Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1
Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT.
Bank Syariah Indonesia
Atika Tri Aryani 1) ; Miti Yarmunida 2) ; Amimah Oktarina 3)
1)2)3) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: 1) atikatriaryani@gmail.com ; 2) miti_yarmunida@iainbengkulu.ac.id ;
3) amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id
How to Cite :
Aryani, A.T., Yarmudia, M., Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan Bsi Hasanah  Card  di  PT  Bank  Syariah  Indonesia. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Bisnis , 10(S1). DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1

## ARTICLE HISTORY
Received [27 Januari 2022] Revised [27 Februari 2022] Accepted [3 Maret 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  penetapan fee (ujrah) pada  produk  pembiayaan BSI  Hasanah Card di Bank  Syariah  Indonesia. Jenis  pendekatan  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  lapangan  ( field research ).  Dalam  penelitian  ini,  data  primer  dan  sekunder  digunakan untuk  mengumpulkan  informasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Secara khusus,  metode Miles dan Huberman digunakan  dalam  penelitian  ini untuk  analisis  data.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  sistem penetapan fee (ujrah)  pada  BSI  Hasanah Card dipengaruhi  oleh  limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan jumlah pemakaian nasabah. Dan penetapan fee BSI Hasanah Card juga berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia.

## ABSTRACT
This research aims to determine the determination system fee (ujrah) on the BSI Hasanah financing product Card at Bank Syariah Indonesia. This type of research  approach  uses  a  qualitative  descriptive  method.  This  type  of research is field research (field research). The sources of research data are primary data  and secondary  data  and data collection techniques used are observation,  interviews,  and  documentation.  The  data  analysis  technique used the method Miles and Huberman. The results of this study explain that the determination system fee (ujrah) on the BSI Hasanah Card is  influenced by the card limit, the facilities obtained by the customer and the amount of customer usage. And the determination of the fee is BSI Hasanah Card also based on a decision letter from Bank Indonesia regulations.

## KEYWORDS
Fee (ujrah), BSI Hasanah Card, Ijarah

## This is an open access article under the
CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi,  sistem  ekonomi  Islam  yang  digunakan  oleh  industri  bisnis  mulai berkembang  dengan  pesat.  Terlihat  dari  perkembangan  bank  syariah  dan  lembaga  keuangan syariah  di  Indonesia  (Firmanda,  2014).  Globalisasi  ialah  suatu  proses  pertumbuhan  yang  multi- dimensi  dan  multi-bentuk  melalui  keterhubungan  antara  negara  dan  juga  hubungan  antara manusia  (Fathoni,  2018).  Masyarakat  memiliki  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  baik  kebutuhan
primer,  sekunder  maupun  tersier.  Jasa  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  bank dan  lembaga  keuangan  bukan  bank  menjadi  semakin  penting  dalam  perkembangan  ekonomi masyarakat  yang  semakin  pesat (Tehuayo,  2018).  Masyarakat  semakin  memilih  transaksi  berbasis digital  dan  di  era  globalisasi  yang  menuntut  penyelesaian  transaksi  dengan  cepat  menjadi tantangan  bagi  industri  perbankan  untuk  terus  melakukan  inovasi  teknologi  di  bidang  transaksi digital,  seperti  kartu  kredit  syariah  (M.  Mujib  Utsmani,  2017).  Dengan  adanya  kartu  kredit  sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.
Sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  54/DSNMUI/X/2006,  Kartu  Kredit Syariah  adalah  kartu  yang  berfungsi  sebagai  kartu  kredit  dan  memiliki  hubungan  hukum  antara para  pihak,  yaitu  penerbit  kartu  ( mushdir  al-bithaqah ),  pemegang  kartu  ( hamil  al-bithaqah )  dan penerima kartu ( merchant, tajir atau qabil al-bithaqah ) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Ketersediaan kartu  kredit  syariah  sangat  bermanfaat  bagi  umat  Islam,  dan  dapat  menjadi  alternatif  yang  layak untuk menggantikan kartu kredit yang beroperasi di bawah sistem berbasis bunga dalam transaksi (Abd Haling, Hasanah, Nuriatullah, & Riefma Hidayah, 2019).
Salah satu bank yang menawarkan jasa pelayanan pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia, yaitu  produk  BSI  Hasanah Card (Alhusain,  2021).  Sebagaimana  dalam  situs  resmi  Bank  Syariah Indonesia  disebutkan  bahwa  produk  BSI  Hasanah  ada  3  jenis  yaitu  BSI  Hasanah  Premium,  BSI Hasanah  Gold,  dan  BSI  Hasanah  Classic  (P.  B.  S.  Indonesia,  2021).  Kartu  BSI  Hasanah  didasarkan pada  bagian  dan  nomor  DSN.  54/DSNMUI/X/2006  terdapat  3  akad  yang  digunakan  yaitu  akad kafalah, qardh, dan ijarah (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006.) Dalam produk BSI Hasanah Card terdapat beberapa kategori fee (ujrah) yang dikenakan kepada pemegang  kartu/nasabah  yaitu  iuran  tahunan (annual  fee), iuran  bulanan  ( monthly  fee) ,  dan  biaya penagihan  ( Ta’widh). Dari  beberapa  biaya  yang  dikenakan  kepada  nasabah  terbilang  cukup  besar, sehingga  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengkaji  bagaimana  sistem  dari penetapan  ujrah  pada  produk  pembiayaan  BSI  Hasanah Card tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  mengenai  sistem  penetapan  ( fee) ujrah  pada  produk  pembiayaan  BSI  Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia.

## LANDASAN TEORI

## Akad Ijarah
Hubungan  hukum  antara  bank    syariah  dan  nasabah  merupakan  kontraktual.  Istilah  kontrak dalam bahasa Indonesia disebut dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari  kata  ” contract” atau  “ agreement ”  (bahasa  Inggris)  dan  ” overeenkomst” (bahasa  Belanda).  Dalam bahasa  Arab,  perjanjian  atau  kontrak  dikenal  sebagai  perjanjian  yang  berasal  dari  kata Al-Aqdun yang mengandung arti seikat atau ikat tali. Secara tata bahasa, kata akad adalah susunan antara ijab (menawarkan)  dan  qabul  (pengakuan)  yang  didukung  oleh  syara  (Trisadini  P  Usanti,  2013). Perjanjian tersebut membatasi dua pihak yang setuju satu sama lain, misalnya masing-masing pihak pasti  akan  melakukan  komitmen  khusus  mereka  sesuai  dengan  apa  yang  telah  mereka  sepakati (Ifham, 2015).
Al-ijarah berasal  dari  kata al-ajru ,  dan  itu  mengandung  arti al-iwadhu (perubahan).  Menurut pemahaman  syara, al-ijarah adalah  semacam  perjanjian  untuk  mengambil  manfaat  melalui pengganti. Al-ijarah adalah  akad  untuk  pertukaran  kebebasan  penggunaan  hasil  atas  barang  atau jasa  melalui  angsuran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pertukaran  kepemilikan (kepemilikan/milkiyyah)  dari  barang  dagangan  yang  sebenarnya.  Sesuai  Fatwa  Dewan  Syarah Nasional  No.  09/DSN/MUI/IV/2000,  Ijarah  adalah  akad  pertukaran  hak  (manfaat)  pemakai  hasil dengan sesuatu atau administrasi dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran sewa/kompensasi, tanpa  diikuti  dengan  pertukaran  tanggung  jawab  atas  barang  itu  sendiri,  dengan  demikian  dalam akad ijarah tidak ada penyesuaian kepemilikan, namun hanya pertukaran kebebasan penggunaan hasil dari orang yang menyewakannya kepada penyewa (Santoso & Anik, 2017).
Akad  ijarah  mengharuskan  penyedia  sewa  untuk  memberikan  sumber  daya  yang  dapat digunakan atau dapat diuntungkan selama jangka waktu perjanjian dan memenuhi syarat penyedia
sewa  untuk  mendapatkan  sewa  upah  (ujrah)  (Prasetyo,  2019).  Akad  ijarah  ini  sama  dengan  akad I’arah (pinjaman)  dalam  segi  objek  yang  menjadi  akadnya,  Artinya,  berupa  manfaat  dari  komoditi, tetapi  berbeda  dengan  akad  yaar  (pinjaman)  alat  tukar,  yang  harus  dalam  akad  ijarah  dan  bukan akad pinjaman. Akad Ijarah ini juga berbeda dengan akad Jualah (persaingan). Hal ini karena dalam kontrak  Jualah,  pelaku  tidak  berhak  atas  alat  tukar  apapun  sampai  target  berhasil,  juga  bukan kontrak  yang  mengikat.  Akad  ini  pada  dasarnya  ialah  akad  yang  diperbolehkan  secara  fiqh berdasarkan dalil dari Al-Qur’an,  Hadist, dan juga Ijma’ (H.  M Pudjihardjo, 2019). Pada hakekatnya ijarah  dilakukan  dengan  tujuan  mulia,  yaitu  mengedepankan  gagasan  ta'awun  (menolong  dalam kebaikan) sekaligus  menghindari dosa ikhtinaz (menahan uang dan  membiarkannya  menganggur, tidak  mempermainkan  transaksi  yang  bermanfaat) (Syariah,  2015).  Al-Qur’an  dijadikan  sebagai pedoman ijarah ini, seperti tersebut dalam surah At-Thalaq ayat 6:
Artinya: “ Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah  upahnya  kepada  mereka;  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya .” (Q.S Ath-Thalaq 65: 6)
Dalil tersebut adalah artikulasi dari “beri mereka upah, artikulasi ini menunjukkan adanya jasa yang  diberikan  agar  menjadi  kewajibannya  untuk  membayar  kompensasi  (biaya)  secara  tepat.  Ini termasuk administrasi sewa atau rental. Kompensasi dalam menahan diri ini dirujuk dalam struktur keseluruhan, mencakup berbagai sewa (ijarah) (Tehuayo, 2018).
Hadits Rasulullah oleh Ibn Majah dari Ibn Umar berbicara tentang penetepan fee (iuran) pada akad ijarah. Sebagai berikut:
Artinya:  “ Ðari  Abdullah  bin  Umar  ia  berkata:  telah  bersabda  Rasulullah  “berikanlah  upah  pekerja sebelum keringatnya kering ”. (HR. Ibnu Majah)
Dasar etis dalam menyewa adalah memegang kepercayaan satu sama lain dan membantu satu sama lain dengan bekerja sama untuk  memperlancar proses ibadah kepada Allah. Kemudian pada saat itu, tidak seorang pun boleh terbebani olehnya dan tidak seorang pun boleh terluka (Salimudin, 2021).  Menurut  ulama  Hanaf,  hanya  ada  satu  pilar  Alizara:  ijab  (pernyataan  sewa)  dan  kabul (persetujuan  sewa).  Namun,  sebagian  besar  ulama  mengatakan  bahwa  ada  empat  pilar  Alizara. Ulama Hanaf berpendapat bahwa kontrak, sewa/kompensasi, dan manfaat, termasuk syarat Alizara, bukanlah pilar. Hal ini menunjukkan bahwa sewa dianggap tidak sah apabila salah satu rukun sewa (al-ijara) tidak terpenuhi. Hal ini karena ketentuan atas komponen-komponen sewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif (Tehuayo, 2018).
Keabsahan  ijarah  erat  kaitannya  dengan  aqid  (perseorangan  yang  mengadakan  perjanjian), ma'qud 'alayh (produk yang menjadi objek perjanjian), ujrah (upah), dan substansi perjanjian (nafs al-aqd), khususnya:
a. Kehendak antara dua orang yang mengadakan akad ijarah disebut juga tijarah (pertukaran) karena di dalamnya terdapat skala konversi kepemilikan.
b. Penting  untuk  mengetahui  gagasan  objek  perjanjian  (manfaat)  untuk  menghindari perdebatan.
c. Ma'qud 'alayh (produk) harus memiliki opsi untuk memenuhi syara'.
d. Penggunaan barang diperbolehkan sesuai syara'.
e. Bukan menyewakan untuk pekerjaan yang diharapkan darinya.
f. Tidak menyewa untuk memenuhi komitmen diri sendiri.
g. Kelebihan ma'qud 'alayh adalah sesuai dengan ketentuan umum. (Rahmat Syafe’i, 2008)

## Kartu Kredit Syariah
Kartu kredit ( bitoqoh al-i'timan ) adalah kartu yang diberikan oleh bank atau lembaga penyedia kartu  kredit  yang  menyerahkan  hak  istimewa  kepada  individu  yang  memenuhi  prasyarat  khusus yang namanya tercatat pada kartu untuk digunakan sebagai alat pembayaran angsuran kredit untuk pengadaan  barang  dan  jasa,  atau  untuk  melakuakn  penarikan  uang  tunai  dalam  limit  kredit  yang telah ditetapkan oleh bank atau lembaga penyedia kartu kredit. Pemegang Kartu tidak diwajibkan untuk  melakukan  pembayaran  sekaligus  saat  menyelesaikan  transaksi  pengembalian  dana  kredit, namun  diberi  keringanan  untuk  membayar  secara  mencicil  dengan  tingkat  iuran  tertentu  dan tingkat iuran senilai saldo kredit yang telah digunakan (Wijaya & Ismail, 2020).
Penggunaan  kartu  kredit  bisa  meminimaliris  risiko  memegang  uang  tunai  baik  dari  sisi kecurangan  ( fraud) maupun  kehilangan  termasuk  keselamatan  pemegang  uang  tunai  tersebut. Dengan  menggunakan  kartu  kredit,  jumlah  UP/TUP  yang  harus  disediakan  pemerintah  dapat diminimalisir. Dan juga akan mengurangi opportunity cost dan real cost yang mungkin timbul. Secara khusus terdapat lima pihak yang mendapat manfaat dari penggunaan kartu kredit, yaitu Bendahara Umum  Negara  (BUN),  satker,  pegawai  pemegang  kartu  kredit,  penyedia  barang/jasa,  dan  bank penerbit kartu kredit (KPPN Kotabumi, 2021).
Dalam bukunya Abdullah al-Mushlikh dan Salah al-Shawi, definisi kartu kredit terbagi menjadi dua  kata  yaitu bithaqah (kartu)  dipakai  untuk  potongan  kertas  kecil  ataupun  bahan  lain  dan diatasnya tertulis penjelasan mengenai potongan kertas itu. Sedangkan kata I’timan berarti keadaan aman dan saling percaya. Dalam dunia bisnis, ini adalah jenis pinjaman yang harus dilunasi. Dalam terminologi,  ini  didefinisikan  sebagai  kartu  yang  dikeluarkan  oleh  bank  dan  sejenisnya  yang pemiliknya dapat menggunakan untuk membeli barang dan jasa tertentu untuk membayar utang, serta  segala  sesuatu  yang  diperlukan  (Firmanda,  2014).  Sejumlah  jasa  terkait  kartu  syariah  diatur dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  42  tentang Syariah  Charge  Card dan  Fatwa  DSN  MUI  No.  54  tentang Syariah Card. Kartu syariah ( syariah Card ) merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya yang hubungan hukumnya antara pihak berdasarkan prinsip syariah (Soemitra, 2019).
Pengertian  Kartu  Kredit  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang Penyelenggaraan  Alat  Pembayaran  Dengan  Menggunakan  Kartu,  Pasal  1  angka  (4):  “Kartu  kredit adalah  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan cicilan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yaitu transaksi belanja ke merchant tertentu, atau digunakan  untuk  melakukan  penarikan  tunai  dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penyedia kartu kredit, dan pemegang kartu wajib membayar kepada penyedia kartu kredit setelah itu” (Mustofa, 2015).
Ada perbedaan antara kartu kredit dan kartu kredit syariah dari segi perhitungan biaya bunga, sementara  kartu  kredit  syariah  tidak  ditetapkan  biaya  bunga  tetapi  menggunakan  beberapa ketentuan yaitu Member ship , kedua kartu ini dianggap dari sisi perhitungan biaya bunga sedangkan dalam  kartu  kredit  syariah  ditetapkan  biaya  ujrah  (sewa)  yaitu  jumlah  iuran  keanggotaan  untuk layanan  menggunakan  kartu  yang  limitnya  telah  ditetapkan  oleh  bank  atau  perusahaan  penyedia jasa  kartu  kredit.  Pada  kartu  kredit  syariah  MUI  menetapkan  batasan  yaitu  diantaranya  tidak memunculkan  riba,  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  transaksi  yang  haram  serta  tidak  israf atau berlebihan (Syifa, Sofian Muhlisin, 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis  pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  karena  analisis datanya menggunakan struktur lisan dan tersusun. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan ( field research). Informan  penelitian  ini  adalah  pegawai  bapak  Widi  Okta  Pratama  selaku Card  business officer di Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu. Sumber data/informasi yang dimanfaatkan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Informasi  penting  diperoleh  dari  wawancara  langsung  dengan
Bapak Widi Okta Pratama. Sedangkan informasi opsional didapat dari tulisan yang dijadikan sebagai landasan teori selaku acuan sehingga peneliti tidak terlalu jauh menyelidiki informasi yang diperoleh di lapangan.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  desember  2021  di  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1. Metode pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara tatap muka langsung dengan mengikuti protokol kesehatan, penulis memberikan pertanyaan terstruktur kepada  responden  sebagai  bahan  wawancara.  dan  juga  melakukan  dokumentasi  selama  proses wawancara berlangsung.
Pendekatan Miles dan Huberman digunakan  untuk  analisis  data  karena  studi  kualitatif  ini melibatkan pengumpulan data terus-menerus yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sesuai dengan  metodologi  yang  digunakan  maka  analisis  data  yang  digunakan  dengan  teknik  yaitu redukasi data ( Data reduction) , penyajian data ( Data display) , dan Verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1, berikut ini penulis uraikan mekanisme penetapan fee (ujrah) untuk produk pembiayaan BSI Hasanah Card yang ditawarkan oleh bank tersebut.
Bank  Syariah  Indonesia  yang  merupakan  bank  merger  dari  3  anak  perusahaan  BUMN  yang cukup besar yaitu Bank Mandiri Syariah,  BNI Syariah,  dan BRI Syariah, pada wawancara oleh Widi Okta Pratama yang merupakan Card Business Officer menjelaskan bahwa kondisi Hasanah Card saat ini  mengalami  peningkatan  angka  yang  signifikan  yaitu  untuk  akuisisi  per  tahun  mengalami peningkatan  kisaran  800%.  Dengan  disahkan  Hasanah Card oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) maka  Hasanah Card mempunyai  standar  sendiri  untuk  bertransaksi  yaitu  sesuai  dengan  prinsip syariah, no merchant non-halal, dapat mengajukan tambahan kartu dan free executive lounge airports bagi  pemilik  Hasanah Card Platinum  (Wawancara  dengan  Widi  Okta  Pratama,  28  Desember  2021, Bank Syariah Indonesia S. Parman 1). Untuk menghindari gharar dalam praktik Hasanah Card , Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan kode kepada merchant halal yang produknya dikonsumsi oleh nasabah BSI Hasanah Card . Kartu BSI Hasanah hanya boleh digunakan di tempat-tempat halal, sebagaimana ditentukan oleh perusahaan.
Untuk  saat  ini  target  pasar  Hasanah Card hanya  tertuju  kepada  nasabah  yang  telah menggunakan  produk  Bank  Syariah  Indonesia  misalnya  nasabah  yang  memiliki  tabungan  atau punya pinjaman, dan  juga untuk pegawai yang payroll melalui Bank Syariah Indonesia. Pengajuan Hasanah Card sendiri sangat mudah yaitu hanya melampirkan KTP, NPWP, slip gaji, dan form. Untuk pengajuannya  bisa  langsung  mengisi  form  ke  kantor  cabang  atau  bisa  melalui  google  form, menunggu persetujuannya selama 3 hari kerja kemudian kartu akan dikirimkan ke alamat nasabah dengan proses pembuatan kartu selama 14 hari kerja (Wawancara dengan Widi Okta Pratama, 28 Desember 2021, Bank Syariah Indonesia S. Parman 1).
BSI  Hasanah Card memiliki  tiga  jenis  kontrak  yang  berbeda,  yang  disebut  sebagai  kafalah, qardh,  dan  ijarah.  Menurut  ketentuan  kontrak  kafalah,  penerbit  kartu  (kafil)  adalah  penanggung jawab atas semua pembayaran angsuran (dayn) pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan pedagang, dan untuk semua penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit  kartu.  Dalam  akad  qardh,  penerbit  kartu  adalah  penyedia  pinjaman  (muqridh)  kepada pemegang  kartu  (muqtaridh)  melalui  penarikan  tunai  dari  bank  atau  ATM  bank  pemberi  kartu. Selanjutnya  dalam  akad  ijarah,  penerbit  kartu  merupakan  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayananan  kepada  pemegang  kartu.  Untuk  akad  ijarah  ini,  penyedia  kartu  bisa  mendapatkan biaya (ujrah) (B. S. Indonesia, 2021).
Berikut  merupakan  rincian  ketentuan  khusus  terkait  biaya-biaya  yang  dikenakan  kepada pemegang BSI Hasanah Card.

## Iuran Tahunan ( Annual Fee)
Iuran  tahunan  ( annual  fee) untuk  masing-masing  kartu  BSI  Hasanah  ialah:  (Andra, Mastermanifestors, 2021.)
Tabel 1. Annual Fee
BSI Hasanah Classic BSI Hasanah Gold BSI Hasanah Platinum Kartu utama Rp. 120.000 Rp. 240.000 Rp. 600.000 Kartu tambahan Rp. 60.000 Rp. 120.000 Rp. 300.000 Biaya Bulanan ( Monthly Fee)
Untuk besarnya biaya bulanan BSI Hasanah Card disesuaikan oleh besar limit serta varian kartu yang dimiliki nasabah: (B. S. Indonesia, 2021)
Tabel 2. Monthly Fee Limit Classic Gold Platinum Kategori 1 Rp. 80.000 Rp. 160.000 Rp. 800.000 Kategori 2 Rp. 120.000 Rp. 200.000 Rp. 1.000.000 Kategori 3 Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Kategori 4 Rp. 400.000 Rp. 2.000.000 Kategori 5 Rp. 500.000 Rp. 2.500.000 Kategori 6 Rp. 600.000 Max Rp. 18.000.000
Berikut  biaya  penagihan  ( Ta’widh )  kartu  BSI  Hasanah Card diantaranya  ialah  (B.  S.  Indonesia, 2021):
Tabel 3. Biaya Penagihan ( Ta’widh)
Jumlah Hari Tunggakan Besaran Biaya 1 s.d 149 hari Rp. 57.000 ≤ 150 hari Rp. 150.000
Untuk fee pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card ditetapkan berdasarkan peraturan dari Bank  Indonesia  dan  juga  kebijakan  dari  Bank  Syariah  Indonesia.  Dan  sistem  penetapan  ujrahnya sesuai dengan limit dan  fasilitas yang terdapat di  kartu tersebut. Fee (ujrah) yang dikenakan pada nasabah  berupa  biaya Annual  Fee yaitu  biaya  anggota  tahunan ,  Monthly  Fee yaitu  biaya  anggota bulanan , dan biaya penagihan ( Ta’widh) . Yang  mana annual fee ditetapkan  berdasarkan limit kartu dan  fasilitas  yang  didapatkan  oleh  nasabah.  Untuk annual  fee BSI  Hasanah  Platinum  ujrahnya terbilang  jauh  selisih  jumlahnya  daripada  kartu  yang  lainnya  karena  keunggulan  fasilitas  yang didapatkan oleh nasabah pemilik BSI Hasanah Platinum. Sedangkan monthly fee ditetapkan sesuai dengan  limit  kartu  dan  pemakaian/biaya  bulanan  yang  digunakan  oleh  nasabah  itu  sendiri (Wawancara dengan Widi Okta Pratama, 28 Desember 2021, Bank Syariah Indonesia S. Parman 1).
Berdasarkan Surat BI No. 23/84DKSP/Srt/B Tanggal 9 Juni 2021 Perihal Penyesuaian Kebijakan Penyelenggaraan  Kartu  Kredit,  terkait  transmisi  kebijakan  suku  bunga  dan  efisiensi  transaksi  non tunai. Efektif bulan Juli 2021 BSI Hasanah Card menerapkan penurunan biaya Monthly Fee . Dengan adanya  penurunan  biaya monthly  fee dari  biaya  semula  saat  Bank  Syariah  Indonesia  baru  mulai beroperasi  maka  nasabah  juga  lebih  diringankan  dalam  melakukan  transaksi  menggunakan  BSI Hasanah Card .
Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada wawancara yang dilakukan penulis bahwa fee pada BSI Hasanah Card ditetapkan berdasarkan surat keputusan peraturan dari Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Untuk sistem penetapan annual fee dan monthly fee Hasanah Card ditetapkan berdasarkan limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah, dan jumlah pemakaian nasabah itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Sistem BSI Hasanah Card yang digunakan sebagai kartu dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam menggunakannya. Sistem kerja Hasanah Card agar berjalan dengan baik adalah dengan  mengikutsertakan pihak-pihak yang  memiliki kepentingan bersama khususnya: pemegang kartu  ( Card  holder), penerbit  kartu,  dan  pihak  pedagang  ( merchant ).  Untuk Fee Hasanah Card berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Dan sistem penetapan fee (ujrah) ditentukan sesuai dengan limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan juga jumlah pemakaian nasabah.

## Saran
Dalam  penelitian  ini,  menurut  penulis  Bank  Syariah  Indonesia  harus  senantiasa  menjaga segala bentuk transaksi serta perjanjian yang terdapat di dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah  yang  ditetapkan  oleh  DSN-MUI.  Untuk  penulis  berikutnya,  diharapkan  dapat  memperluas bahasan  tentang  kualitas  keuangan  syariah  dalam  meningkatkan  kinerja  karyawan,  baik  dari  segi aqidah,  syariah  dan  etika  yang  bisa  membantu  tingkat  keberhasilan  perusahaan  dan  dapat membantu karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Haling, D. K., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & Riefma Hidayah, N. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah , 1 (1), 1–15. https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.2.1-15 Alhusain,  A.  S.  (2021).  Bank  Syariah  Indonesia:  Tantangan  dan  Strategi  dalam  Mendorong Perekonomian Nasional. Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 13 (3), 19–24.
Andra. (2021). 3 Kartu Kredit BSI Hasanah. Retrieved November 11, 2021, from Mastermanifestors website: https://www.mastermanifestors.com/kartu-kredit-bsi-hasanah/
Fathoni,  A.  (2018). ETIKA  BISNIS  SYARIAH  bank,  Koperasi  dan  BMT (1st  ed.).  Jakarta  Timur:  Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
Firmanda, H. (2014). Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Maslahah . 4 (2), 253–288.
H. M Pudjihardjo, N. F. M. (2019). Fikih Muamalah Ekonomi Syariah (1st ed.). Malang: UB Press. Ifham,  A.  (2015). INI  LHO  BANK  SYARIAH!  Memahami  Bank  Syariah  dengan  Mudah .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Indonesia,  B.  S.  (2021).  Kartu  pembiayaan.  Retrieved  November  12,  2021,  from https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu?lainnya=true&category=38
Indonesia, P. B. S. (2021). BSI Hasanah Card Gold. Retrieved from https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu/1617248873bsi-hasanah-card-gold
KPPN Kotabumi. (2021). Kartu Kredit Pemerintah (KKP) .
M. Mujib Utsmani. (2017). CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. WADIAH , 01 (02), 1. Mustofa, U. A. (2015). Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 01 (01), 17–28. Retrieved from http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4
Nasional, F. D. S. FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card . , (2006).
Prasetyo, A. (2019). Akuntansi Keuangan Syariah (1st ed.; M. Kika, Ed.). Yogyakarta: ANDI.
Pratama, Widi Okta. 28 Desember 2021. Wawancara. Bank Syariah Indonesia S. Parman 1, Bengkulu. Rahmat Syafe’i. (2008). Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia. Salimudin,  M.  (2021). Fiqih  Muamalah:  Kumpulan  Makalah  Hadits-Hadits  Ekonomi . 53 (9),  1689–1699. Retrieved from www.journal.uta45jakarta.ac.id
Santoso,  H.,  &  Anik,  A.  (2017).  Analisis  Pembiayaan  Ijarah  Pada  Perbankan  Syariah. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (02), 106–116. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33 Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (1st ed.). Jakarta Timur: KENCANA. Syariah, D. P. (2015). Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah (1st ed.). Surabaya: Otoritas Jasa Keungan.
Syifa, Sofian Muhlisin, S.  H. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU  KREDIT  SYARIAH  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  TUJUAN  PENGGUNAAN. Jurnal  Nisbah , 5 , 55–66.
Tehuayo,  R.  (2018).  Sewa  Menyewa  (Ijarah)  Dalam  Sistem  Perbankan  Syariah. Tahkim , 14 (1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576
Trisadini  P  Usanti,  A.  S.  (2013). Transaksi  Bank  Syariah (1st  ed.;  R.  Damayanti,  Ed.).  Jakarta:  Bumi Aksara.
Wijaya,  R.  P.,  &  Ismail,  N.  (2020).  Sharia  Credit  Card  in  The  View  of  Maqasid  al-Sharia. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law , 4 (1), 17. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4347