## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA
Rama Yanuar Rizky 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rickyyanuar00@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Sampai saat ini, para penyandang disabilitas telah mengalami berbagai macam segregasi, terutama kaum wanita. Wanita penyandang cacat sama sekali tidak berdaya untuk menjadi korban kejahatan, termasuk  kebiadaban  seksual.  Berbagai  laporan  di  media  menunjukkan  bahwa  ada  banyak  wanita penyandang  cacat.  Dalam  jangka  panjang,  kita  berkali-kali  tercengang  dengan  maraknya  beberapa kasus  termasuk  penyandang  disabilitas.  Salah  satu  kasus  yang  dialami  oleh  penyandang  disabilitas adalah  penyerangan  sebagai  penyintas  penyerangan.  Kondisi  penyandang  disabilitas  yang  menjadi penyintas kebiadaban seksual semakin mengkhawatirkan, mengingat mereka adalah golongan yang lemah, namun juga karena banyak yang tidak mendapatkan jaminan keamanan yang sah. Dari 2015 hingga  2016,  ada  74  kasus  kebiadaban  seksual  di  Do-It-Yourself,  di  mana  hanya  3  yang  ditangani melalui saluran yang sah dan kasus yang berbeda adalah klinis, mental dan, yang mengejutkan, klinis, mental  dan,  yang mengejutkan, keluarga.  SAPDA) Do-It-Yourself mendistribusikan  konsentrat  pada tahun  2016  yang  menunjukkan  bahwa  84,5%  kebrutalan  terhadap  wanita  penyandang  cacat  tidak memiliki keamanan yang sah. Mungkin sampai saat ini belum ada pemberitahuan mengenai ungkapan “cacat”  bagi  individu  dengan  keterbatasan  yang  sebenarnya.  Strategi  ketidakm ampuan  adalah tanggung  jawab  dari  pemerintah  Indonesia  yang  mengarahkan  penghormatan,  keamanan,  dan kepuasan kebebasan individu penyandang cacat di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Disabilitas

## Abstrack
So  far,  people with  disabilities  have experienced  various  kinds  of  discrimination,  especially  women. Women with  disabilities  are  very vulnerable to  being  victims  of  violence,  including  sexual  violence. Various reports in the media show that there are many women with disabilities. Over time, we are often surprised by the emergence of several cases involving persons with disabilities. One of the cases experienced by persons with disabilities is being a victim of rape. The situation of disabled people who are  victims  of  sexual  violence  is  worrying,  not  only  because  they  are  a  vulnerable  group,  but  also because  many  do  not  receive  legal  protection.  From  2015  to  2016,  there  were  74  cases  of  sexual violence in Yogyakarta, of which 3 were handled through legal channels and other cases were medical, psychological  and  even  medical,  psychological  and  even  the  same  way,  the  Advocacy  Center  for Women  and  Children with  Disabilities  (Advocacy  Center  for  Women  and  Children  with  Disabilities). Persons with Disabilities). SAPDA) DIY published a study in 2016 which found that 84.5% of violence against women with disabilities did not have legal protection. Since the enactment of Law No. 8 of 2016 concerning Disabilities which was ratified by President Joko Widodo on April 15, 2016, there is no longer any mention of the term "disability" for people with physical limitations. The Disability Policy is the commitment of the Indonesian government to regulate the protection and fulfillment of the rights of people with disabilities in Indonesia.
Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Disability

## PENDAHULUAN
Setiap kali ada kesalahan, selain itu ada pelakunya yang juga akan menimbulkan korban. Korban  dapat  berupa  pelanggar  hukum,  maupun  korban  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Korban perbuatan salah adalah pihak yang mengalami akibat dari perbuatan pelanggar hukum yang dihadapinya.
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengetahui  sejauh  mana  korban  telah  mendapatkan asuransi  administrasi  terkoordinasi  dengan  memanfaatkan  apa  yang  diharapkan  secara umum,  apakah  korban  tersebut  masih  muda,  dewasa,  atau  individu  yang  tidak  mampu. Asuransi korban demonstrasi kriminal dapat diuraikan sebagai:
Jaminan  untuk  memperoleh  asuransi  yang  sah  atas  penderitaan  atau  kehilangan perkumpulan yang menjadi penyintas demonstrasi kriminal. Faktanya adalah bahwa semua yang  dapat  meringankan  pengalaman  yang dialami  oleh  korban  sebagai  korban  adalah  hal yang tersirat dengan memanfaatkan keamanan korban. Misalnya, upaya untuk mengurangi penderitaan harus dimungkinkan dengan menggunakan cara-cara mengurangi pengalaman fisik dan mental sesuai dengan korban itu sendiri. Karena benar-benar ketika suatu peristiwa terjadi, rencana keuangan administrasi sering berpusat pada hal-hal untuk menolak pelaku kesalahan sehingga korban seperti yang ditunjukkan oleh kesalahan diabaikan.
Akses  ke  administrasi  yang  sah  untuk  wanita  penyandang  disabilitas  saat  ini  masih sangat dibatasi, hal ini membuat keamanan yang sah menjadi lebih rentan bagi mereka. Batas ini disebabkan oleh beberapa variabel, seperti elemen sosial dan legitimasi. Banyak wanita dengan ketidakmampuan difitnah secara negatif, mereka dalam banyak kasus dianggap tidak sopan secara hukum. Pernyataan mereka dalam banyak kasus dipertanyakan oleh para ahli, pernyataan yang mereka kemukakan sering kali secara efektif dinegasikan. Keadaan sekarang ini  diperburuk  oleh  kekurangan  kantor  juru  bahasa  dalam  prosedur  pengadilan.  Pasal  178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengatur bahwa pengaturan mediator hanya untuk individu dengan cacat mental dan pendengaran dalam acara deklarasi musim sepatu kuning.  Penyandang  disabilitas  seperti  disabilitas  mental  dan  intelektual,  gangguan penglihatan,  gangguan  perilaku  dan  hiperaktif  (ADHO),  gangguan  bipolar,  mental  dan intelektual  mendapatkan  akses  ke  penerjemah.  Faktanya,  akses  ke  penerjemah  sangat penting, karena kekurangan penerjemah seringkali tidak berhasil. (Sorayang, 2016)
Berbagai  kendala  asuransi  yang  sah  bagi  perempuan  penyandang  cacat  yang merupakan  penyintas  kebiadaban  seksual  di  atas  sudah  mulai  terungkap  dengan  lahirnya Perda  no.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Tatanan  regulasi  ini  merupakan pencapaian mendesak yang memberikan harapan baru agar hak-hak keamanan yang selama ini diabaikan dapat dipenuhi, mulai dari kebebasan untuk hidup, bekerja, pelatihan, hingga masuk  ke  kantor.  Dalam  peraturan  ini  jelas  dinyatakan  bahwa  penyandang  cacat  memiliki pilihan untuk pemerataan dan keamanan standar (pasal lima ayat (1) huruf d). Selain itu, pada ayat  (2)  surat  tersebut  dinyatakan  bahwa  wanita  penyandang  cacat  berhak  mendapatkan keamanan secara eksplisit mengingat pemisahan, pengabaian, pemukulan, transaksi ganda, dan kejahatan seksual dan perbuatan salah.
Secara komprehensif cenderung digambarkan bahwa Perda ini memuat 22 hak esensial bagi semua penyandang disabilitas, dan 24 hak fundamental bagi penyandang disabilitas yang eksplisit  bagi  anak  muda  dan  perempuan.  Peraturan  ini  juga  mengatur  15  Peraturan Perundang-undangan (PP) tidak resmi dan 1 Pedoman Pendeta Partai (Permensos). anak-anak secara  keseluruhan.  Komitmen  seluruh  dunia  pada  keamanan  orang-orang  dengan  cacat dikelola dalam CRPD (Show on The Right of People with Inabilities). Konvensi internasional ini mengatur mengenai instrumen hak asasi insan internasional yang ketika ini paling krusial yg mengatur  mengenai  penyandang  disabilitas  yang  digagas  sang  PBB  (Perserikatan  Bangsa- Bangsa)  menggunakan  maksud  melindungi  hak  &  prestise  penyandang  disabilitas(Nanang, 2016)
Sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Ketidakmampuan  yang  disahkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  15  April  2016, muncul  anggapan  yang  berbeda  mengenai  “cacat”  bagi  individu  dengan  kendala  yang sebenarnya.  Strategi  handicap  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia  untuk menghormati,  menjaga,  dan  memenuhi  hak-hak  istimewa  individu  yang  tidak  mampu  di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016, kata Handicap adalah setiap orang yang dalam jangka panjang mengalami hambatan fisik, keilmuan, mental, dan/atau berwujud, mengalami hambatan dalam bekerjasama dengan iklim, dan mengakibatkan hambatan dalam menyelesaikan  pekerjaan  sehari-hari  atau  latihan.  Indonesia  sendiri  telah  mengesahkan Pertunjukan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dan  Konvensi  Diskresi  melalui  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pertunjukan Hak Penyandang
Cacat,  tidak hanya  itu,  pemerintah  Indonesia dan  DPR telah  membuat  Peraturan Nomor 8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  untuk  menjaga  hak-hak  istimewa  penyandang disabilitas. Makna Anak Dari Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengharapan Undang- Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembetulan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Anak Menjadi Peraturan “Anak adalah  orang  perseorangan  yang  belum  berusia  18  tahun  (  delapan)  dua  belas)  tahun, termasuk  anak- anak  yang  sedang  hamil.“Pemuda  adalah  salah  satu  bentuk  amanah  dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada wali yang harus dijaga dari segala bentuk kebiadaban serta dilandasi  rasa  sakit  yang  luar  biasa  dalam  suasana  kekeluargaan.  serta  di  luar  iklim  yang terlindungi untuk keluarga. Anak adalah aset krusial & sangat berharga pada memilih nasib & masa depan bangsa pada lalu hari, & sang karenanya wajib dijamin hak hidupnya buat tumbuh & berkembang sinkron menggunakan fitrah & kodratnya.(Zetali, 2015)
Dalam  siklus  yang  menempatkan  anak-anak  penyandang  cacat  sebagai  korban pelanggaran  yang  mereka  alami.  Dalam  beberapa  kasus  pendahuluan  korban  sesuai pertanyaan yang diberikan di atas, terjadi secara langsung, akan membuat korban menjadi korban dua kali (eksploitasi opsional). Ini telah ditepis oleh polisi sampai saat ini. Kemudian, sehubungan dengan kepuasan kebebasan anak-anak muda dengan cacat pasca-pilihan, jarang bahkan suatu tujuan harus dipikirkan. Misalnya, kemalangan (cedera) non-aktual dari korban. Pemulihan  dari  kemalangan  non-aktual  ini  menghabiskan  sebagian  besar  hari.  Sejujurnya, sampai  saat  ini  kepuasan  dan  asuransi,  misalnya,  adalah  yang  dibutuhkan  korban.  Dengan demikian,  alasan  pemeriksaan  ini,  yang  pertama  adalah  untuk  melihat  apakah  hak-hak istimewa  anak-anak  yang  tidak  mampu  untuk  menjadi  korban  kebiadaban  seksual  telah dipenuhi dan dilindungi oleh regulasi. Yang dimaksud dengan praktik privilese di sini adalah kebebasan  anak-anak  yang  tidak  mampu  untuk  menjadi  penyintas  kejahatan  seksual, terutama nanti (pasca) pilihan atau pasca-proses yang berkaitan dengan pemulihan mereka. Kemudian,  pada  saat  itu,  yang  kedua,  saya  perlu  tahu  bagaimana  standar  harus memungkinkan untuk membuat rasa keadilan bagi anak-anak cacat yang menjadi penyintas kebrutalan seksual.(Riyadi, 2006)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan dan pedoman. Adapun mengenai permasalahan tersebut, jaminan yang sah bagi anak-anak penyandang  disabilitas  agar  tidak  menjadi  korban  kebrutalan  seksual  adalah  dengan
memanfaatkan data-data administratif, salah satunya kebiadaban seksual yang dialami oleh anak-anak  difabel  yang  menyebabkan  hilangnya  salah  satu  keistimewaan  mereka.(Aad Rusyad Nurdin, 2018)

## METODE PENELITIAN
Jenis penyidikan ini menggunakan penyidikan hukum normatif sehingga menggunakan metode  penyidikan  hukum  normatif.  Penelitian  normatif  dipahami  sebagai  pemeriksaan hukum berbagai yang menggunakan sistem berbasis hukum dengan norma yang konstruktif. Penyelidikan  yang  dilakukan  melalui  pemeriksaan  bahan-bahan  yang  didapatkan  dapat dianggap  sebagai  penyidikan  hukum  yang  bersifat  normatif  atau  /  penyidikan  hukum  di perpustakaan. Normatif berupa produk yang sah, seperti legal review.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Tuna  Netra  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual
Upaya  untuk  menjaga  kebebasan  individu  penyandang  cacat  yang  tunanetra  masih muda  dan  harus  mungkin  dalam  kerangka  waktu  yang  singkat,  namun  itu  adalah  siklus panjang  seperti  siklus  yang  sebenarnya.  Akibatnya,  upaya  ini  harus  dilakukan  dengan  cara yang  layak  dan  terkoordinasi  oleh  semua  pertemuan,  khususnya  otoritas  publik,  asosiasi politik  dan  wilayah  lokal  serta  asosiasi  non-legislatif  yang  berbeda  dan  semua  lapisan masyarakat. Masyarakat umum yang memiliki kerangka kerja berbasis suara akan melindungi penduduknya  dari  kebiadaban  seksual  oleh  negara  melalui  kewajiban  bersama  untuk memberikan kesuksesan finansial dan memberi penduduk tingkat rutinitas sehari-hari yang memungkinkan mereka mengalami kebanggaan.(Riyadi, 2006)
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap penduduk berhak atas didikan yang  sah.  Undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  penduduk,  yang  melihat situasinya  secara  objektif,  adalah  penduduk  Indonesia  dengan  struktur  apa  pun  yang sebenarnya, masing-masing memiliki kebebasan dan komitmen yang sama dengan penduduk Indonesia  lainnya.  Kedua,  Pasal  28 berfokus  pada  A-J,  mengontrol  kebebasan  umum,  yang untuk situasi ini berlaku untuk orang-orang dengan cacat. Kebebasan seluruh penduduk juga telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  pedoman,  khususnya  dalam  UUD  1945  yang  tidak
membatasi individu yang memiliki hambatan fisik maupun intelektual untuk memperoleh hak istimewa mengatur kebebasan para penyandang disabilitas.
Secara keseluruhan, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa keamanan yang sah dapat dipisahkan menjadi (dua) implikasi, secara spesifik:
1. Jaminan yuridis yang mengingat asuransi untuk:
a. Bidang regulasi publik
b. Bidang regulasi umum
2. Asuransi non-yuridis mencakup:
a. Bidang sosial.
b. Bidangkesehatan.
c. Bidang pendidikan.
Mengenai  sistem  asuransi  halal  yang  menyertainya,  Philipus  M.Hadjon,  dengan penekanan  pada  "kegiatan  pemerintah"  (bestuurshandeling)  atau  (kegiatan  manajerial) mengakui keamanan yang sah bagi individu menjadi dua jenis:
1. Asuransi yang sah secara hukum, khususnya jaminan yang sah yang mengharapkan untuk menyelesaikan perdebatan, termasuk  perlakuan keamanan yang sah bagi individu oleh pengadilan umum dan pengadilan otoritatif di Indonesia.
2. Asuransi yang sah secara preventif, khususnya asuransi yang halal yang dimaksudkan agar pertanyaan-pertanyaan  tidak  terjadi.  Dalam  keamanan  preventif,  individu  ditawari kesempatan  untuk  menyebutkan  kritik  (inspraak)  atau  kesimpulan  sebelum  pilihan otoritas publik mendapat struktur otoritatif. mengingat perhatian.
Pasal  31  ayat  (1)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  setiap  penduduk  berhak  memperoleh pendidikan  yang  sah.  Undang-undang  menyatakan  bahwa  setiap  penduduk,  jika direnungkan kembali, orang-orang yang tidak mampu adalah penduduk Indonesia dengan keadaan  apapun  dimana  setiap  dari  mereka  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Kemudian, pada saat itu, Pasal 28 memfokuskan A-J yang  mengarahkan  kebebasan  bersama,  untuk  situasi  ini  ada  saran  bagi  penyandang cacat. Kebebasan setiap penduduk juga telah diatur dalam undang-undang dan pedoman, khususnya  dalam  UUD  1945,  yang  tidak  membatasi  individu  dengan  keterbatasan  fisik maupun  keilmuan  untuk  mendapatkan  keistimewaan.  Pertunjukan  Kebebasan
Penyandang  Cacat  secara  gamblang  menggambarkan  keistimewaan  penyandang disabilitas, antara lain:
1. Hak atas keadilan dan tidak ada pemisahan.
2. Pilihan untuk administrasi atau keterbukaan.
3. Hak atas kesempatan dan keamanan.
4. Pilihan  untuk  mendapatkan  pengakuan  keseragaman  di  bawah  pandangan  hukum yang mantap.
5. Hak atas ekuitas.
6. Pilihan untuk dibebaskan dari disiplin atau disiplin yang brutal.
7. Pilihan untuk dibebaskan dari transaksi ganda dan kebiadaban.
8. Hak atas instruksi dan kesejahteraan.
9. Pilihan untuk bekerja dan bisnis.
10. Hak atas kesempatan pembangunan dan kewarganegaraan.
Keistimewaan  yang  terkandung  dalam  Pertunjukan  adalah  alasan  bagi  orang-orang cacat untuk melindungi hidup mereka dan berjuang untuk kebebasan intrinsik mereka. Dalam Pertunjukan  ini  individu  dengan  cacat  dinamis  dilindungi  oleh  peraturan  untuk  terus menciptakan dan dalam pergantian acara yang ramah dan setiap orang memiliki hak istimewa untuk  mengambil  bagian,  berkontribusi  dan  menghargai  pergantian  peristiwa  moneter, sosial, sosial dan politik.(Zetali, 2015)
Otoritas publik, daerah dan keluarga tidak boleh main-main dengan mengambil bagian dalam kerangka berpikir kebebasan orang-orang dengan cacat serius itu. Otoritas publik perlu mengembangkan  kompas  program  bantuan  sosial  untuk  individu  dengan  cacat  berat  dan memadukan  peraturan  dan  pedoman  yang  ada  ke  daerah  dan  peningkatan  kemampuan, terutama dalam  memenuhi  kebebasan  individu dengan  cacat  serius,  sehingga  mereka  ikut serta dalam memenuhi hak-hak istimewa, individu dengan cacat serius.
Peraturan  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Cacat,  mengatur  ibu  dan  anak yang menjadi korban kebiadaban.
Pasal  125  Badan  publik  dan  pemerintah  daerah  wajib  menyediakan  unit-unit administrasi data dan kegiatan cepat bagi ibu-ibu dan anak-anak cacat yang menjadi korban kebiadaban.
Pasal 126 Otoritas Publik dan Negara Lokal berkewajiban untuk memberikan keamanan luar  biasa  kepada  wanita  dan  anak-anak  penyandang  cacat  sesuai  dengan  pengaturan peraturan dan pedoman.
Pasal  127  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  diharapkan  memberikan  rumah persembunyian yang terbuka efektif bagi ibu-ibu dan anak-anak cacat yang menjadi korban kebiadaban.
Asuransi dari Pemisahan, Pelepasan, Siksaan, dan Transaksi Ganda. Pasal 128 ayat:
(1) Badan Publik dan DPRD bekerja sama dengan Penyandang Cacat untuk berbaur dan terhubung dalam keluarga, wilayah dan keberadaan negara tanpa rasa takut.
(2) Badan  publik  dan  penyelenggara  negara  setempat  wajib  menjamin  bahwa Penyandang Cacat dibebaskan dari segala bentuk kebiadaban fisik, mental, finansial, dan  seksual.  Hak  untuk  Dibebaskan  dari  Pemisahan,  Pelepasan,  Penyiksaan  dan Penyalahgunaan  Pasal  26.  Pilihan  untuk  dibebaskan  dari  pemisahan,  pengabaian, penyiksaan, dan kesepakatan ganda bagi Penyandang Cacat mencakup hak untuk:
a. berbaur  dan  berkolaborasi  dalam  keluarga,  lingkungan  sekitar,  dan  keberadaan negara tanpa rasa takut.
b. mendapatkan keamanan dari segala jenis kebiadaban fisik, mental, finansial, dan seksual.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Pemberantasan Perilaku Agresif di Rumah Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan perilaku agresif di rumah terhadap individu dalam lingkup keluarganya, dengan cara:
a. Sebuah penganiayaan secara fisik.
b. kekejaman mental.
c. kebiadaban seksual atau
d. keluarga mengabaikan.
Batasi  larangan:  diminta  untuk  menghindari  sesuatu  tidak  mengizinkan  menindaklanjuti sesuatu.
• Pasal 6: Kekejaman yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf an adalah perbuatan yang menimbulkan siksaan, sakit, atau kesengsaraan.
• Pasal  7:  Keganasan  mental  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  adalah demonstrasi  yang  menimbulkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  takut,  hilangnya
kemampuan  untuk  bertindak,  merasa  tidak  berdaya,  atau  berpotensi  mengalami mental yang ekstrim pada individu.
• Pasal 8: Kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi: a. Memaksa  untuk  melakukan  hubungan  Seks  yang  dilakukan  terhadap  individu yang tinggal dalam lingkup keluarga.
b. Membatasi  hubungan  seks  terhadap  satu  individu  dalam  lingkup  keluarganya dengan orang lain untuk tujuan bisnis maupun tujuan tertentu.
Yang  terdapat  pada  Pasal  8:  dimaksud  istilah  dengan  "kebiadaban  seksual"  dalam pengaturan  ini  adalah  setiap  demonstrasi  sebagai  seks  yang  dibatasi,  seks  yang  dibatasi dengan cara yang tidak wajar dan tambahan yang tidak diinginkan, seks yang dibatasi dengan orang lain untuk tujuan bisnis atau kemungkinan alasan tertentu.(UUD, 1945)
Secara  umum,  kita  dapat  menggolongkan  korban  sebagai  individu  yang  mengalami kemalangan, baik secara nyata maupun intelektual, serta yang mengalami kesengsaraan yang mendalam atau kemalangan moneter, sebagai akibat langsung dari kegiatan (kegiatan atau pengecualian) yang mengabaikan peraturan pidana. "Korban" juga mencakup wali dari orang yang bersangkutan dan kelompok abadi dari orang yang bersangkutan.
Orang-orang  dengan  kelemahan  wacana  yang  selamat  dari  penyerangan  dan  ketika mereka  melaporkan,  mereka  mengetahui  apakah  korban  berteriak  atau  tidak,  meskipun faktanya  jelas  bahwa  korban  tidak  dapat  berbicara.  Kenyataan  yang  tidak  dapat  disangkal mencerminkan  pencatatan  yang  tidak  menguntungkan  dan  bagaimana  mendapatkan  data yang benar atau tepat oleh kepolisian dibiarkan jika keadaan orang yang bersangkutan dan korban  adalah  yang  kedua  kalinya.  Instrumen  hukum  Indonesia  juga  tidak  ideal  dalam mengatur  payung  hukum  bagi  para  penyintas  kebrutalan  seksual.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa  Indonesia  telah  menyetujui  Pertunjukan  Kebebasan  Penyandang  Cacat,  secara  sah tidak  memiliki  opsi  untuk  bekerja  sebagai  satu.  Misalnya,  dalam  Pasal  1  Angka  26  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  disebutkan  bahwa  saksi  adalah  orang  yang mendengar  untuknya  dan  melihat  dengan  mata  kepala  sendiri.  Artikel  ini  juga  membuat viktimisasi  pertemuan  tertentu,  tentang  bagaimana  situasi  dengan  penyelidikan menunjukkan didapat dari orang-orang cacat yang tuli dan tunanetra. Sebagian dari episode- episode tersebut juga merupakan penghinaan bahwa perintah yang diberikan oleh Konstitusi belum dijalankan secara maksimal, khususnya Pasal 28 D Ayat (1) bahwa:
"Setiap orang memiliki hak istimewa untuk pengakuan, jaminan, asuransi dan kepastian sah yang adil dan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang stabil"
Selain  masalah  administrasi,  kasus  kebrutalan  seksual  juga  diperparah  oleh  faktor- faktor nyata ramah yang ada di mata publik. Pandangan dunia yang menempatkan Korban pada  kasus-kasus  kebiadaban  seksual  telah  tertanam  dalam  sebagian  pertimbangan masyarakat  Indonesia  yang  menyalahkan  korban  sebagai  pemicu  kekejaman  seksual.  Rasa malu  ini  secara  keseluruhan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  elemen  individu,  situasional  dan institusional  seperti  yang  diungkapkan  dalam Lifestyle  and  Routine  Activity  Theory  oleh Hindelang,  Cohen  dan  Felson .  Tuduhan  korban  juga  akan  mempropagandakan  adanya kesalahan kebrutalan seksual karena digunakan sebagai pekerjaan untuk melegitimasi pelaku tindak pidana menindaklanjuti rasa tanggung jawab yang dibawa oleh kekurangan korban. Isu tidak berhenti sampai di situ, budaya laki-laki sentris, dan pengawasan terhadap kekejaman seksual oleh daerah juga mengambil bagian penting dalam isu kebiadaban seksual. Sampai saat ini, masyarakat justru memuji tempat laki-laki yang selalu dipandang sebagai orientasi paling  dominan,  kuat  dan  fokus.  Tidak  memungkiri  kenyataan,  hadirnya  kecurigaan  ini memberikan  ruang  gerak  yang  tipis  bagi  kaum  hawa  terkait  dengan  relasi  kontrol  yang menempatkan  orang  pada  posisi  yang  tidak  konsisten  sehingga  tanpa  sadar  membiarkan pelanggaran  tersebut  berlipat  ganda.  Individu  perlu  memiliki  dampak  signifikan  pada pandangan  mereka  bahwa  demonstrasi  kekejaman  seksual  tidak  normal.(Achie  Sudiarti Luhulima, 2000)

## Upaya Proteksi Yuridis terhadap Hak Asasi
Menurut  James  Meadours,  pemerkosaan  adalah  peristiwa  menyedihkan  yang  dapat menghilangkan  perasaan  seseorang  bahwa  semuanya  baik-baik  saja  dan  menyebabkan korban merasa tidak berdaya dengan hasil akhir dari pertemuan dekat dengan rumah, cedera mental  yang  dapat  melampaui  batas  khas  mereka  dan  mungkin  melekat  pada  mereka. kenangan selamanya. Dalam sebuah tinjauan yang dipimpin oleh Wilson dan Brewer (1992), tingkat  eksploitasi  pertemuan  yang  lemah  mental  untuk  menghadapi  kekejaman  dan pemerkosaan memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi hingga 3 (tiga) kali lipat daripada individu  biasa  secara  keseluruhan.  Studi  ini  adalah  jenis  kekhawatiran  serta  kekhawatiran Wilson  dan  Brewer  yang  mencoba  mengungkap  bahwa  tandan  cacat  memainkan  peran penting  bagi  otoritas  publik  dalam  memutuskan  strategi  sosialnya  dengan  memikirkan
perubahan unik di mata publik dan persyaratan untuk tambahan pedoman yang luar biasa. Dengan asumsi bahwa kami menghubungkan ulasan dengan perspektif Walklate, kebetulan, ada  ide  yang  sedang  berlangsung.  Walklate  mengatakan  bahwa  salah  satu  variabel  yang membuat individu tidak berdaya untuk ditipu adalah penampilan sebenarnya dari orang yang bersangkutan,  benar-benar  seseorang  yang  memiliki  cacat  psikologis  tidak  dijamin  akan menghadapi  kendala  yang  sebenarnya,  bahkan  ada  individu  dengan  cacat  ilmiah  yang memiliki  penampilan  aktual  yang  pada  dasarnya  sama  menariknya  dengan  individu  yang diharapkan, mungkin lebih menarik. visual yang bagus. Selanjutnya, daya pikat dan kegagalan mereka yang sebenarnya untuk berpikir secara normal telah menempatkan individu dengan ketidakmampuan ilmiah menjadi tujuan yang jelas bagi para pelanggar hukum.(Yogyakarta, 2012)
Penilaian dari kedua spesialis tersebut mungkin merupakan cerminan bahwa perlakuan khusus diperlukan  untuk  orang-orang  yang  selamat dari  kesalahan,  terutama  mereka  yang cacat.  Dengan  mempertimbangkan  Indonesia  sebagai  syarat  regulasi,  Negara  tidak  boleh menerima  perlakuan  terhadap  penyintas  kelompok  cacat  sebagai  pilihan,  dengan  tujuan mendorong  pengabaian  korban  dalam  prosedur  peradilan.  Mengingat,  Negara  juga  telah memastikan  bahwa  setiap  orang memiliki  situasi  yang  sama  di bawah pengawasan hukum (equity under the steady gaze of law). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 G Ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan individu. hak atas rasa aman dan aman dari segala bahaya ketakutan karena hal itu penting bagi kebebasan bersama. Artikel ini mendidik bahwa para penyintas ketidakmampuan harus memiliki situasi yang setara dalam memperjuangkan kebebasan  mereka,  tidak  ada  yang  boleh  mengebiri  hak  istimewa  mereka  dengan  hal-hal tumpul,  baik  dengan  mengabaikan  masalah  atau  dengan  sengaja  menutup  episode eksploitatif  sehingga  menjadi  misteri  yang  membosankan  bagi  korban  dari  satu  orang perspektif.  Selanjutnya,  beri  kesempatan  lagi  kepada  pelakunya  dengan  alasan  disiplinnya tidak setara.
Dengan melihat dari Pasal 28 I Ayat (2) yang memberikan menjamin bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk dikelola secara transparan dari pola pikir sepihak dan mendapatkan keamanan  menurut  sudut  pandang  yang  keras  itu.  Kemudian  fokus  pada  Pasal  5  Ayat  (3) Pedoman  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Kesempatan  Bersama  yang  menyatakan  bahwa setiap orang yang memiliki tempat dengan perkumpulan yang tidak berdaya berhak untuk
mencari pengobatan dan keamanan yang lebih penting sesuai dengan ketegasannya. Dalam penjelasan  artikel  ini,  terungkap  bahwa  salah  satu  afiliasi  yang  lemah  adalah  penyandang cacat.  Dengan  demikian,  ada  urgensi  bagi  Negara  untuk  memberikan  upaya  yang  paling keterlaluan  untuk  melindungi  kehormatan  para  penakluk  keganasan  seksual  dengan  cacat sebagai  bentuk  mengejar  peluang  agregat  di  Indonesia.  Mencermati  klarifikasi  tersebut, proyeksi  asuransi  sub-par  bagi  para  penyintas  kekerasan  seksual  dengan  ketidakmampuan benar-benar  menunjukkan  adanya  berbagai  kebutuhan.  sejauh  bantuan  pemerintah  yang terlalu  terbagi  antara  sebagian  besar  dan  pertemuan  minoritas.  Dalam  Hipotesis  Kontra Utilitarian yang disusun oleh Scott Davidson dalam buku Basic liberties Regulation, dinyatakan bahwa  kelompok  minoritas  sering  kali  diabaikan  dan  hak-hak  istimewa  mereka  dirugikan karena kecenderungan mereka tidak diperhatikan oleh kelompok yang lebih besar. Indonesia sebagai  negara  yang  perlu  memelihara  korespondensi  antara  penduduknya  sebagaimana tegas  dinyatakan  dalam  pedoman  kelima,  khususnya  “Hak -hak  sipil  untuk  setiap  orang Indonesia” jelas harus juga menerapkan standar kebebasan bersama dalam sendi kehidupan mereka. Dalam mengakui kebebasan dasar, negara memiliki komitmen yang harus dilakukan. Sejauh  menyangkut  kejujuran  mental  dan  aktual,  negara  memiliki  komitmen  untuk menghormati, komitmen untuk memuaskan, dan komitmen untuk menjaga.
Meskipun  demikian,  cukup  berarti  untuk  dicatat  bahwa  upaya  yuridis  untuk mewujudkan  keamanan  kebebasan  orang-orang  yang  tidak  mampu  telah  dirasakan  secara luas,  baik  secara  universal  maupun  secara  luas.  Hal  ini  tercermin  dari  Pernyataan  Umum Kebebasan  Bersama  telah  menjamin  bahwa  semua  hak  istimewa,  khususnya  kesetaraan finansial,  sosial,  politik,  sosial  dan  sosial,  termasuk  pilihan  untuk  hidup  terbebas  dari ketakutan,  dapat  diperoleh  dengan  semua  perkumpulan,  termasuk  mereka  yang  tidak mampu.  Dalam  menjaga  kebebasan  dasar  perkumpulan  penyandang  cacat,  lompatan  ke depan  yang  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  telah  dikukuhkan  melalui  persetujuan  CEDAW Show (Pertunjukan Pembuangan Segala Jenis Penindasan Ladies) dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1984 yang berencana untuk singkirkan wanita korban dengan berfokus pada kepuasan kebebasan. Kebebasan bersama dalam kaitannya dengan standar dan norma komitmen yang mendidik  bahwa  Negara  bertanggung  jawab  untuk  mengurangi  segregasi  termasuk penghapusan Brutalitas Seksual, dan saat ini berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan seksual terhadap penyandang cacat dapat diandalkan lebih tinggi daripada
mental. kebiadaban. Jumlah kebiadaban dan pengabaian yang sebenarnya bukanlah jumlah korban  kebrutalan  seksual  dengan  informasi.  Tanggung  jawab  ini  sebenarnya  merupakan gambaran dari salah satu standar kebebasan bersama, khususnya Kewajiban Negara. Negara berkewajiban  untuk  memberikan  jaminan,  memenuhi  kebebasan  penduduknya,  dan menghormati kebebasan dasar setiap penduduk, apa pun yang terjadi. Pedoman Tanggung Jawab  Negara  adalah  salah  satu  aturan  yang  terus-menerus  ditulis  dalam  kontrak  dan pedoman lokal yang berbeda. Secara tegas pengaturan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 71 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama bahwa:
“Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati,  melin dungi,  menegakkan, dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini,  peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
Kemudian,  mengingat  Indonesia  telah  mengesahkan  Pertunjukan  Kebebasan Penyandang  Cacat,  maka  negara  dalam  Pasal  16  telah  berkomitmen  untuk  mencari  segala cara untuk membangun kembali fisik, mental dan mental, pemulihan dan reintegrasi sosial penyandang  cacat  yang  telah  telah  menjadi  korban  kekejaman,  penipuan  dan penyalahgunaan, yang salah satunya mencakup pemberian jaminan manfaat dan fokus pada keadaan  sulit  keterbatasan  penyandang  cacat  (Lihat  Pendahuluan  huruf  P).  Secara  praktis, hak-hak istimewa ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat fakta bahwa sampai saat ini korban kebrutalan seksual dengan cacat belum memiliki pilihan untuk sepenuhnya terlibat dalam  memutuskan/memilih  jenis  jaminan  dan  dukungan  keamanan  yang  diperlukan  di Alasan  bahwa  mereka  ditangani  oleh  rekan-rekan  yang  tidak  dijamin  untuk  memahami kebutuhan  sosial  dan  skolastik.  jaminan  macam  apa  yang  dibutuhkan  oleh  orang  yang bersangkutan.  Kantor  selama  siklus  kasus  juga  tidak  ideal,  terutama  dalam  memberikan kantor juru bahasa untuk berbagi dalam memberikan data. Otoritas publik sebenarnya perlu mengajukan  upaya  untuk  memberikan  kantor  atau  proyek  yang  dapat  mengatasi  masalah para penyintas kejahatan seksual dengan memikirkan bahwa Pasal 16 Pertunjukan tentang Keistimewaan  Penyandang  Cacat  telah  memastikan  bahwa  "Untuk  mencegah  semua  jenis kejahatan  ganda.  berurusan,  kebiadaban  dan  penyalahgunaan,  Negara-negara  Pihak berkewajiban  untuk  menjamin  bahwa  semua  kantor  dan  proyek  yang  dimaksudkan  untuk melayani orang-orang cacat benar-benar diamati oleh badan-badan bebas." sekaligus sebagai
penyempurnaan  agar Peraturan  Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengamanan Saksi dan Korban dapat berpihak pada korban secara keseluruhan apapun yang terjadi dengan tetap memperhatikan standar tidak adanya pemisahan  dalam  Pasal  5  Peraturan  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Sanksi  Pertunjukan Kebebasan Penyandang Cacat sehingga kebebasan para penyintas kebrutalan seksual dengan ketidakmampuan dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum.(Aad Rusyad Nurdin, 2018)

## KESIMPULAN
Untuk sampai detik ini, perlindungan yang dirasa cukup pas bagi penyandang disabilitas sebagai korban kebiadaban seksual dapat dikatakan belum terlindungi. Ada beberapa variabel represif yang mempengaruhi pemolisian, khususnya: substansi, primer, elemen sosial, serta jabatan dan kerangka kerja. Cukup, item halal yang tidak adil terhadap orang-orang dengan ketidakmampuan. Terlepas dari pengaturan yang sah yang telah memberikan perlakuan unik kepada  penyandang  disabilitas,  masih  ada  pengaturan  hukum  yang  bias  terhadap penyandang disabilitas. Sebuah ilustrasi aturan praduga yang digunakan oleh kepolisian Pasal I angka 26 tentang KUHP yang membaca "pemantau adalah orang yang dapat memberikan data untuk motivasi pemeriksaan, penuntutan dan pendahuluan tentang kasus penjahat yang dia dengar, lihat dan lihat. dialami.Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembetulan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pertanggungan Saksi dan Korban juga menyatakan hal yang sama persis, maka pada saat itulah pernyataan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.V.  Dicey,  Introduction  To  The  Study  of  The  Law  of  The  Constitution  (London:  Macmillan Press, 2005.
Arbi  Sanit,  Perwakilan  Politik  di  Indonesia  (Jakarta:  Penerbit  CV  Rajalawi,  1985).Fajri  Nur Syamsi, dkk., Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia
Ramah Disabilitas (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015).
Jimly Assshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
Guellermo  S  Santos,  “The  Rule  of  Law  in  Unconventional  Warfare”,  dalam  Phillipine  Law Jurnal, Number 3 (July 1965).
Kusnu  Goesniadi  S,  “Harmonisasi Hukum  dalam  Perspektif  PerundangUndangan”,  dalam Jurnal HUKUM No. 27 Vol 11 September 2004.
Nurul  Saadah  Andriani,  “Kebijakan  Responsif  Disabilitas:  Pengarusutamaan  Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional”,dalam Jurnal Palastren Vo l. 9, No. 1, Juni 2016.
Slamet  Thohari,  “Pandangan  Disabilitas  dan  Aksesibilitas  Fasilitas  Publik  Bagi  Penyandang Disabilitas di Kota Malang”, dalam Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue, 1 Juni 2014.
Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), UU No. 11 Tahun 2005, LN No. 118Tahun 2005, TLN No. 4557.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyandang Cacat, UU No. 4 Tahun 1997, LN No. 9 Tahun 1997, TLN No. 3670.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4119 Tahun 2004.