi pembahasan
b. Dokumentasi Hukum Hal  ini  dilakukan  dengan  cara mencari  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan materi pembahasan
c. Analisis  data  yang  digunakan yaitu  dari  jenis  data  yang terkumpul  dilakukan  analisa bahan  hukum  secara  kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan,  mengidentifikasi, menyusun  dan  mengolah  secara sistematis,  kemudian  dilakukan analisa  dengan  menjabarkan, menginterprestasikan dengan penafsiran  sistematis,  sosiologis, historis,  dan  menyusun  secara
logis  dan  sestematis.  Dari  hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan  untuk  menjawab terhadap  permasalahan  yang diteliti.

## D. HASIL PENELITIAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945, ketentuan  mengenai  keadaan  darurat diatur dalam dua pasal, yaitu pasal 12 dan  pasal  22.  Pasal  12  menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya.  Syarat-syarat  dan  akibat keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan undang-undang”.  Sedangkan    pasal 22  Ayat  (1)  menyatakan,  “Dalam  hal ihwal  kegentingan  yang  memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dalam  arti  sempit,  ancaman bahaya  yang  dimaksud  itu  tertuju kepada keselamatan umum,
intergritas  wilayah,  atau  ancaman terhadap  kedaultan  negara.  Dalam arti  yang  lebih  luas,  ancaman  bahaya itu  dapat  tertuju  kepada  keselamatan jiwa,  keselamatan  harta  benda, ataupun  keselamatan  lingkungan hidup,  baik  dalam  lingkup  nasional, regional,  ataupun  lokal  tertentu. Namun,  dalam  arti  yang  lebih  luas lagi,  ancaman  keselamatan  itu  dapat pula  tertuju  pada  suatu  ide,  prinsip- prinsip  atau  nilai  dinilai  luhur tertentu atau yang tertuju pada suatu sistem  administrasi  atau  efektifitas bekerjanya fungsi-fungsi internal pemerintahan suatu negara. Syarat  hal  ihwal  kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tidak boleh diidentikkan  dengan  keadaan  bahaya seperti  yang  dimaksud  oleh  Pasal  12
UUD  1945.  Jika  dianggap  identik,
justru  akan  menimbulkan  kesulitan karena Perpu hanya boleh ditetapkan dalam keadaan darurat saja. Untuk itu,
pengertian ancaman
bahaya sebagaimana diuraikan di atas haruslah  dibedakan  dengan  jelas antara  pengertian  sempit,  pengertian yang  luas,  serta  pengertian  yang paling  luas,  keadaan  darurat  atau keadaan bahaya yang dimaksud Pasal 12  UUD  1945  adalah  keadaan  yang tingkatan bahayanya tergolong
kepada  pengertian  sempit  atau pengertian luas. Sementara itu,
keadaan kegentingan  yang  memaksa  yang dimaksud  dalam  Pasal  22  UUD  1945 adalah keadaan yang tingkat ancaman bahayanya tergolong kepada pengertian  ketiga.  Dengan  demikian, keadaan  yang  tingkat  ancamannya tergolong  ke  dalam  pengertian  ketiga atau paling luas ini, tidak dikategorikan oleh UUD 1945 dan UU No.  23  Tahun  1959  sebagaimana keadaan darurat atau keadaan bahaya dalam  arti  yuridis.  Oleh  karena  itu, eksistensinya tidak memerlukan tindakkan  deklarasi  atau  proklamasi terlebih  dulu  dari  pemerintah  untuk memberlakukannya (Asshiddieqie, 2007). Beberapa hal yang dapat dikemukakan sehubung dengan perbedaan  di  antara  kedua  ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal  12  mengatur  mengenai kewenangan  Presiden  sebagai kepala  negara (head  of  state) ,
sedangkan  Pasal  22  berada dalam ranah (domain) pengaturan,  yaitu  berisi  norma pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif. Kewenangan  untuk  menyatakan
kondisi  negara  dalam  keadaan bahaya atau melakukan
“declaration of a state of emergency” berada  di  tangan Presiden  selaku  kepala  negara, meskipun  pengaturan  mengenai keadaan bahaya, termasuk syarat pemberlakuan, pengawasan terhadap
pelaksanaannya,  dan  tata  cara mengakhirinya,  harus  terlebih dahulu  diatur  dengan  undang- undang  atau  setidaknya  diatur dalam undang-undang (bij de wet geregeld  of  in  de  wet  geregeld) , tidak  boleh  dengan  peraturan yang  lebih  rendah  daripada undang-undang.  Sementara  itu, materi  yang  diatur  dalam  Pasal 22  berada  dalam  ranah  fungsi kekuasaan legislatif, yaitu mengenai  kewenangan  Presiden untuk  menetapkan  peraturan pemerintah  sebagai  pengganti undang-undang (perpu), apabila terpenuhi  syarat-syarat  untuk itu,  yaitu  adanya  hal  ihwal  atau keadaan kegentingan yang memaksa.
2. Keadaan  dan  ihwal  kegentingan yang  memaksa  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  22  tidak identik  atau  tidak  sama  dengan dengan  keadaan  bahaya  yang dimaksud  dalam  Pasal  12. Keadaan bahaya yang dimaksud dalam  Pasal  12  boleh  jadi termasuk  kategori  keadaan  atau ihwal  yang  memaksa  seperti yang  dimaksud  Pasal  22.  Akan tetapi,  alasan  kegentingan  yang memaksa menurut Pasal 22 tentu tidak selalu merupakan keadaan bahaya  seperti  yang  dimaksud dalam Pasal 12. Artinya, keadaan atau ihwal kegentingan
memaksa  menurut  Pasal  22  itu lebih  luas  cakupan  maknanya dari  pada  keadaan  bahaya menurut  Pasal  12.  Dalam  setiap keadaan bahaya, Presiden berhak  menetapkan  peraturan pemerintah  sebagai  pengganti undang-undang.
3. Ketentuan  mengenai “keadaan bahaya” yang  ditentukan  dalam Pasal  12  jelas  lebih  nekankan sifat  bahaya  yang  mengancam (dangerous  threat), sedangkan
“kegentingan yang memaksa” dalam  pasal  22  lebih  mekankan aspek  kebutuhan  hukum  yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan  persoalan  waktu  yang terbatas. Di satu pihak ada unsur
“reasonable  necessity” ,  tetapi  di pihak  lain  terhadap  kendala “limited time” .
4. Pasal 12 mempersyaratkan ditentukannya syarat-syarat objektif  untuk  pemberlakuan, pengawasan,  dan  pengahiran suatu  keadaan  bahaya  itu, sedangkan Pasal 22 tidak menentukan  adanya  syarat- syarat  objektif  semacam  itu, kecuali menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden  untuk  menilai  sendiri apakah  kondisi  negara  dalam keadaan  genting  dan  memaksa atau terdapat hal ihwal kegentingan yang besifat memaksa  untuk  ditetapkannya suatu  peraturan  pemerintah sebagai pengganti undang- undang (Perpu). Dengan perkataan  lain,  Pasal  12  UUD 1945  mengatur  penilaian  yang bersifat  objektif  dari  Presiden apakah suatu situasi dan kondisi
negara  telah  berada  dalam keadaan  bahaya  atau  tidak berdasarkan ukuran-ukuran objektif  yang  telah  ditentukan dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 22 memberikan  kewenagan  kepada Presiden  untuk  secara  subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal  yang  terkait  dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang  tidak  dapat dibentuk  segera,  sedangkan kebutuhan  akan  pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur  sudah  sangat  mendesak sehingga  Pasal  22  UUD  1945 memberikan  kewenagan  kepada Presiden  untuk  menetapkan peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang (Perpu). Sebagaimana  telah  dipaparkan pada  di  atas  sebelumnya,  banyak peristiwa  atau  kejadian  luar  biasa yang meyebabkan
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dalam  keadaan  biasa  atau  normal menjadi  tidak  berdaya  dan  tidak  lagi efektif  untuk  dipakai  guna  mencapai tujuan  pembentukannya.  Kejadian- kejadian  tersebut  mengandung  dan mengakibatkan
hal-hal yang mengancam dan membahayakan sehingga  kondisi  yang  normal  tidak dapat  bertahan.  Ancaman  yang membahayakan  itu  sendiri  beraneka ragam  bentuk  dan  coraknya,  yang berbeda-beda dari kasus satu ke kasus yang lain pada suatu waktu ke waktu yang  lain,  dan  juga  dari  satu  tempat ke tempat yang lain. Untuk menghadapi berbagai potensi gangguan  dan  ancaman  dimaksud, maka untuk pertama kali, Pemerintah Republik  Indonesia  membentuk  satu
undang-undang  tersendiri,  yaitu  UU No.  6  Tahun  1946  tentang  Keadaan
Bahaya yang kemuadian di perbahurui  dalam  Undang-Undang Nomor  74  Tahun  1957  dan  terkakhir di  perbarui  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Prp  Tahun  1959  Tentang Pencabutan  UU  No.  74  Tahun  1957 (Lembaran  Negara  No.  160  tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  23  Prp  tahun  1959 tentang  Penetapan  Keadaan  Bahaya meyatakan:
a. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  Perang  menyatakan seluruh  atau  sebagian  dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan  darurat  sipil  atau keadaan  darurat  militer  atau keadaan perang, apabila:
b. keamanan atau ketertiban hukum  di  seluruh  wilayah  atau disebagian wilayah Negara
Republik  Indonesia  terancam oleh pemberontakan, kerusuhan- kerusuhan  atau  akibat  bencana alam,  sehingga  dikhawatirkan tidak  dapat  diatasi  oleh  alat-alat perlengkapan secara biasa;
c. timbul  perang  atau  bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara
Republik  Indonesia  dengan  cara apapun juga;
d. hidup  Negara  berada  dalam keadaan  bahaya  atau  dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada  gejala-  gejala  yang  dapat membahayakan hidup Negara.
Ada  tiga  unsur  penting  yang memberikan  dasar  logis  untuk
diberlakukannya  keadaan  darurat yaitu:
1. Adanya kebutuhan hukum yang masuk akal (reasonable necessity)
2. Adanya  faktor  bahaya  yang mengancam (dangerous threat)
3. Dalam  waktu  atau  kesempatan yang  terbukti  sangat  terbatas
(limited time) Qurrata Ayuni mengatakan sejumlah  permasalahan  hukum  yang muncul  dari  Perpu  Nomor  23  Tahun 1959  antara  lain  yaitu  dalam penjelasan  Pasal  1  menyebutkan bahwa  “Penilaian  peristiwa-peristiwa yang  tersebut  dalam  ayat  1  sebagai alasan  yang  membolehkan  keadaan bahaya  dapat  dinyatakan,  diserahkan semata-mata  kepada  Presiden;  maka hakim  tidak  dapat  menguji  sebuah pernyataan  keadaan  bahaya  apakah itu  menurut  hukum  atau  tidak”. Ketentuan tersebut tentu bertentengan dengan  aturan  yang  membolehkan sebuah  keputusan  presiden  untuk diuji  di  pengadilan  Tata  Usaha Negara
(Yasin, www.hukumonline.com, 2019).
Kemudian  undang-undang  lain yang  mengatur  tentang  keadaan darurat  yaitu  Undang-Undang  24 Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana  dalam  Pasal  1  ayat  (2) menyebutkan  “bahwa  bencana  alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa yang  disebkan  oleh  alam  antara  lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,  banjir,  kekeringan,  angin topan, dan tanah longsor”. Sedangkan Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan “Bencana  nonalam  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  nonalam  yang antara  lain  berupa  gagal  teknologi, gagal  modernisasi,  epidemi,  dan
wabah  penyakit.  Dan  Pasal  1  ayat  (3) menyebutkan  Bencana  Sosial  adalah bencana  yang  diakibatkan  oleh peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa yang  diakibatkan  oleh  manusia  yang meliputi  konflik  sosial  anarkelompok atau  anatarkomonitas  masyarakat, dan teror.
Selain  Perpu  Nomor  23  Tahun 1959  dan  tentang  Keadaan  Bahaya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2007 Tentang Penanggulangan Bencana,  juga  diatur  dalam  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kekarantinaan  Kesehatan  adalah upaya  mencegah  dan  menagkal keluar  atau  masuknya  penyakit dan/atau  faktor  risiko  kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat.
Berkaitan  dengan  penetapan keadaan  darurat  terdapat  perbedaan anatara  Perpu  Nomor  24  Tahun  1959 tentang  Keadaan  Bahaya,  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulanangan  Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  Perpu  23  Tahun  1959  dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 penetapan  keadaan  darurat  berada pada  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini presiden  sedangkan  Undang-Undang
24 Tahun 2007
deklarasi/ penetapannya  dapat  dilakukan  oleh Presiden  dan  Kepada  daerah  sesuai dengan skala bencana.
Menurut  Asshiddieqie  bahwa penetapan status darurat bencana dan perupahannya adalah persoalan hukum yang serius sehingga seharusnya  langsung  ditangani  oleh
Presiden  selaku  kepala  negara.  Hal kedaruratan seharusnya tidak dikaitkan dengan desentralisasi namun  harus  di  tangani  langsung oleh  Kepala  Negara  dikarenakan hanya  Kepala  Negara  yang  berhak mengubah status hukum dari keadaan normal  menjadi  keadaan  darurat (Yasin, www.hukumonline.com, 2019).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Ketentuan  mengenai  keadaan darurat diatur dalam dua pasal, yaitu pasal  12  dan  pasal  22.  Pasal  12 menyatakan  “Presiden  menyatakan keadaan  bahaya.  Syarat-syarat  dan akibat  keadaan  bahaya  ditetapkan dengan  undang-undang”.  Sedangkan pasal 22 Ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Keadaan darurat berkaitan dengan  keadaan  objektif  di  luar subjektifitas  pejabat  yang  menilai, sedangkan kegentingan
yang memaksa  membuat  hal-hal  yang berkaitan dengan penilaian dari sudut penilaian  subjektif  pejabat  yang menilai.  Misalnya  apabila  dikatakan bahwa  negara  berada  dalam  keadaan perang,  maka  yang  dimaksud  adalah fakta-fakta yang secara nyata memang menunjukan  bahwa  negara  sedang diserang  oleh  pasukan  musuh. Kenyataan-kenyataan dari sudut objeknya  inilah  yang  diatur  dalam Pasal 12 UUD 1945.
Sementara  itu,  yang  diatur dalam  Pasal  22  UUD  1945  adalah sifat-sifat kegentingan mendesak yang memaksa  pejabat  untuk  bertindak segera  guna  mengatur  hal-hal  yang diperlukan  dalam  mengatasi  keadaan objektif yang terjadi yang
mengakibatkan
timbulnya kegentingan  yang  memaksa  itu.  Oleh karena  itu,  Pasal  12  UUD  1945 mengatur  mengenai  keadaan  yang bersifat  objektif,  sedangkan  Pasal  22 UUD  1945  mengatur  mengenai tindakan  pengaturan  yang  harus dilakukan  oleh  Presiden  atas  dasar penilaian subjektifnya mengenai keadaan negara Disarankan bahwa perlu disediakan berbagai perangkat hukum  positif  yang  sejak  semula mengantisipasi berbagai
kemungkinan  keadaan  yang  bersifat tidak  biasa  tersebut  atau  keadaan yang  tidak  normal  tersebut  agar fungsi-fungsi  organ  negara  tetap berjalan sebagaimana mestinya .

## F. DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Asshiddieqie, J. (2003). Struktur
Ketatanegaraan Indonesia
Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Symposium Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Kehakiman dan HAM.
Asshiddieqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konpress.
Asshiddieqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media.
Jazim Hamidi, &. L. (2009). Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan
Keadaan Darurat dalam Suatu Negara. Jurnal Konstitusi, 6 (1), 46.
Kabul Arifin, S. d. (1960). Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Keadaan Bahaja Sebagai Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnya. Jakarta: Bappit Pusat Permata.
Pieris, J. (2007). Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. Jakarta: Pelangi Cendikia.
Projodikoro, W. (2004). Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Siombing, H. (1996). Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Soemantri, S. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.
Soemantri, S. (2004). Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945. Jakarta: Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur In-Trans.
Suryani, E., & Kaswan. (2005). Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa Bandung. Bandung: PT Refika Aditama.
Tutik, T. T. (2007). Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka.
2. Internet Yasin, M. (2019, April 23).
www.hukumonline.com . Diambil kembali dari
www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt5cbe8b53690fd/i staatsnoodrecht-i-dalam- pandangan-tiga-tokoh-hukum
Yasin, M. (2019, April 19). www.hukumonline.com . Diambil kembali dari www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3 -aturan-ini-jadi-rujukan-utama- dalam-hukum-tata-negara- darurat?page=2
Yasin, M. (2019, April 15). www.hukumonline.com . Diambil kembali dari www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3 -aturan-ini-jadi-rujukan-utama- dalam-hukum-tata-negara- darurat?page=2

## 3. Peraturan
Perundang- Undangan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia  1945  Amandemen  Ke IV Undang-Undang  Nomor  23  Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU  No.  74  Tahun  1957 (Lembaran  Negara  No.  160 tahun  1957)  dan  Penetapan Keadaan Bahaya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran  Negara  Tahun  2002 Nomor  3,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4146) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007  Tentang  Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4723) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan  (Lembaran  Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 6236)