## PKM METODE PENYUSUNAN PERATURAN DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA WARI DAN WARI INO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Dyah Retno Pitasari 1* , dan Erland Mouw 2
1 Dosen Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Halmahera
2 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Universitas Halmahera * retnopitasari@gmail.com

## ABSTRAK
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diadakan di dua desa, yaitu desa Wari dan desa Wari Ino. PKM dilaksanakan dengan tujuan agar kedua desa tersebut terlatih dan  terampil  dalam  hal  metode  pembuatan  Perdes  secara  partisipatiF  dan  memiliki  produk Peraturan  Desa  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa  yang dilaksanakan  secara  partisipatif.  Metode  yang  digunakan  dengan  pendekatan  Participatory Learning and Action (PLA). Waktu pelaksanaan dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2018. Kegiatan PKM ini terbagi dalam lima tahap, yaitu (1) survey dan pelatihan identifikasi isu dan masalah, (2) identifikasi legal baseline, (3) penyusunan kajian akademik, (4) prosedur penyusunan  Perdes,  (5)  mekanisme  pengawasan  Perdes.  Selama  PKM  berlangsung,  terjadi peningkatan  kehadiran  perangkat  desa  dan  masyarakat  yang  terdiri  dari  Ketua  RT,  Ketua RW,  tokoh  masyarakat,  dan  tokoh  agama  yang  antusias  terlibat  aktif  memberikan  saran tentang  penekanan  tugas  dan  wewenang,  dan  juga  larangan  masing-masing  pihak  selama masih menjabat menjadi perangkat desa yang perlu untuk dimasukan dalam draft Ranperdes SOTK.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Perdes  SOTK  dibuat  dengan  melibatkan  aspirasi masyarakat di desa mitra.
Kata Kunci : Peraturan Desa, Organisasi, Tata Kerja, Pemerintah Desa, Partisipatif.

## PENDAHULUAN
Partisipasi publik juga sangat bergantung besar kecilnya terkait dengan pengaruh pada kepentingan  publik  secara  luas.  Kebanyakan  peraturan  daerah  yang  dibuat  menyangkut masalah-masalah yang tidak banyak berkaitan dengan urusan publik secara luas. Artinya, ini menyangkut hal-hal yang tidak terlalu menimbulkan polemik di antara masyarakat atau juga tidak  terlalu  menarik  bagi  masyarakat  untuk  meresponnya.  Partisipasi  warga  baru  terlibat, lebih tepatnya melibatkan diri ketika Perda tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat (R Herlambang Perdana Wiratraman, 2010:136).
Fakta  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  dengan  Pemerintah  Desa  kedua  desa  (Wari dan  Wari  Ino)  bahwa  ditilik  secara  sosial,  partisipasi  masyarakat  sudah  mulai  memudar, jarang  mengikuti  kegiatan  bersama  seperti  gotong  royong.  Terutama  musrembang  yang diadakan tiap tahun, walaupun ada undangan yang disebar, ketidakhadiran masyarakat masih menunjukan  kurangnya  partisipasi  masyarakat  untuk  perkembangan  desa.  Padahal  untuk
perkembangan desa sangat dibutuhkan saran dan solusi setiap permasalahan yang ada di desa tersebut  karena  masyarakat  desa  itu  sendiri  yang  mengenal  watak  dan  lingkungan  desanya sendiri  sehingga  mampu  menciptakan  solusinya,  dan  tujuan  akhirnya  menciptakan perkembangan desa yang bisa menjadi contoh positif bagi desa-desa lain di seputaran Tobelo dan Halmahera Utara.
Tim PKM  melihat Sumber Daya  Manusia (SDM)  yang direkrut untuk perangkat desa juga  terkesan  dipaksakan.  Hal  ini  terjadi  karena  sebagian  besar  perangkat  desa  hanya berpendidikan  sampai  SMA.  Hal  ini  semakin  memburuk  karena  Perangkat  Desa  ini  tidak mengikuti  perkembangan  setiap  peraturan  yang  diperbarui  yang  terkait  dengan  Desa  dan tugas  serta  wewenang  mereka,  sehingga  mereka  melaksanakan  tugas  secara  bersamaan. Tumpang tindihnya tugas dan wewenang sering dikeluhkan oleh mereka karena mereka tidak mengetahui  apa  batasan  tugas  dan  wewenang  tiap-tiap  Perangkat  Desa.  Terkesan  ada  yang memiliki tugas yang lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Desa yang lain.
Fakta-fakta tersebut di atas yang membawa tim PKM untuk terjun langsung ke dua desa yang  bertujuan  memberikan sosialisasi tentang peraturan-peraturan terkait dengan Desa dan Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa.  Sosialisasi  tersebut  diadakan  sebagai sarana pengenalan kepada Perangkat Desa agar masing-masing dari mereka mengetahui apa saja tugas dan wewenang  mereka agar tidak terjadi tumpang tinding pelaksanaan tugas  lagi dan masing-masing Perangkat Desa melakukan porsi kerja mereka sesuai yang diamanatkan oleh regulasi yang ada.
Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan  tertulis  negara atau pemerintah  yang berisi  petunjuk  atas  pola  tingkah  laku  yang  bersifat  dan  mengikat  secara  umum  (Yuliandri, 2010:25).  Begitupun  di  tingkat  pemerintah  desa  di  mana  produk  Peraturan  Desa  sangatlah penting  karena  pengaturan  itulah  sebagai  tolok  ukur-dasar  bagi  Pemerintah  Desa melaksanakan tugasnya dan terlaksananya setiap kegiatan yang ada di desa. Selama ini, dari hasil  pengamatan  melalui  wawancara,  tim  PKM  mendapati  bahwa  setiap  kegiatan musrembang  yang  diadakan  oleh  desa,  perwakilan  masyarakat  sangat  minim,  dan  dapat dikatakan  tidak  ada  partisipasinya  sama  sekali.  Kedua  desa  (Wari  dan  Wari  Ino)  sebagai mitra  sangat  merindukan  partisipasi  masyarakat  pada  setiap  kegiatan  desa,  terutama  saat penggodokan Peraturan Desa.
Partisipasi  aktif  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengikuti  debat  publik,  rapat  umum. Partisipasi  pasif,  berarti  inisiatif  partisipasi  datang  dari  luar  diri  masyarakat.  Bentuk-bentuk pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  sangat  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  masyarakat dan  lingkungannya.  Tingkat  kualitas  SDM,  kepedulian  lembaga  pendidikan  atau  LSM  dan
sikap  pemerintah  sangat  mempengaruhi  pola-pola  partisipasi  yang  digunakan  oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya(Iza Rumestan R.S, 2012:143).
Aspek mutu layanan Pemerintah Desa dinilai masyarakat sangat kurang. Pembangunan tidak  merata,  tidak  mencakup  pada  semua  elemen  masyarakat,  hanya  dilakukan  di  lokasi- lokasi  tertentu  saja.  Hal  ini  yang  menyebabkan  kecemburuan  pada  masyarakat.  Tim  PKM menjawab permasalahan tersebut dengan secara fokus pada penyelesaian masalah kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  Peraturan  Desa  dan  terbatasnya  kualitas  sumber daya serta kompetensi pemerintah desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa sehingga mengakibatkan ketidak mandirian membuat peraturan desa secara partisipatif.

## METODE PELAKSANAAN
Pola  kemitraan  dimulai  dari  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  diwakili  oleh  Perguruan Tinggi untuk menawarkan kemitraan (Dwi Kartini, 2013:113) dalam pelaksanaan pengabdian ini  menggandeng  dua  desa  sebagai  mitra,  yaitu  desa  Wari  dan  desa  Wari  Ino.  Waktu pelaksanaan  dimulai  bulan  Mei  sampai  dengan  Juli  2018.  Partisipasi  yang  diberikan  mitra berupa  dukungan  dengan  menyediakan  waktu  dan  tempat  untuk  pelaksanaan  kegiatan. Undangan juga disebarkan oleh pemerintah desa mitra, sehingga aparat desa dan perwakilan masyarakat  dapat  mengikuti  kegiatan  PKM  ini.  Media  yang  digunakan  selama  PKM  ini adalah (a) laptop, (b) flashdisk, (c) LCD, (d) kamera dan voice recorder.
Penyusunan  Peraturan  Desa  (Perdes)  merupakan  salah  satu  bentuk  pelaksanaan pembangunan partisipatif di pedesaan. Metode PLA dengan model-model identifikasi seperti ROCCIPI,  Fishbone  dan  RIA  yang  dikembangkan  dalam  penyusunan  suatu  Perdes memberikan  ruang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  untuk  dapat  berperan  serta  dalam penyusunan  muatan  Perdes  (Mardikantoro  dan  Soebianto,2012:203).  Pelaksanaan  Perdes yang  baik  akan  berdampak  positif  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  sistem administrasi pelayanan publik yang tepat, cepat dan efektif.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

## Identifikasi Isu dan Masalah
Identifikasi  masalah  dengan  metode ROCCIPI dilakukan  dengan  penentuan  Rule- peraturan,  secara  administrasi,  Susunan  organisasi  sudah  ada  namun  belum  tertuang  dalam wadah  peraturan  yang  legal. Opportunity menyajikan  bahwa  ada  peluang  besar  untuk mengajak masyarakat berperan serta secara aktif dalam pembuatan Perdes. Capacity , adanya kemampuan masyarakat dalam memberikan perumusan hipotesa atas masalah dan solusinya
yang  membangun  dalam  pembuatan  Perdes. Communication di  sini,  tim  PKM  mengajak Perangkat Desa untuk berkomunikasi mengundang masyarakat dalam menggali permasalahan untuk mengkomunikasikan peraturan yang ada. Interest harus mencakup semua kepentingan, baik  para  Pemerintah  Desa  maupun  kepentingan  masyarakat  agar  sesuai  dengan  peraturan. Proses  yang  baik  akan  mempengaruhi  pelaksanaan  suatu  Perdes,  sehingga  mencakup  nilai ideologi dan adat yang sesuai dengan lingkungan masyarakat yang ada.
Identifikasi  dengan  metode Fishbone di  sini  melibatkan  diskusi  yang  berkelanjutan antara tim PKM dengan Pemerintah  Desa terkait untuk  menguji  perilaku  masyarakat dalam pelaksanaan  peraturan  yang  ada,  bagaimana  pelaksanaan  managerialnya  dalam  mekanisme pengawasannya. Metode RIA (Regulatory Impact Assessment) dilakukan dengan pemahaman terhadap  segala  peraturan  di  balik  penyusunan  Perdes  yang  belum  ada.  Metode  ini  sebagai sarana dalam menjawab tentang mengapa suatu Perdes harus dibuat dan apa resikonya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ke depan penerapan Perdes tersebut akan menjadi  lebih baik karena sudah diukur tentang nilai kemanfaatan dan nilai kekurangannya.

## Gambar 1 : Kegiatan Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa

## Identifikasi legal baseline
Kegiatan ini mencakup inventarisasi peraturan desa yang ada, yang ternyata diketahui tim  pengabdian  di  kedua  desa  belum  ada  Perdes.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya bimtek dan pelatihan pembuatan Perdes dan tidak  mengetahui peraturan-peraturan  yang ada di  tingkat  nasional.  Pemberlakuan  Perdes  yang  baru  hendaknya  diupayakan  dengan menggunakan  cara-cara  baru  demi  mengubah  prilaku  masyarakat,  seperti  melalui  program sukarela  berbasis  insentif,  atau  pengakuan  hak  adat.  Selain  itu,  apabila  aparat  desa  tidak transparan  dan  tidak  bertanggung  gugat  (akuntabel),  maka  sulit  diharapkan  bahwa pemberlakuan Perdes  baru tersebut  akan serta  merta dilaksanakan dengan  baik di kemudian hari.  Maka  Perdes  yang  baru  dapat  membentuk  instansi  independen,  atau  memberi  otoritas
dan  memberdayakan  organisasi  non  pemerintah  serta  lembaga  adat,  untuk  memastikan adanya akuntabilitas dalam pembuatan keputusan.

## Penyusunan Kajian Akademis
Kegiatan  pendampingan  ini  diadakan  pada  tanggal  23-31  Mei  2018  di  desa  Wari  dan tanggal  4-11  Juni  2018  di  desa  Wari  Ino.  Ditemukan  selama  ini  belum  dilengkapi  dengan kajian  akademis.  Melalui  pelatihan  dan  pendampingan  ini,  tim  PKM  memberikan  substansi dasar  permasalahan  yaitu  mengapa  diperlukan  Perdes  dengan  kajian  akademik,  lingkup materi  dan  komponen  utama  Perdes,  dan  proses  dalam  penyusnan  dan  pengesahan  Perdes. Format  penyusunan  kajian  akademis  terdiri  dua  bagian,  yaitu  pertama  bagian  laporan  hasil pengkajian  dan  penelitian  tentang  Ranperdes.  Bagian  kedua  berisi  konsep  awal  rancangan Perdes  yang  terdiri  dari  pasal-pasal  yang  diusulkan.  Format  kajian  akademis  meliputi pendahuluan, ruang lingkup, kesimpulan dan saran.
Pendahuluan; yang berisi pokok pikiran tentang konstalasi fakta-fakta yang merupakan alasan-alasan  pentingnya  materi  hukum  yang  bersangkutan  tanpa  diatur  dan  daftar  Perdes yang  berkaitan  dan  dapat  dijadikan  dasar  hukum  (Latar  Belakang);  Tujuan  dan  kegunaan yang  ingin  dicapai;  Metode  dan  pendekatan;  dan  Pengorganisasian.  Ruang  Lingkup  Kajian Akademis; terdiri  dari ketentuan umum  yang  memuat  istilah-istilah/pengertian  yang dipakai dalam kajian akademis beserta arti dan maknanya masing-masing.
Muatan  kedua  adalah  materi  yang  memuat  konsepsi,  pendekatan  dan  azas-azas  dari materi  hukum  yang  diatur  serta  pemikiran-pemikiran  normatif  yang  disarankan,  sedapat mungkin  dengan  mengemukakan  beberapa  alternatif.  Kesimpulan  dan  saran;  yang  memuat rangkuman pokok isi kajian akademis dan luas lingkup materi yang diatur dan yang berkaitan dengan  peraturan  desa.  Saran  berisi  apakah  semua  materi  diatur  dalam  satu  bentuk  atau dituangkan dalam peraturan pelaksana.

## Prosedur Penyusunan Perdes

## (a) Proses Penyiapan Ranperdes oleh BPD dan Pemerintah Desa
Diawali  dengan  penyiapan  Ranperdes  oleh  BPD  dan  Pemerintah  Desa,  wajib dikonsultasikan  kepda  masyarakat  desa.  Ranperdes  dapat  dikonsultasikan  kepada  Camat untuk  mendapatkan  masukan.  Masukan  dari  masyarakat  desa  dan  Camat  digunakan Pemerintah  Desa  untuk  tindak  lanjut  proses  penyusunan  Ranperdes.  Langkah  selanjutnya adalah  menyampaikan  Ranperdes  oleh  Kepala  Desa  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan disepakati bersama.

## (b) Proses Mendapatkan Persetujuan BPD dan Pemerintah Desa
BPD  mengundang  Kepala Desa untuk  membahas dan  menyepakati Ranperdes.  Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal  yang  sama  untuk  dibahas  dalam  waktu  pembahasan  yang  sama,  maka  didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa  digunakan  sebagai  bahan  untuk  dipersandingkan.  Rancangan  Peraturan  Desa  yang belum  dibahas  dapat  ditarik  kembali  oleh  pengusul.  Rancangan  Peraturan  Desa  yang  telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan  BPD.  Rancangan  peraturan  Desa  yang  telah  disepakati  bersama  disampaikan  oleh pimpinan  Badan  Permusyawaratan  Desa  kepada  kepala  Desa  untuk  ditetapkan  menjadi peraturan Desa paling  lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak  tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat  15  (lima  belas)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  rancangan  peraturan  Desa  dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

## (c) Proses Pengesahan dan Penetapan Sebagai Lembaran Desa.
Penetapan : Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan  kepada  Sekretaris  Desa  untuk  diundangkan.  Dalam  hal  Kepala  Desa  tidak menandatangani  Rancangan  Peraturan  Desa  Rancangan  Peraturan  Desa  tersebut  wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
Pengundangan  :  Sekretaris  Desa  mengundangkan  peraturan  desa  dalam  lembaran  desa. Peraturan  Desa  dinyatakan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat sejak diundangkan. Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa. Untuk Desa Adat, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma  adat  istiadat  yang  berlaku  di  Desa  Adat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  memberikan
pedoman  penyusunan  Peraturan  Desa  dan  Peraturan  Kepala  Desa  melalui  Permendagri  No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Penyebarluasan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  BPD  sejak  penetapan  rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan  Rancangan Peratuan  Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Mekanisme Pengawasan Perdes.
Dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  desa  pemerintah  kabupaten  berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai amanat  UU  No  6/2014.  Pembinaan  dan  pengawasan  dimaksudkan  agar  kewenangan  desa dalam  menyelenggarakan  otonomi  desa  tidak  mengarah  kepada  kedaulatan.  Disamping pemerintah desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
Pemerintah  kabupaten  memiliki  kewenangan  kepada  pemerintahan  desa  untuk melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  kepala SKPD  melakukan  pembinaan  sesuai  dengan  kewenangannya  yang  meliputi  pemberian pedoman,  bimbingan,  pelatihan,  arahan  dan  pengawasan  yang  dikoordinasikan  kepada Bupati.  Pengawasan  dilakukan  secara  refresif  dengan  memberikan  kewenangan  seluas- luasnya  kepada  pemerintahan  desa  untuk  menetapkan  Perdes  baik  yang  bersifat  limitatif maupun  Perdes  lain  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  pemerintah.  Karena  Perdes  tidak disertai  dengan  sanksi,  peluang  ini  dimanfaatkan  olehpemerintahan  desa  untuk  menetapkan Perdes  yang  berkaitan  dengan  retribusi  yang  membebani  masyarakat  dan  tidak  dilaporkan kepada pemerintah kabupaten.

## KESIMPULAN
Tim  PKM  selama  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  pendampingan  pembuatan  Ranperdes SOTK diperhadapkan dengan dinamika masyarakat yang berbeda pola pikir, namun itu yang menjadi  bukti  keberhasilan  tim  yang  telah  berhasil  merangkul  masyarakat  untuk tidak  acuh tak  acuh  lagi  dan  ikut  serta  dalam  perkembangan  desanya  sendiri.  Melalui  pengesahan Ranperdes menjadi Perdes, tim PKM membuktikan bahwa Perdes yang menonjolkan aspirasi masyarakatnya akan  menghasilkan produk Perdes  yang  berkualitas,  yang akan dilaksanakan para  pembuatnya,  diawasi  pelaksanaannya  oleh  masyarakat  dan  akan  menertibkan  juga menyejahterakan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  pembuat  Perdes  SOTK  itu  sendiri.
Diharapkan dari kegiatan PKM di kedua desa mitra ini (Wari dan Wari Ino) akan menularkan semangat  aspiratif  dalam  pembuatan  produk  desa  berupa  Perdes  di  desa-desa  lain  di Halmahera Utara pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi  Kartini.  2013. Corporate  Social  Responsibility  Transformasi  Konsep  Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
Mardikantoro,  T  dan  Soebianto,  P.  2012. Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
R.S.,  Iza  Rumesten.  2012. Model  ideal  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.1, 135-148, Januari 2012.
Trijono, R. 2012. Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan . Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No.3. Desember 2012.
Wiratraman,  R.  Herlambang.  2010. Dinamika  Otonomi  Daerah  Dalam  Pengembangan Metode  Partisipasi  Publik  Pembentukan  Paeraturan  Perundang-Undangan  (2). Yuridika Vol. 25, no. 2, 128-150, Mei-Agustus 2010.
Yuliandri.  2010. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik . Jakarta: Rajawali Pers.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
Permendagri  Nomor  83  tahun  2015  Tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat Desa
Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa