Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
KEPASTIAN HUKUM PENYALURAN DAN KETERSEDIAAN BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN SOROPIA, KABUPATEN KONAWE, SULAWESI TENGGARA
Wahyu Prianto, S.H., M.H. 1
1 Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
1 Email: wahyuprianto310@gmail.com

## Abstract
Subsidized  fuel  oil  (BBM)  is  the  right  of  the  poor  in  this  country,  including  the small ones, BBM has an important role in increasing the productivity of fisheries, especially capture fisheries. The cost of using fuel in  fisheries is up to  80% of the operational costs at sea. This is what makes BBM a strategic means of production for fishermen. The provision of adequate fuel, both in terms of quantity and price, is needed so that fishermen can use fuel according to their operational needs, this is  the  case  with  fishermen  in  Soropia  District.  The  government's  efforts  to  fulfill fishermen's rights through the policy of  providing fuel subsidies have not worked as expected, the problem  is that the small fishermen in Soropia sub-district, who are the targets of this fuel subsidy policy,  do not enjoy it at all, the main thing is that  the distribution patterns the government has taken so far are less effective, there  are  still  many  gaps  that  can  be exploited  by individuals  to  get  benefits  for themselves.
This  study  aims  to  find  the  source  of  the  problem  of  the  obstruction  of  the distribution  of  subsidized    fuel    to    small    fishermen    in    Soropia    Subdistrict, Konawe   Regency  and   try  to propose  an  operational  pattern  of  distribution  of subsidized  fuel  that  is  efficient,  of  c ourse  in accordance  with  legal  provisions so that according to the title of this article is to provide protection of rights and legal certainty  to  Fishermen  in  Soropia  District.  The  legal  materials  used  consist  of three types, the primary legal materials consist of all respondents (fishermen, the community and  parties  involved  in  the  subsidized  fuel  oil  distribution)  regarding the  distribution  and  use  of  subsidized  fuel  in  Soropia  sub-district,  and  combined with  the  perspective  of  legislation  .  whereas  Legal  Materials  textbooks because  textbooks  contain  basic  principles  of  law  science  and  classical  views  of highly  qualified  scholars.  And  Suber  is  an  indication  and  explanation  of  primary and secondary legal materials. Collecting techniques through document studies or library  materials  and  field  studies,  document  studies  are  this  activity  aimed  at obtaining data through tracing notes, writings or documents that have been made
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
by  other  people  related  to  the  issues  being  discussed.  Field  studies  are  field observations  with  competent  parties  in  order  to  obtain  data  information  about the subject and object under study. The data used is to analyze the data obtained in  accordance  with  the  symptoms  and  objects  that  occur  in  the  field  and  then summarize, select  the  main  things,  look for themes and patterns. The method of analysis  of  legal  materials  used  is  descriptive  method.  with  this  descriptive method, actual detailed information can be obtained.
Based  on  the  results  of  the  research  that  the  ineffective  distribution  and availability  of  subsidized  fuel  for  fishermen  in  Soropia  Subdistrict,  Konawe Regency,  Southeast  Sulawesi,  occurred  due  to  several  things,  starting  from Soropia  Subdistrict,  Konawe  Regency,  Southeast  Sulawesi,  the  absence  of Fishermen Solar Pack Dealer (SPDN), The sub-district fisherman card management for fishermen in the Soropia sub-district is that this problem is not taken care of in the  Soropia  sub-district  itself,  but  has  to  take  care  of  the  main  Konawe  district, namely the Unaaha district and about how from a legal standpoint whether this fuel  subsidy  actually  reaches  fishermen,  this  is  There  is  a  game  between  the owners  of  Solar  Pack  Dealer  Fishermen  (SPDN)  or  brokers  or  subsidized  fuel retailers,  then  the  question  is  how  to  legally  protect  the  rights  of  fishermen, especially  the  rights  of  fishermen  in  Soropia  sub-district  to  distribute  subsidized fuel
Keywords: Legal Certainty, Subsidized BBM, Fisherman

## 1.    PENDAHULUAN
Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Bersubsidi  adalah  bahan  bakar  minyak  yang digunakan  untuk  kendaraan  bermotor  yang  pembeliannya  sebagian  ditanggung oleh  pemerintah  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  sebagai salah  satu  bentuk  amanat  Konstitusi  kepada  Negara  untuk  mensejahterakan rakyat  Indonesia.  Subsidi  bahan  bakar  minyak  atau  disingkat  BBM  dapat  pula diartikan  sebagai  bayaran  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  PT. Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Minyak dan Gas  Bumi  Di  Indonesia.    BBM  bersubsidi  sangat  membantu  rakyat  Indonesia dalam  melakukan  mobilisasi  untuk  kehidupn  sehari-haritermaksud  para  Nelayan dalam melakukan kegiatannya.
Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  bersubsidi  adalah  hak  rakyat  miskin  di  Negara ini, tidak terkecuali Nelayan Kecil, Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting  dalam  peningkatan  produktivitas  usaha  perikanan,  khususnya  perikanan tangkap.  Biaya  penggunaan  BBM  pada  usaha  perikanan  mencapai  70%  dari biaya  operasional  melaut.  Kondisi  inilah  yang  menjadikan  Bahan  Bakar  Minyak
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
(BBM)  sebagai  sarana  produksi  yang  sangat  strategis  bagi  Nelayan.  Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)   yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun harga, sangat dibutuhkan agar nelayan dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak   (BBM) sesuai   kebutuhan   operasionalnya,   hal   tersebut   terjadi   dengan   tidak terkecualikan pada nelayandiwilayah pesisir Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. 1
Daerah  pesisir  Kecamatan  Soropia,  merupakan  masyarakat  yang menggatungkan hidupnya dari mencari hasil laut dan  Nelayan Kecamatan Soropia sendiri  pada  saat  ini  telah  telah  menjadi  sebuah  potensi  yang  dapat mengembangkan  perokonomian  daerah  khususnya  pada  sektor  perikanan  dan kelautan.  Masyarakat  pesisir  Kecamatan  Soropia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan laut, maka dari itu untuk menumbuhkan perekonomian pada sektor perikanan dan kelautan  harus  ada  pemberdayaan  terhadap  masyarakat  pesisir  terutama  soal jaminan  keberlangsungan  usaha  mereka  sebagian  besar  adalah  orang  Bajo,  hal yang  paling  mendasar  adalah  kebutuhan  mereka  terhadap  BBM  ketersediaan minyak  tersebut  sangatlah  penting  buat  mereka.  ketersedian  yang  juga menggangu  waktu  Nelayan  tentu  jalan  keluar  dari  hal  tersebut  sangat dibutuhkan  nelayan  di  Kecamatan  Soropia    itulah  yang  menjadi  dasar  alasan urgensi penelitian.
Upaya  Pemerintah  memberikan  Hak  Nelayan  tersebut  melalui  kebijakan pemberian  subsidi  BBM  sepertinya  berjalan  belum  seperti  yang  diharapkan, masalahnya adalah Nelayan kecil di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, yang merupakan  sasaran  dari  kebijakan  subsidi  BBM  ini  sama  sekali  tidak menikmatinya,  hal  tersebut  penulis  temukan  dari  beberapa  wawancara  sebagai data  awal  pada  nelayan  di  kecamatan  Soropia  yang  bernama  Aco,  sumber memberikan  keterangan  bahwa  sumbernya  adalah  pola  pendistribusian  yang ditempuh  pemerintah  selama  ini  kurang  efektif  dalam  hal  ini  Pertamina,  masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  untuk  mendapatkan manfaat    untuk    dirinya    sendiri    dan  kelompoknya,  disisi  lain  adnya  fakta  yang menunjukkan  adanya  sebuah  permasalahan  terkait  dinamika  harga  BBM,  dan sejauh  ini  belum  ada  kebijakan  antisipatif  yang  secara  Efektif  mampu    meredam dampak    harga    BBM    terhadap  usaha    perikanan,  berdasarkan  data  awal tersebut untuk medapatkan jawaban tujuan penelitian ini adalah mencari sumber masalah dari terhambatnya pendistribusian BBM  bersubsidi kepada Nelayan  Kecil di  Kecamatan  Soropia Kabupaten Konawe dan mencoba memberikan usulan pola operasional  pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)      bersubsidi  yang  efisien tentunya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga sesuai judul tulisan ini adalah
1 Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya. 2016. Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga Bbm Bersubsidi Untuk Nelayan . Jurnal.hal. 1
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
memberikan  perlindungan  hak  dan  kepastian  hukum  kepada  Nelayan  di Kecamatan  Soropia  akan  ketersediaan  BBM  bersubsidi  sehingga  dapat  pula tercapainya    cita-cita    negara    yaitu    kesejahtraan    rakyat    dan    hal    inilah    latar belakang  sekaligus  menjadi  rumusan  masalah  nantinya  yakni  perlindungan  hak dan  kepastian  hukum  kepada  Nelayan  Kecil  di  Kecamatan  Soropia  atas  distribusi dan  ketersebiaan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Bersubsidi.  Dari  Latar  Belakang tersebut  maka  yang  akan  penulis  angkat  sebagai  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  tentang  Apa  dan  Bagaimanakah  penyebab  kurang  efektifnya  Penyaluran Dan  Ketersediaan  BBM  Bersubsidi  Untuk  Nelayan      Di  Kecamatan  Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk selanjutnya mencoba memberikan gambaran  tentang  Bagaimanakah      Upaya      Dan      Pola      Pengelolaan      BBM Bersubsidi   Yang   Efektif   Dan Berkepastian Hukum Untuk Nelayan Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini  ada  dua  pendekatan  yang  digunakan yaitu  pendekatan    yuridis    normatif        atau doktrinal dan    pendekatan    yuridis empiris  atau non doktrinal . Pendekatan Yuridis Normatif Adalah pendekatan yang memandang  hukum  sebagai  seperangkat  aturan  yang  bersifat    normatif (law  in book). Pendekatan ini  dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.
Pendekatan Yuridis Empiris ( Non Doktrinal ) Pada pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah  bahwa  dalam menganalisis permasalahan dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan  yaitu  tentang  pola pendistribusian  BBM  bersubsid  Untuk  nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

## 2.1  Jenis dan Sumber Bahan Hukum
1.    Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  terdiri  dari  seluruh  responden  (Para
Nelayan,  masyarakat  dan  Pihak-pihak  yang  telibat  dalam  benyauran  BBM Bersubsidi)  tentang  penyaluran  dan  penggunaan  BBM  bersubsidi  di  Kecamatan Soropia,  dan  dipandukan  dengan  presfektif  peraturan  perundang-undangan. Peneliti  sajikan  sedemikian  rupa  secara  sistematis  guna    guna    menjawab permasalahan    yang    telah    dirumuskan.    Dalam    penelitian    ini    bahan  hukum primer yang digunakan antara lain :
a.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya  Ikan, dan  Petambak Garam;
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
b.  Peraturan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bahan Hukum Sekunder
c.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
d.  Peraturan    Presiden    Republik    Indonesia    Nomor    191    Tahun    2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
2.  Bahan  hukum  sekunder  yang  utama  adalah  buku  teks  karena  buku  teks berisimengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu  hukum  dan  pandangan-pandangan klasik  para  sarjana  yang  mempunyai  kualifikasi  tinggi.  Dalam  penelitian  ini bahan hukum sekunder meliputi :
a.  Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
b.  Jurnal ilmiah;
c.  Artikel ilmiah.
3.  Bahan Tersier
Bahan  hukum  Tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer.  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum ini  yang  digunakan meliputi :
a.  Kamus besar bahasa Indonesia;
b.  Kamus hukum;

## 2.2  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
1.    Studi Dokumen atau Bahan Pustaka
Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data melalui penelusuran catatan- catatan,  tulisan-tulisan  atau  dokumen-dokumen  yang  sudah  dibuat  oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2.    Studi Lapangan.
Observasi  lapangan  dengan  pihak-pihak  yang  berkompeten  guna memperoleh keterangan data tentang subyek dan objek yang diteliti.

## 2.3  Analisis  Data dan Bahan Hukum
Analisis  data  bahan  hukum  dilakukan  dengan  statistik  sederhana,  untuk mendapatkan  gambaran  kondisi  usaha  dengan  subsidi  dan  kondisi  usaha  tanpa subsidi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah  metode deskriptif. 2 dengan metode deskriptif  ini dapat diperoleh  informasi  aktual  secara  rinci  yang melukiskan  gejala  yang  ada,  mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa  kondisi
2 Hasan, M.I. 2002. Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian  dan Aplikasinya .  Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal.45.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dan  praktek-praktek  yang  berlaku,  membuat  perbandingan  atau  evaluasi  dan menentukan yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu  yang  datang.  Studi  deskriptif  dilakukan  dalam  rangka  untuk  memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel penting dalam suatu situasi.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  menggambarkan  aspek- aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi . 3 Kajian ini dilakukan pada tahun 2020.

## 3.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1   Kurang  Efektifnya  Penyaluran  Dan  Ketersediaan  BBM  Bersubsidi  untuk Nelayan Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kecamtan    Soropia,    Kabupaten    Konawe,    memiliki  Jumlah    Penduduk sebanya    8.305  Jiwa  dimana  terdiri  dari  14  Desa  dan  satu  kelurahaan  diman sebahagian  besar  masyarkatnya  hidup  dari  usaha  nelayan,  para  nelayan  di Kecamatan  Soropia  melakukan  kegiatannya,  Nelayan  memiliki  kapal,  mesin  dan peralatan  pendukung.  Problem  terhadap  biaya  modal  yang  dibutuhkan  untuk  hal tersebut  tidak  terlepas  dengan  makin  besar sesuai dengan  kapasiatas. mesin kapal yang  nelayan  tersebut  gunakan.  Bagi  nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten Konawe  sendiri,  berdasarkan  data yang ditemukan   dilapangan  bahwa  Biaya modal tertinggi  dikeluarkan  oleh  kelompok  nelayan  dengan  kapasitas  kapal  >  30  GT  itu kurang lebih  20 Juta Rupiah  dalam  sekali  melaut  dan  modal  terendah  dikeluarkan oleh  nelayan  dengan  kapasitas  kapal  <  5  GT  sekitar  10  Juta.  Bahan  Bakar  Kapal merupakan  hal    yang  sangat  penting  karena  bahan  bakar  bagi  nelayan  itu merupakan  modal  terbesar  bagi  nelayan   diman  hanya  untuk Bahan  Bakar  kapal itu  memakan  70%-80%  modal  tersebut.  Mesin  kapal  yang  digunakan  oleh  para nelayan  di      Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe  bervariasi  dari  yang fungsinya  hanya  sebagai  pendorong  kapal  hingga  yang  berfungsi  sebagai  penarik jaring.  Modal  terkait  dengan  mesin  mencapai  nilai  hingga  20%  dari  total  investasi. Alat  tangkap  yang  digunakan  mencapai  sekitar  8%  dari  total  dodal  yang  mereak harus sediakan jika ingi melaut,  sedangkan sisanya digunakan untuk pembelian alat pendukung.  Alat  pendukung  yang  digunakan  dalam perikanan tangkap  laut  seperti jaket pelampung, lampu, peralatan masak, dan  GPS.
Dari  semua  hal  tersebut  gambara  umum  tentang  kegiatan  Nelayan  di Kecamatan Soropia,  Kabupaten  Konawe  terkait  biaya  yang  dikeluarkan  untuk melaut    sama    pada  umumnya  ada  yang  disebut  dengan  biaya  tetap  ( fixed  cost ) dan biaya variabel ( variable cost ).
3 Sekaran. U. 2006. Research Methods For Business4th Edition. John Wily & Sons, Inc., New York hal.hal.34
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Biaya  tetap  merupakan  biaya  yang  besarnya  tidak  akan  dipengaruhi  oleh tingkat  operasi  pada  periode  waktu  tertentu.  Biaya  ini  harus  dikeluarkan  sesuai dengan kebutuhan teknis meskipun  tidak  operasional  (sedang tidak operasional). Biaya  ini  selalu  dihubungkan  dengan  usia  teknis  sarana  atau  prasarana  yang dipakai  serta  umur  pakai  yang  berlaku  lebih  dari  satu  tahun  penggunaannya. Adapun biaya tetap dalam kaitan dengan pemeliharaan kapal,  sarana alat tangkap dan alat pendukung dalam aktivitas penangkapan. Biaya variabel merupakan biaya yang  besarnya  bervariasi  mengikuti  secara  proporsional  dengan  jumlah  produksi yang  dihasilkan,  biaya  variabel  akan  nol/  tidak  ada  apabila  produksinya  nol  atau tidak dilakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.
Input  produksi  perikanan  tangkap  terdiri    dari  pembelian  Bahan  Bakar Minyak (BBM) : solar,  bensin,  oli,  gas  dan  minyak  tanah;  pembelian  air  bersih, es,    ransum,    dan    umpan.  Pembelian  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  merupakan biaya  operasional  yang  paling  besar  yang  dikeluarkan  oleh  nelayan  mencapai rata-rata    sekitar    70%    dari  total  biaya  operasional.  Jarak  antara  tempat pendaratan ikan atau landing based dengan fishing ground dan jarak antar fishing ground sangat  mempengaruhi  jumlah  BBM  yang  dikonsumsi  oleh  setiap  kapal pertripnya. 4
Pembelian BBM oleh nelayan atau pemilik kapal dengan harga di atas harga normal  menjadi  beban  tambahan  dalam  biaya  operasional  kapal.  Selama  ini, nelayan  skala  kecil  di  Kecamatan  Soropia  terutama  <  30  GT  selama  ini  membeli Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  dengan  harga  di  atas  harga  normal  (harga  SPBU). Mereka  masih  kesulitan  dalam  mengakses  BBM  dengan  harga  normal  karena rata-rata  jarak  dari  tempat  pendaratan  ikan  ke  SPBN,  SPDN  dan  SPBU  relatif jauh.  Oleh  karena  itu,  nelayan  melakukan  beberapa  strategi  dalam  menekan biaya  operasional.  Ada  beberapa  pola  nelayan  dalam  mendapatkan  BBM  dan menormalisasi biaya operasional,  yaitu:
1. Mendaratkan ikan di tempat terdekat dengan fishing ground .
2. Menjual ikan secara langsung dengan pembeli yang menerima berbagai jenis ikan dengan berbagai kualitas.
3. Menjual ikan di tengah laut untuk mengurangi biaya-biaya untuk pelelangan, biaya tambat kapal. 5
Dalam hal ini  beberapa strategi di atas biasanya dilakukan oleh   nelayan   di beberapa wilayah   perikanan di daerah Sulawesi Tenggara terutama di Kendari dan daerah sekitarnya seperti Soropia. Hal tersebut terpaksa dilakukan nelayan karena untuk  menjaga  keberlanjutan  usaha,  mengingat  mereka  tidak  bisa  menghindar
4 Subhechanis.Saptanto, Achmad.Zamroni, Andrian.Ramadhan, Rizky.Aprilian.Wijaya.2016. Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan.hal.90
5 Ibid .
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dari  kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM).  Berdasarkan  skala  usaha perikanan  tangkap,  perahu  <  5  GT  merupakan  kelompok kapal  sebagai  konsumen Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  terbesar  dibandingkan  dengan  kelompok  kapal  yang lainnya.  Sementara  itu,  kelompok  kapal  20-30  GT,  adalah  kelompok  yang mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) paling kecil. Hasil ini mempertimbangkan jumlah trip per tahun  dan  jumlah total  kebutuhan  BBM  pada masing-masing  kelompok  kapal.  Berdasarkan  jumlah  perahu,  kelompok  perahu  > 30  GT  adalah  konsumen  BBM  terbesar  mengingat  jumlah  kapalnya  sedikit dibandingkan kelompok kapal < 5 GT.
Dengan  demikian  menunjukan  bahwa  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  kebijakan  harga  subsidi    Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)    yang  ditetapkan pemerintah  masih kurang efektif. Harga yang diterima konsumen di kios pengecer pada  umumnya  lebih  tinggi  dari  harga  jual  eceran  yang  ditetapkan.  Hal  ini disebabkan oleh beberapa  hal, diantaranya  : 1) kuota  subsidi  BBM  di  SPBU  tidak mencukupi  kebutuhan  seluruh  nelayan,  dan  2)      lokasi  SPDN  jauh  dari  tempat pendaratan  nelayan.  Fenomena  ini  menunjukkan  akses  BBM  bersubsidi  bagi nelayan  kecil  terkendala  oleh  modal/uang  tunai  sehingga  kebijakan  subsidi  BBM tidak  bias  mencapai  sasaran.  Harga  jual  BBM  yang  dibayar  oleh  nelayan  disaji kan secara rinci pada. 6
Permasalahan  lainnya  adalah  mekanisme  penyaluran  BBM  pada  usaha perikanan yang terbagi pada beberapa saluran. Saluran pertama,  pembelian BBM oleh  nelayan  melalui Pertamina  dan  SPDN. Saluran  lainnya,  pembelian  BBM oleh nelayan melalui Pertamina dan SPBB. 7
Pada Nelayan di Kecamtan Soropia sendiri sedikit kerusial kalau melihat dari Geografisnya,  karena  Kecamatan  ini  lebih  dekat  dengan  Kota  Kendari  dari  pada wilayah Induknya  yaitu  di  Kecamatan  yangmana  ibu  kota  Kabupaten  Konawe, segala    aktifitas  ekonomi  pendidikan  bahwak  social,  masayarakat  Kecamatan Soropia  lebih  berintekrasi  ke  Kota  Kendari  dari  pada  ke  Ibu  Kota  Kabupaten Konawe  dan  hal  tersebut  tampa  terkecuali  kegiatan  nelayannya.  Oleh  sebab  itu adanya  SPDN  di  Kecamatan  Soropia  adalah  hal  yang  sangat  dibutuhkan  karena mengingat letak geografisnya.
Disisi  lain  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pembahasan  Letak Geografisnya  Kecamatan  Soropia  ini  adalah  soal  pengurusan  izin  nelayan  atau yang  mana  biasa  masyarakat  Kecamatan  Soropia  tersebut  adalah  Kartu  Nelayan, Kartu  Nelayan  ini  tidak  diurus  di  Kecamatan  Soropia  sendiri  melainkan  harus mengurus  di  induk  kecamatan,  Kabupaten  Konawe  yakni  Kecamatan  Unaaha, dimana Kecamatan Unaaha berjarak 2 (Dua) jam perjalanan dari Kecamtan Soropia
6 Ibid. 95
7 Ibid.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bahkan  apabila  jalur  darat  yang  ditempuh  masayarakat  nelayan  di  Kecamatan Soropia,  Harus  melalui  ibukota  Provinsi  Sualwesi  Tenggara  yaitu  Kota  Kendari terlebih  dahulu  baru  tiba  di  Kecamatan  Unaaha,    dari  hal  ini  saya  sudah sangat merepotkan masyarakat nelayan di Kecamtan Soropia, jikalaupun ada yang diurus  di  Kecamatan  Soropia  itu  hanya  rekomendasi  saja,  namun  finisingnya adalah  di  dinas Kelautan dan Perikanan yang berada kecamatan Unahaa ibu Kota Kabupaten Konawe tersebut. 8
Dari  hal  tersebutlah  banyaknya  nelayan  di  Kecamatan  Soropia  ini  merasa malas  untuk  mengurus  kartu  nelayan,  padahal  kartu  nelayan  inilah  nantinya yang  memberikan  jaminan bagi  mereka  terhadap  jatah  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  bersubsidi,  sehingga  dari  hal tersebut  jugalah  nantinya  yang  membuat mereka  apabila  ingin  melaut  atau  melakukan aktivitas nelayannya mereka haru menggunakan  atau  memakai  Bahan  Bakar  Minyak  dengan  harga    biasa    atau melalui    calo    Bahan    Bakar    Minyak    (BBM),    calo    Bahan    Bakar    Minyak  (BBM) disini  adalah  orang  yeng  memiliki  Kartu  Nelayan  namun  hanya  menggunakannya untuk sekedar memiliki izin untuk membeli BBM bersubsidi di Kecamatan Soropia tersebut. 9
Selanjutnya  mengenai Solar  Pack  Dealer Nelayan  (SPDN)  atau  biasa masyarakat  nelayan  Soropia  menyebutnya  Peratmina  Nelayan, Solar  Pack  Dealer Nelayan  (SPDN)  ini merupakan  Cikal  Bakal  SPBN,  melayani  konsumen  Nelayan dan  usaha  Perikanan. Solar Pack  Dealer Nelayan  (SPDN)  jikalau  seasuai  kartu nelayan  maka  seharusnya  nelayan Soropia  harus  mengambil  BBM  ke  ibu  kota kabupaten    namun    karena    letak    Kecamatan  Soropia    terlalu    jauh    sehingga kebanyakan  nelayan  di  Kecamatan  Soropia  merelakan memebeli  BBM  kepada Pengecer  di  Kota  Kendari  karena  memeprhitunggkan  waktu  dan  biaya  kalu harus membeli ke ibu kota kabupaten, karena SPDN yang terdekat adalah di Kota Kendari,  namun  di  Kota  Kendari  masyarakat  nelayan  di  Soropia  masih  kadang dianggap  bukan  peruntukannya  karena  mereka  masuk  pada  kabupaten  Konawe bukan  Kota  Kendari  sehinggga  kembali  lagi  bahwa  nelayan    di  Kecamatan Soropia  harus  merelakan  membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pengecer yang ada. 10
Selanjutnya terkait hal tersebut berdasarkan hasil informasi lapangan bahwa di daerah Kecamatan Soropia dahulu ada Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN)   yang beroprasi  namun  telah  ditutup  karena  terjadi  permasalahan  hukum  oleh pemiliknya      diduga  adanya  indikasi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang diperuntukkan  untuk  nelayan  sering  diselewengkan  dijual  kepada  pihak  industri
8 Wawancara bersama Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
9 Wawancara bersama Aparat pada Kantor Kecamatan Soropia
10 Wawancara bersama Nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sekitar  atau  hanya  dijadikan  ajang  calo  bisnis  solar  atau  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  besubsidi  saja  sehingga  kini      setelah Solar  Pack  Dealer Nelayan  (SPDN) ditutup  kini  kembali  nelayan  di  Kecamatan  soropia  kembali  harus  keluar  jauh untuk medapatkan  BBM  itupun  dengan  terjadinya  permainan  sehingga  samasaj mereka  membeli harga normal tampa Subsidi. 11
Selanjutnya  tetantu  berdasarkan  problem  di  atas  hal  yang  juga  tidak  dapat kita p ungkiri adalah  adanya  permainnan  baik  pemilik Solar  Pack  Dealer Nelayan (SPDN)  ataupun  para  calo  atau  pengecer  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  bersubsidi terkait  hal  itu  lantas  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  perlindungan secara  hukum  terhadap  hak  Nelayan,  khsusunya  hak  Nelayan  di  Kecamatan Soropia  atas  penyaluran  BBM  bersubsudi,  berkenaan  dengan  hal  tersebut Pertamina  adalah  Badan  Usaha  yang  memiliki  sifat  privat,  walupun  milik  Negara karena BUMN tetapi karena Pertamina yang sifatnya adalah bada privat sehingga hubungan hukumnya adalah wilayah privat ke privat dengan pengelola Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) sedangkan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)  bersubsidi  untuk  nelayan  seperti  tidak  terkendali  padahal  jikalau merujuk  pada  undang-undang  Nomor  22 Tahun  2001 Tentang Minyak  dan  Gas Bumi  telah  diatur  mengenai  persediaan  dan  penyaluran  BBM  bersubsidi    dalam hal  ini  BBM  bersubsidi  untuk  nelayan  pada  dalam  pasal  2  undang -  undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi : 12
Penyelenggaraan  kegiatan  usaha  Minyak dan Gas  Bumi  yang  diatur  dalam Undang-  undang  ini  berasaskan  ekonomi  kerakyatan,  keterpaduan,  manfaat, keadilan,  keseimbangan,  pemerataan,      kemakmuran      bersama      dan kesejahteraan   rakyat   banyak,   keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.
Selanjutnya pada pasal 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menerangkan tentang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan : 13
a.   Menjamin  efektivitas  pelaksanaan  dan  pengendalian  kegiatan  usaha Eksplorasi  dan  Eksploitasi  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  serta berdaya  saing  tinggi  dan  berkelanjutan  atas  Minyak  dan  Gas  Bumi milik  negara  yang  strategis  dan  tidak  terbarukan  melalui  mekanisme yang terbuka dan transparan;
b.  Menjamin      efektivitas      pelaksanaan      dan      pengendalian      usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,
11 Ibid.
12 pasal 2 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
13 I bid Pasal 3
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sehat, dan transparan;
c.  Menjamin  efisiensi  dan  efektivitas  tersedianya  Minyak  Bumi  dan  Gas Bumi,  baik sebagai  sumber  energi  maupun  sebagai  bahan  baku,  untuk kebutuhan dalam negeri;
d.  Mendukung  dan  menumbuhkembangkan  kemampuan  nasional  untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e.  Meningkatkan    pendapatan    negara    untuk    memberikan    kontribusi yang    sebesar-  besarnya  bagi  perekonomian  nasional  dan mengembangkan  serta  memperkuat  posisi  industri  dan  perdagangan Indonesia;
f.        Menciptakan    lapangan    kerja,    meningkatkan    kesejahteraan    dan kemakmuran rakyat  yang  adil  dan  merata,  serta  tetap  menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Selanjutnya  seperti  masalah  tentang  Pola  pendistribusian  Bahan  Bakar Minyak (BBM) bersubsidi  untuk  pelayanan  di  Kecamatan  Soropia  jikau  merujuk kembali  pada  pasal  5 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menerangkan tentang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi adalah 14 Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :
1.    Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
a.  Eksplorasi;
b.  Eksploitasi.
2.    Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
a.  Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan;
d.  Niaga.
Tekait hal tersebutlah selanjutnya pada Pasal 9 menerangkan : 15
1.    Kegiatan  Usaha  Hulu  dan  Kegiatan  Usaha  Hilir  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
a. Badan usaha milik negara;
b. Badan usaha milik daerah;
c. Koperasi; usaha kecil;
d. Kadan usaha swasta.
2.    Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
14 Ibid. Pasal 5 15 Ibid. Pasal 9
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pasal 23 Ayat (1)-(2) : 16
1. Kegiatan  Usaha  Hilir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  angka 2,  dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
2. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c. Izin Usaha Penyimpanan;
d. Izin Usaha Niaga
Pasal 26 : 17
Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan  hasil  produksi  sendiri  sebagai  kelanjutan  dari  Eksplorasi  dan Eksploitasi  yang  dilakukan  Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap  tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Dari  hal  inilah  dapat  kita  lihat  bahwa  celah  yang  sangat  besar  dapat dilakukan  oleh  pihak  SPDN  dengan  Pihak  juragan  pemilik  kartu  nelayan  karena Pertamina  adalah  Badan  Usaha  yang  memiliki  sifat  privat,  walupun  milik  Negara karena BUMN  tetapi karena Pertamina yang sifatnya adalah bada privat sehingga hubungan hukumnya adalah wilayah privat ke prifat dengan pengelola Solar Pack Dealer Nelayan  (SPDN)  sedangkan  tindakan  penyalahgunaan  BBM  bersubsidi untuk  nelayan  seperti  tidak  terkendali,  sampai  saat  ini  pertamina  tidak  memiliki instrument  yang  kuat  untuk  mengendalikan  SPDN  nakal  dan  Para  Juragan  serta calo  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  bersubdi  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten Konawe  karena  sifatnya  yang  hubungan  hukumnya  adalah  hubungan  hukum keperdataan  yakni  jual  beli  BBM  dengan  Pihak  SPDN,  apabila  SPDN  ingin menjualnya ke pihak lain pertamina tidak dapat berbuat apa-apa.
Dari hal itulah jikalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan yakni  yang terjadi  di  Kecamatan  Soropian  terkait  Pemenhuhan  hak  nelayan  dalam  hal  BBM bersubsidi terjadi kesenjangan antara cita-cita Negara dengan fakata yang hari ini terjadi  terhadap  para  nelayan di kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sualwesi Tenggara.
Sebagai  tambahan  mengenai  efektifitas  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak
16 Ibid., Pasal 23
17 Ibid. Pasal 26
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
(BBM)  Bersubsidi  untuk  Nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe, Sulawesi Tenggara sesuai pengamatan lapangan yakni sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang  tepat  bagi  kapal-kapal  ikan, dikarenakan  tidak  ada  atau  sulitnya  mendapatkan  data  kapal  dan  data operasionalnya  yang  valid  dari  pihak  nelayan  yang  ada  di  Kecamtan  Soropia, Kabupaten  Konawe,  Sulawesi  Tenggara,  sehingga  Alokasi  yang  diberikan  untuk SPDN seringkali sudah habis di pertengahan bulan (atau sebaliknya), hal ini terkait dengan    musim    melaut    nelayan    di    Kecamatan    Soropia,    Kabupaten    Konawe, Sulawesi  Tenggara  yang  tidak  menentu.  Ditambah  lagi  tidak  menetapnya kelompok  nelayan  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  (sesuai  dengan  musim)  sehingga menyulitkan  penetapan  alokasi  secara  tetap  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten Konawe,  Sulawesi  Tenggara.  Dan  yang  terakir  dan  yang  paling  menjadi  masalah adalah  Skema  pembelian  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)      oleh  Nelayan        juragan yang  selanjutnya  menyuplai  paket  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)    dan sembako kepada Nelayan. 18
Skema  pembelian  BBM  oleh  Nelayan  Juragan  yang  menyuplai  paket  BBM Nelayan  ini  menjadi  masalah  yang  sangat  pelik  bagi  Nelayan  di  Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bagaimana tidak, para Nelayan di Kecamatan  Soropia,  terpaksa  harus  membeli  BBM  di  Kota  Kendari  yang  jaraknya relative lebih dekat dengan harga yang sudah tidak  bersubsidi  lagi,  hal  tersebut telah  menjadi   bisnis   bagi   nelayan   kota   kendari   yang memiliki  kartu  nelayan bermain dengan pihak SPDN lalu menjualnya kepada nelayan diluar. kota kendari dengan  harga  yang  relatif  mahal  (tidak  bersubsidi  lagi),  dan  ini  diperparah berdasarkan  informasi  nelayan  Soropia  bernama  Aco  yang  penulis  wawancarai pada  tanggal  10  Agustus  2020  menuturkan  bahwa  “ permainan  BBM  bersubsidi terjadi  karena  adanya  permainan  antara  Pemilik  kapal  (Nelayan  Kecil)  dengan pihak SPDN ditambah lagi kadang diperparah dengan adanya permainan dengan pihak  aparat  untuk  mengamankan  BBM  tersebut,  sehingga  hal  ini  memang seperti  telah  menjadi  bisnis  tersendiri,  bahkan  kini  ada  Nelayan  yang  memebeli BBM bukan untuk digunakan tapi hanya dibeli untuk dijual kembali lagi ”. 19
Dengan  demikian  penyaluran      BBM  bersubsidi  untuk  Kecamatan  Soropia Kabupaten  Konawe    Sualwesi    Tenggara    masih    banyak    terjadi    kekurangan sehingga    mengakibatkan  kurang  efektifnya  subsidi  BBM  untuk  nelayan  itu sendiri,  sehingga  kesenjangan  antara  cita - cita Negara dengan fakta yang hari  ini tidak  terjadi  dan  pemenuhan  hak  para  nelayan  di  Kecamatan  Soropia  Kabupaten Konawe Sualwesi Tenggara atas BBM besubsidi  masih belum terjadi  maka  sangat
18 Wawancara bersama salah satu Nelayan
19 Wawancara dari salah satu reponden ( Nelayan) di kecamatan Soropia
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
di  butuhkan  fomula  tata  kelola  yang  baru  untuk  nelayan  di  Kecamatan  Soropia Kabupaten Konawe Sualwesi Tenggara.
3.2  Pengelolaan  BBM  Bersubsidi  Yang  Efektif  Dalam  Upaya  Memberikan Kepastian  Hukum  Atas  Hak  Nelayan  Terhadap  BBM  Bersubsidi  Di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara .
3.2.1  Pendirian Solar  Pack  Dealer Nelayan  (SPDN)  di  Kecamatan  Soropia, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara .
Sesuai  pembahasan  dan  analisa  dari  data  lapangan  pada  bagian  pertama yakni  salah  satu  problem  tidak  tepenuhinya  hak  nelayan  atas  BBM  bersubsidi  di Kecamatan  Soropia, Kabupaten   Konawe   Sulawesi   Tenggara   yaitu   dikarenakan kurangnya   atau    bahkan    tidak adanya Solar  Pack   Dealer Nelayan   (SPDN)   di Kecamatan    Soropia,  Kabupaten  Konawe  Sulawesi  Tenggara  yang  khusus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar saja. Terkait hal ini sebenarnya upaya ini telah  menjadi  program  pemerintah  di  tahun  2014  sebagimana  diuangkapakan bahwa “PT Pertamina (Persero) siap memperbanyak  solar packed dealer nelayan (SPDN)  transportable  untuk  memberikan  kemudahan  akses  dan  kepastian pasokan bahan  bakar  minyak  untuk  nelayan  yang  berhak  mendapatkan  BBM bersubsidi” 20
Terkait hal tersebut masih menganai berita yang sama  “ Untuk mendukung program  pemerintah  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  nelayan,  Pertamina melakukan  percepatan  pengembangan  penyediaan  lembaga  penyalur  khusus untuk  nelayan  dengan  pola  SPDN-  Transportable ” 21 sayannnya  setelah  6  tahun lamanya  program  itu  dilaksanakan  namun  belum  ada  juga  yang  menyentuh masyarakat  nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe,  Sualwesi Tenggara.
3.2.2  Penegakan  Hukum  di  Bidang  Minyak  Sebgaimana  Ketentauan  Undang- undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Jauh    sebelumnya    penulis  ingin    memberikan  gambaran  filosofis sebelum  memeparkan  point  tentang  penegakan  hukum  di  bidang  minyak,  yakni penulis kembali mengingatkan bahwa sebagaiman cita-cita Negara Indonesia yakni Negara  Indonesia  yang  melindungi    segenap    bangsa    Indonesia    dan    seluruh tumpah    darah    Indonesia    dan    untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  yang berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  salah  satunya  adalah
20 Bisnin.com .Solar Nelayan: Pertamina  Perbanyak SPDN  Transportable .(7 Agustus 2020.Pukul 20;00
Wita)
21 Ibid.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  itu sesuai amanat Unadang-undanga dasar 33 ayat (3): 22
“Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Selanjutnya  untuk  melanjutkan  cita-cita  negara  tersebut  di  bidang Kelautan yang bersinggungan dengan minyak sebagai salah-satu kekayaan Negara kita dalam Undang- undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas    juga telah menyatakan bahwa Penyelenggaraan  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang diatur  dalam  Undang-undang  ini  berasaskan  ekonomi  kerakyatan,  keterpaduan, manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  pemerataan,  kemakmuran  bersama  dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.
Pola    distribusi    yang  kurang  efektif    ditambah    lagi    kurang  bijaknya oknum    yeng  diberikan  amanah  untuk  menyampaikan  BBM  bersubsidi  ini  tepat dan baik kepada para Nelayan membuat dan melahirkan system dan pola baru di lapangan  semacam  bisnis  yang mencuri  hak  nelayan namun tidak dapat  ditindak karena  kurangnya  parangkat  dan  rendahnya  kesadaran  hukum  baik  bagi  para pelaku  usaha,  pemerinta,  penegak  hukum,  hingga    oknum  masyaraka  nelayan sendiri,  mebuat  hal  subsidi  BBM  yang  ditujuakan  kepada  nelayan  kecil  menjadi tidak berguna dan tidak sampai tepat pada tujuannya.
Pada  poin  ini  sebenarnya  dalam  Penyaluran    BBM  bersubsidi Pemerintah  sangat memegang  Paranan  Penting  sebagaiman  Undang-undang  22 Tahun  2001  Tentang  Minyak dan Gas Pasal 38 :
“Pembinaan   terhadap   kegiatan   usaha   Minyak   dan   Gas   Bumi dilakukan   oleh Pemerintah”.
Selanjutnya pada Pasal 41 :
1.  Tanggung    jawab    kegiatan    pengawasan    atas    pekerjaan    dan pelaksanaan  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  terhadap ditaatinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku berada  pada  departemen  yang  bidang  tugas  dan  kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.
22 UUD RI 1945
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
2.    Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
3.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Hilir  berdasarkan Izin  Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur
Sehingga  jikalau  pemerintah  adalah  hal  ini  pemerintah  kabupaten Konawe, atau yang terdeka   pemerintah   Kota   Kendari   atau   pihak   pemerintah   lainnya benar-beran      ingin  melindungi  hak  Nelayan  kecil  semestinya  dapat  mejalankan amanat  undang-undang  tersebut,  Selanjutnya    kalau    kita    merujuk    pada ketetntuan    perundang-undangan    sebenarnya  “bisnis”  yang  dijalankan  oleh oknum  pengusaha  SPDN,  oknum  juragan  dan  oknum  aparat  yang  seolah-olah terlibat dengan cara menutup mata terhadap “bisnis” seperti ini, jelas ketentuan hukum  telah  menyediakan  ruangnya    sebagaimana  Undang-undang  22  Tahun 2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  ,  melaui  ruang  adminstrasi  bahakan      hingga Pidana,  hel  tersebut sebagaimana  pasal 25 :
1.  Pemerintah   dapat   menyampaikan   teguran   tertulis,   menangguhkan kegiatan,  membekukan  kegiatan,  atau  mencabut  Izin  Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
a.  pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
b.  pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
c.   tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang- undang ini.
2.  Sebelum  melaksanakan  pencabutan  Izin  Usaha  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  Pemerintah  terlebih  dahulu  memberikan  kesempatan selama  jangka  waktu  tertentu  kepada  Badan  Usaha  untuk  meniadakan pelanggaran  yang  telah  dilakukan  atau  pemenuhan  persyaratan  yang ditetapkan.
Dan  ruang  ini  dari  kejanggalan  Admistrasi  nantinya  apabila  ditemukan ada  terjadi tidakan  pidana  maka  dapat  diperiksa  secara  pidana,  karena  Undang- undang  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan    Gas     memberikan  ruang  untuk itu,    Hanya  memang  dari    ketentuan  tersebut  lagi-lagi  yang  menjadi  problem adalah  kesiapan  manusia  dipihak  pemerintah  terkait,  dalam  hal  ini  penyidik  PNS sebagaimana  diamanatkan  yang  masih  sangat  rendah,  sehingga  “Bisnis”          BBM bersubsi  masih  marak  terjadi  di  Kecamatan  Sorpoia  Kabupaten  Konawe, Sulawesi Tenggara.
3.2.3  Untuk  daerah-daerah  yang  belum  tersedia  SPDN/SPBN,  Nelayan  tetap dapat  membeli  BBM  di  SPBU/APMS  dengan  Surat  Rekomendasi  dari
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## Instansi Teknis terkait (DKP) sesuai ketentuan Pemerintah
Dalam   hal   Surat   Rekomendasi   dari   Instansi   Teknis   seperti   yang   telah penulis sampaikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya salah satu kendala nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe,  Sulawesi  Tenggara  salah satunya adalah letak geografisnya yang mana posisi Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe,  Sulawesi  Tenggara  lebih  dekat  dengan  Kota  kenadari  dari  pada  harus  ke ibu Kota Kabupaten dimana di Ibukota kabupatenlah tempat mengurus  surat kartu nelayan  tersebut,  sehingga  sangat  meyulitkan  bagi  nelayan  untuk  mengurus  dan memperpanjang kartu nelayannya.
Dan  hal  ini  juga  sesuai  data  lapangan  wawancara  dengan  salah  satu responden  hal ini  banyak dimanfaatkan oleh  pihak-pihak tertentu untuk  mencari keuntungan,  banyaknya  yang  bukan  naleyan  namun  mendapat  kartu  nelayan hanya untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi tersebut. 23
Sehingga  dalam  pembahasan  ini  satu  hal  yang  pada  dasarnya  dapat menjadi  trobosan  yakni      di      Kecamatan      Soropia,      Kabupaten      Konawe, Sulawesi   Tenggara   tidak   hanya memberikan  Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis,  namun  juga  untuk  memudahkan  nelayan,  juga  untuk  dpat  mengontrol jumlah  dan  pengawsan  nelayan  dalam  hal  ini  menggunakan  BBM  bersubsidi, semestinya  Kantor Kecamatan dapat di berikan delegasai kewenangan oleh dinas Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten  Konawe  untuk  menerbitkan  kartu  nelayan tersebut  agar  dapat  memberikan  kemudaha-kemudahan  bagain  nelayan  di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

## 4.    SIMPULAN
Dapat  disimpukan  bahwa  Kurang  Efektifnya  Penyaluran  Dan  Ketersediaan BBM  Bersubsidi  untuk  Nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe, Sulawesi Tenggara, terjadi  dikarenakan  beberapah  hal,  mulai  dari  di  Kecamatan Soropia,  Kabupaten  Konawe, Sulawesi Tenggara belum adanya Solar Pack Dealer Nelayan  (SPDN).  Yang  nantinya  dapat  memenuhi  kebutuahan  BBM  bersubsidi untuk  nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe,  Sulawesi  Tenggara sehingga  Untuk  Nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe,    Sulawesi Tenggara,    tidak  lagi  mengambil  BBM  ke  ibu  kota  kabupaten  namun  karena letak Kecamatan Soropia terlalu jauh dan nelayan di Kecamtan Soropia Kabupaten Konawe,  Sulawesi  Tenggara  tidak  perlu  lagi  memebeli  BBM  kepada  Pengecer di    Kota  Kendari  karena  demi  memperhitungkan  waktu  dan  biaya  kalau  harus membeli  ke  ibu  kota  kabupaten.  Selanjutnya  pengurusan  Kartu  Nelayan
23 Wawancara Dengan Nelayan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Kecamatan   bagi nelayan di Kecamatan Soropia  ini  adalah  soal  ini  tidak  diurus di  Kecamatan  Soropia  sendiri,  melainkan  harus mengurus  di  induk  Kabupaten Konawe  yakni  Kecamatan  Unaaha,  dimana  Kecamatan Unaaha berjarak 2 (dua) jam perjalanan dari Kecamatan Soropia bahkan apabila jalur darat yang ditempuh masyarakat  nelayan  di  Kecamatan  Soropia,  Harus  melalui  ibu  kota  Provinsi Sualwesi  Tenggara  yaitu  Kota  Kendari  terlebih  dahulu  baru  tiba  di  Kecamatan Unaaha,  dari  hal  ini  saja  sudah  sangat  merepotkan  masyarakat  nelayan  di Kecamatan  Soropia,  jikalaupun  ada  yang  diurus  di  Kecamatan  Soropia  itu  hanya rekomendasi  saja,  namun  finisingnya  adalah  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan yang  berada  Kecamatan  Unahaa  ibu  Kota  Kabupaten  Konawe  tersebut. Selanjutnya  mengenai  bagaimana  dari  sisi  hukum  tetang  apakah  bener-  benar subsidi  BBM  ini  sampai  kepada  nelayan,  hal  ini  adalah  adanya  permainan  baik pemilik Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) ataupun para calo atau pengecer  BBM bersubsidi terkait hal   itu  lantas  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana perlindungan    secara    hukum  terhadap  hak  Nelayan,  khsusunya  hak  Nelayan  di Kecamatan  Soropia  atas  penyaluran  BBM  bersubsudi,  berkenaan  dengan  hal tersebut  Pertamina  adalah  Badan  Usaha  yang  memiliki  sifat  privat,  walupun milik  Negara  karena  BUMN  tetapi  karena  Pertamina  yang  sifatnya adalah pada privat  sehingga  hubungan  hukumnya  adalah  wilayah  privat  ke  privat  dengan pengelola Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) sedangkan tindakan penyalahgunaan BBM  bersubsidi  untuk  nelayan  seperti  tidak  terkendali.  Sehingga  dari  hal  itulah jikalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan yakni yang terjadi di Kecamatan Soropia  terkait  Pemenhuhan  hak  nelayan  dalam  hal  BBM  bersubsidi  terjadi kesenjangan  antara  cita-cita  Negara  dengan  fakta  yang  hari  ini  terjadi  terhadap para nelayan di kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sualwesi Tenggara.
Pengelolaan  BBM  Bersubsidi  Yang  Efektif  Dalam  Upaya  Memberikan Kepastian  Hukum  Atas  Hak  Nelayan  Terhadap  BBM  Bersubsidi  Di  Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (1) Pembuatan Solar Pack Dealer Nelayan  (SPDN)  di  Kecamatan  Soropia,  Kabupaten  Konawe  Sulawesi  Tenggara. Terkait  hal  ini  sebenarnya upaya  ini  telah menjadi  program  pemerintah  di  tahun 2014  sebagaimana  diungkagkan  bahwa “PT  Pertamina  (Persero)  siap memperbanyak  solar  packed  dealer  nelayan  (SPDN)  transportable  untuk memberikan kemudahan akses dan kepastian pasokan bahan bakar minyak  untuk nelayan  yang  berhak  mendapatkan  BBM  bersubsidi”., Terkait  hal  tersebut masih menganai berita yang sama “ Untuk mendukung program pemerintah yakni meningkatkan    kesejahteraan    nelayan,    Pertamina    melakukan    percepatan pengembangan penyediaan  lembaga  penyalur  khusus  untuk  nelayan  dengan pola  SPDN-Transportable ” 24 sayangnya  setelah  6  tahun  lamanya  program  itu
24 Ibid.,
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dilaksanakan  namun  belum  ada  juga  yang  menyentuh  masyarakat  nelayan  di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sualwesi Tenggara (2) Penegakan Hukum di  Bidang  Minyak  Sebgaimana  Ketentauan  Undang-undang  22  Tahun  2001 Tentang  Minyak  dan  Gas  tentang  hal  ini,  Pada  poin  ini  sebenarnya  dalam Penyaluran   BBM   bersubsidi   Pemerintah  sangat   memegang  Paranan   Penting sebagaimana Undang-undang 22  Tahun 2001  Tentang Minyak dan  Gas, Sehingga jikalu  pemerintah  dalah  hal  ini  pemerintah  kabupaten  Konawe,  atau  yang terdekat  pemerintah  Kota  Kendari  atau  pihak  pemerintah  lainnya  benar-beran ingin  melaindungi  hak  Nelayan  kecil  semestinya  dapat  mejalankan  amanat undang-undang tersebut sehingga kalau kita merujuk pada ketetntuan perundang- undangan  sebenarnya  “bisnis”  yang  dijalankan  oleh  oknum  pengusaha  SPDN, oknum juragan dan oknum aparat yang seolah-olah terlibat dengan cara menutup mata  terhadap  “bisnis”  seperti  ini,  jelas  ketentuan  hukum  telah  menyediakan ruanggnya sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.
5. Referensi

## Buku :
Kusnadi.2009.Keberdayaan dan Dinamika Ekonom Pesisir.AR.Ruzzmedia;Jakarta
Badan Pengatur  Hilir Minyak dan  Gas  Bumi (BPH Migas).  Surat Edaran dari Kepala BPH  Migas  No  29/07/Ka.BPH/2014.  2014. Pelanggaran  Kapal  diatas  30  GT  untuk mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi BPH Migas . Jakarta.
Sekertariat  Kabinet.  2010 .  Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2012  tentang  Harga Jual  Eceran  dan  Konsumen  Pengguna  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu , diettapkan di Jakarta pada Tanggal 7 Februari 2012. Sekretariat Kabinet Jakarta.
Karya Ilmiah:
Juli    Panglima    Saragis.2011. Dilema    kebijakan    subsidi    Harga    Bahan    Bakan Minyak  dan Alternatif Solusinya .Jurnal.
Siti  hajar  suryawati.  Tenny  Apriliani.  2015. Mekanisme        Penyaluran        Bahan Bakar     Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil .Jurnal.
Putu  Ari  Mulyani,  Iwayan  Sudirman  dan  Ni  Nyoman  Yuliarmi.2015. Kajian Terhadap Faktor- faktor Yang Mempengaruhi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia .Jurnal.
Ramadanadrian,  Aprilia  Wijaya  Rizky.2016. Analisis  Kebijakan  Dampak Penyusuaian harga BBM bersubsidi untuk Nelayan . Jurnal.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Haris  Pamugar.2017. Pemeriksaan  Subsidi  Bahan  Bakar  minyak  (BBM)  untuk Kesejahtraan Rakyat . Jurnal.

## Perundang-Undangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Negara Bahan Hukum Sekunder
Undang-undang    Nomor    17    Tahun    2016    Tentang    Perlindungan    dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan dan Petamban Garam.
Peraturan  Presiden  Nomor  191  Tahun  2014  Tentang  Penyediaan  , Pendistribusian  dan Harga Juala Eceran Bahan Bakar Minyak.