ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

## Isvandiar Muhammad Ramzy
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur Indonesia
Email: muhammadramzyisvandiar@gmail.com.

## Abstrak
Penyalahgunaan  izin  tinggal  merupakan  kejadian  hukum  yang  sering  terjadi  dalam kejahatan  keimigrasian.  Izin  tinggal  bagi  warga  negara  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia  seringkali  disalahgunakan  oleh  pemegang  izin  tersebut  sehingga mengakibatkan  banyak  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal.  Metode  yang  digunakan adalah penelitian hukum normatif atau Legal Research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yaitu penanganan perkaranya lebih singkat yaitu melalui tindakan  administratif  berupa  deportasi,  dan  juga  mengingat  pidananya.  hukumnya bersifat “ultimum remidium” atau lebih dikenal dengan tindakan akhir bagi seseorang yang  melanggar  hukum,  maka  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jember  akan  memberikan sanksi  administratif  seperti  pada  pasal  78  ayat  3  undang-undang  no.  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  menyatakan  bahwa:  Orang  Asing  yang  mempunyai  izin  tinggal yang masa berlakunya telah habis dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak jangka waktu izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan, dalam hal ini perlu diperketat lagi dalam hal  pengawasan  maupun  sanksi  WNA  yang  datang  ke  Indonesia,  agar  pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan WNA dapat dikurangi.
Kata kunci: Penyalahgunaan izin tinggal, ultimum remidium, tindak pidana Keimigrasian.

## Abstract
Abuse  of  residence  permits  is  a  legal  incident  that  often  occurs  in  immigration  crimes. Residence permits for foreign nationals residing in Indonesian territory are often misused by these permit holders, resulting in many cases of abuse of residence permits. The method used is normative legal research or Legal Research. The results of the study are as follows: Perpetrators of abuse of residence permits are not subject to criminal sanctions under the immigration law, namely the handling of cases is shorter, namely through administrative actions in the form of deportation, and also considering the punishment. the law is "ultimum remidium" or better known as the final action for someone who violates the law, then the Class I Immigration Office TPI Jember will provide administrative sanctions as in article 78 paragraph 3 law no. 6 of 2011 concerning Immigration states that: Foreigners who have a residence permit whose validity period has expired and are still in Indonesian territory for more than 60 (sixty) days from the period of their stay permit, are subject to immigration administrative measures in the form of deportation and detention, in the case of this needs
to  be  tightened  again  in  terms  of  supervision  and  sanctions  for  foreigners  who  come  to Indonesia, so that violations committed by foreigners can be reduced.
Keywords: Abuse of residence permit, ultimum remedium, immigration crime.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  di  kawasan  Asia  Tenggara,  letaknya strategis,  kaya  akan  sumber  daya  alam,  dan  terdiri  dari  berbagai  budaya,  ras,  suku, kepercayaan, dan adat istiadat. Situasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia yang mampu menarik kedatangan negara lain dengan tujuan dan latar belakang berbeda. Kedatangan  warga  negara  asing  dapat  memberikan  manfaat  bagi  negara,  khususnya dalam  hal  mendukung  pembangunan  nasional.  Namun  seiring  dengan  kemajuan  dan perkembangan segala bidang kehidupan, mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan  perekonomian,  batas-batas  negara  semakin  menghilang,  lalu  lintas  orang  yang masuk dan keluar wilayah negara semakin meluas dan semakin sulit untuk dicegah. 1
Permasalahan  keimigrasian  merupakan  suatu  permasalahan  yang  tidak  dapat dipandang  sebelah  mata,  kedatangan  orang  asing  ke  Indonesia  sejatinya  sangat diperlukan  karena  berkaitan  dengan  pembangunan  nasional,  karena  hal  ini  dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia. Dengan keluar masuknya orang asing  di  Indonesia  hal  ini  akan  menambah  devisa  negara  bagi  Indonesia  khususnya menambah  kas  daerah  guna  menunjang  pembangunan,  serta  menambah  jumlah tabungan mata uang asing. Dalam  penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah salah  satu  warga  negara  asing  berinisial  SKM  warga  negara  Tehran  (iran)  yang berhadapan  dengan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  jember  karena  suatu  kasus  yang menjeratnya  dimana  secara  garis  besar  WNA  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini melakukan  pelanggaran  pidana  dengan  melakukan  perbuatan  pidana  Penggelapan sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Negeri  banyuwangi  No:  446/Pid.B/2022/Pn.Byw. Orang asing yang secara resmi dan sah mempunyai izin tinggal di suatu negara harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menjelaskan statusnya dan tertera didalam paspor, visa dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya. Dengan melihat apa saja yang dilakukan  oleh  orang  asing  selama  berada  di  Indonesia  khususnya  di  Kabupaten banyuwangi, apakah dapat memberikan manfaat atau justru melakukan suatu kegiatan yang  tidak  baik  atau  melakukan  suatu  tindak  kejahatan  yang  menyebabkan  adanya penyalahgunaan izin tinggal yang jelas akan sangat merugikan negara dan bangsa.
Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kejahatan  keimigrasian. Izin  tinggal yang diberikan kepada warga negara asing untuk  tinggal  di  Indonesia  seringkali  disalahgunakan  oleh  pemegang  izin  tersebut sehingga  menimbulkan  banyak  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal.  Izin  tinggal  adalah
1 Hamidi Jazim. Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika,.hlm 45
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk bertempat tinggal di Indonesia. Izin tinggal sangatlah penting karena tanpa izin tinggal, setiap warga negara asing tidak dapat tinggal di Indonesia.  Izin tinggal  dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar  Negeri  sesuai  dengan  visa  yang  dikeluarkan  berdasarkan  Undang-Undang Keimigrasian. 2 Berdasarkan Pasal 56 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Izin tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan yaitu Izin Tinggal Kunjungan menjadi  Izin  Tinggal  Terbatas  dan  Izin  Tinggal  Terbatas  menjadi  Izin  Tinggal  Tetap. Sesuai  Pasal  78  ayat  3  ndang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang Asing yang izin tinggalnya telah habis masa berlakunya dan masih  berada  di  Indonesia  lebih  dari  enam  puluh  (60)  hari  sejak  tanggal  habis  masa berlaku izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan. 3 Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 38 yang berbunyi : Visa kunjungan  diberikan  kepada  orang  asing  yang  melakukan  perjalanan  ke  wilayah Indonesia untuk keperluan kunjungan dalam rangka pemerintahan, pendidikan, sosial dan  budaya,  pariwisata,  bisnis,  keluarga,  jurnalistik,  atau  singgah  untuk  melanjutkan perjalanan ke negara lain. Pasal 48 menyatakan bahwa: Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia wajib mempunyai izin tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri  atas:  izin  tinggal  diplomatik,  izin  tinggal  dinas,  izin  tinggal  kunjungan,  izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.. 4
Warga  negara  asing  dapat  diidentifikasi  sebagai  pengungsi  atau  imigran  gelap ketika mereka diwawancarai untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka di Indonesia, terlepas dari apakah mereka pengungsi atau imigran gelap, sehingga kantor imigrasi dapat mengambil beberapa tindakan. Pejabat menolak dalam mengeluarkan izin masuk. 5 Beberapa  warga  negara  asing  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  kedapatan memiliki  izin  tinggal  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  dimiliki  warga  asing  di  wilayah Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Padahal, setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan  tujuan izin  tinggal yang diberikan  kepadanya. di dalam Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Pasal Undang-Undang Keimigrasian di atas menyatakan bahwa penyalahgunaan izin  tinggal  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  pelanggarnya  dikenakan  sanksi sesuai  dengan  ayat  di  atas.  Meski  sudah  diatur  dalam  undang-undang,  namun kenyataannya  masih  ada  warga  negara  asing  yang  menyalahgunakan  izin  tinggalnya
2 Hamidi Jazim. Charles Christian, Ibid
3 Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 56
4 Ainal Hadi, Yudianto Syahputra, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh), Syiah Kuala Law Journal : Vol.4(1) April, hlm 77
5 Asep Kurnia, 2011, Imigran Ilegal. Jakarta: IOM-OIM. hlm 56.
seperti  yang  saat  ini  ditangani  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  jember.  kasus penyalahgunaan  izin  tinggal  dan  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  izin  tinggal  tidak diproses  secara  pidana  oleh  pihak  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  jember  tetapi  hanya dikenai tindakan administrasi berupa pendeportasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 2 huruf f Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana Langkah Hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember didasarkan pada Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## C. Metode Penelitian
Penggunaan  metode  penelitian  yang  tepat  menjadi  faktor  penting  dalam menganalisis dan menemukan solusi atas topik penelitian dalam suatu artikel. Sebuah metode  penelitian  yang  sesuai  memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  temuan  yang bermanfaat  dan  relevan  bagi  pembaca  secara  umum. 6 Dalam  artikel  ini,  penelitian menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  fokus  pada  pendekatan  terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian yang menjadi sumber sekaligus dasar dalam penelitian ini ialah Undang-undang Dasar NRI 1945 dan beberapa peraturan di bawahnya.

## PEMBAHASAN
Langkah  Hukum  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  jember  di dasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Secara  geografis,  Indonesia  sangat  diperdagangkan  secara  internasional  dan terletak  di  zona  khatulistiwa  di  antara  dua  samudera. 7 Hal  ini  menjadikan  Indonesia sebagai  tujuan  utama  kunjungan  orang  asing  karena  memiliki  banyak  pulau  dan wilayahnya yang luas membentang dari Sabang hingga Merauke. Karena letaknya yang strategis,  Indonesia  merupakan  negara  akomodasi  dan  akses  keluar  masuk  negara, sehingga  menyulitkan  pemerintah  dalam  menetapkan  perbatasan  dan  mengontrol pergerakan orang di Indonesia. Berkenaan dengan pelayanan publik yang terdapat dalam
6 Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", Jurnal Dinamika Hukum 13 2, 2013, h. 307-318.
7 Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, Baso Madiong, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Idn. J. of Legality of law 3 (1): hlm. 123-128,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberikan kewenangan  kepada  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  negara  untuk mencapai kesejahteraan, sehingga efektifitas pemerintahan sangat ditentukan oleh baik atau  tidaknya  pengelolaan  pelayanan  publik.  buruk. 8 Oleh  karena  itu,  pemerintah mempunyai  kewajiban  untuk  memperkuat,  melindungi  dan  mengelolanya  agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sendiri. Keindahan alam dan budaya Indonesia menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  para  pendatang  dari  luar  negeri,  hal  ini  turut meningkatkan aspek ekonomi dan pariwisata dengan banyaknya pendatang yang datang dan keluar.
Negara  Indonesia  yang  terbentang  luas  dari  Sabang  sampai  Merauke  merupakan negara produktif yang kaya akan sumber daya alam.Dari kekayaan sumber daya alam tersebut  Indonesia  mempunyai  potensi  eksplorasi  alam  yang  dapat  mengundang wisatawan  mancanegara  untuk  berkunjung  ke  Indonesia.  baik  sebagai  orang  asing maupun sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan akan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum imigrasi di Indonesia. Berbicara mengenai keimigrasian bagi setiap warga negara, apabila ada warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, maka setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia  wajib  memiliki  izin  keimigrasian  apapun  status  dan  kapasitasnya.  sebagai diplomat, pegawai negeri atau masyarakat biasa, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Praktik  penegakan  hukum  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa  meskipun  terdapat jaminan  pengakuan  terhadap  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  dan  tidak  ada  yang tertulis dalam undang-undang tersebut, namun hal tersebut tidak memberikan peluang bagi  masyarakat  hukum,  termasuk  legislator,  akademisi,  dan  praktisi  hukum,  untuk menganalisis permasalahan yang ada. lingkungan hukum. Hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum. 9
Imigrasi  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  berperan  dalam  menjaga  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Keimigrasian merupakan hal yang terdepan dengan
8 Noviyanto, Fiftin., Setiadi, Tedy., & Wahyuningsih, Iis, 2014, Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. Jurnal Informatika, Vol.8, (No.1), hlm.858-869
9 Maroni, 2016, Pengantar Politik Hukum Pidana, IKAPI, Aura (CV Anugrah Utama Raharja): Anggota hlm. 32
maksud  dan  tujuan  sebagai  pengatur  pengawasan  dalam  suatu  hal, 10 Pelaksanaan kedaulatan nasional, yang mencakup hak suatu negara untuk mengizinkan atau melarang orang  asing  memasuki  negara  tersebut.. 11 Imigrasi  juga  merupakan  lembaga  yang berwenang memberikan tanggal kedatangan atau batas kedatangan orang asing, serta berwenang memberikan kepastian kepada orang asing mengenai apa saja yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan.  Penyelenggaraan  pengendalian  migrasi  bertujuan  untuk meningkatkan stabilitas  dan menjaga  kepentingan nasional, keamanan dan  ketertiban umum,  kedaulatan  negara,  serta  mewaspadai  dampak  buruk  yang  diakibatkan perpindahan  manusia  antar  negara. 12 Sehubungan  dengan  itu  berlaku  juga  terhadap tindak  pidana  keimigrasian,  dimana  kedudukan  hukum  keimigrasian  adalah  hukum positif  yang  juga  termasuk  dalam  hukum  publik,  karena  pelanggarannya  berkaitan dengan  hubungan  masyarakat  dengan  negara  dan  merupakan  kepentingan  bersama.  . Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib  memperoleh  izin  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Masuk  dan  keluarnya  warga  negara  asing  ke  wilayah  Indonesia  tetap terkendali. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa diperiksa oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, diperbolehkan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki orang asing yang bersangkutan. Jenis visa dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, antara lain visa diplomatik, visa dinas, visa tinggal, visa kunjungan, dan visa jangka terbatas. Izin masuk dikeluarkan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  dengan membubuhkan  izin  tersebut  pada  visa  atau  surat  perjalanan  orang  asing  yang bersangkutan. 13
Dalam  kasus  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  WNA  dimaksud  melakukan melakukan  perbuatan  pidana  Penggelapan  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw, sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menguraikan singkat kronologi kejadian pada kasus a quo, bahwa WNA pada perkara a
10 Jazuli, A. 2016. Implementasi Kebiijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.3), hlm.211-225
11 Mega Bintang Ninage, 2022, Amalia Diamantina, Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2, hlm 197-212
12 Maulana, Mirzaq., & Jalil, Husni., 2018, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing. Jurnal miah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol.2,(No.2), hlm.345-357
13 Burhanuddin, 2019, Hukum Keimigrasian di Indonesia, : Medan, CV Prima Pustaka, hlm. 111
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
quo merupakan warga negara Iran yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 2019 dengan paspor Nomor B96165279 yang berlaku dari 24 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2027, WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui bandara Ngurah Rai Bali dengan dengan menggunakan izin tinggal terbatas penyatuan keluarga No: 2C21AB0049-S yang berlaku sampai 05 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigraasi Kelas I Non TPI Bogor dengan  Penjamin  ITAS  istri.  WNA  tersebut  diperiksa  dan  diadili  karena  melakukan Penggelapan terhadap satu unit mobil dengan merk Toyota Agya 1.2G M/T Std, dengan Nopol  L  1617  FE,  warna  putih  tahun  2018,  Norang  MHKA4GA5JJJ016683  Nosin 3NRH257214 atas nama Mansyur, alamat Gunung Anyar tengah 6 A/4 Surabaya (Vide: Putusan  Pengadilan  Negeri  banyuwangi  No:  446/Pid.B/2022/Pn.Byw),  jelas  hal  ini merupakan  penyalahgunaan  izin  tinggal  yang  telah  diberikan  oleh  Indonesia  karena telah melakukan pelangaran hukum pidana dan mengganggu ketertiban umum, tentunya sanksi yang dapat dikenakan juga adalah selain daripada putusan a quo adalah Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  Pasal  122  huruf  a  dengan  jelas menyatakan “Dipidana dengan pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan  pidana denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Akan  tetapi,  pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember hanya menerapkan Sanksi administratif sebagaimana Pasal  78  ayat  3  ndang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  menyatakan bahwa : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 ( enam puluh ) hari dari batas waktu Izin  Tinggal  dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  Deportasi  dan Penangkalan.
Kata deportasi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, menurut KBBI deportasi berarti  pengasingan  atau  pengusiran  seseorang  dari  suatu  negara  sebagai  hukuman (karena  orang  tersebut  tidak  mempunyai  hak  untuk  tinggal  di  negara  tersebut). 14 Pengertian  deportasi  dalam  pasal  1  ayat  (36)  UU  Keimigrasian  Nomor  6  Tahun  2011 adalah tindakan pengeluaran paksa orang asing dari wilayah Indonesia. Pergerakan dan lokasi  orang  asing  di  wilayah  Indonesia  akan  dipantau  oleh  petugas  imigrasi.  Setiap Orang Asing di Indonesia wajib memberikan keterangan mengenai keterangan identitas diri  dan/atau  keluarganya  yang  diperlukan,  serta  perubahan  status  kewarganegaraan
14 ryuni Fitri Djaafara, Jean Claudia, Valencia Prasetyo Ningrum, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (08), hlm 1525
sipil.  Yang  dimaksud  dengan  status  perkawinan  adalah  perubahan  yang  berkaitan dengan  perkawinan,  perceraian,  kematian,  kelahiran,  perpindahan  pekerjaan.  Orang asing yang dideportasi akan ditolak masuk ke Indonesia selama maksimal enam bulan, tergantung alasan  Imigrasi, dengan perpanjangan  enam bulan berikutnya. 15 Deportasi dilakukan  untuk  mencegah  orang  asing  menyalahgunakan  izin  tinggalnya  atau melakukan  kegiatan  yang  dianggap  melanggar  ketertiban  hukum  di  Indonesia  atau hukum Indonesia. Selain itu, WNA yang tinggal lebih dari 60 hari dengan izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya akan dideportasi. Deportasi biasanya tidak terjadwal untuk menjamin  keselamatan  masyarakat  di  seluruh  Indonesia.  Petugas  imigrasi  biasanya memilih gedung perkantoran, pabrik, dan apartemen.
Menurut  hukum  internasional,  suatu  negara  berdaulat  berhak  menerima  dan mengusir  orang  asing  dari  wilayahnya  apabila  ditemukan  orang  asing  di  wilayahnya melakukan tindakan yang dapat mengancam negaranya. 16 Oleh karena itu, warga negara asing mempunyai kewajiban tidak resmi, khususnya:
1. Harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya;
2. Wajib  menjaga  ketertiban  dan  kesopanan  sesuai  dengan  adat  istiadat  yang berlaku  di  lingkungan  tempat  tinggal/tempat  tinggalnya  selama  berada  di Indonesia.
Saat ini, warga negara asing yang ingin memasuki suatu wilayah harus mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  negara  yang  dikunjunginya  sebagai bentuk  penghormatan  terhadap  kedaulatan  negara  tersebut.  Menyikapi  perpindahan penduduk  antar  negara,  Indonesia  memiliki  berbagai  bentuk  peraturan  dan  tata  cara menerima  penduduk  yang  datang  dari  luar  negeri  untuk  masuk  ke  Indonesia. 17 . Perjanjian-perjanjian  atau  peraturan-peraturan  yang  dibuat  tentunya  merupakan cerminan  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18 Menyikapi hal tersebut juga perlu diterapkan secara tegas  agar  tidak  terjadi  permasalahan  hukum  yang  dapat  mengganggu  pertahanan
15 Kurniawan, A. C., Faiqoh, L. N., Arbani, R. N., & Merta, V. D, 2021, Pencegahan dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), hlm. 2695–2702
16 Ramdani, V. O., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J, 2022, Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2), hlm. 78–87.
17 Nugroho, S. B. M., 2020, Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Jurnal Pariwisata, 7(2), hlm. 124–131.
18 Saraswati, R., 2014, Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). Masalah Masalah Hukum, 43(3), hlm. 313–321
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
negara.  Bahwa  peraturan  ini  sangat  penting  untuk  menunjukkan  kedaulatan  Negara Indonesia  kepada  seluruh  dunia.  Dengan  menegakkan  kedaulatan,  Indonesia  berhak melaksanakan  peraturan  dan  ketentuannya  secara  mutlak  dan  menyeluruh  terhadap penduduk pendatang yang datang ke Indonesia, tanpa membatasi hak asasi warga negara asing.
Dalam kasus yang penulis angkat didalam penelitian ini, yaitu satu warga negara asing  berinisial  SKM  warga  negara  Tehran  (iran)  yang  berhadapan  dengan  Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember karena suatu kasus yang menjeratnya dimana secara garis besar WNA yang dimaksud dalam penelitian ini melakukan pelanggaran pidana dengan melakukan  perbuatan  pidana  Penggelapan  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw, dimana WNA tersebut telah menjalani masa tahanan  dan  pada  saat  ini  sedang  menjalani  proses  deportasi  ke  Negara  Asal  WNA tersebut,  langkah  yang  diambil  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  jember  dengan mendeportasi WNA tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 78 ayat 3 ndang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal  yang  telah  berakhir  masa  berlakunya  dan  masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 ( enam puluh ) hari dari batas waktu Izin Tinggal  dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  Deportasi  dan Penangkalan, karena mengingat masa penahanan karena sanksi pidana daripada Putusan tersebut diatas telah dijalani dan masa izin tinggal telah habis maka langkah daripada Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember sudah tepat, beralasan dan memiliki dasar hukum.
Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  penegakan  hukum  yang  tegas maka keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan diapresiasi oleh negara lain. 19 dan tindakan deportasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember untuk mencegah warga negara asing menyalahgunakan izin tinggalnya  atau  menghalanginya  melakukan  tindakan  yang  dianggap  mengganggu ketertiban dan ketertiban di Indonesia atau melanggar hukum Indonesia.

## KESIMPULAN
19 Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, Baso Madiong, 2021, Op.Cit, Idn. J. of Legality of law 3 (1): 123-128, hlm 125
Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  penegakan  hukum  yang  tegas maka keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara lain, dan tindakan deportasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember untuk mencegah orang asing menyalahgunakan izin tinggal mereka atau mencegah mereka terlibat dalam tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban hukum di Indonesia atau melanggar hukum Indonesia, Landasan dasar hukum terhadap pelaku  penyalahgunaan  izin  tinggal  tidak  diterapkan  sanksi  pidana  berdasarkan Undang–Undang  Keimigrasian  adalah  penanganan  kasus  lebih  singkat  yaitu  dengan memberikan tindakan administratif berupa pendeportasian, dan pula mengingat bahwa hukum pidana adalah “ultimum remidium” atau lebih dikenal dengan tindakan terakhir untuk seorang pelanggar hukum, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI jember mengenakan Sanksi  administratif  sebagaimana  Pasal  78  ayat  3  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa : Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir  masa  berlakunya  dan  masih  berada  dalam  Wilayah  Indonesia  lebih  dari  60 (enam  puluh)  hari  dari  batas  waktu  Izin  Tinggal  dikenai  Tindakan  Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin, 2019, Hukum Keimigrasian di Indonesia, : Medan, CV Prima Pustaka Hamidi,  Jazim.  Charles  Christian,  2015,  Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  Di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika
Maroni, 2016, Pengantar Politik Hukum Pidana, IKAPI, Aura CV Anugrah Utama Raharja Sihombing, Sihar, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia
A.  C,  Kurniawan.,  L.  N,  Faiqoh,.,  R.  N.,  Arbani,  &  V.  D  Merta  ,  2021,  Pencegahan  dan Penangkalan  Sebagai  Tindakan  Akibat  Pelanggaran  Keimigrasian  dalam Rangka  Menjaga  Tegaknya  Kedaulatan  Negara.  Jurnal  Inovasi  Penelitian, 1(12)
Djaafara, Fitri, ryuni, Claudia, Jean, Ningrum, Prasetyo, Valencia, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (08)
Hadi,  Ainal,  Syahputra,  Yudianto,  2020,  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap    Warga Negara  Asing    Pelaku  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  (Suatu  Penelitian  di
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Wilayah  Hukum  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Banda  Aceh),  Syiah  Kuala  Law Journal : Vol.4(1) April
Jazuli,  A.  2016.  Implementasi  Kebiijakan  Bebas  Visa  Dalam  Perspektif  Keimigrasian.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.3)
Kurnia, Asep, 2011, Imigran Ilegal. Jakarta: IOM-OIM
Maulana, Mirzaq., & Jalil, Husni., 2018,  Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas  II  Meulaboh  Terhadap  Pemberian  Izin  Tinggal  Bagi  Warga  Negara Asing. Jurnal miah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol.2,(No.2)
Ninage, Bintang, Mega, Diamantina, Amalia, 2022, Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan  Warga  Negara  Asing  Oleh  Kantor  Imigrasi  Semarang,  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2
Noviyanto,  Fiftin.,  Setiadi,  Tedy.,  &  Wahyuningsih,  Iis,  2014,  Implementasi  Sikades (System  Informasi  Kependudukan  Desa)  Untuk  Kemudahan  Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. Jurnal Informatika, Vol.8, (No.1)
R., Saraswati, 2014, Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum).
Masalah Masalah Hukum, 43(3)
Reza,  Muhammad,  Andi,  Renggong,  Ruslan,  Madiong,  Baso,  2021,  Penegakan  Hukum Terhadap  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Orang  Asing  Menurut  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Idn. J. of Legality of law 3 (1)
S. B. M., Nugroho, 2020, Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Jurnal Pariwisata, 7(2)
V.  O,  Ramdani.,  K.  F.,  Dantes,  S.  N.,  Ardhya,  &  M.  J,  Setianto,  2022,  Deportasi  Sebagai Tindakan  Administratif  Keimigrasian  Ditinjau  dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi No: 446/Pid.B/2022/Pn.Byw