## Transformasi Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Operasi Pemelihara Perdamaian PBB
Sriyanto 1 ,  Alfitri 2 , Slamet Widodo 3 , Sriati 4 1,2,3,4 Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya Koresponding Email: yanki032001@gmail.com

## ABSTRAK
Konsep revolusi ilmiah dari Thomas Kuhn memiliki karakteristik pemikiran dan model filsafat baru yang berpengaruh terhadap sejarah lahirnya ilmu pengetahuan dan filsafat sains. Konsep tersebut  juga  berpengaruh  dalam  proses  konstruksi  maupun  rekonstruksi  munculnya  ilmu pengetahuan  baru.  Menurut  Thomas  Kuhn  sejarah  ilmu  pengetahuan  digunakan  sebagai starting  point  kajian  permasalahan  fundamental  dalam  epistemologi  keilmuan.  Hal  tersebut dikarenakan  sains  prinsipnya  selalu  ditandai  dengan  kuatnya  paradigma  dan  revolusi  ilmiah yang terjadi setelah adanya anomaly dan krisis. Fase ini kemudian didefinisikan oleh Thomas Kuhn  sebagai  fase  sejarah  lahirnya ilmu pengetahuan  baru,  dimulai  dengan  normal  science, kemudian terjadi anomali dan krisis. Dengan adanya hal tersebut, kemudian muncul revolusi ilmiah  yang  menyebabkan  lahirnya  ilmu  pengetahuan  baru.  Konsep  Thomas  Kuhn  tersebut relevan  dengan  pengembangan  keilmuan  operasi  pemeliharaan  perdamaian  dunia  ( peace keeping  operation) dengan  tujuan  membangun  keterbukaan  pengembangan  operasi pemeliharaan perdamaian dunia terhadap anomali dan krisis serta munculnya revolusi dalam ilmu operasi pemeliharaan perdamaian dunia sehingga memotivasi munculnya paradigma baru di dalam pengembangan konsep operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Berbagai pendekatan dalam studi operasi pemeliharaan perdamaian dunia dapat menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya  normatif,  historis,  empiris  dan  pendekatan  lainnya  dalam  rangka  penyiapan kapabilitas pembangunan pasukan yang terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

## Kata kunci: Thomas S. Kuhn, Paradigma, Operasi Pemeliharaan Perdamaian, Revolusi Ilmiahn

## ABSTRACT
The  concept  of  scientific  revolution  from  Thomas  Kuhn  has  the  characteristics  of  new philosophical thoughts and models that have influenced the history of the birth of science and the  philosophy  of  science.  This  concept  also  influences  the  process  of  construction  and reconstruction of the emergence of new knowledge. According to Thomas Kuhn, the history of science is used as a starting point for studying fundamental issues in scientific epistemology. This  is  because  in  principle  science  is  always  marked  by  a  strong  scientific  paradigm  and revolution that occurs after anomaly and crisis. This phase is then defined by Thomas Kuhn as the historical phase of the birth of new science, starting with normal science, then anomaly and crisis occur. With this in mind, a scientific revolution emerged which led to the birth of new  science.  Thomas  Kuhn's  concept  is  relevant  to  the  scientific  development  of  world peacekeeping operations (peace keeping operations) with the aim of building openness in the development  of  world  peacekeeping  operations  against  anomalies  and  crises  as  well  as  the emergence of a revolution in the science of world peacekeeping operations so as to motivate
the emergence of a new paradigm in the development of the concept of maintenance operations. world  peace.  Various  approaches  in  the  study  of  world  peacekeeping  operations  can  use several  approaches,  including  normative,  historical,  empirical  and  other  approaches  in  the framework  of  preparing  the  capability  of  building  troops  involved  in  world  peacekeeping operations

## Keywords: Thomas S. Kuhn, Paradigm, Peacekeeping Operations, Scientific Revolution

## PENDAHULUAN
Perubahan pola fikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris pada zaman filsafat Yunani merupakan periode penting dalam perubahan sejarah peradaban umat manusia. Alam semesta  yang  sebelumnya  ditakuti  dan  dijauhi  atas  dasar  mitos  berubah  menjadi  semakin didekati,  diteliti  atau  dikaji  dan  bahkan  dieksploitasi.  Manusia  yang  awalnya  pasif  berubah menjadi  semakin  aktif  untuk  melaksanakan  penelitian  atau  kajian  terhadap  alam.  Dengan demikian  maka  filsafat  semakin  terus  berkembang,  mulai  dari  masa  kejayaan  pada  masa Aristoteles yang membedakan filsafat dalam teori dan praktis, kemunduran pada ujung zaman Helenisme karena perpecahan kerajaan Macedonia setelah wafatnya Alexander The Great, dan kebangkitannya  kembali  dengan  munculnya  zaman  Renaissance  atau  era  kelahiran  kembali kebebasan manusia untuk berfikir. Mulai zaman tersebut epistemologi menjadi topik utama, dimana pertanyaan pokok dalam bidang ini adalah bagaimana pengetahuan diperoleh manusia dengan benar, serta apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri. Kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada sikap ilmiah serta harus dapat dibuktikan berdasarkan metode tertentu yang dapat diuji.
Kajian filsafat tidak dapat dipisahkan dari paradigma ilmu. Dalam kajian filsafat terdapat beberapa cabang, salah satu diantaranya adalah yang membahas tentang hakikat ilmu yaitu filsafat ilmu. Sedangkan, paradigma ilmu merupakan salah satu bagian dari filsafat ilmu, yang  diperlukan  untuk  mencari  pemahaman  esensi  dari  epistimologi.  Upaya  untuk  mencari pemahaman tersebut, salah satunya dapat ditempuh melalui pemahaman konsep-konsep dari paradigma  ilmu.  Dengan  demikian  maka  paradigma  ilmu  berperan  penting  dalam  proses perkembangan suatu keilmuan karena paradigma ilmu dapat digunakan untuk menyusun suatu kerangka  keilmuan  tertentu.  Selain  itu  paradigma  ilmu  diperlukan  dalam  rangka penyelenggaraan uji konsestansi, mengarahkan dan atau menguji konsestensi dari suatu proses
keilmuan.  Sejak  jaman  recconaissance  sampai  era  globalisasi,  setidaknya  terdapat  empat paradigma  ilmu  yang  berhasil  dikembangkan  oleh  para  ilmuwan,  yaitu  positivisme, postpositivisme, critical teori, constuctivisme. Hal tersebut menunjukkan bahwa paradima ilmu telah  berkembang  menjadi  seperangkat  keyakinan  dasar  yang  diperlukan  dalam  membahas hakekat ilmu yang sebenarnya, dan bagaimana cara memperolehnya.
Dalam  tahapan  epistimologi  para  penganut  konstruktivisme,  dikenal  sosok Thomas S. Kuhn dengan switch theory atau revolusioner sains / ilmiah pengetahuan. Thomas S. Kuhn menganggap bahwa ilmu haruslah berkembang dan maju secara revolusioner, bukan hanya  sekedar  kumulatif  seperti  pendapat-pendapat  terdahulu.  Perkembangan  ilmu  secara revolusioner tersebut pada tahap awal akan terkait dengan topik pembahasan paradigma, yaitu bagaimana  para ilmuwan  menggunakan cara  pandang  terhadap  dunia  dan aspek-aspek  yang berpengaruh  serta  contoh-contoh  hasil  dari  implementasi  suatu  bidang  ilmiah  tertentu. Pembenaran  suatu  teori  yang  dihasilkan  tidak  hanya  ditentukan  dari  metode  verifikasi  atau falsifikasi  semata,  namun  akan  tergantung  dari  paradigma  baru  yang  berkembang  saat  itu. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  heuristik  mulai  berperan  penting  dalam  suatu  metode pembaharuan suatu ilmu. Dalam konteks tersebut, selalu terjadi pergesean dari setiap tahun, sehingga para ilmuwan seperti Kuhn juga mengalami kesulitan dalam menentukan redefenisi tunggal yang berhubungan dengan suatu paradigma yang dianggap baik.
Kondisi  tersebut  sejalan  dengan  ilmu  yang  terkait  dengan  pembangunan  kapabilitas pasukan  pemelihara  perdamaian  PBB.  Dalam  pembangunan  kapabilitas  pasukan  pemelihara perdamaian PBB, mencakup semua aspek yang terkait dengan ilmu kapabilitas, pemberdayaan sumber  daya  personel  dan  materiil,  kepemimpinan  serta  spektrum  ancaman  yang  dihadapi. Berbagai  teori  yang  terkait  dengan  beberapa  spek  dalam  pembangunan  kapabilitas  pasukan perdamaian  tersebut  berkembang  dengan  sangat  dinamis,  karena  perubahan  tantangan  tugas yang dihadapi, yaitu dari pelibatan pasukan perdamaian dalam operasi yang bersifat tradisional berubah  menjadi  multidimensional.  Walaupun  perubahan  sifat  operasi  telah  terjadi  dan difahami, namun perubahan mekanisme pembangunan kapabilitas tidak berubah secara serta merta, sehingga terjadi banyak kendala. Tatkala perubahan mekanisme guna mengantisipasi perubahan sifat operasi telah dilaksanakan pada tataran strategis, yakni di markas besar PBB, maka kendala dapat dimitigasi oleh negara kontributor yang menerapkan mekanisme tersebut.
Dan sebaliknya jika tidak melaksanakan penyesuaian dengan kebijakan tersebut, maka kendala tetap terjadi dan bahkan dapat tertinggal dalam sistim penentuan suatu pasukan dari negara- negara kontributor.
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan transformasi paradigm Thomas S.Kuhn  terhadap  operasi  pemelihara  perdamaian  dunia.  Sebagai  bidang  ilmu  yang  dinamis, operasi pemeliharaan perdamaian dunia menjadi sangat urgent dibahas seiring dengan pesatnya dinamika  perkembangan  lingkungan  global  yang  mengarah  pada  terjadinya  fenomena perkembangan lingkungan strategis (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity/VUCA).  Terkait  dengan  pesatnya  dinamika  tersebut,  maka  penulis  berhipotesa bahwa terdapat relevansi kuat antara paradigma Kuhn dan operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

## Pemikiran Thomas S. Kuhn tentang Ilmu dan Perkembangannya
A Setyo Wibowo (2022) menggambarkan pemikiran Thomas S. Kuhn tentang ilmu dan perkembangannya dilatarbelakangi dari respon Kuhn sendiri terhadap pandangan para pemikir aliran  Positivisme  dan  Popper.  Secara  umum  Thomas  S.  Kuhn  menolak  pandangan  dari pemikir  Positivisme  yang  menganggap  bahwa  pengetahuan  terhadap  suatu  fakta  objektif dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Para pemikir Positivisme juga mengklaim bahwa para  pengikut  aliran  idealisme  yang  menggunakan  berbagai  pendekatan  metafisika  dalam memandang  suatu  realitas  telah  menimbulkan  kekacauan  dalam  ilmu  pengetahuan, dikarenakan pemakaian bahasa yang secara esensi tidak bermakna. Selain itu Kuhn juga tidak sependapat  dengan  para  Positivis  yang  berpandangan  bahwa  ilmu  pengetahuan  merupakan hasil  dari  pengalaman  hidup  manusia  yang  telah  melalui  proses  verifikasi  dan  konfirmasi eksperimen dari bahasa ilmiah dianggap sebagai langkah dan proses dari perkembangan suatu ilmu. Menurut Kuhn, jika dipandang dari perspektif sejarah atau sejarah ilmu, maka sejarah ilmu dapat dianggap sebagai suatu starting point dari suatu pengembangan ilmu.Hal tersebut dikarenakan  sejarah  ilmu  merupakan  rekaman  dari  akumulasi  suatu  konsep  yang dikembangkan untuk melihat hubungan antara suatu ilmu dengan mitos yang berkembang saat itu.  Sejarah  ilmu  tersebut  digunakan  oleh  para  pemikir  saat  itu  untuk  memperoleh  atau
menyusun  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  kejadian  ilmiah  yang telah  terjadi.  Setiap penemuan baru  pada  suatu  masa  dijadikan  sebagai  suatu  komponen  penting  yang  dibutuhkan  dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan pada masa-masa selanjutnya.
Sedangkan  penolakan  Kuhn  terhadap  pandangan  Popper  khususnya  terkait  dengan falsifikasi dan refutasi sebagai suatu proses dalam perkembangan suatu ilmu. Bahwa proses perkembangan  ilmu  yang  menurut  Popper  harus  mengandung  salah  satu  proses  falsifikasi yakni suatu proses eksperimental yang digunakan dalam membuktikan suatu ilmu atau refutasi yakni  suatu  penolakan  atau  penyangkalan  suatu  teori  atau  ilmu  tidak  sepenuhnya  dapat diterima.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  perbedaan  pandangan  Kuhn  dan  Popper terkait dengan ilmu dan perkembangannya, dimana Kuhn menggunakan tema yang lebih besar untuk  didalami  guna  mendapatkan  pengetahuan  lebih  banyak,  seperti  hakekat  ilmu  yang dijabarkan dalam praktek nyata ataupun digunakan dalam suatu proses analisa terhadap suatu hal  yang  lebih  nyata  dan  berdasarkan  pengalaman-pengalaman  sebelumnya.  Sejarah  ilmu digunakan Kuhn sebagai titik awal dalam memulai suatu penelitian, sehingga pada prinsipnya filsafat ilmu harus mempedomani sejarah ilmu agar para pemikir dapat menemukan hakikat suatu  ilmu  dengan  menggunakan  aktifitas  ilmiah  yang  sebenarnya.  Hal  tersebut  berbeda dengan Popper yang cenderung mennggunakan sejarah ilmu dalam rangka mempertahankan pendapatnya.
Melalui  bukunya The  Structure  of  Scientific  Revolutions, Kuhn  menjelaskan  secara detail untuk meyakinkan bahwa dalam upaya menemukan suatu ilmu pengatahuan, maka titik awal  yang  harus  selalu  dipegang  adalah  sejarah  ilmu.  Perubahan-perubahan  penting  yang terjadi sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan bukan berdasarkan kepada hasil dari  upaya  empiris  sebagai  alat  untuk  pembuktian  bahwa  teori  atau  sistim  tertentu  salah (falsifikasi), namun terjadi karena adanya revolusi ilmiah yang berlangsung lebih cepat, bukan karena  proses  yang  bersifat  kumulatif  semata.  Sistim  keyakinan  untuk  menggambarkan pandangan Kuhn di atas digambarkan melalui suatu paradigma yang digunakan sebagai suatu kerangka teoritis atau cara pandang seorang ilmuwan untuk memahami fenomena alam yang terjadi.  Melalui  cara  pandang  tersebut,  maka  para  ilmuwan  sesuai  dengan  bidang  masing- masing  berupaya  memecahkan  semua  permasalahan  yang  ditemukan  serta  mendapatkan jawaban secara ilmiah secara lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
bidang keilmuan masing-masing. Sebagai contoh dalam mencari jawaban atas permasalahan- permasalahan  yang  ditemukan  atau  untuk  memahami  perkembangan  dalam  suatu  ilmu  atau sains  maka  Kuhn  menggunakan  cara  pandang  dalam  paradigm  ilmu.  Sekelompok  ilmuwan yang  memiliki  cara  pandang  yang  sama  dinamakan  Kuhn  sebagai  komunitas  ilmiah. Sekelompok  ilmuwan  dalam  komunitas  ilmiah  dalam  menganalisis  suatu  permasalahan menggunakan  paradigma  yang  sama,  sehingga  asumsi,  bahasa,  nilai-nilai  yang  dipedomani, tujuan, norma dan kepercayaan yang digunakan memiliki kesamaan. Dalam pandangan Kuhn secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  revolusi  ilmiah  merupakan  segala  bentuk perkembangan nonkumulatif yaitu paradigm lama yang terlebih dulu ada diganti dengan yang baru, baik sebagian ataupun keseluruhan (Munir, 2004).

## Teori Paradigma Thomas S. Kuhn
Penjelasan  A  Setyo  Wibowo  (2022:67)  terhadap  pemikiran  Kuhn  tentang  ilmu  dan perkembangannya  dapat  difahami  bahwa  pergeseran  paradigma  pada  prinsipnya merupakan gambaran  proses  pikiran  manusia  secara  kreatif  untuk  menemukan  suatu  kebenaran  dalam bingkai filsafat. Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, maka ide-ide baru akan muncul secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  dapat semakin memajukan peradaban kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi karena dalam suatu komunitas ilmiah  yang  terbangun  dengan  adanya  paradigm, maka  manusia  dapat mambaca, menafsirkan, mengungkap dan memahami berbagai gejala alam melalui fakta-fakta yang telah dikumpulkan secara sistematis dan ilmiah. Hal ini merupakan salah satu aspek pendekatan yang penting  dari  Kuhn,  yakni  adanya  peranan  dari  aspek  sosiologis  masyarakat  ilmiah  serta penggunaan pandangan filosofis dalam menghadapi suatu kritik berdasarkan sejarah ilmu.
Lebih jauh, the Structure of Scientific Revolutions dan Postscirpt yang mengungkapkan modifikasi pandangannya serta tanggapan terhadap kritik, Kuhn membagi tiga tahapan tentang ilmu, yaitu tahap normal science, tahap terjadinya anomali ilmu dan tahap revolusi ilmiah. Pada tahap normal science, para ilmuwan tidak bersifat kritis terhadap paradigma yang dipegangnya, dan bahkan menjabarkan dan mengembangkan paradigma yang dipegangnya tersebut secara
lebih  rinci  dan  semakin  mendalam.  Namun  demikian,  dalam  proses  pengembangan  tersebut mulai  menemui  berbagai  fenomena  yang  tidak  dapat  dijelaskan  dengan  paradigma  yang digunakan,  sehingga  mulai  muncul  ketidaksesuaian  antara  fenomena  yang  timbul  dengan paradigma  yang  digunakan  atau  disebut  anomali.  Selanjutnya  tahap  kedua  muncul  sebagai akibat semakin banyaknya anomaly yang timbul, sehingga menumbuhkan krisis kepercayaan terhadap  paradigma  dari  para  ilmuwan.  Krisis  kepercayaan  tersebut  berdampak  terhadap keluarnya  para  ilmuwan  dari  jalur  ilmu  norma  setelah  melalui  proses  pengecekan  dan pertanyaan-pertanyaan terhadap kebenaran dari paradigma tersebut. Selanjutnya dalam tahap ketiga atau revolusi ilmiah, para ilmuwan mengembangkan paradigm baru yang diyakini dapat memecahkan permasalahan tidak dapat dipecahkan oleh paradigma yang sebelumnya.
Namun  demikian  pendapat  Kuhn  dikritik  oleh  Larry  Laudan  dalam  Yeremias  Jena (2012:171)  sebagai  “local  undertermination.”  Hal  tersebut  dikarenakan  Laudan  menilai pemikiran Kuhn menimbulkan ambiguitas pada standar-standar argument yang dibagikan (the ambiguity  of  shared  standards’  argument), adanya  inkonsistensi  secara  kolektif  atas  aturan pendapat  (the  collective  inconsistency  of  rules’  argument),  dan  adanya  perubahan  standar argument  yang  digunakan  (the shifting  standards’  argument ).  Lebih  lanjut,  Laudan  dalam Yeremias Jena (2012:175) berpendapat bahwa perbedaaan paradigma yang dipedomani para ilmuwan  pada  prinsipnya  terletak  pada  masalah  mana  yang  diprioritaskan  terlebih  dahulu, bukan pada urgensi pemecahan masalah itu sendiri. Sehingga, walaupun memiliki paradigma yang berbeda, semua berpendapat sama bahwa masalah yang ada harus dipecahkan.

## METODE
Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  menggunakan  data sekunder dari berbagai macam sumber baik itu buku, jurnal nasional dan internasional serta artikel lain yang terkait yang di rangkai dan analisis sehingga menjadi sebuah artikel jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Operasi Pemelihara Perdamaian atau Peacekeeping Operation (PKO)
Operasi  Pemelihara  Perdamaian  atau  Peacekeeping  Operation  (PKO)  telah  terbukti sebagai  salah  satu  alat  penjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional  yang  cukup  efektif. Dirjen  Multilateral  Kemlu  (2020:7-8),  berpendapat  bahwa  terlepas  dari  berbagai  dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan PKO, peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia telah dinilai berhasil. Saat ini PBB menggelar dua belas misi PBB di seluruh dunia, dan setengahnya merupakan misi perdamaian yang dilaksanakan di benua Afrika, yaitu MINURSO di Sahara Barat, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, MINUSMA di Mali, MONUSCO di Republik  Demokratik  Kongo  (DRC),  UNISFA  di  Abbey  dan  UNMISS  di  Sudan  Selatan. Dalam rangka menjalankan perannya untuk memelihara perdamaian dunia, PBB menghadapi dinamika konflik yang cukup siknifikan, khususnya dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut sejalan dengan dinamika perkembangan global yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan merubah pola dan sistim kehidupan di semua bidang kehidupan manusia di dunia. Kondisi tersebut, setidaknya telah menyebabkan tiga  tahapan  perubahan  pola  dan  sistim  operasi  pemeliharaan  pedamaian  dunia  yang berimplikasi terhadap penyiapaan pasukan perdamaian PBB ( UN Force Generation).
Pemeliharaan perdamaian dan penegakan perdamaian adalah konsep yang berasal dari Piagam PBB PBB. Antara lain, Piagam PBB didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, non- intervensi  dan  penyelesaian  sengketa  internasional  secara  damai.  Meskipun  pemeliharaan perdamaian  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  Piagam,  itu  telah  berkembang  sejak  1945 menjadi  konsep  yang  dikembangkan  dengan  baik  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu  yang disepakati. Dengan berakhirnya Perang Dingin, PBB dengan sukarela mengambil peran baru dan  lebih  agresif  sebagai  penegakan  perdamaian.  Kecenderungan  Dewan  Keamanan  untuk mengesahkan intervensi kemanusiaan, bagaimanapun, telah menyebabkan anomali -- penjaga perdamaian,  umumnya  dipandu  oleh  prinsip  netralitas  dan  secara  tradisional  terbatas  pada pertahanan  diri,  semakin  menemukan  diri  mereka  dalam  peran  yang  lebih  agresif  sebagai penegak  perdamaian.  Sifat  dinamis  dari  operasi  bantuan  kemanusiaan  telah  menghasilkan
mandat  yang  berkembang  secara  bertahap  bagi  otoritas  penjaga  perdamaian  untuk menggunakan  kekuatan.  Ketika  tujuan  mereka  berubah  dan  otoritas  mereka  untuk menggunakan  kekuatan  berubah,  misi  penjaga  perdamaian menjadi  semakin  tidak  memihak dan lebih tegas.

## Paradigma  Tahapan  Normal  Science:  Operasi  Pemelihara  Perdamaian  Dunia Tradisional
Pada tahap pertama, pola operasi yang merupakan normal science dilaksanakan dalam bentuk pola operasi pemelihara perdamaian dunia secara tradisional (traditional peacekeeping operations). Pelaksanaan misi PBB menggunakan pola tersebut, dilaksanakan selama  kurang lebih selama tujuh dekade. Pada saat pertama atau traditional peacekeeping operations maka secara  umum  penyelenggaraan  operasi  didasarkan  kepada  pengertian  peacekeeping  dalam buku The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping, yakni
“…an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the ‘enforcement action’ of the United Nations under Article 42.”
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  pelaksanaan  operasi  pemelihara  perdamaian dilaksanakan  dengan  melibatkan  personel  militer  namun  bukan  militer  berkemampuan  daya serang.  Pelibatan  negara  kontributor  dalam  operasi  bersifat  sukarela  dan  didasarkan  atas kesediaan  (consent)  dari  negara  pihak  dan  melalui  kerja  sama.  Dalam  konteks  penggunaan kekuatan  tidak  dianggap  sebagai  operasi  pemelihara  perdamaian,  namun  bentuk  dari enforcement yang diatur dalam Artikel 42 pada Piagam PBB.
Secara  umum  tugas  pokok  dari  suatu  operasi  pemelihara  perdamaian  ada  dua, yakni:untuk menghentikan konflik dan membantu menciptakan kondisi yang diperlukan dalam upaya  menciptakan  perdamaian  (peacemaking)  agar  dapat  berjalan  serta  mengawasi implemntasi suatu perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak bertikai melalui proses negosiasi  sebelumnya.  Operasi  pemeliharaan  perdamaian  tersebut  dimaksudkan  sebagai
operasi yang bersifat sementara dan jangka waktu yang pendek, sampai dengan batas waktu kesepakatan perdamaian sesuai perjanjian dapat dicapai. Dan untuk itulah maka dalam operasi pemelihara  perdamaian  PBB  dilaksanakan  secara  seiring  dengan  proses  menciptakan perdamaian  (peacemaking),  dimana  melalui  peacemaking  diharapkan  tercipta  situasi  yang memungkinkan proses negosiasi dan peacekeeping dapat berjalan sesuai perjanjian damai. Dan sebaliknya  peacekeeping  dilaksanakan  untuk  memperkuat  upaya  pelaksanaan  peacemaking setelah perjanjian damai disepakati pihak bertikai, khususnya dalam melaksanakan gencatan senjata  dan  bekerja  sama  dengan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  operasi  pemelihara perdamaian.
Dalam  konsep  penyelenggaraan traditional  peacekeeping ,  operasi  pemelihara perdamaian  dunia  diselenggarakan  dengan  penyebaran  pasukan  militer  bersenjata  maupun militer bersenjata sebagai military observer di antara negara-negara yang mengalami konflik. Hal tersebut diselenggarakan dalam rangka menjamin pelaksanaan gencatan senjata dan tidak ada pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana secara umum terkait dengan fungsi dan keahlian dari personel militer.
Mengingat  konsep  penyelenggaraan  operasi  pemelihara  perdamaian  PBB  bersifat tradisional  menjalankan  tugas  relatif  berhubungan  dengan  permasalahan  militer,  maka penyiapaan  pasukan  perdamaian  PBB  juga  cenderung  lebih  sederhana.  Secara  umum  yang diperlukan adalah personel dan pasukan yang memiliki kemampuan militer dengan tugas-tugas sesuai dengan tugas-tugas baku sebagai militer dan diatur dalam aturan pelibatan atau rule of engagement  yang  telah  difahami  oleh  seluruh  personel  yang  dilibatkan  dalam  operasi pemelihara  perdamaian  tersebut.  Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  tersebut,  tentunya penyiapan kapabilitas pasukan perdamaian PBB dapat dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat.  Bahkan  deployment  pasukan  perdamaian  PBB  yang  tergabung  dalam  misi  United Nations Emergency Force (UNEF) I ke Terusan Suez pada tahun 1956 hanya membutuhkan tujuh  hari,  misi  United  Nations  Mission  in  the  Congo  (ONUC)  ke  Kongo  pada  tahun  1960 dipersiapkan  dalam  waktu  tiga  hari  dan bahkan  pada  misi  UNEF  II  pada  tahun  1973  hanya dalam waktu 24 jam.
Anomali  Operasi  Pemelihara  Perdamaian  Dunia  Tradisional:  Tradisional  Vs.

## Multidimensional
Tahapan  berikutnya  merupakan  tahapan  transisi,  dimana  terdapat  beberapa  evaluasi atas  penyelenggaraan  operasi  perdamaian  dunia  dan  menuntut  PBB  untuk  merubah  pola operasi perdamaian di seluruh negara konflik yang melibatkan pasukan PBB. Dengan semakin berkembanganya  ilmu  hubungan  internasional,  khususnya  paska  perang  dunia  II  dan  Paska Perang Dingin, maka secara langsung berdampak kepada operasi pemelihara perdamaian PBB. Tidak Semua konflik internasional yang melibatkan pasukan PBB dapat diselesaikan dengan cara-cara  damai,  seperti  sebelumnya.  Dalam  beberapa  situasi,  penggunaan  kekuatan  militer sangat  diperlukan  untuk  menciptakan  perdamaian.  Tidak  hadirnya  kekuatan  militer  dalam situasi yang sebenarnya diperlukan, tidak hanya berakibat pada timbulnya korban sipil namun juga berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan misi perdamaian PBB di suatu negara serta menurunnya kepercayaan terhadap peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia.
Lebih lanjut pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian yang dimaksudkan sebagai operasi yang bersifat sementara dan jangka waktu yang pendek, cenderung berjalan jauh lebih lama, bahkan ada operasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade, seperti yang dilaksanakan di Demokratik Republik Kongo dan Afrika Tengah. Operasi pemelihara perdamaian PBB juga relatif  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  seiring  dengan  proses  menciptakan  perdamaian (peacemaking).  Pelaksanaan  gencatan  senjata  seringkali  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai rencana karena terdapat banyak faktor lain yang menentukan kualitas kepercayaan dari para pihak yang bertikai. Menurunya tingkat kepercayaan tersebut, tidak hanya berakibat terhadap munculnya  kembali  konflik  bercsenjata,  namun  juga  berdampak  terhadap  menurunnya kepercayaan  terhadap  eksistensi  PBB  dalam  upayanya  menciptakan  perdamaian  di  negara tersebut.  Pada  situasi  tertentu  bahkan  sering  salah  satu  atau  beberapa  pihak  yang  bertikai menganggap pasukan pemelihara perdamaian PBB yang bertugas di wilayah mereka sebagai musuh yang dapat diserang dengan kekuatan bersenjata.
Sejalan dengan peningkatan konflik intra-state, khususnya pada paska perang dingin, maka  penyelenggaraan  operasi  pemelihara  perdamaian  dunia  diselenggarakan  dengan penyebaran pasukan militer bersenjata maupun militer bersenjata sebagai military observer di
antara negara-negara yang mengalami konflik kurang lagi relevan. Hal tersebut dikarenakan karakter  konflik  paska  perang  dingin  berkembang  lebih  kompleks  dan  bersifat multidimensional.  Kompleksitas  permasalahan  dalam  konflik  dan  sifat  operasi  pemelihara perdamaian  yang  multidimensional  tidak  dapat  diatasi  hanya  oleh  militer.  Kondisi  tersebut menuntut peran aktor lain selain militer yang lebih banyak, seperti politikus, akademisi, praktisi hukum, polisi dan lain-lain sesuai kebutuhan di daerah operasi. Para aktor tersebut diperlukan dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  selain  operasi  militer,  seperti  pemilihan  umum, reformasi keamanan, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, perlindungan warga sipil  khususnya  wanita  dan  anak-anak,  serta  penguatan  sektor  politik  dan  pertahanan keamanan.
Terkait  dengan  semakin  kompleksnya  tantangan  tugas  yang  dihadapi  serta  sifatnya yang  multidimensional,  maka  penyiapan  pasukan  pemelihara  perdamaian  dan  semua komponen  lain  yang  terlibat  memerlukan  waktu  yang  relatif  panjang.  Tidak  seperti  saat penyiapan  pasukan  pada  misi  PBB  UNEF  I  dan  II  serta  yang  ke  Kongo,  maka  penyiapan pasukan  dan  komponen  lain  harus  dilaksanakan  dengan  lebih  baik  dan  membutuhkan  peran dari berbagai pihak. Pelaksanaan latihan sebelum deployment  dan selama di daerah misi juga harus dibuat standar latihan tertentu, baik dalam konteks cakupan modul atau materi latihan, metode latihan dan standar pelatih serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perubahan pola penyiapan  pasukan  tersebut  secara  revolusioner  diterapkan  setelah  pada  tahun  1992  Sekjen PBB,  Boutros  Boutros  Gali  meluncurkan  Agenda  for  Peace,  yang  menuntut  semua  negara anggota PBB untuk menjamin dukungan terhadap sistim pengaturan pasukan yang siap gerak, yaitu United Nations Standby Arrangements System (UNSAS). Melalui sistim tersebut, PBB berharap  dapat  mengamankan  personel  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  operasi pemelihara  perdamaian.  The  Standby  Arrangements  management  team  yang  didirikan  pada tahun  1994  mengidentifikasi  kebutuhan  operasi-operasi  pemelihara  perdamaian  PBB, menyusun  standar  kesiapan,  melaksanakan  negosiasi  dengan  negara  yang  berpotensi  untuk menyumbangkan  personel  dan  sumber  dayanya,  menyusun  database  sumber  daya  yang  ada serta membantu proses perencanaan suatu misi perdamaian PBB.
Jika suatu negara donor tidak mengikuti sistim tersebut, maka secara konseptual tidak dapat  dipilih  untuk  berangkat  menjalankan  tugas  pemelihara  perdamaian  PBB.  Resiko  yang
kemungkinan  muncul  jika  sistim  UNSAS  tidak  diikuti  oleh  negara  kontributor  adalah terjadinya insiden-insiden yang mengakibatkan kerugian personel maupun materiil. Kerugian yang terjadi tersebut, tidak saja berdampak terhadap personel atau negara kontributor terkait, namun juga terhadap eksistensi misi PBB di daerah opaerasi maupun citra PBB secara umum. Di sisi lain, pelibatan negara-negara donor dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia tidak dapat  dipisahkan  dari  identitas  tiap  negara  tersebut.  Setiap  negara  anggota  PBB  memliki kewajiban dalam upaya perdamaian dunia, sebagai mana dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 5, yakni “Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada PBB dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara  yang  oleh  PBB  dikenakan  tindakan-tindakan  pencegahan  atau  larangan.”  Namun demikian,  setiap  negara  juga  berhak  mempertahankan  identitas  negara  dan  kaveat  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  di  negaranya,  seperti  Indonesia  akan  berpegang  kepada prinsip politik luar negeri yang Bebas Aktif. Sebagai contoh Indonesia, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif tidak akan melibatkan diri dalam penggunaan kekuatan militer untuk menyerang salah satu pihak yang bertikai.

## Paradigma  Baru:  Operasi  Pemelihara  Perdamaian  Dunia  Bersifat  Multidimensional (multidimentional peacekeeping operations)
Tahap  ketiga  adalah  implementasi  pola  operasi  yang  berorientasi  kepada  cakupan dimensi yang lebih luas atau multidimensi ( multidimensional peacekeeping operations ). Adam Day (2021:1) berpendapat bahwa operasi Pemelihara Perdamaian yang semula memiliki tugas utama untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan gencatan senjata dan kesepakatan damai antar  negara  yang  bertikai  telah  berubah  dalam  operasi  perdamaian  modern  dalam  bentuk mengatasi konflik dalam suatu negara yang melibatkan negara lain, negara gagal ( failed state ) atau negara rapuh (fragile state), yang dalam pelaksanaannya melibatkan penggunaan kekuatan asimetris,  termasuk  di  dalamnya  dari  kelompok  teroris  dan  radikalis.  Revolusi  paradigma operasi perdamaian dunia bersifat multidimensi saat ini tertuang dalam seluruh Mandat PBB dalam  bentuk  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB.  Tugas  dan  peran  yang  bersifat multidimensional tersebut, diantaranya meliputi perlindungan warga sipil termasuk anak dan
perempuan  dari  korban  kekerasan  dan  pelecehan  seksual  (Protection  of  Civilian/POC,  child protection,  sexual  harrasment),  pemantauan  hak  asasi  manusia,  mendukung  pelaksanaan Security Sector Reform (SSR) di negara yang dilanda konflik, mendukung program perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi/DDR, melindungi aset PBB dan mendukung akses bantuan kemanusiaan. Selain itu, dalam operasi pemelihara perdamaian dunia saat ini juga berhadapan dengan  adanya  peningkatan  konflik  yang  bersifat  asimetris,  penggunaan  ancaman  siber, keterlibatan jaringan teroris internasional, serta dampak dari adanya wabah penyakit menular, seperti Ebola dan Covid-19.
Berdasarkan Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations (2003:10),  multidimesional  yang  dimaksud  dalam  operasi  pemelihara  perdamaian,  selain membantu implementasi perjanjian damai dan gencatan senjata juga mencakup tugas-tugas lain yang  jauh  lebih  kompleks,  diantaranya membantu  negara atau  wilayah  pihak  bertikai  untuk menuju  transisi  pemerintahan  yang  stabil  berdasarkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  good governance,  dan  pembangunan  ekonomi  serta  dalam  rangka  proses  transisi  tersebut menjalankan tugas  dan  fungsi  pemerintahan  sementara.  Walaupun  peran  militer  masih  vital dalam  hampir  semua  operasi,  namun  peran  non-militer  meningkat  siknifikan  dalam  operasi perdamaian  multidimensional,  diantaranya:  dalam  pelaksanaan  fungsi  liaison  terhadap  para politisi dan masyarakat sipil, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, bantuan pelucutan senjata,  demobilisasi  dan  reintegrasi  mantan  kombatan  ke  kehidupan  normal,  memberikan supervisi  atau  menyelenggarakan  Pemilu,  penguatan  fungsi  penegakan  hukum  dan  HAM, bantuan  rehabilitasi  paska  konflik  serta  menyiapkan  administrasi  pemerintahan  menuju kemerdekaan. Pelibatan personel dari berbagai entitas PBB juga diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dalam operasi pemelihara perdamaian, seperti the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the World Food Programme (WFP), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), the United Nations Development Programme (UNDP) dan the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
Sejalan  dengan  perubahan  paradigma  yang  digunakan  dalam  operasi  pemelihara perdamaian  dunia,  dari  traditional  peacekeeping  operation  menjadi  multidimentional peacekeeping  operation,  maka  pola  operasi  yang  diselenggarakan  dirubah  menjadi  lebih
modern.  Modernisasi  operasi  pemelihara  perdamaian  dilaksanakan  tidak  hanya  terhadap Alutsista/Alut  berbasis  teknologi  tinggi,  namun  juga  dalam  hal  mekanisme  dan  manajemen penggelaran  operasi,  modernisasi  doktrin,  penguatan  tehnik  dan  taktik,  manajemen pengelolaan sumber daya, sistim penganggaran, serta standarisasi kemampuan para personel yang terlibat dalam operasi, baik militer maupun non-militer. Perubahan paradigma tersebut sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari Tim Panel eksternal PBB yang diketuai oleh Lakhdar Brahimi, mantan Menteri Luar Negeri Aljazair pada bulan Agustus 2000 dan dikenal dengan the Brahimi Report. The Brahimi Report tersebut berisi 57 rekomendasi secara eksplisit kepada Sekjen PBB, Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB dan juga seluruh negara anggota PBB tentang perhatian khusus kepada strategi, politik dan hal-hal dasar yang terkait dengan operasi perdamaian. Beberapa poin penting dalam the Brahimi Report, diantaranya adalah:
• Operasi  pemeliharaan  perdamaian  harus  menjadi  bagian  dari  strategi  yang  lebih komprehensif dalam penyelesaian konflik, termasuk didalamnya terkait dengan politik, ekonomi,  pembangunan,  pengembangan  kelembagaan,  kemanusiaan  dan  hak  asasi manusia,  yang  harus  melibatkan  bagian  lain  dari  PBB,  baik  badan  PBB,  Negara Anggota dan organisasi internasional lainnya,
• Strategi komprehensif harus mempertimbangkan dimensi regional untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah penyebab konflik tidak dirusak oleh masalah di negara tetangga,
• Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa mandat dapat dicapai (achieveable), termasuk  dalam  mengesahkan  pengerahan  pasukan  dalam  jumlah  yang  sesuai  untuk melaksanakan mandat misi dan kontribusi pasukan dari Negara Anggota yang terlatih dan dilengkapi,
• Kredibilitas dan kemampuan misi untuk mengimplementasikan mandatnya seringkali ditentukan sejak tahap awal, sehingga pengerahan rapid deployment dari personel dan material sangat penting.
• Negara-negara  Anggota  harus  siap  untuk  bekerja  sama  dan  berkomitmen  untuk pemeliharaan  perdamaian  dalam  waktu  yang  cukup  lama  untuk  mendukung pelaksanaan konsolidasi di negara yang baru pulih dari perang.
• Personel staf internasional PBB di semua tingkatan, baik di Markas Besar maupun di daerah  misi,  harus  menjalankan  fungsinya  dengan  profesionalisme,  kompetensi  dan integritas.
Dalam rangka menjamin penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian di daerah misi, PBB  juga  harus  menetapkan  mekanisme  evaluasi  secara  komprehensif  di  daerah  misi. Beberapa  kegiatan  untuk  evaluasi  di  daerah  misi  yang  diselenggarakan  PBB  tersebut, diantaranya  melalui  Military  Capability  Studies,  Contingent  Owned  Equipment/COE Inspection, Operational Readiness Inspection dan laporan dari misi lainnya. Hasil dari evaluasi tersebut  akan  menentukan  urgensi  perubahan  pola  operasi,  perubahan  tuntutan  tugas  dan kemampuan yang harus dimiliki serta perubahan jenis Peralatan dan peralatan pendukungnya. Dalam  situasi  yang  pada  akhirnya  terjadi  perubahan  secara  siknifikan  yang  menimbulkan anomali dan krisis, maka perlu kembali diadakan revolusi paradigma secara ilmiah untuk tetap menjaga eksistensi PBB dalam menjaga perdamaian dan kemanan internasional.

## Transformasi  Paradigma  Thomas  S.  Kuhn  dalam  Operasi  Pemelihara  Perdamaian Dunia
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  antara  paradigma Thomas  S.  Kuhn  atau switch  theory dengan  perkembangan  operasi  pemeihara  perdamaian dunia memiliki relevansi yang kuat. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang ditemukan bahwa secara umum ilmu yang terkait dengan operasi pemelihara perdamaian dunia memenuhi dalil bahwa suatu ilmu berkembang dalam suatu revolusi ilmiah haruslah melalui beberapa tahapan ujian.  Ilmu  yang  terkait  dengan  operasi  pemelihara  perdamaian  dunia  telah  terbukti berkembang seiring dengan dinamika perkembangan sejarah ilmu pada umumnya serta telah terjadi  revolusi  ilmiah  dari  masa  ke  masa.  Operasi  pemelihara  perdamaian  dunia  juga  telah terbukti menghadapi beberapa tantangan yang diberikan oleh Thomas S. Kuhn. Tahapan ilmiah yang  dilewati  dalam  operasi  pemelihara  perdamaian  dunia,  sehingga  dapat  membentuk paradigma ilmu baru, adalah sebagai berikut:
Pertama, pemikiran Tomas S. Kuhn tentang paradigma dapat difahami sebagai dasar pijakan  para  ilmuwan  untuk  menentukan  landasan  berfikir,  baik  dalam  hal  filosofi  ilmu maupun teori ilmu pengetahuan. Paradigma tersebut memberikan arah dan cara pandang para ilmuwan  dalam  melihat  suatu  permasalahan  atau  fenomena  yang  terjadi.  Perkembangan wacana  terkait  paradigma  terjadi  secara  dialektik  dan  interaktif,  yang  pada  akhirnya  akan berpengaruh terhadap pembentuan suatu paradigma ilmiah maupun penolakan terhadap suatu paradigma  ilmiah  yang  telah  berkembang  sebelumnya.  Dalam  konteks  operasi  pemelihara perdamaian  dunia,  maka  paradigma lama  yang  telah  mengakar  hampir  selama  tujuh  decade telah  mengakar  tentang  paradigma traditional  peacekeeping. Selama  masa  tersebut,  semua ilmuwan  yang  membahas  tentang  operasi  pemelihara  perdamaian  dunia  cenderung  melihar bagaimana  pola  operasi  yang  diselnggarakan  oleh  PBB  di  Negara  manapun  dengan  cara pandang tradisional, yaitu bahwa penggelaran operasi pemelihara perdamaian diselenggarakan untuk meyakinkan bahwa perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak yang bertikai, termasuk  upaya  gencatan  senjata  dapat  dimplementasikan  semua  pihak.  Selain  itu,  semua metode, cara, mekanisme dan instrument yang digunakan dibahas dalam rangka pencapaian tujuan  perdamaian  dengan  kaca  mata  pandang  traditional  peacekeeping.  Namun  demikian, melalui  proses  dialektika  dan  interaktif  yang  sangat  intens,  khususnya  terkait  dengan  ruh operasi  pemelihara  perdamaian  dan  dikaitkan  dengan  perkembangan  dinamika  global  yang sangat  cepat,  paradigma  yang  muncul  memicu  para  ilmuwan  untuk  berfikir  progresif  untuk menjamin bahwa perdamaian dan keamanan dunia dapat terjaga.
Kedua,  bahwa  pemikiran  Thomas  S.  Kuhn  tentang  normal  science  dapat  difahami tatkala suatu paradigma yang ada bersifat dominan dan dijadikan pedoman untuk diikuti dalam pembahasan  keilmuan. Normal  science tersebut  dijadikan  juga  sebagai  indikator  keabsahan suatu  teori,  sehingga  teori  dikembangkan  berdasarkan  paradigma  yang  ada.  Dalam  konteks operasi  pemelihara  perdamaian,  maka  normal  science  didasarkan  pada  paradigm  traditional peacekeeping  yang  penyelenggaraanya  didasarkan  pada  Piagam  PBB,  dimana  pelibatan Negara  kontributor  harus  berdasarkan  prinsip  sukarela  dan  atas  dasar  kesediaan  para  pihak serta  bersifat  sementara.  Pola  operasi  yang  diselenggarakan  juga  tidak  melibatkan  militer berdaya  serang,  namun  lebih  kepada  upaya  pengehentian  konflik  melalui  pengawasan implementasi  perjanjian  damai  dari  pihak  bertikai.  Walaupun  dominan  melibatkan  personel
militer, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, pelaksanaan operasi pemelihara perdamaian dilaksanakan  sejalan  dan  saling  menguatkan  dengan  proses  menciptakan  perdamaian ( peacemaking ).
Ketiga, bahwa Pemikiran Thomas S. Kuhn tentang anomali dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakselarasan antara paradigm yang dipedomani para ilmuwan dengan  kenyataan  yang  ada.  Paradigma yang  ada  tidak  dapat  menjelaskan  fenomenan  yang terjadi. Berbagai persoalan yang muncul juga tidak dapat dijawab oleh paradigma yang ada. Dalam situasi ini maka terjadi suatu proses yang mengakibatkan anomali dan berlanjut kepada krisis  ilmiah  yang  mengarah  kepada  revolusi  ilmiah.  Anomali  dalam  konteks  operasi pemelihara perdamaian terjadi karena perkembangan lingkungan global yang sangat cepat dan dinamis. Selain itu peningkatan konflik intra-state, paska perang dingin, keterlibatan non state actors,  dampak  perkembangan  teknologi  modern  dan  wabah  penyakit  juga  tidak  dapat  lagi dihadapi  dengan  paradigma  traditional  peacekeeping.  Tantangan  yang  dihadapi  semakin kompleks  dan  bersifat  multidimensional,  sehingga  tidak  dapat  diatasi  hanya  dengan pengerahan personel militer. Pada tahapan ini, maka operasi pemelihara perdamaian dari sudut pandang paradigma traditional peacekeeping  mengalami krisis.
Keempat,  bahwa  pemikiran  Kuhn  terkait  revolusi  ilmu  ( scientific  revolution )  dapat digambarkan dengan munculnya letupan-letupan perubahan secara drastis yang terjadi karena adanya krisis kepercayaan terhadap paradigma yang ada. Letupan yang terjadi pada revolusi ilmiah  pada  hakikatnya  juga  dapat  diartikan  sebagai  titik  pandang  baru  yang  terus diperbandingkan  dengan normal  science .  Dari  hasil  perbandingan  tersebut  maka  muncul paradigma baru yang pada dasarnya menjadi cabang teori yang baru. Revolusi ilmiah dalam konteks  operasi  pemelihara  perdamaian  dapat  digambarkan  dengan  adanya  perubahan paradigm dari traditional peacekeeping  menjadi multidimensional peacekeeping. Atas krisis ilmiah  yang  terjadi  dalam  paradigma  lama  pada  konteks  operasi  pemelihara  perdamaian, terdapat teori baru sebagai hasil dari revolusi ilmiah yang dapat menjawab berbagai persoalan dalam  operasi  pemelihara  perdamaian.  Cakupan  paradigma  operasi  pemelihara  perdamaian bersifat multidimensional, tergambar dalam spektrum tugas dan tuntutan kemampuan dalam menghadapi tugas tersebut, diantaranya Protection of Civilian/POC, child protection, sexual harrasment , penegakan hukum dan hak asasi manusia, Security Sector Reform , pelaksanaan
perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi/DDR, melindungi aset PBB dan mendukung akses bantuan kemanusiaan serta antisipasi ancaman konflik asimetris, siber, terorisme internasional dan wabah penyakit menular.

## KESIMPULAN
Paradigma  Thomas  S.  Kuhn  atau switch  theory memiliki  relevansi  yang  cukup  kuat dengan perkembangan operasi pemeihara perdamaian dunia. Konsep revolusi ilmiah Thomas S.  Kuhn  berpengaruh  dalam  proses  konstruksi  maupun  rekonstruksi  munculnya  ilmu pengetahuan  baru,  termasuk  didalamnya  ilmu  yang  menyangkut  dengan  operasi  pemelihara perdamaian.  Senada  dengan  pandangan  Thomas  Kuhn  bahwa  kajian  permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan menggunakan sejarah ilmu sebagai starting point- nya. Paradigma traditional peacekeeping tidak mampu lagi menjawab berbagai permasalahan yang timbul akibat perubahan spectrum tugas dan ancaman yang semakin kompleks sebagai dampak dari perkembangan global yang sangat cepat dan tidak menentu. Berbagai persoalan timbul, baik dalam konteks peningkatan kualitas dan kuantitas Alut/Alutsista modern, kualitas doktrin,  manajemen  penggelaran  operasi,  ketersediaan  anggaran,  pengelolaan  sumber  daya yang ada serta kualitas personel dan materiil pendukung lainnya. Sebagai dampak dari berbagai persoalan di atas, beberapa insiden sering terjadi dan berdampak terhadap kerugian personel dan materiil, tujuan dan sasaran operasi tidak tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan, serta terjadi penurunan kepercayaan sebagian masyarakat dunia kepada PBB. Kondisi di atas merupakan  gambaran  adanya  anomali  dalam  paradigma traditional  peacekeeping sehingga menuntun  terjadinya  revolusi  ilmiah  dan  menimbulkan  paradigma  baru  dalam  operasi pemelihara  perdamaian  yaitu multidimensional  peacekeeping .  Paradigma multidimensional peacekeeping, tidak terlepas dari 57 rekomendasi Tim Panel eksternal PBB yang diketuai oleh Lakhdar  Brahimi,yang  dikenal  dengan  the  Brahimi  Report  pada  bulan  Agustus  2000. Paradigma  baru  multidimensional  Peacekeeping,  kini  telah  menggantikan  paradigma traditional  peacekeeping  dan  melahirkan  ilmu  baru  tentang  operasi  perdamaian,  yang
membahas semua hal terkait strategi, politik dan hal-hal dasar yang terkait dengan penyiapan, pelatihan, penyelenggaraan operasi perdamaian serta pemenuhan kebutuhan logistiknya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Setyo  Wibowo  (2022).  Cara  Kerja  Ilmu  Filsafat  dan  Filsafat  Ilmu.  Bogor:  Grafika  Mardi Yuana.
Adam  Day  (2021),  The  Future  of  UN  Peacekeeping  Operations  in  a  changing  conflict environment,
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/future_of_peacekeeping_operations_in_a_chan ging_conflict_environment.pdf
Department  of  Peacekeeping  Operations  (2003).  “Handbook  on  United  Nations Multidimensional Peacekeeping Operations,” https://peacekeeping.un.org/sites/ default/files/peacekeeping-handbook_un_dec2003_0.pdf
Larry  Laudan  (1996).  Beyond  Positivism  and  Relativism.  Theory,  Method  and  Evidence. Boulder, CO: Westview Press.
Munir, R. M. & M.(2004). Filsafat Ilmu. Yogyakarta :  Pustaka Pelajar.
Rani  Eka  Syahputri  (2018).  “Identitas  dan  Kepentingan  Indonesia  Berpartisipasi  dalam  UN Peacekeeping  Operations  pada  Era  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,”  Journal  of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 519-528
Yeremias Jena (2012). “Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan.” Melintas Vol 20, No. 2, Hal 161-181.