E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 154

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155

## KEDUDUKAN INFORMED CONSENT
DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN
Irfan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara Email: irfan@umsu.ac.id

## Abstrak
Informed  consent dapat  didefinisikan  sebagai  pernyataan  pasien  atau  secara  sah mewakilinya  dalam  bentuk  perjanjian  tentang  rencana  tindakan  medis  yang  diajukan  oleh dokter  setelah  menerima  informasi  yang  cukup  untuk  dapat  membuat  perjanjian  atau penolakan.  Penandatanganan  formulir  persetujuan  tertulis  hanya  merupakan  penegasan  dari apa  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Tujuan  dari  penjelasan  lengkap  adalah  agar  pasien menentukan  keputusannya  sesuai  dengan  pilihan  pasien  (keputusan  berdasarkan  informasi). Jenis penelitian dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah  deskriptif  analitis,  yang  merupakan  penelitian  yang  menggambarkan,  memeriksa, menjelaskan  dan  menganalisis  peraturan  hukum  yang  terkait  dengan  posisi  persetujuan informasi  dalam  hubungan  antara  dokter  dan  pasien.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa sebelum  melakukan  tindakan  medis,  pasien  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang tindakan medis yang harus dilakukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  290  Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Medis. Jika dilihat dari segi bentuk persetujuan berdasarkan informasi terdiri dari persetujuan yang  tidak  Sah  (dianggap  diberikan)  dan  persetujuan  tertulis  (dinyatakan),  keberadaan persetujuan berdasarkan informasi sangat penting dalam hubungan antara dokter dan pasien di mana  persetujuan  berdasarkan  informasi  merupakan  dasar  atau  landasan  untuk  mengambil tindakan medis terhadap pasien.
Kata Kunci: Kedudukan, Informed Consent , Dokter, Pasien

## Abstract
Informed  Consent  can  be  defined  as  a  statement  of  the  patient  or  legitimately representing him in the form of an agreement on a medical action plan submitted by a doctor after  receiving  sufficient  information  to  be  able  to  make  an  agreement  or  rejection.  The signing  of  the  written  informed  consent  form  is  only  an  affirmation  of  what  was  previously agreed. The purpose of the complete explanation is so that the patient determines his decision according  to  the  patient's  choice  (informed  decision).  The  type  of  research  in  this  paper  is normative  legal  research.  The  nature  of  this  research  is  descriptive  analytical,  which  is  a study  that  describes,  examines,  explains  and  analyzes  a  legal  regulation  related  to  the informed consentration position in the relationship between doctors and patients. The results of this study are that before carrying out a medical action the patient has the right to obtain information on medical actions to be carried out to him as stipulated in the Minister of Health Regulation  (Permenkes)  No.  290  of  2008  concerning  Medical Action  Approval, if viewed in terms  of  form,  the  informed  consent  consists  of  Imflied  consent  (considered  given)  and expressed  consent  (stated),  the  presence  of  informed  consent  is  very  important  in  the relationship between doctors and patients where informed consent is the basis or foundation to take medical action against patients .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 155

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kedudukan Informed Consent...(Irfan) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 154-165
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155

## Keywords: Position, Informed Consent, Doctor, Patient

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  kehidupan  manusia.  Produktivitas  dan aktivitas  seseorang  dipengaruhi  oleh  kondisi  kesehatan  orang  tersebut.  Dengan  kesehatan orang  dapat  berpikir  dengan  baik  dan  dapat  melakukan  aktivitas  secara  optimal.  Ketika kesehatan  seseorang  terganggu,  mereka  akan  melakukan  berbagai  cara  untuk  dapat  sehat kembali. Salah satunya adalah dengan cara berobat dan mendapatkan tindakan kedokteran di sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
Dokter  dan  pasien  adalah  dua  subjek  hukum  yang  terkait  dalam  hukum  kedokteran, keduanya membentuk baik hubungan medis maupun hubungan hukum. Hubungan medis dan hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  adalah  hubungan  yang  objeknya  adalah pemeliharaan  kesehatan  pada  umumnya  dan  pelayanan  kesehatan  pada  khususnya.  Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan – peraturan tertentu agar tejadi keharmonisan dalam pelaksanaannya.
Pasien  sebagai  pihak  yang  membutuhkan  pelayanan  kesehatan  menyerahkan sepenuhnya peliharaan dan perawatan kesehatannya kepada seorang dokter di pihak lain. Pada saat  seorang  pasien  datang  kepada  dokter  dan  menyatakan  keluhannya,  dan  dokter  bersedia mendengarkan  keluhan  pasien,  maka  di  situ  sudah  terjadi  hubungan  perikatan  antara  kedua belah pihak. Kedatangan pasien ke tempat praktek dokter, rumah sakit, atau sarana kesehatan lainnya  dapat  diartikan  sebagai  usaha  untuk  mengajukan  penawaran  kepada  dokter  untuk dimintai  pertolongan  dalam  mengatasi  keluhan  yang  dideritanya.  Begitu  pula  sebaliknya, dokter  juga  akan  melakukan  pelayanan  medis  berupa  rangkaian  tindakan  yang  meliputi diagnosa dan tindakan medis. Hubungan hukum ini selanjutnya disebut transaksi, yang dalam hukum  perdata  disebut  perjanjian,  dan  dalam  pelayanan  kesehatan  disebut  “perjanjian terapeutik” atau transaksi terapeutik.
Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari  pasien  terhadap  dokter  disebut  dengan  istilah  transaksi  terapeutik.  Dalam  hukum perikatan dikenal adanya 2 (dua) macam perjanjian, yaitu:
1 .  Inspanningverbintenis ,  yaitu  perjanjian  upaya,  artinya  kedua  belah  pihak  berjanji  atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
2. Resultaatverbintenis, yaitu suatu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Perjanjian  terapeutik  atau  transaksi  terapeutik  termasuk  dalam inspanningverbintenis atau perjanjian upaya, karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang  dilakukan  dokter  adalah  melakukan  pelayanan  kesehatan  sebagai  upaya  untuk menyembuhkan  pasien.  Dalam  melakukan  upaya  ini,  dokter  harus  melakukan  dengan  penuh kesungguhan  dengan  mengerahkan  seluruh  kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi. Dalam perjanjian terapeutik, tidak seperti halnya perjanjian  biasa,  terdapat  hal-hal  khusus.  Disini  pasien  merupakan  pihak  yang  meminta
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 156

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kedudukan Informed Consent...(Irfan) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 154-165
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
pertolongan  pertolongan  sehingga  relatif  lemah  kedudukannya  dibandingkan  dokter  untuk mengurangi kelemahan tersebut telah bertambah prinsip yang dikenal dengan inform consent, yaitu suatu hak pasien untuk mengizikan dilakukannya suatu tindakan medis.
Akhir-akhir  ini  keberadaan informed  consent dalam  medis  semakin  merupakan  suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncaanakan  meskipun  ada  pengecualian  membuat  informed  consent  sebelum  tindakan medis pada keadaan-keadaan tertentu. Namun demikian masih dirasakan belum semua dokter melaksanakannya  menurut  ketentuan  yang  ada,  mungkin  disebabkan  tidak  tersedianya formulir informed consent yang isinya menurut kebutuhan disiplin ilmu kedokteran tertentu, atau  tidak  menyempatkan  membuatnya.Dua  topik  utama  dalam  informed  consent  yaitu informasi  dan  persetujuan  mempunyai  variasi  yang  luas  dan  agak  kompleks,  melibatkan berbagai unsure yaitu  dokter -pasien - keluarga.
Pada  hakikatnya Informed  Consent adalah  suatu  proses  komunikasi  antara  dokter  dan pasien  tentang  kesepakatan  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dokter  terhadap  pasien. Penandatanganan formulir informed consent secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Tujuan  penjelasan  yang  lengkap  adalah  agar  pasien menentukan  sendiri  keputusannya  sesuai  dengan  pilihan  dia  sendir  ( informed  decision ). Karena  itu,  pasien  juga  berhak  untuk  menolak  tindakan  medis  yang  dianjurkan.  Pasien  juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain ( second opinion), dan dokter yang merawatnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif  dapat dikatakan  juga  dengan  penelitian  sistematik  hukum  sehingga  bertujuan  mengadakan identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  pokok/dasar  dalam  hukum  mengenai  kedudukan informed consent terhadap hubungan dokter dengan pasien (Soerjono Soekanto, 1985, h.15). Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  untuk  mengetahui  atau  mengenal  apakah  dan bagaimanakah  hukum  positifnya  mengenai  suatu  masalah  yang  tertentu.  Penelitian  ini  juga dapat menjelaskan dan menerangkan kepada orang lain dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu (C. F. G Sunaryati Hartono, 1994, h. 140).
Adapun  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yang  merupakan  suatu  penelitian yang  menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  dan  menganalisis  suatu  peraturan  hukum (Soerjono Seokanto, 1986, h. 63). Penelitian ini akan menguji, mengkaji ketentuan-ketentuan penerapan  terkait  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Jenis  penelitian  ini mempergunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  kualitatif.    Penelitian  yuridis normatif    adalah  penelitian  dengan  penelusuran  dokumen  atau  lebih  banyak  dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## PEMBAHASAN
Pengertian Informed Consent
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 157

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kedudukan Informed Consent...(Irfan) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 154-165
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
Pelayanan medis sebagai salah satu dari unsur pelayanan yang  sangat berperan penting didalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Di  dalam  pelayanan  medis  itu terdapat para tenaga medis sebagai pemberi pelayanan ( medical providers ) dan pasien sebagai penerima  pelayanan  ( medical  receivers ).  Masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  harus  dihormati.  Didalam  pelaksanaan  profesinya,  tenaga  medis  harus berlaku  jujur  dan  menjaga  agar  pasien  tidak  sampai  dirugikan  karenanya,  disamping  itu tenaga  medis  juga  harus  mengetahui  hal-hal  yang  berhubungan  dengan informed  consent sebagai dasar atau persetujuan (izin) bagi tenaga medis didalam memberikan tindakan medik kepada pasien.
Pada  hakikatnya Informed  Consent adalah  suatu  proses  komunikasi  antara  dokter  dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan  penjelasan  rinci  oleh  dokter),  sehingga  kesepakatan  lisan  pun  sesungguhnya  sudah cukup.  Penandatanganan  formulir Informed  consent secara  tertulis  hanya  merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Informed consent terdiri dari dua kata yaitu  „ informed ‟  yang  berarti  informasi  atau  keterangan  dan  “consent”  yang  berarti persetujuan  atau  memberi  izin.  Jadi  pengertian informed  consent adalah  suatu  persetujuan yang  diberikan  setelah  mendapat  informasi.  Dengan  demikian informed  consent dapat  di definisikan  sebagai  pernyataan  pasien  atau  yang  sah  mewakilinya  yang  isinya  berupa persetujuan  atas  rencana  tindakan  kedokteran  yang  diajukan  oleh  dokter  setelah  menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan.
Istilah  Bahasa  Indonesia informed  consent diterjemahkan  sebagai  persetujuan  tindakan medik yang terdiri dari dua suku kata Bahasa Inggris yaitu Inform yang bermakna Informasi dan  consent  berarti  persetujuan.  Sehingga  secara  umum informed  consent dapat  diartikan sebagai  persetujuan  yang  diberikan  oleh  seorang  pasien  kepada  dokter  atas  suatu  tindakan medik yang akan dilakukan, setelah mendapatkan informasi yang jelas akan tindakan tersebut. Informed  Consent  menurut  Permenkes  No.585/Menkes/Per/IX/1989,  Persetujuan  Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
Tujuan dari informed consent menurut J. Guwandi adalah :
a. Melindungi  pasien  terhadap  segala  tindakan  medis  yang  dilakukan  tanpa  sepengetahuan pasien
b. Memberikan  perlindungan  hukum  kepada  dokter  terhadap  akibat  yang  tidak  terduga  dan bersifat  negatif,  misalnya  terhadap  risk  of  treatment yang  tak  mungkin  dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.
Ketiadaan informed  consent dapat  menyebabkan  tindakan  malpraktek    dokter, khususnya bila terjadi kerugian atau intervensi terhadap tubuh pasiennya. Hukum yang umum diberbagai  Negara  menyatakan  bahwa  akibat  dari  ketiadaan informed  consent setara  dengan kelalaian/keteledoran.  Akan  tetapi,  dalam  beberapa  hal,  ketiadaan informed  consent tersebut
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 158

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
setara  dengan  perbuatan  kesengajaan,  sehingga  derajat  kesalahan  dokter  pelaku  tindakan tersebut lebih tinggi.
Tindakan  malpraktek  dokter  yang  dianggap  setara  dengan  kesengajaan  adalah  sebagai berikut :
a. Pasien  sebelumnya  menyatakan  tidak  setuju  terhadap  tindakan  dokter,  tetapi  dokter  tetap melakukan tindakan tersebut.
b. Jika  dokter  dengan  sengaja  melakukan  tindakan misleading (menyesatkan)  tentang  risiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya.
c. Jika  dokter  dengan  sengaja  menyembunyikan  risiko  dan  akibat  dari  tindakan  medis  yang diambilnya.
d. Informed  consent diberikan  terhadap  prosedur  medis  yang  berbeda  secara  substansial dengan yang dilakukan oleh dokter.

## Hak Pasien Atas Informasi
Hak  pasien  sebenarnya  merupakan  hak  yang  asasi  yang  bersumber    dari  hak  dasar individu dalam bidang kesehatan, ( the right of self determination), meskipun sebenarnya sama fundamentalnya,  namun  hak atas  pelayanan  kesehataan  sering  dianggap  lebih  mendasar, dalam  hubungan dokter–pasien,secara  relatif  pasien  berada  dalam  posisi  yang  lemah, kekurang mampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan menyebabkan  timbulnya  kebutuhan  untuk mempermasalahkan  hak-hak  pasien  dalam menghadapi para professional kesehatan.
Hak-hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi pasien yang paling   utama bahkan  dalam  tindakan  khusus  diperlukan informed  consent (persetujuan  tindakan  medis). Hubungan  antara  informed  consent  dan  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter dapat  dikatakan  bahwa  informed  consent  merupakan  komponen  utama  yang  mendukung adanya tindakan medis tersebut.
Pasien  berhak  mengetahui  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan      keadaan  penyakit, yakni  tentang  diagnosis,  tindak medik  yang  akan  dilakukan,  risiko  dari  dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medik tersebut. Informasi medik yang berhak diketahui pasien, termasuk pula identitas dokter yang merawat serta aturan- aturan yang berlaku di rumah sakit tempat ia dirawat (misalnya tentang tarif dan cara pembayaran pada rumah sakit tersebut) Dokter dapat menahan informasi medik, apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien.
Sejak  berlakunya  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  290  tahun  2008 tentang  Persetujuan  Tindaka  Kedokteran,  maka  sebelum  melakukan  suatu  tindakan  medik maka pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi terhadap tindakan medik yang akan dilakukan  kepadanya,  dalam  permenkes  ini  juga  memberikan  perlindungan  terhadapa  hak pasien  untuk  menolak  pengobatan  medik  karena  sebelum  dilakukan  sebuah  tindakan  medik maka  Dokter  wajib  mendapat  persetujuan  dari  pasien  atau  orang    yang  berhak  memberikan izin terhadap tindakan yang akan dilakukan pada pasien.
Informasi yang harus diberikan kepada pasien atau keluarga terdekat diatur  di dalam
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 159

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kedudukan Informed Consent...(Irfan) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 154-165
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
Pasal 7 ayat 3 yaitu sekurang-kurangnya mencakup : (a) Diagnosis dan tata  cara  tindakan kedokteran; (b) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; (c)  Alternatif tindakan lain, dan risikonya;  (d)  Risiko  dan  komplikasi  yang    mungkin  terjadinya;  dan  (e)  Prognosis  terhadap tindakan yang dilakukan (f) Perkiraan pembiayaan.
Penjelasan  tentang  diagnosis  dan  keadaan  kesehatan  pasien  dapat  meliputi    temuan klinis  dari  hasil  pemeriksaan  medis  hingga  saat  tersebut,  diagnosis  penyakit  atau  dalam  hal belum  dapat  ditegakan,  maka  sekurang-kurangnya  diagnosis  kerja  dan  diagnosis  banding, indikasi  atau  keadaan  klinis  pasien  yang  membutuhkan  dilakukannya  tindakan  kedokteran, Prognosis  (kemungkinan  hasil  perawatan)  apabila  dilakukan  tindakan  dan  apabila  tidak dilakukan tindakan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008.
Penjelasan  tentang  tindakan  kedokteran  yang  dilakukan  meliputi  tujuan  tindakan kedokteran  yang  dapat  berupa  tujuan  preventif,  diagnostic,  terapeutik,    ataupun  rehabilitatif. Tata cara  pelaksanaan  tindakan  apa  yang  dialami  pasien  selama  dan  sesudah  tindakan,  serta efek  samping  atau  kenyamanan  yang  mungkin    terjadi,  alternatif  tindakan  lain  berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan   dengan tindakan yang direncanakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan, perluasan tindakan yang  mungkin  dilakukan  untuk  mengatasi  keadaan  darurat  akibat  risiko  dan  komplikasi tersebut  atau  keadaan  tak  terduga  lainnya,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  2  Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua   risiko dan komplikasi  yang  dapat  terjadi  mengikuti  tindakan  kedokteran  yang  dilakukan  kecuali  risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum,   risiko dan komplikasi yang sangat jarang  terjadi  atau  yang  dampaknya  sangat  ringan,  risiko  dan  komplikasi  yang  tidak  dapat dibayangkan sebelumnya (unforeeable). Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Nomor 290 Tahun 2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran.  Penjelasan  tentang  prognosis  meliputi prognosis  tentang  hidup  matinya (ad  vitam) ,  prognosis  tentang  fungsinya (ad  functinam ), Prognosis  (kemungkinan  hasil  perawatan)  tentang  kesembuhannya (ad  sanationam). Hal  ini diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

## Bentuk/Jenis Informed Consent
Pelayanan medis sebagai salah satu  dari unsur pelayanan yang sangat berperan penting didalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Di  dalam  pelayanan  medis  itu terdapat para tenaga medis sebagai pemberi pelayanan ( medical providers ) dan pasien sebagai penerima  pelayanan  ( medical  receivers ).  Masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  harus  dihormati.  Didalam  pelaksanaan  profesinya,  tenaga  medis  harus berlaku  jujur  dan  menjaga  agar  pasien  tidak  sampai  dirugikan  karenanya,  disamping  itu tenaga  medis  juga  harus  mengetahui  hal-hal  yang  berhubungan  dengan informed  consent sebagai dasar atau persetujuan (izin) bagi tenaga medis didalam memberikan tindakan medik kepada pasien.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 160

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
Persetujuan  Tindakan  Medik  ( informed  consent )  melahirkan  perjanjian  terapeutik. Perjanjian  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien  yang  memberikan kewenangan  kepada  dokter  untuk  melakukan  kegiatan  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  pasien  berdasarkan  keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  dokter  tersebut. Dalam  Mukadimah  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  yang  dilampirkan  dalam  Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  434  /Men.Kes  /X/1983  tentang  Berlakunya  Kode  Etik Kedokteran  Indonesia  Bagi  Para  Dokter  di  Indonesia,  mencantumkan  tentang  transaksi terapeutik  sebagai  berikut  “Yang  dimaksud  transaksi  terapeutik  adalah  hubungan  antara dokter  dengan  pasien  dan  penderita  yang  dilakukan  dalam  suasana  saling  percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insansi”.
Hubungan  hukum  dalam  transaksi  terapeutik  tersebut  timbullah  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak,  baik  bagi  pihak  pasien  maupun  pihak  dokter.  Suatu  perjanjian dikatakan sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata  yang  berbunyi  “Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Sesuai  pasal  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  yuridis  keabsahan  suatu perjanjian  ditentukan  oleh  kesepakatan  para  pihak  yang    mengikatkan  dirinya,  dengan  tanpa adanya  kekhilafan,  paksaan  ataupun  penipuan.    Sepakat  ini  merupakan  persetujuan  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dimana  kedua  belah  pihak    mempunyai  persesuaian kehendak  yang  dalam  transaksi    terapeutik  sebagai  pihak  pasien  setuju  untuk  diobati  oleh dokter, dan dokterpun  setuju untuk mengobati pasiennya. Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka didalam kesepakatan ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan) terhadap kesepakatan  yang  dibuat,  tidak  boleh  ada  paksaan  dari  salah  satu  pihak,  dan  tidak boleh ada penipuan didalamnya. Untuk itulah diperlukan adanya informed consent atau yang juga dikenal dengan istilah Persetujuan Tindakan Medik.
Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu:
a. Implied consent (dianggap diberikan)
Umumnya  implied  consent  diberikan  dalam  keadaan  normal,  artinya  dokter  dapat menangkap  persetujuan  tindakan  medis  tersebut  dari  isyarat  yang  diberikan/dilakukan pasien.  Demikian  pula  pada  kasus emergency sedangkan  dokter  memerlukan  tindakan segera  sementara  pasien  dalam  keadaan  tidak  bisa  memberikan  persetujuan  dan keluarganya  tidak  ada  ditempat,  maka  dokter  dapat  melakukan  tindakan  medik  terbaik menurut dokter.
b. Expressed consent (dinyatakan)
Dapat  dinyatakan  secara  lisan  maupun  tertulis.  Dalam  tindakan  medis  yang  bersifat invasive dan  mengandung  resiko,  Dokter  sebaiknya  mendapatkan  persetujuan  secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi.
Informed consent merupakan hak pasien yang termuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi :
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 161

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
a. Mendapat  informasi  yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
b. Memberikan  persetujuan  atau  menolak  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
Penyampain  informasi  yang  tidak  efektif  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah. Mungkin  saja  dokter  sudah  memberikan  informasi  yang  cukup  kepada  pasien.  Namun, berhubung  pasien  kurang  atau  tidak  memahami  bahasa  yang  digunakan  oleh  dokter,  maka dipermasalahkan  tentang informed -nya.  Pasien  memang  menandatangani  surat  persetujuan, tetapi  pasien  mengakui  bahwa  pasien  tidak  diberi  informasi  dan  pasien  tidak  mengerti  apa yang  disetujui.  Mungkin  saja  yang  menurut  dokter  sudah  diberi  informasi  yang    cukup, menurut pasien   belum   cukup karena pasien tidak mengerti bahwa apa yang telah dikatakan dokter  itu  adalah  sebuah  informasi  untuk  dirinya.  Seringkali  pasien  hanya  menganggukkan kepalanya  seakan-akan  mengerti,  tanpa  peryataan  sebab  apa  yang  akan  ditanyakan  saja  dia tidak  tahu.  Dokter  yang  mengganggap  anggukan  pasien  sebagai  tanda  mengerti  akan menyerahkan  formulir  persetujuan  tindakan  medis  dan  pasien  membubuhkan  tanda tangannya. Hal ini sering terjadi dalam hal pengetahuan pasien yang minim.

## Dasar Tindakan Medis Terhadap Pasien
Persetujuan  tindakan  Kedokteran  telah  diatur  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran.  Sebagaimana  dinyatakan  setiap  tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap pasien  harus  mendapat  persetujuan.  Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  diberikan  setelah pasien  mendapat  penjelasan  secara  lengkap,  sekurang-kurangnya  mencakup:  diagnosis  dan tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan  medis  yang  dilakukan, alternatif  tindakan  lain  dan risikonya,risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.  Disebutkan  didalamnya  bahwa  setiap  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi yang  mengandung  risiko  tinggi  harus  diberikan  dengan  persetujuan  tertulis  yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
Mendudukkan  hubungan  tenaga  medis  dengan  pasien  yang  mempunyai  landasan hukum,  dapat  dimulai  dengan  pasal  1313  KUH  Perdata  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau lebih”.  Dengan  demikian  kedudukan  pasien  dan  tenaga  medis  dalam  pelayanan  kesehatan seharusnya  seimbang.  Di  satu  sisi  pasien  membutuhkan  tenaga  medis  untuk  mengatasi masalah  kesehatannya,  sedangkan  di  lain  pihak  tenaga  medis  membutuhkan  pasien  untuk mendapatkan  penghasilan  sekaligus  untuk  mempraktekkan  ilmu  medis  yang  telah dipelajarinya di bangku pendidikan.
Masing-masing pihak, dalam hal ini tenaga medis yang dalam posisi pemberi pelayanan ( medical  providers )  dan  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  ( medical  receivers )  mempunyai
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 162

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
hak  dan  kewajiban  yang  harus  dihormati.  Dalam  ikatan  demikianlah  masalah informed consent atau  Persetujuan  Tindakan  Medik/Kedokteran  ini  muncul.  Di  mana,  seorang  pasien atau keluarganya harus di berikan informasi atau penjelasan yang sejelas-jelasnya dari tenaga medis  terhadap  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  terhadap  diri  si  pasien,  agar  supaya memberikan  persetujuan  atau  izin  kepada  tenaga  medis  tersebut.  Dengan  demikian  akibat persetujuan  itu  akan  terjadi “perjanjian” antara  dua  pihak.  Kedua  belah  pihak  bersetuju  dan berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  dalam  bidang  pengobatan  atau  kesehatan.  Akibat perjanjian  ini  akan  terjadi  “perikatan”  antara  dua  pihak  yaitu  pasien  dan  tenaga  medis tersebut.
Sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  tenaga  medis  sangat  jarang  meminta persetujuan  dari  pasien  apabila  ingin  melaksanakan  rangkaian  upaya  penyembuhan  pasien, kecuali  dalam  hal  tindakan  pembedahan  dan  tindakan  yang  mempunyai  resiko  medis  yang sangat  tinggi.  Persetujuan  itupun  juga  diminta  oleh  tenaga  medis  tanpa  penjelasan  yang sejelas-jelasnya dan kadang kala ada yang terkesan dipaksakan, apalagi kalau pasien tersebut berobat  dengan  memakai  kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  Miskin  atau  sejenisnya.  Di dalam  praktek  terlihat  bahwa  hubungan  antara  tenaga  medis  dengan  pasien  masih  sangat timpang  yang  mana  tenaga  medis  masih  memiliki  posisi  dominan  sedangkan  pasien  hanya bersifat pasif menunggu dan terkesan pasrah terhadap apa yang akan dilakukan tenaga medis terhadapnya.
Sesuai  ketentuan  tentang  informed  consent  jelaslah  bahwa  di  dalam  menentukan pengobatan  terhadap  diri  pasien,  tenaga  medis  harus  meminta  persetujuan  baik  lisan  atau tertulis, tergantung dari berat-ringannya risiko yang akan dihadapi si pasien dan tenaga medis di  dalam  melakukan  tindakan  pengobatan.  Oleh  karena  di  dalam  pasal  52  huruf  a  dan  d Undang-undang  Praktik  Kedokteran  dijelaskan  bahwa  pasien,  dalam  menerima  pelayanan pada  praktik  kedokteran,  mempunyai  hak  mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang tindakan  medis  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  45  ayat  (3)  dan  di  samping  itu  pula pasien  berhak  menolak  tindakan  medik.  Oleh  karena  itu, informed  consent atau  Persetujuan Tindakan  Medik/Kedokteran  merupakan  keharusan  bagi  tenaga  medik  di  dalam merencanakan upaya pengobatan terhadap pasien.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/Menkes/Per/III/  2008 tentang persetujuan tindakan Kedokteran dinyatakan dalam Pasal 1, 2, dan 3 yaitu:
Pasal 1:
Persetujuan  tindakan  kedokteran  adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien    atau keleuarga  terdekat  setelah  mendapat  penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien.      Keluarga terdekat  adalah  suami  atau  istri,  ayah  atau  ibu  kandung,  anak-anak  kandung,  saudara- saudara kandung atau pengampunya.
Pasal 2:
a. Semua  tindakan  kedokteran  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  harus  mendapat persetujuan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 163

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
b. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat  diberikan  secara  tertulis maupun lisan
c. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  diberikan  setelah  pasien  mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.
Pasal 3:
a. Setiap  tindakan  kedokteran  yang  mengandung  risiko  tinggi  harus  memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
b. Tindakan  kedokteran  yang  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
c. Persetujuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dibuat  dalam  bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.
Peraturan Informed  Consent apabila  dijalankan  dengan  baik  antara  Dokter  dan  pasien akan sama-sama terlindungi secara Hukum. Tetapi apabila terdapat perbuatan diluar peraturan yang sudah dibuat tentu dianggap melanggar  Hukum. Dalam pelanggaran Informed Consent telah diatur dalam pasal 19 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,  dinyatakan  terhadap  dokter  yang  melakukan  tindakan  tanpa Informed  Consent dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik.
Informed consent di Indonesia juga di atur dalam peraturan berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan jo Undang Undang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
c. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  585/Men.Kes/Per/IX/1989    tentang  Persetujuan Tindakan Medis.
d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005
e. tentang Penyelanggaraan Praktik Kedokteran.
f. Surat Keputusan PB IDI ( Ikatan Dokter Indonesia ) No.319/PB/A4/88.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Informed  consent dapat  di  definisikan  sebagai  pernyataan  pasien  atau  yang  sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh  dokter  setelah  menerima  informasi  yang  cukup  untuk  dapat  membuat  persetujuan  atau penolakan.  Sebelum  melakukan  suatu  tindakan  medik  maka  pasien  memiliki  hak  untuk mendapatkan  informasi  terhadap  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  kepadanya sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  No.  290  tahun 2008  Tentang  Persetujuan  Tindakan  Medis,  jika  dilihat  dari  segi  bentuknya  maka informed consent terdiri dari imflied consent (dianggap diberikan) dan expressed consent (dinyatakan), kehadiran  informed  consent  sangat  penting  dalam  hubungan  dokter  dan  pasien  dimana informed  consent  merupakan  dasar  atau  landasan  bagi  dokter  untuk  melakukan  tindakan medis terhadap pasien.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 164

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155

## Saran
Bahwa  pengetahuan informed  consent bagi  setiap  pasien  yang  akan  diberikan  suatu tindakan  medis  sangatlah  penting.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  memberikan  kedudukan hukumnya yang jelas terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang pasien. Sehingga dokter yang akan melakukan suatu tindakan medis mengetahui batasan-batasan atas tindakan medis  yang  akan  diambilnya.  Sebaliknya  juga  bagi  seorang  dokter, informed  consent bukan hanya sekedar informasi di atas kertas yang telah ditanda tangani oleh seorang pasien, namun suatu  informasi  yang  memberikan  batasan  bagi  seorang  dokter  dalam  mengambil  tindakan medis.  Kedudukan informed  consent sangat  jelas  di  mata  hukum,  oleh  karena  itu  dengan memberikan  sosialisasi  atas  pentingnya informed  consent ini  akan  memberikan  kesadaran bagi pasien dan dokter dalam hubungan hukum bagi kedua belah pihak tersebut.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 165

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 166

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kedudukan Informed Consent...(Irfan) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 154-165
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3155

## DAFTAR PUSTAKA
Amri, Amril. (1997). Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Jakarta: Widya Medika.
Biben,  Achmad.  (2005). Alternatif  Bentuk  inform  consent  dalam  praktik  dan  penelitian kedokteran. Bandung: FK UNPAD.
Guwandi, J. (2005). Rahasia Medis . Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran UI.
Konsil  Kedokteran Indonesia. (2006). Komunikasi Efektik Dokter-Pasien . Jakarta: KKI. M,  Chrisdiono.  (1996). Pernak-Pernik  Hukum  Kedokteran:Melindungi  Pasien  dan  Dokter. Jakarta: Widya Medika.
M,  Chrisdiono.,  &  Achadiat.  (2006). Dinamika  Etika  dan  Hukum  Kedokteran  Dalam Tantangan Zaman . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1419/Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  585/Men.Kes/Per/IX/1989  tentang  Persetujuan Tindakan Medis.
Purwohadiwardoyo, Al. (1989). Etika Medis . Yogyakarta: Kanisius.