Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 807-820
Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam
Tanza Dona Pertiwi 1*) , Sri Herianingrum 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga *Email korespondensi: tanza.dona.pertiwi-2023@feb.unair.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  explore  the  concept  of  Maqashid  Sharia  in  the  thinking  of  Islamic  figures,  namely  As- Syaitibi, Al-Ghazali, and Ibn Asyur, with a focus on its potential for adoption in the context of Islamic financial institutions.  Maqashid  Sharia  is  the  moral  foundation  for  Islamic  law,  which  includes  justice,  welfare,  and protection of human rights. The thoughts of these figures enrich and expand the understanding of the concept, which can become the basis for developing new conceptual models. Through a thought and literature analysis approach, this research will investigate the views of As-Syaitibi, Al-Ghazali, and Ibn Asyur regarding Maqashid Sharia  and  explore  its  potential  for  application  in  Islamic  financial  institutions.  By  producing  an  integrated conceptual model, it is hoped that this research can provide practical guidance for Islamic financial institutions in carrying out their functions by paying attention to broader moral and social aspects. It is hoped that the results of this research can be a conceptual contribution to the development of Islamic financial institutions, as well as open up space for further research related to the implementation of the Maqashid Sharia concept in the context of Islamic finance.
Keywords : Maqashid Syariah, Islamic Thought, Ash-Syaitibi, Al-Ghazali, Ibn Asyur, Islamic Financial Institutions
Saran  sitasi :  Pertiwi,  T.  D.,  &  Herianingrum,  S.  (2024).  Menggali  Konsep  Maqashid  Syariah:  Perspektif
Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 807-820. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

## 1. PENDAHULUAN
Islam sebagai agama menyajikan kerangka etika dan  hukum  yang  luas  melalui  prinsip-prinsip Maqashid  Syariah.  Maqashid  Syariah  menetapkan tujuan-tujuan  syariah  yang  mencakup  keadilan, kesejahteraan,  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia. Konsep  ini  memberikan  fondasi  moral  bagi  tata hukum Islam dan mengekspresikan semangat keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Essensinya dalam teori  maqashid  al-syari'ah  adalah  mewujudkan kebaikan  sekaligus  menghindari  keburukan,  yaitu menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang setara  dengan  konsep  inti  maqashid  al-syari'ah tersebut  adalah  maslahat,  karena  dalam  Islam, penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan atau  kemaslahatan.  Pemahaman  yang  mendalam terhadap  Maqashid  Syariah  dapat  menjadi  landasan untuk membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermoral (Siddiq, 2009).
Bila  ditelusuri  perkembangan  terkait  maqashid syariah, maka diketahui bahwa perhatian terhadap hal tersebut  telah  ada  sejak  masa  Rasulullah  SAW. Meskipun  pada  periode  tersebut  tema  maqashid  al- syari’ah  belum  secara  eksplisit  disebutkan,  namun dapat  dipahami  bahwa  maqashid  al-syari’ah  telah memberikan sumbangan dan arah yang dapat menjadi pedoman  bagi  proses  legislasi  hukum  Islam,  yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerugian  ( dar’u  al-mafasid  wa  jalbu  al-manafi’ ). Seiring dengan perjalanan waktu, penelaahan intensif terhadap  maqashid  al-syariah  mulai  berkembang setelah  wafatnya  Rasulullah,  terutama  ketika  para sahabat  dihadapkan  pada  tantangan  baru  dan perubahan  sosial  yang  belum  pernah  dialami  pada masa  kehidupan  Rasulullah  SAW.  Dengan  adanya transformasi sosial sebagai akibat dari perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, para sahabat secara serius untuk penelaahan maqashid al-syariah, sebagai
usaha  untuk  menciptakan  terobosan  hukum  guna mengantisipasi  perubahan  sosial  yang  tengah  terjadi (Khatib, 2018).
Merancang dan membangun pemikiran maqashid al-syari’ah bukanlah pencapaian yang baru, meskipun baru  diakui  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  yang independen pada zaman Imam al-Syathibi. Meskipun demikian,  bukan  berarti  bahwa  dalam  tradisi  ulama klasik  tidak  pernah  membahas  maqashid  al-syari’ah. Namun,  pembahasan  tentang  konsep  ini  terangkum dalam  konteks  yang  berbeda,  tetapi  memiliki  esensi yang  serupa.  Maqashid  Al-Syari’ah  menjadi  elemen krusial  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Ada  beberapa alasan untuk menegaskan bahwa maqashid merupakan  inti  dari  seluruh  analisis  ekonomi, terutama  yang  terkait  dengan  isu-isu  kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dalam sistem ekonomi Islam adalah mengeliminasi segala bentuk masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan,  dan  sebagainya,  sambil  menyediakan insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati  semua  sumber  daya  yang  tersedia  dan mencapai  kehidupan  yang  sejahtera  (Nst  & Nuhhayati,  2022).  Pentingnya  Maqashid  Syariah semakin  relevan  dalam  menghadapi  dinamika masyarakat  kontemporer,  termasuk  dalam  konteks lembaga keuangan syariah.
Isu  "Islamisitas"  produk  perbankan  syariah  dan efisiensi  kinerjanya  tetap  menjadi  fokus  utama penelitian  perbankan  syariah,  literatur  terbaru  telah memperluas  cakupannya  untuk  mencakup  berbagai ukuran  kinerja.  Terlebih  lagi,  dampak  letusan  krisis keuangan global turut memperdalam analisis terhadap "ketahanan" dan "stabilitas" sistem perbankan syariah. Ini  merupakan  bagian  integral  dari  penilaian  apakah sistem  perbankan  syariah  dapat  menjadi  alternatif yang  layak  terhadap  sistem  konvensional  yang terkadang  rapuh.  Meskipun  perdebatan  mengenai apakah  bank  syariah  sesungguhnya  syariah  terus menarik  minat  banyak  pihak,  penting  untuk  dicatat bahwa  sebagian  besar  bisnis  perbankan  syariah didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam (Ibrahim, 2015). Tidak hanya dalam bidang perbankan namun  industri  keuangan  syariah  pada  umumnya sering  mendapat  kritik  karena  dianggap  tidak mematuhi syariat (hukum Islam) dan tidak mencapai maqasid  al-shari'a.  Meskipun  demikian,  sebagian besar  klaim  ini  sering  dikaitkan  dengan  perbankan
Islam  secara  umum  atau  bagian-bagian  khusus  dari perbankan  Islam  (Alkan  &  Hassan,  2021).  Maqasid Syari'ah  memberikan  pedoman  yang  jelas  dalam mengenali perusahaan yang mematuhi prinsip syariah berdasarkan  kegiatan  bisnisnya.  Sementara  itu, Maqasid  Syari'ah  juga  memberikan  petunjuk  yang tegas kepada perusahaan yang patuh terhadap hukum Islam  mengenai  pentingnya  pelestarian  lingkungan. Ini mengindikasikan bahwa konsep Maqasid Syari'ah tidak  hanya  membimbing  aspek  bisnis,  tetapi  juga memberikan arahan terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan (Hasan, 2022).
Pemikiran  As-Syaitibi,  Al-Ghazali,  dan  Ibn Asyur  memberikan  pemahaman  yang  mendalam terkait dengan Maqashid Syariah. Penelitian ini akan menggali  perspektif  mereka  untuk  menjelaskan bagaimana  konsep-konsep  ini  dapat  diaplikasikan dalam  konteks  lembaga  keuangan  syariah.  Dengan demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  memberikan kontribusi  konseptual  pada  pemahaman  Islam,  tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mengembangkan  model  konsep  untuk  meningkatkan kinerja  dan  relevansi  lembaga  keuangan  syariah. Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  berusaha  untuk menggali  lebih  dalam  pemikiran  As-Syaitibi,  Al- Ghazali,  dan  Ibn  Asyur  serta  merinci  implikasi konseptualnya  dalam  pengembangan  model  konsep Maqashid Syariah yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan  syariah.  Melalui  pemahaman  yang  lebih holistik  dan  mendalam  terhadap  konsep-konsep  ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan  yang  lebih  jelas  dan  komprehensif mengenai  peran  Maqashid  Syariah  dalam  konteks keuangan Islam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Maqashid Syariah
Maqashid  Syariah  terdiri  dari  dua  kata,  yakni Maqashid dan Syariah. Istilah 'maqashid' merupakan bentuk  jamak  dari  'maqshad',  yang  memiliki  arti maksud  dan  tujuan.  Kata  ini  berasal  dari  akar  kata kerja  'qashada',  dengan  bentuk-bentuk  seperti 'yaqshidu'  dan  'qashdan'.  Dalam  konteks  bahasa, 'maqshad'  memiliki  beberapa  makna,  termasuk mundur,  arah  (yang  menjelaskan),  dan  istiqamah dalam  perjalanan  (Maharani  et  al,  2022).  Maqashid syari’ah  ialah  makna  dan  tujuan  yang  dijaga  oleh syara’  (hukum  Islam)  dalam  seluruh  atau  sebagian besar  peraturannya.  Tujuan  akhir  dari  syari’at  dan rahasia  yang  terkandung  dalam  setiap  peraturan
syariah  adalah  bagian  dari  konsep  ini  (Solihin  et  al, 2019).  Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  Maqashid  Syari’ah  merujuk  pada  arah  atau nilai-nilai yang diinginkan dalam pelaksanaan hukum Islam.  Nilai-nilai  ini  dijunjung  tinggi  oleh  syara’ (hukum Islam) (Putra & Hamid, 2020).
Para  ahli  hukum  Islam  klasik  dan  kontemporer telah  sepakat  mengenai  substansi  maqashid  syariah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umat  manusia (Chapra,  2008;  Hudaefi  dan  Heryani,  2019). Maqashid syariah merupakan cabang ilmu Islam yang memberikan  jawaban  atas  berbagai  pertanyaan  pada berbagai  tingkatan,  dan  ini  menjadi  dasar  preferensi yuridis dalam melakukan ijtihad (usaha hukum untuk memperoleh  hukum  Islam)  (Auda,  2008,  2011; Baehaqi  dkk.,  2020;  Hudaefi  dan  Heryani,  2019; Hudaefi dan Noordin, 2019).

## 2.2. Pemikiran Asy-Syaitibi
Nama Asy-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al- Gharnathi  dan  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Asy- Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan seorang ulama yang  memiliki  keahlian  dalam  menyelidiki  suatu masalah untuk menemukan kekurangan dan memberikan solusi. Kemampuannya untuk merumuskan  dan  menyelesaikan  masalah  dengan tepat  dan  teliti  menjadikan  kontribusinya  sangat bernilai. Kesimpulan yang diambil olehnya membawa manfaat  yang  besar,  dan  semua  pembahasan  yang dilakukannya memiliki nilai tinggi, serta segala dasar yang  ditemukan  olehnya  terjaga  dari  cacat  karena telah melalui proses telaah yang cermat. Karya-karya agung  yang  dihasilkan  oleh  Imam  Asy-Syatibi mencakup berbagai pembahasan, kritikan, penelitian, dan koreksi yang selalu relevan dan sangat diperlukan karena  urgensi  yang  terkandung  di  dalamnya (Kurniawan dan Hudafi, 2021).
Karya  ilmiah  Imam  Asy-Syatibi  dapat  dibagi menjadi  dua  kelompok  utama.  Pertama,  terdapat karya-karya yang tidak diterbitkan atau dipublikasikan.  Kedua,  terdapat  karya-karya  yang telah  diterbitkan  dan  dipublikasikan  (Asmin,  1995). Seperti yang diketahui, fokus sentral dalam pemikiran Asy-Syatibi adalah konsep maslahah. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikirannya dalam Al-Muwafaqat sangat  berkaitan  erat  dengan  gagasan  tentang kemanfaatan  manusia.  Berbeda  dengan  para  ulama sebelumnya,  Asy-Syatibi  menjadikan  maslahah
sebagai  konsep  dasar  yang  menjadi  inti  dari  seluruh pemikiran  usul  fiqhnya.  Lebih  dari  sekadar menggunakan  kata  maslahah  sebagai  alat  rasional dalam  menetapkan  hukum,  Asy-Syatibi  melihatnya secara teologis, menganggapnya sebagai tujuan yang diinginkan  Allah  dalam  penciptaan  hukum.  Oleh karena itu, pembahasan tentang kemanfaatan manusia dalam  pemikiran  Asy-Syatibi  sarat  dengan  analisis teologis  yang  bersumber  dari  proses  berpikir  yang rasional (Haq, 2007).
Kitab  Al-Muwafaqat,  terbagi  menjadi  dua  jilid dari  empat  juz,  merangkum  lima  pokok  bahasan penting, yaitu Muqadimah, Al-Ahkam, Al-Maqashid, Al-Adillah,  dan  Al-Ijtihad  (Abidin,  2017).  Dalam Muqadimah,  Asy-Syatibi  mengungkapkan  prinsip- prinsip pokok yang mendasari pemikirannya, dengan fokus  utama  pada  konsep  maslahah  yang  didukung oleh  dalil-dalil  pasti.  Dari  tiga  belas  muqaddimah yang dijelaskan, terlihat bahwa Asy-Syatibi mengakui peranan  dalil  akal  dalam  pemahaman  maslahah, dengan  tiga  tingkatannya,  yaitu  Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah. Dalam bagian Al-Ahkam, Asy-Syatibi  membahas  hukum  takhlifi  dan  hukum wad'i.  Pada  pembahasan  Al-Maqashid,  Asy-Syatibi menjelaskan  maksud  Allah  menciptakan  Syariat (maqashid  al-syariah)  dan  maksud  hamba  dalam melaksanakan  syariat  itu  (maqashid  al-mukallaf).  Ia menyatakan  bahwa  Allah  menciptakan  syariat  untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Dalam  bagian  Al-Adillah,  Asy-Syatibi  merinci berbagai  bentuk  dan  sifat  nash  yang  terdapat  dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta menyoroti peran akal dalam  memahami  dalil-dalil  yang  bersifat  mutlak. Terakhir,  pada  bagian  Al-Ijtihad,  Asy-Syatibi menegaskan  bahwa  pengetahuan  tentang  maslahah adalah syarat utama seorang mujtahid, dan kesesuaian hasil ijtihad dengan mashlahah menjadi kriteria utama keberhasilan ijtihad, yang harus dipertimbangkan oleh mukhallid  sebelum  mengikutinya  (Kurniawan  dan Hudafi, 2021).
Asy-Syaitibi merupakan salah satu cendekiawan muslim  yang  telah  kontribusi  luar  biasa  dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi. Pemikirannya yang mendalam tidak hanya mencakup aspek  keagamaan,  tetapi  juga  melibatkan  dimensi- dimensi dunia nyata, termasuk ekonomi. Sumbangannya dalam bidang ini tidak hanya bersifat klasik,  melainkan  juga  memiliki  dampak  yang berkesinambungan  hingga  saat  ini.  Pemikiran  Asy- Syaitibi  menjadi  sumber  inspirasi  bagi  banyak
cendekiawan  muslim  pada  masa  berikutnya.  Banyak konsepnya yang diadopsi dan dikembangkan oleh para intelektual  modern,  khususnya  dalam  konteks ekonomi Islam. Kejernihan dan kedalaman pemikirannya  dalam  merumuskan  konsep-konsep yang  menggabungkan  nilai-nilai  keislaman  dengan kebijakan  ekonomi  memberikan  fondasi  kuat  bagi pengembangan  pemikiran  ekonomi  dalam  perspektif Islam.  Beberapa  pemikiran  Asy-Syaitibi  adalah sebagai berikut (Suharyono & Kurniawan, 2022): a. Konsep Maqashid Syariah
Al-Qur'an  sebagai  sumber  utama  ajaran dalam agama Islam, memuat berbagai pengajaran yang  penting.  Ulama  membagi  isi  Al-Qur'an menjadi  tiga  bagian  utama,  yaitu  aqidah (keyakinan), akhlak yang terkait dengan etika, dan Syariah yang berkaitan dengan aspek hukum, baik dalam  bentuk  perkataan  (aqwal)  maupun perbuatan (af'al). Bagian Syariah, dalam konteks hukum Islam, terbagi menjadi ibadah (hubungan langsung dengan Allah) dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Al-Qur'an tidak secara rinci mengatur ibadah dan muamalah, melainkan menyajikan dasar-dasar  dan  prinsip-prinsip  yang menjadi  landasan  bagi  berbagai  hukum  dalam Islam. Dalam konteks ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep maqashid al-syariah, yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  tentang maslahah.  Dalam  hal  ini,  maqashid  al-syariah dihubungkan  dengan  kemaslahatan,  menjadi landasan dan prinsip pokok dalam mengkaji teori tentang  maqashid  al-syariah  (Suharyono  dan Kurniawan, 2022).
Adanya tantangan permasalahan hukum dan keterbatasan  dalam  pemikiran  usul  fiqh  sejalan dengan  perubahan  zaman, mendorong  Imam  Al- Syathibi  untuk  merancang  kajian  teoritis  dalam usul  fiqh,  khususnya  dengan  mengembangkan konsep maqashid syariah sebagai fokus utamanya, seperti  yang  dibahas  secara  mendalam  dalam karyanya  yang  monumental,  al-Muwafaqat. Berkat sumbangan intelektualnya ini, Al-Syathibi diakui  sebagai  perintis  ilmu  maqashid  syariah (mu'assis  'ulum  al-maqashid  al-syariah).  Selain itu,  Al-Syatibi  berhasil  memasukkan  maqashid sebagai  bagian  integral  dari  ilmu  usul  fiqh. Terdapat titik temu antara teori hukum Islam dan filsafat  hukum  Islam  menurut  pandangan  Al- Syatibi.  Menurut  Asy-Syaitibi  hukum  syariah memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan umat.
Sebagai  dasar  pemahaman  hukum  Islam,  Al- Syatibi mengidentifikasi tiga tingkat kemaslahatan,  yaitu  daruriyyat  (maslahat  yang hakiki),  hajiyyat  (penunjang  maslahat),  dan tahsiniyyat  (penyempurnaan/aksesoris  maslahat) (Ningsih, 2021).
b. Pandangan  Asy-Syaitibi  di  bidang  ekonomi seperti  Objek  Kepemilikan,  Pajak  dan  Wawasan Modern Teori Al-Syahtibi
Al-Syahtibi,  pada  dasarnya,  mengakui  hak milik  individu,  namun  menolak  kepemilikan individu  terhadap  sumber  daya  yang  dapat menguasai  kebutuhan  hidup  banyak  orang.  Ia membedakan  dua  jenis  air,  yakni  air  yang  dapat dijadikan objek kepemilikan seperti air sungai dan oase,  dan  air  yang  dianggap  objek  kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari tanah milik individu. Al-Syahtibi tegas menyatakan  bahwa  tidak  ada  hak  kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai karena adanya pembangunan bendungan.
Dalam konteks pajak, Al-Syahtibi memandang pemerintahan yang mengatur rakyat sebagai maslahah dharuriah yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dunia para rakyatnya. Menurutnya, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Ia  menekankan  bahwa  memelihara  kepentingan umum  adalah  tanggung  jawab  masyarakat,  dan jika  tidak  mampu  melaksanakannya,  mereka dapat  mengalihkannya  kepada  baitul  Mal  dan menyumbangkan  sebagian  kekayaan  mereka untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberlakukan pajak-pajak baru, meskipun  belum  pernah  dikenal  dalam  sejarah Islam.
Dalam  perspektif  modern,  Al-Syahtibi memandang  bahwa  syariah  menginginkan  setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Ia menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan  tujuan  syariah  ini,  di  mana manusia  diwajibkan  mencari  kemaslahatan. Aktivitas  ekonomi  seperti  produksi,  konsumsi, dan pertukaran yang memberikan manfaat sesuai definisi  syariah  dianggap  sebagai  kebutuhan (needs)  yang  harus  diikuti  sebagai  kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat (Adiwarman, 2017).

## 2.3. Pemikiran Al-Ghazali
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ghazali, merupakan salah satu cendekiawan Islam yang  sangat  dihormati.  Sepanjang  hidupnya,  ia mengabdikan  diri  untuk  mengejar  ilmu  pengetahuan dan  mengikuti  tradisi  kehidupan  sufi.  Ketika menyebut nama al-Ghazali, pikiran pendengar segera terhubung dengan karyanya yang paling berpengaruh, yaitu kitab Ihya 'Ulum al-Din, yang dianggap sebagai karya  utama  beliau.  Citra  yang  terbentuk  di  benak pendengar  adalah  bahwa  al-Ghazali  adalah  seorang sufi  yang  meninggalkan  gemerlap  kehidupan  dunia dan semua hal yang terkait dengannya (Fahlefi, 2012). Al-Ghazali  terkenal  sebagai  seorang  filosof,  ahli logika  (mantiqi),  ahli  kalam  (mutakallim),  sufi,  ahli fikih  (faqih),  dan  ahli  ushul.  Dalam  ilmu  kalam,  ia dikenal  sebagai  tokoh  mutakallimin  yang  mengikuti aliran Asy'ariyah. Sementara itu, dalam bidang hukum Islam,  baik  fikih  maupun  ushul  fikih,  al-Ghazali merupakan tokoh yang mengikuti mazhab Shafi'i (Al- Sutisna, 2020)
Al-Ghazali  diyakini  telah  menghasilkan  sekitar 300 karya tulis yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tasawuf, politik, dan ekonomi. Meskipun dikenal sebagai ahli tasawuf, ini tidak berarti bahwa ia tidak memperhatikan  atau  meninggalkan  masalah-masalah lain,  termasuk  aspek-aspek  dunia.  Dalam  perspektif ekonomi, ia menyentuh pada konsep-konsep ekonomi dalam  karyanya,  walaupun  tidak  secara  eksplisit. Karena  latar  belakangnya  sebagai  seorang  sufi, pemikiran ekonominya sering kali dilandasi oleh nilai- nilai tasawuf (Fahlefi, 2012)
Pemikiran  ekonomi  Al-Ghazali  mencakup konsep dasar mengenai perilaku individu sebagai agen ekonomi, pandangan tentang harta, gagasan kesejahteraan  sosial  (maslahah),  analisis  permintaan dan  penawaran,  penentuan  harga  dan  keuntungan, nilai  dan  etika  pasar,  struktur  aktivitas  produksi beserta  hirarkinya,  sistem  barter,  serta  fungsi  uang dalam konteks perekonomian. Konsep-konsep ekonomi  yang  dikemukakan  oleh  Al-Ghazali  dapat ditemukan  secara  rinci  dalam  karyanya  yang monumental, yakni kitab Ihya' 'Ulum al-Din, dan juga tersebar dalam karya-karyanya lain seperti Mizan al- 'Amal  dan  al-Tibr  al-Masbuk  fi  Nasihat  al-Muluk. Beberapa  Pemikiran  Al-Ghazali  adalah  sebagai berikut (Fahlefi, 2012):
a. Maslahah
Para  ulama  telah  merumuskan  bahwa maqashid  syariah,  atau  tujuan  syariah,  bertujuan untuk  mewujudkan  kemaslahatan.  Imam  Al- Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath Thufi, dan sejumlah  ilmuwan  Islam  terkemuka  lainnya sepakat  mengenai  urgensi  maslahah  ini.  Oleh karena  itu,  meletakkan maslahah  sebagai  prinsip kedua  dalam  ekonomi  Islam  setelah  tauhid dianggap sangat tepat dan proporsional. Menurut Imam  Al-Ghazali,  maslahah  merupakan  upaya untuk  mewujudkan  dan  memelihara  lima kebutuhan  dasar,  yaitu  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta  (Abdussalam  &  Shodiq, 2022).  Namun,  ia  menekankan  bahwa  definisi maslahah  harus  diperhitungkan  dalam  konteks syara',  karena  terkadang  apa  yang  dianggap maslahah  oleh  manusia  belum  tentu  maslahah menurut  syara'.  Begitu  pula  dengan  mafsadah, yang  bisa  berseberangan  dengan  tujuan  umat manusia,  namun  harus  tetap  menjaga  tujuan- tujuan  syara'.  Maqashid  al-Syariah,  secara sederhana,  diartikan  sebagai  "tujuan  umum  dari pembuatan  hukum-hukum  syariah".  Dalam konsep  syariah,  tujuan  umum  dari  pembuatan hukum  syariah  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia (Mahsun, 2022).
b. Pertukaran  Sukarela  dan  Evolusi Pasar Bagi  Al-Ghazali,  pasar  mengalami  evolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, merupakan  ekspresi  dari  berbagai  hasrat  yang timbul  dari  diri  sendiri  untuk  saling  memenuhi kebutuhan ekonomi (Karim, 2010:323). Pandangan  ini  telah  diuraikan  oleh  Al-Ghazali sebelum
para ekonom konvensional membahasnya.  Al-Ghazali  menjelaskan  konsep "mutualitas"  dalam  pertukaran  ekonomi  yang mengharuskan adanya spesialisasi dan pembagian kerja  berdasarkan  daerah  dan  sumber  daya.  Ia menyatakan bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang dengan membuatnya dapat dijangkau pada waktu dan  tempat  yang  tepat.  Al-Ghazali  menyadari bahwa  perdagangan,  meskipun  dianggap  tidak selalu  mulia  di  lingkungannya,  merupakan  hal esensial  bagi  perekonomian  yang  berkembang dengan baik. Dalam membahas aktivitas perdagangan, ia  menyoroti perlunya rute perdagangan  yang  terjamin  dan  aman,  serta menekankan bahwa negara seharusnya
memberikan  perlindungan  agar  pasar  dapat berkembang dan perekonomian dapat tumbuh. Al- Ghazali juga menunjukkan pemahaman yang baik mengenai  interaksi  permintaan  dan  penawaran, peran  laba  dalam  skema  yang  dirancang  secara ilahiyah,  bahkan  memberikan  kode  etik  yang dirumuskan  dengan  baik  bagi  masyarakat  bisnis (Karim, 2010:324-325).
c. Evolusi  Uang  dan  Permasalahan Barter Al-Ghazali memiliki pemahaman mendalam terhadap  berbagai  kendala  dalam  sistem  barter yaitu kurangnya kesamaan unit ukuran, ketidakmampuan pembagian, dan ketergantungan pada kesamaan keinginan. Al-Ghazali menyatakan  bahwa  pertukaran  barter  menjadi tidak  efisien  karena  perbedaan  karakteristik barang. Selain itu Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi  uang  terjadi  melalui  kesepakatan  dan kebiasaan  (konvensi),  di  mana  masyarakat tanpa pertukaran  barang  tidak  dapat  eksis,  dan pertukaran  yang  efektif  memerlukan  kesetaraan, yang  hanya  dapat  ditentukan  dengan  adanya satuan  ukuran  yang  sama  (Guntoro  &  Thamrin, 2021).  Fungsi  uang  bagi  kehidupan  kita  telah menjadi  pengetahuan  umum.  Tanpa  uang,  kita mungkin  masih  menggunakan  sistem  barter seperti  zaman  dahulu.  Meskipun  uang  memiliki peran  vital,  namun  juga  memiliki  sejumlah permasalahan  yang  memerlukan  tindakan  dari pemerintah  untuk  mengatasinya.  Al-Ghazali menekankan  bahwa  uang,  meskipun  merupakan nikmat  Allah,  pada  dasarnya  tidak  memiliki manfaat  dalam  dirinya  sendiri.  Pemahaman  ini ditujukan  untuk  mengajak  penggunaan  uang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan (Rosia, 2018).

## 2.4. Pemikiran Ibn Asyur
Ibnu  Asyur,  yang  memiliki  nama  lengkap Muhammad at-Tahir bin Muhammad bin Muhammad at-Tahir  bin  Muhammad  bin  Syekh  Muhammad  al- Syadili  bin  Abdul  Qadir  bin  Muhammad  bin  Asyur, lahir di ibu kota Tunisia pada tahun 1296 H/1879 M. Ia  adalah  seorang  ulama  kontemporer  yang  sangat produktif  dan  berpengaruh.  Ibnu  Asyur  adalah seorang  ulama  yang  memiliki  keahlian  di  berbagai bidang, termasuk fikih, tafsir, dan sosiologi Islam. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu dan pemikir yang  kritis.  Karya-karya  monumental  Ibnu  Asyur yang paling terkenal adalah Maqashid al-Syariah al-
Islamiyah (Tujuan Syariah Islam), Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir (Tafsir  al-Munir),  sebuah  tafsir  al-Qur'an yang terkenal dengan pendekatannya yang ilmiah dan kontekstual, Ushul  Nidham  al-Ijtima'i  fil  Islam (Sistem  Sosial  dalam  Islam),  dan Syarh  al- Muqaddimah al-Adabiyah (Pengantar Studi Sastra. Karya-karya  Ibnu  Asyur  telah  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  perkembangan pemikiran  Islam  kontemporer.  Ia  telah  membantu memperkaya pemahaman umat Islam tentang syariah Islam  dan  peran  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat (Maharani et al, 2022). Muhammad Thahir ibn Asyur menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang melibatkan penjelasan  terhadap  karya  ilmuwan  lain,  penelitian kritis (Tahqiq), kumpulan syair, dan buku-buku ilmiah lainnya. Dari banyak karya yang dihasilkannya, salah satu karya termasyhur adalah Maqasid al-Syariah al- Islamiyah, yang dianggap sebagai salah satu karyanya yang paling unggul. Dalam penulisan kitab tersebut, ia menerapkan metode yang dapat dibagi ke dalam tiga kerangka besar, mencakup (1) pembahasan mengenai penetapan  tujuan  syari'at,  (2)  analisis  terhadap Maqashid al-Syari'ah secara umum, dan (3) eksplorasi Maqashid  al-Syari'ah  yang  bersifat  khusus,  terutama dalam konteks fiqh muamalat (Sholikah, 2019).
Pemikiran Ibn 'Asyur tentang Maqashid Syariah menunjukkan perbedaan pandangan jika dibandingkan dengan ulama pendahulunya seperti al- Syatibi.  Al-Syatibi  cenderung  memiliki  pemikiran yang  bersifat  tradisional,  sedangkan  Ibn  'Asyur menyajikan  pandangan  yang  lebih  kontemporer.  Hal ini tercermin dalam kontribusinya dalam merumuskan legislasi  terkait  isu-isu  baru.  Dengan  pendekatannya yang lebih modern, Ibn 'Asyur memberikan kontribusi signifikan  untuk  menghadapi  dinamika  zaman  dan memberikan wawasan baru terkait Maqashid Syari'ah (Effendi, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Maqashid  Syariah  dalam  Pandangan  Asy- Syaitibi
Imam  Asy-Syathibi  dikenal  sebagai  Syaikhul Maqashid karena kecakapannya dalam mengintegrasikan  teori-teori  ushul  fiqh  dengan maqashid, sehingga menciptakan produk hukum yang lebih dinamis dan kontekstual. Pada masa beliau, ilmu maqashid  berkembang  menjadi  suatu  disiplin keilmuan  yang  mandiri,  tetapi  masih  tetap  berada dalam  lingkup  ilmu  syari’ah.  Asy-Syaitibi  diakui
sebagai  ulama  yang  meletakkan  dasar  bagi  Ilmu Maqashid Syari’ah (Al-Sutisna et al, 2020).
Asy-Syatibi  berupaya  mengembangkan  prinsip- prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist kemudian mengaitkannya dengan  maqashid  al-syari'ah.  Secara  etimologis, maqashid  al-syari'ah  berasal  dari  dua  kata,  yaitu maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan al- syari'ah  yang  secara  bahasa  berarti  jalan  menuju sumber  air  atau  ke  arah  sumber  pokok  kehidupan. Menurut  Asy-Syatibi,  menyatakan  bahwa  syari'at bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di dalam agama dan dunia. Hukum-hukum disyari'atkan untuk  mencapai  kemaslahatan  hamba  dan  agama. Dalam  perspektif  Asy-Syatibi,  maqashid  al-syariah atau  tujuan  hukum  adalah  kemaslahatan  umat manusia.  Oleh  karena  itu,  segala  kewajiban  (taklif) diciptakan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan hamba. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tak satu pun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, dan ia menyatakan bahwa hukum tanpa tujuan setara dengan fat  taklif  ma  la  yu  taq ,  yaitu  memberikan sesuatu  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  (Mansyur, 2020).
Manifestasi  dari  kemaslahatan  adalah  konsep maslahah  mursalah.  Maslahah  mursalah  merupakan hasil  induksi  dari  logika  sekelompok  nash,  tidak seperti  qiyas  yang  melibatkan  rincian  nash  yang spesifik.  Imam  Syathibi  bahkan  menyatakan  bahwa keberadaan  dan  kualitas  maslahah  mursalah  bersifat pasti  (qath'i),  meskipun  dalam  penerapannya  dapat bersifat  zhanni  (relatif)  (Adinugraha  &  Mashudi, 2018).
Asy-Syatibi  membagi  Maqashid  Syariah  secara umum  menjadi  dua  kategori,  yakni qashdu  al-syari’ yang  terkait  dengan  tujuan  syariah  (Tuhan)  dan qashdu  al-mukallaf yang  terkait  dengan  tujuan  para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum) (Al-Sutisna,  2020).  Dilihat  dari  perspektif  Maqashid Al-Syariah (Tujuan  Tuhan),  terdapat  beberapa  aspek yang  perlu  diperhatikan.  Aspek  pertama  terkait dengan muatan dan hakikat Maqashid Al-Syariah, di mana esensi dan makna tujuan syariah harus dipahami secara mendalam. Aspek kedua menyangkut dimensi bahasa, di mana syariat harus dapat dipahami melalui bahasa  agar  kemaslahatan  yang  terkandung  di dalamnya  dapat  tercapai.  Aspek  ketiga  berhubungan dengan  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  syariat untuk mencapai kemaslahatan, yang juga melibatkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Aspek
terakhir  berkaitan  dengan  ketaatan  manusia  sebagai mukallaf  terhadap  hukum-hukum  Allah,  di  mana tujuan  syariat  berusaha  membebaskan  manusia  dari pengaruh negatif hawa nafsu. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan  Mukallaf)  mengarah  pada  pencapaian kemaslahatan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Asy- Syatibi,  yang  terdiri  dari  tiga  tingkatan  kebutuhan, yaitu  kebutuhan  daruriyat,  kebutuhan  hajiyat,  dan kebutuhan tahsiniyat (Kurniawan & Hudafi, 2021).
Al-Syatibi  berpendapat  bahwa  pencapaian kemaslahatan  manusia  dapat  terwujud  apabila  lima unsur pokok kehidupan manusia dapat direalisasikan dan  dijaga  dengan  baik.  Kelima  unsur  tersebut mencakup  aspek  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta. Dalam konteks ini, Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid menjadi tiga tingkatan, yakni dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan yang mendesak), dan tahsiniat (kebutuhan yang  bersifat  peningkatan  atau  perbaikan).  Konsep maqashid menurut Al-Syatibi mencerminkan kepentingan utama dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan esensial dan peningkatan kualitas hidup (Adiwarman, 2017).
a. Dharuriyat .  Kebutuhan  pada  tingkat  daruriyyat yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  dan pemenuhan  kebutuhan  dasar  atau  esensial  bagi kehidupan  umat  Islam.  Kebutuhan  daruriyyat diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia, baik  dalam  kehidupan  dunia  maupun  akhirat (Ningsih, 2021). Maqashid syariah dalam kategori dharuriyat  secara  lebih  terinci  dapat  dibagi menjadi lima aspek, dikenal sebagai al-kuliyat al- khamsah.  Pertama, hifdz  din ,  yang  mencakup pengawasan terhadap norma agama, baik dari segi akidah  maupun  amal,  untuk  menjaga  kebersihan dan kesucian agama. Kedua, hifdz nafs , bertujuan melindungi  hak  hidup  individu  dan  masyarakat secara keseluruhan, termasuk upaya pemberantasan penyakit menular dan memberlakukan hukuman bagi pelaku pembunuhan.  Ketiga, hifdz  aql ,  berfokus  pada pencegahan  terhadap  cacat  akal  yang  dapat menghambat  daya  pikir  dan  kreativitas,  dengan menjaga  akal  dari  pengaruh  merusak  seperti minuman  keras  dan  narkotika.  Keempat, hifdz nasl ,  berusaha  menjaga  kelangsungan  generasi dengan  memudahkan  proses  pernikahan  dan
menghindari kebijakan yang dapat menghentikan kelangsungan  hidup,  seperti  vasektomi  dan tubektomi.  Kelima, hifdz  mal ,  berhubungan dengan  pengembangan  sumber  ekonomi  rakyat, perlindungan  hak  milik  pribadi,  dan  menjaga keamanan harta benda (Kasdi, 2014).
b. Perlunya hajjyat ,  sebagai  kebutuhan  sekunder, menjadi  penting  meskipun  tidak  mengancam keselamatan  secara  langsung,  namun  dapat menimbulkan  kesulitan.  Hukum  Islam  berperan dalam  mengatasi  semua  kesulitan  ini.  Contoh konkret  dari  kepedulian  syariah  Islam  terhadap kebutuhan tersebut adalah adanya hukum rukhsah (kelonggaran),  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Abd al-Wahhab Khallaf (Ningsih, 2021).
c. Tahsiniyat adalah upaya untuk menyempurnakan kedua maqashid sebelumnya, melibatkan kesempurnaan dalam kebiasaan teratur dan akhlak mulia. Kehalusan atau kebutuhan yang ketiga ini memiliki  peran  penting  dalam  mendukung peningkatan  harkat  dan  martabat  kehidupan seseorang,  baik  dalam  masyarakat  maupun  di hadapan  Allah  SWT,  dengan  tetap  mematuhi batas wajar dan ketaatan (Ningsih, 2021).
Berdasarkan  analisisnya  yang  lebih  mendalam, Al-Syatibi  mengemukakan  korelasi  antara  maqashid dharuriyat,  hajiyat,  dan  tahsiniyat  dalam  bentuk tertentu.  Pertama,  maqashid  dharuriyat  dianggap sebagai fondasi bagi maqashid hajiyat dan tahsiniyat. Kedua,  kerusakan  pada  maqashid  dharuriyat  dapat membawa dampak buruk pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat,  sementara  sebaliknya,  kerusakan  pada maqashid  hajiyat  dan  tahsiniyat  tidak  akan  merusak maqashid dharuriyat. Ketiga, terdapat situasi di mana kerusakan pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut dapat mengakibatkan kerusakan pada maqashid  dharuriyat.  Oleh  karena  itu,  pemeliharaan maqashid  hajiyat  dan  tahsiniyat  diperlukan  untuk menjaga  dengan  baik  maqashid  dharuriyat.  Dengan demikian, Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam upaya mencapai  pemeliharaan  lima  unsur  pokok  secara sempurna,  ketiga  tingkat  maqashid  tersebut  tidak dapat  dipisahkan.  Secara  lebih  rinci,  tingkat  hajiyat dianggap  sebagai  penyempurnaan  untuk  tingkat dharuriyat,  sementara  tingkat  tahsinyat  dianggap sebagai  penyempurnaan  lagi  untuk  tingkat  hajiyat. Dalam  perspektif  Al-Syatibi,  dharuriyat  menjadi pokok bagi hajiyat dan tahsinyat (Adiwarman, 2017).
3.2. Maqashid  Syariah  dalam  Pandangan  Al- Ghazali
Al-Ghazali mengulas konsep Maqasidul Syariah dalam beberapa karya tulisnya, termasuk diantaranya al-Mankhul  min  Ta’liqat  al-Usul,  Asasu  al-Qiyas, Syifa  al-Ghalil  fi  Bayani  Syaba  wa  al-Mulkhil  wa Masalik  at-Talil ,  dan al-Mustasfa  min  Ilmi  al-Usul . Kitab  Al-Mustasfa,  secara  khusus,  merupakan  karya yang  paling  menyeluruh  dalam  mengeksplorasi konsep maslahah dan tujuan diundangkannya hukum- hukum  dalam  Islam  (Maqasid  Syariah)  menurut  Al- Ghazali.  Dalam  konteks  sejarah,  pada  masa  Al- Ghazali,  kajian  usul  fiqih  mengalami  perkembangan signifikan,  ditandai  dengan  institusionalisasi  dan meluasnya  kajian  fiqh  dengan  munculnya  berbagai mazhab. Diskusi mengenai maslahah mursalah, yang sebelumnya  belum  banyak  dijelaskan,  menjadi  topik yang ramai dibahas pada masa Al-Ghazali (Mu’alim, 2022).
Al-Ghazali  mengkategorikan  Maqasid  Syariah dalam konteks istilah hukum dalam kitab al-Mustasfa. Dalam  penjelasannya,  ia  mengelompokkan  maslahat berdasarkan  penerimaan  atau  penolakan  syariah menjadi  tiga  jenis,  yaitu:  Maslahat  al-mu’tabarah, yang  diterima  dan  dapat  dijadikan  dasar  hukum dengan  menggunakan  qiyas,  yaitu  penarikan  hukum dari semangat nash dan ijma. Maslahat mulgah, yang ditolak  oleh  nashsyara’.  Maslahat  mursalah,  yang tidak  diizinkan  maupun  dilarang  oleh  syariah (Mu’alim,  2022).  Makna  dasar  dari  maslahat  dalam hukum  Islam  adalah  segala  hal  yang  dimaksudkan untuk  menjaga  tujuan  syariat,  yang  pada  dasarnya tercakup  dalam  al-mabaadi’  al-khamsyah.  Al- mabaadi’  al-khamsyah  mengacu  pada  perlindungan terhadap  agama  ( hifzd  al-din ),  jiwa  ( hifzd  al-nafs ), akal ( hifzd –‘aql ), keturunan ( hifdz al-nasl ), dan harta ( hifzd  al-maal ).  Setiap  hukum  yang  memiliki  tujuan untuk  menjaga  kelima  hal tersebut disebut maslahat, sementara  setiap  hal  yang  dapat  menyebabkan kerugian  atau  hilangnya  lima  unsur  tersebut  disebut mafsadah (Khatib, 2018).
Tujuan-tujuan  syara'  dapat  dibagi  ke  dalam beberapa  tingkatan,  di  antaranya:  Pertama, Al- Dharurat ,  yang  merupakan  kepentingan  yang  paling urgen atau kebutuhan primer dan memiliki tingkatan paling  tinggi.  Contoh  penerapannya  adalah  dalam menjaga  nyawa,  seperti  dalam  pelaksanaan  hukum qishas  dan  pembatasan  minuman  khamar  untuk menjaga akal. Konsep ini belakangan dikenal dengan " al-Dharurat  al-Khamsah ".  Kedua, Al-Hajat ,  yang
merupakan  kepentingan  sekunder  atau  kebetulan, seperti  memberikan  hak  kuasa  kepada  wali  untuk memelihara  anak  gadisnya  demi  menjaga  keserasian di  antara  suami  istri.  Ketiga, Al-Tahsinan dan Al- Tazyinat , yang mencakup kepentingan yang memperindah dan memperbagus, bersifat tersier, dan hanya  berfungsi  sebagai  hiasan.  Contohnya,  saksi hamba sahaya tidak diterima dalam kasus-kasus yang melibatkan  orang  mereka  karena  perbedaan  status. Pembagian ini membantu menetapkan prioritas dalam pemeliharaan  kepentingan  menurut  tingkat  urgensi dan relevansinya (Paryadi & Haq, 2020).

## 3.3. Maqashid  Syariah  dalam  Pandangan  Ibn Asyur
Sebagai seorang ulama yang muncul di abad ke- 20  dan  diakui  sebagai  tokoh  utama  dalam  konsep maqashid  modern,  Ibn  Asyur  melanjutkan  dan mengkaji  ulang  gagasan-gagasan  yang  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Imam  Syatibi.  Selanjutnya, memberikan kontribusi dengan pemikiran yang lebih praktis  dan  berfungsi  (Wahid  dkk,  2021).  Dalam perspektif Ibn Asyur terkait dengan maqashid syariah sebagai  suatu  bidang  ilmu  yang  independen,  hal  ini disebabkan  oleh  kebutuhan  akan  pembaruan  untuk memilih  di  antara  dalil-dalil  yang  bersifat qath'i (mutlak)  atau  mendekati  qath'i.  Menurutnya,  ulama ushul memiliki sifat zanni (bersifat bersangkutan), dan karena  itu,  muncul  perpecahan  dan  pertentangan  di antara para ulama dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa perlu  dilakukan  pengelompokkan  dalil-dalil  untuk mengurangi  perbedaan  pendapat  yang  bersifat  qath'i tersebut (Falah, 2019).
Dalam  bukunya  Maqhasid  al-Syariah  al- Islamiyyah,  Ibnu  Asyur  mengembangkan  dan memperluas  konsep  al-maqhasid  dari  Asy-Syathibi, menjadikannya  lebih  holistik.  Ibn  Asyur  berhasil mengembangkan  teori  maqhasid  al-syariat  yang sebelumnya  terfokus  pada  kajian kulliyah (teks-teks suci yang berhubungan dengan mata pelajaran agama) dan juz`iyyah (teks-teks yang berkaitan dengan ajaran suci  terkait  detail  agama).  Konsep  ini  diperluas termasuk  dalam  kajian  maqhasid  al-syariat  dalam maqhasid  al-syariah  al-khassah ,  khususnya  yang berkaitan dengan muamalat, dan menyelidiki berbagai permasalahan  maqhasid  al-syariat  (Maharani  et  al, 2022).
Dalam  Maqashid  Syariah  Ibn  Asyur  memiliki pandangan  yang  berbeda  dengan  pandangan-
pandangan sebelumnya. Pertama, Menurut Ibn Asyur memandang  maqhasid  al-syariat  sebagai  suatu  ilmu yang mandiri. Inovasi dalam bidang ushul fiqh (tajdid ushul  al-fiqh)  memiliki  kepentingan  yang  besar. Namun,  transformasi  ini  dimulai  dengan  melakukan klasifikasi dalil (mutlak) dari yang (relatif) ditolak dan mengelompokkan  dalil  yang  disetujui  oleh  semua ulama  dengan  dalil  yang  menimbulkan  perbedaan pemahaman  di  antara  mereka.  Oleh  karena  itu,  Ibnu Asyur  meyakini  kebutuhan  untuk  menganggap maqhasid  al-syariat  sebagai  disiplin  ilmu  yang independen.  Sementara  itu,  Ibn  Asyur  juga berpendapat  bahwa  ilmu  ushul  fiqh  tetap  relevan dalam keadaannya saat ini, sementara ilmu maqhasid al-syariat  berfungsi  sebagai  dasar  filosofis  dalam proses  ekstraksi  hukum,  menjadi  bagian  dari  bidang studi ushul fiqh (Maharani et al, 2022).
Pandangan  Kedua,  Menurut    Ibn  Asyur  ada empat  unsur  yang  menjadi  landasan  dalam  landasan bangunan    maqashid    syariah    yang    harus diperhatikan    dalam    merumuskan  hukum    Islam, yaitu    al-fithrah,    al-musâwah,    al-samâhah,  dan    al- hurriyah.
a. Al-Fithrah dapat  diartikan  sebagai  Penciptaan ( Khilqah ). Konsep al-fitrah merujuk pada sistem yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  untuk  setiap makhluk.  Dalam  konteks  manusia,  penciptaan mencakup  segala  hal  yang  ada  dalam  diri manusia,  termasuk  akal  dan  jasmani,  dari  awal hingga akhir. Hal ini sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat  30  (Ningsih,  2021).  Sifat  dasar  fitrah melibatkan  sikap  toleransi,  penolakan  terhadap paksaan,  ketetapan  dan  perubahan  syariat, persamaan,  serta  kebebasan.  Dengan  merujuk pada  fitrah,  suatu  hukum  menjadi  moderat  dan toleran,  mengutamakan  kepentingan  umum.  Ini berarti  hukum  tersebut  dapat  diterima  dengan mudah oleh khalayak umum dan memenuhi rasa keadilan (Al-Sutisna, 2020).
b. Al-Musawah dapat  diartikan  sebagai  konsep bahwa  setiap  umat  Islam  memiliki  posisi  yang sama atau setara di hadapan hukum Islam, tanpa adanya perbedaan. Prinsip ini mendasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah yang menyatukan  seluruh  penganutnya  dalam  ikatan persaudaraan  global,  sebagaimana  diungkapkan dalam  QS  Al-Hujarat  ayat  10  (Maudhunati  & Muhajirin, 2022). Bagi Ibnu Asyur, penerapan al- musawah  sangatlah  penting,  terutama  dalam menerapkan  lima  prinsip  dasar  yang  merupakan
tujuan  utama  syariat  Islam,  dikenal  sebagai al- daruriyyat  al-khamsah .  Prinsip-prinsip  tersebut mencakup hifzu al-din (menjaga agama), hifzu al- nafs (menjaga jiwa), hifzu al-‘aql (menjaga akal), hifzu  al-nasl (menjaga  keturunan),  dan hifzu  al- mal (menjaga harta) (Maharani et al, 2022).
c. Al-Samahah ,  yang  dapat  diartikan  sebagai toleransi atau kedermawaan, menurut Ibn 'Asyur ditempatkan  dalam  kerangka  hikmah  toleransi dalam syariat Islam. Beliau menyusun konsep ini sehingga  sejalan  dengan  fitrah  yang  tertanam dalam  jiwa  manusia,  membuatnya  lebih  mudah diterima.  Toleransi  tidak  hanya  diakui  sebagai sifat  dasar  dalam  ajaran  Islam,  tetapi  juga merupakan  salah  satu  sifat  mulia  umat  Nabi Muhammad.  Sifat  ini  tidak  hanya  mencakup toleransi  itu  sendiri,  tetapi  juga  mencerminkan keadilan  dan  proporsionalitas  dalam  mengambil sikap (Maudhunati & Muhajirin, 2022).
d. Al-Hurriyah ,  Ibnu  Asyur  menyatakan  bahwa ketika seseorang diperlakukan secara setara dalam segala  tindakan  hukum,  hal  itu  disebut  al- hurriyah,  atau  kemerdekaan.  Dalam  konteks bahasa  Arab,  al-hurriyah  memiliki  dua  makna, yakni  (1)  sebagai  kebalikan  dari  perbudakan  ( al 'ubudiyah ), dan (2) sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya (Maharani et al, 2022). Kebebasan  itu terbagi    dalam    beberapa    aspek,    antara    lain: perkataan,  perbuatan,  dan  akidah. Dapat diambil kesimpulan  bahwa  setiap  Muslim  yang  hidup  di bawah  pemerintahan  Islam  memiliki  kebebasan untuk melakukan segala tindakan yang diizinkan dalam  syariah,  selaras  dengan  norma  dan  aturan syariah.  Namun,  tidak  diperbolehkan  untuk memberikan  beban  lebih  dari  yang  diatur  oleh hukum Islam (Ningsih, 2021).
`Ibn Asyur mengelompokkan pemikiran Maqashid Syari'ah menjadi dua bagian utama, yaitu: Maqashid  al-Syariah  al-Amah  (umum),  yang mencakup  tujuan  syariah  yang  memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, menegakkan persamaan  hak  asasi manusia,  dan  penerapan  syariat sesuai  dengan  aturan-aturan  Allah.  Ibn  Asyur mengajukan empat syarat untuk membatasi maqashid al-ammah,  yaitu  kestabilan  ( al-thubut )  yang  berarti konsep  yang  dikaji  tidak  berubah  atau  bergeser, kejelasan  ( al-duhur )  yang  menunjukkan  ketiadaan
konflik  dalam  penafsiran  makna,  keberimbangan ( indibath )  yang  mengacu  pada  suatu  hal  yang memiliki batasan yang rinci, dan otentik ( itradi ) yang berarti tujuan syariat tersebut tidak dapat dipertanyakan karena konsistensinya terhadap perbedaan  zaman,  suku,  dan  daerah  (Ali  &  al-Ati, 2007).  Selanjutnya, Maqashid  al-Syaria’ah  al- Khasshah  ‘an  al-muamalat (khusus)  merupakan tujuan syariat yang bersifat khusus dan terkait dengan muamalat,  seperti  hukum  tata  niaga,  keluarga, pengelolaan  kekayaan,  perundang-undangan,  dan sebagainya (Muhtamiroh, 2013).

## 3.4. Maqashid  Syariah  dalam  Mengembangkan Ekonomi Syariah
Tujuan  syariat  menurut  al-Syatibi  adalah mashlahah  umat  manusia.  Dalam  konteks  ini, mashlahah  diinterpretasikan  sebagai  segala  aspek yang terkait dengan rezeki, kecukupan, penghidupan manusia, dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas kekayaan emosi dan intelektual,  dengan  pemahaman  bahwa  hal  ini merupakan  suatu  keharusan  (Herianingrum,  2014). Prinsip mashlahah yang diperkenalkan oleh Imam As Syathibi,  yang  menekankan  pentingnya  menjunjung tinggi  keadilan,  sebagai  contoh  dalam  bank  syariah diharuskan memastikan bahwa segala transaksi dalam kegiatan  bisnisnya  berlangsung  secara  adil.  Hal  ini mencakup  aspek  produk,  harga,  serta  jangka  waktu dalam  kontrak  dan  kondisinya.  Bank  Syariah  juga perlu  memastikan  bahwa  seluruh  aktivitas  bisnisnya bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menimbulkan  ketidakadilan,  seperti  riba  (termasuk bunga), penipuan, kecurangan, korupsi, dan sejenisnya.  Dengan  tidak  langsung,  Bank  Syariah diharapkan  bijak  dalam  penggunaan  keuntungannya, mengarahkannya  pada  kegiatan  yang  penting  untuk mengurangi  ketidaksetaraan  sosial,  memutar  harta, dan  adil  dalam  pembagian  hasil.  Bank  Syariah  juga harus memberikan prioritas pada kegiatan bisnis yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, khususnya  dalam  sektor-sektor  yang  berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti investasi pada sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan. Berdasarkan  nilai-nilai  maqashid  syariah  Imam  Al Syathibi  yang  kedua  dan  ketiga,  yang  menekankan pentingnya  ilmu  dan  aplikasinya  dalam  dunia  nyata, Bank Syariah diharapkan untuk mengimplementasikan  program-program  pendidikan dan  pelatihan  guna  mengembangkan  tenaga  kerja
yang  berpengetahuan,  terampil,  dan  memiliki  nilai- nilai moral yang tepat. Selain itu, Bank Syariah juga harus proaktif dalam memberikan informasi mengenai produk-produk mereka kepada para pemegang saham (Nijal & Ningsih, 2019).
Tujuan  syariah  dalam  pandangan  Al-Ghazali menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam konteks muamalah atau aspek ekonomi.  Berbeda  dengan  ibadah  yang  bersifat dogmatik,  muamalah  memberikan  ruang  yang  lebih luas  untuk  berijtihad.  Prinsip  maslahah  menjadi pedoman  utama  dalam  muamalah,  terutama  dalam kebijakan  ekonomi  yang  dikategorikan  sebagai  area kosong  dari  hukum.  Al-Ghazali  menekankan  bahwa maslahah  dalam  muamalah  dapat  ditemukan melalui ijtihad,  di  mana  akal  manusia  berperan  dalam mengidentifikasi kemaslahatan, seperti dalam larangan riba dan praktik curang dalam bisnis. Dalam konteks  ini,  maslahah  menjadi  esensi  dari  kebijakan syariah dalam menjawab dinamika sosial, politik, dan ekonomi.  Al-Ghazali  memandang  maslahah  sebagai tujuan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  syariat  Islam. Kemaslahatan  umum  (maslahah  `ammah)  menjadi landasan  muamalah,  bukan  semata-mata  motif keuntungan  dan  rentabilitas  materi,  sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi  Islam  dihadapkan  pada  perubahan  dan kemajuan  sains  dan  teknologi,  dan  Al-Ghazali menekankan  bahwa  pendekatan  tersebut  harus didasarkan pada maslahah, yang merupakan inti dari syariah. Dalam perspektifnya, di mana ada maslahah, di situ ada syariah Allah. Sebagai konsep utama dalam syariat  Islam,  maslahah  memainkan  peran  krusial dalam  memahami  dan  mengembangkan  ekonomi Islam.  Kehadiran  lembaga  perbankan  dan  keuangan syariah, inovasi zakat produktif, dan waqaf tunai juga dipandang oleh Al-Ghazali sebagai implementasi dari maslahah.  Secara  keseluruhan,  maslahah  menjadi prinsip  utama  yang  memandu  seluruh  aktivitas  dan perilaku dalam perekonomian Islam (Shodiq, 2022).
Dalam  Pemikiran  Ibn  Asyur  Orientasi  tujuan ekonomi  syariah  sejalan  dengan  prinsip-prinsip hukum syariat Islam, yang dikenal sebagai Maqashid syari’ah, dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan di  dunia  dan  akhirat  dalam  menghadapi  kondisi kehidupan yang baik. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi  Islam  secara  intrinsik  terkait  erat  dengan prinsip-prinsip  teori  Maqashid  syari’ah.  Menurut Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, mengabaikan urgensi Maqashid  dalam  kerangka  hukum  Islam  dapat
menyebabkan stagnasi dalam pengembangan pemikiran fiqh (Sulaeman, 2018). Maqashid syari’ah berperan sebagai landasan utama dalam pengembangan  dan  operasionalisasi  produk  dan layanan yang dipersembahkan oleh lembaga keuangan syariah.  Konsep  ini  mengemuka  karena  pada dasarnya,  pendirian  lembaga  keuangan  syariah  pada awalnya  bertujuan  untuk  menggapai  kesejahteraan bagi  seluruh  masyarakat.  Keberhasilan  konsep maqashid  syari’ah  dapat  diukur  dari  pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Demikian pula, dalam suatu sistem  ekonomi  dianggap  berhasil  ketika  mencapai tujuannya (Maudhunati & Muhajirin, 2022).
Didalam  praktik  Perbankan  Syariah  telah memasukan  nilai-nilai  maqashid  syariah  Pertama, menjaga  agama  ( al-din ),  tercermin  dalam  kepatuhan bank terhadap ajaran Islam dalam penyusunan sistem dan produk. Kedua, menjaga jiwa ( al-nafs ), tercermin dalam  nilai-nilai  akhlak  dan  etika  dalam  transaksi serta hubungan dengan stakeholders. Ketiga, menjaga akal ( al-'aql ), tercermin dalam transparansi informasi terkait  produk  dan  larangan  menyembunyikan  aset untuk menghindari kerugian. Keempat, menjaga harta ( al-maal ),  tercermin  dalam  alokasi  dana  nasabah secara wajar dan halal untuk mendapatkan keuntungan yang  adil.  Kelima,  menjaga  keturunan  ( al-nasl ), dicapai  dengan  mempertahankan  prinsip-prinsip  di atas,  memastikan  bahwa  dana  nasabah  yang  dijamin kehalalannya  memberikan  dampak  positif  bagi keturunan.  Bank  Syariah  Indonesia  secara  konsisten berusaha memperbaharui produknya, termasuk deposito, tabungan, pendanaan konsumsi, pembiayaan mudharabah,  dan  musyarakah,  serta  jasa  m-banking, dengan  acuan  pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  dan  diatur  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip- prinsip  syariah  (Maudhunati  &  Muhajirin,  2022). Prinsip-prinsip  Maqashid  Syari’ah  menjadi  dasar utama  dalam  setiap  pengembangan  operasional  dan produk  yang  ada  di  bank  syariah.  Oleh  karena  itu, individu yang terlibat atau bekerja di sektor perbankan syariah  diharapkan  memiliki  pemahaman  yang mendalam tentang esensi serta implementasi prinsip- prinsip Maqashid Syari’ah (Maharani et al, 2022).
Namun, dalam praktiknya di Perbankan Syariah Maqashid Syariah belum sepenuhnya diimplementasikan,  jika  dilihat  dari  produknya  saja maka  sudah  terlihat  mengikuti  ketentuan  maqashid syariah,  namun  jika  dilihat  mendalam  ke  kegiatan operasional  dan  kinerja  keuangan  yang  tercermin  di
Laporan Keuangan masih belum dapat dilihat bahwa Perbankan  Syariah  telah  sesuai  dengan  maqashid Syariah.  Lembaga  keuangan  yang  dijalankan berdasarkan  prinsip  syariah  harus  dapat  menerapkan maqashid syariah dalam operasionalnya. Oleh karena itu,  perlu  adanya  mekanisme  pertanggungjawaban yang  mencakup  segala  aspek,  baik  yang  bersifat materiil maupun immateriil, yang dikelola oleh entitas syariah  tersebut.  Dari  segi  keuangan,  diperlukan konsep  analisis  terhadap  laporan  keuangan  yang bersifat  komprehensif,  sehingga  dapat  menyediakan informasi  yang  lebih  aplikatif  bagi  para  pemangku kepentingan ( stakeholder ). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rama (2018) bahwa secara keseluruhan,  perbankan  syariah  di  kawasan  Asia Tenggara  belum  sepenuhnya  mengadopsi  substansi visi Islam yang tercermin dalam tujuan-tujuan syariah di  bidang  ekonomi  sebagai  fokus  utama.  Tujuan- tujuan tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya  manusia  melalui  pendidikan,  peningkatan kesejahteraan,  dan  penegakan  keadilan  ekonomi. Temuan  ini  juga  menggambarkan  bahwa,  meskipun beroperasi  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  sebagian besar  perbankan  syariah  masih  mengikuti  visi konvensional  dalam  operasionalnya.  Berdasarkan saran penelitian dari Rao (2018) adalah bank syariah harus mengedepankan peringkat syariahnya dan saran dari (Hasan & Dewi, 2019), bahwa bank syariah harus memperhatikan  kinerja  berbasis  maqashid  syariah untuk meningkatkan bankability. Indikator maqashid syariah  perlu  diterapkan  di  perbankan  syariah, regulator dan otoritas perlu mengembangkan alat ukur berbasis  syariah  (Mukhibad  et  al.,  2020),  dan  secara kolektif menghasilkan keputusan pengukuran kinerja berbasis  maqashid  syariah  (Rahman  et  al,  2017). Koordinasi  yang  lebih  erat  antara  badan  pengatur syariah  dan  regulator  dianggap  sebagai  kontribusi signifikan dalam meningkatkan integrasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional, demi kepentingan pelaku ekonomi, terlepas dari keyakinan masing-masing. Terakhir, bagaimana badan pengawas Islam  menangani  tren  teknologi  seperti  fintech  dan kontrak  pintar  masih  menjadi  pertanyaan  terbuka, terutama karena lembaga keuangan Islam menghadapi keterlambatan  dalam  mengadopsi  perkembangan  ini (Ghira  &  Labidi,  2021).  Regulator  diharapkan  tidak hanya menciptakan peraturan untuk mengukur kinerja lembaga  keuangan  syariah  berlandaskan  maqashid syariah, melainkan juga perlu meningkatkan koordinasi  serta  integrasi  antara  regulator,  badan
Pengawas  Syariah,  dan  sistem  keuangan  syariah  dan konvensional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan  minat  masyarakat  dalam  mengadopsi dan menggunakan produk syariah.
Konsep  Maqashid  Syariah,  yang  pertama  kali digagas  oleh  Asy-Syathibi  dan  diteruskan  oleh  Al- Ghazali,  kemudian  mengalami  pengembangan  lebih lanjut  oleh  Ibn  Asyur,  telah  menjadi  fondasi  utama bagi perbankan syariah dalam mengatur operasionalnya  dan  merancang  produk  untuk masyarakat. Meskipun demikian, penelitian- penelitian  terbaru  menunjukkan  bahwa  penilaian perbankan  syariah melalui prisma Maqashid  Syariah masih  mendapatkan  skor  yang  cenderung  rendah. Keadaan ini menjadi penting untuk diatasi, karena jika berhasil,  akan  meningkatkan  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan  syariah.  Hal  ini karena  dalam  Ekonomi    Islam    memandang kesejahteraan  ekonomi  tidak  hanya  bersifat  duniawi saja  melainkan  kesejahteraan  berdasarkan  maqasid syariah (Herianingrum, 2014). Hal ini sejalan dengan para ulama generasi pertama menekankan perwujudan maqasid  melalui  inklusivitas  dan  keterbukaan, kompleksitas  bisnis  dan  tantangan  kelangsungan hidup cenderung menghasilkan perbedaan dari konsep awal  yang  membentuk  sistem  tersebut.  Oleh  karena itu,  perlunya  regulasi  dan  regulator  yang  berfungsi menjadi  esensial  untuk  membentuk  praktik  kehati- hatian  dalam  perbankan  syariah  (Hasan  &  Aliyu, 2018).  Dari  hal  tersebut,  peneliti  mengusulkan penerapan skema Maqashid Syariah yang lebih efektif dalam operasional perbankan syariah, dengan harapan dapat  meningkatkan  kontribusi  sektor  ini  dalam mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.
Gambar 1. Pengembangan Maqashid Syariah Sumber: Penulis

## 4. KESIMPULAN
Asy-Syathibi  menekankan  tujuan  syariat  untuk mencapai  mashlahah  umat  manusia,  mencakup kecukupan  rezeki,  kehidupan  yang  layak,  dan pemenuhan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan emosional  dan  intelektual.  Al-Ghazali  menyoroti pentingnya  maslahah  dalam  muamalah  atau  aspek ekonomi,  memandang  maslahah  sebagai  esensi  dari kebijakan  syariah  dalam  mengatasi  dinamika  sosial, politik,  dan  ekonomi.  Di  sisi  lain,  Ibn  Asyur menggaris  bawahi  urgensi  Maqashid  Syariah  dalam pengembangan  ekonomi  Islam,  menjadi  fondasi utama  bagi  lembaga  keuangan  syariah  dalam merancang produk dan layanan.
Meskipun  perbankan  syariah  telah  mencoba menerapkan  nilai-nilai  Maqashid  Syariah  melalui produk  dan  layanannya,  terdapat  tantangan  dalam implementasinya,  terutama  di  kegiatan  operasional dan  kinerja  keuangan.  Penerapan  Maqashid  Syariah tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  produk,  melainkan juga  mencakup  operasional  dan  kinerja  keuangan. Oleh  karena  itu,  lembaga  keuangan  syariah  perlu memastikan  bahwa  kebijakan  dan  praktik  bisnisnya sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Maqashid  Syariah. Diperlukan  mekanisme  pertanggungjawaban  yang mencakup  aspek  material  dan  immaterial,  termasuk analisis  komprehensif  terhadap  laporan  keuangan. Upaya  perbaikan  dalam  penerapan  skema  Maqashid Syariah  diharapkan  dapat  meningkatkan  kontribusi perbankan  syariah,  memberikan  perubahan  positif, dan  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat.

## 5. REFERENSI
Adinugraha,  H.  H.,  &  Mashudi,  M.  (2018).  Al-
Maslahah  al-mursalah  dalam  penentuan  hukum Islam.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  4(01),  63- 75.
Ahmad  Baba  Al-Tanbakti  Al-Sudani  (2000).  Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj. Bairut, Lubnan: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Ali, M. A. A. M. (2007). Al-Maqasid al-shari’ah wa atharuha  fi  al-fiqh  al-Islami.  Kairo:  Dar  el- Hadith.
Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance  serve  maqāsid  al-shari'a?.  Borsa Istanbul Review, 21(1), 57-68.
Ascarya,  A.,  &  Masrifah,  A.  R.  (2023).  Developing maqasid  index  for  Islamic  CSR :  the  case  of Ummah ’ s Endowment Fund in Indonesia. 16(4), 835–855. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12- 2021-0474
Asmin, Yudian w. (1995). Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Al-Iklas.
Auda,  J.  (2008).  Maqasid  al-shariah:  A  beginner's guide (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Baehaqi,  A.,  Birton,  M.  N.  A.,  &  Hudaefi,  F.  A.
(2020).  Time  value  of  money  in  Islamic accounting  practice:  a  critical  analysis  from maqāṣid  al-Sharī  ‘ah.  Journal  of  Islamic Accounting and Business Research, 11(9), 2035- 2052.
Chapra, M. U. (2008). Vision of Development in the Light  of  Maqāsid  Al-Sharī  ‘ah.  May. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047
Effendi,  O.  (2020).  Kontribusi  Pemikiran  Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 14(2), 253-282.
Grira, J., & Labidi, C. (2021). Banks, Funds, and risks in  islamic  finance:  Literature  &  future  research avenues. Finance Research Letters, 41, 101815. Guntoro,  S.,  &  Thamrin,  H.  (2021).  Pemikiran  Al Ghazali Tentang Konsep Uang. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4(2), 18-24.
Hasan,  R.  (2022).  Shari’ah  compliance  and environmental performance-Evidence from USA. Borsa Istanbul Review.
Hasan,  N.  N.,  &  Dewi,  M.  K.  (2019,  October).
Maqashid  Shariah-Based  Performance  and Islamic  Social  Responsibility;  an  Empirical Study  of  Islamic  Bank  in  Asean.  In  2018 International  Conference  on  Islamic  Economics and  Business  (ICONIES  2018)  (pp.  410-415). Atlantis Press.
Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey  of  Islamic  banking  literature.  Journal  of Financial Stability, 34, 12-43.
Herianingrum, S. (2014). Implementation of maqashid  al  sharia  as  a  model  of  economic development agriculture in East Java. Journal of Business and Economics, 5(9), 1701-1708.
Hudaefi, F. A., & Heryani, N. (2019). The practice of local  economic  development  and  Maqāṣid  al- Sharī  ‘ah:  Evidence  from  a  Pesantren  in  West Java, Indonesia. International Journal of Islamic and  Middle  Eastern  Finance  and  Management, 12(5), 625-642.
Hudaefi,  F.  A.,  &  Noordin,  K.  (2019).  Harmonizing and  constructing  an  integrated  maqāṣid  al- Sharīʿah index for measuring the performance of Islamic  banks.  ISRA  International  Journal  of Islamic Finance, 11(2), 282-302.
Ibrahim, M. H. (2015). Issues in Islamic banking and finance:  Islamic  banks,  Shari’ah-compliant investment  and  sukuk.  Pacific-Basin  Finance Journal, 34, 185-191.
Karim  Adiwarman,Azwar.(2018).  Sejarah  Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Kasdi,  A.  (2014).  Maqashid  syari’ah  dan  hak  asasi Manusia  (implementasi  ham  dalam  Pemikiran islam). Jurnal Penelitian, 8(2).
Maharani,  J.  (2022).  Pemikiran  Ibnu  Asyur  Tentang
Maqashid Syariah Dalam Ekonomi
Kontemporer.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, 8(3), 2495-2500.
Mahsun,  M.,  Saiban,  K.,  &  Munir,  M.  (2022).
Pengembangan  Pendidikan  Vokasi  Perspektif Maqāṣid al-Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya  Manusia  yang  Produktif  Maslahah. Bidayatuna  Jurnal  Pendidikan  Guru  Mandrasah
Ibtidaiyah, 5(2), 126–148. https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1718
Mansyur,  Z.  (2020).  Implementasi  Teori  Maqashid
SyariAh Asy-Syatibi Dalam Muamalah
Kontemporer.  Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  dan Syariah, 11(1), 67-92.
Maudhunati,  S.,  &  Muhajirin,  M.  (2022).  Gagasan Maqashid Syari’ah Menurut Muhammad Thahir bin  al-‘Asyur  serta  Impelementasinya  dalam Ekonomi  Syari’ah.  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah, 6(02), 195-209.
Melis, M. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam  Al-Syatibi.  Islamic  Banking:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2(1), 51-62.
Muhtamiroh,  S.  (2016).  Muhammad  Thahir  Ibn ‘Âsyûr  dan  Pemikirannya  Tentang  Maqasid  al- Syari’Ah. At-Taqaddum, 5(2), 253-281.
Mukhibad,  H.,  Rochmatullah,  M.  R.,  Warsina,  W.,
Rahmawati,  R., &  Setiawan,  D.  (2020).  Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index–study in Indonesia. Jurnal Siasat Bisnis, 114-126.
Ningsih,  B.  C.  S.  (2021).  Comparison  of  Al-Syatibi and  Thahir  Ibn  Asyria's  Thoughts  on  Maqashid Shari'ah. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 8(1), 11-22.
Nst,  M.  Z.  A.,  &  Nurhayati,  N.  (2022).  Teori Maqashid  Al-Syari’ah  Dan  Penerapannya  Pada Perbankan  Syariah.  Jesya  (Jurnal  Ekonomi  dan Ekonomi Syariah), 5(1), 899-908.
Putra,  D.,  &  Hamid,  A.  (2020).  Tinjauan  Maqashid As-Syari’Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal. Dusturiyah:  Jurnal  Hukum  Islam,  Perundang- Undangan dan Pranata Sosial, 10(1), 01-22. Rahman,  F.  K.,  Tareq,  M.  A.,  Yunanda,  R.  A.,  & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al-Shari’ah-based performance measurement for the halal industry. Humanomics, 33(3), 357-370.
Rama,  A.  (2018).  Indeks Kinerja  Perbankan  Syariah di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syari’ah
Rao,  P.  (2018).  A  Reviev  on  CAMELS+(S):(S) Shariah  Rating  For  Islamic  Banks.  Research Journal  of  Economics  and  Business  Studies, 7(07), 68-73.
Rosia, R. (2018). Pemikiran imam al-ghazali Tentang Uang.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  4(01),  14- 27.
Solihin,  K.,  Ami’in,  S.  N.,  &  Lestari,  P.  (2019).
Maqashid  Shariah  Sebagai  Alat  Ukur  Kinerja Bank  Syariah  Telaah  Konsep  Maqasid  Sharia Index  (MSI)  Asy-Syatibi.  Laa  Maisyir:  Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 148-170.
Sholikah,  S.  (2019).  Pengembangan  Maqasid  Al- Syari’ah  Perspektif  Thahir  Ibnu  ‘Asyur. International  Journal  Ihya''Ulum  al-Din,  21(1), 95-114.
Sutisna,  Hasanah,  N.,  Dewi,  A.  P.,  Nugraha,  I., Katmas,  E.,  Mutakin,  A.,  Nurhadi,  Suparnyo, Arsyad,  K.,  &  Triyawan,  A.  (2020).  Panorama Maqashid syariah (A. Misno (ed.)). Media Sains Indonesia.