e-ISSN : 2621-4105

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA

## Muhamad Shafwan Afif, Heru Sugiyono
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta muhamadshafwanafif@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  merek  terkenal  di  Indonesia  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan unsur persamaan pada pokoknya. Merek terkenal memiliki sifat ekslusif, namun masih terdapat banyak pelanggaran yang menimpanya seperti peniruan, pemboncengan dan hal–hal yang membuat rugi pemilik merek terkenal. Hal ini  perlu  dilakukan  analisis  agar  terciptanya  persaingan  usaha  yang  sehat  dalam  dunia  industri.  Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan lebih mengkhususkan tentang regulasi merek terkenal di Indonesia atas dasar persamaan pada pokoknya dan tanggung jawab lembaga negara yaitu DJKI terhadap merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  terkenal.  Hasil  penelitian  yaitu  untuk  perlindungan hukum terhadap merek terkenal saat ini diatur sebatas kriteria merek terkenal, larangan melakukan tindakan yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan upaya represif berupa hak melapor kepada pengadilan yang dimiliki oleh merek terkenal, hal ini tertuang didalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham No. 67 tahun 2016 yang mengatur mengenai pendaftaran merek, serta Yurispudensi Mahkamah Agung No. 022/HKI/2012. Bentuk tanggung jawab dari DJKI adalah dengan menjalankan putusan pengadilan, melakukan penyuluhan hukum dan dapat dipidana sesuai ketentuan KUHP.
Kata Kunci ; Hukum; Merek Terkenal; Tanggungjawab

## LEGITIMATE PROTECTION FOR INDONESIAN RENOWED BRAND HOLDERS

## Abstract
The composition on legitimate protection for notable imprints in Indonesia means to discover the lawful insurance  for  notable  imprints  dependent  on  certain  law  in  Indonesia  with  a  component  of  uniformity fundamentally. Notable brands have an elite nature, yet there are as yet numerous infringement that happen to them like impersonation, pillion and things that put on the map brand proprietors lose. This should be investigated  to  make  solid  business  contest  in  the  modern  world.  This  review  utilizes  a  standardizing juridical technique. In this review, the oddity is that the conversation centers more around the guideline of notable brands in Indonesia based on essential likenesses and the obligations of the state office, specifically DJKI,  for  brand  names  that  are  dropped  by  the  court  since  they  have  similitudes  on  a  basic  level  with notable brands. The aftereffects of the review are that legitimate security for notable brands is presently controlled to the degree of notable brand standards, restriction of making moves that contain components of similitude on a basic level with notable brands and oppressive endeavors as the option to answer to the court  claimed  by  notable  brands,  this  is  expressed  in  the  UU  no.  20  of  2016  concerning  Brands  and Geological  Signs,  Permenkumham  No.  67  of  2016  concerning  Brand  name  Enrollment  and  High  Court Law No. 022/HKI/2012. The type of liability of the DJKI is to do court choices, give lawful guiding and can be rebuffed by the arrangements of the Criminal Code.
Keywords ; Legal, Famous Brand, Responsibility
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Di Indonesia fenomena pelanggaran kepada pemilik sah dari merek terkenal yang  sudah  diakui  undang–undang  dan  pengadilan  banyak  terjadi,  hal  ini disebabkan  karena  gampangnya  menemukan  berbagai  jenis–jenis  produk  yang dijual  bebas  dipasaran,  mulai  dari  pasar  traditional,  toko–toko  kecil  bahkan sampai  yang  menjual  dipinggir  jalan  menggunakan  kendaran  pribadi,  lebih mirisnya produk  yang diperjual-belikan merupakan suatu produk dengan brand atau merek terkenal. Barang–barang tersebut biasanya diperjual-belikan dengan harga  yang  miring  dari  harga  aslinya,  bahkan  harganya  ini  terkadang  sampai berbeda sangat jauh dari harga normalnya yang dimiliki dari merek terkenal yang sudah diakui oleh negara, namun banyak konsumen yang tidak mengetahui cara membedakan  barang  atau  produk  yang  telah  diakui  oleh  negara  yang  asli  atau tiruan,  bahkan  tidak  sedikit  adanya  iktikad  tidak  baik  dari  konsumen  berupa sengaja membeli barang palsu, bagi mereka tentu pastinya sangat tertarik untuk membeli barang dengan  harga murah walaupun  yang mereka beli barang  palsu (KW).
Berdasarkan permasalahan tersebut sudah terdapat unsur pelanggaran bagi merek terkenal dengan sangat jelas, hal ini ditandai dengan pemroduksian/memperdagangkan  produk  tiruan  (KW)  kepada  konsumen, pelanggaran  yang  marak  tejadi  termasuk  kedalam  unsur  persamaan  secara fundamental  jika  kita  mengacu  kepada  undang-undang  nomor  20  tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG). kepastian perlindungan hukum bagi merek terkenal merupakan suatu keharusan, dengan alasan bahwa dengan adanya kepastian  hukum  bagi  pemegang  merek–merek  tersebut  yang  sudah  diketahui oleh  masyarakat  luas  (terkenal),  guna  memberikan  hak  ekslusif  dan  meberikan rasa aman kepada pemilik hak merek tersebut sesuai dengan prinsip principle of legal certainty di Indonesia.
Merek  terkenal  mempunyai  sifat  ekslusif/hak  ekslusif  yang  didapatnya berdasarkan beberapa persyaratan yang berada dalam undang-undang Merek (UU MIG)  dan  Permenkumham  tentang  pendaftaran  merek,  hal  ini  harus  dilindungi melalui undang–undang positif tertulis. Undang–Undang MIG telah menerangkan bahwa “setiap merek baru yang ingin mendaftarkannya kepada negara tidak boleh memiliki  persamaan  secara  fundamental  terhadap  merek  terkenal  yang  telah diakui oleh negara”, maka apabila terdapat indikasi persamaan pada permohonan pendaftaran merek, merek baru tersebut harus langung ditolak menimbang unsur kemiripan secara fundamental terutama dengan merek terkenal.
Disamping itu hal yang perlu diperhatikan juga mengenai tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku lembaga negara yang berkecimpung  dalam  dunia  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  seperti  merek, sebagai lembaga negara yang independent dan garda terdepan dalam menyeleksi
e-ISSN : 2621-4105
merek  baru  yang  ingin  didaftarkan  kepada  negara  maka  sudah  sepatutnya  jika terdapat  merek  dengan  indikasi  pelanggaran  berupa  persamaan  secara fundamental langsung ditolak oleh lembaga tersebut, namun sampai saat ini masih banyak merek yang melakukan penjiplakan merek terkenal, hal ini menjadi bukan sebuah  rahasia  umum  lagi  bahwa  lembaga  negara  tersebut  bekerja  kurang profesional  dan  tidak  menjadikan  UU  MIG  sebagai  salah  satu  pedoman  dalam menerbitkan sebuah merek baru.
Dalam  kenyataanya  masih  terdapat  beberapa  kasus  dimana  dalam  satu merek  dagang dengan lainnya memiliki unsur persamaan fundamental ( basically the same ), contohnya kasus merek “EIGER” yang dimana dalam kasus itu yaitu Ronny  Lukito  selaku  penggugat  dan  pemilik  sebuah  merek  terkenal  Eiger melakukan  gugatan  perdata  kepada  Budiman  Tjoh  selaku  pemilik  merek  Eiger lainnya,  namun  jika  melihat  merek  tersebut  maka  merek  pemilik  dari  tergugat merupakan sebuah merek  yang memiliki kemiripan fundamental  dengan  merek Eiger  yang  dimiliki  dan  dipegang  hak  mereknya  oleh  penggugat,  kemudian didalam perkara tersebut dijelaskan bahwa kedua merek tersebut yang memiliki kemiripan  dalam  hal  nama  dan  juga  pelafalannya  dan  sama-sama  terdaftar didalam  kelas  25,  namun  untuk  pendaftarannya  terlebih  dahulu  dilakukan  oleh merek terdaftar tergugat yang melakukannya.
Jika  kita  melihat  dari  kasus  ini  maka  secara  sepintas  kita  melihat  adanya ketidakjelasan  dari  lembaga  negara  yaitu  kementrian  hukum  dan  hak  asasi manusia  Republik  Indonesia  terutama  dalam  hal  ini  DJKI  selaku  pemilik kebijakan tentang pendaftaran, dengan alasan bahwa dalam undang-undang nama merek  dan  tanda-tanda  fundamental  telah  ditegaskan  dalam  pasalnya  bahwa “setiap merek yang didaftarkan tidak dapat terkabulkan atau ditolak jika memiliki kemiripan secara fundamental  dengan merek terkenal”, kemudian juga didalam pasal lainnya diterangkan yaitu “merek terkenal yang dimaksud dalam undang- undang ini yaitu merek yang sejenis ataupun yang berbeda jenis.” Dalam 2 pasal sudah  secara  jelas  diatur,  namun  pada  kenyatannya  masih  belum  dapat teralisasikan  dengan  baik  terutama  mengenai  unsur  kemiripan  secara fundamental.  Setelah  melihat  penjelasan  singkat  diatas  maka  penelitian  ini meneliti bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh DJKI atas kelalaianya.
Penelitian  mengenai  perlindungan  terhadap  merek  terkenal  telah  banyak dilaksanakan oleh penelitian teradahulu, untuk contohnya  yaitu penelitian Iqbal (2021)  yang  berjudul  ‘ Legal  Protection  of  Famous  Trademarks’ yang berfokuskan  kepada  analisis  peneliti  terhadap  keberhasilan  regulasi  merek terkenal di Indonesia. Kelebihan dari penelitian ini terletak dari pengamatan yang dilakukan  tentang  merek  terkenal  dan  regulasinya,  karena  regulasi  khusus mengenai  merek  terkenal  belum  termuat  di  Indonesia,  saat  ini  yang  termaktub didalam undang- undang MIG hanya pernyataan “merek tidak dapat melakukan
e-ISSN : 2621-4105
pendaftaran jika memiliki kemiripan secara fundamental dengan merek terkenal” sehingga banyak kelemahan  yang termuat diundang–undang ini seperti maksud dari persamaan secara fundamental  seperti apa. 1 Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak dijelaskan mengenai akibat hukum dari pelanggar merek terkenal dan upaya preventif dari DJKI, berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini memiliki  perbedaan  yaitu  membahas  mengenai  tanggungjawab  DJKI  yang dikaitkan kedalam ranah hukum perdata dan pidana, bentuk tanggungjawab yang dilakukan  DJKI  dengan  menghapuskan/membatalkan  merek  yang  memiliki persamaan  secara  fundamental  dengan  merek  terkenal  atas  dasar  putusan pengadilan  dan  memberikan  denda  kepada  pelaku  pendomplengan  merek  serta DJKI juga dapat terkena perbuatan pidana berupa penyelewengan dalam jabatan. Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Desmayanti  (2018)  dengan  judul
“Tinjauan Umum Perlindungan Merek Tekenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif  Hukum  di  Indonesia,”  dalam  penelitian  ini  menganalisis  mengenai hubungan  antara  undang–undang  nomor  20  tahun  2016  tentang  MIG  dan  juga Permenkumham  Nomor  67  tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Merek,  dengan penyelesaian sengketa merek terkenal yang dilakukan oleh pengadilan negeri di Indonesia. Di penelitian ini memiliki kelebihan, karena menjelaskan bahwasannya undang–undang merek terkenal saat ini masih belum dapat berfungsi secara baik dan belum memiliiki unsur kepastian hukum, Hal ini terlihat dari setiap pilihan yang memiliki komponen yang sama, lebih tepatnya kedekatan pada tingkat dasar namun  memiliki  hasil  putusan  yang  beragam. 2 Kekurangan  dari  penelitian  ini yaitu tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai  persamaan secara fundamental, berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu membahas mengenai unusr persamaan secara fundamental berdasarkan teori-teori yang relevan.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mangowal (2017) yang berjudul “Perlindungan Hukum merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20  tahun  2016  tentang  Merek,”  melakukan  analisis  mengenai  regulasi  hukum untuk merek terkenal dan juga melakukan penelitian tentang pelanggaran merek dapat  diatasi  melalui  penanganan  pidana,  perdata,  adminitrasi  negara,  pabean, badan  standar  industri,  banda  standar  periklanan.  Kelebihan  dari  penelitian  ini adalah  menjabarkan  sudut  pandang  penanganan  baru  selain  melalui  jalur keperdataan  (hukum  perdata),  tetapi  dapat  melalui  yang  lainnya. 3 Kekurangan dari  penelitian  ini  yaitu  tidak  dijelaskan  mengenai  akibat  hukum  yang  dapat diterima  oleh  DJKI,  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini
1 Mohammad Iqbal and Erdyanto Dwi Nugroho, “Legal Protection Of Famous Trademarks,” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 105–16, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3460.
2 Rakhmita  Desmayanti,  “Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai  Daya  Pembeda Menurut  Prespektif  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal  Cahaya  Keadilan 6,  no.  1  (April  30,  2018):  1–21, https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874.
3 Jacklin  Mangowal,  “Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek,” Lex Et Societatis 5, no. 9 (2017): 22–29.
e-ISSN : 2621-4105
memiliki perbedaan yaitu membahas mengenai akibat hukum yang dapat diterima DJKI  yang  dikaitkan  kedalam  ranah  hukum  perdata  dan  pidana,  bentuk  akibat hukum yang dapat diterima DJKI dapat berupa denda administrasi dan hukuman pidana sesuai KUHP.
Penelitian  terdahulu  berfokuskan  kepada  sudut  pandang  efektifitas  dan kejelasan  undang–undang  perlindungan  merek  mengenai  merek  terkenal,  serta dikaitkan  dengan  putusan  pengadilan  tertentu,  namun  disisi  lain  terdapat kekurangannya  seperti  peran  dari  instansi  negara  belum  dijelaskan.  Sedangkan penelitian ini memiliki novelty , mengkhususkan tentang regulasi merek terkenal di  Indonesia  atas  dasar  persamaan  secara  fundamental  dan  tanggung  jawab lembaga  negara.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisa  perlindungan hukum  bagi  merek  terkenal  berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia  atas  dasar persamaan  secara  fundamental  dan  tanggungjawab  dari  DJKI  selaku  lembaga negara terhadap merek yang dibatalkan oleh pengadilan negeri karena memiliki unsur persamaan secara fundamental dengan merek terkenal serta akibat hukum yang dapat diterima oleh DJKI selaku lembaga negara.
B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal atas adanya permohonan  pendaftaran  merek  yang  mempunyai  “persamaan  pada pokoknya” di Indonesia?
2. Bagaimana tanggungjawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah melakukan pendaftaran merek, namun dibatalkan oleh pengadilan niaga karena dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum  doktrinal,  yaitu  ‘pendekatan  dengan  menjelajahi  bahan  pustaka  atau informasi  data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang–undangan dan norma–norma yang selaras dengan masalah yang ada’. 4 Penelitian  ini  menekankan  kepada  deskriptif  analistis,  yaitu  melihat  teori–teori yang relevan dan dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku, serta penerapan praktiknya yang selinier dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk bahan yang menjadi sumber dan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah data sekunder yang didapat dari memadukan bahan-bahan hukum yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  menggunakan library  research (penelitian kepuskatakaan)  yang  memiliki  makna  bahwa  penelitian  dilakukan  dengan meneliti  artikel  ilmiah  yang  sudah  ada  sebagai  bahan  pustaka  (data  sekunder). Teknik  analisis  data  menggunakan  kualitatif  normatif,  yaitu  data  yang  sudah didapat  kemudian  diteliti  secara  sistimatis,  serta  melakukan  analisis  dengan
4 Mukti  Fajar  &  Yulianto  Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
metode  kualitatif  normatif  dengan  tujuan  memperoleh  kejelasan  dari permasalahan yang diteliti. Tujuan dipilihnya analisa ini adalah agar mendapatkan berbagai  sudut  pandang  mengenai  penerapan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  yang  mengatur  implementasi  undang–undang  nomor  20  tahun  2016 tentang  merek  (UU  MIG)  sehingga  akhirnya  mendapatkan  gambaran  regulasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan diterapkannya perlindungan hukum bagi  merek  terkenal  di  Indonesia  atas  dasar  persamaan  secara  fundamental  dan tanggung jawab dari DJKI terhadap merek yang di batallkan pengadilan.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek  Terkenal  atas  adanya Permohonan  Pendaftaran  Merek  Yang  Mempunyai  “Persamaan  Pada Pokoknya” Di Indonesia
Merek sebagai suatu karya hasil dari ide dan pemikiran yang digabungkan satu sama lain dengan tujuan sebagai branding dalam sebuah product bisnis yang bernilai ekonomi, baik didalam negeri, khususnya publik maupun diluar wilayah Indonesia  (secara  universal)  tentu  memiliki  banyak  bahaya  sebagai  peniruan merek,  terutama  yang  kini  dikenal  luas  dengan  panggilan  merek  terkenal. 5 Jaminan sah yang diperlukan oleh merek-merek terkenal untuk menjaga reputasi, citra baik dan hak keekslusifannya terteta secara definitif dalam undang-undang MIG  mengenai  merek  terkenal  yang  didalam  tatanannya  menjelaskan  bahwa ‘calon pemohon pendaftar, baik yang mengatasnamakan individu maupun yang beratasnamakan sebuah badan hukum tidak dapat melakukan registrasi jika merek tersebut mempunyai persamaan secara fundamental dengan merek terdaftar yang terkenal dan diterima oleh pengadilan baik merek sejenis ataupun berbeda jenis dari merek yang ingin melakukan registrasi kepadan lembaga berwenang, dalam konteks ini adalah DJKI, agar terciptanya rasa aman bagi pemilik merek terkenal yang  sudah  diakui  oleh  negara’.  Jenis  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh perundang-undangan tentang MIG, kepada merek terkenal ialah merek terkenal dapat  melakukan  gugatan  penghapusan  atau  royemen  merek,  ditujukkan  pada negara  melalui  pengadilan  niaga  di  Indonesia,  gugatan  ini  dapat  beradasarkan adanya kemiripan secara fundamental dengan merek terdaftar yang terkenal. 6
Hukum  memiliki  komitmen  untuk  menjamin  kecenderungan  seseorang dengan  memberikan  kapasitas  baginya  untuk  bertindak  dalam  memuaskan kecenderungannya  sesuai  jalur  yang  berlaku,  terukur  sesuai  kapasitasnya. Pendapat  dikemukakan  oleh  Philipus  M.Hadjon  yaitu  bahwa  standar  kepastian hukum yang sah bagi orang-orang terhadap kegiatan pemerintah bersandar pada pengakuan dan jaminan kebebasan bersama mengingat fakta bahwa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah dibarat, pengenalan ide-ide pengakuan dan jaminan pada
5 Rahmadia Maudy Putri Karina and Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (May 29, 2019): 194–212, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212.
6 Zaenal  Arifin  and  Muhammad  Iqbal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 56–60, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.21172.
e-ISSN : 2621-4105
kebebasan bersama ditujukan pada batas-batas dan menetapkan komitmen pada masyarakat  dan  otoritas  publik.  Hipotesis  hukum  dan  ketertiban  pada  dasarnya menyiratkan bahwa hukum adalah tak tertandingi dan komitmen masing-masing negara  bagian  atau  eksekutif  pemerintah  tunduk  pada  hukum  (bergantung  pada hukum), tidak ada paksaan yang dikecualikan dari aturan yang diikuti orang lain (dikecualikan dari aturan yang diikuti semua orang), semuanya berada dibawah hukum (dibawah hukum dan ketertiban), dengan dalam situasi ini, tidak boleh ada kekuatan  subjektif  (kekuatan  diskresioner)  atau  sekali  lagi  penganiayaan kekerasan.
Dalam  penggunaan  hukum  yang  sah  untuk  merek-merek  terkenal  di Indonesia  unsur  yang  penting  yaitu  unsur  persamaan  secara  fundamental, pendapat  mengenai  unsur  ini  dikemukakan  oleh  Beverly  W.  Pattishall  didalam tulisannya  menyebutkan  bahwa  faktor  yang  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk mengetahui adanya Persamaan secara fundamental adalah sebagai berikut :
a. Paralelisme tampilan ( Similitude of Appreance);
b. Kata asing ( Unfamiliar Terms);
c. Paralelisme kedekatan arti ( Closeness of Meaning);
d. Paralelisme kata dan tanda gambar ( Word and Picture Imprints);
e. Paralelisme kedekatanvsuara ( Closeness of Sound). 7
Dalam  menerapkan  perlindungan  hukum  untuk  merek  populer,  lembaga yang berada digarda terdepan adalah DJKI, pengadilan negeri, mahkamah agung serta  pemilik  merek  terkenal  yang  sudah  terdaftar  itu  sendiri.  Setiap  lembaga– lembaga tersebut tentu memiliki peranan masing-masing. 8 DJKI berperan untuk memfilter  merek  yang  memiliki  kemiripan  secara  fundamental  dengan  merek terkenal saat registrasi merek baru melalui bank data lembaga, pengadilan negeri terutama pengadilan niaga berperan untuk memutuskan secara adil dan saksama jika  terdapat  perkara  dengan  unsur  persamaan  secara  fundamental,  mahkamah agung  berperan  seperti  pengadilan  negeri  namun  dalam  tingkatan  yang  lebih tinggi  dan  putusan  yang  lebih  kuat  kemudian,  terakhir  adalah  pemilik  merek terkenal itu sendiri berperan untuk mengawasi merek-merek yang baru terdaftar.
Kemudian  jika  terdapat  indikator  persamaan  secara  fundamental  maka memiliki  kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  pembatalan  atau  royemen merek,  setiap  lembaga  yang  turut  andil  harus  secara  konsisten  mematuhi  dan menyetujui undang-undang dan pedoman yang berlaku dan relevan. 9
7 Legalakses.com,  “‘Persamaan  Pada  Pokoknya’  Dalam  Hak  Merek,”  Legalakses.com,  n.d., https://www.legalakses.com/persamaan-pada-pokoknya/.
8 Wahyudy  Falarungi,  Hambali  Thalib,  and  Syamsuddin  Pasamai,  “Penegakan  Hukum  Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar,” Journal of Lex Philosophy (JLP) 1, no. 2 (December 19, 2020): 151–62, https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.214.
9 Sendy Anugrah, “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal,” Aktualita (Jurnal Hukum) 2, no. 1 (July 19, 2019): 18–37, https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4663.
e-ISSN : 2621-4105
Menurut Jimly Asshiddiqie maksud dari kata penegakan hukum ialah proses yang  ditempuh  agar  berfungsi  dan  tegaknya  norma–norma  hukum  secara riil sebagai  acuan  perilaku  hubungan  hukum,  antara  marwah  bermasyarakat  dan negara. 10 Dari  sudut  pandang  konsepsional  dapat  diartikan  bahwa  penegakan hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  gerakan  menyesuaikan  hubungan kualitas  yang  dijelaskan  dalam  pedoman  yang  sesuai  dan  ditunjukkan  dalam mentalitas aktivitas sebagai perkembangan dari pertemuan tertentu, evaluasi yang ditentukan  untuk  membuat,  mengikuti,  dan  menjaga  aktivitas  publik  yang tenang. 11 Ruang  lingkup  dalam  penegakan  hukum  berdasarkan  pendapat  Jimly Asshiddiqie, dapat dijumpai sebagai unsur manusia atau orang,  kemudian kedua, institusi,  badan  atau  organisasi  dengan  kualitas  lembaganya  sendiri–sendiri. 12 Berdasarkan  uraian  tersebut  disimpulkan  bahwa  keamanan  yang  sah  (hukum) terhadap  merek-merek  terkenal  di  Indonesia,  yang  memiliki  peran  vital  adalah aparatur penegak hukum. Apabila dalam tugasnya aparatur penegak hukum tidak dapat  bekerja  secara  profesional  maka  tidak  akan  melahirkan  masyarakat  yang taat pada hukum. 13
Peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  preservasi  yang  sah  secara hukum sangat jelas dan tegas tertuang dalam Pasal 21 UU MIG. 14 Merek dapat menjadi merek populer jika memenuhi kualifikasi  yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya dalam Pasal 83 ayat 2 UU MIG dapat disimpulkan  bahwa  merek  terkenal  disahkan  berdasarkan  keputuan  pengadilan yang  berwenang  dan  dalam  klarifikasi  Pasal  21  ayat  1  huruf  b  UU  MIG  yaitu merek  tersebut  sudah  banyak  diketahui  masyarakat  umum,  memiliki  citra  baik yang dihasilkan berupa kualitas dan branding , terdapat keterangan telah terdaftar di negara asing.
Kemudian, dalam Pasal 18 ayat 3 Permenkumham Merek disebutkan syarat menjadi  merek  terkenal  seperti  adanya  pengetahuan  dan  pengakuan  dari masyarakat  bahwa  merek  tersebut  terkenal,  volume  barang  keluar  dan  laba pemilik  merek,  lundang  pasar  yang  dikuasi  oleh  merek  tersebut,  jangkauan wilayah dan waktu merek tersebut dipergunakan, tingkat intensitas dari branding merek  tersebut  dan  investasi,  merek  tersebut  telah  mengajukan  permohonan pendaftaran merek di negara lain, putusan pengadilan yang mengkonfirmasikan
10 Jimly  Ashidqie, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
11 Sarjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
12 Laurensius Arliman S, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
13 Sherly  Ayuna  Putri,  Tasya  Safiranita  Ramli,  and  Hazar  Kusmayanti,  “Penyelesaian  Sengketa Merek  Terkenal  Sephora  Atas  Dasar  Persamaan  Pada  Pokoknya  Berdasarkan  HIR  Dan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek,” Jurnal  Hukum  Positum 4,  no.  2  (December  21,  2019):  57–67, https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3182.
14 Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” Pub. L. No. 20 (2016), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016.
e-ISSN : 2621-4105
bahwa merek tersebut adalah merek populer. 15 Selain 2 peraturan tersebut terdapat statuta pengadilan tinggi Republik Indonesia nomor 022K/HaKI/2002. Menurut majelis hakim kriteria merek populer ialah masyarakat umum sangat mengetahui merek  didalam  jenis  usaha  tersebut,  bagusnya  reputasi  merek  yang  didapatkan melalui branding yang  secara continue dan  pemiliknya  berinvestasi  dibeberapa negara, telah terbukti terdaftar di negara lain secara sah. 16 Baik dalam undang– undang  atau  peraturan  lainnya  yang  paling  utama  adalah  iktikad  baik  dari masayarakat  luas  dalam  menerapkan  dan  melaksanakan  peraturan–peraturan tersebut.
Budaya  hukum  dapat  diartikan  sebagai  kebulatan  faktor  yang  dapat menentukan  sistem  hukum  mendapatkan  tempatnya  yang  nyata  dalam  ruang lingkup  masyarakat  umum.  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  merek  terkenal dalam  hal  ini  bergantung  kepada  individu  setiap  lembaga. 17 Pribadi  tersebutlah yang  berperan  penting  dalam  mengawasi  para  penegak  hukum  terkait perlindungan  merek  terkenal  ini.  Disamping  itu  budaya  hukum  masyarakat menjadi faktor nyata agar hak ekslusif dari merek terkenal yang sudah terlindungi oleh hukum atas merek, tetap dipertahankan dan memberikan keyakinan bahwa semuanya  baik-baik  saja  bagi  pemilik  merek  yang  sah.  Budaya  hukum  pun berperan  penting  untuk  dapat  menentukan  apakah  hukum  ini  dapat  berjalan dengan baik atau sebaliknya. 18
Teori tentang hukum dikemukakan oleh Gustav Radburch, dia mengatakan bahwa dalam hukum memiliki tiga nilai yang menjadi dasarnya yaitu;
a. Keadilan;
b. Kepastian hukum;
c. Kemanfaatan hukum.
Dalam  hipotesisnya,  Gustav  menjelaskan  bahwa  'standar  kebutuhan  yang berasal dari tiga kualitas esensial adalah tujuan dari sebuah undang-undang'. Hal ini  karena  pada  kenyataannya  keadilan  yang  sah  seringkali  kontradiktif  dengan keyakinan  dan  kepastian  hukum  serta  sebaliknya.  Ketika  diantara  ketiga  nilai dasar tersebut terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan guna terciptanya hukum  yang  ideal.  Menurut  Gustav  ketiga  nilai  dasar  ini  bersifat  relatif,  dapat berubah–ubah  untuk  menjadi  prioritas  dalam  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini terjadi karena suatu saat hukum tersebut mengutamakan keadilan, namun disaat
15 Kementrian  hukum  dan  HAM,  “Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Tentang  Pendaftaran Merek,”  Pub.  L.  No.  67  (2016),  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133289/permenkumham-no-67- tahun-2016.
16 Mahkamah Agung, “Yurispudensi Mahamah Agung,” Pub. L. No. 22K/HaKI/ (2002).
17 Anajeng  Esri  Edhi  Mahanani,  “Rekonstruksi  Budaya  Hukum  Berdimensi  Pancasila,” Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan 22, no. 2 (2019):
1–10,
https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.
18 Mukti Fajar, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani, “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 25,  no.  2  (May  2018):  210–36, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1.
e-ISSN : 2621-4105
lain  hukum  tersebut  menonjolkan  kepastian  hukum,  lalu  diwaktu    yang  lain mengunakan kemanfaaatan hukum dalam penerapannya. 19
Implementasi  proteksi  terhadap  merek  populer  berdasarkan  UU  tentang MIG  jika  ditinjau  dari  teori  dasar  hukum  yang  dikemukakan  Gustav  Radburch maka lebih condong kepada nilai keadilan serta kepastian hukum, perlindungan bagi merek terkenal sejauh ini diatur dalam Pasal 21 undang–undang nomor 20 tahun 2016 tentang MIG jo Pasal 19 permenkumhan nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. 20
Dalam  keadilan  memiliki  perspektif  filosofis  yakni  kaidah  hukum,  nilai kesamarataan,  moral  dan  terakhir  etika.  Hukum  tercipta  sebagai  penyelenggara nilai  keadilan, kemudian nilai  keadilan turut serta menjadi  bagian dasar  hukum untuk membuat hukum menjadi nyata. Kesamarataan memiliki sifat normatif dan juga  konstitutif  untuk  hukum.  Keadilan  menjadi  dasar  dari  moral  hukum  dan sekaligus  barometer  sistem  hukum  yang  berlaku  saat  ini  (positif),  terlebih  lagi, dengan asumsi tidak ada kesetaraan, standar, tidak memiliki hak untuk menjadi undang-undang. 21 Berdasarkan  teori  keadilan  dengan  jaminan  hukum  bagi pemegang merek terkemuka di  Indonesia, pelaksanaan jaminan  yang sah  untuk merek-merek terkenal harus menciptakan rasa ekuitas untuk merek yang berbeda.
Penelitian  dari  Thoyyibah  (2018)  menyimpulkan  bahwa  perlindungan kepada merek terkemuka di Indonesia sudah diatur dalam undang–undang nomor 20  tahun  2016  tentang  MIG  dan  statuta  pengadilan  tinggi  Republik  Indonesia Nomor 274 PK/Pdt/2003, disamping itu dalam penelitiannya disimpulkan bahwa merek  dikategorikan  sebagai  merek  terkenal  dengan  syarat  masyarakat  luas mengetahuinya  dan  citra  kepada  merek  tersebut  yang  dapat  berupa  banyaknya merek  tersebut  terdaftar  dibanyak  negara  serta  branding  untuk  mengedarkan produknya secara luas. 22 Penelitian Thoyyibah tersebut dilengkapi oleh Budiman (2019)  didalam  penelitiannya  tentang  ‘perlindungan  hukum  terhadap  merek terkenal  di  Indonesia  menguraikan  bahwa  terdapat  perjanjian  international diterapkan  di  Indonesia  yaitu Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property Right  Agreement (TRIPs)  yang  telah  diimplementasikan  dalam  undang-undang MIG.  kemudian  dalam  penelitiannya  juga  dijelaskan  bahwa  suatu  merek  tidak bisa  menyensuskan  merek  tersebut  apabila  terdapat  kesamaan  pada  pokoknya dengan  merek  terkenal  sebagaimana  diatur  didalam  Pasal  21  UU  MIG.  semua unsur–unsur  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  persamaan  secara  fundamental baik  dari  sisi  penglihatan,  pelafalan,  huruf  dan  semacamnya  tidak  boleh
19 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
20 Tasya  Safiranita,  Sherly  Ayuna  Putri,  and  Hazar  Kusmayanti,  “Penyelesaian  Sengketa  Merek Terkenal  ‘SEPHORA’  Atas  Dasar  Persamaan  Pada Pokoknya  Berdasarkan  Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR)  Dan  Undang-Undang  Merek,” Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi 9,  no.  1 (November 30, 2017): 112–21, https://doi.org/10.28932/di.v9i1.734.
21 Fenny Cahyani et al., “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia,” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 146–60, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328.
22 Thoyyibah  Bafadhal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Di  Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (June 1, 2018): 21–41, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41.
e-ISSN : 2621-4105
terdaftarkan  kepada  DJKI  karena  memiliki  kemiripan  pada  dasarnya  dengan merek terdaftar yang terkenal. 23
Dalam  penjelasan  selanjutnya  Pasal  21  UU  tentang  MIG,  sangat  terlihat bahwa persamaan secara fundamental  adalah 'persamaan  yang ditimbulkan dari komponen  satu  merek  dengan  merek  lainnya,  memunculkan  perasaan  bahwa kemiripan  dari  segi  struktur,  situasi,  dan  sebagainya.  teknik,  menyusun  sistem atau campuran komponen, atau perumpamaan. suara deklamasi yang terkandung dalam merek.
Utrecht menawarkan pandangannya terhadap kepastian hukum, sebagaimana ditunjukkan olehnya, kepastian yang sah mengandung 2 implikasi, yang  pertama  adalah  adanya  pedoman  umum  memuat  perbuatan  apa  yang diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan  oleh  setiap  individu,  kemudian  kedua, berupa keamanan hukum yang didapatkan individu untuk menghindari kebijakan tidak  mendasar  (kesewenangan)  pemerintah,  sebab  dengan  peraturan  bersifat general maka data diketahui oleh individu, bagaimana perilaku yang bisa dituduh atau ditangani orang oleh negara dan diperbuat oleh individu. 24
Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht maka “perlindungan  hukum bagi merek terkenal perlu adanya peraturan secara general dan  khusus  untuk  mengaturnya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  yang  merugikan pemilik hak ekslusif dari merek populer yang telah terdaftar dari unsur persamaan secara  fundamental”.  Di  Indonesia  perlindungan  hukum  ini  sudah  terdapat didalam  kebijakan  regulasi  undang-undang  tentang  MIG,  kemudian  terdapat dalam Permenkumham tentang Pendafataran Merek dan statuta pengadilan tinggi Republik Indonesia Nomor 022 K/HaKI/2002.
Perlindungan  hukum  yang  ideal  untuk  merek  terkenal  di  Indonesia  dapat dilakukan  dengan  memenuhi  2  prinsip  penting  yaitu  tegaknya  keadilan  dan terwujudnya perdamaian, hal  ini dapat  diimplementasikan dalam wujud adanya regulasi khusus mengenai merek terkenal yang didalamnya dapat berisi mengenai kriteria  merek  terkenal  secara  konkrit,  syarat  menjadi  merek  terkenal,  adanya sebuah  badan  pemerintah  yang  bertugas  untuk  melakukan  survey  kepada masyarakat  luas  mengenai  suatu  merek  guna  mempermudah  merek  baru  yang mendaftar  agar  tidak  adanya  unsur  persamaan  secara  fundamental  dan  adanya hukuman selain penghapusan dan  pembatalan merek, hukuman dapat  berwujud seperti  denda  atau  hukum  pidana  sesuai  ketentuan  KUHP.  Berdasarkan  sudut pandang  penelitian  ini  maka  peneliti  berpendapat  bahwasannya  didalam  masa digital  dan  elektronik  undang-undang  mengenai  merek  masih  relevan  untuk digunakan, akan tetapi dalam konteks merek terkenal sudah tidak cukup relevan, sebab masih banyak kekosongan yang terdapat didalamnya seperti hukuman dari pelaku  yang  sengaja  melakukan  pendomplengan  dan  peniruan  merek  terkenal,
23 Citra  Rosa  Budiman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  (Well-Known)  Di Indonesia,” Reformasi Hukum 23, no. 1 (November 27, 2019): 1–18, https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.54.
24 Syahrani Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
e-ISSN : 2621-4105
selain  itu  terkait  pihak  yang  melaporkan  didalam  undang-undang  MIG  saat  ini hanya  subjek  hukum  yang  bersangkutan  namun  dalam  kecanggihan  teknologi maka menurut  penelitian ini siapa saja dapat  melaporkannya kepada kepolisian atau  pengadilan  sebagai  seorang  saksi  yang  disertai  bukti  substansial  sesuai dengan pengaturan undang-undang.
Perlindungan  hukum  bagi  merek  terkenal  di  Indonesia  lebih  menekankan kepada kepastian hukum  untuk  penegakannya,  yaitu maksudnya adalah dengan adanya  hukum  tertulis  maka  terjaminnya  merek  terkenal  dari  perbuatan  atau perilaku  yang  bertujuan  untuk  meniru,  mendompleng  baik  barang  sejenis  atau berbeda  jenis  dan  senantiasa  menjunjung  tinggi  asas  persamaan  secara fundamental dengan asas iktikad baik.
2. Tanggungjawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Yang Telah  Melakukan  Pendaftaran  Merek,  Namun  Dibatalkan  Oleh Pengadilan  Niaga  Karena  Dinyatakan  Memiliki  Persamaan  Pada Pokokya Dengan Merek Terkenal
Pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang ekslusif dan berbeda dari pegawai  negeri  biasa,  namun  kewenagan  ini  senantiasa  diiringi  oleh tanggungjawab,  hal  ini  berdasarkan  prinsip geen  bevoegdheid  zonder verantwoordenlijkheid yang mengandung pengertian tidak ada kekuasaan tanpa tanggungjawab,  maka  dalam  pelaksanaannya  kewajiban  dapat  dipisahkan menjadi 2 struktur, yaitu kewajiban posisi pertama dan kewajiban moral kedua, hal  ini  dapat  diperhatikan  dalam  hal  bahwa  seseorang  menyelesaikan  sesuatu, demi kepentingan jabatan (ambtshalve) , bentuk tanggungjawabnya dalam jabatan seperti ganti rugi dan denda, maka akan ditangguhkan kepada APBN dan APBD, jika  perbuatan  orang  tersebut  beratasnamakan  pribadi  maka  bentuk pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada APBN dan APBD akan tetapi bentuknya  ganti  rugi  berupa  uang  pribadi  sebab  atas  kesalahan  pribadi. 25 Di Indonesia tanggungjawab pribadi erat kaitannya dengan perbuatan penyimpangan dalam administrasi, regulasi mengenai penyimpangan dalam administrasi saat ini termaktub dalam Pasal 1 angka 3 undang–undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 26 berdasarkan dari suatu sudut pandang hukum publik,  pertanggungjawaban  berhubungan  dengan  penerapan  kewenangan  yang bertolak  belakang  dengan  norma  hukum,  didalamnya  termasuk  melawan perundang–undangan  yang  berlaku,  kecurangan  wewenang  yang  jelas  tidak masuk  akal  ataupun  unsur  lain  yang  mengakibatkan  hak–hak  dari  warga terlanggar. 27
25 Lutfil  Ansori,  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan,” Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2015): 134–50,
https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v2i1.165.
26 Pemerintah pusat, “Undang-undang (UU) Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Pub. L. No. 37 (2008), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39708.
27 Hertanti  Pindayani,  “Tanggung  Jawab  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek,” Authentica 1, no. 1 (December 8, 2018): 42–50, https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.8.
e-ISSN : 2621-4105
DJKI memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran merek baru, dimulai saat proses verifikasi adminitrastif, dalam proses ini apabila dalam kurun waktu 30 hari tidak ada penafian dari pemilik merek lain terutama yang terdaftar maka proses tersebut berlanjut kepada verifikasi substantif, dilakukan oleh tim khusus dari  bagian  pemeriksa  merek  sesuai  regulasi  yang  berlaku,  tugas  pokok  dari bagian  pemeriksa  merek  ini  yaitu  memvalidasi  merek  berupa  perencanaan, pemeriksaan dan penulusuran dokumen–dokumen dari merek tersebut.
Untuk  menganalisis  bentuk  tanggungjawab  dari  DJKI  maka  dalam penelitian  ini,  menautkan  terhadap  perkara  merek  “EIGER”  dengan  putusan No.41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt,sengketa  ini  berawal  dari  perusahaan nasional berdomisili di Bandung yang bergerak dibidang industri rumahan berupa tas  sejak  tahun  1970-an,  penggugat  dipercaya  untuk  menjalankan  dan menyebarluaskan produk dari luar negeri melalui perusahannya, penggugat juga membuat  lapangan  kerja  untuk  masyarakat  Indonesia  bernama  PT.  Eksonindo Multi Product Industri, dan PT. Eigerindo Multi Produk Industri yang bernaung didalam grup usaha bernama B&B Inc, selain itu penggugat pun diakui sebagai tokoh bisnisman nasional  yang  ditandai  dengan  berbagai  penghargaan  yang diperoleh penggugat  dari institusi  dalam negeri  maupun luar negeri. Penggugat telah  mengeluarkan  merek  “EIGER”  dalam  perjalanan  usahanya  yang mengembangkan bisnisnya sejak 1980-an.
Penggugat  melakukan  pendaftaran  merek  dagang  kepada  turut  tergugat yaitu  DJKI  di  kelas  25,  dengan  nomor  rencana  D00.2014.019111  yang  berarti mengamankan jenis  produk (pakaian, bra wanita, jas, jas, kemeja, singlet, kaus kaki,  sarung  tangan,  dasi,  ikat  pinggang,  topi,  ikat  kepala,  sepatu,  sepatu, selendang,  korset,  rompi,  kerudung,  lengan,  penutup  (songkok),  sepatu,  sandal, jas, tutup kepala, namun setelah pihak yang dirugikan menyebutkan fakta objektif pada bank informasi termohon, terdapat jejak yang sebanding yang mempunyai persamaan  esensial  dengan  jejak  pihak  yang  dirugikan  dengan  nomor IDM000495808  di  kelas  25  untuk  jenis  barang  dagangan  :  kaus  kaki  ,  gesper (gaun)  dan  nomor  IDM000087029  di  kelas  25  untuk  produk;  kaus  kaki,  ikat pinggang milik tergugat dengan nama merek “EIGER”, hal ini sangat mengusik penggugat  sebab tujuan  penggugat  melakukan pendaftaran merek kepada  DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak ekslusif dari merek ‘EIGER’ guna keberlangsungan bisnisnya yang beratasnamakan Ronny Lukito.
Untuk mendukung pembuktian dari penggugat maka penggugat melakukan tracking dan penyelidikan mengenai merek tergugat dan menemukan fakta bahwa tidak adanya produk–produk milik tergugat yang menggunakan merek ‘EIGER’ dalam kelas barang 25, namun tergugat menjalankan bisnisnya dibidang kosmetik yang  bernaung  dibawah  PT.  Rantaeus  Cipta  Pesona,  produk  yang  dihasilkan berupa  parfum, deodorant,  pomade (minyak  rambut)  dengan  merek
e-ISSN : 2621-4105
‘AMBASSADOR Eau de Parfum’, ‘Eiger’, ‘EVO’, ‘GARAVANE’, ‘Venon’ dan ‘EVELYN’, selain itu penggugat juga menerima surat somasi dari tergugat, berisi agar penggugat tidak menggunakan nama ‘EIGER’ jika tidak maka akan berlanjut ke  ranah  hukum,  tergugat  juga  meminta  restitusi  kepada  penggugat  jika  ingin menggunakan  merek  ‘EIGER’  untuk  kelas  barang  25  yang  dimiliki  oleh penggugat. berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan tergugat adalah ingin mendompleng merek dagang penggugat yang sudah terkenal dengan ketidakjujuran  melanggar  unsur  persamaan  secara  fundamental  dalam  undang– undang  MIG.  Menurut  penelitian  ini  alasan  penggugat  menganggap  merek tergugat  memiliki  persamaan  secara  fundamental  dengan  mereknya  karena terletak  diunsur  nama  ‘EIGER’  dan  berada  di  kelas  25  dan  jenis  barangnya serupa. 28
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak penggugat melaporkannya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui gugatan pembatalan merek, sesuai dengan Pasal  76 undang-undang MIG,dalam pasal  20 dan 21 diterangkan bahwa  pihak yang  memiliki  permasalahan  dengan  pihak  lainnya  dapat  mengajukan  gugatan pembatalan  merek,  selain  regulasi  tersebut  yang  menjadi  landasan  hukum  dari penggugat adalah Pasal 21 ayat 1 huruf b yang memiliki makna, pendaftaran harus ditolak  jika  memiliki  kemiripan  dengan  jelas  ’persamaan  secara  fundamental’ dengan merek terkenal baik sejenis ataupun tidak, dalam peraturan internasional juga  dijabarkan,  berdasarkan  pasal  62bis  ayat  1  Konvensi  Paris  menjelaskan bahwasannya, negara yang turut terlibat konvensi harus menolak, membatalkan, dan  melarang  merek  yang  merupakan  tiruan  dari  merek-merek  terkenal  karena dapat mengakibatkan kebingungan dalam masyarakat.
Menurut penelitian ini apa yang dilakukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah  benar  dengan  menerima  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat sebagaimana termaktub didalam undang–undang serta regulasi internasional dan dapat teralisasikan dengan cukup baik. Saat ini Indonesia sudah memiliki sistem pendaftaran  merek  baru  dan  sudah  berjalan  dan  sesuai  regulasi  yang  ada,  akan tetapi  menurut  penelitian  ini  masih  terdapat  kekosongan  hukum,  hal  ini  dapat dicirikan dengan belum adanya data mengenai merek terkenal secara jelas, saat ini  untuk  mengetahui  merek  tersebut  terkenal  atau  tidak,  dapat  dilakukan  jika pengusaha yang ingin melakukan pendaftaran merek baru melakukan pencarian secara mandiri terkait merek terkenal guna mengetahuinya.
Dalam  sengketa  merek  dagang  tersebut,  menurut  penelitian  ini  sudah sewajarnya jika merek dagang miliki tergugat ditolak oleh turut tergugat, karena mengingat hal–hal sebagai berikut :
28 Sukmo Hanggarjito & Simona Bustani, “Tanggung Jawab Ditjen KI Terhadap Pembatalan Merek Dagang COFFEEBERRY (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769K/PDT.SUS.HKI/2019)” 3, no. 1 (2020): 822–40, https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8928.
e-ISSN : 2621-4105
a. Tergugat memiliki unsur iktikad tidak baik berupa hanya mendaftarkan saja akan tetapi tidak melakukan produksi untuk merek ‘EIGER’ dan mengancam dalam sebuah surat somasi yang ditujukan kepada penggugat;
b. Merek  ‘EIGER’  milik  penggugat  telah  beroperasi  sejak  tahun  1970-an, sehingga dapat dikatakan jauh dari merek tergugat yang didaftarkan kepada turut tergugat;
c. Memiliki  kemiripan  pada  tingkat  mendasar  dengan  merek  'EIGER'  yang diklaim  oleh  pihak  yang  tersinggung,  merupakan  merek  populer  dari permainan huruf dan kelas tenaga kerja dan produk.
Reaksi dari turut tegugat akan gugatan yang disampaikan penggugat adalah menolaknya, sebab gugatan telah melewati batas waktu pengajuan gugatan yaitu 5 tahun yang terhitung sejak tanggal disahkannya merek baru, berhubung merek tergugat adalah merek yang merupakan lanjutan (perpanjangan), tepatnya tanggal 24  februri  1997  maka  penggugat  harusnya  mengajukan  gugatan  pembatalan merek maksimal tanggal 24 Februari 2002 sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Pasal 77 ayat 1 undang–undang MIG. Turut tergugat menggangap bahwa tergugat melakukan pendaftaran dengan iktikad baik terbukti dengan lolosnya tergugat dari proses  pemverifikasian  data  formalitas  dan  substantif,  sehingga  mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh DJKI atas persetujuan Menteri.
Menurut penelitian ini permasalahan mengenai iktikad tidak baik memang kerap  terjadi,  terutama  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  merek  dagang  baru  di Indonesia,  hal  ini  menjadi  salah  satu  kelemahan  dari  DJKI,  sebab  lembaga  ini tidak  boleh  menampik  permohonan  pendaftaran  merek  apabila  telah  sesuai dengan kriteria dalam undang–undang dan memenuhinya, maka memang cukup sulit  untuk  membuktikan  apakah  pendaftar  memiliki  unsur  iktikad  tidak  baik dalam  mendaftarkan  mereknya. 29 Mayoritas  pembuktian  terhadap  unsur  tidak baik  dilaksanakan  dalam  sidang  pengadilan,  namun  menurut  penelitian  ini  hal tersebut dapat diminimalisir dengan membentuk tim pemeriksaan khusus di DJKI untuk  mendeteksi  dan  mengumpulkan  informasi  terkait  merek  baru,  hal  ini memang  cukup  memakan  waktu,  biaya  dan  tenaga  tapi  cukup  efektif  untuk meminimalisir adanya unsur ketidakjujuran (iktikad tidak baik) saat melakukan pendaftaran  merek  baru.  Tergugat  pun  berpendapat  bahwa  berdasarkan  sistem first  to  file, tergugat  lah  yang  memiliki  iktikad  baik  sedangkan  penggugat beriktikad tidak baik, hal ini ditandai dengan penggugat mendaftarkan mereknya setelah tergugat mendaftarkan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 28 April 2014, sedangkan  tergugat  telah  mendaftarkan  mereknya  sejak  15  april  1987  dan melakukan perpanjangan merek setiap 10 tahun.
29 Wilson Wijaya and Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (July 23, 2018): 1– 25, https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181.
e-ISSN : 2621-4105
Penggugat  selain  mendalilkan  iktikad  tidak  baik  maka  mendalilkan  juga mengenai  unsur  persamaan  secara  fundamental  dengan  merek  terkenal  karena sesuai  Pasal  21  undang–undang  MIG  yang  menjadi  dasar  dari  pengugat mendalilkan  hal  seperti  ini  karena  merasa  bahwa  mereknya  merupakan  merek terkenal  yang  didasari  dengan  bukti  merek  milik  penggugat  yang  telah  diakui diberbagai  negara  melalui  sertifikat  merek,  disamping  itu  tanggapan  dari  turut tergugat  mengenai  permasalahan merek terkenal, harus dibuktikan secara nyata baik bukti otentik berupa surat menyurat, pengakuan dari masyaraat luas, adanya branding secara continue dari  merek  penggugat,  tergugat  berpendapat  bahwa keterkenalan  untuk  suatu  merek  tidak  bersifat  statis,  maka  dari  itu  harus dibuktikan secara nyata mengenai branding yang dilakukan oleh penggugat.
Menurut  pendapat  bapak  Hardi  Nurcahyo,  DJKI  belum  memiliki  sistem untuk  menetapkan  merek  berkategorikan  merek  terkenal  atau  tidak,  untuk memastikannya  dapat  dilakukan  oleh  pemohon  pendaftar  merek  untuk mengeceknya  sesuai  dengan  regulasi  yang  diakui  negara  Indonesia  (UU  MIG, Peremenkumham  67  tahun  2016,  Yursipudensi  MA  tahun  2002  dan  peraturan internasioonal) mengenai kualifikasi dari merek terkenal.
Berdasarkan  analisis  penelitian  ini  menautkan  antara  bukti–bukti  yang ditampilkan  dalam  persidangan  oleh  penggugat  dan  isi  Pasal  18  ayat  3 Permenkumham  Nomor  67  tentang  Merek.  Bahwa  indikator  merek  populer (terkenal) ialah mengenai pengetahuan masayarakat luas, branding besar–besaran yang dilakukan pemilik merek dan wilayah merek terebut didistribusikan selain Indonesia.  Jika  menelaah  dan  mengamati  bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat maka  sudah  sangat  cukup  jika  melihat  pembuktian  yang  ditampilkan  oleh penggugat, karena dalam bukti–bukti tersebut berupa:
a. Terdapat  permohonan  dan  sertifikat  merek  diberbagai  negara  internasional seperti ; Australia, Benelux, Brunei Darussalam, Kanada, Hongkong, India, Nepal,  Papua  New  Guinea,  Republik  Singapura,  Afrika  Selatan,  Republik Rakyat Cina, Thailand, Filipina;
b. Telah  melakukan branding di  Indonesia  dan  luar  negeri  sejak  tahun  2010 sampai  tahun  terjadinya  sengketa  ini,  melalui  media  cetak  dan  media elektronik;
c. Masyarakat luas telah mengetahui merek penggugat terbukti dengan presiden ke 6 yang penggugat untuk menghadiri acara dan kerja sama berbagai pihak dengan penggugat.
Untuk  mendukung  kekuatan  pembuktian  terhadap  merek  terkenal  milik penggugat,  dihadirkan  saksi  ahli  oleh  penggugat  atas  nama  Parulian  Paidi Aritonang, yang mengatakan, ketidakjujuran mencakup antara lain (asumsi untuk meniru, mendistorsi, mengikuti  berbagai  merek  untuk  kebutuhan bisnis mereka dan dapat membawa keadaan kontes bisnis modern, sesuai undang-undang nomor
e-ISSN : 2621-4105
5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tak Sehat), ahli pun berpendapat bahwa regulasi  merek  terkenal  diatur  dibeberapa  peraturan  International  dan  nasional seperti Paris  Convention,  TRIPs  Agreement,  Joint  Recommendation  Proficient Protection of wellknown Mark (WIPO), didalam cakupan nasional tentang merek terkenal  disinggung  dalam  Pasal  21  ayat  1  dan  penjelasannya  dalam  UU  MIG, selain itu terdapat di Pasal 18 Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Pelanggaran merek terkenal dapat berupa pencemaran terhadap goodwill (reputasi) dari merek terkenal tersebut.
Dalam sengketa merek dagang ini penggugat telah melakukan pendaftaran merek  kepada  DJKI  untuk  kelas  25,  namun  ternyata  dalam  bank  data  DJKI terdapat merek serupa milik tergugat dengan kelas 25, maka penggugat berasumsi bahwa  tujuan  mendaftarkan  merek  tersebut  dengan  unsur  ketidakjujuran  saat melakukan  pendaftaran  dan  memiliki  kemiripan  pada  dasarnya  dengan  merek terdaftar  yang terkenal  milik penggugat  yang telah dibuktikan dengan sertifikat hak merek dibeberapa negara selain Indonesia, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam pengadilan ini maka putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Yaitu :
a. Menyetujui gugatan penggugat seluruhnya;
b. Mengutarakan  penggugat  merupakan  pemohon  untuk  pendaftaran  merek dengan iktikad baik;
c. Mengutarakan merek dagang milik penggugat yaitu ‘EIGER’ adalah merek terkenal;
d. Mengutarakan  tergugat  merupakan  pemohon  beriktikad  buruk  ketika mendaftarkan merek dagang dengan nomor IDM000495808 untuk kelas 25 dan nomor IDM000087029 untuk kelas 25 juga;
e. Mengutarakan  untuk  DJKI  untuk  membatalkan  merek  tergugat  dari pangkalan  data  DJKI  dan  sebarkan  dalam  berita  merek  yang  sebenarnya sesuai dengan pedoman merek yang bersangkutan;
f. Mengutarakan kepada DJKI bahwa mengabulkan seluruh permohonan merek ‘EIGER’ atas unsur merek terkenal;
g. Menghukum tergugat membayar biaya ganti rugi perkara.
Di  dalam  sengketa  ini  tanggungjawab  DJKI  yang  merupakan  pemeriksa untuk  merek  dalam  melaksakanan  tugas  pokoknya  masih  terdapat  beberapa kelalaian dan tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan terdapatnya gugatan dari pihak berkepentingan mengenai mereknya terutama merek yang merupakan merek  terkenal,  iktikad  baik  dan  juga  persamaan  secara  fundamental,  menjadi dasar  permasalahan,  hal  ini  terjadi  karena  cukup  sulitnya  pembuktian  untuk permasalahan  tersebut  dilain  sisi  kurangnya  fasilitas  yang  disediakan  negara untuk melakukan penelusuran terhadap merek yang sudah diakui sebagai merek terkenal.
e-ISSN : 2621-4105
Penelitian  ini  berpendapat  alasan  masih  terdapatnya  pemboncengan terhadap merek terkenal  walaupun sudah terdapat lembaga DJKI adalah  karena adanya  kekosongan  hukum  dan  bagian  khusus,  karena  saat  ini  DJKI  menerima semua  pendaftaran  merek  baru  dan  itu  merupakan  hak  dari  pendaftar  karena dilindugi  oleh  undang-undang,  sehingga  apabila  terdapat  merek  baru  yang melakukan  tindakan  pemboncengan  kepada  merek  terkenal  maka  akan  tetap diterima  apabila  sudah  sesuai  prosedur,  hal  ini  memang  kontradiktif  dengan pernyataan  diundang-undang  MIG  bahwa  semua  yang  memiliki  komponen kesamaan  utama  dengan  merek  terkenal  harus  ditolak  hal  ini  juga  dikarenakan tidak  ada  penjabaran  secara  khusus  mengenai  persamaan  secara  fundamental wujudnya  seperti  apa,  kemudian  muncul  permasalahan  baru  sebab  belum maksimalnya  bank  data  DJKI,  hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  sengketa mengenai merek terkenal rata-rata pemasalahannya sama yaitu mengenai merek terkenal sebab saat ini merek terkenal baru sah apabila diputuskan oleh pengadilan niaga. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi khusus mengenai merek terkenal agar terciptanya  kejelasan  dan  dibuatnya  lembaga  survey  khusus  untuk  menentukan merek  terkenal  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  baik  sehingga  tidak  perlu menunggu putusan dari pengadilan.
Maka  tanggungjawab  dari  DJKI  sebagai  pihak  yang  memiliki  tugas  dan taggungjawab terhadap pendaftaran dan pemverifikasian data dari merek-merek yang ada, tidak hanya sebatas menjalankan putusan saja akan tetapi harus adannya ketelitian  dalam  pengecekan  merek  yang  baru  mendaftar  supaya  tidak  terdapat pihak yang dirugikan, perlu adanya sosialisasi kepada pelaku bisnis yang belum mendaftarkan mereknya, disisi lain harus adanya prinsip kehati-hatian sebab jika tidak, dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 413 sampai 417  KUHP  tentang  kejahatan  jabatan  dan  pasal  552  sampai  559  tentang pelanggaran jabatan. Berdasarkan pendapat bapak Hardi Nurcahyo selaku orang yang  berada  dilingkungan  DJKI,  bahwa  pada  dasarnya  DJKI  memiliki  usaha untuk  meminimalisir  pembatalan  merek  yang  terdapat  di  Indonesia,  hal  ini ditujukan dengan pemeriksa merek berusaha sebaik mungkin dengan berpedoman kepada  undang–undang  dan  peraturan  mengenai  merek  terutama  tentang  unsur persamaan  secara  fundamental,  bahwa  pada  prinsipnya  DJKI  menolak  merek- merek  yang  memiliki  kemiripan  pada  pokoknya  terutama  terhadap  merek terkenal,  selain  itu  DJKI  juga  melakukan  sosialisasi  dan  memiliki  anggaran khusus  dan  bekerja  sama  dengan  Divisi  Penyuluhan  Hukum  pada  DJKI  yang menargetkan kepada UKM (usaha kecil menengah), karena mereka beranggapan bahwa UKM lebih sulit mendapatkan informasi seputar merek jika dibandingkan dengan perusahaan besar.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Penerapan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia adalah hal yang penting guna menjamin kepastian hukum dari pemegang hak merek terkenal yang sudah diakui negara, saat ini belum ada peraturan khususnya, sedikit jaminan perlindungan  hukum  bagi  merek  terkenal  saat  ini  terdapat  didalam  Pasal  21 undang–undang  nomor  20  tahun  2016  tentang  MIG  beserta  dengan penjelasannya, kemudian didalam Pasal 84 Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang  Pendaftaran  Merek  dan  terakhir  didalam  Statuta  MA  nomor 022/HKI/2012,  perlindungan hukum  dapat  terlaksana apabila adanya kesadaran dari  masyarakat  mengenai  merek  terkenal  serta  terciptanya  budaya  hukum masayarakat Indonesia yang Obey (taat hukum). Tanggungjawab merupakan hal yang selinier dengan kewenangan, dalam ranah institusi negara pertanggungjawaban  terdapat  2  kategori  yaitu  pertanggungjawaban  atas  nama instansi  dan atas nama pribadi,  DJKI memiliki  tanggungjawab atas pembatalan merek yang dalam pengadilan dan sampai sekarang tidak ada pedoman yang jelas mengatur  kewajiban  tanggungjawab  DJKI,  akan  tetapi  bentuknya  dapat  berupa melakukan  putusan  pengadilan  dan  melakukan  penyuluhan  hukum  untuk mencegah tindakan serupa terjadi, disisi  lain bentuk  pertanggungjawaban dapat berupa hukuman sesuai dengan KUHP tentang kejahatan jabatan atau pelanggaran jabatan,  saran  dari  penulisan  ini  adalah  dengan  dibuatnya  peraturan  tersendiri mengenai  merek  terkenal  dan  tanggungjawab  dari  DJKI  terhadap  suatu  merek yang telah dibatalkan oleh pengadilan karena memiliki komponen kemiripan pada tingkat fundamental.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Mukti  Fajar  &  Yulianto. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Ansori,  Lutfil.  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal  Yuridis 2,  no.  1  (2015):  134–50. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v2i1.165.
Anugrah, Sendy. “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal.” Aktualita (Jurnal Hukum) 2, no. 1 (July 19, 2019): 18–37. https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4663. Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Yang  Terdaftar.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  56–60. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.21172.
Ashidqie, Jimly. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Ayuna  Putri,  Sherly,  Tasya  Safiranita  Ramli,  and  Hazar  Kusmayanti.
e-ISSN : 2621-4105
“Penyelesaian  Sengketa  Merek  Terkenal  Sephora  Atas  Dasar  Persamaan Pada Pokoknya  Berdasarkan HIR Dan Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2001  Tentang  Merek.” Jurnal  Hukum  Positum 4,  no.  2  (December  21, 2019): 57–67. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3182.
Bafadhal,  Thoyyibah.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Di Indonesia.” Undang:  Jurnal  Hukum 1,  no.  1  (June  1,  2018):  21–41. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41.
Budiman,  Citra  Rosa.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  (Well- Known) Di Indonesia.” Reformasi Hukum 23, no. 1 (November 27, 2019): 1–18. https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.54.
Bustani,  Sukmo  Hanggarjito  &  Simona.  “Tanggung  Jawab  Ditjen  KI  Terhadap Pembatalan  Merek  Dagang  COFFEEBERRY  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  769K/PDT.SUS.HKI/2019)”  3,  no.  1  (2020):  822–40. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8928.
Cahyani,  Fenny,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia.” USM Law Review 4, no.
1 (2021): 146–60. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328.
Desmayanti, Rakhmita. “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia.” Jurnal Cahaya Keadilan 6, no. 1 (April 30, 2018): 1–21. https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874.
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum . Jakarta: Raja Grafindo, 2012. Fajar,  Mukti,  Yati  Nurhayati,  and  Ifrani  Ifrani.  “Iktikad  Tidak  Baik  Dalam Pendaftaran  Dan  Model  Penegakan  Hukum  Merek  Di  Indonesia.” Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum 25,  no.  2  (May  2018):  210–36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1.
Falarungi,  Wahyudy,  Hambali  Thalib,  and  Syamsuddin  Pasamai.  “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral  Kota Makassar.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 1, no. 2 (December 19, 2020):
151–62. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.214.
Iqbal,  Mohammad,  and  Erdyanto  Dwi  Nugroho.  “Legal  Protection  Of  Famous Trademarks.” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 105–16.
https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3460.
Jacklin  Mangowal.  “Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  Dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.” Lex Et Societatis 5, no. 9 (2017): 22–29.
Karina, Rahmadia Maudy Putri, and Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Hukum Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Dagang  IKEA  Atas  Penghapusan  Merek Dagang.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (May 29, 2019):
194–212. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212. Kementrian  hukum  dan  HAM.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Tentang Pendaftaran Merek, Pub. L. No. 67 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133289/permenkumham-no-67- tahun-2016.
Legalakses.com.  “‘Persamaan  Pada  Pokoknya’  Dalam  Hak  Merek.”
Legalakses.com, n.d. https://www.legalakses.com/persamaan-pada-
e-ISSN : 2621-4105
pokoknya/.
Mahanani,  Anajeng  Esri  Edhi.  “Rekonstruksi  Budaya  Hukum  Berdimensi Pancasila.” Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan 22, no. 2 (2019): 1– 10. https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.
Mahkamah  Agung.  Yurispudensi  Mahamah  Agung,  Pub.  L.  No.  22K/HaKI/
(2002). Pemerintah  pusat.  Undang-Undang  (UU)  Tentang  Ombudsman  Republik Indonesia, Pub. L. No. 37 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39708.
Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pub. L. No. 20 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu- no-20-tahun-2016.
Pindayani,  Hertanti.  “Tanggung  Jawab  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan  Merek.” Authentica 1,  no.  1  (December  8,  2018):  42–50. https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.8.
Riduan, Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
S,  Laurensius  Arliman. Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis .  Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Safiranita,  Tasya,  Sherly  Ayuna  Putri,  and  Hazar  Kusmayanti.  “Penyelesaian Sengketa  Merek  Terkenal  ‘SEPHORA’  Atas  Dasar  Persamaan  Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Dan Undang- Undang Merek.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 9, no. 1 (November 30, 2017): 112–21. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.734. Soekanto,  Sarjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Wijaya, Wilson, and Christine S.T. Kansil. “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada  Pelaksanaan  Pendaftaran  Merek  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016.” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (July 23, 2018): 1–25. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181.