Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934

## Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta
Naoval alfirdaus *1 , Syaiful Anas 2
1,2 Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran Indonesia Email: 1 naoval20001@mail.unpad.ac.id , 2 syaiful.anas@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) upaya strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi kendala dan  perluasan  integrasi  coretax  sebagai  upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah;  (2)  efektivitas coretax sebagai  strategi dalam  meningkatkan  Pajak  Daerah  provinsi  DKI  Jakarta;  (3)    hambatan  yang  dialami  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam menjalankan strategi peningkatan Pajak Daerah melalui layanan coretax ; serta (4) rekomendasi dan langkah yang perlu dilakukan untuk  meningkatkan  penerimaan  Pajak  daerah  provinsi  DKI  Jakarta  di  masa  yang  akan  datang.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan  sistem  pelayanan  berbasis  digital coretax berdampak  positif  terhadap penerimaan pajak daerah, dengan faktor kunci: (1) peningkatan akurasi data; (2) kemudahan penggunaan bagi wajib pajak; dan (3) integrasi sistem yang lebih baik. Adapun faktor yang menghambat dalam menjalankan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah  melalui coretax adalah  gangguan  server  yang  tidak  stabil,  layanan  sistem  yang  belum  sepenuhnya  terintegrasi,  dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan petugas pajak.
Kata kunci : Coretax, Pajak Daerah, Peningkatan Pajak Daerah.

## Abstract
This  research  was  conducted  with  the  aim  of  knowing:  (1)  strategic  efforts  of  the  Regional  Revenue  Agency  in  overcoming obstacles  and  expanding  coretax  integration  as  an  effort  to  increase  local  tax  revenue;  (2)  the  effectiveness  of  coretax  as  a strategy  in  increasing  local  taxes  in  DKI  Jakarta  province;  (3)  obstacles  experienced  by  the  Regional  Revenue  Agency  in carrying out strategies to increase local taxes through coretax services; and (4) recommendations and steps that need to be taken to increase local tax revenue in DKI Jakarta province in the future. This research method uses a qualitative descriptive method using  data  collection  techniques  of  interviews,  observation  and  documentation.  The  results  showed  that  the  application  of  the coretax digital-based service system had a positive impact on local tax revenue, with key factors: (1) increased data accuracy; (2) ease of use for taxpayers; and (3) better system integration. The factors that hinder in carrying out the strategy of increasing local  tax  revenue  through  coretax  are  unstable  server  disruptions,  system  services  that  are  not  fully  integrated,  and  lack  of understanding of technology among tax officials.
Keywords : Coretax, Local Tax, Local Tax Increase
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya mencapai pembangunan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan,  kecerdasan,  dan  taraf  hidup  seluruh  masyarakat  serta  menciptakan  masyarakat  yang adil  dan  makmur.  Melalui  berbagai  upaya  di  bidang  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur,  Indonesia berkomitmen  untuk  mewujudkan  kemajuan  merata  di  seluruh  wilayah  demi  kesejahteraan  bersama  (Khairunnisa, 2022).
Dalam  menunjang  kemajuan  pemerataan  pembangunan  daerah  yang  adil  dan  makmur  maka  dilaksanakanlah otonomi daerah. Tujuan yang ingin diraih diantaranya adalah untuk mewujudkan otonomi daerah yakni terwujudnya kemandirian daerah. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sebuah instrumen  fiskal  yang  tidak  dapat  dihindari  untuk  pengembangan  kesejahteraan  dan  perekonomian  masyarakat  di daerah  (Alhusain  et  al.  2017).  Melalui  PAD,  pemerintah  daerah  dapat  mengevaluasi  kemampuan  daerah  dalam mencari dan mencapai pendanaan yang optimal.
Untuk memajukan pembangunan nasional dan mewujudkan otonomi daerah yang efektif, diperlukan anggaran pemerintah  yang  bersumber  dari  berbagai  pendapatan  daerah.  Salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  berasal  dari  retribusi  dan  pajak  daerah  (Hanifa,  2022).    Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  terus  berupaya memanfaatkan semua peluang yang ada untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
Penyempurnaan penerapan hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efisien. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk pengembangan sistem perpajakan yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan (Mulyani, 2022).
Dalam mendukung kemandirian daerah dan meningkatkan kekuatan keuangan daerah, pemerintah menerapkan berbagai pedoman perpajakan daerah, termasuk Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 1 Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini adalah turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2022  HKPD  yang  diharapkan  dapat  memberikan  efek  positif  terhadap  penerimaan  pendapatan  asli  daerah (PAD) (Tobing, 2024). Rancangan undang-undang ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa  melalui peraturan daerah  yang  lebih  jelas  tentang  penggunaan  pajak,  memperbaiki  tarif  pajak  yang  dikenakan,  serta  untuk meningkatkan jumlah target pajak baru.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dijalankan  dalam  menaikkan  penerimaan  pajak  daerah  adalah  dengan  cara menjalankan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  (maharani,  2020).  Dengan  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan penerimaan  pajak  daerah  dapat  meningkat  secara  signifikan,  sehingga  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk melakukan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Menanggapi hal tersebut, dalam strategi peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah tentu tidak hanya  mengandalkan  pendekatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi,  salah  satu  strategi  lainnya  yang  dapat  dilakukan adalah dengan pengembangan teknologi yang menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu arah kebijakan yang termasuk di dalamnya, dalam rangka menumbuh kembangkan  serta  menyelaraskan  perekonomian  daerah  yang  berorientasi  nasional  dan  global  adalah  dengan menjamin  penggunaan  lembaga  anggaran  yang  transparan,  akuntabel,  dan  efektif  diiringi  dengan  kemudahan teknologi  (Saifuddin,  2020).  Tujuan  penggunaan  teknologi  dalam  layanan  publik  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  68  Tahun  2022  tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung strategi peningkatan pelayanan publik yang  efisien  dan  praktis  Badan  Pendapatan  Daerah  provinsi  DKI  Jakarta  meluncurkan website yang  bernama coretax yang  menjadikan  titik  awal  pengembangan  teknis  pelayanan  serta  pendataan online dari  Bapenda  DKI Jakarta. Coretax diluncurkan pada tahun 2021 dan berlaku efektif diseluruh Unit Pelayanan Pajak kota DKI Jakarta sejak  bulan  September  2022.  Hal  ini  memiliki  maksud  untuk  menghadapi  tantangan  dalam  hal  efisiensi, transparansi,  dan  kecepatan  respons  terhadap  permohonan  dan  pelaporan  Pajak.  Selain  itu,  kehadiran coretax diharapkan dapat mengubah paradigma dengan memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi dan otomatis.
Menanggapi hal tersebut tentu saja dalam mengkaji keefektifan penggunaan layanan coretax dalam mencapai target penerimaan pajak daerah tidak bisa dipisahkan dari data target pencapaian penerimaan pajak daerah sesudah dan  sebelum  menggunakan  layanan  tersebut.  Dibawah  ini  adalah  rincian  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak daerah sebelum dan sesudah menggunakan layanan coretax :

## Tabel 1
Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Layanan Coretax Tahun Target Realisasi Persentase pertumbuhan penerimaan 2021 Rp 37.215.000.000.000 Rp 34.575.563.219.175 (Tahap Awal Peluncuran Website Coretax ) 92,91% 8,40% 2022 Rp 45.700.000.000.000 Rp 40.275.148.196.210 (Tahap Pengembangan Implentasi Website Coretax ) 88,13% 16,48%
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655
DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
2023 Rp 43.000.000.000.000 Rp 43.523.591.087.437 (Tahap Implementasi Umum Website Coretax ) 101,2% 8,06%
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta
(Data Diolah Penulis)
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi pertumbuhan penerimaan mengalami penurunan. Pada tahun 2021  yang  merupakan  tahap  awal  peluncuran  layanan coretax ,  menunjukkan  persentase  pertumbuhan  penerimaan sebesar  8,40%  dari  pertumbuhan  penerimaan  sebelumnya.  Tahun  2022  yang  merupakan  tahap  pengembangan implementasi  layanan coretax menunjukan  tingkat  persentase  pertumbuhan  mengalami  kenaikan  yang  signifikan, yaitu  sebesar  16,48%.  Namun,  pada  periode  selanjutnya  yaitu  tahun  2023  yang  merupakan  tahap  implementasi umum penggunaan layanan coretax , terjadi penurunan persentase pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,06% dari pertumbuhan penerimaan sebelumnya.
Dalam  praktiknya,  penerapan  layanan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  instansi  daerah  sering menghadapi  berbagai  hambatan  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan.  Hambatan  yang  dialami  oleh  Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan layanan SPBE dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu hambatan regulasi atau kebijakan, anggaran dan perencanaannya, infrastruktur TI, serta sumber daya manusia.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  penelitian  diperlukan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penerapan  layanan sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  serta  pengaruhnya  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## TIJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  merujuk  pada  penerimaan  yang  bersumber  dari  sumber  ekonomi  daerah  itu  sendiri. Pendapatan  ini  diperoleh  dari  empat  jenis  pemasukan,  yaitu  retribusi  daerah,  pajak  daerah,  pengelolaan  aset  yang terpisah,  serta  penerimaan  sah  lainnya.  Pendapatan  daerah  yang  sah  dapat  mencakup  bagian  laba  dari  lembaga keuangan  bank,  bagian  laba  dari  perusahaan  milik  daerah,  bagian  laba  dari  investasi  atau  penyertaan  modal,  dan bagian  laba  dari  lembaga  keuangan  non  bank  (Nasir,  2019).  Merujuk  pada  pasal  1  No.  20  Undang-Undang Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  Nomor  01  Tahun  2022    Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  perundang-undangan  yang  terbagi  atas  sumber-sumber  diantaranya  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan pendapatan lainnya.
. 2.2 Pajak Daerah
Suatu kewajiban kontribusi terhadap negara yang harus dipenuhi oleh badan atau orang pribadi, yang bersifat memaksa  dan  tidak  memperoleh  imbalan  secara  langsung,  serta  digunakan  untuk  keperluan  negara  dalam meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  adalah  definisi  dari  pajak  ( tax )  (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007). Sedangkan  Pajak  Daerah  berdasarkan  Pasal  01  Peraturan  Daerah  No.09/2024,  yaitu  Merupakan  bentuk  kontribusi yang diwajibkan terhadap daerah, baik oleh individu maupun badan, sejalan dengan Undang-Undang. Kontribusi ini bersifat memaksa serta tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dipergunakan bagi kepentingan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah
A. Pasal 1 Undang-Undang No.01/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
Undang-Undang No.01/2022  tentang  Hubungan Keuangan  antara Pemerintahan Daerah  dan Pusat didasari  pada  prinsip  yang  menekankan  pentingnya  memberikan  keleluasaan  pada  pemerintah daerah  agar  dapat  mandiri  mengurus  dan  mengatur  segala  sesuatu  di  wilayahnya  sesuai  dengan kebutuhan  dan  karakteristik  masyarakatnya.  Beberapa  poin  penting  yang  tercakup  dalam  UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah Alokasi Dana Transfer, Pendanaan Daerah, Kewenangan dan Otonomi Daerah,  Pengaturan  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam,  Mekanisme  Koordinasi  dan  Pengawasan, Transparansi dan Akuntabilitas, dan Penyelarasan Kebijakan Fiskal.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
B. Pasal  1  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.  68/2022  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
Sesuai Pasal 61 Ayat 1 Perpres No.95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e- goverment , setiap kepala daerah bertugas mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan mengenai sistem e-government pada pemerintahan daerah. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan  akuntabel  serta  pelayanan  publik  yang  bermutu  dan  terpercaya.  dalam  Pergub  ini  membahas tentang  tata  kelola  manajemen  informasi,  kolaborasi,  percepatan  penyelenggaraan,  serat pemantauan dan evaluasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik.

## 2.2.2 Objek Pajak Daerah
Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah  Objek pajak daerah dibagi atas dua bagian, yakni objek pajak atas Pemerintah Provinsi dan objek pajak atas Pemerintah Kabupaten/Kota. Objek pajak yang diambil oleh Pemerintah Provinsi terbagi atas: a. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
b. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
c. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor);
d. PAB (Pajak Alat Berat);
e. Pajak Rokok;
f. PAP (Pajak Air Permukaan); dan
g. Opsen Pajak MBLB
Objek pajak yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terbagi dari:
a. PBB-P2; b. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
c. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);
d. PAT (Pajak Air Tanah);
e. Pajak Reklame;
f. Pajak Sarang Burung Walet;
g. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
h. Opsen BBNKB
i. Opsen PKB
2.2.3 Subjek Pajak Daerah
Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022,  Subjek  Pajak  daerah  terdiri  dari  badan  atau  orang pribadi  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membayar  atau  terlibat  dalam  aktivitas  perpajakan  daerah  sejalan dengan aturan undang-undang yang berlaku.
2.3 Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Menurut  Nursafitra  (2019)  pemberlakuan  strategi  peningkatan  penerimaan  pajak  dapat    dilaksanakan dengan teknis di bawah ini, diantaranya dengan melalui :
A. Upaya intensifikasi
a. Melakukan perbaikan aspek tata laksana dengan meningkatkan total wajib pajak.
b. Memperbaiki aspek pengelolaan atau kelembagaan PAD.
c. Melakukan  penyesuaian  aspek  tata  laksana  baik  operasional  atau  meningkatkan  aspek  personal dengan memperbaiki mutu aparatur dalam mengelola pendapatan daerah.
B. Upaya ekstensifikasi
a. Menciptakan sumber-sumber kebijakan dan pendapatan baru di bidang investasi.

## 2.4 Pelayanan Pajak
2.4.1 Definisi Pelayanan Pajak
Pelayanan Pajak  merupakan suatu  kegiatan atau serangkaian kegiatan  yang disediakan oleh Badan Pelayanan Pajak  dan  retribusi  daerah  provinsi  DKI  Jakarta  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  undang- undang untuk memenuhi kebutuhan perpajakan (Edwin Nurdiansyah, 2020). Tujuan pelayanan perpajakan adalah menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban dan hak pajaknya.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655
DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934

## 2.4.2 Sistem Informasi Pelayanan Pajak
Sistem yaitu serangkaian unsur yang terhubung dengan sasaran yang sama dalam meraih suatu sasaran tertentu. Suatu organisasi terbagi atas berbagai sumber daya seperti manusia (SDM), mesin, material, informasi, dan  uang. Sumber  daya  ini  bekerja  bersama-sama  untuk  mencapai  sebuah  sasaran  yang  ditetapkan  oleh  manajemen  atau pemilik  (Yakub  2012:17).  Sistem  informasi  manajemen  yaitu  sebuah  sistem  yang  terorganisir  yang  secara bersamaan  berfungsi  untuk  menghasilkan  informasi  yang  digunakan  dalam  manajemen  perusahaan  (Bryan  et  al. 2019).  Sedangkan  Sistem  informasi  pelayanan  pajak  adalah  sebuah  sistem  berbasis  teknologi  informasi  yang dirancang  untuk  mengelola  berbagai  proses  dan  fungsi  terkait  pemungutan,  administrasi,  dan  pengawasan  pajak (Edwin Nurdiansyah, 2020).

## 2.5 Coretax
Coretax merupakan  suatu  portal  penyedia  layanan  atau  pendataan online pajak  daerah  pada  Unit  Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota DKI Jakarta, portal ini dapat diakses oleh seluruh petugas pelayanan pajak daerah yang berada di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta. Coretax diperkenalkan pada tahun 2021  dan  mulai  berlaku  efektif  pada  September  2022  sampai  dengan  sekarang.  Sasaran  ini  bertujuan  dalam menaikkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak. Sistem Informasi Pelayanan coretax terdiri dari beberapa pilihan menu utama yaitu: A. Tax Clearance B. Sistem Informasi PBB C. Pajak Online D. Apex E. Sistem Informasi Data F. Sistem Informasi Most
G. Reklame

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini  yaitu applied research (penelitian terapan). Penelitian  terapan  yaitu cara dalam  mengenal realitas  dengan  bukti  ilmiah  (Ilmiah,  2023).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini mendeskripsikan suatu gejala aktual atau kejadian gejala berdasarkan fakta yang ada.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskripsi  untuk  menggambarkan  penerimaan  pajak daerah  serta  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  penerimaan  pajak  daerah  dan  bagaimana  strategi  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  dalam  mengoptimalkan  upaya  peningkatan  penerimaan pajak daerah.
Subjek  penelitian  ini  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah  provinsi  DKI  Jakarta.  Penulis  akan  menggunakan sumber data primer dan  sekunder.  Pengumpulan data primer didapatkan  melalui observasi dan  wawancara dengan narasumber mengenai topik yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder berupa studi kepustakaan dengan menghimpun data publikasi pemerintah, literatur, dan dan studi dokumentasi untuk  memvalidasi,  mengkonfirmasi, dan  memastikan  bahwa  apa  yang  disampaikan  oleh  informan  telah  sesuai  berdasarkan  dokumen  yang  ada sebagainya.
Pada  penelitian  ini  narasumber  ditetapkan  secara purposive dengan  pertimbangan  narasumber  yaitu  Bidang Perencanaan  dan  Pengembangan  Badan  Pendapatan  Daerah,  Sub  Bidang  Pendapatan  Pajak  Daerah,  Kepala  Sub Bidang  Tata  Usaha  UPPPD  Kalideres,  dan  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  wawancara tentang  bagaimana  strategi  pemerintah  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam  mengatasi  hambatan  penerimaan perpajakan,  bagaimana  efektivitas  strategi  yang  diterapkan,  serta  Bagaimana  rekomendasi  strategi  kedepan  yang harus dilakukan  oleh Pemerintah DKI Jakarta terhadap penerimaan daerah melalui pajak daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Tingkat efektivitas pelayanan perpajakan berbasis digital dapat diukur melalui pengukuran rasio efektivitas dan penilaian  stabilitas  sistem  teknologi.  Pengukuran  rasio  efektivitas  mencakup  evaluasi  terhadap  capaian  target penerimaan pajak serta efisiensi proses administrasi yang diberikan. Penilaian stabilitas sistem teknologi melibatkan pemantauan keandalan perangkat lunak dan kecepatan respons sistem dalam menangani transaksi pajak. Kombinasi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
dari kedua metode ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan implementasi digitalisasi layanan perpajakan dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Pengukuran  rasio  efektivitas  dilakukan  dengan  menggunakan  perbandingan  target  dan  realisasi  yang  dicapai setiap tahunnya dengan menggunakan rumus :
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100
Dibawah ini adalah tabel kriteria/rasio mengenai tingkat efektivitas penerimaan daerah :
Tabel 2 Rasio Efektivitas Penerimaan Daerah Kemampuan Efektivitas Rasio Sangat Efektif >100 Efektif 90 - 100 Cukup Efektif 80 - 90 Kurang Efektif 60 - 80 Tidak Efektif ≤ 60 Sumber : Pusat Data Bapenda DKI Jakarta
Berikut ini tabel hasil pengukuran efektivitas dari layanan perpajakan berbasis digital coretax yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2021 – 2023 :
Tabel 3
Tingkat Efektivitas Coretax Terhadap Realisasi Pajak Daerah Tahun Target Realisasi Persentase Tingkat Efektivitas 2021 Rp 37.215.000.000.000 Rp 34.575.563.219.175 92,91% Efektif 2022 Rp 45.700.000.000.000 Rp 40.275.148.196.210 88,13% Cukup Efektif 2023 Rp 43.000.000.000.000 Rp 43.523.591.087.437 101,2% Sangat Efektif
Sumber : Data Diolah Oleh Penulis
Berdasarkan hasil pengukuran rasio efektivitas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah provinsi DKI Jakarta  selama  tahun  2021–2023  tergolong  cukup  efektif.  Namun,  jika  dilihat  pada  tahun  2023  yang  merupakan periode implementasi umum layanan berbasis digital coretax , tingkat efektivitas penerimaan daerah mencapai sangat efektif atau  melebihi  yang ditargetkan. Hal ini  menunjukkan bahwa penerapan layanan perpajakan berbasis digital yang  mudah,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  berdampak  positif  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Hal  ini didukung  oleh  pernyataan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  Sub  Bidang  Pendapatan  Pajak  Daerah  (Agung Pramata) yaitu :
“Tentu saja jika dilihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta, sebenarnya selalu menunjukan  rasio  penerimaan  yang  cukup  efektif,  namun  jika  dibandingkan  setelah  adanya  tahap  implementasi layanan berbasis digital coretax tentu saja itu memudahkan kami dalam mengejar target realisasi penerimaan yang ingin dicapai. Dengan adanya layanan perpajakan berbasis online petugas pajak juga jadi lebih efektif dan gampang dalam  menjalankan  pengawasan  secara online ,  sehingga  memudahkan  saat  ingin  melakukan  peneguran  terhadap wajib pajak yang telat bayar. Sedangkan untuk penilaian stabilitas sistem coretax sendiri, memang harus dapat lebih dikembangkan lagi terutama  dalam perkembangan server yang terkadang  suka tidak  stabil, mungkin kalo dihitung dalam satu bulan bisa terjadi down sebanyak tiga atau empat kali.” (Wawancara dengan narasumber Sub Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bapak Agung Pramata, tanggal 11 Juli 2024)
Sistem digital ini memungkinkan automasi dan pengelolaan data yang lebih baik, sehingga pemerintah daerah dapat  mengirimkan  pemberitahuan  dengan  cepat  dan  tepat  sasaran.  Selain  itu,  pelacakan  respon  dan  tindak  lanjut atas  surat  teguran  juga  menjadi  lebih  terstruktur,  sehingga  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  serta  efisiensi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024
administrasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  monitoring  dan  evaluasi  yang  telah  dilakukan  pada  Unit  Pelayanan Pemungutan  Pajak  Daerah  Kalideres  yang  merukapan  kantor  unit  pelayanan  pajak  yang  berada  dibawah  naungan Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta:
Tabel 4 Data Upaya Penagihan Pajak Daerah UPPPD Kalideres Uraian 2021 2022 2023 Surat Teguran Pembayaran Pajak Daerah 378 234 839 Surat Tagihan Pajak Daerah 595 1.096 302 Total 973 1.330 1.141 Sumber : Monev Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kalideres (Data Diolah Penulis)
Berdasarkan data monitoring dan evaluasi upaya penagihan yang diluncurkan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak  Daerah  Kalideres,  implementasi  sistem coretax telah  menunjukkan  peningkatan  signifikan  dalam  efektivitas dan  efisiensi  proses  penyampaian  surat  teguran  pembayaran  pajak  daerah  serta  surat  tagihan  pajak  daerah.  Sistem digital ini memungkinkan untuk mengirimkan surat teguran dan tagihan secara otomatis dan tepat waktu, sehingga dapat  mempercepat  proses  administrasi  dan  mengurangi  kesalahan  manual.Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  hasil wawancara dengan narasumber Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPPPD Kalideres (Syahril) yaitu :
“Tentu coretax ini  sangat  membantu  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  proses  permohonan  pelayanan,  yang mana  tadinya  wajib  pajak  harus  datang  secara  langsung  ke  kantor  kami  jika  ingin  melakukan  proses  permohonan atau pembayaran, tapi sekarang dengan ada coretax wajib pajak tidak perlu datang lagi ke UPPPD lagi, sehingga hal ini dapat mempermudah wajib pajak dengan adanya coretax itu sendiri, karena untuk sekarang wajib pajak bisa mengajukan  permohonan,  pembayaran,  dan  menginput  data  secara online dimana  saja  dan  kapan  pun.  Sedangkan untuk  petugas  pajak  sendiri  yang  dapat  dirasakan  adalah  ketika  melakukan  proses  Surat  Teguran  Pembayaran  dan Tagihan  Pajak  Daerah,  nanti  dapat  dilihat  dari  hasil  data  monev  kita  setelah  adanya  coretax  menunjukkan  bahwa proses Surat Teguran Pembayaran dan Surat Tagihan Pajak Daerah mengalami proyeksi penurunan, sehingga kami dapat  menyimpulkan  bahwa  adanya  proyeksi  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban pembayaran pajak  mereka. Tentu saja Penurunan jumlah surat teguran dan tagihan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai  indikasi  efektivitas  sistem  coretax  dalam  meningkatkan  efisiensi  proses  penagihan  pajak  dan  mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran pajak itu sendiri.” (Wawancara dengan narasumber Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPPPD Kalideres Bapak Syahril, tanggal 12 Juli 2024)
Tentu  saja  dalam  pengukuran  efektivitas  harus  dilihat  juga  dari  segi  kepatuhan  wajib  pajak  setelah  adanya penerapan  sistem  pelayanan  perpajakan  berbasis  elektronik.  Berikut  perbandingan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kalideres :
Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Daerah Uraian 2021 2022 2023 SPPT Yang Disampaikan Rp 219.184.258.221 Rp 185.267.139.685 Rp 194.573.493.799 SPPT Yang Dibayarkan Rp 154.397.206.155 Rp 137.960.512.731 Rp 155.007.656.310 Persentase 70.45% 74.47% 79.66% Tingkat Efektivitas Kurang Efektif Kurang Efektif Kurang Efektif Sumber : Monev Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kalideres
(Data Diolah Penulis)
Berdasarkan  data  monitoring  dan  evaluasi  penagihan  Unit  Pelayanan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Kalideres, menunjukkan bahwa setelah penerapan sistem pelayanan perpajakan berbasis elektronik, data kepatuhan wajib pajak daerah  terhadap  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  dari  total  akumulasi  SPPT  objek  pajak  PBB,  PAT,  dan Reklame  belum  menunjukkan  rasio  yang  efektif.  Namun,  jika  dilihat  dari  persentase  yang  diterima,  sudah menunjukkan  arah  yang  lebih  baik.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi coretax dapat  memberikan dampak positif meskipun belum sepenuhnya optimal.

## 4.1.1 Hambatan Implementasi Coretax
Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  menghadapi  sejumlah  hambatan  dalam  upaya  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah  dan  mengimplementasikan  pelayanan  perpajakan  berbasis  digital.  Hambatan  utama mencakup  atas  ketidakstabilan  sistem  digital,  seperti  gangguan server pada platform  coretax ,  yang  mengganggu
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
proses pembayaran dan pelaporan online . Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai penggunaan  layanan  digital,  serta  resistensi  terhadap  peralihan  dari  metode  konvensional  ke  digital,  juga  menjadi kendala  signifikan.  Infrastruktur  teknologi  yang  belum  sepenuhnya  memadai  serta  keterbatasan  sumber  daya manusia  yang  terlatih  dalam  pengelolaan  sistem  digital  juga  dapat  menghambat  upaya  meningkatkan  penerimaan pajak daerah melalui penerapan layanan perpajakan berbasis digital.
Hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak adalah keterbatasan integrasi coretax dalam penyetoran online , di mana  masih  terdapat  beberapa  objek  pajak  yang  belum  dapat  diakses  secara online .  Kondisi  ini  menyebabkan layanan yang disediakan belum sepenuhnya terintegrasi dan komprehensif, sehingga wajib pajak harus menghadapi berbagai  kesulitan  dalam  melakukan  penyetoran  pajak.  Akibatnya,  proses  penyetoran  menjadi  kurang  efisien, memerlukan  waktu  lebih  lama,  dan  meningkatkan  potensi  kesalahan,  yang  pada  akhirnya  menghambat  kelancaran dan efektivitas sistem pelayanan pajak secara keseluruhan.

## 4.2 Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta
Strategi  optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  melibatkan  berbagai  langkah  yang  terintegrasi  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  sistem  perpajakan.  Langkah-langkah  ini  meliputi  digitalisasi  layanan perpajakan,  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  proses  administrasi  dan  pembayaran  pajak,  meningkatkan transparansi,  serta  mengurangi  beban  administratif.  Selain  itu,  pelatihan  intensif  bagi  petugas  pajak  mengenai penggunaan  teknologi  digital  dan  penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  juga  penting  untuk  memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem baru. Pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta kampanye sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan  juga  menjadi  bagian  dari  strategi  ini.  Dengan  demikian,  optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi operasional administrasi perpajakan.
Selain itu, strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah harus  mencakup peningkatan infrastruktur teknologi untuk  memastikan  sistem  digital  berjalan  dengan  lancar  dan  handal.  Investasi  dalam  teknologi  informasi  yang canggih, seperti penggunaan big data dan analitik untuk memantau dan menganalisis pola pembayaran pajak, dapat membantu  dalam  mengidentifikasi  potensi  kebocoran  dan  wajib  pajak  yang  belum  terdaftar.  Kolaborasi  dengan instansi  terkait,  seperti  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya,  juga  dapat  memperlancar  proses  pembayaran  dan pelaporan pajak. Pengembangan aplikasi mobile yang user friendly untuk memudahkan akses dan pembayaran pajak oleh  wajib  pajak  juga  merupakan  langkah  penting  dalam  strategi  ini.  Dengan  kombinasi  langkah-langkah  ini, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

## 4.3 Pemecahan Masalah
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa strategi Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui implementasi pelayanan perpajakan berbasis digital coretax , dapat disimpulkan  bahwa  meskipun  pada  pelaksanaan  sudah  mengacu  pada  peraturan  dan  SOP  yang  ada,  dan  Sub  Bid Perencanaan  dan  Pengembangan  telah  membuat  berbagai  strategi  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah melalui  implementasi  layanan  perpajakan  berbasis  digital,  hasil  yang  diperoleh  masih  perlu  dimaksimalkan. Implementasi  pelayanan  perpajakan  berbasis  digital coretax tidak  akan  berjalan  efektif  apabila  sistem  yang digunakan  belum  stabil  dan  terintegrasi.  Hal  ini  menyebabkan  persentase  pertumbuhan  penerimaan  pajak  daerah melalui layanan coretax mengalami penurunan. Hambatan ini terjadi karena beberapa kendala, antara lain: 1. Gangguan server down dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.
2. Kurangnya pelatihan dan pemahaman petugas pajak mengenai teknologi digital.
3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang penggunaan layanan digital.
4. Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah dalam aksesibilitas dan efisiensi sistem coretax .
5. Tantangan dalam memastikan keamanan data wajib pajak dari ancaman cyber . Atas hambatan-hambatan tersebut peneliti memberikan pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  disarankan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  teknologi  secara signifikan, mencakup berbagai aspek krusial.
2. Menyusun  program  pelatihan  intensif  dan  berkelanjutan  bagi  petugas  pajak  mengenai  penggunaan  teknologi digital dan sistem coretax
3. Meluncurkan  kampanye  edukasi  yang  luas  dan  berkelanjutan  untuk  mensosialisasikan  manfaat  dan  cara penggunaan coretax kepada wajib pajak.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024
4. Melakukan  sertifikasi  audit  keamanan  secara  berkala  dan  menyediakan  pelatihan  kepada  petugas  mengenai praktik terbaik dalam menjaga keamanan data

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan adalah: 1. Strategi  yang  dilakukan  Bapenda  DKI  Jakarta  untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah    diantaranya adalah  dengan  cara  melakukan  kebijakan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi,  yang  mana  dalam  strategi  tersebut terdiri atas :
A. Intensifikasi
a. Melakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Pajak Daerah,
b. Pengembangan digitalisasi layanan pemungutan pajak daerah,
c. Pemutakhiran data sensus pajak daerah untuk pemetaan potensi pajak daerah,
d. Pembaruan dan penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah,
e. Pemeriksaan  kepada  wajib  pajak  yang  melakukan self-assessment dengan  menggunakan  data  potensi dan intelijen pajak daerah,
f. Law Enforcement dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah,
B. Intensifikasi
a. Membentuk  satuan  tugas  khusus  untuk  mengintegrasikan  dan  bertanggung  jawab  dalam  proses pelaksanaan,
b. Berkoordinasi dengan instansi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,
c. Melakukan inisiasi wajib pajak baru berdasarkan pendataan di lapangan.
2. Apabila  ditinjau  dari  data  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  yang  direkap  oleh  Badan  Pendapatan Daerah DKI Jakarta selama tahun 2018-2021, rasio efektivitas penerimaan pajak telah menunjukkan rasio yang cukup  efektif  atau  hampir  mendekati  penerimaan  yang  ditargetkan.  Hal  ini  terjadi  karena  proses  pelaksanaan pelayanan  dan  penagihan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  telah  dilakukan  sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta telah mengikuti SOP yang ditetapkan.
3. Apabila  ditinjau  dari  hasil  yang  diperoleh,  setelah  implementasi  pelayanan  perpajakan  berbasis  digital  melalui coretax rasio  penerimaan  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan,  menjadi  sangat  efektif.  hal  ini mengindikasikan implementasi coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akurasi data dan mempercepat proses administrasi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan dengan lebih mudah dan akurat.
4. Apabila  ditinjau  dari  hasil  kepatuhan  wajib  pajak  setelah  adanya  implementasi  pelayanan  perpajakan  berbasis digital  melalui coretax tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  belum menunjukkan  rasio  yang  efektif.  Namun,  jika  dilihat  dari  persentase  yang  diterima,  sudah  menunjukkan  arah yang lebih baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem digital dapat memberikan dampak positif meskipun belum sepenuhnya optimal.
5. Faktor  yang  menghambat  setelah  implementasi  pelayanan  perpajakan  berbasis  digital  melalui coretax adalah gangguan server yang  sering  terjadi,  koneksi  internet  yang  tidak  stabil,  serta  proses  audit  dan  sertifikasi keamanan  sistem  yang belum selesai, dan layanan coretax yang belum  sepenuhnya terintegrasi  mengakibatkan kesulitan  dalam  menghubungkan  berbagai  sistem  dan  data,  sehingga  hal  tersebut  dapat  mengurangi  nilai efektivitas dan efisiensi keseluruhan dari layanan coretax .

## SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  memberikan  beberapa  saran  untuk  Badan  Pendapatan Daerah dan peneliti selanjutnya, antara lain :

## 1. Badan Pendapatan Daerah
1) Meningkatkan  kembali  kapasitas server dan  mengadopsi  teknologi cloud untuk  memastikan  stabilitas  dan uptime yang tinggi, selain itu lakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala untuk mengurangi risiko gangguan teknis.
2) Lakukan  audit  keamanan  secara  berkala  dan  berikan  pelatihan  tentang  praktik  terbaik  dalam  menjaga keamanan data, selain itu diperlukan implementasikan protokol keamanan data yang ketat, termasuk enkripsi data dan firewall yang kuat.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 646-655 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934
3) Lakukan  perkembangan  sistem  agar  dapat  lebih  terintegrasi  lebih  baik.  Selain  itu,  pastikan  sistem  mampu berkomunikasi  secara  efektif  dengan  platform  digital  lain  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  maupun pusat, guna menciptakan ekosistem layanan perpajakan yang lebih efisien dan koheren.
2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
1) Berikan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
2) Libatkan  komunitas  lokal  dalam  kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan partisipasi masyarakat.
3. Peneliti Selanjutnya
1) Lakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang  dampak  spesifik  dari  digitalisasi  layanan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  serta  lakukan  Analisis  bagaimana  faktor-faktor  eksternal,  seperti  kondisi  ekonomi, mempengaruhi efektivitas sistem coretax .

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Sani  Alhusain  &  Ariesy  Tri  Mauleny.  (2017). Kebijakan  Dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Pembangunan Nasional (C. M. Firdausy (ed.); Get 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Al.,  R.  H.  et.  (2022). Hambatan-Hambatan  Dalam  Implemetasi  Layanan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  Pada  Pemerintah Daerah . 5(3).
Bryan J. Kaleb, Victor Lengkong. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Manado . 7(1), 781–790.
Candra Nora Galuh, & Asmarani. (2020). Ini 6 Permasalahan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah. DDTC News . Edwin Nurdiansyah (2020). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah . 2, 512–524. Hanifa, J. H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung Tahun 2016- 2020 . 2 (2), 131–142. Khairunnisa, S. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Kota Bandung Di Masa Pandemi . 12. Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Setelah  Satu  Dekadeotonomi  Daerah. Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 33–35.
News, D. (2022). UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Detik News .
Nursafitra. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) .
Peraturan Pemerintah Daerah. (2024). Peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Nomor 01 Tahun 2024) (p. 3).
Peraturan  Pemerintah  RI.  (2022).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022).
Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasidalampeningkatan Pendapatan Asli Daerah . 8(2). Tobing, A. G. L. (2024). Pemprov DKI Terbitkan Perda No 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah .