Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 89-94| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM HUBUNGAN KERJA PENUH WAKTU
Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  merupakan  seseorang  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  seperti  mencuci, memasak,  membersihkan  rumah,  mengasuh  anak  majikan  dan  berbagai  tugas  lain  yang  diberikan  oleh majikannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganlisis  bentuk  perlindungan  hukum  Pekerja  Rumah  Tangga dalam  Hubungan  Kerja  Penuh  Waktu  dan  mengetahui  peran  Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga (LPPRT)  dalam  Hubungan  Kerja  Penuh  Waktu  menurut  PERMENAKER  RI  Nomor  2  Tahun  2015.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu metode normatif, dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  pekerja  rumah  tangga  telah dituangkan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan  bagi  pekerja  rumah  tangga,  untuk  memenuhi  hak  –  hak  nya  sebagai  pekerja.  Kemudian,  peran lembaga  penyalur  pekerja  rumah  tangga  adalah  sebagai  perantara  untuk  mempertemukan  pekerja  dengan majikan,  lembaga  memiliki  kewajiban  untuk  menyeleksi  calon  majikan  agar  PRT  tidak  jatuh  ke  tangan  yang salah,  lembaga  juga  harus  memeriksa  pekerja  apakah  pekerja  merupakan  orang  yang  baik  dan  jujur  sehingga tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  pemerintah  khususnya  bidang Ketenagakerjaan  lebih  mensosialisasikan  Peraturan  Mentri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun  2015  agar  tidak terjadi  kekerasan  kepada  Pekerja  Rumah  Tangga.  Selain  itu,  dalam  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan  kepada  pekerja  rumah  tangga,  hendaknya  lembaga  penyalur  lebih  memperhatikan  pekerja  yang disalurkan, lebih mendalami latar belakang dan asal usul dari calon majikan, mengawasi pekerja rumah tangga dengan cara menanyakan bagaimana keadaannya dan bagaimana majikannya memperlakukan PRT baik melalui sambungan telepon maupun surat.
Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga; Pekerja penuh waktu; Perlindungan Hukum

## Abstrak
A  household  assistant  is  someone  who  has  basic  duties  and  functions  such  as  washing,  cooking,  cleaning  the house,  caring  for  the  employer's  child  and  various  other  tasks  assigned  by  the  employer.  This  study  aims  to analyze the form of legal protection of domestic workers in full-time employment relationships and find out the role of the Domestic Workers Distribution Agency in Full-time Work Relationships according to the Republic of Indonesia PERMENAKER No. 2 of 2015. The method used in this study is the normative method, sourced from primary and secondary legal materials. The results show that the form of legal protection for domestic workers has  been  set  forth  in  the  regulation  of  the  Minister  of  Manpower  Number  2  of  2015,  as  an  effort  to  provide protection for domestic workers, to fulfill their rights as workers. Then, the role of the domestic worker supplier agency  is  as  an  intermediary  to  bring  workers  and  employers  together,  the  institution  has  the  obligation  to select prospective employers so that domestic workers do not fall into the wrong hands, the institution must also examine workers whether the workers are good and honest people so that no party who is harmed. Through this research, it is hoped that the government, especially in the field of Manpower, will further socialize the Minister of  Manpower  Regulation  No.  2  of  2015  so  that  there  is  no  violence  against  domestic  workers.  In  addition,  in preventing the occurrence of undesirable things to domestic workers, the channeling institution should pay more attention  to  the  workers  who  are  being  dispatched,  be  more  in  depth  with  the  background  and  origin  of  the prospective employer,  supervise domestic workers by asking how the situation is and how the employer treats Domestic workers both by telephone and mail.
Keywords: Domestic Workers; Full-time workers; Legal protection

## I. PENDAHULUAN
Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  telah  ada  sejak  lama,  diperkirakan  ada  sejak  zaman  kerajaan, penjajahan, begitu pula sesudah Indonesia Merdeka. Saat ini asisten rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi dari hubungan kekerabatan menjadi hubungan pekerjaan, apalagi di  kota-kota  besar  pekerjaan  pekerja rumah tangga  sangat  dibutuhkan.  Pekerja  rumah tangga  adalah bagian  dari  masyarakat  yang  tidak  berdaya  di  tengah  modernisasi.  Pekerja  rumah  tangga  bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat, dimana aturan main di setiap rumah tangga berbeda- beda, sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan, jika ingin tetap bertahan di rumah tersebut.
Biasanya  pekerja  rumah  tangga  yang  bekerja  di  salurkan  oleh  teman,  tetangga  atau  bahkan saudaranya  sendiri,  sehingga  tidak  memiliki  kontrak  kerja.  Kesepakatan  kerja  yang  terjadi  hanya secara lisan disampaikan, dengan saling memahami peran masing-masing. Ketidak jelasan jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya sejak awal menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Sementara  untuk  pekerja  rumah  tangga  yang  disalurkan  melalui  Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah Tangga (LPPRT) kontrak kerja, yang terjadi bukan antara pekerja rumah tangga tetapi antara majikan dan  penyalur,  sehingga  pekerja  rumah  tangga menjadi  obyek  untuk  diperjual  belikan  oleh  Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang nakal.
Dalam mengorganisir Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat pekerja  rumah  tangga  berada  di  ranah  orang  lain.  Dimana  dan  untuk  apapun  yang  akan  dilakukan asisten rumah tangga, dia harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari majikannya.
Memang  harus  diakui  bahwa  sampai  saat  ini  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  sebagai  pekerja  tidak diterima  oleh  semua  pihak.  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  tidak  diakui  sebagai  tenaga  kerja  yang sama  dengan  tenaga  kerja  lainnya  seperti  pekerja  pabrik,  perusahaan,  dan  lain-lain.  Bahkan  harus diakui  bahwa  dewasa  ini  sebutan  sebagai  “Pekerja”  pun  belum  diterima  oleh  masyarakat.  Pada umumnya  masyarakat  lebih  menerima  untuk  menyebut  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  sebagai “pembantu”.  Oleh  karena  itu,  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  dimasukkan  dalam  lingkup  pekerjaan sektor informal. Dengan memasukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam lingkup sektor informal, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja terbatas. Hal ini karena persoalan-persoalan Pekerja Rumah  Tangga  (PRT)  tidak  tercakup  dalam  ketentuan  perundang-undangan  mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak mendapatkan perlindungan hukum yang  menjamin  pekerjaan  mereka  sama  seperti  rekan-rekan  mereka  yang  bekerja  di  pabrik, perusahaan, dan lain-lain.
Didalam  Undang-undang  tentang  ketenagakerjaan  No  13  Tahun 2003  didalam  Pasal  1  butir  3 telah  mendefinisikan  apa  yang  dimasud  dengan  pekerja/buruh.  Berdasarkan  pengertian  tersebut nampak bahwa seharusnya PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang.  Pada  sektor  ketenagakerjaan,  eksistensi  PRT  tidak  dimasukkan  kategori  pekerjaan pada  instasi-instansi  pemerintah  maupun  swasta.  Oleh  karena  itu  PRT  dimasukkan  ke  dalam  ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi jenis kerja domestik PRT rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara1. Kelemahan atau kekurangan acuan  yuridis  ini  memberikan  dampak  bahwa  PRT  kurang  mendapatkan  perlindungan  hukum. Adanya  pengakuan  secara  sosial  dan  hukum  tentunya  akan  memudahkan  dalam  membuat  peraturan perundang-undangan  yang  secara  langsung  memberikan  perlindungan  kepada  para  Pekerja  Rumah Tangga  (PRT).  Maka,  acuan  yuridispun  menjadi  jelas  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  dan pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga (PRT) serta masyarakat.
Beberapa  penelitian  sebelumnya telah  mengkaji masalah  tentang  wanita  yang  bekerja  sebagai pembantu rumah tangga, seperti Erna Wati (2014) ; Hidayati (2014) . Dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  adalah  kelompok  marginal  yang  paling  rentan  terhadap kelalaian  yang  dilakukan  oleh  majikan.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan  hukum  juga  sangat  penting untuk  melindungi  kaum  PRT  dari  kekerasan.  Selanjutnya, Gani  (2016) mengatakan  bahwa  hak-hak wanita  dalam  bekerja  yaitu  perlindungan  jam  kerja,  perlindungan  dalam  masa  haid,  perlindungan selama  cuti  hamil  dan  melahirkan,  pemberian  lokasi  menyusui,  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan  kerja  perempuan,  dan  perlindungan  upah.  Kemudian, Dhewy  (2017) ; Sonhaji  (2020) menyatakan bahwa walaupun kebanyakan pekerja rumah tangga berpendidikan rendah maka mereka harus  tetap  mendapakat  perlindungan  hukum  oleh  negara  supaya  diskrimanasi,  kekerasan  dan pengabaian hak untuk pekerja rumah tangga dapat dilaksanakan dengan baik.
Keberadaan  PERMENAKER  RI  No.2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga (PRT) merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada  para  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  dalam  memperoleh  hak-hak  mereka  dan  melaksanakan kewajiban  mereka.  Tentunya  hal  ini  berlaku  juga  bagi  para  pengguna  jasa  yang  mempekerjakan Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT).  Kedua  belah  pihak  dapat  terhindar  dari  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  hubungan  kerja  di  antara  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  dan  pengguna  jasanya.  Mengingat banyaknya kasus kekerasan yang di alami oleh pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh majikannya yang  salah  satunya  terjadi  di  Bali,  Eka  Febriyanti  yang  bekerja  sebagai  PRT,  mengalami  kekerasan yang dilakukan oleh majikannya, nasib nahas itu dialami perempuan asal Jember, Jawa Timur, yang bekerja  di  rumah  Desak  Made  Wiratningsih,  Eka  kerap  mengalami  kekerasan  fisik  hingga  psikis. Kepala  hingga  tubuhnya  disiram  air  mendidih  sebanyak  dua  panci  serta  tak  digaji  selama  bekerja untuk Desak Made Wiratningsih2. Oleh Karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganlisis bentuk perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu dan mengetahui peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  empiris.  Adapun  sumber  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan yakni KUHPerdata, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga.  Kemudian,  bahan  hukum sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pengkajian  kepustakaan  (Library  research)  yaitu dengan  membaca  buku-  buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  surat  kabar  dan  juga  dari  internet  yang berkaitan  dengan  dalam  permasalahan  yang  di  teliti.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi  yang  dilaksanakan  dengan  cara menginventarisasi dan mengkatagorisasi bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur – literatur maupun bahan hukum lainnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Kerja Penuh Waktu bagi Pekerja Rumah Tangga dengan LPPRT
Hubungan  kerja  penuh  waktu  bagi  pekeja  rumah  tangga  merupakan,  pekerja  yang  memiliki  waktu kerja  yang  panjang  karena  kebutuhan  anggota  keluarga  yang  tidak  memiliki  batas  tertentu.  pada dasarnya  ,  bekerja  untuk  pihak  lain  dengan  harapan  akan  mendapatkan  imbalan  atas  pekerjaanya, sebagaimana  pengertian  pekerja  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  ( Aloysius,  2014 ). Hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang lahir setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan  lembaga,  perjanjian  yang  dibuat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  Perundang  – undangan.  LPPRT  atau  lembaga  penyalur  memiliki  tugas  untuk  menyalurkan  tenaga  kerja  kepada seorang  yang  membutuhkan  tenaga  kerja  khususnya  di  bidang  Pekerja  Rumah  Tangga.  Lembaga penyalur tenaga kerja harus cakap dalam hukum dan lembaga penyalur telah memiliki izin dan tidak bertentangan dengan hukum ( Shofia, 2016 ). Manfaat adanya lembaga penyalur tenaga kerja adalah:
1. Manfaat  bagi  pemerintah,  dapat  mengurangi  pengangguran  karena  lembaga  membantu  orang untuk  mencari  pekerjaan  dan  ditampung  di  lembaga  tersebut  dan  dilatih  khususnya  dalam bidang pekerjaan rumah.
2. Memudahkan  untuk  mencari  tenaga  kerja  sesuai  dengan  keinginannya.  Bahwa  untuk mendirikan  suatu  perusahaan  lembaga  penyalur  tenaga  kerja  wajib  memiliki  izin  operasional seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  1  point  5  Peraturan  Menteri  Nomer  2  tahun  2015,  harus meiliki  Surat  Ijin  Usaha  dari  Gubernur  atau  instansi  yang  bertanggungjawab  sesuai  dengan domisilinya. Berdirinya LPPRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka calon pencari kerja dan  calon  penerima  jasa  tidak  akan  dirugikan  dan  tidak  akan  terlibat  dalam  penipuan  karena sudah memiliki izin operasional.
Adanya  sebuah  hubungan  kerja  maka  didalamnya  pasti  terdapat  perjanjian  kerja.  Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat yang menentukan akibat hukum ( Budiartha, 2016 ). Dalam  hubungan  antara  pekerja  dengan  lembaga  penyalur  tentu  saja  ditandai  dengan  adanya perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara penulis salah satu lembaga penyalur pekerja rumah tangga di Denpasar  yang  bernama  Yayasan  Teratai,  dalam  perjanjian  mengenai  pekerja  dengan  lembaga
menyebutkan  upah  pertama  dari  pekerja  harus  dibayarkan  ke  yayasan,  sedangkan  upah  selanjutnya akan  dibayar  langsung  kepada  pekerja.  Yayasan  Teratai  ini  menerima  calon  pekerja  usia  diatas  17 tahun,  dan  melakukan  pelatihan  sebelum  disalurkan.  Perjanjian  kerja  menurut  Pasal  1601a KUHPerdata  adalah  suatu  persetujuan,  bahwa  pihak  kesatu,  yaitu  pekerja,  mengikatkan  diri  untuk menyerahkan  tenaganya  kepada  pihak  lain,  yaitu  pengusaha,  dengan  upah  selama  waktu  tertentu ( Sayid, 2017 ).
Adapun  unsur  –  unsur  perjanjian  kerja  yang  menjadi  dasar  hubungan  kerja  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:
1. Adanya pekerjaan.
2. Di bawah perintah.
3. Adanya upah tertentu.
4. Dalam waktu.
Dalam  hubungan  hukum  antara  pekerja  dengan  agen  perusahaan,  pengsaha  merupakan  orang yang memberi kuasa yang wajib membayar, sedangkan agen perusahaan adalah orang yang menerima kuasa yang wajib menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa ( Abdulkadir, 2010 ).

## Peran  Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga  (LPPRT)  dalam  Hubungan  Kerja  Penuh Waktu.
Lembaga  penyalur  memiliki  peran  untuk  mempertemukan  pencari  kerja  dengan  pemberi  kerja  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pemberi  kerja  memberikan  imbalan  berupa  gaji  dari  hasil  kerjanya. Dengan  adanya  lembaga  penyalur  tenaga  kerja  memberikan  peluang  kerja  bagi  yang  membutuhkan dengan  meninjau  kembali  sesuai  dengan  mekanisme  perekrutan,  penempatan  dan  perlindungan. Dalam peraturan Mentri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 9 adapun  persyaratan  yang  harus  dilakukan  oleh  pengguna  jika  ingin  mendapatkan  PRT.  Persyaratan Pengguna:
a. Mempunyai penghasilan yang tetap
b. Memiliki tempat tinggal yang layak.
c. Sehat jasmani dan rohani.
Lembaga penyalur juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 23:
a. Menyeleksi calon pengguna.
b. Memastikan calon PRT dalam keadaan yang sehat dan dapat bekerja dengan baik.
c. Memonitor PRT yang telah disalurkan pada pengguna.
d. Mengembalikan imbalan jasa
Dalam  perjanjian  antara  Yayasan  Teratai  dengan  pihak  majikan,  menyatakan  pihak  yayasan hanya membantu memberikan identitas pekerja yang disalurkan. Tenaga kerja yang telah disalurkan menjadi tanggungjawab majikan.
Yayasan  tersebut  tidak  sepenuhnya  dapat  melindungi  pekerja  yang  disalurkan,  kepala  yayasan tersebut hanya mengatakan cara menyeleksi calon pekerja dan penerima jasa melalui sifat dan tingkah lakunya.  Yayasan  juga  tidak  bertanggungjawab  apabila  pekerja  memiliki  hutang,  memakai  telepon, dan  mencuri  di  rumah  majikannya,  dan  apabila  PRT  sakit  maka  pihak  majikan  yang  membiayai pengobatannya.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  4  Maret  2020  terhadap  Yayasan Teratai kekurangannya adalah :
1. Tidak dapat melindungi sepenuhnya pekerja rumah tangga.
2. Tidak dapat bertanggungjawab apabila PRT mengalami masalah dengan majikannya.
3. Cara  untuk  melihat  ke  gigihan  dan  kejujuran  dari  Pekerja  hanya  3  hari  sebelum  pekerja disalurkan.
4. Tidak ada perjanjian khusus antara Yayasan dengan pekerja yang disalurkan, perjanjian antara yayasan dengan pekerja menggunakan perjanjian lisan, memberikan pengarahan untuk bersikap baik dan jujur kepada majikan.
Kelebihan dari Yayasan Teratai menurut hasil wawancara adalah:
1. Yayasan tidak memperkejakan anak di bawah umur, minimal batas usia calon PRT adalah 17 (tujuh belas tahun).
2. Memberikan pergantian pekerja/PRT apabila tidak ada kecocokan dengan majikan.
3. Memeriksa identitas majikan melalui KTP, mencaritahu apa pekerjaanya dan memiliki tempat tinggal yang layak.
4. Syarat untuk pengguna/calon majikan pada saat pengambilan pekerja melalui perjanjian tertulis dengan yayasan.
5. Memperbolehkan siapa saja yang memerlukan pekerjaan atau sedang mencari kerja ke yayasan tersebut  asalkan  identitasnya  lengkap  dan  tidak  di  bawah  umur,  mulai  dari  17  (tujuh  belas) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun.
Tidak  jarang  antara  pekerja  dengan  majikan  tidak  membuat  perjanjian  dengan  majikan,  ILO (Internasional  Labour  Organization)  merangkum  kejahatan-  kejahatan yang  terjadi terhadap majikan seperti  pemeutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  adil  seperti  akibat  sakit,  kehamilan,  tidak  adanya jaminan sosial. Kasus-kasus kriminalisasi mencakup tuduhan – tuduhan palsu dan penganiayaan, serta kasus – kasus perdagangan manusia.
Menurut  ILO  PRT  memiliki  hak  hukum  yang  sama  ditempat  kerja,  seperti  para  pekerja  dan profesi lainnya. Meski PRT memiliki peran penting mereka masih tidak diakui sebagai pekerja. PRT mewakili  kelompok  pekerja  perempuan  terbesar  yang  bekerja  didalam  rumah  tangga  baik  di  dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Saat  ini  ILO  memperkirakan  terdapat  sekitar  2.6  Juta  PRT  di  Indonesia diantaranya anak dibawah umur 17 (tujuh belas) Tahun.
Pekerja  rumah  tangga  sangat  rentan  terhadap  tindakan  kekerasan  dan  pelecehan.  Sebagai pekerja informal mereka tidak memiliki payung hukum yang kuat jika mengalami ketidakadilan oleh majikannya,  masyarakat  seharusnya  bisa  menjadi  aktor  penggerak  dengan  memperlakukan  PRT sebagai pekerja yang sederajat dan memperlakukan PRT sebagai profesi yang mulia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk  perlindungan  hukum  pekerja  rumah  tangga  telah  dituangkan  dalam  peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah  tangga,  untuk  memenuhi  hak  –  hak  nya  sebagai  pekerja.  Untuk  pekerja  penuh  waktu  yang tinggal  bersama majikannya  , majikan  harus  memiliki  rumah  yang layak  untuk  pekerja  agar pekerja merasa aman dan terlindungi. Peran lembaga penyalur pekerja rumah tangga adalah sebagai perantara untuk mempertemukan pekerja dengan majikan, lembaga memiliki kewajiban untuk menyeleksi calon majikan  agar  PRT  tidak  jatuh  ke  tangan  yang  salah,  lembaga  juga  harus  memeriksa  pekerja  apakah pekerja merupakan orang yang baik dan jujur agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  pemerintah  khususnya  bidang  Ketenagakerjaan  lebih mensosialisasikan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, mengingat banyak yang tidak  mengetahui  peraturan  tersebut,  khususnya  kepada  pengguna  PRT,  terkadang  pengguna  PRT berlaku  seenaknya  kepada  pekerja,  maka  dari  itu  pemerintah  harus  mensosialisasikan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  tersebut,  agar  tidak  lagi  terjadi  kekerasan  dan  hal  –  hal  yang  tidak diinginkan kepada PRT. Selain itu, dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada pekerja  rumah  tangga,  hendaknya  lembaga  penyalur  lebih  memperhatikan  pekerja  yang  disalurkan, lebih  mendalami  latar  belakang  dan  asal  usul  dari  calon  majikan,  mengawasi  pekerja  rumah  tangga dengan  cara  menanyakan  bagaimana  keadaannya  dan  bagaimana  majikannya  memperlakukan  PRT baik melalui sambungan telepon maupun surat, PRT juga perlu diawasi bilamana PRT melakukan hal- hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  mencuri  barang  milik  majikannya,  lembaga  juga  harus  memiliki perjanjian  khusus  dengan  pekerja  yang  berisi  hal-hal  yang  tidak  diperbolehkan  dilakukan  di  rumah majikannya  agar  pekerja  dengan  majikan  memiliki  hubungan  yang  baik.  Kemudian,  kepada masyarakat sangat diharapkan untuk berhenti memandang bahwa bekerja sebagai PRT merupakan hal yang tidak mulia, semua pekerja memiliki hak dan perlindungan yang sama .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Aloysius. (2014). Asas-Asas Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajawali Pers. Budiartha. (2016). Hukum Outsourcing . Malang: Setara Press.
Dhewy,  A.  (2017).  Diskriminasi,  Kekerasan  dan  Pengabaian  Hak:  Status  PRT  di  Tengah  Ketiadaan Payung  Hukum  Perlindungan  PRT. Jurnal  Perempuan:  Untuk  Pencerahan  Dan  Kesetraan , 22 (3), 261–271.
Erna  Wati,  B.  (2014).  Dimensi-Dimensi  PerlinDungan  Hukum  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  di  Era Industrialisasi. Palastren , 7 (1), 153–168. Gani, E. S. (2016). Hak Wanita Dalam Bekerja. Jurnal Tahkim , XII (1), 110–123.
Hidayati,  N.  (2014).  Perlindungan  terhadap  Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT)  Menurut  Permenaker No. 2 Tahun 2015. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora , 14 (3), 213–217. Sayid. (2017). Hukum Ketenagakerjaan . Bandung: PT. Refika Aditama.
Shofia. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Perusahaan . Jakarta: Dipenogoro Law Jurnal.
Sonhaji. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional. Administrative Law & Governance Journal , 3 (2), 250–259.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga