## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3446/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Model Penyelesaian Kredit Macet Kud Perintis Utama Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur
Miranti 1 , Amiruddin 2 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo
Article Info Abstract Article history: Received : 10 Juni 2022 Publish : 14 July 2022 This study aims to analyze internal factors and external factors with the settlement model of bad  loans  in  the  cause  of  bad  debts  at  KUD  Perintis  Utama,  Limbur  Lubuk  Mengkuang District.  The data  of  this  research  were  obtained  from  interviews  (Primary) directly  from the Cooperative Unit of the Main Pioneer Village and several documents. Research findings show that the internal factors that cause bad debts at the Tuo Limbur Village Unit Perintis Utama Cooperative are negligence on the part of creditors in complying with the approval of the granting of credits that have been confirmed, it is too easy to give receivables due to the absence of clear benchmarks on wealth standards, cash flow developments. old debtor users. While the external factor is the decline in the company's economic condition caused by the decline in general economic conditions and the business fields in which they operate, the bad character of the debtor who originally planned to not pay off  his receivables. The efforts of the Main Pioneer Village Unit Cooperative in dealing with bad loans include Age cannot  be  more  than  60  years  old,  there  is  a  recommendation  from  Rio  (Village  Head), adjusted to a minimum income of 2 hectares with a maximum income of 100 million and is not allowed to sell with palm oil tokens. condition of economy), payment is adjusted to the income  result  where  25%  of  farmers'  income  is  for  payment  of  bad  credit,  credit restructuring or improvement efforts carried out by KUD in credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations.
Keywords:
Dusun Tuo Limbur, Internal Factors,
External Factors,
Bad debts, Efforts in dealing with bad loans.

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 10 Juni 2022 Publis : 14 July 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  dengan model  penyelesaian  kredit  macet  dalam  penyebab  piutang  tak  tertagih  pada  KUD  Perintis Utama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara (Primer)  langsung  dari  pihak  Koperasi  Unit  Desa  Perintis  Utama  dan  beberapa  dokumen.
Temuan  Penelitian  menunjukan  bahwa  faktor  internal  penyebab  piutang  tak  tertagih  Pada Koperasi  Unit  Desa  Perintis  Utama  Tuo  Limbur  adalah    keteledoran  dari  pihak  kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan,terlalu mudah memberikan piutang  yang  disebabkan  karena  tidak  ada  patokan  yang  jelas  tentang  standar  kekayaan, perkembangan  arus  kas  pengguna  debitur  lama.  Sedangkan  faktor  eksternalnya  adalah menurunnya  kondisi  ekonomi  perusahaan  yang  disebabkan  merosotnya  kondisi  ekonomi umum  dan  bidang  usaha  dimana  mereka  beroperasi,watak  buruk  debitur  yang  semula memang  merencanakan  tidak  akan  melunasi  piutangnya.  Upanya    Koperasi  Unit  Desa Perintis Utama dalam menangani kredit macet diantaranya  Umur tidak boleh lewat dari 60 th, adanya rekomendasi dari Rio ( Kepala Desa ), disesuikan dengan pendapatan minimal 2 hektar dengan pendapatan max 100 juta dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandi  Kondisi  Ekonomi (condition  of  economy), pembayaran    disesuikan  dengan  hasil pendapatan  dimana    25%  dari  penghasilan  petani  untuk  pembayaran  kredit  macet, Restrukturisasi  kredit  atau    upaya  perbaikan  yang  dilakukan  KUD    dalam  kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Amiruddin Universitas Muara Bungo Email: umbmiranti@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  pertama  kali  muncul  di  Eropa  pada  awal  abad  ke-19.  Pada  saat  itu,  terutama  di negara-negara  Eropa  menerapkan  sistem  perekonomian  kapitalis,  banyak  kaum  buruh  mengalami penderitaan  dalam  sistem  ini,  Untuk  membebaskan  diri  mereka  dari  tindasan  perekonomian kapitalis,  serta  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  masyarkat  disekitarnya,  kaum buruh  bersepakat  menyatukan  diri  mereka  dengan  membentuk  koperasi.  Untuk  pertama  kalinya Inggris  mendirikan  toko  koperasi  di  Brighton,  dan  menerbitkan  publikasi  bulanan  yang  dapat digunakan untuk mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
Di  Indonesia  koperasi  dicetus  oleh  Raden  Aria  Wiraatmaja  seorang  Patih  di  Purwokerto bermula  pada  abad  ke-  20.  Koperasi  tersebut  diperuntukkan  bagi  pegawai  rendahan  kemudian berkembang  kearah  koperasi  untuk  sektor  pertanian.  Kehadiran  koperasi  di  tengah-tengah masyarakat merupakan usaha atau badan yang membantu kelangsungan hidup. Koperasi dianggap modal yang cocok bagi mereka ekonominya yang lemah. Mengingat sifat dari koperasi itu sendiri, maka tidaklah mengherankan jika pergerakan koperasi amat pesat di daerah-daerah bahkan sampai kepedesaan di mana banyak terdapat pertanian-pertanian yang sedang atau kecil.[1]
Dalam  aspek  ekonomi  bangsa  Indonesia,  konsep  ekonomi  koperasi  sudah  diamanahkan  di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1  yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kekeluargaan,  yang  merupakan  asas  yang  melekat  pada koperasi.  Diartikan  sebagai  sesuatu  yang  dalam  kegiatan  koperasi  untuk  kesejahteraan  semua anggota  koperasi  dengan  mengembangkan  potensi-potensi  atau  sumber  daya  yang  dimiliki. Sehingga mampu memberi kontribusi bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Di  Indonesia,  koperasi  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat  itu  terlihat  dari  terdapatnya koperasi di 34 Provinsi  yang ada di Indonesia,  terlihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM 31 Desember 2019 dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 158.809 unit, dari jumlah tersebut koperasi  yang  aktif  sebanyak  123.048  unit,  Propinsi  Jawa  Timur  merupakan  daerah  koperasi dengan jumlah terbanyak yaitu, 21.757 unit, Kemudian, disusul oleh Propinsi Jawa Barat sebanyak 13.247  unit,  Propinsi  Jawa  Tengah  sebanyak  13.164  dan  Propinsi  dengan  jumlah  terkecil  yaitu, Kalimantan Utara dengan jumlah koperasi sebanyak 476 unit. Dalam hal ini koperasi  yang ada di Propinsi Jambi yaitu sebanyak 2.540 unit.
Dari  keseluruhan  jumlah  koperasi  yang  ada,  keberadaanya  mampu  meberi  harapan  kepada masyarakat  dalam  menjalankan  usaha  dalam  bidang  ekonomi,  baik  itu  dalam  bentuk  usaha menengah dan kecil, juga dalam hal ini bisa memberdayakan masyarakat dengan progam koperasi itu sendiri, yaitu simpan pinjam, modal usaha dan lain sebagainya. Namun dari pada itu, meskipun terjadi  peningkatan  jumlah  koperasi,  tidak  sedikit    kopersai  yang  tidak  konsisten  dalam menjalankan programnya itu terlihat dari banyaknya koperasi yang tidak aktif. Propinsi Jawa Timur sebanyak 12.089 unit, Jawa Tengah 3.403 unit,  Jawa Barat sebanyak 3.328 unit dan Propinsi Jambi sebanyak 414 unit.
Di  Kabupaten  Bungo  koperasi  ambil  andil  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  guna untuk  menunjang  peningkatan  usaha  masyarakat,  terutama  koperasi  yang  bergerak  di  bidang pertanian  dan  perkebunan.  Karena,  potensi  geografis  yang  menjanjikan  untuk  masyarakat  dalam berkebun dan bertani itu terlihat dari masih mendominasinya hasil produksi kelapa sawit dan karet.
Perkembangan  Koperasi  dari  Tahun  2019  s.d.  Tahun  2020  di  Kabupaten  Bungo  tergambar pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Perkembangan Koperasi dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2020
NO URAIAN SATUAN JUMLAH PERTAHUN 2019 2020 1. Jumlah Koperasi Unit 301 301 2. Jumlah Koperasi Aktif 188 188 3. Jumlah Koperasi Tidak Aktif 113 113
4. Jumlah Anggota Orang 27.992 28.438 5. Jumlah Modal Sendiri Rp. ( 000 ) 109.683.447 114.873.718 6. Jumlah Modal Luar Rp. ( 000 ) 39.209.023 30.670.054 7. Volume Usaha Rp. ( 000 ) 137.417.558 303.420.756 8. Asset Rp. ( 000 ) 177.871.110 183.895.111 9. Jumlah SHU Rp. ( 000 ) 13.946.128 13.522.629
Sebagai  salah  satu  daerah  yang  berada  dalam  wilayah  Kabupaten  Bungo,  yang  memiliki usaha  di  bidang  perkebunan  terutama  kelapa  sawit.  Dusun  Tuo  Limbur,  yang  berwilayah  di Kecamatan  Limbur  Lubuk  Mengkuang,  turut  mengupayakan  pemberdayaan  ekonomi  koperasi melalui  Koperasi  Unit  Desa  (  KUD  ),  yang  bergerak  di  bidang  perkebunan  yaitu  KUD  Perintis Utama.
KUD  ini  merupakan  satu-satunya  koperasi  yang  memfasilitasi  kegiatan  usaha  masyarakat terutama  yang  bergerak  di  bidang  perkebunan.  Berbagai  kegiatan  usaha  yang  mengakomodasi kepentingan  masyarakat  dalam  meningkatkan  hasil  usaha  masyarakat  terus  diupayakan semaksmimalnya untuk mensejahterakan masyarakat Dusun Tuo Limbur. Sampai akhir tahun 2019 KUD Perintis Utama memiliki jumlah anggota sebanyak 323 orang yang tersebar di seluruh Rukun Tetangga  (  RT  )  yang  ada  di  Dusun  Tuo  Limbur,  dengan  pencapaian  aset  usaha  perkebunan masyarakat sebesar Rp. 1.752.499.482 dan membukukan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) bersih sebesar Rp. 37.487.054 ( Laporan Pertanggung Jawaban KUD Perintis Utama 2019 ).
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja KUD dan keberlangsungan dalam jangka panjang, selain  anggota  dan  pengurus  KUD,  peran  Dewan  Pengawas  dan  Pemerintah  Dusun  Tuo  Limbur sangat  dibutuhkan  dalam  hal  pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  KUD,  keikutsertaan  memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan edukasi yang terkait dengan usaha utama KUD kepada masyarakat yaitu, berupa  pengelolaan sawit, simpan pinjam dan transportasi atau distribusi hasil usaha untuk menjamin pemasaran hasil usaha masyarakat.[2]
Sebagai  inisiator  atas  pendirian  KUD  Perintis  Utama,  maka  dibutuhkan  peran  pemerintah Dusun Tuo Limbur dalam hal meningkatkan kinerja KUD, dengan berupa memberi solusi terhadap permasalahan  yang  ada  dan  ikut  serta  dalam  mengupayakan  peningkatan  pendanaan  juga  upaya meningkat kinerja KUD secara keseluruhan. Terlebih dengan melihat perkembangan KUD Perintis Utama yang pada tahun 2019 mengalami permasalahan macetnya kredit masyarakat  sebesar Rp. 540.061.474 dari 43 orang.. Berdasarkan kasus ini KUD Perintis Utama berupaya terus melakukan sosialsi kriteria anggota yang bisa melakukan  peminjaman, yaitu: Umur tidak boleh lewat dari 60 tahun, ada rekomendasi dari Rio ( Kepala Desa ) harus sesuai dengan pendapatan untuk 1 kapling (2 Hektar) maximal 100 juta dan tidak boleh menjual ke toke sawit mandiri.
Tabel 2. Data Kredit Macet dari tahun 2017 – 2019 NO  TAHUN JUMLAH 1 2017 978.295.015 2 2018 965.739.715 3 2019 952.140.227
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  peneliti  tertarik  terhadap  model  penyelesaian  seperti  apa  yang dilakukan  pemerintah  Dusun  dalam  meningkatkan  kinerja  KUD  Perintis  Utama  Tuo  Limbur sehingga  mampu  mempertahankan  keberlangsungan  dan  keberadaan  KUD  dalam  jangka  waktu yang  panjang.    Pemiihan  KUD  Perintis  Utama  sebagai  objek  penelitian  berdasarkan  pandangan penulis terhadap pada fakta yang ada bahwa terdapat permasalahan  yang harus dicarikan solusinya oleh  pihak  terkait  terutama  pemerintah  dusun  dan  pengurus  harian  KUD  Perintis  Utama.  Itu  di karenakan,  KUD  merupakan  satu-satunya  wadah    yang  memfasilitasi  usaha  perkebunan  sawit masyarakat  di  Dusun  Tuo  Limbur,  yang  menjadi  bagian  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.[1]
Dari semua uraian latar belakang tersebut, maka Peneliti akan melakukan penelitian deskriptif kualitatif  dengan  judul  : “  Model  Penyelesaian  Kredit  Macet  di  KUD  Perintis  Utama  Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur ”

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  proses  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  kiranya  mampu  memberikan  hasil  sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  Deskriptif  Kualitatif.  Menurut  Sukmadinata  penelitian  Deskriptif  adalah  suatu  bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,  baik  fenomena  alamiah  mauoun  fenomena  buatan  manusia.  Sehingga  dalam  penelitian  ini metode  penelitian  deskriptif  merupakan  metode  yang  tepat  karena,  dapat  menggambarkan mengenai peran apa saja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Tuo Limbur dengan studi kasus pada KUD Perintis Utama.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara,  yaitu  bentuk  tanya  jawab  antara  peneliti  dengan  narasumber  sehingga menghasilkan data untuk kelengkapan penelitian.
b. Pengamatan,  yaitu  pengamatan  secara  sistematik  terhadap  gejala  yang  tampak  pada  objek penelitian.  Pengamatan  yang  dilakukan  terhadap  objek  secara  langsung  di  tempat,  maka  ini disebut  observasi  langsung.  Sedangkan  observasi  yang  hanya  dilakukan  dengan  penyelidikan ini disebut dengan observasi tidak langsung.
c. Dokumentasi,  yaituteknik  pengumpulan  data  melalui  arsip-arsip,  dalil  dan  teori  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian.  Yang  mana  dokumen  ini  langsung  dari  Pemerintah Desa dan KUD baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.

## 2.1. Informan Penelitian
Sumber data utama penelitian ini adalah menggunakan informan yang ditetapkan melalui metode purposive  sampling, yaitu  penetapan  informan  dengan  tujuan  dan  pertimbangan tertentu,  sehingga  data  yang  dikumpulkan  lebih  representatif  (Sugiyono,  2006:72).  Peneliti menetapkan  informan  atas  dasar  pertimbangan  bahwa  yang  ditunjuk  adalah  informan  yang memiliki  kompetensi  dan  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Sehingga  data  yang  dibutuhkan adalah  data  yang  kongkrit  kebenarannya.  Informan  dalam  penelitian ini adalah  patner  untuk memberikan  informasi  mengenai  situasi  dan  kondisi  latar  penelitian,  jadi,  informan merupakan orang yang terlibat langsung dengan masalah pen elitian dengan suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal.
Peneliti menetapkan pihak yang menjadi informan kunci ( key information ) dan informasi biasa pada penelitian ini sebagaiberikut :
a. Informasi Kunci ( key information )
• Kepala Desa / Rio Dusun Tuo Limbur
• Sekretaris Dusun ( Sekdus ) Tuo Limbur
• Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Tuo Limbur
• Ketua KUD Perintis Utama
b. Informasi biasa terdiri dari :
• Ketua Kelompok Tani
• Masyarakat

## Tabel 3. Daftar Informan
No Nama Informan Jabatan Jumlah 1 Suherman, Sos Kepala Desa / Rio 1 Orang 2 Muslim Sekretaris Dusun 1 Orang 3 Jupri Ketua BPD 1 Orang 4 Herman Ketua KUD 1 Orang 5 M.Nur , Anasrul Ketua Kelompok Tani 2 Orang 6 Hamzah, Anasrul Ketua RT 2 Orang 7 Ruslan Badan Pengawas KUD  1 Orang 8 Nawas, Ibrahim, Rosian  Anggota KUD 3 Orang JUMLAH 12 Orang
Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  dengan  analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif dilakukan dalam yang wajar dan data yang bersifat kualitatif. Pengolahan  dan  Analisis  data  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk  memperoleh  hasil sesuai dengan tujuan yang dicapai. Adapun langkah analisis data secara deskriftip ini adalah meliputi :
a. Tabulasi  Data,  yaitu  hasil  kuesikoner  tersebut  dalam  angka,  tabel-tabel.  Dari  jawaban responden ke masing-masing aspek yang ada pada koperasi.
b. Reduksi  Data,  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengrahkan, memperhaluskan data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikan rupa hingga finalnya menyakinkan untuk dapat ditarik kesimpulan.
c. Analisis  Deskriptif,  analisis  yang  digunakan  antara  lain  dengn  grafik,  tabel  sederhana, tabel silang dan tabel perbandingan untuk melihat hasil dari penelitian secara keseluruhan dan melakukan analisis berdasarkan argumen logika.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  dijelaskan  hasil  penelitian  dan  sekaligus  diberikan  pembahasan  yang komprehensif.  Hasil  dapat  disajikan  dalam  bentuk  gambar,  grafik,  tabel  dan  lain-lain  yang membuat pembaca mudah memahami [2, 5]. Pembahasan dapat dilakukan dalam beberapa sub bab. 3.1. Upaya  Pemerintah  Dusun  Tuo  Limbur  dalam  meningkatkan  kinerja  KUD  Perintis Utama
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  upaya  adalah  usaha,  ikhtiar  (untuk  mencapai suatu  maksud,  memecahkan  persoalan,  mencari  jalan  keluar,  daya  upaya).  Berdasarkan pengertian  di  atas  dapat  diperjelas  bahwa  upaya  adalah  bagian  dari  peranan  yang  harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran.[3]
Pemerintah  Desa  dan  Koperasi  Unit  Desa  merupakan  unsur  penyelenggaran pemerintahan  daerah  dalam  bidang  peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa.  Bentuk sinergitas  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  dan  Koperasi  Unit  Desa  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  yaitu  melakukan  tanggung  jawab  bersama  dalam menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi, dan pengerahan kemampuan secara maksimal.
Pemerintah  desa  ikut  membantu  KUD  dalam  mempersiapkan  kebutuhan  pelaksanaan RAT  dan  membantu  menyebarkan  informasi  dan  menghimpun  masyarakat  sehingga  terlibat dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT),membantu menyampaikan undangan ke warga melalui RT/RW untuk menghadiri mminimal satu orang dalam kepala keluarga (KK).  Untuk karyawan baru  khususnya  bagian  administrasi  diminta  untuk  diberikan  pelatihan  atau  training,agar mampu    menjalankan    tugasnya  dengan  baik  mampu  dengan  mudah  memahami  aplikasi computer dasar dalam pemahaman administrasi di KUD Perintis Utama Dusun Tuo Limbur.
Pemerintah desa adalah pengayom,pelayan dalam pengawasan dan ikut serta mengawasi masyarakat  dusun  Tuo  Limbur  yang  berpartispasi  yang  ikut  dalam  menjadi  anggota  KUD
Perintis  Utama  karena  mengingat  KUD  merupakan  kesatuan  ekonomi  terkecil  dari  kerangka pembangunan  pedesaan  dengan  dasar  mensejahterakan  anggotanya  dan  bagi  hasil.  Untuk meningkatkan kredibilitas  KUD Perintis Utama Dusun Tuo,pemerintah dusun tuo memberikan tim  pengawas    yang  menurut  pemerintah  desa  memiliki  kapabilitas  dan  kepercayaan  dari masyarakat dan menyerahkan pemilhan dan penetapannya pada rapat RAT anggota.Pemeriksa yang  sudah  disepakati  di  RAT  di  berikan  jaminan  bahwa  berhak  melakukan  pemeriksaan dengan  tanpa  diintervensi  pihak  manapun  dengan  bukti-bukti  dan  laporan  pemeriksaan  secara jelas di RAT selanjutnya.[4]
Pemerintah  desa  telah  memberikan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  Dusun  Tuo Limbur  untuk  partisipasinya  didalam  pelaksanaan  seleksi  tim  pemilihan    pengawas    terhadap pelaksanaan  kebijaksanaan  Pengurus  dan  Pengelola  Koperasi.Selain  Membuat  laporan  tertulis tentang hasil pengawasannya pengawas juga melaporkan hasil audit di RAT dalam musyawarah anggota.Dengan  adanya    rekomendasi  yang  ditetapkan  kepala  desa  berharap  badan  pengawas yang terpilh mampu bekerja dengan baik bagi KUD Perintis Utama di Dusun Tuo Limbur.[5]
Selain  fungsi  penyelenggara  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  desa  juga memberikan banyak kontiribusi dalam membangun manajemen dalam organisasi KUD Perintis Utama  di  dusun  tuo  limbur  dengan  memajukan  atau  meningkatkan  kinerja  diharapkan  KUD mampu memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat sebagai badan usaha unit desa.[6]
3.2. Upaya  Koperasi Unit Desa Perintis Utama dalam menangani kredit macet
Koperasi  merupakan  suatu  wadah,  dimana  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  kelompok tergabung  sedemikian  rupa.  Sehingga  melalui  kegiatan  kelompok,  kepentingan  pribadi  para anggota  menjadi  kekuatan  pendorong  yang  memberikan  manfaat  bagi  seluruh  anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi  hidup  sejahtera,  karena  mereka  dapat  merasakan  dan  menggunakan  fungsi  dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan.[7]
Pemberian kredit oleh Koperasi Unit Desa  Perintis Utama di dusun tuo limbur mengandung risiko besar jika dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu  koperasi  tidak  diperkenankan  untuk  memberikan  kredit  tanpa  surat  perjanjian  tertulis, memberikan  kredit  pada  petani  umur  tidak  boleh  melewati  batas  tertentu  yakni  60  th,  dan memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit artinya disesuikan denga hasil pendapatan untuk 1 kaplingn atau 2 hektar harus memiliki pendapatan maksimal 100 juta dan tidak boleh menjual ketoke sawit mandiri lainnya.[8] Upanya  Koperasi Unit Desa Perintis Utama dalam menangani kredit macet diantaranya adalah :
a. Umur tidak boleh lewat dari 60 th
b. Adanya rekomendasi dari Rio ( Kepala Desa Sistem  Pendukung  Keputusan  kebijakan  Pemberian  Pinjaman  pada  KUD  Perintis  Utama dengan  menggunakan  rekomendasi  merupakan  upanya  salah  satu  yang  tepat  mengingat kepala desa merupakan penelenggara desa juga membina ekonomi desa bahka mengetahui keadaan masyarakatnya.
c. Disesuikan dengan pendapatan minimal 2 hektar dengan pendapatan max 100 juta dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandiri
Selain dari syrat rekomendasi dari rio atau kepala desa , Umur tidak boleh lewat dari 60 th pendapatan  minimal  2  hektar  dengan  pendapatan  max  100  juta  dan  tidak  diperkenankan menjual  dengan  toke  sawit  mandiri  merupakan  upanya  yang  dilakukan  KUD  Perintis Utama  Dusun  Tuo  Limbur  untuk  menggurangi  kredit  macet  yang  dilkukan  anggotanya didalam  peminjaman  selain  mengurangi  kredit  macet  hal  ini  dilkukan  pembenahan  dalam perubahan manajemen birokrasi KUD Perintis Utama kedepannya.
d. Kondisi Ekonomi (condiiion of economy), pembayaran  disesuikan dengan hasil pendapatan dimana  25% dari penghasilan petani untuk pembayaran kredit macet memperlihatkan
Kondisi  perekonomian  serta  kecenderungan  perekonomian  yang  akan  mempengaruhi terhadap  jalannya  usaha  debitur.  Upanya  pembayaran  25  %  yang  diesuikan  dengan pendapatan ini adalah upanya yang sangat efektif dimana pendapatan pada setiap panennya dari pendapatan buah sawit sangat tidak stabil,hal ini dipengaruhi oleh iklim dan pemberian pupuk  pada  pertanian  mereka.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Koperasi  Unit  Desa sangatlah  membantu  anggotanya,terutama  dalam  mengatasi  kredit  macet,mengingat bagaimana  cara  petani  dalam  mengani  masalah  mahalnya  harga  pupuk,dan  naiknya turunnya  harga  sawit  tentunya  KUD  Peritis  Utama  telah  berupanya  semaksimal  munkin agar para anggotanya tidak terbeban dalam hal pelunasan utangnya.
e. Restrukturisasi kredit Restrukturisasi  kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  KUD    dalam  kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya. Restrukturisasi  kredit  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga atau denda/penalty, pengurangan tunggakan  pokok  kredit,  waktu  kredit  atau  penjadwalan  perpanjangan  jangka  kembali, penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku,  konversi  kredit  menjadi  penyertaan  modal  sementara  bank  pada perusahaan  debitur,  pembayaran  sejumlah  kewajiban  bunga  yang  dilakukan,  penjualan agunan,  dan  kombinasi  dari  berbagai  alternative.  Hal  ini  bertujuan  menyelesaikan permasalahan  kredit  sehingga  memberikan  keuntungan  baik  kepada  debitur  maupun kreditur dan mengurangi tingkat kredit macet pada koperasi tersebut.
Upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh KUD Perintis Utama dilakukan dalam mengatasi kredit macet.Dengan restrukturisasi pemberian waktu panjang dan hanya dikenakan 25%  diharapkan  debitur  terbantu  dalam  penulasan  terhadap  KUD.Apabila  petani  yang  Punya kredit  macet  di  KUD  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  bersama  yaitu pembayaran 25 % dari penghasilan petani sampai 3 bulan berturut-turut dari tanggal yang telah ditetapkan maka petani tersebut dikeluarkan dari anggota KUD Perintis Utama dan hak-haknya di KUD tersebut dicabut yang mana sipetani tersebut tidak bisa lagi meminjam BANK melalui KUD Perintis Utama.

## 3.3. Kendala Penyebab Kredit macet KUD Perintis Utama
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  Koperasi  Unit  Desa  Perintis Utama  ,  diketahui  bahwa  sistem  administrasi  dan  pengawasan  kredit  sudah  dilakukan  dengan cukup baik, namun masih saja terjadi piutang tak tertagih dalam sistem pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama. Berikut ini disajikan Tabel IV.5 mengenai jumlah piutang tak tertagih dan piutang tertagih pada tahun 2010-2012 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel. 4. Daftar Jumlah Piutang, Piutang Tak Tertagih Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama (Dalam Rupiah) Tahun 2017-2019
NO  TAHUN JUMLAH 1 2017 978.295.015 2 2018 965.739.715 3 2019 952.140.227
Dari tabel 4. tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah piutang tak tertagih pada Koperasi Unit  Desa  Sumber  Tani  Mandiri  berfluktuasi  dalam  waktu  3  tahun  yang  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  yaitu  faktor  intern  yang  berasal  dari  dalam  koperasi  KUD  Perintis  Utama dusun  tuo  limbur  mengalami  angka  kredit  macet  priode  2017-2019  dengan  kalkulasi rekapitulasi pada tahun 2017 sebesar Rp 978.295.015,tahun 2018 sebesar Rp 965.739.715 dan tahun 2019 sebesar 952.140.227. Faktor-faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih
a. Faktor Intern (dari pihak koperasi)
Faktor Intern artinya dalam melakukan penyeleksian. kurang mampu mengevaluasi dan menganalisa  calon  pelanggannya  atau  mungkin  salah  dalam  melakukan  perhitungan. Sehingga dalam penyeleksiannya dilakukan secara subjektif.[9] Faktor intrn terdiri dari ;
1) Sistem administrasi kredit
a) Tahapan permohonan kredit Faktor interen pasti terjadi dalam Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan KUD itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari Kurangnya  ketelitian  dari  pihak  KUD    dalam  memberikan  kredit  kepada  setiap nasabah  Lemahnya  system  informasi  dan  pengawasan  dalam  mengajukan kredit.Sistim  administrasi  ketelitian  terhadap  debitur  merupakan  tahapan  awal dalam tindakan evaluasi.
b) Tahapan anailisis kredit
Pada  Koperasi  Unit  Desa  Perintis  Utama  ,  pada  tahap  pemberian  kredit  sudah menetapkan  untuk  menganalisis  debitur  menggunakan  tahap  5C  Karakter (character), Kemampuan (capacity),Modal (capital),Kondisi Ekonomi (condition of economy)  dan  Jaminan  (collateral).  Namun  pada  kenyataannya  tidak  dilakukan metode anaiisis yang komprehensif dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan kredit macet di koperasi.
Walaupun  seorang  calon  debitur  tidak  mempunyai  hutang  dan  catatan  kreditnya bagus,  bisa  saja  permohonan  kredit  usaha  seseorang  ditolak.  Ada  banyak  faktor yang  dipertimbangkan  meliputi  analisa  5C  ,  sehingga  pengajuan  kredit  seorang calon  debitur  ditolak,  Analisa  kredit  yang  benar-benar  terstruktur,  jelas,  dan obyektif  bisa mengurangi  potensi  masalah  kredit  macet  di  KUD  Perintis  Utama  di Dusun Tuo Limbur.[10]
c) Tahapan keputusan kredit
Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama memberikan keputusan kredit dalam calon debiturya  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  jangan  hanya  cukup mengenai pemohon dan mengetahui alamat lengkap serta pekerjaan pemohon yang diketahui  dari  lampiran  persyaratan  perjanjian  kredit  KTP,  KK.  Dengan  hanya memenuhi  syarat  tersebut  maka  dengan  mudah  kredit  diberikan  kepada  konsumen tanpa  benar-benar  mempertahankan  5C  pemohon  /  Character,  Capacity,  Capital, Collaterall dan condition ) Karakter pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama yaitu:
• Debitur yang hanya janj i-janj i untuk membayar hutang.
• Debitur yang sulit untuk ditemui
• Debitur yang kabur pindah alamat tanpa diketahui tanpa debitur
• Status kcpemilikan rumah bukan milik sendiri
• Debitur yang tidak memiliki pendapatan yang tetap Administrasi berupa dokumen KTP, KK  berlumbisa menyelesaikan masalah kredit macet  pada  KUD  Perintis  Utama    yang  memperbesar  risiko  piutang  tak  tertagih karena hanya memikirkan cara untuk mengejar target tanpa memikirkan risiko yang akan timbul dikemudian hari dan menyebabkan piutang tak tertagih.
2) Lemahnya Sistem Informasi Kredit
Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama  masih banyak terdapat debitur kurang paham  atau  bahkan  kurang  mengetahui  informasi  mengenai  pengkreditan,  seperti prosedur permohonan kredit, syarat yang diperlukan, jaminannya, kemudian dari pihak administrasi  tidak  memberikan  penjelasan  secara  mendetail  mengenai  pengkreditan kepada  debitur.  Sehingga,  pada  Koperasi  Unit  Desa  Perintis  Utama    seharusnya
menerangkan secara mendetail kepada calon debitur mengenai perkreditan. Bagaimana prosedur  yang  seharusnya  dijalankan  dan  ditaati  oleh  debitur  sampai  debitur  paham betuI  mengenai  kredit,  dengan  demikian  debitur  paham  mengenai  kredit.  Agar,  pada saat konsumen membayar kredit tepat pada waktunya.
3) Lemahnya Koperasi Unit Desa dalam mendeteksi  pelaksanaan pemberian kredit Berupa  kurang  disiplinnya  penerapan  prosedur  perkreditan  sesuai  dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber  daya  manusia  yang  mengenai  kredit  kurai  memadai.  Akibatnya  dalam pemberian  kredit  tidak  sesuai  dengan  prosedur  perkreditan,  sehingga  pelaksanaan pemberian  kredit  tersebut  tidak  sesuai  dan  mcngalami  hambatan  dalam  pengembalian kredit.  Seharusnya  dalam  melakukan  pelaksanaan  prosedur  pemberian  kredit  harus sesuai  dengan  tata  cara  pemberian  kredit  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam menangani kredit haruslah yang memiliki profesi yang professional dalam hal kredit.
Pelaksanaan program  pendidikan dan pelatihan tidak hanya untuk karyawan dan pengurus  namun  juga  untuk  anggota  koperasi  unit  desa. Melalui  pelatihan maka akan dapat  mendukung  pelaksanaan  pekerjaan,  meningkatkan  kreativitas  karyawan  dalam melaksanakan  tugas,  dapat  membantu  mengelola  KUD  Perintis  Utama dengan manajemen yang baik dan sistem akuntansi yang rapi.
b. Faktor Ekstern (dari pihak debitru)
1) Penurunan  kegiatan  ekonomi  disebabkan  oleh  menurunnya  kondisi  keuangan  yang diakibatkan  karena  besarnya  pengeluaran  di  bandingkan  dengan  pendapatan  yang  di terima.  Ini  diakibatkan  karena  semakin  meningkatnya  kebutuhan  rumah  tangga  yang harus  dipenuhi,  membayar  biaya  sekolah  anak,  dan  belum  lagi  kebutuhan  yang  lain yang  harus  dipenuhi.  Hal  ini,  menyebabkan  debitur  tidak  mampu  membayar kewajibannya.  KUD  harus  menganalisis  kelayakan  dan/atau  kesesuaian  permohonan kredit  dengan  semua  informasi  yang  tersedia.  Analisis  ini  diupayakan  untuk mengetahui  kemampuan  peminjam  dan  iktikadnya  untuk  mengembalikan  kredit  yang diterima.  Penurunan  kegoiatan  ekonomi  yang  disebabkan  kondisi  keuangan  yang diakibatkan  karena  besarnya  pengeluaran  di  bandingkan  dengan  pendapatan  yang  di terima  atau  adanya  salah  urus  dalam  pengelolaan  usaha  bisnis  perusahaan,  karena kurang  berpengalaman  dalam  bidang  usaha  yang  mereka  tangani,  Problem  keluarga, misalnya  perceraian,  kematian,  sakit  yang  berkepanjangan,  pemborosan  dana  oleh salah  satu  atau  beberapa  orang  anggota  keluarga  debitur,  Kegagalan  debitur  pada bidang  usaha  atau  perusahaan  mereka  yang  lain,  Kesulitan  likuiditas  keuangan  yang serius,  Munculnya  kejadian  di  luar  kekuasaan  debitur,  misalnya.  perang  dan  bencana alam,  dan  Watak  buruk  debitur,  yang  dari  semula  memang  telah  merencanakan  tidak akan  mengembalikan  kredit. Jadi  pada  dasarnya  antara  debitur  ataupun  kreditur  yaitu selaku  pihak  koperasi  itu  sendiri  berpotensi  dalam  penyebab  kredit  macet  ini,  karena semua pihak antara debitur dan kreditur yaitu Koperasi Unit Desa Perintis Utama harus saling bekerjasama dengan baik agar masalah tersebut tidak terjadi.
2) Kegagalan usaha debitur
Maksudnya  adalah  usaha  yang  dijalani  debitur  selama  ini  mengalami kebangkrutan seperti banyaknya persaingan sehingga pendapatan yang di terima tidak sesuai.  Sehingga  membuat  debitur  tidak  mampu  membayar  angsuran  kreditnya. Akibatnya  Koperasi  Unit  Desa  Perintis  Utama  tidak  dapat  menagih  piutangnya  yang ada  pada  pihak  debitur.  Seharusnya  pihak  koperasi  memberikan  pembinaan  dan pengarahan  kepada  pahak  debitur  supaya  pihak  debitur  mampu  untuk  mengelola usahanya dengan baik.
3) Debitur melarikan diri
Debitur  tersebut  melarikan  diri  keluar  pulau  sehingga  kebcradaan  debitur  tidak dapat diacak keberadaannya. Debitur tersebut memiliki itikat tidak baik dengan segala upaya  untuk  mendapatkan  kredit,  tetapi  setelah  kredit  diterima  digunakan  untuk kepentingan  yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Debitur  tersebut  mampu membayar angsuran kreditnya pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama namun debitur sejak  awal  tidak  berminat  untuk  mcngembalikan  kredit  walau  dengan  resiko  apapun. Biasanya  sebelum  jatuh  tempo,  Debitur  sudah  melarikan  diri  untuk  menghindari tanggung  jawab.  Dalam  hal  ini,    KUD  Perintis  Utama  telah    mengambil  keputusan pemberian  kredit  agar  tidak  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  koperasi,  dan menghindari kerugian yang terjadi pada perusahaan.
4) Problem Keluarga
Problem  keluarga  yang  mampu  dijadikan    dibitur  sebagai  alasan  dalam membayar  kewajibannya,problem    keluraga  diantaranya  adalah  penceraian,sakit berkepanjangan,pemborosan  dana  oleh  salah  satu  atau  beberapa  keluarga  debitur. Problem  Keluarga  atau  masalah  dalam  keluarga  tidak  terlalu  berpengaruh  dalam menyeleseikan  piutang.Itu  bias  diatasi  keluarga  itu  sendiri.Sedangkan  piutang  adalah kewajiban  bagi  debitur.Jadi,masalah  keluarga  tidaklah  menjadi  suatu  alasan  bagi debitur dalam melunasi piutangnya.

## 4. KESIMPULAN
Dari berbgai macam pembahasan pada penelitian dari bab ke bab yang telah di bahas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Model Penyelesaian Kredit Macet di KUD Perintis Utama Oleh  Pemerintahan  Dusun  Tuo  Limbur  sudah  berjalan  efektif  berikut  beberapa  upaya  KUD  dan pemerintah dusun dalam mengatasi kredit macet  adalah sebagai berikut:
a. Pada kredit macet
1) Penyelesaian  Kredit  Macet  di  KUD  Perintis  Utama adalah  model  preventif  model-model pendekatan  tertulis  tata  cara  atau  aturan  atau  tidak  tertulis    secara  langsung  terhadap debitur baik berupa mediasi . Model tertulis dalam Penyelesaian Kredit Macet adalah:
a) Umur tidak boleh lewat dari 60 th
b) Adanya rekomendasi dari Rio ( Kepala Desa )
c) Disesuikan  dengan  pendapatan minimal 2  hektar  dengan  pendapatan max  100 juta  dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandiri.
d) Kondisi  Ekonomi (condiiion  of  economy), pembayaran    disesuikan  dengan  hasil pendapatan dimana  25% dari penghasilan petani untuk pembayaran kredit macet
e) Restrukturisasi kredit
2) Model  penyelesaian  pemerintah  Dusun  Limbur  sebagai  upanya  dalam  meninkatkan kenerja KUD Perintis Utama adalah dengan model adalah:
a) Ikut serta dan berpartisipasi dalam KUD Perintis Utama di dusun tuo   limbur terutama dalam  pelaksanaan  RAT,dan  menganjurkan  untuk  pemberian  training  kepada karyawan  baru  agar  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dalam  pencatatan administrasi
b) Berupaya  dan  bekerja  sama  dalam  KUD  Perintis  Utama  di  dusun  Tuo  Limbur  ini partisipasikepala  desa  menghimbau  mengajak  untuk  menjadi  anggota  KUD,  dan melalui pendekatan preventif
c) Memilih tim pengawas dari beberapa orang yang dianggap mampu memiliki kredibilitas namun  dan  mengintruksi  warga  Dusun  Tuo  Limbur  untuk    ikut  serta  dalam pelaksanaan  seleksi  tim  pemeriksa  tentunya  disepakati  terlebih  dahulu  dalam musyawarah RAT anggota
b. Kendala yang menyebabkan kredit macet
Faktor Intern artinya dalam melakukan penyeleksian. kurang mampu mengevaluasi dan menganalisa  calon  pelanggannya  atau  mungkin  salah  dalam  melakukan  perhitungan. Sehingga dalam penyeleksiannya dilakukan secara subjektif. Faktor internal terdiri dari ;
1) Faktor eksternal ( dari luar )
a) Sistem administrasi kredit
• Tahapan permohonan kredit
• Tahapan anailisis kredit
• Tahapan keputusan kredit
b) Lemahnya Sistem Informasi Kredit
c) Lemahnya Koperasi Unit Desa dalam mendeteksi  pelaksanaan pemberian kredit
2) Faktor Intern (dari pihak koperasi)
a) Penurunan kegiatan ekonomi disebabkan oleh menurunnya kondisi keuangan yang diakibatkan karena besarnya pengeluaran di bandingkan dengan pendapatan yang di terima.
b) Kegagalan usaha debitur
c) Debitur melarikan diri
d) Problem keluarga
Dari penelitian yang dilakukan penulis,penulis menyimpulkan dengan  saran terjadinya Kredit Macet di KUD Perintis Utama Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur dalam  yaitu:
1. Dalam melakukan administrasi dan pengawasan kredit harus benar-benar teliti sehingga kredit yang diberikan tidak mengalami masalah
2. Dalam  melakukan  prosedur  pemberian  seharusnya  melakukan  prosedur  yang  sesui  dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit.
3. Sedangkan  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  oleh  debitur  dalam  kegagalan  usahanya seharusnya memberikan solusi dan saran terhadap debitur sehingga tidak mengalami kegagalan usaha.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Elisabet,  “Peran  Koperasi  dalam  memberdayakan  Ekonomi  Masyarakat  di  Kota  Medan ”,Purnama
, Medan.,” http://www.depkop.go.id/data-koperasi , 2020.
http://www.depkop.go.id/data-koperasi.
[2] A. Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia,” Padjajaran J. Law , vol. 2, no. 2, 2015.
[3] W. Indrawan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Jombang: Lintas Media, 2020.
[4] Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
[5] Kasmir, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori  dan  Praktik).  jilid,  cetakan  pertama . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
[6] G. F. Tantri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Disgorgement Fund Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi  Investor  Pasar  Modal  Indonesia  berdasarkan  POJK  No.  65/POJK.04/2020  Tentang Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana  kerugian,”  Sripsi  Sarjana  Universitas Sumatera Utara, 2021.
[7] M. Jacob, “US Supreme Court Leans Towards Approval of SEC’s Disgorgement Powers in Cases of Fraud,” legalscoops.com , 2020. .
[8] A.  S.  Dwianto,  P.  Purnamasari,  and  Tukini,  “Pengaruh  Kompensasi  Terhadap  Kinerja Karyawan  Pada  PT.  Jaeil  Indonesia,” J.  Ekon.  Ekon.  Syariah ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  209–223,

## 2019.
[9] M.  S.  .  Hasibuan, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2012.
[10]  Koperasi  Unit  Desa  (  KUD  )  Perintis  Utama,  “Laporan  Keuangan  dan  Pertanggung Jawabab,” Tuo Limbur, 2020.