Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 1, January 2024, Page : 42 - 58 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i1.65000 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 23 May 2023 | Reviewed: 2 January 2024 | Accepted: 30 January 2024

## PENGHAPUSAN THRIFTING IMPOR SHOP SEBAGAI
UPAYA PENEGAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022
Nadila Safitri 1 , Handar Subhandi Bakhtiar 2

## Abstract
The existence of a Thrifting Import Shop business is getting stronger in Indonesia. Based on data submitted by the Central Statistics Agency, imports of used clothing experienced an increasing trend in 2022 with a percentage of 26.22 percent and  the value of imports of $ 272,146 from the previous year. Whereas this business accords with the Regulation of  the  Minister  of  Trade  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  40  of  2022  concerning Amendments  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Trade  Number  18  of  2021  concerning Goods  Prohibited  Exports  and  goods  are  prohibited  from  imports  are  illegal  business activities. Therefore, the urgency and concept of the  elimination of the import  of imports shops  as  a  form  of  law  enforcement  efforts  for  the  Minister  of  Trade  Regulation  of  the Republic  of  Indonesia  Number  40  of  2022  into  problems  that  will  be  discussed.  The purpose of the study is to analyze the urgency and concept of elimination of the import of import shops in Indonesia. The research method used is normative juridical with statute, conceptual,  and  comparative  approaches.  The  results  of  the  analysis  from  this  study indicate that the elimination of the import of imports indeed needs to be done because it has a negative impact as issues of environmental damage, human health, threatening the existence of MSMEs, and harming the country through the loss of tax income. In addition, the elimination of the import of import shop business also aims to protect domestic textile workers. The concept of eliminating the business Thrifting Import Shop is to implement a policy  of  providing  business  subsidies.  Also,  this  can  be  a  win-win  solution  for  law enforcement, and people who have been entrepreneurs in the field of thrifting imports do not lose their livelihoods and still earn income. It can even develop its business.

## Keywords: import; law enforcement; thrifting

## Abstrak
Eksistensi  usaha  thrifting  impor  shop  semakin  menguat  di  Indonesia.  Berdasarkan  data yang  disampaikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  impor  pakaian  bekas  mengalami  tren kenaikan  pada  tahun  2022  dengan  persentase  26,22  persen  dan  nilai  impor  $272.146 dari  tahun  sebelumnya.  Padahal  usaha  ini  menurut  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Barang  Dilarang  Ekspor  dan  Barang
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, email:nadilasftr6@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jln. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, email: handar_subhandi@yahoo.com
Dilarang  Impor  merupakan  kegiatan  usaha  yang  ilegal.  Oleh  karena  itu  urgensi  dan konsep  penghapusan  usaha  thrifting  impor  shop  sebagai  bentuk  upaya  penegakan hukum  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2022 menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan komparatif.  Hasil  analisis  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penghapusan  usaha thrifting impor shop memang perlu dilakukan karena memiliki dampak negatif seperti isu tentang  kerusakan  lingkungan,  kesehatan  manusia,  mengancam  keberadaan  UMKM, dan  merugikan  negara  melalui  hilangnya  pendapatan  pajak.  Selain  itu,  penghapusan usaha  thrifting  impor  shop  ini  juga  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja  tekstil  dalam negeri.  Adapun  konsep  penghapusan  usaha  thrifting  impor  shop  adalah  dengan memberlakukan  kebijakan  pemberian  subsidi  usaha.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi  win-win solution  di  mana  hukum  dapat  ditegakkan  dan  masyarakat  yang  telah  berwirausaha  di bidang  thrifting  impor  shop  tidak  kehilangan  mata  pencahariannya  dan  tetap  mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.

## Kata Kunci: impor; penegakan hukum; thrifting

## I. Pendahuluan
Intensitas  kebutuhan  manusia  dalam  ilmu  ekonomi  terbagi  menjadi  3 macam  yakni  kebutuhan  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Kebutuhan  primer  ini terdiri  atas  sandang,  pangan,  dan  papan. 3 Melihat  intensitas  tersebut,  pakaian merupakan kebutuhan primer manusia dan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan  manusia  atas  pakaian  mendorong  terjadinya  aktivitas  perdagangan. Perdagangan  memberikan  definisi  perdagangan  adalah  tatanan  kegiatan  yang terkait  dengan  transaksi  barang  dan/atau  jasa  di  dalam  negeri  dan  melampaui batas  wilayah  negara  dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  barang  dan/atau  jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 4 Salvator menuturkan bahwasanya trade  as  engine  of  growth atau  perdagangan  dapat  menjadi  mesin  bagi pertumbuhan. 5 Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  perkembangan    industri tekstil  dan  pakaian  Indonesia di  mana  sektor  ini  mengalami  peningkatan  yang cukup  pesat.  Berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh  Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada triwulan III tahun 2019 sektor manufaktur menyambangi pertumbuhan paling tinggi dengan persentase 15,08 persen ialah industri tekstil dan pakaian. Pada periode yang sama peningkatan tersebut telah
3 Azizah Fatah , dkk. 2023. “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”
Jurnal Economina , 2 (1): 286.
4 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5 Dheny  Putra  Adhitya.  2015.  “Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Melarang  Impor  Pakaian  Bekas Indonesian  Government  Policy  Prohibits  The  Importation  of  Secondhand  Clothing” , Skripsi , Jember: Univeristas Jember, hlm. 1.
melebihi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. 6
Pertumbuhan industri tekstil dan pakaian tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup.  Selain  karena  kebutuhan  manusia,  gaya  hidup  akan  mendorong  individu untuk  memilih  suatu  produk  yang  sesuai  dengan  seleranya  sebagai  citra  dari masing-masing  individu. 7 Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  masih  mempercayai bahwa  pakaian  dapat  meningkatkan  status  sosial  dan  meningkatkan kepercayaan diri, terutama apabila menggunakan pakaian-pakaian dengan brand ternama. 8 Adanya  perubahan  paradigma  tersebut  tentu  berakibat  pada masyarakat  menjadi  lebih  konsumtif  dalam  membeli  pakaian.  Dewasa  ini, berburu pakaian impor bekas di Indonesia menjadi bagian dari gaya hidup yang sedang  digemari  masyarakat.  Kegiatan  menggandrungi  pakaian  impor  bekas tersebut  dikenal  dengan  istilah thrifting. Secara  umum thrifting memiliki  arti sebagai  sebuah  tindakan  membeli  barang  bekas,  tetapi  dengan  kondisi  yang masih layak untuk digunakan. 9 Maraknya bisnis thrifting tersebut tidak lepas dari minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap pakaian impor bekas.
Pada  perkembangannya,  bisnis thrifting mengalami  fluktuasi  setiap tahunnya. Mengacu pada penelitian yang ditulis Rinandita Wikansari, dan kawan- kawan  Pada  tahun  2021  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyampaikan  besaran impor thrifting sepanjang  tahun  2017-2021  dirincikan  pada  tabel  1  sebagai berikut: 10

## Tabel 1
Tahun Jumlah Nilai Impor Berat Impor 2021 $44 ribu 8 ton 2020 $ 494 ribu 64 ton 2019 $ 6, 08 juta 392 ton 2018 $ 1, 79 juta 108 ton 2017 $ 1, 02 juta 128
Sumber Data: Penelitian Rinandita Wikansari dan kawan-kawan, 2023
6 Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia.  2019. “ Industri  Tekstil  dan  Pakaian  Tumbuh Paling Tinggi ” . tersedia pada: https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian- Tumbuh-Paling-Tinggi,
7 Muhammad  Herman  Effendi,  Djumadi,  &  Lena  Hanifah. 2022.  “Perlindungan  Konsumen  dalam Jual  Beli  Pakaian  Bekas  Impor  Melalui  Aplikasi  Sosial  Media  Instagram  di  Indonesia”. Wasaka Hukum . 10 (1): 142.
8 Muhammad Wahyu Abdi Wijaya & Dian Andriasari. 2022. “Bisnis Pakaian Impor Bekas ( Thrifting ) sebagai  Tindak  Pidana  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan. ” In Bandung Conference Series: Law Studies. 2 (2): 1118.
9 Rinandita Wikansari,  dkk . 2023. “Upaya Pemerintah dalam  Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia. ” Jurnal Bingkai Ekonomi. 8 (1): 36.
10 Ibid.
Pada tahun 2022, BPS menyatakan bahwa impor pakaian bekas Indonesia meningkat  hingga  26,22  persen  dengan  nilai  impor  $272.146  dari  tahun sebelumnya. 11 Faktor  pendorong  berkembangnya  bisnis thrifting di  Indonesia adalah  karena  pelaku  usaha  dapat  meraup  keuntungan  yang  cukup  besar. 12
Semakin banyaknya usaha thrifting justru mengancam produktivitas UMKM. Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Hanung  Harimba  Rachman  selaku  Deputi  Bidang UKM  yang  mengkhawatirkan  penjualan  produk  UMKM  tergerus  dengan  adanya penjualan  produk  luar  negeri  dengan  harga  murah. 13 Padahal  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  mengamanatkan, perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional. 14
Mengenai  legalitas  bisnis thrifting di  Indonesia telah  jelas  termaktub  pada Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Selanjutnya disebut Permendag Nomor 40 Tahun 2022) pada lampiran II menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 adalah barang dilarang  impor. 15 Pun,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Barang  Dilarang  Ekspor  dan  Barang  Dilarang  Impor  pada  Pasal  2  ayat (3)  huruf  d  menyatakan  bahwasanya  Barang  dilarang  impor  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  barang  dilarang  impor  berupa  kantong  bekas, karung  bekas,  dan  pakaian  bekas. 16 Dengan  demikian,  bisnis thrifting dapat dikategorikan sebagai usaha ilegal yang justru berdasarkan data-data yang telah disampaikan  di  atas  eksistensinya  semakin  menguat  di  Indonesia. 17 Walaupun
11 Sarnita Sadya. 2023. “Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022” , tersedia pada: https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622- ton-pada-2022
12 Muhammad Wahyu Abdi Wijaya & Dian Andrisari. Loc. Cit.
13 Muhammad  Darisman.  2023.  Kemenkop  dan  UKM:  Thrifting  Buruk  bagi  UMKM,  Harusnya Dilarang,  tersedia  pada:  https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-thrifting- buruk-bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full
14 Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15 Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
16 Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
17 Rinandita Wikansari, dkk. Op. Cit. hlm. 37.
demikian,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menghalangi pakaian impor bekas yang telah beredar.
Pada  jurnal  yang  dituliskan  oleh  Rinandita  Wikansari  dan  kawan-kawan dengan  judul  berjudul Upaya  Pemerintah  dalam  Mengurangi  Aktivitas  Impor Pakaian Bekas Ilegal di  Indonesia mengangkat  permasalahan mengenai alasan larangan thrifting di  Indonesia,  tanggung  jawab  pengusaha thrift  shop menurut Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dan  terkait  dengan  pemerintah Indonesia  dalam  menegakkan  hukum  untuk  mengatasi  dan  mencegah  pakaian impor  bekas  yang  kian  melonjak. 18 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  8  ayat  (2)  juga  telah  mengatur bahwa  pedagang  tidak  diperkenankan  untuk  menjual  barang  bekas. 19 Namun, dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  larangan  barang  impor  yang telah diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Selain itu, pada penelitian ini membahas mengenai urgensi penghapusan usaha thrifting impor shop .
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Dita  Birahayu  dengan  judul Penegakan  Hukum  terhadap  Penyelundupan  Pakaian  Bekas mengangkat permasalahan  terkait  dengan  penegakan  hukum  atas  penyelundupan  pakaian bekas  yang  masuk  melalui  jalur  pelabuhan.  Dalam  penegakan  hukumnya, pemerintah  Indonesia  juga  telah  memberlakukan  sanksi  administrasi 20 Namun, upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap usaha thrifting dinilai  belum  maksimal.  Hal  tersebut  ditandai  dengan meningkatnya  transaksi  jual-beli  pakaian  bekas  di  daerah  Pengawasan  Kantor Bea  &  Cukai. 21 Dalam  penelitian  ini,  akan  membahas  mengenai  konsep penghapusan  usaha thrifting impor shop ditinjau  dari  hukum  positif  Indonesia sebagai upaya penegakan hukum.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pandangan  berbeda  dalam penghapusan  usaha thrifting impor  shop  dan  merupakan  pengembangan  dari jurnal yang dituliskan oleh Rinandita Wikansari dan kawan-kawan yang berjudul Upaya  Pemerintah  dalam  Mengurangi  Aktivitas  Impor  Pakaian  Bekas  Ilegal  di Indonesia. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  sebagai  pengembangan  dari  penelitian milik  Dita  Birahayu  yang  berjudul Penegakan  Hukum  terhadap  Penyelundupan Pakaian  Bekas . Pada  penelitian  ini  yang  akan  menjadi  pembeda  dengan
18 Ibid.
19 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
20 Dita  Birahayu.  2020. “Penegakan  Hukum  terhadap  Penyelundupan  Pakaian  Bekas.” Perspektif Hukum, 20 (1): 165.
21 Ibid.
penelitian  sebelumnya  adalah  penulis  akan  meneliti  mengenai  urgensi penghapusan  usaha thrifting impor shop berdasarkan  Permendag  Nomor  40 Tahun 2022 dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai upaya penegakan hukum perdagangan di Indonesia.

## II.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  atau  hukum  normatif. Peter  Mahmud  Marzuki  berpendapat  bahwa  metode  hukum  normatif  adalah metode  yang  digunakan  untuk  menjawab  problematika  hukum  yang  diteliti melalui  doktrin  hukum,  prinsip  hukum,  dan  aturan  hukum. 22 Dengan  demikian, dalam  penelitian  ini  akan  menganalisis  permasalahan  hukum  melalui  norma- norma  ataupun  hukum  yang  berkaitan  dengan  usaha thrifting impor shop di Indonesia  secara  komprehensif.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan  seperti  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual, dan  pendekatan  komparatif.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  adalah  pendekatan  dengan  mengkaji  seluruh  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  permasalahan  sedang  diteliti.  Sedangkan,  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  yang  memiliki  pengertian  sebagai  penelitian yang  digunakan  dengan  menyelaraskan  pendapat  atau  doktrin  hukum  dengan problematika yang sedang dibahas. Adapun pendekatan komparatif ( comparative approach )  ialah  pendekatan  dengan  melakukan  perbandingan  suatu  undang- undang  atau  sistem  hukum  mengenai  hal  yang  sama  dari  satu  atau  lebih negara. 23 Pada  penelitian  ini,  pendekatan  perundang-undangan  untuk  mengkaji urgensi  penghapusan  usaha thrifting impor shop berdasarkan  hukum  positif Indonesia.  Sedangkan,  pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  mengkaji konsep  penghapusan  usaha thrifting impor shop sebagai  upaya  penegakan hukum  perdagangan  di  Indonesia.  Adapun  pendekatan  komparatif  digunakan untuk membandingkan hukum di beberapa negara dan Indonesia terkait dengan thrifting impor shop.
22 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. E-Book. Mataram – NTB: Mataram University Press, hlm. 46-47.
23 Ibid ., hlm. 56-67.

## III.  Analisis dan Pembahasan
A.  Urgensi  Penghapusan  Usaha Thrifting Impor Shop di  Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
Nazura  Gulfira  dalam  bukunya  yang  berjudul The  Art  of  Thrifting berpendapat  bahwa thrift  shop merupakan  toko  khusus  menjual  barang-barang bekas. 24 Pandemi  Covid-19  menjadi  awal  mula thrift impor shop di  Indonesia berkembang karena pandemi menyebabkan merosotnya penghasilan masyarakat. 25 Maraknya  usaha thrifting impor shop ini  juga  didukung  dengan banyaknya  pelaku  usaha  pakaian  impor  bekas  dengan  harga  yang  miring  jika dibandingkan  dengan  harga  baju  lokal. 26 Australia  dan  Jepang  merupakan negara  pemasok  pakaian  bekas  ke  Indonesia.  Menurut  data  yang  disampaikan oleh  BPS,  sepanjang  2022  nilai  impor  pakaian  bekas  dari  Australia  mencapai sekitar  3,5  miliar. 27 Data  tersebut  belum  termasuk  pakaian  impor  bekas  yang dikirim  melalui  jalur  ilegal  yang  datanya  tidak  tercatat. 28 Padahal  dengan  tegas Indonesia  telah  melarang  adanya  pakaian  impor  bekas.  Secara  eksplisit Permendag  Nomor  40  Tahun  2022  dalam  lampiran  II  telah  melarang  untuk mengimpor pakaian impor bekas dengan menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang  bekas  lainnya  dengan  pos  tarif/HS  6309.00.00  adalah  jenis  barang dilarang  impor. 29 Peraturan  Menteri  tersebut  menjadi  legitimasi  bahwa thrifting impor shop merupakan  usaha  terlarang  atau  ilegal  di  Indonesia.  Larangan  ini diberlakukan  bukan  tanpa  alasan,  tetapi  pakaian  impor  bekas  yang  dijual  oleh pengusaha thrifting impor shop memiliki  beberapa  dampak  negatif  baik  bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.
Banyaknya pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia mengakibatkan semakin  meningkatnya  limbah  tekstil.  Hal  ini  dikarenakan  hanya  20  persen  dari 350.000 jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia yang masih layak dijual. Sedangkan,  80  persennya  hanya  menjadi  sampah  di  Indonesia. 30 Sejalan
24 Nazura Gulfira. 2015. The Art of Thrifting , E-book, Yogyakarta: Penerbit B First, hlm: vii.
25 Amirah Shinta Permatasari, dkk. 2021. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi. ” Jurnal Ilmu Komunikasi , 11 (1): 96.
26 Rinandita Wikansari, dkk, Op. Cit. , hlm: 37.
27 Adi  Ahdiat.  2023 . “10  Negara  Pemasok  Pakaian  Bekas  Impor  Terbesar  ke  Indonesia.” tersedia pada: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian- bekas-impor-terbesar-ke-indonesia,
28 Ibid.
29 Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
30 Dovana Hasiana. 2023. “Impor Pakaian Bekas Ilegal Disebut Hanya Menambah Jumlah Sampah di Indonesia .” tersedia pada: https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegal- disebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia.
dengan  data  dari  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Sampah  Nasional  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (SIPSN  KLHK)  yang  menyampaikan  bahwa Indonesia memproduksi 2,3 juta ton limbah tekstil atau setara 12 persen limbah rumah  tangga. 31 Dengan  demikian,  pakaian  bekas  impor  yang  masuk  ke Indonesia  justru  hanya  akan  menambah  jumlah  limbah  tekstil  yang  nantinya dapat berdampak pada lingkungan karena limbah pakaian dapat mencemari dan merusak  lingkungan.  Timbulnya  pencemaran  lingkungan  akibat  pembuangan limbah  dan  limbah  industri  saat  ini  memerlukan  perhatian  mendesak  dari berbagai  pihak,  baik  pemerintah,  dunia  usaha,  masyarakat,  bahkan  aparat penegak hukum. 32
Selain  itu,  adanya  pakaian  bekas  impor  ini  berimplikasi  pada  penuhnya Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  sampah.  Walaupun  tujuan  awal  dari  adanya thrifting impor shop ini sebagai bentuk dari sustainable fashion atau dengan kata lain  sebagai  bentuk  perlawanan  dari fast  fashion. Akan  tetapi,  dewasa  ini mengimpor  pakaian  bekas  berarti  sama  halnya  menerima  sampah  dari  negara lain.  Hal  ini  dikarenakan  penjual  pakaian  bekas  impor  pun  tidak  mengetahui apakah pakaian tersebut layak pakai atau tidak. Sebagai contoh negara Chile di mana  59.000  ton  sampah  tekstil  dari  negara-negara  di  dunia  berakhir menggunung karena mayoritas pakaian tersebut tidak dapat diserap oleh pasar. 33
Tidak  hanya  berdampak  pada  lingkungan,  pakaian  impor  bekas  juga berdampak  bagi  Kesehatan  konsumen  karena  mengandung  banyak  bakteri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang melakukan penelitian dan  pengujian  sampel  di  mana  hasilnya  menunjukkan  bahwa  pakaian  impor bekas  mengandung  beberapa  bakteri  seperti Escherichia  coli , Staphylococcus aureus, dan jamur kapang yang dapat menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran kemih,  jerawat  bisul  hingga  gangguan  pencernaan.  Diketahui  pada  salah  satu sampel  ditemukan  sekitar  216.000  koloni  per  gram  mikroba  dan  jamur  kapang sebesar 36.000 koloni per gram. 34
31 Citra  Narada  Putri.  2022. “ Impor  Baju  Bekas  Dilarang,  Apa  Dampaknya  bagi  Lingkungan  dan
Bisnis Thrifting di Masa Depan? ” Tersedia pada:
https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi- lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all.
32 Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. 2022. “Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 D alam Mengolah Limbah B3”. Tanjungpura Law Journal , 6(1): 78-92.
33 Raden  Jihad  Akbar  &  Mohammad  Yudha  Prasetya.  2023. “Negara-negara  yang  Industri Tekstilnya  Hancur  Dirgerogoti  Perdagangan  Pakaian  Bekas  Impor .” tersedia  pada: https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur- digerogoti-perdagangan-pakaian-bekas-impor?page=2,
34 Ellen Stefanny. 2022. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian impor
Beredarnya thrifting impor shop dinilai dapat mengancam eksistensi UMKM Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  di  Indonesia  produsen  pakaian  80  persen didominasi  oleh  industri  kecil  dan  mikro.  Bahkan  adanya thrifting impor shop tersebut telah memangkas pangsa pasar UMKM sejumlah 12 hingga 15 persen. 35
Arsjad  Rasjid  selaku  Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  pun menyatakan  bahwa thrifting dapat  berpengaruh  pada  keberlangsungan  industri. Hal  ini  dikarenakan  barang  bekas  dapat  mengurangi  permintaan  produsen  dan merek  pakaian  dalam  negeri  sehingga  berakibat  pada  turunnya  pendapatan. Lebih  lanjut,  beliau  menyatakan  bahwa  industri  yang  terdampak  adalah  pabrik, toko, retail, dan pekerja yang berkaitan dengan rantai pasok di industri pakaian. 36
Larangan  adanya thrifting impor shop ini  juga  bertujuan  untuk  melindungi tenaga  kerja  industri  tekstil  dalam  negeri.  Jika  berkaca  dari  negara  Kenya  di mana  industri  tekstilnya  habis  digerogoti  oleh  masuknya  pakaian  bekas  impor. Awalnya  industri  tekstil  di  Kenya  dapat  menerima  lebih  dari  200.000  pekerja, karena  jumlah  pakaian  bekas  impor  semakin  tinggi,  kini  daya  serapnya berkurang. Akibatnya adalah saat ini hanya dapat menerima kurang dari 20.000 pekerja. 37 Berdasarkan  penuturan  dari  Teten  Masduki  selaku  Menteri  Koperasi dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  saat  ini  nasib  satu  juga  pekerja  tekstil nasional  sedang  dalam  posisi  terancam. 38 Hal  tersebut  seharusnya  dapat menjadi peringatan bahwa jika usaha thrifting impor shop tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia berpotensi mengalami hal serupa seperti negara Kenya.
Namun,  berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh  BPS,  impor  pakaian bekas justru mengalami kenaikan tren, di mana pada tahun 2022 impor pakaian bekas meningkat hingga 26,22 persen. 39 Kekhawatiran mengenai meningkatnya tren  impor  pakaian  bekas  sekaligus  dampak  dari thrifting impor shop tersebut, membuat  Pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan  mengambil  langkah  progresif dengan  menerbitkan  Permendag  Nomor  40  Tahun  2022.  Permendag  tersebut sudah  sepatutnya  menjadi  pagar  bagi  pelaku  usaha thrifting impor shop. Di  sisi lain,  perlu adanya itikad baik ( good faith ) dari pelaku usaha thrifting impor shop melalui  kesadaran  diri  untuk  segera  menghentikan  kegiatan  usahanya.  Asas
bekas (thrifting) yang mengandung bibit penyakit. Disertasi. Universitas Pelita Harapan, hlm. 5.
35 Galih Aprilia Wibowo. 2023. “ Tak Hanya Rugikan UMKM, Ini 3 Alasan Lain Thrifting Baju Bekas Impor  Dilarang .” tersedia  pada:  https://www.solopos.com/tak-hanya-rugikan-umkm-ini-3-alasan- lain-thrifting-baju-bekas-impor-dilarang-1576434
36 Raden Jihad Akbar & Mohammad Yudha Prasetya. 2023. Loc. Cit .
37 Ibid.
38 Tri Kurnia Yunianto. 2023. “Impor Pakaian Bekas Ancam Nasib 1 Juta Pekerja Tekstil”. tersedia pada: https://www.marketeers.com/impor-pakaian-bekas-ancam-nasib-1-juta-pekerja-tekstil/,
39 Sarnita Sadya. Op. Cit.
good  faith ini  menjadi  penting  karena  sebagai  salah  satu  bentuk  kepatuhan pelaku  usaha  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 40 Maka sebagai  keselarasan  antara  operasional  kegiatan  usaha  dengan  peraturan perundang-undangan  berlaku,  kegiatan  usaha  ilegal  seperti thrifting impor shop harus  dihapuskan.  Hal  ini  dikarenakan  pakaian  bekas  merupakan  barang  yang dilarang  untuk  diimpor  sebagaimana  termaktub  dalam  Lampiran  II  Permendag Nomor 40 Tahun 2022.
Berkaca  dari  negara-negara  di  dunia  bahkan  telah  melakukan  larangan untuk melakukan impor pakaian bekas. Negara-negara tersebut seperti Rwanda, Uganda,  dan  Burundi. 41 Negara-negara  ASEAN  pun  tidak  mengizinkan  adanya impor pakaian bekas untuk masuk ke negaranya. 42 Apabila usaha thrifting impor shop masih beroperasi di Indonesia, kekhawatiran lain adalah potensi meruginya pendapatan  negara.  Hal  ini  dikarenakan  pakaian  impor  bekas  yang  masuk  ke Indonesia adalah barang hasil dari penyelundupan sehingga tidak membayar bea dan  cukai. 43 Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  perlu  dan  penting  untuk  segera melakukan penghapusan usaha thrifting impor shop di Indonesia.
B.  Konsep  Penghapusan  Usaha Thrifting Impor Shop sebagai  Upaya Penegakan Hukum Perdagangan di Indonesia
Dewasa  ini,  permasalahan  hukum  mengenai  usaha thrifting impor shop tidak  hanya  berkaitan  dengan  kualitas  dan  kuantitas  dari  pakaian  bekas  impor. Lebih  dari  itu,  timbul  permasalahan  lain  yakni  terkait  dengan  penyelundupan pakaian  bekas  impor  ke  pelabuhan-pelabuhan  tikus  dalam  bentuk  ballpress. 44 Dilansir dari tempo.co diketahui bahwa pelabuhan-pelabuhan tikus sebagai jalur masuknya barang impor ilegal berasal dari Batam, Lampung, Medan, Kepulauan Riau, dan wilayah perbatasan lainnya termasuk pelabuhan besar seperti Tanjung Priok. 45 Adanya penyelundupan pakaian bekas impor tersebut berimplikasi pada
40 Zaki, M.R.S. 2021. Hukum Perdagangan Internasional . Jakarta: Prenada Media, Divisi Kencana. Hlm.40.
41 Tika  Vidya.  2023 . “Kenya  sampai  Uganda  Sudah  Larang  Keras  Pakaian  Bekas  Impor,
B agaimana  Indonesia?” tersedia  pada:  https://www.idxchannel.com/economics/kenya-sampai- uganda-sudah-larang-keras-pakaian-bekas-impor-bagaimana-indonesia,
42 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Loc. Cit.
43 Dedy  Darmawan  Nasution.  2023 . “Dampak  Thrifting  Baju  Bekas  Impor,  TPA  Penuh  hingga Rugikan  Negara ”. tersedia  pada:  https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak- thrifting-baju-bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara
44 Abdul  Munir,  M.  Krim  &  Rizky  Widarso.  2019.  Analisis  Kriminologi  Terhadap  Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indargiri Hilir). Sisi Lain Realita , 3 (2): 41.
45 Nicha  Muslimawati.  2023. “ Pengusaha  Sebut  Pakaian  Bekas  Impor  Justru  Masuk  Lewat Pelabuhan  Besar .”  tersedia  pada:  https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-sebut-
pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  berkurang.  Hal  ini  sejalan  pernyataan Asosiasi  Produsen  Serat  dan  Benang  Filamen  Indonesia  di  mana  pendapatan negara  hilang  mencapai  angka  Rp19  triliun  akibat  dari  320  ton  pakaian  impor bekas ilegal yang masuk ke Indonesia. 46
Penyelundupan  pakaian  bekas  impor  tersebut  dilakukan  melalui  berbagai cara.  Untuk thrifting impor shop ini  biasanya  membeli  langsung  melalui  internet ke  importir  dengan  bentuk Ball  press . 47 Sedangkan,  pakaian  impor  bekas  yang melalui pelabuhan resmi biasanya para pelaku mengelabui para petugas dengan menggunakan tempat yang mempunyai stempel impor resmi, atau pakaian impor bekas dikemas per ball kemudian dicampurkan antara barang legal dan ilegal. 48
Terkadang  pakaian  bekas  ini  juga  dijual  dalam  bentuk  ball  press,  eceran,  dan pecahan. 49 Selain  menyelundupkan  pakaian  bekas,  penyelundupan  administrasi dan  fisik  juga  dilakukan  dengan  cara  memalsukan  dokumen  dengan  tidak menyesuaikan antara stempel yang ada dengan di dalam kemasan. 50
Pakaian impor bekas ini kemudian di jual baik di pasar tradisional maupun dijual  melalui e-commerce atau  sosial  media  seperti  melalui  aplikasi  seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Shopee. Pada pasar tradisional, lokasi thrifting impor shop ini  tersebar  di  berbagai  daerah.  Untuk  di  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta terdapat di Pasar Senen dan Kuitang. Pada Kota Tabanan-Bali terdapat di  Pasar  Kodok.  Kota  Bandung  terkenal  dengan  Pasar  Gedebage  dan  Pasar Cimol. Untuk Yogyakarta sendiri terdapat Toko Awul-Awul. 51 Pada Kota Malang, thrifting impor shop sendiri  tersebar  di  Pasar  Comboran,  Pasar  Besar  Malang, Pasar  Kasin,  Kawasan  Joyo,  dan  Kawasan  Mergosono.  Tidak  sampai  di  situ, thrifting impor shop bahkan terdapat di Mall Malang Town Square. 52
Melihat  realita  di  mana thrifting impor shop telah  merajalela  atau  bahkan hampir menguasai pasar domestik baik pasar modern, pasar tradisional, maupun e-commerce , perlu adanya penegakan hukum dengan melakukan penghapusan pada  usaha thrifting impor shop .  Lebih  dari  itu,  penegakan  hukum  di  sini  juga
pakaian-bekas-impor-justru-masuk-lewat-pelabuhan-besar-208JOwzH0vO/full
46 Nadya Zahira. 2023. “ Pemerintah Rugi Rp 19 Triliun dari Pakaian Bekas Impor Ilegal .” tersedia pada: https://katadata.co.id/lonaolavia/berita/6426e3f2280ee/pemerintah-rugi-rp-19-triliun-dari- pakaian-bekas-impor-ilegal
47 Muhammad Herman Effendi, Djumadi, & Lena Hanifah. Op. Cit., hlm. 144.
48 Rinandita Wikansari, dkk. Op. Cit. , hlm. 40.
49 Ibid., hlm. 41 . 50 Ibid., hlm. 40.
51 Dewa  Ayu  Putu  Leliana  Sari.  2022. Thrift  Fashion  dalam  Perubahan  Paradigm  Pandemi; Dilarang Tapi Digemari? Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain, hlm. 133.
52 Risma  Nur  Arifah.  2015. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor  di Kota Malang. ” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah , 7 (1): 90.
haruslah solutif sebagaimana bunyi dari asas Lex semper  dabit remedium yang artinya hukum selalu memberikan solusi. 53 Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aturan keras berupa larangan, tetapi juga memberikan kemanfaatan  bagi  orang  banyak  sebagaimana  tiga  dasar  tujuan  hukum  yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian  hukum. 54 Penegakan  hukum  di  sini  tidak  terbatas  pada  apa  yang dituliskan  sebagaimana  pemberian  sanksi  administratif  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  dan  Pasal  111  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  yang  juga  mengatur  mengenai sanksi pidana.
Dalam  hal  ini  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  melalui  kebijakan pemberian  subsidi  usaha  sebagai  upaya  menghapus  usaha thrifting impor shop di  Indonesia.  Adanya  kebijakan  pemberian  subsidi  usaha  ini  pun  dapat  menjadi win-win  solution di  mana  hukum  dapat  ditegakkan  dan  masyarakat  yang  telah berwirausaha  di  bidang thrifting impor shop tidak  kehilangan  mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan dapat mengembangkan usahanya. Namun, perlu juga menjadi perhatian bahwa dalam proses  penegakan  hukum  terkait  dengan  penghapusan  usaha thrifting impor shop di Indonesia juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Karena masyarakat  adalah  pelanggan  yang  memiliki  krusial  guna  meningkatkan  sektor bisnis  dalam  memberikan  produk  dan  layanan  terbaik. 55 Hal  ini  sejalan  dengan teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  bahwa budaya  hukum  (sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum)  menjadi penting,  karena  sebaik apapun  struktur  hukum yang  ada  dan kualitas  substansi hukum yang dibentuk tanpa dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat  dalam  sistem  sosial  masyarakat,  maka  penegakan  hukum  tidak  akan berjalan dengan efektif. 56
53 Tim  HukumOnline.  2023. “ 91  Adagium  Hukum  Terkenal  yang  Wajib  Dipahami  Anak  Hukum .”
tersedia
pada: https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum- lt619387d0b9e9c/?page=all.
54 Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”,
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4 (2): 57.
55 Anggita  Anggriana.  2023.  “Analisis  Aturan  Kegiatan  Perdagangan  E-Commerce  Dalam Perlindungan  Terhadap  Konsumen  (Studi  Pada  Aplikasi  Shopee  Online)”. Tanjungpura  Law Journal : 7 (2): 168-183.
56 Risma Nur Arifah, Op. Cit. , hlm. 99-100.

## IV.  Penutup
Penghapusan thrifting impor shop di Indonesia menjadi sangat perlu untuk dilakukan  mengingat  Lampiran  II  Permendag  Nomor  40  Tahun  2022  telah menyatakan  bahwa  kegiatan  ini  merupakan  usaha  ilegal  yang  juga  memiliki dampak  negatif.  Salah  satunya  berkaitan  dengan  kerusakan  lingkungan  karena jumlah  pakaian  yang  layak  jual  lebih  sedikit  dibandingkan  yang  tidak  layak  jual sehingga  pada  akhirnya  hanya  akan  menjadi  sampah.  Selain  itu,  dari  sisi kesehatan,  pakaian  impor  bekas  yang  dijual  oleh thrifting impor shop juga membahayakan  bagi  kesehatan  manusia  karena  terdapat  bakteri  dan  jamur. Pun, eksistensi thrifting impor shop ini dapat mengancam keberadaan UMKM di Indonesia,  dan  merugikan  pendapatan  negara.  Alasan  lain  juga  penghapusan thrifting impor shop bertujuan  untuk  melindungi  tenaga  kerja  industri  dalam negeri yang juga berpotensi terdampak karena barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan merek pakaian dalam negeri sehingga berakibat pada turunnya pendapatan.
Sayangnya,  permasalahan  hukum  terhadap  pakaian  impor  bekas  ini  tidak hanya  sebatas  pada  kualitas  dan  kuantitasnya  saja.  Lebih  dari  itu,  adanya penyelundupan  pakaian  impor  bekas  melalui  pelabuhan  tikus  juga  menjadi permasalahan yang timbul. Apalagi, pakaian impor bekas ini nantinya dijual baik di pasar tradisional maupun dijual melalui e-commerce atau sosial media seperti melalui  aplikasi  seperti  TikTok,  Instagram,  Facebook,  dan  Shopee.  Hal  ini semakin  membuat thrifting impor shop merajalela  dan  menguasai  pasar domestik.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penegakan  hukum  melalui  kebijakan pemberian  subsidi  usaha  sebagai  bentuk  langkah  progresif  untuk  menghapus usaha thrifting impor shop di  Indonesia.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi win-win solution di  mana  hukum  dapat  ditegakkan  dan  masyarakat  yang  telah berwirausaha  di  bidang thrifting impor shop tidak  kehilangan  mata pencahariannya  dan  tetap  mendapat  penghasilan.  Bahkan  juga  dapat mengembangkan usahanya.

## Bibliografi
Buku:
Gulfira, Nazura. 2015. The Art of Thrifting . E-book. Yogyakarta: Penerbit B First.
Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian  Hukum . E-Book. Mataram –  NTB: Mataram University Press.
Sari,  D.A.P.L.  2022. Thrift  Fashion  dalam  Perubahan  Paradigm  Pandemi; Dilarang Tapi Digemari? Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain.
Zaki,  M.R.S.  2021. Hukum  Perdagangan  Internasional .  Jakarta:  Prenada  Media Divisi Kencana.

## Jurnal Artikel:
Anggita Anggriana.  2023.  “Analisis  Aturan Kegiatan  Perdagangan  E-Commerce Dalam  Perlindungan  Terhadap  Konsumen  (Studi  Pada  Aplikasi  Shopee Onli ne)”. Tanjungpura Law Journal, 7(2): 168-183.
Arifah, R. N. 2015. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah , 7 (1): 89-100.
Birahayu,  D.  2020.  “Penegakan  Hukum  terhadap  Penyelundupan  Pakaian
Bekas”. Perspektif Hukum . 20(1): 156-167.
Effendi,  M.H.  dan  Hanifah,  L. 2022,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Jual  Beli Pakaian  Bekas  Impor  Melalui  Aplikasi  Sosial  Media  Instagram  di Indonesia”, Wasaka Hukum , 10(1): 141-162.
Fatah,  A., et.al . 2023,  “Pengaruh  Larangan  Impor  Pakaian  Bekas  terhadap Pengusaha Thrift”, Jurnal Economina , 2 (1): 1321-1328.
Halilah,  S.  dan  Arif,  M. F.  2021.  “Asas  Kepastian  Hukum  Menurut  Para Ahli”. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara ,  4(2): 56-65. Kirana Kaulika Pavitasari dan Fatma Ulfatun Najicha. 2022.
“Pertanggungjawaban  Pihak  Ketiga  Jasa  Pengolah  Limbah  B3  Dalam Mengolah Limbah B3”. Tanjungpura Law Journal , 6(1): 78-92.
Munir, A. dan Widarso, R. 2019. “Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian  Bekas  (Studi  Kasus  Wilayah  Hukum  Polres  Indargiri  Hilir)”. Sisi Lain Realita , 3 (2): 41-59.
Permatasari,  A.  S.,  Rahmadhan,  S.,  Firdausy,  W.J.  dan  Meidianti,  H.L.,  2021. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi”. Jurnal Ilmu Komunikasi , 11 (1): 93-107.
Wijaya, M.W.A. dan Andriasari, D. 2022. “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang  Perdagangan”. Bandung  Conference  Series:  Law  Studies .  2(2):
1117-1123.
Wikansari,  R.,  Satryo,  A.P.,  Shalsabila,  E.,  Deni,  N.R.,  Nisa,  R.C.  dan  Agustin,
S.P., 2023. “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian
Bekas Ilegal d i Indonesia”. Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE) , 8 (1): 35-42.

## Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara No. 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5512);
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021  tentang  Barang  Dilarang  Ekspor  dan  Barang  Dilarang  Impor  (Berita Negara No. 595 Tahun 2022);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara No. 297 Tahun 2021).
Skripsi/Disertasi/Thesis:
Ellen Stefanny. 2022. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian  impor  bekas  (thrifting)  yang  mengandung  bibit  penyakit, Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan: Jakarta.
Putra  Adhitya,  Dheny.  2015.  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Melarang  Impor Pakaian Bekas Indonesian Government Policy Prohibits The Importation of Secondhand Clothing , Skripsi , Universitas Jember: Jember.

## Internet:
Ahdiat,  Adi.  2023. “ 10  Negara  Pemasok  Pakaian  Bekas  Impor  Terbesar  ke
Indonesia , ” tersedia pada:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara- pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia
Akbar.,  R  .J.,  dan  Prasetya.  M.  Y.  2023. “ Negara-negara  yang  Industri Tekstilnya  Hancur  Dirgerogoti  Perdagangan  Pakaian  Bekas  Impor , ” tersedia  di:  https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara- yang-industri-tekstinya-hancur-digerogoti-perdagangan-pakaian-bekas-
impor?page=2,
Darisman.  M.  2023. “ Kemenkop  dan  UKM:  Thrifting  Buruk  bagi  UMKM,
Harusnya Dilarang .” tersedia pada:
https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-thrifting-buruk- bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full
Hasiana,  Dovana.  2023. “ Impor  Pakaian  Bekas  Ilegal  Disebut  Hanya
Menambah Jumlah Sampah di Indonesia .” tersedia pada: https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegal- disebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia
Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia.  2019. “ Industri  Tekstil  dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi .” tersedia pada:
https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian- Tumbuh-Paling-Tinggi Muslimawati., N. 2023. “ Pengusaha Sebut Pakaian Bekas Impor Justru Masuk Lewat Pelabuhan Besar .” tersedia pada:
https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-sebut-pakaian-bekas- impor-justru-masuk-lewat-pelabuhan-besar-208JOwzH0vO/full,
Nasution, D., D. 2023. “ Dampak Thrifting Baju Bekas Impor, TPA Penuh hingga
Rugikan Negara .” tersedia pada:
https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak-thrifting-baju- bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara
Sadya.,  Sarnita.  2023. Impor  Pakaian  Bekas  Indonesia  Mencapai  26,22  Ton Pada  2022 ,  tersedia  di:  https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor- pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022
Putri.  C.  N.,  2022. Impor  Baju  Bekas  Dilarang,  Apa  Dampaknya  bagi Lingkungan  dan  Bisnis  Thrifting  di  Masa  Depan?. Tersedia  pada: https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa- dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all. Tim  Hukum Online.  2023. 91  Adagium  Hukum  Terkenal  yang  Wajib  Dipahami
Anak Hukum , tersedia pada:
https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum- lt619387d0b9e9c/?page=all
Vidya.,  T.  2023. Kenya  sampai  Uganda  Sudah  Larang  Keras  Pakaian  Bekas Impor, Bagaimana Indonesia?, tersedia pada: https://www.idxchannel.com/economics/kenya-sampai-uganda-sudah-
larang-keras-pakaian-bekas-impor-bagaimana-indonesia Wibowo.,  G.A.  2023. “ Tak  Hanya  Rugikan  UMKM,  Ini  3  Alasan  Lain  Thrifting Baju  Bekas  Impor  Dilarang, tersedia  pada:  https://www.solopos.com/tak- hanya-rugikan-umkm-ini-3-alasan-lain-thrifting-baju-bekas-impor-dilarang- 1576434
Yunianto,  T.  K.  2023. “ Impor  Pakaian  Bekas  Ancam  Nasib  1  Juta  Pekerja Tekstil , ”  tersedia  pada:  https://www.marketeers.com/impor-pakaian- bekas-ancam-nasib-1-juta-pekerja-tekstil/
Zahira.,  N.  2023. “ Pemerintah  Rugi  Rp  19  Triliun  dari  Pakaian  Bekas  Impor
Ilegal , ” tersedia pada:
https://katadata.co.id/lonaolavia/berita/6426e3f2280ee/pemerintah-rugi- rp-19-triliun-dari-pakaian-bekas-impor-ilegal