## KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNIP) SEBUAH ANOMALI SUPRASTRUKTUR NEGARA PADA TAHUN 1945

## Unggul Sugiharto

## Abstract
Policies  in  a  very  strategic  and  important  country,  in  providing  good  governance  and  the source of many aspects of people's lives. This is due to that country's policy will extend to all sectors in a variety of community life. Policy benchmark various possibilities for the utilization of resources  - economic and political sources of law in one state.
Another  value  is  that  the  impact  of  the  breadth  of  state  policies,  state  policy  making  is  an  important source of attraction interests  an actor to play therein. Thus, within certain limits of state policy can be seen who exactly was behind it.
The  last  condition  indicates  that  the  policy  of  the  state  can  show  the  power  of  multilateral  actors  or institutions  of  the  world  that  work  across  sectors  and  countries,  or  who  became  known  as  the  Multi National Corporation (MNC). In other aspects of institutions like the World Bank, IMF or world financial group  is  another  example  of  the  importance  of  ideology,  to  fit  in  a  single  country.  The  effect  is  the inclusion  of  understanding  which  then  referred  to  as  Neo-Liberalism,  in  which  various  interests  and aspects of play and injected.
Key words : State, Policies and Neo-Liberalism

## A. PENDAHULUAN
Berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  17  Agustus  1945,  memiliki banyak  tantangan  ataupun  permasalahan  yang  sebenarnya  diselesaikan  dengan cukup  cerdas  serta  keberanian  membangun  struktur  kelengkapan  negara  yang improvitatif .  Hal  ini  bukan  saja  dari  awal  kemerdekaan  RI  diproklamirkan  dengan syarat –syarat terbatas berdirinya sebuah negara, sebut saja saat itu hanya termiliki 3 esensi negara  yaitu  :  penduduk  yang  tetap  (bangsa  Indonesia),  wilayah  tertentu (bekas  Hindia-Belanda)  dan  Pemerintah  yang  terlihat  dari  kata –  kata  “wakil–wakil Bangsa  Indonesia”  (Kantaprawira,  1985:145).  Syarat  –  syarat  minimal  inilah  yang menjadi  modal  sebuah  negara  bangsa  yang  kemudian  muncul  atau  menyebutkan dirinnya  sebagai  Republik  Indonesia.  Pola  ini  setidaknya  merupakan  bentuk  paling sederhana  untuk  meyakinkan  diri  ataupun  keyakinan  atas  kesamaan  bangsa ataupun solidaritas tertentu.
Sebagai  negara  yang  berkomitmen  dalam  demokrasi  maka  syarat  utama lainnya  adalah  sebuah  perundang-undangan  yang  mendasari  atau  aturan  hukum tentang  hubungan  antara  masyarakat  dengan  penguasa  dan  antar  anggota masyarakat  sendiri  (Simanjuntak,  1994:  1).  Ketiadaan  Undang –  Undang  Dasar pada saat proklamasi bukanlah satu hal yang tidak terantisipasi, terbentuknya Badan Untuk  Menyelidiki  Usaha –  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK)  adalah merupakan  satu  bentuk  antisipasi.  Ini  ditunjukan  bahwa  salah  satu  tugas  dari BPUPKI adalah menyusun rancangan konstitusi negara yang bersidang dalam kurun waktu  29  Mei –  1  Juni  1945  (Simanjuntak,  1994:  8),  sebagai  dasar  terbentuknya struktur  alat  kelengkapan  negara.  Terdapat  beberapa  gambaran  bahwa  terdapat  3 pertarungan  konsep  yang  berujud  pidato  yang  dibuat  oleh  Moh  Yamin,  R  Supomo dan  Soekarno.  Soepomo  menawarkan  kerangka  besar  UUD  yang  didasari  oleh konsep integralistik ,  sedangkan  Soekarno  menawarkan  konsep  perundangan dengan apa yang saat ini disebut sebagai dasar negara Pancasila.
Terlepas  dari  proses  pembuatan  UUD  sebagai  satu  kelengkapan  negara, maka  pada  tanggal  18  Agustus  1945  setelah  melalui  sidang  Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan undang – undang dasar republik muda ini  (Nasution,  1995:  15),  yang  hakekatnya  merupakan  hasil  dari  rancangan  yang
dibuat  oleh  BPUPK  dengan  berbagai  pemotongan  terhadap  hal –  hal  atau  kata  – kata tertentu seperi hal nya “Asia Timur Raya” serta “Islam”. Aspek ini terlihat bahwa terdapat  upaya –  upaya yang serius untuk memantapkan pembentukan nation  and character  building ,  dimana  aspek –aspek  persatuan  dan  menghilangkan  tanda  – tanda yang bersifat primordial dan sisa-sisa kolonialisme begitu terlihat.
Dengan  telah  disahkannya  konstitusi  negara  yang  disebut  sebagai  UUD 1945, maka lengkap sudah pokok ataupun syarat terbentuknya suatu negara. Hal ini mengandung  konsekuensi  bahwa  perlu  dibentuk  pemerintahan  secara  nyata ataupun  kemudian  membentuk superbody negara  yang  akan  menjalankan  baik proses  konstitutif  ataupun  menjalankan  roda  pemerintahan.  Satu  hal  yang  menarik kemudian  muncul  dalam  UUD  1945  adalah  pada  apa  yang  disebut  dalam  Aturan Peralihan khususnya pada pasal IV yang berbunyi:
“Sebelum  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan Pertimbangan  Agung  dibentuk  menurut  Undang –  Undang  Dasar  ini,  segala  kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”
Dalam  pasal  tersebut  telah  jelas,  bahwa  keberadaan  suprastruktur  seperti halnya MPR, DPR dan DPA diakui saat itu belum ada dan ini kemudian menjadikan Presiden  dibantu  dengan  apa  yang  disebut  dengan  Komite  Nasional  menjalankan fungsi yang seharusnya diemban oleh MPR, DPR dan DPA. Konsekuensinya adalah munculnya  kekuasaan  yang  cukup  besar  pada  Presiden  yang  seharusnya  dalam banyak  literasi  hanya  menekankan  sebagai  suprastruktur  eksekutif  model Montesqiu.  Konsep  Montesqieu  tentang  kekuasaan  lembaga  cukup  jelas  bahwa setidaknya  terdapat  tiga  pilar  utama  kekuasaan  negara  yaitu  kekuasaan  legislatif, kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan  yudikatif.  Ketiga  kekuasaan  negara  tersebut harus  terpisah,  baik  mengenai  fungsi  (tugas)  maupun  mengenai  alat  perlengkapan (organ) yang melaksanakan (Kansil, 1984: 76).
Dengan demikian terlihat bahwa penumpukan kekuasaan tidak bisa dihindari, presiden  yang  berdasarkan  konsep separation  of  power sebagai  institusi  eksekutif memegang kekuasaan legislatif pula. Menurut Mahfud MD, penumpukan kekuasaan tersebut bukanlah tanpa sebab namun:
“didasari pada kenyataan bahwa negara  yang baru merdeka ini kesulitan untuk membentuk lembaga –  lembaga  negara  negara  karena  keadaan  masih  darurat  dan  suasana  revolusi sehingga  bangsa  kita  sulit  menentukan  orang  untuk  menduduki  lembaga  formal  demokrasi, apalagi lembaga demokrasi harus dibentuk oleh rakyat melalui pemilu  yang ketika itu belum mungkin dilakukan.” (Hikam, 1999: xxvii)
Alasan  penumpukan  tersebut  terlihat  cukup  wajar  dan  nyata  dimana  pelaksanaan demokrasi  secara  lugas  sulit  dilakukan  berdasarkan  situasi,  namun  adanya penumpukan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran kemungkinan – kemungkinan sifat  kekuasaan  yang  cenderung  otoriter.  Adalah  satu  pengingkaran  terhadap demokrasi  itu  sendiri  ketika  kekuasaan  bertumpuk  baik  secara  fungsi  (tugas)  dan organ yang seharusnya terpisah.
Pada  sisi  lain  keberadaan  Komite  Nasional  Pusat  yang  melekat  pada  organ dan fungsi eksekutif menimbulkan pula polemik, setidaknya terdapat ketidakpuasan atas  kedudukan  KNP  itu  sendiri.  Kondisi  ini  cukup  bisa  dipahami  disatu  sisi  belum terdapat  organ  legislatif  akan  tetapi  justeru  terdapat  kekuasaan  dan  organ  yang bertumpuk.  Maka      pada  sidang  II  KNP  tanggal  16-17  Oktober  1945  Syahrir  dan kawan – kawan mengajukan usul untuk merubah kedudukan dan tugas KNP yaitu:
1).    Sebelum  terbentuk  MPR  dan  DPR,  Komite  Nasional  Pusat  diserahi kekusaan  legislatif  dan  ikut  menetapkan  garis –  garis  besar  haluan negara.
2).    Berhubung  dengan  gentingya  keadaan,  pekerjaan  sehari –  hari  KNP dijalankan  oleh  sebuah  Badan  Pekerja  yang  dipilih  diantara  dan bertanggung jawab kepada KNP.
( http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/06/26/0076.html acessed 14/10/2009 )
Dengan  melihat  usulan  yang  terjadi  dalam  sidang  II  KNP,  menunjukkan  bahwa kekhawatiran  bukan  saja  terletak  pada  aspek  penumpukan  wewenang  pada Presiden  saja.  Akan  tetapi  bahwa  dengan  adanya  KNP  yang  melekat  pada  fungsi eksekutif bisa dianggap sebagai bagian yang tidak berdasar pula, dan memang sulit untuk  mencari  pembenaran  atas  keberadaan  KNP  jika  tetap  melakukan  fungsi eksekutif pula.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  gambaran  diatas  maka  terdapat  catatan  yang  bisa  dianggap menarik antara lain :
1.  Bahwa  saat  awal  kemerdekaan  suprastruktur  negara  sebagai  syarat  sistem demokrasi sebagai konsekeunsi pemisahan kekuasaan ( separation of power) belumlah terbentuk.
2.  UUD  1945,  cukuplah  unik  dengan  munculnya  apa  yang  disebut  sebagai “Aturan  Peralihan”  khususnya  pasal  IV  dan  eksplisit  mengamanatkan terbentuknya Komite Nasional serta mengabsahkan penumpukan kekuasaan legislatif serta eksekutif dalam organ dan fungsi.
3.  Keberadaan Komite Nasional Pusat (KNP) yang berlekatan dengan Presiden, menimbulkan polemik dan akhirnya terdapat upaya untuk menjadikan Komite Nasional sebagai organ legislatif.
Ketiga  hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  sejak  awal  kemerdekaan  sudah terdapat  manuver  yang  bersifat konstitutif dan  berkonsekuensi  perubahan  pada struktur kenegaraan.
Maka atas hal tersebut perlunya mempertanyakan aspek dibawah ini,
a.  Bagaimanakah  perubahan  fungsi  dan  posisi  struktur    Komite  Nasional tersebut terjadi ?
b.  Dan  setelah  perubahan,  fungsi  apa  sajakah  yang  dilaksanakan  oleh  Komite Nasional pada tahun 1945 ?
Untuk  melihat  permasalahan  tersebut,  agaknya  pendekatan  sejarah  menjadi posisi yang cukup tepat. Setidaknya bisa  dilihat  alur, pernik – pernik atau peristiwa yang mendukung baik terjadinya perubahan atas fungsi Komite Nasional serta fungsi apa  yang  kemudian  diemban.  Pendalaman  dokumen  yang  menjelaskan  tentang kondisi  secara  kontekstual  dan  tekstual  tentang  perjalanan  secara  umum  dan khusus struktur – struktur kelengkapan negara menjadi mutlak untuk ditelaah untuk kemudian menemukan jawab atas dua persoalan tersebut diatas.

## B.1. Titik Metamorfosis
Berdasarkan  Undang –  Undang  Dasar  1945,  kedudukan  posisi  awal  dari Komite Nasional adalah berada dalam lingkup struktur eksekutif atau lebih tepatnya membantu kerja eksekutif dalam hal ini Presiden. Komite Nasional awalnya memilik susunan  sebagai  berikut,  Ketua  Mr.  Kasman  Singodimedjo,  Wakil  Ketua  I  Mr.
Sutardjo  Kartohadikusumo,  Wakil  Ketua  II  Mr.  J.  Latuharhary  dan  Wakil  Ketua  III Adam  Malik.  Dalam  perekembangannya  seperti  diuraikan  dalam  gambaran  diatas menimbulkan  banyak  polemik  dimana  setidaknya  terdapat  3  faktor  yang  menjadi gugatan utama.
Pertama ,  bahwa  dengan  ketiadaan  lembaga  yang  merupakan  manisfestasi atas  fungsi –  fungsi  dalam separation  of  power model  Montesqiu  jelas  akan menimbulkan  bertumpuknya  kekuasaan    dalam  satu  tangan  dalam  hal  ini  adalah Presiden  memegang  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  tertinggi  (Nasution,  1995: 15). Sedangkan pada sisi yang sama seperti diungkap oleh F.R Bothlingk telah jelas bahwa  model  yang  berlaku  adalah  pemerintahan  presidensial  menurut  ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan (Kantaprawira, 1985: 146).
Kedua ,  bahwa  keberadaan  Komite  Nasional  dalam  posisi  yang  sama  pada eksekutif  memberikan  gambaran  kontradiktif  dengan  UUD  1945.  Bab  V  pasal  17 ayat 1 menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh menteri – menteri negara”, bukan oleh  lembaga  seperti  halnya  Komite  Nasional  atau  apapun  namanya.  Polemik kemudian muncul yang menyoal atas posisi struktural Komite Nasional yang berlekat dengan eksekutif sedangkan dilain sisi belum terdapat lembaga yang memiliki fungsi legislatif.  Mahfud  MD  melihat  bahwa  kondisi  ini  bisa  terjadi  sebagai  bentuk menyikapi  atas  keadaan  yang  masih  darurat  dan  dalam  suasana  revolusi  (Hikam, 1999: xxvi).
Ketiga ketidakpuasan  atas  posisi  Komite  Nasional  dan  khususnya  atas  isi Undang –  Undang cukup gencar disuarakan oleh mereka yang tidak terakomodasi dalam struktur politik nasional. Gerakan ini sejak awal mengecam secara serius atas praktek – praktek yang dianggap tidak demokratis yang tercermin baik dalam UUD 1945  ataupun  lembaga –  lembaga  kenegaraan  yang  belum  mencerminkan  nilai  – nilai  demokratis.  Syahrir  melihat  bahwa  banyak  kontradiksi  yang  terjadi  dan  seperti selebaran yang dibuatnya menyatakan bahwa:
“…secepat  mungkin  seluruh  pemerintahan  harus  didemokratisir,  sehingga  rakyat  banyak masuk dalam tersusun di dalam lingkungan pemerintahan. ….Undang – Undang dasar yang belum  demokratis  itu  ditukar  dengan  Undang –  Undang  Dasar  demokrasi  yang  tulen  yang menerapkan sebagai pokok segala susunan negara adalah hak – hak pokok rakyat, yaitu hal –  hal  kemerdekaan  berpikir,  berbicara,  turut  membentuk  dan  menentukan  susunan  dan urusan  negara,  hak  memilih  dan  dipilih  untuk  segala  badan  yang  mengurus  negara.” (Nasution, 1995: 16)
Selebaran  itu  muncul  sekitar  Oktober  1945,    dan  jelas  sekali  Syahrir menunjukkan bahwa saat itu pula pemahaman atas konsep demokrasi secara penuh telah  ada  dan  cukup  dalam.  Konsep –  konsep  tentang  struktur  kekuasaan,  HAM serta  partisipasi  politik  seluas –  luasnya  bagi  rakyat,  telah  dipahami  secara  nyata. Dalam hal ini terlihat bahwa apa yang dilakukan Syahrir menunjukkan upaya kontrol terhadap negara dan pemerintahan.
Hakekatnya  kondisi  Oktober  1945  menunjukan  perkembangan  atas perjalanan Komite Nasional, sebagai bentuk upaya untuk secara jelas memiliki satu struktur  legislatif  yang  merupakan  bentuk  penarikan  keluar  Komite  Nasional  dari eksekutif.  Perjalananan  secara  legal  formal  atas  berdirinya  Komite  Nasional  bisa dilihat  dengan  disahkannya  UUD  1945  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Secara langsung  UUD  1945  mengukuhkan  berdirinya  Komite  Nasional  pada  tanggal tersebut  sebagai  konsekuensi  keberlakuan  sebuah  perundangan.  Komite  Nasional beranggotakan  bekas  anggota  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI) (Nasution,  1995:  16)  dan  tercatat  pada  tanggal  23  Agustus  1945  berjumlah  103
orang  (Budiarjo,  1991:  190).  Data  lain  yang  berasal  dari  situs  resmi  DPR  RI menunjukkan  bahwa  anggota  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  adalah  sebanyak 137 orang dan dianggap berdiri tanggal 29 Agustus 1945
( http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/sejarah (acessed  27/10/2009)),  dan  tanggal tersebut menjadi hari jadi DPR RI.
Desakan  yang  gencar  serta  kritik  tajam  yang  muncul  atas  penumpukan kekuasaan  pada  Presiden  dan  Komite  Nasional  diupayakan  diselesaikan  secara bertahap.  Terdapat  setidaknya  dua  hal  yang  kemudian  bisa  dipahami  sebagai tindakan  penyelesaian  atas  polemik  yang  bersumber  pada  konstitusi  naisonal tersebut. Tindakan penyelesaian tersebut dilakukan dengan jalan antara lain :
1.  Bahwa  pada  tanggal  4  september  1945,  Soekarno  dan  Hatta  membentuk kabinet  pertama  Republik  Indonesia  (Nasution,  1995:  15).  Dengan pembentukan  kabinet  ini  maka  pemerintah  telah  menjawab dualisme “pembantu presiden” walaupun dalam banyak catatan posisi Komite Nasional hanya  sebagai  penasehat  presiden.  Akan  tetapi  dengan  demikian  peran pembantu  presiden  telah  lebih  jelas  yaitu  kabinet  yang  berisi  menteri – menteri,  akan  mengurai  assumsi  keberadaan  atau  kedudukan  Komite Nasional. Kabinet  bentukan  Soekarno  Hatta  yang  banyak  disebut  sebagai kabinet bucho ,  banyak  menimbulkan  kritik  karena  dianggap  masih  dibayangi oleh pemerintahan militer Jepang.
2.  Keluarnya  Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X  tanggal  16  Oktober  1945. Maklumat  tersebut  keluar  pada  saat  terjadi  Kongres  Komite  Nasional Indonesia Pusat di Malang (Kantaprawira, 1985: 147) pada tanggal tersebut. Isi dari Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut seperti dalam petikan berikut:
“Menimbang bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah.....“
“Bahwa  Komite  Nasional  Pusat,  sebelum  terbentuk  Madjelis  Permusyawaratan  Rakjat  dan Dewan  Perwakilan  Rakjat  diserahi  kekuasaan  legislatif  dan  ikut  menetapkan  garis –  garis besar dari haluan Negara.....” (Nasution, 1995: 461)
Petikan Maklumat Wakil Presiden No. X dengan jelas mengakhiri dan mengeluarkan Komite  Nasional  dari  komponen  eksekutif    dan  berdiri  sebagai  badan  legislatif secara utuh. Hingga berarti terdapat upaya – upaya untuk : a.  Menyelesaikan secara utuh permasalahan struktur – struktur negara sebagai satu  syarat  dan  komitmen  mendirikan  negara  berdasarkan  sistem  demokratis  dan separation  of  power model  Montesqiu.  Dengan  demikian  posisi  KNIP  yang  semula sebagai pembantu Presiden diubah menjadi parlemen atau DPR yang dalam tugas sehari hari dibentuk Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) (Hikam, 1999, xxvii). Sehingga sejak  saat  itu  KNIP  memiliki  wewenang  untuk  menjalankan  fungsi  legislatif  secara penuh,  seperti  tercantum  pula  dalam  penjelasan  Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X yang  dikeluarkan  oleh  KNIP  itu  sendiri  pada  tanggal  20  Oktober  1945.  Dalam penjelasan  tersebut  juga  disebutkan  bahwa  kedudukan  KNIP  dengan  Badan Pekerjanya adalah:
“Berhubung  dengan  perubahan  dalam  kedudukan  dan  kewadjiban  Komite  Nasional  Pusat, mulai  tanggal  17  Oktober  1945  Komite Nasional  Pusat (dan  atas  namanja  Badan  Pekerdja) tidak  berhak  lagi  mengurus  hal –  hal  jang  berkenaan  dengan  tindakan  Pemerintahan (ui tvoering) (Nasution, 1995: 461).”
Dalam petikan yang berupa penegasan tersebut sangat terang sekali bahwa polemik separation  of  power diselesaikan  dengan  mengeluarkan  posisi  Komite Nasional dari lingkup eksekutif. Dengan adanya penjelasan yang dikeluarkan sendiri oleh BP KNIP, menunjukkan bahwa secara keras KNIP untuk memposisikan dirinya sebagai  legislatif  dengan  sebaik –  baiknya  sehingga  tuduhan  –  tuduhan ketidaklengkapan  pada  struktur  negara  yang  tidak  demokratis  selesai,  disamping kemudian  bisa  pula  berfungsi  untuk  mengakomodir  kekuatan –  kekuatan  diluar sistem  yang  saat  itu  di  motori  oleh  Syahrir.  Syahrir  secara  resmi  bergabung  dalam KNIP  pada  tanggal  17  Oktober  1945  atas  permintaan  sebuah  delegasi  yang  terdiri dari  Mangunsarkoro,  Sukarni  dan  Soebadio  (Nasution,  1995:  16).  Satu  catatan penting  lain  adalah  bahwa  dengan  demikian  posisi  dilematis  konstitusional  yang terjadi  di  awal  kemerdekaan  berangsur  diselesaikan  hingga  mengartikan  pula kondisi negara terselamatkan.
b.  Penyelesaian  secara  struktural  tersebut,  juga  memiliki  aspek  yang  bersifat mendukung  perjuangan  kemerdekadaan  dalam  diplomasi  internasional.  Kondisi yang  serba  darurat  dan  revolusi  memang  tidak  banyak  memberikan  ruang  untuk membuat memiliki satu model negara dan perlengkapan yang sempurna. Sehingga seperti halnya UUD 1945 menjadi produk yang memiliki banyak kelemahan, seperti halnya  sistem  kekuasaan  dan  struktur  negara  itu  sendiri.  Saat  itu  pengakuan (recognition) oleh  negara –  negara  lain  menjadi  cukup  penting,  dimana  dunia internasional  memandang Presiden itu menjalankan kekuasaan secara “diktatorial”, “nondemokratik”  serta  merupakan  “boneka  Jepang”  (Kantaprawira,  1985:  147). Kesan  tersebut  tentu  saja  akan  menyulitkan  diplomasi  kemerdekaan  secara internasional,  dan  hal  ini  kemudian  disikapi  dengan  berbagai  hal  didalam  negeri seperti  halnya  mengeluarkan  membentuk  kabinet  serta  menjadikan  struktur  negara secara  lengkap  dengan  mengeluarkan  Komite  Nasional  dari  eksekutif  untuk kemudian dijadikan lembaga legislatif.
Aspek –  aspek  tersebut  menjadikan  satu  catatan  penting  dalam  sejarah nasional,  bahwa  permasalahan  konstitusional  dan  struktur  negara  dari  awal  sudah menjadi  kendala  awal  dalam  perjalanan  republik.  Namun  terlihat  pula  bahwa penyelesaian  masalh  tersebut  menajdi  satu  bukti  adanya  kapabilitas  sistem  politik dalam  menyelesaikan  satu  tuntutan  tertentu.  Perjalanan  Komite  Nasional  menjadi bukti  pertarungan  wacana  yang  pada  akhirnya  menyelesaikan  masalah  demokrasi secara nasional.

## B.2. Fungsi – Fungsi Awal yang dikembangkan Oleh Komite Nasional 1945
Komite  Nasional  yang  merupakan  amanat  Aturan  Peralihan  Pasal  IV  UUD 1945  adalah  sebagai  pembantu  presiden,  yang  berarti  berdiri  dalam  barisan eksekutif.  Namun  agaknya  fungsi  tersebut  belum  sempat  dijalankan  dengan sempurna,  tercatat  bahwa  memang  terdapat  sidang  Komite  Nasional  pada  tanggal 23  agustus  1945  sampai  dengan  29  Agustus  1945  (Budiarjo,  1991:  190).  Dalam sidang –  sidang  tersebut  tidak  terdapat  hasil  yang  menonjol  hal  ini  didasari  yang menurut Hamid A Attamimi, dalam kurun waktu berlakunya UUD 1945 belum disertai pengalaman  dalam  penyelenggaraan  fungsi  legislatif  (Budiarjo  dan  Ambong,  1993: 32).  Alasan  kondisi  darurat  dan    akibat  polemik  yang  diwacanakan  sangat  keras khususnya dari kelompok bawah tanah pimpinan Syahrir.
Dengan  dikeluarkannya  Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X  16  Oktober  1945, maka praktis fungsi sebagai “pembantu” presiden digantikan dengan fungsi sebagai legislatif, dan tidak berhak lagi mengurus hal – hal jang berkenaan dengan tindakan
Pemerintahan  (uitvoering)  (Nasution,  1995:  461).  Berdasarkan  landasan  hukum Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X  1945,  maka  Komite  Nasional  melakukan  tugas kelegislatifan  dimana  tercatat  bahwa  dalam  sidang  tanggal  17  Oktober  yang sekaligus  membentuk  Badan  Pekerja  dengan  jumlah  anggota  sebanyak  15  orang. Sidang  pertama  BP  KNIP  itu  menghasilkan  apa  yang  kemudian  disebut  sebagai usulan kepada pemerintah tentang politik dalam dan luar negeri ( http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/06/26/0076.html (acessed 14/10/2009)).
Pada  konteks  tersebut,  terlihat  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  KNIP  dalam menjalankan  fungsi  legislatifnya  adalah  berupa  usulan.  Pengajuan  usulan  kepada pemerintah tersebut menunjukkan fungsi yang dijalankan masih dalam taraf minimal, dimana  usulan  bisa  dipahami  diterima  ataupun  ditolak  oleh  pemerintah.  Usulan tentang politik dalam dan luar negeri diterima oleh pemerintah yang pada tanggal 1 November  1945  mengeluarkan  denga n  apa  yang  diistilahkan  “Manifesto  Politik” (Nasution, 1995: 18).
Dalam perkembangan selanjutnya adalah sebuah perkembangan yang cukup berpengaruh  besar  merubah  sistem  pemerintahan.  Hal  ini  ditandai  dengan pengumuman  dari  BP  KNIP  No.  5  tanggal  11  November,  yang  merupakan manifestasi  usulan  tentang  pertanggung  jawaban  menteri  yang  bukan  lagi  pada Presiden  tetapi  bertanggung  jawab  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  (menurut sistem sementara kepada
Komite Nasional Pusat)
( http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/06/26/0076.html (acessed 14/10/2009). Kondisi ini mencerminkan arah sistem pemerintahan yang sebenarnya berubah  dari  presidensial  ke  parlementer.  Konsep  pertanggung  jawaban  menteri kepada  parlemen  hanya  terdapat  dalam  konsep  parlementer,  sedangkan  dalam presidensial menteri bertanggun jawab pada presiden.
Fakta  sejarah  kemudian  mencatat  bahwa  pada  tanggal  3  November  1945 pemerintah  mengeluarkan  Maklumat  Pemerintah  yang  menyerukan  pembentukan partai – partai politik:
”Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah, supaya memberikan kesempatan pada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai – partai politik, dengan  restriksi,  bahwa  partai –  partai  itu  hendaknya  memperkuat  perjuangan  kita mempertahankan  kemerdekaan  dan  menjamin  keamanan  masyarakat…”  (Nasution,  1995: 21)
Isi  maklumat  yang  menyebut  langsung  dalam  kata – kata “Berhubung dengan usul Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Pusat  kepada pemerintah”  menunjukan  bahwa KNIP  saat  itu  memiliki  kekuatan  politik  penekan  yang  cukup  besar.  Setidaknya tercatat  tiga  usulan  dari  KNIP  dalam  kurun  waktu  kurang  dari  satu  bulan  diterima oleh pemerintah :
Pertama tentang  usulan  politik  dalam  dan  luar  negeri  yang  kemudian terealisasi 1 Nopember 1945 (Manifesto Politik).
Kedua tentang usulan tentang pendirian partai politik tanggal 3 November 1945 (Maklumat Pemerintah) dan
Ketiga usulan  tentang  pertanggung  jawaban  menteri –  menteri  terealisasi dalam bentuk Maklumat Pemerintah tertanggal 14 November 1945.
Maklumat  Pemerintah  atau  terkenal  dengan konvensi  Syahrir( Kantaprawira, 1985: 148) tanggal 14 November ini menjadi tonggak berubahnya sistem perubahan sistem  pemerintahan  dari  presidensial  ke  parlementer.  Hingga  muncullah  kabinet pertama  parlementer  dengan  Perdana  Menteri  Syahrir  (Nasution,  1995:  23),  hal  ini menyulut  kontroversi  karena  kabinet  lama  menganggap  keberadaannya  masih absah.  Kondisi  ini  diakhiri  Soekarno  dengan  cara  mempertemukan  kedua  kabinet dan kemudian menyatakan bahwa kabinet Syahrir lah yang absah (Nasution, 1995: 23).
Dengan  melihat  perjalanan  Komite  Nasional  yang  mengalami  berbagai perubahan  baik  posisi  maupun  tugas  yang  diembannya  terlihat  bahwa  memang berdirinya  Negara  Kesatuan  RI,  memiliki  permasalahan  baik  bersifat  konstitutif maupun struktur negara secara demokratis. Namun dengan melihat Komite Nasional sebagai  contoh  bahwa  upaya –upaya  menyelesaikan  permasalahan  tersebut menunjukkan pola – pola yang cukup dinamis dan penuh wacana.
Aspek unik yang kemudian dimiliki oleh KNIP, adalah bahwa struktur tersebut bisa dianggap cukup revolusioner :
1.  Munculnya  KNIP  bisa  menimbulkan  resiko  gugatan  secara  konstitutif  dalam arti  bahwa  dalam  batas  tertentu  produk  dari  KNIP  atau  setidaknya  usulan produk regulatifnya bisa dianggap ekstra parlementer . Hingga dianggap tidak memiliki dasar untuk dijalankan.
2.  Muncul  ditengah  hiruk  pikuk  revolusi  baik  secara  internal  dalam  hal  ini pergolakan  politik  dalam  negeri.  Posisi  jatidiri  atau  yang  diistilahkan  dengan character building masih dalam dasar fundamen. Sehingga kemunculan KNIP dalam  kancah  struktur  politik  nasional  saat  itu  bisa  sangat  beresiko  tinggi bahkan  dimungkinkan  memunculkan  kekuatan  baru  negara  yang  bersifat superbody sebagai kapabilitas regulatifnya.
Namun bahwa posisi KNIP menunjukkan kemanengan satu kekekuatan politik tertentu  yang  dalam  hal  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  Syahrir.  Disamping kemudian  menunjukan  bahwa  sumbangsih  pemikiran  Syahrir  yang  banyak dipengaruhi sosialisme liberal. Tentu saja hal ini apa yang kemudian muncul dalam  produk –  produk  regulatifnya  banyak  terpengaruh  pemikiran  tertentu, setidaknya  munculnya  produk  yang  membolehkan  munculnya  partai – partai politik sangat erat dengan pemikiran liberalisme.
3.  Bahwa  munculnya  KNIP  juga  berada  di  tengah  kondisi  revolusi  fisik menghadap  berbagai  agresi  militer  kolonialisme.  Bahwa  tekanan  secara militer  ternyata  tidak  menyurutkan  untuk  membentuk  lembaga  lain  yang memiliki  tujuan  memperkuat  kondisi  atau  dasar –  dasar  konstitutif  sebagai fundamen mekanisme utama negara.

## C. PENUTUP
Perkembangan  negara  dalam  hal  ini  Republik  Indonesia  menunjukkan polemik  yang  mendasar  dan  bisa  dikatakan  rumit.  Bahwa  sejak  awal  terdapat permasalahan  yang  berpangkal  pada  kelengkapan  struktur  negara  dan  konstitusi negara  yang  menunjukkan  adanya  isi  pasal  yang  kontradiktif.  Namun  dalam perkembangannya  upaya  untuk menyelesaikan menjadi  sangat  aktraktif  dan  penuh wacana yang dalam khususnya dalam konsep – konsep demokrasi.
Berdasarkan  gambaran  perjalanan  Komite  Nasional  pada  tahun  1945,  bisa disimpulkan hal –hal sebagai berikut :
1.  Berdirinya Republik Indonesi pada 17 Agustus 1945 menunjukkan keberanian secara  nasional,  dimana  alat  kelengkapan  negara  seperti  hal  nya  Undang – Undang Dasar  belumlah ada.
2.  Bahwa Republik Indonesia juga sejak awal bediri tidak berada dalam kondisi struktur  kenegaraan  yang  langsung  utuh.  Dalam  hal  ini  belum  terdapat suprastruktur  negara  yang  memadai  seperti  halnya  lembaga  legislative, sebagai bagian penting pembentuk undang – undang.
3.  Bahwa  awal  kemerdekaan  organ  negara  yang  berdiri  berdasarkan  konsep separation  of  power dimana  dalam  hal  ini  lembaga  yang  berfungsi  legislatif belumlah  terbentuk.  Model  ini  menjadikan  negara  yang  utuh  terdiri  dari lembaga – lembaga pemegang kekuasaan berdasarkan konsep Trias Politica. 4.  Ketidaklengkapan atas lembaga –lembaga negara tersebut kemudian disikapi secara unik yaitu memunculkan lembaga seperti halnya KNIP.
5.  Bahwa  UUD  yang  muncul  pada  tanggal  18  Agustus  1945  (sebagai  Produk dari  BP-UPK  cikal  bakal  KNIP)  menjadi  titik  awal  munculnya  masalah khususnya  tentang  kedudukan  satu  Komite  Nasional  yang  bertugas membantu Presiden sesuai amanat Aturan Peralihan pasal IV UUD 1945.
6.  Adanya  polemik  tentang  kedudukan  Komite  Nasional  dan  kebutuhan  untuk menajalankan  demokrasi  secara  penuh,  menjadikan  Komite  Nasional  ditarik keluar  dari  lingkup  eksekutif  untuk  kemudian  berubah  menjadi  lembaga legislatif.
7.  Dalam perjalanannya yang masih relatif baru ternyata Komite Nasional cukup mampu mewarnai ataupun cenderung memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam  menentukan  perjalanan  pemerintahan  /  negara.  Setidaknya  dalam kurun waktu November 1945 tiga model kebijakan pemerintah baik Manifesto Politik  dalam  Negeri  dan  luar  negeri,  pertanggung  jawaban  menteri  dan bahkan  mampu  merubah  Sistem  Pemerintahan  dari  Presidensial  ke Parlementer merupakan hasil dari kerja Komite Nasional.
8.  Bahwa  dengan  melihat  perjalanan  Komite  Nasional  hanya  pada  tahun  1945 khsusunya  bulan  November,  memperlihatkan  upaya –  upaya menyelesaikan permasalahan konstitutif dan struktur negara dengan cukup cerdas. Atau bisa katakan  sebagai manuver  kontitusi dan  politik  yang  didasari  pemahaman luas tentang konsep dan mekanisme demokrasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Adnan Buyung Nasution., Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia. Jakarta ; Grafiti, 1995. C.S.T. Kansil.,  Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Ghalia, 1984. Herbert Feith dan Lance Castles., Pemikiran Politik Indonesia. Jakarta, LP3ES, 1988.
M.AS.  Hikam.,  Kusumah,  W.  Mulyana.,  dkk.    Wacana  Politik  Hukum  &  Demokrasi    Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
Marsilam Simanjuntak., Pandangan Negara Ingralisitik, Jakarta, Grafiti, 1994.
Miriam Budiarjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia. 1991.
Miriam Budiarjo, dan Ambong, Ibrahim Ed., Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta,
Rajawali Pers, 1993.
Rusadi Kantaprawira., Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar. Bandung, Sinar Baru, 1985. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/sejarah (acessed 27/10/2009) http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/06/26/0076.html (acessed 14/10/2009)