INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11146-11156 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019)
Bobi Rachman

## Politeknik Bisnis Mayasari
Email: Bobirachman2209@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan transfer,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  terhadap  belanja  modal  di  pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi  Jawa  Barat  Periode  2015-  2019.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan dengan melalukan pengamatan terhadap data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015- 2019. Adapun teknik  analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda data panel. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Dan  secara  parsial Pendapatan  Asli  Daerah,  Pendapatan  Transfer,  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah berpengaruh  positif    terhadap  belanja  modal.  Dalam  penelitian  ini  variabel  Pendapatan  Asli Daerah,  Pendapatan  Transfer,  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah  memiliki  pengaruh terhadap belanja modal sebesar 94%, dan 6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak  dapat penulis jelaskan
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Modal.

## Abstract
This study aims to analyze the effect of regional original income, transfer income, and other legal regional  income  on  capital  expenditure  in  district/city  regional  governments  in  West  Java province during the 2015-2019 period. The Effect of Regional Original Income, Transfer Income, Other  Legitimate  Regional  Income  both  partially  and  jointly  on  Capital  Expenditures  in Regency/City  Regional  Governments  in  West  Java  Province  for  the  2015-2019  Period.  The research method used is a descriptive analytical research method. This research was carried out by observing the financial data of the Regency/City Regional Governments in West Java Province for the 2015-2019 period. The data analysis technique used was panel data multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis show that there are Regional Original Income, Transfer Income, Other Legal Regional Income which together have a significant effect on capital expenditure in Regencies/Cities in West Java Province. And partially Original Regional Income, Transfer Income, Other Legitimate Regional Income has a positive effect on capital expenditure. In  this  study,  the  variable  Regional  Original  Income,  Transfer  Income,  Other  Legal  Regional Income has an influence on capital expenditure of 94%, and 6% is explained by other variables that the author cannot explain. Keywords:
Keyword: Local  Own  Revenue,  Transfer  Income,  Others  Legitimate  Regional  Income,  Capital Expenditures.

## PENDAHULUAN
Alokasi  sumber  daya  yang  efisien  merupakan  faktor  kunci  dalam  mencapai pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  di  tingkat  daerah. Pemerintah  daerah  memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan  ini  dengan mengelola  keuangan  publik  secara  efektif  dan  berinvestasi  dalam  proyek  infrastruktur yang merangsang kegiatan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang  diperoleh  oleh  pemerintah  daerah  dari  sumber-sumber  ekonomi  di  wilayahnya sendiri.  Sementara  itu,  pendapatan  transfer  adalah  pendapatan  yang  diterima  oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lain seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Belanja modal adalah alokasi dana untuk tujuan investasi dalam peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan aset lain yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah,  dengan  tujuan  mencapai  keuntungan  jangka panjang.  Signifikansi  belanja  modal  terletak  pada  kontribusinya  terhadap  peningkatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Realisasi  belanja  modal  dipengaruhi  secara  positif  oleh  berbagai  sumber pendapatan,  antara  lain  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  parsial,  Dana  Alokasi Khusus, pendapatan lain yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pendapatan transfer. Selain itu, pendapatan simultan dari Daerah Asal, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan sumber pendapatan lain yang sah dan Penerimaan Pembiayaan juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap realisasi belanja modal [1]. PAD, DAU, dan SILPA memberikan pengaruh secara parsial dan bersamaan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Variabel PAD dan DAU menunjukkan pengaruh yang  cukup  kuat  terhadap  belanja  modal,  sedangkan  ekspansi  ekonomi  tidak berpengaruh terhadap alokasi dana modal [2]. Dampak DAU terhadap belanja daerah sebagian terlihat, tetapi secara bersamaan, ia memberikan pengaruh yang besar terhadap belanja daerah [3].
Selain  Pendapatan  Asli  Daerah,  penting  juga  untuk  mempertimbangkan  faktor pendapatan  transfer  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  dalam  perencanaan belanja  modal.  Pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  provinsi dapat menjadi tambahan pendanaan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Sementara itu,  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  juga  dapat  memberikan  kontribusi  penting dalam  mendukung  belanja  modal.  Dalam  keseluruhan,  hasil  penelitian  tersebut menggarisbawahi pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung belanja modal pemerintah  daerah.  Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  sumber  pendanaan dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  dalam  menghadapi  tantangan  ekonomi  dan meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  serta  perekonomian  daerah  secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode sensus yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data panel, yaitu model regresi data panel yang menggabungkan data deret waktu dan data lintas bagian. Temuan penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Metode penelitian  yang  digunakan  bertujuan  untuk  mengungkap  korelasi  antar  variabel  yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melibatkan penggunaan sumber data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh penelitian sebelumnya atau organisasi lain dan relevan dengan  masalah  penelitian  yang  dihadapi.  Data  sekunder  ini  diperoleh  melalui  kajian komprehensif terhadap literatur yang relevan, sumber data, dan informasi terkait lainnya terkait data keuangan 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun dari 2015 hingga 2019.

## Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Laporan  Realisasi  APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang disediakan oleh BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Laporan-laporan ini diambil dari situs resmi seperti https://jabar.bps.go.id / dan https://tasikmalayakota.bps.go.id/ , dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian.  Selain  itu,  kajian  pustaka  meliputi  pemeriksaan  dokumen  resmi,  laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

## Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya [4]. Populasi sasaran dalam penelitian ini sebanyak 27 Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota Model Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Pendapatan Transfer, dan Lain- lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  Terhadap  Belanja  Modal  maka  digunakan  model regresi  linear  berganda  (Multiple  Regression  Analysis)  data  paneldan  secara  umum digambarkaan dalam persamaan sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = 𝑎 +   𝛽 1 𝑋 1𝑖𝑡 +   𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 +   𝛽 3 𝑋 3𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡 Dimana:
Yt = Belanja Modal
X1it = Pendapatan Asli Daerah
X2it = Pendapatan Transfer
X3it = Lain-lain Pendapatan yang sah
α = Konstanta
β1β2β3 =  Koefisien regresi eit  = Standar eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  telah  dikategorikan  menjadi variabel bebas dan terikat. Data tersebut bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  Kabupaten/Kota  periode  2015-2019,  serta  Badan  Pusat  Statistik  Jabar dengan durasi yang sama. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan Belanja Modal.
Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019
Berdasarkan hasil penelitian, realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota di Jawa Barat
Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  Gambar  1.  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2019 menunjukkan variasi yang  cukup  signifikan,  dengan  rata-rata  Kabupaten  Bogor  tertinggi  sebesar
2.655.638.061.802  dan  terendah  Kabupaten  Pangandaran  sebesar  121.930.902,32. Keunggulan kinerja Kabupaten Bogor dalam menghasilkan pendapatan asli daerah tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan penerimaan dari pajak daerah, antara lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan desa  dan  kota.  Stabilnya  kondisi  ekonomi  di  Kabupaten  Bogor,  ditambah  dengan pertumbuhan  beberapa  sektor  ekonomi  dan  perbaikan  infrastruktur,  berkontribusi terhadap  peningkatan  pendapatan  sektor  BPHTB  yang  cukup  signifikan.  Kabupaten Bogor  sebagai  kabupaten  terpadat  di  Indonesia  menarik  banyak  pendatang  karena letaknya  yang  dekat  dengan  Jakarta.  Tingkat  pertumbuhan  penduduknya  saat  ini mencapai 2 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran relatif sedikit karena merupakan wilayah yang baru dimekarkan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang kurang optimal.
Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019
Berdasarkan  temuan  studi  tersebut,  terlihat  dari  Gambar  2  bahwa  realisasi  transfer pendapatan lintas Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2019 dapat diamati.
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota di Jawa Barat Gambar 2. Pendapatan Transfer  pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah)
Gambar  2.  menunjukkan  bahwa  pendapatan  transfer  yang  dialokasikan  ke kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2019 sangat bervariasi. Kabupaten  Bandung  menerima  rata-rata  pendapatan  transfer  tertinggi  sebesar 3.185.485.361.096 sedangkan Kota Banjar terendah sebesar 503.909.011.760. Perbedaan ini  disebabkan  karena  Kabupaten  Bandung  merupakan  daerah  penyangga  ibu  kota provinsi dengan luas wilayah 1.762,4 km2 dan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga memerlukan pendapatan transfer yang lebih tinggi. Selain itu, sektor industri kabupaten menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan dari Pasal 21/25. Sebaliknya, Kota Banjar merupakan kota yang relatif kecil yang muncul dari pemekaran Kabupaten Ciamis, dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan pendanaan yang terbatas dari DAU, DAK, dan Bagi Hasil dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat.
Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 –

## 2019
Berdasarkan  hasil  penelitian,  realisasi  belanja  modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat dari gambar 4, sebagai berikut :
Sumber: : Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota di Jawa Barat Gambar 3. Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah
Berdasarkan Gambar 3. belanja modal Kabupaten/ Kota  di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019 yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan rata-rata
1.477.078.473.898 dan terendah yaitu Kota Sukabumi dengan rata-rata 184.254.170.359.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara Parsial terhadap Belanja Modal
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara Parsial terhadap Belanja Modal
Variabel PAD menunjukkan t-statistik yang melebihi nilai yang terdapat pada t-tabel (1,731064 > 0,67637) atau nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kepercayaan α = 5% (0,0864 > 0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki hubungan positif namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap Belanja  Modal.  Berikut  ini  adalah  rata-rata  pendapatan  asli  daerah  pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat per tahun.
Gambar 4. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah
Gambar yang disajikan menampilkan data pendapatan asli daerah selama periode 2015 hingga 2019. Terlihat bahwa rata-rata pendapatan asli daerah mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan nilai 23.262, sedangkan rata-rata terendah terlihat pada tahun 2015,  dengan  nilai  17.218.  Tingginya  pendapatan  di  tahun  2017  tidak  terlepas  dari masuknya dana hibah dari bos ke dalam kode rekening pendapatan asli daerah dalam struktur  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  saat  itu.  Sebaliknya,  rendahnya pendapatan  pada  tahun  2015  disebabkan  oleh  belum  memadainya  ekstensifikasi  dan intensifikasi  pemungutan  pajak  daerah  di  seluruh  kota  dan  kabupaten  di  Jawa  Barat. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  APBD  atau  kebijakan  tentang  keuangan
daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan belanja modal. Direkomendasikan agar pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan nilai PAD sebagai sumber utama  pendapatan  daerah.  Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dapat  menyebabkan peningkatan  investasi  oleh  pemerintah  daerah,  sehingga  meningkatkan  kualitas pelayanan publik. Pada  hakekatnya, perluasan  pendapatan asli daerah harus responsif terhadap pembangunan ekonomi [5].

## 2. Pengaruh Pendapatan Transfer secara Parsial terhadap Belanja Modal
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel pendapatan transfer berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan t-statistik > t-tabel (2,569099 > 0,67637) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kepercayaan α = 5% (0,0116 < 0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  pendapatan  transfer  mengakibatkan belanja modal yang lebih tinggi, yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan untuk urusan daerah dan mengutamakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Di Propinsi Jawa Barat, rata-rata  pendapatan  transfer  ke  Pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  sebagai  berikut: [masukkan angka.
Gambar 5.  Rata-Rata Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah)
Berdasarkan diagram yang digambarkan, terlihat bahwa rata-rata pendapatan transfer tertinggi selama tahun anggaran 2015-2019 tercatat pada tahun 2019 sebesar 48.645, sedangkan terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 37.565. Peningkatan pendapatan transfer yang cukup mencolok tersebut tidak terlepas dari peningkatan penerimaan APBN baik dari sektor pajak maupun bagi hasil bukan pajak. Meningkatnya penerimaan transfer
pada tahun 2019 dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pemerintah pusat telah melakukan pembayaran ke daerah atas kekurangan pembayaran dana transfer, khususnya dari bagi hasil pajak tahun-tahun sebelumnya. Patut dicatat bahwa pemerintah pusat rajin menilai laporan  bulanan  pendapatan  dan  belanja  daerah,  dengan  tujuan  utama  untuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dalam hal belanja daerah tidak sesuai aturan, pemerintah pusat akan menahan dana transfer ke daerah.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Pendapatan  Transfer,  Pendapatan  Daerah  yang  Sah secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal
Pengujian nilai probabilitas (F-statistic) digunakan untuk melakukan pengujian ini. Ketika nilai  probabilitas  (F-statistik)  kurang  dari  tingkat  signifikansi  yang  telah  ditentukan sebelumnya (α = 5% atau 0,05), hipotesis nol (H0) ditolak, yang menunjukk an bahwa variabel independen  secara  kolektif  mempengaruhi  variabel  dependen.  Sebaliknya,  ketika  nilai probabilitas (F- statistik) lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (α = 5% atau 0,05), maka hipotesis nol (H0) diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel tak bebas. Pengelolaan keuangan di suatu  daerah  tertentu  diatur  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Daerah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah, yang kemudian digunakan untuk membiayai  belanja  daerah.  Tujuan  belanja  daerah  adalah  untuk  membangun  daerah  dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Semakin banyak pendapatan yang dapat dihasilkan suatu  daerah,  semakin  mandiri  daerah  itu  dalam  membiayai  pengeluarannya.  Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat perlu menyadari tanggung jawabnya untuk berkontribusi terhadap  pendapatan  daerah  melalui  pembayaran  pajak  dan  retribusi  daerah.  Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah digunakan sebagai ukuran kualitas belanja daerah. Semakin rendah proporsi  belanja pegawai dalam APBD, anggaran semakin dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih erat kaitannya dengan pelayanan publik atau yang menggerakkan perekonomian daerah, seperti belanja modal untuk fasilitas masyarakat, pembangunan jalan, dan lain-lain. dan pembangunan jembatan.
Pengukuran  proporsi  belanja  daerah  yang  dialokasikan  untuk  barang  dan  jasa  disebut belanja barang dan jasa. Belanja tersebut meliputi perolehan barang dan jasa dengan masa manfaat kurang dari satu tahun untuk memfasilitasi program dan kegiatan pemerintah daerah, antara lain pembelian barang habis pakai, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung. Di sisi
lain,  belanja  modal  digunakan  untuk  mengukur  proporsi  pengeluaran  untuk  aset  tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun dan diarahkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh aset tersebut termasuk tanah, bangunan, dan jalan yang diperbaiki, dengan Dana Transfer Umum (DAU&DBH) sebagai sumber utama belanja modal.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan  pendapatan  asli  daerah  lainnya  terhadap  belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut.  meningkatkan.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dapat  memainkan  peran  penting  dalam memfasilitasi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang dalam sebuah wilayah. Transfer pendapatan  baik  dari pemerintah pusat maupun  provinsi memiliki dampak yang penting dan konstruktif terhadap belanja modal. Transfer pendapatan tersebut dapat berfungsi sebagai sumber keuangan yang substansial bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan prakarsa pengembangan infrastruktur dan aset yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA
D. E. Rahmadewi, “Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu,” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), vol. 5, no. 01, pp. 108 – 118, 2018.
D. Y. Permana and S. N. Rahardjo, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah),” Diponegoro Journal Of Accounting, pp. 108 – 117, 2013.
C. Salindeho, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja  Daerah  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara,” Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, vol. 4, no. 3, 2016.
S.  Sugiyono,  “Metode  penelitian  pendidikan:(pende katan  kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D). Bandung: Alfabeta.” CV, 2015.
J. P. Saragih and M. S. Khadafi, Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Ghalia
Indonesia, 2003.