p-ISSN 2087-5630 | e-ISSN 2685-158X

## Perlindungan Hukum  Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau
Menurut Sosiologi Hukum Islam

## Nurul Ashikin
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail: nurulashikin475@yahoo.com

## Abstrak
Kejahatan moral dan kekerasan seksual diakui dalam norma semua agama dunia, sehingga nilai-nilai  agama  bersifat  universal.  Hal  ini  harus  dihindari  di  tingkat  eksekutif,  karena peran nilai masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap kepolisian. Faktor hukum dan non  hukum  harus  diutamakan  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan  undang-undang pelanggar seks. Misalnya persepsi masyarakat bahwa perempuan adalah sumber pelecehan seksual,  merasa  bersalah  atas  kekerasan  seksual.  Soal  tersebut  menunjukkan  bahwa  hal tersebut  sangat  sulit,  begitu  juga  dengan  rumusan  kesalahan  yang  menimbulkan  banyak penafsiran.  Penelitian  yang  digunakan  bersifat  analitis  dan  deskriptif,  menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder. Informasi sekunder diperoleh melalui  penelitian  literatur  atau  penelitian  dokumenter.  Seluruh  data  dan  informasi kemudian diolah melalui analisis data kualitatif. Dalam RUU berikutnya, pelecehan seksual harus  diputuskan  sebagai  kejahatan  terhadap  moral  yang  baik.  Bentuk-bentuk  pelecehan seksual  harus  ditentukan  sesuai  dengan  perkembangan  kejahatan  di  masyarakat,  namun tetap berdasarkan hasil penelitian para ahli hukum yang mumpuni .
Kata kunci: Hukum, Pelecehan, Seks, Kejahatan, Pidana.

## Abstract
Moral  crimes  and  sexual  violence  are  recognized  in  the  norms  of  all  world  religions,  so religious values are universal. This must be avoided at the executive level, because the role of community values also greatly influences the police. Legal and non-legal factors must be prioritized  in  the  formulation  and  implementation  of  sex  offender  laws.  For  example, people's perception that women are a source of sexual harassment, feeling guilty for sexual violence. The question shows that it is very difficult, as well as the formulation of errors that lead  to  many  interpretations.  The  research  used  is  analytical  and  descriptive,  using normative  legal  research  and  using  secondary  data.  Secondary  information  is  obtained through  literature  research  or  documentary  research.  All  data  and  information  is  then processed through qualitative data analysis. In the next bill, sexual harassment should be ruled  as  a  crime  against  good  morals.  Forms  of  sexual  harassment  must  be  determined according to developments in crime in society, but still based on the results of research by qualified legal experts.
Keywords: Law, Harassment, Sex, Crime, Criminal.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang larangannya meliputi  ancaman  atau  sanksi  berupa  tindak  pidana  khusus  terhadap  pelanggar  larangan tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  kejahatan  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang dan dapat dipidana menurut undang-undang, sepanjang dianggap larangan itu  berlaku  terhadap  perbuatan  itu,  yaitu  keadaan  atau  peristiwa  yang  ditimbulkannya.
perbuatan  orang  tersebut  sedangkan  ancaman  pidana  ditujukan  kepada  orang  yang menyebabkan  terjadinya  kejahatan  itu.  Ada  hubungan  yang  erat  antara  larangan  dan ancaman  hukuman  karena  ada  juga  hubungan  yang  erat  antara  kejadian  dan  penyebab kejadian, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. 1
Dengan  berkembangnya  teknologi  dan  peradaban  manusia,  tidak  hanya  kejahatan terhadap nyawa dan harta benda yang meningkat, tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan. Sebagai  masalah  sosial,  tindak  pidana  perkosaan  selama  ini  banyak  dilakukan  oleh masyarakat  Indonesia,  baik  dewasa  maupun  lanjut  usia,  dan  sebagian  besar  korbannya adalah  perempuan  dan  anak-anak.  Kekerasan  seksual  adalah  kekerasan  yang  disebabkan oleh seksualitas, biasanya ditujukan kepada pasangannya.
Kekerasan  ini  mencakup  semua  bentuk  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh individu terhadap pasangan seksualnya 2 . Contohnya, kekerasan seksual bisa terjadi ketika seorang  suami  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  istrinya  semata-mata  untuk memenuhi  keinginan  biologisnya 3 .  Kekerasan  seksual  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua jenis, yakni kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan.
Adapun kekerasan seksual berat:
1. Pelecehan seksual melalui sentuhan fisik, seperti memegang, menyentuh bagian tubuh yang sensitif, mencium secara paksa, memeluk, dan perilaku lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, merasa terhina, atau kehilangan kendali.
2. Pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  korban  atau  ketika  korban  tidak menginginkannya.
3. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara  yang  tidak  pantas,  merendahkan,  atau menyakitkan.
4. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  prostitusi  atau  tujuan tertentu.
5. Penyalahgunaan  hubungan  seksual  dimana  pelaku  memanfaatkan  posisi  kekuasaan atau ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual  dengan penggunaan  kekerasan fisik,  dengan  atau tanpa alat bantu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera. 4
Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual verbal. Misalnya, ekspresi verbal, lelucon  pornografi  seperti  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh,  atau  tindakan  lain  yang memerlukan  perhatian  seksual  yang  tidak  diinginkan  oleh  korban  adalah  menjengkelkan atau menyinggung. Kasus pelecehan seksual ini tentu saja menarik untuk disimak. Dari dulu hingga  sekarang,  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  berkali-kali  menarik perhatian  publik.  Tentu  saja,  ketika  berbicara  tentang  pelecehan  seksual,  masyarakat  bisa mendapatkan berita atau informasi melalui media.
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 59.
2 Yuni Dhea Utari, Irlina Dewi, and Muhammad Ilham, “ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM  KEKERASAN  TERHADAP  P EREMPUAN  DAN  ANAK  DI  KABUPATEN  BENGKALIS,” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 5, no. 02 (2023).
3 Susiana Kifli and Atika Ismail, “Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Wajah Hukum 6, no. 2 (2022): 462–70.
4 A.  Rahmah  dan  Amiruddin Pabbu, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. (Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2015), h. 151.

## Nurul Ashikin

## METODE
Metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  empirisme  sosiologis 5 ,  yang merupakan  pendekatan  filosofis  yang  menekankan  pengalaman  sebagai  sumber pengetahuan.  Dalam  konteks  ini,  pengalaman  dianggap  sebagai  informasi  yang  diperoleh atau  dirasakan  melalui  indera,  sehingga  hal  yang  bersifat  empiris  didasarkan  pada pengalaman atau observasi langsung.
Menurut  KBBI,  "empiris"  merujuk  pada  sesuatu  yang  berasal  dari  pengalaman, khususnya  melalui  penemuan,  percobaan,  atau  pengamatan.  Dalam  konteks  penelitian, "penelitian  empiris"  merujuk  pada  metode  penelitian  yang  menggunakan  bukti  yang diperoleh  dari  pengamatan  atau  percobaan.  Ini  termasuk  dalam  ilmu  sosial,  yang mempelajari perilaku manusia dan lingkungan. Penelitian ini juga dapat diterapkan dalam bidang hukum, dengan fokus pada pemahaman makna hukum sebenarnya dan cara hukum beroperasi dalam masyarakat. Misalnya, dalam konteks sosiologi hukum Islam, penelitian empiris dapat digunakan untuk menyelidiki isu pelecehan seksual terhadap perempuan . 6 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu. penelitian empiris yang bersifat  deskriptif dan lebih  bergantung pada analisis. Dalam penelitian kualitatif ini, ada penekanan pada proses dan kepentingan atau perspektif subjek. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis data dari lapangan dengan detail. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena yang menimpa perempuan akhir-akhir ini menjadi topik sentral. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya pengalaman kekerasan oleh perempuan, tetapi intensitasnya  yang  semakin  mengkhawatirkan.  Dalam  konteks  Indonesia,  meningkatnya skala, jenis, intensitas, dan ragam kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan tidak hanya dari laporan media, tetapi juga dari hasil penelitian yang terus berkembang. Menurut Pasal  1  Deklarasi  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan,  "kekerasan  terhadap perempuan"  mencakup  semua  bentuk  kekerasan  fisik,  seksual,  dan  psikologis  terhadap perempuan,  termasuk  ancaman,  intimidasi,  pelanggaran  hak,  dan  kebebasan  perempuan, baik secara terbuka maupun tersembunyi.. 8
Delik  administratif  atau  perbuatan  asusila  dan  pelecehan  seksual  atau  pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran moralitas, yang tidak hanya menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, tetapi sudah menjadi masalah hukum di semua negara di dunia atau masalah global. Pelaku asusila dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh golongan menengah ke bawah apalagi yang tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi pelaku sudah menembus semua strata sosial, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
5 Jenni  Debora  Pakpahan  et  al.,  “Teori  Empirisme  Dalam  Filsafat  Hukum,” Praxis:  Jurnal  Filsafat Terapan 1, no. 01 (2022).
6 S. T. Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022).
7 Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3, h. 2.
8 M.  Munandar  Sulaeman  dan  Siti  Homzah, Kekerasan  Terhadap  Perempuan;  Tinjauan  Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan . (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 1.
Pelanggaran kesusilaan dan pelecehan seksual adalah masalah yang sangat kompleks dan  mengkhawatirkan  masyarakat  karena  tidak  dapat  dipandang  secara  sederhana.  Untuk memahami akarnya, penting untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan yang memengaruhi perilaku  manusia,  termasuk  ketidakpatutan,  kejahatan,  dan  pelecehan.  Perilaku  manusia tidak timbul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti lingkungan alam, faktor  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya,  yang  juga  mencakup  agama 9 .  Di  Indonesia, perempuan  sering  kali  menjadi  korban  kejahatan  seksual.  Pelecehan  seksual  terhadap perempuan bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, dan kebanyakan pelakunya adalah orang  dewasa,  meskipun  tidak  jarang  juga  pelakunya  adalah  anak-anak,  remaja  hingga dewasa.  Selain  penyakit  jiwa,  terdapat  juga  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  terjadinya delik pelecehan seksual yaitu pengaruh lingkungan yang buruk, literatur pornografi, gambar porno, film porno dan VCD yang beredar di masyarakat. Maraknya buku, gambar, film, dan VCD  pornografi  dapat  mengganggu  dan  membuat  kesal  pembaca  dan  penonton  sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama di kalangan remaja.
Penyebab  terjadinya  kejahatan  sangat  kompleks  karena  dipengaruhi  oleh  banyak faktor yang saling terkait satu sama lain. Menurut E.H. Sutherland, kejahatan ditandai oleh perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan negara, dan sebagai tanggapan, negara bertindak dengan memberikan hukuman sebagai upaya terakhir. 10
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan  berpendapat  bahwa  pelecehan  seksual  adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan  terhadap  kepentingan  laki-laki. 11 Gutek  dan  Dunwoody  (1987)  menyatakan bahwa  perilaku  seksual  yang  dianggap  sebagai  persyaratan  pekerjaan  (misalnya mendapatkan  dan  mempertahankan  pekerjaan  atau  dipromosikan)  didefinisikan  sebagai pelecehan seksual sebesar 81-98 persen. Orang dewasa yang bekerja dan siswa. Kedua ahli tersebut juga menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap situasi yang dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual, yaitu: perilaku yang dimaksud, hubungan antara dua orang yang terlibat, usia, jenis kelamin dan sifat pekerjaan penilai.
Faktor-faktor  atau  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  berkaitan dengan kedudukan korban dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan, artinya korban dan pelaku  kejahatan  sebelumnya  memiliki  hubungan  intensitas  tertentu  antara  korban  dan pelaku  kejahatan,  meski  tidak  ada  hubungan  antara  korban  dan  pelaku,  namun  tingkat kejahatannya cukup rendah karena laki-laki menggunakan hubungan horizontal antara laki- laki dan perempuan untuk bereksperimen dan membenarkan tindakan merugikan yang dapat merugikan pihak perempuan.
Dibandingkan  dengan  kekerasan  fisik  dan  psikis  lainnya,  pelecehan  seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan mengancam. Pelecehan seksual adalah pemaksaan, ancaman dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat,  menyentuh,  penetrasi  atau  tekanan,  serta  asusila  dan  pemerkosaan.  Pelecehan
9 Muhammad  Ilham  and  M.  Taufiq,  “Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Perspektif  Antropologi Hukum,” TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum 3, no. 01 (2021): 13 – 23.
10 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h, 14.
11 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Sinar Baru: Bandung, 1983), h. 65.
seksual tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban yang sebagian besar adalah perempuan, meskipun ada juga korban laki-laki, yang lebih memprihatinkan lagi, orang yang melakukan pelecehan seksual ini adalah orang dekat korban, baik tetangga, dekat  korban,  paman  bahkan  ayah  tiri  korban,  tak  terhitung  banyaknya  kasus  pelecehan seksual yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain untuk menyakiti perasaan orang lain.
Pelecehan  seksual  sering  kali  dipicu  oleh  berbagai  faktor,  di  antaranya  adalah ketidaksetaraan  kekuasaan  antara  pelaku  dan  korban,  yang  sering  menjadi  perbincangan utama dalam kasus-kasus tersebut adalah 12 :
1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan
2. Faktor  kedua  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kasus  pelecehan  seksual  adalah tingkat pendidikan.
3. Faktor ketiga adalah media sosial.
4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.
Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya kejahatan. Pertama, faktor internal yang melekat pada pelaku, seperti faktor keturunan dan kejiwaan (gangguan mental) yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal 13 . Kedua, faktor eksternal yang  berasal  dari  lingkungan  atau  situasi  tertentu  di  luar  kendali  pelaku.  Dalam  konteks perilaku  seksual  menyimpang  seperti  pelecehan  seksual,  faktor-faktor  internal  individu seperti  kesulitan  adaptasi  terhadap  perkembangan  zaman  dan  lingkungan  eksternal  yang tidak  mendukung  dapat  berperan.  Pelecehan  seksual  bisa  dimulai  ketika  individu  tidak memiliki kesempatan untuk menghargai batasan pribadi mereka dan privasi tidak dihormati..
Pelecehan atau deviasi seksual mencakup segala bentuk penyimpangan dari norma- norma  seksual,  termasuk  orientasi,  minat,  dan  perilaku  seksual.  Deviasi  merujuk  pada gangguan atau kelainan, sementara perilaku seksual mencakup segala tindakan yang dipicu oleh  dorongan  seksual,  baik  dengan  lawan  jenis  maupun  sesama  jenis.  Perilaku  ini  bisa beragam,  mulai  dari  ketertarikan  hingga  tindakan  seperti  berkencan,  bercumbu,  dan hubungan seksual. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, diri sendiri, atau bahkan objek dalam khayalan. Deviasi seksual merupakan bentuk perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Ini mencakup tindakan yang mengabaikan atau melanggar nilai dan norma, serta bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. 14
Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, seperti di transportasi umum, tempat kerja, pusat perbelanjaan, bioskop, kantor, hotel, atau bahkan di jalanan, baik pada  siang  hari  maupun  malam  hari.  Pelecehan  seksual  di  lingkungan  kerja  sering  kali dikaitkan dengan janji imbalan atau promosi, bahkan bisa melibatkan ancaman, baik secara terang-terangan maupun tidak langsung. Penolakan terhadap tawaran  atau  ajakan tersebut dapat berakibat pada kehilangan pekerjaan, penolakan promosi, atau pemindahan jabatan. Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa adanya janji atau ancaman, namun tetap mengganggu
12 Irvan  Sitorus  and  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  “Analisis  Hukum  Terhadap  Hukuman  Mati  Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemerkosaan),” Jurnal Universitas Ilmu Bandung 4, no. 2 (2022): 911.
13 Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak,” Jurnal Esensi Hukum 2, no. 1 (2020): 27–48.
14 Siska  Lis  Sulistiani, Kejahatan  dan  Penyimpangan  Seksual  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif Indonesia , (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 6.
lingkungan  kerja  dengan  menciptakan  suasana  permusuhan  dan  tekanan.  Dari  berbagai definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelecehan  seksual  adalah  tindakan  yang mengganggu,  tidak  diinginkan,  dan  mengejutkan  bagi  korban,  berupa  perilaku  dengan implikasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan terhadap orang lain.

## PERLINDUNGAN HUKUM
Perlindungan  hukum  mencakup  semua  upaya  untuk  menegakkan  hak  dan memberikan bantuan kepada saksi atau korban, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi mereka.  Perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan,  sebagai  bagian  integral  dari  upaya melindungi  masyarakat,  bisa  diwujudkan  melalui  berbagai  cara,  seperti  pemberian kompensasi,  layanan  medis,  dan  bantuan  hukum.  Istilah  "perlindungan  hukum"  dalam bahasa  Inggris  adalah  "legal  protection",  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  adalah "juridische bescherming". 15
Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana nasional diatur secara ketat. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap penjahat, antara lain sebagai berikut:
1. Hak untuk mengetahui alasan di balik penangkapan, penahanan, dan/atau penjatuhan pidana terhadap diri sendiri.
2. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  atau  rehabilitasi  apabila  penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana tidak sesuai dengan hukum.
3. Hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis.
4. Hak untuk menolak memberikan keterangan (hak untuk tidak berkomentar).
5. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. 16
Perlindungan hukum adalah salah satu cara di mana sistem hukum beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, seperti keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Ini mencakup segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan secara tegas, baik yang tersurat maupun yang tidak tertulis, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum. 17
Secara  konseptual,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  warga  Indonesia merupakan  pengejawantahan  dari  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  martabat dan  kehormatan  manusia,  yang  berakar  pada  Pancasila,  serta  prinsip  negara  hukum  yang juga  berlandaskan  Pancasila.  Prinsip  dasar  perlindungan  hukum  ini  menyatakan  bahwa setiap  individu  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Hampir  semua hubungan  hukum  harus  dijamin  dan  dilindungi  oleh  undang-undang.  Oleh  karena  itu, terdapat beragam jenis perlindungan hukum yang diberikan.
Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP adalah aturan dasar hukum  pidana,  yang  bersifat  umum  dan  berlaku  untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan larangan  perbuatan  tertentu,  baik  delik  Buku  II  (tindak  pidana).    dan  Buku  III  KUHP
15 Bambang  Julianto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia,” Lex Renaissance 5, no. 1 (2020): 20–31.
16 Dikdik  M  Arif  Mansur  dan  Elistaris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan;  Anatara Norma dan Realita . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18.
17 Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016).
(pelanggaran ringan), serta pelanggaran di luar hukum pidana. Pengklasifikasiannya dalam bagian  “Tindak  Pidana  Kesusilaan”  KUHP  “Pengaturan  Tindak  Pidana  Seksual” menimbulkan kerancuan dan cenderung mengaburkan masalah pokok delik seksual, yaitu. pelanggaran  terhadap  keberadaan  manusia,  karena  kesopanan  seringkali  berarti  perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai. standar moral atau pemerintahan. Kejahatan seksual sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral daripada sebagai kejahatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Nilai-nilai  yang  ditekankan  cenderung  mencerminkan pandangan  atau  norma-norma  dari  kelompok  yang  berkuasa  (biasanya  kepentingan  laki- laki), sementara perempuan sering kali diposisikan sebagai kelompok yang lebih rendah.
Istilah  "pelecehan  seksual"  digunakan  untuk  memahami  konsep  kekerasan  seksual. Pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku, mulai dari komentar atau lelucon yang tidak senonoh secara verbal, hingga perilaku fisik yang tidak senonoh seperti menyentuh, meraba, atau memeluk, serta memperlihatkan gambar porno atau vulgar. Ini juga mencakup serangan dan  paksaan  tidak  senonoh  seperti  memaksa  untuk  mencium  atau  meraba,  serta  ancaman untuk menimbulkan kesulitan bagi perempuan yang menolak memberikan layanan seksual, bahkan  hingga  kasus  perkosaan,  yang  saat  ini  semakin  relevan  dalam  kehidupan  sehari- hari. 18
Pelecehan seksual seringkali terjadi secara rahasia tanpa diketahui oleh orang lain, karena dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi. Proses pengaduan ke polisi oleh korban pelecehan  seksual  juga  jarang  dilakukan,  karena  banyak  perempuan  yang  menyadari kejadian tersebut enggan melaporkan ke polisi. Banyak korban merasa malu dan memilih untuk diam tanpa memberontak, karena merasa bahwa kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya.
Hanya sedikit orang yang memilih untuk menempuh jalur hukum setelah mengalami pelecehan seksual. Hukum pidana pada dasarnya berisikan norma hukum yang menetapkan larangan  dan  kewajiban,  dengan  ancaman  pidana  bagi  pelanggarannya.  Pelanggaran terhadap ketentuan pidana sering disebut sebagai tindak pidana, delik, atau peristiwa pidana, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Adanya ancaman sanksi inilah yang membuat hukum pidana dikenal sebagai hukum sanksi, yang  membedakannya  dari  bidang  hukum  lain  seperti  hukum  perdata,  tata  negara,  dan administrasi.  Sanksi tersebut  tidak hanya bertujuan untuk  mendorong kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi hukum bagi pelanggarannya. 19
Tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan, mencegah orang-orang dari melakukan kejahatan dengan cara menakut-nakuti baik secara umum maupun secara khusus terhadap pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan jahat tersebut dan menjadi lebih baik dalam perilaku mereka. 20 Secara teoretis, berbagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan sesuai dengan tingkat penderitaan atau kerugian
18 Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui https://ejournal.unsrat.ac.id , tanggal 26 Desember 2022, pukul 14.00 wib.
19 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 30.
20 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op. Cit. , h. 99.
yang  dialami  oleh  korban.  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  jenis perlindungan yang umumnya diberikan kepada korban kejahatan, di antaranya 21 :
1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
Di Indonesia, sistem kompensasi dan restitusi telah diatur dalam beberapa undang- undang  pidana  khusus  selain  KUHP,  seperti  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kedua konsep ini juga diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  yang  telah  direvisi  melalui  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi  dan Korban. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan  Korban,  restitusi  diartikan  sebagai  penggantian  kerugian  yang  diberikan  kepada korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  kejahatan  atau  pihak  ketiga.  Sementara  itu, kompensasi dijelaskan sebagai penggantian kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti rugi secara penuh sesuai tanggung jawabnya.
Pasal  7A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
b. Ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Konseling
Biasanya,  korban  menerima  perlindungan  ini  ketika  efek  psikologis  negatif  dari kejahatan  terjadi.  Bagi  korban  kejahatan  yang  meninggalkan  trauma  abadi,  seperti pelayanan atau pertolongan medis yang diberikan kepada korban yang menderita secara medis  akibat  kejahatan.  Pelayanan  kesehatan  yang  bersangkutan  dapat  berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visa atau surat  keterangan kesehatan yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  sebagai  bukti).  Medical  report  ini  diperlukan terutama jika korban ingin melaporkan tindak pidana yang dilakukan terhadap dirinya ke pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.
3. Bantuan hukum
Bantuan hukum berperan penting dalam membantu korban kejahatan, terutama di Indonesia  di  mana  banyaknya  bantuan  hukum  disediakan  oleh  lembaga  swadaya masyarakat (LSM). Korban kejahatan seharusnya diberikan bantuan hukum tanpa harus diminta,  mengingat  sebagian  besar  dari  mereka  memiliki  pemahaman  hukum  yang terbatas. Persepsi bahwa korban kejahatan tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum bisa memperburuk keadaan mereka.

## ANALISA MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
Kekerasan  seksual  telah  ada  sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  termasuk  dalam peradaban Yunani, Romawi, India, dan Cina. Kekerasan seksual juga tercatat dalam berbagai
21 Johan  Runtu,  “Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam  Peradilan Pidana,” Lex Crimen 1, no. 2 (2012).
agama,  termasuk  Yahudi,  Nasrani,  Buddha,  Islam,  dan  lainnya.. 22 Di  kalangan  beberapa bangsa  kuno,  terdapat  pandangan  yang  merata  terhadap  perempuan,  di  mana  mereka dianggap  bukan  manusia  yang  memiliki  kedudukan  sempurna,  mungkin  ditempatkan  di antara manusia dan hewan. Ada juga pandangan bahwa perempuan dianggap tidak memiliki jiwa  sehingga  dianggap  tidak  dapat  mencapai  surga.  Tahayul-tahayul  semacam  ini  juga tersebar luas pada masa lampau. 23
Pada  masa  Arab  pra-Islam  (masa  jahiliyah),  kekerasan  terjadi  di  mana  praktik membunuh bayi perempuan diperbolehkan, serta perempuan dianggap sebagai harta warisan yang diperlakukan seperti benda milik suami setelah menikah dan setelah suami meninggal. Praktik-praktik  ini  mencerminkan  ketidakadilan  gender  yang  ada  pada  masa  tersebut. 24 Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk dan variasi, termasuk pandangan visual atau kontak fisik yang melibatkan unsur-unsur tabu, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim baik pada lawan jenis maupun pada diri sendiri, yang ditampilkan di hadapan orang tertentu. Hal ini juga bisa berupa tulisan atau suara yang mengeksploitasi keintiman secara tidak pantas..
Dasar penentuan suatu perilaku sebagai  pelecehan seksual  adalah keberadaan unsur memaksa  seseorang  untuk  menyaksikan  atau  mendengar,  menerima,  dan  mengonsumsi materi  yang  mengandung  konten  pornografi  tanpa  persetujuannya.. 25 Kekerasan  seksual memberikan dampak yang signifikan bagi korban, yang mencakup penderitaan psikologis, kesehatan,  ekonomi,  sosial,  bahkan  politik.  Dampak  dari  kekerasan  seksual  sangat mempengaruhi kehidupan korban, terutama ketika korban merupakan bagian dari kelompok yang rentan secara ekonomi, sosial, atau politik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas dan anak-anak. 26
Islam  mengajarkan  prinsip  kesetaraan  di  antara  umat  manusia,  baik  perempuan maupun  laki-laki,  dengan  penekanan  pada  nilai-nilai  pengabdian  dan  ketaqwaan  kepada Allah  SWT.  Dalam  pandangan  Islam,  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dianggap sebagai tindakan yang tercela, yang melanggar hukum dan syariat Islam. Oleh karena itu, perlakuan  kekerasan  harus  mendapatkan  perhatian  serius  dari  semua  kalangan.  Ini menekankan  pentingnya  kita  untuk  menghadapi  dan  memahami  lebih  dalam  bagaimana kekerasan seksual dilihat dari perspektif Al-Qur'an dan hadis.. 27
Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “at- taharussy  al-jinsi” .  Secara  etimologi at-taharussy bermakna  menggelorakan  permusuhan (at-tahyiij), berbuat  kerusakan (al-ifsad), dan  menimbulkan  kerusakan,  kebencian  dan permusuhan (aligra). Sedangkan secara terminologi  adalah setiap ungkapan dan tindakan
22 Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits , (Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020), h. 16
23 Morteza Mutahhari, Etika Seksual dalam Islam , (Bandung: Penerbit Pustaka, 1982), h. 6
24 Mutmainnah, Aspek  Hukum  Islam  Tentang  Kekerasan  Terhadap  Perempuan ,  Jurnal  Ilmiah  Al- Syi’rah 5, No. 1 August 31, 2016, h. 43
25 Muhammad  Syamsudin  dalam  https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam- fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual (diakses pada 22 Desember 2022, pukul 16.03).
26 Imam  Nakha’I, Islam  Menolak  Kekerasan  Seksual ,  diakses  dari  https//swararahima.com//  22 Desember 2022.
27 Op Cit , h. 17
seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur’an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. 28
Al-Qur’an  menyebut  pelecehan  seksual  baik  fisik  maupun  non  fisik  sebagai “al- rafast” dan “fakhsiyah” . Menurut mufassirin ar-rafast adalah al ifhasy li al-mar’ah fi al- kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas, sedangkan fakhsiyah mirip dengan ar-rafasta yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang  menyerang  dan  merendahkan  harkat  dan  martabat  perempuan.  Ungkapan-ungkapan dan  tindakan  keji  yang  menjurus  seksualitas,  seperti  menyebut  tubuh  perempuan  dengan tidak pantas ( body shaming) yang merendahkan bentuk tubuh, serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. 29
Dalam Islam, perempuan dan anak diberi penghormatan, di mana Islam membebaskan perempuan dari sistem patriarki yang ada pada zaman Jahiliyah Arab, seperti pembatasan dalam  pernikahan  dan  pembunuhan  bayi  perempuan,  serta  memberikan  hak-hak  kepada mereka.  Islam  juga  menghargai  institusi  keluarga  dan  melarang  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Ketika  terjadi  ketidakcocokan  dalam  rumah  tangga,  Islam  mengatur  talak (perceraian)  sebagai  solusi  untuk  melindungi  perempuan,  laki-laki,  dan  anak-anak  dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin timbul akibat masalah keluarga tersebut.. 30 Al-Qur’an  tidak  pernah  memandang  laki-laki  dan  perempuan  secara  berbeda,  al- Qur’an  tidak  memandang  perempuan  dan  anak-anak  rendah,  tidak  mengajarkan  untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur’an dapat menggambarkan bahwa Islam  memberikan  apresiasi  terhadap  cinta,  kasih  sayang,  keharmonisan  dalam  menjalani hubungan suami dan istri. 31
Jika  kita  memperhatikan  adanya  unsur  paksaan  dan  penindasan,  maka  sebenarnya kasus  kekerasan seksual  dalam kerangka syariat  juga mencakup kasus pelecehan seksual. Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32:
ا ً ل ْيِّب َس َءۤا َس َوۗ ًة َش ِّحاَف  َناَك ٗهَّنِّا ٓىٰن ِّ زلا اوُبَرْقَت ا َ ل َو
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”
Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, yang dijelaskan sebagai tindakan yang fahsiyah (tabu) dan merupakan jalan yang sangat tercela. Salah satu contoh  perbuatan  fahsiyah  tersebut  adalah  pandangan  yang  bernuansa  menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenis, baik dilakukan sendirian maupun di depan umum yang dapat merusak kehormatan seseorang. 32 Sehingga perintah menahan pandangan bagi umat Islam serta menutup aurat seperti dinyatakan dalam Q.S An-Nur ayat 30:
28 Ibid.
29 Ibid . 30 Ahmad  Rizky  Mardhatillah  Umar, Argumen  Islam  Untuk  Penghapusan  Kekerasan  Seksual , https//harian indoprogress.com 26 Desember 2022.
31 Op Cit , h. 19
32 Ibid .
ٌۢ  رْيِّب َخ َ هللّٰا  َّنِّا ْۗمُهَل ى ٰ كْز َ ا  َكِّل ٰذ ْۗم ُه َج ْو ُر ُ ف ا ْو ُظ َ ف ْح َ ي َو ْم ِّه ِّرا َصْبَا  ْنِّم اْو ُّض ُغَي  َنْيِّنِّم ْؤُم ْ لِّ ل ْ ل ُ ق
َ ن ْو ُعَن ْصَي اَمِّب
“Katakanlah  kepada  orang  laki-laki  yang  beriman:  "Hendaklah mereka  menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
Dalam surat tersebut disebutkan pentingnya untuk menahan diri dari memandang hal- hal  yang  membangkitkan  nafsu,  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT,  serta  menjaga  kemaluan agar tidak diperlihatkan kepada orang yang tidak halal melihatnya, dengan menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. Hal ini dianggap sebagai tindakan terbaik dan paling bersih dalam Islam. 33 Dalam hukum Islam, tindakan pencabulan termasuk dalam perbuatan yang disebut khalwat atau mesum. Pengertian khalwat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Qanun No. 14 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa khalwat adalah perbuatan diam-diam antara dua individu mukallaf atau lebih, yang berlainan jenis dan tidak memiliki hubungan muhrim atau perkawinan.
Dari hasil penelitian lapangan, ditemukan definisi Khalwat sebagai tindakan berdua- duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang cenderung menuju ke arah perbuatan zina, baik dilakukan di tempat sepi maupun di tempat umum. Dalam ajaran Islam,  Khalwat  dianggap  sebagai  tindakan  terkutuk  dan  tercela,  masuk  dalam  kategori jarimah, dan dikenai hukuman ta'zir. Oleh karena itu, pelaku perlu dikenai hukuman yang tegas  agar  menimbulkan  efek  jera,  mencegah  pengulangan  perbuatan,  serta  memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan tercela serupa.
Untuk dianggap sebagai khalwat, suatu perbuatan harus memenuhi kriteria berikut:
1. Ditemukan dalam keadaan lokasi yang sepi (sunyi) atau jauh dari keramaian
2. Ada pasangan yang bukan muhrim
3. Adanya tanda-tanda melakukan perbuatan yang mengarah ke zina.
Segala tindakan yang dilakukan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa ada penghalang untuk melakukan zina dapat dianggap sebagai khalwat. Hal ini sesuai dengan ketentuan qanun khalwat, di mana para pelaku berada dalam ruangan tertutup  atau  sepi  yang  sulit  dijangkau  oleh  orang  lain,  sementara  mereka  melakukan tindakan yang menuju ke arah zina atau perbuatan terlarang lainnya.
Menjalankan tindakan yang tidak pantas oleh dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, bahkan di tempat ramai, juga dapat dianggap sebagai khalwat. Menurut Abdullah, unsur khalwat tidak selalu terbatas pada lingkungan yang sepi atau sunyi. Dia berpendapat bahwa melakukan tindakan yang melanggar aturan syariat Islam di tempat umum juga dapat disebut  khalwat,  asalkan  dilakukan  oleh  dua  individu  mukallaf  atau  lebih  yang  bukan muhrim dan tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Ini berlaku meskipun pelaku tidak ditemukan dalam keadaan telanjang.
Khalwat merujuk  pada  keadaan  di  mana  dua  individu  dari  jenis  kelamin  yang berbeda  berada  dalam  keadaan  sendirian  sepenuhnya,  baik  itu  di  tempat  yang  sepi  atau ramai, yang dilarang menurut hukum Islam. Tidak diperlukan bukti bahwa pelaku khalwat melakukan  tindakan  yang  dapat  dianggap  sebagai  zina  atau  berpakaian  telanjang,  karena khalwat  itu  sendiri  bukan  merupakan  upaya  zina,  tetapi  situasi  tersebut  dapat  membuka peluang  untuk  terjadinya  tindakan  zina.  Hasil  penelitian  lapangan  menunjukkan  bahwa pelanggaran  khalwat  tidak  terbatas  hanya  pada  perbuatan  yang  dilakukan  di  tempat  sepi sesuai dengan definisi khalwat dalam hukum Islam, tetapi juga mencakup segala tindakan yang dilakukan di tempat terbuka, antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah..
33 Ibn Jarir al-Thabary, Jami’u al-Bayan li Ayi Al-Qur’an , (Beirut: Dar al- Ma’rifah, tt), h. 353.

## KESIMPULAN
Fenomena kejahatan pelecehan seksual di Indonesia memiliki beragam pola, terutama dalam  kasus-kasus  di  mana  perempuan  menjadi  korban  utamanya.  Korban  seringkali mengalami  kerugian  baik  secara  materiil  maupun  emosional  yang  menyebabkan  trauma berkepanjangan. Selain itu, fakta kasus menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, korban pelecehan  seksual,  yang  pada  dasarnya  merupakan  pihak  yang  paling  rentan,  seringkali dijadikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain, misalnya dalam penyebaran konten video porno yang seharusnya bisa menjadi bukti atas kejadian pelecehan seksual, namun ironisnya, hal ini malah menjadi sebuah pukulan balik bagi korban.
Dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual, terdapat kecenderungan untuk  membedakan  antara  pelaku  kejahatan  dengan  korban.  Namun,  dalam  prakteknya, penegakan  hukum  seringkali  kurang  memperhatikan  perlindungan  yang  diberikan  kepada korban yang kemungkinan juga menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum bisa keliru dalam memberikan sanksi kepada para pelaku.
Dari perspektif perlindungan hukum, korban pelecehan seksual di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan berbagai bentuk perlindungan yang diatur secara umum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Hal  ini  mencakup  hak  untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
Dikdik  M  Arif  Mansur  dan  Elistaris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan; Anatara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Ibn Jarir al-Thabary, Jami’u al-Bayan li Ayi Al-Qur’an, Beirut: Dar al- Ma’rifah, tt, h. 353 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pilar Media, cet ke-3, 1996.
M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
Morteza Mutahhari, Etika Seksual dalam Islam, Bandung: Penerbit Pustaka, 1982.
Siska Lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
Mutmainnah, Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Ilmiah Al-Syi’rah 5, No. 1 August 31, 2016.
Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa,  Kriminologi,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2016.
Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, https//harian indoprogress.com 8 februari 2019.
Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal
Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui https://ejournal.unsrat.ac.id , tanggal 26 Desember 2022, pukul 14.00 wib.
Muhammad  Syamsudin  dalam  https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual- dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual (diakses pada 22 Desember 2022, pukul 16.03).
Imam Nakha’I, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari https//swararahima.com// 22 Desember 2022.
Harahap,  Irwan  Safaruddin.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016). Ilham, Muhammad, and M. Taufiq. “Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum.” TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum 3, no. 01 (2021): 13–23. Julianto,  Bambang.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Lex Renaissance 5, no. 1 (2020): 20–31. Kifli, Susiana, and Atika Ismail. “Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam
Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Dalam  Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Wajah Hukum 6, no. 2 (2022): 462–70. Lewoleba,  Kayus  Kayowuan,  and  Muhammad  Helmi  Fahrozi.  “Studi  Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” Jurnal Esensi Hukum 2, no. 1 (2020): 27–48.
Muhammad  Syahrum,  S.  T. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi  Dan  Tesis .  CV.  Dotplus Publisher, 2022.
Pakpahan,  Jenni  Debora,  Geraldine  Surya  Chandra  Heryanto,  Moch  Eryans  Hadiwidjaja, and  Mohammad  Farhan  Gunawan.  “Teori  Empirisme  Dalam  Filsafat  Hukum.” Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 01 (2022).
Runtu,  Johan.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam Peradilan Pidana.” Lex Crimen 1, no. 2 (2012).
Sitorus, Irvan, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemerkosaan).” Jurnal Universitas Ilmu Bandung 4, no. 2 (2022): 911.
Utari,  Yuni  Dhea,  Irlina  Dewi,  and  Muhammad  Ilham.  “ANALISIS  HUKUM  ISLAM PERLINDUNGAN  HUKUM  KEKERASAN  TERHADAP  PEREMPUAN  DAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS.” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 5, no. 02 (2023).