## STRATEGI PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT V
(Wilayah Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara Dan Kabupaten Minahasa Selatan)
Deiby Elsa Gisisi
Hengki Djemie Walangitan Zetly Estevanus Tamod
Naskah diterima melalui email dari Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id :  Kamis, 25 April 2019
Disetujui diterbitkan                                                                                                                       :  Jumat, 10 Mei 2019

## ABSTRACT
The research aims to (1) Analyze management strategies to create productive and sustainable forests, (2)  Determine  priority  strategies  in  managing  Unit  V  Production  Forest  Management  ( KPHP )  Units.  The research  is  conducted  from  August  to  September  2017  in  the  Production  Forest  Management  Unit (KPHP) Unit V in 4 (four) districts / cities namely Minahasa Regency, Tomohon City and Southeast Minahasa Regency and South Minahasa Regency. Data collection methods in this study include primary data and secondary data, primary  data  includes:  1)  Strategic  environmental  issues  through  FGD  forums,  2)  Strategic  priority determination through expert opinion, Secondary data obtained by studying the relevant data: 1) The Unit V / KPHP forest  governance  document  in  the  regency  /  city  area,  namely  Minahasa  Regency,  Tomohon  City, Southeast Minahasa Regency and South Minahasa Regency, 2) Biophysical, socio-economic and institutional data  of  the  study  area  obtained  from  Unit  V RPHJP document  data. Analysis  tools  are  descriptive  analysis, and a combination of Analytical Hierarchy Process ( AHP ) and SWOT . The results of the study show that (1) the management strategies used in Unit V KPHP are aggressive strategies or support policies established in KPHP unit V management. (2) priority strategy in KPHP management Unit V is managing the area, utilizing watershed rehabilitation and strengthening institutional and safeguarding Unit V's core KPHP areas in forest management,  as  well  as  the  development  of  forest  utilization  models,  market-oriented  agroforestry,  and adequate financial support in Unit V KPHP operations. *eprm*
Keywords:    management,  productive  forest,  descriptive  analysis,  Strengths  Weakness  Opportunities  Threats ( SWOT ) and Analytical Hierarchy Process ( AHP ).

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk (1) Menganalisis strategi pengelolaan untuk mewujudkan hutan produktif dan berkelanjutan,  (2)  Menentukan  strategi  prioritas  dalam  pengelolaan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi (KPHP) Unit V. Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus sampai September 2017 di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota yakni Kabupaten Minahasa, Kota  Tomohon  dan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  dan  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Metode  pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, data primer meliputi: 1) Isu-isu lingkungan strategis melalui forum FGD, 2) Menentukan strategis prioritas melalui pendapat ahli. Data sekunder diperoleh dengan  mempelajari  data-data  yang  relavan:  1)  Dokumen  tata  hutan  KPHP  Unit  V  wilayah  kabupaten/kota yakni Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan, 2) Data biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan wilayah studi di peroleh dari data dokumen RPHJP KPHP Unit  V.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  kombinasi  analisis Strengths  Weaknesses Opportunities  Threats (SWOT)  dan Analytical  Hierarchy  Process (AHP).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa (1) strategi pengelolaan yang digunakan dalam KPHP Unit V adalah strategi agresif atau mendukung kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  pengelolaan  KPHP  unit  V.  (2)  prioritas  strategi  dalam  pengelolaan KPHP Unit V yaitu penataan kawasan kelola, memanfaatkan rehabilitasi DAS dan memperkuat kelembagaan dan  pengamanan  kawasan  inti  KPHP  Unit  V  dalam  pengelolaan  hutan,  serta  pengembangan  model pemanfaatan  hutan,  agroforestry  yang  tertata  berorientasi  pasar,  dan  adanya  dukungan  pembiayaan  yang memadai dalam operasional KPHP Unit V. *eprm*
Kata  kunci:    pengelolaan,  hutan  produktif,  analisis  deskriptif ,  Analysis  Strengths  Weaknesses  Opportunities Threats (SWOT) dan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP).
Strategi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V.......(Deiby Gisisi, Hengki Walangitan, Zetly Tamod)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hutan  merupakan  salah  satu  sumberdaya  alam yang  memiliki  nilai  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  yang tinggi. Kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi,  mengalami  perubahan  yang  cepat  dan dinamis,  sesuai  perkembangan  pembangunan  dan perjalanan  waktu.  Banyak  faktor  yang  mengakibatkan perubahan tersebut antara lain pertambahan penduduk, dan pembangunan diluar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya  kebutuhan  akan  lahan  dan  produk- produk  dari  hutan  serta  ketidakjelasan  institusi pengelola kawasan hutan tersebut. (Pengelolaan Hutan Produksi Prov Gorontalo,2012).
Cikal  bakal  pembentukan  KPH  sudah  dimulai sejak  ditetapkannya  kebĳakan  Pemerintah  berupa  UU Nomor  5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Kehutanan.  Namun  amanat  pembentukan  KPH secara jelas baru tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan,  yang  ditindaklanjuti  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang Perencanaan  Kehutanan,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  Tahun  2007  yang  telah  direvisi  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan  Serta  Pemanfaatan  Hutan.  Dalam rangka  persiapan  untuk  mewujudkan  kelembagaan KPH,  Menteri  Kehutanan  menetapkan  KPH  Model sebagai  wujud  awal  dari  KPH  yang  secara  bertahap dikembangkan  menuju situasi dan kondisi aktual  KPH di  tingkat  tapak.  Pembangunan  KPH  Model  tidak dimaksudkan  untuk  mencari  bentuk  KPH  ideal  yang akan diimplementasikan secara masal, tetapi merupakan bentuk awal organisasi KPH sesuai dengan tipologi  wilayah  setempat,  yang  secara  bertahap didorong  untuk  berkembang  sesuai  dengan  siklus pertumbuhan  organisasi.  Penetapan  wilayah  KPH Model bertujuan agar tercapainya percepatan operasionalisasi KPH di seluruh Indonesia.
Perkembangan  KPH  sampai  dengan  bulan Desember  2013  adalah:  Penetapan  Wilayah  KPH Konservasi  seluas  10,191  Juta  ha  pada  38  Taman Nasional, serta 12 Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dari  total  luas  hutan  konservasi  di  Indonesia  sebesar 26,82 Juta Ha. KPHL yang sudah ditetapkan sebanyak 183 unit (luas 24.144.871 Ha) dan KPHP sebanyak 347 unit  (luas  59.812.349  Ha).  KPH  Model  yang  sudah ditetapkannya  120  unit  dari  jumlah  total  KPH  saat  ini yaitu  530  Unit.  Berdasarkan  jenisnya  terbagi  KPHL Model  sebanyak  40  unit  (luas  3.550.855  Ha)  dan KPHP  Model  sebanyak  80  unit  (luas  12.888.863  Ha). Total  luas  KPH  Model 16.439.718  Ha.  Dari  120  KPH Model yang telah ditetapkan wilayahnya, sebanyak 116 unit  KPH  Model  telah  terbentuk  organisasinya.  Dari jumlah  tersebut  103  unit  KPH  Model  berbentuk  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD).  Organisasi  yang
berbentuk  Satuan  Perangkat  Daerah  berjumlah  13  unit dan  yang  belum  terbentuk  organisasinya  sebanyak  4 unit.  Saat  ini  total  SDM  di  KPH  adalah  1.658  orang dengan  rincian  Kepala  KPH  98  orang,  Kepala  Tata Usaha  69  orang,  Kepala  Seksi  65  orang,  staf  1.140 orang, Bakti Sarjana Kehutanan 168 orang dan lulusan Sekolah  Menengah  Kejuruan  Kehutanan  118  orang. Dari  120  KPH  Model,  telah  tersusun  rencana pengelolaan  sebanyak  82  KPH  dan  sejumlah  38 dilaksanakan  pada  tahun  2014  (Direktorat  Wilayah Pengelolaan  dan  Penyiapan  Areal  Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013).
Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  hutan oleh  kesatuan  pengelolaan  hutan  lindung  (KPHL) dan  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP), telah diterbitkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Permenhut  ini  menjadi  landasan  KPH  dalam manjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Guna mengakselerasi pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  maka  ditetapkan pembangunan KPH sebagai bagian prioritas dengan menetapkan  sasaran-sasaran  terukur  dalam  Rencana Strategis  Kementerian  tahun  2015  –  2019.  Sub agenda  yang  terkait  dengan  pembangunan  KPH meliputi: Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan  sasaran  mengembangkan  KPHP  sebanyak 347  unit  dan  182  unit  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung (KPHL).
Implementasi  pengelolaan  hutan  sistem  KPH di  Sulawesi  Utara  diawali  dengan  pembangunan KPHP  model  Poigar  pada  tahun  2008.  Selanjutnya pembagian wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Utara didasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor: SK.796/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Desember  2009.  Berdasarkan  keputusan  tersebut kawasan  hutan  di  Sulawesi  Utara  terbagi  atas  9 (sembilan) unit dengan luas lebih kurang 429.988 ha yang  terdiri  dari  4  unit  KPHL  dan  5  unit  KPHP. Wilayah  KPHP  meliputi  KPHP  Unit  VI  di  wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  KPHP  Unit  I  di wilayah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  KPHP Unit III di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, KPHP Unit IV di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten  Minahasa  Selatan.  KPHP  Unit  VII  di wilayah  Kabupaten  Minahasa  Selatan,  Kabupaten Minahasa  Tenggara  dan  Kabupaten  Bolaang Mongondow.  Satu  diantaranya  adalah  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V dengan wilayah  kerja  meliputi  Kabupaten  Minahasa,  Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa  Selatan.  Melalui  Peraturan  Gubernur
Provinsi  Sulawesi  Utara  Nomor:  98  Tahun  2016. tentang  pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD)  pada  Dinas  Kehutanan  Propinsi  Sulawesi Utara  yang  telah  menetapkan  tugas  pokok  dan struktur kelembagaan pengelolaan KPHP unit V.
Dengan  karakteristik  fisik,  biologi,  sosial, ekonomi,  dan  budaya  yang  berbeda-beda  maka  setiap KPH  pada  umumnya  memiliki  isu  strategis  masing- masing.  Dengan  teridentifikasinya  isu  strategis dimaksud,  maka  “spesifikasi”  pembangunan  KPH dapat ditentukan. Sehubungan dengan adanya perubahan  sistem  pengelolaan,  maka  strategi  transisi atau  pembenahan  menjadi  langkah  awal  yang  sangat penting.  penetapan  kebijakan  belum  tepat  sasaran dalam  pencapaian  pada  tingkat  bawah.    Oleh karenanya,  pada  skala  lokal,  perlu  dikembangkan beberapa strategi pembenahan.
Beberapa  aspek  pembenahan  yang  perlu disiapkan adalah sebagai berikut:
1. Skema  perlindungan  dan  pelestarian  menjadi bagian  yang  integral  serta  strategis  dengan  aspek pemanfaatan.
2. Skema  pendanaan  dan  pembiayaan  menuju kemandirian secara bertahap.
3. Kelembagaan  dan  organisasi  yang  sanggup membuat terobosan-terobosan baru.
4. Pengelolaan  sumberdaya  manusia  yang  semakin professional.
5. Perencanaan komprehensif jangka pendek, menengah, dan panjang.
6. Ketrampilan enterpreunership yang andal.
7. Manajemen  kolaborasi,  profesional,  dan  merakyat ( agroforestry ).
8. Lintas kebijakan dan program dengan pemerintah.

## Rumusan Masalah Penelitian
1. Bagaimana strategi pengelolaan untuk mewujudkan hutan produktif dan berkelanjutan?
2. Bagaimana  strategi  prioritas  dalam  pengelolaan KPHP Unit V?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis strategi pengelolaan untuk mewujudkan hutan produktif dan berkelanjutan.
2. Menentukan strategi prioritas dalam pengelolaan KPHP Unit V.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  bulan  Agustus  2017 sampai  bulan  September  2017  di  wilayah  KPHP  Unit V.  Berdasarkan administrasi pemerintahan KPHP unit V  berada  di  4  (empat)  wilayah  kabupaten/kota  yakni Kabupaten  Minahasa,  Kota  Tomohon  dan  Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
Data primer meliputi:
1) Isu-isu lingkungan strategis melalui forum FGD,
2) Menentukan  strategis  prioritas  melalui  pendapat ahli,
Data  sekunder  diperoleh  dengan  mempelajari data-data yang relavan:
1) Dokumen  tata  hutan  KPHP  Unit  V  wilayah kabupaten/kota  yakni  Kabupaten  Minahasa,  Kota Tomohon,  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  dan Kabupaten Minahasa Selatan.
2) Data  biofisik,  sosial  ekonomi  dan  kelembagaan wilayah  study  di  peroleh  dari  data  dokumen RPHJP KPHP Unit V.

## Pengolahan dan Analisis Data
Langkah-langkah  pengolahan  dalam  penentuan strategi  dengan  metode  SWOT-AHP  adalah  sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi  isu-isu  strategis  SWOT  melalui forum FGD
2) Menentukan  isu-isu  strategis  dalam  internal  dan eksternal SWOT
3) Analisis  SWOT  dengan  menggunakan  program expert choice 11
4) Menentukan matriks strategis SWOT-AHP
5) Menentukan strategis prioritas melalui AHP.
Selanjutnya  persepsi  masyarakat  diperlukan untuk  mengetahui  faktor  eksternal  dan  faktor  internal yang  mempengaruhi  pelaksanaan  KPHP  Unit  V  dan untuk merumuskan isu strategi digunakan metode focus group  discussion (FGD)  dalam  menentukan  dan menyusun  strategi  yang  akan  diterapkan  dalam mencapai tujuan tersebut dianalisis dengan menggunakan  analisis  SWOT,  dan  untuk  menentukan strategi  prioritas  digunakan Analytic  Hierarchy  process (AHP).  Matriks  faktor  strategi  eksternal  (dapat  dilihat pada  Tabel  1)  digunakan  untuk  menganalisis  faktor eksternal,  mengklasifikasikan  menjadi  peluang  dan ancaman bagi perusahan, kemudian dilakukan pembobotan.
Strategi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V.......(Deiby Gisisi, Hengki Walangitan, Zetly Tamod)
Tabel 1. Matriks faktor strategi eksternal No Faktor-faktor eksternal internal Bobot Rating Bobot x Rating 1 2 (1) Peluang-peluang -……………… Ancaman -……………… (2) (3) (4) Total

## Sumber: Rangkuti, 2002
Sedangkan  matriks  faktor  strategi  internal digunakan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  internal dan  mengklasikan  menjadi  kekuatan  dan  kelemahan. Tabel 2 adalah matriks faktor strategi internal.
Tahapan  kerja  pembuatan  matriks  faktor  strategi eksternal  dan  faktor  strategi  internal  adalah  sebagai berikut:
a. Membuat daftar critical  succes  factors (faktor-faktor utama  yang  mempunyai  dampak  penting  pada kesuksesan  atau  kegagalan  usaha),  baik  aspek internal maupun eksternal.
b. Menentukan  bobot  ( weight )  dari critical  succes factors tadi dengan skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah bobot  seluruhnya  harus  sebesar  1,0.  Nilai  bobot dicari-cari dihitung berdasarkan rata-rata industrinya.
Bobot Keterangan 0,20 sangat kuat 0,15 diatas rata-rata 0,10 rata-rata 0,05 Dibawah rata-rata c. Menentukan  rating  setiap critical  succes  factors antara 1 sampai 4, dimana:
1 : dibawah rata-rata
2 : rata-rata
3 : diatas rata-rata
4 : sangat bagus
Rating  mengacu  pada  kondisi  KPHP,  sedangkan bobot  mangacu  pada  kawasan  dimana  KPHP  Unit  V berada.
a. Mengalikan  nilai  bobot  dengan  nilai  rating  untuk mendapatkan skor semua critical succes factor s.
b. Menjumlahkan  semua  skor  untuk  mendapatkan  skor total bagi objek yang dinilai.
Analisis  data  dilakukan  untuk  memperoleh gambaran strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan. Kerangka pemikiran dirumuskan untuk membatasi  alur  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan 6  alat  analisis  yaitu  analisis  deskriptif, Internal  Factor Evaluation (IFE), external  factor  evaluation (EFE),
Matriks  Internal-Eksternal  (IE), Strengths  Weaknesses Opportunities  Threats (SWOT)  dan  kombinasi  antara Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  dan  SWOT. Evaluasi  faktor  internal  dan  eksternal  dilakukan  dengan mengunakan  matriks  IFE  dan  matriks  EFE,  sehingga dapat terpilih faktor-faktor utama (faktor kunci) yang akan digunakan  dalam  analisis  SWOT.  Fakor-faktor  utama yang  ada  dalam  Matriks  IFE  dan  EFE  digunakan  untuk memetakan  posisi  KPHP  Unit  V  saat  ini  melalui  matriks IE.  Analisis  SWOT  digunakan  untuk  memperoleh  alternatif strategi  yang  dilakukan  dengan  mengkombinasikan  faktor- faktor  utama  yang  telah  teridentifikasi  melalui  matrik  IFE dan  EFE.  AHP  digunakan  untuk  menentukan  prioritas strategi  yang  dapat  dimplementsikan  dalam  rangka pengelolaan  KPHP  yang  dapat  dilakukan  secara  berurutan. Prosedur  pengelolaan  menggunakan  bagan  operasional penelitian dapat dilihat pada gambar 2.

## Matriks Analisis SWOT
Matriks  SWOT  digunakan  untuk  merumuskan alternatif  strategi  pengelolaan  kawasan  di  wilayah  KPHP Unit V. Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang  dan  ancaman  dari  faktor  eksternal  yang  dihadapi oleh  suatu  usaha  dapat  disesuaikan  dengan  kekuatan  dan kelemahan  yang  dimiliki.  Analisis  SWOT  digambarkan ke  dalam  Matriks  SWOT  dengan  4  kemungkinan alternatif  strategi,  yaitu  stategi  kekuatan-peluang  (S-O strategies),  strategi  kelemahan-peluang  (W-O  strategies), strategi  kekuatan-ancaman  (S-T  strategies),  dan  strategi kelemahan-ancaman (W-T strategies) (lihat gambar 3).
Tabel 2. Matriks faktor strategi internal
No Faktor-faktor eksternal internal Bobot Rating Bobot x Rating 1 2 (1)
Peluang-peluang
-………………
Ancaman
-……………… (2) (3) (4)
Total
Sumber: Rangkuti, 2002
Dalam mengembangkan  alternatif  strategi digunakan  matriks  SWOT  untuk  membantu  dalam melakukan  pencocokan  antar  kekuatan  dan  peluang (strategi  SO),  kekuatan  dan  ancaman  (strategi  ST), peluang  dan  kelemahan  (strategi  WO)  serta  kelemahan dan  ancaman  (Strategi  WT).  setelah  alternatif  strategi dibuat  maka  untuk  memprioritaskan  alternatif  tersebut digunakan  SWOT.  Melalui  SWOT  akan  diperoleh  suatu strategi  yang terbaik dari berbagai alternatif strategi  yang direkomendasikan melalui matriks SWOT.
Formulasi  strategi  dalam  pengembangan  KPHP  Unit v  adalah  aktivitas  pemilihan  strategi  yang  didasarkan  pada analisis  posisi  KPHP  Unit  V  dan  pemilihan  strategi  dari analisis  SWOT  dengan  menggunakan  metode Analytic Hierarchy  Proses (AHP)  untuk  menentukan  arahan pengembangan KPHP Unit V dengan program Expert Choice 11.
Tabel 3. Skala banding berpasangan pada Analytic hierarchy proses (AHP) Intensitas kepentingan Keterangan Penjelasan 1 Kedua elemen sama pentingnya. Dua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong  satu  elemen atas  lainnya.  Pengalaman dan  pertimbangan  dengan kuat menyokong satu elemen atas lainnya 3 Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya. Elemen yang satu esensial/sangat penting ketimbang 5 elemen yang lainnya. Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya 7 Satu  elemen  mutlak  lebih penting dari elemen lainnya Satu dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktek Bukti  yang  menyokong satu  elemen  yng  satu  atas yang  lain  memiliki  ingkat penegasan yang tinggi yang mungkin menguatkan kompromi diperlukan antara dua pertimbangan 9 Nilai-nilai  antara  diantara  dua pertimbangan yang berdekatan 2,4,6,8 Jika untuk aktivasi 1 mendapat satu  angka  bila  dibandingkan dengan  aktivitas j .  maka j mempunyai Kebalikan nilai kebalikan bila dibandingkan dengan  i
Sumber: Saaty (1993)
Setelah  skala  banding  berpasangan  AHP ditentukan, selanjunya proses hierarki digunakan untuk menentukan  prioritas  dari  alternatif  strategi  yang diperoleh dari matriks SWOT terdiri dari empat tingkatan. Tingkat  pertama  adalah  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh perusahaan,  tingkat  kedua  adalah  empat  kelompok  faktor yang  didefinisikan  oleh  teknik  SWOT:  Kekuatan  (S); Kelemahan  (W);  Peluang  (O);  dan  Ancaman  (T),  tingkat ketiga  adalah  faktor-faktor  kunci  yang  termasuk  dalam masing-masing  kelompok  faktor  yang  didefinisikan  oleh teknik  SWOT,  tingkat  keempat  adalah  strategi  yang  harus dievaluasi  dan  dibandingkan.  Secara  skematis  keterkaitan antar tingkatan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.
Hubungan  antara  SWOT  dengan  AHP  yaitu, SWOT  adalah  suatu  teknik  yang  dipakai  dalam perencanaan strategis bertujuan untuk mengumpulkan dan mengatur berbagai informasi mengenai kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman.  Pada  penggunaan analisis  SWOT  hanya  diperoleh  gambaran  dari  suatu organisasi  dan  lingkungannya  tetapi  untuk  mendesain suatu  strategi  tidak  diikuti  oleh  analisis  yang  tepat terhadap  alternative-alternative  yang  dipakai  dalam pengambilan  keputusan  selanjutnya,  untuk  mengatasi masalah  tersebut  harus  digunakan  suatu  analisis  formal dalam pemilihan alternative yang diperoleh melalui teknik AHP (Osuna,et.al.2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Lingkungan Strategis
Pengelolaan hutan lestari merujuk pada keberlanjutan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Fungsi  ekologi  mensyaratkan  hutan  harus  tetap berfungsi sebagai  sistem  penyangga  kehidupan  dari  berbagai  jenis plasma  nutfah  asli,  baik  ﬂora  maupun  fauna,  serta melestarikan  ekosistem  dan  spesies  unik  yang  mungkin ditemukan  dalam  hutan.  Fungsi  ekonomi  diupayakan berfungsi  sebagai  penyangga  keberlanjutan  sistem  produksi, konservasi dan pendaya-manfaatan kekayaan yang terkandung  di  dalamnya  serta  untuk  berbagai  penggunaan lainnya  secara  terpadu.  Fungsi  sosial  budaya  diupayakan untuk  semakin  melibatkan  peran  serta  masyarakat,  terutama masyarakat  sekitar  kawasan  hutan.  Untuk  melibatkan masyarakat  ini  maka  perlu  diwujudkan  dalam  skenario pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat pada prinsipnya menempatkan mereka sebagai pelaku  utama  sekaligus  menjadi  pemeran  utama  dalam proses  pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  hutan. Hal  ini  bisa  terwujud  bila  terdapat  pengakuan  terhadap hak-hak  pengelolaan,  pengendalian  dan  pemanfaatan sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan  kepada  kelembagaan  lokal  sesuai  dengan karakter sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.
Analisis  SWOT  digunakan  untuk  mendapatkan gambaran  menyeluruh  mengenai  keunggulan,  kelemahan, peluang  dan  ancaman  KPHP  Unit  V  sebagai  pelaksana operasional  serta  menetapkan  strategi  dan  program prioritas. Analisis SWOT didahului dengan mengelompokkan  faktor-faktor  isu-isu  strategis  sebagai faktor  internal  (kekuatan  dan  hambatan)  dan  faktor eksternal  (peluang  dan  ancaman).    Faktor  internal berkaitan  dengan  kondisi  potensi  sumberdaya  yang terkandung di kawasan hutan kelola, kelembagaan pengelolaan  (organisasi  dan  aturan  pendukung),  SDM  dan kondisi  dukungan  pendanaan.    Selanjutnya  faktor  eksternal berkaitan  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat  sekitar,  pasar  input-output  serta  instansi  terkait serta  serta  pemangku  kepentingan  formal  dan  informal  yang berkepentingan  terhadap  pengelolaan.    Proses  pengambilan keputusan  strategi  selalu  berkaitan  dengan  pengembangan misi,  tujuan,  strategi,  dan  kebijakan  institusi.  Dengan demikian perencanaan strategi harus mengalisis faktor-faktor strategi institusi.
Strategi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V.......(Deiby Gisisi, Hengki Walangitan, Zetly Tamod)
Berdasarkan  tujuan  visi  dan  misi  pengelolaan KPHP  Unit  V,  maka  dilakukan  identifikasi  faktor internal  dan  eksternal  melalui focus  group  discussion (FGD)  pada  tanggal  24  agustus  2017  dan  telah  di identifikasi  issue-issue  strategis  dan  aspirasi  para  pihak (Stakeholder).  Berdasarkan  hasil  identifikasi  tersebut disusun rumusan masalah dan dikelompokkan berdasarkan  faktor  yang  bersifat  internal  atau  eksternal Dalam format analisis SWOT. Hasil identifikasi isue-isue trategis  pada  forum  diskusi  publik  dirumuskan  sebagai berikut:
a. Kekuatan (S)
1) Potensi  biofisik  kawasan  (tanah  dan  iklim)  sangat mendukung pertumbuhan riap pohon untuk menghasilkan  selulosa  dalam  waktu  yang  relatif pendek serta terdapat beberapa jenis HHBK (Nira aren yang  terdapat  pada  blok  pemanfaatan  dan  blok pemberdayaan  masyarakat  seperti  Gula  merah  dan minuman  beralkohol;  Rotan  di  HPt  Gn.  Surat  yang dimanfaatkan  untuk  pembuatan  kerajinan  tangan; Getah pinus dalam blok pemanfaatan kawasan HL Gn Soputan  terdapat  70-80  pohon/hadengan,  rata-rata produksi  10  gr/phn/hri,  potensi  produksi  1.5-2.0 ton/bln)  HHBK  tersebut  telah  berkontribusi  pada pendapatan  rumah  tangga  tani  disekitar  kawasan hutan.
2) Aksesibilitas  kawasan  hutan  yang  akan  di  kelola sangat  tinggi,  karena  kawasan  hutan  KPHP  Unit  V tersebar  pada  wilayah  padat  penduduk  dengan infrastruktur memadai.
3) Tersedianya  pasar  input-dan  output  yang  memadai  di sekitar wilayah kelola.
4) Terdapat  political  will  pemerintah  yang  tercantum dalam  Renstra  kementerian  LHK  2014-2019,  RKTN dan  RKTP  yang  sangat  kuat  dan  konsisten  dalam mewujudkan  KPH  sebagai  instrumen  pengelolaan hutan  berkelanjutan  terimplementasi  di  tingkat  tapak. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  nomor  16  tahun 2006  tentang  sistem  penyuluhan  pertanian,  perikatan dan  kehutanan  (SP3K)  maka  RKTP  diharapkan  dapat menghasilkan  kegiatan  penyuluhan  pertanian  spesifik lokalita  yang  strategis  dan  mempunyai  daya  ungkit yang  tinggi  terhadap  peningkatan  produktifitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani.
b. Kelemahan (W) Sebagian  besar  kawasan  hutan  produksi  telah  lama diokupasi  masyarakat  menjadi  areal  perkebunan bahkan  telah  berubah  menjadi  pemukiman.  Beberapa daerah  yang  elah  di  enclave  oleh  masyarakat  ada
dalam kawasan HL Gn. Soputan, HPT Gn. Surat yang berawal  dari  kegiatan  perladangan  yang  semakin bertambah  dan  menjadi  ketergantungan  pada  hasil hutan baik kayu maupun non-kayu.
1) Dukungan pendanaan yang sangat terbatas.
2) Adanya  konflik  pemanfaatan  kawasan  hutan  antar instasi  formal.  Pada  HP  dan  HPT  yang  telah dikuasai  masyaakat  yang  hingga  saat  ini  kawasan hutan tersebut dianggap sebagai lahan milik.
c. Peluang (O)
1) Permintaan  hasil  hutan  kayu  dan  non  kayu  terus meningkat,  memberi  peluang  kelayakan  usaha
KPHP Unit V.
2) Tersediannya teknologi pengolahan kayu mendukung industri berbasis kayu.
3) Meningkatnya  animo  masyarakat  untuk  berwisata baik masyarakat local maupun manca negara.
4) Umumnya  petani  memiliki  animo  menanam  kayu ditandai  oleh  meningkatnya  luas  hutan  rakyat  di sekitar wilayah KPHP unit V.
5) Adanya  dukungan  kebijakan  pemerintah  kabinet kerja  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa melalui alokasi dana desa.
6) Tersedianya  angkatan  kerja  yang  besar  dan membutuhkan lapangan kerja
d. Ancaman (T)
1) Adanya  potensi  tambang  dan  energi  di  dalam kawasan hutan. (perusahaan tambang)
2) Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang fungsi jasa lingkungan kawasan hutan.
3) Pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan lahan pertanian terus bertambah dengan mengkonversi kawasan hutan.
Sesuai dengan analisis SWOT diatas, dapat dilihat factor eksternal internal yang mempunyai pengaruh besar dalam  pengembangan  KPHP  unit  V.  Dalam  pencapaian visi  misi  dan  tujuan  dalam  kebijakan  pemerintah  pusat dan  daerah  dalam  keberpihakan  kepada  masyarakat  desa dan  pinggiran  hutan factor internal  menjadi  kekuatan utama.  Dengan  dukungan  tersebut  menjadi  salah  satu faktor  pendukung  dalam  kegiatan  rehabilitasi  dan pemanfaatan  hutan. Factor tenurial  dan  dukungan  dana menjadi salah satu kelemahan dalam mendukung kegiatan KPHP  Unit  V.  Selanjutnya,  dari  banyak factor yang tergolong dalam metode SWOT maka ditentukan 9 isu-isu yang  menjadi  kendala  dalam  kawasan  KPHP  unit  V, kemudian dari 9 isu-isu tersebut dibobotkan menggunakan program  expert  choice  11,  dan  ditentukan  sebagai strategis  prioritas  dalam  implementasi  program.  9  isu-isu tersebut dalam dilihat pada Gambar 6.
Selanjutnya dari hasil analisis factor eksternal internal, nilai-nilai pengolahan factor akan diplotkan kedalam  diagram  SWOT,  dimana factor kekuatan dan  kelemahan  berada  pada  sumbu  X  sedangkan factor peluang  dan ancaman  berada  pada  sumbu  Y. Bobot  faktor  SWOT  dalam  analisis  AHP  terlihat pada gambar 11 sedangkan Matriks kuadran SWOT dapat dilihat pada gambar 7.
Berdasarkan  diagram  SWOT  (Gambar  8) terlihat  pengelolaan  KPHP  Unit  V  berada  pada kuadran 1 (30.150:105.075) yang berarti KPHP Unit V memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar, yang  didukung  dengan political  will pemerintah yang  kuat,  disamping  itu  potensi  biofisik  kawasan baik kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan ketersediaan  pasar  yang  mendukung  memberi  nilai ekonomi bagi masyarakat, sehingga dapat mengandalkan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Strategi  yang diterapkan  dalam  kondisi  ini  adalah  srategi kebijakan/strategi  agresif,  yang  didukung  dengan political will pemerintah kuat (pusat dan daerah) dan potensi biofisik kawasan dan pasar tersedia.
Kemudian untuk penyusunan alternatif- alternatif  menggunakan  analisa  matriks  SWOT. Adapun  cara  yang  dilakukan  yaitu  menyusun  strategi alternatif  dari factor internal-eksternal,  matriks  ini dapat  menghasilkan  4  set  kemungkinan  alternative strategi.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.
Tabel 4. Matriks interaksi IFAS-EFAS SWOT No. Strategi O-S 1. Penataan kawasan kelola dan menyusunan peta kesesuaian komoditas hasil hutan kayu dan non kayu
2. Memperkuat  kelembagaan  KPHP  unit  5  agar  mampu  melaksanakan prinsip-prinsip bisnis dalam pengelolaan hutan
3. Pemantapan  implementasi  program  dan  skema  pembiayaan perhutanan  sosial  sebagai  instrument  untuk  mengatasi  masalah konflik teritorial
4. Pengembangan komoditas yang bervariasi pada setiap kawasan sesuai dengan potensi dan kondisi (satu resort 1 – 3 komoditas)
5. Adanya  dukungan  pembiayaan  yang  memadai  untuk  mendukung operasional  KPHP  unit  5  hingga  organisasi  tersebut  mampu menyelenggarakan bisnis unggulan
6. Mengembangkan SOP untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas serta  akses  pemanfaatan  hasil  hutan  bagi  masyarakat  sekitar  atau kelompok tani Strategi S-T 1. Melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  secara  terpadu  proses perizinan penggunaan kawasan untuk kegiatan pertambangan
2. Memanfaatkan  kewajiban  rehabilitasi  Daerah  Aliran  S  bagi pemegang IPPKH untuk mempercepat rehabilitasi dan produksi hasil hutan di wilayah kerja KPHP unit 5 3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar hutan secara berkelajutan
4. Mengembangkan  model-model  pemanfaatan  hutan  dan  hasil  hutan yang ramah lingkungan
5. Mendorong  terwujudnya  prinsip  beneficiaries  pay  prinsip  bagi pemanfaatan  mata  air  untuk  kebutuhan  air  bersih  masyarakat  sekitar hutan.    Retribusi  pemanfaatan  air  tersebut  akan  di  reinvestasikan dalam perlindungan sempadan mata air Strategi O-W 1. Mendorong BUMDES (badan usaha milik desa) untuk menginvesiasikan  dana  yang  diperoleh  melalui  dana  desa  dalam bisnis kehutanan dan pendanaan Hutan Desa 2. Mengalokasikan areal hutan untuk pengembangan skema
pemanfaatan  wilayah  hutan  tertentu  dalam  bentuk  HTI  kayu  daur pendek  sebagai  sumber  pendapatan  jangka  panjang  bagi  operasional KPHP unit 5
3. Mengembangkan  model  industry pedesaan yang berbasis  hasil  hutan kayu dan non kayu (industri gula aren, kayu olahan, mebel, madu dan sutra) 4. Mengembangkan  model-model agroforestry yang  tertata  dengan produk yang berorientasi pasar
5. Memperkuat system legalisasi produk hasil hutan kayu dan non kayu dari kawasan KPHP unit V
6. Melibatkan  pihak  pengusaha  Swasta  untuk  terlibat  dalam pemberdayaan  masyarakat  melalui  skema  CSR  ( corporate  social responsibility )  untuk  pembangunan  hutan  melalui  rehabilitasi  dan pemanfaatan hasil hutan.
Strategi W-T
1. Menyelenggarakan  koordinasi  secara  berkala  dengan  pemegang IPPKH untuk  mencegah kerusakan lingkungan sempadan sungai dan mata  air  yang  penting  serta  menjamin  proses  reklamasi  berlangsung sesuai ketentuan
2. Melakukan pengamanan terpadu terhadap penambangan illegal untuk mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan hutan
3. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi lainnya dalam  penyuluhan  dan  pengembangan  teknologi  tepat  guna  rama lingkungan dalam pemanfaatan hutan 4. Melakukan  perlindungan  dan  pengamanan  intensif  kawasan  hutan lindung yang termasuk dalam zona inti
5. Mengembangkan  system  kemitraan  dalam  pemanfaatan  hutan  kayu dan non kayu bagi desa-desa sekitar hutan
6. Membangun  kerjasama  dengan  dengan  balai  latihan  kerja  untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan mesin-mesin pengolahan kayu dan industri kayu

## Penentuan Program Strategi Prioritas
Setiap  strategi  memiliki  kemampuan  untuk pemenuhan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yang  dalam pelaksanaannya  dipengaruhi  oleh  keterbatasan  sumber daya  yang  dimiliki.  Hal  ini  memberikan  implikasi  bahwa semua  strategi  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara bersama-sama  atau  sendiri-sendiri,  tergantung  pada kemampuan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan (Abdurrahim  2014).  Metode  yang  digunakan  dalam
Strategi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V.......(Deiby Gisisi, Hengki Walangitan, Zetly Tamod)
menganalisis  prioritas  strategi  dalam  pengembangan pengelolaan KPHP Unit V adalah metode analisis hieraki proses  (AHP)  dimana  nilai  pembobotan  diperoleh  dari hasil  kuesioner  para  pihak  pengambil  kebijakan berdasarkan  aspek  yang  dinilai  sebagai  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam  kegiatan pengelolaan  KPHP  Unit  V.  Keempat factor diatas memiliki  9  indikator  yang  digunakan  untuk  menentukan strategi  dalam  pengelolaan  KPHP  unit  V.  Analisis  tidak hanya  pada  aspek  fisik  kawasan,  tetapi  juga  aspek-aspek lain  yang  mempengaruhi  pengembangan  KPHP  Unit  V. Masing-masing bobot kinerja kawasan ditentukan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) berdasarkan  hasil  survei  yang  terjadi  di  kawasan  KPHP Unit  V.  Bobot  masing-masing factor akan  diolah  dengan menggunakan software  Expert  Choice 11  yang  dapat dilihat  dalam  lampiran.  Dari  matriks  interaksi  IFAS- EFAS  swot,  ditentukan  9  strategi  yang  menjadi  prioritas, dapat dilihat dalam Gambar 9.
Berdasarkan hasil analisis strategi dengan menggunakan SWOT-AHP dihasilkan 9 program prioritas (gambar 10) dengan masing implementasi sebagai berikut:
1. Penataan  kawasan  kelola  dan  penyusunan  peta kesesuaian komoditas hasil hutan kayu dan non-kayu. Tata  kelola  hutan  lestari  tidak  dapat  dilepaskan  dari unsur  pengelola,  tata  kelola  harus  dilihat  dari  proses keserasian antara pengukuhan dan penetapan kawasan hutan  dengan  RTRWP,  sehingga  pengelolaan  hutan dilihat  sebagai  sebuah  landscape  ekonomi,  sosial  dan tata  ruang  yang  utuh,  analisis  BAPPENAS  ditahun 2010  terkait  permasalahan  mendasar  pada  sektor kehutanan  Indonesia  menunjukkan  bahwa  tata  kelola yang  buruk,  ketidakjelasan  hak  tenurial,  serta lemahnya  kapasitas  dalam  manajemen  kehutanan menjadi permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia. Wilayah  KPHP  Unit  V  dalam  hal  ini  memiliki kedudukan  yang  strategis  bagi  pembangunan  wilayah Sulawesi  Utara,  peran  utama  dari  aspek  ekologi, mengingat  bahwa  bentuk  wilayah  Sulawesi  Utara berupa  pegunungan  sempit  dan  pemukiman  tersebar pada wilayah dataran tinggi dan pantai. Kebutuhan air bersih  menjadi  penting  dimasa  yang  akan  datang seiring dengan pertambangan penduduk. Pembentukan KPHP  diharapkan  mampu  dijadikan  sebagai  peluang bagi  resolusi  konflik  yang  selama  ini  cenderung mengedepankan  kepentingan  pemodal  besar  dan mengabaikan  akses  masyarakat  (Syukur  2012). Kondisi  gambaran  ke  depan  yang  ingin  diwujudkan melalui  pengelolaan  KPHP  Unit  V  tidak  lepas  dari misi  dan  mandat  yang  diemban  serta  faktor  internal dan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhinya  dalam
hal  ini  sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor:P.6/Menhut-II/2010  yaitu  menyelenggara-kan pengelolaan  hutan  yang  meliputi  tata  hutan  dan penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan,  pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan, rehabilitasi serta pengendalian hutan; melaksanakan kegiatan
pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan dan pengorganisasian. Dalam konteks ini KPHP  Unit  V  diharapkan  berperan  dalam  perbaikan tata kelola hutan yang menjamin kepastian pengelolaan,  Berdasarkan  hasil  interpretasi  citra Landsat  (BPKH  Wilayah  VI,  2016),  wilayah  KPHP Unit  V  terdiri  dari  13  penutupan  lahan  dapat  dilihat pada Tabel 5.
2. Pemanfaatan  kewajiban  rehabilitasi  DAS  bagi pemegang  IPPKH  untuk  mempercepat  rehabilitasi dan  produksi  hasil  hutan  diwilayah  KPHP  Unit  V, BerdasarkanUU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan memberikan  peluang  penyelenggaraan  kegiatan pembangunan  diluar  sector  kehutanan  pada  kawasan hutan,  namun  dengan  perlakuan  tertentu  sehingga fungsi  dan  peruntukan  hutan  tidak  terganggu  yang disebabkan oleh pelaku pembangunan tidak melakukan  kewajiban  rehabilitasi.  Terkait  dengan upaya perbaikan lingkungan dan minimalisir kerusakan  ekosistem  hutan  akibat  penambangan, maka  IPPKH  wajib  melaksanakan  rehabilitasi  DAS dan  reklamasi  hutan,  tujuannya  adalah  untuk menjamin terlaksannya penggunaan dan pemanfaatan kawasan  sesuai  dengan  ketentuan,  memastikan  hak negara  atas  kawasan  hutan,  penyelesaian  konflik tumpeng  tindih  pemanfaatan  hutan  dan  mencegah kerusakan  ekosistem  DAS.  Rehabilitasi  DAS  oleh pemegang  IPPKH  juga  mengacu  pada  perencanaan karena  merupakan  satu  kesatuan  dengan  upaya rehabilitasi  hutan  dan  lahan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah.  Direktorat  jendral  bima  DAS  dan perhutanan  social  akan  selalu  mengawal  proses perencanaan  dengan  tetap  berkordinasi  dengan instansi  KPHP  Unit  V.  pemanfaatan  hasil-hasil disesuaikan dengan pemangku areal dimana dilakukan penanaman Pelaksanaan rehabilitasi ditargetkan  selesai  10  tahun  (2017  s/d  2026)  dengan prioritas pada area yang sangat kritis, kritis kemudian agak  kritis  dengan  luasan  tiap  tahun  yang  sebesar 4.028,971 ha/tahun.
3. Memperkuat  kelembagaan  KPHP  Unit  V  agar mampu melaksanakan prinsip-prinsip bisnis dalam pengelolaan  hutan,  Klasifikasi  dan  definisi  hutan di Indonesia sangat penting untuk dapat membedakan  mana  hutan  yang  dimiliki  oleh negara  dan  mana  hutan  yang  dimiliki  oleh rakyat/swasta, serta penting juga untuk membedakan  dengan  tata  guna  lahan  lainnya. Beberapa  kalangan  menyatakan  bahwa  definisi hutan  negara  yang  kemudian  lebih  diidentikkan dengan  sebutan  ‘kawasan  hutan’  mengandung persoalan  yang  mengakibatkan  ketidaklestarian pengelolaan hutan. Dalam hal ini, sebuah kawasan hutan  seringkali  telah  ditempati  oleh  masyarakat
baik yang mengelola lahan dengan cara agroforestri, perladangan berpindah, atau penggembalaan  ternak,  sehingga  menimbulkan konflik  antar  para  pemangku  atas  status  kawasan hutan  tersebut  ( Contreras-Hermosilla  and  Fay 2005).  Lebih  lanjut, Contreras-Hermosilla  and Fay (2005)  menyatakan  bahwa  hanya  sekitar  12 juta  hektar  dari  total  120  juta  hektar  kawasan hutan yang dianggap legal dan memiliki legitimasi kuat  untuk  disebut  sebagai  kawasan  hutan ( Contreras-Hermosilla  and  Fay 2005).  Hal  ini karena  proses  penetapan  kawasan  hutan  yang sesuai  dengan  amanat  UU  Kehutanan  hanya terdapat  di 12 juta  hektar  kawasan  hutan  tersebut. Fay  et  al.  (2000)  menyarankan  bahwa  dengan melindungi hutan alam yang tersisa dan menyerahkan  pengelolaan  kawasan  hutan  yang belum  terlegitimasi  kepada  masyarakat,  maka Kementerian  Kehutanan  akan  menjadi  salah  satu champion  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  di Indonesia.  Di  dalam  kawasan-kawasan  hutan tersebut  dapat  dibentuk  Hutan  Desa  dan  Hutan Kemasyarakatan. Hutan Desa adalah hutan negara yang  dikelola  oleh  desa  dan  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat disebut  hutan  kemasyarakatan.  Meskipun  dalam definisi  Hutan  Desa  dan  Hutan  Kemasyarakatan UU  41/1999  tidak  eksplit  menyebutkan  keduanya masuk  dalam  kawasan  hutan,  namun  peraturan dibawahnya  memasukkan  kedua  bentuk  hutan tersebut  ke  dalam  kawasan  hutan.  Reformasi penguasaan  hutan,  dipahami  sebagai  distribusi lahan  hutan  untuk  beberapa  pihak,  diterjemahkan oleh  Kementerian  Kehutanan  sebagai  penguatan penguasaan  hutan,  sehingga  program-program yang  disusun  oleh  kementerian  lebih  diarahkan untuk melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan  yang  lebih  luas  untuk  mengelola hutan  negara  tanpa  mempertanyakan  kepemilikan lahan  hutan.  Dengan  demikian,  adanya  perbedaan perspektif mengenai bagaimana melibatkan masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  hutan, pemberian  hak  pengelolaan  kepada  masyarakat lokal  dalam  waktu  yang  relatif  lama,  dan memperkokoh tatabatas kawasan hutan, merupakan langkah penting yang harus diambil.
Upaya  ini  akan  menjadi  langkah  pertama menuju  kepemilikan  masyarakat  atas  sumber daya  hutan  dan  dapat  menjadi  alat  yang  efektif untuk mempertahankan sumber daya hutan, yang pada  gilirannya  akan  mengembangkan  modal  sosial untuk  membentuk  masyarakat  berbasis  penguasaan hutan.  Selanjutnya  kriteria  kelembagaan  sesuai  PP Nomor:  44  Tahun  2004  pada  Pasal  32  bahwa pengelolaan  hutan  oleh  institusi  KPH  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  serta
pengendalian dan pengawasan. Pembenahan kelembagaan  KPHP menuju pada sasaran ideal yaitu kelembagaan  yang  kuat  dan  mandiri  ditempuh  yaitu kegiatan  inventarisasi  dan  pemetaan  potensi  hasil hutan  yang  memiliki  prospek  ekonomi  yang  layak telah dilakukan, sehingga core  bussiness KPHP Unit V  mulai  dipersiapkan,  Selain  itu  keterlibatan stakeholder juga  terpetakan  diikuti  dengan  adanya SOP yang jelas dalam penanganan setiap permasalahan  dan  Pengembangan  Kelembagaan menjadi BUMD.
4. Mengembangkan  model-model  pemanfaatan  hutan dan hasil  hutan  yang  ramah  lingkungan  dan  berbasis masyarakat.  Berdasarkan  PP  No  6  tahun  2007  pasal 21 setiap KPHP harus menyelenggarakan pemanfaatan  hutan  termaksud  melakukan  penjualan tegakan  dalam  wilayah  hutan  tertentu  dalam mengembangkan pemanfaatan hutan oleh KPHP Unit V (KPHP dan KPHL). Ada peluang bagi masyarakat setempat  untuk  memanfaatkan  hasil  hutan  dan  jasa lingkungan  di  kawasan  hutan  yang  belum  dibebani hak.  Selanjutnya,  data  saat  ini  juga  menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan  kawasan  hutan  masih  tidak  signifikan dibandingkan  dengan  penebangan  kayu.  Menurut undang-undang  dan  peraturan,  masyarakat  setempat dapat  terlibat  dalam  pemanfaatan  kawasan  hutan melalui  Hutan  Adat,  Hutan  Rakyat,  Hutan  Tanaman Rakyat,  Hutan  Desa  dan  Hutan  Tanaman  Hasil Rehabilitasi  Pemanfaatan  hasil  hutan  diwilayah tertentu  antara  lain;  sentra  HHBK  aren,  kemiri, bamboo  dan  budidaya  lebah  madu,  pengembangan jasa lingkungan wisata dan memperbaiki implementasi HTR, HD, HKm yang terarah.
5. Melakukan  perlindungan  dan  pengamanan  intensif kawasan  hutan  lindung  yang  termaksud  dalam  zona inti,  Kesatuan  pengelolan  hutan  produksi  menjadu wujud  nyata  dalam  pengelolaan  hutan  yang menjalankan  prinsip  kelola  hutan  sampai  tingkat masyarakat,  dalam  mewujudkan  prinsip  kriteria  dan standar pengelolaan maka perlindungan dan pengamanan  yang  dilakukan  dalam  kawasan  KPHP Unit  antara  lain  deliniasi  areal  perlindungan setempat,  Kegiatan  deliniasi  di  lapangan  akan dilakukan  pada  saat  penataan  wilayah/areal  kerja, konservasi  HCVF  ( high  concervation  value  forest ), perlindungan  hutan  dari  kebakaran,  perlindungan hutan dari illegal logging, flora dan fauna.
6. Adanya  dukungan  pembiayaan  yang  memadai  untuk mendukung  operasional  KPHP  Unit  V  hingga organisasi mampu menyelenggarakan bisnis unggulan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  LHK Nomor:  P.20/MenLHK-II/2015  tentang  Fasilitasi Biaya  Operasional  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan diisebutkan  bahwa  Biaya  operasional  KPH  meliputi kegiatan  yaitu:  a).  Tata  Hutan  dan  Perencanaan;  b). Pemanfaatan  Hutan,  c).  Rehabilitasi  dan  Reklamasi Hutan, d). Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, e).  Pengorganisasian,  pemantauan,  pelaksanaan  dan pengawasan  serta  pengendalian  operasionalisasi KPH;  dan  f).  Promosi  peluang  investasi  di  KPH.
Strategi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V.......(Deiby Gisisi, Hengki Walangitan, Zetly Tamod)
Pembiayaan yang diperlukan dalam KPHP Unit V yaitu  Pemenuhan  fasilitas  sarana  dan  prasarana perkantoran diharapkan mendapat tunjangan pembiayaan  awal  dari  pihak  BPHP  Wilayah  XII Palu,  alokasi  dana  DAK  dari  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Utara  dan  konvergensi  anggaran  dari stakeholder yang terkait.
7. Mengembangkan  model-model agroforestry yang tertata dengan produk yang berorientasi pasar
8. Memperkuat  system  legalisasi  produk  hasil  hutan kayu dan non kayu dari kawasan KPHP unit V
9. Melakukan perlindungan dan pengamanan intensif kawasan hutan lindung yang termasuk dalam zona inti.
Tabel 5. Penutupan Lahan Pengelolaan KPHP Unit V
No. Kelas Penutupan Lahan Luas (ha) Persentase (%) Hutan 19.689,87 1. Hutan Lahan Kering Primer 13.529,37 23,62 2. Hutan Lahan Kering Sekunder 4.916,26 8,58 3. Hutan Manggrove Primer 794,89 1,39 4. Hutan Manggrove Sekunder 449,36 0,78 Non Hutan 37.597,25 5. Semak Belukar 7.302,76 12,75 6. Permukiman 29,14 0,05 7. Lahan terbuka 3.663,81 6,40 8. Tubuh air 36,50 0,06 9. Semak belukar rawa 30,40 0,05 10 Pertanian Lahan Kering 1.925,37 3,36 11 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 24.467,65 42,71 12 Sawah 54,36 0,09 13 Pertambangan 87,27 0,15 Jumlah 57.287,12 100,00

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Strategi  pengelolaan  yang  digunakan  dalam KPHP  Unit  V  adalah  strategi  agresif  atau mendukung  kebijakan  yang  telah  ditetapkan dalam pengelolaan KPHP unit V.
2. Prioritas strategi dalam pengelolaan KPHP Unit V yaitu penataan kawasan kelola, memanfaatkan rehabilitasi DAS
dan memperkuat  kelembagaan  dan  pengamanan
kawasan  inti  KPHP  Unit  V  dalam  pengelolaan hutan,  serta  pengembangan  model  pemanfaatan hutan, agroforestry yang  tertata  berorientasi pasar,  dan  adanya  dukungan  pembiayaan  yang memadai dalam operasional KPHP Unit V.

## Saran
1. Masyarakat  umumnya  pada  kawasan  hutan KPHP  Unit  V  menggantungkan  hidupnya dengan  hasil  hutan  dan  pertanian,  untuk mengatasi  masalah  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  KPHP  Unit  V  terutama  konflik tenurial,  maka  diperlukan  strategi  IUPKH kepada  masyarakat  dengan  pengawasan  penuh, agar  tetap  menghasilkan  nilai  ekonomi,  namun tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan.
2. Pentingnya  pengembangan  industry  ekonomi kreatif  bagi  masyarakat  kawasan  KPHP  Unit  V sehingga  mengurangi  tekanan  bukaan  lahan baru, tetapi mengelola hasil hutan yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahim,  Daryanto  Arief  dan  Nurmalina  Rita. 2014. Strategi pengembangan balai penelitian Bioteknologi
perkebunan
Indonesia.  Jurnal  online  manajemen  dan agribisnis, vol 11. No3.
Badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan  kehutanan  provinsi  Gorontalo  2012. Pengelolaan hutan produksi (HP).
Gorontalo.  Pengembangan  materi  dan kemitraan usaha bakorluh PPK.
Data  dan  Informasi  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan.
2014. Jakarta. Penerbit: Direktorat Wilayah  Pengelolaan  dan  Penyiapan Areal.  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan,
Ditjen. Planologi Kehutanan.
Osuna.E.Edgar. 2007. Combining SWOT and AHP techniques  for  strategic  planning. ISAHP Vina del mar. chile .
Saaty,  Thomas  L.  1993.  Pengambilan  Keputusan Bagi  Para  Pemimpin,  Proses  Hirarki Analitik  untuk  Pengambilan  Keputusan dalam  Situasi  yang  Kompleks.  Setiono  L, penerjemah;  Peniwati  K,  editor.  Jakarta:
PT.Pustaka Binaman
Pressindo.
Terjemahan  dari: Decision  Making  for Leaders The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World.