INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3991-4003 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia
Muhammad Idris Sarumpaet 1 ✉ , Hilal Haitami Harahap 2 , fauziah Lubis 3
Universitas Islam Negeri Sumatera utara Email: mhdidris208@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Peran  politik  hukum  dalam  membentuk  kerangka  hukum  progresif  di  Indonesia  adalah  esensial.  Ini terjadi  sebab  politik  hukum  mendikte  rancangan  kebijakan  hukum  yang  ideal  untuk  masa  depan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis Pembangunan Hukum Progresif di  Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, atau yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau analisis dokumen, bersifat teoritis dan mengandalkan data dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam  bentuk  tertulis  dan  sumber-sumber  perpustakaan  sebagai  dasar  analisisnya.  Penelitian  yang dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Konsep hukum responsif di Indonesia bermula di era orde baru, tepatnya pada dekade 1980-an. Konsep ini berkembang hingga munculnya gagasan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan ini, yang telah diakui sebagai bukan konsep baru, merupakan hasil dari proses kristalisasi panjang berdasarkan penelaahan atas  dinamika  isu  hukum  di  Indonesia  yang  berkelanjutan.  Kedua,  Dengan  konfigurasi  politik  yang berorientasi demokratis pada masa kini, karakteristik politik hukum nasional mengarah pada produksi norma  hukum  yang  cenderung  memiliki  responsivitas  terhadap  kebutuhan  populis.  Ketiga,  Upaya pemerintah  dalam  mengimplementasikan  karakter  responsif  dalam  pembentukan  perundang- undangan telah mencerminkan peran penting politik hukum dalam beberapa aspek.
Kata Kunci: Peran, Politik Hukum, Hukum Progresif

## Abstract
The  role  of  legal  politics  in  shaping  a  progressive  legal  framework  in  Indonesia  is  essential.  This  is because legal politics dictates ideal legal policies for Indonesia's future. This research aims to analyze the Development of Progressive Law in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach, often called doctrinal legal research. This type of research, also known as a literature study or document analysis, is theoretical and relies on data from available legal materials in written form and library sources as the basis of its analysis. The research leads to the following conclusions: First, the concept of responsive law in Indonesia began during the New Order era, specifically in the 1980s. This concept evolved until the emergence of the progressive law idea introduced by Satjipto Rahardjo. This idea, recognized as not a new concept, results from a long crystallization process based on examining the ongoing dynamics of legal issues in Indonesia. Second, with the current democratically oriented political  configuration,  the  characteristics  of  national  legal  politics  tend  to  produce  legal  norms responsive to populist needs. Third, the government's efforts in implementing responsive characteristics in law-making reflect the significant role of legal politics in several aspects.

## Keywords: Role, Legal Politics, Progressive Law

## PENDAHULUAN
Pada  era  kolonial,  berbagai  transformasi  gagal  menghilangkan  jejak  masa  lampau. Penjelasan  ini  relevan  terhadap  Negara  Republik  Indonesia  mulai  dari  kemerdekaannya pada  17  Agustus  1945  hingga  periode  saat  ini,  entah  diakui  ataupun  tidak  oleh  Negara tersebut. Di Indonesia, tradisi yang tetap memelihara berbagai aspek dari sistem hukum zaman dahulu masih sulit untuk dielakkan. Kondisi ini muncul akibat proses adaptasi dan evolusi  sistem  hukum  luar  yang  telah  terintegrasi  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan struktur hukum yang ada saat ini.
Dalam  periode  pembangunan  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  adat,  dikenal adanya sebuah sistem hukum yang berasal dari Eropa, khususnya hukum Belanda. Sistem ini memiliki akar yang mendalam dalam hukum Indo-Jerman serta tradisi hukum Romawi- Kristen. Sistem tersebut telah mengalami berbagai modifikasi sejak revolusi liberal borjuis di  Perancis.  Melalui  serangkaian  pembaruan  pada  abad  ke-19,  pasca  proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua tradisi hukum dan terdapat keharusan untuk memilih salah satu di antaranya. Sistem peradilan kolonial yang rumit serta sistem peradilan rakyat  yang  variatif.  Secara  mendasar dan  pada  permulaannya,  para  pemimpin  nasional berusaha memajukan peraturan Indonesia seoptimal mungkin dengan membebaskan diri dari gagasan perundang-undangan era kolonial, suatu tugas yang tidak sederhana.
Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, seringkali norma hukum yang  dijabarkan  secara  eksplisit  tampaknya  bersifat  kaku  dan  terbatas,  kendati
pelaksanaannya  masih  memberikan  ruang  bagi  hakim  untuk  menafsirkannya.  Hal  ini dikarenakan  proses  kodifikasi  norma  hukum  selalu  dibuat  dalam  keadaan  yang  tidak sempurna. Karena itu, saat diterapkan pada kasus-kasus nyata di pengadilan, sering kali norma atau aturan hukum tersebut menimbulkan berbagai masalah yang mengarah pada kesulitan dalam mewujudkan keadilan yang substansial bagi mereka yang mencarinya.
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  para  hakim  dalam  menerapkan  hukum  biasanya bersifat formal dan berorientasi pada prosedur, yang menjadi penghalang dalam proses penerapan hukum secara konkret. Mereka seringkali hanya memperhatikan keadilan dalam kerangka  hukum  formal  (legal  justice)  dan  mengabaikan  keadilan  yang  diinginkan  oleh masyarakat  (social  justice).  Keputusan-keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  para  hakim seringkali  lebih  mencerminkan  kecenderungan  kuat  terhadap  “formalisme  prosedural” daripada memperlihat kan “kedekatan pada rasa keadilan masyarakat.” Dalam hal ini, proses penilaian hukum yang adil kerap kali tidak menjadi fokus utama dalam putusan mereka. Hal tersebut sering menjadi sorotan publik, mengingat bahwa performa pengadilan seharusnya mencerminkan pencapaian keadilan yang sejati.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  normatif,  yang  menelaah  internalitas  dari hukum  positif  sebagai  kegiatannya  yang  utama.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk memformulasikan kesimpulan dan mengidentifikasi strategi pemecahan masalah. Selain itu, definisi  metode  penelitian  dalam  konteks  ini  adalah  teknik  yang  digunakan  untuk pengumpulan  data.  Penghimpunan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui penggunaan data kuantitatif, yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta data melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, majalah, manuskrip, catatan-catatan, kronik sejarah, dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan dikaji oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Politik Hukum
Dalam  konteks  penelitian  hukum,  politik  hukum  memiliki  peran  sentral  dalam membentuk  norma-norma  yang  memandu  perilaku  manusia.  Penelitian  ini  melibatkan evaluasi  terhadap  modifikasi  yang  perlu  dilaksanakan  pada  regulasi  yang  saat  ini diterapkan,  agar  lebih  sesuai  dengan realitas  sosial.  T.  Mohammad  Radhie menegaskan bahwa  untuk  mengerti  proses  pengembangan  hukum  di  Indonesia,  seseorang  harus terlebih dahulu menggali dan memahami paradigma politik hukum nasional yang berlaku.
Hal ini merupakan langkah esensial dalam memfasilitasi pembaruan dalam kerangka hukum progresif di negara ini.
Mahfud  MD  menjelaskan  bahwa  politik  hukum  merupakan  kebijakan  resmi  terkait penerapan hukum yang akan dilaksanakan, baik melalui pembentukan hukum baru atau substitusi hukum yang telah ada, guna mencapai aspirasi negara. Bagir Manan menegaskan kebutuhan akan politik hukum di setiap negara yang disebabkan oleh dua faktor utama: Pertama, faktor ideologis atau transformasi  dalam sistem politik, contohnya transisi dari koloni menjadi negara yang berdaula.
Perubahan dalam cara pemerintahan diselenggarakan, seperti transisi dari monarki menjadi sistem republik, menunjukkan dinamika yang beragam dalam politik hukum. Politik hukum  bisa  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yakni  yang  bersifat  permanen  dan  yang bersifat  sementara.  Kebijakan  dalam  politik  hukum  permanen  selalu  dijadikan  landasan dalam setiap kegiatan legislatif dan eksekutif yang berhubungan dengan penegakan dan pembentukan  hukum.  Sebaliknya,  politik  hukum  sementara  mencakup  kebijakan  yang ditetapkan secara periodik, menyesuaikan diri dengan keperluan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.

## B. Pengertian Hukum Progresif
Istilah  “progresif”  memiliki  akar  pada  kata  “progress”  dalam  bahasa  Inggris,  yang memiliki  makna  berkembang  atau  melangkah  ke  depan.  Dalam  konteks  ini,  'progresif' digunakan sebagai adjektiva yang menggambarkan sifat atau kondisi yang berkembang. Hukum  Progresif  mengindikasikan  suatu  sistem  hukum  yang  menampilkan  karakteristik kemajuan. Terminologi “progresif” dalam konteks ini, didefinisikan sebagai pendorong ide - ide baru dan modern, serta perubahan atau evolusi yang berkesinambungan. Konsep ini juga  menggambarkan  aspirasi  untuk  terus  melangkah  ke  depan  dan  mencapai peningkatan. Kata “progresif” sendiri merupakan pinjaman dari bahasa Inggris, berasal dari kata  “progress”  yang  memiliki  makna  maju.  Dengan  demikian,  dalam  konteks  atribut, “Progressive” berfung si sebagai kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang memiliki ciri- ciri kemajuan.
Dalam konteks ini, ungkapan “hukum progresif” merupakan konsep yang pertama kali digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo.  Beliau  berangkat  dari  premis  bahwa  hukum  hendaknya berfungsi  sebagai  pelindung  kepentingan  manusia.  Rahardjo  mengungkapkan kekecewaannya  terhadap  partisipasi  minim  ilmu  hukum  dalam  memberi  pencerahan kepada masyarakat Indonesia, serta dalam menanggulangi berbagai krisis, termasuk yang terjadi di sektor hukum itu sendiri. Beliau menawarkan solusi melalui konsep tentang hukum
progresif.  Hukum  progresif,  dalam  definisinya,  bertujuan  untuk  melakukan  transformasi yang  cepat  dan  radikal  terhadap  teori  serta  praktek  hukum,  termasuk  inovasi-inovasi penting yang diperkenalkannya.
Menurut  pandangan  Satipto  Rahardjo,  hukum  progresif  diartikan  sebagai  suatu bentuk peraturan yang memodifikasi sistem perundang-undangan agar lebih bermanfaat, terutama  dalam  upaya  meningkatkan  martabat  serta  memastikan  proteksi  terhadap keamanan, yang melibatkan revisi undang-undang dan peraturan apabila diperlukan, untuk mencapai  kebahagiaan  dan  kemakmuran  sosial.  Dalam  esensinya,  hukum  progresif memfasilitasi  kebebasan  intelektual  dan  aksi,  yang  memungkinkan  dinamika  hukum beroperasi  efektif  dalam  melayani  dan  mencapai  tujuannya  bagi  masyarakat  dan kemanusiaan.
Hukum progresif mempunyai definisi sebagai hukum yang memberi perhatian utama pada  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  menghindari  kekakuan  dogmatis.  Hukum  progresif memiliki ciri khas, antara lain bersifat mendukung kepentingan rakyat dan mengedepankan keadilan. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak berfungsi untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas dari dirinya. Sifat responsif dari  hukum  progresif  memungkinkan  hukum  untuk  selalu  dihubungkan  dengan  tujuan yang melampaui narasi tekstual dari hukum tersebut sendiri

## C. Pembangunan Hukum Progresif
Menciptakan  berarti  menghadirkan  sesuatu  yang  sebelumnya  tidak  eksis  menjadi nyata, atau juga bisa diartikan sebagai mengubah sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih unggul. Pastilah, penciptaan memerlukan tujuan dan dasar yang kuat, di mana tujuan dan dasar dari pembangunan serta seluruh elemen kehidupan bangsa ini adalah Pancasila. Hukum  progresif,  yang  diperkenalkan  oleh  Begawan  Hukum  (alm)  Satjipto  Rahardjo, memainkan  peran  kunci  dalam  konteks  ini.  Akan  tetapi,  sejumlah  pihak  menanggapi dengan sikap sinis, mengkritik bahwa gagasan politik hukum tersebut terlalu idealis dan kurang berbasis pada kenyataan.
Menurut  pandangan  hukum  progresif,  esensi  hukum  terletak  pada  pelayanannya kepada manusia, bukan manusia yang harus tunduk pada hukum. Hukum tidak sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga mencakup wadah dari gagasan, budaya, dan aspirasi. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan dalam hukum, yang perlu direformasi adalah sistem hukum itu sendiri, bukan memaksa individu untuk beradaptasi dengan ketentuan yang ada. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa hukum merupakan sebuah entitas yang terus meneru s berkembang (“hukum sebagai proses pembuatan hukum”). Artinya, hukum
tidak  pernah  berada  dalam  keadaan  tetap  atau  sudah  selesai.  Bukanlah  institusi  yang absolut dan terakhir, sebab proses perubahan dan pengembangan hukum adalah kontinu.
Judul  “Peran  politik  hukum  dalam  pembangunan  hukum  progresif  sebagai  hukum yang Pancasilais” mengacu pada bagaimana pemerintah memainkan peran kunci melalui kebijakan hukum yang diimplementasikan atau tidak, berhubungan dengan konsep hukum progresif  yang  bertujuan  menciptakan  hukum  yang  berorientasi  pada  kepentingan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai bentuk hukum yang dianggap ideal untuk masyarakat.

## D. Tujuan Pembangunan
Inisiatif  pengembangan  sistem  peradilan  di  Indonesia,  yang  bermula  dengan diberlakukannya  UUD  1945,  juga  erat  kaitannya  dengan  dasar  serta  aspirasi  yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sebagaimana diartikulasikan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan ini mencakup perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pencapaian kesejahteraan  sosial  yang  diletakkan  pada  prinsip-prinsip  Pancasila.    Dalam  pandangan Barda Nawawi Arief, perubahan terhadap sebuah sistem harus diimplementasikan secara komprehensif  dan  tidak  hanya  sebagian  atau  fragmentaris.  Beliau  berpendapat  bahwa semua kebijakan harus terintegrasi menjadi sebuah sistem yang memiliki tujuan yang jelas (purposive system).
Berdasarkan  premis  yang  telah  ditetapkan,  kriteria  dari  hukum  progresif  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Ditujukan untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan umat manusia sebagai tujuan utama.
2. Mengandung nilai-nilai moral yang mendalam dan berorientasi pada kemanusiaan.
3. Hukum progresif merupakan jenis hukum yang memberikan kebebasan dalam ruang lingkup  yang  sangat  ekstensif,  melintasi  batasan  antara  aplikasi  praktis  dan pengembangan teoretis.
4. Memiliki karakteristik yang kritis serta berperan secara fungsional dalam politik hukum. Pengembangan  regulasi  hukum  adalah  sebuah  keharusan.  Dalam  konteks pengembangan  hukum  ini,  prioritas  utama  harus  diletakkan  pada  kepentingan  kolektif masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  pembangunan  hukum,  aspek  kemanusiaan menjadi elemen yang sangat krusial. Karena itu, penerapan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kekurangan dan ketidakseimbangan dalam sistem hukum yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam ranah hukum. Upaya ini bertujuan untuk  menghasilkan  keadilan  sosial  dengan  memanfaatkan  fungsi  hukum  secara  efektif.
Dalam  kerangka  ini,  pembinaan  serta  penegakan  hukum  harus  dilihat  sebagai  metode utama  dalam  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum  tersebut.  Satjipto  Rahardjo  mengkritik pendekatan ini karena tidak hanya mengandalkan pada paradigma hukum yang positivistis, realistis,  dan  ortodoks  yang  cenderung  menekankan  pada  teori  hukum  yang  dianggap sempurna dan tanpa kekurangan, namun mengabaikan aspek kemanusiaan dalam hukum tersebut.
Dari  sudut  pandang  praktis,  peran  hukum  progresif  esensial  dalam  membuka wawasan bagi analisis mendalam. Hukum progresif mendesak kita untuk mengakui bahwa eksistensi hukum sebagai teks hanyalah titik permulaan; pelaksanaannya oleh manusia-lah yang menentukan hasil akhirnya. Ini menggarisbawahi pemahaman bahwa ada distingsi signifikan  antara  teks  hukum  dengan  eksekusi  hukum  dalam  praktik  sehari-hari.  Hukum progresif memainkan peran kritikal dalam memfasilitasi interpretasi dan penerapan yang lebih luas dan inklusif terhadap politik hukum.

## E. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Progresif
Kemunculan  hukum  progresif  dalam  wacana  ilmu  hukum  tidak  terjadi  secara kebetulan  atau  muncul  begitu  saja  dari  nirwana.  Peran  hukum  progresif  ini  merupakan elemen  esensial  dalam  proses  penemuan  kebenaran  yang  terus-menerus  berlangsung. Diasumsikan dalam hukum progresif bahwa hukum diciptakan demi kepentingan manusia, dan bukan manusia yang harus tunduk pada hukum. Peranan hukum tidak eksklusif demi kepentingannya  sendiri;  tujuannya  lebih  luas  dan  signifikan.  Sebagai  entitas  yang  tidak absolut  dan  final,  hukum  terus  mengalami  transformasi  dan  pembaharuan,  yang menegaskan  bahwa  hukum  merupakan  suatu  proses  yang  berkelanjutan  serta pembentukan hukum yang progresif.
Kristiana telah menguraikan ciri-ciri dari hukum progresif melalui pemaparan berikut ini:
a. Asumsi Dasar, yang meliputi:
1. Hukum diciptakan demi kepentingan manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum;
2. Hukum tidak merupakan entitas yang absolut dan definitif;
b. Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
c. Arti Progresivitas, yakni:
1. Hukum yang terus berkembang dan dinamis (law in the making);
2. Hukum  harus  responsif  terhadap  dinamika  perubahan  sosial,  baik  dalam  skala
lokal, nasional, maupun internasional;
3. Penolakan  terhadap  kondisi  status  quo  apabila  kondisi  tersebut  memicu kemunduran.
d. Karakter, meliputi:
1. Studi  hukum  progresif  berupaya  memindahkan  fokus  dari  analisis  hukum  yang bersifat normatif ke observasi perilaku sosial.
2. Secara  eksplisit,  hukum  progresif  menegaskan  keterkaitannya  yang  mendalam dengan individu dan komunitas.
3. Hukum progresif bersinergi dengan Legal Realism, di mana hukum dilihat bukan melalui lensa hukum itu sendiri.
4. Hukum  progresif  berkaitan  erat  dengan  Sociological  Jurisprudence  dari  Roscoe Pound, yang menelaah hukum tidak hanya dari perspektif peraturan, tetapi lebih luas.
5. Hukum  progresif  juga  berkorelasi  dengan  teori  hukum  alam  dalam  beberapa aspek prinsipnya.
Dengan demikian, apabila sebuah regulasi terasa menghambat pelaksanaan keadilan, kebutuhan  akan  inovasi  oleh  para  aparat  penegak  hukum  menjadi  penting  untuk menghasilkan instrumen hukum yang mendukung aspirasi publik, berlandaskan pada nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dikarenakan kedekatan yang tidak terpisahkan antara masyarakat dengan ketertiban, seringkali kedua aspek tersebut diibaratkan sebagai dua sisi pada  satu  keping  mata  uang  yang  sama.  Sulit  untuk  membayangkan  keberadaan masyarakat yang tidak diatur oleh sejumlah tatanan, sebagaimana adanya, dalam kualitas apapun itu.

## F. Hukum Progresif di Indonesia
Dalam hukum progresif, perilaku diakui sebagai komponen kritikal, terutama dalam pelaksanaan  keadilan.  Di  Indonesia,  pengalaman  dalam  ranah  hukum  cenderung didominasi oleh aspek legalitas ketimbang nuansa perilaku. Pendekatan terhadap proses hukum  sering  kali  lebih  berfokus  pada  regulasi  ketimbang  mempertimbangkan  perilaku para  pihak  yang  terlibat.  Dalam  menanggulangi  kebuntuan,  pentingnya mempertimbangkan  segi  perilaku  setara  dengan  perhatian  pada  komponen  peraturan ditekankan.  Sebuah  sistem  hukum  dianggap  belum  sempurna  jika  hanya  berisikan komponen  peraturan,  institusi,  dan  struktur  tanpa  memasukkan  aspek  perilaku.  Dengan melibatkan  semua  elemen  tersebut,  keseluruhan  sistem  hukum  akan  lebih  efektif  dan holistik dalam aplikasinya.
Perilaku  merupakan  komponen  esensial  yang  mendukung  evolusi  hukum,  yang memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang  peran  perilaku  dalam  proses  tersebut. Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  tertentu  mempengaruhi  keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.
1. Dari  segi  substansi,  hukum  di  Indonesia  (termasuk  undang-undang  dan  regulasi sekunder) menunjukkan sifat reaktif dan kurang mengantisipasi masa depan.
2. Dalam praktik penegakan hukum, Indonesia sering kali menunjukkan sikap toleran dan pasif,  khususnya  dalam  menangani  individu  yang  memiliki  reputasi  dan  posisi kekuasaan yang signifikan.
Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap individu dari kalangan atas menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam mencapai keadilan yang dirasakan oleh  masyarakat  dan  keadilan  yang  diamanatkan  oleh  hukum  nasional.  Dalam pembaharuan  dan  pengembangan  hukum  nasional,  Ismail  Saleh  menyatakan  ada  tiga dimensi utama yang harus dipertimbangkan:
1. Dimensi Pemeliharaan, yang berfokus pada pemeliharaan keberlangsungan struktur hukum yang sudah ada.
2. Dimensi  Pembaruan,  yang  menekankan  pada  peningkatan  dan  penyempurnaan dalam pengembangan hukum nasional.
3. Dimensi Penciptaan, yang juga dikenal sebagai dimensi kreativitas, melibatkan inovasi dalam menciptakan regulasi.
Penerapan  prinsip  hukum  progresif  dalam  struktur  sistem  hukum  progresif,  yang merupakan konsep ciptaan Satjipto Rahardjo, sangat memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia, terutama karena beberapa faktor berikut:
1. Fondasi intelektual dari hukum progresif telah berkembang, baik dalam lingkungan akademik maupun di antara para praktisi hukum.
2. Secara  empiris,  gelombang  dari  praktik  hukum  progresif  telah  muncul  dan  mulai diadvokasi oleh beberapa penegak hukum.
Dalam rangka ini, haruslah diakui bahwa implementasi hukum progresif merupakan langkah  komprehensif.  Ini  melibatkan  lebih  dari  sekadar  aspek  struktural  dan  budaya hukum,  namun  juga  secara  mendalam  pada  elemen  substansial  dari  hukum,  khususnya hukum formil. Adalah penting bahwa pembaharuan dalam regulasi dan peraturan  yang tidak lagi  relevan dengan evolusi sosial masyarakat dijalankan, agar  inti dari penegakan hukum progresif dapat terwujud secara efektif.

## G. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif
Mengungkapkan  bahwa  mekanisme  hukum  kita  sepenuhnya  berlandaskan  pada prinsip-prinsip hukum kolonial merupakan pernyataan yang tidak akurat. Sistem peradilan kita dapat diibaratkan sebagai “gado - gado”, menandakan adanya perpaduan. Sistem ini tidak hanya berakar pada warisan kolonial, tetapi juga berupaya untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide dalam ranah hukum progresif. Langkah ini merupakan prosedur yang sesuai bagi suatu negara yang tengah mencari bentuk ideal dari sistem hukumnya sendiri, mengingat proses pencarian identitas hukum yang ideal masih berlangsung.
Sebagai  akibatnya,  hukum  kita  harus  tetap  beradaptasi  dengan  kemajuan,  atau dengan  ungkapan  lain,  evolusi  hukum  harus  sinkron  dengan  evolusi  sosial.  Pernyataan Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hukum merupakan “instrumen rekayasa sosial” sangatlah  relevan.  Ini  menegaskan  bahwa  kebijakan-kebijakan  yang  diterapkan  adalah manifestasi  dari  peran  politik  hukum  di  era  modern.  Variasi  lainnya,  terutama  untuk mempertajam pemahaman bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aspek legal prosedural tetapi juga substansial, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pancasila,  dengan  Sila  pertamanya  yang  menekankan  pada  aspek  Ketuhanan, menuntut adanya sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan. Hukum, di sini, seharusnya mencerminkan perwujudan keadilan yang dimiliki oleh masyarakat luas,  yang  mencakup  keadilan  sosial  yang  dapat  diterima  dan  berkontribusi  pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
b. Pasal 28 D Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil  serta  perlakuan  yang  egaliter  di  mata  hukum.”  Penyusunan  norma  ini mengemukakan  dengan  jelas  bah wa  “kepastian  hukum  yang  adil”  mencakup kepastian  hukum  yang  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  Ketuhanan,  yang  dikenal sebagai material certainty legality.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan bahwa:
1. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu wewenang negara yang independen, yang berfungsi untuk menjalankan peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29  (1)  UUD  1945,  dalam  upaya  memperjuangkan  penegakan  hukum  dan  keadilan berlandaskan  Pancasila,  sehingga  dapat  memastikan  terwujudnya  Negara  Hukum Republik Indonesia.
2. Menurut Pasal 3 ayat (2), sistem peradilan negara bertugas untuk menerapkan serta mempertahankan hukum dan keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
3. Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1),  pelaksanaan  peradilan  haruslah  demi  mewujudkan
keadilan yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Dalam  ranah  hukum  perdata,  Pasal  1365  BW  tidak  semata-mata  mendefinisikan “perbuatan  melawan  hukum”  sebagai  tindakan  yang  hanya  bertentangan  dengan undang-undang.
5. Pasal 1 dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperluas  prinsip  legalitas  formal  yang  terdapat  dalam  pasal  1  ayat  (1)  KUHP menjadi legalitas material dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak ada individu yang boleh dihukum atau tunduk pada sanksi kecuali tindakan yang  bersangkutan  telah  secara  resmi  ditetapkan  sebagai  pelanggaran  pidana dalam legislasi yang berlaku.
b. Penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  harus  tanpa  pemanfaatan analogi.
c. Ketentuan yang tertera dalam ayat (1) tidak mengurangi keberlakuan dari norma hukum yang telah terintegrasi dalam masyarakat.
d. Norma hukum yang telah terintegrasi dalam masyarakat, yang dijelaskan dalam ayat (3), harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau dasar-dasar umum hukum progresif.
Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa peran politik hukum di negara kita telah mendukung pengembangan hukum progresif, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan  baik  dalam  segi  jumlah  maupun  mutu.  Saat  ini,  terutama  dalam  konteks pembangunan  hukum  progresif,  politik  hukum,  yang  bersifat  sementara,  telah  berhasil menanamkan paradigma hukum progresif.

## SIMPULAN
Penulis  menyimpulkan  dari  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa,  dengan  mempertimbangkan  aspek  pembaruan  dalam  kerangka hukum  nasional,  jelas  terlihat  bahwa  upaya  menuju  hukum  progresif  adalah  suatu gerakan yang bersifat sistematis dan berkesinambungan. Dari sudut pandang peran serta dimensi  politik  hukum,  kegiatan  pembaruan  ini  mendemonstrasikan  langkah  yang konsisten  dan  terpadu  dalam  upaya  memajukan  hukum  nasional.  Penerapan  hukum progresif  sebagai  komponen  dari  sistem  hukum  progresif  yang  diusung  oleh  Satjipto Rahardjo dapat diimplementasikan dengan efektif di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:
1. Dalam pengembangan hukum progresif, politik hukum memiliki peran krusial. Ini
terjadi  karena  politik  hukum  merupakan  penentu  utama  dalam  merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk masa depan Indonesia.
2. Secara  sementara,  peran  politik  hukum  telah  termanifestasi  melalui  serangkaian inisiatif  pemerintah  yang  mencakup  pembentukan  peraturan-peraturan  atau evaluasi ulang terhadap peraturan yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung.
Aspek-aspek penegakan hukum serta budaya hukum merupakan elemen integral dari sebuah sistem hukum yang bersinergi untuk memajukan konsep hukum progresif. Ini berlandaskan pada realitas bahwa sebagian besar aktivitas penegakan hukum di lapangan masih  bersifat  normatif,  seringkali  mengesampingkan  keadilan  yang  substantif  yang sejalan  dengan  aspirasi  hukum  dari  masyarakat.  Dalam  konteks  budaya  hukum,  perlu adanya  peningkatan  kegiatan  untuk  mendidik  publik  tentang  prinsip-prinsip  hukum progresif melalui metode sosialisasi yang mencakup penyuluhan, penyelenggaraan talk show, dan inisiatif serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009,
Eman  Suparman,  Asal-usul  Serta  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008.
Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publisshing, 2009 Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2010.
M.  Syamsuddin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
M. Syamsuddin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum), Jakarta, Prenada Media Group, 2008
Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2010.
Otje Salman, Kapita Selekta Hukum : Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009.
Romli Atmasasmita, Bahan Kuliah Politik Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.
Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, (Yogyakarta: Genta Publisshing, 2012). Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta: Genta Publisshing, 2012. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Tim  Penulis  Pakar  Hukum  UNPAD,  Kapita  Selekta  Hukum  (Tinjauan  Kritis  Atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat), Yogyakarta.