## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SEKELOMPOK ORANG DALAM PUTUSAN
NO. 326/PID.SUS/2022/PT.MDN
Oleh:
Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi 1) Sebastian Haga Purba 2) Iin Hot Prinauli Purba 3)
Dara Qurattu Aini Yusuf 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 4)
E-mail: nandaisrarival@gmail.com 1)
sebastianhagapurba@gmail.com 2)

## Iinpurba95@gmail.com  3) Daraqay@gmail.com  4)

## ABSTRACT
Premeditated  murder  is  a  murder  offense  that  comes  before  another  murder  offense. However,  the  Criminal  Code  (KUHP)  does  not  define  or  control  the  phrases  used  in  the elements of the criminal law planning of a premeditated murder. In this study, the sensitivity of  judges  is  needed  in  analyzing,  considering  and  deciding  a  case,  as  in  decision  Number 2537/Pid.B/2021/PN Mdn which was appealed to become decision Number 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn. How is the application of material law in this case and what are the  considerations  of  the  judicial  panel  that  rendered  judgment  326/Pid.Sus/2022/PT  Mdn. The  research  method  used  is  normative  law  with  legal  approaches  and  konsepsual approaches  used.  The  material  law  used  by  the  panel  of  judges  is  the  provisions  of  Article 340  in  conjunction  with  Article  55  paragraph  (1)  in  conjunction  with  Article  56  1st  of  the Criminal  Code  and  Law  Number  8  of  1981  Concerning  Criminal  Procedure  Law  and  the judge's  decision  is  not  correct  in  deciding  cases.  The  panel  of  judges  should  have investigated the case and examined every element contained in Article 340 and paid attention to the completeness of the implementation of the plan and calm.
Keywords: Criminal act; Planned Murder; Group of People

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pembunuhan  berencana  adalah  tindak  pidana  pembunuhan  yang  didahului dengan  pembunuhan  berencana.  Namun,  pengertian  dan  istilah  unsur-unsur  perencanaan hukum  pidana  pembunuhan  berencana  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Dalam  penelitian  ini  dibutuhkan  kepekaan  hakim  dalam  menganalisis, mempertimbangkan  dan  memutus  suatu  perkara,  seperti  dalam  putusan  Nomor 2537/Pid.B/2021/PN  Mdn  yang  dimohonkan  menjadi  putusan  Nomor  326/Pid.Sus/2022/PT Mdn . Bagaimana penerapan hukum materiil dalam perkara ini dan apa pertimbangan majelis hakim  dalam  putusan  putusan  Nomor  326/Pid.Sus/2022/PT  Mdn.  Metode  penelitian  yang digunakan  ialah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  UU  serta  konseptual.  Hukum  materiil yang  digunakan  majelis  hakim  adalah  ketentuan  Pasal  340  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  juncto Pasal  56  ke-1  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana dan putusan hakim tidak benar dalam memutuskan kasus. Seharusnya majelis hakim memeriksa  perkara  dan  memeriksa  setiap  unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  340  serta
Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi 1) , Sebastian Haga Purba 2) , Iin Hot Prinauli Purba 3) , Dara Qurattu Aini Yusuf 4)
memperhatikan kelengkapan pelaksanaan rencana dan ketenangan.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Sekelompok Orang

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu fenomena  yang menarik perhatian  masyarakat  adalah  peningkatan tingkat  kriminalitas.  Kasus  pembunuhan berencana  yang  meningkat  lebih  banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan keluarga karena korban biasanya  berasal  dari  keluarga  dekat. Kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pembunuhan.  tindakan  pembunuhan  yang tidak  dapat  dibenarkan  oleh  hukum,  yaitu pembunuhan terhadap manusia.
Pembunuhan,  meskipun  sesuai  dengan rencana  Tuhan,  didefinisikan  sebagai menghilangkan  nyawa  seseorang  dengan sengaja  melalui  rangkaian  tindakan  yang mengakibatkan kematian seseorang, dengan  catatan  bahwa  pelakunya  harus ditujukan pada konsekuensi  meninggalnya orang  lain  tersebut.  Kekerasan  ekstrem termasuk  mengambil  nyawa  orang  lain. Pembunuhan menimbulkan stress di banyak  aspek  kehidupan  publik  karena merupakan  sifat  yang  pervasif  (mudah menyebar)  dalam  masyarakat  dan  dapat mengenai individu atau anggota kelompok sosial  mana  pun.  Oleh  karena  itu, penanganan  yang  tepat  bagi  pelaku  akan menciptakan  rasa  aman  bagi  masyarakat dan memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi mereka.
Perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat  dan  bernegara  semakin kompleks  seiring  perkembangan  budaya dan  ilmu  pengetahuan.  Jika  dilihat  dari perspektif hukum, perilaku seperti ini pasti ada  yang  sesuai  dengan  norma  dan  yang menyimpang  dari  norma.  Perilaku  yang menyimpang  dari  norma  biasanya  akan menimbulkan  masalah  baru  di  bidang hukum dan merugikan masyarakat.
Pembunuhan  dan  penganiayaan  tubuh  dan nyawa  semakin  marak.  Tidak  hanya ditampilkan di media, tetapi telah menyebar  ke  banyak  tempat,  termasuk  di
Sumatera Utara. Berbagai motif kejahatan, seperti  sakit  hati,  iri,  dan  dendam, menyebabkan  kejahatan  tersebut  terjadi. Korban biasanya pernah melakukan sesuatu  yang  menyakiti  perasaan  pelaku, menyebabkan  dendam,  yang  akhirnya mengarah pada penganiayaan atau pembunuhan.
Perbedaan  antara  pembunuhan  dan pembunuhan  berencana  adalah  bahwa eksekusi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  338  dilakukan  segera  setelah  timbul niat,  sedangkan  pembunuhan  berencana ditunda setelah timbul niat, guna menyusun rencana bagaimana pembunuhan  itu  dilakukan.  Pembunuhan berencana  atau  pembunuhan  berencana adalah  pembunuhan  dengan  ancaman pidana  yang  sangat  berat  jika  dilihat  dari semua  jenis  kejahatan  yang  menyangkut nyawa  manusia  yang  diatur  berdasarkan Pasal  340  KUHP.  Menurut  Pasal  340 KUHP,  “barang  siapa”  yang  menjadi sasaran  delik.  Apa  pun  yang  dimaksud dengan "barangsiapa" jelas adalah seseorang,  dan  hanya  ada  satu  di antaranya.
Pada kenyataannya,
pelanggaran satu orang Tindakan pembunuhan  adalah  tindakan  yang  pada dasarnya  dilakukan  dengan  sengaja  dan melibatkan pengambilan nyawa orang lain. Tindakan  pembunuhan  adalah  tindakan yang  pada  dasarnya  dilakukan  dengan tujuan dan melibatkan pengambilan nyawa orang lain.
Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai  berikut::  (1)  Barang  siapa;  (2) Dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang lain.
Dan  ada  Undang-  Undang  Nomor  8
Tahun  1981  yang  menjelaskam  Tentang Hukum  acara  pidana  serta  peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan juga.
Dalam  Pasal  340KUHpidana  tidak menjelaskan  unsur  berencana.  Berbeda dengan  beberapa  istilah  KUHP  yang menjelsakan  mengenai  luka  berat,  maker, serta  pemufakatan  jahat.  Serta  danalm pasal 340KUHPidana mengatakan “merampas nyawa orang lain” yang berarti sesorang  meninggal  ditempat  kejadian serta meninggal setelah ditusuk, ditempak, dilempar, atau sebagainya.
Namun dalam kasus yang akan kami teliti  yaitu  kasus  dimana  ada  pihak  yang berencana melakukan pembunuhan namun korban  tidak  meninggal  dunia  saat  setelah ditusuk.  Bahkan  korban  masih  bisa berjalan  dan  meninggal  saat  dalam perjalnan ke rumah sakit. Meskipun begitu terdakwa dianggap telah melakukan pembunuhan  berencana  akibat  adanya rencana  atau  tekat  yang  dipersiapkan.  Itu sebabnya hakim harus mempertimbangkan setiap  unsur  serta  melihat  fakta  hukum yang  sah  tanpa  berpatok  pada  unsur berencana  yang  erat  hubungannya  dengan nasib  seseorang.  Apakah  pidana  yang diputuskan  hakim  adalah  pidana  mati, pidana  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara 20  tahun,  hal  tersebut  tergantung  pada pertimbangan  hakim  menyatakan  unsur berencana terbukti atau tidak.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  maka  penulis  ingin  melakukan penelitian tentang “Tindak
Pidana Pembunuhan  Berencana  Yang  Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT  Mdn.”  Dimana  para terdakwa  meminta  untuk  diadakannya banding karena merasa tidak adil terhadap hukuman penjara 15 tahun karena dianggap  faktu  hukumnya  sangat  berbeda dengan  perkara  A  Que  (  tidak  relevan dijadikan  dasar)  karena  korban  tidak meninggal  dunia  oada  saat  ditusuk  oleh terdakwa.  Pembuktian  sangat  penting dalam  hukum  acara  pidana  karena  jika dalam proses pembuktian terjadi kesalahan maka  putusan  tidak  akan  berlandaskan keadilan atau kebenaran, dan hukum tidak akan ditegakkan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Tindak Pidana
Menurut  Moeljatno  Tindak  pidana adalah perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan  hukum  larangan  disertai  ancaman yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang siapa melanggar larangan tersebut.
Menurut  A.  Zainal  Abidin  Farid Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  melawan hukum  yang  berkaitan  dengan  kesalahan ( schuld ) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
b. Pembunuhan Berencana
Pembunuhan berencana adalah pembunuhan  yang  paling  berat  ancaman pidananya  dari  seluruh  kejahatan  terhadap nyawa  manusia.  Hal  ini  telah  diatur  oleh Pasal  340  KUHP  yang  bunyinya  sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena  salahnya  pembunuhan  berencana, dengan  hukuman  mati  atau  hukuman seumur  hidup  atau  penjara  sementara selama-lamanya dua puluh tahun”
Riset  ini  memakai  filosofi  kajian yuridis  perbandingan  pengaturan  hukum positif dan wujud usaha hukum.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif  atau  doctrinal  dengan pendekatan  yang  berdasarkan  hukum. Penelitian  ini  mempelajari  teori,  konsep, dan  asas  hukum  yang  relevan  serta peraturan  perundang-undangan.  Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan,  yang  berarti  membaca  buku dan  peraturan  perundang-undangan  yang relevan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis,  yang  berarti  bahwa  itu  adalah penelitian yang menggambarkan, mempelajari,  dan  menganalisis  aturan hukum.  Untuk  melakukan  penelusuran bahan  hukum,  metode  studi  dokumen digunakan.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  adalah  UU  8/1981,  KUHP, Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn, dan
Putusan Nomor
Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi 1) , Sebastian Haga Purba 2) , Iin Hot Prinauli Purba 3) , Dara Qurattu Aini Yusuf 4)
326/Pid.Sus/2022/PT.Mdn.  Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian,  seperti  buku, artikel, artikel internet, dan buku karangan sarjana  atau  ahli.  Analisis  deskriptif kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis materi tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Hukum  Pidana  Materil Dalam
Putusan
Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn Adapun duduk perkaraNomor
326/Pid.Sus/2022/PT Mdn yang sudah berkekuatan hukum tetap antara lain : a. Bahwa pada 02 Mei 2021 pukul 21.00 wib,  terdakwa  I  dan  terdakwa  III dengan saksi Edi
Fananta
Ginting(dakwaan disimpan dalam dokumen terpisah) serta saksi
Sinulingga  serta  saksi  Rio  Swandi
Bangun  datang  ke  Kafe  77  Jln.Bunga
Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan
Kota  Medan  Sumatera  Utara  selama  2 jam  dimana  waktu  menari  di  atas panggung  Kafe  77  ,  saksi  Edi  Fananta Ginting  dan  korban  Alm.  Janwarisa Sembiring Als Ucok saling berpapasan badan yang menjadi perkelahian antara saksi  Edi  Fananta  Ginting  dan  korban sehingga  adanyarasa  menjengkelkan oleh  saksi  Edi  Fananta  Ginting  pada korban,  lalu  sekitar  pukul  23.00  wib saksi  Edi  Fananta  Ginting  membawa terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan  “ayok  pulang,  mau dihantamnya aku” selanjutnya terdakwa  I  dan  terdakwa  IIbersama saksi  Edi  Fananta  Ginting  dan  saksi Awal  Sinulingga  serta  saksi  Rio Swandi  Bangkit pergi  pergi  dari  Kafe 77  tersebut  dan  sampai  di  Simpang Selayang  Medan  maka  saksi  Awal Sinulingga  dan  saksi  Rio  Swandi Bangun  balik  kerumah  merekanamun saksi  Edi  Fananta  Gintingbersama
dengan  terdakwa  I  dan  terdakwa  III tetap  di  Simpang  Selayang  Medan. Kemudian pada saat berada di Simpang  Selayang  Medan  lalu  saksi Edi  Fananta  Ginting  yang  masih menyimpan  rasa  yang  menjengkelkan terhadap korban pada saat berapapasan badan  dengan  saksi  Edi  Fananta Gintingdi  Kafe  77  tersebut  maka timbul niat saksi Edi Fananta Gintinguntuk  melakukan  pembalasan terhadap  korbankemudian  saksi  Edi Fananta Gintingberkata
kepada terdakwa  I  dan  terdakwa  III  “belum pernah  aku  digitukan  orang,  gak  sor aku,  balik  nanti  kita  kesana  sekalian carikan dulu pisau” kemudian terdakwa  I  dan  terdakwa  III  yang mengetahui  bahwa  saksi  Edi  Fananta Gintingtidak  terima  atas  perbuatan korban  kepada  saksi  Edi  Fananta Ginting dan akan melakukan pembalasan  terhadap  korban  lalu mendukung  niat  saksi  Edi  Fananta Gintingdan pergi kekafe 77 Medan lalu terdakwa  I  dan  terdakwa  III  pergi kerumah  saksi  Rajuva  Ginting  untuk membawa  pisau  sesuai  rencana  saksi Edi Fananta Gintingkepada terdakwa  I dan terdakwa III tersebut karena rumah saksi Rajuva Ginting yang lebih dekat, kemudian saksi Edi
Fananta Gintingmenghubungi saksi Irfan Aginta  Sembiring  dengan  mengatakan “dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita” lalu saksi Edi Fananta
Gintingpergi  ke  Warkop  Barista  yang diikuti  oleh  terdakwa  I  dan  terdakwa III  yang  sudah  membawa  pisau  dari rumah  saksi  Rajuva  Ginting  untuk menemui saksi  Edi Fananta Ginting di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medan dan saksi Irfan Aginta Sembiring  datang  bersama  dengan terdakwa II Rikki Sinulingga menemui saksi  Edi  Fananta  Gintingdi  Warkop Barista  Medan.  Kemudian  pada  saat sudah  bertemu  dengan  saksi  Edi Fananta Ginting, terdakwa II dan saksi Irfan  Aginta  Sembiring  di  Warkop
Barista  Medan,  lalu  terdakwa  I menyerahkan  pisau  yang  telah  dibawa oleh  terdakwa  I  dan  terdakwa  III tersebut  kepada  saksi  Edi  Fananta Gintinglalusaksi Edi Fananta Gintingmenyimpan pisau tersebut dipinggang  sebelah  kiri  saksi  Edi Fananta Ginting;
b. Kemudian  setelah  saksi  Edi  Fananta Gintingbertemu  dengan  saksi  Irfan Aginta Sembiring dan terdakwa
IIkemudian saksi Edi Fananta
Gintingberkata  “ayok  riki  kita  duluan ada  masalahku  di  kafe  77”  lalu  saksi Irfan  Aginta  Sembiring  mengatakan “masalah  apa,  jangan  berantam- berantam”  lalu  saksi  Edi  Fananta Ginting  mengatakan  “ayoklah  kau bonceng  si  Ludi,  taunya  nanti  kalian” lalu  terdakwa  I  dengan  mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No.Pol.  4645  UH  pergi  ke  Kafe  77 lebih  dulu,  dan  diikuti  oleh  terdakwa III  berboncengan  bersama  saksi  Irfan Aginta Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373  AGDpergi  ke  Kafe  77  kemudian terdakwa  IIyang  melihat  saksi  Edi Fananta  Gintingmembawa  beberapa orang  dengan  kondisi  saksi  Edi Fananta  Gintingyang  penuh  emosi untuk pergi ke Kafe 77 lalu terdakwa II mau  menemani  saksi  Edi  Fananta Gintingke  Kafe  77  dimana  terdakwa  I dan  terdakwa  II  serta  terdakwa  IIImau membantu  dan  menemani  saksi  Edi Fananta Ginting karena terdakwa I dan terdakwa  II  serta  III  mengetahui kedatangan saksi Edi Fananta
Gintingke  Kafe  77  menemui  korban untuk memberikan
pembalasan terhadap  korban,  selanjutnya  terdakwa II  pergi  bersama  saksi  Edi  Fananta Gintingmengendarai sepeda motor N.Max  berwarna  putih  BK  4699 menjemput saksi Ricky Boang Manalu di  Warkop  Royal  Medan  kemudian dengan  berbocengan  tiga,  terdakwa  II bersama-sama saksi Edi Fananta
Ginting dan saksi Ricky Boang Manalu pergi ke Kafe 77;
c. Selanjutnya  tiba  di  Kafe  77  lalu terdakwa  I  terdahulu  masuk  kedalam kafe  yang  diikuti  terdakwa  III  yang juga  masuk  kedalam  Kafe  77  atas inisiatif sendiri tanpa harus diperintahkan  oleh  saksi  Edi  Fananta Gintingdan pada saat saksi Edi Fananta Gintingbersama  dengan  terdakwa  II dan saksi Ricky Boang Manalu sampai di  Kafe  77  lalu  saksi  Edi  Fananta Gintingmenyuruh  terdakwa  II  untuk menunggu  didepan  Kafe  77  dan memerintahkan  terdakwa  II  untuk menyiapkan  kendaraan  dengan  tujuan apabilasaksi  Edi  Fananta  Gintingtelah menikam  korban  sehingga  terdakwa  II bisa  gampang  membawa  saksi  Edi Fananta  Gintingmelarikan  diri  dari Kafe  77  tersebut.  Kemudian  saksi  Edi Fananta  Ginting  masuk  kedalam  Kafe 77  dan  saksi  Ricky  Boang  Manalu masuk  kedalam  Kafe  77  mengikuti saksi Edi Fananta Ginting dan menari- naridengan  terdakwa  I  dan  terdakwa IIIdi  Kafe  77  tersebut.  Selanjutnya saksi  Edi  Fananta  Gintingmendatangi korban yang masih ada di Kafe 77 lalu membawa korbankeluar dengan mengatakan  “ayok  dulu  kedepan  bang ada  tadi  masalah”  lalu  korban  keluar bersama saksi Edi Fananta Gintingkeluar  Kafe  77  dan  setelah sampai  didepan  Jalan  Kafe  77  lalu saksi Edi Fananta Gintingmengeluarkan pisau yang sudah saksi Edi Fananta
Gintingsimpan  dipinggang  kiri  saksi Edi Fananta Gintingdan menikam dada korban dan langsung mengenai jantungnya,  saksi  mata  Edi  Fananta Ginting mengambil
pisau, meninggalkan  korban  dalam  keadaan tidak berdaya dan kesakitan, dan darah yang mengucur dari tubuhnya. Terdakwa  II  yang  sudah  di  atas motornya, melihat tubuh korban berlumuran  darah  dan  berteriak  minta tolong  kesakitan  memasuki  Cafe  77.
Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi 1) , Sebastian Haga Purba 2) , Iin Hot Prinauli Purba 3) , Dara Qurattu Aini Yusuf 4)
Dia  segera  bersaksi  tentang  pelarian Edi  Fananta  Ginting  dari  Cafe  77 Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengetahui bahwa saksi Eddie Fananta Ginting  menikam  korban  ,  dan bersama  saksi  Irfan  Aginta  Sembilling dan  Ricky  Boan  Manal,  berangkat  ke Cafe  77  untuk  menyelamatkan  diri. Kemudian  terdakwa  IIdan  saksi  Edi Fananta  Gintingduduk  didepan  Kantor Sabhara  Polda  menunggu  terdakwa  I dan terdakwa III namun terdakwa I dan terdakwa III sudah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring kemudian saksi Edi Fananta Gintingmenemui terdakwa I  dan  terdakwa  III  di  kost  saksi  Irfan Aginta Sembiring sedangkan terdakwa II  pulang  kerumah  kemudian  setelah berada  di  kost  saksi  Irfan  Aginta Sembiring lalu terdakwa I dan
terdakwa III bersama saksi Edi Fananta Gintingpulang  kerumah.  Kemudian korban  yang  sudah  tak  sadarkan  diri dalam kondisi berlumuran darah langsung  dibawa  oleh  pengunjung Kafe  77  yang  mendengar  teriakan korban  namun  pada  saat  tiba  di  RSU PusatH.  Adam  Malik  Medan  maka pihak  RSU  Pusat  H.  Adam  Malik Medan  menyatakan  bahwa  korban sudah  meninggal  dunia.  Selanjutnya akibat  perbuatan  terdakwa  I,  terdakwa II dan terdakwa III yang bersama-sama membantu  saksi  Edi  Fananta  Ginting untuk melakukan pembalasan terhadap korban  yang  menyebabkan  korban meninggal dunia maka petugas kepolisian Polrestabes Medan
melakukan penangkapan terhadap terdakwa  I,  terdakwa  II  dan  terdakwa III dan membawa terdakwa I, terdakwa II  dan  terdakwa  III  beserta  barang bukti  ke  Polrestabes  Medan  guna pengusutan  lebih  lanjut;  Sesuai  Hasil
Visum Et Repertum Nomor:
01/V/2021/Rs.Bhayangkara  tanggal  03
Mei 2021.
Sesuai dengan duduk perkara  yang dipaparkan,  sehingga  dapat  disusun  fakta hukum  sesuaii  keadaan  korban  serta
perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

## a. Keadaan korban
Dari  hasil  pemeriksaan  luar  dijumpai luka robek pada dagu dijumpai luka tusuk pada  dada  sebelah  kiri,  ujung  jari  tampak pucat.  Dari  hasil  pemeriksaan  dalam dijumpai  resapan  darah  yang  luas  pada tulang  dada  satu  buah  luka  tusuk  yang menembus kantung jantung hingga menembus  jantung  antara  bilik  kanan  dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah  pada  kantung  jantung  sebanyak  dua ratus  tujuh  puluh  milliliter,  dari  hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :
1. Perkiraan  lama  kematian  korban pada  saat  dilakukan  pemeriksaan antara  delapan  sampai  dua  puluh empat jam
2. Sifat  kematian  korban  adalah  tidak wajar  penyebab  kematian  korban adalah  akibat  luka  tusuk  didada yang  menembus  jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak didalam kantung jantung.
Hal  dimana  sesuai  dengan  hasil Visum Et Repertum berdaasarkan ketentuan  Pasal  340  Jo  Pasal  55  ayat  (1) Jo  Pasal  56  ke-1  KUHPidana  adalah menetapkan  alat  bukti  bentuk  surat makan  keadaan  korban  secara  fakta hukum merupakan korban atas pembunuhan  berencana  yang  dilakukan secara bersama-sama.
b. Perbuatan  melawan  hukum  pidana terdakwa
Tindakan  terdakwa  I,  terdakwa  II,  dan terdakwa  III  dapat  di  nyatakan  sebagai tindak  pidana  melanggar  hukum  pidana karena:
1. Saksi  Edi  Fananta  Ginting  meminta bantua  kepada  Terdakwa  I  dan Terdakwa  III  untuk  mencarikan pisau,  setelah  didapatkan  pisau tersebut  lalu  diserahkan  kepada  Edi Fananta  Ginting  dan  selanjutnya pergi  bersama-sama  menuju  Kafe 77.
2. Sesampainya  di  Kafe  77  saksi  Edi Fananta  Ginting  mencari  korban didalam  Kafe,  setelah  bertemu  lalu korban  diajak  keluar  dan  ditusuk pada  bagian  dadanya  dengan  pisau sebanyak satu kali, setelah mencabut pisau tersebut Edi
Fananta  Ginting  kabur  dari  tempat tersebut  dengan  dibonceng  oleh Terdakwa II.
Berdasarkan  PutusanPerkara  No. 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn tersebut di atas, beberapa  ketentuan  materiil  KUHP  dapat diterapkan.  Prof.  Satochid  kartanegara, S.H  mencatat  bahwa  hukum  pidana materiil memuat ketentuan sebagai berikut:  (1)    Perbuatan  yang  dapat dihukum:  mencuri  milik  orang  lain, mencederai  orang  lain  dengan  seenaknya, dll; (2) Siapa yang dapat dihukum dan jika demikian, pertanggungjawaban pidana diatur;  (3)  Sanksi  bagi  mereka  yang melanggar hukum atau undang-undang.
Jika  mengacu  pada  ketentuan tentang sikap dan perbuatan badan hukum, yang  diancam  dengan  sanksi    pidana pokok sepertipidana mati, pidana kurungan,denda,dan pidana tambahan seperti publikasikeputusan hakim, penyitaan  barang  dan  kehilangan  hak. Adapun ketentuan pidana dalam
KUHPidana yang berhubunganpada duduk perkara dan fakta hukum yang dimaksudkanmerupakan  Ketentuan  Pasal 340  KUHPidana.  Di  mana  rumusan ketentuan dimaksud memiliki unsur antara lain:  (1)Barangsiapa;  (2)  Dengan  sengaja; (3)  Direncanakan  terlebih  dahulu;  (4) Menghilangkan jiwa orang lain.
Pertimbangan
Hakim
Dalam Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  Terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang  Dilakukan  Sekelompok  Orang Dalam  Putusan  =  326/Pid.Sus2022/PT. Mdn
Adapun  penerapan  hukum  pidana materil oleh hakim dalam Putusan
326/Pid.Sus/2022/PT  Mdn  sesuai  duduk perkara  antara  lain  hasil  hakim  yang
memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini dalam pertimbangannya menyatakan :
1. Dimana  perbuatan  tersebut  dilakukan setelah  adanya  perencanaan  atau diskusi antara terdakwa I dan terdakwa  II  dengan  Edi  Fananta Ginting  yang  tidak  senang  dengan korban  karena  pertengkaran  yang terjadi antara korban dan Edi Fananta Ginting  pada  hari  Minggu  tanggal  02 Mei  2021  sekira  pukul  21.00  wib sehingga  sekira  pukul  23.00  wib  Edi Fananta  Ginting  meminta  kepada terdakwa  I  dan  terdakwa  III  untuk mengambil  pisau  dari  rumah  saksi Rajuva Ginting.
2. Adanya  Kerjasama  para  terdakwa dengan  Edi  Fananta  Ginting  yang dilakukan  secara  langsung  untuk melaksanakan  rencananya  dan  kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya dengan dibuktikan adanya peran masingmasing dari para terdakwa  dan  Edi  Fananta  Ginting yang mana para terdakwa memberikan  bantuan  kepada  Edi Fananta  Ginting  untuk  menghendaki perbuatan  Edi  Fananta  Ginting  dan membantu  kepentingan  Edi  Fananta Ginting mencapai tujuannya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia.
3. Jarak dan waktu antara para terdakwa dan  Edi  Fananta  Ginting  untuk melakukan penusukan terhadap korban  dipergunakan  untuk  saling diskusi dalam pelaksanaan
pembalasan yang akan dilakukan oleh Edi  Fananta  Ginting  kepada  korban dengan  demikian  perbuatan  para terdakwa  tersebut  dilakukan  dengan sengaja  karena  dilakukan  dengan sadar  dari  kehendak  melakukan  suatu kejahatan tertentu dan dengan rencana terlebih dahulu karena Pertama memutuskan kehendak dalam keadaan tenang.  Kedua,  ada  jangka  waktu
Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi 1) , Sebastian Haga Purba 2) , Iin Hot Prinauli Purba 3) , Dara Qurattu Aini Yusuf 4)
yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak,.
Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang yang mana  perbuatan  tersebut  dilakukan oleh  para  terdakwa  dan  Edi  Fananta Ginting  bukan  pada  saat  terjadi pertengkaran  antara  Edi  Fananta Ginting  dan  korban  melainkan  ada waktu  dan  jarak  antara  perbuatan tersebut  dilakukan  sehingga  suasana hati  dari  para  terdakwa  dan  Edi Fananta Ginting dalam keadaan tenang  dan  mampu  untuk  berpikir sehingga  mampu  untuk  melakukan suatu  kehendak  atau  perbuatan  yang perbuatan tersebut menyebabkan korban kehilangan nyawa atau meninggal  dunia  Sesuai  Hasil  Visum Et Repertum Nomor:01/V/2021/RS.
Memperhatikan, Pasal 340 Jo.Pasal 55  ayat  (1)  Jo.Pasal  56  ke-1  KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta Peraturan  Perundang-Undangan  lain  yang bersangkutan.  Adapun  dari  pertimbangan diatas, hakim menyatakan bahwa :
1. Menerima  permintaan  banding  dari Penasihat  Hukum  Para  Terdakwa  dan Penuntut Umum
2. Mengubah,  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  Nomor  2537/Pid.B/2021/PN Mdn  tanggal  27  Januari  2022,  yang dimohonkan  banding  tersebut,  sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan  Kepada  Para  Terdakwa, sehingga  amar  selengkapnya  sebagai berikut :
1) Menyatakan  terdakwa  I  Syandyta Ginting, terdakwa II Rikki
Sinulingga, dan terdakwa  III  Luddy
Tanca  Aprija  Perangin-angin  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
pembunuhan
berencana yang dilakukan secara bersamasama’;
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  Para terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun;
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5) Menetapkan barang bukti;
6) Membebankan kepada Para
Terdakwa  untuk  membayar  biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 Berdasarkan putusan majelis hakim tetap memutuskan dan menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana dengan sengaja melakukan pembunuhan  berencana  secara  bersama- sama  sebagaimana  dirumuskan  dalam ketentuan  Pasal  340  Jo.Pasal  55  ayat  (1) Jo.Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana.    Dan  dengan menerima permintaan banding dari penasehat  hukum  para  terdakwa  serta penuntut  hukum  serta  merubah  putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
2537/Pid.B/2021/PN  Mdn  tanggal  27 Januari  2022,  yang  dimohonkan  banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana  yang  dijatuhkan  Kepada  Para Terdakwa  dengan  pidana  penjara  masing- masing  selama  10  tahun  dan  membayar biaya  perkara  masiing-masing  sebesar Rp5.000,00. Untuk ini penulis berpendapat antara lain:
a. Penerapan hukum pidana materiil
Memperhatikan dasar hukum oleh majelis hakim untuk
mempersalahkan  terdakwa,  penulis adalah  tidak  sependapat  dengan alasan sebagai berikut:
1) Bahwa  peristiwa  pidana  sesuai dengan duduk perkara dan fakta hukum persidangan menegaskan beberapa  perbuatan  terdakwa yang  juga  merupakan  sejenis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Sekelompok Orang Dalam sesuai  pasal  340  KUHP    yang menjadi petunjuk dasar penghukuman dalam pertimbangan  majelis hakim dalam putusannya. 2) Bahwa  peristiwa  pidana  sesuai duduk perkara dan fakta persidangan Meninggalnya Korban Bukan Ditangan Terdakwa  Edi  Fananta  Ginting karena pada saat setelah Korban ditusuk,  Korban  masih  sempat terlihat  Berjalan  dan  berteriak Justru Korban meninggal setelah berjalan kekerumunan Pengunjung Kafe serta Meninggalnya  Korban  setelah diangkat  oleh  Pengunjung  Kafe Lain  yang  kemungkinan  bisa disebabkan  oleh  Lambannya penanganan atau salah penanganan pada saat mengangkat .
Mengingat  pasal  340  sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa dapat  dinyatakan  tidak  bersalah meskipun mereka merencanakan tindakan namun tidak terlaksana dengan  waktu  yang  cukup. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila korbannya mati ditempat setelah di tusuk sehingga  fakta  hukum  yang  ada sangat  berbeda  dengan  perkara A  Quo  (tidak  relevan  dijadikan dasar).
3) Bahwa dalam Fakta Persidangan tidak  ada  satu  alat  bukti  pun yang  dapat  mendukung  unsur tindak  pidana  yang  didakwakan oleh  Jaksa  penuntut  umum kepada Para terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut  umum,  tidak  ada  sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan  unsur  delik  atau tindak pidana secara kontekstual yang  dituntutkan  oleh  Jaksa penuntut  umum  terhadap  Para
Terdakwa,  Justru  keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut  umum  menggugurkan unsur  delik  atau  tuntutan  dari Jaksa  penuntut  umum,  dengan demikian  secara  logika  hukum makaPara  terdakwa  tidak  dapat dibuktikan bersalah ;
b. Hukuman terdakwa
Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa  oleh  majelis  hakim  dalam perkara  pidana  yang  penulis  analisa yaitu  berupa  hukuman  pidana  penjara 10  Tahun.  Dalam  hal  ini  penulis kurang  sependapat,  dengan  alasan terdakwa yang dinyatakan telah bersalah  melakukan  tindak  pidana pembunuhan berencana yang
diulakukan bersama-sama.
Tidak hanya  persoalan  penggunaan  istilah persiapan  yang  digunakan  hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana. Sudut pandang atau paradigma  hakim  memaknai  unsur berencana  hanya  pada  adanya  putusan kehendak  dengan  tenang  dan  adanya waktu tertentu, menjadikan pertimbangan  hakim  dalam  Putusan Nomor  326/Pid.Sus/2021/PT.  Mdn kurang tepat. Hakim mempertimbangkan  unsur  berencana dalam  tindak  pidana  pembunuhan berencana yang dilakukan para terdakwa  menitikberatkan  pada  syarat memutuskan  kehendak  dengan  tenang, dan  syarat  adanya  waktu  antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan  kehendak.  Hakim  dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan harus komprehensif dalam  menganalisanya.  Adil  pada  satu orang belum tentu adil pada orang lain. Jika  seseorang  mengklaim  bahwa  dia telah menggunakan hak tertentu, masalahnya  harus  menjadi  disiplin universal yang mengakui ruang lingkup  hak  tersebut.  Skala  keadilan sangat  bervariasi  dari  satu  tempat  ke tempat  lain,  dan  setiap  skala  diketahui sepenuhnya  oleh  warga  negara  dan
Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi 1) , Sebastian Haga Purba 2) , Iin Hot Prinauli Purba 3) , Dara Qurattu Aini Yusuf 4)
didefinisikan  menurut  disiplin.  Namun apabila  diberikan  hukuman  untuk sebagai  teguran  pada  Terdakwa  agar tidak  terbawa  emosi  yang  dapat membahayakan  nyawa  orang  lain penulis setuju, seperti mendapat hukuman kerja sosial.

## 5. SIMPULAN
Bahwa tindak pidana
pembunuhan  berencana  yang  dilakukan secara  bersama-sama  telah  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  secara  khusus  dalam  ketentuan pasal  340  Jo.Pasal  55  ayat  (1)  Jo.Pasal  56 ke-1  KUHPidana  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara  Pidana  dimana  ancaman  maksimal hukuman lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Hukuman yang diberikan  dalam  perkara  pidana  ini  adalah keputusan  yang keliru karena hanya  fokus pada  memaknai  unsur  berencana  hanya pada  adanya  putusan  kehendak  dengan tenang  dan  adanya  waktu  tertentu  tanpa mempertimbangkan  bahwa  korban  tidak meninggal langsung setelah ditusuk terdakwa menggunakan pisau.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku : Chazawi,  A.  (2016). Pelajaran  Hukum Pidana (Cet.  6).  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Effendi,  E.  (2011). Hukum  Pidana Indonesia  Suatu  Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
Krahe,  B.  (2005). Psikologi  Sosial  agresi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lamintang,  PAF  (2013). Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Lamintang,  P.A.F.,  &  Lamintang,  T. (2012). Delik-delik  khusus:  Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. DKI Jakarta Sinar Grafika. Moeljatno.  (2008). Asas-Asas  Hukum
Pidana (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta.
Santoso,  MA  (2015). Hukum,  Moral  & Keadilan:  Sebuah  Kajian  Filsafat Hukum (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum (Cet.  3).  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Waluyo, B. (2014). Pidana dan Pemidanaan (Cet.  4).  Jakarta:  Sinar Grafika.

## Jurnal :
Iriyanto,  E.,  &  Halif.  (2021).  Unsur
Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Yudisial , 14 (1), 19–35.
https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402
KaniaCri, J., Sugiartha, ING, Gita,  IGAA,
&  Dinar,  P.  (2022).  Bantuan  Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (3), 572–577. https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5583. 572-577 Pratiwi,  V.,  &  Nursiti.  (2018).  Tindakan Pidana  Pembunuhan  Berencana  Yang Dilakukan Bersama-Sama. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Pidana , 2 (4), 679–688. Prawitasari, & Yurista, N. (2021). Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan  Praktek  Kedokteran (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor : 176/PID.B/2010/PN.KNG). Jurnal Pelita Ilmu, 15(02), 58-71. Prawitasari,&Yurista,  N.  (2022).Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan  Limbah  Plastik.  Jurnal Hukum Pelita, 3(2), 141-154.
Sahali, G., Puluhulawa, F, U., Mantali, A, R,  Y.  (2023).  Visum  ETRepertum Sebagai  Alat  Dalam  Tindak  Pidana Bukti  Pembunuhan  Berencana.  Jurnal Ilmu  Sosial  Humaniora  dan  Seni (JISHS), 1 (2), 342–348.
Saputro,  DT,  &  Jadidah,  F.  (2022).  Dasar Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam Memutus  Perkara  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana ( Studi Kasus
Putusan  Nomor  907  /  Pid.B  /  2020  / PN Mdn ). Jurnal  Ilmiah Publika , 10 (1), 79–89.
Saputro,  F.,  Sinaga,  MU,  Fachrina,  Q.,
Elisabet, T., Irawan, HF, & Antoni, H. (2023).  Analisis  Delik  Pembunuhan
Berencana  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid.B/2022/PN.Kwg .Jurnal Pendidikan  Tambusai  7(2)  ,  4584– 4591. Syarifudin,  A.  (2019).  Tinjauan  Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Dinamika: Jurnal
Universitas  Islam  Malang  ,  25  (14). https://core.ac.uk/download/pdf/1962
55896.pdf.