e-ISSN 2528-2581
Vol 2 No 2, Juli 2017

## Susunan Redaksi
Penanggungjawab Iwan Setya Putra
Pemimpin Editor Sulistya Dewi Wahyuningsih
Sekretaris Editor Yuyung Rizka Aneswari
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Retno Murnisari

## Manajemen
Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581
Vol 2 No 2, Juli 2017

## Daftar Isi
Syaiful Bahri Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kebijakan  Dividen, Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan  Dan  Arus  Kas  Bebas  ( Free Cash Flow ) Terhadap Kebijakan Hutang ................................... 1-21 Aminatun Nisa, Luki Zulaika Pengaruh  Pemahaman  Investasi,  Modal  Minimal  Investasi Dan  Motivasi  Terhadap  Minat  Mahasiswa Berinvestasi  Di Pasar Modal............................................................................ 22-35 Sura Klaudia, Retno Murnisari Pengambilan  Keputusan  Meneruskan  Atau  Menghentikan Produksi  Menggunakan  Biaya  Relevan  Guna  Meningkatkan Laba ....................................................................................... 36-50 Yensia Prarisma Nur Sahara, Sulistya Dewi Wahyuningsih Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap.............................................................. 51-75 Mega Noerman Ningtyas Pengujian Calendar Effect Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 ............................................................................................... 76-86 Wika Arsanti Putri Prinsip  Kewajaran  Dan  Dokumen  Sebagai  Penangkal Kecurangan Transfer Pricing Di Indonesia ................................. 87-97 Arista Fauzi Kartika Sari Financial  Engineering  :  Win-win  Solution  “Sun  Tzu”  untuk Jaminan pada Akad Mudharabah ............................................ 98-111
Hal 85-96

## PRINSIP KEWAJARAN DAN DOKUMEN SEBAGAI PENANGKAL KECURANGAN TRANSFER PRICING DI INDONESIA
Wika Arsanti Putri Universitas Airlangga

## Surel: wikaarsanti@gmail.com
Abstrak. Prinsip
Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. Penelitian
inibertujuanuntukmemahami  mengenai  prinsip  dalam transfer  pricing yang seringkali  merugikan  dalam  penerimaan  pajak.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  yang  didasarkan  pada  asas-asas  hukum,  peraturan perundang-undangan.  Metode  yang  digunakan  adalah  telaah  literatur  yang berhubungan  dengan  kegiatan transfer  pricing. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa transfer pricing menyebabkan penerimaan pajak di suatu negara dengan tarif  pajak  yang  tinggi  merasa  dirugikan  karena  laba  atas  perusahaan  di negara  tersebut  dialihkan  ke  negara  dengan  tarif  yang  rendah  untuk menghindari pajak. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi agar  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badandari transfer  pricing bisa  maksimal.  Solusi  yang  telah  dilaksanakan  diIndonesia  tahun  2016 melalui  prinsip arm’s  length dan  dokumen  khusus  untuk  mengurangi  adanya kecurangan transfer pricing.
Kata Kunci: multinasional, perpajakan, , transferpricing, wajib pajak badan,
Abstract.  Principle  of  Fairness  and  Document  as  a  Pretender  of  Transfer Pricing  Fraud  in  Indonesia. This  study  aims  to  understand  the  principle  of transfer  pricing  which  is  often  detrimental  in  tax  revenue. This research  is  a normative  research  based  on  legal  principles,  laws  and  regulations.  The method used is literature review related to transfer pricing activity. The results show that transfer pricing causes tax revenues in a country with high tax rates to feel aggrieved because the return on companies in the country is transferred to countries with low rates to avoid taxes. This becomes a problem that must be  found  solution  so  that  tax revenue  from  corporate  taxpayer  from  transfer pricing can be maximized. The solution has been implemented in Indonesia in  2016  through  the  principle  of  arm's  length  and  special  documents  to minimize the fraud of transfer pricing.

## Keywords: multinational, taxation,transfer pricing, corporate taxpayer
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
Peningkatan  perekonomian  terus dilaksanakan  oleh  semua  negara. Strategi  peningkatan  perekonomian  ini salah  satunya  dengan  adanya  perluasan interaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh negara.Interaksi
bisnis untuk mendapatkan suatu benefit telah memberikan dampak pada meningkatnya  transaksi  international ( cross  border  transaction ).  Darussalam (2017) menyebutkanterdapat peningkatan volume perdagangan global yang  dipengaruhi  oleh  adanya  kerja sama global maupun regional, perkembangan teknologi, dan sebagainya.  Angka  sekitar  60-70%  dari perdagangan  global  tersebut  dilakukan oleh  antarafiliasi  atau  di  dalam perusahaan multinasional
itu sendiri.Tingginya  angka  perdagangan global  oleh  antar  perusahaan  afiliasi tersebut menyebabkan adanyakemungkinan peluang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan tersebut.
Ketidaksiapan  oleh  negara-negara dalam  mengantisipasi  perkembangan bisnis  global  ini  akan  menyebabkan terjadinya  bias  dan loop  hole dalam aturan  pengenaan  pajak.Akibat  dari  hal ini adalah terjadinya peluang base erosion and profit shifting (BEPS) atau pengalihan keuntuanganyang  dimanfaatkan  oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk  tidak  membayar  pajak  atau membayar  pajak  namun  dalam  jumlah yang kecil.Menurut Organization forEconomic Co-operation and Development(OECD) (2013), praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba
atau sering disebut denganBEPSmemberikan dampak menguapnya 4%-10% PPh Badan global setiap tahunnya.
Pemanfaatan atas gap dan kelemahan-kelemahan  suatu  aturan perundang-undangan
perpajakan domestik suatu negara untuk menghilangkan keuntungan atau
mengalihkan  keuntungan  tersebut  ke negara  lain  yang  memiliki  tarif  pajak yang  rendah  atau  bahkan  bebas pajakakan  sangat  mungkin  dilakukan oleh perusahaan multinasional.Darussalam (2017) menyebutkan dampak kerugian penerimaan pajak atas transaksi multinasional  paling  sangat  dirasakan oleh  negara  berkembang  karena  20%- 30% penerimaan pajak mereka disumbangkan oleh PPh Badan. Indonesia  juga  merupakan  negara  yang mempunyai  kerugian  yang  cukup  besar atas transaksi ini diperkirakan mencapat 1.300  triliun  setiap  tahunnya,jumlah yang  sangat  besar  sekali  karena  angka tersebut  mencapai  sekitar  114%  dari target  penerimaan  pajak  tahun  2013 (Setiawan, 2014).
Praktik penghilangan dan pengalihan keuntungan ini dapat dilakukan  salah  satu  caranya  melalui praktik transfer  pricing .  Kasus  transfer pricing  di  Indonesia  oleh  PT  Toyota Motor Manufacturing
Indonesia diungkapkan  oleh  media  Tempo  (2016) yang  menyebutkan  bahwa  Direktorat Jenderal  Pajak  mencurigai  PT  Toyota Motor  Manufacturing  Indonesia  telah melakukan  penghindaran  pembayaran pajak  senilai  Rp  1,2  triliun  dengan memanfaatkan transfer pricing. Prusahaan ini memanfaatkan skema jual beli  yaitu  pihak  PT  Toyota  Motor Manufacturing  Indonesia  yang  menjual kepada  Toyota  Asia  Pasifik  Singapura yang  merupakan  perusahaan  terafiliasi dengan  harga  rendah,  kemudian  pihak Toyota  Asia  Pasifik  Singapura  ini  yang menjual  kepada  pasar  dari  produk mereka dengan profit yang cukup tinggi. Perusahaan  memanfaatkan  pajak  yang lebih  rendah  di  negara  Singapura  yaitu dengan  tarif  15%  sedangkan  Indonesia memiliki tarif 25%.
Perusahaan  multinasional  melalui sekema transfer  pricing telah  dianggap sebagai  rencana  strategis  perusahaan
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
dan  aktivitas  dalam  pengambilan keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan,  memperkecil  beban  pajak secara  keseluruhan,  meningkatkan cash flows ,  mengurangi  adanya  tekanan  legal dan  tentu  saja,  untuk  meningkatkan penerimaan.  Namun  hal  ini  telah membuat  resah  negara-negara  dengan tidak  ada  keadilan  penerimaan  pajak negara yang didapatkan. Hal ini tentunya  menjadi  pembahasan  yang serius diantar negara. Sebuah permasalahan  yang  harus  dipecahkan oleh negara-negara di dunia yang sudah melakukan  keterbukaan  bisnis  dalam peningkatan perekonomian.

## TINJAUAN LITERATUR DAN FOKUS PENELITIAN
Transfer Pricing Transfer pricing merupakansuatu pemberian  harga  transfer  atas  suatu transaksi
yang dilakukan oleh perusahaan  atas  barang,  jasa  dan sebagainya. Setiawan (2014)
menyebutkan ada dua kelompok transaksi transfer  pricing .  Dua  kelopok tersebut  adalah intra-company dan inter- company transfer  pricing.  Dikatakan Intra-companytransfer  pricing jika  transfer pricing  dilakukan  oleh  antardivisi  di dalam  suatu  perusahaan.  Sedangkan inter-company  transfer  pricing merupakan suatu  transfer  pricing  di  antara  dua perusahaan  yang  mempunyai hubungan istimewa.  Transaksi  tersebut  bisa dilakukan  dalam  satu  negara  ( domestic transfer pricing ), atauantar negara ( international transferpricing ).
Eden  (2001)  dalam  (Darussalam, 2008)  menyebutkan  manipulasi  harga yang  dapat  dilakukan  melalui transfer pricing yaitu dengan manipulasi pada: (1) Harga  penjualan,  (2)  Harga  pembelian, (3)  Alokasi  biaya  administrasi  dan umum  atau  pun  pada  biaya  overhead, (4)  Pembebanan  bunga  atas  pemberian
pinjaman  oleh  pemegang  saham,  (5) Pembayaran atas komisi, lisensi, franchise,  sewa,  royalti,  imbalan  jasa manajemen,  imbalan  jasa  teknik,  serta imbalan jasa lainnya, (6) Pembelian atas harta  yang  dimiliki  perusahaan  oleh pemegang  saham  atau  pihak  yang mempunyai  hubungan  istimewa  yang harganya lebih rendah dari harga pasar, (7) Penjualan terhadap pihak luar negeri melalui  pihak  ketiga  yang  kurang  atau tidak memiliki substansi usaha.
Pemanfaatan pajak yang dilakukan oleh  perusahaan  multinasional  dari transaksi transfer pricing yaitu mengalihkan  laba.  Pengalihan  laba mereka  dari  negara  yang  tarif  pajaknya tinggi  ke  negara  yang  tarif  pajaknya rendah.  Pemanfaatan  oleh  perusahaan ini dilakukan oleh perusahaan multinasional  yang  mempunyai  anak- anak  perusahaan  di  berbagai  negara ( international  transfer  pricing ).  Sedangkan transfer pricing domestik tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap potensi  penerimaan  pajak  pada  negara tersebut karena pengurangan laba/penghasilan  di  satu  perusahaan akan mengakibatkan penambahan laba/penghasilan  di  perusahaan lainnya sehingga  hasilnya  akan  sama  ke penerimaan  pajak.  Walaupun domestic transfer  pricing masih  dapat  digunakan untuk  mengalihkan  laba  dari  suatu perusahaan  ke  perusahaan  lain  yang masih  berhak  menikmati  kompensasi kerugian atas penghasilan tertentu.
Adanya  penghindaran  pajak  ( tax avoidance )  dilakukan  pengusaha  dengan melakukan transfer  pricing (TP)  antar perusahaan  yang  berada  di  berbeda negara yaitu dengan mendirikan perusahaan  perantara  di  negara  bertarif pajak rendah seperti Singapura, sebelum menjual ke konsumen. Berikut merupakan contoh dari transaksi transfer pricing perusahaan  otomotif  PT  A  yang memproduksi  kendaraan  dengan  biaya Rp  800,-  dan  menjualnya  kepada  PT  B
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
(perusahaan afiliasi) yang berada di luar negeri dengan harga Rp 1.000,-. PT B ini hanya  perantara  penjualan  yang  berada di  negara  dengan  tarif  pajak  rendah. Dari PT B, kendaraan dijual kepada PT C  atau  konsumen  akhir  (non-afiliasi) dengan  harga  Rp  2.000.  Karena  PT  B tidak  memiliki  peran  usaha  yang  riil, karena  sebenarnya  yang  terjadi  adalah penjualan  kendaraan  dari  PT  A  kepada PT  C.  Dari  ilustrasi  ini  maka  profit  PT A  yang  dilaporkan  di  dalam  Surat Pemberitahuan  Pajak  (SPT)  adalah sebesar  Rp  200,-  per  kendaraan  yaitu dari Rp 1.000-700. Seharusnya profit PT A adalah  Rp  1.000  per  kendaraan  yaitu dari  Rp  2.000-1.000.  Adanya  selisih harga jual ini merupakan bentuk transfer pricing berupa  mark  down.  Atas transaksi  ini,  negara  akan  mengalami kerugian  karena  seharusnya  pajak dikenakan  atas  profit  sebesar  Rp  1.000 per pendaraan bukan Rp Rp 200.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah suatu penelitian normatif yang didasarkan  pada  asas-asas  hukum, peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  memperlajari  literatur- literatur  yang  berhubungan  dengan perpajakan  yang  membahas  mengenai transfer  pricing .  Penelitian  ini  dilakukan dengan  studi  kepustakaan,  kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada  ketentuan-ketentuan  hukum yang  berlaku  khususnya  Undang- undang dan literatur mengenai perpajakan  yang  terkait  dengan transfer pricing .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  banyak  Wajib  pajak  yang tidak  mengerti  ataupun  yang  pura-pura tidak  mengerti  atau  acuh  terhadap adanya  permasalahan transfer  pricing ini.
Meskipun
Wajib Pajak mengisi Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Hubungan
Istimewa pada saat
pelaporan SPT, tetapi Wajib Pajak tidak mengerti  konsekuensi  dari  Lampiran SPT yang mereka isi tersebut. Contohnya adalahterdapat sebuah perusahaan  besar  yang  terdafatar  di suatu  KPP  Wajib  Pajak  Besar  yang menyatakan  dalam  Lampiran  bahwa mereka  menggunakan  metode  CUP. Dikarenakan  seluruh  penjualan  atau pembelian dilakukan kepada perusahaan afiliasi,  maka  dapat  dipastikan  Wajib Pajak ini tidak memiliki harga pembanding  baik  pembanding  internal maupun  eksternal  untuk  jenis  barang yang  mereka  beli  atau  jual  dari/kepada perusahaan  afiliasi.  Mereka  juga  tidak membuat  dokumentasi  atau  catatan mengenai transaksi ini.
Wajib  Pajak  juga  banyak  yang tidak  mengetahui  bahwa  untuk  dapat diperbandingkan,  Wajib  Pajak  perlu membuat  suatu  analisa  kesebandingan dalam  hal  fungsi,  aset  dan  resiko  yang dijalankan.  Begitu  pula  dengan  Kantor Akuntan  Publik  yang  mengeluarkan Laporan Audit atas perusahaan tersebut. Meskipun  dalam  laporan  audit  nyata- nyata  disebutkan  bahwa  transaksi  antar afiliasi  dilakukan  berdasarkan  harga wajar,  tetapi  akuntan  publik  tersebut belum tentu melakukan pengujian harga wajar  sebagaimana  yang  disebutkan pada  PSAK  no  7.  Pengujian  yang dilakukan  oleh  mereka  hanya  pada jumlah  transaksi  afiliasi  tersebut  dan harga  yang  dibayarkan,  bukan  kepada kewajaran harganya.
Direktorat  Jenderal  Pajak  belum dapat optimal untuk memantau kecurangan semacam ini dikarenakantidak memiliki data jual beli yang  dibutuhkan  untuk  pemeriksaan. "Diperlukan  keterbukaan  pajak  di negara-negara lain, di kedutaan- kedutaan  di  luar  negeri".Hal  lain  yang menjadi  penyebab  DJP  lemah  dalam hal transfer  pricing yaitu  kurangnya database  dari  informasi  yang  dimiliki oleh  DJP.  Padahal  hal  tersebut  sangat
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017 dibutuhkan untuk menggunakan
metode-metode penerapan harga transfer  sebagaimana  diungkapkan  di atas  sangat  dibutuhkan  database  yang lengkap. Kelengkapan data yang dibutuhkan  adalah  meliputi  keadaan ekonomi,  produk,  industri,  tingkat  laba, perusahaan,  royalti,  lisensi,  harga  jasa- jasa,  dan  sebagainya,  termasuk  juga database perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktik transfer pricing . Masalah transfer  pricing bukan hanya  masalah  dari  satu  Negara  saja, namun  dapat  menyangkut  kepentingan pajak dari Negara lain. Contohnya yaitu apabila ada otoritas pajak dari Negara A yang  melakukan  koreksi  atas transfer pricing berkaitan  dengan  transaksi dengan perusahaan afiliasi di Negara B, maka  pada  hakekatnyakoreksi  negatif dapat  diajukan  oleh  perusahaan  afliasi pada  Negara  B  atas  penghasilan  yang sudah  dilaporkan  kepada  otoritas  pajak Negara B sesuai dengan besarnyakoreksi transfer pricing dari otoritas pajak Negara A. Sehingga masing-masing negara terus mengklain hak atas jumlah perpajakannya.
Mengatasi transfer  pricing bukanlah suatu  hal  yang  mudah  bagi  setiap negara.  Keterkaitan  antar  datadi  dalam dan  luar  negeri  yang  membuat  sulitnya pemberantasan  penghindaran  pajak  dari transaksi transfer  pricing .  Harimurti (2012)menyebutkan  terkait  dengan  isu transfer  pricing bahwa  secara  umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal  yang  mendasar.  Hal  tersebut dilakukan  agar  koreksi  pajak  yang dilakukan  terhadap  adanya  dugaan transfer  pricing mendapat  justifikasi  yang kuat,  yaitu  meliputiafiliasi  ( associated enterprises )  atau  hubungan  istimewa ( special  relationship )  dan  kewajaran  atau arm’s  length  principle .  Jika  kedua  prinsip tersebut  dijalankan,  maka  tidak  akan ada  kecurigaan  untuk  transaksi transfer pricing yang  dapat  merugikan  negara akibat  berkurangnya  penerimaan  pajak dari perusahaan.
Lingga (2015) menyebutkan hal penting dalam mengatasi  adanya  pengalihan  atas  laba adalah  dengan  cara  antaralain:  (1) Otoritas  pajak  di  berbagai  Negara membuat  aturan  transfer  pricing  yang ketat  seperti  penerapanhukuman  atau sanksi.  (2)  Persyaratan  dokumen  yang lengkap,  (3)  Pemeriksaan  pajak
terhadap  perusahaan  yang  melakukan praktik transfer pricing.
Ada  tiga  aturan  yang  harus  di jalankan  oleh  wajib  pajak  di  Indonesia terkait dengan transfer pricing yaitu Pasal 18  UU  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor  32  Tahun  2011 Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang  Penerapan  Prinsip  Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai  Hubungan  Istimewa,  serta
Peraturan No.213/PMK.03/2016
mengenai  Jenis  Dokumen  dan/atau Informasi  Tambahan  yang  Wajib Disimpan  Oleh  Wajib  Pajak  yang Melakukan  Transaksi  Dengan  Para
Pihak  Yang  Mempunyai  Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.  Diharapkan  dengan adanya  aturan transfer  pricing Dapat mengatur  atas  transaksi  transfer  pricing Indonesia  terkait  perpajakannya  agar mengurangi  kecurang  transfer  pricing yang  terjadi  dan  pajak  dapat  diterima oleh negara secara maksimal.
Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
Di Indonesia sendiri transfer pricing telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU  PPh  yang  menyebutkanbahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang  untuk  menentukan  kembali besarnyaPenghasilan Kena Pajak
bagi  Wajib  Pajak  yang  mempunyai hubungan  istimewa  denganWajib  Pajak lainnya  (afiliasi)  sesuai  dengan  prinsip kewajaran  dan  kelaziman  usaha  yang tidak dipengaruhioleh hubungan
istimewa  ( arm’s  length  principle ).  Ada
beberapa cara untuk mengukur kewajaran  dan  kelaziman  yaitu  dengan cara menggunakan metodeperbandingan harga  antara  pihak  yang  independen, metode harga penjualan kembali,metode biaya-plus, atau metode lainnya.
Hubungan istimewa terjadi jika (1) WajibPajak  mempunyai  penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung dengan  jumlah  paling  rendah  25%pada Wajib  Pajak  lainnya,  (2)  Wajib  Pajak menguasai  atas  Wajib  Pajak  lainnya atau  dua  atau  lebihWajib  Pajak  berada di  bawah  penguasaan  yang  sama  baik secara  langsung  maupun  tidaklangsung, atau (3) jika terdapat hubungan keluarga baik hubungan sedarah ataupun semenda  dalam  garisketurunan  lurus dan/atau ke samping satu derajat.
Aturan  khusus  mengenai  transfer pricing termuat dalam Peraturan DirjenPajak  Nomor  43  Tahun  2010 yang  diubah  dengan  Peraturan  Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun2011. Aturan ini menyebutkan pengertian dari arm’s length principle yaitu  harga  atau  labaatas
transaksi  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  mempunyai hubungan istimewaditentukan oleh kekuatan pasar,  sehingga  transaksi  tersebut mencerminkan harga pasaryang wajar.Dalam  Peraturan  DJP  ini  juga diatur  bahwa arm’s  length  principle dilakukandengan menggunakan langkah-langkah: (1) melakukan analisis kesebandingan danmenentukan pembanding,  (2)  menentukan  metode penentuan  harga  transfer  yang  paling tepat,  (3)menerapkan  prinsip  kewajaran dan kelaziman usaha dengan mengambil dasar  dari  hasil  analisis  kesebandingan dan  metode  penentuan transfer  pricing yang  tepat  ke  dalam  transaksi  yang dilakukan  antara  Wajib  Pajak  dengan pihak  lain  yang  memiliki  hubungan istimewa,serta
(4) melakukan Hubungan Istimewa Melaksanakan Transferpricin g Tidak diwajibkan membuat Transfer Pricing Document Wajib menerapkan arm’s length principle Diwajibkan membuat Transfer Pricing Document  Dokumen Induk;
 Dokumen Lokal;
 Laporan per Negara.
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
pendokumentasian untuk setiap langkah yang  dilakukan  dalam  menentukan Harga  Wajar  atau  Laba  Wajar  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.Dalam  aturan  ini  juga menyebutkan  metode  apa  yang  dapat digunakan  dalam  menentukan  harga transfer  yang  wajar  dilakukan  oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu:
a. Comparable Uncontrolled Price /CUP Dengan  membandingkan  harga  dari transaksi pihak yang memiliki hubungan  istimewa  dengan  harga dari  transaksi  barang  yang  sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan  istimewa  (independen), baik  itu  internal  CUP  maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya  merupakan  metode  yang paling  akurat,  tetapi  yang  sering menjadi permasalahan adalah mencari  barang  yang  benar-benar sejenis  sulit  ditemukan  di  pasar karena  biasanya  karakter  barang selalu berbeda-beda.
b. Resale Price Method /RPM
Digunakanketika Wajib Pajak memiliki  usaha  perdagangan,  di mana  produk  yang  telah  dibeli  dari pihak  yang  mempunyai  hubungan istimewa  dijual  kembali  (resale) kepada  pihak  lainnya  (yang  tidak mempunyai  hubungan  istimewa). Harga jualan kembali tersebut dikurangkan  dengan  laba  kotor  yang wajar  sehingga  diperoleh  harga  beli wajar  dari  pihak  yang  mempunyai hubungan istimewa.
c. Cost Plus Method
Dilakukan  dengan  menambahkan persentase  laba  kotor  wajar  yang diperoleh  perusahaan  yang  sejenis dari  transaksi  dengan  pihak  yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa  atau  tingkat  laba  kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari  transaksi  sebanding  dengan pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.
d. Profit Split Method /PSM Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi  laba  gabungan  atas transaksi afiliasi yangakan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut denganmenggunakan  dasar  yang dapat  diterima  secara  ekonomi  yang memberikan
perkiraanpembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatanantar pihak-pihak  yang  tidak  mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakanMetode Kontribusi (Contribution  Profit  Split  Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba(Residual Profit Split Method).
e. Transactional Net Margin Method/TNMM Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadapbiaya,
terhadap  penjualan,  terhadap  aktiva, atau  terhadap  dasar  lainnya  atas transaksiantara  pihak-pihak  yang mempunyai hubungan istimewa dengan  persentase  laba  bersihoperasi yang diperoleh atas transaksi sebanding  dengan  pihak  lain  yang tidakmempunyai Hubungan Istimewa atau  persentase  laba  bersih  operasi yang diperolehatas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa lainnya. Atas aturan yang telah diberlakukan  di  Indonesia  tersebut trnyata  masih  adanya  celah-celah  yang terjadi  karena  tidak  adanya  data pendukung  yang  jelas  yang  disiapkan oleh  perusahaan  dalam  pelaporan perpajakannya di Indonesia. Masalah ini juga  terjadi  di  negara-negara  lain, sehingga Organisation for Economic Co- operation  and  Development  (OECD) merekomendasikan  atas  pemberlakuan dokumen transfer pricing di setiap negara.
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017 Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016. Peraturan  ini  diterbitkan  dalam  rangka menerapkan  ketentuan  baru  mengenai dokumen  harga  transfer.  Peraturan  ini mencakup  ketentuan  atas  pelaporan Dokumen  Induk,  Dokumen  Lokal  dan Laporan  per  Negara  bagi  Wajib  Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang  mempunyai  hubungan  istimewa.
Ketentuan atas Dokumen Induk/Dokumen  Lokal  dan  Laporan per  Negara  ini  dibuat  sejalan  dengan rekomendasi  dariOECD  pada  laporan final mengenai
Transfer
Pricing
Documentation  and  Country-by-Country
Reporting  -  Action 13  (yang  juga  disebut dengan BEPS Action 13).
Peraturan  mengenai  ketentuan dokumentasi transfer  pricing ini  intinya memperkenalkan pendekatan tiga tingkat  untuk  dokumentasi  yang  sejalan dengan  ketentuan  internasional  dalam BEPS Action 13. Dokumen ini berisikan penggunaan  ambang  batas  untuk pengelolaan  dokumen,  dan  mewajibkan dokumen  untuk  dibuat  dalam  Bahasa Indonesia. Peraturan ini juga memberikan  petunjuk  mengenai  pihak yang  wajib  membuat  dokumentasi tersebut, informasi yang harus tertera di dalam  dokumen  yang  dimaksud,  dan kapan dokumen harus sudah tersedia.
Berdasarkan  aturan  yang  berlaku, Wajib  Pajak  di  Indonesia  hanya diharuskan  untuk  menyelenggarakan dokumen lokal penentuan harga transfer sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran  dan  kelaziman  usaha  atas transaksinya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Peraturan menteri keuangan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan  dan  menyimpan  tiga tingkat dokumen yang terdiri atas:
a. Dokumen Induk,
b. Dokumen Lokal, dan c. Laporan per Negara.
Dokumen penentuan harga transfer diatas harus disampaikan dalam Bahasa  Indonesia.  Akan  tetapi,  Wajib Pajak  yang  telah  mendapat  ijin  untuk menyelenggarakan  pembukuan  dalam bahasa  asing  dan  mata  uang  selain Rupiah dapat membuat dokumen dalam Bahasa  Inggris  yang  disertai  dengan dokumen  penentuan  harga  transfer dalam Bahasa Indonesia.
Peraturan ini diterbitkan sehubungan  dengan  ketentuan  atas dokumen penentuan harga transfer, dan tidak  menggantikan  peraturan  yang berlaku untuk mengatur prinsip kewajaran  dan  kelaziman  usaha,  yaitu: Peraturan  DJP  No.  PER-43/PJ/2010 (diubah  oleh  Peraturan  DJP  No.  PER- 32/PJ/2011).
Jenis  informasi  yang  setidaknya  harus dimuat dalam Dokumen Induk:
a) Struktur  dan  bagan  kepemilikan serta  negara  atau  yuridiksi masing masing anggota dan Grup Usaha,
b) Kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh Grup Usaha,
c) Harta  tidak  berwujud  yang dimiliki oleh Grup Usaha,
d) Aktivitas keuangan dan pembiayaan didalam Grup Usaha, dan e) Laporan  keuangan  konsolidasi Entitas  Induk  dan  informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.
Jenis  informasi  yang  setidaknya  harus dimuat dalam DokumenLokal adalah:
f) Identitas  dan  kegiatan  usaha yang dilakukan,
g) Informasi  transaksi  afiliasi  dan transaksi independen yang dilaku kan,
h) Penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,
i) Informasi  keuangan  dan  Wajib Pajak,
j) Peristiwa-penstiwa/kejadian- kejadian/fakta-fakta non-
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
keuangan  yang  mempengaruhi pembentukan  harga  atau  tingkat laba.
Aturan mengenai pernyataan Wajib Pajak wajib untuk menyampaikan ikhtisar  Dokumen  Induk  danDokumen Lokal  sebagai  lampiran  SPT  Pajak Penghasilan  Badan  tahun  pajak  yang bersangkutan,  sesuai  dengan  format yang  diberikan.  Ikhtisar  tersebut  berisi pernyataan Wajib Pajak atas ketersediaan  jenis  informasi  yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen  Induk  dan  Dokumen  Lokal dan  Wajib  Pajak  harus  mencantumkan tanggal tersedianya Dokumen Induk dan Dokumen Lokal tersebut.
Selain  Dokumen  Induk  dan Dokumen  Lokal,  ada  satu  lagi  lapran tambahan  yaitu  Laporan  per  Negara wajib  diselenggarakan  dan  disampaikan oleh  Wajib  Pajak  yang  memenuhi ketentuan  sebagai  Entitas  Induk  dan Grup  Usaha  dan  memiliki  peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak yang bersangkutan paling sedikit Rp. 11.000.000.000.000,00(sebelas triliun Rupiah).  Dalam  hal  Entitas  Induk berdomisili  di  luar  negeri,  Wajib  Pajak dalam  negeri  wajib  menyampaikan Laporan  per  Negara  jika  negara  atau yuridiksi tempat Entitas Induk berdomisili:
a) Tidak  mewajibkan  penyampaian Laporan per Negara,
b) Tidak memiliki perjanjian dengan  pemerintah  Indonesia mengenaipertukaran informasi perpajakan, atau c) Memiliki perjanjian dengan
pemerintah  Indonesia,  namun Laporanper  Negara  tidak  dapat diperoleh  pemerintah  Indonesia dan negaraatau yuridiksi tersebut. Isi  dari  Laporan  per  Negara  harus
disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam  lampiran dan  PMK-213.  Format  ini  sejalan
dengan  format  yang  terda  pat  dalam BEPS Action 13, dan memuat informasi sebagai berikut:
1. Alokasi  penghasilan,  pajak  yang telah dibayar, dan aktlvitas usaha dan  seluruh  anggota  (Grup Usaha  per  negara  atau  yuridiksi baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri, yang meliputi:
a) nama negara atau yuridiksi,
b) peredaran  bruto  yang  dipisah antara  transaksi  pihak  ketiga dan afiliasi. Tetapi, pembayaran  yang  dianggap dividen di negara Wajib Pajak dikecualikan,
c) laba  (rugi)  sebelum  pajak (termasuk  pendapatan  dan biaya non-operasional),
d) pajak  penghasilan  yang  telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri,
e) pajak  penghasilan  terutang seperti  yang  dilaporkan  dalam laporan  laba  (rugi)  dan  tidak termasuk pajak tangguhan,
f) modal.  Untuk  bentuk  usaha tetap, nilai  modal adalah  nilai modal  yang  dilaporkan  oleh kantor  pusat  kecuali  jika negara  tertentu  mensyaratkan adanya modal untuk BUT,
g) akumulasi laba ditahan. Untuk BUT,  akumulasi  laba  ditahan harus  dilaporkan  oleh  kantor pusat,
h) jumlah pegawai tetap, dan
i) Nilai  buku  harta  berwujud selain  kas  dan  setara  kas. UntukBUT,  filai  buku  harta berwujud  harus  dilaporkan untuk  negaradi  mana  BUT tersebut berada,
2. Daftar  anggota  Grup  Usaha  dan kegiatan usaha utama per negara atau yuridiksi, yang meliputi:
j) a.  Nama  entitas  disetiap yurisdiksi,
k) b. Kegiatan usaha utama,
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017 3. Kertas  kerja  yang  mencakup informasi di atas yang diguna kan untuk menyiapkan formulir Laporan per Negara tersebut. Perlu  diingat  bahwa  masalah transfer pricing bukan hanya masalah dari salah  satu  Negara  saja,  tetapi  dapat menyangkut  kepentingan  pajak  dari Negara lain. Dimisalkan apabila otoritas pajak  Negara  A  melakukan  suatu koreksi  atas  adanya transfer  pricing yang berkaitan  dengan  transaksi  dengan perusahaan  afiliasi  di  Negara  B,  maka pada  hakekatnya,  perusahaan  afliasi  di Negara  B  dapat  mengajukan  koreksi negatif  atas  penghasilan  yang  telah dilaporkan kepada otoritas pajak Negara B  sesuai  dengan  besaran  koreksi transfer pricing dari  otoritas  pajak  Negara  A. Untuk  keperluan  ini,  OECD  Model Convention  Article 25  telah  menetapkan prosedur  yang  harus  ditempuholeh kedua  otoritas  pajak  Negara  yang bersangkutan  dalam  apa  yang  disebut Mutual  Agreement  Procedure(MAP). Maka  dari  itu  setiap  negara  tetap  harus tunduk  terhadap  kesepakatan  dalam MAP  tersebut  agar transfer  pracing bisa berjalan dengan baik.
SIMPULAN Skema  atas  pemanfaatan  pajak atas  transaksi transfer  pricing yang  sering dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan multinasional  adalah  dengan  cara mengalihkan  laba  mereka  dari  negara yang  tarif  pajaknya  tinggi  ke  negara yang  tarif  pajaknya  rendah.  Adanya penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) dilakukan pengusaha dengan melakukan transfer  pricing (TP)  antar  perusahaan yang  berada  di  berbeda  negara  yaitu dengan mendirikan perusahaan perantara  di  negara  bertarif  pajak rendah.  Ternyata  banyak  Wajib  pajak yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti  atau  acuh  terhadap  masalah transfer  pricing ini.  Walaupun  Wajib Pajak  sudah  mengisi  Lampiran  Khusus
Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa pada SPT, tetapi mereka tidak mengerti  konsekuensi  dari  Lampiran SPT yang mereka isi tersebut. Direktorat Jenderal  Pajak,  belum  dapat  dengan optimal  memantau  atas  kecurangan yang  dilakukan  semacam  ini  karena tidak  memiliki  data  jual  beli  yang dibutuhkan  selama  ini.  Diperlukan keterbukaan pajak di negara-negara lain, di  kedutaan-kedutaan  di  luar  negeri. Mengatasi  transfer  pricing  bukanlah  hal yang  mudah  bagi  setiap  negara. Keterkaitan  antar  data  luar  negeri  yang membuat sulitnya pemberantasan penghindaran pajak dari transaksi ini.
Ada  3  aturan  besar  yang  harus  di jalankan wajib pajak di Indonesia terkait dengan transfer pricing yaitu Pasal 18 UU Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan  (UU  PPh),  Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor  32  Tahun  2011 Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang  Penerapan  Prinsip  Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai  Hubungan  Istimewa,  serta
Peraturan No.213/PMK.03/2016 mengenai  Jenis  Dokumen  dan/atau Informasi  Tambahan  yang  Wajib Disimpan  Oleh  Wajib  Pajak  yang Melakukan  Transaksi  Dengan  Para Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.  Diharapkan  dengan adanya  aturan transfer  pricing Dapat mengatur  atas  transaksi  transfer  pricing Indonesia  terkait  perpajakannya  agar mengurangi  kecurang  transfer  pricing yang  terjadi  dan  pajak  dapat  diterima oleh  negara  secara  maksimal.  Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini diatur bahwa arm’s length principle harus dilakukan dan jugamewajibkan  Wajib  Pajak  untuk menyelenggarakan  dan  menyimpan  tiga tingkat  dokumen  yang  terdiri  atas: Dokumen  Induk,  Dokumen  Lokal,  dan Laporan per Negara.
Wika Arsanti Putri Jurnal PETA Vol. 2 No. 2, Juli 2017
Diharapkan dengan adanya aturan transfer  pricing Dapat  mengatur  atas transaksi  transfer  pricing  Indonesia terkait  perpajakannya  agar  mengurangi kecurang  transfer  pricing  yang  terjadi dan  pajak  dapat  diterima  oleh  negara secara maksimal.

## Daftar Rujukan
Darussalam,  D.  S.  (2008).  Konsep  dan
Aplikasi  Cross-Border  Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan: Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
Harimurti,  F.  (2012).  Aspek  Perpajakan Dalam  Praktik  Transfer  Pricing. Ekonomi dan Kewirausahaan, 7 (1).
Lingga,  I.  S.  (2015).  Aspek  Perpajakan dalam  Transfer  Pricing  dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Zenit, 1 (3). Setiawan,  H.  (2014).  Transfer  Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara: PPRF, BKF, Kementerian Keuangan. UU  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  32 Tahun  2011  Perubahan  Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha  Dalam  Transaksi  Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, serta Peraturan No. 213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Dokumen Dan/Atau  Informasi  Tambahan Yang  Wajib  Disimpan  Oleh
Wajib  Pajak  Yang  Melakukan Transaksi  Dengan  Para  Pihak Yang  Mempunyai  Hubungan
Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya. http://news.ddtc.co.id/artikel/9229/pe rspektif-memahami-isu-transfer- pricing/diakses tanggal 1 Agustus 2017
https://investigasi.tempo.co/toyota/ diakses tanggal 5 Agustus 2017