WRA Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2, Oktober 2021, 91-105 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19
Nathania Aldisa Oliviandy 1* , Titiek Puji Astuti 2 , Faiz Rahman Siddiq 3
1, 2, 3 Universitas Setia Budi *Corresponding author: nathaniaaldisa1831@gmail.com DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026 Diterima : 29 Maret 2021 Direvisi : 25 Juni 2021 Disetujui : 14 Juli 2021 Tersedia daring : 03 Oktober 2021
Abstract This study aims to obtain empirical evidence the affect of tax rates, knowledge and understanding of taxation, perceptions of the effectiveness of the taxation system, and the level of trust in the legal and government systems towards taxpayer compliance. The sample in this study was taken using a purposive sampling method. The number of sample data processed was 340. Data collection using primary data sources in the form of a questionnaire was arranged with a five-point Likerts scale. The data analysis technique of this study used multiple linear regression analysis techniques. The result of analysis data in this research shows that the tax rate, knowledge and understanding of taxation, and the level of trust in the legal and government systems has a positive effect on taxpayer compliance, while the perceptions of the effectiveness of the taxation system has a negative effect on taxpayer compliance.
Keywords : Knowledge; Effectiveness; Legal; Taxpayer Compliance.

## Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling . Jumlah data sampel yang diolah sebanyak 340. Sumber data primer digunakan untuk mengumpulkan data berupa kuesioner yang dibuat dengan skala likerts lima poin. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, variabel tarif pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Kata-kata Kunci: Pengetahuan; Efektifitas; Hukum; Kepatuhan wajib pajak.
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Olviandy, N. A., Astuti, T.P., & Siddiq, F.R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Wahana Riset Akuntansi, Vol 9 (2), 91-105.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License . Some rights reserved

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberi sumbangan yang penting sebagai penunjang perekonomian. UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru sehingga banyak negara yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan baru untuk mendorong pembentukan, perluasan, pengembangan dan perlindungan UKM (Başçı dan Durucan, 2017). Perhatian pada pengembangan sektor UMKM merupakan usaha untuk meminimalisir kemiskinan sebuah negara. Pertumbuhan ataupun pengembangan sektor UMKM sering dikatakan sebagai suatu indikator keberhasilan pembangunan, terutama untuk negara yang mempunyai pendapatan perkapita yang rendah (Primiana, 2009).
Pertumbuhan jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah UMKM yang meningkat tidak diimbangi dengan presepsi pemilik UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat ironis jika daripada tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014). Atawodi dan Stephen (2012) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) buruk.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dilaksanakan melalui sosisalisasi penyederhanaan tarif pajak melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut mempermudah untuk membayar pajak dengan dilakukannya penyederhanaan tarif pajak yang awalnya 1% dipangkas menjadi 0,5% dengan omset tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Penyederhanaan tarif pajak dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan tetapi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kota Surakarta. Hal ini terlihat bahwa pajak yang diterima setiap tahunnya mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel 1.1 mengenai data penerimaan pajak UMKM di Kota Surakarta selama 4 tahun terakhir (tahun 2017-2020).

## Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Kota Surakarta Tahun 2017-2020
Tahun Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Penerimaan Pajak Sektor UMKM Kota Surakarta Presentase 2017 1.464.132.557.570 46.364.157.371 3,16% 2018 1.726.823.056.587 45.358.916.222 2,62% 2019 1.858.119.116.996 39.538.992.804 2,12% 2020 1.417.989.758.541 22.670.705.047 1,59% Sumber: KPP Pratama Surakarta 2021
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar Rp 46.364.157.371 dengan presentase 3,16% dari total keseluruhan penerimaan pajak. Tahun 2018 penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 45.358.916.222 dengan presentase 2,62% dari total keseluruhan penerimaan pajak. Tahun 2019 penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 39.538.992.804 dengan presentase 2,12% dari total keseluruhan penerimaan pajak. Tahun 2020 penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 22.670.705.047 dengan presentase 1,59% dari total keseluruhan penerimaan pajak.
UMKM pada tahun 2020 menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi covid-19. Pemerintah membuat berbagai kebijakan agar UMKM dapat bertahan di tengah pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Berdasarkan PMK- 86/PMK.03/2020 penerima insentif diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0% dimulai sejak masa pajak April 2020 sampai masa pajak Desember 2020. Tahun 2021 pemerintah kembali memberikan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah untuk masa pajak Februari 2021 sampai masa pajak Juni 2021, kebijakan tersebut termuat dalam PMK-9/PMK.03/2021.
Menurut Safri (2003) kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebuah iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, dinyatakan dalam keadaan dimana Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, berusaha memahami seluruh peraturan perundang-undangan pajak, menghitung banyaknya pajak yang terutang dengan benar, membayar ataupun melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu (Zain, 2008). Penelitian sebelumnya menurut Cahyani dan Naniek (2019); Julianto (2017); Listyaningsih, Nurlela, dan Dewi (2019); Wahyuningsih (2016) membuktikan bahwa tarif pajak memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Agustina (2016); Dewi & Anim (2018); Fitria dan Edy (2019); Mustofa (2016) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut Ananda (2015); Angesti, Made, dan Nyoman (2020); Anwar dan Muhammad (2016); Indrawan dan Binekas (2018); Listyaningsih dkk. (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Hardiningsih dan Nila (2011); Roseline dan Rusydi (2012); Wijaya (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut Fahluzy dan Agustina (2014); Julita, Basri dan Huda (2015); Pangesti dan Yushita (2019); Pratomo (2015); Wijaya (2014) menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya berbeda dengan penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012); Hardiningsih dan Nila (2011); Susherdianto dan Haryanto (2014); Widayati dan Nurlis (2010) yang membuktikan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut Arismayani, Yuniarta dan Yasa (2018); Julita dkk. (2015); Pratomo (2015); Putri (2016); Suyono (2016) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Fahluzy dan Agustina (2014); Primasari (2016); Wijayanti dan Sasongko (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan tidak memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.
Berlandaskan latar belakang diatas, dimana terdapat penelitian sebelumnya yang membuktikan hasil yang tidak stabil, maka penelitian ini masih perlu diteliti lagi. Teori atribusi bisa dipergunakan sebagai teori dasar yang signifikan dalam menerangkan beberapa faktor yang sebenarnya bisa memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, seperti model yang disusun pada penelitian ini. Melalui teori ini, kepatuhan Wajib Pajak bisa dikaitkan dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membuat penilaian pribadi mengenai pajak itu sendiri. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu di masa pandemi covid-19 masih terdapat Wajib Pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya walaupun terdapat kebijakan dari pemerintah untuk dibebaskan dari pajak UMKM.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Atribusi
Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Menurut Darwati (2015) atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 sumber yaitu atribusi internal (disposional) dan atribusi eksternal (lingkungan). Atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang diyakini terjadi sebab mengalami tekanan keadaan tertentu yang akan mempengaruhi tingkah laku seseorang (Mustafa, 2011). Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini yaitu bahwa individu dalam menetapkan tingkah laku patuh maupun tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mendapat pengaruh dari faktor internal atau eksternal. Faktor tersebut yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Devano & Rahayu (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan berarti patuh pada ajaran maupun aturan. Pada perpajakan arti kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, patuh atau tunduk dan menjalankan

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak yang bersedia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan yang berlaku tanpa harus diadakannya investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman dalam penggunaan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat hubungannya dengan persepsi masyarakat tentang pajak yang akan memengaruhi motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Amirudin & Sudirman (2012) tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif yaitu pedoman dasar unruk menentukan seberapa besar utang pajak individu ataupun badan, selain sebagai sarana keadilan untuk menentukan utang pajak. Dalam menetapkan besarnya persentase tarif tersebut keputusan pemerintah mempunyai peran penting (Supramono & Damayanti, 2010).
Mengacu pada teori atribusi, besarnya tarif pajak termasuk faktor eksternal yang mampu mempengaruhi seseorang dalam menentukan perilaku kepatuhan untuk menjalankan kewajiban terkait pajak. Besar dari tarif PPh Final UMKM sekarang yakni 0,5%, penurunan tarif tersebut dimaksudkan guna memotivasi Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajibannya membayarkan pajak serta memberikan keadilan bagi Wajib Pajak. Semakin adil tarif pajak tersebut, membuat semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian Cahyani & Noviari (2019); Listyaningsih, Nurlela & Dewi (2019) memaparkan bahwa tarif pajak memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak bisa dihipotesiskan yakni:
H1 : Tarif pajak memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yaitu proses dimana Wajib Pajak memahami mengenai pajak serta menerapkannya dalam pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan mengacu pada pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan (KUP) secara umum, termasuk cara penyampaian pembayaran, Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda serta batas waktu pembayaran maupun pelaporan SPT (Resmi, 2009).
Dari teori atribusi, dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah faktor dari dalam yang memberi pengaruh pada indivisu untuk mengambil kebijakan tingkah laku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memahami perpajakan artinya bersedia membayar pajak sebab merasa tidak mengalami kerugian dalam melakukan pemungutan serta tidak ada unsur paksaan. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan bisa dievaluasi melalui pemahaman dalam membayar pajak, menghitung pajak terutang, serta melaporkan pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang tinggi, akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Putri & Setiawan (2017); Suyono (2016) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak bisa dihipotesiskan yakni:
H2: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Robbins (1996) memaparkan bahwa persepsi adalah proses kegiatan individu untuk memberikan penilaian, kesan, pendapat, mengorganisir, memahami, menafsirkan yang memungkinkan keadaan, kejadian yang bisa memberi kesan tingkah laku yang positif maupun negatif. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian seberapa jauh target dan waktu telah tercapai. Wajib pajak bisa merasakan efektifitas sistem perpajakan, diantaranya dengan adanya sistem online yang bisa bekerja di berbagai tempat, tanpa harus ke Kantor Pajak, ketentuan perpajakan pun bisa diakses dengan cepat melalui internet.
Berdasarkan teori atribusi, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah faktor internal yang bisa memberi pengaruh pada seseorang untuk mengambil keputusan perilaku patuh perpajakan. Semakin tinggi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan
Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fahluzy & Agustina (2014); Pangesti & Yushita (2019) menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H3: Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kepercayaan pada hukum dan pemerintahan sebagai bentuk harapan Wajib Pajak kepada aparat dalam melaksanakan sistem hukum dan pemerintahan supaya berdasarkan norma ataupun nilai yang berlaku (Purnamasari dkk, 2016). Hukum dan pemerintahan mengacu pada bentuk korelasi penilaian antar lembaga negara dalam pelaksanaan kekuasaan negara untuk kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang yang ada (Permadi dkk, 2013). Togler (2007) memaparkan bahwa ada korelasi Wajib Pajak dengan pemerintahan, yakni kepercayaan kepada pemerintah sebagai elemen penting dari kepatuhan pajak serta memberi pengaruh pada pembayaran pajak oleh wajib pajak.
Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan merupakan penyebab eksternal yang memberi pengaruh dan memotivasi harapan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian Arismayani, Yuniarta & Yasa (2018); Suyono (2016) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bisa dibuat hipotesis yakni:
H4: Tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kausalitas, yakni suatu penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab-akibat ( cause-effecty ) antar beberapa konsep atau beberapa variabel atau beberapa strategi yang dikembangkan dalam manajemen. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS.
Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta yang berjumlah 3.098 UMKM. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling . Sampel penelitian berjumlah 354 UMKM yang ditentukan menggunakan rumus slovin. Ketentuan dalam pemilihan responden penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kota Surakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 2. Pemilihan Sampel No Kriteria 1 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta. 2
Menerima omset dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
3 Tidak termasuk Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas (akuntan, pengacara, dokter, arsitek, notaris, konsultan, seniman, penilai, pengajar, olahragawan, peneliti, agen iklan, agen asuransi, perantara, pengawas proyek).

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)

## Sumber Data
Data penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 354 pelaku UMKM di Kota Surakarta. Adapun untuk informasi jumlah UMKM didapat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta.

## Variabel Penelitian dan Pengukuran
Tabel 3. Variabel dan Pengukuran Penelitian No Variabel Indikator dan Pengukuran 1 Kepatuhan Wajib Pajak a. Kepatuhan pengisian surat pemberitahuan (SPT) b. Kepatuhan pembayaran
c. Kepatuhan pelaporan
d. Pemberian insentif yang memadai
Skala Likert 5 angka : Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 2 : Tidak Setuju (TS) Angka 3 : Kurang Setuju (KS) Angka 4 : Setuju (S) Angka 5 : Sangat Setuju (SS) 2 Tarif Pajak a. Wajar jika kemampuan untuk membayar pajak yang omsetnya lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar daripada yang mempunyai omset lebih rendah b. Tarif pajak yang adil artinya harus sama untuk tiap Wajib Pajak c. Tarif pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak akan disesuaikan dengan omset yang diterima 3 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan a. Pengetahuan dan pemahaman tentang kepemilikan NPWP b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi d. Pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak e. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi 4 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan a. Mudah b. Cepat
c. Dapat dilakukan dimana saja 5 Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan b. Kepercayaan terhadap sistem hukum c. Kepercayaan terhadap komite pengawas perpajakan d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat
HASIL DAN PEMBAHASAN Responden penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta. Terdapat 340 responden yang menjadi sampel penelitian dan dibuat pola penyebaran kuesioner dengan waktu yang telah ditentukan. Data hasil penelitian terkait karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha dan omset per tahun dapat dilihat pada tabel 4.

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM… Nathania Aldisa Oliviandy, Titiek Puji Astuti, Faiz Rahman Siddiq
Tabel 4. Karakteristik responden Karakteristik Jumlah Presentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 188 55,3% Perempuan 152 44,7% Usia 21 - 30 tahun 18 5,3% 31 - 40 tahun 103 30,3% 41 - 50 tahun 175 51,5% 51 - 60 tahun 44 12,9% Pendidikan terakhir SD 1 0,3% SMP 5 1,5% SMA 165 48,5% Diploma 60 17,6% Sarjana 109 32,1% Jenis usaha Jasa 101 29,7% Dagang 239 70,3% Omset per tahun < 300 juta 211 62,1% 300 juta - 2,5 miliar 109 32,1% 2,5 miliar - 4,8 miliar 20 5,8% Total 340 100% Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 188 responden (55,3%), sebagian besar berusia 41-50 tahun sebanyak 175 responden (51,5%), memiliki pendidikan terakhir paling banyak berasal dari SMA yaitu 165 responden (48,5%). Mayoritas jenis usaha yang dimiliki responden adalah usaha dagang sebanyak 239 responden (70,3%) dengan omset per tahun paling banyak < 300 juta yaitu 211 responden (62,1%).
Hasil penelitian terhadap responden dengan menyebar kuesioner berisi item-item pertanyaan terkait variabel independen yang terdiri dari tarif pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3), dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan (X4), serta variabel bebas yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y). Item-item pertanyaan untuk semua variabel dilakukan uji validitas terlebih dahulu untuk menunjukkan seberapa valid kuesioner yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Instrumen r hitung r tabel Keterangan Tarif Pajak (X1) X1.1 0,658 0,106 Valid X1.2 0,714 0,106 Valid X1.3 0,829 0,106 Valid X1.4 0,754 0,106 Valid Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X2) X2.1 0,760 0,106 Valid X2.2 0,643 0,106 Valid X2.3 0,569 0,106 Valid X2.4 0,582 0,106 Valid X2.5 0,737 0,106 Valid X2.6 0,708 0,106 Valid Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) X3.1 0,705 0,106 Valid X3.2 0,732 0,106 Valid X3.3 0,688 0,106 Valid X3.4 0,830 0,106 Valid Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan (X4) X4.1 0,682 0,106 Valid X4.2 0,790 0,106 Valid X4.3 0,801 0,106 Valid X4.4 0,831 0,106 Valid
Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Variabel Instrumen r hitung r tabel Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1 0,788 0,106 Valid Y2 0,771 0,106 Valid Y3 0,544 0,106 Valid Y4 0,734 0,106 Valid Y5 0,740 0,106 Valid Y6 0,463 0,106 Valid Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (bebas) maupun variabel dependen (terikat) dinyatakan valid, hal ini dapat dilihat dari masing-masing r hitung setiap variabel lebih besar dari r tabel (r hitung >r tabel ), sehingga hasil data kuesioner layak digunakan untuk pengujian analisis regresi. Butir instrumen yang telah valid kemudian diuji reliabilitasnya dengan teknik Cronbach Alpha untuk mengetahui apakah suatu kuesioner memiliki konsistensi dari waktu ke waktu dalam mengukur suatu variabel.
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Tarif Pajak 0,712 Reliabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 0,716 Reliabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan 0,709 Reliabel Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan 0,769 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,704 Reliabel Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Berikut tabel hasil dari pegujian uji normalitas.
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 340 Kolmogorov-Smirnov Z 1,164 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,133

## Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan dari hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai Asym.Sig. (2-tailed) sebesar 0,133 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dalam suatu model sehingga mengakibatkan hubungan/korelasi yang sangat kuat. Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi hubungan/korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat indikator skor Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika skor Tolerance > 0,10 dan skor Variance Inflation Factor < 10, bisa diambil kesimpulan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi. Dibawah ini tabel hasil dari uji multikolinearitas.
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Tarif Pajak 0,620 1,613 Tidak Terjadi Multikolinearitas Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 0,641 1,561
Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan 0,941 1,063 Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan 0,858 1,165

## Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Hasil dari uji multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dikatakan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas tujuannya guna melihat apakah di dalam regresi adanya ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan. Dalam melihat adanya heteroskedastisitas atau tidak yakni dengan melihat grafik scatterplot antara skor prediksi variabel bebas yakni ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak mengalami heteroskedastisitas yakni jika tidak terbentuk pola yang jelas, dan penyebaran titik-titik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dibawah ini grafik dari hasil uji heteroskedastisitas.

## Gambar 1. Grafik Scatterplot
Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa tidak terdapat pola yang jelas dan penyebaran titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut membuktikan bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Setelah seluruh uji asumsi klasik dilakukan dan diterima, maka penelitian dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji t dan uji F. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai R- square dan adjusted R- square . Nilai R 2 sekitar angka 0 dan 1, semakin mendekati angka satu bisa dianggap bahwa model tersebut akan semakin baik. Hasilnya (R 2 ) bisa diamati pada tabel berikut.
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square Std. ErroroftheEstimate 0,716 0,512 0,506 1,77698 Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas, besarnya Adjusted R Square adalah 0,506. Artinya variabel Tarif Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X2), Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3), dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan (X4), memiliki kontribusi sebesar 50,6% dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan sisanya

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
49,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis. Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tabel hasil uji t.
Tabel 10. Hasil Uji t Variabel B t Sig. Keterangan Tarif Pajak 0,267 2,823 0,005 Berpengaruh positif Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 0,572 11,422 0,000 Berpengaruh positif Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan -0,188 -2,226 0,027 Berpengaruh negatif Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan 0,478 4,963 0,000 Berpengaruh positif

## Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel tarif pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,005 dengan hasil koefisien regresi 0,267, maka diperoleh hasil 0,005 < 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan hasil koefisien regresi 0,572, maka diperoleh hasil 0,000 < 0,05 yang artinya menolak H0 serta menerima H2, maka variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi rpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,027 dengan hasil koefisien regresi -0,188, maka diperoleh hasil 0,027 < 0,05 yang artinya menolak H0 serta menerima H3 maka variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 dengan hasil koefisien regresi 0,478, maka diperoleh hasil 0,000 < 0,05 artinya menolak H0 serta menerima H4. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 11. Hasil Uji F Model F hitung Sig. Regression 87,881 0,000 Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Berdasarkan tabel tersebut membuktikan skor F hitung senilai 87,881 dengan nilai signifikan yaitu 0,000 atau < 0,05. Hal demikian membuktikan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, tarif pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel B Std. Error ( Constant ) -0,106 1,872 Tarif Pajak 0,267 0,094 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 0,572 0,050 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan -0,188 0,084 Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan 0,478 0,096

## Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Dalam penelitian ini juga menggunakan model penelitian analisis regresi berganda untuk menjawab hipotesis apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3), pengetahuan dan
pemahaman perpajakan (X2), strategi variabel tarif pajak (X1), serta tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan (X4) secara bersamaan atau individu memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasar pada tabel 12, diketahui jika variabel bebas yakni pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, serta tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan dianggap konstan (0), maka variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak nilainya yaitu -0,106. Jika nilai koefisien regresi variabel tarif pajak bernilai positif senilai 0,267 maka berarti bahwa tiap terjadi kenaikan 1% pada tarif pajak akan mengakibatkan naiknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak senilai 0,267. Jika nilai koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan bernilai positif sebesar 0,572 maka tiap terjadi kenaikan 1% pada pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan mengakibatkan naiknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,572. Jika skor koefisien regresi variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan bernilai negatif sebesar -0,188 maka setiap terjadi kenaikan 1% pada persepsi atas efektifitas sistem perpajakan akan mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,188. Jika skor koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan nilainya positif senilai 0,478 berarti tiap terjadi kenaikan 1% pada tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan akan mengakibatkan naiknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,478.

## Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin adil tarif pajak yang diberikan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Hasil dalam penelitian ini selaras dengan penelitian Julianto (2017); Cahyani & Noviari (2019); Listyaningsih, dkk (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa besarnya tarif pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tarif pajak yaitu persentase yang dipergunakan sebagai acuan menghitung pajak terutang yang harus dibayar. Besarnya tarif PPh Final UMKM sekrang ini yaitu 0,5%, penurunan tarif ini tujuannya guna menodorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan penegakan keadilan. Tarif pajak yang adil dan tidak mengikat bagi Wajib Pajak UMKM bisa membuat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan bulanannya. Semakin adil tarif pajak yang ditentukan pemerintah, maka semakin banyak kepatuhan Wajib Pajak yang harus melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.
Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Suyono (2016); Putri & Setiawan (2017); Indrawan & Binekas (2018) yang memaparkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasar teori atribusi, dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah faktor internal yang bisa mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang.
Berdasar temuan hasil penelitian, pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta sudah baik. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sebab dengan semakin luasnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Diharapkan dengan tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan mempengaruhi secara positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta secara konsisten bahkan bisa lebih ditingkatkan.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil pengujian membuktikan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami & Aji (2015) serta Anggraini (2018) yang menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah faktor internal yang bisa mempengaruhi persepsi seseorang dalam mengambil keputusan perilaku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah manfaat dan kesan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap sistem pembayaran pajak.
Wajib pajak bisa merasakan efektifitas sistem perpajakan sekarang ini yakni, terdapat sistem online yang bisa bekerja di beberapa tempat tanpa harus ke Kantor Pajak, ketentuan perpajakan pun bisa diakses dengan cepat melalui internet. Banyak ditemui bahwa sistem perpajakan ini telah dipergunakan oleh beberapa pengusaha namun ada pemanfaatan sistem perpajakan yang masih menyulitkan untuk pengusaha itu sendiri. Sebab sistem perpajakan ini berbasis online jadi masih ada pengusaha yang kurang paham dan merasa kesulitan dalam mengakses sistem perpajakan tersebut, sehingga hal itu dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Hukum dan Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kian tinggi tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Julita, dkk (2015); Suyono (2016); Arismayani, dkk (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi dan memotivasi harapan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan merupakan wujud harapan Wajib Pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem hukum dan pemerintahan agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola dana pajak dengan baik dan benar, maka keinginan Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak akan tinggi. Sekaang ini masyarakat memandang sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah terlaksana dengan baik. Bukan hanya kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah saja yang mengalami kenaikan, sekarang ini masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka berikan akan memberi pengaruh positif dengan adanya bebrapa fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Wajib Pajak mengetahui bahwa pemerintah yang baik akan mengalokasikan dana pajak untuk kebutuhan rakyat.
SIMPULAN
Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa variabel tarif pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan (X4) memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3) memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak (Y), hal ini dikarenakan sistem perpajakan masih berbasis online jadi masih terdapat pelaku usaha yang belum paham dan mengalami kesulitan untuk mengakses sistem perpajakan tersebut. Keterbatasan penelitian lainnya masih terdapat faktor dan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 49,4% di luar variabel penelitian ini. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara langsung dan terstruktur kepada pelaku usaha mengenai tata cara penggunaan sistem perpajakan yang baik dan benar agar dapat meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam mengakses sistem perpajakan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini, seperti menambah jumlah sampel penelitian atau menambah variabel independen lainnya agar hasil penelitian selanjutnya bisa semakin lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, K. A. (2016). "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)". Jurnal Akuntansi Profesi , 6 (1), 1–11.
Amirudin, & Sudirman. (2012). " Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia" . Salemba Empat Dua Media.
Ananda, P. R. D. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu". Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 6 (2).
Angesti, N. K. D., Made, A. W., & I. Nyoman, P. Y. (2020). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Undiksha , 9 (1).
Anggraini, S. Y. (2018). " Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak" . Disertasi: Tidak dipublikasikan.
Anwar, R. A., & Muhammad, S. (2016). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta denganPengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi". Infestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 12 (1), 66–74.
Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2018). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerinta hdan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jimat (Jurnal lmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Atawodi, O. W., & Stephen, O. (2012). "Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria". International Journal of Business and Management , 7 (12), 87–96.
Başçı, S., & Durucan, A. (2017). "A Review of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey". Yildiz Social Science Review , 3 (1), 59–79.
Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". E-Jurnal Akuntansi , 26 (3).
Darwati, Y. (2015). "Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri)". Universum , 9 (1), 57–65. Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu . Kencana.
Dewi, W. A., & Anim, R. (2018). " Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta) .
Fahluzy, S. ., & Agustina, L. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal". Accounting Analysis Journal , 3 (2).
Fitria, P. A., & Edy, S. (2019). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". ECONBANK: Journal of Economics and Banking , 1 (1), 47–54.
Handayani, S. W., Faturokhman, A., & Pratiwi, U. (2012). "Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". proceeding .
Hardiningsih, P., & Nila, Y. (2011). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan". Dinamika Keuangan dan Perbankan , 3 (1), 126–142.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). "Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 6 (3), 419–428.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Julianto, A. (2017). "Pengaruh Tarif,Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang". Jurnal Ekonomi , 7 (1), 67–76.
Julita, J., Basri, M. Y., & Huda, A. (2015). " Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak" . Disertasi: Tidak dipublikasikan.
Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Listyaningsih, D., Siti N., & Riana, R. D. 2019. "Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta". Jurnal Ilmiah Edunomika , 3 (1), 176–179.
Mustafa, T. K. (2011). " Stylometric Authorship Balanced Attribution Prediction Method" . Disertasi: Tidak dipublikasikan.
Mustofa. (2016). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Perpajakan , 8 (1).
Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten". Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 8 (2), 166–178.
Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. (2013). "Studi Kemauan Membayar Pajak pada WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas". Jurnal Ekonomi , 21 (2), 1–18.
Pratomo, A. B. (2015). P"engaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur". Jurnal Ilmiah.
Primasari, N. H. (2016). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 5 (2), 60–79.
Primiana, I. (2009). " Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri" . Alfabeta.
Purnamasari, A., Umi, P., & Sukirman, S. (2016). "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2". Jurnal Akuntansi dan Auditing , 14 (1), 22–39.
Putri, F. W. (2016). "Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak". Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM) . Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (2), 1112–1140.
Robbins, S. P. (1996). " Perilaku Organisasi (Judul asli: Organizational Behavior Concept, Controversies, Applications 7th edition)" (7 ed.). Penerjemah Hadyana.
Roseline, R., & Rusydi, M. K. (2012). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB ,
1 (2).
Safri, N. (2003). Pengantar Perpajakan . Granit.
Supramono, & Damayanti. (2010). " Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan" . Andi Publisher.
Susherdianto, R., & Haryanto, H. (2014). " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak" (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus) .
Suyono, N. A. (2016). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo". Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ ,
3 (1), 1–10.
Utami, D., & Aji, A. W. (2015). "Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion di Kulon Progo". Jurnal Akuntansi , 3 (1), 33–39.
Wahyuningsih, T. (2016). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta". IOSR Journal of Economics and Finance .
Widayati, N., & Nurlis, N. (2010). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas" (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Perpajakan XIII . Wijaya, R. M. (2014). " Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas" (Studi Kasus pada KPP Pratama Karanganyar) .
Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). " Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Paja"k (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta) .
Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara". Jurnal Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang. , 430.
Zain, M. (2008). " Manajemen Perpajakan" . Salemba Empat.