## KUALIFIKASI  PENJARAHAN PASCA GEMPA TSUNAMI  DAN
LIKUIFAKSI DI KOTA PALU (Suatu Tinjauan Kriminologis)
Kaharuddin Syah Universitas Muhammadiyah Palu Email : Kaharuddinsyah1969@gmail.com

## ABSTRACT
Emergencies are not justification for the absence of the state / government handling victims  of  earthquakes,  tsunamis  and  liquefaction  which  have  destroyed  the  face  of the city of Palu. The state is needed to prepare and buy all the basic needs of food, drinks,  clothing,  medicines  from  stores  that  have  the  potential  to  be  looted  by  the people instead of allowing or even encouraging them to collect goods from shops or super  markets.  The  absence  of  the  state  in  a  disaster  situation  has  the  potential  for chaos.  Because  fellow  nationals  are  easily  ignited  by  conflicts  with  all-consuming psychological  conditions,  it  is  the  state  that  has  to  plunder  the  shops  at  reasonable prices and then distribute them in an orderly manner to citizens who are in dire need. The norms of criminal law in the disaster country give weight to the perpetrators of looting.  The  substance  of  Article  363  paragraph  1  of  the  Criminal  Code  regulates that  every  theft  during  a  natural  disaster  can  be  sentenced  to  a  maximum  of  seven years  in  prison.  The  criminal  threat  is  more  severe  than  theft  in  normal  situations. Not yet healed of pain due to the disaster came another disaster because his property was looted by other humans. Even though they have been grateful for being given the opportunity to live.
Keyword: Looting, Post Earthquake Tsunami and Liquidation.

## A. PENDAHULUAN
Tepatnya  jam  17.58  Wit,  hari  jumat  tanggal  28  September  2018  musibah gempah bumi berkekuatan 7,4 skala richter telah  meluluhlantakan bumi tadulako di  kota  Palu  propivinsi  Sulawesi  Tengah  serta  meruntuhkan  simbol-simbol  kota palu  nyaris  hingga  wajah  kota  tak  dikenali  lagi  seperti  semula.    Gempa  tsunami dan  likuifaksi  (Pergeseran  tanah  secara  labil)  telah  menghapus  keceriaan masyarakat  Kota  palu  yang  selama  ini  tidak  pernah  terimpikan.  Lekuifaksipun mengubur  rumah-rumah  impian  bahkan  tidak  tangung-tanggung  ada  satu
kompleks  pemukiman  di  daerah  Balaroa  dan  kelurahan  Petobo  tenggelam  dalam kubangan  lumpur  bencana  dan  ribuan  masyarakat  kota  Palu    berserakah  diam membisu untuk  selamanya.  Dalam perjuangan  merengang  nyawa dalam runtuhan dan rasa lapar. seraya berdoa dan menanti uluran tangan saudara kita  dari berbagai pihak    di  penjuru  bumi  nusantara    naluri  bergerak  mencari  sesuatu  yang  bisa menahan  laju  derita  dan  maut  yang  menimpah  dirinya  bahkan  keluarga  dan kerabat yang tak bias bergerak dibelengu oleh rasa sakit dan lapar tampa jaminan waktu kapan akan berakhir.
Dalam penantian tersebut pemerintah yang diharapkan dapat mengendalikan suasana pasca gempa tidak kunjung datang untuk menanggulangi kekalutan warga koban  bencana  baik  mengevakuasi  korban  bencana  yang  luka-luka  maupun  yang telah meninggal apalagi  memberikan bantuan makanan, minuman dan obat-obatan kepada warga korban yang telah melakukan pengunsian secara sukarela tampa ada pegorganisasan  dari  pemerintah.  Sehinggah  naluri  mereka  bergerak  secara spontanitas  mengantarkannya  pada  logistik  yang  tak  bertuan  ditinggal penghuninya.  Inilah  adalah  cara  untuk    mempertahankan  kepentingan  diri  dan hidup keluarganya. Sebagian kaca mata orang menyebutkan melanggar moral dan hukum  tetapi  sesungguhnya  justru  hukum  hadir  paling  terdepan  memberikan perlindungan  dan  tameng  kepada  orang  orang  yang  berani  berbuat  demi mempertahankan nyawa.
Seiring  dengan  musibah  gempa  yang  terjadi  bencana  sosial  lainya    secara spontanisasi      karena  ada  yang  mendahului,  yang  lain  berbondong-bondong datang,  melakukan  penjarahan  bersama-sama.  Penjarahan  adalah  pengambilan barang  secara  paksa  selama  perang, bencana  alam,  atau  kerusuhan.    Penjarahan adalah  salah  satu  bagian  dari  pencurian. 1 Tidak  tanggung-tanggung  penjaran massal itu terjadi di bergabagi super market (BNS Smart, Alfa Middi, Grand Mall dan  Mall  Tatura/  Ramayana)  serta  penjarahan    Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)
1 .  Wikiepedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penjarahan , di akses kamis, 6 Pebruari 2019
dibeberapa  stasiun  pengisian  bahan  bakar  umum  (SPBU)    ditengah-tengah penjagaann TNI dan Polri yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Pemerintah  dituding  salah  langkah  saat  membebaskan  masyarakat  Palu mengambil  bahan  makanan  di  toko  dan  minimarket,  sesaat  usai  gempa  dan tsunami, yang memicu penjarahan di beberapa titik di kota itu. Kekurangan bahan makanan  membuat  sejumlah  warga  Palu  dan  sekitarnya  sulit  dikendalikan. Penjarahan  makanan  hingga  BBM  terjadi  di  mana-mana.  Pemerintah  akhirnya membebaskan  masyarakat  melakukannya.  Menteri  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo mengatakan, pemerintah mengizinkan warga yang menjadi korban gempa di Palu untuk  mengambil  barang-barang  di  minimarket. Tjahjo  mengklaim  kebijakan  itu mendesak karena bantuan kemanusiaan sempat sulit diangkut ke Palu karena jalan raya dan landasan pacu bandara rusak. Kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret  itu  sudah  bisa  diambil  barang  barangnya,"  kata  Mendagri  Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Palu, Minggu (30/9/2018). 2
Pemerintah  bertanggung    jawab  memberi  bantuan,  bukan  mengajak  orang mengambil  barang  orang  lain  dengan  dalih  menolong  korban,"  kata  pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Purniati, Selasa (02/10).  Menurut Purniati, kondisi bencana alam memang mendorong kepanikan masyarakat, terutama terkait hal-hal  dasar  untuk  bertahan  hidup.  Izin  pemerintah  untuk  mengambil  barang dagangan  tanpa  kesepakatan  penjual  mengubah  kepanikan  itu  menjadi  perbuatan massa yang tak terkendali. "Karena panik, orang mudah menjarah. Uang tak ada, mereka  bisa  begitu  saja  mengambil  yang  mereka  lihat.  Kalau  orang  lain  ambil, kenapa  saya  tidak  boleh?  Jadi  berlindung  di  balik  perbuatan  massa." Pertanggungjawaban  pidana  kasus  itu  sulit,  butuh  waktu  lama  membedakan penjarahan  dan  pengambilan  barang  demi  bertahan  hidup,"  tutur  Purniati. Beberapa  pekan  berlalu  pemerintah  serta  para  stakholter  dan  lembaga  lainya
2 . Rakyatku News, Mendagri Izinkan Warga Menjarah Minimarket, Wiranto: Pemerintah yang Bayar, http://news.rakyatku.com/read/121325/2018/09/30/mendagri-izinkan-warga-menjarah-minimarket- wiranto-pemerintah-yang-bayar , di akses jum’at 7 Pebruari 2019
berhasil  melaksanakan  proses  pemulihan  sementara  pasca  gempa,  tsunami  dan likuifasi.  Balai  bantuan  makanan,  minuman,  obat-obatan  dan  kebutuhan  sandang lainnya  telah  tiba  dikota  palu  dan  siap  untuk  didistribusikan  kepada  para  korban bencana  seiring  dengan  bantuan  yang  telah  dibagikan  ke  warga  korban  gempa penegakkan  hukum  terhadap  pelaku  penjarahan  sudah  mulai  di  tegakan,  proses penindakan  dan  penangkapan  para  warga  masyarakat  kota  palu  yang  terbukti melakukan  penjarahan  segera  ditindak  oleh  aparat  kepolisian.  Polisi  mengklaim mempunyai  metode  untuk  menindak  para  penjarah.  Penyidik  berjanji  akan membedakan  pencuri  dan  korban  bencana  yang  mengambil  barang  atas  dasar kebutuhan  darurat.    Namun  polisi  mengklaim  tak  membiarkan  penjarahan  terus terjadi  tanpa  penegakan  hukum.  Sebanyak  45  orang  telah  ditetapkan  menjadi tersangka kasus penjarahan di lima tempat berbeda di Palu. Para tersangka, satu di antaranya adalah narapidana yang kabur dari Lapas Palu, diduga mencuri berbagai barang  yang  tak  berkaitan  dengan  kebutuhan  dasar  korban  bencana.  Sebagian tersangka  lainnya  dituduh  membobol  beberapa  mesin  anjungan  tunai  mandiri (ATM).  Langka  Polri  berhasil  mengamankan  sebanyak  49  pelaku  penjarahan pasca bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah.  langkah hukum  tegas  dan  terukur  bagi  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  hukum dengan  hasil  sebagai  berikut,  kasus  pencurian  dengan  pemberatan  pasal  363 KUHP, melakukan pencurian disaat bencana alam dengan tersangka sebanyak 49 orang  yang    diamankan  dari  beberapa  lokasi  yang  berbeda,  dimana  28  tersangka diamankan  di  Mall  Tatura,  tujuh  tersangka  di  ATM  Canter  Pue  Bongo,  Gudang Adira 1 tersangka, Anjungan Nusantara 7 tersangka, grand mall 2 tersangka, ATM center  Jalan  S  Parman  4  tersangka. semua  pelaku  kini  ditahan  di  Polda  Sulteng. Upaya  yang  dilakukan  oleh  tim  gabungan  dari  Ditreskrim  polda  dan  satreskrim polres  palu  yang  telah  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka.  Wakil  Kepala Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, menyatakan akan segera menuntaskan seluruh kasus pencurian di Palu yang terjadi usai gempa dan tsunami tidak  ada alasan bagi masyarakat  tetap  mengambil  barang  di  toko  saat  bantuan  telah  disalurkan
pemerintah.  Ia  menyebut  perbuatan  itu  sebagai  kriminal  murni.  "Seperti  biasa, kalau  orang  curi,  tangkap  periksa  bukti-bukti  yang  ada,  lalu  kami  limpahkan  ke pengadilan,"  ujar  Ari  kepada  pers  di  Jakarta.  Pasal  363  ayat  1  KUHP  mengatur, setiap  pencurian  pada  saat  bencana  alam  dapat  diganjar  hukuman  penjara  paling lama  tujuh tahun.  Ancaman  pidana  itu lebih  berat  dibandingkan  pencurian  dalam situasi normal.
Kepolisian  kini  mengklaim  situasi  keamanan  Palu  dan  berbagai  daerah  di Sulawesi  Tengah  mulai  terkendali.  Apalagi,  kata  Dedi,  distribusi  bantuan  untuk korban  mulai  berjalan.  Kami  bersinergi  dengan  TNI  untuk  mengamankan  depo BBM, jalur distribusi logistik, stasiun pengisian bahan bakar, dan gudang-gudang, termasuk milik Bulog," ujarnya.
Merujuk  prinsip  restitusi  pemukiman  dan  properti  ( Pinheiro  Principles ) yang  diatur  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  pemerintah  wajib  mengambil  langkah khusus  untuk  mencegah  penghancuran  atau  penjarahan  harta  kekayaan  pasca bencana  alam.  Dokumen  itu  menyebut  negara  harus  melindungi  harta  kekayaan yang  ada  untuk  mencegah  penguasaan  secara  sewenang-wenang  dan  ilegal, terutama yang ditinggalkan pemiliknya karena bencana.

## B. PEMBAHASAN
1. Faktor  -  faktor  yang  mempengaruhi    sehingga  warga  masyarakat  kota  Palu bersama sama  melakukan penjarahan pasca bencana, tsunami dan likuifaksi.
a. Adaanya Darurat
Hukuman    memberikan  perlindungan  bagi  saudara  saudara  kita  yang berjuang dan tidak takluk kepada kepasrahan. Hukum pidana kita meskipun saduran    dari  kolonial  juga  melindungi  pelaku  kejahatan  dalam  keadaan darurat  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  48  KUHP  yang  pada pokoknya  menyatakan  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  karena pengaruh  daya  paksa  tidak  dapat  dipidana.  Keadaan  darurat  masuk  dalam rumpun  daya  paksa  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  48  KUHP  a  quo. Aturan  yang  terdapat  dalam  pasa  48  KUHP  khusunya  mengenai  keadaan
darurat  terkristalisasi  dalam  raumuan  prinsip  hukum  pidana nessitas  non hebetlegen (  dalam  keadaan  darurat  tidak  berklaku  hukum), nessitas  facit licitum  quod (  keadaan  terpaksa  membolehkan  apa  yang  dilarang)  begitu dilindunginya  orang-orang  yang  berjuang  mempertahankan  hidupnya sehingga  agamaapun  membolehkan  perbuatan  dalam  keadaan  darurat. Moyoritas  ulama  dengan  mengutip  ayat  al-quran  menghasilkan  prinsip hukum  termasyur  dalam  kaidah/norma  dasar  hukum  islam,  addharurah tuhibul    mahzurat,  yang  berarti  keadaan  darurat  membolehkan  yang terlarang.  Namun  dispensasi  perlakuaan  keadaan  darurat  itu  penting  untuk diketahui bahwa disampping tidak ada pilihan lain lagi (Sub sidiritas) adalah tidak boleh pula melampaui batas (Proporsionalitas).
b. Pemberitaan di media.
Adanya  artikel  media  online  yang  menuliskan  kalau  pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mengambil barang-barang yang ada di toko, karena nantinya kebutuhan pokok yang diambil akan dibayarkan pemerintah, menjadi  pemicu  mereka  untuk  semakin  brutal  melakukan  penjarahan  di jalanan. “Ironisnya, kekacauan itu justru didorong oleh dimensi media massa dan  online  yang  menyampaikan  pesan  dari  pemerintah  bahwa  menjarah dibolehkan  karena  nanti  akan  dibayar  oleh  pemerintah.  Dimensi  artikulasi media ini menjadi puncak legalisasi perilaku brutal tersebut.
c. Faktor lingkungan
Penjarahan  setelah  bencana  gempa-tsunami  di  Kota  Palu  yang  dilakukan pengungsi  dari  musibah  itu  memicu  aparat  kepolisan  mengambil  tindakan tegas  kepada  para  penjarah. Sosiolog Rissalwan Habdy Lubis  mencatat ada empat  penyebab  utama  mereka  melakukan  aksi  kriminal  tersebut.  Di antaranya adalah faktor agama, adat, lingkungan dan pemberitaan di media. Dari dimensi agama dan adat, lanjut dia nampaknya penduduk di sana sangat lemah  dalam  menjunjung  norma  agama  ketika  menjalani  kehidupan  sehari- hari. Alhasil, moral di dalam dirinya merasa kalau menjarah itu merupakan
perbuatan  yang  benar.  Lalu,  jika  dilihat  dari  faktor  lingkungan,  Rissalwan menilai  ada  keteledoran  dari  aparat  kepolisian  untuk  mencegah  aksi penjarahan.  Dari  sisi  dimensi  alam  dan  lingkungan,  peran  solidaritas  sosial dan  juga  aparat  keamanan  menjadi  kunci  untuk  bisa  mencegah  terpicunya kekacauan pasca bencana, Tak hanya itu, lanjut dia,  Aksi penjarahan pasca terjadi  bencana,  kata  Rissalwan,  juga  pernah  terjadi  di  musibah  tsunami Aceh pada 2004 dan gempa bumi di Padang, Sumatera Barat pada 2009 lalu. Tapi  di  sana  tak  berlangsung  parah  seperti  di  Palu,  karena  ketika  itu pemerintah  tak  menganjurkan  masyarakat  untuk  mengambil  barang-barang yang  ada  di  pertokoan.  Waktu  di  Aceh  sempat  ada  beberapa  penerobosan toko  kelontong  yang  rubuh.  Demikian  pula  di  Padang,  tapi  cepat  bisa dikendalikan karena memang tidak ada arahan yang melegitimasi penjarahan dari pemerintah pusat,” jelasnya. Ia menjelaskan, solusi yang paling efektif dari  permasalahan  itu  adalah  pemerintah  harus  cepat  melakukan pendistribusian  bantuan  secara  merata.  Bantuan  dan  logistik  harus  segera dipercepat.  Kan  bisa  menggunakan  metode  helicopter  dropping  seperti waktu  di  Aceh  2004  dan  Padang  2009.  Posko  terdekat  bisa  dari  Makassar atau  Manado  sehingga  masih  terjangkau  oleh  jarak  terbang  helikopter medium. Selain itu, gudang bulog dipastikan ada di tiap propinsi termasuk di Sulawesi  Tengah.  Gudang  bulog  ini  bisa  dijadikan  sentral  pembagian kebutuhan  korban  bencana  agar  korban  tidak  kelaparan  dan  makin  kalut pasca kejadian bencana,” pungkasnya.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
hal-  hal  sebagai  berikut  faktor  yang    menyebabkan  timbulnya  tindak  pidana penjarahan    pada   saat   bencana alam antara lain, Pertama, disebabkan oleh keadaan  memaksa  karena  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  selama di pengungsian    dengan  dalih  bantuan dari  pemerintah  yang  lambat    sampai    di tempat  pengungsian. Kedua, adanya  pengumuman  dari  pemerintah  yang
menyerukan  untuk  mengambil  barang-bara  di  took,  supermarket  alfa  midi dengan dalil pemerintah akan membayarnya. Ketiga adanya kesempatan  yang timbul  disebabkan  rumah  yang  ditinggalkan  oleh  penghuninya  untuk mengungsi keempat Adanya  niat  dari  pelaku  tindak  pidana  pencurian  yang dengan sengaja ingin mengambil barang milik orang lain.

## 2. Saran
Sebaiknya masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan  orang  lain  karena  apapun  namanya  mengambil  yang  bukan  merupakan miliknya adalah merupakan bentuk dari pencurian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abintoro  Prakoso,  2013, Kriminologi  dan  Hukum  Pidana” ,  Laksbang  Grafika, Yogyakarta.
Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi ” , Penerbit Ombak, Yogyakarta.
Indah sriutami, 2012, Aliran dan teori dalam kriminologi , Thafa Media, Jogyakarta.
I.S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta.
Arief          Nawawi,          Barda,          1996, Kebijakan          Legislatif          Dalam Penanggulangan    Kejahatan    Dengan    Hukum    Pidana ,    Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Bonger    W.A,    1992. Pengantar    Tentang    Kriminologi ,    Penerbit    PT. Pembangunan Jakarta.
Frank  E.  Hagan,  2013,  Edisi  ketujuh,    Pengantar  Kriminologi  Teori,  Metode  dan Prilaku Kriminal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Kartono, Kartini, 2003, Patologi Sosial , Rajawali, Jakarta.
Moeljatno,    2002, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka  Cipta,  Jakarta. JOM  Fakultas Hukum Volume I No. 2 Oktober 2014
Nur  Rosita,  Siti  Ragil  handayani, Pengaruh  Beban  Piutang  Tak  Tertagih  Terhadap Return  On  ssets (Studi  Pada  Pt  Pln      Persero)  Distribusi  Jawa  Timur  Area Malang  Pada  Periode  Tahun  2009-2016),  Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) Universitas Brawijaya Malang, Vol. 60 N0.1 Juli 2018
Rena Apri Yuliana, Analisis Metode Dana Cadangan Terhadap Piutang Tak Tertagih Sesuai Sak-Etap  (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kp- Ri  “Sehat”  Jurnal    Riset  Mahasiswa  xxxxxxxx  (JRMx)  ISSN:  2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx Universitas Kanjuruhan, Malang
Wan  Eva  Yuliani, Penetapan  Kebijakan  Penghapusan  Piutang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Pekanbaru, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016
Internet :
Wikiepedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penjarahan , di akses kamis, 6 Pebruari 2019.
Rakyaku  News  Mendagri  izinkan  warga  menjarah  minimarket,  Wiranto pemerintah yang bayar, http://news.rakyatku.com/read/121325/2018/09/30/nkan- warga-  menjarah-minimarket-wiranto-pemerintah-yang-bayar ,  di  akses  jum’at  7 Pebruari 2019.