http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 1 (2020)

## Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan dan Eksploitasi (Kajian Kasus di Perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat)

## Oleh Rupita
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura rupita_iin@yahoo.co.id
Keywords: Abstract Women, Border, Poverty, Exploitation As the situation of poverty in various parts of the world, as well as experienced by the border women who settled in the border area  of  Jagoi  Babang  (Indonesia-Malaysia)  Regency  of Bengkayang  West  Kalimantan.  Poverty  and  exploitation  seem inseparable  from  the  life  of  women  at  the  border.  In  this situation they are the most neglected victims. This paper uses a descriptive  analysis  approach  in  data  management  and  field findings.  The  findings  of  this  writing  tell  the  lives  of  women living  in  the  frontier,  where  the  lives  of  those  who  are  poor often become victims of exploitation. Kata kunci: Abstrak Perempuan, Perbatasan, Kemiskinan, Eksploitasi Sebagaimana  situasi  kemiskinan  di  berbagai  belahan  dunia, begitu  pula  lah  yang  dialami  oleh  perempuan-perempuan perbatasan yang bermukim di wilayah perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia)  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan Barat.  Kemiskinan  dan  eksploitasi  seolah-olah  tak  terpisahkan dari  kehidupan  perempuan  di  perbatasan.  Dalam  situasi  ini mereka  adalah  korban  yang  paling  diabaikan.  Tulisan  ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dalam menayajikan data dan temuan lapangan. Data berasal dari data primer  dan  data  sekunder.  Temuan  pada  tulisan  ini menceritakan  kehidupan  perempuan  yang  hidup  di  wilayah perbatasan,  dimana  kehidupan  mereka  yang  adalah  miskin kerap kali menjadi korban eksploitasi.

## Pendahuluan
Kemiskinan  di  Indonesia  sudah  menjadi  isu  yang  berkepanjangan,  dimulai semenjak  masa  penjajahan  kolonial  Belanda  hingga  masa  teknologi  modern  kini. Kemiskinan di wilayah pedesaan di  Indonesia sudah menjadi isu  yang berkepanjangan dimulai semenjak  akhir  masa orde baru tahun 1997, dimana kondisi  ekonomi nasional memburuk (Suyanto, 2001).
Penanganan berarti belum terlihat berdampak pada pengurangan kemiskinan, baik di  tingkat  lokal  maupun  tingkat  nasional.  Hal  ini  dikarenakan  program-program  yang berasal dari dana APBD menyasar tidak tepat sasaran, kemudian dana yang disediakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan masih relatif kecil jika dibandingkan jumlah penduduk miskin (Kertati, 2013).
Kalimantan  Barat  yang  merupakan  wilayah  strategis  persinggahan  antar  negara seperti  Malaysia  dan  Brunei  Darusalam.  Namun,  wilayah  beranda  negara  masih  jauh tertinggal  sumber  daya  manusianya.  Keterbelakangan  masyarakat  pedalaman  yang mendiami  area  pedesaan  ini  bukanlah  hal  baru,  sudah  banyak  kajian  yang  mencoba mencari  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  (lih.  Diamond,  2012;  Santoso, 2018).
Isu  perempuan  erat  kaitannya  dengan  isu  kemiskinan.  John  Friedman  (dalam Suyanto, 2013) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Perempuan yang mendiami wilayah-wilayah pedesaan  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  kondisi  kehidupan  yang  miskin  dan  serba terbatas.  Tidak  terkecuali  kondisi  kehidupan  perempuan  di  wilayah  perbatasan  negara yang merupakan masih pedesaan-pedesaan yang terpencil dan terisolasi. Mereka hidup menyatu dengan alam dan menjadikan alam sebagai sumber penghidupan.
Pembangunan  di  wilayah  perbatasan  selama  ini  pun,  lebih  menekankan  kepada pembangunan ekonomi dan kurang memperhatikan pembangunan manusianya (Niko & Samkamaria,  2019).  Sehingga  masyarakat  lokal  yang  berada  di  kawasan  perbatasan tetap menjadi penonton tidak terlibat aktif dan representatif dalam proses implementasi pembangunan  (Rahmaniah,  2014).  Sebagai  akibatnya  masyarakat  yang  hidup  di kawasan perbatasan masih tetap dalam keadaan miskin dan tetap terpinggirkan. Hal ini dikarenakan pendidikan dan skill yang minim dimiliki masyarakat lokal.
Keterbatasan-keterbatasan  tidak  hanya  melulu  persoalan  ekonomi  semata, melainkan  terdapat  persoalan  yang  sudah  multidimensional.  Bahkan  persoalan kemiskinan  yang  dihadapi  perempuan  di  perbatasan  bukan  hanya  kemiskinan  kultural dan struktural saja, tetapi juga menyangkut kemiskinan multidimensi. Dalam konteks ini posisi  perempuan  sangat  rentan  untuk  mengalami  kemiskinan  multidimensi,  dimana terdapat  indikator-indikator  seperti;  dimensi  sosial,  pendidikan,  kesehatan  dan  standar kualitas hidup.
Data  kemiskinan  multidimensional  di  Kalimantan  Barat  pada  tahun  2014 menunjukkan  bahwa  sebanyak  2.060.569  orang  berada  pada  garis  kemiskinan,  dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 4,40 juta orang. Hal ini berarti sebanyak 40,2% penduduk di Kalimantan Barat masih hidup dibawah garis kemiskinan, dimana sebaran penduduk miskin paling banyak di wilayah pedesaan,  yaitu sebanyak 1.726.992 orang, selebihnya berada di wilayah perkotaan (Budiantoro, et.al. , 2015).
Kemiskinan  merupakan  suatu  permasalahan  pokok  pada  masyarakat  perbatasan. Hal ini merupakan sebagai akibat dari rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang  ada.  Data  monografi  pemerintah  Kecamatan  Jagoi  Babang  (dalam  Niko,  2016) tercatat  bahwa  sebanyak  1.537  KK  (kepala  keluarga)  hidup  di  garis  kemiskinan  dari jumlah  total  1.679  KK  di  Jagoi  Babang.  Sebagai  sebuah  permasalahan  sosial, kemiskinan  tentu  membawa  dampak  yang  lebih  luas  terlebih  bagi  perempuan  di perbatasan.  Tidak  jarang  mereka  mengalami  eksploitasi  di  sektor  domestik  bahkan menjadi korban perdagangan orang di Malaysia. Melihat kenyataan ini, penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang kehidupan perempuan di perbatasan yang sangat friendly dengan kemiskinan dan eksploitasi.

## Metode
Metode  yang digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan sajian data deskriptif analisis,  yang  mana  sumber  data  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Ciri  dari jenis  penelitian  kualitatif  dapat  dilihat  dengan  jenis  pendekatan  ini  menekankan  pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Data primer didapatkan  melalui wawancara, observasi  dan pendapat  aktor.  Kemudian, data  sekunder  dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  penelusuran  tulisan -tulisan ilmiah  seperti  jurnal  dan  buku  yang  terkait  dengan  tema  penelitian,  serta  data sekunder dari pemerintahan daerah Kecamatan Jagoi Babang.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan Dan Eksploitasi
Kehidupan  perempuan  di  perbatasan  Jagoi  Babang  masih  mengandalkan  sumber alam  sebagai  sumber  penghasilan  utama.  Sekitar  90%  perempuan  yang  mendiami wilayah  Jagoi  adalah  perempuan  suku  Dayak  sub-suku  Bidayuh  dan  Bekatik.  Seperti yang  terlihat,  sumber  penghidupan  mereka  yang  mendiami  wilayah  perbatasan  Jagoi
Babang  berasal  dari  mata  pencaharian  sebagai  petani  padi.  Mengikuti  nenek  moyang mereka  jaman  dahulu,  perempuan  Dayak  masih  menerapkan  sistem  berladang  secara tradisional.  Hasil  tani  yang  mereka  dapatkan  pun  hanya  untuk  keperluan  keluarga mereka saja, tidak untuk dijual.
Selain  bertani  padi  mereka  juga  membudidayakan  karet  sebagai  sumber pendapatan tambahan. Mereka menyebutnya “ mutong’k ” atau berarti menyadap pohon karet  kemudian  diambil  airnya  untuk  diolah  dan  dijual  sebagai  penghasilan  ekonomi tambahan.  Banyak  diantara  mereka  yang  pekerjaannya  hanya mutong’k untuk menyambung  roda  perekonomian  keluarga  mereka.  Peran  ganda  yang  dilakoni perempuan  perbatasan,  selain  sebagai  ibu  bagi  anak-anak  mereka  juga  merupakan sebagai  penopang  ekonomi  keluarga.  Data  demografi  kecamatan  Jagoi  Babang  tahun 2013 menunjukkan jumlah perempuan sebanyak 3.323 jiwa dan rata-rata mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Disamping  sumber  daya  pertanian,  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  Jagoi Babang  ini  memiliki  kerajinan  tangan  yang  unik  berupa;  bidai,  takin,  bubu  dan  masih banyak lagi. Kerajinan tangan ini terbuat dari bahan dasar kulit kayu Kapua’k dan rotan, yang  kemudian  dihasilkan  menjadi  kerajinan  khas  oleh  perempuan-perempuan  di perbatasan  untuk  dijual  di  Malaysia.  Kerajinan  tangan  hasil  karya  mereka  itu  bernilai jual  yang  cukup  tinggi  di  negara  tetangga.  Sehingga  dapat  menjadi  penghasilan tambahan  bagi  perempuan  yang  bekerja  sambilan  di  sektor home  industry .  Namun sungguh  disayangkan  kerajinan  ini  belum  dikembangkan  oleh  pemerintah  secara maksimal,  sehingga  produk  mereka  diperdagangkan  sangat  terbatas,  dan  itu  pun  di Malaysia.  Hal  ini  dikarenakan  masih  sedikit  orang  Indonesia  yang  berminat  dengan produk kerajinan ini.
Akses menuju beberapa desa di Jagoi Babang dapat dibilang sangat sulit, seperti Desa  Sinar  Baru  yang  tidak  memiliki  akses  jalan  darat.  Untuk  menuju  desa  ini menggunakan akses lewat sungai dengan waktu tempuh 5-6 jam dengan menggunakan transportasi speed boat , tentu dengan harga yang cukup mahal. Tidak ada akses listrik, akses internet di desa tersebut sehingga masyarakat masih hidup dalam keadaan terisolir dari  wilayah  Indonesia,  sementara  untuk  menuju  Malaysia  hanya  menempuh  waktu sekitar 1 jam melewati jalur darat yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai “jalan tikus”.
Apabila  dilihat  dari  sumber  perekonomiannya,  kehidupan  masyarakat  terutama perempuan di wilayah perbatasan Jagoi ini masih lemah dan masih berpenghasilan pas- pasan,  dalam  artian  cukup  untuk  makan  sehari-hari  saja,  walau  pada  kenyataannya sering  kekurangan.  Sehingga  kehidupan  mereka  dapat  dikategorikan  masih  berada  di bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan  yang  mereka  alami  bukan  saja  dari  segi  ekonomi  (penghasilan), namun  lebih  kepada  kemiskinan  yang  struktural,  dimana  mereka  tidak  memiliki  akses untuk bersaing di sektor publik. Oleh karena itu, Soetomo (2010) menyebutkan bahwa pemahaman  dan  penanganan  masalah  kemiskinan  tidak  bisa  tidak  perlu  melibatkan banyak  aspek  salah  satunya  adalah  aspek  sosiologis,  terutama  rendahnya  akses pelayanan  sosial,  terbatasnya  jaringan  interaksi  sosial  dan  terbatasnya  penguasaan informasi.
Fenomena kemiskinan juga tergambar dalam keseharian anak-anak di perbatasan negeri. Sebagaimana ditulis dalam website KBAI (Kantor Berita Anak Indonesia) dalam tulisan  Niko,  menyebutkan  bahwa  anak-anak  bekerja  sambilan  dari  siang  hari  hingga sore  hari  (setelah  pulang  sekolah—bagi  mereka  yang  sekolah  pagi).  Ada  pula  yang bekerja  dari  pagi  hingga  siang  hari  (sebelum  berangkat  sekolah—bagi  mereka  yang sekolah  siang).  Jenis  pekerjaannya  pun  bervariasi,  ada  yang  menjadi  buruh  di  sebuah pabrik  ekonomi  kreatif  masyarakat,  dan  ada  pula  yang  bekerja  sebagai  buruh  penoreh karet  atau  masyarakat  disana  menyebutnya  “ mutong’k ”.  Mereka  mencari  uang  untuk jajan  sekolah  atau  membayar  uang  sekolah,  dan  ada  pula  yang  untuk  menambah penghasilan orang tuanya, dalam artian membantu perekonomian keluarganya.
Beberapa  keluarga,  termasuk  perempuan,  ada  yang  pulang  pergi  menjadi  tenaga buruh  di  perusahaan  sawit  di  Malaysia.  Mereka  pergi  pagi,  dan  pulang  di  sore  hari. Begitu  seterusnya  setiap  hari.  Tenaga  mereka  di  bayar  murah  oleh  perusahaan,  belum lagi  membayar  semacam  pajak  kepada  perusahaan,  karena  mereka  bukan  warga  asli Malaysia.  Selain  itu  banyak  anak-anak  perempuan  yang  putus  sekolah,  kemudian memilih untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di negara Malaysia, bukan melalui jalur resmi melainkan menjadi TKI ilegal yang masuk wilayah Malaysia tanpa dokumen lengkap.  Bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  mereka  terlibat  dalam  jaringan perdagangan obet-obatan terlarang  yang ilegal, karena mereka tidak memiliki soft skill untuk  memiliki  pekerjaan  yang  lebih  baik.  Semua  ini  merupakan  suatu  implikasi  dari kemiskinan yang membelenggu kehidupan perempuan di perbatasan.
Kenyataan  akan  banyaknya  perempuan  di  perbatasan  yang  kemudian  memilih untuk  menjadi  TKW  yang  ilegal  di  Malaysia  merupakan  bentuk  eksploitasi  terhadap perempuan perbatasan  (Niko, 2017). Tidak jarang mereka menjadi  pelacur di  kawasan perusahaan  sawit  di  wilayah  Sabah,  Malaysia.  Dan  tidak  jarang  pula  mereka  yang bekerja  menjadi  pembantu  rumah  tangga  mengalami  penyiksaan  dari  majikan  mereka. Sudah  menjadi  korban  praktik trafficking ,  kemudian  ditambah  lagi  menjadi  korban penyiksaan bahkan eksploitasi seksual.
Kenyataan  yang  demikian  adanya  sungguh  memprihatinkan,  dan  sudah selayaknya  kita  menghentikannya.  Kemiskinan  dan  eksploitasi  terhadap  perempuan pedesaan ini akan terus berkelanjutan, sehingga seolah-olah menjadi suatu kebudayaan yang melekat pada masyarakat di perbatasan; bahwasannya anak perempuan sepatutnya bekerja menjadi TKW di Malaysia untuk meringankan beban ekonomi keluarga mereka.

## 2. Perempuan, Eksploitasi Dan Kemiskinan
Dalam  perkembangan  masyarakat  masa  kini,  isu  kemiskinan  tidak  dapat terpisahkan  dari  isu  perempuan  terutama  perempuan  yang  hidup  di  wilayah  pedesaan (Niko,  2019).  Kemiskinan  merupakan  alat  penindasan  utama  atas  ketidakberdayaan perempuan  pedesaan.  Mereka  memiliki  pendidikan  yang  rendah,  serta  kemampuan bersaing  yang sangat  terbatas. Kualitas sumber daya manusia  yang dimiliki  pun masih sangat terbatas oleh dimensi-dimensi yang menindas mereka, seperti dimensi ekonomi, politik dan budaya.
Ketika  suatu  kemiskinan  sudah  dianggap  sebuah  budaya  „miskin‟  pada masyarakat  pedesaan,  tidak  terlihat  lagi  dimana  ketimpangan  dan  ketidakadilan  itu. Padahal  tampak  jelas  ketimpangan  dan  ketidakadilan  itu  menimpa  hampir  seluruh perempuan  yang  hidup  di  pedesaan.  Kekuasaan  untuk  mengentas  kemiskinan dioperasikan  melalui  pendisiplinan  orang  miskin  menuju  peradaban  modern,  berupa pemukiman menetap maupun penciptaan keluarga inti atau batih (Agusta, 2014).
Kemiskinan  di  pedesaan  berbeda  dari  kemiskinan  di  wilayah  perkotaan,  yang mana di perkotaan kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya keterampilan ( low-skilled ), sedangkan  kemiskinan  di  pedesaan  dikarenakan  rendahnya  sumber  daya  serta kepemilikan  tanah  pada  sektor  pertanian  yang  tidak  merata  (Small  &  Newman,  2001; Sender,  2002).  Dengan  demikian  budaya  kemiskinan  diperkenalkan  kepada  seluruh anggota  masyarakat  tersebut,  sehingga  mereka  tidak  menyadari  terdapat  sistem
struktural  yang  dengan  sengaja  memiskinkan  mereka.  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari kondisi struktural yang selama ini membelenggu mereka untuk tetap berada dalam garis kemiskinan.  Sehingga  perempuan-perempuan  ikut  menanggung  kemiskinan  yang membelenggu keluarga mereka.
Sebuah keluarga miskin di pedesaan acapkali mampu hidup dengan keterbatasan, mereka  melakukan survive ,  baik  dalam  bentuk  uang  maupun  makanan  seadanya.  Oleh sebab  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dibalik  adanya  pengelompokan  disposisi  yang berlainan  dari  kegiatan  produksi  atau  kapitalisme  itu  terdapat  kekuasaan  yang beroperasi  melalui  pengembangan  prasangka  kultural  yang  dikembangkan  oleh  pihak luar.
Perempuan-perempuan  ikut  menjadi  tulang  punggung  keluarga  mereka.  Namun pada  umumnya  sebuah  keluarga  yang  jatuh  pada  lingkaran  kemiskinan  sangat  sulit untuk  bangkit kembali,  kecuali apabila memiliki jaringan atau pun pranata sosial  yang melindungi dan menyelamatkan mereka. Pada kasus di Nigeria, Babatunde et al. (2012) menyebutkan bahwa sektor pertanian terutama ekspor produk pertanian sangat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Negeria.
Salah satu  indikator penyumbang dampak kemiskinan pada  perempuan pedesaan adalah  pendidikan.  Tingkat  pendidikan  merupakan  suatu  indikator  penting  untuk menjadi social  modal bagi  perempuan  dalam  upaya  mencapai  taraf  hidup  yang  lebih baik.  Namun  faktanya  tingkat  pendidikan  penduduk  di  perbatasan  Jagoi  masih  dalam katogori  rendah.  Dampak  dari  rendahnya  pendidikan  ini  yaitu  kurangnya  pengetahuan serta skill mereka untuk dapat menciptakan suasana hidup yang lebih baik.
Kekerasan  dan  eksploitasi  terhadap  perempuan  kerap  kali  kita  jumpai  dalam pemberitaan  media  terhadap  kehidupan  perkotaan,  seperti  pemerkosaan,  kasus pelacuran,  dan  macam-macam.  Bukan  berarti  di  pedesaan  kasus-kasus  tersebut  tidak ada,  hanya  saja  jarang  terekspose  oleh  media.  Sejarah  kekerasan  dan  eksploitasi terhadap  perempuan  pedesaan  tak  akan  pernah  mungkin  usai,  karena  sudah  dianggap demikian  adanya,  membudaya,  bahkan  dilanggengkan  oleh  berbagai  macam  sistem seperti patriarki, atau sistem adat.
Tubuh perempuan yang mengalami kekerasan seksual di berbagai periode sejarah Indonesia  termasuk  mereka  yang  mengalami trafficking dan  pemaksaan  tradisi  budaya serta agama, merupakan tubuh-tubuh yang terperangkap (Arivia, 2011). Pada kehidupan pedesaan  di  perbatasan  masyarakat  masih  memegang  teguh  sistem  adat-istiadat,
sehingga  yang  muda  harus  nurut  sama  yang  tua,  dan  tidak  sedikit  kasus  anak-anak perempuan yang kemudian dibawa ke Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga, bahkan menjadi pelayan nafsu bagi lelaki hidung belang.
Banyak diantara mereka yang pulang ke kampung halaman dalam keadaan hamil, meski  belum  cukup  umur.  Dalam  artian  mereka  hamil  di  umur  yang  boleh  dikatakan masih  belia.  Mereka  melahirkan  tanpa  adanya  suami.  Kemudian  setelah  melahirkan anak  mereka  di  tinggalkan  bersama  keluarga  yang  lain,  dan  berangkat  lagi  bekerja  ke Malaysia. Banyak kasus yang seperti ini yang sudah merupakan hal biasa. Mereka tidak menyadari bahwa sedang adanya eksploitasi terhadap tubuh mereka sendiri. Minimnya pengetahuan  dan  rendahnya  pendidikan,  serta  kemiskinan  yang  menggiring  mereka untuk terjun ke dalam dunia tersebut.
Kasus-kasus trafficking menggambarkan  ketubuhan  yang  terperangkap,  di  satu sisi  karena  kemiskinan  dan  di  sisi  lain  karena  diri  terlah  terinjak  sehingga  tidak  ada pilihan lain selain kembali menjajakan diri lagi (Arivia, 2011). Dengan kata lain kasus trafficking  yang  terjadi  di  pedesaan,  kemiskinan  lah  yang  menjadi  cikal  bakal penyebabnya.  Karena  kemiskinan  yang  seakan-akan  telah  membelenggu  mereka sehingga  mereka  pun,  seolah-olah  secara  suka  rela  untuk  mengorbankan  diri  demi keluarga, atau untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atau budaya balas jasa orang tua.
Pembangunan di wilayah perbatasan masih berpijak pada infrastruktur, sementara pembangunan  manusia  di  perbatasan  masih  belum  terjamah.  Menurut  Shiva  (1997) agenda  pembangunan  yang  dirancang  elite  nasional  untuk  mengeksploitasi  dalam rangka  kepentingan  nasional,  merupakan  gaya  penjajahan  peninggalan  kolonialisme. Sementara  itu,  agenda Sustainable  Development  Goals (SDGs)  menargetkan  tujuan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, yang mana hal  ini  sangat  berkorelasi  pada  cita-cita  untuk  memberantas  kemiskinan  ekstrem (Bradwshaw, Chant, Linneker: 2017).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  bahwa  perempuan  pedesaan,  terkhusus  perempuan yang hidup di wilayah perbatasan Jagoi Babang masih sangat akrab dengan kehidupan miskin  serta  dihadapkan  dengan  berbagai  persoalan  yang  menyangkut  eksploitasi. Dalam  situasi  ini  kebijakan welfare  state di  negeri  ini  masih  buram  bagi  kaum perempuan,  dimana  mereka  masih  dihadapkan  dengan  kenyataan  hidup  miskin,  serba
kekurangan,  serta  kehidupan  yang  tidak  layak.  Konsep  kesejahteraan  yang  ditawarkan negara masih  hanya sekedar wacana semata bagi  perempuan  yang hidup  di  perbatasan negara.  Hal  ini  menurut  Kumurur  (2009)  bahwa  pengentasan  dan  pemerangan kemiskinan  tidak  cukup  hanya  melalui  program  anti-kemiskinan  tanpa  disertai  dengan perubahan struktur ekonomi untuk memastikan aksesibilitas perempuan sumber-sumber daya.
Kemiskinan  sudah  mendarah  daging  dengan  kehidupan  perempuan  di perbatasan,  oleh  karenanya  tidak  jarang  mereka  mendapatkan  perlakuan-perlakuan eksploitasi  seperti  menjadi  TKW  ilegal,  eksploitasi  di  sektor  tenaga  kerja,  bahkan menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Negara  masih  belum  hadir  di  tengah-tengah kehidupan  mereka  yang  notabene-nya  masih  terisolasi.  Goodin,  (1999,  dalam Kurniawan, et.al. ,  2015)  mengungkapkan  alasan-alasan  mengapa  suatu  pemerintahan memiliki  sistem  negara  kesejahteraan:  pertama,  untuk  mempromosikan  efisiensi ekonomi;  kedua,  untuk  mengurangi  kemiskinan;  ketiga,  mempromosikan  kesamaan sosial  ( social  equality );  keempat,  mempromosikan  integritas  sosial  atau  menghindari eksklusi sosial; kelima, mempromosikan stabilitas sosial; dan keenam, mempromosikan otonomi  atau  kemandirian  individu.  Dalam  hal  ini  penulis  melihat  bahwa  sistem kebijakan  yang  berbasis  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  masih  belum  dapat terpenuhi  bagi  penduduk  pedesaan  di  Indonesia,  terutama  mereka  yang  bermukim  di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

## Daftar Pustaka
Agusta, I. (2014). Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Arivia,  G.  (2011).  Merebut  Kembali  Kendali  Tubuh  Perempuan. Jurnal  Perempuan . Edisi 71. Hal. 55-67.
Babatunde, M. A., et al. Exports Trade, Employment and Poverty Reduction in Nigeria. International Journal of Social Economics. Vol. 39, No. 11, (2012), Pp. 875-899.
Bradwshaw, S., Chant,  S., &  Linneker,  B. Gender and Poverty:  what  we know, don‟t know, and need to know for Agenda 2030. Gender, Place & Culture . Vol. 24, No. 12, (2017), Pp. 1667-1688.
Budiantoro,  S. et.al. (2014).  Indeks  Kemiskinan  Multidimensi  Indonesia  2012-2014. Jakarta: Prakarsa.
Diamond,  J.  (2012). The  World  Until  Yesterday:  Apa  yang  Dapat  Kita  Pelajari  dari Masyarakat Tradisional? Jakarta: Gramedia.
Kertati,  I.  Analisis  Kemiskinan  Kota  Semarang  berdasarkan  Data  Pendataan  Program Perlindungan Sosial (PPLS). Jurnal Riptek. Vol. 7, No. 1, (2013), Pp. 27-38.
Kumurur,  V.  A. Pembangunan  dan  Kemiskinan  Perempuan  Kota. Jurnal  EKOTON.
Vol. 9, No. 1, (2009), Pp. 73-86.
Kurniawan, L. J. (2015). Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publishing.
Niko, N. (2016). Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di  Kawasan  Perbatasan  Jagoi  Babang  (Indonesia-Malaysia)  Kalimantan  Barat. Paper  was  presented  on  Prosiding  Seminar  Nasional  INDOCOMPAC,  Jakarta,
Indonesia.
Retrieved from:
http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1625
Niko,  N.  (2017).  Fenomena  Trafficking  in  Person  di  Wilayah  Perbatasan  Kalimantan
Barat. Raheema:  Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak. 4(1),  32-37.  Doi: DOI: https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.829
Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. Jurnal Pemikiran Sosiologi. 6(1), 58-76.
https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467
Niko, N., & Samkamaria. (2019). Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat  di  Perbatasan  Entikong,  Indonesia- Malaysia. Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society . 1(2):  104-114.  Doi: https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.65
Rahmaniah,  S.  E.  (2014). Model  Pembangunan  Perbatasan  Berbasis  Kearifan  Lokal. Pontianak: STAIN Press.
Santoso,  D.  (2018). Penduduk  Miskin  Transient:  Masalah  Kemiskinan  yang Terabaikan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sender,  J.  Women‟s  Struggle  to  Escape  Rural  Poverty  in  South  Africa. Journal  of Agrarian Change. Vol. 2, No. 1, (2002), Pp. 1-49.
Shiva,  V.  (1997). Bebas  dari  Pembangunan:  Perempuan,  Ekologi  dan  Perjuangan Hidup di India . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Small,  M.  L.,  &  Newman,  K.  Urban  Poverty  after  the  Trully  Disadvantaged:  The Rediscovery  of  the  Family,  the  Neighborhood,  and  Culture. Annual  Reviews Sociology. Vol. 27, (2001), Pp. 23-45.
Soetomo.  (2010). Masalah  Sosial  dan  Upaya  Pemecahannya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Suyanto,  B.  (2001).  Kemiskinan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. No. 4. Pp. 25-42.
Suyanto, B. (2013). Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang: Intrans Publishing.