Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 6, Nomor 2, Maret – April 2024 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.8410

## FAKTOR PENDORONG INISIATIF ADOPSI OPEN GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI DI PULAU JAWA
Fatma Yunita Aprilia 1 , Diah Hari Suryaningrum 2 Universitas Pembangunan Nasional ―Veteran‖ Jawa Timur 1,2 diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong inisiatif adopsi open government di pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi- provinsi  di  Pulau  Jawa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif dengan  analisis  regresi  linear  berganda  untuk  menganalisis  hubungan  antara  variabel- variabel yang diteliti. Populasi penelitian meliputi seluruh kota dan kabupaten di Pulau Jawa,  dan  sampel  penelitian  diambil  secara  purposive  sampling  dengan  total  113  kota dan  kabupaten.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pajak  yang  dibayar  masyarakat memiliki  pengaruh  positif  terhadap  bagaimana  pemerintah  daerah  menyediakan  akses ke  website  mereka,  sedangkan  fragmentasi  politik  berpengaruh  negatif  terhadap  cara pemerintah  daerah  menyediakan  akses  ke  website  mereka.  Simpulan,  penelitian  ini menekankan  pentingnya  kerja  sama  antara  masyarakat  dan  pemerintah  untuk meningkatkan  kesadaran  akan  hak  mendapatkan  informasi  publik  serta  memperkuat fasilitas  akses  data  informasi  publik  sebagai  bentuk  komitmen  untuk  mewujudkan pemerintahan terbuka.
Kata Kunci : Informasi Publik, Open Government, Satu Data, Website

## ABSTRACT
This research aims to examine and analyze the factors that encourage open government adoption initiatives in district and city governments in provinces on the island of Java. The  research  method  used  is  a  quantitative  method  with  multiple  linear  regression analysis  to  analyze  the  relationship  between  the  variables  studied.  The  research population  covers  all  cities  and  regencies  on  the  island  of  Java,  and  the  research sample was  taken by purposive sampling with a  total  of  113 cities and regencies. The research  results  show  that  taxes  paid  by  the  public  have  a  positive  influence  on  how local governments provide access to their websites, while political fragmentation has a negative  influence  on  how  local  governments  provide  access  to  their  websites.  In conclusion,  this  research  emphasizes  the  importance  of  cooperation  between  the community  and  government  to  increase  awareness  of  the  right  to  obtain  public information  and  strengthen  data  access  facilities  for  public  information  as  a  form  of commitment to realizing open government.
Keywords: Public Information, Open Government, One Data, Website

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  1990-an New  Public  Management mulai  dikenalkan  sebagai  dampak dari  protes  masyarakat  atas  manajemen  organisasi  sektor  publik  yang  dianggap  tidak
lebih  baik  dari  sektor  swasta.  Pandangan  mengenai New  Public  Management menghendaki  bahwa  penggunaan  informasi  dan  teknologi  komunikasi  akan meningkatkan efisiensi, kebijakan yang efektif, dan nilai-nilai demokrasi (OECD, 2016). Perkembangan teknologi informasi yang pesat menciptakan kemudahan akses informasi oleh  setiap  orang  tidak  terkecuali  kebutuhan  akses  informasi  milik  sektor  publik. Keterbukaan  informasi  sektor  publik  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Di  Indonesia,  upaya  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  sektor  publik dibuktikan  dengan  turut  sertanya  Indonesia  menjadi  salah  satu  pencetus  berdirinya Open  Government Partnership  (OGP).  Pemerintah  Indonesia  bekerjasama  dengan delapan  negara  lain  menandatangani  Deklarasi  OGP  pada  September  2011  (OECD, 2016).  Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  menggiatkan  praktik  keterbukaan pemerintah  dengan  membuat  kebijakan  yang  transparan  dan  melibatkan  peran  aktif warga  negara.  Di  Indonesia,  upaya  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  sektor publik  dibuktikan  dengan  turut  sertanya  Indonesia  menjadi  salah  satu  pencetus berdirinya Open Government Partnership (OGP). Selaku pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  ini,  Komisi  Informasi  Pusat  Republik  Indonesia melakukan  pengamatan  dan  penilaian  mengenai  keterbukaan  informasi  milik  badan publik. Menurut Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021, hasil dari pengamatan dan penilaian terhadap keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 adalah sebagaimana tersaji dalam Diagram 1.
Diagram 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Sumber: Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021
Berdasarkan  Diagram  1,  keterbukaan  informasi  milik  100  Badan  Publik  masih tergolong  tidak  informatif.  Keterbukaan  informasi  publik  di  Indonesia  belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal. Berdasarkan  Luthfia dkk., (2021) setidaknya terdapat  empat  hambatan  penerapan  keterbukaan  informasi  publik  di  Indonesia. Hambatan  tersebut  yaitu  kurangnya  komitmen  keterbukaan  oleh  pemerintah,  birokrasi yang  tidak  fleksibel,  dan  budaya  organisasi  yang  tidak  terbiasa  membuka  informasi kepada  publik.  Masyarakat  juga  dinilai  kurang  sadar  atas  hak  untuk  mengakses informasi  publik.  Komitmen  pengungkapan  informasi  kepada  publik  juga  harus dibarengi  dengan peningkatan kualitas informasi dalam situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan  Marthasari  &  Ismadianti  (2020)  kinerja  situs  resmi  pemerintah  daerah  di Indonesia  sebagian  besar  termasuk  ke  dalam  kategori  sedang.  Akan  tetapi  pada kenyataannya,  situs  resmi  pemerintah  daerah  sering  kali  tidak  bisa  diakses  atau
menunjukkan keamanan halaman situs tidak aman atau berbahaya, tampilan grafik yang tidak  menarik  serta  tautan  yang  tidak  clickable.  Yuhertiana  dkk.  (2020)  website kementerian  keuangan  serta  auditor  pemerintahan  di  beberapa  negara  tidak  dapat diakses  dalam  mesin  pencarian  Google.  Situs  website  pemerintah  daerah  juga  sedikit yang  menyajikan  laporan  keuangan  daerahnya.  Oleh  karena  hambatan  tersebut, seringkali  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  informasi  publik (Shadrina & Hidajat, 2023).
Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inisiatif Open Government menjadi penting  untuk  memastikan  arah  kebijakan  sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah Indonesia  dalam  menerapkan  keterbukaan  informasi  publik.  Peneliti  tertarik  meneliti faktor-faktor yang menjadi pendorong inisiatif Open Government dalam segi demografi, ekonomi,  politik,  dan  profil  kota  pada  provinsi-provinsi  di  Pulau  Jawa.  Penelitian terdahulu  lebih  banyak  menggunakan  variabel  seperti  persepsi  pengguna  informasi publik,  kualitas  informasi,  budaya  organisasi,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah.  Sementara  pada  penelitian  ini  akan  lebih  fokus  pada  keempat  faktor  yaitu demografi,  ekonomi,  politik,  dan  profil  kota.  Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dari segi demografi, ekonomi, politik, dan  profil  kota  yang  menjadi  pendorong  inisiatif  adopsi open  government pemerintah daerah kabupaten dan kota yang berada dalam provinsi di Pulau Jawa.

## KAJIAN TEORI Teori Stakeholder
Teori  stakeholder  bertujuan  untuk  membantu  manajemen  meningkatkan  nilai entitas  nya.  Nilai  suatu  entitas  meningkat  karena  sebagai  akibat  dari  kegiatan  yang dioperasikan serta memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul bagi stakeholder. Dalam  teori  stakeholder  juga  disebutkan  bahwa  untuk  menambah  tingkat  keberhasilan usaha  dan  akuntabilitas,  organisasi  harus  memperhatikan  kepentingan  para pemangkunya (Suharyani et al., 2019).
Menurut Rose dkk., (2018) setiap organisasi memiliki pemangku keputusan yang harus  diakui  dan  dihormati  oleh  manajer  organisasi  tersebut.  Pemenuhan  kepentingan para  stakeholder  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  dukungan  demi  keberlanjutan kegiatan  sebuah  organisasi  (Tampubolon  &  Siregar,  2019).  Dalam  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 54  Tahun  2011,  stakeholders  atau  pemangku  kepentingan  dalam  konteks  instansi pemerintah  adalah  pihak  di  dalam  atau  di  luar  instansi  pemerintah  yang  memiliki kepentingan  serta  dapat  mempengaruhi  kinerja  instansi  tersebut  yang  dapat meningkatkan  tata  kelola  menjadi  lebih  baik.  Contoh  stakeholder  internal  instansi pemerintah  adalah  pimpinan,  pegawai,  pegawai  tidak  tetap,  pensiunan,  dan  alih  daya. Sementara  itu,  contoh  stakeholder  eksternal  instansi  pemerintah  adalah  media, komunitas, masyarakat, dan kelompok UMKM.

## Teori Institusional
Di  Maggio  &  Powell  (1983)  dalam  (Marthasari  &  Ismadianti2020)  menjelaskan bahwa teori  institusional  menganggap desain  dari  sebuah organisasi  merupakan proses yang  dikondisikan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mengarahkan  organisasi memiliki  karakteristik  yang  sama.  Teori  institusional  memandang  organisasi  yang mengutamakan  legitimasi  cenderung  menyamakan  kegiatan  organisasinya  berdasarkan kehendak  sosial  disekitarnya  (Karina  et  al.,  2019).  Teori  institusional  merupakan  teori
yang menjelaskan bagaimana karakteristik suatu organisasi memiliki kesamaan dengan organisasi lainnya. Organisasi-organisasi dalam lingkungan yang sama cenderung akan memiliki  karakteristik  yang  serupa.  Organisasi  akan  mengarahkan  kegiatannya  agar sesuai  dengan  harapan  sosial  di  sekitarnya.  Upaya  menyesuaikan  harapan  sosial  dapat menyebabkan  organisasi  untuk  patuh  kepada  peraturan  yang  berlaku  sehingga menimbulkan kesamaan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya.

## Teori Penetapan Tujuan
Teori  penetapan  tujuan  merupakan  satu  diantara  teori  yang  paling  kuat  dalam penelitian  motivasi  kerja,  menjelaskan  bagaimana  karakteristik  tujuan  mempengaruhi kinerja  melalui  mekanisme  fokus  perhatian,  usaha,  ketekunan,  dan  pengembangan strategi (Diefendorff & Seaton, 2015). Teori Penetapan Tujuan tidak hanya berlaku bagi individu,  namun  juga  berlaku  pada  kelompok  atau  team  (van  der  Hoek  et  al.,  2018). Berdasarkan  teori  ini,  pegawai  dalam  team  akan  memiliki  kinerja  lebih  baik  apabila tujuan  yang  memandu  pekerjaan  ditetapkan  dengan  jelas,  spesifik,  dan  menantang dibanding  dengan  tujuan  yang  tidak  jelas,  ambigu,  dan  tidak  menantang  (Locke  & Latham,  2015;  Triani,  2018).  Teori  ini  menunjukkan  bahwa  organisasi  menetapkan komitmen  demi  mencapai  tujuan  sehingga  akan  mempengaruhi  kinerja  organisasi tersebut.  Kegiatan  pada  organisasi  akan  lebih  terarah  dan  terstruktur  apabila  tujuan organisasi tersebut telah ditetapkan dengan jelas.

## Faktor Demografi
Berdasarkan  teori  stakeholder,  instansi  publik  seharusnya  menjaga  hubungan dengan  para  stakeholder-nya  dengan  menunjang  kebutuhan  stakeholder  serta memberikan  keterbukaan  informasi  untuk  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas sehingga  meningkatkan  nilai  dan  kepercayaan  publik  terhadap  instansi  pemerintah (Triani, 2018). Alcaide Muñoz dkk., (2016) berpendapat bahwa daerah dengan populasi tinggi  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  lebih  berlimpah,  pemanfaatan  teknologi yang  lebih  handal,  dan  sumber  keuangan  yang  lebih  tinggi  untuk  mendorong  inisiatif akses  dan  pengungkapan  informasi  dan  meningkatkan  transparansi  dalam  pemerintah sektor  publik.  Berdasarkan  hal  tersebut,  daerah  yang  memiliki  lebih  banyak  jumlah penduduk  akan  lebih  memiliki  kekuatan  untuk  menekan  pemerintahnya  melakukan keterbukaan  informasi  demi  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Sejalan  dengan  prinsip Open Government , upaya pengungkapan informasi juga akan mendorong keikutsertaan masyarakat  dalam  siklus  kebijakan.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  pengaruh positif  dari  jumlah  populasi  terhadap  cara  akses  dan  pengungkapan  informasi  di  situs resmi pemerintah daerah (Muñoz et al., 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:
DiMaggio  &  Powell  (1983)  dalam  Marthasari  &  Ismadianti  (2020)  menjelaskan bahwa teori  institusional  menganggap desain  dari  sebuah organisasi  merupakan proses yang  dikondisikan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mengarahkan  organisasi untuk  memiliki  kemiripan  karakteristik  seiring  berjalannya  waktu.  Sementara  itu, perbedaan  pengambilan  keputusan  suatu  pemerintah  daerah  dengan  daerah  lain misalnya  dalam  keputusan  pengungkapan  informasi  terjadi  karena  perbedaan  cara klasifikasi, rutinitas, wacana, dan skema (Kisworo & Shauki, 2019). Homsy & Warner (2014)  menjelaskan  bahwa  daerah  dengan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  cenderung menuntut  pemerintah  daerahnya  untuk  lebih  transparan.  Semakin  padatnya  penduduk suatu  daerah  maka  akan  terbentuk  interaksi  yang  mengalirkan  baik  pengetahuan
maupun ide inovasi (Glaeser & Gottlieb, 2016). Inovasi inilah yang menjadi katalisator kebijakan Open Government . Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif dari kepadatan  penduduk  terhadap  cara  akses  dan  pengungkapan  informasi  di  situs  resmi pemerintah daerah (Muñoz et al., 2022).

## Faktor Ekonomi
Muñoz dkk. (2022) menjelaskan bahwa daerah dengan masyarakat berpendapatan tinggi  akan  lebih  menuntut  pemerintah  lebih  transparan  karena  semakin  banyak penghasilan  yang  diterima,  maka  pajak  yang  harus  dibayar  juga  akan  semakin  tinggi. Naiknya  pajak  yang  dibayarkan  sejalan  dengan  tingkat  pendapatan  yang  diterima dikarenakan  oleh  diterapkannya  tarif  pajak  progresif  pada  Pajak  Penghasilan  di Indonesia  (Perdana,  2018).  Masyarakat  dengan  penghasilan  lebih  tinggi  akan  lebih memiliki  kesempatan  untuk  memanfaatkan  teknologi  informasi.  Sáez-Martín  dkk. (2021)  menyatakan  bahwa  status  ekonomi  masyarakat  mempengaruhi  secara  positif terhadap  pengungkapan  informasi  keuangan  publik  sehingga  menciptakan  transparansi yang merupakan salah satu prinsip kebijakan Open Government .
Alcaide  Muñoz  dkk.  (2016)  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  pajak  yang dibayar oleh masyarakat, semakin tinggi pula permintaan masyarakat akan keterbukaan informasi  untuk  mengamati  keputusan  politik  dan  investasi  sumber  daya  publik. Masyarakat  akan  lebih  mudah  memantau  bagaimana  pajak  yang  telah  dibayarkan dikelola oleh pemerintah melalui pengungkapan informasi keuangan (Yuhertianaa et al., 2019).  Pengungkapan  informasi  keuangan  inilah  yang  mendorong  pemerintah  dalam menerapkan  salah  satu  prinsip  kebijakan Open  Government yaitu  transparansi. Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kekayaan  daerah  dan  tekanan  fiskal berpengaruh  positif  terhadap  cara  akses  dan  pengungkapan  informasi  di  situs  resmi pemerintah daerah (Muñoz et al., 2022).

## Faktor Politik
Berdasarkan  teori  stakeholder,  instansi  publik  seharusnya  menjaga  hubungan dengan  para  stakeholder-nya  dengan  menunjang  kebutuhan  stakeholder  serta memberikan  keterbukaan  informasi.  Fragmentasi  politik  menurut  Alcaide  Muñoz  dkk. (2016)  dan  Rodríguez  Bolívar  dkk.  (2013)  dapat  mempengaruhi  insentif  pemerintah dalam  menawarkan  transparansi  informasi.  Penelitian  yang  dilakukan  keduanya menunjukkan  semakin  banyak  jumlah  partai  politik  dalam  suatu  pemerintahan,  maka semakin  banyak  informasi  yang  diungkapkan  ke  publik.  Hal  ini  dilakukan  demi memenuhi  kebutuhan  masyarakat  serta  menerapkan  salah  satu  prinsip  kebijakan Open Government yaitu transparansi.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor    1  Tahun  2001 dalam  lingkup  pemerintah  daerah,  DPRD  adalah  lembaga  yang  mewakili  masyarakat daerah  bertugas  untuk  membuat  perda  bersama  kepala  daerah.  Peraturan  inilah  yang menjadi  pemandu  pekerjaan  pegawai  pemerintah.  Anggota  DPRD  dipilih  melalui pemilihan umum yang dicalonkan oleh Partai Politik. Pada pemilu tahun 2019, jumlah partai  politik  yang  turut  serta  sebagai  peserta  pemilu  mencapai  20  partai  politik (Bawaslu  Manado,  2019).  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan Rodríguez Bolívar dkk. (2013) dan Alcaide Muñoz dkk. (2016) menjelaskan pengaruh negatif  kompetisi  politik  terhadap  pengungkapan  informasi  keuangan  publik.  Semakin banyak  partai  politik  yang  menjadi  peserta  pemilu,  makan  semakin  tinggi  pemerintah akan membuka informasi publik demi mendapatkan citra yang baik bagi pemilih.
Landasan teori dalam menarik hipotesis terkait pengaruh stabilitas politik dengan inisiatif  adopsi Open  Government adalah  teori  penentuan  tujuan.  Teori  Penetapan Tujuan  tidak  hanya  berlaku  bagi  individu,  namun  juga  berlaku  pada  kelompok  atau team  (van  der  Hoek  et  al.,  2018).  Alcaide  Muñoz  dkk.  (2016)  menemukan  hubungan positif  yang  signifikan  antara  masa  jabatan  seorang  politisi  dengan  keuangan berkelanjutan  di  suatu  daerah.  Politisi  dengan  masa  jabatan  lebih  lama  memiliki  lebih banyak  pengalaman  dan  pengetahuan  dalam  menentukan  tujuan  secara  rasional (Jochimsen  &  Thomasius,  2014).  Dalam  konteks  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, politisi yang dimaksud adalah bupati/walikota. Bupati/walikota pasti memiliki program kerja  selama  masa  jabatannya.  Akan  tetapi  karena  dibatasinya  masa  jabatan  seorang kepala  daerah,  program  kerja  tersebut  bisa  saja  belum  terimplementasi  dengan  baik sampai  akhir  masa  jabatannya.  Kepala  daerah  baru  belum  tentu  bersedia  meneruskan program  kerja  tersebut,  sehingga  kepala  daerah  dengan  jabatan  yang  lebih  lama  akan dapat menetapkan tujuan yang rasional serta mencapainya.

## Faktor Profil Kota
Rodríguez  Bolívar  (2019)  menjelaskan  bahwa smart  city mendorong pengembangan  teknologi  dan  inovasi,  menciptakan  partisipasi  masyarakat  dan lingkungan  yang  kolaboratif  antara  pemerintah  dan  warga  negara  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  warga  negara.  Daerah  yang  termasuk smart  city cenderung  akan  lebih memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  sudah  sangat  berkembang.    Daerah  yang termasuk smart city akan lebih tertarik dalam mencari informasi publik. Oleh karena itu, sikap ini dapat mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan Open Government . Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muñoz dkk. (2022) menunjukkan bahwa daerah yang  termasuk smart  city ,  maka  pemerintah  daerahnya  lebih  transparan  dan mengungkap lebih banyak informasi publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah cara akses Open  Government yang  ditawarkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa. Populasi dalam penelitian ini adalah kota dan kabupaten yang  termasuk  ke  dalam  provinsi  yang  berada  di  Pulau  Jawa  per  tahun  2022  yaitu sebanyak  119  kota  dan  kabupaten.  Sementara  itu,  penentuan  sampel  dilakukan berdasarkan  teknik  purposive  sampling  dengan  kriteria  kota  dan  kabupaten  yang termasuk  ke  dalam  provinsi  di  Pulau  Jawa  per  tahun  2022  yang  memiliki  anggota DPRD  tingkat  2.  Berdasarkan  kriteria  tersebut,  sampel  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  sebanyak  113  sampel.  Data  sekunder  yang  digunakan  diperoleh  dari  masing- masing situs web Pemda dalam sampel, situs resmi Badan Pusat Statistik Pemda dalam sampel,  portal  data  Kemenkeu https://djpk.kemenkeu.go.id/ ,  Surat  Keputusan  KPU tentang  penetapan  daerah  pemilihan  dan  alokasi  kursi  anggota  DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/Kota  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019,  serta  kanal  YouTube Kemkominfo TV. Teknik analisis data dan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Tabel 1. Pengukuran Variabel Variabel Pengukuran Variabel Jumlah Populasi Log natural jumlah populasi Kepadatan Populasi Jumlah populasi dibagi luas wilayah
Variabel Pengukuran Variabel PDRB per Kapita PDRB dibagi jumlah penduduk Pajak Daerah Persentase pajak daerah dibagi PDRB Fragmentasi Politik Jumlah partai politik dengan kursi di DPRD Stabilitas Politik Lama jabatan kepala daerah secara berturut- turut Smart City 0 = bukan termasuk smart city 1 = termasuk smart city Cara Akses Open Government Dideskripsikan pada Tabel 3 Tabel 2.
Pengukuran Variabel Cara Akses Open Government

## HASIL PENELITIAN
Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel N Min Mak Rata- Rata Std. Deviasi Jumlah Populasi 113 11,7 15,53 13,8241 0,74652 Kepadatan Populasi 113 299,48 14680,94 2708,7642 3389,31247 PDRB per Kapita 113 18490 527925 53945,67 59203,676 Pajak Daerah 113 0,00090  0,01867 0,0049694 0,00339258 Fragmentasi Politik 113 0,11 0,37 0,2075 0,04659 Stabilitas Politik 113 1 13 5,92 2,213 Smart City 113 0 1 0,06 0,242 Cara Akses Open Government 113 0,25 0,46 0,2844 0,02937 Pertanyaan Skor  Bobot SUB ITEM 1
Apakah pada website pemerintah daerah terdapat bagian khusus dari open government ? ∑a - d 0,25 a. Terdapat bagian yang menghubungkan pada halaman yang berbeda pada open government 1 1 b. Terdapat open government tab , tapi di dalam website pemerintah daerah 0,5 0,50 c. Terdapat web sendiri tanpa penghubung dari official website pemerintah daerah 0,25 0,25 d. Tidak terdapat halaman open government 0 0,00 SUB ITEM 2 Apakah halaman web memperbolehkan pencarian lebih dalam dari database open government ? 0/1 0,25

## SUB ITEM 3
Apakah pemerintah menawarkan informasi pada rencana kegiatan open government ? 0/1 0,25 SUB ITEM 4 Apakah terdapat bagian berita? 0/1 0,25 Total 1
Menunjukkan  bahwa  hasil  nilai  standar  devisiasi  variabel  dependen  yaitu  cara akses open  government adalah  sebesar  0,02937.  Rendahnya  nilai  devisiasi  ini menunjukkan  bahwa  cara  akses open  government pada  daerah  yang  menjadi  sampel dalam  penelitian  ini  memiliki  skor  yang  hampir  sama.  Sementara  itu,  nilai  devisiasi tinggi  pada  variabel  kepadatan  penduduk,  PDRB  per  kapita,  dan  stabilitas  politik menujukkan bahwa sampel yang termasuk dalam penelitian ini adalah dari daerah yang memiliki  kepadatan  penduduk  tinggi  hingga  daerah  dengan  wilayah  yang  luas  namun dengan kekayaan daerah yang lebih rendah. Hasil rata-rata variabel smart city memiliki nilai  rendah  karena  daerah  yang  termasuk smart  city hanya  sebesar  5,31%  dari keseluruhan sampel.
Tabel 4.
Hasil Uji t
Menunjukkan  nilai  signifikansi  variabel  jumlah  populasi  adalah  sebesar  0,384. Hasil  tersebut  menandakan  bahwa  H0  diterima  yang  berarti  jumlah  populasi  tidak berpengaruh  terhadap  bagaimana  pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di  provinsi- provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses open government . Nilai signifikansi variabel  kepadatan  penduduk  adalah  0,809.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  H0 diterima,  sehingga  kepadatan  penduduk  tidak  berpengaruh  terhadap  bagaimana pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di  provinsi-provinsi  dalam  Pulau  Jawa menawarkan cara akses open government .

## PEMBAHASAN
Nilai signifikansi pada hasil uji t variabel PDRB per kapita adalah 0,447, sehingga H0  diterima.  Berdasarkan  hasil  tersebut  PDRB  per  kapita  tidak  berpengaruh  terhadap bagaimana  pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di  provinsi-provinsi  dalam  Pulau Jawa  menawarkan  cara  akses open  government .  Sementara  itu,  nilai  signifikansi  pada uji  t  variabel  pajak  yang  dibayar  masyarakat  adalah  0,006.  Hasil  tersebut  maka menandakan  H4  diterima,  sehingga  dapat  ditarik  keputusan  bahwa  pajak  daerah berpengaruh  positif  terhadap  bagaimana  pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses open government . Hasil  uji  t  pada  variabel  fragmentasi  politik  memiliki  nilai  signifikansi  0,034 maka  H5  diterima.  Oleh  karena  itu  fragmentasi  politik  berpengaruh  negatif  terhadap bagaimana  pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di  provinsi-provinsi  dalam  Pulau Jawa  menawarkan  cara  akses open  government .  Sementara  itu,  nilai  signifikansi  pada uji  t  variabel  stabilitas  politik  adalah  0,235.  Hasil  tersebut  menandakan  bahwa  H0 diterima,  sehingga  stabilitas  politik  tidak  berpengaruh  terhadap  bagaimana  pemerintah daerah  kota  dan  kabupaten  di  provinsi-provinsi  dalam  Pulau  Jawa  menawarkan  cara akses open government . Untuk hasil uji statistik t pada variabel smart city menunjukkan
Variabel Regresi Kesimpulan t Sig Jumlah populasi -0,875 0,384 H1 ditolak Kepadatan penduduk -0,243 0,809 H2 ditolak PDRB per kapita 0,764 0,447 H3 ditolak Pajak daerah 2,778 0,006 H4 diterima Fragmentasi politik -2,144 0,034 H5 diterima Stabilitas politik -1,195 0,235 H6 ditolak Smart city 1,804 0,074 H7 ditolak
hasil  nilai  signifikansi  0,074.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  H0  diterima,  dengan demikian smart city tidak terhadap bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa menawarkan cara akses open government .
Hasil  dalam  penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Muñoz  dkk. (2022)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  yang  dibayar  oleh  masyarakat  berpengaruh positif  serta  fragmentasi  politik  berpengaruh  terhadap  inisiatif open  government pemerintah daerah serta fragmentasi politik berpengaruh negatif terhadap inisiatif open government .  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  teori  institusional  yang  menjelaskan bahwa suatu organisasi yang berada diruang lingkup yang hampir sama akan memiliki karakteristik  yang  serupa.  Sementara  itu,  hasil  uji  variabel  lain  menunjukkan  hal  yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muñoz dkk. (2022) dan Sáez- Martín  dkk.  (2021).  Hasil  ini  nampaknya  disebabkan  oleh  perbedaan  regulasi  serta kondisi  wilayah  yang diteliti. Kesadaran akan hak mendapatkan informasi  publik serta minat masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi melalui situs resmi pemerintah daerah tampaknya masih kurang.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  total  pengunjung  website  resmi  pemerintah  daerah melalui  situs  similarwe.com.  Situs  ini  merupakan  sebuah  layanan  yang  menyediakan analitik  data  untuk  beberapa  website  dengan  menggunakan  pendekatan  pengumpulan data  pengguna,  situs,  dan  jaringan  untuk  melakukan  triangulasi  data  (Jansen  et  al., 2022).  Dari  sisi  pemerintah,  komitmen  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip open government juga  masih  kurang  ditandai  dengan  kurangnya  penyediaan  kemudahan akses  situs  resmi  pemerintah  daerah.  Khurshid  dkk.(2022)  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  kemudahan  akses  dapat  mempengaruhi  intensi  untuk menggunakan  open  government.  Sementara  itu,  hasil  pemeringkatan  e-government Development  Index  tahun  2022  yang  dilaksanakan  salah  satunya  berdasarkan kemudahan akses  pelayanan menunjukkan bahwa  Indonesia masih berada di  peringkat 77 dari 193 neegara (United Nations, 2022).

## SIMPULAN
Hasil  dalam  penelitian  ini  memberikan  gambaran  sejauh  mana  implikasi open government di  Indonesia.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  pemerintah  untuk  lebih meningkatkan  fasilitas  akses  data  informasi  publik  sebagai  bentuk  komitmen  dalam mewujudkan  pemerintahan  terbuka.  Dengan  demikian,  diharapkan  implementasi kebijakan  yang dilakukan pemerintah dapat  dikawal  atau dipantau dengan mudah oleh masyarakat sehingga apabila terindikasi kecurangan atau fraud di dalamnya, maka akan lebih  mudah  dilaporkan  dan  diselidiki.  Penelitian  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  pajak yang  dibayar  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  bagaimana  Pemerintah  Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi di Pulau Jawa menawarkan cara akses di situs open government . Sementara itu, fragmentasi politik berpengaruh negatif terhadap bagaimana Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  dalam  Provinsi  di  Pulau  Jawa  menawarkan cara akses di situs open government .

## DAFTAR PUSTAKA
Alcaide  Muñoz,  L.,  Rodríguez  Bolívar,  M.  P.,  &  López  Hernández,  A.  M.  (2016).
Transparency in  Governments: A Meta-Analytic Review of  Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures. SAGE Journals , 47 (5), 550–573. https://doi.org/10.1177/0275074016629008
Bawaslu  Manado.  (2019,  April  7). Berikut  Partai  Politik  Peserta  Pemilu . https://manado.bawaslu.go.id/2019/04/07/berikut-partai-politik-peserta-pemilu/
Diefendorff,  J.  M.,  &  Seaton,  G.  A.  (2015).  Work  Motivation. International Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral  Sciences:  Second  Edition ,  680–686. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.22036-9
Glaeser,  E.  L.,  &  Gottlieb,  J.  D.  (2016).  Urban  Resurgence  and  the  Consumer  City. SAGE Journals , 43 (8), 1275–1299. https://doi.org/10.1080/00420980600775683
Homsy,  G.  C.,  &  Warner,  M.  E.  (2014).  Cities  and  Sustainability:  Polycentric  Action and Multilevel Governance. Urban Affairs Review , 51 (1), 46–73.
https://doi.org/10.1177/1078087414530545
Jansen,  B.  J.,  Jung,  S.  G.,  &  Salminen,  J.  (2022).  Measuring  user  interactions  with websites:  A  comparison  of two industry standard analytics  approaches using data of 86 websites. PLoS ONE , 17 (5 May).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268212
Jochimsen, B., & Thomasius, S. (2014). The perfect finance minister: Whom to appoint as finance minister to balance the budget. European Journal of Political Economy , 34 , 390–408. https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2013.11.002
Karina,  D.  P.,  Hartono,  A.,  &  Mustoffa,  A.  F.  (2019).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal, Ketidakpastian  Lingkungan,  dan  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan. Isoquant:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan Akuntansi , 3 (2), 87–100. https://doi.org/10.24269/ISO.V3I2.291
Khurshid, M. M., Zakaria, N. H., Arfeen, M. I., Rashid, A., Nasir, S. U., & Shehzad, H. M.  F.  (2022).  Factors  Influencing  Citizens’  Intention  to  Use  Open  Government Data—A  Case  Study  of  Pakistan. Big  Data  and  Cognitive  Computing , 6 (1),  31. https://doi.org/10.3390/BDCC6010031/S1
Kisworo,  J.,  &  Shauki,  E.  R.  (2019).  Teori  Institusional  Dalam  Penyusunan  dan Publikasi  Laporan  Tahunan  Sektor  Publik  (Studi  Kasus  Pada  Kementerian  dan Lembaga  Negara  di  Indonesia). Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 4 (4), 305–321. https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/157/106
Locke,  E.  A.,  &  Latham,  G.  P.  (2015).  Breaking  the  Rules:  A  Historical  Overview  of Goal-Setting Theory. Advances in Motivation Science , 2 , 99–126. https://doi.org/10.1016/BS.ADMS.2015.05.001
Luthfia,  A.  R.,  Nada,  E.,  Alkhajar,  S.,  &  Sofyan,  A.  (2021).  Tantangan  Implementasi Pemerintahan  Terbuka  (Open  Government)  di  Indonesia. Wahana :  Tridarma Perguruan Tinggi , 73 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.36456/wahana.v73i2.4269
Marthasari, G.  I., &  Ismadianti,  G. (2020). Evaluasi Kinerja Web Pemerintah Provinsi di  Indonesia. Seminar  Nasional  Teknologi  Dan  Rekayasa  (SENTRA)  2020 ,  214– 219. https://jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi-
Muñoz,  L.  A.,  Bolívar,  M.  P. R.,  &  Villamayor  Arellano,  C.  L.  (2022).  Factors  in  the adoption  of  open  government  initiatives  in  Spanish  local  governments. Government Information Quarterly . https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101743 OECD. (2016). OECD Kajian Open Government: Hal-Hal Pokok . https://www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia-kajian.pdf
Perdana,  P.  P.  (2018).  Pengaruh  Kekayaan  Pemerintah  Daerah,  Kompetisi Politik,   Opini  Audit  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap   Aksesibilitas Internet  Financial  Reporting  (IFR)  Pada   Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal
Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 7 (1), 1–21.
https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5264 Rodríguez Bolívar, M. P. (2019). In the search for the ―Smart‖ Source of the Citizen’s Perception  of  Quality  of  Life  in  European  Smart  Cities. Proceedings  of  the  52nd Hawaii International Conference on System Sciences , 3325–3334. https://doi.org/10.24251/HICSS.2019.401
Rodríguez  Bolívar,  M.  P.,  Alcaide  Muñoz,  L.,  &  López  Hernández,  A.  M.  (2013).
Determinants of Financial Transparency in Government. Http://Dx.Doi.Org/10.1080/10967494.2013.849169 , 16 (4), 557–602.
https://doi.org/10.1080/10967494.2013.849169
Rose,  J.,  Flak,  L.  S.,  &  Sæbø,  Ø.  (2018).  Stakeholder  theory  for  the  E-government context:  Framing  a  value-oriented  normative  core. Government  Information Quarterly , 35 (3), 362–374. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.06.005
Sáez-Martín,  A.,  López-Hernández,  A.  M.,  &  Caba-Pérez,  C.  (2021).  Municipal  size and institutional support as differential elements in the implementation of freedom of  information  legislation  by  Spanish  local  governments. Public  Management Review , 23 (1), 70–90. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1668466
Shadrina,  H.  N.,  &  Hidajat,  S.  (2023).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan Aksesibilitas  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 7 (1), 459–466.
https://doi.org/https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873
Suharyani,  R.,  Ulum,  I.,  &  Jati,  A.  W.  (2019).  Pengaruh  Tekanan  Stakeholder  dan Corporate  Governance  Terhadap  Kualitas  Sustainability  Report. Jurnal  Akademi Akuntansi , 2 (1), 71–92. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/8356 Tampubolon,  E.  G.,  &  Siregar,  D.  A.  (2019).  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial
Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Maneksi , 8 (2). https://ejournal- polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/393 Triani,  M.  (2018). Pengungkapan  Informasi  Anti  Korupsi  Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10798 United Nations. (2022). E-Government Survey 2022 . https://publicadministration.un.org/en/
van der Hoek, M., Groeneveld, S., & Kuipers, B. (2018). Goal Setting in Teams: Goal Clarity  and  Team  Performance  in  the  Public  Sector. Review  of  Public  Personnel Administration , 38 (4), 472–493. https://doi.org/10.1177/0734371X16682815 Yuhertiana, I., Arif, L., Akbar, F. S., Puspitasari, D.  S., & Popoola. Oluwatoyin Muse Johnson.  (2020).  Government  Internet  Financial  Reporting  in  the  African Countries. International  Journal  of  Advanced  Science  and  Technology , 29 (5), 2077–2085. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10732
Yuhertianaa,  I.,  Bastian,  I.,  &  Sari,  Ri.  P.  (2019).  Financial  Information  and  Voter’s Decisions  on  Local  Government  Elections. International  Journal  of  Innovation, Creativity and Change , 6 (9), 245–261.
https://www.ijicc.net/images/Vol6Iss9/6916_Yuhertiana_2019_E_R.pdf