## Wajah Hukum, 3(1), 10-19
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.52 Eko Budi S

## Pemberantasan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik dari Perspektif Sosiologi Hukum
Eko Budi S 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jl. Slamet Riyadi Broni – Jambi Telpon: (0741) 65351 Email: ekobudi1999@yahoo.co.id
Abstrak. Fenomena  pungutan  liar  yang  terjadi  di  Lembaga/Instansi  Pemerintah  melibatkan  oknum  dan  masyarakat, yang  menjadikan  suatu  budaya  sosial  yang  dipelihara  sehingga  menjadi  hal  yang  wajar.  Hal  ini  sangat  mencoreng Lembaga/Instansi  yang  menyediakan  layanan  kepada  masyarkat  tersebut.  Permaslahan  pelayanan  publik  sangat komplek  sehingga  masyarakat  yang  membutuhkan  dan  penyelenggara  pelayanan  publik  cenderung  melanggengkan pungutan  liar  tersebut.  Praktik  pungutan  liar  saat  ini  telah  merusak  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat  dan menyebabkan  kerugian  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya. Ibarat  fenomena  gunung  es,  pungutan  liar  hanya nampak  jika  ketahuan  setelah  adanya  pengaduan/tindakan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum,  namun  sebenarnya yang belum diadukan/terungkap masih banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk memberikan sumbangan pemikiran  dalam  rangka  pemberantasan  pungutan  liar  pada  sektor  pelayanan  publik  melalui  pendekatan  sosiologi hukum. Tipe yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan.
Kata kunci: Pungutan liar, pelayanan publik, sosiologi hukum.
Abstract. The phenomenon of illegal levies that occur in Government Institutions/Institutions involves individuals and society,  which  makes  a  social  culture  maintained  so  that  it  becomes  a  natural  thing.  This  greatly  tarnished  the Institutions/Institutions  that  provided  services  to  the  community.  The  issue  of  public  service  is  very  complex  so  that people  in  need  and  providers  of  public  services  tend  to  perpetuate  these  illegal  levies.  Current  practices  of  illegal levies  have  damaged  the  joints  of  community  life  and  caused  harm  to  the  people  who  need  them.  Like  an  iceberg phenomenon, illegal fees only appear if caught after legal complaints / actions by law enforcement officials, but there are still many that have not been reported / revealed. The purpose of this study is to contribute ideas in the context of eradicating illegal levies in the public service sector through a legal sociology approach. The type used in the study is normative juridical using the statutory approach.
Keywords: Illegal levies, public services, legal sociology.

## PENDAHULUAN
Upaya  pemerintah  untuk  memberantas  pungli  sesungguhnya  bukan  sesuatu  yang  baru.  Presiden pertama  Republik  Indonesia,  Soekarno  pernah  membentuk  Badan  Pengawas  Kegiatan  Aparatur  Negara (Bapekan)  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1959  dengan  ketua  Sri  Sultan  HB  IX.  Bapekan bertugas untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan, utamanya pengaduan tentang korupsi dan pungli. Kemudian  pada  tahun  1977  di  masa  Pemerintah  Orde  Baru  pernah  dibentuk  tim  Operasi  Tertib  (Opstib) melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  1977  yang  dikomandoi  Kepala  Staf  Kopkamtib  Laksamana Sudomo untuk memberantas pungli. 2 Berlanjut di era Reformasi  pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pernah pula dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 37  Tahun  2009.  Lembaga-lembaga  yang  disebutkan  tersebut  semuanya  tidak  ada  yang  berumur  panjang. Gebrakan hanya terjadi pada awal masa pembentukan. Pungli pun terus berlanjut hingga kini.
Apa  yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan satgas dan penerbitan surat edaran merupakan hal  yang  patut  diapresiasi.  Namun  demikian,  dengan  berkaca  pada  sejarah,  hal  itu  hanya  akan  mengulang kegagalan  upaya-upaya  sebelumnya  jika  langkah  pembenahan  yang  dilakukan  berjalan  secara  parsial, ad hoc, dan hangat-hangat tahi ayam. Pembentukan satgas dan penerbitan surat edaran akan menjadi hal yang bersifat  seremonial  dan  gertak  sambal  jika  tidak  ditopang  dengan  perbaikan  yang  bersifat  struktural  dan berkelanjutan. Dengan kata lain, penyelesaian hendaknya dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.
1 Dosen, Pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
2 Antonius Galih Prasetyo, Memberantas Pungli Secara Sistemik, Inagara Magazin, Vol. I No. 2, Desember 2016, hal. 50.
Sampai bulan Oktober 2018, Satgas Saber Pungli telah menerima laporan pengaduan sebanyak 36.427 laporan/  pengaduan.  Rinciannya  yaitu  laporan  melalui  SMS  1193  (23.440  SMS),  email  (6.61),  aplikasi website (2.877), call center 193 (2.325), melalui surat (965), dan laporan secara langsung (179 pengaduan). Dari  laporan  pengaduan  tersebut,  masalah  yang  paling  banyak  dilaporkan  yaitu  terkait  masalah  pelayanan masyarakat (50%), pendidikan (20%), hukum (8%), perijinan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain  masing-masing  (5%).  Sedangkan  intansi  yang  paling  banyak  dilaporkan  adalah  Kemendagri, Kemendikbud,  Polri,  Kemenhub  dan  Kementerian  ATR/BPN.  Untuk  daerah  yang  banyak  dilaporkan  oleh masyarakat adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara. 3
Untuk pokja penindakan Satgas, UPP Kementerian/Lembaga dan daerah telah melaksanakan sebanyak 7.439  kegiatan  OTT,  dengan  jumlah  tersangka  sebanyak  12.146  orang.  Dengan  rincian:  proses  lidik/sidik (3.191 kasus), P19 (40 kasus), P21 (286 kasus), tahap penuntutan (3 kasus), dilaksanakan sidang (66 kasus), sudah  divonis  (160  kasus),  SP3  (28  kasus),  dan  3.665  kasus  diserahkan  kepada  instansi  terkait  untuk dilakukan  penindakan  secara  internal.  Sedangkan  jumlah  barang  bukti  hasil  OTT  di  seluruh  Indonesia sebanyak  Rp  320.383.285.082,00.  Nilai  perolehan  terbesar  pada  UPP  Kaltim  yaitu  Rp  298,6  miliar  dan paling kecil yaitu UPP Kalimantan Utara sebanyak Rp 32 juta lebih.
Dari  data  tersebut,  bahwa  pungutan  liar  (pungli)  kian  merebak  dari  waktu  ke  waktu.  Isu  dan  jutaan fakta  turut  membuka  kedok  hitam  para  pelaku  yang  notabene  aparatur  negara.  Mirisnya,  para  aparatur negara disanjung bak pangeran di balik sindikat tersebut. Aparatur negara menempati strata tertinggi di balik jutaan  makar  yang  dilakoni.  Tidak  heran,  jika  makar  yang  mereka  lakoni  bersama  kelompok  asuhannya berkarakter  kamuflase  dan  bermuara  pada  aksi  koruptif.  Kiprah  dan  ruang  gerak  aparatur  negara  yang sempat  terjebak  di  balik  sindikat  pungli  menandakan  sebuah  gejala  sosial  berupa  kemerosotan  akhlak  dan moral.
Dengan  demikian  pungli  menjadi  ancaman  yang  serius  bagi  bangsa  Indonesia.  Di  sini  kita  patut mengingat  filosofi  dasar  dari  pelayanan  publik  itu  sendiri.  Pemerintah  dibentuk  salah  satunya  untuk memberikan pelayanan publik pada warganya. Legitimasi dari masyarakat didapatkan manakala pemerintah mampu menjalankan dengan baik tugas utamanya tersebut. Sebagai salah satu batu sendi yang membentuk raison  d’etre dari  keberadaan  pemerintah,  maka  sudah  selayaknya  pelayanan  publik  dijalankan  dengan semestinya sesuai asas universal dalam negara demokrasi dan beradab. Rambu-rambu mengenai hal ini telah diatur  secara  gamblang  dan  normatif  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  penulisan  deduktif  yaitu  dengan  cara  pemaparan secara  umum  untuk  mendapatkan  kesimpulan  secara  khusus,  tipe  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif yang  bersifat  deskriptif  analitik,  untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  mendalam  serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.
Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  bahan-bahan  tersebut  kemudian  diinventarisasi  dan diidentifikasi,  teknis  analisis  dilakukan  secara  interpretasi,  yaitu  bahan  hukum  diinterpretasikan  dan dijabarkan  dengan  mendasarkan  pada  suatu  norma  dan  pendekatan  konsep  kriminologi,  sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pungli Dalam Kajian Hukum Pidana
Pungutan  liar  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  Pegawai  Negeri  atau  Pejabat Negara  dengan  cara  meminta  pembayaran  sejumlah  uang  yang  tidak  sesuai  atau  tidak  berdasarkan
3 Data  dari  Satgas  Saber  Pungli  Pusat  tahun  2016  –  2018,  sumber  dari:  https://polkam.go.id/tiga-tahun-berjalan-satgas- saber-pungli-lakukan-7-439-ott/ diakses tanggal 12 November 2018.
peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. 4 Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan,  di  mana  dalam  konsep  kejahatan  jabatan  dijabarkan  bahwa  pejabat  demi  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain,  menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk  memaksa  seseorang  untuk  memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 5
Pungutan  liar  juga  merupakan  maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  atau penyelenggara  pelayanan  publik.  Sebagai  contoh,  jika  ada  oknum  pemerintahan  yang  memungut  biaya dalam  pengurusan  akta  kelahiran,  maka  bisa  disebut  dengan pungutan  liar karena  bertentangan  dengan peraturan  yang  lazim.  Pungutan  tanpa  dasar  hukum  yang  sah  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008  tentang Ombudsman Republik  Indonesia diartikan  sebagai  perilaku  atau  perbuatan  melawan  hukum,  melampaui  wewenang, menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang  tersebut,  termasuk kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan oleh  Penyelenggara  Negara  dan  pemerintahan  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Pungli  terjadi  karena  ada  dua  pihak  yang  terlibat  yaitu  antara  penyelenggara  pelayan  publik  dan pengguna jasa layanan publik, mereka melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat  pelayanan kepada masayarakat,  dilakukan secara singkat dengan  imbalan  langsung  yang  biasanya  berupa  uang.  Adapun  permasalahan-permasalahan  dalam pelayanan  publik,  diantaranya  adalah:  masih  terbatasnya  kualitas  layanan  publik,  kurang  kesadaran  dan keinginan  aparat  penyelenggara  negara  untuk    menjalankan/memberikan  pelayanan  publik  yang  baik karena  tidak  ada  manfaatnya  bagi  mereka,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  taat  aturan  dan kurangnya  budaya  antri,  belum  banyak  digunakannya  teknologi  informasi  di  pelayanan  publik,  belum meratanya  pemahanman  pelayanan  publik  yang  prima  dimata  penyelenggara  negara,  lemahnya pelaksanaan hukum/aturan yang ada.
Permasalahan  ini  diperparah  lagi  dengan  kondisi  masyarakat  saat  ini,  seperti:  kualitas  pelayanan publik  masih  identik  dengan  hubungan  kekerabatan  atau  tingkat  sosial,  pelayanan  publik  masih  terkait dengan “fulus” ada  uang,  ada  layanan  prima,  masyarakat  banyak  yang  apatis  dan  frustasi  terhadap kualitas pelayanan publik, apatis dan terbuka lebarnya media untuk protes maka reaksi publik cenderung asal  bunyi  dan  sulit  untuk  melakukan  perubahan  di  jajaran  penyelenggara  pelayan  publik,  masyarakat masih  mudah  terpengaruh  oleh  gosip  dan  mudah  anarkis  ketika  kualitas  layanan  publik  buruk  serta banyak kalangan atas yang melakukan pungli bebas dari tuntutan hukum. 6
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir kebijakan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 7
Dalam pungutan liar, yang menjadi unsur-unsur objektif, telah diatur dalam rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yaitu Pasal 423 KUHP sebagai berikut:
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar)
b. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag);
c. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk:
1) Memberikan sesuatu (iets af geven);
2) Membayar (uitbetaling);
4 Hisam  Sam, Pengertian  Pungli  dan  Faktor  Penyebabnya, https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli- pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/, diakses tanggal 2 Februari 2018.
5 Moh  Toha  Solahuddin, Pungutan  Liar  dalam  Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi, Majalah  Paraikatte,  Vol.  26,  Triwulan III, 2016, hal. 2.
6 Eko  Budi, Meningkatkan  Kinerja  UPP  Kabupaten/Kota  dalam  Memberantas  Pungli  Melalui  Strategi  Pembinaan  dan Penindakan, Makalah diberikan pada Raker Lintas Unit Kerja Saber Pungli se-Propinsi Jambi, tanggal 14-15 November 2018.
7 Reza  Iswanto, Kebijakan  Nonpenal  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi  terhadap  Penyalahguna  Narkotika, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), hal. 167.
3) Menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau (eene  terughouding  genoegen  nemenbij  eene uitbetaling);
4) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (een persoonlijken dienst verrichten).
Sedangkan yang menjadi unsur-unsur subjektif, dalam hal ini diatur dalam rumusan  tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e dalam UU PTPK pada Pasal 423 KUHP adalah:
a. Atau dengan maksud untuk (met het oogmerk om) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen);
b. Menguntungkan secara melawan hukum (wederrechtelijk te bevoordelen)
Penjelasan  beberapa  Pasal  di  dalam  KUHP  yang  dapat  mengakomodir  perbuatan  pungutan  liar adalah sebagai berikut:
Pasal 368 KUHP:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  memaksa  orang  lain  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  untuk  memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang  maupun  menghapus  piutang,  diancam,  karena  pemerasan,  dengan  pidana  penjara  paling lama sembilan tahun.”
Pasal 423 KUHP:
“Pegawai  negeri  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  dengan  menyalah  gunakan  kekuasaannya  memaksa  orang  lain  untuk menyerahkan  sesuatu,  melakukan  suatu  pembayaran,  melakukan  pemotongan  terhadap  suatu pembayaran  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  untuk  pribadi  sendiri,  dipidana  dengan  pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12  UU PTPK, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP  merupakan  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  12  huruf  e  dari  UU  PTPK,  pelakunya  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau dengan  pidana  penjara  paling  singkat  empat  tahun  dan  paling  lama  dua  puluh  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  dua  ratus  juta  rupiah  dan  paling  banyak  satu  miliar  rupiah.  Tindak  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  423  KUHP  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  merupakan  suatu bijkomend  oogmerk, sehingga  oogmerk  atau  maksud  tersebut  tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.
Dari  rumusan  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  423  KUHP  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  yang dilarang  di  dalam  pasal  ini  ialah  perbuatan-perbuatan  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  memaksa orang lain:
a. Untuk menyerahkan sesuatu;
b. Untuk melakukan suatu pembayaran;
c. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
d. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.
Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu,  melakukan  suatu  pembayaran,  menerima  pemotongan  yang  dilakukan  terhadap  suatu pembayaran  dan  melakukan  suatu  pekerjaan  untuk  pribadi  pelaku itu  merupakan tindak  pidana  materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat yang  tidak  dikehendaki  oleh  undang-undang  karena  perbuatan-perbuatan  itu  telah  timbul  atau  telah terjadi.  Karena  tidak  diberikannya  kualifikasi  oleh  undang-undang  mengenai  tindak-tindak  pidana  yang diatur  dalam  Pasal  423  KUHP,  maka  timbullah  kesulitan  di  dalam  praktik  mengenai  sebutan  apa  yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.
Sejak  diperkenalkannya  kata  pungutan  liar  oleh  seorang  pejabat  negara,  tindak  pidana-tindak pidana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  423  KUHP  sehari-hari  disebut  sebagai  “pungutan  liar”. Pemakaian  kata  pungutan  liar  itu  ternyata  mempunyai  akibat  yang  sifatnya  merugikan  bagi  penegakan hukum, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat  yang  seolah-olah  tidak  perlu  dituntut  menurut  hukum  pidana  yang  berlaku  hingga  tingkat  yang
seolah-olah  harus  dituntut  menurut  hukum  pidana  yang  berlaku,  sedang  yang  dewasa  ini  biasa  disebut pungutan  liar  itu  memang  jarang  membuat  para  pelakunya  diajukan  kepengadilan  untuk  diadili, melainkan  cukup  dengan  diambilnya  tindakan-tindakan  disipliner  atau  administratif  terhadap  mereka, padahal  kita  semua  mengetahui  bahwa  yang  disebut  pungutan  liar  itu  sebenarnya  merupakan  tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f UU PTPK.
Kebiasaan  tidak  mengajukan  para  pegawai  negeri  yang  melanggar  larangan-larangan  yang  diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12  UU PTPK ke pengadilan untuk diadili, dan semata- mata  hanya  mengenakan  tindakan-tindakan  administratif  terhadap  mereka  itu  perlu  segera  dihentikan, karena  kebiasaan  tersebut  sebenarnya  bertentangan  dengan  beberapa  asas  yang  dianut  oleh  Undang- Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, yakni:
a. Asas  legalitas, yang  menghendaki  agar  semua  pelaku  sesuatu  tindak  pidana  itu  tanpa  kecuali  harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;
b. Asas  verbod  van  eigen  richting atau  asas  larangan  main  hakim  sendiri,  yakni  menyelesaikan  akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.
Adapun  maksud  untuk  tidak  mengajukan  tersangka  ke  pengadilan  untuk  diadili,  maka  maksud tersebut  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk  kepentingan  umum,  dan  bukan  untuk  kepentingan  tersangka/korps  atau  organisasi  tersangka. Perbuatan  menyampingkan  perkara  itu  tidak  dapat  dilakukan  setiap  orang  dengan  jabatan  atau  pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  sebagaimana  dalam  LN  Tahun  2004  No.  67,  yang berwenang  menyampingkan  suatu  perkara  berdasarkan  kepentingan  umum  itu  hanyalah  Jaksa  Agung saja.  Mengenai  pengertiannya  sebagai  uang,  perbuatan  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  memaksa orang  menyerahkan  sesuatu  itu  dalam  contoh  sehari-hari  dapat  dilihat  dalam  bentuk  pungutan  di  jalan- jalan raya, di pos-pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa  pungutan-pungutan  seperti itu juga  dilakukan  oleh  para  pendidik  baik  terhadap  sesama  pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka.
Akan  tetapi,  tidak  setiap  pungutan  seperti  yang  dimaksudkan  di  atas  itu  merupakan  pelanggaran terhadap  larangan  yang  diatur  dalam  Pasal  423  KUHP  jo.  Pasal  12  UU  PTPK,  karena  jika  pungutan tersebut  ternyata  telah  dilakukan  karena  pegawai  negeri  yang  memungut  pungutan  itu  telah  melakukan sesuatu  atau  mengalpakan  sesuatu  di  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  yang  sifatnya  bertentangan dengan  kewajibannya,  maka  perbuatannya  itu  merupakan  pelanggaran  terhadap  larangan-larangan  yang diatur  dalam  Pasal  419  angka  2  KUHP  jo.  Pasal  12  huruf e  UU  PTPK.  Perbuatan  yang  dilarang  dalam Pasal  423  KUHP  ialah  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  memaksa  orang  lain  melakukan  suatu pembayaran.  Sebenarnya  tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa  melakukan  suatu  pembayaran  kecuali  jika pemaksaan  untuk  melakukan  pembayaran  seperti  itu  dilakukan  berdasarkan  suatu  peraturan  undang- undang.
Pada  pasal  425  KUHP,  kejahatan-kejahatan  yang  diatur  yakni  menerima  atau  melakukan pemotongan  terhadap  suatu  pembayaran  seolah-olah  merupakan  utang  kepada  dirinya  atau  kepada pegawai  negeri  yang  lain  atau  kepada  sesuatu  kas  umum  dan  lain-lain,  yang  dilakukan  oleh  pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini: a.  Pegawai  Negeri  yang  di  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  meminta,  menerima,  atau  melakukan pemotongan  terhadap  suatu  pembayaran  seolah-olah  merupakan  utang  kepada  dirinya  atau  kepada pegawai negeri  yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
b.  Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi  atau  penyerahanpenyerahan  seolah-olah  orang  berutang  jasa  atau  penyerahan  seperti  itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
c.  Pegawai Negeri  yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara  yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia  lakukan  itu  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  sedang  ia  mengetahui  bahwa  dengan
melakukan  tindakan  seperti  itu  sebenarnya  ia  telah  bertindak  secara  bertentangan  dengan peraturanperaturan tersebut.
Tentang  pungutan  liar  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  Jo.  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun penjelasan beberapa Pasal yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:
a.  Pasal 12 huruf e “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya, memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”
b.  Pasal  12  huruf  f  “Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan  tugas, meminta,  menerima,  atau  memotong  pembayaran  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara yang  lain  atau  kepada  kas  umum,  seolah-olah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain atau  kas  umum  tersebut  mempunyai  utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan merupakan utang”.

## 2. Kajian Sosiologi Hukum Tentang Faktor-Faktor Penyebab Pungli
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  sangat  penting,  hukum  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga ada sebuah adagium yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol  merupakan  aspek  yuridis  normatif  dari  kehidupan  masyarakat.  Sebagai  alat  pengendali  sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang  dari  hukum,  dan  sanksi  hukum  terhadap  orang  yang  mempunyai  perilaku  tidak  baik. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya.
Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan  empiris  menganalisis  atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala sosial  lainnya. 8 Sosiologi  hukum  merupakan  suatu  ilmu  yang  muncul  dari  perkembangan  ilmu pengetahuan  hukum  dan  dapat  diketahui  dengan  mempelajari  fenomena  sosial  dalam  masyarakat  yang tampak aspek hukumnya.
Bila dilihat dari karakteristik kajian sosiologi hukum, disebutkan bahwa sosiologi hukum berusaha memberikan  deskripsi  dalam  praktik-praktik  hukum.  Sosiologi  hukum  bertujuan  untuk  menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan  lain  sebagainya.  Sosiologi  hukum  senantiasa  menguji  kesahihan empiris  dari  suatu  peraturan  atau  pernyataan  hukum,  sehingga  mampu  memprediksi  suatu  hukum  yang sesuai  dan/atau  tidak  sesuai  dengan  masyarakat tertentu.  Terakhir,  karakteristik  kajian  sosiologi  hukum adalah  tidak  melakukan  penilaian  terhadap  hukum,  tingkah  laku  yang  mentaati  hukum,  sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 9
Dari  karakteristik  kajian  sosiologi  hukum  diatas,  dapat  menjadi  pedoman  dalam  menganalisis peranan  sosiologi  hukum  dalam  memberantas  pungli  di  Indonesia  ini.  Untuk  menemukan  penyebab pungli,  dapat  menggunakan  konsepsi  Alfred  Schutz  tentang because  motive atau  disebut  sebagai  motif penyebab.  Di  dalam  konsepsi  ini,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  tindakan  manusia  ditentukan  oleh  ada atau  tidaknya  faktor  penyebabnya.  Maka  seseorang  melakukan  pungli  juga  disebabkan  oleh  beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab itulah yang disebut sebagai motif eksternal penyebab tindakan. 10 Praktik  pungli  adalah  fenomena  yang  telah  berurat akar  di  negeri ini  sejak masa kolonial.  Hal  ini menjadi sesuatu yang persisten dari masa ke masa, termasuk pada masa pemerintahan sekarang.  Banyak hasil  riset  selama  ini  menemukan  bahwa  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  selalu  berkaitan  dengan praktek atau pola korupsi. Bentuknya antara lain “petty corruption” atau pungli. Contoh, seorang petugas
8 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 11.
9 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.
10 Nur  Syam,  Penyebab  Korupsi,  sumber:  http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526,  Prof.  Dr.  Nur  Syam.  M.  Si,  diakses pada tanggal 12 November 2018.
disuap  oleh  warga  untuk  manipulasi  meteran  listrik  atau  air.  Praktek  ini  merapuhkan  kinerja  di  lini pelayanan publik.
Praktek ini juga merapuhkan standar pelayanan setara bagi warga. Meskipun pungli bukan kategori kejahatan luar biasa (extra-ordinary-crime) yang merapuhkan daya tahan negara, namun pungli berisiko merapuhkan  produktivitas  birokrasi  dan  kualitas  pelayanan  hak-hak  dasar  rakyat.  Dengan  demikian, maka  pungli  sulit  dicegah  dan  diberantas,  seperti  sakit  dan  penyakit,  pungli  selalu  bersama  dalam kehidupan  manusia.  Seperti  halnya  korupsi  selalu  melekat  pada  organisasi  manusia,  termasuk  negara. Maka di mana saja ada negara, di situ lahir praktek korupsi. Sehingga ekonom penerima Nobel, Garry S. Becker, pernah bercanda bahwa “jika negara bubar, maka praktek korupsi juga akan sirna.”
Adapun  beberapa  faktor  pendukung  yang  menyebabkan  pungutan  liar  ini  tumbuh  subur, diantaranya ialah:
a. Faktor  Individu  Pelaku.  Faktor  individu  pelaku  disini  adalah  Aparatur  pemerintah  yang  tidak  lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai Pelayan bagi masyarakat.  Sifat tamak,  sikap  Moral  yang  kurang  kuat;  penghasilan  yang  kurang;  Kebutuhan  hidup  yang  mendesak; Gaya hidup yang konsumtif; Malas atau tidak mau kerja; Ajaran agama yang kurang diterapkan.
b. Faktor  Organisasi.  Kurang  adanya  sikap  keteladanan  dari  pimpinan;  tidak  adanya  kultur  organisasi yang benar; sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; kelemahan sistim pengendalian manajemen.
c. Faktor  Kesempatan.  Faktor  kesempatan  ini  erat  kaitannya  dengan  anggota  masyarakat  yang  sedang membutuhkan  dokumen  kelengkapan  administrasi  ketika  diminta  dapat  menyanggupi  permintaan tersebut.
d. Faktor Pengawasan. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga atau instansi mengenai  pembiayaan  dalam  pengurusan  dokumen  berbeda-beda.  bahkan  ketika  sudah  ada  tulisan atau  informasi  “GRATIS”  sekalipun  tetap  saja  ada  Oknum  petugas  dan  masyarakat  yang  bermain pungli
e. Faktor  Hukuman/Sanksi.  Walaupun sudah ada aturan sanksi yang ditentukan tetapi prakteknya dapat diselesaikan  dengan  jalan  damai  atau  pengembalian  uang  pungli  dan  berjanji  tidak  akan  melakukan lagi.
f. Partisipasi  Masyarakat  rendah  dalam  memerangi  praktik.  Selama  ini  Pungli  tumbuh  dengan  wajar- wajar  saja  karena  pemakluman  dari  masyarakat.  Permintaan  dana  dari  pihak  aparat  tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat dan sudah dianggap wajar.
3. Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Pemberantasan Pungli pada Pelayanan Publik
a. Teori Penanggulangan Kejahatan
Upaya  yang  dapat  dilakukan  memberantas  pungli  salah  satunya  adalah  dengan  cara  mencegah dan  menanggulanginya.  Menurut  teori  sosiologi  hukum,  bahwa  kejahatan  akan  selalu  ada,  jika  ada kesempatan  untuk  melakukannya  sampai  berulang  kali.  Pelaku  dan  korban  kejahatan  berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  berkaitan  dengan  situasi  dan  kondisi  masing-masing. Antara  korban  dan  pelaku  ada  hubungan  fungsional.  Berdasarkan  pandangan  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pungli  itu  tidak  dapat  dihapus  begitu  saja  akan  tetapi  dapat  diusahakan  untuk diminimalisir kejahatan itu. Menurut Bonger, dalam teori penanggulangan kejahatan, dapat di lakukan melalui metode sebagai berikut: pre-emtip, preventip dan represif. 11
1) Metode Pre-emtif. Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau  sejak  dini,  yang  mana  tindakan  itu  lebih  bersifat  psikis  atau  moril  untuk  mengajak  atau menghimbau  kepada  masyarakat  agar  dapat  mentaati  setiap  norma-norma  yang  berlaku,  upaya- upaya tersebut dapat berupa:
a) Melakukan  pembinaan  kepada  calon  pegawai  tentang  larangan  melakukan  perbuatan  yang menjadikan Masyarakat sebagai objek materialis atau lahan untuk mendapatkan uang.
b) Melakukan pembinaan moral dan integritas serta akuntabilitas kinerja seluruh pegawai.
11 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15.
c) Membuat  selebaran-selebaran/banner  mengenai  informasi  yang  dianggap  perlu  demi  mencegah kejahatan dan pelanggaran.
d) Pada tataran tata kelola, hendaknya diatur bahwa sebisa mungkin setiap jenis pelayanan publik dilakukan  secara  online.  Hal  ini  belum  diwajibkan  dalam  UU  Pelayanan  Publik  karena  sistem informasi  masih  boleh  dilakukan  secara  manual.  Selain  lebih  efisien  dan  transparan,  layanan online  akan  menghindarkan  terjadinya  pertemuan  langsung  antara  pemberi  layanan  dengan penerima  layanan.  Dengan  demikian,  tertutup  pula  peluang  untuk  melakukan  pungli.  Jika  pun layanan  terpaksa  dilakukan  secara  tatap muka,  maka  dapat  dibuat  instrumen  dan  fasilitas  yang berperan  se-bagai  pencegah  pungli  seperti  papan  tanda  biaya  resmi  berikut  target  waktu penyelesaian  dan  kotak  pengaduan.  Kemudian  mekanisme  pembayarannya  dilakukan  lewat transfer bank jika jumlahnya cukup signifikan.
2) Metode  Preventif,  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna  mengurangi  dan  selanjutnya  menekan  agar  kejahatan  itu  tidak  berkembang  ditengah masyarakat.  Upaya  preventif  ini  pada  prinsipnya  jauh  lebih  menguntungkan  jika  dibandingkan dengan  usaha  penaggulangan  secara  represif.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh seorang  kriminolog.  W.  A.  Bonger  mengatakan  bahwa “Preventing crime is better than trying to educate  criminals  to  be  good  people  again” (mencegah  kejahatan  lebih  baik  daripada  mencoba mendidik  penjahat  menjadi  orang  baik  kembali)” 12 Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu  yang tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya tersebut dapat berupa:
a) Penyuluhan-penyuluhan  hukum  mengenai  larangan  pungli  oleh  Ombudsman  RI  kepada  Aparat baik  formal  maupun  nonformal.  Bekerja  sama  dengan  Kepolisian,  instansi-instansi,  sekolah, LSM,  Pemerintah  Daerah,  orangtua  murid  dan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud sebagai  pencegahan  agar  pungutan  liar  di  sektor-sektor  terutamanya  pelayanan  publik  tidak terjadi.  Selain  itu  dari  bimbingan  dan  penyuluhan  ini  diharapkan  agar  masyarakat  menjunjung tinggi kejujuran dan kinerja yang baik.
b) Ombudsman bekerja sama dengan masyarakat membuat pos-pos pengaduan untuk meminimalisir terjadinya praktik pungli;
c) Mengikut sertakan masyarakat untuk mengubah budayanya dan bersikap “anti pungli”. Dengan sikap  demikian,  diharapkan,  masyarakat  mau  mencegah  dan  melaporkan  pungli  yang  terjadi. Partisipasi  masyarakat  juga  dapat  diberikan  dalam  bentuk  “memboikot”  setiap  acara  atau undangan  dari  pejabat  yang  sering  melakukan  pungli.  Inilah  hukuman  masyarakat  yang  benar- benar  efektif  dan  dirasakan  para  pelaku.  Untuk  peran  serta  masyarakat  diatur  dalam  pasal  41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3)  Metode Represif. Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas pungutan liar dengan “provide an action so that the perpetrators deter And do not  repeat  the  crime  again” (memberikan  tindakan  agar  pelaku  jera  dan  tidak  mengulangi kejahatannya kembali). 13 Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:
a) Pemanggilan  Pelaku  Pungli  oleh  Ombudsman  guna  diselidiki  apakah  dugaan  Pungutan  Liar benar  terjadi,  apabila  benar  ditemukan  Ombudsman  akan  menyurati  Instansinya  guna memberikan sanksi bagi terlapor;
b) Untuk  Aparat  yang  terbukti  melakukan  pungutan  liar  harus  mengembalikan  uang  yang  telah didapatnya secara Pungli;
c) Lembaga/instansi terkait sendiri mengaku memiliki aturan yang jelas untuk pelaku pungutan liar, pelaku akan dimutasi ke tempat lain, pencopotan dari jabatan, sampai dengan pemecatan apabila benar terbukti melakukan pungtan liar;
12 Ibid.
13 Ibid.
d) Apabila  terbukti  melakukan  pungutan  liar  dan  telah  diserahkan  pada  Lembaga/dinas/instansi terkait  namun  tidak  ditanggapi  secara  serius,  Ombudsman  akan  membuat  pengumuman  di media, misalnya Koran atau televisi lokal.
e) Dalam tataran regulasi perlu dilakukan penguatan kewenangan dari organ pengawas seperti ORI dan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP).  ORI  selama  ini  hanya  berhak  memberikan rekomendasi. Hendaknya kewenangannya diperkuat agar ORI juga memiliki fungsi eksekutorial, sehingga  penyelenggara  layanan  publik  yang  terbukti  melalui  hasil  pemeriksaan  melanggar kewenangan  seperti  pungli  pasti  mendapat  sanksi.  Demikian  pula  dengan  APIP,  agar  memiliki gigi,  kedudukan  APIP  hendaknya  berada  di  atas  lembaga  yang  diawasinya.  Jadi,  misalnya, Inspektorat  kementerian  dan  lembaga  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  atau lembaga  baru,  Inspektorat  Nasional  yang  saat  ini  sedang  diwacanakan,  Inspektorat  pemerintah provinsi  berada  di  bawah  Kemendagri,  dan  inspektorat  kabupaten/kota  berada  di  bawah pemerintah Provinsi.
b. Teori Efektifitas Penegakan Hukum
Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  Soerjono  Soekanto,  efektif  atau tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor.  Pertama;  faktor  hukumnya  sendiri.  Kedua; faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum.  Ketiga; faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum.  Keempat;  faktor  masyarakat,  yakni lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  bekerja.  Kelima;  faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 14 Sehingga agar hukum tersebut  berjalan  efektif  yang  harus  dilihat  adalah  hukum  itu  sendiri,  dengan  tujuan  memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Efektivitas  hukum  adalah  mengkaji  kaidah  hukum  yang  harus  memenuhi  syarat,  yaitu  berlaku secara  yuridis,  berlaku  secara  sosiologis,  dan  berlaku  secara  filosofis.  Oleh  karena  itu,  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu  sendiri,  petugas  atau  penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas  yang  digunakan  oleh  penegak  hukum, kesadaran masyarakat. Agar hukum itu berfungsi atau memiliki efektivitas maka suatu kaidah hukum harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bila kaidah hukum berlaku secara yuridis saja, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, dan jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti  teori  kekuasaan,  maka  kaidah  itu  menjadi  aturan  pemaksa,  dan  begitu  pula  jika  kaidah  hukum hanya  berlaku  secara  filosofis,  maka  kaidah  itu  hanya  merupakan  hukum  yang  dicita-citakan. Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  keberadaan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, agar Undang-Undang tersebut berjalan efektif maka harus memenuhi unsur-unsur  yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Selain  menggunakan  pendekatan  teori  sosiologi  hukum  diatas,  upaya  pemberantasan  pungli setidaknya harus menyentuh kepada tiga dimensi berikut: tata kelola, regulasi, dan kultur. 15 Pada tataran tata  kelola,  hendaknya  diatur  bahwa  sebisa  mungkin  setiap  jenis  pelayanan  publik  dilakukan  secara online. Dalam tataran regulasi perlu dilakukan penguatan kewenangan dari organ pengawas seperti ORI dan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP).  ORI  selama  ini  hanya  berhak  memberikan rekomendasi.  Hendaknya  kewenangannya  diperkuat  agar  ORI  juga  memiliki  fungsi  eksekutorial, sehingga penyelenggara layanan publik yang terbukti melalui hasil pemeriksaan melanggar kewenangan seperti pungli pasti mendapat sanksi. Demikian pula dengan APIP, agar memiliki gigi, kedudukan APIP hendaknya  berada  di  atas  lembaga  yang  diawasinya.  Hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan  untuk memberantas pungli secara menyeluruh adalah perbaikan kultur. Karena pungli terjadi salah satunya juga disebabkan karena permisivitas masyarakat.

## SIMPULAN
Pungutan liar adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan  sebagainya)  tanpa  menurut  peraturan  yang  lazim.  Praktik  pungli  telah  merusak  sendi  kehidupan
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.
15 Antonius Galih Prasetyo, Op. Cit., hal. 51.
bermasyarakat  dan  menyebabkan  kerugian  kepada  masyarakat  yang  mengakses  pelayanan  publik. Di Indonesia pungli merupakan perbuatan melanggar hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa pungli terus terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat,  antara  lain  dengan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pungli  dan  upaya  untuk memberantas  pungli.  Pemberantasan  pungli  dalam  perspektif  sosiologi  hukum  dengan  menggunakan  teori penanggulangan  kejahatan  dan  teori  efektifitas  hukum.  Disamping  itu  perlu  juga  upaya  pemberantasan pungli  setidaknya  harus  menyentuh  kepada  tiga  dimensi  antara  lain:  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, penguatan regulasi, dan perbaikan kultur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dari  korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor: 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli Jurnal/Makalah
Moh  Toha  Solahuddin, Pungutan  Liar  dalam  Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi, Majalah  Paraikatte,  Vol. 26, Triwulan III, 2016.
Antonius  Galih  Prasetyo, Memberantas  Pungli  Secara  Sistemik, Inagara  Magazin,  Vol  I  No.  2,  Desember 2016.
Eko  Budi, Meningkatkan  Kinerja  UPP  Kabupaten/Kota  dalam  Memberantas  Pungli  Melalui  Strategi Pembinaan  dan  Penindakan, Makalah  diberikan  pada  Raker  Lintas  Unit  Kerja  Saber  Pungli  se- Propinsi Jambi, tanggal 14-15 November 2018.
Reza Iswanto, Kebijakan Nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkotika, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018).

## Website
Data  dari  Satgas  Saber  Pungli  Pusat  tahun  2016  –  2018,  sumber:  https://polkam.go.id/tiga-tahun-berjalan- satgas-saber-pungli-lakukan-7-439-ott/ diakses tanggal 2 Februari 2019. Hisam Sam, Pengertian Pungli dan Faktor Penyebabnya, sunber
https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/, diakses tanggal 2 Februari 2019.
Nur  Syam, Penyebab  Korupsi, sumber:  http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526,  diakses  pada  tanggal  2 Februari 2019.