## OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MEMINIMALISASI FLYPAPER EFFECT DI INDONESIA
Arsanty Triya Rahayuni 1 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : arsantytriya@gmail.com Rida Perwita Sari 2 * 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur * Corresponden Author Email : ridaps.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 7 Juni 2021 Direvisi : 20 Juni 2021 Dipublikasikan : 1 September 2021

## Abstrak
Pemerintah  daerah  cenderung  menggunakan  dana  yang  pemerintah  pusat  berikan  untuk  memenuhi kebutuhan  daerahnya  daripada  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah.  Dana  perimbangan  yang diberikan oleh pemerintah pusat mengakibatkan beberapa daerah mengalami flypaper effect. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  optimalisasi  pendapatan  asli  daerah  pada  pemerintah daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan  pendekatan  kualitatif  atas  data  yang  berkaitan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan yang sudah terpublikasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)  periode  2014-2018.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  81  Kabupaten/Kota  dari  5  pulau terbesar di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi dalam periode 2014-2018 di kabupaten dan kota diantara 5 pulau di Indonesia dalam periode 2014- 2018  dicapai  oleh  pulau  Sulawesi  sebesar  yaitu  28%,  Rasio  efektifitas  pendapatan  asli  daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia dalam periode 2014-2018 adalah Papua yaitu sebesar 128%, Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar  di  Indonesia  dalam  periode  2014-2018  tergolong  sangat  rendah,  Rasio  ketergantungan keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di  5  pulau  terbesar  di  Indonesia  dalam  periode  2014-2018 tertinggi adalah pulau Sulawesi sebesar 93,2%.
Keywords: optimalisasi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan.

## PENDAHULUAN
Indonesia sudah memasuki dua dekade dalam menerapkan otonomi daerah. Sejak saat itu juga pemerintah daerah diberikan hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Dengan diberikannya hak tersebut secara  otomatis  pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang  dalam  membuat  keputusan  yang berhubungan  dengan  daerah  kekuasaannya.  Pemerintah  pusat  melakukan  transfer  ke  daerah  yang meliputi  transfer  dana  perimbangan,  transfer  dana  otonomi  khusus  dan  penyesuaian  sebagai komitmennya pada pemerintahan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.
Suatu daerah dikatakan mampu atau tidaknya dalam berotonomi dapat dilihat pada kemampuan keuangan daerah (Tulandi et al., 2020). Artinya, daerah otonom harus menggunakan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan potensi-potensi  pada  daerahnya  untuk  meningkatkan  keuangan  daerahnya  hingga  mampu  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Suatu daerah dapat dikatakan otonom, apabila PAD  yang  disumbangkan  pada  pendapatan  daerah  di  APBD  sekitar  30%.  Dalam  APBD  salah  satu pendapatan daerah yang termasuk transfer dari pusat adalah dana perimbangan. Dana tersebut diadakan
bertujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan daerah yang ada di Indonesia.Subsidi dana yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  mengakibatkan  beberapa  daerah  di  Indonesia  mengalami flypaper effect.
Flypaper effect merupakan keadaan dimana pemerintah daerah dalam merespon belanja lebih boros ketika mendapatkan dana transfer dari pusat daripada memaksimalkan pendapatan asli daeranya. Akan  tetapi  keadaan  ini  tidak  dapat  digeneralisasikan  karena  setiap  daerah  memiliki  perbedaan karakteristik dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, demografi dan kondisi geografisnya (Ansori & Muthmainah, 2018). Menurut Subadriyah  (2017) terjadinya fenomena flypaper effect dikarenakan kurang  efektifnya  sistem  penentuan  dana  perimbangan  dari  pusat  ke  daerah.  Hal  ini  menyebabkan daerah  lebih  cenderung  menggunakan  transfer  dari  pusat  tanpa  mengekplorasi  PAD  secara  optimal (Ekawarna, 2017).
Dalam meningkatkan PAD selain dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada pemerintah daerah  juga  dapat  memperoleh  pendapatan  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  ada. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan  dari  sumber  asli  daerah  tersebut,  dengan  dipungut  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Pendapatan Asli Daerah perlu dioptimalkan dengan tujuan untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu  untuk  membiayai  sendiri  daerahnya  serta  memperkuat  struktur  keuangan  daerah  (Pattilouw, 2018).

## KAJIAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  pendapatan  asli  daerah  yaitu  pendapatan  yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang dimana dengan  adanya  aturan  tersebut,  Kepala  Daerah    dapat    meningkatkan    PAD    guna    mengurangi ketergantungan dari Pemerintah (Kamal, 2019).

## Dana Perimbangan
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  menjelaskan  bahwa dana  perimbangan  merupakan  dana  yang  diberikan  pemerintah  pusat  dari  pendapatan  APBN  yang kemudian  diterima  oleh  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Djaenuri  (2012,  p.  100)  mengemukakan  bahwa  dana  perimbangan  merupakan  sumber pendapatan daerah yang berasal dari  pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  antara  lain  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat.
Dana perimbangan terdiri atas :
a. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  menjelaskan  dana  bagi  hasil  adalah pemberian  sebagian  presetase  (%)  pendapatan  nasional  dari  suatu  sumber  tertentu  kepada pemerintah  daerah  yang  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Dana  bagi  hasil  bisa  berupa  bagi hasil  pajak  dan  bagi  hasil  non-pajak  atau  bagian  daerah  dari  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum adalah dana yang diberikan pemerintah pusat dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  pada  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  memeratakan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  sebagaimana  seperti  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dalam  Pasal  1  ayat  23  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Keuangan  Pusat  dan  Keuangan  Daerah  menyebutkan  bahwa  DAK  adalah dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Mahmudi (2019, p. 170) mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Jika angka rasio ini semakin tinggi maka dapat dinyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  tersebut  memilik  tingkat  kemandirian  yang  tinggi.  Berikut  ini merupakan rumus rasio untuk mengukur kemandirian keuangan daerah :

## Rasio Kemandirian = PAD Total Pendapatan Daerah
Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio kemandirian sebagai berikut :
Tabel 1. Tingkat Kemampuan Daerah Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian (%) Kemampuan Daerah 0-25 Rendah Sekali 25-50 Rendah 50-75 Sedang 75-100 Tinggi Sumber : Halim, (2014, p. 189)

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Menurut Mahmudi (2019, p. 140) Semakin tinggi  rasio  ini maka semakin besar tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat. Rasio  ketergantungan  keuangan daerah didapatkan dari Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Ketergantungan adalah :
Rasio Ketergantungan= Dana Perimbangan
Total Pendapatan Daerah
Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio ketergantungan sebagai berikut :
Tabel 2. Tingkat Kemampuan Daerah Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio Ketergantungan (%) Kemampuan Daerah 0-10 Sangat Rendah 10,1-20 Rendah 20,1-30 Cukup Rendah 30,1-40 Sedang 40,1-50 Tinggi >50 Sangat Tinggi Sumber : Tim Litbang Depdagri-
Fisipol UGM, 1991

## Rasio Efektifitas PAD
Mahmudi (2019, p. 170) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan  cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target  penerimaan  PAD  atau  yang dianggarkan sebelumnya. Adapun rumus Rasio Efektivitas sebagai berikut:
Rasio Efektivitas= Realisasi PAD Target PAD
Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio efektifitas sebagai berikut :
Tabel 3. Tingkat Kemampuan Daerah Berdasarkan
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas (%) Kemampuan Daerah >100 Sangat Efektif 100 Efektif 90-99 Cukup Efektif 75-89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif Sumber : Mahmudi, (2010, p. 142)

## Rasio Pertumbuhan PAD
Rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengetahui  pemerintah  daerah  dalam  tahun  anggaran bersangkutan  atau  selama beberapa  periode anggaran,  kinerja  anggarannya  mengalami  pertumbuhan pendapatan  atau  belanja  secara  positif  atau  negatif  (Mahmudi,  2010,  p.  138).  Adapun  rumus pertumbuhan:
Rasio Pertumbuhan= 𝑷 𝒏 −𝑷 𝟎 P 0 x 100%
Keterangan: P n = Total PAD tahun ke n P 0 = Total PAD tahun sebelum n

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi ( content analysis ) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Krippendorff  (1993, p. 15) analisis isi adalah  teknik penelitian digunakan untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan shahih datanya dengan cara memerhatikan isi datanya, sedangkan inferensi merupakan kegiatan memaknai data sesuai dengan konteks. Penelitian ini menggunakan data penelitian  pada  tahun  2014-2018  karena  terdapat  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Indonesia diiringi dengan peningkatan Dana Perimbangan.
Analisis  isi  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  semua  bentuk  dokumen  dan  lebih memanfaatkan  data  dokumen  yang  didapatkan  dari  sumber  data  sekunder  daripada  sumber-sumber primer,  sehingga  peneliti  harus  melakukan  analisis  secara  mendalam  untuk  memaknai  teks  atau dokumen yang telah dibentuk atau dikumpulkan.

## Teknik Analisis Data
Pada  penelitian  yang  menggunakan  metode  analisis  isi  ( content  analysis )  terdapat  empat tahapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan analisis data yaitu :
1. Pembentukan Data
a. Penentuan Unit Analisis (Unitisasi)
Pada tahap ini peneliti akan menentukan unit-unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini unit-unit tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.
b. Penentuan Sampel
Penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di 5 Pulau terbesar di Indonesia.  Jumlah  populasi  adalah  434  kabupaten  dan  kota.  Penelitian  ini  menggunakan rumus Taro Yaname dan Slovin untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut :
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁(𝑒 2 )
Keterangan : n   = Jumlah sampel seluruhnya N  = Jumlah populasi seluruhnya e 2 = Presisi
Presisi yang digunakan adalah 10%, maka :
n = 434 1+434 ( 0,1 2 ) = 434 5,34 = 81
Sampel  yang  diambil  pada  setiap  stratum  dihitung  dengan  rumus  alokasi  proporsional  sebagai berikut :
ni = Ni N x n
Keterangan : ni  = Jumlah sampel setiap stratum n   = Jumlah sampel seluruhnya Ni = Jumlah populasi setiap stratum N  = Jumlah populasi seluruhnya
Maka jumlah sampel pada setiap stratum sebagai berikut :
Sumatera= 150 434 x 81= 28
Jawa= 113 434 x 81= 21 Kalimantan= 48 434 x 81= 9 Sulawesi= 81 434 x 81=15 Papua= 42 434 x 81= 8
Kemudian sampel tersebut akan dipilih secara acak dengan mengundi nama kabupaten dan kota pada setiap pulau sesuai dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan.
c. Pengumpulan dan Pencatatan Data
Tahap selanjutnya yang harus dilakukan setelah melakukan unitisasi dan sampling yaitu pengumpulan  dan  pencatatan  data.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.
2. Reduksi Data
Herdiansyah  (2010,  p.  165)  mengemukakan  bahwa  reduksi  data  merupakan  proses penggabungan dan menyeragamkan semua data yang telah dikumpulkan agar mudah diteliti. Pada  tahap  ini,  peneliti  memeriksa  kembali  kelengkapan  dan  kesesuaian  data  yang  sudah dibentuk secara detail dan teliti.
3. Penarikan Inferensi
Penarikan inferensi adalah kegiatan pemaknaan yang tergantung pada konteks data. Dalam tahap ini diperlukan sensitifitas yang tinggi untuk memaknai konteks data yang akan diteliti.
4. Analisis Data
Sugiyono  (2016,  p.  60)  mengemukakan  analisis  data  merupakan  mengelompokkan  dan mengurutkan  data  kedalam  ketentuan  yang  ada  untuk  memperoleh  hasil  yang  sesuai dengan data yang didapatkan. Hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah : (1) Meringkas data, agar  apa  yang  direspresentasikan  dapat  dipahami,  dan  diinterprestasikan  dengan  baik.  (2) Menemukan  berbagai  pola  dan  keterkaitan  dalam  data  yang  sulit  diamati  dengan  mata telanjang. (3) Menghubungkan data yang diperoleh dari analisis isi dengan data yang diperoleh dari metode atau situasi lain.

## Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Berdasarkan jenis data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data
yang tersedia pada portal data pada laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Rasio  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  didapatkan  dengan  cara  membandingkan pendapatan  asli  daerah  tahun  ke-n  dikurangi  pendapatan  asli  daerah  tahun  sebelum  n.  Berikut  ini merupakan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan
Rasio Pertumbuhan Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 Tahun Realisasi PAD (Dalam Jutaan Rupiah) Rasio Pertumbuhan 2014 200,504,643 - 2015 215,376,545 7% 2016 229,340,355 6% 2017 274,032,669 19% 2018 272,981,058 -0,4% Rata-rata 8%
Sumber: DJPK, 2021 (Data Diolah)
Pada  tahun  2015,  rasio  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  di  seluruh  kabupaten  dan  kota sebesar 7% dari tahun sebelumnya, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 6% pada tahun 2016, namun  terjadi peningkatan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 13,963,810 (dalam jutaan rupiah). Peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 19% dengan  selisih  44,692,314  (dalam  jutaan  rupiah)  dari  tahun  sebelumnya.  Namun  pada  tahun  2018 pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  di  seluruh  kabupaten  dan  kota  negatif  sebesar  0,4%.  Hal  ini dikarenakan adanya penurunan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 1,051,611 (dalam jutaan rupiah).
Berikut ini merupakan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang ada di 5 pulau terbesar di Indonesia :

## Sumber : Penulis, 2021 (Data Diolah)
Gambar 1. Rata-Rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota di 5 Pulau Terbesar di Indonesia Periode 2014-2018
Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi rasio pertumbuhan PAD dalam periode 2014-2018 pada kabupaten dan kota diantara 5 pulau terbesar di Indonesia dicapai oleh pulau Sulawesi sebesar 28%. Sedangkan Sumatera memiliki rasio pertumbuhan PAD lebih besar 3% dari Jawa yaitu sebesar  14%. Kalimantan dan  Papua berada  diposisi terendah  dengan rasio  pertumbuhan  yang  sama yaitu  9%.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi
Papua
Dalam  Penelitian  Takaria  &  Ardini  (2017)  Selama  tahun  2013-2015  realisasi  PAD  yang dihasilkan  oleh  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  memenuhi  anggaran.  Adanya peningkatan  realisasi  PAD  2013-2015  tidak  terlepas  dari  usaha  Pemerintah  kota  Surabaya  untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh & Fitria (2019) memiliki hasil yang berbeda. Dalam penelitian tersebut selama 4 periode berjalan mulai Tahun 2013-2016 di Lamongan realisasi PAD sudah optimal namun pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 2,25% dengan pencapaian hanya sebesar 98,32%. Penerimaan pada PAD hanya  mampu  memberikan  kontribusi  dana  sebesar  10-15%  terhadap  Belanja  Pembangunan,  dan kekurangan  senilai  85%  ditanggung  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  provinsi  melalui  Dana perimbangan.

## Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio  efektifitas  pendapatan  asli  daerah  didapatkan  dengan  cara  membandingkan  realisasi dengan target dari pendapatan asli daerah. Berikut ini merupakan realisasi dan target pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :
Tabel 5. Realisasi dan Target Pendapatan Asli
Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Realisasi PAD Target PAD 2014 200,504,643 180,675,174 2015 215,376,545 174,314,915 2016 229,340,355 229,399,260 2017 274,032,669 243,006,285 2018 272,981,058 269,908,544

## Sumber: DJPK, 2021
Berdasarkan data realisasi dan target pendapatan asli daerah di tabel 2 dapat diketahui rasio efektifitas dan tingkat  kemampuan daerah  kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 sebagai berikut
Tabel 6. Rasio efektifitas dan Tingkat kemampuan daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Rasio Efektifitas Kemampuan Daerah 2014 111% Sangat Efektif 2015 124% Sangat Efektif 2016 100% Efektif 2017 113% Sangat Efektif 2018 101% Sangat Efektif Rata-rata 110% Sangat Efektif
Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)
Pada  tahun  2014,  rasio  efektifitas  pendapatan  asli  daerah  seluruh  kabupaten  dan  kota  di Indonesia yaitu sebesar 111%, angka rasio tersebut tergolong sangat efektif karena melebihi 100%. Di tahun  2016  terjadi  penurunan  dari  124%  menjadi  100%  ,  sehingga  tingkat  kemampuan  daerahnya menurun  dari  “sangat  efektif”  menjadi  “efektif”.  Walaupun  mengalami  penurunan  rata-rata  rasio efektifitas  selama  2014-2018  tergolong  sangat  efektif  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh kabupaten dan kota di Indonesia rata-rata telah sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah.
Berikut ini merupakan rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun :

## Sumber : Penulis, 2021 (Data Diolah)
Gambar 2. Rata-Rata Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 5 Pulau Terbesar di Indonesia Pada Periode 2014-2018
Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Papua yaitu sebesar 128%. Angka rasio efektifitas tersebut tergolong sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa Papua telah sangat efektif dalam  mengelola  pendapatan  asli  daerahnya.  Rasio  efektifitas  pada  pulau  Jawa  dan  Kalimantan tergolong  masih  sangat  efektif  karena  melebihi  100%  yaitu  sebesar  109%  dan  104%.  Sumatera  dan Sulawesi  memiliki  rasio  efektifitas  sebesar  95%  dan  97%  yang  tergolong  efektif  dalam  mengelola pendapatan asli daerah.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ariyanti  dan  Yudhaningsih  (2020)  tingkat  efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rata-rata sebesar 126,49%, kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  cukup  baik  dengan  rata  rata  sebesar  30,47%,  hasil  dari  analisis  regresi menunjukan  hasil  yang  positif  artinya  bertumbuhnya  jumlah  penerimaan  Pajak  Daerah  akan mengakibatkan  bertumbuhnya  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  hasil  dari  analisis  korelasi  menunjukan bahwa pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien r sebesar 0,89 sehingga apabila pajak daerah mengalami kenaikkan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal juga akan mengalami kenaikan.

## Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian daerah didapatkan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah.Berikut ini merupakan realisasi pendapatan daerah dan total pendapatan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah Seluruh Kabupaten
dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Realisasi PAD Pendapatan daerah 2014 200,504,643 835,171,441 2015 215,376,545 903,374,167 2016 229,340,355 1,003,137,004 2017 274,032,669 1,078,567,534 2018 272,981,058 1,110,964,488
Sumber: DJPK, 2021
Berdasarkan  data  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dan  pendapatan  daerah  di  tabel  4  dapat diketahui rasio kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemampuan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 sebagai berikut :
0% 50% 100% 150% Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi
Papua
Tabel 8. Rasio Kemandirian dan Tingkat Kemampuan Daerah Seluruh Kabupaten dan
Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Rasio Kemandirian Kemampuan Daerah 2014 24% Rendah Sekali 2015 24% Rendah Sekali 2016 23% Rendah Sekali 2017 25% Rendah Sekali 2018 25% Rendah Sekali Rata-rata 24% Rendah Sekali
Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)
Rasio kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 24%, tahun 2016 sebesar 23%, tahun 2017 dan 2018 sebesar 25%. Dalam 5 tahun,  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  memiliki  rata-rata  sebesar  24%  dengan  tingkat kemampuan  daerah  tergolong  rendah  sekali.  Hal  ini  disebabkan  karena  selama  5  tahun  rasio kemandirian berada diantara 0%-25%.
Berikut ini merupakan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah  kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun :

## Sumber : Penulis, 2021 (Data Diolah)
Gambar 3. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 5 Pulau Terbesar di Indonesia Pada Periode 2014-2018
Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar  di  Indonesia  dalam  5  tahun  adalah  pulau  Jawa  dengan  rasio  23%.  Sumatera  sebesar  9%, Sulawesi sebesar 8%, Kalimantan sebesar 7%, dan Papua sebesar 5%. Rata-rata rasio kemandirian pada 5  pulau  tersebut  tergolong  rendah  sekali,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  5  pulau  terbesar  di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belum dapat dikatakan mandiri dalam keuangan daerahnya.
Menurut Putra dan Hidayat (2016) ciri  utama suatu  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi daerah  terletak  pada:  (1) Kemampuan  keuangan  daerah,  yang  berarti  daerah  tersebut  memiliki kemampuan    dankewenangan    untuk    menggali    sumber-sumber  keuangan,    mengelola    dan menggunakan keuangannya     sendiri     untuk membiayai   penyelenggaraan     pemerintahan;     (2) Ketergantungan kepada  bantuan pusat  yang harus seminimal mungkin. Oleh karena itu Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  harus  menjadi  sumber  keuangan  terbesar  yang  didukung  oleh    kebijakan perimbangan    keuangan    pusat    dan    daerah.    Untuk  melihat    kemampuan  keuangan    daerah    dalam menjalankan  otonomi, salah  satunya  dapat  diukur  dengan kinerja keuangan daerah.

## Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ketergantungan didapatkan dengan cara membandingkan total dana perimbangan dengan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan dana perimbangan dan pendapatan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :
0% 5% 10% 15% 20% 25% Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi
Papua
Tabel 8. Dana Perimbangan dan Pendapatan
Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Dana Perimbangan Pendapatan daerah 2014 476,422,281 835,171,441 2015 485,276,827 903,374,167 2016 627,115,974 1,003,137,004 2017 638,976,079 1,078,567,534 2018 663,249,196 1,110,964,488
Sumber: DJPK, 2021 (Data Diolah)
Berdasarkan  data  dana  perimbangan  dan  pendapatan  daerah  di  tabel  6  dapat  diketahui  rasio ketergantungan  keuangan  daerah  dan  tingkat  kemampuan  daerah  seluruh  kabupaten  dan  kota  di Indonesia pada periode 2014-2018 sebagai berikut :
Tabel 9. Rasio Ketergantungan dan Kemampuan Daerah Seluruh Kabupaten dan
Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Rasio Ketergantungan Kemampuan Daerah 2014 57% Sangat Tinggi 2015 54% Sangat Tinggi 2016 63% Sangat Tinggi 2017 59% Sangat Tinggi 2018 60% Sangat Tinggi Rata-rata 59% Sangat Tinggi
Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  selama  5  tahun memiliki rata-rata sebesar 59% yang tergolong sangat tinggi karena lebih dari 50%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Indonesia masih mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016, dimana mencapai presentase sebesar 63% yang meningkat 9% dari tahun sebelumnya.
Berikut ini merupakan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun :

## Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)
Gambar 4. Rata-Rata Rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah 5 Pulau Terbesar di Indonesia Pada Periode 2014-2018 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sumatera Jawa
Kalimantan Sulawesi Papua
Diantara  5  pulau  terbesar  di  Indonesia  selama  5  tahun  yang  memiliki  rata-rata  rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi adalah pulau Sulawesi. Kalimantan dan Sulawesi memiliki presentase yang hampir sama besarnya yaitu 93% dan 93,2%. Sumatera sebesar 91%, Papua  sebesar 88% dan Jawa sebesar 74%. Dapat disimpulkan bahwa 5 pulau terbesar di Indonesia memiliki rata-rata rasio ketergantungan yang tergolong sangat tinggi karena lebih dari 50%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yaitu sebesar 8% pada periode 2014-2018. Pada tahun 2018, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di seluruh kabupaten dan kota negatif sebesar 0,4% disebabkan karena terjadi penurunan dalam realisasikan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 1,051,611 (dalam jutaan rupiah). Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi dalam periode 2014-2018 pada kabupaten dan kota diantara 5 pulau di Indonesia dicapai oleh pulau Sulawesi sebesar yaitu 28%.
 Rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode  2014-2018    yaitu  sebesar  110%,  yang  tergolong  sangat  efektif.  Rasio  efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Papua yaitu sebesar 128% selama 5 tahun, yang tergolong sangat efektif. Sumatera dan Sulawesi  memiliki  rasio  efektifitas  sebesar  95%  dan  97%,  yang  tergolong  efektif  dalam mengelola pendapatan asli daerah.
 Rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  pada periode  2014-2018  yaitu  sebesar  24%,  yang  tergolong  sangat  rendah.  Rata-rata  rasio kemandirian pada 5 pulau tersebut tergolong rendah sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 pulau terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belum dapat dikatakan mandiri dalam keuangan daerahnya.
 Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 yaitu sebesar 59%, yang tergolong sangat tinggi. Diantara 5 pulau terbesar di  Indonesia  selama  5  tahun  yang  memiliki  rata-rata  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah tertinggi adalah pulau Sulawesi sebesar 93,2%.

## SARAN
1. Saran Teoritis:
- Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  menambah  subjek  penelitian  lain  seperti  belanja daerah, pinjaman daerah, dan pengeluaran daerah yang lainnya.
2. Saran Praktis :
- Pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada  pada daerahnya untuk menambah pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah sehingga dapat  mencapai  kemandirian  yang  tinggi  dan  tidak  tergantung  dengan  dana  pemberian pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerah.

## REFERENSI
Ansori,  W.,  &  Muthmainah.  (2018).  Fenomena  Flypaper  Effect  atas  Belanja  Daerah  Pemerintah
Kabupaten/Kota  di  Pulau  Bali  dan  Nusra. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 18 (2),  151. https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.389
Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. AKTUAL , 3 (1), 65–79. Djaenuri, A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah . Indonesia Ghalia.
Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah ( Studi Komparasi Daerah Induk dan  Pemekaran  kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Jambi  ). Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan Daerah , 4 (3), 167–184. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ppd.v4i3.3639 Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Dan Ilmu-Ilmu Sosial . Salemba Humanika.
Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. SIGn , 1 (1), 18–28. Krippendorff, K. (1993). Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi (alih bahasa oleh Farid Wajidi) . PT. Raja Grafindo Persada.
Magfiroh, A. M., & Fitria, A. (2019). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (2), 1–18. Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Pattilouw,  D.  R.  (2018).  Strategi  Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Buru Selatan. Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi , XII (1).
Putra,  R.,  &  Hidayat,  S.  (2016).  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  danHubungannya  Dengan Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  DanPembangunan Daerah , 3 (4), 243–256.
Subadriyah. (2017). Flypaper Effect: Sebelum Dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (3), 559–570.
https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B . PT Alfabet.
Takaria,  I.,  &  Ardini,  L.  (2017).  Optimalisai  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pembangunan  Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (11), 1–17.
Tulandi,  V.,  Sabijono,  H.,  &  Rondonuwu,  S.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Pajak  Parkir  Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA , 8 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.30835