Kasus-Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi Dan Pasar Modal
Tri Winarsih 1 , Muhammad Iksan Purnomo 2
Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung 1
Honorer Kejati Lampung 2
* Corresponding email: triwinarsih@yahoo.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021          Published: Desember 2021 Abstract: Today's financial institutions have been formed in various ways, have become various models that have never been formed before and are formed today. This is a form of response to all kinds of phenomena in society with all kinds of needs. Each institution is formed with its own purpose and role, these financial institutions complement each other's human economic activities. Contemporary financial institutions that will be discussed in this study are Islamic Banks, Insurance and Capital Markets. This research is included in the literature review which will examine the understanding and several other important things about the three contemporary institutions, based on primary data sources in  the  form  of  laws  and  secondary  data  sources  originating  from  various  literature  on  financial institutions. The results of this research will explain the meaning of the three contemporary institutions based on the applicable laws and regulations in Indonesia, accompanied by explanations based on the understanding of economists in various literatures, besides that it will also explain the legal basis, basic principles and actors of the three contemporary institutions. Keywords : Contemporary financial institutions, Islamic Banking, Insurance, Capital Markets.
Abstrak : Lembaga keuangan pada masa kini telah terbentuk dalam aneka ragam, telah menjadi beragam model yang belum pernah terbentuk sebelumnya dan terbentuk pada dewasa  ini.  Hal  ini  merupakan  bentuk  respon  dari  segala  macam  fenomena  dalam masyarakat  dengan  segala  macam  bentuk  kebutuhannya.  Setiap  lembaga  terbentuk dengan  tujuan  dan  perannya  masing  masing,  lembaga  lembaga  keuangan  ini  saling melengkapi kegiatan ekonomi manusia. Lembaga keuangan kontemporer yang akan menjadi  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bank  Syariah,  Asuransi  dan  Pasar Modal.  Penelitian  ini  adalah  termasuk  kajian  pustaka  yang  akan  mengkaji  tentang pengertian  dan  beberapa  hal  penting  lainnya  tentang  tiga  lembaga  kontemporer tersebut, dengan bersumberkan kepada sumber data primer berupa undang  undang serta  sumber  data  sekunder  yang  berasal  dari  beragam  literatur  tentang  lembaga keuangan.  Hasil  penelitan  ini  akan  menjelaskan  pengertian  dari  ketiga  lembaga kontemporer berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang disertai penjelasan berdasarkan pemahaman para ahli ekonomi dalam berbagai literar, selain itu juga dijelaskan tentang dasar hukum, prinsip dasar serta para pelaku dari ketiga lembaga kontemporer tersebut. Kata  Kunci: Lembaga  keuangan  kontemporer,  Perbankan  Syariah,  Asuransi,  Pasar Modal.
P- ISSN 1979-1488
E- ISSN:2722-8681 ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650 Vol. 13, No. 2, pp.104-116   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11283

## A. Pendahuluan
Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain sebagai salah satu instrumen penting  dalam  sistem  ekonomi  telah berkembang pesat  dalam  dua dekade terakhir ini, terutama di Asia Tenggara. Namun dalam praktiknya, sistem perbankan yang dianut berbeda. Pakistan dan Iran, misalnya, menggunakan Sistem Perbankan Islam. Di bawah sistem ini, semua bank yang ada beroperasi secara syariah. Malaysia dan Indonesia menganut berbeda.di dua negara serumpun ini, praktik perbankan menganut dual banking system. Artinya, bank-bank syariah didirikan dan beroperasi berdampingan  dengan  perbankan konvensional.
Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1990an merupakan langkah awal perkembangan perbankan syariah. Diawali dari pertemuan pertemuan intensif antara alim ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas kedudukan bunga bank ditinjau dari ajaran Islam. Terdapat banyak faktor  yang  berkontribusi  mendorong bertumbuhnya perbankan syariah nasional dalam tahun tahun mendatang Di  Indonesia  saat  ini,  telah  banyak berdiri lembaga keuangan yang menggunakan metode  syariah.  Perkembangannya  yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama  Islam.  Sejalan  dengan perkembangannya,  lahir  pula  asuransi yang menggunakan prinsip syariah, yang didalam  prakteknya  berbeda  dengan asuransi-asuransi  konvensional  yang telah ada sebelumnya. Dalam kehidupan sosial,  manusia  tidak  terlepas  dengan manusia  yang  lain  didalam  muamalah, dan ini pasti akan memiliki resiko yang
tinggi baik secara langsung ataupun yang tidak langsung. Ketidak siapan manusia didalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi pada dirinya inilah yang melatar belakangi  berdirinya  asuransi  ditengah masyarakat. Dengan tujuan menjamin kehidupan manusia dimasa depan. Asuransi yang menggunakan metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.
Sedangkan  Pasar  modal  adalah  satu entitas bisnis yang paling kompleks. Bicara pasar modal, kita tidak hanya membatasi diri pada masalah seputar transaksi saham dan obligasi ataupun kinerja perusahaan yang tercatat di bursa efek.
Andaikan  saja  peranan  dan  fungsi pasar  modal  sudah  sedemikian  signifikan dalam  aktivitas  ekonomi  Indonesia, kemungkinan besar Indonesia tidak bakal menghadapi  krisis  yang  begitu  kompleks. Pasar modal juga menjadi sarana efektif dalam proses pemerataan kekayaan Negara dan sarana partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk  itu  dalam  makalah  ini  akan diuraikan secara jelas mengenai pasar modal
B. Pembahasan
1. Pengertian Bank Syariah Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk keredit dan/atau bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11283
taraf hidup rakyat. 1 Berdasarkan definisi di atas, bank memiliki dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum simpanan yang ditawarkan oleh bank konvensional ditawarkan dengan memberikan  imbalan  dalam  bentuk bunga dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan mengambil imbalan dalam bentuk bunga. 2
Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Secara terminologis, syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melaui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat  manusia,  agar  mereka  keluar dari  kegelapan  ke  dalam  terang  dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. 3
Maka yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 4
a. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
1 Pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2 Dr. Andri Soemitra,MA, Hukum Ekonomi Syariah  dan  FIqh  Muamalah, (Jakarta:Prenada Media Group,2019), h.165
3 Dr.Madani, Aspek  Hukum  Lembaga Keuangan  Syariah  di  Indonesia, (Jakarta  :  Prenada Media Group, 2015), h.10
dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 5
b. Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 6 BUS  dapat  berusaha sebagai  bank  devisa  dan  bank nondevisa. Bank devisa adalah bank  yang  dapat  melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan  dengan  mata  uang asing  secara  keseluruhan  seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.
c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang  dari  suatu  bank  yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor  induk  dari  kantor  cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. 7 d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang
4 Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5 Pasal 1 ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6 Pasal 1 ayat (8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
7 Dr.Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Kencana,2009), h.58
Vol. 13, No. 2, pp.106-116   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11283
dalam kegiantannya tidak memberikan jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. 8 Bentuk  hukum  BPRS  perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh  WNI  dan/atau  badan  hukum Indonesia,  pemerintah  daerah,  atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.
2. Dasar Hukum Bank Syariah
Pengakuan secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui keberadaannya di  Negara  Republik  Indonesia. Pengakuan secara  yuridis  normative tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, di antaranya:
a. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
b. UU  No.  10  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  No.7  Tahun 1998 tentang Perbankan.
c. UU  No.  3  tahun  2004  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
d. UU  No.  3  tahun  2006  tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
e. UU  No.  21  tahun  2008  tentang
Perbankan Syariah.
Selain  itu  pengakuan  secara  yuridis
empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh  dan  berkembang  pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa  bank  konvensional  dan
8 Pasal 1 ayat (9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
9 Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., Hukum Perbankan Syariah , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.2
lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan  secara  yuridis  ini  memberi peluang  tumbuh  dan  berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada  bank  umum  (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah. 9

## 3. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional
Bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana  dari  masyarakat  dan  penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan  lainnya  yang  system  dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum  Islam.  Menurut  UU  No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan syariah adalah sesutau yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 10
Sedangkan  Bank  Konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi  utamanya  menghimpun  dana untuk disalurkan kepda yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam  usaha-usaha  produktif dan lain-lain dengan system bunga.
Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional: a. Akad dan Legalitas
10 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syraiah Dan  Fiqih  Muamalah, Prenadamedia  Group,
Jakarta, 2019,h.165
Muhammad  Syafii  Antonio mengutip Afzalur Rahman bahwa Dalam  Bank  Syariah,  akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.  Seringkali  nasabah  berani melanggar  kesepakatan/perjanjian yang  telah  dilakukan  bila  hukum itu  hanya  berdasarkan  hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila  perjanjian  tersebut  memiliki pertanggung  jawaban  hingga yaumil qiyamah. 11
b. Kelembagaan
Bank  Syariah  dapat  memiliki struktur  yang  sama  dengan  bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah  dan  bank  konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk produknya agar sesuai dengan garis garis syariah.
Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan  pada  posisi  setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu,  biasanya  penetapan  anggota dewan  oengawas  syariah  dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota dewan pengawas syariah itu mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional. 12
11 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h 29.

## c. Pengelolaan bisnis
Kunci utama yang membedakan antara  bank  syariah  dan  bank konvensional  adalah  pengelolaan bisnisnya  yang  berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah harus mematuhi prinsip syariah sedangkan konvensioanal pasri tidak harus.
d. Penyelesaian sengketa Ketika  terjadi  sengketa  DSN- MUI dalam berbagai fatwanya meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Namun ini bukanlah perbedaan fundamental . karena semua bisnis lebih diutamakan menyelesaikan persoalannya dengan musyawarah.
Perbedaan paling fundamental adalah  penyelesaian  sengketa  bank syariah tidak boleh menghalalkan yang  haram  dan  menharamkan yang halal.
Perbedaan  fundamental  lainnya adalah  Penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan  Agama  sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf (i) Undang-undang  Nomor  3  tahun 2006  tentang  perubahan  atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 21  tahun  2008,  dalam  Pasal  1 Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  2  tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Ekonomi Syari’ah adalah  usaha  atau  kegiatan  yang
12 Ibid, h 28.
dilakukan oleh orang perorangan, kelompok  orang,  badan  usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan  hukum  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat komersial  dan  tidak  komersial menurut  prinsip  syariah.  sedangkan bank konvensional selesaikan oleh Pengadilan Negeri 4. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, Insurance, yang dalam bahasa
Indonesia telah menjadi bahas populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata  pertanggungan. 13 Enchols  dan Shadilly  memaknai  kata  Insurance dengan (a) asuransi dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan  istilah  assurantie  (asuransi) dan verzekering (pertanggungan). 14 Menurut Ahmad Azhar Basyir asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang  penanggung  mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya  karena  suatu  pertistiwa yang tak tentu. 15
Sedangkan menurut Redika Purba Asuransi  adalah  suatu  persetujuan, dimana  penanggung  mengikatkan  diri kepada tertanggung, dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian karena
13 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h.63
14 Abbas Salim, Asuransi dan Menejemen Resiko (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.1
kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan  yang  diharapkan,  yang dapat diterima karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. 16
Sehingga asuransi dapat disimpulkan bahwa  pengertian  asuransi  adalah perjanjian  antara  kedua  belah  pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima  premi  asuransi  untuk memberikan  penggantian  kepada tertanggung  karena kerugian, kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan  atau  tangggung  jawab hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  akan  diderita  tertanggung yang  timbul  dari  suatu  yang  tidak pasti atau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dasar  hukum  asuransi  terdapat dalam Hukum positif yang mengatur tentang  asuransi  terdapat  dalam beberapa peraturan perundang- undangan diantaranya sebagai berikut:
a. UU  No.  2  Tahun  1992  tentang usaha perasuransian.
b. Keputusan  Kementrian  Keuangan Republik Indonesia No 424/ KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi.
c. Keputusan  Derektur  Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/  LK/  2000  tentang  jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi
15 Ahmad  Azhar  Basyir, Takaful  Sebagai Alternatif  Asuransi  Islam,  Ulumul  Qur’an, 2/ VII/96, h. 15
16 Radika  Purba, Memahami  Asuransi  di Indonesia, (Jakarta: PPM, 1992), h.40
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sedangkan dalam Islam pun mengatur hal yang berkaitan dengan Perasuransian yaitu Surah Al- Maidah ayat (2), yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya  Allah  Amat  berat siksa-Nya.  selain  itu  Perintah  Allah untuk melindungi antar sesama ketika menghadapi  kesusahan  terdapat pada Surah Al- Quraisy ayat (4)  yang artinya yang telah memberi makanan kepada  mereka  untuk  menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
Selain dalam Al- Qur’an dan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/ DSN-MUI / X/ 2001 mengatur tentang pedoman perasuransian syariah secara lengkap mulai dari prinsip dasar, akad yang digunakan dalam asuransi syariah  mempunyai  dua  jenis  yaitu tabarru’ dan tijarah, besarnya premi yang  dikenakan  kepada  peserta menggunakan tabel mortalita, klaim yang diberikan kepada peserta dengan akad tabarru’ hanya sebetas akad yang diperjanjikan diawal saja, investasi yang dilakukan oleh asuransi harus sesuai dengan syari’ah.
Prinsip-prinsip  yang  menjadi  pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, yaitu:
17 Hasan  Ali, Asuransi  dalam  Perspektif Hukum Islam ,(Jakarta: Prenada Media, 2004),  h 78
a. Insurable  Interest (Kepentingan  yang Dipertanggungkan) 17
Hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari suatu kontrak perasuransian,  seperti  menderita kerugian  finansial  akibat  terjadinya kerusakan, dan kehancuran suatu harta. Tanpa Insururable Interest sebuah  kontrak  dalam  asuransi merupakan  kontrak  taruhan  atau kontrak perjudian. Sehingga akan menimbulkan niat yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan agar memperoleh santunan.
b. Ulmost Goog Faith (Kejujuran Sempurna) 18
Ulmost Goog Faith adalah peserta berkewajiban memberitahukan sejelas- jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta yang penting berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip  ini  menjelaskan  resiko- resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan,  segala  persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kontrak asuransi ini seharusnya dibuat berdasarkan i’tikad baik. Karena itu kedua belah pihak  tidak  akan  mempraktikkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahuinya.
c. Indemnity (Penggantian Kerugian) 19
Penanggung  menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata yang diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini.  Batas  tertinggi  kewajiban penanggung  berdasarkan  prinsip ini adalah memulihkan tertanggung
18 Ibid; 78
19 Ibid; 78
pada ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya kerugian.
Objek yang diasuransikan apabila terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan  memberikan  ganti  rugi  untuk mengembalikan  posisi  keuangan setelah  terjadi  kerugian  menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.
d. Subrogation (Subrogasi) 20
Prinsip  ini  diatur  dalam  pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “ Apabila seorang penanggung telah membayar ganti  rugi  sepenuhnya  kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan  kedudukan  tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada pihal te rtanggung”. Pada umumnya seseorang menyebabkan  suatu  kerugian bertanggung  jawab  atas  kerusakan/ kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajiban pada tertenggung.
e. Contribution (Kontribusi) 21
Tertanggung  dapat  saja mengasuransikan  harta  benda yang sama pada beberapa asuransi perusahaan asuransi. Namun bila terjadi  kerugian  atas  objek  yang diasuransikan maka secara otomatis
20 Ibid; 78 21 Ibid; 78 22 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 Tentang Pasar Modal
berlaku prinsip konstribusi. Prinsip konstribusi terjadi apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang  menjadi  hak  tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan- perusahaan lain yang terlibat  suatu  penanggungan  untuk membayar  ganti  rugi  masing- masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.
Pasar Modal
5. Pengertian Pasar Modal
Pasar  modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan  perdagangan  efek,  perusahaan publik  yang  berkaitan  dengan  efek yang  diterbitkan,  serta  lembaga  dan profesi yang berkaitan dengan efek. 22 Sedangkan pengertian umum pasar modal (Capital Market) adalah institusi/ tempat dan prosedur/sistem yang memberikan  sarana  untuk  penciptaan dan  transfer/transaksi  instrumen keuangan jangka panjang. 23 Adanya perbedaan  antara  pasar  modal  dan pasar uang yaitu, kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (Money Market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang
23 Iman  Sjahputra  Tunggal, Tanya  Jawab Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2000, h 8
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11283
merupakan bagian dari pasar keuangan (Financial Market). 24
Pada  dasarnya,  pasar  modal  mirip dengan  pasar-pasar  lain.Untuk setiap pembeli  yang  berhasil,  selalu  harus ada penjual yang berhasil. Jika orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. 25
Yang  membedakan  pasar  modal dengan pasar-pasar lain adalah komoditi yang  diperdagangkan.  Pasar  modal dapat  dikatakan  pasar  abstrak,  di mana  yang  diperjualbelikan  adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang  keterikatannya  dalam  investasi lebih dari satu tahun. 26
Berdasarkan  pengertian  di  atas, menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga unsur yang berkaitan  dengan  kegiatan pasar modal, yaitu : 27
a. Penawaran umum dan perdagangan efek.
b. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
c. Lembaga  profesi  yang  berkaitan dengan efek Dasar  hukum  pengaturan  pasar modal Ada  beberapa  sumber  hukum atau  yang  mengatur mengenai pasar modal , yaitu :
a. Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
24 M.  Fakhruddin  dan  M.Sopain  Hadianto,
Perangkat  dan  Model  Analisis  Investasi Pasar Modal, Elex Media, Jakarta, 2001, h 1 25 Sawidji  Widoatmodjo, Pasar  Modal Indonesia  :  Pengantar  dan  Studi  Kasus , Ghia, Bogor, 2009, h 11.
b. Peraturan    Pemerintah    No    45    Tahun 1995    tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
c. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.
d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No  645/KMK.010./  1995  tentang Pencabutan  Keputusan  Menteri Keuangan  No  1548  Tahun  1990 tentang Pasar Modal.
e. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 646/KMK.010./ 1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing.
f. Surat Keputusan Menteri Keuangan No  647/KMK.010./  1995  tentang pembatasan   milik   saham  perusahaan efek   oleh pemodal asing.
g. Surat Keputusan Menteri Keuangan No  455/KMK.010./  1997  tentang pembelian  saham  oleh  pemodal asing melalui pasar modal.
h. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 179/KMK .010./2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.
i. Keputusan  Presiden  No  9  Tahun 1993  tentang  tata  cara penanaman modal sebagian telah diubah dengan Keputusan Presiden No 155 Tahun 1998.
j. Keputusan Presiden No 120 Tahun 1999  tentang  perubahan  atas Keputusan Presiden No 33 Tahun 1981 tentang badan koordinasi
26 Ibid.,
27 Dr.  Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis Untuk  Perusahaan  :  Teori  dan  Contoh
Kasus , Kencana, Jakarta, 2005, h 212 Vol. 13, No. 2, pp.112-116   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11283
penanaman  modal  sebagaimana telah  diubah  dengan  Keputusan Presiden No 133 Tahun 1998. Pihak-  pihak  atau    institusi  yang terlibat  di pasar modal Indonesia tercantum  dalam  UUPM.  Setiap lembaga yang disebut dalam UUPM diberikan kewenangan. 28 a. Self Regulatory Organization (SRO). Istilah Self  Regulatory Organization (SRO) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan  Dan  Penyelesaian (LPP). Disebut SRO karena lembaga- lembaga tersebut diberi kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang  terlibat  dengan  fungsinya tersebut.  Peraturan-peraturan tersebut dapat  diimplementasikan  setelah ada persetujuan dari OJK sebagai otoritas tertinggi di pasar modal. 29 b. Bursa Efek Bursa Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana  untuk  mempertemukan penawaran  jual  dan  beli  efek  pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek  di  antara  mereka. 30 Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan  menetapkan  peraturan  bagi anggota bursa efek, di mana hal itu
28 Ibid., h 113.
29 Tjiptono  Darmadji  dan  Hendy  M. Fakhruddin , op.cit., H 34.
30 Ana  Rokh matussa’dya h  dan  Suratman,
Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal ,  Sinar
Grafika, Jakarta, 2009, h 177.
merupakan cerminan  dan  fungsinya sebagai  Self  Regulatory  Organization (SRO). 31 Berkaitan dengan peranan bursa  efek  sebagaimana  yang diamanatkan oleh undang-undang, haruslah bersifat produktif dalam memantau jalannya perdagangan, mengembangkan sistem pengendalian intern guna menghindari timbulnya manipulasi harga dan mendeteksi adanya inside information.
Jika ada tanda-tanda ketidakwajaran perdagangan  efek  yang  biasanya terlihat  dari kenaikan atau penurunan harga saham yang sangat tajam dalam jangka waktu relatif singkat, maka bursa efek dapat melakukan enforcement atas perusahaan efek atau pada saham tersebut.32
6.  Lembaga  Kliring  dan  Peminjaman (LKP)
LKP  adalah  lembaga  yang menyelenggarakan  jasa  kliring  dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar transaksi bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Saat ini lembaga ini diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjamin Efek Indonesia atau disingkat KPEI. 33 Pengguna jasa KPEI adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa  yang  telah  menjadi  anggota kliring KPEI atau disingkat AK.
31 M. Irsan Nasarudin ,Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, op.cit., h. 125. 20 Ibid., h 126.
32 Ibid., h 127.
33 Ibid., h 87.

## 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(LPP)
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga yang menyelenggarakan jasa  penyimpanan  terpusat  (kustodian sentral) bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, sebagai SRO, LPP menetapkan  peraturan  mengenai kegiatan  penyimpanan  dan  penyelesaian transaksi  bursa  termasuk  ketentuan mengenai pemakaian biaya jasa, LPP saat  ini  diselenggarakan  oleh  PT Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia. Di  samping  itu,  KSEI  juga  dapat memberikan jasa-jasa lain seperti : 34
a. Penyampaian   laporan   mengenai jasa-jasa   lain   yang   perlu diketahui oleh pemegang.
b. Pelaksanaan   pemberian   kuasa-kuasa untuk   hadir   dan memberikan suara dalam RUPS.
c. Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek dalam penitipan  kolektif  dan  pelaporan kegiatan rekening efek
8 . Perusahaan Efek Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi  efek,  perantara  perdagangan  efek, dan  atau  manager investasi, perusahaan efek harus berbentuk perseroan terbatas dan dapat menjalankan usahanya tersebut setelah  mendapat  izin  dari  OJK. 35
Fungsi  dari  perusahaan  efek  adalah sebagai  perantara  mengalirnya  arus dana  dan  informasi  antara  pemodal dengan emiten dan sebagai ujung tombak
34 Ibid., h 150 35 Tjiptono  Darmadji  dan  Hendy  M. Fakhruddin, Pasar  Modal  di  Indonesia (Edisi 3) , Salemba Empat, Jakarta, 2012, h 37.
bursa (pasar  modal)  dalam  meningkatkan pergerakan  dan  volume  investasi. 36 Tugas dari Perusahaan Efek adalah untuk memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi serta untuk membantu memobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjualbelikan efek diantara  pemodal  dengan  pemodal maupun pemodal dengan emiten. 9. Emiten, Perusahaan Publik, Investor dan Reksa Dana
Emiten, Perusahaan Publik, Investor dan Reksadana juga merupakan pelaku pasar  modal yang sangat  penting di dalam kegiatan pasar  modal. Berikut penjelasan lebih lanjut : 37
a. Emiten Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum (pasar  perdana)    dalam  rangka menjaring  dana  bagi kegiatan usaha perusahaan pengembangan usaha perusahaan.
b. Perusahaan Publik
Perusahaan  yang  sahamnya  telah dimiliki  sekurang-  kurangnya  oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang- kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor
36 Ibid. 26.
37 Dr.  Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis Untuk  Perusahaan  :  Teori  dan  Contoh Kasus , Kencana, Jakarta, 2005, h  230
yan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 38 c. Investor Investor adalah perusahaan atau orang  perorangan  yang  membeli pemilikan suatu perusahaan yang go publik. Investor dapat  membeli pemilikan  suatu  perusahaan  yang go  publik dalam dua cara, yaitu membeli  efek  di  pasar  perdana dan  di  pasar  sekunder. 39 Pada perusahaan  go  publik,  investor pertama adalah pemegang saham pendiri, sedangkan investor kedua adalah  pemegang  saham  melalui pembelian  saham  pada  penawaran umum di pasar modal.
d. Reksa Dana Reksa  Dana  adalah  sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan  uang  kepada  pengelola reksa  dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar  modal. Reksa Dana dapat berbentuk perseoran atau kontrak investasi kolektif. 40

## C. Kesimpulan
Bank Syariah bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dasar hukum terbarunya adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya
38 Dr.  Nor  Hadi, Pasar  Modal  :  Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar  Modal ,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta, 2013, h 29.
yang  system  dan  mekanisme  kegiatan usahanya  berdasarkan  hukum  Islam. Menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan syariah adalah sesutau yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya.
Sedangkan Bank Konvensional adalah sebuah  lembaga  keuangan  yang  fungsi utamanya  menghimpun  dana  untuk disalurkan kepda yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam  usaha-usaha  produktif  dan  lain- lain dengan system bunga
Asuransi perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima  premi  asuransi  untuk  memberikan penggantian  kepada  tertanggung  karena kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan  atau tangggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga  yang  mungkin  akan  diderita tertanggung yang timbul dari suatu yang tidak pasti atau pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Pasar  Modal  adalah  kegiatan  yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
39 Dr. Abdul R. Saliman, op.cit., h  230 40 Ibid., 230
Vol. 13, No. 2, pp.115-116   Desember 2021
D. Daftar Pustaka Dr. Andri Soemitra, MA, Hukum Ekonomi Syariah dan FIqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) Dr.Madani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah  di  Indonesia, (Jakarta  : Prenada Media Group, 2015). Dr.Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009). Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Perbankan Syariah , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syraiah Dan Fiqih Muamalah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. Muhammad  Syafii  Antonio,  Bank  Syariah dari teori ke praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001.
Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996). Abbas Salim, Asuransi dan Menejemen Resiko (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2000). Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur’an, 2/ VII/96 Radika Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PPM, 1992). Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam ,  (Jakarta:  Prenada  Media,
2004).
Iman  Sjahputra  Tunggal,  Tanya  Jawab
Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia,  Harvarindo,  Jakarta, 2000.
M. Fakhruddin dan M.Sopain Hadianto,
Perangkat dan Model Analisis Investasi Pasar Modal, Elex Media, Jakarta, 2001. Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus, Ghalia, Bogor, 2009. Dr.  Abdul  R.  Saliman,  Hukum  Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2005.
Dr. Nor Hadi, Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan  Pasar  Modal,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.