https://jamsi.jurnal-id.com

## Optimalisasi Peran dan Partisipasi Masyarakat Manggarai – NTT di Kota Makassar dalam Pencegahan Korupsi
Wencislaus S. Nansi* 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia *e-mail: wencislaus82@gmail.com 1

## Abstrak
Korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  dengan  kategori  sebagai  extra  ordinary  crime  atau kejahatan  luar  biasa,  sebab  korupsi  dilakukan  secara  terorganisir,  sistematis  dan  terstruktur  yang berdampak kerugian luar biasa bagi rakyat dan negara. Oleh karena itu penting dilakukan berbagai macam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dengan melibatkan berbagai elemen bangsa, tidak hanya lemaga  penengak  hukum,  tetapi  juga  masyarakat  baik  secara  perorangan  maupun  secara  kolektif  agar berpartisipasi  secara  aktif  untuk  mengawal  berbagai  isu-isu  korupsi  dan  mengontrol  berbagai  kerja lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum agar terhindar dari praktek korupsi. Dalam kegiatan PKM ini, komunitas masyarakat yang dilibatkan adalah keluarga Manggarai-Flores – Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Makassar. Kegiatan yang dilakukan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, analisis kasus, pemutaran video gerakan anti korupsi serta tindakan nyata berupa membentuk Forum anti Korupsi.  Hasil  dari  kegiatan  tersebut  yakni  masyarakat  banyak  memahami  tentang  Faktor-Faktor  dan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Kata kunci : Korupsi, Masyarakat, Partisipasi, Pemahaman, Pencegahan, Peningkatan

## Abstract
Corruption  is  one  of  the  crimes  categorized  as  extraordinary  crimes  or  extraordinary  crimes, because  corruption  is  carried  out  in  an  organized,  systematic  and  structured  manner  which  results  in extraordinary  losses  for  the  people  and  the  state.  Therefore,  it  is  important  to  carry  out  various  kinds  of corruption  prevention  and  control  efforts  by  involving  various  elements  of  the  nation,  not  only  law enforcement  agencies,  but  also  the  community  both  individually  and  collectively  to  actively  participate  in guarding various corruption issues and controlling the work of various institutions. State institutions and law enforcement  officers  to  avoid  corrupt  practices.  In  this  PKM  activity,  the  community  involved  is  the Manggarai-Flores – East  Nusa  Tenggara  family  in  Makassar  City.  This  activity  was  carried  out  using  the lecture method, case analysis, video screening of the anti-corruption movement and concrete actions in the form of forming an anti-corruption forum. The result of these activities is that the public understands a many about the factors and forms of community participation in efforts to eradicate corruption in Indonesia
Keywords : Corruption, Participation, Prevention, Promotion, Society, Understanding

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  dewasa  ini,  korupsi  menjadi  salah  satu  isu  penting  yang  terus-menerus dikampanyekan  untuk  dilawan.  Hal  ini  disebabkan  karena  korupsi  seakan  sudah  menjadi kebiasaan dan budaya anak bangsa yang menjangkiti semua orang pada setiap level kekuasaan dan  pemerintahan,  baik  eksekutif,  legislative,  maupun  yudikatif  dari  tingkat  pusat  sampai  ke daerah.  Meskipun  kampanye  berlangsung  di  berbagai  tingkat  mulai  dari  pusat  hingga  daerah, namun  sepertinya  tidak  ada  perbaikan  yang  signifikan.  Korupsi  seolah  tetap  bertahan  dan bahkan terus membiakkan diri.
Kejahatan  Korupsi  ini  dari  tahun  ketahun  tidak  menunjukan  perubahan  yang  baik bahkan lebih buruk, hal tersebut diafirmasi kembali berdasarkan hasil Survei Dari Transparancy International  Indonesia  bahwa  Coruption  Perception  Index  atau  Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia pada tahun 2020 melorot tiga point menjadi 37 dari 40 pada tahun sebelumnya 2019 dan Indonesia berada pada posisi 102 dari 180 negara terkorup yang disurvei. Salah satu aspek yang  menyumbang  tingginya  nilai  korupsi  di  Indonesia  adalah  korupsi  politik,  korupsi  di lembaga eksekutif, legislative dan Yudikatif.
https://jamsi.jurnal-id.com
Data  KPK  mengafirmasi  hal  tersebut  dimana  tindak  pidana  korupsi  tersebar  hampir seluruh  institusi  Negara.  Dari  Data  terungkap  bahwa  tahun  2018-  2020  korupsi  tersebar disemua  institusi  seperti  DPR/DPRD:  130  Kasus,  Kepala  Lembaga/Kementrian:  3  Kasus, Gubernur:3  Kasus,  Walikota/Bupati:  52  Kasus,  Hakim:  5  Kasus,  Jaksa:  3  Kasus,  Pengacara:  5 Kasus.
Banyak studi yang dilakukan dalam rangka melacak akar penyebab korupsi. Theodore M Smith (1993) mencatat setidaknya ada enam penyebab muncul dan berkembangnya korupsi di Indonesia. Pertama, faktor politik, yakni terkait kemauan dan iktikad baik rezim dan elite politik dalam menyelesaikan kasus korupsi. Kedua, faktor yuridis, yakni terkait persoalan perundang- undangan dan sanksi hukum terhadap koruptor yang lemah. Ketiga, faktor budaya, yakni terkait dengan  perkembangan  pandangan  feodalistik  dan  sikap  ingin  dilayani  serta  hidup  mewah. Keempat  adalah  faktor  administrasi  pemerintahan.  Ini  berkaitan  dengan  kelemahan pengawasan  yang  akhirnya  berpotensi  membuka  peluang  korupsi.  Kelima,  faktor  insentif ekonomi yang tidak berimbang sehingga cukup memancing aparat birokrasi mencari tambahan dengan menyalahgunakan wewenang. Keenam, faktor historis yang terkait dua warisan utama kolonialisme, yakni mental korup dan struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan ketimbang pelayan masyarakat.
Dari  sekian  banyak  factor  tersebut,  kurang  lebih  factor  utama  adalah  rendahnya integritas  para  pelakunya  dan  masih  kentalnya  budaya  permisif  terhadap  tindakan  korupsi. Masyarakat  banyak  berada  pada  lingkaran  kultur  yang  justru  mendukung  struktur  social berprilaku  koruptif.  Korupsi  awalnya  merupakan  prilaku  individu  namun  perlahan-lahan berubah bentuk menjadi sebuah kebudayaan baru karena hampir pasti menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.
Dalam  konteks  kita  di  Indonesia,  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dikatakan kejahatan luar biasa karena korupsi bukan saja dilakukan secara individu, namun dilakukan secara teroragisir, sistematis dan terstruktur oleh kelompok atau istitusi yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat dan perekonomian bangsa.
Untuk  itu  penting  dilakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  budaya korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kampanye serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ada enam strategi nasional dalam upaya pemberantasan korupsi yakni(1) melaksanakan upaya  pencegahan,  (2)melaksanakan  langkah-langkah  strategis  di  bidang  penegakan  hukum, (3)melaksanakan  upaya-upaya  harmonisasi  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pemberantasan  korupsi  dan  sektor  terkait  lainnya,  (4)Melaksanakan  kerjasama internasional  dan  penyelamatan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  (5)meningkatkan  upaya pendidikan  dan  budaya  anti  korupsi,  (6)meningkatkan  koordinasi  dalam  rangka  mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
Dari beberapa strategi tersebut, salah satu kanal utamanya adalah melalui peningkatan partisipasi  masyarakat,  seperti  NGO,  organisasi  masyarakat,  serta  oraganisasi  kemahasiswaan melalui strategi pendidikan dan internalisasi nilai-nilai dan budaya anti korupsi di lingkungan komunitas  tersebut.  Salah  satu  yang  menjadi  komunitas  target  pemberdayaan  hukum  dalam rangka  peningkatan  partisipasi  pencegahan  kejahatan  korupsi  adalah  masyarakat  Asal Manggarai-Flores – Nusa Tenggara Timur yang  berdomisili di Kota Makassar. Jenis dan bentuk kegiatan  berupa  penyuluhan  hukum,  Analisis  dan  Bedah  kasus  Korupsi  serta  pelatihan mekanisme  pelaporan  dugaan  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  tujuan  akhir  dari  kegiatan Pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang factor dan dampak dari korupsi serta strategi  pencegahan  dan  penangulangann  kejahatan  Korupsi  di  Masyarakat.  Selain  itu  sebagai upaya internalisasi nilai-nilai anti korupsi di dalam setiap individu Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar
Adapun kegiatan PKM yang telah dilaksanakan merupakan implementasi dari penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang  berjudul  tentang “Partisipasi  Masyarakat
https://jamsi.jurnal-id.com
dalam  pencegahan  serta  Penanggulangan  Kejahatan  Korupsi ”  yang  telah  dipublikasikan  pada Jurnal Lambung Mangkurat Law Jurnal Terindeks sinta 2 Vol.6 No. 1 Tahun 2021.

## 2. METODE
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menggunakan  metode ceramah , diskusi , dan analisis kasus.
a. Metode ceramah dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi Metode  ini  diberikan  selama  dua  jam  pertama  kegiatan.  Pada  sesi  ini  peserta  diberikan penyuluhan  hukum  tentang  korupsi,  seperti  defenisi,  factor  penyebab,  dampak-dampak serta  upaya-upaya  pencegahan  yang  harus  dilakukan.  Metode  diskusi.  Selanjutnya  peserta diberikan  pelatihan  tentang  cara  dan  mekanisme  pelaporan  adanya  dugaan  korupsi  di tengah masyarakat.
b. Metode Diskusi dan Bedah Kasus. Metode ini dilakukan selama dua jam dimana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan  memberikan  gagasan  berkaitan  dengan  upaya-upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.  Selanjutnya  peserta  diajak  untuk  menganalisis  kasus-kasus  korupsi  yang  yang terjadi  di  Indonesia  (dipilih  beberapa  contoh  kasus  aktul  dan  dianggap  popular  dan kontroversialdi tengah masyarakat).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Optimalisasi Pelibatan Masyarakat Manggarai NTT di Kota Makassar dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  M.  Friedman  bahwa  ada  3  hal  yang  dapat mempengaruhi bekerjanya atau tegaknya hukum, yaitu:
a. Substansi hukum, yaitu materi hukum yang berupa peraturan-peraturan.
b. Struktur hukum, yaitu kelembagaan-kelembagaan yang mendukung efektifitasnya hukum.
c. Budaya hukum, yaitu sikap mental dan prilaku masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada.
Diperlukan  peran  serta  masyarakat  untuk  melakukan  control  sosial  terhadap  praktik penyelenggaraan  pemerintahan.  Masyarakat  tidak  hanya  dijadikan  objek  penyelenggaraan negara,  tetapi  harus  dilibatkan  juga  sebagai  subjek.  Peran  serta  masyarakat  untuk  turut  serta membantu  pemerintah  melakukan  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  sangat penting.
Peran  serta  masyarakat  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  berikut  ini:  a.  Hak  mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. Hak  untuk  memperoleh  pelayanan  dalam  mencari,  memperoleh,  dan  memberikan  informasi adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  korupsi  kepada  penegak  hukum  yang  menangani perkara tindak pidana korupsi; c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab  kepada  penegak  hukum  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi;  d.  Hak  untuk memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  laporannya  yang  diberikan  kepada  penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum  dalam  hal:  1)  melaksanakan  haknya  sebagaimana  tersebut  di  atas;  2)  diminta  hadir dalam  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan di sidang  pengadilan sebagai saksi  pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran  serta  masyarakat  diartikan  sebagai  peran  aktif  organisasi  masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujud peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara: a. Peran serta melalui  media:  Koran,  majalah,  radio,  dan  televisi  merupakan  sarana  yang  ampuh  dalam
https://jamsi.jurnal-id.com
mencegah  dan  menanggulangi  korupsi.  Adanya  dugaan  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga  dapat  menyampaikan  adanya  dugaan  korupsi,  kejadian  korupsi,  atau  hal  lain  yang berkaitan.  Contohnya,  dengan  surat  pembaca,  kotak  pos,  opini,  kolom  pembaca,  atau  kring telepon.  b.  Peran  serta  melalui  kegiatan-kegiatan  langsung.  Kegiatan  secara  langsung  dan terbuka  oleh  sekelompok  orang  berkaitan  dengan  upaya  penanggulangan  korupsi  disebut dengan  kegiatan  langsung.  Contohnya,  unjuk  rasa  mendatangi  lembaga  pemerintahan  yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi.
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang  penanggulangan  korupsi.  Secara  aktif  dan  rajin  mereka  melakukan  kegiatan-kegiatan yang  berintikan  upaya  menanggulangi  korupsi,  seperti  melaporkan  adanya  tindak  pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain.
Dalam  rangka  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor: 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memuat antara  lain:  a)  Hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam  mencari,  memperoleh,  memberi informasi,  saran  dan  pendapat  b)  Hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam  memperoleh pelayanan  dan  jawaban  dari  penegak  hukum  c)  Hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam memperoleh perlindungan hukum.
Berdasarkan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  maka mendorong  pengabdi  untuk  melakukan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dengan  melibatkan Masyarakat  Manggarai-NTT  yang  ada  di  Kota  Masyarakat.  Selain  itu,  ada  beberapa  dasar pertimbangan  memilih  masyarakat  Manggarai  NTT  di  Kota  Makasar  sebagai  sasaran  kegiatan yakni:
a. Masyarakat  Manggarai-NTT  di  Kota  Makassar  merupakan  bagaian  dari  komponen  Bangsa yang  memiliki  peran  serta  tanggung  jawab  yang  sama  terhadap  Bangsa  dan  Negara, termasuk  mengawal  serta  mengotrol  berbagai  prilaku  yang  merusak  tatanan  kehidupan bangsa seperti korupsi baik yang terjadi secara nasional maupun dalam lingkup pemerintah daerah, khususnya Manggarai-NTT.
b. Banyak  isu-isu  nasional  maupun  regional  berkaitan  dengan  korupsi  yang  seyogyanya penting direspon oleh masyarakat Manggarai, namun karena keterbatasan mereka tentang pemahaman  korupsi  maupun  prosedur  pelaporan  akhirnya  mereka  seolah-olah  menjadi pasif  dan  terkesan  permisif  terhadap  korupsi.  Oleh  karena  itu  kegiatan  ini  menjadi sangat penting bagi mereka.
c. Masyarakat Manggarai- NTT di Kota Makassar secara de Facto banyak bekerja pada sector swasta  dan  pemerintahan  di  Kota  Makassar.  Kegiatan  ini  penting  karena  merupakan momentum internalisasi nilai dan penguatan integritas Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar agar bebas dari praktek-praktek korupsi.

## 3.2. Gambaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar
Kegiatan dengan Tema: “Optimalisasi Peran Partisipasi Masyarakat Manggarai - NTT di Kota  Makassar  Dalam  Pencegahan  Kejahatan  Korupsi  di  Indonesia,  merupakan  kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Kota Makassar dengan menghadirkan masyarakat Manggarai- NTT yang ada di Kota  Makassar. Kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan dua tahap  yakni  pertama-tama  dilakukan  Penyuluhan  hukum  (cermah)  dan  dan  Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi, kemudian selanjutnya adalah Diskusi dan bedah Kasus Korupsi.
https://jamsi.jurnal-id.com

## a. Penyuluhan Hukum dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi
Kegiatan ini bertujuan untuk:
1) Memberikan  gambaran  dan  pengetahuan  yang  komprehensif  bagi  masyarakat Manggarai- NTT di Kota Makasar tentang korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor, dampak serta upaya-upaya pencegahan korupsi,
2) Memberikan  gambaran  tentang  beberapa  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dan bagaimana upaya upaya penyelesaiannya,
3) Mengurai  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kejahatan korupsi di Indonesia
4) Memberikan  gambaran  tentang  mekanisme  pelaporan  dugaan  terjadinya  korupsi  di tengah masyarakat, bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor serta bentuk-bentuk penghargaan terhadap pelapor.
Gambar 1. Peyuluhan Hukum (Ceramah) dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi
b. Diskusi dan Analisis Kasus
Kegiatan ini bertujuan agar mengetahui perspektif peserta, serta menemukan gagasan dan tawaran solusi dari peserta mengenai kasus korupsi yang ada. Kegiatan ini berjalan sangat baik dimana peserta sangat antusias dan bersemangat dalam memberikan pandangan dan gagasan mereka.
Gambar 2. Kegiatan Diskusi dan Bedah Kasus

## 3.3. Manfaat dan Dampak dari Kegiatan Pengabdian masyarakat Yang Dilakukan
Ada  beberapa  manfaat  yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat yang telah dilakukan, yakni:
a. Memberikan  gambaran  dan  pengetahuan  yang  komprehensif  bagi  Masyarakat  Manggarai NTT  di  Kota  Makassar  tentang  korupsi  seperti  struktur  dan  bentuk  korupsi,  Faktor  serta upaya-upaya pencegahan korupsi
b. Memberikan  gambaran  tentang  beberapa  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dan bagaimana upaya upaya penyelesaiannya
c. Membangun kesadaran masyarakat Manggarai tentang pentingnya peran partisipasi dalam mengawal  berbagai  isu – isu  korupsi  baik  secara  nasional  maupun  local  Sulawesi  Selatan
https://jamsi.jurnal-id.com
maupun di daearah asal Manggarai serta mengontrol berbagai kerja-kerja lembaga penegak hukum agar dapat optimal dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi
d. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang cara dan mekanisme untuk melakukan laporan tentan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Masyarakat
e. Membangun  gerakan  bersama  yang  dimulai  dari  keluarga  masing-masing  tentang  budaya anti korupsi
Adapun  Dampak  Ekonomi  dan  Sosial  dari  kegiatan  Pengabdian  yang  telah  dilakukan adalah:
a. Mencipakan budaya anti korupsi bagi Masyarakat Manggarai NTT di Kota Masyarakat
b. Pencegahan kejahatan korupsi mulai dari lingkungan keluarga
c. Membangun  kesadaran  masyarakat  bahwa  memberantas  korupsi  bukan  hanya  tanggung jawab  aparat  penegak  hukum  tetapi  juga  merupakan  tangung  jawab  masyarakat  lewat upaya-upaya pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Selanjutnya kegiatan pengabdian yang telah dilakukan banyak memberikan Kontribusi Pada Sektor lain yakni:
a. Membantu kerja aparat penengak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia
b. Dengan  adanya  pengawasan  oleh  masyarakat,  maka  aparat  penegak  hukum  dapat  bekerja secara optimal dan tehindar dari praktek-praktek korupsi
c. Dengan  adanya  pengawasan  oleh  masyarakat,  pemerintah  dapat  menjalankan  agenda- agenda pememerintahan dan penyeleanggaraan Negara yang bebas korupsi.

## 4. KESIMPULAN
Pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  Indonesia  penting  dilakukan  berbagai  cara. Selain dengan upaya penal  (upaya Hukum) juga melalui upaya non-penal (Upaya non hukum) yakni  dengan  pengembangan  sistem  nilai  dan  sikap  anti  korupsi  di  tengah  masyarakat.  Salah satu  cara  yang  dilakukan  adalah  melalui  berbagai  kampanye  serta  memberikan  ruang  bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pelaporan terhadap terjadinya dugaan korupsi
Berdasarkan  hal  tersebut,  pengabdi  telah  melakukan  kegiatan  penyuluhan  hukum kepada  Masyarakat  Manggarai  Makassar  serta  mendorong  mereka  untuk  terlibat  dalam pengawasan terhadap praktek korupsi di Indonesia.
Ada  beberapa  kesimpulan  yang  kami  ambil  dari  kegiatan  yang  telah  dilakukan:  a) Kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat Manggarai  tentang  Korupsi  seperti  struktur  dan  bentuk  korupsi,  Faktor,  dampak  yang ditimbulkan serta upaya pencegahan korupsi, b) Membangun kesadaran serta gerakan bersama bagi  seluruh  masyarakat  manggarai  di  Kota  untuk  melawan  korupsi  dan  terlibat  secara partisipatif untuk mengawal berbagai isu-isu korupsi yang terjadi, baik secara nasional maupun local  Sulawesi  Selatan  maupun  di  daerah  asal  Manggarai,  c)  Internalisasi  nilai  dan  sikap  anti Korupsi bagi Masyarakat Manggarai-Makassar.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang ditawarkan: a) Kegiatan – kegiatan penyuluhan tentang korupsi Perlu terus didorong dalam upaya membangun pemahaman yang baik  tentang  korupsi  sekaligus  membangun  kesadaran  masyarkat  tentang  anti  korupsi,  b) Pemerintah harus membuka ruang partipasi bagi semua pihak termasuk organisasi masyarakat baik individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dengan penyediaan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Rektor  Universitas  Atma  Jaya  Makassar  cq Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Atma  Jaya  Makasar  yang telah memberikan bantuan dana sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik. Selain
https://jamsi.jurnal-id.com
itu  ucapkan  terima  kasih  kepada  kerukunan  keluarga  Manggarai  Makassar  yang  te;ah berpartisipasi dalam kegiatan, sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah. (1995) Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta, Pradya Paramita. Kristian,  dkk.  (2015),  Tindak  Pidana  Korupsi,  Kajian  Terhadap  harmonisasi  antara  Hukum Nasional  dan  The  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC),  PT.Refika Aditama, Bandung.
Kpk (2020) https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan Lopa,  dkk.  (1987)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi(Undang-undang  No.3  Tahun 1971)berikut Pembahasan serta Penerapannya Parkatek, Alumni, Bandung.
Mas’oed. (1997).Politik , birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar:Yogyakrta.
Shofie. (2002) Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta. Susanto. (1995) Kejahatan Korporasi, BP UNDIP, Semarang, 1995.
Sudarto. (1997). Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. Wasito. (2001) Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jokjakarta.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan