Prodi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang Jl. Universitas Brawijaya, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Email: fajarramadlan@ub.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.68-87

## Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019
Romel Masykuri 1 dan M. Fajar Shodiq Ramadlan 2
1 Pusat Kajian Media, Literasi dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya
2 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Recieved: 18 April 2020 Revised: 3 Agustus 2020 Published: 27 April 2021
Keywords: politik pelabelan; segregasi politik; kelompok Islam

## Pendahuluan
egregasi  politik  dalam  kelompok  Islam  merupakan  fenomena  yang terjadi  sejak  lama  dan  dinamis.  Di  Indonesia,  hal  itu  dapat  diamati melalui  berbagai  polarisasi  dan  fragmentasi  di  antara  organisasi kelompok  Islam,  baik  berbasis  aliran,  model  organisasi,  maupun  orientasi  sosial- politik.  Dalam  pandangan  soal  bentuk  dan  landasan  negara,  misalnya,  sejak  awal kemerdekaan  kelompok-kelompok  Islam  mempunyai  tafsir  beragam  terhadap hubungan agama dan negara (Hosen, 2005). Bahkan, eksistensi kelompok Islam juga terefleksi dalam kontestasi elektoral, di mana tiga partai Islam: Masyumi, Nahdlatul Ulama  (NU),  dan  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  (PSII),  dengan  basis  akar  rumput yang kuat saling bersaing dalam pemilu 1955 (Orde Lama).
S

## Abstrak :
Politik pelabelan merefleksikan dan mengekspresikan polarisasi dan kontestasi di antara kelompok Islam dalam politik. Label politik menjadi instrumen dan strategi untuk  membangun  citra  dan  persepsi  dalam  kontestasi  dan  konstelasi  politik  di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bagaimana kontestasi di antara kelompok Islam termanifestasi melalui label untuk merebut klaim dan legitimasi politik. Metode process-tracing dan  analisis  konten  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan menjelaskan label di antara kelompok Islam. Selama 2014-2019, ada dua isu penting terkait politik pelabelan. Pertama, label berhubungan dengan konteks, hubungan kausalitas,  dan  tujuan  atau  konsekuensi  dari  pelabelan.  Label  merefleksikan pembingkaian  tertentu  dan  pembeda  antara  kelompok.  Kedua,  segregasi  dan polarisasi  politik  di  antara  kelompok-kelompok  Islam  selama  2014-2019  di Indonesia termanifestasi melalui konstruksi dan produksi berbagai label. Melalui label, sentimen agama dan perbedaan antar kelompok Islam menjadi instrumen untuk mobilisasi atau menggerus dukungan politik lawan dalam politik elektoral.
Ketika Orde Baru, dinamika perkembangan kelompok Islam dan keterkaitan dengan  politik  memperoleh  tekanan  rezim.  Isu-isu  politik  yang  berkenaan  dengan agama tidak banyak dibicarakan (Hasan, 2008). Identitas agama dalam partai politik juga  mengalami  pembonsaian  dengan  direduksinya  4  partai  Islam  (Partai  NU, Parmusi, Perti dan PSII) ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pembatasan ini juga diikuti dengan pembatasan aktivitas pendirian organisasi Islam (Porter, 2004). Baru pada 1990-an, masyarakat Islam mulai lebih banyak mengekspresikan identitas keislamannya  melalui  simbol-simbol  organisasi,  cara  berbusana,  serta  munculnya tokoh-tokoh  Islam  di  kancah  nasional  yang  kemudian  dihimpun  dalam  Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Hasan, 2008).
Pasca  Reformasi,  ruang  eksistensi  kelompok  Islam  dalam  politik  makin berkembang dan jauh lebih terbuka. Berakhirnya rezim Orde Baru dan diikuti dengan demokratisasi, yang meliputi pelembagaan demokrasi, seperti perkembangan sistem pemilihan  umum  (pemilu);  tumbuhnya  jumlah  partai  politik;  desentralisasi;  serta transfer  nilai-nilai  demokratis,  seperti  kebebasan  berpendapat;  berorganisasi  dan berserikat, menjadikan kelompok Islam turut mengalami perkembangan (King, 2003). Muncul  berbagai  organisasi  Islam  yang  menyuarakan  narasi  politik  yang  beragam. Termasuk  isu-isu  yang  berkenaan  dengan  Islam  politik,  seperti  upaya memperdebatkan  kembali  relasi  agama-negara,  relasi  Islam-Pancasila,  penerapan syariat  Islam,  serta  narasi  pendirian  negara  Islam  (Azra,  2004;  Hasan,  2008;  M.  R. Karim, 1999).
Perkembangan  narasi  tentang  politik  Islam  makin  menguat  seiring  dengan tumbuhnya keanggotaan dalam kelompok Islam, seperti Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia  (HTI),  di  samping  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Persatuan  Islam (Persis), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan organisasi kelompok Islam lain yang  telah  berkembang  sebelumnya.  Sejalan  dengan  hal  itu,  partai  politik  dengan platform  keislaman  dan  berbasis  massa  muslim  juga  berkembang,  seperti  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai  Kesatuan  Bangsa  (PKB),  Partai  Amanat  Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Bulan Bintang (PBB).
Perkembangan organisasi Islam dan jumlah anggotanya, diikuti menguatnya ikatan  individu  di  dalamnya,  turut  membentuk  pandangan  dan  orientasi  pilihan politik  elektoral  (Ambardi,  Mujani,  &  Liddle,  2012).  Paling  tidak  hal  tersebut  dapat diamati di tahun 2014. Kontestasi politik terasa kuat dengan hanya menghadirkan dua pasangan  kandidat,  yakni  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla    dan  Prabowo  Subianto-Hatta Rajasa  pada  pemilihan  presiden  (Pilpres)  2014.  Hal  tersebut  berimplikasi  pada munculnya  segregasi  antar  pendukung  kandidat.  Salah  satu  cara  melihat  segregasi adalah  melalui  praktik  pelabelan  di  antara  pendukung.  Label  “cebong”  disematkan kepada  pendukung  Jokowi,  dan  label  “kampret”  disematkan  kepada  pendukung Prabowo.
Kontestasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo kembali terulang pada Pilpres  2019.  Jokowi  berpasangan  dengan  Ma’ruf  Amin,  sedangkan  Prabowo bersanding dengan Sandiaga Uno. Dengan kembali hanya diikuti oleh dua pasangan kandidat seperti pada pemilu sebelumnya, polarisasi antar kelompok pendukung dua kubu kembali menguat. Ketegangan antar pendukung, bahkan terasa di tahun-tahun sebelum  adanya  penetapan  resmi  calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden.  Label, dalam pemilu 2019 kembali menjadi cara mengekspresikan segregasi antar kelompok, misal dengan penyebutan “partai setan” dan “partai Allah”, “ulama yang jadi Cebong” atau “Kadrun”.
Diluar Pilpres, fenomena serupa dapat dilihat juga pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Label menjadi alat penanda kepada sebagian kelompok Islam. Misalnya, label “muslim munafik”, ditujukan kepada warga muslim pendukung dan pemilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berlatar belakang Tionghoa-Kristen. Sebagai petahana, Ahok  dianggap  melakukan  penistaan  terhadap  Islam  ketika  dirinya  menyinggung surat Al-Maidah (Tempo.co, 2017).
Dalam  rentang  waktu  2014-2019,  segregasi  tampak  di  antara  dua  kelompok pendukung,  khususnya  kelompok  Islam    yang  terlibat  dalam  mobilisasi  dukungan kepada  masing-masing  kandidat.  Interaksi  antar  kelompok  Islam  salah  satunya diekspresikan  melalui  pelabelan  antar  kelompok  Islam  yang  lain.  Pelabelan,  serta penanda simbolik yang lain bahkan bekerja dan bisa terlihat di dalam satu kelompok yang  sama  (kelompok  Islam)  (Aspinall,  Dettman,  &  Warburton,  2011;  A.  G.  Karim, 2019).  Masing-masing  menyuarakan  klaim  sebagai  kelompok  Islam  paling  benar seraya menyuarakan dukungan terhadap masing-masing kandidat.
Fenomena  politik  pelabelan  ( politics  of  labelling )  oleh  kelompok-kelompok Islam inilah yang menjadi fokus dalam artikel ini. Politik pelabelan menjadi instrumen mengidentifikasi dukungan politik, upaya mobilisasi dukungan, cara menyerang citra kelompok lain, serta menunjukkan orientasi pilihan politik dan kebijakan. Pelabelan mewarnai penyebaran pesan dan konten politik di sepanjang tahun 2014-2019.
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  mencakup  analisis  konten  dan process-tracing .  Teknik  analisis  konten  yang  digunakan  adalah  pada  riset  kualitatif (Schreier, 2012), di mana informasi atau data tertulis, data verbal, dan data visual, yang diperoleh melalui media kemudian dianalisis, ditafsirkan dan dideskripsi maknanya. Teknik  analisis  konten  umumnya  diterapkan  ketika  peneliti  perlu  memproses  data yang  diperoleh  dari  dokumen,  media,  dan  sumber-sumber  daring.  Teknik  kedua adalah  process-tracing  (telisik  proses),  yakni  teknik  melacak  dan  mengidentifikasi kausalitas  (sebab-akibat)  dari  satu  aspek  terhadap  aspek  lain,  atau  bagaimana  satu proses memiliki hubungan kausal terhadap proses yang lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang dinamika kausalitas dalam kasus atau isu tertentu (Beach, 2017).
Artikel  ini  menjelaskan  bagaimana  sebuah  label  terhadap  kelompok  Islam yang lain muncul dan digunakan, serta bagaimana pelabelan merefleksikan segregasi
di  kalangan  kelompok  Islam.  Terdapat  beragam  pelabelan  sepanjang  tahun  2014 hingga  2019.  Adapun  label  yang  ditelusuri  bersandar  pada  tiga  kriteria  yang diidentifikasi pada artikel ini.  Pertama, label yang muncul di ruang publik, misalnya melalui  spanduk,  baliho  atau  selebaran.  Kedua,  label  yang  diucapkan  oleh  tokoh politik  yang  merepresentasikan  kelompok  atau  organisasi  Islam.  Ketiga,  label  yang muncul di website resmi atau berafiliasi jelas dengan kelompok atau organisasi Islam.

## Politik Pelabelan
Politik  kerap  berkenaan  dengan  persepsi  dan  senantiasa  berkenaan  dengan citra  ( image ).  Hal  ini  menjadi  cara  bagaimana  pemilih  membentuk  penilaian  pada kandidat dan partai politik, memengaruhi respon warga terhadap sebuah kebijakan, atau cara pandang terhadap politik secara luas (Backes, 2007; Sajjad, 2018; Wood, 2017). Bagaimana persepsi terbentuk dan cara pandang terhadap image berkenaan dengan berbagai faktor, seperti wilayah, faktor obyektif, faktor subyektif atau faktor temporal. Faktor  obyektif  misalnya,  berkenaan  dengan  konteks  politik,  obyek  kekuasaan, kewenangan  politik.  Sedangkan  faktor  subyektif  dapat  berkenaan  dengan  gender, agama,  pendidikan,  dan  kondisi  psikologis  (Shestopal,  2014).  Image  dan  persepsi dalam konteks politik tersebut dikemas dalam label. Hal ini kemudian merujuk pada terminologi politik pelabelan.
Pelabelan ( labelling ) adalah proses yang meresap (pervasive), terjadi pada level yang berbeda dan dalam arena yang berbeda dari sebuah interaksi. Bukan saja antara negara  dengan  masyarakat,  tetapi  juga  antara  masyarakat  melalui  konstruksi  sosial dan identitas tertentu. Pelabelan pada akhirnya juga berkenaan dengan abstraksi dan aktualitas individu atau kelompok, serta pembentukan stereotip melalui penggunaan metafora (Wood, 2017).
Proses  pelabelan  berkenenaan  dengan  istilah-istilah  yang  digunakan  untuk “penamaan”  dalam  opini  publik,  terhadap  aktor  politik,  kebijakan  atau  tindakan politik. Dalam studinya, Backes (2007) menjelaskan bagaimana pelabelan digunakan dengan mengkategorikan sikap politik dari seorang atau sekelompok aktor politik di Eropa.  Kelompok-kelompok  dengan  sikap  politik  atau  ideologi  yang  kuat,  disebut sebagai  “ekstrim”,  “ekstrimis”  atau  “esktrimisme”.  Penamaan  tersebut  kemudian mengerucut pada kategori “anti-demokratisme” atau “anti-konstitutionalisme”. Proses penamaan  ini  digunakan  dalam  argumentasi  dan  kampanye  politik,  khususnya dengan  menggunakan  kosa  kata  yang  cenderung  agresif.  Tujuannya  adalah  untuk merendahkan  lawan  politik,  memberi  stigma,  dengan  menggunakan  pembingkaian (framing) tertentu.  Dalam  pertarungan  wacana,  pihak  yang  memberikan  label  pada kelompok atau lawan politiknya, seolah-olah normal, berada pada sisi yang benar, dan berupaya memperoleh legitimasi mayoritas.
Dalam  konteks  lain,  pelabelan  juga  berkeenaan  dengan  proses  pembuatan kebijakan.  Studi  Tazreena  Sajjad  (2018)  menunjukkan  bagaimana  proses  pelabelan terhadap warga Afghanistan pencari suaka di Eropa, menentukan proses pembuatan
dan  pengambilan  kebijakan  oleh  beberapa  negara  Eropa  terhadap  mereka. Penggunaan  label  antara  “ migrant ”  (imigran)  dan  “ refugee ”  (pengungsi),  misalnya, berimplikasi  pada  keputusan  negara  untuk  membuat  kebijakan  dan  mengambil tindakan.  Meski  merujuk  pada  konteks  warga  yang  sama,  tetapi  label  mengubah realitas, menentukan siapa yang akan diberi suaka dan perlindungan, serta siapa yang ditahan dan dideportasi. Dalam konteks yang lebih luas tentang bagaimana imigrasi warga Muslim di Eropa, penggunaan label juga mengekspresikan identifikasi sebagai ‘korban’, 'ancaman' sosial, budaya dan medis, masalah keamanan, dan stabilitas.
Tindakan  melakukan  klasifikasi  atau  taksonomi  ini  merupakan  perilaku mendasar dalam interaksi manusia. Proses klasifikasi berkenaan dengan banyak hal, seperti nilai, minat, preferensi, ingatan dan lain-lain. Proses ini terjadi secara simultan salah  satunya  melalui  proses  interaksi  simbolis.  Dengan  cara  inilah  sebuah  relasi dapat  menetap  pada  suatu  pola  (Wood,  2017).  Dalam  konteks  tersebut,  pelabelan sebagai proses “penamaan” termanifestasi dalam hampir semua interaksi, baik dalam bentuk  gambar,  stereotip,  metafora,  sebagai  tanda  untuk  memandu  persepsi  dan dengan demikian membentuk perilaku interaksional.
Rosalind  Eyben  (2007)  menjelaskan  terdapat  tiga  hal  penting  dalam  politik pelabelan.  Pertama,  pelabalen  dalam  politik  melibatkan  hubungan  kekuasaan,  di mana aktor menggunakan frame dan label untuk mempengaruhi bagaimana isu dan kategori  orang  atau  kelompok  tertentu  dipersepsi  dan  dikategorisasikan. Framing dalam  hal  ini  mengacu  pada  bagaimana  kita  memahami  sesuatu  sebagai  masalah, yang mencerminkan bagaimana sebuah masalah terwakili atau tidak terwakili dalam sebuah wacana atau isu tertentu. Sedangkan label sendiri, mengacu pada bagaimana orang atau kelompok ditandai, diberi nama atau dikategorikan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan mencerminkan citra atau persepsi tertentu. Dalam hal  ini  berarti  bahwa  proses  pelabelan  maupun  pembingkaian  terkait  dengan distribusi kekuatan sosial, politik dan ekonomi.
Kedua, karena kekuasaan memiliki banyak sisi dan tidak searah, ada beragam motivasi  maupun  cara  dalam  pelabelan,  termasuk  dari  hasil  pelabelan  itu  sendiri. Meskipun labelling dan framing dapat  dikalkulasi  dan  dimanipulasi,  tetapi  hasilnya bisa  saja  tidak  seperti  yang  diprediksi  atau  diinginkan.  Pelabelan  dengan  niat  jahat misalnya,  secara  tidak  terduga  dapat  berpotensi  justru  menjadikan  kelompok  yang diserang memperoleh simpati, menjadikan mereka menguasai klaim-klaim politis dan ruang-ruang  politik.  Contoh  kasus  ini  misalnya  pada  persoalan  masyarakat  miskin, pengungsi atau imigran.
Ketiga,  pelabelan  dan  pembingkaian  melibatkan  hubungan  yang  kompleks, beragam, dapat saling melengkapi dan saling bertentangan. Hal ini karena pemilihan label  dan frame mempunyai  implikasi  dalam  konteks  yang  berbeda.  Selain  itu  juga berkenaan  dengan  ruang  yang  menyediakan  klaim  dan  kontestasi  label.  Hal  ini misalnya,  dapat  dilihat  pada  bagaimana  label  yang  disematkan  pada  seorang  aktor
politik atau kelompok tertentu, bisa bermakna berbeda di satu media dengan media lain, salah satunya melalui proses framing.

## Label dan Frame
Label mempunyai dimensi yang terdiri dari banyak bagian (multiple) dan saling berkaitan ( interrelated) dan dibentuk oleh beragam frame, motivasi dan tujuan. Sebagai strategi, label bukan sekedar sejumlah kualifikasi yang terisolasi. Agar label menjadi efektif,  kredibel,  dan  dianggap  sebagai  refleksi  dari  bagian  realitas  yang  dapat diandalkan, label harus membentuk bagian dari rantai argumen rasional. Rasionalitas dan  rasionalisasi  menjadikan  label  menjadi  sebagai  obyektif  dan  dapat  diterima (Wood, 1985).
Merujuk pada Foucault, rasionalisasi dan normalisasi (serta institusionalisasi, subjektivitas,  dan  personifikasi),  adalah  manifestasi  dari  proses  kekuasaan  dan terkoneksi  dengan  kehidupan  sosial  yang  konkrit  dengan  individu  dan  komunitas. Pada  akhirnya,  labelling  juga  dapat  dibaca  sebagai  proses  kontestasi  perebutan legitimasi, serta proses bekerjanya kekuasaan (Takács, 2017).
Wacana  politik  yang  disampaikan  ke  publik  membutuhkan  kemasan  yang tepat  agar  publik  tertarik  untuk  mengikuti,  memperdebatkan,  dan  kemudian  ikut terlibat  dalam  mempromosikan  wacana  tersebut.  Adanya  uapaya  untuk  mengemas melalui  wacana  ini  disebut  dengan  pembingkaian  atau  framing,  di  mana  suatu masalah disajikan oleh seorang aktor, atau media untuk menarik perhatian, membuat peristiwa  menjadi  relevan,  memberi  makna  dan  menekankan  pada  isu  tertentu (Eriyanto, 2002).
Pelabelan  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  framing  karena  agar  label  itu menjadi relevan membutuhkan pembingkaian khusus, mulai dari bagian mana yang perlu ditonjolkan, hingga penjelasan atas label yang kontekstual dan rasional kenapa label  itu  muncul.  Gamson  &  Modigliani  (1989)  merupakan  salah  satu  sarjana  yang mengembangkan  analisis  framing.  Cara  menjelaskan  sebuah  framing  yang  mereka gunakan  mempunyai  relevansi  dengan  label  karena  berkenaan  dengan  kemasan (package) , berkaitan dengan perangkat pembingkaian (framing devices) dan perangkat penalaran (reasoning devices).
Framing  devices terdiri  atas  metafora,  frase  yang  menarik,  kontras,  dan menonjol (catchphrases) ,  mengaitkan  bingkai  dengan  contoh (exemplar), penggambaran  isu  bersifat  konotatif  berupa  kosakata  atau  label (depictions) dan terakhir  visualisasi  yang  mendukung  isi  atau  pesan.  Sedangkan,  reasoning  devices yang  terdiri  dari  sebab-akibat (roots), premis  dasar,  klaim  moralitas  (appeal  to principle),  dan  terakhir  efek  atau  konsekuensi  yang  didapat  dari  pembingkaian (consequences). Dalam konteks politik pelabelan, framing devices tampil dalam bentuk frase atau kalimat yang membentuk pada gagasan atau ide tertentu.
Sedangkan reasoning device merujuk pada bagaimana dasar pembenaran dan penalaran  yang  dimunculkan  untuk  menjembatani  label  tersebut.  Lewat  proses
penalaran ini, khalayak menerima pesan tersebut sebagai suatu kebenaran, rasional, dan  wajar.  Sebaliknya,  tanpa  penalaran  maka  label  atau  gagasan  tersebut  tampak aneh,  dan  justru  menimbulkan  kecurigaan  (Eriyanto,  2002).  Sehingga  antara pembingkaian  dan  penalaran  saling  melengkapi  satu  sama  lain,  dan  dalam  sebuah label terdapat dua aspek tersebut.
Dalam  relasi  dan  interaksi  keseharian,  kita  semua  adalah  aktor  yang memberikan label. Karena itu pula, kita dapat dilabeli. Begitu juga dalam relasi politik, frame dan label secara sederhana juga digunakan untuk mengkategorisasikan siapa lawan-kawan,  memberi  pembeda  antara  kita-mereka  (Moncrieff,  2007).  Lebih  jauh, pelabelan juga turut membagi antara siapa pendukung-oposisi, mengklaim mayoritas- minoritas dan lebih luas turut membentuk orientasi politik dan perilaku memilih.
Kekuatan  pelabelan  perlu  dipahami  untuk  mencegah  dan  mengatasi konsekuesi  terburuknya,  serta  memungkinkan  mendorong  pada  proses  yang memberikan keuntungan sosial politik. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan label dan framing memerlukan kehati-hatian dan strategi yang tepat.
Pelabelan dan Relasi In-group dan Out-group
Kelompok  sosial  adalah  sekumpulan  individu  yang  memiliki  identitas  sosial yang  sama  atau  memandang  diri  mereka  sebagai  anggota  dari  kategori  sosial  yang sama. Melalui proses perbandingan sosial, orang-orang yang mirip dengan diri sendiri disebut  in-group,  sedangkan  orang  yang  berbeda  dari  diri  sendiri  dikategorikan sebagai kelompok luar atau out-group (Stets & Burke, 2000).
Dalam  konteks  kehidupan  sosial,  seseorang  dengan  ketegori  yang  sama (in- group) cenderung berperilaku sesuai dengan identitas kelompoknya, dan memandang kelompok  lain  yang  berada  di  luar  dirinya (out-group) dengan  streotip  tertentu. Menurut  Tajfel  &  Turner  (2004)  identifikasi  yang  demikian  bersifat  relasional  dan komparatif,  karena  terdapat  perbandingan.  Misalnya,  kelompok  kami  baik  dan mereka adalah kelompok yang buruk.
Teori  awal  dalam  keterkaitan  antara  perasaan  dan  identifikasi in-group dan antagonisme out-group didefinisikan sebagai “etnosentrisme” – ketika awal konsep ini diperkenalkan  oleh  Sumner  (Brewer,  2001).  Etnosentrisme  dideskripsikan  oleh Sumner sebagai karakteristik universal dari sebuah kelompok sosial berada. Definisi oleh Sumner tersebut berkembang pada empat proposisi. Pertama, kelompok sosial terorganisasi  dalam  kategori in-group dan out-group yang  berlawanan  (prinsip kategorisasi  sosial).  Kedua,  individu  menilai in-group secara  positif  dan  menjaga hubungan  yang  kooperatif  di  antara  anggota in-group (prinsip  kepositifan in-group ). Ketiga, perasaan positif in-group ditingkatkan melalui perbandingan sosial dengan out- group yang mana atribut in-group dinilai lebih baik atau lebih superior daripada out- group (prinsip perbandingan antar grup). Keempat, hubungan antara in-group dan out-
group dikarakteristikkan  oleh  antagonisme,  konflik  dan  saling  menghina  (prinsip permusuhan terhadap out-group )
Hal  yang  sama  juga  diungkap  oleh  Tajfel  &  Turner  (2004),  yang  menyebut konsep in-group dan out-group dalam ketegori dan identitas sosial dapat dilihat melalui beberapa  karakteristik.  Pertama,  individu  berusaha  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan  harga  diri  mereka.  Kedua,  kelompok  sosial  dan  keanggotaanya dikaitkan dengan konotasi nilai positif dan negatif. Oleh karena itu, identitas sosial dapat positif atau negatif sesuai dengan penilaian dari kelompok yang berkontribusi, baik individu maupun kolektif. Ketiga, evaluasi kelompok sendiri ditentukan dengan merujuk  pada  kelompok  lain  yang  spesifik  melalui  perbandingan  sosial  dalam  hal atribut dan karakteristik yang bernilai.
Dalam  konteks  politik  praktis,  pelabelan in-group dan out-group biasanya muncul  dalam  kampanye  politik  untuk  menggambarkan  kandidat  dari  kelompok sendiri  maupun  kandidat  orang  lain.  Studi  Budesheim,  Houston,  &  DePaola  (1996) yang menyelidiki proses pesan politik dalam kampanye politik negatif, menunjukkan bahwa efektivitas berbagai jenis pesan serangan tergantung pada dua aspek utama. Pertama,  afiliasi  politik  berkaitan  sumber  dan  target  pesan  serangan.  Kedua, pembenaran  yang  diberikan  untuk  serangan  tersebut.  Budesheim  et  al.  (1996) menyebutkan bahwa konten pesan serangan negatif memengaruhi evaluasi kandidat dalam in-group , tetapi tidak pada kandidat out-group .

## Politik Pelabelan dalam Sejarah Politik Indonesia
Dalam  sejarah  politik  Indonesia,  penyematan  label  pada  kelompok  atau individu  merupakan  praktik  untuk  menunjukkan  perbedan  politik,  memberikan pemaknaan  dan  persepsi  politik  tertentu.  Selain  itu,  label  juga  menjadi  alat  untuk menyerang  kelompok  tertentu  yang  dianggap  berseberangan.  Ketika  Orde  Lama, Presiden  Soekarno,  misalnya,  menggunakan  label  “kontra-revolusioner”  untuk menyebut pihak-pihak yang tidak setuju atau menolak konsep Nasionalisme, Agama, dan  Komunisme  (NASAKOM)  yang  dicetuskannnya.  Lebih  jauh,  label  ini  juga digunakan  untuk  menyebut  siapa  yang  tidak  setuju  terhadap  Pancasila  atau  anti- Pancasila (Arifin, 2019; Soemohadiwidojo, 2017).
Hal  yang  sama  terjadi  pada  pemilu  tahun  1995.  Kontestan  yang  terdiri  dari Partai  Masyumi,  PKI,  PNI,  dan  Partai  NU  saling  memberi  makna  satu  sama  lain melalui pelabelan. PKI menyebut Masyumi sebagai “partai penebar teror” dan “anti- demokrasi”.  Sebaliknya,  Masyumi  menuduh  PKI  sebagai  “partai  kafir”  dan  “antek Moskow” (Feith, 1999).
Sedangkan pada masa Orde Baru, praktik politik pelabelan juga menjadi cara pemerintah  untuk  memberikan  stigma  pada  kelompok  atau  individu  tertentu. Beberapa  label  yang  muncul  diantaranya,  “anti-Pancasila”,  “komunis/PKI”, “subversif”,  dan  “anti-pembangunan”  (Anshori,  2008).  Label  yang  diproduksi  rezim
Orde  Baru  ini  bisa  menyasar  kelompok  yang  dianggap  bertentangan  dengan pemerintah.
Dalam  konteks  relasi  antar  kelompok  Islam,  pelabelan  juga  pernah  terjadi. Penerimaan  NU  terhadap  asas  Pancasila,  misalnya,  menjadikan  NU  mendapatkan label “pengkhianat Islam” atau “bughat“ (pemberontak) karena membantu berdirinya “Republik Indonesia Kafir” serta dianggap menerima konsep Nasionalisme, Agama, Komunisme  (Nasakom).  Label  dan  narasi  tersebut  dilakukan  oleh  kelompok pendukung Negara Islam Indonesia (NII) dan disebar kepada umat Islam di basis-basis gerilya NII (Al-Chaidar, 1999; Alami, 2019).
Tokoh  Masyumi  dan  NU  juga  saling  memberi  label  berkaitan  dengan  sikap politik yang diambil. Misalnya, Masyumi menyebut NU dengan label “kolot”, “kuno”, “ortodoks”  dan  dianggap  tidak  bisa  mengelola  pemerintahan  karena  bodoh. Sedangkan tokoh NU sendiri menggambarkan Masyumi sebagai organisasi ekstrem dan  tidak  toleran  dalam  bekerjasama  dengan  kelompok  diluar  muslim.  Tokoh  NU juga  menuduh  Masyumi  tidak  mengikuti  madzhab  Sunni  sehingga  tidak  dapat digolongkan dengan Ahlussunnah wal Jama’ah (Fealy, 2012).

## Kelompok Islam di Dua Kubu Kontestan Pilpres 2014 dan 2019
Polarisasi  kelompok  Islam  yang  memberi  dukungan  pada  dua  kubu  yang berkontestasi  sejak  pemilu  2014,  sebagian  besar  dapat  diamati  berdasarkan  pada interpretasi  yang  berbeda  dari  teologi  politik  Islam  dan  identitas  daerah.  Upaya memobilisasi  isu  agama  tampak  dari  beberapa  fenomena  kampanye  hitam  yang menyerang Jokowi dan Prabowo. Jokowi, oleh sebagian kelompok Islam pendukung Prabowo, disebut sebagai pemimpin yang tidak memiliki kepercayaan Islam yang kuat dan berencana untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan menekan kelompok Muslim.
Sedangkan sebagian kelompok Islam pendukung Jokowi,
mengkatogorisasikan kelompok di belakang Prabowo sebagai ekstremis agama yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau berbasis kekhilafahan. Hal ini pula yang dapat diidentifikasi mengerucutnya pelabelan politik di antara kelompok Islam.
Pada  pemilu  2019,  Jokowi  yang  berkontestasi  kembali  melawan  Prabowo, memenangkan  pemilu  kembali  dengan  dukungan  oleh  kelompok  Muslim  yang tinggal  di  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  dua  provinsi  dengan  penduduk  terpadat. Banyak  di  antara  mereka  adalah  anggota  Nadhlatul  Ulama  (NU).  Sementara  itu, Prabowo  didukung  oleh  Muslim  konservatif  yang  sebagian  besar  terdapat  di  Jawa Barat,  Banten,  Sumatera  dan  Sulawesi.  Banyak  pendukung  Prabowo  merupakan mantan  peserta  Aksi  Bela  Islam  pada  2016-2017  (kemudian  menyebut  diri  sebagai “Alumni 212”) yang menuntut Ahok dipenjara karena dianggap menista agama Islam. Kelompok Islam yang paling mengemuka dalam gerakan ini adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). Para pendukung Prabowo selama kampanye
juga  aktif  mengkampanyekan  #2019GantiPresiden  (diinisiasi  oleh  PKS),  yang beberapa  kali  menggelar  aksi  jauh  sebelum  penetapan  pasangan  presiden,  antara Maret hingga September 2018.
Dibawah  tekanan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  citra keislamannya,  Jokowi  memilih  ulama  sebagai  calon  wakil  presiden,  yakni  Ma'ruf Amin, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam di NU. Sedangkan Prabowo, di samping didukung kelompok Alumni 212, PKS, dan PAN, juga menerima dukungan  dari  ulama  populer  –  seperti  Abdul  Somad,  Abdullah  Gymnastiar  (Aa Gym),  dan  Adi  Hidayat.  Para  ustadz  ini  adalah  pengguna  internet  aktif  untuk menyebarkan ajaran mereka dan memiliki banyak pengikut media sosial.
Mobilisasi kelompok-kelompok Islam seperti NU di kubu Jokowi; dan FPI, FUI atau  Alumni  212  di  kubu  Prabowo,  menyebabkan  kampanye  presiden  tahun  2019 diwarnai  dengan  beragam  narasi  politik  (termasuk  pelabelan)  di  antara  kelompok Islam. Politik pelabelan yang telah dimulai sejak 2014, menguat pada pemilu 2019.

## Praktik Pelabelan antar Kelompok Islam pada 2014-2019
Dalam  wacana  politik  yang  berkembang  sejak  pemilihan  presiden  2014, pilkada DKI Jakarta 2017, hingga pemilihan presiden 2019, pelabelan antar kelompok Islam  kerap  muncul.  Berdasarkan  identifikasi  yang  dilakukan,  setidaknya  terdapat beberapa label yang dikonstruksi lewat wacana dan stigma antar di antara kelompok Islam.
Tabel 1 Label dan Pengertian yang Melingkupi Antar Kelompok Islam LABEL PENGERTIAN Muslim Munafik Label  ini  merujuk  pada  pengertian  bahwa  seorang  muslim,  baik  sebagai kelompok  maupun  individu,  yang  memilih  pemimpin  di  luar  agama  Islam dianggap sebagai muslim munafik. Partai Setan vs Partai Allah Label “partai setan” ditujukan pada partai yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan  Islam,  sedangkan  “partai  Allah”  ialah  partai  yang  mewakili kepentingan kelompok Islam. Bendera Tauhid dan Bendera HTI Label ini merujuk pada satu obyek: bendera HTI. Tetapi karena bertuliskan kalimat  tauhid  dalam  bendera,  maka  diberi  label  “bendera  Tauhid”. Sedangkan kelompok yang bersebarangan dengan pendukung label “bendera Tauhid”,  tetap  menganggap  hal  itu  merupakan  bendera  HTI  karena  tetap menggunakan warna hitam dan putih. Islam Marah dan Islam Ramah Pengertian  “Islam  marah”  merujuk  pada  ekspresi  keagamaan  yang menampilkan  arogansi  dan  disertai  dengan  tindak  “kekerasaan”  saat menyampaikan  ajaran  Islam.  Sedangkan  “Islam  ramah”  justru  sebaliknya, cara  atau  ekspresi  keagamaan  yang  dilingkupi  dengan  pesan  Islam  yang menjunjung perdamaian dan kemanusiaan.
Umat Sumbu Pendek dan Panjang Lebel  “sumbu  pendek”  merupakan  label  lama  yang  mengkritik  ekspresi kelompok Islam yang dinilai terlalu cepat marah, tanpa pertimbangan yang dalam. Sebaliknya “sumbu panjang” mengekspresikan kelompok Islam yang lebih moderat dan toleran Ulama yang jadi “cebong” Label ini memberikan pengertian bahwa ada tokoh atau pemuka agama Islam yang  sebelumnya  berada  dalam  barisan  pendukung  Prabowo  kemudian beralih posisi mendukung Jokowi. Kadrun (Kadal Gurun) Label ini muncul dalam percakapan media sosial – yang biasanya dilakukan oleh buzzer .  Dalam  pengertian  terbatas,  label  Kadrun  ditujukan  kepada kelompok  atau  individu  yang  tidak  mendukung  kebijakan  Jokowi-Ma’ruf Amin  atau  anti-pemerintah  sekaligus  merujuk  pada  preferensi  ideologi keagamaan dengan hadirnya isu khilafah dan radikalisme (DEA, 2019)

## Sumber: data diolah
Berdasarkan label yang diidentifikasi, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Pertama, politik pelabelan antar kelompok Islam berkaitan erat dengan kontestasi dan konstelasi  dukungan  politik  elektoral.  Ekspresi  dalam  kontestasi  politik  dilakukan dengan  membangun  persepsi  bersama  baik  kepada  kelompok  diri  sendiri  maupun kelompok orang lain. Persepsi kelompok sendiri dibangun dengan cara mencitrakan sebagai kelompok yang positif (label “bendera tauhid” atau “partai Allah”), sedangkan untuk  kelompok  lain  dicitrakan  negatif  (“partai  setan”,  “muslim  munafik”  maupun “kadal gurun”).
Kedua,  pelabelan  digunakan  untuk  membangun  legitimasi  terhadap  diri sendiri,  sekaligus  delegitimasi  terhadap  kelompok  Islam  yang  lain.  Muncul  narasi bahwa  masing-masing  kelompok  mewakili  kepentingan  umat  Islam  dan  berebut klaim sebagai kelompok yang berada dalam garis perjuangan yang benar. Pada label “Partai  Allah  vs  Partai  Setan”,  klaim  dan  legitimasi  yang  hendak  diciptakan  bahwa kelompok  pendukung  Prabowo  adalah  kelompok  yang  memperjuangkan  aspirasi Islam, sedangkan kelompok Jokowi dianggap bertentangan dengan Islam. Upaya ini merupakan  tujuan  dari  politik  pelabelan,  yakni  mempertegas  kategorisasi  dan perbedaan antar kelompok.
Ketiga,  label  juga  muncul  sebagai  bagian  respon  dari  sebuah  kebijakan pemerintah, serta merefleksikan sikap sebagai pendukung dan oposisi. Pembingkaian bahwa Jokowi tidak berpihak pada Islam didasarkan pada kebijakan Presiden Jokowi yang  menerbitkan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Impilkasi  dari Perppu tersebut mengakibatkan pembubaran HTI. Sekalipun keputusan pemerintah mendapat  dukungan  dari  ormas  Islam  seperti  NU  (Tirto.id,  2017),  namun  framing tentang  Presiden  Jokowi  yang  tidak  berpihak  kepada  Islam  terus  dilakukan  oleh kelompok Islam lain pendukung HTI. Label yang berkenaan dengan ini pun muncul, misalnya  “Anti-Islam”.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  politik  pelabelan  juga berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan.
Keempat, sebagian label di kalangan kelompok Islam juga muncul atas reaksi atas  sikap  sosial  dan  politik  yang  dikembangkan  oleh  kelompok  lain.  Label  “Islam Marah”  hendak  mengasosiasikan  kelompok  Islam  tertentu  bahwa  mereka  identik dengan  kekerasan.  Sedangkan  label  “Islam  Ramah”  digunakan  sebagai  lawan  dari label  “Islam  Marah”.  Demikian  pula  dengan  label  “umat  sumbu  pendek”  yang digunakan  untuk  menandai  kelompok  Islam  yang  diidentikkan  dengan  dangkal, reaksioner dan tidak toleran. Segregasi di antara kelompok Islam dalam kedua kubu kandidat  calon  presiden  memberi  ruang  bagaimana  antar  kelompok  memberikan definisi, tafsiran, dan streotip antar kubu.

## Konteks Kemunculan Label Antar Kelompok Islam
Label  merupakan  fitur  dari  proses  komunikasi  sosial,  sekaligus  bagian  dari proses  politik  karena  melibatkan  hubungan  kekuasaan  dan  interaksi  hegemonik. Hegemoni  ini  dikonstuksi  dan  diartikulasikan  melalui  berbagai  praktik  komunikasi (Wood, 1985), misalnya melalui pemberitaan media, konten media sosial, dan beragam ekspresi lain yang ada di ruang publik.  Bagaimana muncul dan digunakan dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 2 Politik Pelabelan dan Latar Belakang Kemunculan Label Antar Kelompok Islam Label Waktu/ Momentum Alasan Inisiator/ yang Mempopulerkan Konsekuensi Muslim Munafik Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Ahok dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam dan juga dari kalangan non-Muslim. Sehingga muslim di Jakarta yang memilih Ahok dianggap munafik. Kelompok kontra Ahok Ancaman provokatif bagi warga muslim Jakarta yang memilih Ahok dalamPilgub DKI tidak akan dishalatkan jenazahnya ketika meninggal. Partai Setan dan Partai Allah April 2018. Keterkaitan dengan koalisi partai. Pemerintahan Jokowi dianggap melakukan pemisahan agama dan politik, termasuk tidak peka terhadap kepentingan Islam. Sehingga partai pendukung Jokowi dianggap tidak berpihak pada kepentingan
Islam. Sebaliknya partai pengusung Prabowo dianggap mewakili kepentingan Islam. Amien Rais (Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212) Pro-kontra dalam diskursus partai politik yang mewakili kepentingan kelompok Islam dan memberi kritik terhadap partai pendukung pemerintah. Bendera HTI dan Oktober 2018. Pasca pembubaran Anggota Banser dan Ansor menyebut bendera yang dibakar Banser, Ansor, FPI dan GNPF Mobilisasi aksi protes terhadap pembakaran
Bendera Tauhid HTI dan terjadinya pembakaran bendera pada peringatan hari santri di Garut. mencerminkan simbol HTI yang sudah dilarang di Indonesia,
sedangkan FPI dan GNPF menyebut bendera yang dibakar sebagai simbol tauhid bendera HTI/tauhid dan aksi bela bendera tauhid.
Islam Marah dan Islam Ramah Pasca reformasi   Fenomena kelompok Islam yang mencitrakan Islam dengan cara arogan, seperti ceramah yang dipenuhi dengan ekspresi marah-marah maupun aksi “kekerasan” seperti sweeping dan razia tempat-tempat yang dianggap corong maksiat. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Label lama ini kerap muncul untuk menyindir dan mengkategorikan kelompok Islam yang dicitrakan memiliki ekspresi keagamaan intoleran dan reaktif. Umat Sumbu Pendek dan Panjang Pasca reformasi  Sumbu pendek menggambarkan umat Islam yang reaksioner, mudah diprovokasi, dan tidak toleran terhadap perbedaan. Sebaliknya umat sumbu panjang lebih toleran dan tidak mudah terprovokasi. Khairuddin Tahmid (Wakil Rais Syuriyah PWNU Lampung) Kritik terhadap kelompok Islam yang mengedepankan identitas namun kurang toleran (umat sumbu pendek). Ulama yang jadi “Cebong” Pasca Pilpres 2019 Digunakan untuk menyebut ustaz atau ulama yang sebelumnya mendukung Prabowo, tapi kemudian beralih dukungan terhadap Jokowi. Slamet Arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Merefleksikan pecahnya aliansi tokoh pendukung Prabowo. Kadrun (Kadal Gurun) Menjelang Pilpres 2019. Muncul di media sosial. Label ini tidak jelas muncul dari mana awalnya, namun label ini kerap diidentikkan untuk menggambarkan preferensi sebagian kelompok Islam yang mengusung isu khilafah dan radikalisme sekaligus dianggap anti terhadap pemerintahan Jokowi. Anonim Tiap orang/sekelompok orang yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dengan embel-embel atau atribut Islam dilabeli Kadrun.

## Sumber: data diolah
Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa label memiliki hubungan kausalitas dengan kejadian-kejadian  tertentu  di  sepanjang  2014-2019.  Suatu  label  berkenaan  dengan hubungan  sebab  akibat  dan  menjadi  penjelas  mengapa  label  bisa  muncul  dan digunakan.  Hal  ini,  tak  lepas  dari  konteks  atau  kejadian  politik  yang  sebelumnya muncul dan dikemas dengan cara tertentu untuk membawa kembali ingatan tentang konteks atau kejadian tersebut. Satu label dengan label yang lain saling berkelindan.
Suatu label berkenaan dengan label lain yang sebelumnya pernah ada. Misal, label yang  disematkan  kepada  Presiden  Jokowi  sebagai  “anti-Islam”  (Sindonews,  2017)– dikaitkan  dengan  label  “PKI”  yang  sebelumnya  digunakan.  Produksi  label  aktif dilakukan baik oleh politisi, maupun tokoh-tokoh yang menyandang gelar ulama dan ustaz.  Konteks-konteks  tersebut  pada  akhirnya  digunakan  dalam  mobilisasi kepentingan elektoral.
Dalam konteks politik sepanjang 2014 sampai 2019, “ulama” menjadi salah satu term  yang  banyak  digunakan  baik  untuk  memperoleh  dukungan,  maupun melemahkan dukungan lawan.   Label “ulama” yang kemudian disandingakan dengan term lain, seperti “ijtima ulama” atau “restu ulama”, yang kemudian menjadi praktik pelabelan  yang  betujuan  politis.  Kondisi  ini  masuk  dalam  perangkap  arena  simbol (syimbolic  arena), di  mana  antar  kelompok  berusaha  menarik  suatu  permasalahan dengan  menggunakan  metafora  dan  frase  untuk  membingkai  suatu  kompleksitas permasalahan ((Gamson & Modigliani, 1994). Awalnya ulama adalah simbol otoritas di bidang  keagaman,  namun  kemudian  otoritas  itu  digeser  pada  aspek  politik  praktis untuk menarik simpati dan dukungan publik.
Lebel lain yang juga mencerminkan konstruksi sosial dan bersifat hegemonik ialah “muslim munafik”. Melalui label ini tampak adanya usaha yang dilakukan oleh kelompok Islam untuk manarik defenisi “munafik” yang awal pengertiannya adalah mengatakan  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  perbuatannya  atau  bermuka  dua (Nasional, 2008), kemudian digiring pada aspek preferensi politik. Terlihat ada upaya perluasan  makna  dan  konsepsi,  yang  suatu  frase  tertentu  memiliki  makna  lain, kemudian  di  perluas  maknanya  melalui  rasionalisasi  yang  dihubungkan  dengan realitas politik yang kompleks. Demikian dengan label “kadrun” yang diasosiasikan kepada  kelompok  tertentu  yang  dianggap  memiliki  preferensi  keagamaan  dan dianggap  bertentangan  dengan  negara.  Label  ini  mencerminkan  adanya  konstruksi sosial untuk menggambarkan stereotip buruk terhadap kelompok atau individu yang dianggap kearab-araban, dan dangkal. Kadangkala label ini juga disematkan kepada seseorang  yang  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan  dianggap  bagian  dari gerakan  212  dan  411.  Terjadi  perluasan  makna  sesuai  dengan  narasi  politik  yang dimunculkan.
Melalui deskripsi di atas, tampak bahwa pelabelan menjadi praktik ideologis karena  juga  mengkonstruksi  realitas  sosial  dan  pola  kognitif,  persepsi  serta  emosi. Sebagai  upaya  memberi  kategorisasi  atau  citra  tertentu,  label  secara  inheren menciptakan  divisi  eksklusif,  mengingat  penciptaan  label,  terdapat  konstruksi ideologis  yang  jelas  tentang  “kita”  versus  “mereka”  atau  bahkan  “mereka”  versus “mereka  yang  lain”.  Dengan  demikian,  pelabelan  juga  memanisfestasikan  segregasi kelompok dan kepentingan yang ingin dikejar oleh para aktor dalam situasi tertentu, terutama pada tujuan elektoral.

## Manifestasi Segregasi Antar Kelompok Islam Melalui Label
Karakter  religiusitas  masyarakat  Indonesia  memiliki  konsekuensi  penting secara politis. Agama menjadi bagian dari sosialisasi dan mendorong partisipasi sosial politik  (Mujani,  Liddle,  R.  W.,  &  Ambardi,  2018).  Dalam  kehidupan  dan  aktivitas keseharian, ekspresi kesalehan umat muslim di Indonesia tampak di depan umum. Hal ini dapat berbeda dalam ekspresi dan aktivitas politik. Meski sebagian besar aktivitas sosial dan ekonomi tidak lepas dari preferensi keislaman, seperti sekolah Islam, bank Syariah,  bahkan  pada  aspek  mode,  tetapi  hal  berbeda  tampak  dalam  penyuaraan aspirasi dan aktivitas politik. Masyarakat Islam Indonesia tampak terpolarisasi ketika terlibat dalam politik.
Ekspresi  kesalehan  di  tengah  umat  Islam  yang  terpolarisasi,  justru menyediakan  sumber  daya  bagi  mobilisasi  oleh  elite  dan  partai  politik  yang mengklaim  mewakili  kepentingan  Muslim.  Upaya  mobilisasi  tersebut  tampak  pada Pilpres  2014  dan  2019,  serta  beberapa  pilkada  di  daerah  yang  diwarnai  isu  agama, termasuk  Pilgub  DKI  Jakarta  pada  2017  (Ramadlan  &  Masykuri,  2018),  di  mana polarisasi masyarakat dan organisasi Islam mengubah ekspresi keisalaman menjadi sumber daya politik.
Kasus  yang  terjadi  di  Pilkada  Jakarta  2017,  misalnya,  menggambarkan bagaimana  politik  identitas  dan  pelabelan  di  satu  sisi  mengekspresikan  perasaan khawatir  dan  ancaman  marginalisasi  ekonomi  yang  dimunculkan  apabila  Ahok terpilih  kembali,  seperti  penggusuran.  Di  sisi  yang  lain  sentimen  agama  dan  etnis menjadi bahan bakar dalam mobilisasai dukungan. Sehingga muncul kampanye “Saya Muslim Saya Memilih Anies-Sandi” (Muhtadi, 2018; Sari, 2016).
Dalam konteks politik, praktik pelabelan merupakan bagian dari ekspresi atas polarisasi politik dan politik identitas Islam. Politik identitas dalam hal ini dimaknai sebagai penggunaan identitas kolektif, baik agama, etnis, budaya, gender atau identitas kolektif  lainnya  untuk  meningkatkan  kesadaran  diri  kelompok  dan  juga  memberi mereka kekuatan politik supaya diperhitungkan di arena politik (Wiarda, 2014). Dalam politik  identitas  terdapat  perasaan  yang  ditonjolkan  bersama  tentang  apa  yang dirasakan  oleh  kelompok,  misalnya  perasaan  diskriminasi  dan  ketidakadilan  yang dialami. Bahkan dalam batas-batas tertentu, politik identitas mencuat dalam bentuk gagasan tentang separatisme (Maarif, Ali-Fauzi, & Panggabean, 2010).
Praktik  politik  pelabelan  antar  kelompok  Islam  di  Indonesia  seperti  yang dijelaskan di atas, setidaknya merefleksikan dua hal: Pertama, meski berbasis agama yang sama, tetapi perbedaan preferensi politik kelompok Islam semakin terekspresi dengan jelas. Label seperti “muslim munafik” atau “ulama yang sudah jadi cebong” merupakan  contoh  bagaimana  kelompok  Islam  terfragmentasi  dengan  tegas  akibat mobilisasi dukungan politik. Label-label yang bersifat dikotomis menunjukkan bahwa politik identitas menguat meski pada keyakinan atau agama yang sama.
Penggunaan label kemudian menjadi instrumen dalam membentuk dukungan elektoral.  Hal  tersebut  misalnya  dapat  diamati  dari  tren  penurunan  suara  Jokowi dimana berdasarkan survei LSI Denny JA pada Agustus 2018 memperoleh dukungan sebesar  52,7%,  turun  menjadi  49,5%  di  Januari  2019  di  daerah  kantong  muslim (Tempo.co,  2019).  Jokowi  masih  dipersepsikan  sebagai  anti-Islam  atau  tidak  ramah terhadap kelompok Islam.
Kedua, meski berada dalam momen-momen elektoral, tetapi segregasi antar kelompok  Islam  juga  memiliki  kontestasi  ideologis.  Diluar  pemilu,  hal  tersebut tampak  pada  pembuatan  kebijakan.  Misalnya  pada  dukungan  atau  penolakan terhadap ideologi dan organisasi HTI, usulan pendirian negara Islam, atau penerapan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia.
Perdebatan  label  bendera  sebagai  “bendera  HTI”  dengan  “bendera  tauhid” merupakan polemik ideologis yang berkembang sebelum pemilu 2019, di mana antar kelompok  Islam  berusaha  memberikan  penafsiran  atas  eksistensi  HTI.  Kelompok Islam seperti Ansor-NU yang menyebut sebagai “bendera HTI”, mengganggap ajaran, termasuk sikap politik HTI yang hendak menegakkan khilafah bertentangan dengan cita-cita  pendirian  negara  Indonesia.  Sedangkan  tokoh-tokoh  FPI  dan  GNPF memaknai  sebagai  “bendera  tauhid”  yang  secara  tersirat  memiliki  kesamaan  sikap politik  yakni  dukungan  terhadap  penerapan  syariat  Islam  dalam  kehidupan  politik Indonesia.
Kemunculan label pada akhirnya tidak lepas dari situasi spesifik dan historis. Tujuan pelabelan sebagai upaya meraih tujuan politik dilakukan melalui penandaan, pengkategorisasian,  dan  pemaknaan  sosial,  melalui  kontingensi  sosial,  historis  dan politik.    Dengan  cara  ini,  makna  yang  terkait  melekat  pada  label,  membentuk konstruksi  sosial  karena  hasil  pelabelan  atau  kontestasi  antar  label  membentuk sentimen, serta upaya menciptakan perasaan solidaritas (konteks in-group ), sekaligus curiga, ancaman dan kebencian (konteks out-group ).

## Penutup
Politik  pelabelan  dalam  kelompok  Islam  sepanjang  tahun  2014-2019 memanifestasikan adanya segregasi yang tegas di antara kelompok Islam. Pada pemilu presiden  2014  dan  2019,  dukungan  kelompok  Islam  terpecah  kepada  Jokowi  dan Prabowo  Subianto.  Segregasi  antara  kelompok  Islam  juga  menguat  dalam  momen- momen politik di luar pemilu, misalnya, dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pembubaran  HTI,  maupun  respon  atas  kebijakan  pemerintah.  Label  menjadi instrumen dan penanda segregasi antar kelompok Islam di Indonesia.
Penggunaan  label  digunakan  pada  beberapa  momen  politik  tertentu diproduksi  oleh  elite  melalui  media  sosial,  ceramah  agama,  atau  kampenye  politik. Terdapat  dua  isu  terkait  politik  pelabelan  antar  kelompok  Islam.  Pertama,  label berhubungan dengan konteks, hubungan kausalitas, dan tujuan atau konsekuensi dari
pelabelan. Label merefleksikan pembingkaian tertentu dan pembeda antar kelompok. Label menjadi penanda, membentuk bingkai dalam membentuk preferensi dan sikap politik, serta memberi petunjuk pada siapa kawan dan lawan. Kedua, segregasi dan polarisasi politik di antara kelompok-kelompok Islam selama 2014-2019 di Indonesia termanifestasi melalui konstruksi dan produksi berbagai label. Melalui label, sentimen agama dan perbedaan antar kelompok Islam menjadi instrumen untuk mobilisasi atau menggerus dukungan politik lawan dalam politik elektoral.
Politik  pelabelan  sebagai  bagian  dari  instumen  dan  strategi  politik,  terus menerus  diproduksi  sebagai  bagian  dari  merawat  perasaan  in-group  dan  out-grup. Perasaan  berbeda  dengan  kelompok  lain  menjadi  penting  sebagai  bagian  dari instrumen serta sumber daya mobilisasi dukungan elektoral. Hal ini yang menjadikan label terus direproduksi baik melalui isu-isu di media sosial maupun momen-momen aktivitas  politik  riil.  Walaupun,  hal  ini  tentu  memiliki  berbagai  bias  politik  dan ideologi  karena  dibangun  melalui  asumsi  subyektif  dan  sentimen  politik  di  luar pertimbangan pilihan rasional serta dibangun di atas identitas keagamaan (Islam).

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  teman-teman  Pusat  Kajian  Media,  Literasi,  dan  Kebudayaan (PUSKA  MELEK)  FISIP  Universitas  Brawijaya  yang  terlibat  dalam  diskusi penyusunan awal artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan atau dana untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Al-Chaidar. (1999). Pemikiran politik proklamator negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo: fakta dan data sejarah Darul Islam . Darul Falah.
Alami, A. F. (2019). Bersama Menggempur NU. Retrieved from https://www.gatra.com/detail/news/443104/politik/bersama-menggempur-nu Ambardi, K., Mujani, S., & Liddle, R. W. (2012). Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru . Jakarta: Mizan.
Anshori, D. S. (2008). Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat Dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia. In Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional, diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia SPS UPI (Vol. 30).
Arifin, S. (2019). Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Maarif ,
14 (1), 9–28.
Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). When Religion Trumps Ethnicity: A
Regional Election Case Study From Indonesia, 19 (1), 27–58.
https://doi.org/10.5367/sear.2011.0034
Azra, A. (2004). Political Islam in Post-Soeharto Indonesia. In Islamic Perspectives on the New Millennium (V. Hooker, pp. 133–149). ISEAS–Yusof Ishak Institut. Backes, U. (2007). Meaning and Forms of Political Extremism. St ř edoevropské Politické Studie , 9 (4), 242–262.
Beach,  D.  (2017).  Process-Tracing  Methods  in  Social  Science.  In Oxford  research encyclopedias  of  politics:  Qualitative  political  methodology (William  R.).  Oxford: Oxford University Press.
Brewer,  M.  B.  (2001).  In  Group  Identification  and  Intergroup  Conflict:  When  Does Ingroup Love Become Outgroup Hate? In Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction (R Ashmore,). New York: Oxford Univ. Press. In press. Budesheim, T. L., Houston, D. A., & DePaola, S. J. (1996). Persuasiveness of in-group and  out-group  political  messages:  The  case  of  negative  political  campaigning. Journal of Personality and Social Psychology , 70 (3), 523–534. Eriyanto,  A.  F.  (2002). Analisis  Framing:  Konstruksi,  Ideologi,  dan  Politik  Media . Yogyakarta: LKiS.
Eyben, R. (2007). Labelling People for Aid. In The Power of Labelling: How People Are Categorized and Why It Matters (Joy Moncri). EARTHSCAN.
Fealy, G. (2012). Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967 . Yogyakarta: LKiS. Feith,  H.  (1999). Pemilihan  Umum  1955  di  Indonesia .  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia.
Gamson,  W.  A.,  &  Modigliani,  A.  (1989).  Media  Discourse  and  Public  Opinion  on Nuclear Power: A Constructionist Approach. American Journal of Sociology , 95 (1), 1–
37.
Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1994). The Changing Culture of Affirmative Action. In Equal  Employment  Opportunity:  Labor  Market  Discrimination  and  Public  Policy (Paul Burst). New York: Aldine De Gruyter.
Hasan, N. (2008). Laskar Jihad; Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca- Orde Baru . Jakarta: LP3ES dan KITLV.
Hosen, N. (2005). Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debat. Journal of Southeast Asian Studies , 419–440.
Karim,  A.  G.  (2019).  Mengelola  Polarisasi  Politik  dalam  Sirkulasi  Kekuasaan  di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 10 (2), 215–228. Karim,  M.  R.  (1999). Negara  dan  Peminggiran  Islam  Politik:  Suatu  Kajian  Mengenai Implikasi  Kebijakan  Pembangunan  bagi  Keberadaan  “Islam  Politik”  di  Indonesia  era 1970-an dan 1980-an . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. King,  D.  Y.  (2003). Half-Hearted  Reform:  Electoral  Institutions  and  the  Struggle  for Democracy in Indonesia . Westpor: Greenwood Publishing Group.
Maarif, A. S., Ali-Fauzi, I., & Panggabean, S. R. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Centre for the Study of Islam and Democracy .
Moncrieff,  J.  (2007).  Labelling,  Power  and  Accountability:  How  and  Why  ‘Our’
Categories Matter. In The Power of Labelling: How People Are Categorized and Why It Matters (Joy Moncri). London: Earthscan.
Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. Jurnal MAARIF . Mujani, S., Liddle, R. W., & A., & Ambardi, K. (2018). Voting Behavior in Indonesia Since Democratization: Critical Democrats. New York: Cambridge University Press.
Nasional, P. B. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . Jakarta: Gramedia. Porter, D. (2004). Managing Politics and Islam in Indonesia . London: Routledge.
Ramadlan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. Jurnal Penelitian Politik , 15 (2), 249–265.
Sajjad, T. (2018). What’s in A Name? ‘Refugees’,‘ Migrants’ and the Politics of Labelling. Race & Class , 60 (2), 40–62.
Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (1), 145– 156.
Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice . Sage publications.
Shestopal,  E.  (2014).  Qualitative  and  Quantitative  Methods  in  Political  Perception Studies Paper presented to the ECPR General conference, Glasgow.
Sindonews.  (2017).  Ustaz  Felix  Siauw  Ungkap  Indikasi  Pemerintahan  Jokowi  Anti- Islam.  Retrieved  from  https://nasional.sindonews.com/berita/1203662/12/ustaz- felix-siauw-ungkap-indikasi-pemerintahan-jokowi-anti-islam
Soemohadiwidojo, R. (2017). Soekarno Sang Singa Podium . Jogjakarta: Second Hope. Stets,  J.  E.,  &  Burke,  P.  J.  (2000).  Identity  Theory  and  Social  Identity  Theory. Social Psychology Quarterly , 224–237.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In Key readings in social psychology. Political psychology: Key readings (J. T. Jost, pp. 276– 293). Psychology Press.
Takács, Á. (2017). Biopolitics and Biopower: The Foucauldian Approach. In Bioethics and  Biopolitics  Theories,  Applications  and  Connections (Péter  Kaku).  Switzerland: Springer and Its Contemporary Relevance.
Tempo.co.  (2017).  Masjid  Tolak  Salatkan  Pemilih  Ahok,  Begini  Reaksi  Warga. Retrieved from ttps://metro.tempo.co/read/850115/masjid-tolak-salatkan-pemilih- ahok-begini-reaksi-warga
Tempo.co. (2019). LSI Denny JA Sebut Jokowi Masih Dibayangi Sentimen Anti-Islam. Wiarda,  H.  J.  (2014). Political  Culture,  Political  Science,  and  Identity  Politics:  An  Uneasy Alliance . Ashgate Publishing, Ltd.
Wood,  G.  (1985).  The  Politics  of  Development  Policy  Labelling,  Development  and Change. International Institute of Social Studies , 16 (3), 347–373.
Wood,  G.  (2017).  Label,  Welfare  Regimes  and  Intermediation:  Contesting  Formal Power. In The Power of Labelling: How People Are Categorized and Why It Matters (Joy Moncri). London: Earthscan.

## Tentang Penulis
Romel  Masykuri adalah  Peneliti  Pusat  Kajian  Media,  Literasi  dan  Kebudayaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
M. Fajar Shodiq Ramadlan adalah dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.  Penulis memiliki  area  riset  seputar partai politik, pemilu, dan gerakan sosial.