…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PRAKTEK  MANAJEMEN  LABA  DALAM  PROSES  IPO  ( INITIAL  PUBLIC  OFFERING ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
Oleh Dinta Cahaya Sari 1 , Nur Hakim 2 , Gatut Hendrotriwidodo 3 1,2,3 Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 dinta.cahaya@gmail.com
Article History: Received: 18-06-2024 Revised: 28-06-2024 Accepted: 21-07-2024
Abstract: Pentingnya  peranan  informasi  laba  dalam proses  pengambilan  keputusan  oleh  para  pemakai laporan  keuangan,  terutama  bagi  investor  dan  calon investor  mendorong  pihak  manajemen/Direksi  suatu perseroan  untuk  berusaha  mengelola  laba  perusahaan (praktik manajemen laba). Hal ini dilakukan agar entitas perusahaan terlihat lebih baik secara finansial sehingga mampu  meningkatkan  harga  saham  pada  saat penawaran  perdana  harga  saham  atau  Initial  public offering  (IPO). Praktek manajemen laba terjadi karena kurang  hati-hatinya  Direksi  suatu  perseroan  sehingga bertindak ceroboh dalam mengambil keputusan, dan ini akan  berdampak  buruk  bagi  Direksi  meskipun  sudah menerapkan  doktrin  Business  Judgement  Rule,  yang meliputi  adanya  itikad  baik  dan  prinsip  kehati-hatian. Namun,  dampak  buruk  ini  dapat  dihindari  apabila direksi mampu membuktikan seluruh unsur-unsur yang dimuat  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  Undang-Undang Perseroan  Terbatas.  Tujuan  penulis  membuat  tesis  ini adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  adanya pelanggaran hukum terhadap praktik manajemen laba dalam proses IPO oleh perusahaan publik ditinjau dari Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dan  Undang- Undang Pasar Modal. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, yakni selain peneliti mengkaji  dan  menganalisis  permasalahan  tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan terkait,  namun  peneliti  juga  membandingkan  dengan temuan di lokasi objek penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh  yaitu  bahwa  praktek  manajemen  laba  yang merupakan hasil keputusan Direksi suatu perseroan, jika berpedoman  pada  doktrin-doktrin  Business  Judgement Rule  (BJR),  maka  keputusan  Direksi  tersebut  dapat dilindungi  oleh  Pasal  97  ayat  (5)  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  dengan  catatan  apabila  Direksi

## Keywords:
Prinsip Business Judgement Rule, Praktek Manajemen Laba, dan Perusahaan Go Public

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online) bersangkutan  dapat  membuktikan  unsur-unsur  yang dimuat dalam pasal tersebut. Dalam kata lain, sepanjang keputusan  Direksi  mengacu  pada  doktrin  BJR  maka keputusan tersebut menjadi legal (sah demi hukum).

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  merupakan  suatu  sarana  yang  bisa  ditempuh  oleh  suatu  perusahaan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan perusahaan untuk menambah modal, dan melalui  pasar  modal  ini,  perusahaan  memperoleh  modal  dengan  menjual  sebagian kepemilikan  perusahaan  dalam  bentuk  instrumen  keuangan  kepada  masyarakat  luas (investor) yang dikenal dengan penawaran umum ( go public ). Go public adalah suatu cara bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan  tambahan  dana  dalam  rangka  pembiayaan  atau pengembangan  perusahaan  dimana  sumber  pendanaannya  adalah  dengan  mengeluarkan sekuritas.  Karenanya,  perusahaan  dapat  menerbitkan  saham/obligasi  yang  akan diperjualbelikan di pasar modal agar mendapatkan dana dari investor.
Salah satu syarat yang ditetapkan pengawas pasar modal untuk perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana saham di pasar modal ( initial public offering / IPO) adalah dokumen  prospektus.  Prospektus  berisi  informasi  tentang  perusahaan  penerbit  sekuritas dan  informasi  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sekuritas  yang  dijual. 1 Prospektus  tersebut disiapkan  oleh  perusahaan  untuk  keperluan  registrasi  dan  didistribusikan  kepada  publik serta  didistribusikan  untuk  setiap  investor.  Salah  satu  informasi  yang  disajikan  dalam prospektus adalah laporan keuangan perusahaan. 2
Laporan  keuangan  perusahaan  ini  memiliki  fungsi  yang  penting,  baik  bagi issuer , penjamin emisi maupun investor. Bagi issuer dan penjamin emisi, laporan keuangan penting karena  merupakan  salah  satu  sumber  informasi  utama  untuk  menilai  penentuan  harga saham  dalam  proses  IPO.  Laporan  keuangan  juga  penting  bagi  para  investor  karena merupakan  sumber  informasi  dalam  menetapkan  keputusan  investasinya.  Laporan keuangan  merupakan  suatu  sarana  untuk  mempertanggungjawabkan  apa  yang  dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik.
Seluruh bagian laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan  catatan  atas  laporan  keuangan  perusahaan  merupakan  bagian  penting  yang  saling melengkapi.  Bagian  dari  laporan  keuangan  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  salah  satu parameter untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)  Nomor  1  menyebutkan  bahwa  “informasi  laba  merupakan  faktor  penting dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba tersebut membantu  pemilik  atau  pihak  lain  untuk  melakukan  penaksiran  atas earning  power perusahaan di masa yang akan datang. 3
1 Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm.79.
2 Jennifer J. Jones, “ Earning Management During Import Relief Investigations” , Journal of Accounting Research , 2021, hlm.193.
3 Prihat  dan  Gudono  Asih, Hubungan  Tindakan  Perataan  Laba  (Income  Smoothing)  dengan  Reaksi  Pasar  atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan yang Terdaftar di BEJ, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Volume 3 Nomor 1, Januari 2020, hlm.35-53.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Menurut Chariri dan Ghozali, informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan: 4
1. Sebagai  indikator  efisiensi  penggunaan  dana  yang  tertanam  dalam  perusahaan  yang diwujudkan dalam tingkat kembalian ( rate of return on invested capital ).
2. Sebagai pengukur prestasi manajemen.
3. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.
6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.
8. Sebagai dasar pembagian deviden.
Pada  prakteknya  yang  banyak  menjadi  perhatian  investor  dan  calon  investor  dalam laporan keuangan hanya terpusat pada laba ( earning ) perusahaan, 5 karena pada dasarnya laba  yang  dilaporkan  oleh  manajemen  merupakan  sinyal  bagi  para  pengguna  laporan keuangan  terutama  investor  mengenai  laba  perusahaan  di  masa  datang.  Oleh  karena  itu, pengguna laporan keuangan dapat memprediksi laba yang akan datang berdasarkan sinyal yang  disediakan  oleh  manajemen  melalui  laba  yang  dilaporkan  pada  periode  berjalan. Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang  digunakan  untuk  menghasilkan  informasi  laba  tersebut  mendorong  manajer  untuk melakukan manajemen atas laba ( earnings management ).
Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memilih  kebijakan  akuntansi  dari  suatu  standar  akuntansi  tertentu  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan kesejahteraan dan/atau nilai perusahaan. Manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi. 6
Manajemen  laba  atau  praktik  manajemen  laba  terjadi  sebagai  akibat  dari  hubungan asimetri antara manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tingkat kepentingan (keinginan) yang satu sama lain tidak sama atau saling berseberangan. Sebagai  contoh,  manajemen  menginginkan  bonus  yang  tinggi  dengan  meningkatkan  laba perusahaan  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Sementara  para  pemegang  saham,  berusaha untuk menurunkan labanya dengan tujuan ingin menarik sahamnya kembali, dan lain-lain.
Seiring dengan upaya untuk melakukan manajemen laba, banyak teknik yang dilakukan dalam praktik manajemen laba diantaranya memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  (seperti  estimasi  piutang  tidak  tertagih,  dan  lain-lain),  misalnya  lagi  kebijakan akuntansi (mengganti metode untuk persediaan, penyusutan, dan lain-lain), serta menggeser pengakuan  pendapatan  dan  beban.  Sehingga  dengan  adanya  praktik  manajemen  laba tersebut  memberikan  tanda-tanda  besar  karena  ketika  praktik  tersebut  dilakukan output (laporan  keuangan)  yang  dibuat  oleh  manajemen  tidak  menggambarkan  realita  yang semestinya.
Laba atau earnings telah dijadikan sebagai suatu target manajer dalam proses penilaian prestasi  usaha  suatu  organisasi,  mengingat  akan  pentingnya  keuntungan  atau  perolehan secara  akuntansi  ( accounting  income )  untuk  pembuatan  keputusan  oleh  banyak  pihak.
4 A Chariri dan Imam Ghozali, Teori Akuntansi, (Yogyakarta: BPFE, 2019), hlm.77.
5 Akhmad  Riduwan, Studi  Praktik  Earning  Management  pada  Perusahaan  yang  Melakukan  IPO  di  BEJ, Jurnal Ekuitas Volume 5 Nomor 3, September 2018, hlm.313 .
6 Wiiliam R. Scott, Financial Accounting Theor, (New Jersey: Prentice-Hall. Inc., 2016), hlm.34.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Praktik manajemen laba dapat dipandang dari 2 (dua) perspektif yang berbeda, yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). 7 Manajemen laba ( Earnings management ) oleh sebagian kalangan akademis dianggap sebagai professional  judgement atas  laporan  keuangan.  Tindakan  ini  dapat  menyesatkan pemakai laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat. Bahkan kadang merupakan penyebab terjadinya tindakan ilegal , misalnya penyajian laporan keuangan yang terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Ditinjau dari sudut pandang etika, tindakan ini  berarti  pelanggaran  terhadap  kepercayaan  masyarakat.  Ketika  perusahaan  melakukan praktik manajemen laba, gambaran laba tidak lagi dapat mewakili kinerja perusahaan secara fair , sehingga akan mengurangi realibilitas dari laba itu sendiri. Dengan demikian informasi laba  menjadi  kurang  relevan,  sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  pihak  manajemen  telah dengan  sengaja  melakukan  tindakan  manipulasi  atau  tindakan  lainnya  yang  dapat mempengaruhi  laporan  keuangan.  Masalah  praktik  manajemen  laba  terjadi  ketika  pihak manajemen  mempunyai  keyakinan  kuat  bahwa  pihak investor tidak  mempunyai  akses informasi kedalam perusahaan, sehingga investor akan melihat laporan keuangan tersebut sebagai laporan yang true report .
Berbicara masalah professional judgement atas laporan keuangan, yang keputusannya dikeluarkan  oleh  seorang  manajer  dan/ataupun  kalangan  direksi,  maka  menjadi  sebuah tanggungjawab direksi terhadap keputusan / kebijakan yang dikeluarkannya melalui doktrin Business Judgement Rule . Prinsip Business Judgement Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari sistem common law dan merupakan derivative dari hukum korporasi di Amerika Serikat.  Konsep  ini  mencegah  pengadilan-pengadilan  di  Amerika  Serikat  untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik.
Black’s  Law  Dictionary  memberikan  definisi  dari  Doktrin  Keputusan  Bisnis  atau Business Judgment Rule (BJR), sebagai berikut: 8
“ The presumption that in making buisness decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in honest belief that their actions are in the corporation’s best interest. The rule shields directors  and  officers  from  liability  for  unprofitable  or  harmful  corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the directors’ or officers’ authority ”.
Pengertian di atas memberikan suatu  titik tolak dari keberadaan BJR. Titik tolak ini merupakan  anggapan  awal  bahwa  dalam  membuat  keputusan  bisnis,  direksi  tidak melibatkan  kepentingan  pribadi  atau  terkait  dengan self  dealing, dan  melakukannya berdasarkan  informasi  yang  cukup,  dengan  itikad  baik,  serta  sejujurnya  percaya  bahwa direksi bertindak demi semata-mata kepentingan perseroan (anggapan BJR). Ketentuan ini memberikan  perlindungan  hukum  bagi  direksi  yang  bersangkutan,  dari  tanggung  jawab terhadap  transaksi  perseroan  yang  merugikan  atau  yang  berbahaya,  sejauh  direksi memenuhi anggapan BJR , dan kewenangan direksi .
7 Ibid .,
8 Munir  Fuady, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum  Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.86.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Dasar pertimbangan adanya prinsip Business Judgement Rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan  direksi  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  perseroan,  seperti  halnya  dalam dunia  usaha  ada  untung  dan  ada  rugi. Walaupun  begitu,  direksi  dalam  mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan itikad baik.
Secara umum prinsip business Judgement Rule tersebut dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 yaitu:
(1)  Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
(2)    Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
(3)    Setiap  anggota  Direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)    Dalam  hal  Direksi  terdiri  dari  2  (dua)  anggota  Direksi  atau  lebih,  tanggung  jawab sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  berlaku  secara  tanggung  renteng  bagi  setiap anggota Direksi;
(5)    Anggota  Direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.     Telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c.   Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d.     Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Menurut  Pasal  97  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  syarat  Direksi  dapat dimintakan  tanggung  jawab  secara  pribadi  adalah  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugas kepengurusannya  dengan  beritikad  tidak  baik  dan  tidak  penuh  tanggung  jawab.  Direksi harus  melakukan  dengan  penuh  tanggung  jawab  maksudnya  adalah  memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.
Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep Business Judgement Rule adalah:
1.    Adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian;
2.   Beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3.   Tidak mempunyai benturan kepentingan;
4.     Telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  timbul  atau  berlanjutnya  kerugian tersebut.
Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi  dilihat  dari  fomalitas  tindakannya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  anggaran  dasar  perseroan.  Dilihat  dari  substansinya  tindakan

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
tersebut  tidak  didasarkan  atas  itikad  baik  dan  prinsip  kehati-hatian  sehingga  merugikan perseroan.
Penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mutatis  mutandis (perubahan  yang  penting  telah  dilakukan)  berlaku  bagi  Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114  dan Pasal 115 Undang-undang tersebut.  Walaupun  dalam theory -nya  prinsip business  judgment  rule tidak  dikenal  pada Dewan  Komisaris,  karena system  common  law menganut single  board  officer yaitu pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh chief officer perseroan.
Salah  satu  contoh  praktik  manajemen  laba  sebagai  dampak  dari  keputusan  direksi ( business  judgement  rule )  yaitu  perkara  Burt  Vs  Irvine  Co.  Dalam  perkara  ini,  pengadilan memberikan pernyataan yang lebih jelas, sebagai berikut: 9
“ The rule exempting officers of corporations from liability for mere mistakes and errors of judment does not apply where the loss is the result of failure to exercise proper care, skill, and diligence. Directors are not merely bound to be honest; they must also be diligent and careful in performing the duties they have undertaken. They cannot excuse imprudence on the ground of their ignogrance of inexperience, or the honesty of their intentions; and, if they  commit  an  error  of  judgment  through  mere  recklessness,  or  want  of  ordinary prudence and skill, the corporation may hold them responsible for the consequence“ Direksi  dinyatakan  bebas  tidak  bertanggungjawab  terhadap  kerugian,  yang ditimbulkan  karena  hanya  melakukan  kesalahan,  tetapi  tidak  karena  kesalahan  dalam membuat pertimbangan karena gagal menerapkan kehati-hatian, keahlian dan sikap rajin. Direksi tetap bertanggungjawab, jika mereka melakukan kecerobohan, ketidak hati-hatian atas dasar lalai karena tidak berpengalaman, seperti kehati-hatian dan keahlian yang wajar diperlukan. Walaupun demikian, pengadilan lebih lanjut menegaskan bahwa “ Courts have properly  decided  to  give  Directors  a  wide  latitude  in  the  management  of  the  affairs  of  a corporation provided always that judgment, and that means an honest, unbiased, is reasonably exercise by them “. Ruang lingkup kebebasan dalam mengelola bisnis perusahaan secara luas diberikan  oleh  pengadilan  kepada  direksi,  sejauh  keputusan  yang  dibuat mengandung kejujuran  dan  tidak  bias,  dan  secara  wajar  dijalankan. 10 Pada  intinya,  pengadilan  tidak memeriksa  substansi  dari  keputusan  yang  dibuat  direksi  dalam  menjalankan  bisnis perusahaan seperti yang dinyatakan dalam kutipan berikut: 11
“ Where the money damages or equitable relief is sought, the business judgment rule is a judicial policy of not reviewing the subtantive merits of a board of directors’s business decisions for the purpose of determining whether directors breached or fulfilled their duty of care “.
Akan tetapi, sebaliknya, pengadilan akan memeriksa keputusan direksi yang dituntut dari sisi lain, yaitu: 12 1. Apakah  keputusan  itu  mengandung  penipuan,  atau  melanggar  hukum,  bersifat ultra vires, atau merupakan pemborosan ( waste ) .
9 Eisenberg,  Melvin  A.,  “Whether  The  Business  Judgment  Rule  should  be  Codified”,  dalam http://www.clrc.ca.gov/pub/BKST-EisenbergBJR.pdf ,
10 Ibid .,
11 Johnson, Lyman, “The Modest Business Judgment Rule“, The Business Lawyer . Feb 2000; 55,2; ABI/IFORM Global, hlm. 625.
12 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Dengan  menggunakan  standar  pemeriksaan  atau standard  of  review yang  wajar, memastikan  bahwa  direksi  memenuhi duty  of  care ,  apakah  dilakukan  dengan  itikad baik; dan dilihat dari manfaat materiel, apakah keputusan itu berimplikasi pelanggaran duty  of  loyalty dari  direksi.  Jika  penggugat  dapat  membuktikan  bahwa  direksi seharusnya  tidak  dapat  diberikan  perlindungan  hukum  BJR  yaitu  ketika,  misalnya direksi  memboroskan  harta  perseroan  ( waste )  atau  melanggar duty  of  care ,  atau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi atau melanggar duty of loyalty , maka  direksi  harus  membuktikan  bahwa  keputusannya  itu  dilakukan  dengan  itikad baik atau merupakan keputusan yang rasional. 13
Dari  uraian  yang  dikemukakan  secara  mendetail  pada  latar  belakang,  diasumsikan bahwa pentingnya peranan informasi laba dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan, terutama bagi investor dan calon investor sehingga mendorong pihak manajemen untuk berusaha mengelola laba perusahaan dan melakukan manajemen laba agar entitas terlihat lebih baik secara finansial. Kenyataan itulah yang mendorong issuer untuk memilih metode-metode akuntansi tertentu yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham pada saat IPO melalui pengaturan tingkat laba ( earnings management ) dengan tujuan  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan  dan/atau  nilai  perusahaan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk pertama ,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  praktek  manajemen  laba dalam proses IPO ( initial public offering ) ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan  Undang-Undang  Pasar  Modal. Kedua ,  kedudukan  direksi  dengan Business  Judgemenet Rules sehingga terjadinya praktek manajemen laba.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif empiris, yaitu peneliti selain  mengkaji  dan  menganalisis  pembahasan  dengan  memanfaatkan  peraturan perundang-undangan terkait. Namun peneliti juga membandingkan antara hasil penelitian di  lokasi  penelitian  melalui  kegiatan  pengamatan,  peneliti  juga  membandingkan  antara keadaan (kondisi) yang seharusnya ( das sollen ) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan ( das sein ).

## HASIH DAN PEMBAHASAN
1. Praktek Manajemen Laba dalam Proses IPO ( initial public offering ) Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal Berkenaan dengan praktek manajemen laba yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka penawaran saham perdana ( Initial public offering /IPO), dalam pelaksanaannya perilaku Direksi dalam melaksanakan praktik manajemen laba ini, sebagai berikut:
a. Memaksimalkan  bonus  terdapat  informasi  atas  keuangan  perusahaan  dimana pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus.
b. Kontrak hutang jangka panjang, hal ini dilakukan untuk mengurangi perusahaan mengalami technical  default dalam  pelunasan  hutang,  karena  dapat dipindahkannya laba periode mendatang ke periode yang berjalan.
13 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis,  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia, (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2016), hlm. 31.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
c. Pengurangan visibilitas terdapat  perusahaan besar melakukan penurunan laba untuk mengurangi visibilitasnya.
d. Meminimalkan pajak, hal ini merupakan salah satu pemicu rekayasa laba untuk kepentingan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan.
e. Pergantian Direksi, untuk Direksi yang akan berhenti sebagai Direksi maka akan dilakukan maksimalisasi laba untuk meningkatkan bonusnya, dan
f. Initial  public  offering (IPO),  hal  ini  dilakukan  perusahaan  yang  melakukan penawaran umum pertamanya, dan belum memiliki harga pasar dengan tujuan memperoleh harga lebih tinggi atas sahamnya.
Dari  keenam  alasan  Direksi  melakukan  praktik  manajemen  laba  dimaksud,  ada  2 (dua) sudut pandang yang mengatakan bahwa praktik manajemen laba tersebut legal dan ada juga yang mengatakan illegal. Untuk mengetahuinya dapat disimak analisa penulis di bawah ini dengan memanfaatkan konsep Itikad Baik ( Duty of Good Faith ), Duty of Care, dan Duty of Loyalty , yang ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:
Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas:
1. Itikad Baik ( Duty of Good Faith ),
Itikad baik dalam kaitan dengan fiduciary duty mengandung arti yang lebih luas. Sean J. Griffith berpendapat bahwa konsep itikad baik tidak terlepas dari pengertian duty of care atau duty of loyalty . Jika seseorang bekerja dengan baik dan memenuhi kewajiban fiduciary- nya,  maka  dapat  dikatakan  orang  itu  bekerja  dengan  hati-hati  atau  secara prudent , dan berarti orang tersebut bekerja memenuhi duty of care -nya. Sebaliknya, jika orang itu bekerja dengan itikad baik, bukan mementingkan diri sendiri, maka dikatakan dia memenuhi duty of loyalty -nya 14 .
Itikad baik dimengerti umumnya sebagai tindakan yang mewajibkan direksi dengan tujuan  yang  jujur  dalam  memenuhi  kepentingan  terbaik  dari  perusahaan,  atau  niat subjektif  untuk  mengedepankan  kepentingan  terbaik  perusahaan.  Terkandung  dalam pengertian ini adanya unsur objektif, yang meliputi norma-norma yang berlaku dalam melakukan tindakan korporasi.
Direksi tidak memiliki kepentingan pribadi materiel, dan bertindak secara rasional dengan menggunakan informasi yang relevan, tersedia secara wajar demi kepentingan perseroan  semata.  Namun,  jika  melakukan  tindakan  menghindari  pajak,  maka  karena melanggar kebijakan publik, tidak dapat memperoleh perlindungan BJR. Disini, penilaian terhadap  “kepentingan  terbaik  perusahaan”  digunakan  sebagai  standar  pemeriksaan atau standard of review oleh pengadilan, dan merupakan prasyarat utama BJR, 15 dalam memeriksa tindakan untuk menentukan tanggung jawab direksi.
Chancery Courts Delaware berpandangan bahwa itikad baik tidak dapat dipisahkan dari duty of loyalty , karena seseorang tidak dapat bertindak dengan itikad buruk, tetapi pada  saat  yang  sama  dia  melakukan duty  of  loyalty terhadap  perusahaan  dan  para pemegang  saham.  Pemikirannya  adalah  bahwa  direksi  tidak  akan  bertindak  dengan
14 Sean J. Griffith, “Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence”, dalam <papers.srrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=728431>
15 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
kesetiaan terhadap perseroan, kecuali bertindak dengan itikad baik dan tindakannya itu merupakan yang terbaik bagi perusahaan.
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  seorang fiduciary dapat  bertindak  dengan beritikad  baik  tetapi  tidak  loyal,  dan  dia  tidak  memiliki  kepentingan  keuangan  dalam transaksi terkait. Disini, tidak loyal tidak selalu berarti terdapat kandungan kepentingan pribadi  yang  berkaitan  dengan  keuangan.  Itikad  baik  dapat  pula  dipandang  sebagai komponen dari duty of care, jika dilihat sebagai suatu kegagalan dari suatu proses. Ini artinya  perlu  dilihat  apa  yang  harus  dilakukan,  atau  tidak  dilakukan,  dalam  rangka menghindari  terjadinya  kerugian 16 .  Pendapat  lain  mengartikan  itikad  baik  memiliki kandungan  sikap  hati-hati,  dan  harus  diartikan  sebagai  tindakan  yang  lebih  dari kecerobohan biasa, atau yang telah berdeviasi secara ekstrim dari norma yang berlaku, sehingga telah merupakan gross negligence atau tindakan pemborosan atau waste .
Mahakamah  Agung  Delaware  menjelaskan  pengertian  itikad  baik  dalam  3  (tiga) kategori  perbuatan fiduciary atau fiduciary  conduct ,  dan  seluruhnya  menyangkut perbuatan dengan itikad buruk, yaitu : 17
Pertama ,  itikad  buruk  yang  subjektif,  yaitu  perbuatan fiduciary yang dilatarbelakangi  dengan  niat  yang  sesungguhnya  untuk  membahayakan  atau menimbulkan kerugian. Pengadilan menyimpulkan bahwa kategori ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik atau duty of good faith ; Kedua , kategori ini menyangkut kurangnya sikap hati-hati atau duty of care yaitu suatu tindakan fiduciary yang dilakukan semata-mata karena sangat ceroboh atau gross negligence dan  tanpa  adanya  niat  jahat.  Walaupun duty  of  care dan duty  of  loyalty berkaitan  dan  saling  tumpang  tindih,  perbuatan  yang  sangat  ceroboh  atau grossly negligent conduct tidak berarti dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran fiduciary duty untuk berlaku dengan itikad baik; atau  dalam kata lain, pelanggaran duty of care tidak  secara  otomatis  merupakan  suatu  tindakan  atau  kealpaan  atau omission yang berarti’’tidak beritikad baik“. Walaupun duty of good faith berdempetan dengan duty of care dan loyalty , tetapi dalam pelaksanaan due care dan good faith harus dibedakan. Nadelle  Grossman  mengungkapkan  perbedaan  antara gross  negligence dengan itikad  baik  dari  contoh  yang  diberikan  pengadilan.  Apabila  direksi  secara  subjektif bersikap tidak baik terhadap perusahaan, dan tidak menggunakan informasi yang cukup ketika  mengambil  keputusan,  maka  sikap  yang  tidak  baik  secara  subjektif  itu  dapat diartikan sebagai itikad buruk. Gross negligence di lain pihak adalah dalam menentukan apakah terdapat petunjuk yang mengarah kepada adanya pelangaran terhadap duty of care . Justice Jacobs  menjelaskan  mengenai  mengenai  pelanggaran  itikad  baik  dengan menggunakan suatu rentang perbandingan. Di titik paling kiri adalah itikad baik subjektif, dan di titik paling kanan adalah gross negligence. Titik paling kanan itu berarti adanya pelanggaran duty of due care , dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran itikad baik. Diantara kedua titik ini adalah merupakan daerah standar itikad baik yang dimaksud oleh
16 Gold, Andrew S., “A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflection on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty”, Social Science Research Network, Maryland Law Review Vol. 66, page398.
17 Sprague,  Robert,  “Directors  Behaving  Badly:  21 st Century  Corporate  Governance  Standards”, < http://www.alsb.org/Proceedings%20Files/2007/Sprague.pdf >

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Chancellor Chandler.  Namun,  unsur gross  negligence saja  tidak  pernah  cukup  untuk mencabut  perlindungan  BJR.  Bahkan,  walaupun  pelanggaran  itikad  baik  dapat  dirinci secara jelas, penggugat masih harus menangkis adanya anggapan BJR.
Penggugat  hanya  dapat  menangkis  adanya  anggapan  BJR  ini,  jika  direksi  secara sengaja bertindak untuk mementingkan kepentingan bukan kepentingan para pemegang saham, melanggar hukum positif, dan gagal bertindak sesuai dengan kedua tugas ini ( duty of care dan itikad baik). Ketiga , menyangkut penelantaran kewajiban yang disengaja, atau mengabaikan kewajiban secara sadar, dan dapat dijelaskan melalui keadaan berikut ’’Direksi tidak memiliki benturan kepentingan, tetapi terkait dengan tingkah laku buruk yang lebih bersifat jahat, dan bukan merupakan keadaan yang tidak memperhatikan atau gagal menggunakan informasi yang mengandung kenyataan yang materiel yang diperlukan dalam pengambilan keputusan“.
Kewajiban  untuk  beritikad  baik  adalah  tugas  tambahan  atau  penunjang  yang dikaitkan  dengan duty  of  loyalty. Pengadilan  menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab berdasarkan itikad baik adalah tidak langsung, yaitu kegagalan bertindak dengan itikad baik  tidak  langsung  dapat  dikenakan  pembebanan  tanggung  jawab.  Namun,  perlu dimengerti bahwa duty of loyalty meliputi pengertian bahwa seseorang gagal bertindak dengan  itikad  baik,  walaupun  seseorang  tidak  memiliki  benturan  kepentingan keuangan atau yang dapat dilihat lainnya.
Itikad  buruk  dapat  juga  diartikan  sebagai  tindakan,  yang  menyetujui  suatu transaksi  dengan  tujuan  bukan  merupakan  usaha  yang  murni  untuk  memajukan kesejahteraan perseroan; atau ketika transaksi diketahui melanggar hukum positif yang berlaku.  Itikad  buruk  tidak  dapat  hanya  disebabkan  karena  kelalaian,  tetapi mengabaikan  tugas  secara  sistematis,  dan  terus  menerus  sudah  dapat  menunjukkan itikad buruk. Itikad buruk juga dapat terjadi, jika direksi gagal secara sistematis dan terus  menerus  melaksanakan  tugas  pengawasannya,  dalam  berupaya  meyakini  diri adanya sistem pelaporan informasi secara memadai; namun, yang dilihat disini hanya dari segi prosesnya, bukan substansi dari keputusan.
Sebagai kesimpulan, bahwa pelanggaran duty of good faith secara khusus dapat ditunjukkan  dengan  (1)  adanya  tindakan  yang  disengaja  dengan  tujuan  bukan  demi kepentingan terbaik perusahaan, (2) pelanggaran yang disengaja terhadap hukum yang berlaku,  atau  (3)  dengan  sengaja  gagal  untuk  bertindak  dihadapan  kewajiban  yang diketahui  untuk  bertindak,  sehingga  menunjukkan  pengabaian  terhadap  kewajiban yang disadari. Itikad buruk dapat ditunjukkan apabila seorang fiduciary sengaja gagal untuk  bertindak  dihadapan  kewajiban  yang  diketahui  untuk  bertindak,  sehingga menunjukkan pengabaian terhadap kewajibannya
2. Duty of Care,
Sebagai standar tingkah laku, due care merupakan prasyarat dari BJR, dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan apakah direksi memenuhi standar tingkah laku. 18 Direksi yang bertindak  dengan  itikad  baik  diartikan  tidak  memiliki  kepentingan  pribadi,  dan  tugas
18 Johnson, Lyman, “The Modest Business Judgment Rule“, The Business Lawyer . Feb 2000;55,2; ABI/IFORM Global, hlm.625.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
berikutnya adalah bertindak dengan hati-hati. 19 Esensi yang penting dari duty of care adalah sikap hati-hati atau prudent , dengan ukuran bertindak seperti seorang biasa yang hati-hati dalam mengurus urusannya sendiri.
Menurut  Douglas  Bradson,  standar  kehati-hatian  yang  digunakan  tetap  berupa kehati-hatian  yang  layak, due  care. Dalam  hukum  Korporasi, due  care ini  adalah  bahwa direksi  harus  melaksanakan  tugas  kewajiban  atau duty itu  “dengan kehati-hatian sebagaimana  orang  biasa  yang  hati-hati  di  posisi  yang  sama  akan  menerapkan  dalam keadaan  yang  sama“.  Ini  artinya  direksi  melakukan  kontrol  terhadap  perusahaan  dengan menerapkan  kehati-hatian  yang  digunakan  oleh  orang  biasa  dalam  melaksanakan tindakannya sendiri.
Duty atau kewajiban yang harus  dilakukan oleh  direksi dalam konteks standard  of care meliputi  tugas  melakukan monitoring ,  tugas  bertanya,  tugas  untuk  mengambil keputusan yang wajar dan prudent mengenai hal-hal dimana direksi wajib untuk memilih untuk bertindak, dan tugas untuk menggunakan proses pengambilan keputusan yang wajar. Ini artinya seseorang harus memilih berbagai alternatif dari proses pengambilan keputusan yang terbaik bagi dirinya.
Dalam konteks hukum korporasi, alternatif yang terbaik dipilih, jika menghasilkan manfaat  yang  terbesar  bagi  perusahaan,  atau  dalam  rangka  memaksimalkan  keuntungan bagi perusahaan. Jika proses pengambilan keputusan itu sehat, pengadilan akan memeriksa keputusan  bisnis  dalam  rangka  melakukan  verifikasi  hubungan  antara  proses  dan  hasil keputusan. Disini, pengadilan melihat apakah keputusan bersifat rasional sebagai hasil dari proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan,  atau  apakah  terdapat  hubungan  yang rasional  antara  proses  pengambilan  keputusan  dengan  keputusan  yang  dibuat.  Jadi, pengadilan tidak mengkaji substansi dari keputusan itu. Tetapi, jika  prosesnya tidak baik atau cacat, maka terlepas dari kualitas keputusan yang dibuat, maka direksi dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat yang berdekatan dengan tindakan yang tidak hati-hati itu.
Menurut Douglas M. Bradson, sebagai standar tingkah laku, sikap kehati-hatian yag diperlukan  dalam  BJR  adalah due  care ,  atau  kehati-hatian  yang  patut,  yang  merupakan tingkah laku bersifat de facto , atau proaktif dalam membuat pertimbangan atau keputusan, atau secara sengaja untuk tidak mengambil tindakan apa-apa, sebagai lawan dari kelalaian untuk melakukan sesuatu yang harus dijalankan atau nonfeasance . 20
Seorang  yang prudent walaupun  hanya  memiliki  pengetahuan  rata-rata  ternyata melakukan kesalahan, maka dia tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya, kecuali jika dia melakukan kesalahan yang bersifat gross negligent . Kewajiban untuk bertindak dengan hati- hati  atau duty  of  care menuntut  direksi  untuk  membuat  keputusan  bisnis,  melalui  suatu proses pengambilan keputusan, dengan tingkat kehati-hatian yang umumnya digunakan oleh orang biasa dalam keadaan yang sama dengan mempertimbangkan infomasi materiel yang tersedia  secara  wajar.  Menggunakan  informasi  yang  cukup  dalam  pertimbangan  untuk
19 Ibid ., hlm.627.
20 Ashraf, Zeeshan. The Position of the Business Judgment Rule in Different Corporate Cultures and Structures: A Study and Analysis , 2014, hlm. 6.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
membuat suatu keputusan merupakan usaha itikad baik yang diperlukan dalam melakukan duty of care . 21
Dalam hal ini, Douglas M. Bradson, berpendapat, bahwa direksi bertanggungjawab untuk mempertimbangkan seluruh fakta materiel yang secara wajar tersedia, bukan infomasi yang  imaterial  yang  di  luar  jangkauan.  Beliau  mengatakan  bahwa  ketersediaan  informasi secara  wajar  itu  tidak  dapat  bersifat  subjektif  secara  keseluruhan,  tetapi  juga  bersifat objektif.  Mengenai  informasi  yang  materiel  yang  digunakan,  ukurannya  adalah  bersifat subjektif,  sejauh  direksi  dalam  mengambil  keputusan  yakin  bahwa  mereka  memiliki informasi yang cukup, yang tergantung pada sifat dan kompleksitas keputusan yang dibuat.
Dari segi objektif, direksi perlu mengetahui alasan untuk melakukan suatu transaksi bisnis,  dampak  dari  transaksi  itu  terhadap  para  pemangku  kepentingan,  pandangan manajemen  terhadap  harga  dan  faktor-faktor  apa  yang  dapat  mempengaruhi  harga,  dan kewajaran  dari  transaksi  itu.  Sedangkan  dari  segi  pengambilan  keputusan  itu  sendiri,  di dalam BJR, yang diperlukan adalah untuk melihat bagaimana suatu keputusan itu di buat, dalam kata lain proses yang digunakan dalam mencapai pengambilan keputusan, dan bukan dilihat  dari  substansi  dari  keputusan  itu  sendiri.  Jadi,  pelanggaran due  care dilihat  dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Namun, jika pengambilan keputusan telah dinodai dengan motif yang tidak sah atau tidak halal, selain benturan kepentingan keuangan, seperti balas dendam,  dengki,  kecemburuan,  atau  lainnya  yang  melatarbelakangi  suatu  keputusan;  jika demikian halnya, maka akan lebih tepat jika proses seperti itu dikaji melalui kajian unsur itikad baik.
3. Duty of Loyalty.
Dalam hal pengambilan keputusan, duty of loyalty menuntut direksi untuk membuat keputusan atau bertindak demi kepentingan pemegang saham, atau kepentingan konstituen, bukan untuk diri pribadinya. 22 Contoh dari self dealing adalah menyangkut direksi muncul di dua sisi dari suatu transaksi atau menerima keuntungan pribadi dari suatu transaksi yang tidak diterima oleh pemegang saham korporasi.
Secara tradisional, unsur duty of loyalty adalah tidak adanya benturan kepentingan dalam bentuk manfaat keuangan. Jika benturan kepentingan ini terjadi, maka yang digugat harus membuktikan bahwa transaksi terkait yang dilakukannya itu bernilai jujur dan wajar. Pelanggaran duty of loyalty bukan dilihat dari prosesnya, tetapi dari hasilnya. Oleh karena itu, esensi yang utama dari duty of loyalty adalah kesetiaan terhadap perseroan, dengan ukuran meletakkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi.
Sean J. Griffith menjelaskan mengenai duty of loyalty lebih jauh. Kewajiban ini mulai dipertanyakan  ketika  muncul  benturan  antara  kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan sebagai fiduciary , yang berkaitan dengan mengarahkan arus kas atau kesempatan investasi, atau  penggunaan  aset  perusahaan  dengan  mengutamakan  kepentingan  atau  reputasi pribadi,  bukan  untuk  memaksimalkan keuntungan  perusahaan.  Ketika  direksi  mengambil kesempatan ini untuk kepentingan pribadi, sering dilakukan dengan menggunakan prosedur
21 Grossman, Nadelle, “Director Compliance with Elusive Fiduciary Duties in a Climate of Corporate Governance Reform”, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, <ABI/INFORM Global>
22 Smith, James E, “Risk Sharing, Fiduciary Duty, and Corporate Risk Attitudes”, Decision Analysis, Vol. 1, No. 2, pp 114-127.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
yang baku. Pada dasarnya, duty of loyalty ditentukan dengan menjawab pertanyaan apakah transaksi itu menguntungkan perusahaan, dan dilakukan secara terbuka, atau at arms length . Annette  Greenhow  berpendapat,  bahwa  jika  direksi  mengambil  keputusan berdasarkan  informasi  yang  cukup,  maka  sudah  dapat  dikatakan  bahwa  keputusan  itu memiliki dasar yang rasional. Tetapi, jika keputusan itu sama sekali tidak masuk diakal, maka persyaratan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi. Sebagai contohnya, jika penjualan suatu aset, yang telah dikaji oleh direksi, ditetapkan dengan harga yang sangat rendah, dan tidak masuk  diakal,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terdapat  benturan  kepentingan,  atau tidak adanya itikad baik.
Dalam  mengkaji  objektivitas  dari  suatu  keputusan,  Hukum  Korporasi  Delaware mendekatinya  melalui  ketentuan  berikut  “ In  making  business  decision,  the  directors  are presumed to have acted independently, in an informed basis and in good faith that the decision is  in  the  best  interest  of  the  corporation.  The  business  decision  will  be  sustained  unless  the presumption is rebutted in either two ways: (a) the process, independence, or good faith of the director is compromised, or (b) the decision cannot be attibuted to rational busniness purposes ”. Kutipan  di  atas  menunjukkan  perbedaan  yang  lebih  menekankan  pada  proses pengambilan  keputusan.  Keputusan  bisnis  tidak  dapat  dipertahankan,  jika  proses pengambilan keputusan itu, atau independensi dari direksi pengambil keputusan bukan lagi bagaimana seharusnya, atau telah di kompromikan, di samping keputusan itu bukan sebagai akibat adanya tujuan bisnis yang rasional. Masalah proses ini dan independensi disetarakan dengan  unsur  itikad  baik.  Artinya  jika  direksi  mengambil  keputusan  tidak  secara independen,  atau  proses  pengambilan  keputusannya  tidak  sebagaimana  biasanya,  maka keadaan itu dapat menyimpulkan adanya unsur itikad buruk.
Ditinjau dari Undang-Undang Pasar Modal :
Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal  menjalankan  dua  fungsi,  yaitu pertama  sebagai  sarana  bagi  pendanaan  usaha  atau sebagai  sarana  bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan  dana  dari  masyarakat  pemodal (investor).  Dana  yang  diperoleh  dari  pasar  modal  dapat  digunakan  untuk  pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi dan reksadana yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.
Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  menempatkan  dana  yang  dimilikinya  sesuai dengan  karakteristik  keuntungan  dan  risiko  masing-masing  instrumen.  Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan ya ng bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang berkaitan dengan efek”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang perseroan  terbatas  wajib  mempublikasikan  laporan  keuangan  sebagai  wujud  tanggung jawab  manajemen  terhadap  pemilik  perusahaan.  Manajemen  ( agent) sebagai  pengelola perusahaan  seringkali  mengetahui  lebih  banyak  informasi  dari  pada  para  shareholder ( principal ).  Namun  informasi  yang  disampaikan  terkadang  tidak  menunjukan  nilai perusahaan  yang  sebenarnya.  Pihak  manajemen  seringkali  melakukan  praktik  akuntansi

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang  berorientasi  pada  laba  untuk  memenuhi  target  laba  yang  harus  dicapai  pada  akhir periode,  hal  itu  dilakukan  guna  menarik  investor  untuk  menginvestasikan  dananya  pada saham yang dimiliki perusahaan tersebut.
Ada berbagai cara dalam melakukan praktik akuntansi yang berorientasi pada laba. Salah  satu  cara  yang  dilakukan  manajemen  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat laba yaitu dengan manajemen laba ( earning management) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Menurut Darwis manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan  atau  menurunkan  laba  perusahaan  dalam  laporan  keuangan.  Berdasarkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Nomor  1  Tahun  2009  laporan  keuangan  adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan adanya PSAK  ini  maka  perusahaan-perusahaan  yang  membuat  laporan  keuangan  dituntut  untuk memberikan  laporan  keuangan  sesuai  dengan  keadaan  perusahaan  yang  sebenarnya. Banyak perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba, biasanya praktik ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dalam periode tertentu bagi pihak berkepentingan tentunya dengan manipulasi besarnya laba pada periode tersebut sehingga pihak yang berkepentingan akan memandang baik posisi perusahaan tersebut.
Tujuan  manajemen  laba  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pihak  tertentu walaupun  dalam  jangka  panjang  tidak  terdapat  perbedaan  laba  kumulatif  perusahaan dengan  laba  yang  dapat  diidentifikasikan  sebagai  suatu  keuntungan.  Skandal  besar perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba terkemuka di Amerika yaitu Enron, sepanjang  tahun  2002  bermula  dari  kecurangan  berupa  rekayasa  laporan  keuangan  yang overstated , menyesatkan dan membingungkan. Muaranya adalah pada angka rugi-laba yang disajikan  yang  telah  direkayasa,  lalu  secara  otomatis  mempengaruhi  harga  saham, selanjutnya  kemerosotan  kepercayaan  masyarakat  dan  berakhir  pada  kebangkrutan perusahaan. Peristiwa tersebut telah menempatkan kepercayaan politik terhadap laporan keuangan yang semakin memudar.
Fenomena adanya kecurangan akuntansi juga terjadi di Bursa Efek Indonesia, yaitu kasus  PT.  Kimia  Farma  Tbk,  PT  Indofarma  Tbk,  dan  PT.  Lippo  mengindikasikan  adanya praktek manajemen laba yang berawal dari  terdeteksi adanya manipulasi laba. PT. Kimia Farma  Tbk  pada  tahun  2002  mengindikasikan  adanya  praktek  manajemen  laba  dengan menaikkan  laba  hingga  Rp.31,7  milyar.  Praktik  manajemen  laba  tersebut  diduga  terkait dengan keinginan manajemen lama untuk dipilih kembali oleh pemerintah guna mengelola perusahaan  farmasi  tersebut.  PT.  Indofarma  Tbk  pada  tahun  2004  melakukan  praktek manajemen laba dengan menyajikan laba dengan menaikkan overstated laba bersih senilai Rp. 28,780 milyar, sehingga dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih  tinggi  dari  yang  seharusnya,  sehingga  harga  pokok  penjualan  tahun  tersebut understated . Kasus PT. Kimia Farma Tbk sesuai dengan penelitian Susilo dimana pada tahun 2002 ditemukan  pegelembungan (mark  up) laba  bersih  pada  laporan  keuangan  dalam  rangka meningkatkan  profitabilitas  perusahaan  yang  diduga  berhubungan  dengan  kepentingan pribadi  manajemen.  Hal  inilah  yang  menimbulkan  praktik  manajemen  laba.  Berdasarkan penyelidikan  Bapepam  disebut  bahwa  KAP  yang  mengaudit  laporan  keuangan  PT  Kimia Farma (audit 31 Desember 2001) telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mendeteksi  kecurangan  tersebut.  Selain  itu,  KAP  tersebut  juga  tidak  terbukti  membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) memberikan kesempatan kepada manajer untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberikan pengaruh pada pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini pendapatan dimanipulasi melalui discretionary accrual.
Manajemen  laba  akrual  kemungkinan  besar  akan  menarik  perhatian  auditor dibandingkan  dengan  keputusan-keputusan  riil,  seperti  yang  dihubungkan  dengan penetapan harga dan produksi. Selain itu, manajer yang mengandalkan pada manajemen laba akrual  saja  akan  beresiko  jika  realisasi  akhir  tahun  defisit  antara  laba  yang  tidak dimanipulasi dengan target laba yang diinginkan melebihi jumlah yng dimungkinkan untuk memanipulasi akrual setelah akhir periode fiscal.
Keputusan manajer  dalam melakukan aktivitas manajemen yang berkaitan dengan laba  semata-mata  bertujuan  untuk  menarik  investor  untuk  menanamkan  sahamnya  pada perusahaan  tersebut.  Sehingga  laba  pada  umumnya  dipandang  sebagai  suatu  dasar pengambilan keputusan investasi, prediksi untuk meramalkan pertumbuhan laba yang akan datang.  Semakin  besar  suatu  perusahaan,  maka  ketepatan  pertumbuhan  laba  yang diharapkan semakin tinggi. Perusahaan besar mempunyai intensif yang cukup besar untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya adalah perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya.
2. Kedudukan Direksi dengan Business Judgemenet Rules sebagai Implikasi Praktek Manajemen Laba
Mengacu pada kedudukan prinsip business judgement rules Direksi dalam pelaksanaan praktek manajemen laba, selanjutnya penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan prinsip Fiduciary Duty , sebagai berikut bahwa prinsip fiduciary duty yang melekat dipundak seorang Direksi pada dasarnya sejalan dengan keberadaan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu tanggung jawab Direksi sebagai salah  satu  organ  perseroan  terwujud  dalam  bentuk  tugas beneficiary perseroan  kepada Direksi  atas  dasar  kepercayaan  ( fiduciary  duty ).  Bilamana  seorang  Direksi  dianggap melanggar prinsip fiduciary duty dalam perseroan, maka doktrin business judgment rule yang akan dijadikan sebagai bentuk perlindungan kepada Direksi yang beriktikad baik.
Doktrin business  judgment  rule berkaitan  erat  dengan  doktrin fiduciary  duty ,  guna mengukur  kepercayaan  yang  diberikan  perseroan  kepada  Direksi,  berdasarkan  prinsip fiduciary duty , maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana maksud  dan  tujuan  perseroan,  Direksi  tentu  dihadapkan  kepada  risiko  bisnis.  Risiko  ini terkadang berada di luar kemampuan maksimal Direksi. Oleh karena itu, guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan adanya keterbatasan manusia, maka Direksi dilindungi oleh doktin business judgment rule . 23
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  sebagai  doktrin  dimana  seorang  Direksi  dapat dilindungi terhadap keputusannya dalam melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan doktrin business  judgment  rule .  Bilamana  seorang  Direksi  terbukti  melanggar  prinsip
23 Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.117.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
fiduciary duty , maka terhadap pelanggaran tersebut secara otomatis tidak dapat dilindungi oleh doktrin business judgment rule , namun sepanjang dapat membuktikan sebaliknya bahwa Direksi tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty maka akan terlepas dari bentuk pertanggungjawaban .
Hal  ini  tentunya  sangatlah  berkaitan  dengan  doktrin business  judgment  rule yang termuat didalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu “Anggota Direksi tidak  dapat  dipertanggung-jawabkan  atas  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) apabila  dapat  membuktikan”,  a)  Kerugian  tersebut  bukan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya;  b)Telah  melakukan pengurusan  dengan  iktikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. c) Tidak mempunyai benturan kepentingan  baik  lansung  maupun  tidak  lansung  atas  tindakan  pengurusan  yang mengakibatkan  kerugian;  dan  d)  Telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  timbul  atau berlanjutnya kerugian tersebut .
Direksi yang memiliki kewenangan besar untuk menentukan arah serta metode yang akan diambil perusahaan menyebabkan setiap tindakan yang akan diambil wajib memenuhi unsur-unsur fiduciary duty karena tidak akan ada seorangpun yang dapat mencegah dirinya mengambil  keputusan  tersebut.  Konsekuensi  kebebasan  adalah  Direksi  harus mempertanggung-jawabkan  keputusan  tersebut  dalam  RUPS  tahunan,  dan  apabila  RUPS menerima  laporan  pertanggung  jawaban  tersebut,  maka  untuk  setiap  keputusan  Direksi akan  diberikan  pelunasan  dan  pembebasan. 24 Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas  bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mempertimbangkan tindakan yang akan diambilnya dan Tergugat telah melaporkan perihal untung dan rugi dari tindakan yang akan diambil tersebut di dalam RUPS dan telah disetujui oleh pemilik saham.
Dari  rumusan  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT  tersebut  di  atas  secara  jelas,  memberikan konsekuensi  yuridis  kepada  seorang  Direksi  bilamana  ingin  terlepas  dari pertanggungjawaban  secara  pribadi  apabila  dianggap  melanggar  prinsip fiduciary  duty . Beban  pembuktian  tersebut  tentunya  ada  pada  Direksi  yang  dianggap  melanggar  prinsip fiduciary duty . Dalam hal ini tentulah sangat membutuhkan peran serta hakim dalam proses peradilan, dimana hakimlah yang akan menentukan bahwa dapatkah seorang Direksi yang dianggap  melanggar  prinsip fiduciary  duty untuk  dimintakan  pertanggung-jawabannya terhadap sebuah keputusan yang telah diambil oleh Direksi.
Kedudukan  hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  juga  seharusnya  tidak  boleh memberikan second guess terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi karena pihak Direksilah yang paling mengetahui posisi serta keadaan bisnis pada saat itu mengenai perihal untung  dan  ruginya  suatu  keputusan  bisnis,  dan  hakim  dianggap  tidak  boleh  mengambil suatu perbandingan hukum terhadap keputusan tersebut.
Keempat unsur yang ada pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang  dianggap  sebagai  penjelmaan  dari  prinsip business  judgment  rule, nantinya  dapat diimplementasikan  pada  proses  persidangan  bilamana  kasus  ini  berlanjut  hingga  pada proses peradilan, dimana hakimlah yang akan menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam hal pengambilan keputusannya, sepanjang hal tersebut dapat  dibuktikan  oleh  Direksi  bahwa  keputusannya  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana
24 Boen Hendra Setiawan, Bianglala Business Judgment rule , (Jakarta: Tatanusa, 2018), hlm.82.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka dapat terlepas dari segala bentuk pertanggung jawaban pribadi atas kerugian tersebut.
Business judgment rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seorang  Direksi,  yaitu  prinsip duty  of  skill  and  care ,  maka  semua  kesalahan  yang  timbul setelah  dijalankannya  prinsip duty  of  skill  and  care ini,  memperoleh  konsekuensi  Direksi mendapat  pembebasan  tanggung  jawab  secara  pribadi  bila  terjadi  kesalahan  dalam keputusannya  tersebut.  Bertitik  tolak  pada  hal  tersebut  sudah  sewajarnya  bahwa  Direksi dapat dibebaskan dari segala bentuk pertanggung jawaban kepada dirinya. 25
Dari  permasalahan  ini  jelas  bahwa  doktrin business  judgment  rule ini  belum diaplikasikan  dengan  baik  terhadap  seorang  Direksi  yang  dianggap  melanggar  prinsip fiduciary duty , Fiduciary duty dalam hal ini dimaksudkan adalah tugas yang terbit dari suatu hubungan fiduciary antara  Direksi  dengan  perusahaan  yang  dipimpinnya,  yang menyebabkan Direksi berkedudukan sebagai trustee dalam pengertian hukum trust . Maka seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan ( duty of care and skill ), iktikad baik, lo yalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan “derajat yang tinggi” ( high degree ). 26
Eksistensinya  dalam  sistem  hukum  Indonesia  masih  sebatas  teori  dan  belum sepenuhnya  diterapkan  apabila  Direksi  dianggap  melanggar fiduciary  duty perseroan, seharusnya ketika seorang Direksi dianggap melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty perseroan, yang dijadikan pembelaan adalah doktrin business judgment rule sepanjang dapat membuktikan  sesuai  dengan  Pasal  yang  dikenal  sebagai  penjelmaan  doktrin business judgment rule di dalam UUPT yaitu Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penulis  sependapat  dengan  Boen,  dalam  bukunya Bianglala  Business  Judgment  Rule , yang  menyatakan  walaupun  secara  teoritis business  judgment  rule dikenal  dinegara  ini, namun  dikarenakan  situasi  dan  kondisi  pengadilan  di  Indonesia,  maka  para  hakim  tidak banyak  yang  mengenali  keberadaan  doktrin  ini  (Boen,  2018).Dalam  sistem  peradilan memang menyisahkan sedikit pertanyaan tentang bagaimana standar dalam menilai apakah tindakannya tersebut telah sesuai dengan business judgment rule atau tidak.
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  terkait  keputusan  bisnis  seorang  Direksi  yang dianggap  merugikan  perseroan  seharusnya  tidak  hanya  melihat  dari  sisi  kesalahan  dan kelalaian  seorang  Direksi  dalam  mengambil  keputusan,  akan  tetapi  juga  harus memperhatikan  dari  posisi  seorang  Direksi  ketika  mengambil  keputusan  bisnis  apakah mengandung  kecurangan  ( fraud ),  dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi seorang  Direksi  ataukah  betul  semata-mata  untuk  kepentingan  usaha  perseroan  dalam mengambil  keputusan  tersebut.  Karena  mengingat  bahwa  dalam  dunia  bisnis  tidak selamanya  suatu  keputusan  bisnis  dapat  memperoleh  keuntungan  melainkan  kadang menimbulkan  kerugian.  Sehingga  sudah  sewajarnya  apabila  seorang  Direksi  dalam melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  dapat  dilindungi  oleh business judgment rule serta dapat dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban. Seharusnya  ketika  Direksi  dianggap  melanggar  prinsip fiduciary  duty terhadap perseroan, maka yang dijadikan alasan pembelaan agar terlepas dari pertanggungjawaban
25 Ibid.,
26 Munir  Fuady, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum Indonesia ,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm.61 .

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
atas kerugian yang dialami perseroan tersebut dapat berlindung pada business judgment rule sepanjang dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  yang  dikenal sebagai  bentuk  perlindungan  Direksi  ketika  dianggap  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya berdasarkan iktikad baik dan kehati-hatian dalam mengelola perseroan.
Business judgment rule yang diakomodasi kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas belum sepenuhnya memberikan dampak yang efektif bagi pelaku bisnis, dikarenakan belum adanya standar yang jelas yang dapat dijadikan sebagai perbandingan terhadap keputusan yang  dianggap  melanggar  prinsip fiduciary  duty sehingga  dalam  ruang  lingkup  peradilan ketika terjadi tuntutan perseroan kepada Direksi masih belum menjamin seorang Direksi terlepas  dari  pertanggungjawaban,  apalagi  pada  kenyataannya  keputusan  yang  diambil tersebut tidak didasari oleh kepentingan pribadi melainkan kepentingan perseroan semata.
Dalam Business  Judgement  Rule atau  disingkat  BJR  merupakan  aturan  yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan  batas-batas  kewenangan  dan  kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya,  dengan pertimbangan  bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilakukan  dengan  memperhatikan  standar kehati-hatian dan itikad baik. 27
Untuk  mengukur  salah  atau  tidaknya  seorang  Direksi  dalam  mengambil  suatu keputusan bisnis adalah melalui pengadilan (litigasi), dan pada saat terjadi suatu kerugian perseroan,  karena  titik  tolak  dari  perlindungan business  judgment  rule ini  yakni  ketika perseroan sedang mengalami kerugian yang di anggap di akibatkan oleh keputusan bisnis seorang Direksi. Sehingga ketika dalam proses peradilan seorang Direksi terbukti melakukan pelanggaran,  maka  konsekuensi  yuridisnya  adalah  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena itu, apabila ada tindakan Direksi yang kekurang hati-hatian dalam  pengelolaan  perseroan  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  perseroan.  Kerugian tersebut terlihat dari gagalnya mempertahankan sifat kehati-hatian ( reasonable care ) dalam menjalankan perseroan.
Dalam hal demikian, Direktur yang bersangkutan harus menanggung atau bertanggung jawab atas kerugian perseroan.  Apabila Direksi terdiri dari beberapa anggota, maka para anggota Direksi bersama-sama harus  bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami  oleh  Perseroan  Terbatas. 28 Kriteria  untuk  menilai  keputusan  Direksi  tersebut tentunya bukan hanya terhadap unsur kehati-hatian saja, melainkan harus sejalan dengan unsur-unsur  lainnya  seperti,  Direksi  dalam  mengambil  suatu  keputusan  tidak  berupaya mengendapkan kepentingan pribadinya. Dan hal yang terpenting ketika ingin terlepas dari segala tuntutan pertanggung jawaban adalah keputusan bisnis tersebut harus dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar perseroan.
Prinsip utama doktrin fiduciary duty diberlakukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada Pasal 97 ayat (2), “ Pengurusan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan  setiap  anggota  direksi  dengan itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab .” Selanjutnya Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk duty of loyalty, “ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
27 Gunawan Widjaja, 150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas , (Jakarta: Forum Sahabat, 2018), hlm.141.
28 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hlm.195.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”
Dilanjutkan Pasal 97 ayat (4) merupakan petunjuk duty of care tanggungjawab menjadi tanggung  renteng, “ Dalarn  hal  Direksi  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  Direksi  atau  lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.” Berlakunya prinsip fiduciary duty ini diperkuat dalam Pasal 99 ayat (1)  butir  a  dan  b  yang  berbunyi, “Anggota Direksi  tidak  berwenang  mewakili  Perseroan apabila:  a.  terjadi  perkara  di  pengadilan  antara  Perseroan  dengan  anggota  Direksi  yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.” D ari prinsip umum fiduciary duty itu maka
a.   Direksi dalam mengurus perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan di atas kepentingan lainnya ( to act bona fide in the interest of the company );
b.   Pengurus Perseroan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ( intra vires ) serta memperhatikan batasan dan larangan yang ditentukam Undang-undang dan anggaran  dasar  sesuai  Pasal  92  ayat  (1),  “Direksi  menjalankan  pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;
c.   Dalam  melaksanakan  kepengurusan,  pribadi-pribadi  anggota  direksi  harus  memiliki itikad baik ( in good faith ) dan tanggung jawab ( in full sense of responsibility);
d.   Direksi  harus  melaksanakan  tugasnya  dengan  rajin  ( diligently ),  penuh  kehati-hatian (carefully ), dan pintar serta terampil ( skillfully ).
Kesimpulannya,  direksi  dalam  mengurus  Perseroan  di  Indonesia  dengan  tegas dibebani kewajiban untuk melaksanakan fiduciary duty. Sedangkan business judgement law bertujuan  melindungi  direksi  atas  keputusan  bisnis  yang  merupakan  transaksi  korporasi, selama  hal  tersebut  dilakukan  dalam  batas-batas  kewenangan  yang  dimilikinya  dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip fiduciary duty.
Berlakunya doktrin fiduciary duty terkait dengan doktrin business judgement law juga ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya. Adapun Pasal 92 ayat (1) menekankan keharusan direksi menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan tentu dengan itikad baik dan tanggungjawab sesuai prinsip fiduciary duty dan business judgement law , yang berbunyi “ Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan .” Sedangkan Pasal  92  ayat  (2)  dan  penjelasannya  menyatakan  bahwa  direksi  berwenang  menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang, antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha sejenis. Bunyi Pasal 92 ayat (2) sebagai berikut, “ Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar .” Adapun penjelasan Pasal 92 ayat (2) ini berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat ” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis ”. Pasal-pasal tersebut tegas sekali menganut doktrin business judgement law serta memiliki prinsip fiduciary duty bila dikatakan  direksi  menjalankan  perseroan  didasarkan  pada  keahlian berarti  direksi menjalankan duty of skill dimana direksi tidak diharapkan  tingkat  keahlian kecuali hanya

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuannya dan sama pengalaman dengannya atau dalam bahasa hukum popular, “ degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience .”

## KESIMPULAN
1.  Praktek  manajemen  laba  yang  dilakukan  Direksi,  dipengaruhi  oleh  upaya memaksimalkan  bonus,  kontrak  hutang  jangka  panjang,  mengurangi  visibilitas, meminimalkan  pajak,  pergantian  direksi,  terakhir  adalah  dalam  rangka  penawaran saham perdana perseroan atau Initial Public Offering (IPO).
2.  Kedudukan Direksi terkait dengan praktek manajemen laba yang diselenggarakannya, jika ditinjau dari sudut pandang doktrin Business Judgement Rule maka keputusan yang dikeluarkan  Direksi  Perseroan  dapat  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Perseroan Terbatas,  khususnya  pada  Pasal  97  ayat  (5).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa keputusan Direksi sepanjang mengacu pada prinsip BJR terutama unsur-unsur dari BJR maka keputusan tersebut menjadi legal (sah demi hukum).
Saran
1.  Perlu  diseimbangkan  dengan  pelaksanaan  doktrin Business  Judgement  Rule ,  jika  tidak, maka  tidak  mungkin  dapat  melakukan  kepengurusan  bisnis  perseroan  dengan  baik. Bayangkan  jika  Direksi  hanya  memiliki  tanggung  jawab  saja  tanpa  ada  kewenangan dalam menggunakan aset dan sumber daya perseroan untuk mengelola peluang bisnis, sudah dapat dipastikan kegiatan bisnis perusahaan tidak akan berjalan.
2.  Hendaknya Direksi sebelum merumuskan dan mengeluarkan kebijakan harus memenuhi syarat-syarat dari BJR, yang mencakup putusan sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan  iktikad  baik,  dilakukan  dengan  tujuan  yang  benar  ( proper  purpose ),  putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional ( rasional basis ), dilakukan dengan kehati- hatian  ( due  care )  seperti  dilakukan  oleh  orang  yang  cukup  hati-hati  pada  posisi  yang serupa,  serta  dilakukan  dengan  cara  yang  secara  layak  dipercayainya  sebagai  yang terbaik bagi perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A Chariri dan Imam Ghozali, 2019, Teori Akuntansi, Yogyakarta: BPFE.
[2] Asyhadie, Zaeni, 2016, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
[3] Fuady, Munir, 2021, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
[4] Gold,  Andrew  S.,  “A  Decision  Theory  Approach  to  the  Business  Judgment  Rule: Reflection  on  Disney,  Good  Faith,  and  Judicial  Uncertainty”,  Social  Science  Research Network, Maryland Law Review Vol. 66.
[5] Hartono,  Jogiyanto,  2017, Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi, edisi  kedua, Yogyakarta: BPFE.
[6] Jones,  Jennifer  J.  2021,  “ Earning  Management  During  Import  Relief  Investigations” , Journal of Accounting Research.
[7] Lyman, Johnson, 2000, “The Modest Business Judgment Rule “ The Business Lawyer . Feb.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
IFORM Global.
[8] Nadapdap, Binoto, 2016, Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta: Permata Aksara.
[9] Prihat dan Gudono Asih, 2020, Hubungan Tindakan Perataan Laba (Income Smoothing) dengan Reaksi Pasar atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan yang Terdaftar di BEJ, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Volume 3 Nomor 1, Januari.
[10] Riduwan,  Akhmad,  2018, Studi  Praktik  Earning  Management  pada  Perusahaan  yang Melakukan IPO di BEJ, Jurnal Ekuitas Volume 5 Nomor 3, September.
[11] Setiawan, Boen Hendra, 2018, Bianglala Business Judgment rule , Jakarta: Tatanusa.
[12] Smith,  James  E,  2016,  “Risk  Sharing,  Fiduciary  Duty,  and  Corporate  Risk  Attitudes”, Decision Analysis, Vol.1, No.2.
[13] Widiyono,  Try,  2019, Direksi  Perseroan  Terbatas  (Bank  dan  Persero) ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia.
[14] Widjaja, Gunawan, 2018, “ 150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas” , Jakarta: Forum Sahabat.
[15] Wiliam R. Scott, 2016, Financial Accounting Theor, New Jersey: Prentice-Hall. Inc./
[16] Zeeshan. Ashraf, 2014, The Position of the Business Judgment Rule in Different Corporate Cultures and Structures: A Study and Analysis.
[17] UUD 1945.
[18] KUHPerdata.
[19] Undang-Undang Perseroan Terbatas.
[20] Undang-Undang Pasar Modal.
[21] Eisenberg, Melvin A., “Whether The Business Judgment Rule should be Codified”, dalam http://www.clrc.ca.gov/pub/BKST-EisenbergBJR.pdf ,
[22] Sean J. Griffith, “Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence”, dalam <papers.srrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=728431>
[23] Sprague,  Robert,  “Directors  Behaving  Badly:  21 st Century  Corporate  Governance Standards”, < http://www.alsb.org/Proceedings%20Files/2007/Sprague.pdf >

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN