Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 567-572| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4138.567-572

## SANKSI PIDANA BAGI KEGIATAN MEREVIEW SUATU PRODUK USAHA DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN
Bagus Andika Artha Surya , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia andika.artha12@gmail.com, laksmidewi2909@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Dalam  persaingan  dunia  usaha  salah  satu  cara  yang  efektif  sebagai  sarana  promosi  adalah  mereview  atau mengulas  produk  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  untuk  memberikan  kesan  dan pandangannya tentang suatu produk agar menjadi  pertimbangan bagi konsumen  lain  sebelum  membeli produk tersebut, namun terdapat dampak negatif dari kegiatan ini yakni apabila disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka yang terjadi adalah oknum tersebut memberikan citra yang kurang bagus pada pelaku usaha  karna  kegiatan  tersebut  dan  mempengaruhi  konsumen  yang  akan  membeli  produk  tersebut.  Tujuan penelitian  ini guna  menganalisa sanksi pidana  yang dapat dikenakan dari  kegiatan review atau mengulas suatu produk yang  memiliki  hak cipta tanpa  izin dari pelaku usaha. Penelitian  ini  mengaplikasikan  metode normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada. Adapun sumber hukum yang digunakan terbagi dua yaitu sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan konstruksi hukum. Hasil penelitian mengukapkan bahwa kegiatan mereview suatu produk juga diatur melalui pasal 27 ayat (3) undang- undang  nomor  19 tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  11 tahun  2008 tentang  informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk melindungi brand dari pencemaran nama baik.
Kata Kunci : Konsumen, Produk, Sanksi Pidana

## Abstract
In  the  competitive  world  of  business,  one  effective  way  as  a  means  of  promotion  is  reviewing  or  reviewing products, which are activities carried out by consumers to give their impressions and views about a product so that it becomes a consideration for other consumers before buying the product, but there are negative impacts from this activity, namely if it is misused by irresponsible persons, what happens is that the person gives a bad image  to  business  actors  because  of  these  activities  and  affects  consumers  who  will  buy  the  product.  The purpose of this study is to analyze the sanctions that can be imposed from reviewing or reviewing a product that has copyright without permission from business actors. This study applies a normative method  with a statutory approach. Data collection techniques were carried out by examining existing library materials. The sources of law  used  are  divided  into  two,  namely  primary  and  secondary  sources  of  law  which  are  then  analyzed  by methods of legal interpretation, legal argumentation, and legal construction. The results of the study reveal that the  activity  of  reviewing  a  product  is  also  regulated  through  Article  27  paragraph  (3)  of  Law  19  of  2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions aimed at protecting brands from good name numbers.
Keywords: Consumers, Products, Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  ditengah  ketatnya  persaingan  globalisasi  yang  terjadi  diseluruh  dunia,  perdagangan  di Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat.  Perkembangan  tersebut  menyebabkan munculnya  berbagai  jenis  barang  dan/atau  jasa  yang  bisa  dimanfaatkan  konsumen.  Biasanya, konsumen  cenderung  memilih  barang  dan/atau  jasa  yang  kualitasnya  sudah  teruji  dan  terjamin  yang telah diulas sebelumnya. Ulasan produk adalah tulisan yang ditulis konsumen pada kolom yang sudah disiapkan  oleh  e-commerce  yang  mencerminkan  kualitas  barang  yang  sebenarnya,  seperti  masalah warna,  spesifikasi  tidak  konsisten,  masalah  penggunaan,  atau  kualitas  tinggi,  dan  pengalaman  yang baik (Ilmiyah & Krishernawan, 2020) . Kualitas berkaitan dengan review atau ulasan suatu produk di mata  konsumen.  Review  atau  ulasan  yang  baik  akan  memberi  nilai  tambahan  bagi  produk  tersebut menjadi pilihan konsumen di pasaran, sebaliknya jika review atau ulasan suatu produk buruk itu akan
membuat konsumen enggan memilih produk tersebut karena tidak mau menanggung kerugian akibat salah pilih produk sehingga konsumen akan beralih memilih produk yang memiliki review atau ulasan yang  baik.  Dasar  hukum  perlindungan  hukum  mereview  atau  mengulas  produk  di  Indonesia  adalah Pasal  28E  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  310  dan  Pasal  311 Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Sejalan  dengan  kemajuan  teknologi,  perkembangan  di  bidang  bisnis  juga  semakin  ketat banyak  nya  jumlah  pelaku  usaha  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  konsumen  menyebabkan pelaku  usaha  harus  berusaha  keras  mempromosikan  produk  yang  dimilikinya  agar  diminati  oleh konsumen dengan menambah fitur review atau ulasan produk, dan konsumen juga sebenernya sangat dibantu  dengan  adanya  fitur  ini  karena  bisa  memberi  bayangan  akan  seperti  apa  dan  bagaimana kualitas dari produk yang ditawarkan. Tetapi banyak kita lihat oknum oknum yang tidak bertanggung jawab  yang  merusak  citra  dari  pelaku  usaha  dengan  menyebarkan  review  palsu  atau  fitnah  untuk menjatuhkan nama baik pelaku usaha dimata konsumen (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2019) . Saat  ini  terjadi  fenomena  dimana  media  sosial  digunakan  untuk  menyebarkan  berita  bohong atau  hoax  sehingga  beberapa  kasus  mengenai  penyebaran  berita  hoax  berurusan  dengan  aparat penegak  hukum (Hadiyati  et  al.,  2018) .  Informasi  atau  berita  (pesan)  hoax  diproduksi  kemudian digunakan  oleh  pengguna  internet  dengan  mengirimkan  informasi  tersebut  ke  pengguna  lainnya (penerima  pesan).  Dalam  proses  ini  antara  pengirim  maupun  penerima  dapat  saling  bertukar  peran sebaliknya (Juditha, 2018) . Lebih lanjut, Rizaldi (2015) berpendapat bahwa saat ini, setiap orang juga dapat  dijerat  dengan  ancaman  pidana  atas  perbuatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  di internet.  Khusus  untuk  pengguna  internet,  ancaman  pidana  dirumuskan  melalui  Pasal  27  ayat  (3)  jo Pasal  45  UU  ITE.  Melalui  ketentuan  ini,  pengguna  internet  juga  dapat  dikenakan  upaya  paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Dari fenomena tersebut maka dilakukannya penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  menganalisa  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  dari kegiatan  review  atau  mengulas  suatu  produk  yang  memiliki  hak  cipta  tanpa  izin  dari  pelaku  dengan tujuan  menyebarkan  review  palsu  atau  hoax  untuk  menjatuhkan  nama  baik  pelaku  usaha  dimata konsumen.

## II. METODE PENELITIAN
Di  dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  memakai  metode  penelitian  hukum  normative  dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada pembahasan hukum tertulis terdiri dari berbagai macam sumber hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada  yang  berupa  sumber  hukum  primer  dan  sekunder. Sumber  hukum  primer  terdiri  dari  undang undang,  peraturan  pemerintah,  juga  sumber  hukum  sekunder  yakni  jurnal,  literatur,  buku,  dan  karya tulis  ilmiah  lainnya.  Selanjutnya  setelah  bahan  hukum  yang  terkait  dengan mereview atau  mengulas produk  bahan  hukum  ini  dianalisis  dengan  metode  interpretasi  hukum,  argumentasi  hukum,  dan konstruksi hukum (Fajar & Achmad, 2010) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sanksi  Pidana  yang  Dapat  dikenakan  Dari  Kegiatan  Review  atau  Mengulas  Suatu  Produk yang Memiliki Hak Cipta Tanpa Izin Dari Pelaku Usaha
Sebagai makhluk social manusia dalam menjalankan aktivitasnya selalu bergantung dengan manusia lainnya  yang  menimbulkan  ikatan  dengan  tujuan  yang  berbeda  beda.  Di  jaman  sekarang  yang  serba canggih  ini  manusia  dituntut  untuk  selalu  bisa  beradptasi  dengan  perubahan,  perubahan  yang dimaksud adalah kondisi dimana kita harus siap dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  berakibat  berubahnya  kondisi  social  yang  ada  dimasyarakat.  Tidak  sedikit  individu yang  bersaing  dengan  individu  lain  agar  bisa  memenuhi  kebutuhannya  melalui  kemampuan menciptakan sesuatu hal yang kreatif, inovatif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas,
Mengutip  pernyataan  Liu  dan  Tsai  dalam  bukunya, (Sutedi,  2009) kemajuan  teknologi  dari internet  menyebabkan  perubahan  gaya  hidup  konsumen.  Saat  ini  terjadi  perubahan  yang  signifkan yakni perubahan cara berbelanja suatu produk. Apabila dulu seseorang ingin berbelanja suatu produk maka  biasanya  harus  pergi  dulu  ke  offline  store,  tetapi  yang  terjadi  sekarang  malah  sebaliknya
konsumen cenderung berbelanja suatu produk secara online melalui media platform e commerce. Hal ini dikarenakan karena berbagai faktor diantaranya:
1. Lebih praktis : Berbelanja secara online bukan hanya menghemat waktu tapi juga tenaga, kita hanya  perlu  menggunakan  smartphone  untuk  mengakses  belanja  apapun  yang  kita  mau  dan dimanapun kita berada.
2. Lebih  Hemat  :  Saat  ini  banyak  dari  platform  e-commerce  atau  marketplace  yang  menjual kebutuhan sehari hari mengadakan promosi baik itu berupa potongan harga atau diskon, atau promo lainnya yang bertujuan menarik konsumen untuk berbelanja online.
3. Lebih  Waspada  :  Dalam  berbelanja  secara  online  di  e-commerce,  kita  tidak  bisa  melihat secara  langsung  produk  yang  dijual  melainkan  hanya  dapat  melihat  produk  berupa  gambar atau video. Tentu hal ini salah satu resiko dari berbelanja online tetapi di marketplace atau e- commerce  biasanya  kita  dapat  melihat  review  atau  ulasan  tentang  produk  yang  dijual  yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum membeli produk.
Transaksi  jual  beli  di  dalam  platform  online  seperti  market  place  atau  e-commerce  saat  ini banyak  digemari  oleh  masyarakat  dari  segala  usia,  dari  anak  anak  hingga  orang  dewasa  terbiasa berbelanja  secara  online.  Hal  ini  berpengaruh  pada  tingkat  lapangan  pekerjaan  dikarenakan  market place  ini  menjadi  tempat  penghubung  pembeli,  penjual,  dan  pihak  lain.  Pembeli  dapat  melakukan transkasi  belanja  dimana  saja,  kapan  saja,  dan  membeli  barang  apapun  yang  diinginkan  melaui smartphone.  Sementara  itu  penjual  juga  dapat  menjual  barang  dagangannya  di  market  place  secara online  tidak  harus  membuka  offline  store  tapi  bisa  berjualan  hanya  dari  rumah,  dan  bagi  pihak  lain seperti  penyedia  platform  dapat  membuka  usahanya  sekaligus  menambah  lapangan  pekerjaan  yang ada dimasyarakat serta bagi pihak lain seperti driver juga bisa mendapat pekerjaan untuk menghidupi keluarganya dengan menjadi driver.
Banyak hal yang melatar belakangi perubahan perilaku konsumen dari belanja secara offline menjadi  belanja  menggunakan  metode  online  salah  satunya  yakni  berdasarkan  pada  kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh system belanja online. Dengan hanya bermodalkan smartphone dan jaringan internet seluler kita dapat mengakses belanja secara online dari manapun dan dalam kondisi apapun, hal ini menjadi nilai tambah yang diberikan system belanja online dari pada berbelanja secara offline.  Namun  dibalik  semua  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  system  belanja  online,  tentu  juga  ada faktor yang menyebabkan konsumen enggan berbelanja secara online diantaranya:
1. Keamanan  Produk  :  Dalam  bertranksasi  belanja  secara  online  konsumen  tidak  dapat  melihat produk secara real time melainkan hanya dapat melihat produk melalui media foto atau video yang  diberikan  oleh  penjual,  berdasarkan  hal  tersebut  lah  konsumen  sering  kali  merasa  ragu untuk berbelanja secara online karna tidak bisa melihat fisik dari produk yang dijual.
2. Keamanan  Pembayaran  :  Selain  produk  yang  tidak  bisa  dilihat  biasanya  untuk  metode pembayaran produk menggunakan cashless transfer atau pembayaran tanpa uang tunai dengan transfer  antar  bank,  masalah  yang  sering  terjadi  yaitu  Ketika  konsumen  sudah  mentransfer dana kepada penjual tetapi penjual tidak mengirim produk atau mengirim produk yang tidak sesuai dengan pesanan penjual.
3. Keamanan  Data  Pribadi  :  Dengan  berkembangnya  teknologi  dan  informasi  saat  ini  maka berkembang  juga  berbagai  jenis  kejahatan  yang  mengancam  individu  termasuk  dalam  hal internet  dan  siber.  Banyak  kita  lihat  data  pribadi  kita  yang  terdaftar  dalam  aplikasi  e commerce diduga bocor untuk diperjual belikan secara illegal, hal ini tentu sangat merugikan privasi konsumen.
Ketiga  faktor  diatas  memunculkan  persepsi  terhadap  resiko  kepada  konsumen,  persepsi negative  atau  pandangan  buruk  merupakan  pemikiran  liar  atas  berbagai  kemungkinan  buruk  yang akan terjadi akibat dari adanya suatu Tindakan. Hal ini akan menjadi problematika yang serius apabila tidak diselesaikan dengan baik, karnanya perlu informasi  yang berimbang seperti review atau  ulasan yang  baik  untuk  mempengaruhi  persepsi  yang  buruk  konsumen  terhadap  suatu  produk (Sardjono, 2010) .
Review  secara  harifah  berarti  ulasan  yang  berisi  pendapat  atau  pemikiran  seseorang  tentang suatu kualitas, kondisi, kelebihan dan kekurangan produk atau jasa yang telah digunakan. Review atau ulasan sejatinya mempunyai banyak manfaat baik bagi penjual, konsumen, pihak lain tergantung cara penggunannya,  apabila  kita  menggunakan  review  atau  ulasan  secara  baik  dan  bijak  maka  akan
menghasilkan  keuntungan  bagi  semua  pihak.  Saat  ini  konsumen  terbiasa  melihat  review  atau  ulasan seseorang  sebelum  melakukan  transaksi  belanja  secara  online  di  aplikasi  atau  platform  e-commerce, untuk  memastikan  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  layak  atau  tidaknya  untuk  dibeli  dikarenakan pengujian  produk  dilakukan  oleh  konsumen  sendiri  melalui  cara  foto,  video,  atau  tulisan  yang kemudian dibagikan kepada konsumen lain dengan cara mengupload hasil review atau ulasan melalui media  social  yang  banyak  digunakan  masyarakat  sehingga  dapat  dijangkau  oleh  konsumen  secara luas. Di Indonesia sendiri saat ini tidak sedikit masyarakat yang mereview atau mengulas produk/jasa yang  ditawarkan,  dan  karna  hal  ini  lah  yang  menyebabkan  munculnya  suatu  profesi  baru  yang bernama  influencer.  Review  atau  ulasan  dari  konsumen  langsung  berbeda  dengan  iklan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  sendiri,  iklan  dari  pelaku  usaha  cenderung  dilakukan  secara  berlebihan karena  tidak  dilakukan  secara  jujur  sehingga  lebih  memperlihatkan  kelebihan  produk  dan menyembunyikan kekurangan produk yang menyebabkan tidak berimbangnya informasi yang didapat oleh  konsumen,  tentu  hal  ini  dilakukan  pelaku  usaha  sebagai  media  promosi  untuk  meningkatkan penjualan  produk  mereka  agar  laris  di  masyarakat.  Dijaman  yang  serba  modern  ini  konsumen cenderung  lebih  membutuhkan  banyak  informasi  yang  sesuai  dengan  kenyataan  karena  tingginya persaingan  usaha,  banyaknya  jumlah  pelaku  usaha,  beragamnya  produk  yang  ditawarkan,  daya  beli konsumen  yang  meningkat,  mudahnya  akses  distribusi  produk,  teknologi,  informasi  dan  komunikasi yang  memungkinkan  terbukanya  jaringan  usaha  yang  lebih  luas  dan  besar (Peter,  1999) .  Dalam mereview atau mengulas produk ada etika dan norma yang harus diperhatikan konsumen seperti :
1. Menggunakan kata kata yang sopan dalam menyampaikan pendapat.
2. Tidak menyinggung hal yang bermakna sensitif seperti Pornografi, Ras, Sara dan Kekerasan.
3. Berkata jujur dalam memberikan pendapat.
4. Memberikan saran/kritik yang membangun bagi penjual.
Dengan  adanya  norma  ini  berarti  konsumen  tidak  bisa  sembarang  dalam  memberikan pendapatnya atau hasil reviewnya tentang suatu produk di media social, karena kita sebagai manusia yang  dianugrahi  ilmu  pengetahuan  alangkah  bijak  apabila  bisa  menyampaikan  pendapat  tanpa menyakiti  perasaan  orang  lain  dan  menimbulkan  masalah  baru  selain  itu,  saat  ini  ditengah  ketatnya persaingan usaha baik secara offline atau online ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memberikan ulasan atau review produk fiktif yang buruk kepada penjual dengan tujuan menjatuhkan rating atau  citra  penjual  di  mata  konsumen,  Tindakan  seperti  ini  lah  yang  sangat  merugikan  penjual karna harus memperbaiki citra yang telah rusak dimata konsumen.
Dalam  ruang  lingkup  pemahaman  hukum,  hukum  merupakan  suatu  peraturan  baik  tertulis ataupun  tidak  tertulis  yang  diciptakan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia,  perilaku  dimasyarakat dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan, ketertiban dan keamanan di suatu lingkungan  masyarakat, Peraturan  hanya  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan  tugas  pokoknya  masing masing,  disetiap  aturan  biasanya  terdapat  sanksi  hukum  yang  melekat  sanksi  ini  bersifat  tegas  dan memaksa yang mana apabila kita melanggar peraturan yang ada maka akan diberi sanksi sesuai aturan yang  berlaku.  Dalam  system  hukum  di  Indonesia  sendiri  terdapat  3  jenis  sanksi  yang  berisi  sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi hukum administratif (BN, 2009) .
Sanksi  hukum  pidana  terdapat  5  jenis  sanksi  pidana  pokok  dan  3  jenis  sanksi  pidana tambahan yakni :
1. Sanksi  Pidana  Mati  :  Sanksi  pidana  mati  merupakan  sanksi  pidana  terberat  dalam  system hukum di Indonesia, hal ini diberarti terdakwa tersebut telah kehilangan hak asasi manusianya yaitu  hak  untuk  hidup  karena  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  tidak  bisa  dimaafkan  dan menimbulkan  banyak  kerugian  bagi  banyak  orang.  Banyak  terjadi  pro  kontra  di  masyarakat tentang sanksi pidana mati ini pihak yang pro dengan kebijakan ini cenderung berpikir bahwa seorang  narapidana  yang  telah  melakukan  banyak  kejahatan  dan  berdampak  luas  bagi masyarakat  tidak  lagi  mempunyai  hak  untuk  hidup  karna  perbuatannya,  sedangkan  pihak yang  menentang  sanksi  pidana  mati  mempunyai  pandangan  tidak  seorangpun  yang  dapat mencabut  hak  untuk  hidup  seseorang  kecuali  tuhan,  bahkan  bagi  negara  lain  pun  ada  yang masih menerapkan sanksi pidana ini dan aja juga yang sudah tidak menerapkan sanksi ini.
2. Sanksi Pidana Penjara : Selain Sanksi Pidana Mati terdapat juga sanksi hukum pidana penjara atau  kurungan,  sanksi  penjara  mempunyai  arti  hukuman  yang  diberikan  kepada  seorang narapidana berupa kehilangan hak untuk bersosialisasi dengan individu lain secara bebas dan
menetap di dalam Lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani hal ini, sanksi kurungan mempunyai  jangka  waktu  yang  berbeda  beda  tergantung  kejahatan  yang  dilakukan  juga putusan hakim.
3. Sanksi Pidana Denda : Selain daripada sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara terdapat juga  sanksi  pidana  denda,  sanksi  pidana  denda  mempunyai  arti  bahwa  seseorang  yang melakukan kejahatan dihukum dengan cara membayar sejumlah uang kepada pengadilan atau pihak  yang  dirugikan,  sanksi  pidana  denda  merupakan  sanksi  yang  paling  ringan  diantara sanksi pidana mati atau sanksi pidana penjara. Biasanya sanksi ini diberikan kepada seseorang karna kesalahannya tidak teralu besar atau tidak merugikan banyak orang. Jumlah uang yang dibayar untuk denda berbeda beda setiap orang nya tergantung peraturan, tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain sanksi hukum pidana terdapat juga sanksi hukum perdata yang sesuai dengan ketentuan system hukum di Indonesia.
Adapun jenis jenis putusan hukum perdata dapat berupa :
1. Putusan Constitutif merupakan  suatu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  berwenang dalam  hal  ini  hakim  pengadilan  untuk  memutus  hubungan  hukum  lama  dan  menciptakan hubungan hukum baru antar individu, sebagai contoh : putusan perceraian dalam suatu ikatan perkawinan, selain itu juga terdapat putusan hak asuh anak dalam perkawinan.
2. Putusan Condemnatoir merupakan suatu keputusan yang diberikan hakim kepada pihak yang kalah  dalam  pengadilan  bersifat  menghukum  untuk  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan tuntutan  pihak  yang  menang,  sebagai  contoh  :  putusan  hakim  dalam  sengketa  wanprestasi perjanjian hutang piutang.
3. Putusan Declaratoir merupakan  suatu  putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  yang  amarnya membuat suatu kondisi yang sah dalam system hukum, yang berisi penerangan dan penegasan suatu  perkara  hukum,  contohnya  adalah  putusan  sengketa  tanah  atas  penggugat  atas kepemilikan yang sah.
Di  dalam  sistematika  hukum  sanksi  administrasi  mempunyai  arti  sebagai  manifestasi kekekuasaan  yang  bersifat  mutlak  yang  bisa  dipergunakan  oleh  pemerintah  pemegang  kekuasaan sebagai  bentuk  reaksi  atas  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  yang  terdapat  dalam  aturan  hukum yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  definisi  yang  telah  disampaikan  ini  tampak  ada  empat  unsur sanksi dapat dilihat dari segi sasarannya dalam hukum yaitu sanksi reparatoir merupakan sanksi yang digunakan  sebagai  bentuk  reaksi  atas  pelanggaran  hukum,  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan kerusakan  pada  kondisi  awal  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Sanksi  punitif  merupakan  sanksi admistratif  yang  digunakan  untuk  memberikan  hukuman  berupa  pembayaran  denda  terhadap seseorang. Sanksi regresif merupakan sanksi yang digunakan sebagai reaksi atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang.
Di  indonesia  sendiri  banyak  kita  lihat  permasalahan  tentang  review  atau  mengulas  suatu produk  dan  jasa  di  berbagai  macam  media  social,  tetapi  biasanya  perkara  hukum  seperti  ini diselesaikan  secara  kekeluargaan  yang  lebih  mengedepakan  mediasi  dialog  antara  penjual  dan konsumen  langsung  sehingga  menemukan  jalan  tengah  dan  berujung  kesepakatan  damai  antar  para pihak, namun bukan berarti tidak ada perkara review atau  mengulas produk dan jasa yang tidak bisa diselesaikan dengan mediasi bahkan sampai berujung ke pengadilan, salah satu perkara yang menarik perhatian masyarakat di Indonesia adalah kasus perseteruan artis Kartika putri dengan seorang dokter kecantikan Bernama dr. Richard Lee, perseteruan Panjang ini bermula Ketika artis cantik berumur 30 tahun ini Kartika putri diduga menerima endorse atau promosi produk kecantikan yang mengandung bahan  bahan  berbahaya  yang  tidak  bagus  bagi  Kesehatan  oleh  dr,  Richard  Lee,  tidak  terima  nama baiknya dicemarkan oleh tuduhan seperti itu artis Kartika putri melaporkan dr. Richard Lee ke pihak berwajib  atas  dugaan  pencemaran  nama  baik,  sebaliknya  dr.  Richard  Lee  yang  dihubungi  pihak berwajib kaget mendengar hal tersebut karena dia tidak merasa tidak pernah menyinggung nama artis Kartika  putri,  kemudian  dr.  Richard  lee  yang  turut  merasa  dirugikan  melaporkan  balik  artis  Kartika putri  ke  polda  sumatera  selatan.  Dalam  amar  putusan  yang  dipajang  Dokter  Richard  Lee  dalam saluran Youtubenya, Pengadilan Negeri Jakarta pusat menyatakan mengabulkan eksepsi tergugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah lebih dari Rp. 900 juta.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  bagi  kegiatan mereview suatu  produk  dapat  dilihat  dalam  beberapa  pasal  yaitu dalam  point  di  pasal  4  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  bahwasannya  konsumen  berhak didengar  keluhan  atau  pendapatnya  atas  barang  atau  jasa  yang  digunakan,  lalu  diatur  dalam  pasal  5 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  kewajiban  konsumen  untuk  memperkecil kemungkinan  timbulnya  kerugian  dan  salah  paham.  Selain  itu  masyarakat  dalam mereview suatu produk  juga  diatur  melalui  pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  dimana  mengatur  mengenai  pencemaran  nama  baik  untuk  melindungi  produsen  atau  pemilik produk dari tuduhan atau review yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik dari brand atau suatu produk.

## 2. Saran
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini,  maka  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  yaitu  untuk menjamin hak asasi manusia dari konsumen yakni kebebasan menyuarakan pendapat, kritik dan saran maka pemerintah dalam hal ini  sebagai pihak yang memegang kekuasaan dalam membuat  kebijakan dan  menjalankan  kebijakan  perlu  kiranya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang dijamin oleh konstitusi di negara Republik  Indonesia ini, selain itu perlu di pertegas Kembali aturan ini  bagi  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  ingin  menjatuhkan  pelaku  usaha  lain  dalam persaingan usaha ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum . Setara Press, Malang. BN, A. (2009). Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia . Raja Makmur, Semarang.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Grafindo utama, Yogyakarta.
Hadiyati, Suroto, B., & Fatkhurahman. (2018). Evaluasi Pelatihan Menilai Berita Palsu atau “Hoax” Pada  Kelompok  Arisan  Dosen  Perempuan. Diklat  Review:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan Dan Pelatihan , 2 (2), 106–112.
Ilmiyah,  K.,  &  Krishernawan,  I.  (2020).  Pengaruh  Ulasan  Produk,  Kemudahan,  Kepercayaan,  dan Harga  Terhadap  Keputusan  Pembelian  Pada  Marketplace  Shopee  di  Mojokerto. Maker:  Jurnal Manajemen , 6 (1), 31–42.
Juditha,  C.  (2018).  Interaksi  Komunikasi  Hoax  di  Media  Sosial  serta  Antisipasinya. Jurnal Pekommas , 3 (1), 31–44. Peter, D. (1999). Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Rizaldi,  M.  (2015). Perkara  Pencemaran  Nama Baik  melalui Media  Internet .  Masyarakat  Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI).
Sardjono, A. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional . Alumni, Bandung. Sutedi, A. (2009). Hak Kekayaan Intelektual . Citra Aditya Bakti, Bandung.