## Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN

## Herdi Sahrasad
Peneliti Senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, dan Dosen Ilmu Sosial-Politik Universitas Paramadina, Jakarta
Abstract: Conflict  in  the  South  China  Sea  have  significant  risk.  China,  Taiwan,  Vietnam, Malaysia,  Brunei,  and  the  Philippines  have  competing  territorial  and  jurisdictional  claims, particularly over rights to exploit the region's possibly extensive reserves of oil and gas. Freedom of navigation in the region is also a contentious issue, especially between the United States and China over the right of U.S. military vessels to operate in China's two- hundred-mile exclusive economic zone (EEZ). These tensions are shaping— and being shaped by—rising apprehensions about the growth of China's military power and its regional intentions. China has embarked on a substantial modernization of its maritime paramilitary forces as well as naval capabilities to enforce  its  sovereignty  and  jurisdiction  claims  by  force  if  necessary.  At  the  same  time,  it  is developing  capabilities  that  would  put  U.S.  forces  in  the  region  at  risk  in  a  conflict,  thus potentially denying access to the U.S. Navy in the western Pacific. Given the growing importance of  the  U.S.-China  relationship,  and  the  Asia-  Pacific  region  more  generally,  to  the  global economy, the United States has a major interest in preventing any one of the various disputes in the South China Sea from escalating militarily.
Kata Kunci: Laut China Selatan; Amerika Serikat; ASEAN

## Pendahuluan
Gugus  Kepulauan  Spratly  sejak  beberapa  dekade  menjadi  kawasan  sengketa  yang diperebutkan  oleh  China,  Malaysia,  Vietnam,  Filipina,  Brunei,  dan Taiwan. Enam negara ini mengklaim  bahwa  sebagian  atau  seluruh  kepulauan  itu  adalah  hak  teritorial  mereka.  China paling agresif mengklaim Kepulauan Spratly dan pada tahun 2014 membangun dua pulau buatan untuk mengu- kuhkan klaimnya di Laut  China  Selatan  (LCS).  Salah satu pulau  buatan bahkan dijadikan pangkalan militer.
Kawasan  LCS  telah  menjadi  ajang  konflik  kepentingan  dan  pamer  kekuatan  negara- negara di kawasanAsia-Pasifik. China, dan ASEAN/AS, misalnya, terus saling  tekan-menekan dan  desak-mendesak,  meminjam  perspektif  Realisme  dari  Morgenthau,  untuk  saling  bersaing secara  kekuatan  dan  kekuasaan,  seakan  menegaskan  secara  terbuka  bahwa  negara  yang  kuat akan  selalu  dapat  mengalahkan  dan  bertahan  lebih  lama  dibandingkan  dengan  negara  yang lemah.  Para  pemimpin  China  dan  ASEAN/AS  sangat  menyadari  bahwa  negara  adalah  aktor utama dan keamanan merupakan  kepentingan  utamanya, sedangkan kekuatan yang paling bisa diandalkan  adalah  kekuatan  militer  dan  ekonomi  di  era  globalisasi  ini.  Kepentingan  utama sebuah  negara  merupakan  pertahanan  diri.  Oleh  karena  itu,  negara  harus  mencari kekuasaan/kekuatan (power) dan harus selalu melindungi diri. 1
1 Realisme memandang politik  internasional bersifat kompetitif, konfliktual dan anarki. Negara- negara  bersaing  dan  berkonflik  untuk  survive.  Teori  Realisme  menganggap  negara  berdaulat sebagai aktor utama dalam politik  internasional.  Para realis  memandang negara sebagai unitary dan rasional. Realis  mengganggap  bahwa  negara merupakan kesatuan dan dan selalu bertindak secara rasional  serta  prudence  atau berhati-hati dalam  bertindak.  Aspek  terpentingnya  adalah,
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Laksamana Wu Shengli dari China mengatakan kepada kepala operasi AL AS, Laksamana John Richardson, bahwa sebuah insiden kecil bisa memicu perang di LCS. Dalam teleconference, Kamis (29/10/2015), Wu Shengli menyatakan, “Jika AS terus  melakukan tindakan provokatif, situasi bisa jadi serius antara kedua  belah pihak di  laut dan di udara, bahkan memicu perang." Kemenlu di Beijing juga langsung memanggil Duta Besar AS untuk  China   Max  Baucus  guna meminta  penjelasan.  Akibat  peristiwa  patroli  kapal  perang  AS  di kawasan Kepulauan Spratly itu, hubungan antara China dan AS sempat menegang. China mengklaim, kapal perangnya terus mengikuti USS Lassen dan memberi peringatan karena dinilai melanggar wilayah teritorialnya. Parapetinggi militer di Beijing mengatakan, merekatelah menyiapkan armada kapal perangnya untuk menghadapi terulangnya provokasi AS semacam itu. 2
Kepulauan  Spratly  adalah  sebuah  gugusan  pulau  yang  terletak  di  laut  China  Selatan. Kepulauan  Spratly  dengan  luas  244.700  km  persegi  diperkirakan  terdiri  dari  320  pulau. Disamping itu Kepulauan ini di sinyalir mengandung simpanan minyak dan gas (migas) terbesar keempat di dunia, diperkirakan mencapai 17.7 bilion ton  migas.   Selain  itu, kepulauan Spratly merupakan tempat  yang strategis dari segi pertahanan dan militer. Bagi  China, klaim teritorial atas  kepulauan  di  LCS  lebih  banyak  berkaitan  dengan  kepentingan  ekonominya.  Sekitar  30 persen lalu lintas kapal melewati LCS mengangkut produk ekspor China serta minyak dari Timur Tengah yang vital bagi ekonomi China.
"Sekitar  30  persen  lalu  lintas  kapal  melewati  Laut  China  Selatan  mengangkut  produk ekspor China serta minyak dari Timur Tengah  yang vital  bagi ekonomi China," kata Vincent Wei-Cheng Wang, pakar politik luar negeri China di University of Richmond.
Meluasnya  ketegangan  di  LCS  dekade  ini    dimulai  ketika  Vietnam  dan  Malaysia mengajukan perluasan klaim wilayah landas kontinen mereka ke sebuah area di LCS sejauh 200 mil laut (370,4 kilometer) dari  garis  pantai. China secara tegas menyatakan keberatan  atas klaim Vietnam dan Malaysia, dengan menegaskan kedaulatannya atas pulau-pulau di  LCS dan perairan sekitarnya tak bisa diganggu gugat. 3
Beijing  bersikeras  memiliki  hak  berdaulat  untuk  hampir  seluruh  wilayah  LCS,  bahkan hingga perairan yang dekat dengan pantai negara-negara lain. Menurut gambar dari satelit, China telah mereklamasi jutaan meter persegi tanah di Kepulauan Spratly guna membangun berbagai fasilitas militer, termasuk tiga landasan pacu. Ketegangan China dan AS meningkat sejak China mengubah daerah konservasi terumbu tersebut -- yang diklaim sejumlah negara -- menjadi pulau-
bagaimana  suatu  negara  yang  dianggap  sebagai  aktor  paling  penting  bagi  para  realis,  mempertahankan keberadaannya (survive). Karena, negara akan melakukan apa  saja dan akan mempertahankan mati-matian demi mendapatkan  rasa  aman  bagi  negara  itu  sendiri.  Negara  juga  tidak  memikirkan  keadaan  negara  lain  dan  hanya mementingkan kepentingan negara itu sendiri. Kondisi ini dinamakan struggle of power.. Lihat, Hans J. Morgenthau, Politics  Among  Nations  (New  York:  Knopf,  1948),  terj.  Politik  Antar  Bangsa  (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia,  2010);  R.  Jackson  &  G. Sorensen,  Introduction  to  International  Relations  (Oxford:  OxfordUniversity Press, 1999); Andre H. Pareira, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional (Bandung: Citra Aditya  Bakti,  1999);  dan,  John  Baylis  &  Smith  Steve  (eds),  The  Globalization  of  World  Politics,  2nd  edition (OxfordUniversity Press, 2001).
2 “AS Perlu Pertahankan Relasi,’’ Kompas, 29 Oktober 2015. baca juga, “RRC versus AS: Kasus Spartley di Laut China Selatan Bakal Seru,” http://konfrontasi.com/
3 Baca, Robert Beckman, Issues in Human Security in East Asia (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies and Institute of Southeast Asian Studies, 2011); Sang Soo-Lee, “A New Options for Development of Human Security in East Asia: Reforming the ASEAN Regional Forum,’’ The Journal of Peace Studies, h.151-152.
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 pulau kecil untuk mendukung fasilitas militer. Langkah ini dianggap AS sebagai ancaman bagi kebebasan navigasi.
AS di bawah Presiden Barack Obama ambil bagian dan terlibat kembali secara aktif untuk mengimbangi  kekuatan  China  di  kawasan  Asia. 4 Washington  berulang  kali  mengatakan  tidak mengakui klaim China atas LCS. AS pun menempatkan kapal perangnya di kawasan sengketa yang  dipandang  oleh  China  sebagai  potensi  ancaman  bagi  keamanan  nasional  China  secara umum.
Sebaliknya,  Filipina  yang  memiliki  pakta  pertahanan  bersama  dengan  AS  justeru memandang  manuver  militer  AS  itu  sebagai  penyeimbang  kekuatan  China  di  kawasan  LCS. Vietnam, yang juga mulai menjalin hubungan militer dengan AS, mengharapkan campur tangan AS dalam sengketa ini dapat memperkuat posisi tawar mereka terhadap China.
Vietnam  dan  Filipina  telah  menuduh  Angkatan  Laut  China  mengganggu  kerja-  kerja eksplorasi di dalam perairan yang diklaim Vietnam dan Filipina sebagai milik mereka. Namun China menuding kedua negara tersebut telah menuding kawasan miliknya. China bahkan pernah mengusir para nelayan Filipina yang dianggap telah memasuki perairan  miliknya  di Kepulauan Spratly.   Atas  tindakan    China  tersebut,    Filipina    pun    mengirim    kapal  patrolinya  untuk menjaga  kawasan  perairan  tersebut.  Sedangkan  Vietnam  sendiri  telah  membalas  provokasi China  dengan  mengadakan  latihan  perang  di  wilayah  yang  diklaim  Vietnam  di  perairan Kepulauan Spratly. Dalam menghadapi kemelut  di kepulauan  Spratly  ini,  seharusnya ASEAN harus  pro  aktif  dan  jangan  sampai  ada  kuasa  baru  yang  mengambil  kesempatan  dalam ketegangan  ini.  Seharusnya  pihak-pihak  yang  terlibat  menghormati  deklarasi  yang  ditanda tangani di Phnom Penh pada 4 November 2002.
Dalam deklarasi tersebut, China  dan 10 menteri luar negeri  ASEAN  telah sepakat  untuk menyelesaikan  kasus  ini  tanpa  menggunakan  kekuatan  militer,  tetapi  melalui  dialog  secara langsung  dengan  negara-negara  terlibat.  Kendati  demikian,  China  tetap  menunjukkan peningkatan militernya dan provokasi yang keterlaluan di perairan LCS.
Dalam  hal  ini,  Filipina  sangat  prihatin  melihat  peningkatan  militerisasi  China  di  LCS. Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Albert Del Rosario menyatakan, kehadiran kapal perang dan  paramiliter  China  secara  masif  di  dua  gugusan  karang  di  LCS—Scarborough  Shoal  dan Second  Thomas  Shoal—menimbulkan  prasangka  mengkhawatirkan.  Bagi  Filipina,  gugusan karang itu termasuk zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan hukum laut internasional. Filipina telah mengajukan perkara ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional untuk mencari penyelesaian di jalur hukum internasional. Sebaliknya, China berdasarkan alasan sejarah merasa memilikinya sejak kejayaan Dinasti Han. Kehadiran kapal perang China ini, menurut Del Rosario, merupakan ancaman  pada  usaha  memelihara  perdamaian  dan  stabilitas  kawasan.  Manuver  Filipina  ini menunjukkan bahwa masalah LCS menjadi fokus bahasan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ASEAN dan Forum Regional ASEAN (ARF) di Brunei. 5
Menanggapi  aksi  Filipina  yang  asertif  terkait  LCS,  Harian  Rakyat  yang  selalu mencerminkan  pandangan  Partai  Komunis  China  telah  mengeluarkan  sikap  keras  dalam editorial  23  Juni  2013,  di  mana  Beijing  menuduh  Filipina  ingin  memakai  ASEAN  untuk melanggar kedaulatannya di LCS dan memberi peringatan akan kemungkinan tindakan
4 Richard L. Armitage, “The US and Asia: A Sort of Homecoming’’... h. 15.
5 Makarim Wibisono, “Laut China Selatan dan Tantangan ASEAN,” Kompas, opini, Kamis, 11 Juli 2013. Para menteri luar negeri ASEAN akhir Juni 2013 bertemu di Bandar
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 balasan. Media tersebut menyatakan, Filipina telah menyeret-nyeret AS  sebagai  patronnya dan menunggangi  ASEAN   untuk    mencapai    maksudnya.    Memang   sebelumnya   sebuah    kapal pemusnah  Angkatan  Laut AS  ikut  bergabung dengan kapal perang  AL Filipina dalam  latihan perang di perairan dekat Scarborough Shoal. 6
Para analis melihat, dalam konteks China-Filipina terkait persoalan LCS  bermula ketika China  merasa  dipojokkan  dengan  manuver  Filipina  yang  hendak  membawa  ASEAN  untuk berhadapan dengannya. Manuver Filipina ini, diduga dilakukan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan China.
China juga menyatakan ketidaksukaannya dengan keterlibatan AS sebagai sekutu Manila dalam  masalah  LCS.  Meski  mengakui  tidak  memiliki  klaim  atas  wilayah  LCS,  bagi  AS keterlibatannya di kawasan  itu untuk memastikan  jalur laut bagi pelayaran  internasional tetap aman.
Langkah-langkah agresif China dengan berbagai respon yang keras justru memperbesar kecenderungan ke arah pelibatan kekuatan-kekuatan ekstra- regional untuk mengimbanginya. ASEAN telah bersepakat  memperluas East Asia  Summit dengan  memasukkan  AS dan  Rusia sebagai anggota tetap.
Dalam  hal  ini,  kunjungan  Presiden  Barack  Obama  ke  Indonesia  dan  beberapa  negara ASEAN pada bulan November 2010 dan kehadirannya dalam KTT ASEAN di  Bali  November tahun  2011  menandai  fase  re-engagement  Seri  Begawan,  Brunei,  menghadiri  serangkaian Konferensi  Tingkat  Menteri  ASEAN  dengan  mitra  dialognya,  termasuk  Forum  Regional ASEAN.  Menlu  Filipina  Albert  del  Rosario  pada  hari  pertama  di  ibu  kota  Brunei  itu mengeluarkan  pernyataan  terkait  keprihatinana  Manila  atas  langkah  RRC  di  kawasan  Kep. Spratley  itu.  (keterlibatan  kembali)  AS  dalam  percaturan  regional  di  Asia  Tenggara.  AS  juga ingin memastikan China tidak melakukan intimidasi atau ancaman penggunaan kekerasan (use of  force)  untuk  penyelesaian  klaim  dengan  negara-negara  yang  kekuatan  militernya  tidak sebanding.

## Sinyal China Awal 2015
Pada tahun 2015, China mengirim alat pengeboran minyaknya ke Kepulauan Paracel dan mengerjakan berbagai konstruksi yang terus berlangsung di Kepulauan Spratly. Tindakan China telah memancing potensi konflik di kawasan yang kian terbuka.
Sebelumnya,  tahun  2014,  China  menunjukkan  secara  jelas  bahwa  negara  ini  bertekad menegakkan kedaulatannya pada  lebih dari 90 persen kawasan LCS, sebagaimana ditentukan oleh garis 10-DASH secara unilateral.
Di bulan April 2014, Perdana Menteri China Li Keqiang menegaskan kepada Forum  Boao untuk Asia yang diselenggarakan oleh China di Pulau Hainan, bahwa  Beijing  akan menanggapi secara tegas terhadap provokasi yang menghalangi perdamaian serta stabilitas
6 Sikap keras China menyangkut integritas wilayahnya berkaitan erat dengan budaya politiknya sejak lama. Mereka menganggap bahwa China mengalami masa  penderitaan dan penghinaan yang berkepanjangan sejak Dinasti Qing oleh kekuasaan negara-negara Barat dan Jepang. Wilayahnya hilang satu per satu karena kekuatan kolonialisme dan imperialisme di masa lalu. Karena itu, sikap tegas China mengenai keutuhan wilayahnya merupakan wujud usahanya mengembalikan kebanggaan dan kejayaan Tiongkok. Siapa pun yang berkuasa di Beijing selalu memperhitungkan budaya politik ini, termasuk presiden baru Xi Jinping. Ini terlihat jelas dalam posisi China mengenai sengketa Laut China Timur,  Laut China  Selatan,  dan Tibet.  Malahan di  Alun-alun Tian  An Men telah  dibangun monumen  baru menggunakan teknologi canggih mempertontonkan kemajuan Tibet di bawah China.
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 di LCS.
Pada bulan Mei 2014, China menambatkan alat pengeboran minyak  dalam laut, Hai Yang Shi 981 [HYSY981] ukuran raksasa ke lokasi dekat Kepulauan Paracel atau Xisha di LCS. Hal ini menggarisbawahi  klaimnya  atas  kedaulatan  di  daerah  ini.  Kontan  saja  hal  ini  mengundang kemarahan besar dari Vietnam, yang  juga  memiliki   klaim   yang   berbenturan.   Hal   itu  juga menunjukkan komitmen yang tidak seimbang atas kondisi status quo – atau ketiadaannya – oleh sebagian atau seluruh pihak yang bersengketa di kawasan LCS itu.
Tidak adanya ketertiban normatif di LCS membuka jalan untuk perseteruan resmi di lapangan maupun di arena akademis pada tahun 2015. Hanoi menilai, tanpa garis dasar kesepakatan, negosiasi apa pun, bakal berada  pada landasan yang rapuh. ASEAN dan China memang telah melakukan serangkaian perundingan sejak kesimpulan Deklarasi Perilaku [Declaration of Conduct] 2002, tetapi prospek negosiasi ini masih muram. 7
Dampaknya, tahun 2014 merupakan tahun yang membangkitkan kesadaran Jepang, Filipina dan Vietnam, bahwa mereka harus menghadapi pergerakan China untuk menguasai kendali secara hukum dan strategis sepenuhnya atas LCS. Akibatnya, ketegangan semakin tinggi. Pada bulan Agustus 2014, pesawat pemburu Angkatan Laut China terbang di atas kapal Angkatan Laut A.S,. P-8 Poseidon, nyaris menabraknya.
Dua  bulan  sebelumnya  (Juni  2014),  kapal  laut   bersenjata   milik   China memburu dan menenggelamkan  perahu  nelayan  milik  Vietnam.  China  juga  berselisih    dengan    Jepang    dan Filipina, dan berdasarkan kesepakatan Washington-Tokyo, maka AS wajib untuk membela.
Akibat selanjutnya, karena khawatir atas gangguan China ke wilayah maritim yang diklaim oleh Hanoi, Vietnam meninggalkan tradisi pengucilan yang menjadi kebanggaannya. Negara ini semakin dekat ke Filipina, Jepang dan India, serta mencari hubungan baru dengan AS. Ini jelas sinyal kuat bagi persaingan kuasa dan kekuatan di kawasan LCS.
Harus  diingat  bahwa,  keberhasilan  ekonomi  bangsa-bangsa  Asia  di  timur  laut,  yang berhadapan dengan kurangnya struktur swa-regulasi yang efektif untuk menjaga keamanan, telah menciptakan dinamika yang berbahaya, yang mudah meledak dan tidak stabil di kawasan ini.
Dewasa ini, orang-orang yang membicarakan soal kawasan Indo-Pasifik – busur Asia dari Jepang  melalui  China  sampai  ke  Pakistan  –  selalu  memulainya  dengan  mencermati,  bahwa kawasan  ini  sudah  menjadi  pusat  gravitasi  ekonomi  dunia.  Itu  memang  betul.  Ekonomi  di kawasan ini sekarang kembali mencapai separuhnya dari perekonomian AS atau Eropa.
“Dari segi daya belinya, kawasan ini memiliki daya beli dua kali lebih besar. Wilayah ini mencakup hampir separuh manufaktur di dunia. Mereka semakin cepat tumbuh dibandingkan tempat-tempat lainnya," kata Charles W. Freeman Jr, ketua bersama Yayasan Kebijakan AS- China dan pakar A.S terkemuka mengenai masalah Asia Timur. 8
Betapapun, nampak bahwa kawasan Asia-Pasifik sudah menjadi terlalu besar dan dinamis untuk diatur oleh  kekuatan  di  luar  kawasan.  Namun  sayangnya,  kawasan  ini  tidak  efektif  mengatur dirinya sendiri.
"Status quo ini tidak boleh berkelanjutan. Tatkala keseimbangan kekuatan di kawasan ini berkembang, risiko perang akibat kelengahan meningkat,’’ kata Charles W. Freeman Jr. Artinya,
8 “Laut China Selatan: Masalah Lama untuk Solusi Baru,” http://m.inilah.com/news/ detail/2169710/laut-China- selatan-masalah-lama-untuk-solusi-baru.
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 kehadiran militer China di LCS akan mengundang langkah serupa dari Vietnam, Filipina dan tetangga ASEAN lainnya. Semua itu jelas persoalan lama yang menunggu solusi baru.

## Laut China Selatan dan Rivalitas China-AS
Bagi AS diplomasi ekonomi-politik China telah meningkat menjadi sangat tidak terlihat dan  cerdik.  Di  saat  China  mempertahankan  klaimnya  atas  pulau  Spartly  dan  Paracel  yang melingkar  di  Laut  China  Selatan,  dan  menolak  pembicaraan  multilateral,  justeru  malah melakukan negosiasi ke masing- masing negara yang terlibat konflik tersebut.
Adanya persaingan eksistensi antara AS dan China di kawasan ini, secara tidak langsung membawa Asia Tenggara ke dalam strategi politik AS. Ada dua ancaman militer China terhadap Asia Tenggara yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi AS dalam strateginya terhadap China.
Pertama,  ada  kekhawatiran  dan  kecemasan  atas  hegemoni  China  yang  agresif  di  Asia Tenggara  mengancam  kebebasan  pelayaran  di  LCS,  sehingga  membuat  AS,  Jepang,  bahkan negara-negara Asia Tenggara masuk dalam politik China tersebut.
AS dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan  mencari dukungan dari  negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan jalur laut atau justru sebaliknya, ada kemungkinan negara- negara ASEAN sendiri yang akan meminta bantuan Angkatan Laut AS.
Jika  demikian  maka  AS  dapat  membawa  serta  Angkatan  Udaranya  dengan  dalih  untuk melindungi pasukan AL-nya, serta mengamankan fasilitas teritori ASEAN dari serangan militer China.
Kedua adalah adalah China dapat saja mencoba membangun dan mempertahankan kontrol fisik  atas  hampir    keseluruhan  kepulauan  Spartly,  yang    diklaim  sebagai  wilayahnya. Ketidakpastian di perairan LCS ini tentu saja menciptakan ketegangan keamanan.
Dalam kondisi tertekan seperti ini akan mendorong negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan dari kekuatan yang dapat mengimbangi China. Sehingga sangat mungkin bagi ASEAN untuk meminta kehadiran militer AS.
Pada akhirnya, kepentingan-kepentingan AS di Asia Tenggara akan terus meningkat. AS juga  tidak  punya  pilihan  lain,  karena  jalur  Asia  Tenggara  akan  menjadi  prioritas  kelancaran perekonomiannya dan kawasan kunci pergerakan militer AS.
Secara politis Asia Tenggara akan memberikan pengaruh yang besar dalam negara-negara kawasan  ini  terhadap  kampanye AS tersebut  yang tentunya  memiliki  arti  yang sangat  penting bagi  AS.  Pada  akhirnya  ada  alasan  Gedung  Putih  berupa  keharusan  bagi  Obama  untuk menghadirkan  militernya  di  kawasan  ini  dalam  konteks  pengamanan  terhadap  kepentingan tersebut.
Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah, apakah “kebangkitan China” memang sebagai ancaman  bagi  Asia  dan  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  destabilisasi  kawasan,  yang menikmati stabilitas keamanan dan perdamaian selama kurun 30 tahun terakhir ini?
Pertanyaan  ini  memiliki  konsekuensi  panjang,  setidaknya  dalam  dua  hal.  Pertama, kawasan Asia—dengan peradaban panjang, kemampuan menunjukkan kepiawaian membangun kekuatan ekonomi, dan memiliki ketahanan menghadapi rentannya sistem ekonomi globalisasi yang  terguncang  oleh  krisis    keuangan    AS    dan    krisis    euro—akan  terseret  dalam  kancah geopolitik ala Perang Dingin melalui perlombaan senjata  negara-  negara Asia.10
Kedua, politik poros AS sebagai perimbangan ulang mempertahankan kepentingan intinya
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 di Asia tidak mampu mencapai momentum dan dukungan memadai (khususnya dari ASEAN). AS mulai menjalankan strategi merentankan kohesi kerja sama Asia di berbagai bidang akibat merosotnya  kemampuan  geopolitik  AS  mengimbangi  politik  global  Rusia  atas  Suriah  dan Crimea, dan berpotensi menjadi preseden di Asia melalui “kebangkitan China atau China”.
Ini tidak hanya terwujud dalam perlombaan senjata  yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, tetapi juga dalam bentuk nyata berbagai perjanjian kerja sama penempatan pasukan Marinir AS (seperti di Darwin, Australia), atau penyediaan fasilitas militer dengan Filipina memperluas cakupan “wilayah perang” AS di sisi timur Asia.
Melalui  sisi  ancaman  militer,  seolah-olah  potensi  konflik  akan  terjadi  pada  perebutan klaim  tumpang  tindih  kedaulatan  di  Laut  Timur  dan  Laut  Selatan,  dari  Kepulauan  Diaoyu (Senkaku) ke Kepulauan Spratly dan Paracel. Di sisi ekonomi, para  perancang  strategi Jepang, di tengah upaya keluar dari sifat pasifis, kehilangan kepercayaan kohesi  dan ketahanan ekonomi Asia, seperti tecermin dalam mekanisme ASEAN+3 (China, Jepang, dan Korea Selatan).
Harus dipahami bahwa perlombaan senjata di negara-negara Asia dipicu oleh AS sendiri melalui  “kebijakan  pivot”  sebagai  pengejawantahan  strategi  global  AS  yang  hanya  mengenal kebijakan “memperkuat aliansi”. Ini yang mendorong Jepang di era PM Sintaro Abe membuka interpretasi ulang konstitusi pasifis  Jepang agar  bisa  memainkan peran “pertahanan kolektif”. Hal  ini  juga  yang  mendorong Presiden Filipina Benigno  Aquino III  mengikat perjanjian  kerja sama pertahanan  “on-demand  access” ke  bekas pangkalan angkatan  laut Subic dan pangkalan udara Clark untuk memperoleh perangkat militer AS. Hal ini dengan mengabaikan kemungkinan perlunya bekas kedua pangkalan itu diawaki militer AS.12

## Pertarungan Soft Power China vs AS
Persaingan  negara-negara adidaya di  Asia dengan menggunakan soft power oleh China versus AS, makin kencang. China dengan kekuatan ekonominya siap menghegemoni Asia.
Pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang diprakarsai  China merupakan salah satu langkah bagi China untuk meningkatkan soft- power di  Asia . Langkah ini penting, mengingat hadirnya kebijakan  Asia’s Pivot yang dicetuskan Presiden  AS Barack Obama dapat mengancam eksistensi China di Asia. Pembentukan AIIB dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi China untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia, ketika Jepang selaku salah satu pemeran utama di  Asia,  kian  memudar.  Sebagai  stakeholder  terbesar  di  Bank  Pembangunan  Asia,  kehadiran AIIB cenderung memudarkan pengaruh Jepang, sekutu AS di Asia. Negara-negara sekutu AS di Asia  sejauh  ini  tidak  tinggal  diam.  Keberatan  dari  beberapa  negara  sekutu  AS  seperti:  Korea Selatan dan Australia memberikan kesan penolakan bagi kehadiran AIIB versi  China di Asia. Dengan demikian, pembentukan AIIB menjadi  isu signifikan bagi perebutan pengaruh melalui soft power antarnegara superpower, khususnya di Asia.
AIIB bukan merupakan satu-satunya langkah China untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia. Chiang Mai Initiative merupakan salah satu bentuk inisiatif China dalam menyediakan dana pinjaman  bagi  negara-negara  di  Asia  dengan  peraturan-peraturan  yang  lebih  longgar,  ketika reaksi antipasti mulai muncul di kalangan negara-negara Asia Tenggara terhadap pinjaman dari Barat, IMF. Hal  ini penting, demi  menunjukkan eksistensinya di dunia  internasional. Dengan gebrakan  ini, kepercayaan diri  China dapat  semakin  meningkatkan  pesonanya di dunia, ketika negara-negara Barat semakin khawatir dengan usaha pendominasian China yang terjadi.
Selain AS, Jepang yang ingin meraih simpati negara-negara di Asia pada Perang Dunia II,
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 melihat  pembentukan  AIIB  menjadi  langkah  propaganda  China  untuk  mengurangi  dominasi ekonominya  di  Asia  Tenggara.  Tokyo  melihat  selain  kekuatan  militer,  China  juga  bergerak melalui  bantuan  ekonomi  sebagai  langkah  dominasi  di  Asia  melalui  kerjasama  perdagangan bebas, seperti:  ASEAN-China Free Trade  Agreement (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economy  Partnership  (RCEP).  Hal  ini  memberikan  pengaruh  tersendiri  bagi  China,  ketika konflik atau ketegangan regional di  LCS  belum terselesaikan  secara  damai. Langkah-langkah yang diambil China tersebut akan menjadi sinyal bagi sekutu AS di Asia atas dominasi China di Asia.  Meskipun  langkah  China  tidak  menonjol  secara  ideologis,  AS  patut  untuk memperhitungkan langkah China dalam upaya memperebutkan pengaruhnya di Asia.
AIIB telah menjadi bagian dari kebijakan  luar negeri Presiden China, Xi Jinping. Sejauh ini, AS gagal untuk memblokir rencana negara-negara ekonomi maju untuk bergabung dengan AIIB. Meski demikian, “perimbangan kekuatan''(balance of power) bisa dilakukan oleh negara- negara lain yang hadir dalam AIIB. Dan Beijing harus mempersiapkan diri untuk membagi peran kelembagaannya dengan anggota lain di AIIB.
Bila semakin banyak negara maju yang masuk ke AIIB, maka semakin cair pula pengaruh China  di  dalamnya.  China  awalnya  menyertakan  49  persen  dari  total  modal,  membuat dominasinya  tak  terbantahkan.  Tapi,  semakin  banyak  negara  ekonomi  maju  yang  bergabung, maka  saham  modal  China  akan  menurun  atau  berkurang  secara  signifikan.  Hal  ini  membuka tantangan keseimbangan kelembagaan atau institutional balancing bagi China.
Pada 24  Oktober  2014,  sebanyak  21  negara  Asia  menandatangani  nota  kesepahaman pendirian AIIB  yang   berpusat  di  Beijing.  Bank  yang  dipimpin China  ini akan membantu pembangunan    infrastruktur   negara-negara  anggota,   seperti    pelabuhan, jalan, rel  kereta  api, dan  proyek  infrastruktur lainnya  di  Asia.  Negara  lain  di  luar  Asia yang sudah  menyatakan akan bergabung  adalah  Austria,  Brasil,  Denmark,  Mesir, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Italia, Luksemburg,   Malta,  Belanda,   Norwegia, Polandia, Portugal,  Afrika Selatan,  Spanyol, Swedia, Swiss, dan  Inggris.
Akademisi Ilmu Politik University of Copenhagen, Prof. Kai He menilai keseimbangan kelembagaan  mengacu  pada  strategi  diplomatik  yang  memungkinkan  negara  yang  awalnya berkuasa membagi pengaruhnya pada negara anggota lain.
Ada  dua  jenis  keseimbangan  kelembagaan,  yaitu  secara  ekslusif  dan  inklusif. Keseimbangan  eksklusif  menggunakan  lembaga  bersama  untuk  menekan  negara  sasaran, sedangkan  keseimbangan  inklusif  menggunakan  aturan  dan  norma  kelembagaan  yang membentuk perilakunya.
Bagaimanapun AIIB ini bisa dilihat sebagai strategi kelembagaan eksklusif China dalam melawan AS. Kendati demikian Washington tak perlu cemas bahwa keberhasilan AIIB adalah akhir dari kepemimpinan AS di dunia global. China hanya ingin memakai AIIB untuk 'mencuri' dominansi AS dalam sistem keuangan global. Namun China tetap akan menghadapi tantangan kelembagaan  inklusif dari  negara-negara  Barat seperti Inggris,  Jerman, Perancis dan  Australia yang kesemuanya sekutu AS.
Dengan demikian, China tidak akan  menjadi  satu-satunya  yang  menetapkan aturan dan norma di AIIB untuk memastikan lembaga baru ini beroperasi secara transparan.
Di sisi lain, AS juga membentuk Trans-Pacific Partnership (TPP) guna mengimbangi AIIB bentukan China. Hal itu membawa dampak bagi regionalisme di Asia, khususnya bagi ASEAN. Di  sisi  regional,  kehadiran  AIIB  akan  menyebabkan  kesatuan  ASEAN  kembali  teruji,  ketika negara-negara yang bernaung dalam organisasi regional tersebut sempat terlihat ragu  dan
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 terpecah-pecah, antara memilih ke AIIB, atau TPP, atau keduanya menyusul langkah AS yang mengusulkan  TPP.  Kehadiran  TPP  dan  RCEP  jelas  memiliki  potensi  untuk  mengganggu netralitas ASEAN, di tengah konstelasi politik global yang kian tak pasti.
Bagi Indonesia, di satu sisi, tawaran bantuan finansial AIIB sebesar US$50 Milliar dapat membantu  percepatan  pembangunan  Indonesia,  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Namun, di sisi  lain, AS yang cemburu dan sewot karena pengaruhnya tergerus di  Asia,  harus mendorong  Indonesia untuk  mampu menempatkan diri secara tepat  dan proposional di antara China dan AS, serta memanfaatkan peluang potensi kerjasama  yang ada, dengan catatan tetap menjaga hubungan dengan AS/Barat agar dukungan negara-negara Barat kepada Indonesia tidak memudar atau hilang. Ini persoalan dan tantangan yang tidak mudah.

## Sikap Indonesia atas Konflik LCS
Masalah Laut China Selatan nyaris selalu mengemuka di setiap Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, termasuk KTT ASEAN ke-19 di Bali 17-19 November 2011 pada era kepemimpinan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  tahun  2004-2014.  Berbagai  langkah  Indonesia terkait isu LCSdianggap tepat sasaran dan bisa  membawa  ASEAN  menempatkan diri dalam konflik China- AS.
Stabilitas  ASEAN  tidak  terlepas  dari  berbagai  dinamika  di  kawasan.  Di  bidang politik/keamanan,  merujuk  perspektif  Carlyle  A  Thayer,  ada  tiga  faktor  yang  memengaruhi dinamika politik/keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini.13
Pertama,  bertambahnya  ketegangan  dalam  hubungan  China-AS.  Kedua,  meningkatnya kembali keterlibatan  AS di  Asia Timur. Ketiga, peningkatan agresifitas  China di LCS. Ketiga faktor ini merupakan ujian yang serius bagi ASEAN, yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan  pendorong  utama  (primary  driving  force)  dalam  penyelesaian  isu-isu  regional  di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.
Presiden  SBY  menegaskan,  ASEAN  dimana  Indonesia  menjadi  kekuatan  populasi terbesar,  perlu  secara  tepat  melihat  konflik  LCS  yang    berpotensi  mengganggu  stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Perlu langkah tegas untuk bersikap bahwa ASEAN tidak akan membiarkan Asia Tenggara sebagai arena bersaing negara-negara besar.
Kebijakan luar negeri SBY ini cukup konstruktif, bahwa Indonesia sebagai kekuatan jangkar stabilitas di ASEAN telah memastikan agar dua kekuatan besar, China dan AS, tidak dalam posisi berhadap-hadapan dan menjadikan LCS sebagai ladang konflik bersenjata mereka.
Indonesia menjadi jangkar stabilitas di Asia Tenggara yang menyatukan dan menjaga soliditas ASEAN dalam mengatasi rivalitas China-AS yang  bersaing secara  geopolitik- geostrategi dan perebutan sumber daya alam di kawasan LCS.
Kemudian pasca kepemimpinan SBY, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lawatannya ke Jepang mengungkapkan tentang konsep sembilan garis putus- putus yang diterapkan China di kawasan LCS. Apa makna  pernyataan tersebut?
Secara politik, penegasan Jokowi  itu  menjadi parameter bagi  ASEAN untuk bersikap senada dalam soal yang sama.
"Sembilan garis putus-putus yang   China  (China)  terapkan  tidak  punya landasan dalam hukum  internasional  manapun,’’    kata    Presiden    Jokowi    di  Jepang,    Maret    2015,  seraya menggarisbawahi pentingnya memiliki perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Jepang juga khawatir atas manuver Beijing di LCS karena bagaimanapun Jepang selama
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 ini memang  dikenal sebagai negara investor terbesar  di ASEAN, dengan nilai investasi hingga US$160 miliar secara keseluruhan pada 2009.
Sembilan garis putus-putus atau nine-dashed line ialah kawasan yang diklaim China di peta Laut China Selatan, yang mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal  tersebut  praktis  bersinggungan  dengan  klaim  Vietnam,  Filipina,  Malaysia  dan  negara ASEAN lainnya.
Di kawasan LCS, terdapat Kepulauan Natuna yang memiliki cadangan  gas alam  terbesar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merujuk pada salah satu ladang gas yang terletak 225 kilometer (km)  sebelah  utara  Natuna.  Sekali  lagi,  di  sini  tersimpan  cadangan  gas  alam  dengan  volume sebesar  222  triliun  kaki  kubik  (TCT).  Selain  itu,  gas  hidrokarbon    yang    bisa  ditambang mencapai 46 TCT. Angka itu tentu saja   belum  termasuk  cadangan  gas  alam yang terdapat di bagian barat Natuna yang dikelola juragan minyak raksasa kelas dunia. Bukan hanya berjaya di sektor gas alam, Natuna juga diselimuti minyak  bumi. Sumur-sumur  off shore yang berada di bagian timur Natuna itu dikabarkan terus memancarkan  minyaknya.
Oleh  sebab  itu,  pernyataan  Jokowi  soal  LCS  harus  dilihat  dalam  konteks  kepentingan Indonesia  sendiri,  yang  tak  ingin  China  menggunakan  cara-cara  militer  untuk  menghegemoni atau  menguasai  kawasan  itu  karena  pasti  menyeret  AS  masuk  ke  kawasan  dan  menyulut instabilitas.  Tentu  dapat  dimengerti  kalau  Presiden  Jokowi  pun  menyambut  rencana  Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengadakan perubahan besar dalam arah strategis, yang berfokus pada pertahanan  keutuhan  wilayah  serta  keamanan  maritim  Indonesia.  Kebijakan  baru  ini mengindikasikan bahwa Jakarta akan menolak klaim China atas Kepulauan Natuna di Indonesia dan lingkungannya yang kaya dengan gas dan minyak bumi.
Tampaknya, negosiasi dengan cara-cara damai ala Asia harus ditonjolkan untuk meredam konflik potensial di LCS agar tak menjadi konflik terbuka. Indonesia dan ASEAN, setidaknya , bisa memainkan peran krusial di dalamnya.
Makna  lainnya  adalah  Jokowi  meneguhkan  pentingnya  tata  cara  berperilaku  (Code  of Conduct) di LCS dan juga dialog antara China, Jepang, dan ASEAN. Indonesia mendorong agar hal ini diterjemahkan menjadi proyek-proyek kerja sama  konkret ala  Asia  dan membangunnya dalam  semangat perdamaian. Tidak adanya gunanya  konflik  bersenjata,  sebab pembangunan ekonomi yang  damai, lebih menjamin stabilitas, ketentraman dan martabat negara-negara Asia, bukan sebaliknya.

## Konflik LCS Ganjalan Abad Asia?
Terkait  konflik  di  Laur  China  Selatan,  para  pemimpin  ASEAN  hendaknya  menyadari sepenuhnya  bahwa  strategi  perdamaian  dan  stabilitas  Asia  harus  selamanya  ditentukan  oleh negara-bangsa Asia, bukan melalui persaingan China-AS yang mengarah pada blok aliansi yang merawankan  dan  merentankan  ketahanan  regional  secara  menyeluruh.  Perspektif  strategi ASEAN  seyogianya  selalu  dibentuk  mengikuti  dinamika  keseimbangan  berbagai  kekuatan  di dalam dan luar kawasan Asia.
Mengenai sengketa LCS antara China dan Filipina, para pemimpin China mengungkapkan, Beijing berpegang teguh untuk menyelesaikannya melalui perundingan.
“Sikap itu kami pegang teguh dengan mempertimbangkan kepentingan besar hubungan China-Filipina,  perdamaian  dan  kestabilan  di  Asia  Tenggara,  dan  menjalankan  pendekatan konsisten China dalam menangani isu  semacam  ini,’’  ungkap  diplomat  China  Liu Hongyang, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta.16
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Apalagi, menurut Liu, penyelesaian  melalui perundingan  bilateral  merupakan konsensus yang secara nyata tercantum, baik dalam pernyataan bersama China dan Filipina maupun dalam “Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC)” yang ditandatangani oleh China dan  negara-negara  ASEAN.  Tentu  saja  ASEAN  berharap  konsistensi  Beijing  untuk mengedepankan perundingan sesuai Code of Conduct (Kode Perilaku) yang disepakati bersama, bukan moncong senjata.
Bagaimanapun, negara-negara Asia harus menyadari bahwa inti Abad  Asia adalah tatkala Asianisasi mampu menghadirkan kekuatan kerja sama  intra- Asia  memperkuat globalisasi abad KE-21. Tatanan dunia baru Abad  Asia  ini dirumuskan  dalam  berbagai faktor oleh  berbagai negara.  Mulai  dari pertumbuhan regional yang dinamis, kehadiran  kelas menengah di kawasan, demokratisasi secara bertahap, regionalisme terbuka, percaya   diri, hingga peluang  luas dalam perdagangan  jasa, dan  akan  mendorong  perubahan  dalam  “kebijakan  satu  Tiongkok”  banyak negara  Asia. Bagaimanapun, sejak lama kita tidak  percaya pada kekuatan  hegemoni kawasan, militer,  maupun  ekonomi,  dan  hal  itu  menjadi  dasar  pemikiran  Menteri  Luar  Negeri  Marty Natalegawa era Presiden SBY tentang keseimbangan dinamis dalam reposisi kekuatan-kekuatan negara besar di kawasan. Sejak krisis keuangan Asia 1997, diyakini Abad  Asia menjadi mimpi bersama, menjadikan ketahanan regional paling solid di tengah ketimpangan dominasi sistem internasional  di  bidang  politik,  militer,  ekonomi,  dan  keuangan  optimisme  yang  sehat mendukung ketahanan Asia.
Dalam  kaitan  ini,  bagi  ASEAN,  sengketa  LCS  jelas  menimbulkan  dampak  tak menguntungkan bila tak dikelola dengan  baik.  Sengketa  ini  bisa  saja mendorong  terulangnya perpecahan  ASEAN  seperti  di    Phnom    Penh  November    2012,    dimana  pernyataan  bersama ASEAN mengenai LCS  tak disepakati  bersama.  Dalam  hal  ini, keutuhan ASEAN digoyang tekanan  eksternal  yang  kuat.  Padahal,  sentralitas  ASEAN  yang  diperjuangkan  bersama  di berbagai forum akan ternoda bila tak didukung keutuhan ASEAN yang bulat. Seperti diketahui, Taiwan  dan  beberapa  negara  ASEAN  seperti  Filipina,  Vietnam,  Brunei,  dan  Malaysia mengajukan klaim  memiliki  kedaulatan  atas bagian  tertentu  dari  LCS. ASEAN telah berusaha lebih  dari  satu  dekade  memperoleh  kesepakatan  China  melahirkan  Kode  Perilaku  (Code  of Conduct) yang mengikat para pihak dalam melakukan kegiatannya di LCS. Deklarasi Perilaku yang  berisi  kemauan  politik  dari  tiap  pihak  mempersiapkan  mulainya  perundingan  mengenai Kode Perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati bersama pada 2002.
Bagi  ASEAN,  sengketa  LCS  memiliki  dua  komponen.  Pertama,  komponen  kedaulatan: berbagai negara mengajukan klaim yang tumpang tindih. Masalahnya kompleks karena ada dua kubu  yang  menggunakan  dasar  argumen  yang  bertolak  belakang.  China    dan  Taiwan menggunakan argumen sejarah dalam memperjuangkan tuntutannya. Filipina, Vietnam, Brunei, dan  Malaysia  menggunakan  argumen  zona  ekonomi  eksklusif  sesuai  dengan  hukum  laut internasional.  Pemecahan  masalah  ini  akan  lama  karena  tiap  argumen  memiliki  celah-celah kelemahannya sehingga penyelesaian tuntasnya bisa mencakup antargenerasi.
Namun demikian, bila tiap pihak berhasil menciptakan suasana batiniah yang nyaman, di tengah  absennya  penyelesaian  masalah  kedaulatan,  proyek  pengembangan  bersama  dapat dimulai dengan membawa manfaat bersama atas kekayaan alam yang dikandungnya. Komponen kedua menyangkut perdamaian dan stabilitas di LCS yang dapat memengaruhi stabilitas di Asia Tenggara dan pada gilirannya menentukan laju pembangunan di ASEAN. Tindakan ekstra asertif dan provokatif anggota ASEAN akan memancing tindakan balasan yang dapat memicu  konflik
Herdi Sahrasad, Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2 bersenjata sehingga menjauhkan pemecahan sengketa dengan cara damai. Hal ini akan menimbulkan instabilitas kawasan yang akan mencemaskan investor, mengganggu lalu lintas perdagangan, dan dengan sendirinya akan memengaruhi laju investasi ke ASEAN.
Oleh  sebab  itu,  meminjam  perspektif  Makarim  Wibisono  dan  Rene  L  Pattiradjawane, hubungan  Indonesia,  ASEAN  dan  China  harus  dilihat  tidak  terbatas  hanya  pada  masalah Sengketa  LCS.  Sebaliknya,  Asia  Tenggara  mengharapkan  keteladanan  dari  China,  negara terbesar di Asia.
Besar  harapan,  ketegangan  di  kepulauan  Spratly  aman  terkendali.  Andaikata  pertikaian tidak  mampu dielakkan, sebaiknya para negara  yang terlibat menggunakan ICJ (International Court of Justice) sebagai mediatornya demi mengelakkan hal-hal yang merugikan baik secara politik, militer maupun ekonomi di antara ASEAN maupun China sebagai kuasa baru di Asia.
Benua  Asia  telah  melahirkan  agama-agama  dan  peradaban  unggul  dunia  di  masa  lalu. Prediksi kini mengarah pada kesamaan pandangan bahwa pusat gravitasi ekonomi internasional akan bergeser ke Asia. Sudah sewajarnya Asia juga berkontribusi mendorong kelahiran norma etika  dalam  hubungan  internasional.  Dalam    hal    ini,    kelahiran    Kode  Perilaku  (Code  of Conduct) di LCS merupakan contoh awal dari kemuliaan bangsa-bangsa di Asia. Dengan cara demikian,  meminjam  perspektif  Soedjatmoko,  keamanan    dan  pembangunan  sosial-ekonomi, budaya dan perdamaian  yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa di Asia, bisa berkelanjutan, demi mewujudkan martabat manusia.

## Bibliografi
Andre H. Pareira, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
Carlyle A Thayer, Southeast Asian Affairs (Singapura: ISEAS, 2011).
Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (New York: Knopf, 1948), terj.
Politik Antar Bangsa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) Herdi Sahrasad, “Sinyal Jokowi ke RRC soal Laut China Selatan?,”
Inilahkoran, Kamis, 26 Maret 2015.
John Baylis & Smith Steve (eds), The Globalization of World Politics, 2nd edition (Oxford University Press, 2001).
Liu Hongyang, “Tiongkok, Kekuatan Teguh Pertahankan  Perdamaian  dan Kestabilan’’, Opini, Kompas, 23/04/2014.
Makarim Wibisono, “Laut China Selatan dan Tantangan  ASEAN,”  Kompas, opini, Kamis, 11 Juli 2013.
R. Jackson  &  G.  Sorensen,  Introduction  to International  Relations (Oxford: OxfordUniversity Press, 1999).
Rene L Pattiradjawane, “Asianisasi Menuju Tata Dunia Baru,” Opini, Kompas, 13/04/2014.
Richard L. Armitage, “The US and Asia: A Sort of Homecoming’’, jurnal Strategic Review, April-June 2012.
Robert Beckman, Issues in Human Security in  East  Asia  (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies and Institute of Southeast Asian Studies, 2011)