## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5248/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
Ray Caesar 1 Evi Priyanti 2 Rachmat Ramdani 3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Article Info Abstract Article history: Received : 25 May 2023 Publish : 06 July 2023 The objectives of this research are to determine and analyze the policy implementation of Building Permit at Office of One Stop Services and Investment of Bekasi City. Type of this research is qualitative by taking community and officers/staff office of One Stop Services and Investment of Bekasi City  as informants  which  were  determined  purposively.  Data  collection  methods  include  participant observation,  in-depth interviews,  documentation,  and triangulation,  while  data analysis  techniques include data reduction, display the data and draw conclusions and verification. The result shows that policy implementation of Building Permit in the Bekasi City is already running, but it is not maximized due  to  the  content  of  the  policy  such  as  low  knowledge  and  understanding  as  well  as  the  public awareness  in  acquiring  of  Building  Permit.  Involved  resources  have  limitedness,  both  in  terms  of quality and quantity, while the context implementation (implementation environment) is not maximized due to the low level of compliance with policy targets because of slow and complex service.
Keywords: Public Poilicy Implementation Environment
Info Artikel Abastrak Article history: Diterima: 25 May 2023 Publis : 06 Juli 2023 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengambil informan masyarakat dan pejabat/staf Dinas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Penanaman  Modal  Kota  Bekasi  yang  ditentukan  secara purposif.  Metode  pengumpulan  data  meliputi  observasi  partisipan,  wawancara  mendalam, dokumentasi, dan triangulasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kota  Bekasi  sudah  berjalan,  namun  belum  maksimal  karena  muatan kebijakan  seperti  rendahnya  pengetahuan  dan  pemahaman  serta  kesadaran  masyarakat  dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Sumber daya yang terlibat memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sedangkan konteks implementasi belum maksimal karena rendahnya tingkat kepatuhan terhadap sasaran kebijakan karena pelayanan yang lambat dan kompleks.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ray Caesar
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: arayrayen@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan peningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukan bahwa pembangunan  fasilitas  publik  harus  disertai  dengan  peningkatan  kualitas  dan  efektifitas pelayanan  itu  sendiri,  sehingga  secara  maksimal  dapat  mendorong  peningkatan  kesejahteraan masyarakat didaerah. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak bergantung pada kinerja dan kemampuan pegawai sipil (Marliani, L. 2019:17). Dalam studi Ilmu Pemerintahan, kajian ilmu  tersebut  dituntut  untuk  menjadi  solusi  bagi  setiap  permasalahan  yang  muncul  ditengah- tengah  masyarakat  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  melayani  kepentingan  masyarakat dalam suatu negara.
Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  04  Tahun  2017  Tentang  Persetujuan  Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi  khusus  oleh  Pemerintah  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan persyaratan  administratif  dan  persyaratan  teknis  yang  berlaku.  Izin  ini  diberikan  oleh  Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  merupakan  salah  satu  produk  hukum  untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus  kepastian  hukum.  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dipenuhi  dalam  suatu  kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki fungsi penting dan  menentukan  pada  tahap  pemanfaatan  ruang  sebagai  upaya  antisipasi  penurunan  kualitas ruang  akibat  pemanfaatan  ruang  yang  kurang  sesuai.  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain  itu,  adanya  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  menunjukkan  bahwa  rencana  konstruksi bangunan  tersebut  juga  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  maksud  untuk  kepentingan bersama ( Situngkir, R. 2021:664) .
Langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bekasi menyambut otonomi daerah dalam hal bidang pelayanan perizinan ialah dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bekasi  (DPMPTSP).  Keberadaan  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  ini  merupakan  wujud  dari  perangkat daerah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di kota Bekasi sebagaimana yang tertuang pada  peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No  97  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  daerah  Kota  Bekasi  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  pemberlakuan  aturan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB). Sejalan dengan fungsi pemerintah daerah dengan regulator maupun public service dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka memberlakukan izin mendirikan bangunan tersebut lebih  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  04  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan, Restribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB). kebijakan ini telah mempunyai kekuatan legal, untuk di implementasikan karena telah melalui proses legalisasi.
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  bertujuan melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang  tertib  dan  memenuhi  standar  Teknik  bangunan  secara  estetika,  sehingga  aman,  nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunaannya.
Selain  itu  penerapan  kebijakan  IMB  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi langsung bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan restribusi dari izin tersebut  merupakan  biaya  atas  jasa  penerbitan  surat  atau  sertifikat  izin  mendirikan  bangunan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik oleh pemerintah dan masyarakat, baik orang pribadi maupun badan.
Adanya  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  berfungsi  supaya  pemerintah  daerah  dapat mengontrol  dalam  rangka  pendataan  fisik  kota  sebagai  dasar  yang  sangat  penting  bagi perencanaan,  pengawasan,  dan  penertiban  pembangunan  kota  yang  terarah  dan  sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan (Simbawa, A. 2022:10). Sebagai salah satu Kota terpadat dan  Kota  bagian  dari  Metropolitan  Jabodetabek  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Kota  Bekasi  yang mempunyai kedudukan yang penting dan strategis. Kota Bekasi juga merupakan salah satu tujuan kota  untuk  industri,  pusat  pembelanjaan,  dan  kota  jasa  yang  karena  itu  pembangunan  dan penataan  sarana  dan  prasarana  sangat  ditentukan  oleh  keberadaan  lingkungan  yang mempengaruhinya,  seperti  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  pertambahan penduduk yang semakin pesat sehingga perkembangan dan pertumbuhan tersebut memerlukan pengaturan  tata  ruang  dan  peruntukan  lahan  yang  sesuai  dengan  kegiatan  penataan  kota  yang sehat, rapi, aman dan nyaman. Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan harapan bangunan-bangunan yang ada terstuktur dengan rapi dan tidak tumpang tindih.
Bedasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  menyimpulkan  adanya  beberapa fenomena  masalah  atau  kendala  dalam  rangka  pelaksanaan  pelayanan  IMB  pada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                                                                    xxxx
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya memiliki IMB;
1. Masyarakat menganggap tidak memiliki IMB atau melanggar IMB tidak diberikan sanksi;
2. Sanksi dengan proses hukum tidak dilaksanakan;
3. Masyarakat mengeluh tentang biaya restribusi IMB sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mengurus IMB.
4. Sosialisasi yang belum berjalan maksimal;
5. Adanya indikasi Pungli;
6. Koordinasi  dengan  instasi  terkait  lainnya  belum  efektif,  dan  kendala  lainnya  yang bersifatteknis.  Kondisit  ersebut  dapat  berdampak  pada  tidak  maksimalnya  implementasi kebijakan / program pelayanan perizinan yang telah ditetapkan.
Bedasarkan terjadinya berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi, karena ini penting untuk dilakukannya  penelitian terkait dengan fenomena -fenomena yang terjadi pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mengkaji menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle (1980:11) yang terdiri dari Isi Kebijakan ( Content of policy) dan lingkungan implementasi (Context of implementation) yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

## 2. METODE
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dengan analisis  data  kualitatif  yaitu  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya,  kemudian  disusun,  dijelaskan  dan  dianalisis. Menurut Sugiyono (2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  dengan  variabel  yang  lain.  Penelitian  deskriptif kualitatif  menafsirkan  dan  menuturkan  data  yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang  sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Sedangkan metode kualitatif deskriptif yang ditetapkan oleh Suharsimi Arikunto (2005) adalah untuk mengumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2003:23) bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain (Arifin, Z. 2020:55).
Penelitian  deskriptif  kualitatif  menafsirkan  dan  menuturkan  data  yang  bersangkutan dengan  situasi  yang  sedang  terjadi,  sikap  serta  pandangan  yang  terjadi  didalam  masyarakat, pertentangan  2  keadaan  /  lebih,  hubungan  antar  variabel,  perbedaan  antar  fakta,  pengaruh terhadap  suatu  kondisi,  dan  lain-lain.  Sedangkan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  ditetapkan oleh Arikunto (2005) adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada,  yaitu  keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Tujuan  dari kualitatif  deskriptif  yaitu  membuat  penjelasan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif tidak  perlu  mencari  atau  menerangkan  saling  hubungan  antar  korporasi,  sehingga  juga  tidak memerlukan hipotesis. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data  dalam  bentuk  atau  ditransformasikan  menjadi  bilangan  atau  angka,  tidak  boleh  dengan rumus dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik, secara umum metode deskriptif bertugas untuk melakukan representatif objek mengenai gejala- gejala yang terdapat didalam penelitian (Yuliani, W. 2018:83).
Informan penelitian ini adalah masyarakat dan apparat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bekasi.  Informan  tersebut  ditentukan secara purposive. Menurut  Sugiyono  (2011:216) purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan
dan  tujuan  tertentu.  Artinya  peneliti  dengan  sengaja  memilih  informan  yang  dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pertimbangan yang dimaksud yaitu informan yang merupakan apparat/pegawai yang melayani dan masyarakat yang dilayani terkait permasalahan IMB di Kota Bekasi. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, teknik dokumentasi, dan observasi, sedangkan teknik analisi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel  besar,  yaitu  Isi  Kebijakan (Content  of  policy) dan  lingkungan  implementasi (Context ofimplementation) . Dalam membuat sebuah kebijakan maka hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah isi dari sebuah kebijakan yang dibuat tersebut, dimana isi kebijakan harus dapat  bisa  memenuhi  kebutuhan  kelompok  sasaran  dari  sebuah  kebijakan  yang  dibuat.  Isi kebijakan  menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasinya, karena kualitas kebijakan dinilai berhasil karena telah melalui tahapan penetapan dan penentuan isi kebijakan sebelum dilaksanakan. Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle kan bahwa  isi  kebijakan  menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  implementasinya,  di  mana  ia mengkategorikan  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  apabila  isi  kebijakannya memiliki enam  kriteria yang ia maksud kan yaitu kepentingan-kepentingan yang terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.

## Isi Kebijakan (Content of Policy)
Dalam membuat sebuah kebijakan maka hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah isi dari sebuah kebijakan yang telah dibuat, dimana isi sebuah kebijakan harus dapat bisa memenuhi  kebutuhan  kelompok  sasaran  dari  sebuah  kebijakan  yang  dibuat.  Isi  kebijakan menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi,  karena kualiatas  kebijakan  dinilai  berhasil  karena  telah  melalui  tahan  penetapan  dan  penentukan  isi kebijakan sebelum dilaksanakan. Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle, bahwa isi  kebijakan  menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  implementasinya,  yaitu  bedasarkan kepentingan  kelompok  sasaran,  tipe  manfaat,  derajat  perubahan  yang  diinginkan,  letak pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  program,  dan  sumber  daya  yang  digunakan.  Dalam pelaksanaan implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi ingin dilihat apakah kebijakan IMB di Kota Bekasi telah memenuhi enam kategori isi kebijakan sesuai dengan teori Merille S. Grindle, berikut penjelasannya.
Berkaitan  dengan content  of  policy (isi  kebijakan)  dalam  implementasi  kebijakan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang  di  telah  dilaksanakan  oleh peneliti memberikan gambaran, dimana kepentingan kelompok sasaran pada kebijakan ini ada yang sudah terpenuhi dari masyarakat dan ada yang belum dari pihak dinas, yang ditujunjukan oleh keinginan masyarakat mengurus IMB disebabkan oleh kepentingan pribadi dari masyarakat yang membutuhkan IMB sebagai persyaratan untuk keperluan lainnya.
Keperluan  masyarakat  yang  mendesak  akan  dapat  menimbulkan  kemauan  masyarakat untuk mengurus IMB di  Kota Bekasi. Hal ini dapat dikatakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat  kepentingan  mereka  untuk  membuat  IMB  akan  mudah  dengan  adanya  kebijakan tersebut.  Lalu  tetapi  dari  pihak  dinas  ditinjau  dari  kepentingan  kelompok  DPMPTSP  bekerja sama  dengan  dinas  lainnya  seperti  Dinas  Tata  Ruang,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota, Dinas Perhubungan saling terkait dalam pelaksanaan IMB, tetapi  dalam  kenyataannya  di  lapangan  dari,  dan  temuan  yang  di  temukan  peneliti  yang  di lakukan  dinas  dalam  impelementasi  kebijakan  adanya  kurang  sosialisasi  dari  dinas  kepada masyarakat  tentang  pahamnya  pentingnya  mempunyai  IMB,  hal  ini  berdampak  pada  tidak efektifnya  implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi,  kurang  lancarnya  komunikasi  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                                                                    xxxx
terjalin pihak dinas dan instansi terkait dengan masyarakat disebabkan karena tidak maksimalnya sosialisasi  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  kewajiban  mengurus  IMB.  Sosialisasi  yang dilakukan DPMPTSP tentang pelaksanaan kebijakan IMB masih belum menjangkau masyarakat pengguna IMB.
Implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi dapat membantu pemerintah Kota Bekasi untuk  mengontrol  bangunan  yang  ada  di  Kota  Bekasi,  adanya  kebijakan  tersebut,  bangunan- bangunan yang ada sebelum tertera dan dikhawatirkan untuk kedepannya menimbulkan masalah dalam hal tata ruang. Selain itu dengan adanya IMB dapat memberikan kekuatan masyarakat atas kepemilikan  rumahnya,  tidak  hanya  itu  spesifikasi  bangunan  yang  dimiliki  masyarakat  juga terjamin, baik dari segi perencanaan maupun hasil pembangunannya.
Dari hasil uraian diatas disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi sudah  berhasil  dalam  kepentingan  kelompok  sasaran  sebagai  pihak  masyarakat,  proses administrasi  dalam  aktivitas  masyarakat  dapat  teratasi,  selain  itu  dengan  adanya  IMB  proses kesahan bangunan terjamin, serta dalam proses penataan ruang yang dilakukan pemerintah dapat terencana,  tetapi  dari  pihak  dinas  masih  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang pentingnya  IMB  hal  ini  menyebabkan  masih  adanya  masyarakt  yang  kurang  paham  apa pentingnya IMB.
Tipe  Manfaat,  keberhasilan  suatu  kebijakan  atau  program  yang  dilaksanakan  adalah indikator jenis manfaat yang bisa dipeloreh. Dari sebuah kebijakan harus bisa ditunjukan manfaat yang dipeloreh sebagai dampak positif jika sebuah kebijakan tersebut di implementasikan. Pada dasarnya  sebuah  kebijakan  yang  dibuat  akan  lebih  mudah  untuk  diimplementasikan  jika memberikan banyak manfaat bagi pelaksana maupun bagi kelompok sasarannya. Itulah sebabnya mengapa sebuah kebijakan haruslah memberikan sebuah manfaat bagi banyak kelompok, karena sangat terkait dengan keberhasilan atau kegagalan.
Kebijakan yang dimaksud pada konteks penelitian ini adalah kebijakan Izin Mendirikan Bangunan  yang  berada  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  04  Tahun  2017  tentang mengenai  prosedur  pendirian  bangunan  di  Kota  Bekasi.  Dengan  adanya  kebijakan  ini  telah memberikan  banyak  manfaat,  dalam  arti  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  maka pemerintah  maupun  masyarakat  mendapatkan  banyak  keuntungan,  seperti  yang  didapatkan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah yang meningkat, bangunan-bangunan yang tertata, kalau dari segi masyarakat yakni pelindungan hukum kepada kepemilikan properti, jual beli properti akan lebih mudah dan harganya tentunya lebih tinggi.
Implementasi kebijakan IMB itu sendiri memberikan banyak manfaat pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat seperti dengan adanya IMB dapat menunjukan keabsahan atau legalitas  dari  suatu  bangunan  yang  dimiliki  masyarakat.  IMB  mempunyai  manfaat  untuk mendapatkan rasa aman, keinadahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya serta nilai tambah antara lain harga bangunan yang akan naik dengan sendirinya, sebagai salah satu syarat pengajuan hipotik (kredit dengan jaminan tanah dan bangunan). Disamping jaminan kepastian hukum terhadap bangunan itu sendiri.
Lalu  hal  yang  tidak  kalah  penting  untuk  dikaji  adalah  keberadaan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang daerah. Menurut Peraturan Daerah  Nomor  04  Tahun  2017,  IMB  dimaksudkan  untuk  mengoptimalkan  penataan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang semakin berkembang pesat.
Dari  hasil  uraian  diatas  disimpulkan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efesien) akan bermanfaat  bagi  kepentingan  masyarakat  dan  pemerintah  sebagai  pengelola  dan  pengendali dalam penataan ruang, sehingga dalam pelaksanaannya IMB bukan hanya aturan yang memaksa masyarakat,  tapi  juga  merupakan  suatu  kebutuhan  dasar  dalam  pendirian  dan  kepemilikan bangunan.
Derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai,  setiap  kebijakan  harus  mempunyai  target  yang hendak dan ingin dicapai. Pada point ini menjelaskan bahwa pada implementasi kebijakan ijin
mendirikan bangunan harus memiliki suatu bukan perubahan yang jelas yang hendak membuat kebijakan yang ingin dicapai. Kebijakan yang di implementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan,  sehingga  dalam  suatu  kebijakan  tersebut  harus  memiliki  tangga  seberapa  besar perubahan  yang  dikendaki  dengan  adanya  kebijakan  izin  mendirikan  bangunan.  Karena  pada bahwasanya  pembuatan  kebijakan  tersebut  ditunjukkan  memang  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  yang  mana  nantinya  akan  berwujud  perubahan.  Sebuah  kebijakan  dibuat  selain harus memiliki banyak manfaat, harus pula memberikan perubahan yang membangun. Dengan kebijakan tersebut maka ada hal yang ingin dicapai terutama tentang perubahan. Adapun yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah seberapa besar sebuah kebijakan dibuat memberikan perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu proses implementasinya.
Oleh  karena  itu,  perlu  diperhitungkan  perubahan  seperti  apa  yang  diinginkan,  karena sebuah kebijakan tahun menuntut adanya perubahan juga akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Kebijakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kebijakan Izin Mendirikan Bangunan yang berada  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  4  tahun  2017,  Adapun  tercapainya  derajat perubahan  yang  ingin  dicapai  dalam  kebijakan  Izin  Mendirikan  Bangunan  ini  terlihat  dari bangunan tertib, aman, nyaman, teratur dan memiliki estetika dalam bangunan.
Lalu hal yang tidak kalah penting dapat dilihat dari tingkat perubahan yang diinginkan dari  implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi.  Perubahan  yang  didapatkan  selain  dengan adanya  kebijakan  IMB  tersebut  akan  menjadikan  bangunan-bangunan  di  Kota  Bekasi  sendiri tertib  dan  nyaman,  tetapi  kalau  dari  perspektif  implementor  yang  mengontrol  serta mengendalikan,  menurutnya  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  mendapatkan  berbagai macam  kendala  seperti  kurangnya  sosialisasi  yang  dapat  memberikan  informasi  kepada masyarakat tentang pentingnya IMB, dimana hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam  proses  sosialisasi  kepada  masyarakat,  dan  selain  itu  sumber  daya  pelaksana  juga  yang masih terbatas, baik dari kualitas maupun kuantitas.
Dari  hasil  uraian  diatas  disimpulkan  diperkuat  oleh  pengamatan  peneliti  yang  melihat bahwa apparat yang mengimplementasikan IMB di Kota Bekasi kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakt terhadap pentingnya IMB kurang dan  berdampak  pada  kesadaran  untuk  mengurus  IMB  juaga  belum  terlibat,  lalu  selanjutnya adanya juga aturan yang kurang tegas sehingga membuat masyarakat kurang termotivasi untuk mengurus  IMB, bedasarkan hasil keseluruhan yaitu bahwa perubahan yang diharapkan belum terlihat  bahwa  masyarakat  masih  tidak  mengerti  tujuan  dari  adanya  kebijakan  IMB  ini,  hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengurus IMB.
Letak Pengambilan Keputusan, pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam suatu kebijakan, pada saat kebijakan dibuat dan diputuskan untuk di implementasikan. Pada sisi lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, sisi pengambilan keputusan sangat terkait keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  sebuah  kebijakan.  Letak  pengambilan  keputusan  dalam implementasi kebijakan yg IMB di kota Bekasi sudah tepat artinya bahwa dengan keberadaan kebijakan  tersebut  dapat  mempengaruhi  proses  penataan  ruang  dalam  pembangunan  di  kota Bekasi  ke  depannya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  pelanggaran  terhadap  pembangunan dilakukan masyarakat, seperti contoh letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan ini  tentunya  menimbulkan  ketidaknyamanan  kepada  masyarakat.  Selain  itu  sebelum  adanya kebijakan  ini  masih  banyak  bangunan  tiga  terpantau  oleh  pemerintah  sehingga  dengan implementasinya saat ini membuat pembangunan yang didirikan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok dapat terpantau dan semua bangunan memiliki legalitas hukum.
Implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi  yang  dijalankan  oleh  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  sudah  tepat diimplemetasikan  di  Kota  Bekasi,  dimana  implementasi  kebijakan  tersebut  sudah  dijalankan sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  tugas  pokok,  fungsi  dan  rincian  tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                                                                    xxxx
Dari hasil uraian diatas disimpulkan terkait pengambilan keputusan, disimpulkan bahwa implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi  sudah  tepat  dilaksanakan,  sebab  karena  adanya kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang dalam pembangunan kedepannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti letak bangunan yang berdektan dengan badan jalan dan adanya bangunan yang belum terpantau.
Pelaksana  Program,  dalam  tes  pelaksanaan  program  adalah  indikator  terpenting  yang paling  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  sebuah  kebijakan  dilaksanakan.  Keberhasilan sebuah implementasi sangat tentukan dari pelaksana program yang memiliki kemampuan yang kompeten  dan  kredibel.  Tidak  hanya  itu,  pelaksana  program  bagus  juga  mendukung  program tersebut  dilaksanakan  dengan  sifat  yang  responsive,  Perilaku  yang  ramah  dan  sopan  serta memiliki rasa menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.
Pelaksanaan program kebijakan IMB di Kota Bekasi menunjukan bahwa pelaksanaannya telah diperkenalkan dan memperkenalkan prosedur pelayanan IMB serta pemberian keterangan terhadap  prosedur  IMB.  Adanya  hal  tersebut  merupakan  upaya  yang  dilakukan.  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa IMB yang baik dan sesuai prosedur.
Dari hasil uraian diatas disimpulkan terkait pelaksana program, maka disimpulkan bahwa bahwa dalam hal ini bahwa dalam implementasinya para aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  telat  memperkenalkan  prosedur pelayanan  IMB  yang  diupayakan  oleh  dinas  dan  ini  merupakan  salah  satu  proses  dalam pelaksanaan kebijakan yang transparan dan berkualiatas.
Selanjutnya pada aspek terakhir yaitu sumber daya yang digunakan, faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan.
Sumber  daya  manusia,  keberhasilan  atau  kegegalan  sebuah  implementasi  dari pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia,  dimana  sumber  daya  yang  utama  adalah  manusia, kegagalan yang sering terjadi  dalam implementasi  kebijakan salah satunya disebebkan karena staf yang tidak memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya masing-masing. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IMB di Kota Bekasi  DPMPTSP harus didukung oleh staff yang memadai, karena dukungan staff yang memadai sangat diperlukan dalam  implementasi  kebijakan  IMB  yang  memiliki  karakteristik  teknis  dan  spesifik  yang berhubungan dengan bangunan.
Menurut hasil wawancara, dukungan staff di DPMPTSP belum memadai, karena masih kekurangan staff yang kompeten dan belum memadai, hal ini bedasarkan faktor karena semakin meningkatnya perizinan-perizinan yang di  urus  DPMPTSP setiap harinya, pihak dinas sendiri mengakui  masih  kekurangan  sdm  yang  memumpuni  dalam  pembuatan  imb,  apalagi  setelah adanya kebijakan oss pusat, semakin banyak perizinan yang masuk kepada dinas dan ada faktor keterlambatan untuk mengikuti kebijakan tersebut.
Sumber daya finansial, Suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila adanya dana yang cukup dari pemerintah terhadap suatu program tersebut. Kaho yang mengutip pendapat Wajong (Rahmawati, 2005 : 38) berisi bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsiny dengan  efektif  dan  efesien  tanpa  biaya  yang  cukup  untuk  memberikan  pelayanan  dan pembangunan.  Faktor  dari  keungan  inilah  yang  merupakan  salah  satu  dasar  kriteria  untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumberdaya finansial ini yang dimasud adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kebijakan IMB.
Menurut hasil wawancara, anggaran untuk kebijakan ini sendiri tergantung dari sebarapa banyak kita bersosialisasi dan inovasi - inovasi yang dinas keluarkan akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran yang berasal dari pusat. Saat ini anggaran masih memadai.
Sumber  daya  waktu,  Bedasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pasal  15  Jangka  Waktu  Pelayanan  PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang tau peraturan pemerintah. Standar waktu menggunakan hari kerja tidak termasuk hari libur dan cuti.  Dinas  mempunyai  komitmen  untuk  menerapkan  prosedur  kerja  tersebut  dalam  rangka mempercepat  masyarakat  untuk  mempunyai  sertifikat  IMB.  Komitmen  tersebut  diwujudkan dalam bentuk penerapan prosedur kerja bedasarkan prinsip jelas, transparan dan tidak berbelit – belit  sepanjang  persyaratan  yang  diterapkan  sudah  terpenuhi.  Penentuan  standar  mampu menghemat  waktu  bagi  masyarakat  dengan  mudah  untuk  menyelesaikan  Izin  Mendirikan Bangunan.
Dari hasil uraian diatas disimpulkan terkait sumber daya, sebagian besar masyarakat yang sudah  memiliki  IMB  kurang  mengetahui  secara  jelas  prosedur  kerja  dalam  pengurusan  IMB. Pernyataan  yang  diberikan  oleh  dinas  dan  masyarakat  berbeda,  tidak  ada  kejelasan  apa  yang membuat  penertiban  sertifikat  IMB  tidak  sesuai  dengan  SOP  yang  telah  di  tetapkan.  Terlihat bahwa dari segi kepastian waktu yang diterima masyarakat berbeda-beda, kepastian yang kurang jelas membuat masyarakat tidak tahu kapan akan sertifikat IMB akan selesai. Selain itu masih kurangnya pemahaman  masyarakat  terkai  bagaimana prosedur kerja dan juga mekanisme  Izin Mendirikan  Bangunan  dikarenakan  kurangnya  informasi  –  informasi  yang  didapat.  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bekasi  sendiri  memiliki  website dimana masyarakat dapat mengakses informasi perizinan DPMPTSP Kota Bekasi dengan bebas.

## Konteks Kebijakan (Contetx of implementation)
Selain  isi  kebijakan  yang  menjadi  variabel  penting  dalam  menentukan  keberhasilan sebuah ember implementasi kebijakan, konteks kebijakan merupakan aspek atau variabel yang turut juga terkait atas keberhasilan sebuah kebijakan yang dilaksanakan  atau gagal dijalankan seringkali kebijakan pada saat di implementasikan hanya mempertimbangkan konten kebijakan meliputi isi kebijakan saja padahal dampak nyata yang lebih terlihat dari kebijakan akan tetapi pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Namun, sebenarnya kebijakan pada saat diimpelementasikan  harus  mempertimbangkan  konteks  kebijakan  atau  lingkungan  dimana tindakan  administrative  dilakukan.  Dalam  implementasi  kebijakan  banyak  sekali  aktor  yang bermunculan  yang  akan  mempengaruhi  pelaksanaannya,  dimulai  dari  para  perancana,  politisi dari berbagai tingkatan, kelompok elit, kelompok sasaran maupun pelaksana.
Pada  bagian  ini,  peneliti  akan  menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  terkait beberapa indaktor konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle yang meliputi, yaitu 1.) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat. 2.) Karekteristik Lembaga dan  Penguasa.  3)  Kepatuhan  dan  Daya  tanggap.  Selain  itu  isi  dari  kebijakan  terkait  dengan pelaksanaan kebijakan, konteks kebijakan juga perlu diperhatikan dalam pengimplementasiannya  suatu  kebijakan  agar  dapat  mengetahui  faktor  yang  menyebabkan kebijakan tersebut berhasil atau gagal dilaksanakan. Konteks kebijakan ini adalah variabel yang bisa menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga pada Implementasi Kebijakan  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Berikut  ini  merupakan  penjelasan  mengenai  konteks kebijakan pada pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.
Kekuasaan  dan  kepentingan  dalam  lingkup  lingkungan  dalam  suatu  kebijakan  perlu diperhitungkan  seberapa  besar  kekuatan  dan  kekuasaan  serta  kepentingan  –  kepentingan  dan program  ataupun  strategi  yang  digunakan  para  aktor  kebijakan  baik  yang  membuat, melaksanakan  atau  di  luar  hari  hal  itu.  Namun,  dengan  adanya  kekuasaan  dan  kepentingan tersebut kemudian bagaimana para aktor bisa membuat strategi untuk menjalan kebijakan secara lancar.Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang juga sebagai pelaksana kebijakan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu fasilitator sejauh ini telah membuat strategi agak IMB bisa berjalan dengan maksimal.
Dalam hal ini telah ditunjukan dengan menjalankan kewenangan yang didapatkan dari kebijakan tersebut di mana dengan adanya kebijakan tersebut para pelaksana dapat menjalankan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                                                                    xxxx
tugas pokok dan fungsinya dengan baik ditentukan oleh seberapa besar lingkungan implementasi dapat  mempengaruhinya.  Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Maka perlu diperhatikan karakteristik dari suatu  Lembaga  dan  rezim  yang  akan  mempengaruhi  kebijakan  yang  dimaksud  rezim  di  sini adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari anggota berkaitan dengan suatu isu dan menentukan yang  mana  saja  yang  dapat  dilakukan  atau  tidak  boleh  dilakukan  serta  bagaimana penyelesaiannya.
Dari hasil uraian diatas disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi sudah dijalankan bedasarkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam kebijakan IMB di Kota Bekasi.
Karakteristik  Lembaga  dan  penguasa,  dalam  pengimplementasiannya  suatu  kebijakan karakter dan para pelaksana kebijakan harus mempunyai karakteristik dimana kebijakan public yang  berusaha  untuk  merubaha  perilaku  manusia,  maka  pala  pelaksana  itu  haruslah berkarakterisik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Kinerja implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri–ciri yang tepat serta cocok dengan  badan  pelaksananya,  seberapa  tegas  pala  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.
Implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi  dilihat  dari  karakterisik  lembaga  dan penguasa dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah berjalan bedasarkan karakteristiknya dengan menjalankan kebijakan secara structural dan bedasarkan prosedur pelaksanannya, hal ini menjadi faktor yang penting karena dampak implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para aparat  pelaksana.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  konteks  implementasi  kebijakan  yang  akan dilaksanakan,  dimana  pelaksana  kebijakan  yang  ketat  bedasarkan  aturan.  Hal  tersebut memerlukan pelaksana yang demokratis dan persuasif.
Dari  hasil  uraian  diatas  disimpulkan,  bahwa  karakteristik  Lembaga  yang mengimplementasikan  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi  sudah  menjalankan  kebijakan  sesuai aturan pelaksananya, yang dijalankan bedasarkan struktur dan prosedur yang ditetapkan sehingga menunjukan implementasi IMB yang dapat berjalan sesuai aturan pelaksananya.
Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya  Respon  dari  Pelaksana,  Faktor  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana menjadi faktor yang penting,  sikap  pelaksana  jika  pelaksana  setuju  dengan  bagian–bagian  dari  isi  kebijakan  maka mereka pelaksana akan melaksanakan dan menjalankan kebijakan dengan sepenuh hati. Tetapi jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan  maka  proses  implementasi  akan mengalami  banyak  kendala  dalam  menjalankannya.  Tingkat  kepatuhan  para  pelaksana  akan menimbulan suatu hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Berhubungan dengan kesediaan  serta  kemampuan  pelaksana  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  akan  sangat  membantu terlaksananya kebijakan tersebut. Apabila sikap pelaksana sendiri dalam menjalankan tugasnya dengan setangah hati maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan semesinya.
Disposisi adalah karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu jika implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi ingin berhasil maka para pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  mengetahui  apa  yang  harus  dilaksanakan  tetapi  mereka  juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara demokratis antusias dan responsif kepada masyarakat.
Selanjutnya,  dapat  dilihat  dari  masalah  tingkat  kepatuhan  dan  resposif  daya  tanggap masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  yang  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  merupakan  sarana  kebijakan  IMB.  Karena  tujuan  dari kebijakan ini sendiri adalah agar masyarakat mengurus IMB sebelum membangun sehingga atas dasar  itu  aparat  sangar  mengedepankan  daya  tanggap,  baik  dari  prosedur  maupun  sikap  yang kami tunjukan.
Tetapi  dari  segi  ketanggapan  aparat  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah memberikannya kepada pengguna jasa IMB, namun dalam  hal  ini  kepaturan  sasaran  kebijakan  belum  dapat  ditunjukan.  Tingkat  kepatuhan masyarakat dalam mengurus IMB masih rendah, hal ini ditujunkan adanya pembangunan dari masyarakat  yang kurang sesuai  dengan perencanaan tata ruang. Rendahnya tingkat  kepatuhan masyarakat  disebabkan  oleh keadaan pelayanan  itu  sendiri, meskipun dalam  implementasinya pemberi  layanan  dalam  hal  ini  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  sudah  menunjukan  daya  tanggap  yang  baik,  tetapi  kenyataan  di lapangan pelayanan yang diberikan masih lambat  dan berbelit-belit  sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah.
Dari hasil uraian diatas disimpulkan, bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggep dalam implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi  belum  berjalan  maksimal,  artinya  pelaksana kebijakan itu sendiri dapat menunjukan daya tanggap terhadap keinginan masyarakat, sementara itu  masyarakat  sendiri  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  rendah  yang  ditunjukan  oleh  adanya pembangunan yang dibangun tanpa IMB dan sebagainya, meskipun itu disebabkan oleh adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit dan hal ini tidak serta merta kesalahan dari masyarakat, tetapi  juga  kesahalan  dari  para  pelaksana  kebijakan  yang  kurang  sesuai  dengan  keinginan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan hasil analisa yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Implementasi  kebijakan  Izin  Mendirikan di  Kota Bekasi  dapat  dikatakan  belum efektif, bisa dilihat  karena  kebijakan  belum  berjalan  dengan  baik  dari  segi  pelaksananya  ataupun komunikasi kepada masyarakat, persyaratan yang tidak mudah dipahami masyarakat menjadi hambatan pelaksaan kebijakan ini.
2. Sumber daya manusia yang belum memadai meskipun sudah ada pelatihan staf, sumber daya finansial  yang  memadai  dan  sumber  daya  waktu  yang  belum  maksimal  karena  tidak  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  sehingga  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  Izin Mendirik Bangunan di Kota Bekasi.
3. Kurangnya sosialisasi  yang diberikan oleh Dinas untuk  masyarakat  atau pengguna jasa  IMB sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mempunyai  Izin  Mendirikan  Bangunan. Sosialisasi yang telah dilakukan DPMPTSP tentang pelaksanaan kebijakan IMB masih belum menjangkau masyarakat pengguna lainnya hanya tokoh-tokoh masyarakat tententu.
4. Belum  efektifnya  implementasi  kebijakan  IMB  di  Kota  Bekasi  dilihat  dari  belum  efektifnya penerepan  ketentuan  wajib  memiliki  IMB  sebagai  persyratarn  tata  bangunan  dan  ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan.

## SARAN
Bedasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat  dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan kompetensi aparatur  melalui  kegiatan  Pendidikan  dan  pelatihan  teknis  fungsional  guna  menciptakan aparatur yang handal dan memahami tugasnya.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dilapangan secara ketat terpadu berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat guna meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan.
3. Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  perlu  meningkatkan  kegiatan sosialisasi  tentang  kebijakan  IMB,  baik  melalui  penyuluhan  maupun  melalui  media  massa, utamanya melalui media dengan jangkauan penyebaran luas di masyarakat, seperti surat kabar,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                                                                    xxxx
radio  maupun  televisi  lokal,  melalui  langkah  dan  upaya  tersebut  maka  masyarakat  dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang telas tentang pelaksanaan kebijakan IMB di Kota Bekasi.
4. Pihak DPMPTSP di Kota Bekasi harus lebih menguatkan koordinasi dengan dinas-dinas yang lainnya agar terciptanya imlementasi kebijakan IMB yang efektif, sehingga pelanggaran dalam IMB di Kota Bekasi dapat di minimalisir.
5. Pegawai DPMPTSP Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan pembuatan IMB sudah bagus dan baik,  hanya perlu ditingkatkan lagi kinerjanya dengan cara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan artiket ini. Ucapa terima kasih penulis kepada berbagai  pihak  yang  telah  mendorong  dalam  menyelesaikan  artikel  ini,  terutama  terima  kasih kepada  Evi  Priyanti.  S.IP.,M.Si  dan  Rachmat  Ramdani  S.IP.,M.I.Pol,  penyunting,  penyunting ahli  dan  ketua  penyunting  dengan  penuh  ketelitian  memberikan  bimbingan  dan  arahan  yang menyempurnakan artikel ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahdhan, R. D. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Paser. Jurnal Universitas Mulawarman , 2 (2), 2185-2199.
Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  tugas  pokok,  fungsi  dan  rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
Situngkir,  R.  (2021).  Peralihan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Menjadi  Persetujuan  Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 (3), 664-672. Marliani,L.(2019).DefinisiAdministrasi  Dalam Berbagai Sudut Pandang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (4), 17-21.
Mustikarini, I. D. (2020). Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum , 6 (2).