Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pondok Pesantren Atas Bangunan Pondok Pesantren di Kawasan Rawan Bencana III
Angelica Michelle Stephanie Putri 1 , Lanny Kusumawati 2 , Erly Aristo 3

## Fakultas Hukum Universitas Surabaya
angelicamichellespk06@gmail.com
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 30-09-2022 Revised: 10-10-2022 Accepted: 07-12-2022 Published: 10-01-2023

## ABSTRACT
Spatial planning is a system of spatial planning processes, space utilization and space utilization control. Spatial planning is carried out to be able to realize spatial order and provide welfare for the entire community. However, often there are many violations of the use of space committed by the community. O ne of them is the violation of space utilization by the Islamic Boarding School Manager  for  the  existence  of  a  boarding  school  building  in  the  form  of  a  special  flat  located  in Purwobinangun Village, Pakem District, Sleman Regency without being equipped with a permit. The location is included in the Disaster-Prons Area III, where this area is very dangerous because of  its  location  very  close  to  the  volcano.  Through  the  Jurifical  Normative  Research  method  by conducting a literature study on legal materials, the results obtained that the management can be charged  with  legal  responbility  in  the  form  of  imposing  administrative  sanctions  relatrd  to violations of space use because it was built in Disaster Prone Area III.

## Keywords: Violation of space utilization; Disaster Prone Area III; Legal Liability.

## ABSTRAK
Penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Penataan  ruang  dilakukan  untuk  dapat  mewujudkan  tertib  tata ruang  dan  memberikan  kesehjateraan  bagi  seluruh  masyarakat.  Namun,  seringkali  banyak pelanggaran  pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Salah  satunya  adalah pelanggaran  pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan  oleh  Pengelola  Pondok  Pesantren  atas  adanya bangunan  pondok  pesantren  yang  berbentuk  rumah  susun  khusus  yang  berlokasi  di  Desa Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman  tanpa  dilengkapi  dengan  izin.  Lokasi tersebut  termasuk  dalam  Kawasan  Rawan  Bencana  III  (KRB  III),  dimana  kawasan  ini  sangat berbahaya karena lokasinya yang sangat dekat dengan gunung merapi. Melalui Metode Penelitian Yuridis  Normatif  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  maka diperoleh  hasil  bahwa  pihak  pengelola  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  hukum  berupa pengenaan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang  karena dibangun di KRB III.
Kata  kunci:  Pelanggaran  pemanfaatan  ruang;  Kawasan  Rawan  Bencana  III  (KRB  III); Pertanggungjawaban Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  ruang  wilayah  yang  sangat  luas  baik ruang  darat,  ruang  laut  dan  ruang  udara  yang  merupakan  bagian  dari  Bumi,  dimana  terhadap ruang  yang  ada  tersebut  harus  dilindungi  dan  dikelola  dengan  baik  agar  dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat.  Hal  ini  diatur  di  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di singkat UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang terbagi menjadi  ruang darat, ruang  laut  dan  ruang  udara,  dimana  ruang  darat  sendiri  dipergunakan  oleh  masyarakat  untuk mendirikan  bangunan  gedung  yang  dapat  menunjang  seluruh  kegiatan  masyarakat  maupun pemerintah  baik  untuk  kegiatan  keagaamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  sosial  dan  budaya maupun kegiatan khusus.
Pelaksanaan  pembangunan  tersebut  harus  sesuai  dengan  peruntukannya  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  tata  ruang  Wilayah  Kabupaten  /  Kota.  Oleh daripada itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menata ruang, membuat peraturan daerah  untuk  rencana  tata  ruang  wilayah  daerahnya  masing-masing  daerah  dikarenakan pemerintah  daerah  dianggap  mengetahui  kondisi  daerahnya.  Kesesuaian  pembangunan bangunan  gedung  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dilakukan  untuk  dapat  mewujudkan bangunan  gedung  yang  fungsional  dan  dapat  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi masyarakat.  Maka  dalam  hal  tersebut  dapat  dikatakan sebagai perlindungan fungsi ruang serta pencegahan dilakukannya pelanggaran  penataan ruang yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
Bangunan  gedung  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut UUBG. Dalam UUBG ditentukan fungsi bangunan gedung  meliputi  fungsi  hunian,  keagamaan,  usaha,  sosial  dan  budaya,  serta  fungsi  khusus. Bangunan  gedung  yang  difungsikan  sebagai  keagamaan  dapat  berupa  masjid,  gereja,  pura, wihara  dan  kelenteng.  Selain  bangunan-bangunan  dengan  fungsi  keagamaan  tersebut, terdapat juga bangunan yang menunjang  kegiatan keagamaan tersebut seperti halnya pondok pesantren. Pondok  Pesantren  ini  dipergunakan  sebagai  tempat  tinggal  bagi  para  santri  untuk  menunjang segala kegiatan yang disediakan bagi para santri. Pondok Pesantren ini dapat berupa bangunan rumah  susun  santri  yang  dihuni  oleh  banyak  santri,  sehingga  untuk  pembangunannya  sendiri harus  didasarkan  pada  UU  No  20  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  yang  selanjutnya  disebut
UURS. Pembangunan rumah susun santri harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah demi  mewujudkan  rumah  susun  yang  layak  dihuni  oleh  masyarakat,  baik  dari  segi  fasilitas rumah  susun  itu  sendiri  termasuk  kondisi  lingkungannya,  serta  menjamin  tertib  pembangunan dan penataan ruang.
Permasalahan yang terjadi adalah adanya pembangunan rumah susun khusus yang tidak sesuai  dengan  rencana  tata ruang wilayah,  seperti  bangunan rumah susun yang terletak di Desa Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman.  Bangunan  Pondok  Pesantren  yang berbentuk  rumah  susun  tersebut  dibangun  di  Kawasan  Rawan  Bencana  III  yang  selanjutnya disebut KRB III. KRB III termasuk dalam kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat.  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Taman  Nasional  Gunung  Merapi  menyatakan  bahwa  Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman termasuk  dalam  18  daerah  yang  termasuk  dalam  kawasan  taman  nasional  gunung  merapi. Apabila  terdapat  bangunan  rumah  susun  di  KRB  III  tersebut  mengakibatkan  timbulnya  risiko ancaman  bahaya  bagi  penghuni  rumah  susun  santri  melihat  rumah  susun  santri  tersebut  dihuni oleh banyak santri.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif yaitu penelitian  yang  membahas  permasalahan  didasarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan atau literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut.  Metode  pendekatan  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Didalam  penelitian  yuridis normatif maka metode penelitian hukum dilakukan dengan  bahan hukum didasarkan pada data sekunder.  Data  sekunder  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan hukum tersier.
Langkah-langkah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  skripsi  ini  adalah  yang  pertama terdapat  langkah  pengumpulan  bahan  hukum,  yang  terdiri  dari  inventarisasi  yaitu mengumpulkan  setiap  bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan  sesuai  dengan  objek  penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang  digunakan  telah  sesuai  dengan  objek  penelitian.  Tahap  terakhir  dalam  langkah ini  adalah sistemisasi  yaitu  menyusun  secara  sistematis  bahan  hukum  yang  telah  diklasifikasi,  bahan hukum  mana  saja  yang  harus  dibaca  terlebih  dahulu,  hal  ini  bertujuan  untuk  memudahkan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  penataan  ruang  yang  terjadi  dalam  kasus  ini  adalah adanya  bangunan pondok  pesantren  yang  berbentuk  rumah  susun  santri  berlokasi  di  Turgo,  Desa Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman,  dimana  wilayah  tersebut  termasuk dalam  Kawasan  Rawan  Bencana  (selanjutnya  disingkat  KRB)  III.  KRB  III  termasuk  dalam kawasan  yang  berpotensi  menimbulkan  bahaya  bagi  masyarakat,  dan  merupakan  kawasan lindung geologi. Rumah Susun Santri tersebut dibangun pada Tahun 2015 dan mulai beroperasi pada Tahun 2016 sampai pada saat ini. Pondok pesantren berbentuk rumah susun santri tersebut dibangun  oleh  pihak  pengelola  pondok  pesantren  yang  merupakan  lembaga  nirlaba  berbentuk yayasan.  Pondok  pesantren  ini  mengasuh  40  santri  dalam  rangka  sarana  belajar  agama  dan rehabilitasi narkoba.
Pada  tahun  2017  pemerintah  memberikan  peringatan  atas  adanya  bangunan  Pondok Pesantren  di  KRB  III.  Kecamatan  Pakem  termasuk  dalam  daerah  yang  terdampak  langsung letusan  gunung  merapi  tahun  2010.  Terhadap  adanya  bangunan  pondok  pesantren  tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan pemasangan papan peringatan pada Selasa, 5 Desember  2012  karena  melanggar  rencana  tata  ruang  dan  mengubah  peruntukan  ruang  di kawasan  lindung  geologi  ( https://www.solopos.com/berdiri-di-kawasan-rawan-bencana-ponpes- di-sleman- menolak-pindah-875311 ). Setelah dilakukannya pemasangan papan peringatan, pihak pengelola tidak mengindahkan hal tersebut dimana pondok pesantren tersebut masih aktif hingga saat ini. Bangunan tersebut juga tidak memiliki izin-izin yang diperlukan yaitu izin pemanfaatan ruang  dan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (selanjutnya  disingkat  IMB).  Sekretaris  Daerah  (Sekda) Sleman menjelaskan pemasangan papan peringatan yang dilakukan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat  berkaitan  dengan  penataan  ruang  khusus  di  KRB.  Sumadi  menjelaskan  Rumah susun  santri  di  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem  jelas  tidak  mengantongi  IMB ( https://jogja.tribunnews.com/2017/12/05/tiga-bangunan-di-sleman-yang- tak-berizin-ini-bisa- saja-dibongkar ).  Pihak  pengelola  pondok  menyatakan  ia  memiliki  izin  dari  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (selanjutnya  disingkat  Menteri  PUPR).  Pihak pengelola  hanya  mengajukan  proposal  kepada  menteri  PUPR,  dimana  proposal  tersebut  terkait dengan permasalahan dana.
Pengelola  pondok  pesantren  adalah  pihak  yang  melakukan  pembangunan,  serta  objek daripada  kasus  ini  adalah  Bangunan  pondok  pesantren  yang  berbentuk  rumah  susun  santri dimana berdasarkan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disingkat UURS)
sendiri terdapat beberapa jenis rumah susun. Rumah susun santri termasuk dalam rumah susun khusus.  Pasal  15  ayat  1  UURS  menentukan  pembangunan  rumah  susun  khusus  merupakan tanggung  jawab  pemerintah.  Pasal  15  ayat  3  UURS  ditentukan  pembangunan  rumah  susun umum  dan  rumah  susun  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat  dilaksanakan  oleh lembaga  nirlaba  dan  badan  usaha.  Lembaga  nirlaba  yang  dimaksud  adalah  lembaga  non  profit dimana  yayasan  termasuk  dalam  salah  satu  lembaga  nirlaba.  Pondok  Pesantren  tersebut berbentuk  yayasan  sehingga  pengelola  pondok  pesantren  dapat  melaksanakan  pembangunan, dimana  dalam kasus tersebut pengelola pondok pesantren yang  membangun. Oleh daripada itu maka  apabila  terdapat  pelanggaran  terhadap  pemanfaatan  ruang  maka  pihak  pengelola  pondok harus bertanggungjawab.
Rumah  Susun  Santri  berlokasi  di  Turgo,  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem, Kabupaten  Sleman,  dimana  daerah  ini  termasuk  Kawasan  Rawan  Bencana  Gunung  Merapi berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman,  dimana  Kawasan  Rawan  Bencana (selanjutnya  disingkat  KRB)  III  di  wilayah  kecamatan  Pakem  meliputi  Desa  Purwobinangun meliputi Dusun Turgo dan Desa Hargobinangun meliputi Dusun Kaliurang Barat. Pasal 33 ayat 2 Perda  Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012  ditentukan  Kecamatan  Pakem  adalah  wilayah yang  termasuk  dalam  area  terdampak  langsung  letusan  Merapi  2010  dan  termasuk  Kawasan Rawan  Bencana.  Lokasi  bangunan  rumah  susun  santri  tersebut  berada  pada  Kawasan  Lindung Geologi  yang  termasuk  dalam  Kawasan  Rawan  Bencana  Merapi.  Kawasan  yang  termasuk dalam KRB juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Merapi  (selanjutnya  disingkat  Perpres  70  Tahun 2014).  Perpres  70  Tahun  2014  merupakan  bentuk  rencana  rinci  tata  ruang  yang  mengatur penataan ruang terhadap Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kawasan Taman Nasional Gunung  Merapi  adalah  kawasan  strategis  nasional  yang  mempunyai  pengaruh  sangat  penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam  Geologi.  Pada  Pasal  5  Perpres  No  70  Tahun  2014  ditentukan  bahwa  kecamatan  Pakem termasuk  dalam  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Merapi  dan  Kawasan  Sekitar  Taman Nasional Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana merapi diprioritaskan untuk aspek ekologis, hidrologis dan mitigasi bencana (Abdulloh Yahya, 2017).
Penataan  ruang  di  lokasi  tempat  bangunan  rumah  susun  tersebut  harus  melihat  Perpres No 70 Tahun 2014. Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012 dan Perpres No 70
Tahun  2014  lokasi  bangunan  tersebut  termasuk  dalam  KRB  III  dan  Kawasan  Taman  Nasional Gunung Merapi. Wilayah tersebut juga termasuk kawasan lindung geologi dan Kawasan taman nasional  gunung  merapi,  sehingga  seharusnya  kawasan  tersebut  diperuntukan  sebagai  kawasan lindung,  namun  pondok  pesantren  tersebut  dipergunakan  sebagai  hunian  untuk  sarana  belajar dengan  40  santri  yang  artinya  ada  kegiatan  di  wilayah  tersebut  yang  menyebabkan  terjadinya perubahan peruntukan ruang. Kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasikan berpotensi terancam bahaya letusan baik secara langsung mapun tidak  langsung  (Arliandy  Pratama,  Arief  Laila  N.  ,  Arwan  Putra  W,  2014).  Kawasan  Rawan Bencana  Gunung  Merapi  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  20  Tahun  2011 tentang  Kawasan  Rawan  Bencana  Gunung  Merapi.  Pada  Pasal  6  Peraturan  Bupati  Sleman Nomor 20 tahun 2011 (selanjutnya disingkat PerBup No 20 Tahun 2011) ditentukan untuk Desa Purwobinangun hunian hanya diperbolehkan untuk hunian yang telah ada dan tidak rusak berat karena bencana Gunungapi Merapi, serta tidak dilakukan pengembangan ( Zero Growth ). Hal ini mengartikan  bahwa  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem  tersebut  berada  pada  kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga tidak diperbolehkan adanya bangunan baru.
Pembangunan  pondok  Pesantren  yang  berbentuk  rumah  susun  santri  di  Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman harus didasarkan pada Peraturan Zonasi pada  Perda  Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012.  Peraturan  Zonasi  diatur  dalam  Pasal  79 Perda  Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012  dinyatakan  bahwa  tidak  diperbolehkan pengembangan  hunian  hidup  di  aera  terdampak  langsung  letusan  merapi  2010,  serta  tidak diperbolehkan pengembangan pemukiman baru di KRB III. Berdasarkan fakta hukum yang ada bangunan pondok pesantren tersebut dibangun pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pondok  pesantren  tersebut  termasuk  dalam  bangunan baru,  karena  yang  menjadi  acuan  adalah  wilayah  yang  terdampak  langsung  letusan  gunung merapi tahun 2010.
Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman  termasuk  dalam  kawasan  yang  terdampak langsung erupsi gunung merapi tahun 2010, dimana atas kejadian tersebut menimbulkan banyak korban  jiwa,  karena  wilayah  tersebut  termasuk  dalam  KRB  III  yang  tingkat  risiko  bahayanya tinggi  yang  jaraknya  hanya  9-10  km  dari  gunung  merapi.  Atas  hal  ini  pemerintah  Kabupaten Sleman  merespon  dengan  mengeluarkan  Perbup  No  20  Tahun  2011  tentang  Kawasan  Rawan Bencana  Gunungapi  Merapi,  yang  kemudian  diatur  lebih  lanjut  didalam  Perda  Kabupaten Sleman  No  12  Tahun  2012.  Hal  ini  didasarkan  pada  pengkajian  daerah  tentang  daerah  yang
diindikasikan  berpotensi  bencana  maka  Perda  Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012  tersebut melarang  adanya  bangunan  baru  dan  hunian  tetap  di  daerah  tersebut.  Namun  pihak  pengelola pondok  pesantren  tetap  mendirikan  bangunan  di  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem, Kabupaten Sleman yang termasuk dalam KRB III tersebut. Bangunan pondok pesantren tersebut tidak sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, karena pondok pesantren tersebut  beroperasi  dengan  mengasuh  40  santri,  sementara  pemanfaatan  ruang  yang diperbolehkan di lokasi tersebut adalah pertanian, perkebunan,dll. Terhadap hal ini maka dapat dikatakan  bahwa  pihak  pengelola  pondok  pesantren  melanggar  pemanfaatan  ruang  sehingga pihak  pengelola  harus  melakukan  pertanggungjawaban  atas  tindakannya  yang  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan terkait.
Perizinan  merupakan  salah  satu  bentuk  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  dimana perizinan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh pelaku pemanfaatan ruang sebelum dapat melaksanakan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  (selanjutnya  disingkat  PP  15  Tahun 2010).  Terdapat  4  izin  pemanfaatan  ruang  yang  diatur  dalam  Pasal  163  PP  15  Tahun  2020. Terkait  dengan  kasus  diatas  pihak  pengelola  pondok  pesantren  mendirikan  bangunan  pondok pesantren tersebut didirikan tanpa adanya izin-izin sebagaimana diatur dalam UUPR dan Perda Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012.  Berdasarkan  fakta  yang  ada  pihak  pengelola  pondok pesantren  hanya  mengajukan  permohonan  proposal  kepada  menteri  PUPR  dan  diberikan persetujuan,  sehingga  atas  dasar  ini  pihak  pengelola  mengatakan  ia  memiliki  izin.  Perihal permohonan  penerbitan  izin  di  wilayah  Kabupaten  Sleman  sendiri  diatur  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (selanjutnya disingkat  Perda  No  3  Tahun  2015  tentang  Izin  Pemanfaatan  Ruang),  dimana dalam  Pasal  20 ditentukan  permohonan  izin  prinsip,  izin  lokasi,  izin  penggunaan  pemanfaatan  tanah disampaikan  secara  tertulis  kepada  Bupati  dilengkapi  dengan  persyaratan  administrasi.  Selain daripada itu dalam Pasal 2 ayat 4 dan 5 Perda No 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang ditentukan  izin  pemanfaatan  ruang  diberikan  oleh  bupati,  dan  bupati  dapat  mendelegasikan kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang kepada  OPD.Atas dasar ini maka terkait dengan permohonan  izin  khususnya  izin  tata  ruang  dan  juga  izin  mendirikan  bangunan  adalah kewenangan  daripada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sleman,  sedangkan  hubungannya  dengan kementerian  PUPR  hanya  karena  bangunan  pondok  pesantren  adalah  bangunan  rumah  susun khusus,  dimana  menteri  PUPR  menentukan  bangunan  tersebut  masuk  apa.  Pihak  pemerintah
daerahnya sendiri tidak memberikan izin.
Tidak  adanya  izin  yang  dimiliki  oleh  pihak  pengelola  pondok  pesantren  mengartikan bahwa pihak pengelola melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang karena dibangun diatas KRB tanpa adanya izin. Pihak pemerintah daerah sendiri juga tidak akan mengeluarkan izin terhadap pembangunan  di  lokasi  tersebut  karena  secara  aturan  jelas  bahwa  tidak  diperbolehkan  untuk bangunan  baru  atau  hunian  karena  potensi  bahaya,  serta  karena  fungsi  ruang  tersebut  yang diperuntukan untuk kawasan lindung geologi. Membahas pemanfaatan penataan ruang berkaitan erat dengan objek yang bersangkutan, dimana obyek dalam kasus ini adalah Bangunan pondok pesantren  yang  berbentuk  rumah  susun  sehingga  pemanfaatan  dan  pembangunan  rumah  susun santri  tersebut  tidak  lepas  dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung  (selanjutnya  disingkat  UUBG)  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang Rumah Susun  (selanjutnya  disingkat  UURS).  UUBG  mengatur  bahwa  bangunan  gedung  harus sesuai  dengan  peruntukan  lokasi  yang  diatur  dalam  Perda  RTRW.  Hal  ini  mengartikan  bahwa pemanfaatan  ruang  dan  obyek  yang  dibangun  memiliki  keterkaitan  erat  satu  dengan  yang lainnya, dalam arti bahwa lokasi yang akan dimanfaatkan untuk bangunan gedung tersebut tidak boleh melanggar RTRW. Dalam kasus ini Perda RTRW yang dimaksud adalah Perda Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012 tentang RTRW. UUBG sendiri menentukan bahwa bangunan gedung harus  memiliki  IMB  sebagai  salah  satu  persyaratan  administratif  yang  harus  dipenuhi  oleh pelaku pembangunan. Namun berdasarkan fakta-fakta yang ada, lokasi tempat bangunan pondok pesantren dibangun tersebut tidak sesuai dengan RTRW Perda Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012,  karena  bangunan  tersebut  dibangun  di  KRB  III,  yang  difungsikan  sebagai  kawasan lindung.  Terhadap  kasus  ini  lokasi  bangunan  tersebut  didirikan  di  Desa  Purwobinangun, kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman  dimana  lokasi  tersebut  termasuk  daerah  yang  tidak diperuntukan untuk hunian, hal ini dikarenakan wilayah tersebut termasuk dalam wilayah yang berbahaya  karena  lokasinya  yang  sangat  dekat  dengan  gunung  merapi.  Bangunan  pondok pesantren  tersebut  tidak  memiliki  IMB,  karena  adanya  ketidaksesuaian  lokasi  pembangunan dengan RTRW dan tingkat risiko bahaya sehingga pemerintah tidak memberikan izin baik izin peruntukan  penggunaan  tanah  ataupun  IMB.  IMB  dan  izin  peruntukan  penggunaan  tanah memiliki  keterkaitan  satu  dengan  yang  lainnya.  Izin  peruntukan  penggunaan  tanah  merupakan izin awal dalam pemanfaatan lahan, dimana site plan dan IMB akan diberikan apabila seseorang atau badan telah memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah terlebih dahulu (Taufik, 2005). Pemerintah  memiliki  peran  utama  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum,  dimana  dalam
pelaksanaan penegakan hukum sendiri terdapat beberapa faktor. Berkaitan dengan kasus Pondok Pesantren tersebut penegakan hukum pemerintah dianggap kurang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh  beberapa  hal,  mulai  dari  kurangnya  pengawasan,  dari  penegak  hukumya,  ataupun  dari masyarakatnya  itu  sendiri.    Selain  daripada  itu  diketahui  bahwa  pondok  pesantren  tersebut memiliki  fungsi  sosial  dengan  tujuan  yang  positif,  sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor tidak dapat terlaksananya penegakan hukum oleh pemerintah dengan baik.
Bangunan  pondok  pesantren  di  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem,  Kabupaten Sleman  tersebut  melanggar  Pasal  62  UUPR,  dimana  ditentukan  setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  UUPR  dikenai  sanksi  administratif.  Adanya bangunan  tersebut  melanggar  kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  61  huruf  a  yang menentukan dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan  baik  dilengkapi  dengan  izin  maupun  tidak  dilengkapi  dengan  izin.  Hal  ini  juga diatur  dalam  Pasal  98  ayat  3  huruf  a  Perda  Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012  dimana ditentukan  arahan  pengenaan  sanksi  dikenakan  untuk  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai dengan RTRW dalam bentuk pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi.
Terkait  kasus  ini  pihak  pengelola  tidak  menaati  peraturan  zonasi  sebagaimana  diatur dalam  RTRW  dan  rencana  rinci  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan  melalui  Perda  Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012, Perpres No 70 Tahun 2014, serta Perbup No 20 Tahun 2011 karena bangunan  tersebut  didirikan  di  KRB  III.  Pasal  79  huruf  d  Peraturan  zonasi  Perda  Kabupaten Sleman  No 12  Tahun  2012  ditentukan  tidak  diperbolehkan  pengembangan  pemukiman  baru  di KRB III. Berdasarkan peraturan zonasi ini jelas ditentukan bahwa tidak boleh ada pemukiman di KRB  III,  dimana  wilayah  Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem,  Kabupaten  Sleman termasuk  dalam  KRB  III.  Selain  daripada  itu  bangunan  tersebut  tidak  dilengkapi  dengan  izin. Pemerintah  Kabupaten  Sleman  telah  memasang  papan  peringatan  di  lokasi  bangunan  tersebut pada  tahun  2017  karena  adanya  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  tersebut.  Oleh  karena  adanya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengelola  pondok  pesantren  maka  pihak  pengelola  harus bertanggungjawab atas hal tersebut.
Bangunan  Pondok  pesantren  tersebut  melanggar  Pasal  40  ayat  2  UUBG  karena  tidak dipenuhinya  kewajiban  yaitu  tidak  memiliki  IMB,  serta  tidak  menyediakan  rencana  teknis bangunan  gedung  yang  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  fungsinya. Persyaratan administratif dan juga persyaratan tata bangunan tidak terpenuhi, dimana bangunan tersebut  melanggar  RTRW  Perda  Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012.  Pasal  35  UUBG
ditentukan  pembangunan  bangunan  gedung  dapat  dilaksanakan  setelah  memiliki  IMB,  namun berdasarkan  fakta  yang  ada  bangunan  pondok  pesantren  tersebut  didirikan  tanpa adanya  IMB terlebih dahulu karena adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.
Berdasarkan  teori  hans  kelsen,  Tanggung  jawab  seseorang  akan  muncul  apabila seseorang  atau  kelompok  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada tindakan pihak pengelola pondok pesantren karena mendirikan bangunan  pondok  pesantren  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-  undangan.  Atas  hal  ini maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pelanggaran administrasi. Adanya  pelanggaran  administrasi  yang  dilakukan  oleh  Pengelola  Pondok  pesantren menimbulkan munculnya tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban  hukum  dalam  hal  ini  berupa  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif diberikan  kepada  pengelola  pondok  pesantren  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  atas  tidak dipatuhinya peraturan mengenai penataan ruang.
Terdapat  4  macam  sanksi  dalam  hukum  administrasi,  dimana  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pengelola  pondok  pesantren  dapat  dikenai  sanksi bestuurdwang (paksaan pemerintahan).  Hal  ini  dikarenakan  adanya  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  RTRW termasuk  dalam  pelanggaran  substansial  sehingga  pemerintah  dapat  langsung  menerapkan sanksi  paksaan  pemerintahan,  dimana  pemberian  sanksi  ini  tetap  didahului  dengan  peringatan tertulis  (Raharja,  Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran  Perizinan, 2014). Penegakan hukum tata ruang dapat dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat  4  bentuk  pengendalian,  dimana  salah  satu  bentuk  pengendalian  yang  utama  dalam rangka  penegakan  hukum  adalah  pengenaan  sanksi.  Pengenaan  sanksi  diberikan  kepada pelaku pelanggar pemanfaatan ruang sebagai bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan peringatan atas pelanggaran yang  dilakukan  oleh masyarakat. Atas adanya pelanggaran  pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan  oleh  pengelola  pondok  pesantren  maka pengelola  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  UUPR. Sanksi  administratif  yang  dimaksud  dalam  Pasal  63  UUPR  diantaranya  berupa  peringatan tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan,  penutupan  lokasi,  pencabutan  izin,  pembatalan  izin, pembongkaran  bangunan,  pemulihan  fungsi  ruang,  serta  denda administratif.  Terkait  dengan kasus  yang  ada  sanksi  administratif  berupa  penghentian  sementara  kegiatan,  pencabutan  izin, serta  pembatalan  izin  tidak  dapat  diterapkan,  hal  ini  dikarenakan  bangunan  pondok  pesantren tersebut  melanggar  RTRW  Perda  Kabupaten  Sleman,  sehingga  tidak  bisa  apabila  dihentikan
sementara, serta berdasarkan fakta hukum yang ada bangunan tersebut tidak memiliki izin.
Bangunan  pondok  pesantren  tersebut  sudah  dilakukan  pemasangan  papan  peringatan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman.  Pemasangan  papan  peringatan  termasuk  dalam peringatan  tertulis  yang  diberikan  kepada  pengelola  pondok  pesantren  atas  pelanggaran pemanfaatan ruang karena dibangun di KRB III serta tidak dilengkapi dengan izin. Pemasangan papan  peringatan  masih  kurang  efektif  karena  sanksi  peringatan  tertulis  cenderung  banyak diabaikan  oleh  pelaku  pelanggar  pemanfaatan  ruang  termasuk  oleh  pihak  pengelola  pondok pesantren  sehingga  hingga  saat  ini  pondok  pesantren  tersebut  masih  aktif,  sehingga  diperlukan pengenaan sanksi berjenjang.
Terkait  dengan  kasus  diatas,  belum  ada  tindak  lanjut  dari  pemerintah  setelah  diberikan papan  peringatan  terkait  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengelola  pondok pesantren.  Atas  dasar  ini  maka  pengenaan  sanksi  sebagai  tindak  lanjut  dari  peringatan  tertulis atas  kasus  diatas  harus  sesuai  dengan  UUPR,  PP  No  15  Tahun  2010,  serta  Perda  Kabupaten Sleman  No  12  Tahun  2012.  Setelah  sanksi  peringatan  tertulis  dilanjutkan  dengan  pengenaan sanksi  penutupan  lokasi  yang  diatur  dalam  Pasal  100  ayat  4  Perda  Kabupaten  Sleman  No  12 Tahun  2012.  Apabila  pondok  pesantren  tersebut  tidak  ditutup  oleh  pihak  pengelola  maka pemerintah daerah harus secara tegas menerapkan sanksi administratif pembongkaran bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat 7 Perda  Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012.  Dalam kasus  ini  pihak  pengelola  pondok  pesantren  harus  bertanggungjawab  melaksanakan pembongkaran bangunan tersebut demi kepentingan dan keselamatan masyarakat. Apabila pihak pengelola  tidak  melaksanakan  pembongkaran sebagai  bentuk  tanggungjawab  atas  kesalahannya maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  uang  paksa (dwangsom )  sebagai  alternatif  untuk penerapan  upaya  paksa  pemerintahan  ( besturdwang )  (Setiadi,  2009).  Pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  untuk  meminta  uang  paksa  kepada  pengelola  pondok  pesantren pelaksanaan  sanksi  administratif.  Pihak  pengelola  harus  bertanggungjawab  untuk  membayar uang  paksa  tersebut,  dimana  uang  tersebut  akan  dipergunakan  untuk  melaksanakan pembongkaran. Apabila pihak pengelola masih tidak membayar uang paksa tersebut maka pihak pemerintah  dapat  melakukan  pembongkaran  paksa,  namun  pihak  pengelola  tetap  harus membayar denda administratif. Hal ini dilaksanakan agar pihak pengelola tidak lepas tangan dan tetap  bertanggungjawab  untuk  pembongkaran  walaupun  tidak  secara  langsung  dilakukan  oleh pihak pengelola tersebut.
Pengenaan  sanksi  selanjutnya  adalah  pemulihan  fungsi  ruang,  dimana  apabila  sanksi
pembongkaran  berhasil  dilaksanakan  maka  pihak  pengelola  tetap  harus  bertanggungjawab melaksanakan  pemulihan.  Pihak  pengelola  juga  harus  dikenakan  Sanksi  denda  administratif, sanksi  ini  dikenakan  sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dibebankan  kepada pengelola  sebagai  wujud  penegakan  hukum  penataan  ruang.  Berdasarkan  Pasal  39  UUBG ditentukan  bangunan  gedung  dapat  dibongkar  apabila  dapat  menimbulkan  bahaya  dalam pemanfaatan  bangunan  gedung  dan/atau  lingkungannya,  serta  tidak  memiliki  IMB.  Kasus bangunan  pondok  pesantren  tersebut  tidak  memiliki  IMB  serta  dibangun  di  KRB  III,  sehingga dapat  dilakukan  pembongkaran  bangunan  yang  mana  pembongkaran  tersebut  merupakan kewajiban  dari  pihak  pengelola  pondok  pesantren  untuk  melaksanakannya  sebagai  bentuk pertanggungjawaban.  Pemerintah  harus  melakukan  penegakan  hukum  secara  tegas  terhadap pengelola  pondok  pesantren  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  dalam  bentuk  pengenaan sanksi,  demi  mewujudkan  tertib  tata  ruang,  dan  memberikan  jaminan  keselamatan  bagi masyarakat khususnya para penghuni rumah susun santri tersebut.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  dimana  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  penulis memberikan  kesimpulan  bahwa  Pihak  pengelola  pondok  pesantren  dapat  dibebankan pertanggungjawaban  dimana  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat  dibebankan  kepada pengelola pondok pesantren atas bangunan pondok pesantren di Kawasan Rawan bencana III, di Desa  Purwobinangun,  Kecamatan  Pakem  Kabupaten  Sleman  adalah  Pengelola  Pondok Pesantren harus dijatuhi sanksi yang tegas oleh Penegak hukum.
Hal  ini  dikarenakan  Pihak  Pengelola  Pondok  Pesantren  seharusnya  menaati  aturan hukum  yang  berlaku,  namun  pada nyatanya pihak pengelola melanggar Pasal 79 huruf d Perda Kabupaten  Sleman  No  12  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW).  Selain daripada itu Bangunan Pondok Pesantren tersebut didirikan tanpa memiliki IMB, serta perizinan lain  yang  diperlukan  sebagaimana  diatur  dalam  UUPR,  UUBG  dan  UURS.  Bentuk pertanggungjawaban  pengelola  pondok  pesantren  berupa  pengenaan  sanksi  administratif sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
HR, Ridwan. (2003). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
Jurnal :
Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.
Inovatif , 117-138.
Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif sebagai salah satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 603-614. Arliandy Pratama, Arief Laila N. , Arwan Putra W. (2014). Pemodelan Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Api Berbasis Data Penginderan Jauh (Studi Kasus di Gunung Api Merapi). Jurnal Geodesi Undip , 117-123.

## Media Kabar Online :
Solopos.com(2017) Berdiri di Kawasan Rawan bencana Ponpes di Sleman Menolak Pindah.
Diakses dari https://www.solopos.com/berdiri-di-kawasan-rawan-bencana-ponpes- di- sleman-menolak-pindah-875311
Tribun Jogja.com(2017). Tiga Bangunan di Sleman yang Tak Berizin ini bisa saja dibongkar. Diakses dari https://jogja.tribunnews.com/2017/12/05/tiga-bangunan-di-sleman-yang- tak-berizin-ini-bisa-saja-dibongkar

## Skripsi :
Yahya, A (2017). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata The Lost World Castle Di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Peraturan Perundang-undangan :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Undang-undang  No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Undang-Undang  No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi
6. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan taman nasional gunung merapi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012