Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)
Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email: Choirulfata30@gmail.com, Zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id, toriquddin@syariah.uin-malang.ac.id, abdulrouf@staidu.ac.id.
Abstrak:
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  sebagai  bekal  pengetahuan  dan  keterampilan (lifeskills) tentang  membangun  kesadaran  bersama,  memperkokoh  komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat  dan  mewujudkan  keluarga  sehat  dan  berkualitas  serta  sebagai  upaya pemerintah  dalam  menekan  tingginya  angka  perceraian,  kekerasan  dalam  rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Kantor Urusan Agama memberikan pelayanan dalam  bentuk  bimbingan  perkawinan.  Sehingga  terbitlah  Peraturan  Dirjen  Bimas Islam  Nomor  189  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon Pengantin.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan (field  research ) dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini tentang pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  belum  maksimal  dilaksanakan  yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan ekternal. Yang dianalis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang meneliti pada seluruh bagian sub sistem hukum pelaksana bimbingan perkawinan. Sub sistem hukum yang ada pada teori  Lawrence  M.  Friedman  yaitu pertama; Struktur  Hukum  yaitu  yang  mengkaji pada  penyelenggara  dan  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan. Kedua; Subtansi Hukum  yaitu  melihat  pada  peraturan  sebagai  dasar  pelaksanaan  bimbingan perkawinan. Ketiga; Budaya Hukum yaitu yang melihat mulai dari struktur hukum dan respon peserta calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan.
Kata Kunci: Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Teori Sistem Hukum
Abstract:
Implementation  of  marriage  guidance  as  a  provision  of  knowledge  and  skills (lifeskills)  about  building  mutual  awareness,  strengthening  commitments, overcoming  various  family  conflicts,  facing  increasingly  difficult  challenges  and realizing healthy and quality families as well as government efforts to suppress the high  rate  of  divorce,  domestic  violence  and  other  family  problems.  The  Office  of Religious  Affairs  provides  services  in  the  form  of  marriage  guidance.  So  that  the Regulation  of  the  Director  General  of  Islamic  Guidance  Number  189  of  2021  was issued concerning the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Bride and Groom. This type of research uses field research with descriptive methods with a  qualitative  approach.  The  results  of  this  study  regarding  the  implementation  of marriage  guidance  has  not  been  maximally  implemented  which  is  influenced  by several  internal  and  external  factors.  The  analysis  uses  Lawrence  M.  Friedman's Legal  System  Theory  which  examines  all  parts  of  the  legal  sub-system  of
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
implementing  marriage  guidance.  The  legal  sub-systems  that  exist  in  Lawrence M. Friedman's  theory  are  the  first;  The  legal  structure  is  that  which  examines  the organizers and implementation of marriage guidance. Second; The legal substance is looking at the regulations as the basis for implementing marriage guidance. Third; Legal Culture, which looks at the legal structure and responses of prospective bride and groom participants to the implementation of marriage guidance.
Keywords: Implementation of Marriage Guidance, Legal System Theory

## Pendahuluan
Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Pernikahan yang dilakukan  setiap individu  yang  menjadi  fitrah  manusia  dalam  menjalani  kehidupan,  agar mendapatkan  kebahagiaan  didunia  maupun diakhirat. Pada  dasarnya  pernikahan didasari  dengan  dasar  yang  kuat  untuk  membentuk  keluarga  yang  unggul  agar tetap kokoh dan tidak terguncang oleh permasalahan internal maupun external di dalam  berkeluarga.  Pernikahan  yang  tanpa  dasar  dan  persiapan  diatas  dasar pondasi  yang  lemah,  maka  akan  lemah  dan  mudah  terjadi  goncangan  yang  tidak terkontrol yang menimbulkan sebuah konflik didalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya  bagi  pasangan  calon  pengantin  untuk  menyongsong  kesiapan  dan kematangan  pernikahan  sebelum  menjalani  kehidupan  keluarga  sebenarnya. Adanya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) bagi calon  pengantin,  untuk  memberikan  bekal  pengetahuan,  pemahaman  dan keterampilan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  tujuan  mewujudkan  keluarga harmonis  serta  mengurangi  angka  perselisihan  dan  perceraian  yang  terus meningkat. 2 Pernikahan  yang  harmonis  memerlukan  persiapan  yang  matang  dan indikasi  komunikasi  baik  terhadap  lingkungan  keluarga  yang  menjadi  aspek penting  dalam  berkeluarga  serta  terpenuhinya  kebutuhan  keluarga  secara  lahir dan  batin  dan  menjadikan  nilai-nilai  kehidupan  agama  dan  moral  didalam menjalani kehidupan berumah tangga.
Kehidupan  berkeluarga  sebagai  ikatan  pernikahan  untuk  menjadikan pernikahan yang sah dan suci dari segi agama maupun perundang-undangan yang dipandang  sebagai  kesakralan  pernikahan  untuk  menjalani  kehidupan  didunia maupun  diakhirat  yang  memberikan  makna  kehidupan  yang  dipandang  sakral dalam  menjalankan  rumah  tangga. 3 Pernikahan  bukanlah  semata-mata  sebagai kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosiologis manusia akan tetapi menjadikan hubungan yang erat guna menyatukan perbedaan kedua individu yang menjadikan sebuah  keluarga  yang  mampu  menerima  dan  menutupi  kekurangan  dari  setiap suami  istri  untuk  tercapainya  keluarga  yang  sakinah  dan  mempunyai  generasi
1 ( Undang-Undang .. Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).
2 Komisi  Anjuran  Keluarga  KAJ.  Program  Persiapan  Perkawinan  Membangun  Rumah  Tangga. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. Hlm,14.
3 Ismail,  Asep  Usman.  Menata  Keluarga  Memperkuat  Negara  dan  Bangsa  :  Kiat  Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.hlm.33.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
yang  baik.  Berkeluarga  tidak  luput  dengan  problem  atau  konflik  yang  sifatnya internal  maupun  yang  external  yang  ada  didalam  keluarga  yang  berupa permasalahan  komunikasi  antar  keluarga,  permasalahan  perekonomian, perselingkuhan,  adanya  campur  tangan  orang  lain  maupun  masalah  reproduksi yang  terjadi dilingkungan keluarga. 4
Permaslahan  yang  terjadi  yang  menunjukkan angka  perceraian  yang  terjadi di  Kota  Malang  baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat  menunjukkan  angka  yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Pengadilan Agama Kota Malang pada periode  Januari-Juli  2020  mencatat  1.179  kasus  perceraian  dan  pada  periode Januari-Juli  2021  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  mencatat  mengalami peningkatan pengajuan gugat cerai sebanyak 1.391 pengajuan gugat cerai. Artinya ada  peningkatan  sebanyak  212  kasus  perceraian  ditahun  2021. 5 Panitera Pengadilan  Agama  Kota  Malang  Drs.  Chafidz  Syafiuddin  mengatakan  kasus perceraian  sering  terjadi  yang  di  sebabkan  oleh  beberapa  penyebab  perceraian seperti perselingkuhan, cekcok antar keluarga, narkoba dan judi.
Peraturan  program  Bimbingan  Perkawinan  pranikah  bagi  calon  pengantin adalah  wujud  nyata  kesungguhan  Kementrian  Agama  dalam  memastikan pembangunan  bangsa  melalui  keharmonisan  perkawinan  yang  ideal,  mencakup penyediaan  sumber  daya  dan  anggarannya  sebagai  pelaksana  bimbingan perkawinan  yang  ditetapkan  pada  peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin  (Binwin  Catin)  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin. 6
Permasalaham  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di  atas  memiliki keunikan  masalah  selama  ini,  Berbagai  permasalahan  rumah  tangga  seperti komunikasi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, krisis ekonomi, reproduksi sesungguhnya  dialami  oleh  berbagai  kalangan  keluarga  sehingga  bimbingan perkawinan  sangat  penting  demi  bekal  calon  pengantin  menjalankan  kehidupan berumah  tangga.  Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  yang  akan  dikaji  dengan realita peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Agama dan dilaksanakan oleh  Kantor  Urusan  Agama.  Sehingga  perlu  dikaji  lebih  mendalam  sejauh  mana efektifitas  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  realita  yang  ada  dilapangan ataupun  diinstansi  kantor  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  yang  ada  pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.
Berdasarkan  uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota  Malang  sebagai  pelaksana  bimbingan  perkawinan  berdasarkan  Peraturan Bimas  Nomor  189  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Calon  Pengantin.  Hal  ini  mengindikasikan  esensi  pernikahan  belum dipahami  secara  utuh  oleh  masyarakat,  maka  bimbingan  perkawinan  yang
4 Departemen  Agama  RI,  Tuntunan  Keluarga  Sakinah,  (Jakarta:  Ditjen  Urais  dan  Binsyar,  2007) hlm.7.
5 Sumber  ini  terdapat  pada  https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/23/perceraian-di-kota- malang-tinggi-selama-pandemi-covid-2021-ada-1391-gugatan-cerai-ini-penyebabnya (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 10.59 wib).
6 Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
berkualitas  sangat  urgen  perannya  dalam  membendung  tingginya  perceraian  di Kota  Malang  secara  khusus  maupun  secara  umum  yang  ada  di  Indonesia.  Dari berbagai  fenomena    di  atas,  maka  peran  instansi  pemerintah  sebagai  pelaksana pranikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  Blimbing  Kota  Malang  dengan  progam Bimbingan  Perkawinan,  dengan  harapan  dapat  memberikan  bekal  pada  calon suami istri serta menjadikan mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahma . Pada penelitian ini menganalisis dengan Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yang  sesuai  dan  relevan  sesuai dengan obyek peneliti. Jenis penelitian  yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan  atau  ( field  research), yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala  objektif  yang  terjadi  dilokasi  tersebut. 7 Guna  memperoleh  data  yang  kuat, objektif,  aktual,  otentik,  akurat,  detail  dan  mendalam  tentang  pelaksanaan Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin  (Binwin  Catin)  pranikah  untuk menganalisis  Efektifitas  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin  dalam pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  Blimbing  Kota Malang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Peneliti  mendeskripsikan  secara  detail  dan  mendalam  tentang  suatu keadaan  atau  fenomena  sosial  dari  obyek  yang  ada  dilapangan  dengan menghimpun  kenyataan  yang  terjadi  melalui  cara  pengamatan,  wawancara,  atau penelaahan dokumen, dan dokumentasi.
Sumber  data  primer  dalam  peneltian  ini  adalah  dengan  mewawancarai kepala  Kua,  Penghulu  dan  peserta  yang  sudah  mendaftarkan  pernikahan  di  Kua. Adapun.sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur)baik berupa buku, jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Adapun buku induk sebagai pedoman  dalam  penelitian  ini  ialah  Teori.Sistem  Hukum  Lawrence  M. Friedman,(Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  189 Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon Pengantin,  undang-undang  No  16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  undang- undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik analisa data menggunakan reduksi  data  ( Data  Reduction), Penyajian  Data (Data  Display), dan  Verifikasi (Conclusion  Drawing) yang  selanjutnya  pengecekan  keabsahan  data  Untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti maka dibutuhkan pengecekan  guna  menguji  tingkat  validitasnya.  Pada  penelitian  ini  menggunakan triangulasi  data  sebagai  alat  keabsahan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Urusan Agama  Blimbing  Kota  Malang,  yakni  dengan  cara  membandingkan  data  hasil wawancara, membandingkan keadaan dan berbagai pendapat informan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Pemenrintah  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian  Agama  berfungsi  sebagai regulator,  pembina,  dan  pengawas.  Berbeda  pelaksanaannya  dengan  bimbingan
7 Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
perkawinan  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  Kua  Kota/Kabupaten.  Pelaksanaan bimbingan  perkawinan    sebagaimana  diatur  dalam  pedoman  ini  memberi kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  dalam pembinaan  dan  pembangunan  keluarga  serta  mengurangi  angka  perceraian  dan kekerasan  dalam  keluarga.  Kementerian  Agama  sebagai  regulator  dan  pengawas bertanggung  jawab  untuk  memberikan  bimbingan  pembinaan  kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang  diharapkan,  selain  itu  pembinaan  dan  pembangunan  keluarga  tidak  lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan konflik dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. 8
Peraturan  yang  sudah  menjadi  keputusan  yang  telah  ditetapkan  yang kemudian  menjadi  salah  satu  tugas  dan  fungsi  peran  KUA  yang  saat  ini  di prioritaskan  dan  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  perannya  dalam mengantisipasi  dan  menanggulangi  kasus  yang  dapat  mengancam  keutuhan  dan ketahanan keluarga. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa  depan  bangsa  sedang  digadaikan.  Karena  ketika  sebuah  perceraian  terjadi, maka  berbagai  persoalan  bangsa  akan  muncul  menyertainya. 9 Kesiapan  yang dilakukan kepada pihak calon suami istri untuk melakukan bimbingan perkawinan yang  berkualitas  dalam  perkawinan  sangat  ditentukan  kepada  kesiapan  dan kematangan  kedua  calon  pasangan  pranikah  untuk  menyiapkan  bekal  dalam menyongsong  sebelum  melakukan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sebenarnya. Banyak  sekali  harapan  untuk  kelangengan  suatu  pernikahan  namun  terkadang ditengah  perjalanan  kandas  dan  berujung  pada  perceraian  karena  kurangnya kesiapan  kedua  belah  pihak  suami  istri  dalam  mengarungi  rumah  tangga.  Agar harapan  membentuk  keluarga  bahagia  dapat  terwujud,  maka  diperlukan pengenalan  terdahulu  tentang  kehidupan  baru  yang  akan  dialaminya  nanti  ialah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.
Penelitian  ini  meneliti  bagaimana  Efektifitas  Peraturan  Dirjen  Bimas  Ialam Nomor  189  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan Calon  Pengantin  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  Blimbing  Kota Malang. Berikut ini proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di sandingkan dengan peraturan Bimas Islam mengenai pelaksanan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

## Implementasi  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021 Tentang  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing
Pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  Blimbing Kota  Malang  yang  melalui  bimbingan  perkawinan  calon  pengantin  diharapkan
8 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2
9 Adib  Machrus  dkk,  Pondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin),  Subdit  Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h.iii-iv.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  kehidupan  rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta  upaya  mengurangi  angka  perselisihan,  perceraian  dan  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Hubungan  pasangan  menikah  pada  umumnya  akan  mengalami gesekan  karena  adanya  perbedaan  karakter  suami  istri.  Berbekal  pemahaman yang  kuat  mengenai  rumah  tangga  dan  seluk  beluknya  dari  bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon  pengantin,  gesekan  maupun  perbedaan  yang terjadi  dalam  pernikahan  ini  akan  dihadapi  dengan  baik.  Pelaksanaan bimbingan  perkawinan  yang  ada  dilapangan  tidak  semudah  pelaksanaan  yang tertera  dalam  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  189  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Implementasi yang ada di Kantor Urusan Agama  Blimbing  Kota  Malang  mempunyai  berbagai  kendala  selama melaksanakan  bimbingan  perkawinan  sehingga  pelaksanaan  bimbingan perkawinan  dilaksanakan  saat  proses  pendaftaran  perkawinan  oleh  masing- masing  penghulu.  Padahal  yang  seharusnya  dilaksanakan  oleh  Bimas  Islam sebagai  pelaksanaan  penyelenggara  bimbingan  perkawinan  yang  memberikan ajaran  bimbingan  perkawinan  seseorang  yang  sudah  mendapatkan  akreditasi sebagai  fasilitator  yang  sudah  mendapatkan  sertifikat  bimbingan  teknis fasilitator  bimbingan  perkawinan  yang  diselenggarakan  oleh  Kementrian Agama.  Berikut  cakupan  beberapa  faktor  pelaksanaan  bimbingan  perkawian yang  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  bimbingan  perkawinan  ialah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Penyelenggara  bimbingan  perkawinan  pranikah  dilaksanakan  oleh Kementrian  Agama  yang  berfungsi  sebagai  regulator,  pembina  dan pengawas  serta  penyelenggara  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan pranikah  bagi  calon  pengantin. 10 Dengan  adanya  peraturan  kementrian agama mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang selanjutnya dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  sebagai  unit  pelaksana  teknis  pada kementrian  agama,  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  secara  operasional dibina  oleh  kepala  Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten/Kota. 11 Wilayah yang  berada  dalam  naungan  dan  tanggung  jawab  Kementrian  Agama  Kota Malang  ada  lima  Kator  Urusan  Agama  yang  berada  di  Kota  Malang diantaranya  Kua  Klojen,  Kua Lowokwaru, Kua  Sukun, Kua kedungkandang dan  Kua  Blimbing.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama Blimbing Kota Malang yang mewakili lima sample dari Kua yang ada di Kota Malang.  Yang  merupakan  Kua  Blimbing  sudah  melaksanakan  repitalisasi bimbingan yang dilaksanakan di kementerian Agama Jakarta Pusat sehingga Kua  yang  diteliti  merupakan  Kua  Unggulan  yang  berada  dalam  naungan Kementerian  Agama  yang  berada  di  kota  malang  sebagai  Pelaksanaan
10 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Pasal 3
11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 1 ayat (1)
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
bimbingan perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. 12
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  yang  berada  di  Kantor  Urusan Agama  Blimbing  Kota  Malang  berupaya  menjadikan  pelayanan  yang  baik terhadap masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang menjadi problem yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Calon  Pengantin  (Bimwin  Catin)  sehingga  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  dilaksanakan  setahun  empat  kali  ditahun  2021. 13 Seharusnya pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap bulan pada  setiap  ada  calon  pengantin  yang  mendaftarkan  nikah.  Ada  beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya bimbingan perkawinan yang pertama ; biaya anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di biayai  melalui  anggaran  APBN  dan  PNBR  NR    yang  di  anggarkan  oleh Kementrian  Agama  Kota  Malang  bagian  Bimas  Islam  yang  melaksanakan penyelenggaraan  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  sehingga  KUA sebagai  penyediaan  tempat,  pendataan  pendaftaran  peserta  bimbingan perkawinan  dan  pelaksana  bimbingan  yang  pelaksanaannya  disesuaikan dengan  anggaran  yang  ada.  Yang kedua; bimbingan  perkawinan  masih berupa  peraturan  belum  menjadi  undang-undang  sehingga  dalam pelasanaannya  masih  belum  menjadi  syarat  pendaftaran  bagi  calon pengantin, yang belum ada keseriusan pelaksanaan bimbingan perkawinan dari  Kementrian  Agama  maupun  dari  instansi  pemerintah  yang  lain  yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan yang harus menjadi perhatian setiap  instansi  pemerintah  dalam  menanggulangi  angka  perceraian.  Akan tetapi  inisiatif  para  pelaksana  tenaga  struktural  Kantor  Urusan  Agama Blimbing  Kota  Malang  tetap  melaksanakan  bimbingan  perkawinan  secara mandiri  yang  dilaksanakan  pada  saat  pendaftaraan  menunggu  waktu  10 hari  selama  pendaftaran  dilakukan  bimbingan  melalui  Penghulu  selama pada  saat  pengurusan  berkas  pendaftaran  pernikahan.  Sehingga  dalam pelaksanaannya  masih  belum  berjalan  dengan  apa  yang  diharapkan bersama  dalam  wadah  pembinaan  keluarga  yang  harmonis  melalui bimbingan perkawinan.
2. Sarana Pembelajaran
Sarana penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah meliputi sarana belajar  mengajar  yang  disiapkan  oleh  Kementerian  Agama  yang  berupa silabus,  modul  dan  bahan  ajar  lainnya  yang  dibutuhkan  untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian Agama untuk dijadikan  acuan  oleh  penyelenggara  bimbingan  perkawinan  oleh  Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan perkawinan pranikah.
Materi  yang  diajarkan  atau  yang  disampaikan  kepada  peserta bimbingan perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ; pertama materi  dasar; yang  berupa  fikih  munakahat,  peraturan  perundang- undangan  tentang  perkawinan  dan  pembinaan  keluarga,  prosedur
12 H. Marwah Junaedi, SE,. M.pd, wawancara, (Ketua Bimas islam Kota Malang), Malang 4 Januari 2022
13 H.  Ahmad  Sa’rani’,  S.Ag,  wawancara,  (Kepala  KUA  Blimbing  Kota  Malang),  Malang  18  Januari 2022
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
perkawinan  pengetahuan  agama,  serta  nilai-nilai  karakter  bangsa. 14 Yang bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta bimbingan perkawinan dalam  memahami  hukum  islam  dan  peraturan  perundang-undangan  yang dijadikan  bahan  ajar  utama  guna  memahamkan  masyarakat  dalam  hal pendidikan  hukum  secara  islam  maupun  hukum  formil  agar  dalam berkeluarga  tidak  sewena-wena  dalam  bertindak. Kedua  materi  inti; yang memberikan bimbingan perkawinan yang berupa pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga,  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  merawat  cinta  kasih  dalam keluarga,  manajemen  konflik  dalam  keluarga,  psikologi  perkawinan  dan keluarga, serta kesehatan reproduksi pasangan suami istri. Materi ini yang membahas  bagaimana  mengolah  cinta  kasih  dalam  berkeluarga  yang berasal dari hak dan kewajiban suami istri dan hal yang menjadikan konflik dalam  berkeluarga  yang  dihadapai  keluarga  dengan  mengelolah  konflik menjadi keluarga yang harmonis. Ketiga materi penunjang; yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu; masing-masing pasangan mendapatkan  buku  saku  membina  keluarga  bahagia,  majalah  perkawinan dan  keluarga  dan  kisah-kisah  kasus  keluarga.  Sebagai  bekal  dan pengalaman  dalam  menyongsong  kehidupan  yang  sebenarnya  dalam berkeluarga.
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  yang  dilaksanakan  di  Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dalam pemberian materi yang sudah tertera  dalam  peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021 tentang  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  calon  pengantin  yang berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan bimbingan perkawinan. Meskipun  belum  maksimal  pelaksanaannya  yang  dipengaruhi  beberapa faktor  yang  ada.  Pelaksanaan  bimbingan  ini  dilaksanakan  secara  mandiri oleh  Kantor  Urusan  Agama  Blimbing  sebagai  upaya  pemberian  bekal perkawinan  sebelum  menjalankan  bahtera  rumah  tangga  sebenarnya. Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  yang  sebenarnya  dilaksanakan  oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara.
3. Materi dan Metode Bimbingan Perkawinan
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  sangat  penting  dilaksanakan  agar peserta  calon  pengantin  mengetahui  persiapan  sebagai  bekal  dalam berkeluarga.  Instansi  pemerintah  menyiampan  pelaksanaan  bimbingan perkawinan  yang  melalui  Kantor  Urusan  Agama  sebagai  pelaksana bimbingan  perkawinan.  Pemberian  bekal  yang  berupa  materi  bimbingan perkawinan yang terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok panunjang  yang  bertujuan  untuk  memberikan  bekal  dan  pemahaman berkeluarga  agar  terjalin  hubungan  keluarga  yang  harmonis  dan penanggulangan  kasus  angka  perceraian.  Metodologi  pelaksanaan bimbingan  perkawinan  sangat  penting  guna  menyampaikan  pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses bimbingan secara benar, efisien dan  efektif.  Metode  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan  motivasi  yang  tinggi  tetapi  apabila  tidak  didukung  oleh  penyampaian
14 Badarudin,  Bahan  Ajaran  Pelatihan  Korps  Penasihat  BP4  (Yogyakarta:Kementrian  Agama, 2012),10.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
metode  yang  bagus,  maka  hasil  proses  pelaksanaan  kurang  maksimal. Berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Kementerian  Agama  tentang pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  dilakukan  dengan  metode  ceramah, diskusi,  tanya  jawab  dan  penugasan  yang  pelaksanaannya  disesuaikan dengan  kondisi  dan  kebutuhan  yang  ada  dilapangan.  Perlunya menggunakan  metode  dalam  pelaksanakan  bimbingan  terhadap  calon pengantin  bisa  memahami  keikut  setaan  dalam  ceramah  atau  pun  diskusi yang  disampaikan  kepada  pelaksana  pemberiaan  bekal  bimbingan perkawinan.
4. Narasumber Kegiatan Bimbingan Perkawinan Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin wajib diampu oleh  minimal  2  orang  narasumber  terbimtek  (fasilitator)  yang  telah mengikuti  dan  mendapatakan  Sertifikat  Bimbingan  Teknis  Fasilitator Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Agama. 15 Penasehat  bimbingan perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  konsultan  keluarga,  tokoh  agama, psikologi,  dan  profesional  dibidangnya.  Pentingnya  fungsi  dari penyelenggara  maupun  pelaksana  bimbingan  perkawinan  yang terakreditasi  ataupun  yang  mendapatkan  sertifikat  sebagai  fasilator bimbingan agar mendapatkan hasil pengetahuan peserta, akuntabilitas dan hasil  yang  diberikan  kepada  pelaksana  bimbingan  perkawinan  bagi  calon pengantin  memperoleh  hasil  dan  bisa  dipahami  oleh  peserta  bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berada pada Kantor Urusan  Agama  Blimbing  Kota  Malang  dalam  pelaksanaannya  masih  ada beberapa kendala yang berdasar kepada anggaran dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara.
5. Keterlibatan Penyelenggara dan Peserta Bimbingan Perkawinan Kualitas  maupun  penyelenggara  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan pranikah  sangat  ditentukan  oleh  keterlibatan  antara  penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawianan oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan  Agama  sebagai  penyelenggara  ataupun  pelaksanaan  bimbingan perkawinan  dan  keterlibatan  antara  peserta  bimbingan  perkawinan  dari calon pendaftar nikah.
Suatu  hukum  yang  sudah  terbentuk  yang  berupa  peraturan  maupun perundang-undangan  yang  sudah  ditetapkan  tidak  luput  dari  respon  dan dukungan  keterlibatan  masyarakat  dalam  memahami  isi  dari  peraturan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, dengan adanya analisis sistem hukum yang  didalamnya  mengkali  semuanya  mulai  dari  struktur  hukum (penyelenggara  bimbingan  perkawinan),  subtansi  hukum  (undang-undang atau  peraturan  bimbingan  perkawinan),  dan  budaya  hukum  (masyarakat sebagai  pelaksana  bimbingan  perkawinan).  Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.
15 Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB II Pasal 3 Ayat a
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
Efektifitas  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  189  Tahun  2021  Tentang Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  di  KUA  Blimbing  Perspektif  Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
1. Struktur Hukum (Legal Structure)
Struktur  hukum  merupakan  salah  satu  elemen  dasar  dan  jelas  dari sistem  hukum  yang  meliputi  keseluruhan  pranata  hukum  beserta  aparat atau  penegaknya.  Pelaksana  hukum  atau  aparat  hukum  yang  mempunyai fungsi  utama  dari  struktur  hukum  yaitu  sebagai  pembuatan  hukum (The legislation of  law), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi) , penegak hukum (The enforcement of law) dan sebagai administrasi hukum yang  efisien  dan  efektif  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah (exsecutive) yang bertanggung jawab (accountable). 16
Pelaksana  struktur  hukum  meliputi  keseluruhan  pranata  hukum beserta  pelaksana  atau  penegaknya.  Penyelenggaraan  bimbingan perkawinan  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Agama  (Kemenag) Kabupaten/Kota  ialah  sebagai  pelaksanaan  penyelenggaran  bimbingan perkawinan  yang  dalam  pranata  struktur  hukum  sebagai  penegak  hukum (The  enforcement  of  law) dan  sebagai  pembudayaan  dan  penyebar  luasan hukum (sosialisasi) . Penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan bimbingan perkawinan  di  selenggarakan  oleh  Kementerian  Agama  yang  bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin yang berada dalam wilayah tipologi  kerjanya  yang  berada  dalam  Kabupaten/Kota. 17 Pelaksana  sistem hukum  yang  berada  didalam  struktur  hukum  ialah  Kantor  Urusan  Agama Blimbing  Kota  Malang  yang  sebagai  ujung  tombak  dari  naungan  sistem hukum  Kementerian  Agama  yang  berada  pada  tipologi  hukum Kabupaten/Kota  yang  dilaksanakan  oleh  KUA  Kecamatan  dan  lembaga lain. 18 Dilaksanakan  atau  tidaknya  peraturan  yang  berada  dalam  sistem hukum dari struktur hukum yang didalamnya terdapat Kementerian Agama sebagai  Penyelenggara  Binwin  Catin  dan  Pelaksana  Binwin  Catin  Kantor Urusan  Agama.  Pada  penelitian  ini  ditemukan  permasalahan  mengenai terkendala  pelaksanaan  Binwin  Catin  disebabkan  oleh  masalah  biaya anggaran  yang  diajukan  kepada  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota sehingga  pelaksanaan  Binwin  belum  efektif  dalam  pelaksanaannya.  Akan tetapi  pelaksanaan  Binwin  Catin  tetap  dilaksanakan  oleh  inisiatif  tenaga struktural  KUA  untuk  melaksanakan  Bimbingan  kepada  para  calon pengantin,  meski  belum  sesuai  apa  yang  ditetapkan  diperaturan  Binwin Catin Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
Perbaikan  sistem  hukum  yang  terdapat  pada  struktur  hukum  beserta pranata  hukum  yang  tercakup  pada  instansi  yang  menjalankan penyelenggaraan  bimbingan  perkawinan  dan  pelaksanaan.  Kerja  keras maupun  evaluasi  kinerja  tenaga  struktural  yang  sesuai  dengan  bidangnya
16 Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol”, 153.
17 Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Pasal 2 Huruf a, b.
18 Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf  B Ayat 1
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
yang  mampu  menjalankan  sistem  hukum  yang  sesuai  dengan  peraturan yang  sudah  ditetapkan  dan  dijalankan  oleh  struktural  hukum.  Bimbingan perkawinan  merupakan  aspek  terpenting  dalam  membendung  angka perceraian  yang  semakin  meningkat  yang  ada  pada  masyarakat.  Melalui peraturan  Binwin  Catin  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agama  dan Kantor  Urusan  Agama  merupakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk melakukan  pendidikan  bimbingan  perkawinan  calon  pengantin  untuk menyongsong  persiapan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  melalui bimbingan  perkawinan  yang  dapat  memberikan  pembelajaran  mengenai persiapan  keluarga  sakinah,  mengolah  konflik,  administrasi  keluarga, reproduksi  dan  memberikan  wawasan  pengetahuan  sebelum  menjalankan bahtera rumah tangga.
Bimbingan perkawinan calon pengantin perlu menjadi aspek perhatian kepada  seluruh  pranata  hukum  yang  berada  pada  ranah  dan  tanggung jawab untuk segera ada tindakan yang memberikan kebaikan sistem hukum sebagai  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan,  wadah  pemerintah  melalui aspek bimbingan perkawinan yang dapat membendung tingkat perceraian dan menjadikan keluarga yang harmonis dan generasi bangsa yang unggul.
2. Subtansi Hukum (Legal Substance)
Subtansi hukum merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan  norma-norma  hukum  yang  dijadikan  dasar  sebagai  kepatuhan hukum  yang  dibentuk  oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum,  yang berupa  keputusan  atau  aturan  baru  yang  disusun  untuk  dijadikan  produk hukum. 19 Peraturan  yang  dihasilkan  menjadi  produk  hukum  secara  umum subtansi  ini  mencakup  seluruh  aturan  hukum,  yang  berupa  peraturan hukum yang tidak tertulis (living law) , atau yang tertulis ( law books) .
Produk  hukum  yang  menjadi  pedoman  dalam  menjalani  ketertiban sistem  hukum  yang  dijadikan  patokan  sebagai  peraturan.  Peraturan  yang dibuat  oleh  Direktur  Jenderal  Bimbingan  masyarakat  islam  yang  tertera sebagai  peraturan  bimbingan  perkawinan  calon  pengantin  yang  ada  pada peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin  (Binwin  Catin)  dan undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menjadi patoakan seluruh pranata hukum yang berada  ditipologi hukum seperti Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  dan  Kantor  Urusan  Agama  Kota  /Kecamatan. Peraturan  ini  menjadi  dasar  penyelenggara  maupun  pelaksana  bimbingan perkawinan  calon  pengantin  sebagai  upaya  pemerintah  dalam penanggulangan angka perceraian melalui upaya-upaya pemerintah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin.
Pelaksanaan  peraturan  Bimas  Islam  secara  subtansi  hukum,  produk hukum  yang  dihasilakan  masih  berupa  peraturan  belum  menjadi  sebuah peraturan  undang-undang  yang  harus  dijalankan  setiap  individu  calon pengantin  dan  sebagai  syarat  pendaftaran  pernikahan  setelah  melalui bimbingan perkawinan dan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan.
19 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, 6.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang  pelaksanaannya  masih  terkendala  dengan  berbagai  permasalahan yang timbul mulai dari subtansi penyelenggara maupun subtansi yang ada dimasyarakat.  Perbaikan  dan  pembaharuan  hukum  yang  kemudian dijalankan, bukan hanya menjadi prodak hukum akan tetapi menjadi sistem hukum  yang  dijalankan  dan  ditaati  oleh  pranata  struktur  hukum  dan masyarakat.
3. Budaya hukum (Legal Culture)
Kultur  hukum  yang  disebut  juga  dengan  istilah  budaya  hukum  yang menurut Lawrence M. Friedman ialah:
“...people‟s  attitudes  toward  law  and  legal  system,  their  beliefs,  values, ideas,  and  expectations...The  legal  culture,  in  other  words,  is  the  climate  of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea. 20
Komponen sistem hukum yang ketiga ialah kultur hukum yang berada dalam  masyarakat  sebagai  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  orang termasuk  aparat  penegak  hukumnya  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata  lain  adalah  suasana  pemikiran    sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana  hukum digunakan, dihindari,  atau disalah gunakan. Tanpa  budaya  hukum  sistem  hukum  lembam  seperti  ikan  mati  tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.
Sistem  hukum  yang  menjadi  pilar  utama  ialah  kesadaran  hukum  dan kepatuhan  hukum. Pertama; kesadaran  hukum  dapat  dimaknai  dengan keyakinan  terhadap  nilai-nilai  yang  terdapat  pada  diri  manusia  tentang hukum  yang  akan  ada,  yang  ada,  dan  pernah  ada.  Dalam  situasi  yang konkrit,  kesadaran  hukum  muncul  dalam  bentuk  ketaatan  atau  kepatuhan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, prilaku, dan pemahaman masyarakat  terhadap  hukum.  Misal  sikap  para  pelaksana  hukum  artinya aparat  penegak  hukum  berperan  penting  dalam  membina  pertumbuhan kesadaran  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  kesadaran  untuk  melakukan  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  tersebut  dan  berfungsi  sebagai penghubung  antara  aturan  hukum  dengan  tingkah  laku  anggota masyarakatnya.  Pembahasan  ini  tidak  hanya  melihat  dari  sisi  masyarakat akan  tetapi  melihat  lebih  luas  dalam  sistem  hukum  mulai  dari  pelaksana penyelenggaraan  oleh  Kementerian  Agama  dan  pelaksana  Kantor  Urusan Agama  dalam  upaya  pelaksanaannya  yang  ada  dilapangan  dalam pelasanaan  bimbingan  perkawinan  calon  pengatin. Kedua; kepatuhan hukum  yang  merupakan  komitmen  moral  dan  sosial  pada  manusia  tanpa dibatasi  status  sosial  ekonomi  politik  untuk  selalu  menaati  hukum  dalam situasi dan kondisi apapun. 21
Budaya  hukum  dalam  hal  ini  seperti  prilaku,  sikap,  dan  kebiasaan- kebiasaan  manusia  dapat  membentuk  kekuatan  sosial  untuk  menaati hukum  atau  sebaliknya  yakni  melanggar  hukum.  Salah  satu  pilar  penting
20 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, 6.
21 Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah , 183.
dalam  budaya  hukum  yaitu  kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum masyarakat.  Hukum  yang  dibuat  pada  akhirnya  sangat  ditentukan  oleh budaya  hukum  yakni  pandangan  serta  sikap  dari  masyarakat  yang bersangkutan.  Jika  budaya  hukum  diabaikan,  maka  dapat  dipastikan  akan terjadi  kegagalan  dari  sitem  hukum.  Budaya  hukum  yang  berada  dalam Instansi/Lembaga  sangat  penting  demi  tercapainya  keseimbangan  dan pelaksanaan  hukum  diantara  sub-sub  sistem  hukum  yang  kemudian dijalankan terhadap masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  menyimpulkan  bahwa Penyelenggaraan  bimbingan  perkawinan  calon  pengantin  yang  diselenggarakan oleh  Kementerian  Agama  Kota  Malang  dan  Kantor  Urusan  Agama  Blimbing  Kota Malang  sebagai  pelaksana  dari  bimbingan  perkawinan  yang  sudah  ditetapkan  di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin  (Binwin  Catin) yang  pelaksanaannya  belum  maksimal  dilaksanakan  yang  dipengaruhi  oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dianalisis  melalui  sistem  hukum  Lawrence  M.  Friedman  yang  meneliti  pada seluruh  bagian  sub  sistem  hukum  pelaksana  bimbingan  perkawinan.  Sub  sistem hukum yang ada pada teori Lawrence M. Friedman yaitu pertama; Struktur Hukum ( Legal  Structure )  yaitu  sebagai  pranata  sistem  hukum  penyelenggara  atau pelaksana  dari  instansi  yang  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggaraan  dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang perlu kerja keras seluruh instansi dalam melaksanaan bimbingan perkawinan agar terlaksana, sehingga upaya pemerintah dalam  penaggulangan  tingkat  perceraian  dapat  menjadi  solusi  dan  perbaikan sistem hukum. Kedua; Subtansi Hukum ( Legal Substance ) yaitu seluruh peraturan atau prodak hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun dan dijalankan. Peraturan yang  tertera  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  Nomor  189  Tahun 2021  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin (Binwin  Catin)  sebagai  rujukan  dalam  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan bimbingan perkawinan. Yang belum efektif dijalankan oleh  sistem hukum sebagai pranata penyelenggaraan dan pelaksanaan. Ketiga; Budaya Hukum ( Legal Culture ) yaitu sikap orang mulai dari struktur hukum terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan,  nilai-nilai,  gagasan,  dan  sikap  masyarakat  terhadap  respon  sistem hukum.  Yang  perlu  menjadi  tanggungan  bersama  dalam  menjalankan  sistem hukum  agar  penyelenggaraannya  terlaksana  dan  peserta  calon  pengantin  dapat menjalankan pelaksanaan bimbingan perkawinan.
Efektifitas  peraturan  hukum  yang  merupakan  kesesuaian  aturan  terhadap sebuah  hukum.  Dalam  implementasi  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam Nomor  189  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan Calon  Pengantin  (Binwin  Catin)  merupakan  aturan  yang  sangat  penting dilaksanakan  yang  melalui  analisis  Perspektif  Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M. Friedman  mengkaji  semua  sub  sistem  hukum  dalam  proses  pelaksanaannya, sehingga  penelitian  ini,  dapat  menjadi  referensi  sebagai  upaya  menjadikan
keluarga yang harmonis dan upaya mengurangi tingkat angka perceraian yang ada di Kota Malang.

## Daftar Pustaka
Adib  Machrus  dkk,  Pondasi  Keluarga  Sakinah  (Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin), Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h.iii-iv.
Badarudin, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4 (Yogyakarta:Kementrian Agama, 2012),10.
Departemen  Agama  RI,  Tuntunan  Keluarga  Sakinah,  (Jakarta:  Ditjen  Urais  dan Binsyar, 2007) hlm.7.
H. Ahmad Sa’rani’, S.Ag, wawancara, (Kepala KUA Blimbing Kota Malang), Malang 18 Januari 2022
H.  Marwah  Junaedi,  SE,.  M.pd,  wawancara,  (Ketua  Bimas  islam  Kota  Malang), Malang 4 Januari 2022
Ismail,  Asep  Usman.  Menata  Keluarga  Memperkuat  Negara  dan  Bangsa  :  Kiat Mewujudkan  Keluarga  Sakinah.  Jakarta:  Puslitbang  dan  Khazanah  Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.hlm.33.
Komisi Anjuran Keluarga KAJ. Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. Hlm,14.
Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.
Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah , 183. Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  :  DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Calon  Pengantin  BAB IV Pasal 2 Huruf a, b.
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  34  Tahun  2016  Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Pasal 3 Sumber ini terdapat pada
https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/23/perceraian-di-kota-malang- tinggi-selama-pandemi-covid-2021-ada-1391-gugatan-cerai-ini-penyebabnya (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 10.59 wib).
Undang-Undang..Republik Indonesia  No.  16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).