## ANALISIS PENERAPAN PPh PASAL 15 DAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA HELIKOPTER DAN PESAWAT PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN PT KOMALA INDONESIA
1 Nurul Islamia, 2 Hasan Rachmany, 3* Eliza 1,2,3 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia *e-mail: eliza@stpi-pajak.ac.id

## Abstrak
Peranan  tranportasi  udara  khususnya  penerbangan  komersial  sangat  penting  dalam pengembangan  ekonomi  dan  sosial  yang  ditunjukkan  oleh  peningkatan  jumlah  permintaan  jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang transportasi udara. Penelitian ini membahas tentang  penerapan  PPh  Pasal  15  dan  PPh  pasal  23  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan serta mengetahui kendala yang dialami dan upaya mengatasi kendala tersebut oleh wajib pajak  badan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif  serta  teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan, wawancara dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perusahaan  telah  mengikuti  ketentuan  perundang  undangan  yang berlaku  dengan  menerapkan  tarif  1,8%  untuk  penerbangan  dalam  negeri  dan  2%  untuk  jasa manajemen,  tetapi  pendapatan  yang diperoleh  tidak  sesuai  dengan  PPh  yang dipotong oleh  lawan transaksi dan yang dikreditkan perusahaan karena adanya bukti potong yang tidak diterima maka perusahaan mengakui itu sebagai biaya. sehingga mempengaruhi perhitungan PPh Badan Perusahaan. Kata kunci: PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, Kredit Pajak, PPh Badan .

## Abstract
The  role  of  air  transportation,  especially  commercial  flights,  is  very  important  in  economic  and  social development as indicated by the increasing number of requests for aviation services as measured by the growth of air transportation passengers. This study discusses the application of PPh Article 15 and PPh Article 23 based on tax laws and regulations and finds out the obstacles experienced and efforts to overcome these obstacles by corporate taxpayers. The research method used is descriptive analysis method and data collection techniques by means of field research, interviews and library research. The results showed that the company had complied with the prevailing laws and regulations by applying a tariff of 1.8% for domestic flights and 2% for management services, but the income earned was not in accordance with the income tax deducted by the transaction partner and credited by the company due to evidence. pieces that are not received then the company recognizes it as an expense. thus affecting the calculation of corporate income tax.
Keywords: PPh Article 15 and PPh Article 23, Tax Credit, Corporate Income Tax .

## PENDAHULUAN
Salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat yaitu bisnis penerbangan. Hal ini dapat dilihat  dari  banyaknya  jumlah  maskapai  penerbangan  yang  beroperasi  di  Indonesia. Banyaknya  jumlah  maskapai  penerbangan  yang  beroperasi  di  Indonesia  secara  langsung menciptakan persaingan yang cukup ketat. Sehingga perusahaan penerbangan dituntut untuk menciptakan  keunggulan  kompetitif  yang  berkesinambungan  dalam  menghadapi  pesaing baru yang bergerak di industri yang sama. Industri penerbangan terbagi menjadi dua yaitu penerbangan  komersial  dan  non  komersial.  Bisnis  penerbangan  berperan  sebagai  sarana penyedia jasa transportasi udara yang efektif, efisien, cepat, selamat dan nyaman. Peranan tranportasi udara khususnya penerbangan komersial sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang transportasi udara. Ada berbagai jenis pajak yang terdapat dalam sektor penerbangan, salah satu pajak yang sesuai dengan sektor penerbangan
adalah pajak penghasilan dan Salah satu objek pajak yang terdapat dalam sektor penerbangan yaitu pajak penghasilan atas jasa sewa pesawat berdasarkan perjanjian carter.
Salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  penerbangan  yaitu  PT  Komala Indonesia,  perusahaan  ini  menawarkan  berbagai  jasa  sewa  helikopter  dan  pesawat  di Indonesia,  disewakan  untuk  keperluan  pribadi  maupun  keperluan  perusahaan,  serta membantu  mengatasi  masalah  kebakaran  hutan  di  beberapa  wilayah  Indonesia.  Komala Indonesia  mempunyai  kegiatan  usaha  utama  yaitu  sewa  (charter)  pesawat  khusunya helikopter.  Ada  beberapa  jenis  kegiatan  sewa  helikopter  yang  tersedia  di  perusahaaan  ini yaitu VIP Transport, Aerial Survey, Fire water bombing, geo magnetic surveys and external cargo transport. PT komala Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat dan Helikopter untuk kegiatan operasionalnya. Adapun pesawat dan Helikopter yang dimiliki yaitu heli Eurocopter AS-350B3 (PK-KIA), AS-350B3e (PK-KIE, PK-KIH, PK-KIF), Fixed Wing Cessna T206H (PK- KIJ),  AW  109  S  Trekker  (PK-KAY)  dan  Kamov  KA-3211BC  (PK-KII).  Atas  penyewaan Helikopter  dan  pesawat  Perusahaan  ini  memperoleh  pendapatan  yang  cukup  besar  dari kegiatan jasa sewa yang dilakukan.
Kegiatan jasa sewa helikopter dan pesawat yang dilakukan PT Komala Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan legal karena memiliki Air Certificate Operation (AOC) dari Dinas Perhubungan. Pada saat Komala Indonesia melakukan perjanjian charter dengan pelanggan, atas penghasilan perjanjian charter, terdapat pajak yang harus dipotong yaitu Pajak Penghasilan Pasal 15. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996. Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya ketika ada perjanjian carter menggunakan jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, terdapat Pajak Yang Harus Dipotong Yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh. Kegiatan yang berkaitan dengan sewa pesawat yang dilakukan oleh Komala Indonesia  menandakan  bahwa  pajak  tersebut  dikenakan  pada  perusahaan  penerbangan dalam negeri.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  akan  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  perpajakan yang  terdapat  di  PT  Komala  Indonesia  dengan  judul  yang  diajukan  adalah  "  Analisis Penerapan  PPh  Pasal  15  Dan  PPh  Pasal  23  Atas  Sewa  Helikopter  Dan  Pesawat  Pada P erusahaan Penerbangan PT Komala Indonesia” .

## METODE
Pendekatan  peneliltian  ini  adalah  deskriptif  analisis  (Creswell,  2013;  Creswell  & Creswell,  2017;  Creswell  &  Poth,  2018).  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  PT.  Komala Indonesia yang beralamat di Rukan Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries No.1A, RT.12/RW.8, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal dan riset dilakukan selama 3 (Tiga) Bulan, dimulai sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai 29 April 2022.
Teknik pengumpulan data menggunakan tiga hal seperti: 1) studi kepustakaan, 2) Studi Lapangan  dan  3)  wawancara.  1)  Studi  Kepustakaan  (Library  Research);  Penulis mengumpulkan data-data sekunder berupa sumber- sumber tertulis dalam bentuk referensi, buku-buku,  majalah  maupun  bahan-bahan  kuliah  dan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perpajakan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikemukakan dan dibahas oleh penulis. Penelitian tersebut dilakukan dengan membaca, mempelajari, untuk kemudian menerapkan  pengetahuan  penulis  dalam  penyusunan  laporan.2)  Studi  Lapangan  (Field Research) Merupakan sumber data pokok (Primer) yang dikumpulkan di lapangan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek, yang dilakukan oleh penulis selama melakukan riset di PT. Komala.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  Komala  Indonesia  Adalah  perusahaan  jasa  penyediaan  layanan  Angkutan  Udara yang telah menawarkan layanan penyewaan helikopter dan pesawat sejak tahun 2010. Bisnis ini  berfokus  pada  penyediaan  tingkat  layanan  tertinggi  dalam  penyewaan  pesawat. Helikopter.
Hingga saat ini
komala melakukan berbagai misi dari perusahaan pertambangan hingga perkebunan Berbagai misi seperti : transportasi.VIP, survei udara, bom air api, survei geomagnetik, dan transportasi kargo eksternal.
Pada dasarnya wajib pajak badan harus memiliki laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat mengetahui  keadaan  dan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan.  Undang  undang  pajak  tidak mengatur  secara  khusus  bentuk  dari  laporan  keuangan,  hanya  memberikan  pembatasan untuk  hal  hal  tertentu,  baik  dalam  pengakuan  penghasilan  maupun  biaya.  PPh  Pasal  15 Norma  Perhitungan  Khusus  Norma  Penghitungan  Khusus  untuk menghitung  penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku umum  (dengan  mengurangkan  penghasilannya  dengan  biaya-biaya)  ditetapkan  Menteri Keuangan. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/ atau barang yang dimuat  dari  satu  pelabuhan  ke  pelabuhan  lain  di  Indonesia  dan/  atau  dari  pelabuhan  di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter.
Pendapatan  yang  dimiliki  Komala  Indonesia  tahun  2019  sebesar  318,024,503,004 Pendapatan  ini  merupakan  penerimaan selama  tahun 2019  yang  bersumber  dari  jasa  sewa helicopter dan pesawat serta management fee yang dilakukan di dalam negeri yang dilakukan dibeberapa  daerah  yaitu  Kalimantan,  Jambi,  Sumatera,  Papua  dan  Lain-lain. Charter yang dilakukan  pihak  pemerintah  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  untuk  keperluan  transportasi udara,  pemadaman  kebakaran  hutan  yang  dilakukan  BNPB,  dll.  Tahun  2020  pendapatan perusahaan  sebesar  143,750,437,841  ditahun  2020  ini  pendapatan  perusahaan  menurun sebesar 174.274.065.163 pendapatan perusahaan tahun 2021 sebesar 63,398,642,323 penurunan omzet  yang  cukup  signifikan  ini  terjadi  karena  adanya  Covid-19.  Besarnya  tarif  pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari  pengangkutan  orang  dan/atau  barang  bagi  komala indonesia adalah sebesar 1,8 % Perusahaan Komala mengkreditkan PPh Pasal 15 ditahun 2019 sebesar 5,648,860,674 ditahun 2020 sebesar 1,099,873,064 dan ditahun 2021 sebesar 540,532,920. Pembayaran  PPh yang  terutang dilakukan  melalui  pemotongan  oleh  pencharter sepanjang pencharter merupakan badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh Pasal 15 ini dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.Jika peredaran bruto perusahaan di ditahun 2019 sebesar Rp 317,955,703,004 maka PPh  terutang  yang  sebenarnya    sebesar  Rp5,723,202,654.072,  tahun  2020  sebesar  Rp 143,700,892,386  maka PPh terutang yang sebenarnya  sebesar 2,586,616,062.948  dan ditahun 2021 Peredaran Bruto perusahaan sebesar Rp 63,221,638,493 maka PPh terutang yang sebenarnya    adalah  sebesar  Rp      1,137,989,492.874ini  berdasarkan  perhitungan  tari  PPh terutang yang dikalikan dengan  1,8% dari Peredaran Bruto.Tetapi pada kenyataannya  PPh Pasal 15 yang dikreditkan dalam perhitungan PPh Badan ditemukan perbedaan.
Terdapat selisih yang cukup singnifikan antaran pendapatan yang seharusnya dipotong dan  PPh  Pasal  15  yang  diakui  oleh  perusahaan,  Selisih  yang  tidak  mendapatkan  bukti pemotongan dari pencharter ini diakui sebagai biaya perusahaan.

## Penerapan  PPh  Pasal  15  dan  Pasal  23  Pada  Perusahaan  Penerbangan  PT  Komala Indonesia
Pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan pada saat pembayaran atau terutang dan dilakukan oleh penyewa, tetapi kenyataannya dalam hal pihak Penyewa tidak melakukan pemotongan
atas PPh Pasal 15 atau bukan Pemotong Pajak, maka Komala harus melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15 yang terutang dengan melakukan perhitungan dengan tarif berdasarkan KMK, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 paling lambat  tanggal  20  bulan  berikutnya,  Kemudian  melaporkan  seluruh  penghasilan  yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan mengkreditkan PPh Pasal 15  yang  telah  dipotong  penyewa  dalam  SPT  Tahunan  PPh.  Pendapatan  yang  diperoleh perusahaan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu pendapatan dari management fee. Management fee yang dihasilkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari Penyewaan jasa pilot yang dilakukan  perusahaan.  Pendapatan  Management  fee  yang  dihasilkan  perusahaan  di  tahun 2019  adalah  sebesar  68,800,000  dipotong  PPh  Pasal  23  sebesar  1,376,000  ditahun  2020 menerima pendapatan sebesar 49,545,455 dipotong PPh pasal 23 sebesar 990,909 dan ditahun 2021 pendapatan mencapai 177,003,830 dan dipotong PPh pasal 23 sebesar 3,540,007.
PPh  Pasal  23  yang  dikreditkan  pada  perhitungan  PPh  Badan  ditahun  2019  sebesar 160,000 sehinggan ditahun 2019 bukti potong yang tidak diterima senilai 1,216,000. Ditahun 2020  dikreditkan  seluruhnya  dan  2021  PPh  pasal  23  yang  dikreditkan  adalah  sebesar 40,325,408  yang  sebenarnya  jika  dari  pendapatan  management  fee  yang  dihasilkan  tidak mencapai  jumlah  tersebut.  Tetapi  setelah  dilakukan  wawancara  dengan  departemen  FAT perusahaan. Ditahun 2021 dilakukan Kerjasama dengan salah satu perusahaan yang didalam agreementnya mereka mengakui sewa helicopter dan pesawat yang mereka charter dipotong PPh  Pasal  23.  Sehingga  pendapatan  yang  didapatkan  dari  sewa  helicopter  tersebut  tidak seluruhnya dipotong tarif PPh pasal 15.
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pejabat yang bekerja di PT Komala Indonesia, pada prinsipnya perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan mengikuti  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan.  Perusahaan  juga  sudah  berupaya untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  mengikuti  ketentuan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
Namun  demikian,  perusahaan  memiliki  hambatan  dalam  bidang  perpajakan  dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yaitu :
1. Bukti Pemotongan Yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah pendapatan yang ada sehingga  mempengaruhi  kredit  pajak  perusahanaa.  Jika  Lawan  transaksi  tidak memotong maka perusahaan yang akan menyetor dan menyerahkan bukti bayar ke lawan  transaksi  sehingga  lawan  transaksi  tetap  harus  memberikan  bukti  potong kepada komala.
2. Nilai  jasa  yang  diberikan  kepada  calon  customer  terkadang  berbeda  mengikuti agreement sehingga kebijakan PPh juga berbeda

## PENUTUP

## Simpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama riset serta pembahasan data yang dilakukan penulis, dapat dikatakan bahwa kendala yang menjadi hambatan untuk PT Komala Indonesia adalah ditemukan perbedaan pengakuan PPh Pasal 15 yang diakui sebagai PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi (selaku pengguna jasa)
Masalah  yang  selanjutnya  adalah  bukti  potong  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan pendapatan yang yang diakui dalam perusahaan. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam bidang perpajakan, maka perusahaan berupaya mengatasi kendala tersebut dengan cara :
1. Perusahaan  agar  tetap  memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku  sekagus  dari  sisi jumlah beban pajak tidak begitu berbeda
2. Lawan Transaksi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan maka kedepannya tidak melakukan Kerjasama agar  memberikan efek jera.
3. Perusahaan dengan penghasilan yang besar disarankan menggunakan jasa akuntan publik  dan  diaudit  sehingga  tidak  dengan  mudah  mengabaikaan  ketentuan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alink,  Matthijs  dan  Kommer,  Victor  Van, Hanbook  on  Tax  Administration,  IBFD, Netherlands,2015
Brotodihardjo , Santoso , Pengantar ilmu hukum pajak , Bandung, 2013
Gunadi, Panduan Komprehensif  Pajak Penghasilan , Bee Media Indonesia, Jakarta, 2013
Gunadi, pemeriksaan,Investigasi, dan penyidikan pajak, Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, 2020
Halim, dkk, Perpajakan Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta,2016
Kurnia, Rahayu, Perpajakan , Rekayasa Sains, Bandung, 2017
Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan , IND-HILL-CO, Jakarta, 2000
Mariasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta , 2018
Resmi, Siti, Teori dan Kasus , Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta, 2019
Resmi, Siti, Teori dan Kasus , Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2011
Suandy ,Erly, Perencanaan Pajak . Jakarta: Salemba Empat, 2011
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitati,  dan  R&D ,  Alfabeta, Bandung, 2014.
Sri, Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, 2009
Tjip Ismail , Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , 2007.