## ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PAILITNYA SUATU PERSEROAN TERBATAS
Oleh: Lestari Victoria Sinaga Citra Indah Lestari Universitas Darma Agung, Medan
Email: missthary35@gmail.com citraindahs@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The Board of Directors is fully responsible  for the management of the company for the interests  and objectives of the company and represents  the company both inside and outside the court. By using normative juridical  research, reviewing the PT Law number 40 of 2007 and the Bankruptcy Law, the problem was raised, namely how to regulate  directors  based on the limited  liability  company law, how are directors responsible  for  the  bankruptcy  of  a limited  liability  company, what  are the  legal consequences  for limited  liability  companies after  being declared  bankrupt by the commercial  court.  The  results  of  this  research  show  that  a  Limited  Liability Company, hereinafter  referred to as a Company, is a legal entity  which is a capital alliance,  established  based on an agreement, carrying  out business  activities  with authorized capital which is entirely divided into shares and fulfills  the requirements stipulated  in the Law on Limited Liability  Companies.

## Keywords: Bankruptcy, Limited Liability  Company, Accountability  of Directors

## ABSTRAK
Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, mengkaji  peraturan Undang-undang  PT  nomor  40  Tahun  2007  dan  Undang-undang  Kepailitan, dikemukakan  permasalahan  yakni  Bagaimana  pengaturan  terhadap  direksi berdasarkan  undang  undang perseroan  terbatas,  Bagaimana  pertanggungjawaban direksi  terhadap  pailitnya  suatu  perseroan  terbatas,  Bagaimana  akibat  hukum terhadap perseroan terbatas setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Adapun hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas.

## Kata Kunci: Kepailitan, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Direksi

## I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Organ-organ  penting  dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud  dalam  Undang  Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) adalah terdiri atas: 1. Direksi
2. Komisaris
3. Rapat  Umum  Pemegang  Saham (selanjutnya disebut RUPS). Diantara ketiga organ perseroan  terbatas  ini  yang  memilki kewenangan penuh terhadap perseroan  adalah  direksi  hal  ini berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa: “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang  dan  bertanggung  jawab penuh  atas  pengurusan  Perseroan untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta  mewakili  Perseroan,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar”
Dalam  perusahaan  perseroan
direksi  adalah  pihak  yang  paling memilki  peranan penting, baik dalam menagatur  perusahaan,  mengelola, maupun untuk memajukannya.
Direksi  ini  diangkat  oleh  RUPS,
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 94  ayat  (1)  UUPT,  menyebutkan bahwa:  “anggota  direksi  diangkat oleh RUPS”. dan lebih lanjut ayat (3) “anggota  Direksi  diangkat  untuk jangka  waktu  tertentu  dan  dapat diangkat kembali”.
Direksi bertanggungjawab penuh  atas  pengurusan  perseroan untuk  kepentingan  dan  tujuan perseroan  serta  mewakili  perseroan baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.
Salah satu tugas direksi dalam rangka  pengurusan  perseroan  adalah
melakukan  penyelenggaraan  dan penyimpanan  dokumen  perusahaan. Salah satu fungsi dokumen perusahaan adalah untuk menunjukkan  kepada  setiap  pihak (yang berhubungan dengan perseroan)  mengenai  hak, kewajiban, dan  harta  kekayaan  perseroan. Pengetahuan  akan  hak,  kewajiban, dan harta kekayaan perseroan tersebut sangat  diperlukan  oleh  pihak  ketiga dalam memutuskan untuk melakukan atau  tidak  melakukan  hubungan (hukum) dengan perseroan. 2 Kewajiban tersebut dibebankan  oleh  UUPT  kepada direksi  sebagai  suatu badan sehingga setiap  direksi  wajib  pula  beritikad baik  dan  penuh  tanggung  jawab dalam  menjalankan  tugasnya  untuk kepentingan  perseroan.  Jika  dalam menjalankan  tugasnya  ada  indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan  kekuasaan  yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung  pada  pailitnya  perseroan, maka  seorang  direksi  dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya  dapat  dijadikan  jaminan pelunasan  hutang-hutang  perseroan yang sedang dalam kepailitan. Pengetahuan tersebut
diperlukan  karena  pada  prinsipnya seluruh  harta  kekayaan  perseroan menjadi  jaminan  bagi  pelunasan seluruh kewajiban perseroan terhadap pihak  ketiga  tersebut.  Dalam  hal perseroan  memiliki  lebih  dari  satu kreditor, kecuali  untuk kreditor yang memperoleh  hak mendahului, seluruh kekayaan debitor tersebut akan dibagi secara  adil  dan proporsional  diantara para  kreditor  menurut  besarnya imbangan  piutang  masing-masing kreditor kepada perseroan.
Pada  praktiknya  pelunasan kewajiban perseroan kepada kreditornya  sangat  bergantung  pada kehendak dan iktikad  baik  perseroan yang dalam hal ini dilaksanakan  oleh direksi perseroan. Adakalanya seorang kreditor memperoleh pembayaran  terlebih  dahulu  atau mendapat  pembayaran  yang  secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditor lainnya.  Untuk  menghindari  hal tersebut  dan  guna  memperoleh penyelesaian  pelunasan  kewajiban perseroan secara  adil  menurut imbangan  yang  telah  ditetapkan tersebut,  dibuatlah  Undang-Undang Kepailitan  yakni  yang  berlaku sekarang adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU)  yang  menggantikan Undang-Undang  No  4  Tahun  1998 tentang Kepailitan.
Kepailitan  merupakan  suatu istilah  teknis  yang  menunjuk  pada suatu keadaan dimana debitor (dalam hal  ini  perseroan)  yang  dinyatakan pailit tidak lagi memiliki  kewenangan untuk  mengurus  harta  kekayaannya.
Kewenangan tersebut oleh pengadilan niaga  yang  dilimpahkann  kepada kurator  dibawah pengawasan  Hakim Pengawas. Selama kepailitan berlangsung,  pada prinsipnya  debitor pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk  membuat  perjanjian  yang mengikat  hartanya  kekayaannya. Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh debitor  pailit  selama  kepailitan berlangsung  tidak  mengikat  harta pailit,  oleh  karena  salah  satu  tujuan kepailitan  adalah  untuk  melakukan pemberesan  atas  harta  pailit  untuk kepentingan para kreditor. Dalam  hal perseroan, kepailitan membawa akibat bahwa direksi tidak berhak dan
berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan  perseroan.  Sebagai  suatu badan hukum  yang  didirikan  dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan perusahaan. Kepailitan dapat  mengakibatkan perseroan tidak  mungkin lagi melaksanakan  kegiatan usahanya. Tidak  mungkinnya  perseroan melaksanakan  kegiatan  usahanya tentunya akan menimbulkan kerugian,  tidak hanya bagi  perseroan itu sendiri, melainkan juga kepentingan  dari  pemegang  saham perseroan,  belum  lagi  kepentingan para kreditor yang tidak dapat dibayar lunas  dari  hasil  penjualan  seluruh harta kekayaan perseroan.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan  terhadap direksi berdasarkan  undang undang perseroan terbatas ? 2. Bagaimana  pertanggungjawaban direksi  terhadap  pailitnya  suatu perseroan terbatas ? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan niaga ?

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pengaturan terhadap  direksi  berdasarkan undang undang perseroan terbatas. 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas. 3. Untuk mengetahui akibat hukum  terhadap perseroan terbatas  setelah  dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

## II. METODE PENELITIAN
Menggunakan  metode  yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan. 1. Jenis dan Sumber Data Jenis  dan  sumber  data  yang  akan digunakan yaitu :
Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan terhadap  berbagai  macam  bahan bacaan  yang berkaitan  dengan obyek kajian seperti  literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun  sumber  lainnya  yang berkaitan dengan masalah  dan tujuan penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan  data dilakukan  dengan 2 (dua) cara yaitu : Metode penelitian kepustakaan,  penelitian  ini  penulis lakukan  dengan  membaca  serta mengkaji  berbagai  literature  serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian  yang  dibahas  sebagai landasan teoritis. 3. Analisis Data Data-data yang  telah  diperoleh  baik data  primer  maupun  data  sekunder kemudian  akan  dianalisis agar menghasilkan  kesimpulan. Kemudian hasil  akan disajikan secara  deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman  yang  jelas  dan  terarah dari hasil penelitian nantinya.

## III. HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN 1. PENGATURAN  TERHADAP DIREKSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS Dalam Undang-Undang Perseroan  tebatas,  yang  dimaskud dengan  Perseroan  Terbatas  adalah badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan perjanjian, yang
melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  tertentu,  yang  seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksananya.  Hal  ini  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  butir  1  Undang-
Undang No. 40 Tahun  2007 tentang
Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan  suatu artificial  person ,
yaitu  suatu  badan  hukum  yang dengan  sengaja  diciptakan,  yang pada dasarnya  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan manusia.  Bila  manusia  memiliki anggota  tubuh,  perseroan  memiliki organ-organ seperti komisaris,
direksi,  dan  RUPS.  Hak  dan kewajiban organ-organ perseroan ini tidak  hanya  diatur  oleh  undang- undang,  Anggaran  Dasar,  dan doktrin. Perubahan  Anggaran Dasar perseroan  hanya  dapat  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada dalam Anggaran Dasar.
Batasan  yang diberikan
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40  Tahun  2007  maka  tersebut terdapat 4  (empat)  hal  pokok  yang dapat dikemukakan :

## a. Perseroan  Terbatas  Sebagai Badan Hukum
Ilmu hukum   mengenal   dua macam    subjek    hukum,    yaitu subjek    hukum  pribadi  (orang perorangan),  dan  subjek  hukum berupa  badan  hukum.  Terhadap masing-masing subjek hukum
tersebut  berlaku  ketentuan  hukum yang  berbeda  satu    dengan    yang lainnya,   meskipun   dalam  keadaan tertentu    terhadap  keduanya  dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.
Salah  satu  ciri  khas  yang membedakan  subjek  hukum  pribadi dengan subjek hukum badan hukum
adalah  saat  lahirnya  subjek  hukum tersebut,  yang  pada  akhirnya  akan menentukan  saat  lahirnya  hak-hak dan kewajiban  bagi  masing  masing subjek  hukum  tersebut.  Menurut Pasal  1  ayat  (2)  Kitab  Undang- Undang    Hukum    Perdata,    pada subjek      hukum      pribadi,      status subjek    hukum  dianggap  telah  ada bahkan pada saat pribadi perseorangan  tersebut  berada dalam kandungan.Sedangkan  pada  badan hukum,  keberadaan  status  badan hukumnya  baru  diperoleh  setelah memperoleh pengesahan dari pejabat  yang  berwenang,  yang memberikan  hak-hak,  kewajiban dan  harta  kekayaan    sendiri  bagi badan hukum tersebut, terlepas  dari hak-hak,  kewajiban  dan  harta kekayaan  para  pendiri,  pemegang saham,  maupun  para  pengurusnya. Pasal  7  ayat  (4)  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  menyatakan bahwa  “perseroan memperoleh status  badan  hukum  setelah  akta pendirian disahkan oleh Menteri”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  tidak  satu  pasal  pun yang  menyatakan  perseroan  sebagai badan hukum,  tetapi dalam  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  secara tegas dinyatakan dalam Pasal  1 butir 1  bahwa  perseroan  adalah  badan hukum.  Ini berarti  perseroan  tersebut memenuhi  syarat  keilmuan  sebagai pendukung hak dan kewajiban antara lain  memiliki  harta kekayaan  pendiri atau  pengurusnya.  Sebagai  suatu badan  hukum,  perseroan  memenuhi unsur-unsur  badan  hukum  seperti yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas.  Unsur- unsur tersebut adalah :
a. Organisasi yang teratur
Di  dalam  Pasal  1  butir  2  Undang- Undang   Perseroan   Terbatas,   dapat
dilihat dari  adanya organ  perusahaan yang  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS),  Direksi, dan Komisaris.
b. Harta kekayaan sendiri
Menurut  Pasal  31  dan  Pasal  2 Undang-Undang Perseroan  Terbatas, harta  kekayaan  sendiri  ini  berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai  nominal  saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.
c. Melakukan hubungan hukum sendiri
Sebagai  badan  hukum,  perseroan melakukan  sendiri  hubungan  hukum dengan  pihak  ketiga  yang  diwakili oleh  pengurus  yang  disebut  Direksi dan  Komisaris.  Direksi  bertanggung jawab  penuh  untuk  kepentingan  dan tujuan  perseroan  serta  mewakili perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di luar pengadilan. Dalam melaksanakan  kegiatannya,  direksi berada di bawah pengawasan  Dewan Komisaris,  yang  dalam  hal-hal tertentu  membantu  direksi  dalam menjalankan  tugasnya tersebut. d. Mempunyai tujuan tersendiri Tujuan  tersebut  ditentukan di  dalam Anggaran  Dasar  perseroan,  karena perseroan  menjalankan  perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh  keuntungan/ laba.

## b. Pendirian  Perseroan  Terbatas Berdasarkan Perjanjian
Dalam  pasal  Pasal  7  ayat (1) Undang-Undang  Perseroan  Terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan  olerh  dua orang  atau  lebih dengan  akta  notaris  yang  dibuat dalam bahasa Indonesia.
Rumusan  ini  pada  dasarnya mempertegas  kembali    makna perjanjian    yang  diatur  pada
ketentuan umum mengenai perjanjian  yang  ada  pada  Kitab Undang  Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata).  Sebagai  perjanjian khusus  dan  bernama.  Perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas  ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,  disamping  ketentuan khusus  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Perseroan Terbatas. Menurut  Pasal  1320  KUHPerdata, suatu  perjanjian  hanya  sah  jika memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut : 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
3) suatu pokok persoalan tertentu;
4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Ketentuan  tersebut  berlaku selama  perseroan  masih  berdiri, dan hal  ini  dipertegas  kembali  dengan rumusan  Pasal  7  ayat  (5)  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  yang mewajibkan jumlah pemegang saham  dalam  perseroan  minimum berjumlah  dua orang,  dan  rumusan Pasal  27  huruf  b,  secara  tegas menolak  permohonan  perubahan perubahan Anggaran Dasar perseroan  yang  isinya  bertentangan dengan    peraturan  perundang undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Perjanjian pendirian Perseroan  Terbatas  yang  dilakukan oleh para  pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan  “Akta  Pendirian”.  Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban  para  pendiri  perseroan dalam  mengelola  dan  menjalankan perseroan  terbatas  tersebut.  Hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  tersebut
yang  merupakan  isi  perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran    Dasar”  perseroan, sebagaimana  ditegaskan  kembali dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang- Undang Perseroan Terbatas.
c. Perseroan Terbatas Harus Menjalankan  Kegiatan  Usaha Tertentu Melakukan  kegiatan  usaha artinya  menjalankan  perusahaan. Kegiatan  usaha  yang  dilakukan perseroan  adalah  dalam  bidang ekonomi,  baik  industri,  perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/ laba. Bukan kegiatan  usaha  yang  dilarang  oleh Pemerintah, seperti usaha penyelundupan  narkotika, usaha perjudian, dan lain lain sebagainya. d. Perseroan Harus Memiliki Modal  Yang  Terbagi  Dalam Saham-saham Sebagai  suatu  badan  hukum yang  independen,  dengan  hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mandiri,  lepas  dari  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  para  pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan  jelas  harus  memiliki  harta kekayaan tersendiri.
Tata cara pendirian perseroan  terbatas diatur dalam Bab II  Undang-  Undang  Perseroan Terbatas  Pasal  7  dan  Pasal  8. Menurut Pasal  7 ayat (1), perseroan didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih  dengan  akta    notaris    yang dibuat  dalam  bahasa  Indonesia. Selanjutnya  menurut  Pasal  7  ayat (2),  setiap  pendiri  perseroan  wajib mengambil  bagian  saham  pada saat perseroan didirikan.
Perseroan  memperoleh  status badan hukum setelah  Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Akta
Pendirian  Menurut  Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang  Perseroan  Terbatas harus  memuat  Anggaran  Dasar  dan keterangan lain, sekurang- kurangnya: 1) nama  lengkap,  tempat  dan tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat tinggal,  dan  kewarganegaraan pendiri; 2) susunan,  nama  lengkap,  tempat dan  tanggal  lahir,  pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi  dan  Komisaris  yang pertama kali diangkat; 3) nama  pemegang  saham  yang telah  mengambil  bagian  saham, rincian  jumlah  saham,  dan  nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan  dari  saham  yang telah  ditempatkan  dan  disetor pada saat pendirian. 2. Pertanggungjawaban  Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas Sehubungan dengan eksistensi dari sekurangnya  dua orang kreditor,
perlu  diperhatikan  hal-hal  yang berhubungan  dengan  pembayaran utang  sebagai  salah  satu  penyebab berakhirnya  perikatan,  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1381  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  menyatakan  bahwa  perikatan hapus:  karena  pembayaran;  karena penawaran  pembayaran  tunai, diikuti dengan penyimpanan  atau  penitipan; karena  pembaharuan  utang;  karena perjumpaan  utang  atau  kompensasi;
karena  percampuran  utang;  karena pembebasan utang; karena musnahnya  barang  yang  terutang; karena  kebatalan  atau  pembatalan; karena  berlakunya  suatu  syarat pembatalan;  dan  karena  lewatnya waktu (daluarsa).
Kepailitan  mengakibatkan debitor  yang  dinyatakan  pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai  dan  mengurus  harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam  harta  pailit.  Tapi  ada pengecualian  dari  ketentuan  Pasal 21  Undang-Undang  No.  37  tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran
Utang  halmana  dalam  Pasal  22 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran Utang mengatur bahwa Ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap: a. benda,  termasuk  hewan  yang benar-benar  dibutuhkan  oleh debitor  sehubungan  dengan pekerjaannya,  tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan  oleh  debitor  dan keluarganya, dan bahan makanan  untuk 30 (tiga  puluh) hari bagi debitor dan keluarganya,  yang  terdapat  di tempat itu; b. segala  sesuatu  yang  diperoleh debitor dan pekerjaannya sendiri  sebagai  penggajian  dan suatu jabatan atau jasa, sebagai upah,  pensiun,    aang    tunggu atau  uang  tunjangan,  sejauh yang  ditentukan  oleh  Hakim Pe-  ngawas; atau c. uang  yang  diberikan  kepada debitor untuk memenuhi  suatu kewajiban  memberi  nafkah menurut undang-undang.
Sebagai  konsekuensi  dari ketentuan  Pasal  22  Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,  maka  semua perikatan  antara  debitor  (perseroan
terbatas)  yang  dinyatakan  pailit dengan  pihak  ketiga  yang  dilakukan sesudah pernyataan pailit,  tidak akan dan  tidak  dapat  dibayar  dari  harta pailit kecuali  bila  perikatan-perikatan tersebut  mendatangkan  keuntungan bagi harta pailit. Selanjutnya, gugatan- gugatan  yang  diajukan  dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan  perikatan  dari  harta pailit,  selama  dalam  kepailitan, yang  secara  langsung  diajukan kepada  debitor  pailit,  hanya  dapat diajukan  dalam  bentuk  laporan untuk pencocokan.
Dalam  hal  pencocokan  tidak disetujui,  maka  pihak  yang  tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum  mengambil  alih  kedudukan debitor  pailit  dalam  gugatan  yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun  gugatan  tersebut  hanya memberikan  akibat  hukum  dalam bentuk  pencocokan,  namun  hal  itu sudah  cukup  untuk  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  bukti  yang  dapat mencegah  berlakunya  daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.
Khusus  bagi  prestasi  yang dapat  diwakilkan  atau  dikuasakan pelaksanaannya,  maka  jika  pada saat  putusan  pernyataan  pailit ditetapkan    terdapat  perjanjian timbal  balik  yang  baru  sebagian dipenuhi  atau  bahkan  belum dilaksanakan  sama  sekali,  maka pihak  dengan  siapa  debitor  pailit telah  mengadakan  perjanjian  dapat meminta  kepada  kurator  untuk memberikan  kepastian  mengenai kelanjutan  pelaksanaan  perjanjian tersebut  dalam  suatu  jangka  waktu tertentu.  Pihak  lawan  berhak meminta  kepada  Hakim  Pengawas untuk  menetapkan  jangka  waktu tersebut,  dalam  hal  kurator  tidak memberikan keputusan atau
persetujuan mengenai usulan jangka waktu yang telah diajukan.
Jika  dalam  jangka  waktu tersebut  di  atas,  baik  yang disepakati maupun  yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, kurator tidak memberikan  jawaban  atau  kurator secara  tegas  menyatakan  tidak bersedia  melanjutkan  pelaksanaan perjanjian  tersebut, maka perjanjian tersebut  secara  hukum  dinyatakan berakhir  dan  pihak  lawan  dalam perjanjian  demi  hukum  menjadi kreditor  konkuren  (bersaing)  atas harta pailit. Sebaliknya  iika kurator ternyata  kesanggupannya  untuk melanjutkan pelaksanaan  perjanjian tersebut,  maka  pihak  lawan  dalam perjanjian  diberikan  hak  untuk meminta  kepada  kurator  untuk jaminan atas kesangupannya perjanjian  tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan di atas, maka penulis  dapat menarik kesimpulan  sebagai berikut :
1.  Bentuk  tindak  pidana  penipuan dengan  dasar  Hutang  Piutang antara lain tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang  Kejahatan  terhadap  Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya  dan  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  terkait  dengan  masalah pinjam  meminjam  uang  (hutang piutang)  termasuk  dalam  lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya  diatur  dalam  Pasal  19 ayat  2  UU  No.  39  tahun  1999, tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang
berbunyi:“Tidak  seorangpun  atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi  suatu kewajiban  dalam perjanjian  utang piutang” .  Namun jalur  Pidana  bisa  digunakan,  jika memang  ada  unsur  penipuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 378  KUHPidana  atau  pun  unsur Pasal  tindak  Pidana  lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat  dikenakan  pidana  kepada pelakunya  dengan  sanksi  pidana penjara,  dan  tindakan  Pidana  ini dilakukan  dengan  syarat  kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur. 2.  Bentuk  Perlindungan  Hukum terhadap  korban  adalah  pemerian kompensasi  dan restitusi ,  layanan konseling  dan  pelayanan  medis  , bantuan  hukum  serta  pemberian informasi.
3. Bentuk pertanggungjawaban pelaku  dalam  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang  ada,  dari  mulai  proses penyidikan sampai proses penahanan sesuai dengan prosedur ataupun  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dan upaya  penanggulangan  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang  piutang  bisa  dengan langkah  penindakan  (represif) maupun dengan langkah pencegahan (preventif).

## B. Saran
Adapun  saran  penulis  menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Disarankan  bentuk  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  ini  lebih  disempurnakan
agar  para  penegak  hukum  tidak salah dalam mengambil keputusan.
2.  Disarankan  bentuk  perlindungan hukum  korban  tindak  pidana dengan  dasar  hutang  piutang  ini lebih  diperhatikan  kedepannya. Karena  studi  mengenai  kejahatan selalu  akan  menimbulkan  korban. Dengan  demikian,  korban  adalah partisipasi  utama  yang  dapat menimbulkan  gejala-gejala  rasa takut,  kesepian  gelisah dan perilaku penghindaran lainnya. 3. Disarankan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang  piutang,  akim  harus  lebih hati-hati,  tegas  dan  teliti  dalam mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut  untuk  memberikan  efek jerah  dan  memberikan  pelajaran dan  peringatan  bagi  masyarakat agar  tidak  melakukan  tindak pidana.  Disamping  itu,  juga menghindari penilain-penilaian negatif  dari  masyarakat  terhadap sanksi  yang  dijatuhkan  dan untuk menjaga  wibawa  hakim  sendiri. Penuntut umum  harus tegas dalam membuat  surat  tuntutan, terutama sanksi  pidananya,  tidak  hanya penuntut umum, hakim  juga  harus tegas dalam mengambil keputusan.
Karena bagaimanapun  juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya  atau  meningkatnya angka  kriminalitas  yang  terjadi dimasyarakat.  Artinya  bahwa hakim  harus  mampu  memberikan efek  jerah  melalui  sanksi  pidana yang  akan  dijatuhkan. Tujuannya, bagi terdakwa  untuk tidak melakukan  kembali  tindak pidana dan  bagi  masyarakat  agar  takut melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Ali,  Achmad  ,Menjelahi  Kajian Empiris Terhadap  Hukum, Kencana  Prenada  Media Grup, Jakarta:2012. Amran,  B,    Pengantar  Tata  Hukum Indonesia, Graha Kirana,
Medan:2010.
Hamzah,  Andi,  KUHP  &  KUHAP
Edisi  Revisi,  Rineka  Cipta, Jakarta:2011. Prasetyo,  Teguh,
Hukum  Pidana, Rajawali Pers, Jakarta: 2014. Sinaga, Lestari Victoria, Pertanggungjawaban Direksi Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas, CV Literasi Nusantara  Abadi,  Malang, 2020. Waluyo,  Bambang,  Pidana  dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta:2004. Widjaja, Gunawan., 2005, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan , Rajawali Pers, Jakarta: 2005
Soekanto,  Soerjono,  Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum,  Rajawali Pers, Jakarta:2014. Supramono,  Gatot,  Perjanjian  Utang Piutang,
Kencana Prenadamedia Group,Jakarta:2013. Gonggom  T.P.Siregar, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan
Hukum  Pidana,  CV.  Manhaji,
Medan: 2020

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
C. Internet
https://cerdika.com/hukum/ ,  diakses pada  tanggal  4  agustus  2020  pukul 19.00 WIB