## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN DAN SUMATERA PERIODE 2020-2022)
Ratnawati 1 , Rida Perwita Sari 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan

## Nasional “Veteran” Jawa Timur
ridaps.ak@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  konsep  pembangunan  daerah  adalah  desentralisasi.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  merealisasikan gagasan  desentralisasi.  Menurut  konsep  perluasan  otonomi  daerah,  dimana  daerah  diberikan  hak  untuk menangani  dan  mengendalikan  semua  kegiatan  pemerintahan  selain  kegiatan  pemerintah  pusat.  Tingginya tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pusat  pemerintahan  dan  besarnya  kemandirian pemerintah  daerah  merupakan  fenomena  yang  terjadi  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Arah  penelitian ini yaitu untuk mempelajari pengaruh rasio ketergantungan fiskal dan rasio kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2020-2022. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  analisis  data  berupa  structural  equation  modeling  (SEM) yang diolah dengan software  WarpPLS 7.0. Populasi pada penelitian ini sebanyak 15 pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini sehingga berjumlah 45 sampel. Hasil studi ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan fiskal memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berarti besarnya transfer daerah dari pusat membawa dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  rasio  kemandirian  memiliki  pengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  berarti  ketika  tingkat kemandirian  daerah  tinggi  maka  tingkat  kemandirian  pemerintah  dalam  membiayai  kegiatan  dalam  urusan pemerintahannya juga meningkat.

## Kata Kunci: Rasio Ketergantungan; Rasio Kemandirian; Pertumbuhan Ekonomi

## Abstract
One  of  the  regional  development  concepts  is  decentralization.  The  implementation  of  regional  autonomy embodies  the  idea  of  decentralization,  according  to  the  concept  of  expanding  regional  autonomy,  where  the regions  are  given  the  right  to  handle  and  control  all  government  activities  other  than  those  of  the  central government. The high level of dependence of local governments on the centre of government and the amount of independence of local governments is a phenomenon that occurs with the implementation of regional autonomy. This  research  aims  to  study  the  effect  of  fiscal  ratios,  dependence  and  financial  independence  ratios  on economic growth in provincial governments on the islands of Java and Sumatra for the 2020-2022 period. This qualitative research uses data analysis techniques in the form of a structural equation model (SEM) processed with  WarpPLS  7.0  software.  The  population  in  this  study  were  15  provincial  governments  on  the  islands  of Sumatra  and  Kalimantan.  Saturated  samples  were  used  in  this  study,  so  there  were  45  samples.  This  study concludes  that  the  fiscal  dependency  ratio  influences  economic  growth,  which  means  that  the  amount  of regional transfers from the centre significantly impact economic growth. While the independence ratio has an influence  on  economic  growth,  which  means  when  the  level  of  regional  independence  is  high,  the  level  of independence of the government in financing activities in its government affairs also increases.
Keywords : Economic Growth, Regional Financial Independence Ratio, Fiscal Dependency Ratio

## PENDAHULUAN
Salah  satu  konsep  pembangunan  daerah merupakan desentralisasi. Desentralisasi didefinisikan  oleh  UU  No.32/2004  sebagai pengalihan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi daerah
berasal  dari  terwujudnya  asas  desentralisasi (Wibisono dan Yuliana, 2017). Menurut perluasan otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  diberikan  hak untuk  menangani  dan  mengendalikan  semua kegiatan  pemerintahan  selain  kegiatan  pemerintah pusat (Jahidin, 2019).
Adanya UU No.32/2004 dan UU No.33/2004  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan desentralisasi  fiskal,  maka  diharapkan  terjadi perluasan  kewenangan  dari  pemerintah  daerah
serta terwujudnya peningkatan kemandirian daerah. Dengan demikian, melalui multiplier effect yang  berbeda  dari  pelaksanaan  desentralisasi, otonomi  daerah  diproyeksikan  berfungsi  sebagai perantara untuk mendorong efektivitas perekonomian dan layanan publik untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah memerlukan
penilaian dalam mengelola pemerintahan untuk menentukan apakah pengelolaan  keuangan  daerah  telah  dilakukan secara efisien dan efektif dengan meninjau kinerja pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk  menentukan apakah suatu program kerja telah dilakukan secara efisien  dan  berhasil,  adanya  indikator  kinerja sangatlah penting (Mardiasmo, 2002).
Dua  indikator  kinerja  keuangan  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  rasio ketergantungan  fiskal  dan  rasio  kemandirian keuangan  daerah.  Nantinya,  diharapkan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  akan  mewakili seberapa  besar  kinerja  pemerintah  daerah  tersebut akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Pulau Kalimantan dan Sumatera termasuk pulau terbesar yang  dimiliki  Indonesia.  Pada  tahun  2020,  adanya pandemi  berdampak  pada  kontraksi  pertumbuhan dimana  Pulau  Sumatera  sebesar  1,19  persen  dan Pulau Kalimantan sebesar 2,27 persen. Pada tahun 2021,  tanda-tanda  pemulihan  ekonomi  dari COVID-19  mulai  terlihat,  dimana    pertumbuhan Pulau  Kalimantan  dan  Sumatera  mencapai  3,18 persen.  Pada  tahun  2022,  pertumbuhan  ekonomi semua  gugus  pulau  cukup  baik,  meskipun dibayangi  oleh  tantangan  geopolitik  global  akibat peningkatan  keterlibatan  masyarakat  di  era COVID-19  dimana  Pulau  Kalimantan  tumbuh sebesar  4,94  persen  dan  Pulau  Sumatera  tumbuh sebesar 4,69 persen.
Gambar  1. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera dan Kalimantan 2020-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik
Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah yang  tinggi  terhadap  pemerintah  pusat  merupakan fenomena  yang  berkembang  dalam  perwujudan otonomi  daerah  berdasarkan  interaksi  antara praktik  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan. Pertumbuhan daerah, khususnya secara fisik relatif pesat,  namun  ketergantungan  keuangan  pemda
dengan  pusat  akibat  pembangunan  juga  semakin meningkat.  Rendahnya  PAD  dan  tingginya Transfer Keuangan Pusat ke Daerah menunjukkan tingkat  ketergantungan  daerah  (Patalle,  2020).  Sri Mulyani,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia, menyatakan bahwa pemda memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, bahkan  di  tengah  pandemi  COVID-19  (Habibah, 2022).
Selama  pandemi,  kondisi  ekonomi  di Indonesia dapat dikatakan memburuk. Akan tetapi, ditengarai  pemda  tidak  memiliki  inisiatif  mencari alternatif  untuk  memperbaiki  kondisi  ekonomi  di daerahnya  masing-masing,  penurunan  yang  cukup signifikan  terjadi.  Hal  ini  diperlihatkan  dengan pemerintah  daerah  belum  memiliki  andil  dalam berupaya  mengurangi  keadaan  tidak  terduga  yang disebabkan  krisis  ekonomi  saat  ini.  Dalam  rangka untuk  mengkompensasi  menurunnya  keadaan ekonomi  Indonesia,  pemerintah  pusat  harus mengucurkan dana dari APBN. Menurut BPK, 443 pemerintah  daerah  dari  503  pemerintah  daerah  di Indonesia dinyatakan memiliki kemampuan pengelolaan  yang  belum  mandiri.  Pemerintah daerah  yang  belum  mandiri  dalam  pengelolaan APBD menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah  daerah  tidak  berubah  selama  tujuh tahun terakhir (CNN Indonesia, 2021).
Sebelum  dan  sesudah  berlakunya  otonomi daerah,  dapat  dirasakan  perbedaan  dari  kondisi keuangan  daerah  di  Indonesia.  Dana  perimbangan keuangan,  terutama  transfer  uang  dari  pusat  ke daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah,  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan dari  periode  ke  periode.  Menurut  DJPK,  realisasi Transfer  ke  Daerah  pada  tahun  2020  mencapai sebesar  Rp784,94  triliun  sedangkan  pada  tahun berikutnya  Transfer  ke  Daerah  mengalami  sedikit penurunan  sebesar  Rp723,48  disebabkan  karena beberapa  alokasi  anggaran  dialihkan  untuk pemulihan ekonomi dari masa pandemi COVID-19 (Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, 2020).  Walaupun  mengalami  penurunan  akan tetapi jumlah yang dialokasikan untuk  Transfer ke Daerah masihlah sangat besar sehingga menunjukkan  daerah-daerah  di  Indonesia  masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pusat.
Gambar  2. TKDD Tahun 2001-2022 Sumber: databoks.katadata.co.id (2022)
Mengingat  ketergantungan  akan  fiskal  dari pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan  APBD, berbagai  faktor  diduga  menjadi  akar  penyebab permasalahan  ini  (Nugraha,  2019).  Poin  pertama adalah  tingkat  sentralisasi  yang  sangat  tinggi dalam  sistem  perpajakan.  Pemerintah  pusat langsung mengumpulkan semua pajak yang paling produktif  dan  kritis.  Sementara  itu,  pajak  daerah dengan  perbedaan  tingkat  yang  sangat  jauh menunjukkan  yang  dapat  dipercaya  sebagai sumber  pendapatan  daerah  sangatlah  sedikit. Dengan demikian,  perlu lebih banyak ruang untuk aliran  pendapatan  baru  atau  menumbuhkan  basis pendapatan  daerah.  Batasan  ini  diatur  dalam  UU Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  No.28/2009. Kedua,  rendahnya  partisipasi  atau  peran  BUMD sebagai  sumber  pendapatan  daerah.  Hal  ini disebabkan oleh kinerja yang buruk dan persaingan yang  tinggi  di  antara  para  kontestan.  Ketiga, karena  daya  saing  pajak,  masih  ada  persaingan sumber  PAD  antar  pemerintah  daerah.  Terakhir, peningkatan  DAU  dianggap  sebagai  peningkatan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Penyakit Coronavirus 2019,  juga  dikenal sebagai COVID-19, adalah virus mengerikan yang menargetkan  sistem  pernapasan  manusia  dan menyebar  dengan  cepat.  Untuk  membatasi perkembangan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang dimaksudkan untuk memitigasi dampak krisis ekonomi. Pendekatan  ini  membatasi  interaksi  sosial  dengan membatasi  tempat  berpenduduk,  termasuk  kantor, rumah  ibadah,  sekolah,  dan  bahkan  pusat  global. Selain  itu,  pembatasan  perjalanan  diberlakukan dengan  menurunkan  frekuensi  kegiatan  melalui moda  transportasi  darat,  laut,  dan  udara  untuk menghindari daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Kebijakan  PSBB  memberikan  dampak  yang berjenjang  pada  sektor  ekonomi  yang  sedang terpuruk. Pengenalan kebijakan ini memperlambat, jika  tidak  menghentikan,  aktivitas  pertumbuhan ekonomi.  Menurunnya  tingkat  pendapatan  telah menghambat  konsumsi  masyarakat.  Menurut Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  PDB  Indonesia tumbuh  2,97  persen  lebih  lambat year  on  year pada  triwulan  I  tahun  2020.  Pengaruh  penyebaran COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan  I  tahun  2020  tidak  dapat  dibedakan (Ekonomi.bisnis.com, 2020).
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji terkait dampak rasio ketergantungan fiskal  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  pemerintah provinsi  di  Pulau  Sumatera  dan  Kalimantan periode  2020-2022.  Perbedaan  penelitian  ini dengan penelitian terdahulu  adalah belum terdapat penelitian yang meneliti terkait rasio
ketergantungan  keuangan  dan  rasio  kemandirian daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan subyek  penelitian  pemerintah  provinsi  di  Pulau Sumatera  dan  Kalimantan.  Sedangkan  pada beberapa  penelitian  terdahulu  yang  penulis temukan atau jumpai di mana hanya berfokus pada satu  pemerintahan  daerah  saja.  Selain  itu  pada beberapa  penelitian  terdahulu  menghitung  pada beberapa jangka waktu periode tertentu sedangkan penelitian  ini  berfokus  pada  era  pandemi  yaitu tahun 2020 – 2022.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Federalisme Fiskal
Musgrave
dan Musgrave (1989) menjelaskan  teori  federalisme  fiskal  menyoroti bahwa  kemajuan  ekonomi  dapat  digapai  melalui desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah.  Teori federalisme  fiskal  membahas  hubungan  antara desentralisasi  dengan  perekonomian,  pelayanan publik,  dan  kesejahteraan  rakyat.  Sistem  fiskal dapat  diterapkan  di  berbagai  tingkat  pemerintahan di mana tingkatan pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian,  penerapan  strategi  desentralisasi  fiskal akan  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk memaksimalkan PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Dengan
desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak memaksimalkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan  daerah  dan  mengalokasikannya  secara mandiri  dalam  rangkaian  pembangunan  daerah (Kusumawati dan Wiksuana, 2018).

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu rangkaian  ketika  kekayaan  negara  mengalami peningkatan secara bertahap. Kemajuan pada suatu daerah  menjadi  tujuan  utama  dari  pelaksanaan pembangunan  daerah.  Menurut  Sukirno  (2008), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan  jumlah  produksi  berupa  barang maupun  jasa  dalam  suatu  perekonomian  Negara atau  wilayah.  Perekonomian  negara  atau  wilayah harus  menjelaskan  naiknya  komoditas  dan  jasa yang dihasilkan oleh masyarakat guna meningkatkan  pendapatan  negara.  Pertumbuhan ekonomi  didefinisikan  sebagai  perluasan  kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan produksi  produk  dan  jasa,  yang  ditunjukkan sebagai  bentuk  peningkatan  pendapatan  nasional atau  PDRB  dari  rentang  waktu  ke  waktu berikutnya.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut    Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Gresik  (2022),  PDRB  merupakan  nilai  tambah bruto  dari  semua  produk  dan  jasa  yang
dikembangkan atau diproduksi di wilayah domestik suatu  negara  selama  waktu  tertentu,  terlepas  dari apakah faktor-faktor produksi tersebut dimiliki oleh penduduk  atau  bukan  penduduk.  PDRB  dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan: pendekatan  pengeluaran,  produksi  dan  pendapatan, semuanya  diungkapkan  atas  dasar  harga  konstan dan  harga  berlaku.  Berdasarkan  pembangunan daerah yang berkelanjutan pada seluruh provinsi di Indonesia  dapat  diketahui  apakah  ekonomi  makro mengalami  peningkatan  melalui  besaran  angka Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan  pengeluaran.  Dengan  demikian,  pada penelitian  ini  nantinya  akan  diukur  dengan  tingkat PDRB  pendekatan  pengeluaran  berdasarkan  harga konstan.

## Tingkat Ketergantungan Daerah
Menurut  Halim  (2013)  menjelaskan  bahwa tingkat  kemampuan  dan  ketergantungan  daerah pada  subsidi  pusat  merupakan  indikator  suatu daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi.  Perolehan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  tinggi  menunjukkan bahwa  rendahnya  tingkat  ketergantungan  bantuan terhadap pusat.  Ketergantungan  fiskal  yang  rendah menunjukkan  bahwa  pemda  mendukung  tanggung jawab mereka melalui pendapatan daerah. Rendahnya  ketergantungan  fiskal  menunjukkan bahwa  pemda  mampu  mendanai  sendiri  fungsi- fungsi  pemerintahannya  dengan  menggunakan pendapatan  daerah.  Dengan  demikian,  semakin mandiri  suatu daerah,  semakin  tinggi pertumbuhan ekonominya.  Sejalan  dengan  teori  Federalisme Fiskal  yang  mengemukakan  bahwa  pemerintah daerah  harus  diberikan  kewenangan  dan  tanggung jawab  untuk  mengelola  kemampuan  daerah  dalam mengeksplor PAD agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga nantinya pemerintah  daerah  tidak  lagi  mengandalkan pemerintah  pusat  dalam  urusan  pembangunan daerah.  Hal  ini  sependapat  dengan  temuan  Yanto dan  Astuti  (2020)  bahwa  rasio  ketergantungan fiskal  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  terdapat juga penelitian Sari et al., (2019) yang menyebutkan  bahwa  rasio  ketergantungan  fiskal mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Tingkat Kemandirian Daerah
PAD dapat mendukung operasional, layanan publik,  dan  pembangunan  kepada  individu  yang telah  memenuhi  kewajiban  dalam  pajak  dan retribusi kepada daerah. Aktivitas ini diproyeksikan untuk  menghasilkan  banyak  kesempatan  ekonomi baru di lingkungan sekitar masyarakat.
Meningkatnya aktivitas masyarakat akan mempengaruhi  volume  komoditas  atau  jasa  yang diproduksi.  Akibatnya,  Pemerintah  Daerah  harus mampu  berkembang  secara  maksimal  dengan
memanfaatkan potensi daerah. Menerapkan kebijakan  desentralisasi  fiskal  merupakan  salah satu  strategi  untuk  mendongkrak  perolehan  PAD. Sejalan  dengan  teori  Federalisme  Fiskal  yang mengemukakan bahwa melalui rencana desentralisasi,  pemerintah  daerah  yang  diberikan wewenang  agar  dapat  mengelola  potensi  daerah sehingga  PAD  mengalami  peningkatan  guna mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Teori  ini selaras  dengan  kajian  yang  dilaksanakan  oleh Siregar  dan  Panggabean  (2021),  Royda  dan  Riana (2021),  Yanto  dan  Astuti  (2020),  dan  Sari  et  al.
(2019)  yang  menunjukkan  kemandirian  keuangan daerah  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif,  di  mana  data  penelitian  berbentuk angka dan  statistik  yang digunakan dalam  analisis (R.  P.  Sari  et  al.,  2022).  Populasi  penelitian  ini sebanyak  15  pemerintah  provinsi  di  Pulau Sumatera  dan  Kalimantan  Periode  2020-2022. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh sehingga sampel berjumlah 45 sampel. Jenis data penelitian ini  berupa  data  sekunder  yaitu  Laporan  PDRB ADHK Menurut Pengeluaran dan Data Transfer ke Daerah  serta  LRA  Pendapatan  Daerah  Provinsi  di Pulau  Kalimantan  dan  Sumatera  tahun  2020-2022 yang diperoleh dari laman DJPK ( https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd )  dan BPS  ( https://www.bps.go.id/site/pilihdata ).  Dalam mengolah  data  menggunakan structural  equation modeling (SEM) yang dijalankan dengan software WarpPLS  7.0.  Studi  ini  akan  menganalisis  tiga algoritma  menggunakan  WarpPLS:  algoritma untuk  memperkirakan outer  model , inner  model , dan pengujian hipotesis.

## Pertumbuhan Ekonomi
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini, pertumbuhan ekonomi, diukur dengan nilai PDRB Atas  Dasar  Harga  Konstan  (Ayu  dan  Septiani, 2019).  Data  tersebut  diambil  dari  laman  Badan Pusat  Statistik  berupa  PDRB  ADHK  Menurut Pendekatan Pengeluaran Tahun 2020-2022.

## Rasio Ketergantungan Fiskal
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah dihitung dengan pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan daerah dari sumber lain. Semakin tinggi  persentase  ini  mengindikasikan  pemda semakin  bergantung  pada  pusat,  dan  sebaliknya. Berikut  ini  merupakan  rumus  rasio  untuk mengukur rasio ketergantungan daerah:

## 𝐾𝐾𝐷 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio ketergantungan sebagai berikut :
Tabel 1. Skala Ketergantungan Fiskal Ketergantungan (%) Kategori 0,00 – 10.00 Sangat Rendah 10.01 – 20.00 Rendah 20.01 – 30.00 Sedang 30.01 – 40.00 Cukup Tinggi 40.01 – 50.00 Tinggi >50.00 Sangat Tinggi Sumb er: Bangga (2017)

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah menilai kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan operasional, layanan publik, dan pembangunan  kepada  individu  yang  membayar pajak  dan  retribusi  kepada  daerah  sebagai  sumber pendapatan daerah. Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin kecil ketergantungan  dengan  bantuan  pusat,  begitu  pula sebaliknya.  Rasio  Kemandirian  daerah  dapat dihitung  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
𝑅𝐾𝐾𝐷 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio kemandirian yaitu :
Tabel 2. Skala Kemandirian Daerah Kemampuan Keuangan Derajat Desentralisasi Kemandirian Rendah Sekali 0% – 25% Instruktif Rendah 25% – 50% Konsultatif Sedang 50% – 75% Partisipatif Tinggi 75% – 100% Delegatif
Sumber: Karenina et al. (2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Uji Validitas Konvergen Tabel 3. Uji Validitas Konvergen
N o . Variabel Factor Loading Ket. P Value Ket. 1 Rasio Ketergantungan Fiskal 1.000 Terpenuh i <0.00 1 Terpenuh i 2 Rasio Kemandirian Keuangan 1.000 Terpenuh i <0.00 1 Terpenuh i 3 Pertumbuhan Ekonomi 1.000 Terpenuh i <0.00 1 Terpenuh i
Tabel  3  menunjukkan  seluruh  variabel outer  loading memenuhi  syarat  yaitu  nilai outer loading lebih dari 0,7 sehingga data tersebut valid. Selanjutnya, saat menganalisis validitas konvergen,  digunakan  nilai  AVE;  di  mana validitas  konvergen  dianggap  baik  jika  nilai  AVE lebih  signifikan  dari  0,5.  Berdasarkan  temuan perhitungan  PLS,  nilai  AVE  adalah  sebagai
berikut.
Tabel 4. Nilai AVE Variabel X1 X2 Y Nilai AVE 1.000 1.000 1.000
Dilihat  dari  tabel  4.  dapat  diketahui  nilai AVE  ketiga  variabel  lebih  dari  0,5  artinya  telah memenuhi  kriteria  valid.  Hal  ini  menandakan bahwa rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian  keuangan  daerah,  dan  pertumbuhan ekonomi  memiliki  nilai  validitas  konvergen  yang baik.

## Uji Validitas Diskriminan
Tabel 5. Uji Validitas Diskriminan Variabel X1 X2 Y Type (a Rasio Ketergantungan Fiskal 1.000 - 0.000 0.000 Reflect Rasio Kemandirian Keuangan - 0.000 1.000 - 0.000 Reflect Pertumbuhan Ekonomi 0.000 0.000 1.000 Reflect
Dari  Tabel  5,  jika  nilai cross-loading dari semua variabel cocok dengan validitas diskriminan,  maka  nilai cross-loading dengan loading lebih  signifikan  dibandingkan  dengan konstruk  lainnya.  Nilai  akar  kuadrat  AVE  dapat digunakan untuk mengevaluasi.
Tabel 6. Nilai Akar Kuadrat AVE
No Variabel Akar AVE Ket. X1 X2 Y 1 Rasio Ketergantungan Fiskal 1.000  - 0.814 - 0.421 Terpenuhi 2 Rasio Kemandirian Keuangan - 0.814 1.000  0.421  Terpenuhi 3 Pertumbuhan Ekonomi - 0.412 0.421  1.000  Terpenuhi
Tabel  6  menunjukkan  nilai  untuk  tiap konstruk tersebut memiliki diskriminan yang layak dalam penelitian ini.
R-Square (R 2 ) Tabel 7. Nilai R-Square R-Square Pertumbuhan Ekonomi 0.295
Dari  Tabel  7.  menunjukkan  nilai R-square variabel  terikat  hanya  sebesar  0.295  atau  29,5%. Artinya, variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh studi  ini  mencapai  29,5%,  sisanya  sebesar  70,5% diungkap oleh faktor-faktor di luar studi ini.
Predictive Relevance (Q 2 ) Tabel 8. Nilai Q-Square Q-Square
Pertumbuhan Ekonomi 0.326
Tabel 8 menunjukkan variabel penelitian ini memiliki  nilai Q-square lebih  dari  0  yaitu  0,326 sehingga nilai predictive dikategorikan relevan.

## Uji Goodness of Fit
Tabel 9. Uji Model Fit No Model Fit Kriteria Fit Hasil Analisis Ket. 1 Average Block VIF (AVIF) Acceptable if <= 5, ideally <=3.3 2.971 Ideal 2 Average full collinearity VIF (AFVIF) Acceptable if <= 5, ideally <=3.3 2.429 Ideal 3 Tenenhaus GoF (GoF) Small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 0.543 Large 4 Sympson’s Paradox Rasio (SPR) Acceptable if <= 0.7, ideally <= 1 1.000 Ideal 5 R-squared contribution rasio (RSCR) Acceptable if <= 0.9, ideally <= 1 1.000 Ideal 6 Statistical suppression rasio (SSR) Acceptable if <= 0.7 1.000 Diterima 7 Nonlinear bivarlate causality direction rasio (NLBCDR) Acceptable if <= 0.7 1.000 Diterima
Dari  tabel  9.  menunjukkan  bahwa  nilai AVIF  sebesar  2,971  maka  dikategorikan ideal . Nilai  AFVIF  sebesar  2,429  maka  dikategorikan ideal .  Nilai  GoF  sebesar  0,543  dikategorikan large .  Begitu  juga  SPR  dengan  nilai  1,000  yang dapat  dikategorikan  ideal,  RSCR  dengan  nilai 1,000 dikategorikan ideal , SSR dengan nilai 1,000 yang  dapat  dikategorikan ideal ,  dan  NLBCDR dengan  nilai  1,000  yang  dapat  dikategorikan diterima.
Uji Hipotesis

## Gambar  3. Model Uji Hipotesis
Rasio  Ketergantungan  Fiskal  Berpengaruh Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Era Pandemi
Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Satu Hipotesis Path Coefficients P- values Results H1: Rasio Ketergantungan Fiskal Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi -0.245 0.038 Ditolak
Berdasarkan  tabel  10  menunjukkan  bahwa variabel  Rasio  Ketergantungan  Fiskal  (X1) memiliki  nilai path  coefficients -0.245  dan p- values 0.038.  Dapat  dilihat  bahwa  nilai p-values sebesar 0.038 yang berarti nilainya lebih kecil dari taraf  signifikansi  yang  ditetapkan  yaitu  0,05  atau 5%. Artinya variabel Rasio Ketergantungan Fiskal (X1)  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi pada era pandemi sehingga H1 teruji kebenarannya atau diterima.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Era Pandemi Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Dua Hipotesis Path Coefficients P- values Results H2: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 0.325 0.008 Diterima
Berdasarkan  tabel  11  menunjukkan  bahwa variabel  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah (X2)  memiliki  nilai path  coefficients 0.325  dan p- values 0.008.  Dapat  dilihat  bahwa  nilai p-values sebesar 0.008 yang berarti nilainya lebih kecil dari taraf  signifikansi  yang  ditetapkan  yaitu  0,05  atau 5%. Artinya variabel Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  (X2)  memiliki  pengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  era  pandemi sehingga H2 teruji kebenarannya atau diterima.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Rasio
Ketergantungan Fiskal
Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Era Pandemi Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis, menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1) penelitian ini ditolak Artinya Rasio Ketergantungan Fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Era Pandemi. Dengan demikian, besar-kecilnya ketergantungan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  penelitian  ini selaras  dengan  hasil  dari  Yanto  dan  Astuti  (2020) dan  Sari  et  al.  (2019),  dimana  menemukan  bahwa rasio  ketergantungan  fiskal  secara  substansial berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Semakin  besar  keterlibatan  pendapatan transfer dalam pemenuhan kebutuhan fiskal, maka semakin  berkurang  tingkat  kemandirian  daerah dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil penelitian  yang  menunjukkan  pengaruh  negatif antara PAD dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa investasi pemerintah di sektor publik  tidak  dapat  secara  langsung  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik  (Kusuma, 2017). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  rasio ketergantungan  menurunkan  laju  pertumbuhan ekonomi  karena  tingginya  transfer  dana  membuat daerah  menjadi  tergantung  pada  pusat  untuk membiayai  kepentingan  daerahnya,  yang  berarti
daerah  tersebut  dikategorikan  belum  mandiri. Otonomi  daerah  belum  bergerak  sesuai  dengan kenyamanan
daerah dalam mengelola keuangannya.
Dengan  demikian,  hasil  uji  ini  juga mendukung  teori fiscal  federalism dimana  adanya penyerahan wewenang kekuasaan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan fiskal agar pertumbuhan  ekonomi  dapat  lebih  meningkat. Kemampuan daerah untuk mengembangkan anggaran  fiskal  untuk  menutup  kesenjangan  fiskal dapat dengan berbagai solusi, seperti memfokuskan dan mengembangkan SDM, mengeksplor  potensi  daerah  sehingga  dapat meningkatkan  PAD,  serta  meningkatkan  fasilitas infrastruktur untuk percepatan perekonomian.
Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada

## Era Pandemi
Semakin  besar  kemandirian  keuangan daerah, semakin besar pula pertumbuhan ekonominya,  dan  sebaliknya.  Berdasarkan  hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H2) penelitian ini diterima. Artinya Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian,  besar-kecilnya  kemandirian  keuangan daerah  membawa  dampak  pada  besar  kecilnya pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  selaras  dengan temuan  Siregar  dan  Panggabean  (2021),  Royda dan Riana (2021), Yanto dan Astuti (2020) serta G. N.  Sari  et  al.  (2019)  bahwa  rasio  kemandirian daerah  secara  substansial  berdampak  positif  pada pertumbuhan ekonomi.
Ketika  pemda  mempunyai  PAD  yang  lebih tinggi,  persentase  kemandirian  keuangan  daerah juga  akan  lebih  tinggi  karena  PAD  merupakan aspek  penting  dari  kemandirian  suatu  daerah. Adanya  PAD  yang  tinggi  akan  mengindikasikan pembangunan  yang  cepat  karena  daerah  akan semakin maju, dan perekonomian akan berkembang,  yang  berdampak  pada  tingginya  laju pertumbuhan ekonomi. Daerah akan lebih menyadari  potensi  daerahnya;  dengan  demikian, daerah akan dapat menciptakan PAD yang berasal dari perkembangan daerah.
Selain  itu,  uji  empiris  ini  mendukung  teori fiscal  federalisme ,  yang  berpendapat  bahwa pertumbuhan  ekonomi  dapat  ditingkatkan  dengan memberikan  otonomi  atau  kekuasaan  kepada daerah-daerah  yang  menerapkan  desentralisasi fiskal.  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat menggali potensi daerahnya untuk mengoptimalkan perolehan PAD sehingga pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  meningkat melalui  kebijakan  desentralisasi  fiskal.  Otonomi daerah  diatur  dalam  UU  No.  23/2014.  Adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak memaksimalkan
kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan  daerah  dan  mengalokasikannya  secara luas dalam rangka pembangunan daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan, dapat disimpulkan bahwa  rasio  ketergantungan  fiskal  memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya besarnya  transfer  daerah  dari  pusat  membawa dampak  yang  besar  pada  pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  Artinya  ketika  rasio  kemandirian keuangan  daerah  tinggi  maka  tingkat  kemandirian pemerintah  dalam  urusan  pemerintahannya  juga meningkat.    Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat memperluas penggalian potensi daerah yang  dapat dijadikan  sumber  pendapatan  daerah  lain  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Lebih lanjut,  pemerintah  daerah  didorong  untuk  lebih memperhatikan  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.
Implikasi  penelitian  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  teoritis  terkait  rasio ketergantungan  fiskal  dan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi pada  pemerintah  provinsi  Indonesia.  Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi  pemda  dalam  perencanaan  dan peningkatan  PAD  sehingga  dapat  meminimalisir ketergantungan  terhadap  bantuan  pusat  serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan ini terdapat keterbatasan  yaitu  perlunya  penelitian  yang  lebih mendalam  untuk  memperkuat  hasil  kebenarannya. Data  berupa  LRA  tahun  2022  masih  berbentuk data  sementara  sehingga  hasil  penelitian  masih dapat  berubah.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat meluaskan variabel pengukuran kinerja yang mungkin  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  serta  menambahkan  data  penelitian  pada tahun  2022  yang  sudah  diaudit  dan  bukan  data sementara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  P.  P.,  &  Septiani,  T.  (2019).  Determinan Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah. Jurnal Kajian Akuntansi , 3 (2), 184. https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2731
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gresik.  (2022).
Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten  Gresik  Menurut  Lapangan Usaha 2017-2021 .
Bangga,  W.  (2017). Administrasi  Keuangan Negara dan Daerah . Ghalia Indonesia.
CNN Indonesia. (2021). Belum Mandiri, 88 Persen Pemda  Bergantung  pada  Transfer  Pusat . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20 210625113112-532-659300/belum- mandiri-88-persen-pemda-bergantung- pada-transfer-pusat
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan  Dana  Desa  (TKDD)  dalam  APBN
Tahun Anggaran 2021 . https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307
Ekonomi.bisnis.com. (2020). Parah! Pertumbuhan
Ekonomi  Indonesia  Hanya  2,9  Persen
Kuartal I/2020 .
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/ 9/1236510/parah-pertumbuhan-ekonomi- indonesia-hanya-29-persen-kuartal- i2020#:~:text=Bisnis.com%2C  JAKARTA - Badan,tercatat minus 2%2C41 persen.
Habibah,  A.  (2022). Sri  Mulyani:  Keuangan daerah  masih  sangat  bergantung  pada pusat . Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/278168 9/sri-mulyani-keuangan-daerah-masih- sangat-bergantung-pada-pusat#:~:text=Sri Mulyani%3A  Keuangan  daerah  masih sangat  bergantung  pada  pusat,-Jumat%2C 25 Maret&text=Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan,masa krisis pand
Halim,  A.  (2013). Akuntansi  keuangan  daerah . Salemba Empat.
Jahidin,  J.  (2019).  FUNGSI  DAN  WEWENANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI  BERDASARKAN ASAS  OTONOMI  DAERAH  SELUAS- LUASNYA. Law  Review , 19 (2),  203–221. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/lr. v0i2.1877
Karenina,  S.,  Andayani,  K.  D.,  Aditya,  I.  A.,  & Wasil,  M.  (2021).  Tingkat  Kemandirian
Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Bojonegoro  Tahun  2010-2019. Journal  of  Regional  Economics  Indonesia ,
2 (1), 27–41. https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180
Kusuma,  H.  (2017).  Desentralisasi  Fiskal  Dan Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 14 (2), 101–119.
Kusumawati,  L.,  &  Wiksuana,  I.  G.  B.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal
Manajemen  Universitas  Udayana , 7 (5),
2592. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.
i05.p12
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Andi Yogyakarta.
Musgrave,  R.  A.,  &  Musgrave,  P.  B.  (1989).
Public  Finance  in  Theory  and  Practice . McGraw-Hill Book Company.
Nugraha,  Y.  N.  (2019).  Ketergantungan  Fiskal Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Kementerian Keuangan RI . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/%0 Aartikel-dan-opini/ketergantunganfiskal- daerah-dalam-pelaksanaandesentralisasi- fiskal-di-indonesia/
Patalle, R. (2020). Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja . Universitas Hasanuddin.
Royda, & Riana, D. (2021). Analisis Kemandirian dan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Selatan. Akuntansi Dan Manajemen , 14 (2), 50–64. https://doi.org/10.30630/jam.v14i2.25
Sari,  G.  N.,  Kindangen,  P.,  &  Rotinsulu,  T.  O.
(2019). Pengaruh Kinerja Keuangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di  Sulawesi  Utara  Tahun  2004  –  2014. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 18 (2), 1–19. https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2
016
Sari, R. P., Rizkia, N. D., Jumanah, & Bulutoding, L.  (2022). Metodologi  Penelitian (S.  Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia.
Siregar,  O.  K.,  &  Panggabean,  F.  Y.  (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). Jurnal Akuntansi  Bisnis  Dan  … , 11 (2),  27–37. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/ak untansibisnisdanpublik/article/view/1154% 0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php /akuntansibisnisdanpublik/article/download /1154/1024
Sukirno, S. (2008). Mikroekonomi: Teori Pengantar (3rd  ed.).  PT  Raja  Grafindo Persada.
Wibisono,  N.,  &  Yuliana,  L.  (2017).  Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
Terhadap Pemerintah
Pusat Pada Kabupaten / Kota Se Jawa Timur. Ekomaks , 1 , 47–58.
Yanto,  J.  K.  F.,  &  Astuti,  S.  (2020).  Pengaruh
Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi
Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Manajemen, Bisnis  Dan  Akuntansi  (JIMMBA) , 2 (3), 346–357. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484