Prosedur Pembukaan Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional

## Wati Rahmi Ria
Dosen Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Univeristas Lampung

## Abstrak
Pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan  yang  begitu  pesat  membawa  angina segar bagi para pelakunya, karena bank-bank yang pada umumnya operasional di tengah-tengah masyarakat mulai mencoba untuk merambah pada perbankan yang memiliki system  syariah.  Salah satu  wujudnya  adalah  adanya bank konvensional yang  membuka  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Untuk  lebih  mendorong  terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien diperlukan pengaturan mengenai pembukaan bank yang jelas dan memberikan kepastian hukum.
Kata Kunci : Bank Konvensional, Sistem Syariah, Unit Usaha Syariah.

## I. PENDAHULUAN
Sebuah bank dinyatakan sebagai   bank konvensional  apabila aktivitas  bank  tersebut  memobilisasi atau  menerima  dana  dari  masyarakat dan masyarakat diberi bunga kemudian dalam operasi atau penyaluran  dananya  pihak  nasabah (masyarakat)  oleh  bank  dikenakan bunga  pinjaman.  Bagi  perbankan konvensional,  selisih  ( spread )  antara besarnya  bunga  yang  dikenakan kepada  para  peminjam  dana  dengan imbalan bunga yang diberikan kepada  para  nasabah    penyimpan dana  itulah  yang  merupakan  sumber keuntungan terbesar yang diperoleh.
Dengan kata lain Bank Konvensional    yaitu  sebuah  bank yang  bertugas    menghimpun    dan menyalurkan dana kepada
masyarakat    baik      dalam  bentuk kredit,  tabungan,  deposito  dan  lain- lain. Namun bank konvensional yang menerapkan  sistem  bunga  sangat bertolak  belakang  dengan  keadaan masyarakat di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam  yang
menolak akan sistem tersebut  karena adanya riba dalam sistem tersebut. Riba  secara  bahasa  bermakna ziyadah (tambahan), dalam
pengertian  lain  secara  linguistik  riba juga  berarti  tumbuh  dan  membesar. Adapun  menurut  istilah  teknis,  riba adalah  pengambilan  tambahan  dari harta pokok atau modal secara batil.
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing  adalah  riba  utang- piutang  dan  riba  jual  beli.  Adapun kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah . Kelompok kedua riba jual beli  terbagi  menjadi  riba fadhl dan riba nasi’ah , berikut penjelasannya:
1. riba qardh, yaitu  suatu  manfaat atau  tingkat  kelebihan  tertentu yang  diisyaratkan  terhadap  yang berutang ( muqtaridh );
2. riba jahiliyyah, yaitu  utang dibayar  lebih  dari  pokoknya karena si peminjam tidak mampu mambayar  utangnya  pada  waktu yang ditetapkan;
3. riba fadhl ,  yaitu  pertukaran  antar barang sejenis dengan kadar atau takaran  yang  berbeda,  sedangkan
barang  yang  dipertukarkan  itu termasuk  dalam  jenis  barang ribawi;
4. riba nasi’ah, yaitu          penang- guhan penyerahan atau penerimaan  jenis  barang  ribawi yang  dipertukarkan  dengan  jenis barang  ribawi  lainnya.  Riba dalam  nasi’ah  muncul  karena adanya  perbedaan,  perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan  saat  ini  dan  yang diserahkan kemudian (Muhammad  Syafi’i  Antonio, 2001: 41).
Larangan        riba        terdapat dalam    Al Quran   surat   Ali   Imran ayat  130  dalam  firmannya  Allah SWT  menyatakan  “Hai  orang-orang yang  beriman,  janganlah    kamu memakan    riba    dengan    berlipat ganda    dan    bertakwalah    kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.selain  ayat  dalam surat  ersebut  larangan  riba  juga terdapat pada surat ar Ruum ayat 39, an  Nisaa’  ayat  160-161  dan  al Baqarah ayat 278-279.
Selain  itu juga  terdapat  pada hadist  salah  satunya  hadist  yang diriwayatkan Bukhari no. 2145, kitab al-Wakalah yang  diriwayatkan  oleh Abu  Said  al-Khudri  bahwa  pada suatu  ketika  Bilal  membawa  barni (sejenis  kurma  berkualitas  baik) kehadapan  Rasulullah  saw,  dan beliau bertanya kepadanya,
“Darimana engkau mendapatkannya? ”Bilal  menjawab,”Saya  mempunyai sejumlah  kurma  dari  jenis  yang rendah mutunya dan menukarkannya dua  sha’untuk  satu  sha’kurma  jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah saw.”Selepas  itu  Rasulullah  saw terus  berkata’  ”Hati-hati!  Hati-hati!
Ini sesungguhnya riba,
ini sesungguhnya  riba.  Jangan  berbuat begini,  tetapi  jika  kamu  membeli
(kurma  yang  mutunya  lebih  tinggi), juallah  kurma  yang  mutunya  rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian  gunakanlah  uang  tersebut untuk  membeli  kurma  yang  bermutu tinggi  itu”  (Muhammad  Syafi’i Antonio,  2001:  49-52).  Adapun penjelasan di atas untuk menjelaskan bahwa  riba  adalah  haram  dan  untuk itu  diperlukan  sebuah  bank  yang dalam prakteknya menerapkan sistem  bagi  hasil  seperti  bank syariah. Dewasa  ini  hampir  seluruh negara menggunakan sistem perekonomian  yang  dipisahkan  dari ajaran  agama,  umat  Islampun  yang mempunyai  kewajiban  untuk  taat pada perintah Allah Swt dan RasulNya  banyak  yang  turut  andil dalam penggunaan sistem perekonomian tersebut. Islam sebagai  salah satu ajaran yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia mengatur berbagai  aspek  kehidupan  manusia termasuk aspek ekonomi. Pengaturan ini tentunya bertujuan untuk
kehidupan  yang  damai,  tentram  dan bahagia  tidak  hanya  di  dunia  tetapi juga kehidupan yang abadi di akhirat kelak.
Menurut    Pasal    1  Ayat  (7) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah menyatakan  bahwa  Bank  Syariah adalah  bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum  Syariah dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah. Bank  Syariah  adalah  bank  yang sistem  operasionalnya  berdasarkan pada  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam, yang  bersumber  pada  Al-Quran, Sunnah  dan  Ijma  para  ulama  (Wati Rahmi Ria, 2005: 74 ). Bank syariah menawarkan produk-produk
perbankan  syariah  yaitu  sebagai berikut:
1. al-wadi’ah (simpanan), merupakan  titipan  atau  simpanan pada  bank  syariah.  Prinsip al- wadi’ah merupakan titipan murni
dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum    yang    harus    dijaga    dan dikembalikan  kapan  saja  bila  si penitip menghendaki;
2. pembiayaan  dengan  bagi  hasil bank  syariah  untuk  penyaluran dana  dikenal  dengan  istilah pembiayaan.  Prinsip  bagi  hasil dalam bank syariah yang diterapkan  dalam  pembiayaan dapat  dilakukan  dalam  4  akad utama yaitu: a. al-musyarakah, merupakan akad  kerjasama  antara  dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu;
b. al-mudharabah, merupakan akad  kerjasama  antara  kedua belah  pihak,  dimana  pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola;
c. al-muza’arah, adalah  kerja- sama  pengolahan  pertanian antara pemilik    lahan dengan penggarap lahan;
d. al-musaqoh, merupakan bagian dari al-muza’arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan  menggunakan  dana dan peralatan mereka sendiri.
3. bai’al  murabahah, merupakan kegiatan  jual  beli  pada  harga pokok dengan tambahan
keuntungan yang disepakati;
4. bai’as-salam, merupakan  pem- belian  barang  yang  diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka; 5. bai’al-istihna’, merupakan bentuk  khusus  dari  akad bai’as-
salam , oleh karena  itu ketentuan dalam bai’al-istihna’ mengikuti ketentuan  dan  aturan bai’as- salam;
6. al-ijarah (leasing)  merupakan akad  pemindahan  hak  guna  atas barang  atau  jasa,      melalui pembayaran   upah  sewa,  tanpa diikuti    dengan      pemindahan kepemilikan  atas  barang  itu
sendiri;
7. al-wakalah (amanat) atau wakilah merupakan  penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain;
8. al-kafalah (garansi),  merupakan
jaminan  yang  diberikan  penan- ggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak
kedua atau yang ditanggung;
9. al-hawalah, merupakan pengalih- an  utang  dari  orang yang berutang  kepada  orang  lain  yang wajib menanggungnya;
10. ar-rabn, merupakan kegiatan
menahan salah satu harta milik si peminjam  sebagai  jaminan  atas pinjaman yang diterimanya (Kasmir, 2002: 180-190). Untuk lebih mendorong terciptanya    perbankan    yang tangguh  dan  efisien,  diperlukan pengaturan  mengenai  pembukaan bank  yang  jelas  dan  memberikan kepastian hukum bagi para pelakunya. Melalui berbagai ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2008  Tentang  Perbankan.  Namun, menginggat kajian mengenai perbankan  syariah  khususnya  UUS dalam Undang-Undang tersebut belum spesifik. Sehingga perlu diatur secara  khusus  dalam  suatu  Undang-
Undang  tersendiri,  maka  pemerintah
melalui  Bank  Indonesia  mengeluar- kan sebuah regulasi mengenai perbankan syariah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah, beserta peraturan pelaksananya  yang  lebih  khusus mengatur  tentang  UUS,  seperti Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 6/24/PBI/2004  Tentang  Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/13/PBI/  2005  Tentang  Kewajiban Penyediaan  Modal  Minimum  Bank Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Umum  Konvensional  Menjadi  Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah  Dan  Pembukaan  Kantor
Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah Oleh  Bank  Umum  Konvensional.
Tidak  hanya  itu  karena  UUS berbentuk  Perseroan  Terbatas,  maka diatur dengan Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas. Berbagai    peraturan    tersebut diataslah yang akan dijadikan pedoman  dalam  pembukaan  sistem syariah  atau  UUS  pada  bank,  seperti bagaimana    dengan  prosedur  bank konvensional  yang  membuka  system syariah  (UUS)  yang  terdiri  dari pembuatan  akta  pendirian  sistem syariah  (Unit  Usaha  Syariah)  di notaris,  permohonan  izin  untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian sistem syariah (Unit Usaha Syariah),  pengesahan  akta  pendirian sistem  syariah  (Unit  Usaha  Syariah) oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  pendaftaran  dalam  daftar perusahaan, pengumuman dalam
Tambahan Berita Negara, dan permohonan izin usaha untuk melakukan  kegiatan  usaha  sistem syariah (Unit Usaha Syariah). Berdasarkan    uraian  tersebut bagaimana prosedur pembukaan Unit   Usaha    Syariah   pada   Bank Konvensional?

## II. Pembahasan
Prosedur pembukaan unit usaha syariah pada bank konvensional    terdiri   dari beberapa tahapan yaitu pembuatan akta pendirian sistem syariah (Unit Usaha Syariah) di Notaris, permohonan izin untuk memperoleh persetujuan prinsip  pendirian  sistem  syariah (Unit  Usaha  syariah)  kepada  Direksi Bank  Indonesia,  pengesahan  akta pendirian sistem syariah (Unit Usaha Syariah)  oleh  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  Pendaftaran dalam daftar perusahaan, pengumuman dalam Tambahan
Berita  Negara,  dan  permohonan  izin usaha  untuk  melakukan  kegiatan usaha  sistem  syariah  (Unit  Usaha Syariah)    yang  selanjutnya  akan dibahas sbb:
a. Pembuatan      Akta      Pendirian Sistem    Syariah      (UUS)    di Notaris
Tahapan    pertama    pembukaan system  syariah (Unit Usaha Syariah) adalah  pembuatan  akta  pendirian badan hukum UUS dihadapan Notaris.  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan
didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam  bahasa  Indonesia.  Menurut Pasal  7  Ayat  (1)  di  atas  yang
dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan  atau  badan  hukum.
Badan hukum ini dibentuk berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang  atau  lebih yang  berarti mempunyai  lebih  dari  satu  orang pemegang saham.  Akta  pendirian itu merupakan  perjanjian  yang  dibuat secara otentik yang memuat
anggaran dasar  yang telah disepakati dan  ditandatangani  oleh  para  pendiri
UUS.
Berdasarkan    ketentuan      di atas   dapat  dijelaskan  bahwa untuk mendirikan  UUS  berbentuk  badan hukum  Perseroan  Terbatas  para pendiri UUS  harus  menghadap notaris  untuk  minta  dibuatkan  akta otentik pendirian badan hukum UUS yang  sekaligus  memuat  anggaran dasar  UUS.  Sejak  akta  pendirian ditandatangani  oleh  para  pendiri, Selanjutnya  akta  pendirian  badan hukum  UUS  dapat  diperoleh  dan terdapat  hubungan  kontrak  antar pendiri  dengan  segala  tanggung jawabnya. Hubungan kontrak tersebut  belum  menciptakan  status badan hukum sebelum disahkan oleh
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 7  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  yang  menyatakan  bahwa perseroan  memperoleh  status  badan hukum  pada  tanggal  diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. b.  Permohonan      Izin      Untuk
Memperoleh      Persetujuan Prinsip    Pendirian  Sistem Syariah (Unit Usaha Syariah)
Tahapan    kedua    pendirian
UUS  adalah  permohonan  izin  untuk memperoleh persetujuan prinsip,
yaitu  persetujuan  untuk  melakukan persiapan pendirian UUS. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya  oleh  seorang calon  pemilik  kepada  direksi  Bank Indonesia. Permohonan tersebut disampaikan  kekantor  pusat    Bank
Indonesia. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal 6 Ayat  (1)      Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah menyatakan bahwa Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  Ayat  (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur  Bank  Indonesia  dan  wajib disertai dengan:
1. rancangan  akta  pendirian  badan hukum, termasuk rancangan anggaran  dasar  yang  sekurang- kurangnya memuat:
a) nama dan tempat kedudukan;
b) kegiatan usaha sebagai bank;
c) permodalan;
d) kepemilikan;
e) wewenang,  tanggung  jawab, dan  masa  jabatan  Direksi serta dewan       Komisaris;
f) penempatan  dan  tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah.
2. data kepemilikan berupa:
a) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing  kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk  hukum  Perseroan
Terbatas/Perusahaan Daerah;
b) daftar  calon  anggota  berikut rincian jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, serta daftar  hibah  bagi  bank  yang berbentuk hukum koperasi.
3.  daftar  calon  anggota  Direksi,
dewan  Komisaris  dan  Dewan Pengawas  Syariah      disertai dengan:
a) pas  foto  1  (satu)  bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
b) fotokopi tanda pengenal yang dapat  berupa  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
c) riwayat hidup;
d) contoh  tanda  tangan  dan paraf;
e) fotokopi Kartu Izin Menetap    sementara  (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi Warga Negara Asing; f) surat      pernyataan      pribadi yang      menyatakan      tidak pernah melakukan tindakan  tercela  di  bidang perbankan,  keuangan,  dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti  melakukan  tindak pidana kejahatan, dan tidak   sedang    dalam    masa pengenaan    sanksi  untuk dilarang  menjadi  pengurus bank    sebagaimana        diatur dalam    ketentuan   Penilaian Kemampuan  dan  Kepatutan
( Fit  and  Proper  Test )    yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
g) surat    pernyataan    pribadi yang    menyatakan    bahwa yang bersangkutan tidak pernah  dinyatakan  pailit  dan tidak pernah menjadi pemegang  saham,  anggota Direksi  atau  Komisaris  yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perseroan dinyatakan  pailit      berdasar ketetapan  pengadilan  dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; h) surat  keterangan  atau   bukti tertulis   dari   tempat   bekerja sebelumnya mengenai pengalaman   operasional   di bidang    perbankan  syariah bagi calon   anggota   Direksi atau      bagi      calon      anggota dewan  Komisaris  yang  telah
berpengalaman; i) surat        keterangan      dari lembaga pendidikan mengenai        pendidikan perbankan      syariah      yang pernah      diikuti      bagi    calon anggota  Direksi  atau  bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
j) surat  pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan  tidak  rangkap jabatan melebihi ketentuan:
1) sebagai    anggota    dewan Komisaris    sebanyak- banyaknya  pada  1  (satu) bank lain;
2) sebagai  anggota  dewan Komisaris,  Direksi,  atau
Pejabat  Eksekutif  yang memerlukan tanggung jawab  penuh  sebanyak- banyaknya  pada  2 (dua) lembaga/perusahaan  lain bukan bank;
k) surat  pernyataan dari anggota Direksi    bahwa    yang bersangkutan    tidak  rangkap jabatan    sebagai    anggota Direksi,    Komisaris,    atau Pejabat                              Eksekutif pada  perusahaan  dan  atau lembaga lain;
l) surat    pernyataan    dari anggota    Dewan    Pengawas
Syariah  bahwa  bersangkutan tidak rangkap jabatan
sebagai    anggota           Dewan Pengawas      Syariah      lebih dari 2 (dua)   bank  lain  dan 2 (dua)  lembaga    keuangan syariah bukan bank;
m) surat  pernyataan dari anggota Direksi dan dewan Komisaris bahwa  yang  bersangkutan tidak    mempunyai    hubungan keluarga    dengan  mayoritas anggota  dewan  komisaris/ dewan Direksi sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan    Komisaris    atau anggota  dewan Direksi; n) surat    pernyataan    dari anggota    Direksi    bahwa yang bersangkutan baik secara  sendiri-sendiri    atau bersama-sama  tidak  memiliki saham  melebihi  25%  dari modal  disetor  pada  suatu perusahaan lain;
Syarat-syarat    tersebut    harus dilengkapi,    agar    permohonan    izin dapat diterima oleh Bank Indonesia.
c. Pengesahan    Akta    Pendirian Sistem    Syariah    (Unit  Usaha Syariah)  Oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Tahapan      ketiga      pendirian UUS adalah permohonan   Pengesah- an   akta pendirian UUS oleh Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Pengesahan ini penting karena status badan  hukum  UUS  dapat  diperoleh setelah  akta  pendirian  disahkan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  sesuai  dengan  Pasal  7  Ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.  Pengesahan  itu  bertujuan untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi penipuan dikemudian hari.
Menurut    Pasal    9    Undang- Undang  Nomor  Nomor  40  Tahun
2007    Tentang  Perseroan  Terbatas menyatakan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum perseroan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  7  Ayat  (4),  pendiri bersama-sama mengajukan permohonan  melalui  jasa  teknologi informasi  sistem  administrasi  badan hukum  secara  elektronik  kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: 1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan usaha perseroan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. alamat lengkap perseroan. Pasal    10  Ayat  (1)      Undang- Undang    Nomor   40  Tahun   2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  dan keterangan mengenai dokumen pendukung  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Menteri langsung memberitahukan  penolakan  beserta alasannya  kepada  pemohon  secara elektronik  setelah  itu  dalam  jangka waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (3).
Apabila semua persyaratan telah  dipenuhi  dan  lengkap  paling lambat  14  (empat  belas)  hari,
Menteri menerbitkan keputusan tentang  pengesahan  badan  hukum
perseroan yang ditandatangani secara elektronik.  Adanya  jangka  waktu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk  memberikan  pelayanan  yang baik agar tidak ada kesalahan.
d. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan
Tahapan    yang    keempat adalah   pendaftaran  akta  pendirian beserta  surat  pengesahan  dalam daftar  perusahaan.  Dalam  Pasal  29 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  menyatakan  bahwa  daftar perseroan diselenggarakan oleh
Menteri.  Menteri  tersebut  adalah
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  menyatakan  bahwa  daftar perseroan  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  memuat  data  tentang perseroan yang meliputi:
1. nama    dan    tempat    kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu    pendirian, dan permodalan;
2. alamat lengkap perseroan sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 5; 3. nomor dan tanggal akta pendirian  dan  keputusan  menteri mengenai pengesahan badan hukum  perseroan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(4);
4. nomor    dan    tanggal    akta perubahan   anggaran   dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana maksud dalam pasal 23 Ayat (1);
5. nomor    dan    tanggal    akta perubahan   anggaran  dasar  dan tanggal penerimaan    pemberita-
huan  oleh  Menteri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (2); 6. nama    dan    tempat  kedudukan notaris    yang    membuat    akta pendirian  dan  akta  perubahan anggaran dasar; 7. nama    lengkap    dan    alamat pemegang      saham,      anggota direksi,  dan  anggota  dewan komisaris perseroan;
8. nomor      dan    tanggal      akta pembubaran      atau    nomor    dan tanggal    penetapan  pengadilan tentang   pembubaran   perseroan yang  telah  diberitahukan  kepada Menteri;
9. berakhirnya  status  badan  hukum perseroan;
10. neraca dan laporan laba rugi dari tahun  buku  yang  bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit. Pasal  29  Ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa   data   perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimasukkan  dalam  daftar  perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
1. keputusan    Menteri    mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan  anggaran  dasar  yang memerlukan persetujuan;
2. penerimaan      pemberitahuan perubahan  anggaran  dasar  yang tidak memerlukan persetujuan;
3. penerimaan pemberitahuan
perubahan  data  perseroan  yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
Tujuan  dari  pendaftaran  ini adalah  untuk  mencatat  bahan-bahan keterangan  yang  diperbuat  secara benar  dari  suatu  perusahaan  dan merupakan  sumber  informasi  resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan  mengenai  identitas, data, serta keterangan lainnya tentang  perusahaan  yang  tercantum dalam  Daftar  Perusahaan  dalam rangka menjamin kepastian usaha. e. Pengumuman Dalam

## Tambahan Berita Negara
Tahapan      kelima      adalah pengumuman    berdirinya    UUS dalam  Tambahan  Berita  Negara Republik  Indonesia.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  30  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang  Perseroan  Terbatas  yang menyatakan bahwa Menteri mengumumkan  dalam  Tambahan berita negara Republik Indonesia:
1. akta  pendirian  perseroan  beserta keputusan  Menteri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (4);
2. akta  perubahan  anggaran  dasar perseroan beserta keputusan Menteri  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1);
3. akta  perubahan  anggaran   dasar yang  telah  diterima  pemberita- huannya oleh  Menteri.
Pengumuman   dilakukan   oleh
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dalam  waktu  paling  lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal  diterbitkannya  keputusan
Menteri.  Pengumuman  ini  dilakukan oleh direksi UUS  yang bersangkutan dan  direksi  bertanggung  jawab  atas pengumuman tersebut, dan bagaimana jika pengumuman tersebut  tidak  dilakukan,    maka direksi  bertanggung  jawab  penuh atas segala perbuatan yang dilakukan perseroan. Tentang makna keharusan diumumkan  dalam  berita  negara, kiranya  kita  semua  sudah  maklum yaitu  sebagai  publikasi  yang  lebih luas  lagi.  Dalam  praktek,  apa  yang
diumumkan  dalam  berita  negara  itu hanyalah  berita  tentang  didirikannya PT disertai tentang identitas penting. Mengenai  isi  selengkapnya  dari  akta pendirian yang telah disahkan berikut bukti  pendaftaran  pada  pengadilan dan petikan surat keputusan pengesahan Menteri yang bersangkutan  dimuat  dalam  suatu lembaran  tersendiri,  yaitu  apa  yang dinamakan Tambahan Berita Negara. Untuk  setiap  1  (satu)  PT  diterbitkan 1(satu)  Tambahan  Berita  Negara (Rudhi Prasetya, 2001:152).
Maksud  dari  apa  yang  termuat di  atas  adalah  agar  masyarakat, khususnya  pihak  ketiga/pihak-pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar PT.
f. Permohonan Izin Usaha Untuk Melakukan  Kegiatan  Usaha Sistem  Syariah  (Unit  Usaha Syariah)
Tahapan      keenam      adalah Permohonan      izin    usaha      untuk melakukan kegiatan UUS.
Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Umum  Konvensional  Menjadi Bank  Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Oleh Bank Umum Konvensional menyatakan  bahwa Permohonan izin perubahan  kegiatan  usaha  diajukan oleh  Bank  kepada  Gubernur  Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
1. anggaran dasar Bank;
2. rancangan akta perubahan anggaran  dasar  yang  paling kurang memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah; c. permodalan dalam hal terjadi perubahan
d. kepemilikan dalam hal terjadi perubahan
e. wewenang,      tanggung  j awab,    dan    masa        jabatan Direksi        serta          dewan komisaris  dalam  hal  terjadi perubahan f. penempatan Dewan Pengawas        Syariah        dan tugas-tugasnya  yang  telah disetujui  oleh   rapat  umum pemegang  saham  dan  dibuat dihadapan    notaris  dalam bahasa Indonesia.
3. notulen  rapat  umum  pemegang saham;
4. data berupa:
a. daftar      calon        pemegang saham    berikut    rincian besarnya masing-masing kepemilikan       saham      bagi bank yang berbentuk hukum        Perseroan  terbatas/ Perusahaan Daerah;
b. daftar  calon  anggota  berikut rincian jumlah simpanan pokok dan wajib, serta daftar hibah    bagi    bank    yang berbentuk  hukum  koperasi; dalam  hal  terjadi  perubahan kepemilikan.
5. daftar    calon    anggota    Direksi, dewan  Komisaris  dan  Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
a. pas  foto  1  (satu)  bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
b. fotokopi tanda pengenal yang dapat  berupa  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
c. riwayat hidup;
d. contoh  tanda  tangan  dan paraf ;
e. Fotokopi      kartu      izin menetap  sementara   (KIMS)
dan fotokopi surat izan bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing; 6. surat    pernyataan    pribadi    yang menyatakan tidak pernah melakukan  tindakan  tercela  di bidang  perbankan,  keuangan  dan usaha lainnya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa    pengenaan    sanksi    untuk dilarang  menjadi    pengurus  bank sebagaimana diatur dalam
ketentuan  Penilaian  Kemampuan dan  Kepatutan  ( Fit  and  Proper
Test )  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia;
7. surat   pernyataan   pribadi   yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan    pailit    dan    tidak pernah menjadi pemegang saham,  anggota  Direksi  atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
8. surat keterangan  atau  bukti tertulis  dari  bank  tempat  bekerja sebelumnya mengenai pengalam-
an operasional di bidang perbankan  syariah  bagi  calon anggota Direksi  atau bagi   calon anggota dewan   Komisaris  yang telah berpengalaman;
9. surat  keterangan  dari      lembaga pendidikan  mengenai  pendidikan perbankan  syariah  yang  pernah diikuti bagi calon anggota
Direksi  atau  bagi  calon  anggota dewan  Komisaris  yang  belum berpengalaman;
10. surat  pernyataan  dari  anggota dewan  Komisaris  bahwa  yang bersangkutan  tidak  merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Govenance yang berlaku bagi bank yang melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan Prinsip Syariah; 11. surat  pernyataan  dari  anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak     merangkap jabatan  sebagai  anggota  Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada  bank,  perusahaan  dan  atau lembaga lain sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  tentang  Pelaksanaan Good Corporate Govenance
yang  berlaku  bagi  bank  yang melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
12. surat  pernyataan  dari  anggota Direksi  dan  dewan  Komisaris bahwa  yang  bersangkutan  tidak mempunyai  hubungan  keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Govenance yang  berlaku  bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; 13. surat  pernyataan  dari  anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama tidak  memiliki  saham  melebihi 25%  (dua  puluh  lima  perseratus) dari  modal  disetor  pada  suatu perusahaan lain;
14. surat  pernyataan  dari  anggota Dewan  Pengawas  Syariah  bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang bank  umum  yang  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Semua  kelengkapan  tersebut wajib dilengkapi jika akan mengajukan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha UUS.

## III. Penutup
Tahapan    pertama    pembukaan sistem  syariah (Unit Usaha Syariah) adalah  pembuatan  akta  pendirian badan hukum UUS dihadapan Notaris.  Tahapan    kedua    pendirian UUS  adalah  permohonan  izin  untuk memperoleh persetujuan prinsip,
yaitu  persetujuan  untuk  melakukan persiapan  pendirian  UUS  sesuai dengan  Pasal 6 Ayat (1)   Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004  Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Tahapan      ketiga      pendirian UUS adalah permohonan Pengesahan akta pendirian UUS oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Tahapan keempat adalah pendaftaran   akta  pendirian  beserta surat pengesahan dalam daftar perusahaan  sesuai  Pasal  29  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007.
Tahapan      kelima      adalah pengumuman    berdirinya    UUS dalam  Tambahan  Berita  Negara
Republik Indonesia berdasarkan Pasal  30  Ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007.
Tahapan      keenam      adalah Permohonan      izin    usaha      untuk melakukan kegiatan UUS.

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad    Syafii.  2001. Bank    Syariah  Dari  Teori  Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. Muhammad, Abdulkadir. 2004.
Hukum      dan      Penelitian Hukum .    Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti. Rahardja,  Prathama.  1997. Uang  &
Perbankan .  Jakarta:  Rineka
Cipta.
Simorangkir,  O.P.  2004. Pengantar
Lembaga      Keuangan    Bank dan    Non  Bank, Bogor:  Ghalia Indonesia. Sumitro  Warkum,  1997. Asas-Asas Perbankan      Islam      dan Lembaga-Lembaga  Terkait  di
Indonesia. PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Suyatno, Thomas. 1994. Kelembagaan Perbankan . Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Usman,    Rachmadi.  2001 .    Aspek-
Aspek    Hukum  Perbankan  Di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Ria,  Wati  Rahmi.  2005. Buku    Ajar Hukum    Perbankan  Islam .
Bandar Lampung: Sinar Sakti.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2008 Tentang Perbankan
Syariah.