## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 7 No. 2 (2023), DOI: 10.24127/mlr.v7i2.2767

## Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif
Betha Rahmasari 1 , Ariza Umami 2 , Tirta Gautama 3 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Metro 1
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro 2,3
Corresponding Author: umdosen@gmail.com

## Abstract
The influence of customary law in village governance from a normative perspective and the challenges of harmonizing it with positive law involve differences in sources, principles, and legal procedures. The purpose of this article is to understand the impact of customary law on village  governance,  focusing  on  normative  perspectives,  analyzing  the  challenges  of harmonizing  customary  and  positive  law,  and  providing  insights  and  policy recommendations using a normative method. The challenges also include limited knowledge among village officials, protection of the rights of indigenous communities, and the effects of social,  economic,  and  cultural  changes  on  customary  law  in  villages.  To  achieve harmonization,  concrete  steps  are  needed,  including  increasing  awareness  and understanding  of  customary  law,  official  recognition  of  customary  law,  harmonization  of provisions,  dispute  resolution  mechanisms,  strengthening  the  capacity  of  stakeholders,  and collaborating with indigenous communities, village governments, positive law institutions, and academics. Formal recognition of customary law is a crucial key in village governance, while  cooperation  and  coordination  among  all  parties  are  essential  to  achieve  better harmonization.  Strengthening  the  capacity  of  stakeholders  involved  in  customary  law  and village governance is also highly necessary to achieve optimal alignment.
Keywords: Customary Law, Village Government, Regulations

## Abstrak
Pengaruh  hukum  adat  dalam  pemerintahan  desa  dari  perspektif  normatif  dan tantangan  harmonisasi  dengan  hukum  positif  melibatkan  perbedaan  sumber,  asas, dan  prosedur  hukum.  Tujuan  dari  tulisan  ini  mengetahui  pengaruh  hukum  adat dalam  pengaturan  pemerintahan  desa,  dengan  fokus  pada  perspektif  normatif, analisis  tantangan  harmonisasi  hukum  adat  dan  hukum  positif,  serta  memberikan wawasan  dan  rekomendasi  kebijakan.  Dengan  menggunakan  metode  normatif.
Tantangan  juga  mencakup  pengetahuan  terbatas  aparat  desa,  perlindungan  hak masyarakat  adat,  serta  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  terhadap  hukum adat  di  desa.  Untuk  mencapai  harmonisasi,  langkah  konkret  yang  diperlukan adalah  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  hukum  adat,  pengakuan resmi  terhadap  hukum  adat,  harmonisasi  ketentuan,  mekanisme  penyelesaian sengketa,  penguatan  kapasitas  pemangku  kepentingan,  dan  kolaborasi  dengan masyarakat  adat,  pemerintah  desa,  lembaga  hukum  positif,  dan  akademisi. Pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat  menjadi  kunci  penting  dalam pemerintahan  desa,  sementara  kerjasama  dan  koordinasi  antara  semua  pihak  juga esensial  untuk  mencapai  harmonisasi  yang  lebih  baik.  Penguatan  kapasitas  para pemangku  kepentingan  terkait  hukum  adat  dan  pemerintahan  desa  juga  sangat diperlukan dalam mencapai keselarasan yang optimal.
Kata Kunci : Hukum Adat, Pemerintah Desa, Peraturan

## A. Pendahuluan
Pemerintahan desa di Indonesia merupakan entitas yang memiliki  keterkaitan erat  dengan  tradisi,  budaya,  dan  hukum  adat  yang  ada  di  masyarakat  setempat. Hukum  adat  mencerminkan  aturan-aturan  yang  diakui  oleh  masyarakat  secara turun-temurun  dan  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  kehidupan  sosial, ekonomi,  dan  politik  di  tingkat  desa.  Namun,  seiring  dengan  kemajuan  dan perubahan  konteks  sosial-ekonomi,  sistem  hukum  nasional  yang  bersifat  positif juga berperan dalam pengaturan pemerintahan desa.
Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di indonesia di sebabkan karena faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Tujuan pluralisme hukum yang terdapat di indonesia memiliki satu cita-cita  yang  sama  yaitu  keadilan  dan  kemaslahatan  bangsa.  Indonesia  menganut tiga  sistem  hukum  yakni  sistem  hukum  Adat,  sistem  hukum  Islam  dan  hukum Barat,  ketiga  hukum  tersebut  saling  berkesinambungan  antara  satu  dengan  yang lain  mereka  saling  beriringan  menggapai  tujuan  yang  sama,  namun  di  dalam perjalananya  mereka  mengikuti  aturan  yang  terdapat  di  dalam  hukum  tersebut. 1 Indonesia adalah negara berbagai bentuk dan  nilai hukum dalam  mengembangjan sistem hukumnya karena masyarakatnya yang majemuk dan terpecah belah. Dalam hal  ini,  hukum  adat  memaikan  peran  penting  di  indonesia.  Hal  ini  semakin menambah wacana kritis pluralisme hukum karena berasal dari nilai-nilai adat yang
1 Heru Harianto, “Pluralisme Hukum Di Indonesia,” Inanews.Com , 2020.
didasarkan  pada  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  generiasi  tua. 2 Akibatnya,  hukum adat berlaku di berbagai komunitas hukum adat.
Kedua  sistem  hukum  ini,  yaitu  hukum  adat  dan  hukum  positif,  memiliki karakteristik  dan  prinsip  yang  berbeda.  Hukum  adat  didasarkan  pada  tradisi  dan norma  yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi,  sementara  hukum  positif mengacu  pada  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  secara  formal.  Adanya perbedaan  dalam  karakteristik,  sumber,  dan  penerapan  hukum  adat  dan  hukum positif  menimbulkan  tantangan  dalam  mencapai  harmonisasi  antara  keduanya dalam konteks pengaturan pemerintahan desa.
Undang-undang Pemerintahan Desa (UU No. 6 Tahun 2014) mengatur tentang pengaturan  pemerintahan  desa  di  Indonesia.  Namun,  dalam  pengaturan pemerintahan  desa,  terdapat  pengaruh  hukum  adat  yang  perlu  diperhatikan. Berikut adalah keterkaitan antara UU Pemerintahan Desa dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif: 3
1. UU  Pemerintahan  Desa  mengakui  keberadaan  masyarakat  hukum  adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini sejalan dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif.
2. UU Pemerintahan Desa memberikan pengakuan formal terhadap desa adat sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  dapat  membantu mengatasi  tantangan  dalam  mengintegrasikan  hukum  adat  dan  hukum positif dalam pemerintahan desa.
3. UU  Pemerintahan  Desa  memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk mengatur  dan  mengurus  wilayah  adat,  sidang  perdamaian  adat, pemeliharaan  ketenteraman  dan  ketertiban  bagi  masyarakat  hukum  adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Hal ini dapat membantu mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum positif.
4. Tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan  desa  mencakup  perbedaan  antara  sumber,  asas,  dan prosedur  hukum,  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  hukum adat,  dan  kurangnya  pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan kesadaran  dan  pemahaman  tentang  hukum  adat,  pengakuan  formal terhadap  hukum  adat,  harmonisasi  ketentuan,  mekanisme  penyelesaian
2 Gary  F.  Bell,  “Multiculturalism  in  Law  Is  Legal  Pluralism  – Lessons  from
Indonesia,  Singapore  and  Canada,” Singapore Journal of Legal Studies ,  no.  December 2007 (2006).
3 Fatkhul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, “Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativ itas Dan Sosiologis Keindonesiaan”, Proceeding SENDI -U 2, 2016, 461-468.
sengketa,  penguatan  kapasitas  pemangku  kepentingan,  dan  kolaborasi dengan  masyarakat  adat,  pemerintah  desa,  lembaga  hukum  positif,  dan akademis
Studi  tentang  pengaruh  hukum  adat  dalam  pengaturan  pemerintahan  desa dari  perspektif  normatif  bertujuan  untuk  menyelidiki  sejauh  mana  hukum  adat mempengaruhi  kebijakan,  struktur,  dan  proses  pengambilan  keputusan  dalam pemerintahan  desa.  Pendekatan  normatif  melibatkan  analisis  norma  dan  prinsip hukum  yang  berlaku  untuk  memahami  pengaruh  hukum  adat  dalam  pengaturan pemerintahan desa. Permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah mencapai harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif.  Harmonisasi  ini  melibatkan upaya  untuk  menyelaraskan  prinsip-prinsip  dan  norma  hukum  adat  dengan prinsip-prinsip  dan  norma  hukum  positif  yang  berlaku  di  tingkat  nasional. Tantangan  utama  dalam  mencapai  harmonisasi  ini  meliputi  perbedaan  antara hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam  hal  sumber  hukum,  asas-asas  hukum, prosedur  hukum,  serta  ketidakselarasan  atau  konflik  antara  norma  dan  aturan hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
Selain  itu,  tantangan  juga  melibatkan  keterbatasan  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  hukum  adat  di  kalangan  aparat  pemerintah  desa,  serta kekurangan  kapasitas  untuk  menerapkan  dan  menafsirkan  hukum  adat  dengan benar. Pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat mempengaruhi praktik  hukum  adat  di  dalam  pemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  hukum  adat  dan  hukum  positif,  serta upaya  yang  berkelanjutan  untuk  mencapai  harmonisasi  yang  dapat  mendukung pemerintahan desa yang efektif dan inklusif. 4
Untuk  mengatasi  tantangan  dalam  mencapai  harmonisasi  antara  hukum  adat dan  hukum  positif  dalam  pengaturan  pemerintahan  desa,  perlu  adanya  upaya koordinasi  dan  dialog  antara  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  masyarakat adat,  pemerintah  desa,  lembaga  hukum  positif,  dan  akademisi.  Pendekatan  yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan norma hukum positif yang berlaku secara nasional.
Tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah Pengaruh  Hukum  Adat  dalam  Pengaturan  Pemerintahan  Desa,  Melihat  Perspektif Normatif  dalam  Pengaturan  Pemerintahan  Desa,  Menganalisis  Tantangan  dalam Harmonisasi  Hukum  Adat  dan  Hukum  Positif,  dan  Memberikan  Wawasan  dan Rekomendasi Kebijakan.
Dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Metode  normatif adalah  metode  penelitian  yang  berfokus  pada  analisis  teori  dan  peraturan  hukum
4 L  •  Sembiring,  “The  Role  of  Adat  Law  in  Realizing  Sustainable  Development  in Indonesia.,” Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 6, no. 3 (2018): 301 – 15.
yang  berlaku.  Penelitian  normatif  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  mengkaji hukum  adat  yang  berpengaruh  dalam  pengaturan  pemerintahan  desa  dari  sudut pandang  teori  dan  norma  hukum  yang  berlaku.  Metode  ini  tidak  melibatkan pengumpulan data empiris melalui observasi atau survei, tetapi lebih berfokus pada kajian  literatur,  dokumen  hukum,  dan  teori  hukum  yang  relevan.  Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis hukum adat dan hukum positif yang berlaku dalam  pengaturan  pemerintahan  desa  untuk  mencapai  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  pengaruh  hukum  adat  dalam  konteks  tersebut.  Berdasarkan uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  yaitu  Bagaimana  pengaruh  hukum  adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.

## B. Pengaruh Hukum Adar dalam Pengaturan Pemerintahan Desa dari Perspektif Normatif
Desa  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum,  memiliki  hak  asal  usul dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, kemudian dibentuklah Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU No. 6 Tahun 2014).   Dalam UU No. 6 Tahun 2014 diatur adanya Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam UU 6  Tahun  2014,  Desa  Adat  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  yang  menunjukan  bahwa desa  sebagai  kesatuan  MHA  dengan  otonominya,  memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan susunan asli dan hak asal usulnya. Pengaturan mengenai Desa Adat secara khusus berkaitan dengan hak asal usul terutama dalam kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan  hak  asal  usul  di  dalamnya  termasuk  kewenangan  untuk  membentuk Peraturan Desa Adat. 5
Kewenangan  membentuk  Peraturan  Desa  ditegaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) sebagai kewenangan berskala lokal Desa, yang menyatakan: “Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.” Frasa  ‘sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan’  berdasarkan  ketentuan  Pasal  110  UU  Nomor  6  Tahun  2014  di  atas bermakna  bahwa  Desa  Adat  berhak  untuk  membentuk  Peraturan  Desa  Adat sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga untuk itu, maka Peraturan Desa Adat perlu diawasi agar tidak bertentangan dengan peraturan  perundangan.  Permasalahan  yang  timbul  parameter  sepanjang  tidak
5 Victor Juzuf Sedubun,  “Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat,” Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2018, fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/.
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan  kewenangan  pemerintah  untuk  menggunakan  kekuasaannya  dalam membatalkan Peraturan Desa Adat. 6
Setiap  wilayah  di  Indonesia  mempunyai  tata  hukum  adatnya  masing-masing untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  yang  beraneka  ragam  yang  sebagian besar  hukum  adat  tersebut  tidak  dalam  bentuk  aturan  yang  tertulis.  Hukum  adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada.  Hukum  adat  merupakan  endapan  kesusilaan  dalam  masyarakat  yang kebenarannya  mendapatkan  pengakuan  dalam  masyarakat  tersebut. Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum  adat  sering  menimbulkan  pertanyaan-pertanyaan  apakah  aturan  hukum adat  ini  tetap  dapat  digunakan  untuk  mengatur  kegiatan  sehari-hari  masyarakat dan  menyelesaikan  suatu  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh  badan  atau  lembaga  pembuat  undang-undang  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Antara  hukum  adat  dengan  hukum  negara  mempunyai  daya pengikat  yang  berbeda  secara  konstitusional  bersifat  sama  tetapi  terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. 7
Masih  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  hukum  adat  dalam  mengatur kegiatan  sehari-hari  dan  menyelesaikan  permasalahan,  Eksistensi  hukum  adat masih  relevan  dalam  sistem  hukum  nasional. 8 Masih  banyak  masyarakat  yang menggunakan  hukum  adat  dalam  mengatur  kegiatan  sehari-hari  dan menyelesaikan permasalahan. Eksistensi hukum adat di Indonesia, meskipun telah dihadapkan  pada  sistem  hukum  nasional  yang  kuat,  tetap  relevan  dan  memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.
Hukum adat merujuk pada aturan, norma, dan kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat  selama  berabad-abad,  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi. Penggunaan hukum adat berakar pada kepercayaan bahwa hukum tersebut mampu memberikan  solusi  yang  lebih  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya,  adat  istiadat,  dan tradisi  masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  masih  memandang hukum  adat  sebagai  sarana  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  secara  adil dan  efektif,  terutama  dalam  konteks  lokal.  Eksistensi  hukum  adat  dalam  sistem hukum  nasional  menjadi penting karena di Indonesia terdapat beragam kelompok etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Hukum adat memberikan wadah bagi
6 Victor Juzuf Sedubun,  Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat,
7 Aulia Maharani, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Masih Relevankah?,”  Heylaw  Edu,  2022,  https://heylaw.id/blog/eksistensi -hukum-adat- dalam-sistem-hukum-nasional-masih-relevankah.
8 Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa :  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi (Malang: setara press, 2015).
kelompok-kelompok  tersebut  untuk  mempertahankan  identitas  dan  kearifan  lokal mereka.  Selain  itu,  hukum  adat  dapat  mengisi  celah  yang  tidak  mampu diakomodasi oleh hukum positif, terutama dalam mengatur masalah-masalah lokal yang  unik  dan  kompleks.  Namun,  meskipun  hukum  adat  masih  relevan  dalam beberapa konteks, ada tantangan yang perlu diatasi. Integrasi hukum adat dengan sistem hukum  nasional memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan keselarasan  dan  konsistensi  hukum.  Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  adalah keberagaman  dalam  interpretasi  dan  pelaksanaan  hukum  adat,  karena  setiap daerah  memiliki  aturan  dan  praktik  yang  berbeda.  Selain  itu,  perbedaan  nilai  dan norma antara hukum adat dan hukum positif juga dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian. Dalam rangka menjaga eksistensi hukum adat yang relevan, perlu adanya  kerjasama  dan  dialog  antara  pemerintah,  akademisi,  masyarakat  adat,  dan lembaga  hukum  nasional.  Penerapan  hukum  adat  harus  didasarkan  pada pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, sambil tetap  memperhatikan  hak  asasi  manusia  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  lebih luas. Dalam kesimpulannya, meskipun eksistensi hukum adat masih relevan dalam sistem  hukum  nasional,  penting  untuk  mencari  keseimbangan  yang  tepat  antara hukum adat dan hukum positif. Integrasi yang bijaksana dari kedua sistem hukum ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  lokal  dan  juga  mendukung keberlangsungan dan identitas budaya Indonesia secara keseluruhan. 9
Berperannya  hukum  adat,  warga  masyarakat  merasa  ikut  bertanggungjawab terhadap  terselenggaranya  sistem  pemerintahan  Desa  Namun  seiring  dengan kebijakan  pembangunan  hukum  nasional  terkadang  hukum  adat  terabaikan. Sebagai  hukum  dasar  UUD  1945  Pasal  18B  ayat  (2)  dengan  tegas  mengakui  dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa  serta  mengakui  dan  menghormati  kesatuankesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hakhak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Walaupun  pengakuan  tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  berbeda  dengan  bentuk Gesselschaft yang  bersifat society (patembayan)  dengan  ciri  terikat  secara  rasional, otonomi  berian,  terbatas,  ada  setelah  negara,  serta  bersifat top  down .  oleh  karena desa dalam kasus Indonesia bersifat community , maka idealnya pendekatannyapun bersifat self  governing  community ,  bukan  didominasi  oleh  negara  maupun  daerah sebagaimana pendekatan local state goverment dan local self goverment . Namun dalam
9 Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa :  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , hlm 45.
konteks empiris, muncul sejumlah pertanyaan yang bersumber pada permasalahan perihal ada tidaknya peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut,  antara  lain  berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan  pemerintah  desa terhadap  penerapan  hukum  adat.  Tentunya,  peran  hukum  adat  dalam penyelenggaran pemerintahan desa berkaitan erat dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Akibatnya  kebijakan  yang  diambil  menjadi kehilangan 'daya greget' dan konsistensinya. Salah satu teori kebijakan yang dapat membangun  demokrasi  partisipatoris  adalah  teori  kebijakan  sinoptik (The Synoptic Policy-phases Theory) , suatu teori yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam  pembentukan  kebijakan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  adalah sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik  oleh  pembuatnya  maupun  oleh  mereka  yang  mentaatinya.  Teori  kebijakan sinoptik  ( The  Synoptic  Policy  phases  Theory )  memberi  arahan  bahwa  dalam penyusunan  kebijakan  harus  mengimplementasikan  metode  berfikir  sistemik. Aspek-aspek lokal yang dapat ditangani oleh lembaga lokal tersebut berkaitan juga dengan  masalah-masalah  hukum  adat  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  lingkup desa. 10
Hukum adat merupakan bagian dari materi kelembagaan (institution), karena itu  untuk  meneliti  lebih  jauh  perihal  eksistensi  hukum  adat  dalam  sistem pemerintahan  desa  perlu  dipahami  terlebih  dahulu  perihal  kelembagaannya. 11 Dorongan utama peneliti untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum adat dalam  pemerintahan  Desa  timbul  sebagai  wujud  adanya  keinginan  untuk menempatkan  tatanan  hukum  adat  dalam  perkembangan  hukum  modern. Pemikiran  tersebut  sejalan  dengan  paradigma  civil  society  yang  dalam  hal  hukum dan  pemerintahan  mengutamakan  asas  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  dan  tidak adanya  diskriminasi,  serta  memperhatikan  kearifan  lokal  ( local  genius ).  Dalam konteks  implementatif  data  awal  menunjukkan,  bahwa  di  daerah-daerah  ada hubungan  yang  khas  antara  penerapan  hukum  adat  dan  penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya berbagai variasi penerapan hukum adat dalam sistem pemerintahan,  muncul dualisme kepemimpinan lokal yang pada gilirannya dapat  berakibat  tidak  efektifnya  pemerintahan  desa,  tentu  hal  ini  menjadi  bahan pemikiran untuk sistem pemerintahan desa ke depan. 12
10 Ade  Fartini,  Harmonisasi  Sistem  Peradilan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Negara Republik Indo nesia” Jurnal Al -Akam, Vol. 11 No. 1, 55-80, 2015.
11 HAW  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia,  Dalam  Rangka  Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah ,  Jakarta,  Raja Grafindo, 2005.
12 ari dwipayana, “Sistem Pemerintahan Desa Ke Depan,” Yustisia 3, no. 2 (2014): 70.
Analisis  Dampak,  Hambatan  dan  Solusi  Kebijakan  Penerapan  Adat  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  desa  Data  empirik  menunjukkan  bahwa  implikasi penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah: 13
1. Aktualisasi nilai-nilai luhur dan ciriciri budaya dan kepribadian bangsa itu merupakan  faktor  strategis  dalam  upaya  mengisi  dan  membangun  jiwa, wawasan,  dan  semangat  bangsa  Indonesia  sebagaimana  tercermin  dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Penerapan Hukum Adat berarti juga mengaktualisasikan nilai-nilai luhur
Bangsa
Indonesia.
Konstitusionalitas  dan  yuriditas  yang  mengakomodir  dan  mengakui hukum  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  tertuang  dalam berbagai  norma  hukum  positif  yang  saat  ini  berlaku,  antara  lain:  (i)  UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 dan Penjelasannya: (ii) UUD 1945 Pasal 18B; (3) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI  dimulai  dari  Pasal  200  s/d  Pasal  216;  (iii)  PP  No.  76/2001  tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; (iv) PP. No. 72/2005 tentang Desa, pada Bab. III tentang Kewenangan Desa Pasal 7 s/d Pasal 10, Pasal 53 ayat (1); (v) UU No. 6/2014 tentang Desa; dan (vi) PP No. 43/2014 tentang Desa.
2. Hukum  adat  selalu  berisi  upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup serta membina hubungan harmonis antara  manusia,  maka  komunitas  Desa  Adat  tidak  saja  merupakan persekutuan  teritorial  dan  persekutuan  hidup  atas  kepentingan  bersama dalam  masyarakat,  tetapi  juga  merupakan  persekutuan  dalam  kesamaan agama  dalam  memuja  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Mewujudkan  hubungan yang harmonis antara sesama manusia yang bertempat tinggal sama dalam suatu  desa  melalui  aturan  yang  berlaku  sebagai  anggota  komunitas  adat atau Krama Desa, yakni dengan pemeliharaan bersama desa fasilitas desa dan Tetua Adat masing-masing dengan baik.
3. Kesetiaan  terhadap  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI); penerapan  hukum  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang menumbuhkan  semakin  otonomnya  pemerintah  desa,  ternyata  tidak berakibat  pada  menjamurnya  feodalisme  yang  terpusat  pada  pemimpin adat di desa-desa. Justru pengakuan dan akomodasi  hukum adat tersebut memperteguh kesadaran kolektif dan tanggungjawab bersama mewujudkan dan menjaga NKRI.
Mengintegrasikan  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam  pemerintahan  desa memiliki  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Beberapa  tantangan  yang  muncul  antara lain: 14
13 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono, Kebijakan  Sinoptik  Penerapan  Hukum  Adat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Yustisi, Vol 3 No. 2, 68-78 .
1. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu,  sedangkan  hukum  positif  terdiri  dari  hukum  tertulis  (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Perbedaan ini dapat menyebabkan  kesulitan  dalam  mengintegrasikan  kedua  jenis  hukum tersebut.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang  hukum adat. Pemahaman dan  kesadaran  tentang  hukum  adat  masih  kurang  di  kalangan  aparat pemerintah  desa,  pemimpin  adat,  dan  masyarakat  secara  luas. Hal  ini dapat  menyebabkan  kurangnya  pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat dan  kesulitan  dalam  mengintegrasikan  hukum  adat  dalam  pengaturan pemerintahan desa.
3. Kurangnya pengakuan formal terhadap  hukum adat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara normatif mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya, pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat  masih  kurang. Hal  ini  dapat menyebabkan  kesulitan  dalam  mengintegrasikan  hukum  adat  dalam pengaturan pemerintahan desa.
Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  yang melibatkan semua pihak terkait. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1. Peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  hukum  adat  di kalangan aparat pemerintah desa, pemimpin adat, dan masyarakat secara luas
2. Pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat  melalui  peraturan  daerah  atau kebijakan  pemerintah  desa  yang  mengakui  dan  melindungi  hak-hak masyarakat adat serta prinsip-prinsip hukum adat
3. Harmonisasi  dan  integrasi  antara  ketentuan  hukum  adat  dan  hukum positif  yang  berlaku  dengan  mengevaluasi  peraturan-peraturan  desa yang  ada  dan  menyelaraskannya  dengan  prinsip-prinsip  hukum  adat yang relevan.
4. Pengaturan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  antara  hukum adat  dan  hukum  positif  yang  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  hukum adat  dan  hukum  positif,  dengan  melibatkan  pemimpin  adat  dan  aparat pemerintah desa
Dalam konteks pengaturan pemerintahan desa, desa adat memiliki kedudukan yang khusus. Desa adat adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Desa adat dapat menerapkan hukum adat secara langsung pada warga
14 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono, Kebijakan  Sinoptik  Penerapan  Hukum  Adat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Yustisi, Vol 3 No. 2, 68-78.
masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan/adat. Namun, dalam konteks pengaturan pemerintahan desa, hukum adat harus diharmonisasikan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Beberapa tantangan  yang  muncul  dalam  mencapai  harmonisasi  antara  hukum  adat  dan hukum positif meliputi: 15
1. Perbedaan  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam  hal  sumber hukum, asas-asas hukum, dan prosedur hukum yang diterapkan.
2. Ketidakselarasan  atau  konflik  antara  norma  dan  aturan  hukum  adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
3. Keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  hukum  adat  di kalangan  aparat  pemerintah  desa  serta  kekurangan  kapasitas  untuk menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar.
4. Tantangan  dalam  mengakomodasi  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat adat dalam kerangka hukum positif.
5. Pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap praktik hukum adat di dalam pemerintahan desa.
Upaya  mencapai  harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam pengaturan pemerintahan desa, perlu adanya langkah-langkah konkret yang dapat diambil. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
1. Pembentukan  Tim  Kerja:  Membentuk  tim  kerja  yang  terdiri  dari perwakilan masyarakat adat, ahli hukum, akademisi, dan pemerintah desa untuk  melakukan  dialog  dan  diskusi  terkait  harmonisasi  antara  hukum adat  dan  hukum  positif.  Tim  kerja  ini  dapat  membantu  dalam merumuskan  langkah-langkah  konkret  yang  sesuai  dengan  konteks  lokal dan kebutuhan masyarakat adat. 16
2. Pemetaan  Hukum  Adat:  Melakukan  pemetaan  hukum  adat  yang  berlaku di  wilayah  desa.  Hal  ini  melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi mengenai  norma-norma  adat,  kebiasaan,  tradisi,  dan  sistem  nilai  yang dipegang  oleh  masyarakat  adat.  Pemetaan  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara hukum adat dan hukum positif. 17
15 Desembri,  “Harmonisasi  Hukum  Adat  Minangkabau  Di  Era  Milenium  Dan
Internalisasi Hukum Islam Dengan,”
https://andaleh- limapuluhkotakab.desa.id/desa/upload/dokumen/Harmonisasi-Hukum-Adat- Minangkabau-di-Era-Milenium-dan-Internalisasi-Hukum-Islam-dengan.pdf 16 Johanis  Leatemia,  “Substansi  Pengaturan  Hukum  Daerah  Kepulauan”  Jurnal Hukum  dan  Pembangunan,  Vol  41  No  2  (2011),  hlm  108-241  ,  DOI  : 10.21143/jhp.vol41.no2.247.
17 Desembri,  “ Harmonisasi  Hukum  Adat  Minangkabau  Di  Era  Milenium  Dan Internalisasi Hukum,
3. Penyusunan  Peraturan  Desa:  Mengadopsi  pendekatan  inklusif  dalam penyusunan  peraturan  desa  dengan  melibatkan  masyarakat  adat  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui mekanisme  musyawarah  desa  atau  forum-forum  partisipatif  lainnya. Dalam  penyusunan  peraturan  desa,  perlu  memperhatikan  nilai-nilai  dan prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. 18
4. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat  pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan terkait  tentang  hukum  adat  dan  pentingnya  harmonisasi  dengan  hukum positif.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang nilai-nilai hukum adat serta memperkuat kapasitas dalam menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar. 19
5. Mediasi  dan  Penyelesaian  Sengketa:  Mendorong  penggunaan  mekanisme mediasi  dan  penyelesaian  sengketa  yang  menggabungkan  elemen  hukum adat  dan  hukum  positif.  Hal  ini  dapat  membantu  mencapai  kesepakatan yang  adil  dan  harmonis  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan masyarakat adat. 20
6. Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-hak  Masyarakat  Adat:  Mengakui  dan melindungi  hak-hak  masyarakat adat dalam kerangka hukum positif. Hal ini meliputi hak atas tanah, hak-hak budaya, hak partisipasi, dan hak-hak lainnya yang melekat pada masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan ini  dapat  memastikan  keberlanjutan  dan  keberdayaan  masyarakat  adat dalam pengaturan pemerintahan desa. 21
Pengakuan formal terhadap hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa memiliki beberapa manfaat, antara lain :
1. Memberikan  kepastian  hukum:  Pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat adat dalam pengaturan pemerintahan desa.
18 Eni, ,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , no. Mi (1967): 5 – 24. 19 Mr.  Sulastriyono  and  Sandra  Dini  Febri  Aristya,  “Penerapan  Norma  Dan  Asas - Asas  Hukum  Ada t  Dalam  Praktik  Peradilan  Perdata,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 1 (2012): 25 – 40,
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16147.
20 I  Gede  Pasek  Pramana,  “Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional:  Elaborasi  Dalam Penyelenggaraan  Peme rintah  Daerah  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat,” Jurnal Majelis 02 (2020): 115 – 45.
21 MK  RI,  “Tak  Bedakan  Desa  Dan  Desa  Adat,  UU  Desa  Diuji,”  MK  RI,  2022, https://www.mkri.id/index.php?id=17936&menu=2&page=web.Berita.
2. Melindungi hak-hak masyarakat adat: Pengakuan formal terhadap hukum adat  dapat  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat,  seperti  hak  atas  tanah, hak budaya, dan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  adat:  Pengakuan  formal  terhadap hukum  adat  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  adat  dalam pengambilan keputusan dan pengaturan pemerintahan desa.
4. Meningkatkan  harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif: Pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat  dapat  membantu  mencapai harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam  pengaturan pemerintahan desa.
5. Meningkatkan  pengakuan  internasional:  Pengakuan  formal  terhadap hukum  adat  dapat  meningkatkan  pengakuan  internasional  terhadap  hak- hak  masyarakat  adat  dan  keberadaan  hukum  adat  sebagai  bagian  dari warisan budaya dunia.
Harmonisasi  dalam  aturan  pemerintahan  desa  dapat mengacu  pada  beberapa hal, seperti harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, harmonisasi antara kebijakan  pemerintah  desa  dan  kepentingan  masyarakat,  serta  harmonisasi  antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara berbagai elemen yang terlibat dalam pengaturan pemerintahan desa.Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pengaturan pemerintahan desa penting untuk mengakui dan melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  serta  memastikan  keberlanjutan  dan keberdayaan  mereka.  Hal  ini  melibatkan  pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat dalam peraturan daerah atau kebijakan pemerintah desa, serta penyelarasan antara ketentuan hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Selain itu, harmonisasi juga dapat terjadi antara kebijakan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat. Dalam pengaturan  pemerintahan  desa,  penting  untuk  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  penyusunan  kebijakan.  Dengan demikian, kebijakan  yang  dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Tantangan  dalam  mengintegrasikan  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam pemerintahan desa dapat mencakup beberapa konflik yang muncul. Berikut adalah beberapa contoh konflik yang sering terjadi: 22
1. Konflik antara sumber hukum. Hukum adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi  yang  berkembang  dalam  masyarakat  adat,  sedangkan  hukum positif  bersumber  dari  peraturan  perundangan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Perbedaan  sumber  hukum  ini  dapat  menyebabkan  konflik dalam mengintegrasikan kedua jenis hukum tersebut.
22 Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,
DiH: Jurnal Ilmu Hukum,  vol 5 no. 2. (2019), hlm 201-211.
2. Konflik  antara  prinsip  hukum.  Hukum  adat  dan  hukum  positif  memiliki prinsip-prinsip  yang  mungkin  berbeda  satu  sama  lain.  Misalnya,  hukum adat  mungkin  lebih  mengutamakan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dan kepentingan  masyarakat  adat,  sedangkan  hukum  positif  mungkin  lebih mengutamakan  prinsip-prinsip  universal  dan  kepentingan  negara  secara umum.  Konflik  dalam  prinsip  hukum  ini  dapat  menyulitkan  harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.
3. Konflik  antara  norma  hukum.  Hukum  adat  dan  hukum  positif  dapat memiliki  norma-norma  yang  bertentangan  atau  tidak  selaras  satu  sama lain.  Norma-norma  hukum  adat  yang  diakui  oleh  masyarakat  adat mungkin  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku. Konflik dalam norma hukum ini dapat menyulitkan integrasi hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa.
4. Konflik  dalam  implementasi  hukum.  Implementasi  hukum  adat  dalam pengaturan  pemerintahan  desa  dapat  menghadapi  tantangan  dalam  hal penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa.  Ketidakjelasan  dalam prosedur penegakan hukum adat dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa  yang  mengakomodasi  kedua  jenis  hukum  dapat  menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum.
Penting  untuk  mengatasi  konflik-konflik  ini  dengan  pendekatan  yang komprehensif  dan  melibatkan  semua  pihak  terkait.  Diperlukan  dialog,  koordinasi, dan  kerjasama  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  adat,  lembaga  hukum  positif, dan akademisi untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum  positif  dalam  pengaturan  pemerintahan  desa.  Dalam  pengaturan pemerintahan  desa,  terdapat  beberapa  peraturan  yang  perlu  diharmonisasikan dengan hukum adat. Beberapa peraturan tersebut antara lain:
1. Peraturan  Desa  Adat:  Peraturan  Desa  Adat  adalah  peraturan  yang  dibuat oleh  desa  adat  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  adat  di  desa tersebut.  Peraturan  ini  perlu  diharmonisasikan  dengan  hukum  adat  yang berlaku  di  desa  tersebut  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  norma-norma adat yang dipegang oleh masyarakat adat.
2. Peraturan Daerah: Peraturan Daerah yang mengatur tentang desa adat atau pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga perlu diharmonisasikan dengan  hukum  adat.  Peraturan  ini  dapat  memberikan  landasan  hukum yang kuat untuk pengaturan pemerintahan desa berdasarkan hukum adat.
3. Peraturan  Pemerintah  Desa:  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa  juga  perlu  diharmonisasikan  dengan  hukum  adat.  Hal  ini  penting agar  peraturan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  norma- norma adat yang diakui oleh masyarakat adat.
4. Peraturan Perundang-undangan Lainnya: Selain itu, peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  berlaku  di  tingkat  nasional  atau  provinsi  juga
perlu  diharmonisasikan  dengan  hukum  adat  dalam  pengaturan pemerintahan desa. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Untuk  menyeimbangkan  pengaruh  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam pengaturan pemerintahan desa, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:
1. Pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat:  Pengakuan  formal  terhadap hukum  adat  dapat  dilakukan  melalui  peraturan  daerah  atau  kebijakan pemerintah desa yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta prinsip-prinsip hukum adat. Langkah ini dapat memberikan landasan hukum  yang  kuat  untuk  pengaturan  pemerintahan  desa  berdasarkan hukum adat.
2. Harmonisasi  dan  integrasi:  Dalam  mengatur  pemerintahan  desa,  perlu dilakukan  upaya  harmonisasi  dan  integrasi  antara  ketentuan  hukum  adat dan  hukum  positif  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengevaluasi  peraturan-peraturan  desa  yang  ada  dan  menyelaraskannya dengan  prinsip-prinsip  hukum  adat  yang  relevan.  Koordinasi  dan  dialog antara pemimpin adat, pemerintah desa, dan lembaga hukum positif dapat membantu mencapai harmonisasi yang lebih baik.
3. Mekanisme  penyelesaian  sengketa:  Pengaturan  tentang  mekanisme penyelesaian  sengketa  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  perlu diperhatikan.  Pemerintah  desa  dapat  mengembangkan  mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum positif, dengan melibatkan pemimpin adat, aparat pemerintah desa, dan lembaga hukum yang relevan.
4. Penguatan  kapasitas:  Peningkatan  kapasitas  para  pemangku  kepentingan terkait  hukum  adat  dan  pemerintahan  desa  sangat  penting.  Ini  meliputi pelatihan  dan  pendidikan  bagi  aparat  pemerintah  desa  dalam  hal pemahaman  tentang  hukum  adat,  proses  pengambilan  keputusan,  dan koordinasi  dengan  masyarakat  adat.  Penguatan  kapasitas  juga  dapat mencakup  pemimpin  adat  dalam  hal  administrasi  desa  dan  peraturan hukum positif yang berlaku.
5. Kolaborasi  dan  kemitraan:  Kolaborasi  dan  kemitraan  antara  pemerintah desa,  masyarakat  adat,  lembaga  hukum  positif,  dan  akademisi  sangat penting  dalam  mempromosikan  harmonisasi  hukum  adat  dan  hukum positif  dalam  pengaturan  pemerintahan  desa.  Kerjasama  ini  dapat melibatkan  penelitian  bersama,  forum  diskusi,  dan  kegiatan  lain  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  mencari  solusi  yang saling menguntungkan.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  bahwa  pengaruh  hukum  adat  dalam pengaturan  pemerintahan  desa  sangat  penting  untuk  mengakui  dan  melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan dan keberdayaan mereka.
Namun,  harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam  pengaturan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan tantangan yang  muncul.  Dalam  mencapai  harmonisasi  tersebut,  perlu  adanya  pengakuan formal  terhadap  hukum  adat,  harmonisasi  dan  integrasi  antara  ketentuan  hukum adat  dan  hukum  positif,  pengaturan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa antara  hukum  adat  dan  hukum  positif,  penguatan  kapasitas  para  pemangku kepentingan  terkait  hukum  adat  dan  pemerintahan  desa,  serta  kolaborasi  dan kemitraan  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  adat,  lembaga  hukum  positif,  dan akademisi.

## C. Kesimpulan
Dari  perspektif  normatif,  pengaruh  hukum  adat  dalam  pengaturan pemerintahan  desa  sangat  penting  untuk  mengakui  dan  melindungi  hak-hak masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan dan keberdayaan mereka. Namun, tantangan  yang  muncul  dalam  mencapai  harmonisasi  antara  hukum  adat  dan hukum  positif  dalam  pengaturan  pemerintahan  desa  meliputi  perbedaan  antara hukum  adat  dan  hukum  positif,  ketidakselarasan  atau  konflik  antara  norma  dan aturan  hukum  adat  dengan  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku,  keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa,  tantangan  dalam  mengakomodasi  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat dalam  kerangka  hukum  positif,  dan  pengaruh  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan budaya terhadap praktik hukum adat di dalam pemerintahan desa.Untuk mencapai harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif  dalam  pengaturan pemerintahan  desa,  perlu  adanya  langkah-langkah  konkret  yang  dapat  diambil, seperti  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  hukum  adat,  pengakuan formal  terhadap  hukum  adat,  harmonisasi  dan  integrasi  antara  ketentuan  hukum adat dan hukum positif yang berlaku, pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif,  penguatan  kapasitas  para pemangku  kepentingan  terkait  hukum  adat  dan  pemerintahan  desa,  serta kolaborasi  dan  kemitraan  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  adat,  lembaga hukum  positif,  dan  akademisi  .Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  pentingnya pemerintah  untuk  memperkuat  pengakuan  formal  terhadap  hukum  adat  dalam pengaturan  pemerintahan  desa  dan  meningkatkan  pemahaman  dan  kapasitas aparat pemerintah desa dalam hal hukum adat. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan  dialog  antara  pemimpin  adat,  pemerintah  desa,  dan  lembaga  hukum  positif untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik. Masyarakat adat juga perlu dilibatkan secara  aktif  dalam  pengambilan  keputusan  dan  penyusunan  kebijakan  agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
Aulia  Maharani,  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  Masih Relevankah?,”  Heylaw Edu,  2022,  https://heylaw.id/blog/eksistensi-hukum-adat- dalam-sistem-hukum-nasional-masih-relevankah.
Desembri,  “Harmonisasi  Hukum  Adat  Minangkabau  Di  Era  Milenium  Dan Internalisasi
Hukum Islam Dengan,”
https://andaleh- limapuluhkotakab.desa.id/desa/upload/dokumen/Harmonisasi-Hukum-Adat- Minangkabau-di-Era-Milenium-dan-Internalisasi-Hukum-Islam-dengan.pdf.
Eni, ,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , no. Mi (1967): 5 – 24.
Fatkhul  Muin  dan  Rully  Syahrul  Mucharom, “Desa  Dan  Hukum  Adat  : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan” , Proceeding SENDI-U 2, 2016, 461-468.
Gary F. Bell, “Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism – Lessons from Indonesia, Singapore and Canada,” Singapore Journal of Legal Studies , no. December 2007 (2006).
HAW  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia,  Dalam  Rangka  Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah ,  Jakarta,  Raja Grafindo, 2005.
Heru Harianto, “Pluralisme Hukum Di Indonesia,” Inanews.Com , 2020.
I  Gede  Pa sek  Pramana,  “Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional:  Elaborasi  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat,” Jurnal Majelis 02 (2020): 115 – 45.

## Johanis  Leatemia,  “Substansi  Pengaturan  Hukum  Daerah  Kepulauan”  Jurnal
Hukum  dan  Pembangunan,  Vol  41  No  2  (2011),  hlm  108-241  ,  DOI  : 10.21143/jhp.vol41.no2.247.
MK  RI,  “Tak  Bedakan  Desa  Dan  Desa  Adat,  UU  Desa  Diuji,”  MK  RI,  2022, https://www.mkri.id/index.php?id=17936&menu=2&page=web.Berita.
Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa :  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Malang: setara press, 2015.
Slamet  Suhartono,  Hukum  Positif  Problematik  Penerapan  Dan  Solusi  Teoritiknya,
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, vol 5 no. 2, (2019)DOI : 10.30996/dih.v19i1
Sulastriyono  and  Sandra  Dini  Febri  Aristya,  “Penerapan Norma  Dan  Asas-Asas Hukum  Adat  Dalam  Praktik  Peradilan  Perdata,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 1 (2012): 25 – 40, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16147.
Sutrisno  Purwohadi  Mulyono, Kebijakan  Sinoptik  Penerapan  Hukum  Adat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Yustisi, Vol 3 No. 2, 68-78  ,DOI : Prefix 10.20961.
Victor  Juzuf  Sedubun,    “Dasar  Pengujian  Peraturan  Desa  Adat,”  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura, 2018, fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/.