## STUDI KOMPARATIF MENGENAI ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM

## Muhammad Iqbal Tarigan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (iqbaltigan@gmail.com)

## Abstract
The mix can be seen in the civil procedure law in Indonesia. Civil procedure law applicable in the District Court also applies to the Religious Courts. That is, the two judiciary institutions both refer to colonial law. The mixing of the civil procedure law clearly shows that both the district court and the religious court both recognize the letter of evidence as a tool that has perfect verification power. Where as if it is seen in Islamic civil procedural law then it is not a letter that has perfect power but an acknowledgment or pledge
Keywords: Letter Evidence, Indonesian civil procedural law and Islamic civil procedure law

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia dalam proses perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat. 1 Keberadaan masing-masing sistem hukum  tersebut di  Indonesia  memberikan  pengaruh  dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia. Misalnya, dengan adanya pemberlakukan hukum barat sebagai hukum positif maka Indonesia  tidak  mengalami  kekosongan  hukum  atau  keberlakukan  hukum  islam  maka penduduk  yang  beragama  Islam  untuk  sengketa  tertentu  tetap  dapat  menggunakan  hukum islam dalam penyelesaian sengketa atau hukum adat yang digunakan untuk jadi rujukan saat hukum positif tidak memberikan pengaturan secara jelas. 2 Namun, keberadaan sistem hukum tersebut bercampur aduk sehingga menghilanggkan sifat asli dari sistem-sistem hukum yang dikenal di Indonesia tersebut.
Percampuran tersebut dapat dilihat dalam hukum acara perdata di Indonesia. Hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri juga berlaku Pengadilan Agama. 3 Artinya, kedua  lembaga  peradilan  tersebut  sama-sama  mengacu  pada  hukum  kolonial.  Percampuran hukum  acara  perdata  tersebut  secara  nyata  terlihat  dimana  baik  pengadilan  negeri  maupun pengadilan  agama  sama-sama  mengakui  alat  bukti  surat  sebagai  alat  yang  mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Padahal jika dilihat dalam hukum acara perdata islam maka bukan surat yang memiliki kekuatan yang sempurna akan tetapi pengakuan atau ikrar . 4 Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  akan  dilakukan  pengakajian  terkait  ”Studi Komparatif  Mengenai  Alat  Bukti  Surat  Dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  Dengan Hukum Acara Perdata Islam”.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan pengkajian maka disusun permasalahan, yaitu bagaimana kekuatan pembuktian surat dalam hukum acara perdata Indonesia dengan hukum acara perdata islam?
2. KERANGKA TEORI
Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan ialah perbandingan hukum. Perbandingan  hukum  dalam  bahasa  asing  dikenal  dengan  istilah comparative  law (bahasa  Inggris), droit  compare (bahasa  Perancis)  dan vergleihende  rechstlehre (bahasa Belanda). 5 Perbandingan  hukum    atau  komparatif  hukum  memiliki  makna  sebagai  kegiatan mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan
1 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional , (Yogyakarta: Gama Media, 2002) hal. 111 2 Dasar  hukum  pemberlakuan  hukum  kolonial  di  Indonesia adalah  Pasal  I  Aturan  Peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  bam  menurut  Undang-Undang  Dasar  ini”. Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), hal. 4 3 Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  54  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama, berbunyi: ”Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.
4 Anshoruddin, Hukum Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  Dan  Hukum  Positif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 93
5 Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1990), hal. 3
dan  meneliti  bagaimana  berfungsinya  hukum  dan  bagaimana  pemecahan  yuridisnya  di  dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja mempengaruhinya. 6
Keberadaan  perbandingan  hukum  merujuk  uraian  di  atas  mengandung  makna  bahwa hakikat  perbandingan  hukum  itu  bukan  memperbandingkan  hukum  yang  berbeda  akan  tetapi sejenis.  Misalnya,  hukum  pidana  Indonesia  dengan  hukum  pidana Amerika  Serikat,  hukum acara perdata Indonesia dengan hukum acara perdata islam dan lain sebagainya.

## III. HASIL PENELITIAN
Kekuatan Pembuktian Surat Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dengan Hukum Acara Perdata Islam
Hukum acara perdata baik Indonesia atau Islam tentu mengenal pembagian jenis- jenis  alat  bukti  untuk  proses  beracara  dipersidangan.  Sebelum  membahas  mengenai kekuatan  alat  bukti  surat  dari  masing-masing  hukum  acara  perdata  tersebut  sebelumnya akan diperlihatkan pembagian alat bukti, sebagai berikut:
Tabel 1. Pembagian Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dan Hukum
Acara Perdata Islam No. Alat Bukti Hukum Acara Perdata Indonesia Alat Bukti Hukum Acara Perdata Islam 1. Surat Ikrar 2. Saksi Saksi 3. Persangkaan Sumpah 4. Pengakuan Nukul 5. Sumpah Qosamah 6. Pengetahuan Hakim 7. Qorinah
Alat  bukti  pada  hukum  acara  perdata  Indonesia di  atas  bersumber  dari  Pasal  164 H.I.R,  284  R.Bg  dan  Pasal  1866  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. 7 Selain  itu, didalam  hukum  acara  perdata  Indonesia  dikenal  pula  alat  bukti  tambahan  berupa pemeriksaan setempat yang tercantum dalam Pasal 180 R.Bg/153 H.I.R dan keterangan ahli yang  tercantum  dalam  181 R.Bg/154 H.I.R. Selanjutnya,  alat  bukti  pada  hukum  acara perdata  Islam  di  atas  merupakan  mayoritas  yang  sering  digunakan  dan  sesuai  dengan pendapat  kebanyakan  para Fuqoha’ . 8 Namun,  alat  bukti  pokok  dalam  gugat  ginugat (gugatan rekopensi) maka yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis saja, yaitu: 9 1. Ikrar (pengakuan).
2. Saksi.
3. Sumpah.
6 Sunarjati  Hartono, Kapita  Selekta  Perbandingan  Hukum ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1988), hal. 54
7 Selain 3 (ketiga) peraturan perundangan  hukum acara perdata di atas  sebelumnya terdapat 1 (satu) lagi peraturan perundanan yang sudah tidak berlaku lagi, dimana pada zaman kolonial berlaku bagi golongan eropah yang disebut B.Rv ( Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ). H.I.R berlaku untuk daerah  Jawa  dan  Madura  sedangkan  R.Bg  berlaku  untuk  daerah  Ambon,  Aceh,  Sumatera  Barat, Palembang,  Bali  Kalimantan,  Minahasa  dan  lain-lain. K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Acara  Perdata: RBG/HIR , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13-15
8 Anshoruddin, Op.Cit , hal. 24
9 Ibid
Alat  bukti  dalam hukum acara  perdata  Islama  berdasarkan Nash sedangkan  selebihnya berdasarkan  ijtihad  ulama  misalnya,  alat  bukti  tulisan,  pemeriksaan  setempat,  keterangan ahli dan lain sebagainya. 10
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  masing-masing  hukum  acara  perdata tersebut memandang  berbeda terkait  alat  bukti  surat.  Hukum  acara  perdata  Indonesia  memandang alat  bukti  surat  atau  tulisan  sebagai  alat  bukti  pokok  sedang  hukum  acara  perdata  Islam memandang alat bukti surat sebagai alat bukti tambahan.
Alat bukti surat atau tulisan diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu :
1. Pasal 163, 164, 285-305 R.Bg kecuali pasal 295 R.Bg telah dicabut dengan stbld 1927 No. 576;
2. Pasal 137, 138, 165 dan 167 H.I.R;
3. Pasal 1867-1894 KUHPerdata kecuali Pasal 1882 KUHPerdata telah dihapus.
Alat bukti surat atau tulisan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan  buah  pikiran  seseorang  dan  dipergunakan  sebagai  pembuktian”. 11 Sifat pengertian  di atas  bila  dipahami  adalah  kumulatif,  artinya  jika  sebuah  surat  atau  tulisan hanya berisi tanda-tanda bacaan tidak berisi buah pikiran atau bukan berisi curahan isi hati seseorang  ataupun  berisi  buah  pikiran  atau  curahan  hati  seseorang  tetapi  tidak  memuat tanda-tanda bacaan maka sebuah surat atau tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti, ia dapat dijadikan  alat  bukti  jika  memenuhi  semua  unsur  yang  diutarakan  oleh  Sudikno Mertokusumo di atas.
Definisi  bukti  tulisan  atau  surat  menurut  Sudikno  Mertokusumo  di atas  sedikit berbeda  dengan  yang  diutarakan  oleh  M.  Yahya  Harahap  yang  menyatakan  bahwa pengertian  tulisan  dari  segi  yuridis  dalam  kaitannya  dengan  alat  bukti  harus  memenuhi beberapa aspek, yaitu : 12
1. Memiliki tanda bacaan, berupa aksara;
2. Disusun berupa kalimat pernyataan;
3. Ditulis pada bahan tulisan;
4. Ditanda tangani pihak yang membuat;
5. Foto dan peta bukan tulisan;
6. Mencantumkan tanggal.
Akan tetapi, perlu dipahami walaupun terjadi perbedaan dalam memberikan definisi bukti tulisan atau surat tetap merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata dibanding alat bukti yang lain. Alat bukti surat atau tulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : akta dan surat-surat lain bukan akta (surat biasa). 13
1. Akta yang  merupakan bagian dari alat bukti surat atau tulisan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : akta otentik dan akta di bawah tangan. 14
a) Akta  otentik  adalah  suatu  akta  atau  surat  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. 15
10 Ada  pendapat  ulama  lain  yang  menyatakan  bahwa  alat  bukti  tulisan  atau  surat  dan persangkaan termasuk bersumber dari Nash . Ibid 11 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Liberty,  2006),  hal.
149
12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 559-560
13 Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit
14 Ibid
15 Pasal 1868 KUHPerdata
Dari pengertian di atas, maka akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum ( acte ambtelijk ) dan akta yang dibuat dihadapan oleh pegawai-pegawai umum ( acte partij ). 1) Akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum ( acte ambtelijk ) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang. Artinya, inisiatif pembuatan akta berasal dari orang yang namanya tercantum didalamnya. Misalnya, berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti. 16
2) Akta  yang  dibuat  di  hadapan  oleh  pegawai-pegawai  umum  ( acte  partij ) merupakan akta yang dibuat atas usulan dari para pihak yang berkepentingan di  hadapan  para  pejabat  umum  yang  berwenang.  Misalnya  akta  notaril pelepasan ganti rugi dan lain sebagainya. 17
Pembuktian di persidangan akta otentik baik berupa akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai  umum  ( acte  ambtelijk ) dan  akta  yang  dibuat  di  hadapan  oleh pegawai-pegawai umum    ( acte partij ) adalah sama, yaitu:
18
1) Bila terpenuhi syarat formil dan materiil maka : (a)  Pada  akta  otentik  itu  langsung  memenuhi  batas  minimal  pembuktian sehingga tanpa harus didampingi alat bukti lain;
(b) Langsung sah sebagai alat bukti;
(c)  Pada  dirinya  langsung  melekat  nilai  kekuatan  pembuktian  :  sempurna ( vooledig ) dan mengikat ( bindende ) (d) Hakim wajib dan terikat : (1) Menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna;
(2)  Harus  menganggap  apa  yang  didalilkan  atau  dikemukakan  cukup terbukti;
(3) Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.
2) Kualitas  kekuatan  pembuktian  akta  otentik,  tidak  bersifat  memaksa
( dwingend )  atau  menentukan  ( beslissend )  dan  terhadapnya  dapat  diajukan bukti lawan disebut kekuatan bukti luar.
b)  Akta  di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat  sendiri  oleh  para  pihak  yang berkepentingan  tanpa  bantuan  dari  pejabat  umum. 19 Kekuatan  pembuktian  akta dibawah tangan lebih rendah dari pada akta otentik karena sifat pembuktiannya hanya harus memenuhi syarat materil dan syarat formil saja. Walaupun demikian, akta  di  bawah  tangan  memiliki  kekuatan  pembuktian  sama  dengan akta  otentik jika isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang-orang atau pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut tetapi jika para pihak yang menandatangani akta itu mengingkarinya  maka  hakim  memerintahkan  agar  kebenaran  akta  tersebut diperiksa.
2)  Surat-surat  lain  bukan  akta  (surat  biasa)  terdiri  atas  surat-surat  urusan  rumah  tangga, register-register dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu
16 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 84 17 Ibid
18 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal. 583-584
19 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit , hal. 158
alas hak yang selama dipegangnya. 20 Kekuatan pembuktian dari surat-surat lain bukan akta (surat biasa), tergantung di tangan pertimbangan hakim. 21
Selanjutnya, salinan  suatu  alat  bukti  surat  atau  tertulis  dapat  dikatakan  sesuai dengan  aslinya,  artinya  dalam  proses  pengajuan  alat  bukti  dipersidangan  salinan  yang diajukan harus juga mengajukan bentuk asli dari salinan tersebut akan tetapi jika tidak dapat mengajukan  bentuk  aslinya  maka  salinan  sebagai  alat  bukti  dapat  ditolak. 22 Pengajuan salinan sebagai alat bukti juga harus dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). 23 Hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  jelas  surat  atau  bukti  tulisan memiliki  kedudukan  utama  sebagai  alat  bukti.  Akan  tetapi, alat  bukti  tulisan  atau surat dalam Hukum acara perdata Islam tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama, ia  tergantung  kondisi  dan  keadaan.  Hal  ini  tergambar  dari  pendapat  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah, yaitu : 24
1. Bukti tulisan didalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehngga imperatif sebagai alat bukti yang mengikat.
Para ulama dalam masalah ini telah berselisih pendapat, ada tiga riwayat dari Ahmad yang salah satunya menyebutkan apabila alat bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya, dipandang sebagai alat bukti yang sah meskipun dia lupa isinya;
2. Bukti  tulisan  tersebut  tidak  dipandang  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  sampai  ia mengingatnya;
3. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menympannya, jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Hukum acara perdata Islam, bukti surat atau tulisan tidak ada pembagiannya sama sekali.  Hal  ini  berbeda  dengan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia.  Namun, perlu  dipahami  dalam  proses  persidangan  di  pengadilan  agama  alat  bukti  surat  tidaklah boleh  melangkahi  Hukum  Materil  Islam,  karena  Hukum  Materil  Islam  memiliki  kaidah- kaidah tertentu yang tidak boleh dilanggar. Misalnya seorang muslim sebelum meninggal membuat akta hibah dihadapan notaris dengan isi memberikan kepada anak angkatnya harta sebesar ⅔ dari yang dimilikinya. Kemudian merasa tidak adil akan hal ini anak  kandung pewaris menggugat ke pengadilan agama. Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia akta  hibah  itu  memiliki  kekuatan  sebagai  akta  otentik  artinya  pembuktiaanya  sempurna namun dalam putusan hakim pengadilan agama justru memenangkan gugatan anak kandung pewaris  dengan alasan  bahwa  anak  angkat  hanya  berhak  menerima ⅓  dari  harta  yang dimilikinya.
Merujuk  penguraian  di  atas  maka  sudah  seharusnya  hukum acara perdata  islam yang diterapkan untuk pengadilan agama yang mengadili sengketa tertentu dari umat islam. Hal itu juga didasari oleh hakikat keberadaan hukum islam, sebagai berikut: 25 1. Segi pembuat hukum islam:
20 Pasal 1881 KUHPerdata
21 Bambang  Waluyo, Sistem  Pembuktian  Dalam  Peradilan Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1996) hal.35 22 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit , hal. 166
23 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata , (Bandung: Alumni, 2009), hal. 21
24 Anshoruddin, Op.Cit , hal. 66-67
25 Ramlan Yusuf Rangkuti et.al, Hukum Islam , (Medan: Bartongjaya, 2014), hal. 25
a.  Memenuhi  keperluan  hidup  manusia  yang  bersifat  primer  (kebutuhan  yang  harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder, seperti sandang, pangan dan papan).
b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
c.  Agar  ditaati  dan  dilaksanakan  dengan  bak  dan  benar,  manusia  wajib  meningkatkan kemampuannya  untuk  memahami ushul  fiqih (dasar  pembentukan  dan  pemahaman hukum islam sebagai metodeloginya).
2. Segi  manusia  dimana  manusia  menjadi  pelaku  dan  pelaksana  hukum  islam,  tujuan hukum islam ialah untuk mencapai kehidpan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolah yang mudharat bagi kehidupan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kekuatan  pembuktian surat  dalam  hukum  acara  perdata  Indonesia  (pengadilan negeri dan pengadilan agama) ialah sempurna atau berkedudukan sebagai alat bukti yang utama dalam konteks hukum acara perdata Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan hukum  acara  perdata  islam  dimana  surat  bukan  merupakan  alat  bukti  utama  dan  nilai pembuktiannya berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim.
B. Saran Perbedaan  dari  kekuatan  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata  yang  berbeda merupakan  sesuatu  yang  wajar  dan  sangat  perlu  diketahui  dalam  konteks  keilmuan  dan dalam rangka pembaharuan hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan pengadilan agama secara khusus alat bukti ialah hukum acara perdata  islam  karena  subjek  sengketa  sudah  tertuju  pada  setiap  muslim  dan  untuk penyempurnaan, sebagai penyelesaian sengketa sudah seharusnya menggunakan alat bukti dalam hukum acara perdata islam.

## V. REFERENSI
Buku Anshoruddin, Hukum Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  Dan  Hukum  Positif ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Arief,  Barda  Nawawi, Perbandingan  Hukum  Pidana , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1990. Azizy, A. Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional , Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata , Bandung: Alumni, 2009. Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hartono, Sunarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988. Mertokusumo, Sudikno,
Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 2006. Rangkuti, Ramlan Yusuf et.al, Hukum Islam , Medan: Bartongjaya, 2014. Saleh, K. Wantjik, Hukum Acara Perdata: RBG/HIR , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008.
Waluyo, Bambang, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,
1996.
Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama