DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.180-188

## Keberlanjutan Wilayah: Keterkaitan Desa-Kota dalam Aktivitas Minapolitan di Kabupaten Malang
Regional Sustainability: Rurban Linkage on the Context of Minapolitan Activity in Malang Regency
Wawargita Permata Wijayanti 1* & Rahmat Aris Pratomo 2
1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia; 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan Jalan Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, Kalimantan Timur 76127, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : wawargita.pw@ub.ac.id (Diterima: 25 Desember 2018; Disetujui: 27 November 2019)

## ABSTRACT
A  rurban  linkage  is  one  of  the  aspects  to  achieve  sustainable  regional  development,  which emphasizes on balancing functions and interrelationships between rural and urban. This linkage is very  important  to  increase  the  chain  of  economic  activity,  including  on  developing  minapolitan area.  However,  due  to  bias  of  rural  and  urban  function,  the  linkage  between  urban  and  rural became  difficult  to  be  actualized,  thus  creates  an  increasing  gap  between  the  regions.  This research  aims  to  determine  the  typology  of  rural  and  urban  and  its  relationship  in  minapolitan activity in Malang Regency. The analysis is carried out using cluster analysis in order to determine rural and urban typology in Malang Regency. Furthermore, it is continued by using rurban linkage matrix  for  mapping  linkages  of  minapolitan  activities.  Results  show  that  majority  of  districts  (20 out  of  33  districts)  in  Malang  Regency  are  included  in  the  category  of  highly  rural  and  only  3 districts have strong urban characteristics (rurban type A). In relation to the minapolitan, rurban linkage has begun to be well formed on fishing activity. Meanwhile, linkage in aquaculture is hard to  be  formed  due  to  the development  of  minapolitan  activity  that  tend  to  be  stagnant,  specifically only developing at producing areas. Findings can be used as consideration for formulating rurban linkage strategies on developing minapolitan activity.
Keywords: linkage, minapolitan activity, rurban typology.

## ABSTRAK
Keterkaitan desa-kota merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan,  yang  menekankan  pada  keseimbangan  fungsi  antar  kedua  kawasan.  Keterkaitan tersebut  terwujud  dalam  rantai  aktivitas  ekonomi,  termasuk  dalam  kawasan  minapolitan.  Namun, fungsi  desa-kota  saat  ini  sudah  sangat  bias,  sehingga  keterkaitan  desa  dan  kota  sulit  diwujudkan dan berakibat kesenjangan antar wilayah semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tipologi  dan  jenis  keterkaitan  desa  dan  kota  dalam  kegiatan  minapolitan  di  Kabupaten  Malang. Proses  analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  kluster  untuk  menentukan  tipologi  desa- kota.  Selanjutnya,  analisis  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  matriks  keterkaitan  desa-kota dalam  memetakan  jenis  keterkaitan  dalam  kegiatan  minapolitan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan (20 dari 33 kecamatan) di Kabupaten Malang termasuk dalam tipologi highly rural dan hanya tiga kecamatan dengan karakteristik perkotaan yang  kuat ( rurban type A).
Kaitannya dengan aktivitas minapolitan, keterkaitan desa-kota  sudah mulai terbentuk dengan baik pada  aktivitas  perikanan  tangkap.  Keterkaitan  terjadi  dari  kawasan  dengan  tipologi highly  rural (pusat  produksi  perikanan  tangkap)  ke  kawasan  perkotaan.  Sementara  itu,  keterkaitan  pada perikanan budidaya hampir tidak terbentuk dikarenakan perkembangan aktivitas minapolitan yang cenderung  stagnan  dan  hanya  berkembang  pada  kawasan  pusat  produksi  saja.  Hasil  temuan penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan strategi keterkaitan desa-kota dalam pengembangan aktivitas minapolitan.
Kata kunci: aktivitas minapolitan, keterkaitan, tipologi desa-kota.

## PENDAHULUAN
Keterkaitan  desa  dan  kota  merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan pembangunan  wilayah  berkelanjutan.  Desa  dan kota  memiliki  peran  dan  fungsi  masing-masing dalam  mendukung  aktivitas  ekonomi  yang potensial pada wilayah tertentu. Untuk mencapai  keseimbangan  dan  keterkaitan  desa- kota  yang  saling  menguntungkan,  maka  sangat diperlukan  identifikasi  fungsi  desa  dan  kota pada suatu wilayah serta menentukan keterkaitan di antaranya.
Rural urban ( rurban ) linkage merupakan konsep pengembangan wilayah yang menitikberatkan pada keseimbangan antara desa dan  kota  dalam  menjalankan  fungsinya  untuk kegiatan  ekonomi,  sosial,  dan  sebagainya. Tacoli  (2003)  menjelaskan  bahwa  keterkaitan positif  pada  desa  dan  kota  dapat  berupa keterkaitan  ke  belakang  ( backward )  dan keterkaitan  ke  depan  ( forward ).  Terjadinya keterkaitan  tersebut  ditandai  dengan  adanya pergerakan,  perpindahan,  atau  aliran  ( flow ) manusia,  produksi,  komoditas,  modal,  serta informasi  antar  wilayah  (Sietchiping et  al ., 2014;  Douglass,  1998).  Keterkaitan  desa-kota dapat  mensinergikan  seluruh  sektor  ekonomi yang  berkembang  pada  wilayah  tertentu  dan bukan  hanya  pada  sektor  unggulan  sehingga konsep  ini  sangat  berpihak  pada  keadilan  dan kesejahteraan  masyarakat  lokal  (Berdegue et al .,  2015;  Tacoli,  2003).  Namun,  pada kenyataannya,  pembangunan  wilayah  yang hanya  berfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi, bukan  pada  pemerataan  aktivitas  dan  manfaat dari  kegiatan  ekonomi,  seperti  yang  terjadi  di Dar  es  Salaam,  Tanzania  (Adam et  al .,  2016),
Chile, Colombia, dan Meksiko (Berdegue et al ., 2015),  Assam,  India  (Das et  al .,  2013),  serta beberapa  negara  Asia  Tenggara,  termasuk Indonesia  (Rigg,  1998).  Pemerataan  aktivitas dan  manfaat  tersebut  bukan  hanya  bagi masyarakat,  tetapi  juga  dalam  keruangan (kewilayahan).
Hambatan  tersebut  kemudian  semakin pelik karena adanya bias fungsi antara desa dan kota  (Kim,  2015).  Dalam  perkembangannya saat  ini,  desa  dan  kota  hanya  dipandang  hanya dari sisi administratif. Padahal, sebenarnya desa dan kota memiliki karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi  yang  berbeda  (Bintarto,  1989). Apabila  desa  dan  kota  difungsikan  sesuai dengan karakterististiknya, maka dapat terbentuk keterkaitan atau linkage di dalamnya, yang  tentunya  sangat  menguntungkan  bagi perkembangan  ekonomi.  Konsep  keterkaitan desa kota inilah yang kemudian diadopsi dalam perkembangan minapolitan. Kawasan minapolitan  memiliki  struktur  yang  terdiri  atas kawasan  pusat  dan  sub-pusat,  dimana  kawasan pusat  biasanya  merupakan  kawasan  perkotaan dengan  fungsi  pemasaran.  Sementara,  kawasan sub-pusat  memiliki  fungsi  sebagai  pusat produksi dan penunjang.
Salah  satu  wilayah  di  Jawa  Timur  yang menghadapi  permasalahan  tersebut  adalah Kabupaten  Malang.  Wilayah  ini  memiliki potensi  dan  sumberdaya  alam  yang  melimpah sehingga natural  resources menjadi  faktor kunci dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, termasuk aktivitas perikanan (Masterplan  Minapolitan  Kabupaten  Malang, 2016). Beberapa kecamatan di wilayah kabupaten  ini  juga  termasuk  dalam  kawasan pengembangan  minapolitan  sesuai  dengan
Kepmen  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013. Akan tetapi, perkembangan minapolitan menghadapi banyak masalah yang kemudian mengakibatkan pertumbuhan  ekonomi  sektor  ini  cenderung rendah.
Penyelesaian permasalahan dalam kegiatan  minapolitan  tersebut  bukan  hanya melalui  pendekatan  internal  (input,  proses, output)  kegiatan  minapolitan,  tetapi  juga dengan  pendekatan  kewilayahan.  Pendekatan kewilayahan yang dimaksud adalah memposisikan dan memfungsikan setiap bagian dari wilayah (desa dan kota) yang terlibat dalam kegiatan  perikanan  untuk  dapat  berperan optimal.  Pradoto et  al .  (2018)  menjelaskan bahwa  perpaduan  kegiatan  perdesaan  dan perkotaan  dapat  membentuk  suatu  konektivitas yang  unik  dan  menguntungkan,  sehingga diperlukan suatu intervensi yang lebih intensif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan desa-kota dalam kegiatan  minapolitan  di  Kabupaten  Malang. Oleh  karenanya,  penelitian  didahului  dengan menentukan  tipologi  desa  dan  kota  di Kabupaten  Malang,  kemudian  mengobservasi keterkaitan  ( linkage s)  yang  terjadi  antar  desa- kota  tersebut  dalam  pengembangan  aktivitas minapolitan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Malang  yang  terdiri  atas  33  kecamatan. Kabupaten  Malang  adalah  kabupaten  terluas kedua di Jawa Timur dengan luas 3,530.65 km². Kabupaten  ini  terletak  pada  112°17'  sampai 112°57'  Bujur  Timur  dan  7°44'  sampai  8°26' Lintang Selatan.
Penelitian  dimulai  dengan  identifikasi keterkaitan  dalam  pengembangan  aktivitas minapolitan  di  Kabupaten  Malang.  Aktivitas minapolitan  yang  dimaksud  terdiri  atas  mina hulu, mina proses, dan mina hilir. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara dan  observasi  langsung  pada  20  kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.
Kedua,  menentukan  tipologi  desa  dan kota  dengan  teknik  analisis  cluster  (SPSS). Analisa  ini  digunakan  untuk  mengelompokkan variabel  bebas  sesuai  dengan  karakteristik  data (Simamora,  2005).  Dalam  penelitian  ini,
analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan wilayah kecamatan di Kabupaten  Malang  berdasarkan  karakteristik perkotaannya.  Data  yang  digunakan  dapat dilihat  pada  Tabel  1.  Data  diperoleh  melalui wawancara  dan  pengumpulan  data  sekunder melalui Kecamatan dalam Angka dan Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2018. Tabel 1. Data yang digunakan untuk menentukan tipologi desa dan kota Variabel Data yang Digunakan Fisik Proporsi  luas  lahan  terbangun  per kecamatan (%); Jarak ke pusat kota (ibukota kabupaten) (km); Jarak ke bandar udara terdekat; Jarak ke pelabuhan terdekat;
Proporsi  luas  lahan  yang  terbatas (lahan  untuk  konservasi,  lindung, rawan bencana, dan sebagainya) (%); Perkembangan  luas  lahan  terbangun
(km 2 );
Ekonomi Prosentase perkembangan sektor industri dan jasa dalam PDRB (%); Jumlah industri dan jasa (%); Jumlah pekerja sektor industri dan jasa dibandungkan  jumlah  penduduk  kerja (jiwa); Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan non pertanian tidak unggulan (%); Sosial  dan politik Prosentase    penduduk yang lulus SMA dan Perguruan Tinggi (%);
Tingkat angkatan kerja (%); Jumlah pengangguran (jiwa); Proporsi  mata  pencaharian  penduduk berbasis pertanian dan non-pertanian Sumber: Muta’ali, 2002; Handayani, 2011
Ketiga,  menentukan linkage  system guna memahami  keterkaitan  antara  desa-  kota ( rurban linkage ) dalam kegiatan minapolitan di Kabupaten  Malang.  Keterkaitan  ini  diketahui dengan  mengidentifikasi  keterkaitan  kawasan dalam  subsistem  hulu,  proses,  hilir,  dan  jasa penunjang. Selanjutnya, memetakan keterkaitan desa-kota dalam bentuk matriks guna menunjukkan  asal  dan  wilayah  tujuan.  Dengan demikian,  dapat  dievaluasi  sejauh  mana
keterkaitan  yang  terjadi  antar  desa  dan  kota dalam kegiatan minapolitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Guna  menentukan linkage desa-kota yang  terbentuk  dari  aktivitas  minapolitan  di Kabupaten  Malang  dilakukan  dengan  tiga tahapan,  yaitu  (1)  menentukan  tipologi  desa- kota  di  Kabupaten  Malang,  (2)  memetakan lokasi  (asal-tujuan)  untuk  sub-sistem  aktivitas minapolitan,  dan  (3)  menghubungkan  sub- sistem  minapolitan  dengan  hasil  tipologi  desa-
kota.  Hasil  analisa  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut.

## Tipologi Desa dan Kota
di Kabupaten Malang
Berdasarkan  analisa  cluster  diketahui bahwa  tipologi  desa  dan  kota  di  Kabupaten Malang terbagi menjadi 4, yaitu desakota tipe A ( rurban  type  A ),  desakota  tipe  B  ( rurban  type B ),  desakota  tipe  C  ( rurban  type  C ),  dan  desa ( highly  rural  type ).  Tipologi  desa  kota  di Kabupaten  Malang  dapat  dilihat  pada  Gambar 1.
Gambar 1. Peta Tipologi Desa dan Kota di Kabupaten Malang
Wilayah  dengan  tipe  sangat  desa  ( highly rural )  terdiri  dari  20  kecamatan,  dengan  aspek fisik-lingkungan  yang  ditandai  dengan  jumlah penduduk  yang  relatif  rendah  dibandingkan dengan  kecamatan  lainnya.  Sebagian  besar kecamatan  tersebut  juga  berada  pada  daerah pinggiran  dengan  jarak  menuju  pusat  kota cukup jauh. Karakteristik yang paling mencolok dari  kelompok  ini  adalah  proporsi  lahan pertanian  maupun  perikanan  serta  komposisi matapencaharian  di  bidang  tersebut  juga  yang cukup  tinggi.  Beberapa  kecamatan  pada kelompok  ini  bahkan  juga  ditetapkan  sebagai kawasan  pusat  produksi  perikanan  budidaya (Kecamatan  Wajak,  Kecamatan  Donomulyo, Gondanglegi,  Wonosari,  serta  Ampelgading),
dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan  Tirtoyudo,  Kecamatan  Bantur,  dan Kecamatan  Gedangan  sebagai  pusat  perikanan tangkap.  Meskipun  kaya  akan  sumberdaya perikanan,  tidak  semua  wilayah  kecamatan tersebut  mengembangkan  kegiatan  minapolitan dengan optimal.
Tipologi rurban  type C  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  tipe highly rural .  Ditinjau  dari  sisi  fisik,  perubahan  lahan tidak  terbangun  menjadi  lahan  terbangun  pada kelompok  ini  cenderung  meningkat.  Dari  sisi ekonomi,  matapencaharian  penduduk  sudah tidak  lagi  dominan  di  sektor  pertanian  maupun perikanan.  Pekerjaan  yang  berbasis  pada  non- sumberdaya  pertanian,  seperti  PNS,  buruh
industri,  pekerja  wisata  cukup  mendominasi, khususnya di Kecamatan Poncokusumo.
Sementara  itu,  karakteristik  kawasan pada  tipologi rurban  type B  sudah  mengarah pada  karakteristik  perkotaan.  Tipe  ini  memiliki karakteristik  perkembangan  lahan  terbangun yang  tinggi,  sementara  perkembangan  lahan pertaniannya  rendah.  Selain  itu,  perkembangan jumlah pekerja industri dan perdagangan cukup tinggi, walaupun tidak sebesar pada rurban type A .  Perkembangan  karakteristik  perkotaan  di tipologi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang  yang  mengamanatkan  Kecamatan  Pakis dan  Kecamatan Turen  sebagai  kawasan perindustrian. Hingga tahun 2017 terdapat ± 30 industri  besar  berada  di  Kecamatan  Pakis dimana  jumlah  tersebut  paling  tinggi  se- Kabupaten  Malang.  Selain  itu,  Kecamatan Kepanjen merupakan ibukota Kabupaten Malang  sehingga  karakteristik  perkotaannya juga mulai menguat.
Karakteristik yang sangat berbeda terlihat pada  tipologi rurban  type  A, yaitu  Kecamatan Singosari,  Karangploso,  serta  Lawang.  Pada tipologi ini, karakteristik perkotaaannya  terlihat dengan  jelas.  Dilihat  dari  sisi  fisik,  komposisi lahan  terbangun  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  lahan  non-terbangun  (±  68%),  yang didominasi oleh penggunaan lahan permukiman.  Perkembangan  lahan  terbangun
yang  pesat  di  kecamatan-kecamatan  tersebut disebabkan  karena  (1)  kecamatan  tersebut merupakan pintu gerbang menuju Kota Malang dan  Kota  Batu  sehingga  intensitas  pergerakan penduduk  sangat  tinggi.  Penduduk  dari  kota maupun  Kabupaten  Malang  yang  menuju  Kota Surabaya  dan  sekitarnya  selalu  melintasi  jalan utama  di  kecamatan  tersebut.  (2)  Letak kecamatan  yang  berbatasan  langsung  dengan Kota  Malang  menjadikan  kawasan  tersebut cocok  untuk  dikembangkan  sebagai  kawasan permukiman.  Hingga  tahun  2017,  hampir  50% perumahan  baru  yang  ada  di  Kota  Malang  dan Kabupaten Malang terletak di ketiga kecamatan tersebut.  Selain  itu,  dengan  harga  lahan  dan harga  rumah  yang  lebih  terjangkau,  kawasan permukiman  di  kecamatan  tersebut  sangat menarik  perhatian  penduduk  Malang  dan sekitarnya.  (3)  Dengan  banyaknya  penduduk yang bermukim di kawasan tersebut, perkembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung  di  ketiga  kecamatan  sangat  pesat. Banyak  dijumpai  minimarket  dan  supermarket di kawasan tersebut yang kemudian memudahkan  penduduk  untuk  mengaksesnya. Dilihat  dari  sisi  ekonomi,  mata  pencaharian penduduk  sudah  didominasi  oleh  sektor  non pertanian. Sebagian besar penduduk di kecamatan-kecamatan  tersebut  bekerja  sebagai pegawai di Kota Malang.
Gambar 2. Dendogram tipologi desa-kota di Kabupaten Malang Sumber: Hasil analisa, 2018
Highly rural Rurban type C Rurban type A Rurban type B
Aktivitas  minapolitan  di  Kabupaten Malang  terdiri  atas  perikanan  tangkap  dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap difokuskan  di  Kecamatan  Sumbermanjing Wetan,  Tirtoyudo,  Bantur,  serta  Gedangan. Sementara,  perikanan  budidaya  dikembangkan di Wajak, Kecamatan Donomulyo, Gondanglegi, Wonosari, serta Ampelgading.

## Keterkaitan Desa Kota dalam Aktivitas Minapolitan di Kabupaten Malang
Berdasarkan  tipologi  desa-kota,  semua kecamatan  yang  menjadi  pusat  kegiatan
perikanan  berada  pada  tipologi highly  rural . Keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan  di  Kabupaten  Malang  dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Aktivitas minapolitan tangkap
Kecamatan Sumbermanjing Wetan,
Tirtoyudo,  Bantur,  serta  Gedangan  merupakan pusat  perikanan  tangkap.  Hal  ini  didorong  oleh letak  keempat  kecamatan  yang  berada  di sepanjang  pesisir  selatan  Kabupaten  Malang, berbatasan  langsung  dengan  Samudra  Hindia. Keterkaitan antara desa dan kota yang terbentuk dalam kegiatan perikanan tangkap.
Tabel 2. Keterkaitan Desa-Kota dalam Aktivitas Minapolitan Tangkap
Sub-sistem minapolitan Variabel Keterkaitan dalam Minapolitan Keterkaitan desa-kota Mina hulu Tenaga kerja Mayoritas nelayan berasal dari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Bantur, dan Gedangan Highly  rural  -  highly rural Peralatan tangkap Peralatan  tangkap  (BBM,  makanan,  dan sebagainya) didapatkan dari dalam wilayah Sumbermanjing. Sementara, peralatan jarring,  kail,  umpan,  dan  peralatan  untuk menservis kapal diperoleh dari Kecamatan Kepanjen. Highly  rural  –  rurban type B Modal (uang) Modal  untuk  melaut  diperoleh  nelayan dengan  cara  kredit/berhutang  dengan koperasi  yang  berada  di  Kecamatan Kepanjen Highly  rural  -  rurban type B Mina proses Air bersih Air  bersih  diperolah  dari  dalam  kawasan minapolitan tangkap Highly  rural  -    highly rural Cold storange Penyediaan cold storage dilakukan nelayan bekerja sama dengan tengkulak/pemborong  ikan  yang  berasal dari Kecamatan Kepanjen dan Lawang Highly  rural  –  rurban type B dan type A Mina hilir Pengolahan ikan Pengolahan  ikan  dilakukan  di  Kecamatan Sumbermanjing  Wetan  dan  produknya dipasarkan di Kecamatan Kepanjen, Lawang, dan Karangploso Highly  rural  –rurban type B dan type A Pemasaran Produk  dari  keempat  kecamatan  penghasil ikan  dijual  ke  pasar-pasar  tradisional  dan tengkulak di Kecamatan Lawang, Karangploso, Kepanjen Highly  rural  –rurban type B dan type A Sumber: Hasil analisa, 2018
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dijelaskan bahwa  dalam  aktivitas  minapolitan  perikanan tangkap,  keterkaitan  desa-kota  sudah  mulai terbentuk,  baik  pada  sub-sistem  mina  hulu, mina proses, maupun mina hilir. Pada dasarnya, daerah  produksi  ikan  termasuk  dalam  ketegori highly  rural .  Hal  ini  memang  sesuai  dengan karakteristik highly  rural yang  difokuskan
untuk pengembagan aktivitas perdesaan dimana salah  satunya  adalah  kegiatan  perikanan. Sementara itu, proses pemasaran dan penjualan produk  dilakukan  di  kecamatan-kecamatan yang  memiliki  karakteristik  perkotaan  yang lebih  kuat.  Hal  ini  dikarenakan  kawasan tersebut  memiliki  pangsa  pasar  yang  lebih  luas dan didukung oleh keberadaan pasar tradisional
yang lebih besar. Namun, keterkaitan desa-kota dalam  minapolitan  tangkap  ini  masih  terhalang oleh  kondisi  infrastruktur  yang  kurang  baik. Lebar jalan yang sempit dan kondisi jalan yang rusak  mengakibatkan  waktu  tempuh  dari  TPI (Tempat  Pelelangan  Ikan)  di  Kecamatan
Sumbermanjing Wetan ke lokasi pasar
(Kepanjen,  Lawang,  dan  Karangploso)  cukup lama.  Akibatnya,  ikan  menjadi  kurang  segar untuk  dijual  karena  lamanya  perjalanan  dan kurangnya ketersediaan cold storage .
Gambar 3. Keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan (perikanan tangkap) di Kabupaten Malang
Sumber: Hasil analisa, 2018 b) Aktivitas minapolitan budidaya
Pengembangan aktivitas minapolitan budidaya  air  tawar  difokuskan  di  Kecamatan Wajak,  Kecamatan  Donomulyo,  Gondanglegi, Wonosari,  serta  Ampelgading.  Meskipun  ada tiga kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan perikanan (sesuai dengan Kepmen  Perikanan  dan  Kelautan  tahun  2012), kegiatan perikanan budidaya hanya berkembang di  Kecamatan  Wajak.  Jenis  ikan  yang dibudidayakan  di  kecamatan  tersebut  adalah nila,  dan  lele.  Keterkaitan  antara  desa  dan  kota yang  terbentuk  dalam  kegiatan  perikanan budidaya pada Tabel 3.
Sesuai  dengan  Tabel  3  terlihat  bahwa interaksi  desa-kota  pada  aktivitas  minapolitan budidaya  hampir  tidak  terbentuk.  Kondisi  ini disebabkan  karena  aktivitas  budidaya  yang dilakukan  oleh  masyarakat  hanya  sebatas
pekerjaan sampingan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Padahal, tujuan kegiatan minapolitan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat    dimana  tujuan tersebut  dapat  tercapai  apabila  kegiatan produksi dilakukan dengan  optimal.
Akibat  kegiatan  yang  tidak  berkembang, interaksi  dalam  kegiatan  budidaya  ikan  terjadi dari  kawasan highly  rural ke  kawasan highly rural saja.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  perikanan budidaya  perlu  lebih  dikembangkan,  misalnya dengan  cara  memperluas  lahan  perikanan budidaya, memberikan penyuluhan pada masyarakat  untuk  pengembangan  kegiatan perikanan  budidaya,  pengembangan  komoditas unggulan, serta memperluas jaringan kerjasama antara pembudidaya dengan Lembaga permodalan. Semakin berkembangnya
perikanan, maka seharusnya terbentuk interaksi desa-kota.  Hal  ini  dapat  didorong  karena  pusat produksi  perikanan  budidaya  tidak  akan  bisa menyediakan kebutuhan untuk kegiatan perikanan  secara  mandiri.  Artinya,  kawasan highly  rural pasti  membutuhkan  dukungan kawasan  lain  dalam  pemenuhan  kebutuhan untuk perikanan.
Gambar 4. Keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan (perikanan budidaya) di Kabupaten Malang Sumber: Hasil analisa, 2018

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terbentuk  4  tipologi  desa-kota  di  Kabupaten Malang,  mulai  dari  kawasan  yang  sangat mencirikan  perdesaan (highly  rural )  hingga kawasan  dengan  karakteristik  perkotaan  yang sangat kuat (rurban type A). Tipologi desa-kota terbanyak  adalah highly  rural dengan  20 kecamatan.  Sementara  itu,  kawasan  dengan tipologi rurban type A hanya 3 kecamatan, yang merupakan  pintu  gerbang  (masuk)  ke  kawasan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sementara  itu,  Kecamatan  Kepanjen  yang merupakan  ibukota  kabupaten  tidak  termasuk dalam  tipologi  tersebut  karena  karakteristik kawasan yang kurang mencerminkan perkotaan.
Dilihat  berdasarkan  keterkaitan  antar desa-kota,  keterkaitan  desa-kota  sangat  terlihat pada  aktivitas  minapolitan  tangkap.  Hampir semua sub-sistem perikanan tangkap
menunjukkan adanya keterkaitan antara kawasan  produsen  ( dalam  ketegori  highly rural )  dengan  kawasan  perkotaan (rurban  type A). Kondisi  tersebut  sangat  berbeda  dengan aktivitas  perikanan  budidaya  dimana  hampir tidak  terbentuk  keterkaitan.  Hal  ini  dipicu  oleh kurang  berkembangnya  aktivitas  perikanan budidaya  sehingga linkage antar  kawasan  tidak terbentuk.  Lebih  lanjut,  hasil  penelitian  dapat menjadi  masukan  bagi  Pemerintah  Kabupaten Malang  dalam  pengembangan  minapolitan, bukan  hanya  mengembangkan  sub-sistemnya, tetapi  juga  membentuk  keterkaitan  antar kawasan.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan pengembangan minapolitan yaitu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  kawasan,  mulai dari hulu hingga hilir.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  C.,  Bevan,  D.,  &  Gollin,  D.  (2018). Rurban  linkages,  Public  Investment,  and Transport  Costs:  the  case  of  Tanzania. World Development , 109, 497 – 510.
Berdegue,  Julio,  A.,  Carriazo,  F.,  Jara,  B.,
Modrego,  F.,  &  Soloaga,  I.  (2015). Cities, Territories, and Inclusive Growth:
Unraveling  Urban–Rural  Linkages  in
Chile,  Colombia,  and  Mexico. World Development , 73, 56–71.
Bintarto.  (1989). Interaksi  Desa-Kota  dan Permasalahannya . Gramedia.
Das,  Ira,  Dutta,  M.  K.,  &  Borbora,  S.  (2013). Rurban linkages for development of rural economy  in  Assam:  a  sosial  accounting matrix approach. International Journal of Rural Management , 9 (2), 183-208.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Malang.  (2016). Masterplan  Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang . Douglas,  M.  (1998).  A  Regional  Network
Strategy for Reciprocal RurbanLinkages : An  Agenda  for  Policy  Research  with
Reference  to  Indonesia, Third  World Planning Review , 20 (1), 1 – 33.
Handayani,  W.  (2011).  Rurban regions  in Central Java: is it constructive urbanizations?. Proc. The 5th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU). Singapore.
Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2012)
Permen  Kelautan  dan  Perikanan  RI  No. Per  18/MEN/2012  tentang  Pedoman
Penyusunan Rencana Induk Minapolitan .
Jakarta Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2013).
Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan  RI  Nomor  Kep.35/Kepmen- KP/2013  tentang  Penetapan  Kawasan
Minapolitan . Jakarta.
Kim,  S.  M.  (2015).  An  Empirical  Analysis  on
Urban-Rural Linkage in Mumbai
Metropolitan  Area. The  Journal  of Development Practice , 2, 20 – 25.
Muta’ali,  L.  (2002). Pola  Perkembangan Karakteristik  Kekotaan  Pada  Desa-desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM. Pradoto,  W.,  Setiyono,  B.,  &  Wahyono,  H.
(2018). Peri-urbanization and the dynamics of urban-rural linkage: the case of Sukoharjo Regency, Central Java. IOP Conf.  Series:  Earth  and  Environmental Science , 202, 1 – 9. Rigg, J. (1998). Rurban Interactions, Agriculture  and  Wealth:  a  Southeast Asian  Perspective. Progress  in  Human
Geography , 22 (4), 497 – 522.
Sietchiping,  R.,  Kago,  J.,  Zhang,  X.  Q.,
Augustinus, C., & Raf Tuts. (2014). Role of  Urban–Rural  Linkages  in  Promoting Sustainable  Urbanization. Environment and Urbanization Asia , 5 (2), 219–234. Simamora,  B.  (2005). Analisis  Multivariat Pemasaran . Gramedia.
Tacoli, C. (2003). The links between urban and rural  development. Environment  and Urbanization , 15 (1), 3 – 12.