Vol 9, No. 2, 2023, pp. 171-182

## Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia

## Choky R. Ramadhan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pondok Cina, Beji, Depok City, West Java 16424, Indonesia, chokyrisda@ui.ac.id /choky.ramadhan@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Teori pilihan rasional ( rational choice theory ) digunakan dan dikembangkan untuk menjelaskan tindak pidana dan upaya untuk mencegah serta menghukum pelakunya ( deterrence effect ). Menurut teori ini, pelaku tindak pidana secara rasional mempertimbangkan kebahagiaan dan penderitaan yang akan di- peroleh dari melakukan tindak pidana. Berbagai studi teoritik maupun empirik kemudian mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada rasionalitas pelaku tindak pidana. Artikel ini memperinci kumpulan studi tentang teori pilihan rasional tersebut dan mengaitkannya dengan tindak pidana korupsi. Literatur mengenai  tindak  pidana  korupsi  dan  upaya  pencegahan  serta  pemberantasannya  banyak  yang  terkait dengan  teori  pilihan  rasional.  Selain  itu,  artikel  ini  berupaya  menggunakan  teori  pilihan  rasional  untuk memahami pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan puluhan video inspeksi mendadak (sidak), wawancara pelaku dan pemberitaan yang tersedia untuk publik, serta wawancara beberapa pihak yang pernah mengunjungi Lapas  Sukamiskin.  Lapas  Sukamiskin  menjadi  lokasi  yang  menarik  karena  narapidana  telah  dihukum melakukan tindak pidana korupsi, tetapi masih tetap melakukan praktik koruptif di dalamnya. Pemahaman terhadap alasan dan pola korupsi dapat memperkaya penjelasan mengenai korupsi di Indonesia dengan menggunakan analisis teori pilihan rasional.
Kata Kunci : Teori Pilihan Rasional, Korupsi, Lapas Sukamiskin
How  to  Cite :  Ramadhan,  C.  R.  (2023).  Using  rational  choice  theory  to  understand corruption  in  Indonesia. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi,  9 (2),  171 – 182. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949

## Pendahuluan
Korupsi merupakan penyimpangan perilaku penyelenggara negara yang bekerja tidak sesuai peran dan kewenangannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Nye, 1967). Alih-alih  melayani  publik  dan  melaksanakan  kebijakan  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial, penyelenggara tersebut memperkaya dirinya dengan menggunakan kewenangannya (Klaveren, 2009).  Dengan  kata  lain,  korup si  adalah  “penyalahgunaan  kewenangan  penyelenggara  negara untuk keuntungan pribadi” (Farrales, 2005). Salah satu aspek dari tindak pidana korupsi adalah “kekuatan sosial atau institusional” yang disalahgunakan pelaku untuk keuntungan pribadi.
Penjelasan mengenai korupsi di mana pelaku bermaksud memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional. Teori ini menganggap pela- ku tindak pidana adalah individu rasional yang menghitung atau mempertimbangkan keuntungan melakukan  tindak  pidana  akan  melebihi  peluang  tertangkap  dan  beratnya  hukuman  (Becker, 1968).  Teori  pilihan  rasional  banyak  melandasi  penelitian  dan  penyusunan  kebijakan  pidana, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Akan tetapi, penggunaan teori ini dalam memahami pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih  cukup  minim.  Pemahaman  yang  memadai  dan  utuh  atas  perilaku  koruptif  di  Indonesia dapat memberikan pengetahuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara tepat. Oleh karena itu, tulisan ini suatu ekplorasi terhadap penggunaan teori pilihan rasional untuk mema- hami pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) di Indonesia. Apakah teori pilihan rasional dapat digunakan untuk memahami koruptor di Indonesia?
Tulisan ini dimulai dengan mengulas berbagai literatur mengenai teori pilihan rasional yang banyak digunakan untuk memahami, mencegah dan menindak tindak pidana, termasuk korupsi. Berbagai studi teoritik maupun empirik kemudian mengembangkan dan menjelaskan lebih detil
faktor-faktor  yang  berpengaruh  pada  rasionalitas  pelaku  tindak  pidana.  Tulisan  ini  kemudian memperinci kumpulan studi tentang teori pilihan rasional tersebut dan mengaitkannya dengan tindak pidana kerah putih dan korupsi. Literatur mengenai tindak pidana korupsi, berserta upaya pencegahan dan pemberantasannya banyak yang berpijak pada dengan teori pilihan rasional.
Setelah  itu,  tulisan  ini  mencoba  menggunakan  teori  pilihan  rasional  untuk  memahami  dan mengeskplorasi  alasan,  pola,  dan  jejaring  korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) Sukamiskin.  Lapas  Sukamiskin  menjadi  lokasi  menarik  karena  terpidana  sedang  menjalani hukuman tindak pidana korupsi, tetapi mereka tetap melakukan korupsi berupa penyuapan dan gratifikasi kepada petugas Lapas. Fenomena ini menjadi contoh nyata kompleksitas penerapan teori  pilihan  rasional  dan  efek  jera  ( deterrence  effect )  pada  tindak  pidana  korupsi  dengan substansi, struktur, dan kultur hukum di Indonesia saat ini.
Tulisan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pijakan  teoritis  dan  empiris  untuk  mengembangkan penelitian  lanjutan  dalam  memahami  korupsi  di  Indonesia  dalam  konteks  yang  lebih  luas. Penelitian-penelitian empiris lanjutan memberikan informasi yang lebih utuh kepada pembuat kebijakan di Indonesia atas kompleksitas permasalahan yang menyebabkan terjadinya korupsi. Dengan demikian, mereka  mampu  mempertimbangkan  berbagai  usulan  kebijakan  yang  paling tepat berdasarkan bukti-bukti yang telah diteliti.

## Metode
Tulisan ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan teori pilihan rasional yang telah  diuji  secara  empirik  di  beberapa  negara  selain  Indonesia  untuk  mengembangkan  desain penelitian yang lebih mutakhir (Swedberg, 2020). Eksplorasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data empirik melalui hasil wawancara koruptor dalam pemberitaan media dan wawancara 3 pihak terkait. Data ini digunakan untuk menguji penggunaan teori pilihan rasional dalam menganalisis perilaku koruptor di Indonesia. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif, hasilnya tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa koruptor di Indonesia adalah individu yang rasional atau tidak menurut teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional akan digunakan sebagai landasan untuk memahami  alasan  dan  pola  kejahatan  korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  Lapas  Sukamiskin sebagai studi kasus untuk mengaplikasikan teori pilihan rasional dalam kasus korupsi.
Penelitian  ini  menggunakan  berbagai  video  inspeksi  dadakan  (sidak)  di  Lapas  Sukamiskin, berita di media cetak maupun online , dan wawancara dengan para pihak yang pernah mengunjungi Lapas. Pihak yang diwawancarai yaitu 1 orang pengacara, 1 orang tamu, dan 1 orang terpidana yang melihat, mengamati, dan memiliki pengalaman dengan Lapas Sukamiskin pada tahun 2020. Penulis  menggunakan  video  sidak  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  Najwa  Shihab. Najwa memiliki beberapa kesempatan untuk memproduksi tayangan mengenai Lapas Sukamiskin ketika dirinya bersama tim mengikuti sidak di Lapas Sukamiskin pada tahun 2013 dan 2018. Pada tahun 2013, Najwa menampilkan liputan s idak Lapas Sukamiskin dalam judul “Penjara Istimewa”. Sedangkan judul  video  s idak tahun  2018  bernama “Pura - Pura  Penjara”. Najwa juga melakukan beberapa wawancara dengan terpidana pasc a sidak dalam video “Buka Mata - Ini Curhatan Napi Sukamiskin, Pascasidak Kemenkumham”. Selain itu, penulis juga menggunakan video-video portal berita lainnya terkait Lapas Sukamiskin. Video-video tersebut merupakan salah satu data sekunder yang  dapat  digunakan  untuk  penelitian  sosial  (Bryman,  2012;  Bates,  2014).  Penelitian  sosial mempelajari  dan  memahami  tindakan  manusia  dengan  fokus  pada  cara  berpikir  dan  perilaku dalam ranah sosial (Gerring, 2012).
Melalui beberapa video Najwa Shihab dan lainnya, penelitian ini menggunakan kepekaan atau sensibilitas etnografis dalam korupsi yang berulang di dalam Lapas Sukamiskin oleh untuk mem- peroleh kondisi Lapas yang “layak dan manusiawi”. Sensibilitas etnografis adalah sensitif mengenai proses informan memaknai dunianya dan menggunakan pemaknaan tersebut dalam analisis pe- nelitian kita (Simmons & Smith, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menjadikan video pemberita- an terkait korupsi di Lapas Sukamiskin medium untuk memahami penyelarasan dan penyesuaian kembali para pihak dan nilai-nilai mereka pada lokasi di mana mereka terkait di dalamnya, sebagai ruang di mana terlihat abstraksi rasionalitas politik terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan (Stoler, 2009). Pemahaman tersebut kemudian dilengkapi dengan melakukan wawancara terha-
dap tiga pihak memiliki pengalaman dengan Lapas Sukamiskin. Eksplorasi terhadap hal tersebut diharapkan memberikan kontribusi untuk menjelaskan sesuatu yang lebih luas dan jelas mengenai teori pilihan rasional dalam kebijakan antikorupsi di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Teori Pilihan Rasional
Teori  pilihan  rasional  banyak  digunakan  ilmuwan,  pembuat  kebijakan,  dan  penegak  hukum pada area kebijakan pidana. Akar sejarah teori ini berasal dari filsafat utilitarianisme yang digagas ilmuwan seperti Beccaria (1764), Jeremy Bentham (1781), dan J.S. Mill (1863). Bentham dan Mill berargumen bahwa seseorang berupaya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mencegah pen- deritaan. Bentham kemudian menyatakan ketika “nilai” penderitaan melebihi kebahagiaan, maka seseorang akan menghindari perbuatan yang dilarang (Bentham, 1830). Hukuman sebagai cara untuk membuat seseorang jera melakukan tindak pidana dibandingkan membalas kesalahannya. Hukuman tersebut haruslah diberikan kepada pelaku secara proporsional, segera, dan pasti agar tercapai efektivitas dan efek jera (Beccaria, 1764). Gary Becker menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana merupakan aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dari tindak pidana lebih tinggi dibandingkan peluang tertangkapnya dan beratnya hukuman (Becker, 1968). Teori ini dini- lai relevan untuk menganalisis tindak pidana korporasi (Paternoster, 1993), dan korupsi (Carson, 2014) terutama suap dan pemerasan (Rose-Ackerman, 2010).
Teori pilihan rasional telah diuji secara empiris dan dikembangkan oleh berbagai ilmuwan ter- utama dari disiplin hukum, ekonomi, dan kriminologi. Upaya tersebut ditujukan untuk membukti- kan kegunaan teori ini untuk tujuan pencegahan tindak pidana dan efek jera. Paternoster (2010) menjelaskan kebangkitan penelitian empirik untuk menguji teori pilihan rasional dan efek jera ( rational choice and deterrence theory ) sangat berkembang setelah tahun 1968. Pada tahun terse- but,  ekonom  Gary  Becker  mengembangkan  teori  pilihan  rasional  dan  merujuk  pada  Jeremy Bentham  sedangkan  sosiolog  Jack  P.  Gibbs  melandaskan  penjelasannya  pada  Cesare  Beccaria. Penjelasan  Becker  (1968)  terfokus  bagaimana  seorang  individu  mempertimbangkan  manfaat/ keuntungan dan kerugian melakukan tindak pidana. Di sisi lain, Gibbs lebih tertarik pada bentuk dan pelaksanaan hukuman yang dapat membuat seseorang jera melakukan tindak pidana.
Secara  umum,  teori  pilihan  rasional  terbukti  pada  tindak  pidana  kekerasan  dan  pencurian (Matsueda et al., 2006). Loughran et al (2016) juga menguji secara empiris teori tersebut untuk mengetahui apakah teori pilihan rasional dapat dianggap sebagai teori umum tindak pidana ( gene- ral theory of crime ). Mereka menyimpulkan bahwa teori pilihan rasional dapat dianggap sebagai teori umum tindak pidana. Dengan menggunakan 1.345 individu sebagai sampel, mereka menemu- kan  bahwa  perbuatan  melakukan  tindak  pidana  selaras  dengan  teori  pilihan  rasional.  Dalam menguji teorinya, mereka mempertimbangkan kritik Matsueda (2013) atas teori pilihan rasional yang terlalu ekonomis. Mereka kemudian menggunakan indikator komprehensif dalam menentu- kan persepsi risiko dan keuntungan pelaku. Indikator tersebut termasuk yang sifatnya personal seperti sensasi ( thrill ) melakukan tindak pidana, atau sifatnya sosial seperti kehilangan kepercaya- an  dari  keluarga  atau  teman.  Mereka  juga  menambahkan  pendapatan  yang  sah  dan  tidak  sah sebagai salah satu faktor yang mampu membuat jera melakukan tindak pidana.
Nagin  (2013)  menemukan  beratnya  hukuman  dalam  penjara  lama  hanya  memiliki  dampak sederhana dalam membuat jera pelaku tindak pidana. Hasil ini sejalan temuan Webster dan Dobb (2012) yang melakukan kajian terhadap belasan literatur mengenai pemenjaraan yang tinggi dan efek  jera.  Hasilnya,  mayoritas  literatur  menyimpulkan  tidak  terdapat  bukti  yang  meyakinkan bahwa pidana penjara yang tinggi atau lama memiliki signifikansi terhadap efek jera (Webster & Dobb, 2012). Salah satu unsur penting dari penghukuman menurut Bentham (1830) yaitu “nilai hukuman  tidak  boleh  kurang  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana ”.  Akan tetapi, hukuman tersebut harus proporsional dengan tindak pidana dan tidak boleh dilaksanakan secara  keji  (Becarria,  1764).  Dalam  perspektif  hukum  dan  ekonomi,  hukuman  moneter  seperti denda  lebih  hemat  secara  sosial  untuk  dilaksanakan,  dan  pemenjaraan  hanya  bisa  dijustifikasi apabila hukuman moneter telah ditegakkan pada titik yang optimal (Polinsky & Shavell, 1984).
Dengan demikian, pengaturan hukuman penjara terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditinjau ulang kembali untuk meningkatkan efek jera dengan memperhatikan perkembangan teori pilihan rasional. Hal ini dikarenakan substansi hukum tindak pidana korupsi mengatur an- caman pidana denda maksimal Rp. 1 miliar dengan besaran uang pengganti jumlahnya sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Hukuman moneter ini belum mempertimbangkan biaya sosial masyarakat seperti biaya penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, dan juga kerugian lainnya akibat korupsi. Dalam praktiknya, Pradiptyo (2012) menemukan adanya selisih sebesar Rp. 67,77 triliun antara total kerugian negara akibat korupsi  dan  hukuman  moneter  yang  dijatuhkan  hakim.  Terlebih  lagi,  hakim  cenderung  meng- hukum pelaku korupsi “kelas kakap” berskala besar dengan hukuman yang lebih ringan dibanding - kan pelaku kecil (Pradiptyo, 2012).
Nagin (2013) juga mengusulkan penelitian untuk mengukur persepsi pelaku terhadap rezim penghukuman  untuk  memahami  “ perilaku  yang  merespons persepsi  atas  ancaman  hukuman”. Berdasarkan  uraian  kedua  paragraf  di  atas,  kita  dapat  meneliti  secara  empiris  untuk  menguji hipotesis bahwa (1) hukuman penjara tidak terlalu membuat jera pelaku korupsi di Indonesia, dan (2)  hukuman  moneter  belum  diterapkan  secara  optimal  untuk  menjerakan  pelaku  korupsi  di Indonesia. Pengujian empiris tersebut perlu dilakukan dengan desain penelitian yang matang dan komprehensif. Selain itu, persepsi terhadap hukuman juga perlu diperhitungkan terkait hukuman informal  seperti  dari  masyarakat  atau  institusi.  Paternoster  (2016)  mengklaim  bahwa  pelaku tindak pidana kerah putih “ terpengaruh atas peluang keuntungan finansial dan non finansial dari perbuatannya,  kemungkinan  sensor  sosial  dari  pihak  lain,  dan  sejauh  mana  perbuatannya dianggap buruk oleh dirinya atau dalam kultur perusahaan”.
Beberapa riset empiris menyatakan faktor terpenting yang berpengaruh pada efek jera yaitu kepastian penghukuman (Matsueda 2013). Temuan ini serupa dengan analisis Nagin (2013) yang berargumen kepastian atau tingginya kemungkinan tertangkap lebih berpengaruh untuk membuat pelaku jera dibandingkan hukuman penjara yang lama. Paternoster (2010) merangkum beberapa penelitian  yang  menemukan  pertambahan  jumlah  polisi  dan  perubahan  strategi  pemolisian ( policing ) sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian penindakan terhadap pelaku tindak pida- na berpengaruh pada berkurangnya angka kejahatan di Amerika Serikat.
Hasil ini sejalan dengan landasan teori yang Beccaria sampaikan ratusan tahun lalu. Beccaria (1764) menyatakan hukuman yang pasti dan segera dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mam- pu menandingi atau melebihi potensi keuntungan dari melakukan tindak pidana. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuan- titas penegak hukum. Oleh karenanya, implikasi kebijakan yang sesuai yaitu mengalihkan sumber daya  untuk  pencegahan  dan  penegakan  hukum  yang  optimal  daripada  disia-siakan  untuk pemenjaraan (Durlauf & Nagin 2011).
Selain itu, proses dan cara rasionalisasi terpidana dapat terpengaruh oleh faktor eksternal dari dirinya. Matsueda (2017) menyadari bahwa proses mikro, tidak hanya didasari pada proses ber- pikirnya yang deliberatif terhadap persepsi risiko dan keuntungan, tetapi juga dari proses makro seperti  hukum  atau  norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Matsueda  memberikan  usulan  untuk meningkatkan  desain  penelitian  teori  pilihan  rasional  di  kriminologi  dengan  mengintegrasikan analisis individual (mikro) dan sosial (makro) (Matsueda 2013, 2017). Teori pilihan rasional ber- manfaat  untuk  menjadi  fondasi  mikro  bagi  penelitian  tindak  pidana  dalam  level  individu (Matsueda 2013, 2017)
Institusi  misalnya  berpengaruh  terhadap  ekspektasi  seseorang  dalam  memperoleh  manfaat dan kerugian (Collier, 2002). Collier kemudian berpendapat bahwa perilaku koruptif individu di dalam institusi  dapat mempengaruhi  kembali  baik  struktur  institusi  dan  peraturan  yang  terin- ternalisasi pada setiap individu di dalamnya. Integrasi level mikro dan makro ini menarik untuk lebih memahami dengan baik perilaku koruptif yang terjadi di institusi di Indonesia. Dalam bagian analisis,  penulis  akan  menguraikan  bagaimana  integrasi  tersebut  terjadi  di  Lapas  Sukamiskin. Peluang tertangkapnya pelaku tindak pidana atau kepastian penghukuman lebih kecil di sebuah institusi yang melindungi satu-sama lain dan tidak melaporkan ketika tidak terjadi tindak pidana. Oleh karena menyebarluasnya praktik korupsi dari yang kecil hingga besar di birokrasi Indonesia, penyelenggara cenderung mentoleransi praktik korupsi.
Patrimonialisme dan “jejaring informal dalam korupsi di sebuah organisasi tumbuh dan ber - kembang di dalam organisasi formal” di Indonesia (Rochman & Achwan, 2016). Pada tahun 2018 misalnya, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD kota Malang ditangkap karena menerima suap dari Kepala Dinas Perumahan Kota Malang untuk meningkatkan anggaran perumahan. Di internal biro- krasi,  korupsi  juga  terjadi  dari  penyelenggara  negara  tingkat  bawah  kepada  pimpinannya  agar dipromosikan pada jabatan struktural yang strategis (Kristiansen & Ramli 2006, Weaver 2018). Hasrat ini tidak lepas dari sistem remunerasi Indonesia yang memberikan tambahan finansial dan tunjangan bagi jabatan struktural tertentu (Tjiptoherianto, 2018). Alhasil, penyelenggara negara t ingkat  bawah  “menghadapi  tekanan  yang  besar  untuk  melunasi  investasinya  [suap  kepada pimpinan] dengan meminta pungutan liar kepada pengusaha dan rakyat” (Berenschot, 2017).

## Tindak Pidana Kerah Putih
Pembahasan mengenai tindak pidana kerah putih dapat memberikan referensi berguna untuk memahami kompleksitas pengertian korupsi dan sekaligus menangkap beberapa unsur penting yant berkaitan dengan teori pilihan rasional dan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan ke- ku-saan atau kewenangan (Zimring & Johnson, 2005). Di beberapa negara berkembang, penelitian dan  kebijakan  diterapkan  untuk mengatasi  baik  tindak pidana kerah  putih dan  korupsi karena keduanya menghambat perkembangan ekonomi (Lotspeich, 1995; Yu, 2008). Di Indonesia misal- nya,  tindak  pidana  kerah  putih  dan  korupsi  saling  berkelindan  pada  perusahaan  multinasional minyak sawit dan pemerintah lokal (Hainess & Macdonald, 2019). Oleh karenanya, sistem kebijak- an global untuk mencegah tindak pidana kerah putih dan korupsi telah dikembangkan pada dunia yang terglobalisasi saat ini (Grabosky, 2009).
Tindak  pidana  kerah  putih  ( white  collar  crime )  adalah “ tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang yang memiliki pekerjaan dengan status sosial tinggi” (Sutherland, 1949). Penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai “political white - collar crime” karena memiliki kemampuan dan kewenangan struktural untuk menyalahgunakan kewenangan atau menerima suap karena posisi dan kewenangan yang dimiliki sebagai pejabat publik (Geis & Meier, 1977).
Seorang  penyelenggara  negara  mungkin  tidak  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  korupsi  di awal kariernya , tetapi tujuan mulia seperti “mengabdi kepada negara dan masyarakat”. Akan teta - pi, seorang penyelenggara muda dan idealis dapat saja terpengaruh dan berubah tingkah lakunya karena  pengalaman  korupsi  yang  dilakukan  rekan  kerjanya.  Sebuah  riset  etnografis  di  Kupang yang dilakukan Tidey (2016) membahas dua aparatur sipil negara (ASN) muda. Mereka dididik dan lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah menanamkan materi dan nilai mengenai anti-korupsi sejak tumbangnya rezim otoriter Soeharto. Sebagai ajudan Walikota, mereka mengamati dan memahami bahwa menerima Rp. 200.000 rupiah per hari dari para tamu yang menemui Walikota merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Mereka juga menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membantu mereka untuk menjadi loyalis Walikota, yang kemudian dapat meningkatkan kesempatan untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi.
Kisah tersebut memiliki kesamaan dengan teori differential association theory, yaitu perilaku kriminal merupakan sesuatu yang dipelajari dari pihak yang menganggap suatu perbuatan itu hal yang baik dan pihak yang menganggap suatu perbuatan hal yang buruk (Sutherland, 1949). Sese- orang yang melakukan tindak pidana terpapar “pemahaman berlebihan atas perbuatan -perbuatan yang melanggar hukum dibanding perbuatan yang tidak melanggar hukum” (Sutherland & Cressey, 1978).  Dalam  sebuah  organisasi,  kebiasaan  melanggar  aturan  dapat  dipelajari  dan  kemudian mengembangkan perilaku kriminal (Apel & Paternoster, 2009).
Dalam tindak pidana kerah putih, pelaku sering kali tidak menganggap dirinya sebagai pelaku tindak pidana (Newman, 1958). Dalam tindak pidana finansial misalnya, Cressey (1953) menemu- kan seseorang yang dipercayai mengelola aset ( trust ) menjustifikasi pelanggaran yang dilakukan- nya sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan pihak lain, seperti masalah finansial pribadi (Cressey, 1953). Di Indonesia, keterbatasan anggaran dan gaji selalu dinilai sebagai salah satu faktor penyelenggara negara melakukan korupsi (Mcleod 2008; Global Integrity Report, 2011). Permasalahan tersebut terkait dengan teori kriminologi lainnya, the general  strain  theory ,  yang  menyatakan  bahwa  suatu  kondisi  yang  tidak  disukai  atau  nyaman membuat seseorang melakukan tindak pidana (Agnew 1992, 2006). Dalam tindak pidana kerah
putih, terdapat sekurangnya empat jenis tekanan yaitu (1) kesulitan mencapai tujuan finansial; (2) keberagaman permasalahan keuangan; (3) ketidakmampuan mencapai tujuan status tertentu; (4) pengalaman stres dalam bekerja (Agnew et al., 2009).
Pelaku kejahatan kerah putih terkadang menggunakan alasan-alasannya untuk menjustifikasi perbuatannya (Cressey, 1953). Di Indonesia, beberapa orang dengan pekerjaan yang dihormati dan  berstatus tinggi terkadang menggangap  dirinya sebagai pihak  yang  telah melakukan  tugas paling  baik  dan  bermoral  ( moral  credentialing )  bahkan  ketika  melakukan  perbuatan  tercela (Brown et al., 2012). Di Indonesia, Puteri menemukan moral credentialing dilakukan oleh polisi, guru, dan dokter ketika menerima gratifikasi ilegal (Puteri, 2018). Hal ini mempengaruhi kelompok pekerjaan tersebut dan juga publik untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada polisi, dokter, dan guru yang menerima gratifikasi ilegal. Publik menganggap korban dalam pemberian gratifikasi tersebut tidak sejelas dan senyata korban pencurian atau penganiayaan.
Keterkaitan antara tindak pidana kerah putih dan korupsi dalam bisnis dan sektor publik dapat dianalisis dengan teori pilihan rasional (Yu, 2008). Penyelenggara negara memiliki kewenangan dari  negara  (atau  hukum)  untuk  mengatur  aktivitas  bisnis  yang  berdampak  pada  biaya  dan keuntungan perusahaan. Korupsi terjadi karena penyelenggara negara (agen) adalah pihak yang memaksimalkan keuntungan sehingga tindakannya mungkin menyimpang dari tujuan rakyat yang memberi mandat ( principal ) (Groenendijk, 1997). Penyelenggara negara sangat mungkin mencari tambahan keuntungan finansial dari perusahaan (klien) dengan cara yang melanggar hukum kare- na perbuatannya dapat menguntungkan perusahaan (Klitgaard, 1991). Masyarakat, selaku pihak yang dirugikan, juga belum memiliki opini publik yang militan dan luas untuk menghukum per- buatan illegal (Fuller, 1942; Sutherland, 1940). Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana kerah putih tidak sejelas dan senyata tindak pidana lain seperti penganiayaan atau pencurian.

## Studi Kasus: Korupsi di Lapas Sukamiskin

## Lapas Sukamiskin
Lapas  Sukamiskin  telah  dipakai  untuk  memenjarakan  terpidana  korupsi  sejak  tahun  2012. Denny Indrayana, sewaktu menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggagas ide relokasi  sebagian  besar  terpidana  korupsi  dalam  satu  penjara.  Denny  meyakini  jika  ide  ini dilaksanakan maka akan semakin mudah mengawasi terpidana korupsi karena ruangan sel yang hanya cukup untuk satu orang (Gustaman, 2012). Lapas Sukamiskin dibangun oleh Belanda pada tahun 1817 tidak hanya untuk memenjarakan terpidana tindak pidana umum, tetapi juga anggota kelompok pemberontak yang melanggar hukum Belanda. Lapas ini dibangun dengan dua jenis sel yang berbeda: (1) sel berukuran 1,6 x 2,5 meter untuk terpidana tindak pidana umum, dan (2) sel berukuran 3,2 x 2,5 meter untuk terpidana politik, termasuk mantan presiden Soekarno. Meski terpidana korupsi saat ini memperoleh sel yang lebih besar, kondisi dan fasilitas di dalam maupun di luar sel masih jauh dari ideal berdasarkan peraturan dan standar internasional.
Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Lapas Sukamiskin karena tindak pidana korupsi. KPK juga menghancurkan taman dengan air terjun berbatu serta tanaman hijau. KPK juga membongkar beberapa saung dan menyita puluhan kursi plastik. Pembangunan taman  di  halaman  dalam  Lapas  tersebut  didanai  secara  kolektif  oleh  para  narapidana  sebagai tempat yang layak dan manusiawi untuk menerima kunjungan keluarga dan teman. Seorang nara- sumber yang berkunjung ke Lapas menceritakan pengalamannya berada di saung selama 4 jam berbincang dengan narapidana yang melebihi batas waktu berkunjung. Dia juga mengamati puluh- an narapidana lain berada di beberapa saung sembari bermain kartu, berbincang, atau memberi- kan opini hukum terhadap pengacara yang bekerja di kantor hukum seorang terpidana.
Perjalanan untuk mencari kondisi hidup yang lebih baik di Lapas Sukamiskin telah berlangsung hampir satu dekade. Mohamad Sanusi, salah satu terpidana korupsi, kecewa atas penghancuran saung  dan  taman  tersebut.  “Penghancuran  ini  membuat  hidup  kita  semakin  menderit a.  Kalian harus datang ketika hari Sabtu yang sibuk. Kalian akan melihat bagaimana kita bertemu keluarga di jalan.” Beberapa terpidana yang dipenjara di Lapas Sukamiskin merupakan orang-orang dengan pendidikan  dan  pengalaman  kerja  yang cukup  tinggi, seperti mantan Ketua Dewan  Perwakilan Rakyat,  Ketua  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Ketua  Mahkamah  Konstitusi,  beberapa  menteri,  dan
pimpinan partai politik. Mereka memiliki suara yang lantang, berpengaruh, dan manusiawi terkait kondisi penjara yang layak dan humanis.
Gambar 1. Saung dan taman di Lapas Sukamiskin di mana terpidana bertemu keluarga dan temannya.
Luthfi Hasan Ishaq, mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera, berpendapat bahwa toilet duduk berbahan keramik bukan sesuatu yang mewah dan mestinya menjadi  fasilitas standar bagi ter- pidana.  Luthfi  menyatakan  bahwa  “Saya  memiliki  masalah  kesehatan  sehingga  frekuensi  saya buang air sangat tinggi. Saya dapat surat rekomendasi dari dokter untuk memasang toilet duduk (di dalam sel), dan itu sesuatu yang normal”. Luthfi berkata bahwa “toilet duduk tersebut milik Emir Moeis (mantan terpidana). Dia tidak bisa buang air di toilet jongkok. Bisa Anda bayangkan seseorang dengan berat 132 kg, dia tidak bisa berdiri kalau menggunakan toilet jongkok”.

## Gambar 2. Sepeda statis dan toilet duduk dalam sel Luthfi
Tidak  hanya  sanitasi  yang  bersih  dan  layak,  narapidana  juga  berjuang  untuk  memperoleh makanan sehat dan bernutrisi. Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membeli ma- kanannya hanya Rp. 15.000 per orang untuk satu hari. Apabila terdapat 3 kali jadwal makan, maka anggaran makanan per orang untuk setiap kali makan hanya Rp. 5.000. Selain itu, narasumber narapidana  mengestimasi  alokasi  makanan  yang  disediakan  hanya  mampu  untuk  diberikan kepada 20-30% total warga Lapas. Alhasil, terpidana beberapa kali memberikan uang lebih kepada petugas Lapas untuk membelikan makanan yang lebih sehat dan layak.

## Analisis
Narasi  kondisi  L apas  yang  “layak  dan  manusiawi”  sejatinya  memiliki  landasan  hukum  yang kuat. Menurut UU Pemasyarakatan 2022, “terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus dida - sarkan pada prinsip pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Dalam  tataran
internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan  1957  yang  “.  .  .  disusun  untuk  menguraikan  berbagai  kondisi  minimal  untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia” (Clifford et al, 1972).
Akan  tetapi,  justifikasi  sosial  terhadap  kondisi  penjara  yang  layak  dan  humanis  terbagi  dua karena beberapa pihak mengutuk tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa sehingga pantas untuk dihukum berat dan tidak diberikan kondisi sel yang baik. Terkait toilet duduk dalam contoh Luthfi di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasona Laoly) menyadari keterba- tasan anggaran pemerintah menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan toilet duduk yang bersih dan higienis kepada seluruh terpidana. Yasona mengakui bahwa terpidana yang mampu membiayai dapat meningkatkan fasilitas di dalam selnya. Peningkatan kondisi dan fasilitas di da- lam  sel  secara  khusus  dan  penjara  juga  menjadi  desakan  utama  KPK  dan Indonesia  Corruption Watch (ICW). Mereka sadar bahwa penangkapan dan penghukuman terhadap koruptor tidak akan menyelesaikan praktik koruptif di dalam penjara selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu kondisi sel dan penjara yang tidak layak dan humanis.
Narasi  serupa  dengan moral  credentialing ,  sebagaimana  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya (Puteri, 2018), ini juga berkali-kali disebarluaskan oleh terpidana korupsi untuk memohon kondisi penjara yang layak dan manusiawi. Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, berargu- men bahwa “kami (para terpidana korupsi di Lapas sukamiskin) telah berkontribusi banyak untuk negara.” Pandangan ini serupa dengan pernyataan Sanusi yang menganggap bahwa terpidana ko - rupsi  banyak  pekerja  sebagai  pejabat  publik  yang  telah  memberikan  banyak  pelayanan  bagi masyarakat yang tidak dapat diabaikan. Seorang narasumber terpidana juga berpendapat banyak terpidana di Lapas Sukamiskin yang sudah berbakti kepada negara sehingga mereka semestinya diperlakukan lebih layak dalam menjalani hukumannya.
Dalam tingkatan individu, pembayaran suap untuk memperoleh fasilitas dan kondisi penjara yang layak dan manusiawi dapat dipahami sebagai suatu keputusan manusia yang umum terjadi. Kahneman dan Tversky (1979) menemukan bahwa individu akan cenderung mengambil risiko ( risk-seeking ) apabila dihadapi pada kondisi kehilangan sesuatu. Kehilangan fasilitas untuk meme- nuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makan yang sehat atau kamar mandi yang layak, mem- buat terpidana lebih menderita dibanding memperolehnya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa seorang  individu  yang  telah  dihukum  korupsi  belum  jera  dalam  melakukan  korupsi.  Seorang pengacara  bercerita  bahwa  kliennya  sangat  terkejut  mengalami  guncangan  emosional  karena berpindah dari rumah yang besar dan mewah ke sel yang sempit. Untuk mengatasinya, maka ter- jadi pemberian uang kepada petugas Lapas untuk pendingin ruangan dan kasur.
Selain itu, Akil Mochtar berkata bahwa dirinya dan terpidana lain telah dituntut dan dihukum sehingga KPK tidak perlu mengintervensi kehidupan terpidana korupsi di penjara. Akil menyata- kan bahwa hal tersebut telah menjadi tanggung jawab dan tugas Kementerian Hukum dan HAM untuk menghadirkan keteraturan di dalam penjara. Di hadapan jurnalis Najwa Shihab, terpidana lainnya juga pernah berkata bahwa penjara tempat yang aman untuk melakukan tindak pidana karena tidak ada polisi di dalamnya. Petugas Lapas sangat terbatas sehingga mereka sering kali memaklumi beberapa pelanggaran seperti “orang tua tidak menghukum anaknya untuk perbuatan nakal”. Oleh karenanya, mereka mempertimbangkan kecilnya peluang untuk tertangkap kembali atau kepastian penghukuman karena melakukan korupsi di Lapas.
Berkembangnya praktik korupsi di Lapas Sukamiskin mungkin terjadi karena individu-individu di dalam Lapas berpikir secara rasional bahwa manfaat untuk memperoleh fasilitas yang layak jauh lebih tinggi dibandingkan kecilnya kemungkinan ditangkap dan beratnya hukuman (Becker, 1968). Selain itu, mereka juga mengalami tekanan dalam kehidupannya sehari-hari di Lapas Sukamiskin (Agnew et al., 2009). Dari sisi narapidana, kondisi hidup di Lapas jauh dari standar hidup narapi- dana sebelumnya dan standar UU. Sedangkan pada sisi petugas Lapas, keterbatasan sumber daya anggaran dan manusia untuk menjalankan tugas pemasyarakatan sesuai dengan UU.
Pemindahan sebagian besar terpidana korupsi ke dalam satu penjara juga menyebabkan masa- lah terkait perubahan norma di dalamnya. Matsueda menyatakan bahwa “beberapa orang dapat memobilisasi orang lain untuk secara kolektif melawan atau melakukan tindak pidana ” (Matsueda, 2006).  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  proses  tersebut  yaitu  kedekatan/jejaring  sosial, kekuatan ikatan sosial, kerangka tindakan kolektif, dan ambang batas kolektif terhadap tindakan
individu.  Hal-hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  setiap  individu,  baik  itu  narapidana  maupun petugas Lapas, di dalam organisasi sosial Lapas untuk mentoleransi tindakan melawan hukum, seperti menyuap petugas untuk memperoleh fasilitas Lapas yang layak dan humanis.
Hal ini juga disampaikan oleh pengacara dan narapidana yang diwawancarai. Mereka mengata- kan bahwa apabila tidak memberikan “tip” kepada petugas Lapas, maka narapidana akan “merasa bersalah” karena narapidana lain memberikannya. Terkadang, pemberian “tip” tersebut justru ter- paksa dilakukan untuk mendapatkan hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-undang, seperti hak untuk bertemu keluarga atau sanitasi yang bersih. Ketika semakin jamak dan lumrah pembe- rian “tip” hingga suap, maka pihak -pihak tersebut akan menyesuaikan pertimbangan rasional dan norma yang dimilikinya (Collier, 2002; Sutherland, 1949).
Situasi dan kondisi di Lapas Sukamiskin membuat pertimbangan seseorang terbentur antara apa yang secara etis dan moral sebaiknya dilakukan. Muir dan Gupta (2018) menjelaskan situasi ini  “.  .  .  seringkali  terjadi  ketika  orang -orang  menemukan  perjalanannya  untuk  menuju  tujuan bersama  memerlukan  pelanggaran  nilai  bersama  yang  dipegangnya”.  Pada  contoh  sebelumnya diilustrasikan bagaimana terpidana, petugas Lapas termasuk menteri, penegak hukum (KPK), dan kelompok  aktivis  telah  menyesuaikan  tujuan  dan  nilainya  untuk  mengutamakan  penjara  yang layak dan humanis sebagai prioritas utama dalam kebijakan anti-korupsi di Indonesia.
Harapan  memenjarakan  seluruh  koruptor  di  tempat  yang  sama,  tanpa  memahami  dampak terhadap perilaku petugasnya dapat berakibat pada runtuhnya kredibilitas penjara. Relasi antara terpidana dengan sipir berpotensi tinggi untuk perilaku koruptif, dan ini terjadi pula di negara maju seperti Amerika Serikat. Penyebab utama korupsi di penjara utamanya disebabkan karena pertemanan antara narapidana dan sipir, hubungan timbal balik, dan memanfaatkan narapidana untuk membantu tugas sipir (Skyes, 2007). Terkait hubungan timbal balik ini, kondisi yang sangat timpang terjadi antara koruptor yang memiliki uang banyak dan tidak ingin hidup susah di penjara, dengan petugas yang bergaji rendah  dan beban kerja sangat tinggi. Uang menjadi faktor utama ketidakseimbangan hubungan di antara mereka. Uang kemudian dapat mendorong suatu tindak pidana karena (1) mereduksi batasan moral secara pragmatik, (2) memberi rasa cukup pada diri yang membuat jarak pada tanggung jawab sosial, dan (3) membuat transaksi ilegal lebih mudah (Engdahl, 2008). Penghukuman seharusnya dapat membuat relasi petugas-pelaku menjadi lebih seimbang apabila tidak mungkin setara. Oleh karenanya, substansi hukum berupa hukuman pida- na moneter yang belum optimal bagi terpidana korupsi perlu dikaji dan disusun ulang.
Usulan peningkatan gaji bagi petugas Lapas untuk mengurangi hasrat korupsi sebaiknya diper- timbangkan lebih hati-hati. Hal ini dikarenakan kenaikan gaji tidak cukup untuk mengatasi korupsi penyelenggara negara (Gans-Morse et al., 2018). Di Ghana, kenaikan gaji sebanyak dua kali lipat hanya mampu mengurangi pemerasan oleh penyelenggara negara, namun meningkatkan jumlah uang suap  yang  dibayarkan  kepada  penyelenggara  negara  (Foltz  and Opoku-Agyemang,  2015). Temuan tersebut dapat dijadikan referensi untuk merefleksikan gaji tinggi pejabat negara Indone- sia, seperti Ketua DPR, Ketua MK, yang tetap tidak kebal terhadap praktik koruptif.
Filmer dan Lindauer (2001) berpendapat bahwa korupsi sebaiknya dipandang sebagai respons terhadap  peluang  atau  kesempatan,  terutama  ketika  keuntungan  akibat  korupsi  tinggi  dan  ke- mungkinan tertangkapnya kecil. Keuntungan tersebut tidak selalu dalam bentuk finansial, tetapi juga keuntungan lain. Bagi pimpinan suatu birokrasi, keuntungan tersebut dapat berupa bentuk loyalitas/solidaritas atau mengatasi kekurangan anggaran institusi (McLeod, 2008). Dalam studi kasus Lapas Sukamiskin, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan menyediakan hak dan fasilitas yang layak dan manusiawi selalu menjadi alasan dan penyebab terjadinya praktik korupsi.

## Simpulan
Teori pilihan rasional mengasumsikan pelaku tindak pidana sebagai individu yang rasional. Mereka akan melakukan tindak pidana apabila manfaat atau keuntungannya lebih besar diban- dingkan peluang tertangkap serta besaran hukuman. Namun beberapa riset empirik membantu kita  lebih  memahami  faktor-faktor  apa  yang  memiliki  pengaruh  ataupun  tidak  berpengaruh terhadap upaya membuat jera pelaku tindak pidana. Beberapa temuan yang diulas dalam tulisan ini yaitu: (1) hukuman penjara yang lama hanya berpengaruh kecil terhadap efek jera; (2) kepasti-
an atau peluang tinggi tertangkap justru berpengaruh besar terhadap efek jera. Selain itu, seorang individu  tentu  terpengaruh  oleh  lingkungan  atau  organisasi  di mana  dia  berada. Teori  pilihan rasional terkini sudah mempertimbangkan aspek eksternal (makro) dalam mempengaruhi peng- ambilan keputusan seseorang (mikro).
Melalui studi kasus terhadap Lapas Sukamiskin, teori pilihan rasional dapat digunakan untuk memahami perilaku korup yang terjadi di dalamnya. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana kon- disi eksternal berupa kondisi Lapas Sukamiskin yang tidak layak, pemenuhan hak di bawah stan- dar UU, dan keterbatasan sumber daya Lapas mempengaruhi tindakan korupsi terus dilakukan (menyuap petugas Lapas) di dalam Lapas Sukamiskin. Baik dari sisi terpidana maupun petugas Lapas, pemberian gratifikasi atau suap dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kondisi Lapas Sukamiskin yang tidak layak dan manusiawi karena keterbatasan sumber daya Lapas.
Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  baik  terpidana  maupun  petugas  Lapas  Sukamiskin mengkalkulasikan manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan beratnya hukuman dan  kepastian  ditangkap  dan  diproses  secara  hukum.  Dari  sisi  terpidana,  mereka  lebih  baik menyuap daripada menjalani hidup di lapas yang tidak standar (makan dan sanitasi), tidak bersih, dan  tidak  nyaman.  Sedangkan  dari  sisi  petugas,  mereka  menyadari  bahwa  Lapas  Sukamiskin belum mampu  memenuhi  kebutuhan  sesuai standar  yang  dijamin  peraturan  sehingga  pemba- yaran swadaya dari terpidana menjadi salah satu solusinya. Selain itu, kedua belah pihak juga menilai peluang kepastian penegakan hukum (ditangkap dan diproses secara hukum) sangat kecil karena  terpidana  menganggap  telah  dihukum  atas  korupsi  sebelumnya  dan  petugas  Lapas memaklumi beberapa pelanggaran demi stabilitas dan terpenuhinya kebutuhan Lapas.
Berbagai pihak terkait seperti aktivis antikorupsi, pengacara, Menteri Hukum dan HAM, terpi- dana, dan tamu yang berkunjung memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan peraturan. Namun, kondisi status quo pun tidak sesuai dengan peraturan yang menjamin makanan dan sani- tasi yang sehat maupun layak. Mereka semua menyuarakan “memanusiakan manusia” sebagai sebuah narasi untuk mewujudkan kondisi Lapas yang layak dan humanis.
Terpidana seharusnya menjalani hukumannya untuk proses perbaikan diri, namun justru saat dihukum, terpidana masih melakukan suap. Hal ini mengindikasi penjeraan bagi terpidana dalam bentuk hukuman penjara belum bekerja optimal. Kerangka teori pilihan rasional dan efek jera menjadi relevan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. Oleh karenanya, pembahasan kebijakan antikorupsi perlu lebih mengembangkan dan terfokus pada reformasi strategi pencegahan dan penegakan hukum korupsi dibandingkan menambah penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Beberapa hal perlu dilakukan untuk memperoleh strategi pencegahan dan penegakan hukum yang tepat. Pertama , penelitian empiris lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji variasi hukum- an, penjara, dan moneter, terhadap rasionalitas terpidana dan efek jeranya. Hasil kajian ini dapat menjadi bukti bagi pembenahan rezim pemidanaan terhadap koruptor di Indonesia antara tetap berfokus pada pemenjaraan atau penghukuman yang bersifat moneter seperti denda dan peram- pasan aset. Kedua , berbagai penelitian dan evaluasi perlu dilakukan untuk menganalisis bukti- bukti  empiris,  kondisi,  dan  ketersediaan  sumber  daya  untuk  menghasilkan  pencegahan  dan penindakan tindak pidana yang tepat (Ramadhan, 2021). Berkaca pada keterbatasan sumber daya yang dialami pengadilan tindak pidana korupsi (Ramadhan, 2022) dan Lapas Sukamiskin pada tulisan ini, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat “ternodai” prosesnya dan meleset dari tujuan apabila tidak dirancang dan didukung secara optimal.

## Ucapan terima Kasih
Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas hibah penelitian yang diberikan untuk penulisan artikel ini. Terima kasih kepada Bhakti Eko Nugroho, dosen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, atas diskusi, komentar, dan masukannya selama proses penulisan artikel.

## Referensi
Agnew, R., Piquero, N. L., & Cullen, F. T. (2009). General strain theory and white-collar crime. In The criminology of white-collar crime , 35-60. New York, NY: Springer New York.
Apel, R., & Paternoster, R. (2009). Understanding “Criminogenic” corporate culture: What white - collar  crime  researchers  can  learn  from  studies  of  the  adolescent  employment – crime relationship. In The Criminology of White-Collar Crime . Springer, New York, NY. Bates, C. (Ed.). (2014). Video methods : Social science research in motion . Taylor & Francis Group. Beccaria, C. (1764). On crimes and punishment .
Becker, G., S. (1974). Crime and punishment: An economic approach. In Essays in the Economics of Crime  and  Punsihment ,  New  York:  National  Bureau  of  Economic  Research  &  Columbia University Press.
Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation . Bentham, J. (1870). Rationale of punishment , London: Robert Heward.
Berenschot, W. (2018). Incumbent bureaucrats: Why elections undermine civil service reform in Indonesia . Public Administration and Development , 38, 135 – 143. https://doi.org/10.1002/pad.1838.
Brown, R. P., Tamborski, M., Wang, X., Barnes, C. D., Mumford, M. D., Connelly, S., & Devenport, L. D. (2011). Moral credentialing and the rationalization of isconduct. Ethics & Behavior , 21(1),
1 – 12. https://doi.org/10.1080/10508422.2011.537566.
Bryman, A. (2012). Social research methods (4th ed.) . Oxford University Press.
Carson,  L.  D.  (2014). Deterring  corruption:  Beyond  rational  choice  theory . http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2520280 .
Clifford, W. (1972). The standard minimum rules for the treatment of prisoners. American Journal of International Law , 66(5), 232 – 236. http://doi.org/10.1017/S0002930000232442.
Cressey,  D.  R.  (1971). Other  people’s  money:  Study  in  social  psychology  of  embezzlement , Wadsworth Pub. Co.
Collier,  M. W. (2002). Explaining corruption: An institutional choice approach. Crime, Law and Social Change , 38, 1 – 32. https://doi.org/10.1023/A:1019802614530. Durlauf, S. N., & Nagin, D. S. (2011). Imprisonment and crime. Criminology & Public Policy , 10, 13- 54. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00680.x.
Engdahl, O. (2008).  The role of money in economic crime. British Journal of Criminology , 48(2), 154 – 170. https://doi.org/10.1093/bjc/azm075. Farrales, M. J. (2005). What is corruption?: A history of corruption studies and the great definitions debate . http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1739962.
Filmer,  D.,  &  D.  L.  Lindauer.  (2001).  Does  Indonesia  have a  “low  pay”  civil service? Bulletin  of Indonesian Economic Studies , 37, 189 – 205. https://doi.org/10.1080/00074910152390883. Foltz, J. D., & Opoku-Agyemang, K. A. (2015). Do higher salaries lower petty corruption? A policy experiment on West Africa’s highways. Unpublished Working Paper, University of Wisconsin- Madison and University of California, Berkeley.
Fuller, R. C. (1942). Morals and the criminal law. The Journal of Criminal Law and Criminology , 32(6), 624-630. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol32/iss6/3.
Ganie- Rochman, M., & Achwan, R. (2016). Corruption in Indonesia’s emerging democracy. Journal of Developing Societies , 32(2), 159 – 177. https://doi.org/10.1177/0169796X15625246. Geis, G., & Meier, R. F. (1977). White-collar crime offenses. Business, Politics, And The Professions , New York, Free Press.
Gerring, J. (2012). Social science methodology: A unified framework 2 nd ed . Cambridge University Press.
Grabosky, P. (2009). Globalization and white-collar crime. The Criminology of White-Collar Crime . Springer, New York.
Gustaman. (2012). Ini pertimbangan LP Sukamiskin khusus untuk koruptor . Tribunnews.Com.
Haines,  F.,  &  Macdonald,  K.  (2021).  Grappling  with  injustice:  Corporate  crime,  multinational business  and  interrogation  of  law  in  context. Theoretical  Criminology ,  25(2),  284-303. https://doi.org/10.1177/1362480619872267.
Kahneman,  D.,  &  Tversky,  A.  (1979).  Prospect  theory:  An  analysis  of  decision  under  risk.
Econometrica , 47(2), 263 – 291. https://doi.org/10.2307/1914185.
Van Klaveren, J. (2017). Corruption as a historical phenomenon. In Political Corruption , 83-94. Klitgard, R. (1991). Controlling corruption , California: University of California Press.
Kristiansen, S., & Ramli, M. (2006). Buying an income: The market for civil service positions in Indonesia. Contemporary Southeast Asia , 28(2), 207 – 233.
Loughran, T. A., Paternoster, R., Chalfin, A., & Wilson, T. (2016). Can rational choice be considered a general theory of crime? Evidence from individual‐level panel data. Criminology , 54(1), 86-112. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12097
Matsueda,  R.  L.  (2017).  Toward  an  analytical  criminology:  The  micro – macro  problem,  causal mechanisms, and public policy. Criminology , 55(3), 493-519.
https://doi.org/10.1111/1745-9125.12149.
Matsueda,  R.  L.  (2013).  Rational  choice  research  in  criminology:  A  multi-level  framework. Handbook of rational choice social research , 283-321.
Matsueda, R. L., Kreager, D. A., & Huizinga, D. (2006). Deterring delinquents: A rational choice model of theft and violence. American sociological review , 71(1), 95-122.
McLeod, R. H. (2008). Inadequate budgets and salaries as instruments for institutionalizing public sector corruption in Indonesia. South East Asia Research , 16(2), 199-223.
Muir,  S.,  &  Gupta,  A.  (2018).  Rethinking  the  anthropology  of  corruption:  An  introduction  to supplement 18. Current Anthropology , 59(S18), S4-S15. https://doi.org/10.1086/696161. Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economist. Annual Review  of  Economics ,  5,  83 – 105.  https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072412- 131310.
Nagin,  D.  S.  (2013). Deterrence in  the  twenty-first  century. Crime  and  Justice ,  42(1), 199 – 263. https://doi.org/10.1086/670398.
Newman, D. J. (1958). White-collar crime. Law and Contemporary Problems , 23(4), 735 – 753. Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. American Political Science Review , 61(2), 417 – 427. http://doi.org/10.2307/1953254.
Paternoster, R., & Simpson, S. (1996). Sanction threats and appeals to morality: Testing a rational choice model of corporate crime. Law and Society Review , 3(30),  549-583. Polinsky, M., & Shavell, S. (2004). Foundations of economic analysis of law . Cambridge: Harvard University Press.
Posner, R. A. (1985). An economic theory of the criminal law. Columbia Law Review , 85(6), 1193 – 1231. https://doi.org/10.2307/1122392.
Pradiptyo,  R.  (2012). Does  corruption  pay  in  Indonesia?  If  so,  who  are  benefited  the  most? http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2107247
Puteri, Ni Made M. (2018). Efek moderasi pemaknaan berbuat baik, identifikasi kelompok dan jenis pekerjaan  terhadap  hubungan  antara  mandat  moral  kelompok  dengan  penghukuman tingkahlaku gratifikasi . Universitas Indonesia, Dissertasi.
Ramadhan, C. R. (2021). Kebijakan pidana keras belum tentu cerdas: evaluasi kebijakan hukum pidana pemerintahan joko widodo 2014-2019. Jurnal Legislasi Indonesia, 18 (3), 364-384. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.741
Ramadhan, C. R. (2022). Reviewing the indonesian anticorruption court: A cost-effective analysis.
Law and Development Review , 15(1), 121-146. https://doi.org/10.1515/ldr-2021-0107 Rose-Ackerman, S. (2010). The law and economics of bribery and extortion. Annual Review of Law and Social Science , 6, 217-238.
Simmons, E., & Smith, N. (2017). Comparison with an ethnographic sensibility. PS: Political Science & Politics , 50(1), 126-130. doi:10.1017/S1049096516002286.
Sutherland, E. H. (1983). White collar crime (uncut version) . New Haven: Yale University Press Sykes, G. (2007). The society of captives: A study of a maximum security prison . Princeton University Press: New Jersey.
Stoler,  A.  L.  (2009). Along  the  archival  grain:  Epistemic  anxieties  and  colonial  common  sense . Princeton University Press.
Tidey, S. (2016). Between the ethical and the right thing: How (not) to be corrupt in Indonesian bureaucracy  in  an  age  of  good  governance. American  Ethnologist ,  43,  663-676. https://doi.org/10.1111/amet.12382
Swedberg, R. (2020). Exploratory research. In The Production of Knowledge: Enhancing Progress in Social Science (Strategies for Social Inquiry) . Cambridge: Cambridge University Press. Weaver,  J.  (2016).    Jobs  for  sale:  Corruption  and  misallocation  in  hiring. American  Economic Review , 111(10), 3093-3122. https://doi.org/10.1257/aer.20201062
Yu,  O.  (2008).  Corruption  in  China’s  economic  reform:  A  review  of  recent  observations  and explanations. Crime Law Soc Change , 50, 161 – 176.
Zimring, F. E., & Johnson, D. T. (2007). On the comparative study of corruption. In International Handbook of White-Collar and Corporate Crime . Springer, Boston, MA.