## Volume 4 No. 2, Januari 2021
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Hubungan Antara Hukum Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya & Indra Hengky Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Email: elza@uib.ac.id , rina@uib.ac.id , febri.jaya@uib.edu & indra78ng@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  article  is  to  provide  a  basic  understanding  regarding  cybersquatting  in  relation  to Trademark Law. The discussion of this article foucses on the implementation of the relationship between Trademark  Law  and  cybersquatting  pursuant  to  the  court  decision,  namely  the  decision  of  the  Central Jakarta District Court Number 299 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Pst. In order to obtain answers of the research object,  the  author  uses  a  normative  juridical  research  method  with  a  statute,  conceptual,  and  case approach. Cybersquatting is very important to be studied further because it is an activity of trespassing the domain that is strictly prohibited because it can cause detriment to victims. This occurs a lot because of the first-come first-serve principle which results in only the first person who can get the desired domain, even though it is protected by the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Information and  Electronic  Transactions  and  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  20  of  2016  concerning  the Trademark.
Keywords: cybersquatting; Trademark Law; court decision.

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai cybersquatting dalam  kaitannya  dengan  hukum  merek.  Adapun  dalam  pembahasan  artikel  ini,  akan  difokuskan  pada mengenai  implementasi  hubungan  antara  hukum  merek  dengan  cybersquatting  dalam  putusan pengadilan,  yakni  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.  Guna mendapatkan  jawaban  atas  obyek  penelitian  tersebut,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan statute  approach,  conceptual  approach ,  serta case  approach . Cybersquatting  sangat  penting  untuk  dikaji  lebih  lanjut  karena  merupakan  kegiatan  penyerobotan domain  yang  sangat  dilarang  karena  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  korban.  Hal  ini  banyak terjadi  karena  prinsip  first-come  first-serve  yang  mengakibatkan  hanya  orang  pertama  yang  bisa mendapatkan  domain  yang  diinginkan.  Padahal  hal  ini  dilindungi  dalam  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
Kata Kunci: cybersquatting; hukum merek; putusan pengadilan.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  pesat  telah  mempengaruhi  dan mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat. Internet yang pada awalnya dijadikan
sarana  komunikasi  dalam  bidang  militer  kemudian  menjadi  sarana  yang  telah  secara meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan lain, seperti bidang perdagangan ( electronic commerce ), kedokteran ( electronic health), pemerintahan (electronic government), perbankan (electronic banking),  dan  lain-lain. 1 Luasnya  ruang  lingkup  bisnis  dalam  e- commerce akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam e-commerce akan terus berkembang. 2
Dalam  berbagai  aktivitas  di  dunia  maya  ( cyberspace )  ini,  aspek  hukum  Hak Kekayaan Intelektual (HKI - Intellectual Property Rights ), 3 terutama hukum merek, perlu mendapatkan  perhatian  tersendiri.  Merek  sebagai  salah  satu  bentuk  HKI  memegang peranan  penting  dalam  era  perdagangan  global,  terutama  dalam  menjaga  persaingan usaha yang  sehat. Untuk maksud tersebut mutlak diperlukan adanya  suatu peraturan perundang-undangan  di  bidang  ini  yang  memadai  dan  dapat  diandalkan.  Hal  ini karena  ternyata  pada  praktiknya  banyak  sekali  merek-merek  yang  sesungguhnya dilindungi  oleh  hukum  merek  (dalam  dunia  nyata)  ternyata  telah  banyak  digunakan dalam bentuk nama domain ( domain name ) oleh pihak lain yang bukan pemilik hak atas merek tersebut.
Kondisi  seperti  ini  jelas  sangat  merugikan  pemilik  merek  yang  sah.  Selain terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang lain secara
1 Lihat Uncitral, Model Law on E-commerce, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996 yang menyatakan “ The term 'commercial' should be given an interpretation so as to cover matters arising from  all  relationship  of  a  commercial  nature  whethere  contractual  or  not.  Relationship  of  a  commercial  nature include but are not limited to the following transaction for the supply or exchange of goods or services, commercial representation or agency, factoring: leasing: construction of works, consulting, engineering: licensing: investment: financing: banking: insurance: exploitation agreement or concesion: carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road " 2 Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi : Hukumnya Di Indonesia . Bandung: Alumni, hlm. 1-2.
3 Padanan kata Intellectual Property Rights yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual, hal ini karena  istilah  tersebut  telah  umum  digunakan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait, seperti dalam Penjelasan Umum Bagian IV huruf B angka 11. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Bab I Pasal 1 Angka 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI. Secara substantif, pengertian hak milik mempunyai ruang lingkup yang lebih  khusus  dibandingkan  dengan  kekayaan.  Menurut  hukum  perdata  Indonesia,  hukum  harta kekayaan  itu  meliputi  hukum  kebendaan  dan  hukum  perikatan.  IPR  merupakan  kebendaan  immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Lih. Ahmad M. Ramli, Hak  atas  Kepemliikan  Intelektual:  Teori  Dasar  Perlindungan  Rahasia  Dagang ,  Bandung:  Mandar  Maju,  2000, him. 23
tidak berwenang, pemilik merek yang sah (dalam dunia nyata) juga menjadi tidak dapat menggunakan  mereknya  sebagai  nama  domain  dalam  melakukan  aktivitas  di  dunia maya  ( cyberspace ),  apalagi  jika  bisnisnya  juga  dijalankan  melalui e-commerce .  Dengan kata  lain,  pemilik  merek  yang  sah  menjadi  kehilangan  hak  eksklusif  dan  kesempatan dalam menggunakan mereknya di  internet, padahal internet dengan e-commerce juga dapat  menjadi  tempat  untuk  melakukan  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek tersebut.
Dalam  mengatasi  kejahatan cybersquatting terhadap  nama  domain  atau  merek, sebenarnya  terdapat  kode  etik  dalam  dunia  teknologi  informasi  yaitu  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana setiap orang yang mempunyai karya memiliki Hak Kekayaan Intelektual  yang  dilindungi  negara.  Di  Indonesia  sendiri  telah  terdapat  aturan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  (untuk selanjutnya  disebut  UU  ITE)  mengenai cybersquatting yang  mengatur  mengenai  nama domain.
Adapun  hal  tersebut ditegaskan  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  UU  ITE  yang  mengatur tentang  nama  domain  dimana  harus  didasarkan  pada  iktikad  baik,  tidak  melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Walaupun telah  berlaku  Undang-undang  yang  mengatur  pemanfaatan  media  internet,  namun sebuah  penyalahgunaan  masih  sering  terjadi.  Hal  itu  bisa  saja  terjadi  karena  masih minimnya  pengetahuan  sumberdaya  mengenai  hukum  di  dunia  Teknologi  Informasi atau  kurangnya  undang-undang  yang  dapat  lebih  tegas  dalam  menjangkau penyalahgunaan tersebut.
Terkait  hal  tersebut  terdapat  salah  satu  kasus  yaitu  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Kasus dalam putusan ini berkaitan dengan  penggunaan  merek  terkenal  ebay  sebagai  nama  domain  ebay.co.id  yang didaftarkan  oleh  CV.  Ebay  Indonesia  selaku  Tergugat.  Penggugat  (Ebay  Inc.)  yang berkedudukan di California USA dinyatakan oleh hakim sebagai pemilik dan pendaftar pertama  nama  domain  dengan  dengan  kata  “ebay”  di  berbagai  n egara  di  dunia, termasuk Indonesia. Hakim juga menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak
baik  dalam  mengajukan  pe ndaftaran  nama  domain  ”ebay.co.id”  da n telah  melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Berdasarkan  uraian  diatas,  adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai  nama  domain  sebagai  salah  satu  jenis merek menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Kasus Cybersquatting Terkait Hukum Merek Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ?

## B. METODE PENELITIAN
Ilmu hukum memiliki karakter khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. 4 Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan kemasyarakatan yang konkret maupun  potensial. 5 Menurut  Sudikno  Mertokusumo, 6 dalam  pembentukan  hukum adalah  merupakan  proses  konkretisasi  dan  individualisasi  peraturan  hukum  yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret. 7
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan  data  diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan 8 .  Langkah  pertama  yang dilakukan  penelitian  ini  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  yaitu  mencakup dokumen  perundang-undangan,  dokumen  resmi,  buku-buku,  yurisprudensi  yang berkaitan  dengan  analisa  hukum  perdata  khususnya  terhadap  asas  dan  peraturan mengenai  Analisis  Kasus  Cybersquatting  Terkait  Hukum  Merek  Di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach , serta case approach .  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  tehnik  studi  dokumen ( library Research) , serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.
4 Johnny  Ibrahim.  (2003). Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang  :  Bayumedia Publishing, hlm. 12.
5 Ibid. hlm. 293.
6 Sudikono Mertokusumo. (1991). Mengenal Hukum (Suatu Pengatar) . Yogyakarta : Liberty, hlm. 136.
7 Ibid.
8 Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.
Adapun  Penelitian  hukum  secara  normatif  atau  penelitian  hukum  secara kepustakaan 9 merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bahan-bahan  pustaka  lainnya  yang  lazimnya dinamakan  data  sekunder,  untuk  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum tertentu. 10

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Mengenai  Nama  Domain  Sebagai  Salah  Satu  Jenis  Merek Menurut Hukum di Indonesia
Nama  domain  pada  awalnya  digunakan  untuk  memudahkan  pengguna  dalam mengingat – ingat  alamat  web  yang  ada  pada  internet.  Nama  domain  lebih  dipilih untuk  digunakan  daripada  Internet  Protocol  Address  (IP  Address)  dikarenakan  IP Address yang terdiri dari sekumpulan angka dari 0 sampai 255 sebanyak 4 kali (untuk IPv4). Hal ini menyebabkan kumpulan angka tersebut susah untuk diingat oleh orang, apalagi jika orang tersebut tidak begitu kenal dengan dunia IT. Oleh karena itu, Internet Assigned  Numbers  Authority  (IANA)  melakukan  penyederhanaan  dalam  menulis alamat  web  dengan  karakter  alfanumerik  supaya  dapat  dihafal  dengan  mudah  oleh pengguna internet. 11
Sekarang  ini  transaksi  perdagangan  dilakukan  tidak  lepas  dari  adanya  internet dengan  adanya  e-commerce.  Untuk  menunjang  pemasaran  dari  suatu  merek  dagang secara online, terkadang penamaan domain menjadi satu dengan nama merek dagang. Hal ini dilakukan dengan tujuan konsumen dapat mencari dengan mudah produk yang mereka tawarkan. 12
Merek  sendiri  merupakan  identitas  atau  trademark  suatu  produk  atau  jasa. Pengertian  merek  sendiri  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dinyatakan bahwa Merek adalah “ Tanda berupa
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 23-24.
10 Ibid. hlm. 14. 11 D.  Chauhan  dan  S .  Sharma,  “Performance  evaluation  of  different  routing  protocols  in  IPv4  and IPv6 networks on the basis of p acket sizes,” Procedia Comput. Sci. , vol. 46, 2015, hal. 1072 – 1078 12 A. Goldstein, “ICANNSucks. biz (And Why You Can’t Say That): Ho w Fair Use of Trademarks in Domain Names is Being Restrained,” Fordham Intell. Prop. Media Ent. LJ , vol. 12, 2001, hal. 1151
gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan p erdagangan barang dan jasa”.
Secara umum, terdapat tiga perbedaan antara pendaftaran merek dagang dengan domain, antara lain: 13
a. Sistem  penamaan  domain  tidak  peduli  apakah  nama  yang  digunakan  serupa dengan  hal  lain  yang  membuat  bingung  pelanggan.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan pada  nama  domain,  nama  yang  digunakan  tidak  boleh  sama  secara  karakter, namun  untuk  nama  yang  hanya  selisih  beberapa  karakter  masih  diperbolehkan. Misal,  pada  pendaftaran  n ama  domain,  apabila  nama  “XYZFarm.com”  telah didaftarkan,  maka  pen gguna  lain  yang  mendaftarkan  “XYZFarmer.com”  masih diperbolehkan.  Namun  apabila  pada  pendaftaran  nama  merek,  penamaan  yang mirip  tersebut  harus  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  kesamaan  antara  merek tersebut dengan merek yang telah ada apakah dapat secara valid didaftarkan atau tidak.
b. Tidak seperti merek dagang, pendaftaran nama domain tidak terikat pada sistem klasifikasi terhadap barang dan jasa yang harus dipatuhi. Hal ini mengakibatkan apabila  terdapat  merek  dagang  yang  memiliki  nama  yang  mirip,  dimana keduanya merupakan barang atau jasa yang berbeda, maka keduanya dapat hidup berdampingan  pada  saat  mendaftarkan  merek  dagangnya,  tiap  nama  domain tidak  ada  yang  sama  dan  biasanya  dimiliki  oleh  satu  pemilik.  Konsumen terkadang  mencari  produk  pada  internet  pertama  kali  dengan  melihat  alamat webnya  pada  www.<namaproduk>.com,  hal  ini  menyebabkan  kompetisi  antar pemilik  merek  dagang  dalam  mendaftarkan  nama  domain  yang  sesuai  dengan nama  produk  yang  dimilikinya,  dan  mendaftarkan  nama  produk  oleh  suatu perusahaan bisa jadi menyebabkan kehilangan kesempatan dalam penjualan yang disebabkan  oleh  konsumen  yang  tidak  puas  dapat  beralih  ke  produk  pesaing sebab mereka tidak dapat mengakses informasi pada alamat web produk tersebut.
13 I. Tollett, “Domain names and dispute resolution,” World Pat. Inf. , vol. 23, no. 2, 2001, hal. 169 – 175.
Nama  domain  tidak  mengenal  batasan  negara.  Domain  tingkat  tinggi  umum  / General  TLD  dapat  diregistrasikan  dan  diakses  oleh  perusahaan  /  organisasi  dari berbagai  negara.  Mirip  dengan  general  TLD,  ada  juga  ccTLD.  ccTLD  adalah  domain tingkat  tinggi  yang  dibuat  berdasarkan  kode  suatu  negara  serta  pada  umumnya didaftarkan  oleh  perusahaan  yang  berada  pada  negara  yang  bersangkutan.  Meskipun tujuan awal dari ccTLD untuk memfasilitasi supaya perusahaan-perusahaan pada tiap negara  dapat  memiliki  domain  mereka  sendiri,  namun  hal  ini  masih  saja  tidak membatasi perusahaan yang berasal dari luar negara tersebut untuk mendaftarkan diri ke  domain  negara  tersebut.  Hal  ini  menimbulkan  permasalahan  apabila  suatu perusahaan  ingin  melakukan  peningkatan  menjadi  perusahaan  skala  internasional, mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan hak dalam mendapatkan domain yang sesuai dengan merek dagangnya di seluruh dunia.

## 2. Analisis  Kasus  Cybersquatting  Terkait  Hukum  Merek  Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Memasuki  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  salah  satu  hal  yang  tidak  boleh dilewatkan  oleh  para  pengusaha  atau  pemilik  bisnis  adalah  memanfaatkan  fasilitas internet. Lebih khusus lagi, salah satu hal yang sangat penting perannya ketika seorang pemilik bisnis ingin terjun ke ranah online adalah memiliki alamat domain yang tepat. Oleh karena itu bukan hal yang mengejutkan jika kemudian, domain menjadi hal yang sangat krusial bahkan pernah ada beberapa kasus perebutan nama domain antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Untuk  bisa  mendapatkan  nama  domain  yang  benar-benar  identik  dengan  bisnis ataupun  merek  produk  ,  tak  jarang  sebuah  perusahaan  atau  pemilik  bisnis  rela menggelontorkan biaya besar-besaran demi domain yang mereka incar tersebut. Yang menarik, dari pernyataan di atas kemudian muncul sebuah fenomena yang dinamakan cybersquatting.  Apakah  itu  cybersquatting?  Secara  sederhana,  ini  merupakan  sebuah tindakan  di  mana  seseorang  atau  pemilik  bisnis  mendaftarkan  sebuah  nama  domain yang memiliki kemiripan atau sama persis dengan sebuah merek bisnis lain yang sudah ada sebelumnya.
Pada  dasarnya,  cybersquatting  bukan  merupakan  hal  yang  sepenuhnya  dilarang dalam peraturan pendaftaran domain. Namun ketika berkaitan dengan etika bisnis, ini tentunya bisa menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik nama merek atau bisnis yang didaftarkan menjadi sebuah domain. Tujuan seseorang melakukan cybersquatting, contohnya  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk  traffic  atau kunjungan dari konsumen yang sudah mengenal lebih dulu merek atau bisnis tersebut. Dan mereka mengira bahwa domain yang mereka kunjungi merupakan domain resmi dari  pemilik  merek  atau  bisnis.  Inilah  mengapa  dikatakan  bahwa,  domain  memiliki peranan  yang  sangat  penting  ketika  sebuah  usaha  ingin  memasuki  persaingan  bisnis digital.
Cybersquatting adalah  tindakan  mendaftarkan  domain  yang  terasosiasi  dengan nama  perusahaan  orang  lain  dan  kemudian  berusaha  mencari  keuntungan  dengan menjualnya  kepada  perusahaan  tersebut.  Menurut  Edmon  Makarim  ada  pihak-pihak yang  mencoba  mencari  keuntungan  dengan  cara  mendahului    mendaftarkan  nama- nama  yang  diketahuinya  telah  populer  di  masyarakat.  Tujuannya,  untuk  menjualnya kembali  kepada  pihak  yang  berkepentingan  atas  nama  tersebut  di  atas  harga perolehannya.  Dengan  kata  lain,  hal  ini  adalah  tindakan  mencari  keuntungan  dengan cara penyerobotan Nama Domain yang dituju oleh pihak lain ( cybersquatting ). 14
Definisi dari merek dapat kita temui di dalam Pasal 1 angka 1 UU 20/2016: Merek adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sementara itu, definisi dari Nama Domain dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transa ksi Elektronik (“UU 19/2016”):
14 S. L. Fazari, “Perlindungan Nama D omain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet  Menurut  Undang-Undang  Nomer  15  tahun  2001  Tenta ng  Merek,” Kumpulan    Jurnal  Mhs.  Fak. Huk. , vol. 1, no. 1, 2014.
Nama  Domain  adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan Usaha,  dan/atau  masyarakat,  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui internet,  yang  berupa  kode  atau  susunan  karakter  yang  bersifat  unik  untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
Yang harus dipahami di sini, nama domain adalah konsep penamaan dalam dunia internet  untuk  memudahkan  seseorang  dalam  berinteraksi  (alamat  seseorang/IP address),  sedangkan  merek  merupakan  konsep  kepemilikan.  Sehingga  dari  situ  dapat ditarik, bahwa nama domain adalah sekedar alat, sedang merek itu sendiri tetap tunduk pada  kaidah  merek  yang  ada.  Penjelasan  selengkapnya  dapat  anda  lihat  pada  artikel nama domain dan merek.  Selain itu, perbedaan antara merek dan nama domain dapat dilihat  dari  asas  yang  digunakan.  Merek  menganut  asas first  to  file  syste m,  sedangkan nama domain menganut asas first come first serve . 15
Asas first  come  first serve  terkait  nama  domain  dapat  dilihat  dalam  Penjelasan Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008 yang berbunyi: Nama Domain berupa alamat atau jati  diri  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau  masyarakat,  yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip  pendaftar  pertama  berbeda  antara  ketentuan  dalam  Nama  Domain  dan dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual  karena  tidak  diperlukan  pemeriksaan substantif,  seperti  pemeriksaan  dalam  pendaftaran  merek  dan  paten.  Sedangkan  asas first  to  file  dalam  merek  dapat  dilihat  dalam  Pasal  3  UU  20/2016  :  Hak  atas  Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
Maksud  dari  terdaftar  adalah  setelah  permohonan  melalui  proses  pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat merek. Pemeriksaan substantif  pada  pendaftaran  merek  dalam  kaitannya  dengan  first  to  file  system ditemukan dalam Bab IV Bagian Kedua UU 20/2016, khususnya Pasal 23 UU 20/2016.
15 H. M. Jumhur, “Model Lembaga Pendaftaran Nama Do main Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum,” Jutnal Konstitusi , vol. 11, no. 3, hal. 559 – 576, 2014.
Oleh  karena  cybersquatting  merupakan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  nama domain,  maka  akan  lebih  tepat  jika  didasarkan  dengan  menggunakan  Pasal  23  UU 11/2008  yang  telah  diubah  dengan  UU  19/2016,  dibandingkan  dengan  UU  20/2016. Mengenai  pasal  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk  menindak cybersquatting, maka dapat merujuk pada Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UU 11/2008:
a. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,  dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama;
b. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) harus  didasarkan  pada  iktikad  baik,  tidak  melanggar  prinsip  persaingan  usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain;
c. Setiap  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  atau  masyarakat  yang dirugikan  karena  penggunaan  Nama  Domain  secara  tanpa  hak  oleh  Orang  lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  awal  bahwa  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Kasus dalam putusan ini berkaitan dengan  penggunaan  merek  terkenal  ebay  sebagai  nama  domain  ebay.co.id  yang didaftarkan  oleh  CV.  Ebay  Indonesia  selaku  Tergugat.  Penggugat  (Ebay  Inc.)  yang berkedudukan di California USA dinyatakan oleh hakim sebagai pemilik dan pendaftar pertama  nama  domain  dengan  dengan  ka ta  “ebay”  di  berbaga i  negara  di  dunia, termasuk Indonesia. Hakim juga menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik  dalam  mengajukan  pendaftaran  nama  domain “ ebay.co.id ” dan telah  melakukan Perbuatan  Melawan  Hukum.  Dasar  hukum  yang  digunakan  adalah  Pasal  23  ayat  (1), (2), dan (3) UU 11/2008:
a. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama;
b. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) harus  didasarkan  pada  iktikad  baik,  tidak  melanggar  prinsip  persaingan  usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain;
c. Setiap  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  atau  masyarakat  yang dirugikan  karena  penggunaan  Nama  Domain  secara  tanpa  hak  oleh  Orang  lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU 11/2008 disebutkan bahwa yang dimaksud melanggar  hak  orang  lain,  misalnya  melanggar  merek  terdaftar,  nama  badan  hukum terdaftar,  nama  Orang  terkenal,  dan  nama  sejenisnya  yang  pada  intinya  merugikan Orang lain.
Perlu dipahami juga frasa “penggunaan  Nama Domain secara tanpa hak” dalam Pasal 23 ayat (3) UU 11/2008 adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata  ditujukan  untuk  menghalangi  atau  menghambat  Orang  lain  untuk menggunakan  nama  yang  intuitif  dengan  keberadaan  nama  dirinya  atau  nama produknya,  atau  untuk  mendompleng  reputasi  Orang  yang  sudah  terkenal  atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.
Selain  itu,  Pasal  40  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain ("Permenkominfo 23/2013") juga  menyebutkan  bahwa:  Pemegang  merek  internasional  yang  telah  terdaftar  di Indonesia  berhak  mendaftarkan,  menggunakan,  dan  memanfaatkan  Nama  Domain Indonesia.

## C. PENUTUP
Oleh  karena cybersquatting merupakan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  nama domain, maka akan lebih tepat jika didasarkan dengan menggunakan UU 11/2008 yang telah diubah dengan UU 19/2016, dibandingkan dengan UU 20/2016. Terlebih karena definisi  dari  nama  domain  juga  ditemukan  di  dalam  Pasal  1  angka  20  UU  19/2016. Pelaku  cybersquatting  dapat  digugat  secara  perdata  berdasarkan  Perbuatan  Melawan Hukum dengan dasar melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 11/2008.
Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU 11/2008 pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  nama  domain  karena  penggunaan  nama  domain secara  tanpa  hak  oleh  orang  lain.  Sebagaimana  mengacu  pada  salah  satu  putusan
pengadilan yang pernah memutus terkait dengan persoalan cybersquatting, yakni dalam putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad  M.  Ramli.  (2000). Hak  atas  Kepemliikan  Intelektual:  Teori  Dasar  Perlindungan Rahasia Dagang . Bandung: Mandar Maju.
Edmon Makarim. (2003). Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Johnny Ibrahim. (2003). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi: Hukumnya Di Indonesia . Bandung: Alumni.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sudikono Mertokusumo. (1991). Mengenal Hukum (Suatu Pengatar) . Yogyakarta: Liberty. Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal:
A. Goldstein. (2001). “ ICANNSucks. biz (And Why You Can’t Say That): How Fair Use of Trademarks in Domain Names is Being Restrained ,” Fordham Intell. Prop. Media Ent. LJ , Vol. 12.
D.  Chauhan  dan  S.  Sharma.  (2015). “ Performance  evaluation  of  different  routing protocols  in  IPv4  and  IPv6  networks  on  the  basis  of  packet  sizes, ” Procedia Comput. Sci. , Vol. 46.
H. M. Jumhur. (2014). “Model Lembaga Pendaftaran Na ma Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Menuju  Kepa stian  Hukum,” Jutnal Konstitusi , Vol. 11, No. 3.
I. Tollett. (2001). “ Domain names and dispute resolution, ” World Pat. Inf. , Vol. 23, No. 2. S. L. Fazari. (2014). “Perlindungan Nama Do main Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting  Di  Internet  Menurut  Undang-Undang  Nomer  15  tahun  2001 Tentang Merek,” Kumpulan  Jurnal Mhs. Fak. Huk. , Vol. 1, No. 1.