## Menuju Indonesia Emas Dalam Perspektif Pendidikan Islam

## SYAUKANI
UIN Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371 e-mail: sknhasbi@gmail.com
Absrtak: Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  prioritas pembangunan  di  bidang  pendidikan  mengakibatkan  negara ini  menjadi  negara  yang  masyarakatnya  kurang  menguasai tekhnologi  yang  terus  berkembang  pesat  (masyarakatnya bersifat  konsumtif  saja),  yang  hanya  dapat  memakai tekhnologi  yang  diciptakan  negara  lain  tanpa  dapat menciptakan tekhnologi asli made in Indonesia. Bahkan yang cukup  memprihatinkan  hanya  dapat  memakai  barang  yang sudah  tidak  dipakai  lagi  dinegara  lain  (barang  bekas), seperti  import  pesawat  bekas,  bus-bus  dan  truk-truk  serta alat berat lainnya yang second hand .
Kata kunci: Indonesia Emas, Perspektif Pendidikan Islam
PENDAHULUAN
Sudah  71  tahun  Indonesia merdeka  namun  masih  belum  juga dapat memberikan kecerdasan, kesejahteraan, ketentraman, keadilan  dan  kebahagiaan  kepada rakyatnya sebagaimana yang tertuang  dalam Pembukaan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945. Malah menurut pemberitaan akhir-akhir ini yang  dapat  di  baca,  di  dengar  dan lihat  melalui  media  cetak  dan elektronik,  banyak  rakyat  yang menganggur tidak mendapat pekerjaan,  bahkan  banyak  diantara mereka  adalah  orang-orang  yang berpendidikan tinggi (sarjana), banyak rakyat yang susah menghidupi  keluarganya  sehingga ada  yang  membuang  bayi  dan bahkan  membunuh  anak.  Pada  sisi lain, terdapat balita yang kurang gizi karena  orang  tua  tidak  mampu
memberikan  makanan  yang  layak dikonsumsi  oleh  balita  tersebut, seperti  susu  dan  makan  bergizi  lain, dan  yang  paling menyedihkan  berita terakhir  adalah  banyak  rakyat  yang mati kelaparan di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Papua. Bukankah  ini  merupakan  suatu kemunduran,  bahkan  lebih  mundur lagi  dari  masa  penjajahan  dahulu? Kenapa hal ini dapat terjadi? Banyak  kalangan  mengatakan bahwa  hal  ini  terjadi  karena kesalahan pemerintah dalam memberikan  prioritas  pembangunan bangsa  ini.  Pemerintah  pada  masa sebelum reformasi dan masa reformasi terlalu banyak memberikan perhatian pembangunan dalam bidang ekonomi  ( economic  development ) dan kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia ( human resources development ).
Padahal bukti sejarah telah memperlihatkan bahwa pambangunan  yang  terakhir  inilah yang  dapat  membawa  suatu  bangsa itu  menjadi  bangsa  yang  maju  dan terhormat  dan  beradab.  Sebagai contoh Singapura, Jepang, Korea dan lainnya.  Apa  yang  terjadi  di Indonesia  adalah  ketimpangan  atau ketidak  merataannya  pembangunan di Indonesia. Sebagai kenyataan yang dapat dilihat saat ini ada daerah yang mendapat  pembangunan  yang  pesat dan  baik  sedangkan  di  daerah  lain kurang  mendapat  perhatian.  Ada sebagian daerah yang maju sedangkan  daerah  lainnya  tetap tertinggal  bahkan  seperti  di  Papua masih banyak yang memakai koteka , bukan mereka tidak mau meninggalkan  adat  istiadat  tersebut, tapi  memang  kondisi  pembangunan belum  merata  sampai  kesana. Bahkan  yang  ironisnya  pemerintah pusat  hanya  mengambil  kekayaan hasil  bumi  suatu  daerah  tapi  kurang memperhatikan  pembangunan  di daerah  tersebut,  kekayaan  yang didapat  kebanyakan  dipergunakan untuk  pembangunan  pada  pusat pemerintahan.
Pembangunan  ekonomi  yang telah  diprioritaskan  pemerintah, yang  telah  menyedot  keuangan negara  yang  cukup  besar,  bahkan meninggalkan  hutang  yang  cukup besar  kepada  negara-begara  yang telah  memberikan  bantuan  hutang, namun  ternyata  tidak  juga  dapat membawa  bangsa  ini  kepada  bangsa yang maju dalam bidang perekonomian,  malah  sebaliknya bangsa  yang  terpuruk  dimana sekarang negara Indonesia merupakan  negara  yang  paling banyak  hutangnya  dan  mengalami kesulitan  dalam  membayar  hutang sehingga harus meminjam lagi untuk membayar bunga pinjaman tersebut.
Akibatnya  pembangunan  dibidang lainnya kurang memdapat perhatian, misalnya pembangunan bidang pendidikan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam prioritas pembangunan  di  bidang  pendidikan mengakibatkan  negara  ini  menjadi negara  yang  masyarakatnya  kurang menguasai  tekhnologi  yang  terus berkembang  pesat  (masyarakatnya bersifat  konsumtif  saja),  yang  hanya dapat  memakai  tekhnologi  yang diciptakan  negara  lain  tanpa  dapat menciptakan tekhnologi asli made in Indonesia.  Bahkan  yang  cukup memprihatinkan hanya dapat memakai  barang  yang  sudah  tidak dipakai  lagi  dinegara  lain  (barang bekas),  seperti  import  pesawat bekas,  bus-bus  dan  truk-truk  serta alat  berat  lainnya  yang second  hand . Jadi  selama  71  tahun  Indonesia merdeka  manusia  Indonesia  belum mampu  menjadikan  negeri  ini manjadi negeri maju, negeri yang adil dan  makmur  seperti  yang  telah dicita-citakan para pejuang kemerdekaan  Republik  Indonesia. Mengapa  semua  ini  terjadi?  Ini adalah  akibat  kekeliruan  para pemimpim  atau  para  wakil  rakyat yang duduk di pemerintahan, mereka terlalu  memfokuskan  pembangunan negeri  ini  pada  pembangunan  infra struktur  dan  pembangunan  sektor ekonomi  ( economic  development ) dan  kurang  sekali  memperhatikan pembangunan sumber daya manusia ( human resources development ) terutama  dalam  bidang  pendidikan. Padahal pembangunan manusia diakui banyak orang akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan suatu bangsa. Oleh  karenanya  jalan  yang paling  baik  yang  harus  dilakukan untuk  saat  ini  bagi  Indonesia  agar dapat  mengejar  ketertinggalan  dari
negara-negara  lain,  dan  seperti  juga yang  telah  lama  dilakukan  oleh negara-negara maju, adalah memfokuskan  kepada  pembangunan bidang  pendidikan  anak  bangsa. Seperti dikatakan oleh Tilaar “dewasa  ini  tidak  ada  suatu  negara dan  pemerintahan  di  dunia  ini  yang tidak menjadikan pendidikan sebagai sarana  untuk  mengubah  kehidupan rakyatnya menuju kepada kehidupan sosial  yang  lebih  baik”  (H.A.R.Tilaar, 2002: 6). Oleh karena itu keberhasilan  pembangunan  dalam bidang  pendidikan  ini  kelak  dapat dipastikan akan membawa Indonesia menuju  masa  ke emasan nya,  Insya
Allah.  Dan  yang  menjadi  pekerjaan rumah  (PR)  negara  ini  adalah menjawab  pertanyaan  apa  yang dapat dan harus dilakukan pemerintah  dalam  pembangunan bidang  pendidikan  dan  bagaimana caranya?

## PENGERTIAN INDONESIA EMAS
Emas adalah  suatu  logam mulia  yang  berwarna  kekuning- kuningan  yang  merupakan  logam yang  paling  mahal  harga  diantara logam-logam  lain  yang  ada,  seperti besi,  timah,  tembaga  dan  suasa. Logam  ini  banyak  disenangi  dan dipergunakan  orang,  terutama  kaum perempuan,  karena  keindahan  dan bernilai  tinggi.  Bahkan  emas  juga menjadi  nilai  tukar  yang  amat penting dalam perekonomian dunia.
Dalam  bidang  olah  raga, memperoleh emas atau medali emas ( gold  medal ),  merupakan  suatu prestasi  yang  amat  membanggakan, prestasi  nomor  satu  yang  dicari setiap  atlet  pada  setiap  event-event pertandingan. Bahkan untuk maksud ini  setiap  negara  menghabiskan banyak  tenaga  dan  biaya  untuk pembinaan  atlet-atletnya  agar  kelak dalam  pertandingan  memperoleh
juara  pertama  yakni  memperoleh medali  emas.  Pemerintah  Indonesia masuk  negara  dua  besar  tertinggi  di dunia  dalam  memberikan  bonus pada Olimpiade Rio De Janeiro 2016 lalu bagi atlet yang bisa meraih emas even  olimpide  dunia,  yakni  sebesar
Rp 5 milliar, di bawah Singapura Rp. 9.75 miliar. Dengan adanya perolehan  medali  emas,  apalagi medali emas terbanyak, dalam suatu event, terlebih-lebih event olimpiade, hal  ini  akan  meningkatkan  martabat ( prestige )  dan  gengsi  suatu  negara. Oleh  karena  itu  ‘emas’  merupakan barang  mahal  dan  berharga  yang setiap  orang  pasti  akan  senang mendapatkannya.  Dan  tentu  untuk mendapatkannya  semua  orang  tahu bahwa  mereka  harus  berusaha  dan bekerja keras. Sejalan dengan dua pengertian  ‘emas’  diatas  maka Indonesia emas yang dimaksud dalam tulisan  ini  adalah  usaha  untuk terciptanya kehidupan bangsa Indonesia  yang  cerdas,  bangsa  yang menghargai manusia sebagai manusia  layaknya,  manusia  yang bermoral  religius,  berbudi  pekerti luhur  ( insan  kamil )  serta  manusia yang  dapat  hidup  damai  dan sejahtera,  baik  lahir  maupun  batin. Kehidupan seperti yang dimaksud ini pada  intinya  sama  dengan  makna hakiki  dari  Pembukaan  Undang- undang  Dasar  1945  yang  telah ditetapkan  oleh  pendiri  bangsa ( Founding  Fathers )  Indonesia  dan sesuai dengan cita-cita luhur seluruh rakyat  Indonesia  yang  tertuang dalam  falsafah  negara  Republik Indonesia yakni falsafah Pancasila.

## FALSAFAH NEGARA INDONESIA
Indonesia  sebagai  sutau  negara yang  merdeka  memiliki  falsafah negara  yang  disebut  Pancasila.  Hal ini  sesuai  dengan  yang  termaktub
dalam  Pembukaan  Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan:
Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk  suatu  Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-undang Dasar Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab,  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh Hikmah Kebijaksanaan  dalam Permu-syawaratan/perwakilan, serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  yuridis- konstitusional ini maka konsekwensi baik  formal  maupun  fungsional untuk  mencapai  Indonesia  yang ideal,  yang  sesuai  dengan  cita-cita para founding fathers adalah menjadikan  (1)  Pancasila  sebagai dasar  negara  atau  filsafat  Negara
Republik  Indonesia;  (2)  Pancasila sebagai  norma  dasar  dan  norma tertinggi  di  dalam  negara  Republik Indonesia;  (3)  Pancasila  sebagai ideologi  negara,  ideologi  nasional Indonesia;  (4)  Pancasila  sebagai identitas  dan  karakteristika  bangsa atau  kepribadian  nasional,  yang perwujudannya  secara  melembaga sebagai  sistem  negara  Pancasila;  (5)
Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup  (keyakinan  bangsa)  yang menjiwai  sistem  kenegaraan  dan
kemasyarakatan  Indonesia.  Karena itu  Pancasila  adalah  sistem  filsafat Indonesia yang potensial dan fungsional,  yang  normatif  ideal (Syam, 1983: 346). Pada dasarnya ketentuan yuridis- konstitusional  di  dalam  Pembukaan Undang-undang  Dasar  1945  bahwa Pancasila  sebagai  Dasar  negara Republik  Indonesia  adalah  diangkat dari  realitas  sosio-budaya  dan  tata- nilai  dasar  masyarakat  Indonesia. Nilai-nilai  dasar  ini  telah  menjiwai bangsa  dan  merupakan  perwujudan kepribadian  bangsa  Indonesia.  Jika nilai-nilai  ini  dipedomani  dengan sebaik-baiknya dan sebenar- benarnya oleh semua anak bangsa ini mulai  dari  pimpinan  pemerintahan sampai  kepada  rakyat  biasa  maka bukan mustahil tujuan pembangunan yang  dicita-citakan  akan  terwujud karena sebenarnya negara Indonesia merupakan  negara  yang  cukup makmur  andai  manusia-manusia yang  ada  di  negara  ini  dapat mengelolanya dengan arif.
Indonesia  merupakan  negara yang cukup kaya, kaya dalam sumber daya  alam,  sumber  laut  dan  hutan yang  luas  yang  masih  belum  digali dan  dikelola  dengan  baik  kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negeri yang  subur  dan  memiliki  puluhan ribu  pulau,  yang  kebanyakan  dari pulau  tersebut  belum  tersentuh tangan-tangan  manusia.  Tambahan dari  itu,  Indonesia  juga  memiliki budaya yang cukup kaya, budaya dari berbagai  etnis  dan  suku  yang mendiami  nusantara  ini  yang  dapat menjadi  daya  tarik  bagi  industri pariwisata.  Mengapa  kemakmuran atau zaman keemasan belum terwujud  di  negeri  ini?  Bagaimana mewujudkannya? Sebelum menjawab  pertanyaan  ini  ada baiknya  terlebih  dahulu  kita  melihat kondisi bangsa saat ini.

## PEMBANGUNAN MENUJU
INDONESIA EMAS Dari  segi  ontologi  Indonesia emas  yang  dimaksudkan  di  sini yakni manusia Indonesia seutuhnya, manusia  yang  lengkap  aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak  mulia  dalam  kehidupan sebagai warga masyarakat dan yang mempunyai  ciri  warga  yang  baik
( good citizenship ). Manusia Indonesia  emas  ini  dapat  terwujud jika diberikan bekal ilmu pengetahuan  yang  baik  dan  benar, yang memperhatikan seluruh aspek yang  ada  pada  manusia  sebagai makhluk  sosial  dan  juga  sebagai makhluk  yang  fitri  (mengambil istilah  agama),  yakni  sebagai  sifat alami
pembawaan manusia
(fitrah/ innate nature ). Seperti  sudah  disinggung  di atas  bahwa  pembangunan  dalam bidang pendidikan merupakan kunci sukses untuk menuju keemasan  suatu  negara.  Contoh yang dapat diambil hikmahnya dari apa-apa  yang  telah  dicapai  oleh negara-negara  maju  saat  ini  tiada lain karena perhatian penuh kepada pembangunan  bidang  pendidikan. Amerika,  misalnya,  negara  ini merasa “iri” dengan kemajuan yang telah dicapai Rusia pada tahun 1959 karena Rusia telah dapat menciptakan  dan  meluncurkan Sputnik  I.  Salah  satu  yang  mereka kecewakan  pada  saat  itu  adalah mutu pendidikan di negara tersebut.  Mengetahui  hal  ini  maka pemerintah Amerika memberlakukan  ketetapan  yang disebut dengan “ Manpower Development  Training  Act ”  yakni memberikan  kesempatan  kepada dunia pendidikan untuk menemukan  metode-metode  baru dalam memperbaiki mutu pendidikan.  Utuk  maksud  tersebut maka dilakukan beberapa penelitian yang kemudian ditemukan tehnik-tehnik baru dalam  pengajaran,  seperti  tehnik yang  disebut  dengan Competency
Based  Education dan Mastery
Learning .  Untuk  kepentingan  ini pemerintah  mengeluarkan  dana yang  cukup  besar,  trilliunan  dolar. Dan  hasilnya  cukup  memuaskan, karena  tidak  lama  kemudian  yakni pada  tahun  1965-1970  Amerika sudah dapat mendaratkan Apollo 11 di bulan.
Contoh  lain,  Malaysia,  pada tahun  1970an  hingga  1980an banyak  sekali  pelajar  negeri  jiran tersebut  yang  menuntut  ilmu  di negara-negara  maju  dan  juga menuntuk  ilmu  di  Indonesia, terutama ilmu agama Islam. Tambahan  dari  itu,  banyak  sekali guru-guru  bangsa  Indonesia  yang diundang  untuk  mengajar  disana.
Apa yang terjadi tak lama kemudian adalah  malah  kebalikannya,  yakni banyak  pelajar  dari  Indonesia  yang menuntut  ilmu  di  negeri  Malaysia dan  banyak  guru  bangsa  Malaysia yang  mengajar  di  Indonesia.  Dan sampai  kini  pembangunan  di Malaysia  begitu  pesat  dan  maju sehingga negara ini di juluki sebagai salah satu negara “macan Asia”. Hal ini  terjadi  karena  pemerintahan
Malaysia  memberikan  perhatian yang cukup besar kepada pembangunan manusia, menyiapkan dana APBN yang cukup besar  untuk  pembangunan  dalam bidang pendidikan. Apakah  Indonesia  belum melaksanakan  pembangunan  di bidang pendidikan? Indonesia sudah  melaksanakan  pembangunan pendidikan,  sudah  banyak  program yang  di  ajukan,  sudah  banyak sekolah  yang  dibangun,  seperti
sekolah-sekolah Inpres, sudah banyak  program-program  yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, seperti mastery  learning , vocational education, human engineering , CBSA, Management Berbasis Sekolah,  Kurikulum  2013,  dan banyak  lain-lainnya,  sampai  yang terakhir program otonomi pendidikan,  namun  semua  yang telah dilaksanakan belum memperoleh  hasil  yang  baik,  mutu pendidikan di Indonesia tetap kalah bersaing  dengan  negara-negara tetangga  atau  sesama  negara ASEAN.
Kenapa  hal  ini  terjadi? Berbagai  kemungkinan  jawaban dapat  di  munculkan,  diantaranya mungkin  kesalahan  pada  sistem pendidikan yang ada, mungkin juga kesalahan  pada  metode  yang dipakai,  dan  mungkin  pula  karena mental pelaksana pebangunan bangsa  ini  yang  bobrok,  yang  telah menyalah  gunakan  dana  bantuan pembangunan, sehingga pelaksanaan  di  lapangan  tidak dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang telah  direncanakan.  Hal  ini  semua timbul  karena  mental  anak  bangsa yang korup, materialisme, feodalisme,  hedonisme,  dan  banyak lagi isme-isme lainnya. Hasil survey Lembaga Transparansi Internasional menunjukkan bahwa korupsi dipraktekkan  secara  sistematis dengan  melibatkan  pelaku  yang semakin luas, tidak hanya dikalangan pemerintahan dan swasta,  tapi  juga  di  lingkungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),  dan  bahkan  di  lembaga keagamaan  termasuk  di  lembaga- lembaga  pendidikan  di  Indonesia. Survey terakhir Transparency International tahun 2015 menunjukkan posisi Indonesia masih  berada  pada  posisi  yang menyedihkan  dalam  “kelompok negara  terkorup”.  Walaupun  tidak lagi menjadi negara nomor terakhir karena berada pada peringkat ke 88 dari  168  negara  yang  disurvey.
Walaupun  skor  Indonesia  naik  2 poin  dan  naik  19  peringkat  dari tahun sebelumnya, kenaikan tersebut  belum  mampu  manyaingi peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85). Banyak  kalangan  meyakini bahwa  penyebab  terjadinya  hal yang  dikemukakan  diatas  adalah kurang  berhasilnya  pendidikan  di Indonesia dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan yang seutuhnya  dan  nilai-nilai  moral yang  religius  dan  berkarakter kepada  anak  bangsa  ini.  Sekolah telah  membelenggu  masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Ivan Illich  dalam Deschooling  Society , atau  dalam  istilah  Neil  Postman “pendidikan sudah mati” ( the End of Education ),  dan  dalam  istilah  Paulo Freire  “Pendidikan  yang  Tertekan” ( Pedagogy  of  the  Opressed ).  Oleh karenanya mau tidak mau perlu ada revolusi dalam pedagogi di Indonesia.  Bagaimana  seharusnya pendidikan  dilaksanakan  di  negara ini? Sebagaimana  dikemukan  para ahli  bahwa  pendidikan  adalah  suatu proses  belajar  dan  penyesuaian individu-individu secara terus menerus  terhadap  nilai-nilai  budaya dan  cita-cita  masyarakat;  suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan  generasi  mudanya untuk  melanjutkan  kehidupan  dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif  dan  efisien.  Dalam  kaitan  ini tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan  umumnya  berarti  daya
upaya  untuk  memajukan  budi pekerti  (kekuatan  batin),  pikiran
( intellect )  dan  jasmani  anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.  Sementara  menurut Mohammad  Natsir  dalam  tulisannya “Idiologi Didikan Islam” menyebutkan  bahwa  pendidikan adalah  suatu  pimpinan  jasmani  dan ruhani yang menuju kepada kesempurnaan  dan  kelengkapan  arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya  (Azra,  1998:  3-4). Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Bab  II,  Dasar  Fungsi,  dan Tujuan  pasal  2  bahwa  “pendidikan nasional  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”. Kemudian  dalam  pasal  3  disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung jawab. (Azra, 1998: 5).
Untuk  menciptakan  manusia seperti  yang  dikemukakan  diatas maka  pendidikan  harus  mengacu kepada  teori-teori  pendidikan  yang mutakhir.  Dalam  teori  pendidikan ada  tiga  domain  dalam  taksonomi tujuan  pendidikan.  Pertama,  domain kognitif  yang  menekankan  aspek untuk  mengingat  dan  mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk  mengkombinasikan  cara-cara kreatif  dan  mensintesakan  ide-ide dan  materi  baru.    Kedua,  domain
afektif  yang  menekankan  aspek emosi,  sikap,  apresiasi,  nilai  atau tingkat  kemampuan  menerima  atau menolak  sesuatu.  Ketiga,  domain psikomotorik  yang  menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, tehnik mengajar,  berdagang,  dan  lain-lain (Bloom,  1973:  6-7).    Ketiga  domain itu  idealnya  selaras  dan  saling melengkapi.
Kenyataannya hubungan antara  perubahan  sikap  ( afeksi )  dan meningkatkan  ilmu  pengetahuan ( kognitif )  secara  statistik  cenderung berdiri  sendiri.  Berdasarkan  temuan Mayhew,  hubungan  antara  ketiga domain  itu  sangat  rendah  untuk memprediksi  salah  satu  domain secara efektif meresponi dan diresponi  domain  lainnya  (Bloom, 1973:  6-7).  Karena  itu  dalam menyelenggarakan  pendidikan,  jika dilihat  dari  tiga  kerangka  domain pendidikan,  ada  hal  hal  sangat problematis,  cenderung  tidak  terjadi keselarasan  perimbangan  antara ketiga  aspek  domain  pendidikan  itu; terlihat  kecenderungan  salah  satu aspeknya  terabaikan  dan  aspek lainnya  lebih  dominan.  Padahal menurut ahli pendidikan Islam, Omar Mohammad  al-Thoumy  al  Syaibani, keselarasan  itu  harus  menunjang: Pertama ,  tujuan  individual  yaitu berkaitan  dengan  individu-individu, pelajaran  ( learning )  dan  dengan pribadi-pribadi  mereka,  dan  apa yang  berkaitan  dengan  individu- individu  tersebut  pada  perubahan yang  diinginkan  dalam  tingkah  laku, aktivitas  dan  pencapaiannya,  dan pada  pertumbuhan  yang  diingini pada  pribadi  mereka,  dan  apa persiapan  yang  diharuskan  kepada mereka  pada  kehidupan  dunia  dan akhirat. Kedua ,  tujuan-tujuan  sosial yaitu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara
keseluruhan,  dengan  tingkah  laku masyarakat  umumnya,  dan  dengan apa yang berkatian dengan kehidupan  ini  dengan  perubahan yang dikehendaki dan pertumbuhan; memperkaya pengalaman dan kemajuan  yang  diingini. Ketiga , tujuan  professional  yang  berkaitan dengan  pendidikan  dan  pengajaran sebagai  ilmu,  sebagai  seni,  sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat (Al-Syaibani,  1979:  399).  Dari  ketiga unsur  pencapaian  pendidikan  itu idealnya  harus  dilakukan  secara terpadu  ( integral )  sehingga  tercapai tujuan  proses  pendidikan  yang diinginkan.  Dengan  demikian,  akan jelas  ke  mana  pendidikan  itu  akan diarahkan.
Namun  kecendrungan  dan pencapaian  pendidikan  sudah  jauh bergeser dari tujuan idealnya. Tujuan profesional  yang  lebih  menekankan aspek  psikomotorik,  lebih  mendapat tempat  dan  prioritas  dari  target- target kurikulum pendidikan. Lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, umumnya seringkali mengarahkan aspek intelektualitas  epistemologis  dan kompetensi  profesionalitas  peserta didiknya. Pada  akhirnya,  salah  satu ukuran keberhasilan bersifat kuantitatif  dengan  penekanan  yang kuat  pada  profesionalisme  menjadi ukuran yang pada akhirnya diterima umum;  tinggi  rendahnya  mutu lembaga  pendidikan  hanya  diukur dari  seberapa  mudah  dan  seberapa banyak  para  lulusan  diterima  dalam lapangan  kerja  karena  tuntutan profesionalisme. Hal ini menyebabkan  lulusan  perguruan tinggi  cenderung  hanya  menjadi robot-robot  intelektual  yang  tidak memiliki  kepekaan  sosial,  dan  ini memperkuat  asumsi  bahwa  lembaga
pendidikan tinggi bak menara gading yang  terasing  dari  masyarakatnya dan tidak membumi. Sama halnya dengan pendidikan  Islam  di  Indonesia, kondisi  seperti  yang  terjadi  pada pendidikan  umum  terjadi  dalam pendidikan  Islam  yang  diperparah adanya kekeliruan persepsi keagaman.  Sehingga  pendidikan Islam  di  tanah  air  menjadi  mandeg dan cenderung tidak mampu menghadapi  perubahan  sosial.  Hal demikian  itu  disebabkan  karena persepsi  keagamaan  yang  diajarkan tidak  lagi  kontekstual  dan  tidak menyentuh permasalahan kehidupan masya-rakat.  Musibah  ini  terjadi, karena  lagi-lagi  orientasi  pendidikan diarahkan  pada  pematangan  aspek kognisi  yang  sangat  kuat;  pada institusi  pendidikan  sering  sekali terjadi  mata  pelajaran  yang  terkait dengan upaya pembentukan moralitas  (aspek  afeksi)  cenderung didekati  dengan  pendekatan  kognisi an sich . Di sisi lain, ukuran keberhasilan pendidikan sampai saat ini  masih  cenderung  instan  dengan melegalisasi standar-standar kognisis  yang  juga  kabur.  Karena tujuan pendidikan tidak jelas sepenuhnya,  sistem  dan  kurikulum pendidikan  juga  tidak  jelas  arahnya.
Setiap  kali  kurikulum  pendidikan diubah  tanpa  penalaran  yang  jelas, maka  yang  menjadi  korban  pertama adalah peserta didik yaitu para siswa dan  mahasiswa,  dan  akhirnya masyarakat  secara  keseluruhan. Pada akhirnya kebijakan dari penjabaran sistem pendidikan nasional mengabaikan muatan “proses” karena cenderung memprioritaskan hasil akhir. Bahkan lebih  parah  kecenderunngan  mutu pendidikan  dihitung  dengan  muatan kuantitatif  statistik an  sich untuk
mengukur suatu keberhasilan pendidikan. Karena  itu  Azyumardi  Azra, tokoh  sejarah  dan  pendidikan  Islam, mantan  Rektor  Universitas  Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah  (UIN Syahid) Jakarta, menyarankan pengkajian  ulang  format  pendidikan saat  ini.  Menurut  beliau  ada  tiga  hal yang mempengaruhi problem pendidikan. Pertama ,  pendidikan tidak dibatasi hanya sebagai schooling belaka  (memimjam  istilah Ivan  Illich).  Dengan  membatasi pendidikan sebagai schooling , pendidikan  terasing  dari  kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar  dari  tanggungjawabnya dalam pendidikan. Kedua , pendidikan  bukan  hanya  untuk mengembangkan intelegensi akademik  peserta  didik.  Tujuan pendidikan  bukan  hanya  manusia yang  terpelajar  tetapi  manusia  yang berbudaya  ( educated  and  civilized human  being ).  Dengan  demikian proses pendidikan dapat kita rumuskan  sebagai  proses hominisasi da  humanisasi seseorang  yang berlangsung  di  dalam  lingkungan hidup keluarga dan masyarakat yang berbudaya,  kini  dan  masa  depan. Ketiga ,  pendidikan  adalah  usaha untuk  memberdayakan  manusia. Manusia  yang  berdaya  adalah manusia  yang  dapat  berfikir  kreatif, yang  mandiri,  yang  produktif  dan yang  dapat  membangun  dirinya  dan masyarakatnya.
Selain pengkajian ulang pendidikan  seperti  dikemukakan Azyumardi diatas, dapat juga diterapkan pendidikan berbasis agama  (syariah).  Karena  mayoritas penduduk Indonesai adalah masyarakat yang mempercayai adanya  Tuhan  (Ketuhanan  Yang Maha Esa dalam sila pertama), maka pendidikan  berbasis  agama  ini
diyakini  akan  dapat  memperbaiki mutu  pendidikan  dan  moral  bangsa ini  kearah  yang  dicita-citakan  oleh para  pejuang  bangsa  dan founding fathers negara  ini  sebagai  mana tertuang  dalam  pembukaan  UUD 1945.  Jika  hal  ini  dapat  diwujudkan maka  diyakini  dengan haqqul  yakin Indonesia emas akan dapat terealisir.
Bagaimana  bentuknya  pendidikan berbasis  agama/syariah  ini?  Dalam menjawab hal ini Syahrin mengemukan  pendapatnya  sebagai berikut ini. Menurut  Syahrin,  melihat kondisi dunia yang semakin menglobal, maka yang menjadi fokus masalah adalah “bagaimana memberdayakan  manusia  Indonesia di era global dengan tetap berpegang teguh  pada  aturan  agama”.  Aturan agama/syariat di sini dalam arti yang substansial-universal dan tentu tidak sekedar yang dipahami mereka yang berfikir  “aturan  keagamaan  tok”.
Dengan demikian, pendidikan berbasis  agama  lebih  kurang  dapat dipahami sebagai upaya memberdayakan  anak  didik  untuk dapat  mewarnai  budaya  global,  jika bukannya  memimpinnya,  sesuai kompetensi  keilmuannya  dengan tetap menjadikan religiositas sebagai basisnya.  Dalam  perspektif  ini, selanjutnya  dikemukakannya,  tujuan pendidikan  berbasis  agama  meliputi hal-hal berikut:
Pertama, tujuan individu yang
mencakup:  (1)  meningkatkan  upaya penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  agar  anak  didik  memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif  di  kancah  global;  (2) menyemai perkembangan yang seimbang  bagi  setiap  individu dengan  menyuburkan  potensi  fitrah beragama,  fisik,  intelektual,  emosi, moral, dan estetika; (3) melembagakan  studi  masa  depan
pada  institusi-institusi  pendidikan dan  menginternalisasikannya  pada diri  setiap  insan  pendidikan.  Hal  ini penting, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab bangsa ini terbelakang  adalah  kurang  terfokus kepada masa depan; (4) menghilangkan  pandangan  yang dikotomis mengenai ilmu pengetahuan  dan  kehidupan;  (5) mengakses puncak piramida revolusi informasi, dan jika mungkin memimpin  proses  penggunaannya; (6)  pendidikan  berbasis  agama dimaksudkan  untuk  meyakinkan semua  penganut  agama  bahwa kemajuan yang dicapai umat manusia  saat  ini  adalah  milik bersama umat manusia; (7) melakukan revitalisasi dan modernisasi  dalam  agama  pada berbagai aspeknya. Kedua,  tujuan  ekonomi,  yaitu membangun  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  perancang  dan pelaksana  yang  cakap,  rasional,  dan bertanggungjawab untuk memberdayakan  diri  sendiri,  dan memberikan kontribusi bagi pemberdayaan  masyarakat,  serta kemajuan bangsa dan negara.
Ketiga,  membangun  individu yang  memiliki  nasionalisme,  setia kepada negara, memiliki patriotisme, serta  sadar  akan  hak  dan  tanggung jawabnya kepada negara dan bangsanya.
Keempat,  tujuan  sosial  yang mencakup:  (1)  menegaskan  makna dan  hakikat  nilai  kemanusiaan  dan kehidupan manusia; (2) memberikan daya  banding  kepada  semua  umat beragama  agar  mereka  tidak  gugup atau  kaget  berhadapan  dengan kehidupan modern; (3) menampilkan  keberagamaan  yang lebih  sejuk  dan  ramah  berdasarkan pemahaman  terhadap  nilai-nilai universal  yang  diajar  agama;  (4)
pendidikan  berbasis  agama  juga bertujuan untuk penumbuhan kepercayaan diri setiap umat beragama; (5) menumbuhkan persaudaraan/ukhuwah  yang  lebih universal  dan  mencakup  berbagai segi  kehidupan  umat  manusia;  (6) menguapyakanpenghapusan kemiskinan  dan  ketimpangan  sosial secara  sungguh-sungguh  (Syahrin Harahap, 2005: 37-38). Dari  ungkapan  diatas  jelas bahwa perubahan kehidupan masyarakat menuju kepada kehidupan yang manusiawi, bermoral dan sesuai dengan cita-cita bangsa menjadikan “manusia seutuhnya”  hanya  akan  tercapai  jika materi  pengetahuan  yang  ditransfer adalah ilmu pengetahuan yang benar menurut aturan agama. Dalam hal ini tidak dikenal adanya dikotomi antara ilmu  pengetahuan  agama  dan pengetahuan umum. Dengan demikian,  setiap  informasi  keilmuan adalah  ilmu  yang  berbasis  kepada kitab  suci  atau  berbasis  kepada petunjuk  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Mengapa harus demikian? Sejarah umat manusia menunjukkan  bahwa  banyak  orang yang berilmu melakukan pelanggaran  moral.  Mulai  dari  tidak mengamalkan  ilmunya,  melacurkan keilmuannya,  menodai  kejernihan ilmu  yang  dimilikinya  dengan perilaku-perilaku  yang  tidak  sesuai dengan  nilai  dan  pesan  ilmunya,
hingga perilaku yang sangat merugikan  masyarakat,  seperti  KKN, menjual  teori  untuk  kepentingan penjajahan,  dan  yang  membiarkan penemuan ilmu pengetahuan menjadi alat penindasan bagi manusia  lain,  atau  eksploitasi  tanpa batas  terhadap  alam  dan  lingkungan hidup hingga merusak ekosistem. Hal ini  lah  yang  terjadi  dinegara  ini dewasa  ini,  ketika  sebagian  orang
yang berilmu tidak berprilaku sejajar dengan  ilmu  yang  dimilikinya.
Keadaan  ini  lalu  menimbulkan kekecewaan, lalu muncullah statement yang mengatakan “saat ini kita  membutuhkan  orang  yang  baik, yang  bermoral,  berakhlak,  bukan orang  yang  pintar”.  Statement  ini tentu  ada  benarnya  dan  ada  juga ketidak benarannya, karena seseorang tidak dapat menjeneralisasikan  hal  tersebut. Kebutuhan kita terhadap keberilmuan merupakan keniscayaan, apalagi hal itu merupakan  salah  satu  perintah agama.  Akan  tetapi,  yang  menjadi lebih  krusial  adalah  bagaimana  agar ilmu yang dimiliki seseorang di back- up oleh moral atau akhlaknya. Islam  memberikan  solusinya, seperti  yang  dikemukakan  dalam Alquran  al-Karim  bahwa  Allah menempatkan  para  ilmuan  pada posisi yang tinggi,
Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  dikatakan  kepadamu ”berlapang-lapanglah dalam majelis”,  maka  lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan  tempat  untukmu. Dan apabila dikatakan “berdirilah kamu, maka berdirilah”,  niscaya  Allah  akan meninggikan  orang-orang  yang beriman diantaramu dan orang- orang yang berilmu pengetahuan  beberapa  derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang  kamu  kerjakan”  (QS  Al- Mujâdalah [58]: 11).
Akan  tetapi,  posisi  strategis tersebut dibarengi dengan keharusan penegakan  keimanan,  ketaqwaan, dan  penegakan  moral,  sebab  kitab suci  ini  memandang  orang  yang berilmu  sebagai  komunitas  paling
bertaqwa  kepada  Tuhan.  Seperti disebutkan
Dan  demikian  pula  diantara manusia, binatang-binatang melata  dan  binatang-binatang ternak  ada  yang  bermacam- macam  warnanya  dan  jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada  Allah  diantara  hamba- hamba-Nya,  hanyalah ulama . Sesungguhnya Allah Maha Kuasa  lagi  Maha  Pengampun (QS Fâthir [35]:28). Berdasarkan kemestian logika semacam ini, maka Islam, menempatkan  penegakan  moral  di atas  ilmu  pengetahuan  sebagaimana statement  yang  sangat  terkenal  di kalangan  umat  ini  “Moralitas  berada di atas ilmu”.
Penempatan  moralitas di  atas ilmu  memiliki  relevansi  yang  yang tinggi dengan filsafat ilmu itu sendiri sebab  filsafat  ilmu  memandang bahwa  suatu  ilmu  harus  memiliki kriteria  ontologi,  epistimologi,  dan aksiologi.  Kriteria  yang  disebut terakhir jelas memandang keniscayaan  ilmu  bagi  kesejahteraan umat manusia. Dalam  konteks  ini  misi seorang ilmuan menjadi ganda: pada satu  sisi  ia  menjadi  komunitas “pencerah” masyarakat dan pada sisi yang  sama  ia  menjadi  “penshaleh” bagi masyarakat. Apabila keadaan ini tidak  berjalan  dengan  seimbang, maka ketinggian nilai ilmu pengetahuan menjadi hilang maknanya. Ilmu yang dapat mencerahkan  tetapi  tidak  dapat menshalehkan akan melahirkan manusia cerdas, tetapi jahat. Sebaliknya,  manusia  yang  hanya bermoral tetapi tidak berilmu sering kali  akan  menjadi  objek  dan komoditas  yang  selalu  diperalat  dan diombang-ambingkan pihak lain.
Menghindari kecendrungan ini,  para  pemikir  muslim  melihat agama  berfungsi  sebagai  pedoman moral  dan  siyâsah.  Muhammad Arkoun, misalnya, menganalisis Islam dalam konteks ini sebagaimana terlihat dalam bukunya yang terkenal Al-Islam  wa  al-Siyâsah (Arkoun, 1992). Dalam  perspektif  Islam,  ciri yang menonjol bagi ilmu pengetahuan  adalah  hubungannya dengan  amal  sebab  amal  terangkum dalam  makna ‘alim itu  sendiri. ‘Alim ialah kata yang bukan saja bermakna “seseorang  yang  memiliki  ilmu” tetapi  dalam  bentuk nahu nya  (tata bahasa  Arab)  bermakna  “seseorang yang  bertindak  sesuai  dengan  ilmu”. Menurut  Wan  Mohammad  seorang “alim  boleh  dikatan  seorang  yang senantiasa beramal dengan ilmunya” (Wan  Daud,  1992:  114).  Sejalan dengan ini, dalam perspektif kepercayaan  bangsa  Cina  disebut dengan membentuk manusia ‘super’. Konsep manusia ‘super’ ini dikemukakan oleh Kung-Fu-tzu, filosof termasyuhur Cina. Dia mementingkan  pendidikan  yang ditujukan untuk membentuk manusia  ‘super’,  manusia  yang mempunyai sifat-sifat luhur, bijaksana,  berprike-manusiaan  dan kesatria  yang  dimotivasi oleh kebenaran  bukannya  keuntungan serta  yang  mempelajari  jalan  dan mencintai manusia. Oleh  karenanya,  jika  seluruh yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di Indonesia,  baik  itu  pemerintah seluruh  anggota  masyarakat  yang terlibat,  harus  dapat  mengarahkan terciptanya manusia ilmuan, manusia yang  ‘alim’,  atau  manusia  ‘super’ dalam filsafat Cina. Dengan terciptanya  manusia  seperti  yang dikemukakan ini maka besar
kemungkinan
Indonesia akan menjadi  negara  yang  adil  dan makmur,  kekayaan  yang  ada  dapat dibagi  merata  kepada  semua  warga negara,  dan  akhirnya  cita-cita  para founding  fathers akan  menjadi kenyataan  dan  Indonesia  emas  akan dapat terjelmakan.

## SIMPULAN
Pembangunan  utama  suatu peradaban bangsa adalah pembangunan dalam bidang pendidikan.  Karena  sejarah  telah membuktikan  bahwa  pendidikan mampu  menjadikan  suatu  bangsa yang maju dan makmur. Oleh karena itu  untuk  menciptakan  kemakmuran di  Indonesia  salah  satu  jalan  yang harus  diperbaiki  oleh  semua  warga negara  ini  adalah  perubahan  dalam bidang pendidikan Pendidikan harus mampu  melakukan empowerment dan transformation bagi  masyarakat melalui  berbagai  program  yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan  sosial.  Pendidikan  perlu dimaknai  dan  dimanfaatkan  sebagai instrumen,  selain  harus  mampu menstransformasikan nilai-nilai moral,  juga  berfungsi  melakukan social  engineering guna  membangun sosial  kapital  yang  efektif  dan seimbang.
Melalui  pendidikan  yang benar  maka  penegakan  moral  yang merupakan  kebutuhan  yang  sangat urgent dalam  rangka  mengawal perjalanan bangsa, dapat terwujudkan.  Dengan  demikian jatidiri sebagai bangsa yang religius dan  berbudaya,  seperti  tercantum dalam  pembukaan  Undang-undang Dasar  1945  akan  tetap  dapat dipertahankan.  Dari  itu  pendidikan yang dibarengi dengan pengetahuan agama  memiliki  peluang  yang sangat  strategis  dalam  membawa bangsa  ini  menuju  keemasannya,
karena dengan berilmu yang diikuti dengan moral maka seseorang akan bertindak  sesuai  dengan  ilmu.  Dan seseorang  yang  bertindak  dengan ilmu tersebut akan menjadi “pencerah dan sekaligus “penshaleh” bagi bangsanya. DAFTAR RUJUKAN Azyumardi  Azra,  1998. Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam , Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Benyamin  S  Bloom  et.al.  1973. Taxonomy of Educational Objectives ,  London:  Longman Group Limited. H.A.R.Tilaar,  2002. Perubahan  Sosial dan Pendidikan: Pengatar Pedagogi  Transformatif  untuk
Indonesia , Grasindo, Jakarta. Henderson,  SVP, 1954. Introduction to  Philosophy  of  Education. Chicago: Univ. of Chicago Press,. Ki  Hajar  Dewantara,  l950. Dasar- dasar  Perguruan  Taman  Siswa , DIY:Majelis Luhur. Kuhn,  Ts,  l969. The  Structure  of Scientific  Revolution ,  Chicago: Chicago Univ.,. Langeveld,  MJ,  l955. Pedagogik Teoritis Sistematis (terjemahan), Bandung, Jemmars.
Liem  Tjong  Tiat,  l968. Fisafat
Pendidikan  dan  Pedagogik , Bandung,  Jurusan  FSP  FIP  IKIP Bandung,. Muhammad Arkoun, 1992. Akhlaq wa al-Siyâsah , UNESCO. Muhammad  Noor  Syam,  1983. Filsafat  dan  Dasar  Filsafat Pendidikan  Pancasila ,  Usaha Nasional, Surabaya. Nurcholish  Madjid,  dkk,  1995. Kontekstualisasi  Doktrin  Islam dalam Sejarah , Yayasan
Paramadina, Jakarta.
Omar  Mohammad  al-Toumy  al- Syaibani, 1979. Falsafah Pendidikan  Islam ,  terj.  Hasan Langgulung,  Jakarta,  Bulan Bintang. Sindhunata , 2000. Menggagas Paradigma  Baru  Pendidikan  : Demokrasi, Otonomi, Civil Society,  Globalisasi ,    Kanasius, Yogyakarta. Syahrin  Harahap,  2005. Penegakan Moral  Akademik  di  Dalam  dan Diluar  Kampus ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor 20 Tahun 2003. Wan Moh. Nor Wan Daud, 1992. The Concept  of  Knowledge  in  Islam , London:  Mansell  Publishing Limited.