## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 21 Desember 2022 ,   Diperbaiki: 04 Januar 2023, Diterbitkan: 05 Januari 2023

## KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN KE DUA SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PASAMAN BARAT
Rita Faura 1 , Rangga Prayitno 2
1) Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: ritafaura1@gmail.com 2) Lawyers Office Mai Wandeu, Padang City, email: ranggaprayitno0@gmail.com

## Corresponding Author: Rita Faura
Abstract: Polyandry  marriages  have  taken  place  in  Ranah  Batahan,  West  Pasaman.  There are  2  (two)  polyandry  marriages.  From  the  two  examples  of  polyandry  marriages  that  the author  described  above,  actually  a  valid  marriage  is  when  the  husband  and  wife  are divorced,  and  the  wife  may  marry  another  man.  However,  in  the  case  of  a  polyandry marriage that occurred in Ranah Batahan, West Pasaman, it was not carried out according to  the  proper  procedure,  namely  through  the  first  divorce.  Proof  of  divorce  can  only  be proven by a divorce certificate based on Article 8 of the Compilation of Islamic Law which states that marriage decisions other than divorce can only be proven by divorce certificates in  the  form  of  decisions  of  the  Religious  Court  in  the  form  of  divorce  decisions,  divorce pledges,  chuuk  or  decisions  to  take  talak.  In  fact,  the  biggest  difficulty  in  polyandry  that causes the failure of this marriage in practice is the unknown father of the child being born, so that in this marriage model the relationship between father and child becomes uncertain. From the results of the research, the community's weak legal awareness in carrying out the second dispute after a court decision was caused by a lack of education and knowledge of the community,  coupled  with  the  customary  customs  of  the  community  and  the  existence  of economic  factors,  especially  for  polyandry  couples  that  occurred  in  the  Batahan  West Pasaman  Realm  while  efforts  to  make  the  community  aware  of  having  Legal  decisions  that remain divorced before the second marriage are carried out by understanding the existence of  positive  marriage  law  and  Islamic  law  and  providing  legal  sanctions  against  the cancellation  of  polyandry  marriages  so  that  this  method  reduces  the  practice  of  polyandry marriages in Ranah Batahan, West Pasaman.
Keywords: Community Awareness, Polygamy, Marriage, Lineage.
Abstrak: Pernikahan poliandri telah terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat. Ada 2 (dua) pernikahan poliandri. Dari kedua contoh perkawinan poliandri  yang penulis uraikan di  atas, sebenarnya perkawinan yang sah adalah apabila suami istri bercerai, dan istri boleh menikah dengan  laki-laki  lain.  Namun  dalam  kasus  perkawinan  poliandri  yang  terjadi  di  Ranah Batahan,  Pasaman  Barat,  tidak  dilakukan  sesuai  prosedur  yang  semestinya,  yakni  melalui perceraian pertama. Pembuktian cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal  8  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  putusan  perkawinan  selain  cerai hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  cerai  berupa  putusan  Pengadilan  Agama  di  berupa putusan cerai, ikrar cerai, chuuk atau putusan ambil talak. Padahal, kesulitan terbesar dalam
poliandri  yang  menyebabkan  gagalnya  perkawinan  ini  dalam  praktiknya  adalah  tidak diketahuinya  ayah  dari  anak  yang  dilahirkan,  sehingga  dalam  perkawinan  model  ini hubungan  ayah  dan  anak  menjadi  tidak  pasti.  Dari  hasil  penelitian,  lemahnya  kesadaran hukum  masyarakat  dalam  melaksanakan  perkawinan  kedua  setelah  adanya  putusan pengadilan  disebabkan  kurangnya  pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat,  ditambah  lagi dengan  kebiasaan  adat  masyarakat  serta  adanya  faktor  ekonomi  khususnya  bagi  pasangan poliandri  yang  terjadi  di  Ranah  Batahan  Pasaman  Barat  sedangkan  upaya  menyadarkan masyarakat  agar  memiliki  keputusan  hukum  yang  tetap  cerai  sebelum  perkawinan  ke  2 dilakukan  dengan  memahami  adanya  hukum  perkawinan  positif  dan  Islam  hukum  dan memberikan  sanksi  hukum  terhadap  pembatalan  perkawinan  poliandri  sehingga  cara  ini mengurangi praktek perkawinan poliandri di Ranah Batahan, Pasaman Barat.
Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Poligami, Pernikahan, Nasab.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Pasal  1  menjelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  dalam  pasal  3 dijelaskan,  “Pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh  memiliki  seorang  istri.  Seorang  wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 tentang  larangan  kawin  menjelaskan:  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  karena  keadaan  tertentu:  Pertama,  karena  wanita  yang bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan  pria  lain;  Kedua,  seorang  wanita  yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; Ketentuan pasal ini tidak menutup peluang bagi suami untuk beristeri lebih dari satu karena Indonesia menganut asas poligami terbuka. Suami  yang  ingin  memiliki  dua  isteri  atau  lebih  harus  meminta  “izin”  dari  pengadilan  dan izin  beristeri  lebih  dari  seorang  itu  dapat  diterima  apabila  suami  telah  memenuhi  ketentuan Pasal  4  Undang-Undang  Perkawinan.  Bagi  suami  yang  ingin  berpoligami  harus  memenuhi persyaratan  alternatif  dan  komulatif  sehingga  perkawinan  yang  dijalani  merupakan perkawinan  yang sah, baik dalam pandangan agama maupun pandangan hukum. Sedangkan ketentuan bersuami satu  orang bagi isteri, hal ini bukan hanya sebuah peraturan perundang- undangan namun merupakan ketentuan nash yang mewajibkan isteri hanya memiliki seorang suami.  Kecuali  apabila  perkawinan  itu  telah  disudahi  (bercerai)  dan  isteri  telah  menjalani masa iddah maka dari itu aktivitas poliandri kian hari makn terjadi, walaupun terselubung itu masih  saja  terjadi,  seperti  yang  terjadi  di  Kecamatan  Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman Barat.
Polyandry  adalah  praktik  seorang  wanita  yang  memiliki  beberapa  pasangan  pria. Polygami  adalah  kebalikannya.  Polyandry  telah  sangat  langka  dan  cenderung  menjadi adaptasi sementara terhadap tekanan lingkungan atau faktor ekologis lainnya. Ada dasar yang kuat untuk mempertimbangkan ketakutan  yang membahayakan banyak orang di masyarakat yang  terlibat  dalam  praktik  poliandri,  menyinggung  kebebasan  beragama  untuk  kelompok yang terbukti dapat dibenarkan di masyarakat bebas dan demokratis.
Potensi  bahaya  poliandri  terhadap  perempuan  termasuk  eksploitasi,  isolasi  sosial, diskriminasi  dan  pemiskinan.  Potensi  bahaya  poliandri  melawan  anak-anak  termasuk
kekerasan dan  eksploitasi,  persaingan, pemiskinan,  dan pelanggaran martabat  dasar mereka. Pertimbangan  utama  dalam  membangun  keaslian  sebuah  perkawinan  adalah  apakah pernikahan  pasangan  dilakukan  sesuai  dengan  norma  budaya.Perkawinan  yang  dirayakan dengan upacara dan adat istiadat tradisional pada umumnya dianggap sebagai hubungan yang tulus.
Perkawinan  poliandri  dalam  AlQur’an  secara  tegas  dilarang  berdasarkan  surat  An- Nisa’ ayat 24. Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami  (bersuami).  Pelarangan,  pengharaman  poliandri  selain  dari  ketentuan  syar’iyah,  juga diatur  dalam  Pasal  40  ayat  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyebutkan  bahwa wanita  yang  masih  dalam  ikatan  perkawinan  haram  hukumnya  melakukan  perkawinan dengan laki-laki lain.6
Berdasarkan  Pasal  3  Ayat  (1)  UUP,  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  tidak mengenal  adanya  perkawinan  poliandri,  yaitu  perkawinan  antara  seorang  wanita  dengan beberapa  laki-laki  sekaligus.  Larangan  perkawinan  poliandri  merupakan  larangan  yang bersifat  mutlak,  karena  tidak  ada  alasan-alasan  lain  yang  ditentukan  dalam  undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pula larangan poliandri yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada asasnya  seorang  wanita  hanya  boleh  memiliki  seorang  suami.  Larangan  ini  bersifat  mutlak, karena  tidak  ada  alasan-alasan  lain  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  perkawinan  ini yang  membolehkan  poliandri  dan  apabila  seorang  anak  lahir  dari  perkawinan  poliandri,  ia tidak bisa mengetahui siapa ayahnya sebenarnya, sehingga kedudukannya dalam hukum pun tidak  dapat  terjamin.  Karena  jika  seorang  pria  memiliki  lebih  dari  satu  istri,  orangtua  dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Siapa ayah dan ibunya  dapat  dengan  mudah  diidentifikasi.  Namun  dalam  kasus  seorang  wanita  menikahi lebih  dari  satu  suami,  hanya  ibu  dari  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  dapat diidentifikasi, sedangkan ayahnya tidak.
Di bawah ini penulis akan memberikan contoh perkawinan poliandri yang telah terjadi di  Kecamatan  Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Pelaku  perkawinan  poliandri tersebut berjumlah 2 (dua) orang. Sebagai contoh penulis ambil pelaku perkawinan Poliandri yaitu  seorang  wanita  bernama  Ria  Rezeki,  yang  berumur  37  Tahun.  Pada  saat  Ria  Rezeki melakukan perkawinan poliandri, dia berstatus sebagai istri dari Mahyudin yang dinikahinya pada  tahun  2010  dan  telah  menghasilkan  1  (satu)  orang  anak.  Kemudian  pada  tahun  2017, Saudari  Ria  Rezeki  menikah  lagi  dengan  suami  keduanya  yang  bernama  Hendra  Santoso. Perkawinan  Ria  Rezeki  dengan  Hesti  Santoso  disebabkan  karena  suami  pertamanya  yaitu Mahyudin  meninggalkan  Ria  Rezeki  dengan  alasan  pergi  ke  luar  daerah  karena  urusan pekerjaan, namun Mahyudin sama sekali tidak meminta izin kepada Ria Rezeki, dan karena Mahyudin atau suami pertama dari Ria Rezeki ini tidak kunjung pulang kerumah, maka Ria Rezeki  melakukan pernikahan siri  dengan pria lain  yang bernama Hendra Santoso, dan dari pernikahannya dengan Ria Rezeki, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.
Selanjutnya  adalah  Musdalifah,  yang  melakukan  perkawinan  Poliandri  dengan Nofrizal. Musdalifah yang mempunyai 2 orang anak dan masih mempunyai suami sah  yang bernama  Muhamad  Albiansyah.  Adapun  alasan  dari  Musdalifah  menikah  dengan  Nofrizal karena  suami  sahnya  tidak  sanggup  menafkahi  keluarganya,  sehingga  ia  pun  meninggalkan
suaminya  lalu  menikah  dengan  Nofrizal.  Hubungan  perkawinan  antara  Musdalifah  dengan suaminya  belum  ada  status  perceraian,  namun  dia  sudah  meminta  izin  dari  suaminya Muhammad Albiansyah untuk menikah dengan Nofrizal, yang juga satu desa dengan mereka.
Dari  kedua  contoh  perkawinan  poliandri  yang  penulis  uraikan  diatas,  sesungguhnya Perkawinan yang sah apabila antara suami dan istri sudah bercerai, dan si istri boleh menikah lagi  dengan  pria  lain.  Namun  untuk  kasus  perkawinan  poliandri  yang  terjadi  di  Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ini, tidak dilakukan menurut prosedur semestinya yaitu lewat perceraian terlebih dahulu.
Pembuktian  perceraian  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  cerai  berdasarkan  Pasal  8 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya  dapat  dibuktikan  dengan  surat  cerai  berupa  putusan  Pengadilan  Agama  baik  yang berbentuk  putusan  perceraian,  ikrar  talak,  khuluk  atau  putusan  taklik  talak”.  Sebenarnya tingkat  kesulitan terbesar dalam poliandri,  yang  menyebabkan perkawinan ini tidak berhasil dalam  praktik  ialah  tidak  diketahuinya  ayah  dari  anak  yang  dilahirkan,  sehingga  dalam perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Perkawinan yang ke2 (dua) setelah adanya Putusan Pengadilan
Dari  kedua  pasangan  poliandri  yang  penulis  teliti,  sangat  jelas  bahwa  kurangnya pendidikan  pasangan  poliandri  dan  tentunya  berdampak  bagi  pengetahuan  masyarakat tentang perkawinan poliandri, menjadi pemicu terjadinya perkawinan poliandri di Kecamatan Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman  Barat  ini.  Perkawinan  pun  dilakukan  tanpa  ada perceraian  dengan  bapak  Mahyudin.  Perkawinan  tersebut  tidak  dilakukan  di  Kecamatan Ranah  Batahan  karena  Bapak  Mahyudin  dan  Ibu  Ria  Rezeki  belum  bercerai  dan  Penghulu setempat  tidak  mau  menikahkan  Ibu  Ria  Rezeki  dengan  Bapak  Hendra  Santoso  karena statusnya yang belum bercerai. Selain itu, masyarakat yang telah mendengar isu tersebut juga memandang  hal  itu  sebagai  sesuatu  yang  tabu,  dan  setelah  mengetahui  alasan  yang dikemukakan  oleh  Ibu  Ria  Rezeki,  Bapak  Hendra  Santoso  kemudian  mengajak  berunding dengan tokoh masyarakat Kecamatan Ranah Batahan yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat yang pada saat itu di antara ulama dan tokoh masyarakat yang diantaranya Bapak Abdullah Kazim, dan Bapak Ali Munir.
Menurut  Hukum  Positif  poliandri  juga  dilarang  ketentuan  hukumnya  terdapat  dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal  ini  ditegaskan  dalam  salah  satu  syarat  perkawinan  yakni  pasal  9  UUP,  bahwa  seorang yang  masih  terikat  tali  perkawinan  dengan  orang  lain  tidak  dapat  kawin  lagi  kecuali  dalam hal  sebagaimana disebutkan dalam pasal  3 ayat  (2) dan pasal  4 UUP. Terhadap perkawinan
oleh  salah  satu  pihak  yang  masih  terikat  perkawinan  dapat  dilakukan  pencegahan perkawinan.  Perempuan  tersebut  seharusnya  tidak  bisa  menikah  lagi  karena  masih  terikat perkawinan  oleh  orang  lain.  Kecuali  perkawinan  tersebut  dilakukan  secara  siri  dan  tidak  di catatkan.  Dalam  aktiftas  keseharian,  ibu  Ria  Rezeki  lebih  banyak  menghabiskan  waktunya sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  menjaga  warung.  Kegiatan-kegiatan  siang  hingga  sore  hari dijalaninya  seperti  halnya  ibuibu  rumah  tangga  di  desanya  seperti  memasak,  menyiapkan makanan serta mengurus anak.
Perundingan  tersebut  juga  melibatkan  aparatur  desa  yang  diwakili  oleh  Kepala Camatan  Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman  Barat,  dan  setelah  melakukan  perundingan yang lumayan rumit, kemudian masyarakat pun akhirnya memberikan kebebasan kepada Ibu Ria  Rezeki  untuk  menikah  dengan  Bapak  Hendra  Santoso.  Meski  demikian,  Penghulu setempat  tidak  mau  menikahkan  Ibu  Ria  Rezeki  dan  suami  keduanya  dan  akhirnya perkawinan keduanya dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan dan bersifat pribadi di luar desa. Perkawinan tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  seorang  suami”.  Secara  hukum  Islam,  bahwa  perbuatan  wanita  yang  menikah secara  poliandri  termasuk  perzinahan,  dan  dapat  berakibat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai pasal  284  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Wanita  yang  kawin  lagi  padahal  belum bercerai  dengan  suaminya  melakukan  perkawinan  poliandri,  poliandri  ini  dilarang  baik menurut  hukum  Islam  maupun  hukum  negara  karena  praktik  poliandri  adalah  termasuk perzinahan.
Dari  keterangan  yang  penulis  peoleh  dari  responden  bahwa  dulunya  bapak  Mahyudin pernah cekcok dengan istrinya ibu Ria Rezeki, karena sang isteri berkeinginan untuk menikah lagi.  42  Adapun  alasan  untuk  menikah  lagi  karena  bapak  Mahyudin  tidak  sanggup  lagi memberikan  nafkah  Bathin  kepada  Ibu  Ria  Rezeki,  karena  kondisi  badannya  yang  lumpuh dan  tidak  bisa  berjalan.  Maka  dari  itu  Ibu  Ria  Rezeki  mengambil  tindakan  untuk  menikah dibawah tangan dengan Bapak Hendra Santoso yang dikenalnya lewat saudara kandungnya.
Praktek poliandri yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dapat  dikatakan  sebagai  suatu  fenomena  yang  unik.  Keunikan  tersebut  terletak  pada bersatunya  pelaku  poliandri  dalam  kehidupan  rumah  tangga  tanpa  adanya  perceraian. Kegiatan  seperti  ini,  menjadi  kebiasaan  tersendiri  bagi  pelaku  Poliandri,  maka  dari  itu pasangan  yang  mau  berpoliandri  tidak  harus  meminta  surat  cerai  dari  Pengadilan  Agama, namun cukup dengan berkumpul secara kekeluargaan dan hal tersebut dapat teratasi. Hal itu dilakukan  karena  proses  perceraian  yang  memkan  waktu  yang  lama,  dan  biaya  yang  tidak sedikit, padahal kehidupan rumah tangga pasangan poliandri ini, sangat berkekurangan dalam hal  materi.  Maka  dari  itu  terjadinya  perkawinan  Poliandri  ini,  yang  dilakukan  oleh  ibu  Ria Rezeki dan ibu Musdalifah, sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Meski demikian, perkawinan ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah tetap mendapat izin dari suami pertama mereka.
Kasus  pernikahan  Polyandri  antara  ibu  Ria  Rezeki  dengan  suami  keduanya  Bapak Hendra  Santoso,  sebenarnya  diawali  dengan  keinginan  dari  ibu  Ria  Rezeki  yang  ingin
menikah lagi, karena suami pertamanya bapak Mahyudin yang saat ini sedang lumpuh akibat kecelakaan  yang  dialaminya  3  (tiga)  tahun  silam.  Bapak  Mahyudin  yang  dulunya sehariharinya  bekerja  di  kebun  karet  milik  tetangganya  tidak  mampu  memberikan  nafkah batin  kepada  istrinya.  Adapun  keinginan  kuat  dari  ibu  Ria  Rezki  ini,  sudah  lama disampaikannya  kepada  suaminya,  yang  tidak  dapat  lagi  memberikan  nafkah  bathin  kepada istrinya, akibat lumpuh yang dideritanya. Walaupun sudah memiliki anak semata wayang dari hasil  pernikahannya  dengan  suaminya  yang  lumpuh  ini,  ibu  Ria  Rezki  ingin  mendapatkan anak  lagi,  namun  karena  kondisi  suaminya  tidak  memungkinkan  terpaksa  jalan  lain  yaitu menikah lagi dengan pria lain.
Perkawinan  dengan  beberapa  lawan  jenis  yang  dapat  diterima  oleh  Islam  adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa perempua. Meskipun membolehkan, Islam pun  masih  memberikan  batas  dan  syaratsyarat  yang  tidak  mudah  dalam  mempraktekkan perkawinan  satu  orang  lakilaki  dengan  beberapa  perempuan.  Sedangkan  perkawinan sebaliknya,  yakni  satu  perempuan  dengan  beberapa  laki-laki  sekaligus  tidak  diperbolehkan dalam  Islam.  Bahkan  Islam  sendiri  hadir  sebagai  agama  yang  menentang  adanya  poliandri. Sebab sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan salah satu masyarakat yang gemar melaksanakan poligami, baik secara poligini maupun poliandri.
Terkait  dengan  obyek  penelitian  yang  terpusat  pada  praktek  poliandri  di  Kecamatan Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman  Barat,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai landasan  dalam  melakukan  analisa  yakni  penyebab  terjadinya  poliandri,  sebab  rusaknya perkawinan (fasakh nikah) serta rukun dan syarat  perkawinan. Dalam analisa ini, kedua hal tersebut akan menjadi satu kesatuan karena terkandung hubungan sebab akibat. Dari analisa tentang kedua hal itu juga akan dapat diketahui status perkawinan terdahulu dan perkawinan yang baru.
Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Dalam Undang-Undang  (UU)  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  pernikahan  dilakukan  dengan  tujuan untuk  kebahagiaan  yang  kekal  dan  abadi.  Begitu  juga  dalam  KHI  dijelaskan  bahwa  tujuan pernikahan  yaitu  sakinah,  mawaddah  warahmah.7  Islam  membuat  konsep  untuk  kebaikan manusia  supaya  kehidupannya  terhormat  sesuai  dengan  tujuan  penciptaan  manusia  itu sendiri,  karena  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sejahtera  memang  menjadi  dambaan  setiap orang.
Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu  yang harus dipenuhi oleh masingmasing rukun. Sedangkan rukun nikah sendiri terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kasus perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dengan  Bapak  Hendra  Santoso  dan  Ibu  Musdalifah  dengan  Bapak  Muhammad  Albiansyah pada  dasarnya  terkandung  beberapa  masalah  yang  berhubungan  dengan  syarat  yang  harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Untuk lebih memperjelas, maka sebelum melakukan analisa permasalahan  yang  ada  dalam  perkawinan  kedua  Ibu  Ria  Rezeki  dan  Ibu  Musdalifah  ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu syarat dari masing-masing rukun.
Berdasarkan  pantauan  penulis  dilapangan  mengenai  kehidupan  keluarga  pasangan Poliandri Bapak Hendra Santoso dengan Ibu Ria Rezeki bersandar pada hasil kebun dan hasil warung  kecil-kecilan  yang  asalnya  dimiliki  oleh  Bapak  Hendra  Santoso.  Sementara
kehidupan  keluarga  pasangan  Poliandri  Bapak  Muhammad  Albiansyah  dengan  Ibu Musdalifah  bersandar  pada  hasil  usaha  foto  copynya.  Hasil  dari  keduanya  dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Penyebab utama praktek poliandri yang dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan adalah ketidakmampuan  pihak  laki-laki  untuk  memenuhi  kebutuhan  nafkah  lahir  dari  pihak  istri. Oleh  pihak  istri,  kemudian  dia  meminta  untuk  dicerai  dan  akan  menikah  lagi.  Namun  oleh pihak  laki-laki  permintaan  istrinya  tersebut  ditanggapi  dengan  membolehkan  istrinya  untuk menikah  lagi  asalkan  tidak  bercerai  dengannya  yang  kemudian  ditanggapi  oleh  istrinya dengan menikah lagi.
Perkawinan  antara  satu  orang  dengan  beberapa  orang  lawan  jenisnya  atau  juga  sering disebut  dengan  istilah  poligami  memang  dikenal  dalam  dunia  Islam.  Secara  etimologis, istilah “poligami” merupakan saduran dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni “poly” atau “polus”  yang  berarti  “banyak”;  dan  “gamis”  atau  “gamos”  yang  berarti  perkawinan. Penggabungan  dua  kata  tersebutlah  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  poligami  yang secara akar kata dan bahasa dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.
Faktor  ekonomi  ini  sering  menjadi  pemicu  utama  seorang  perempuan  untuk  menikah lagi  dengan  laki-laki  lain,  karena  suami  pertamanya  tidak  dapat  memberikan  nafkah  yang terbaik  buat  keluarga,  untuk  itu  istripun  nekad  melakukan  tindakan  dengan  menikah  lagi dengan  pria  lain  dan  berharap  si  pria  tersebut  dapat  menafkahi  dirinya  dan  anakanaknya kelak.  Hikmah  utama  perkawinan  poliandri  dilarang  ialah  untuk  menjaga  kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak  dilahirkan  bahkan  dalam  keadaankeadaan  tertentu  walaupun  masih  dalam  kandungan, telah  berkedudukan  sebagai  pembawa  hak,  sehingga  perlu  mendapat  perlindungan  dan kepastian hukum.

## Upaya  Agar  Masyarakat  Memiliki  Kesadaran  Hukum  Untuk  Memiliki  Putusan- Putusan Hukum Yang Tetap Dalam Perceraian Sebelum Melakukan Perkawinan Ke -2
Menurut  hukum  Islam  perkawinan  Ibu  Ria  Rezeki  dan  Ibu  Musdalifah  tidaklah  sah karena  keduanya  masih  berstatus  isteri  orang.  Dalam  pasal  21  dan  23  Kompilasi  Hukum Islam  telah  diatur  bahwa  yang  berhak  menjadi  wali  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  wali nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  yaitu  pertama,  kelompok  kerabat  laki-laki  garis  lurus keatas  yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah dan keturunan laki-laki seayah dan keturunan mereka. Ketiga,  kelompok  kerabat  paman  dari  garis  ayah.  Keempat,  kelompok  saudara  lakilaki kandung  kakek  dan  keturunannya.  Dan  itu  berlaku  kelompok  yang  satu  didahulukan  dari kelompok  yang  lain  sesuai  susunan  kekerabatan  calon  mempelai  perempuan.  Kedua,  jika pada poin pertama tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat diganti oleh wali hakim setelah adanya  utusan  pengadilan  Agama.  Dari  pasal  tersebut,  dapat  kita  ketahui  bahwa  kakak  dari mempelai laik-laki tidak berhak menjadi wali dari perkawinan seorang perempuan.
Maka,  dalam  hukum  Islam  perkawinan  Ibu  Ria  Rezeki  dan  Ibu  Musdalifah  dengan suami  keduanya  dianggap  haram  karena  tidak  sah  dan  hubungan  dengan  suami  keduanya dihukumi  zina.  Selain  keharamannya  sesuai  hukum  Islam,  sebagaimana  diketahui,  di Indonesia  perihal  perkawinan  tunduk  kepada  aturan  Undang-undang  No.  1  tahun  1974
tentang  perkawinan.  Pada  pasal  2  ayat  1  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanaya  dan kepercayaan  itu.  Lebih  jauh  lagi  pada  pasal  3  dan  pasal  9  undangundang  tersebut  serta Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  40  menerangkan  akan  larangan  perkawinan  poliandri.  Maka dapat  dikatakan  sama  halnya  dengan  hukum  Islam,  pada  perundang-undangan  mengenai perkawinan  di  Indonesia  menyatakan  bahwa  perkawinan  Ibu  Mm  dan  Ibu  L  dengan  suami keduanya  adalah  tidak  sah  dan  haram  di  mata  hukum  Islam  maupun  hukum  perdata  di Indoneia.
Usaha yang telah dilaksanakan oleh para ulama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman  Barat  untuk  melakukan  perceraian  sepihak  dapat  diterima  dengan  pertimbangan sebagai berikut:
1. Adanya  keadaan  yang  menyebabkan  rusaknya  perkawinan  yang  dapat  berpeluang menimbulkan madlarat bagi salah satu pasangan.
2. Adanya keinginan untuk tidak bercerai dari salah satu pasangan.
Sedangkan  solusi  cerai  dengan  perjanjian  lebih  mengedepankan  pada  asumsi  untuk menumbuhkan  keyakinan  kepada  Bapak  Mahyudin  dan  Bapak  Nofrizal  bahwa kekhawatirannya  tidak  akan  terjadi.  Langkah  ini  dilakukan  karena  pada  dasarnya  Bapak Mahyudin  dan  Bapak  Nofrizal  khawatir  apabila  terjadi  perceraian  maka  tidak  ada  yang merawat  hidupnya.  Dengan  adanya  perjanjian  tersebut  diharapkan  akan  menumbuhkan keyakinan dan kemauan Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal untuk bercerai dengan istrinya sehingga istrinya dapat menikah lagi secara sah.
Apabila diperhatikan kedua solusi yang ditawarkan oleh penulis memang sesuatu yang tidak biasa dalam mengatasi permasalahan tentang perceraian. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, solusi tersebut dapat dilakukan dan diterapkan karena tidak bertentangan dengan esensi dari perceraian. Terlebih lagi, solusi tersebut akan dapat menghilangkan madlarat yang akan  terjadi  manakala  tidak  terjadi  perceraian.  Dalam  konteks  hukum  Islam,  solusi  yang penulis  tawarkan  akan  dapat  menghilangkan  madlarat.  Hal  berkesesuaian  dengan  kaidah hukum  Islam  yang  berbunyi  madlarat  harus  dihilangkan  (aldlararu  yuzali).  Namun,  oleh karena  belum  adanya  ikrar  cerai  dalam  perkawinan  antara  Ibu  Ria  Rezeki  dengan  bapak Mahyudin  dan  Bapak  Nofrizal  dengan  Ibu  Musdalifah,  maka  perkawinan  antara  Ibu  Ria Rezeki dengan Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal dengan Ibu Musdalifah masih sah dan dampaknya  adalah  tidak  sahnya  perkawinan  antara  Ibu  Ria  Rezeki  dengan  Bapak  Hendra Santoso dan Ibu Musdalifah dengan Bapak Muhammad Albiansyah.
Pada dasarnya para ulama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat  menerima  praktek  poliandri  yang  dilakukan  oleh  Ibu  Ria  Rezeki  dan  Ibu  Musdalifah. Mereka  menganggap  bahwa  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Ibu  Ria  Rezeki  da  Musdalifah bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh budaya masyarakat apalagi oleh agama. Di sekitar Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ada beberapa ulama yang mengetahui praktek  poliandri.  Pada  saat  terjadinya  praktek  poliandri,  terdapat  2  (dua)  ulama  yang mengetahui  praktek  tersebut  dan  dapat  dijadikan  sebagai  responden.  Selain  ulama, masyarakat sekitar juga tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah.
Pernikahan  merupakan  jalan  fitrah  manusia  yang  bisa  menuntaskan  gejolak  biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur  yang kemudian dari persilangan syar’i
tersebut  sepasang  suami  istri  dapat  menghasilkan  keturunan,  hingga  dengan  perannya kemakmuran  bumi  ini  menjadi  semakin  semarak.  Adapun  Kedudukan  Perkawinan  dalam Islam diantaranya:
1. Mubah  /Boleh  yaitu  kepada  orang  yang  tidak  ada  padanya  larangan  untuk  berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan.
2. Sunat yaitu kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
3. Wajib  yaitu  kepada  orang  yang  mempunyai  nafsu  yang  kuat  sehingga  bias menjerumuskannya  ke  lembah  maksiat  (zina  dan  sebagainya)  sedangkan  ia  seorang yang  mampu.disini  mampu  bermaksud ia  mampu  membayar  mahar(mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon isterinya.
4. Makruh yaitu kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri.
5. Haram  yaitu  kepada  orang  yang  tidak  berkempuan  untuk  memberi  nafkah  batin  dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.

## KESIMPULAN
1. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan ke dua setelah adanya  putusan  pengadilan  diakibatkan  karena  kurangnya  pendidikan  dan  pengetahuan masyarakat, ditambah lagi dengan kebiasaan adat dari komunitas masyarakat serta adanya faktor ekonomi yang kurang memadai khususnya bagi pasangan poliandri yang terjadinya di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Upaya  agar  masyarakat  memiliki  kesadaran  hukum  untuk  memiliki  putusan-putusan hukum  yang  tetap  dalam  perceraian  sebelum  melakukan  perkawinan  ke  -2  adalah dilakukan  dengan  cara  pemahaman  tentang  keberadaan  hukum  perkawinan  positif  dan hukum  Islam  serta  pemberian  sanksi  hukum  terhadap  pembatalan  perkawinan  poliandri dengan  demikian  cara  tersebut  mengurangi  praktek  perkawinan  poliandri  di  Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

## REFERENSI
Ahmad  Ali,  2009.  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi Undang-Undang  (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta
Agus  Muzakkin,  2012.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Poliandri  Di  Desa  Siti Luhur  Kecamatan  Gembong  Kabupaten  Pati,  Jurnal  Hukum  Fakultas  Syariah  Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang
Amy  J.  Kaufman.  Canadian  Journal  of  Family  Law  2005  (Jurnal  West  Law)  Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
Eka  saputra,  2013.  Dampak  Bagi  Pelaku  Praktik  Perkawinan  Dibawah  Tangan  Didesa Jumrah Bagan Siapiapi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
Istiklal,  I.  (2021).  PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA  TERHADAP  TERDAKWA TINDAK  PIDANA  PERZINAAN.  UNES  Journal  Of  Swara  Justisia,  5(3),  250-258. doi:10.31933/ujsj.v5i3.222
Makmur  Syarif/  Kafa’ah,  2016.  Poliandri  Pada  Masyarakat  Kabupaten  Padang  Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.VI No.2
Mardalena  Hanifah,  2013.  Pelakasanaan  Perceraian  Pada  Perwakiwan  Campuran  di Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Pekanbaru,  Jurnal  Fakultas  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas  Riau,  Vol.  1  No.4  Februari  M.  Maryani,  Perceraian  Sirri  Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Desa  Parit  Kecamatan  Sungai  Gelam Kabupaten  Muaro  Jambi).  In  Al-Risalah:  Forum  Kajian  Hukum  dan  Sosial Kemasyarakatan (Vol. 15)
Muza  Agustina,  2017.  Faktor-Faktor  terjadinya  Poliandri  di  Masyarakat  (Studi  Kasus  di Kabupaten  Pidie  Jaya)  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam  Volume  1  No.  1. Januari-Juni
Pardi,  2013.  Analisis  Perkawinan  Poliandri  Menurut  Hukum  Islam  (Kasus  Dalamputusan Pengadilan  Agama  Kelas  I.A  Pekanbaru  Nomor1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr),  Jurnal Hukum UIN Suska, Windsor Rev. Legal & Soc. Issues Windsor Review of Legal and Social  Issues  January,  2013Article  Sarom  Bahk  (Jurnal  West  Law)  Polygamous Marriages in Canada.
Syofyan,  Y.,  &  Nazmi,  D.  (2023).  STUDI  PERBANDINGAN  PERKAWINAN  ANAK DALAM  HUKUM  ADAT  DI  INDONESIA  DAN  INDIA  DITINJAU  DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. UNES Journal Of Swara Justisia, 6 (4), 383- 397. doi:10.31933/ujsj.v6i4.288