Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## DEMOKRATISASI MEDIA MASSA, RELASI KUASA NEGARA MASYARAKAT DAN PEMILIK MEDIA
Kajian Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia

## Jamhur Poti., M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
Jamhur_poti2000@yahoo.com

## ABSTRACT
Reform that took place in Indonesia in 1998, making a  new milestone to the changing  circumstances  of  the  authoritarian  system  towards  a  democratic system, so that the freedom of speech and expression become more open and guaranteed  by  law.  Apart  from  that  there  is  also  the  transfer  of  power  from the management of the regulatory role of the broadcasting system which has been  the  exclusive  rights  granted  to  a  state  regulatory  body  that  is  free (Independent  Regulatory  Body)  namely;  The  Indonesian  Broadcasting Commission to implement the management that broadcasting system which is a  public  space  should  be  managed  by  a  body  that  is  free  from  interest intervention  powers,  certain  groups  and  interests  of  owners  of  broadcast media itself. KPIs is one of the state institutions in the institutional system of the  unitary  Republic  of  Indonesia  in  accordance  to  Law  No.  32  of  2003.In carrying  out  its  role  and  powers,  KPI  has  a  relationship  with  other  state agencies to protect the right of people in a more equitable and fair in the field of  broadcasting.  In  the  spirit  of  democratization  is  the  most  fundamental changes occurring in the field of broadcasting media, the broadcast media are no longer the guardians of balance (impartially) public space but become part of a mediated between the media, the state and society. In general it can be said  that  in  a  democratic  system  requires  the  interaction  between  the  state (state),  the  media  (industry),  and  with  society  (civil  society)  were  very dynamic, in other words the occurrence of an interaction of the prosperity of society.  The  relationship  between  them  should  be  harmonized,  in  the  sense that  there  is  a  mutualistic  relationship  interactive  complement  and  not dominate.  However,  the  question  is  how  the  democratization  of  mass  media relations of power of the state, society and media owners as well as the role of KPIs that represent civil society or civil-society, so that the media can carry out their  functions  freely  and  independently  without  being  influenced  by cooptation capitalist or industry, authorities and no more threats and conflicts will occur. KPI was originally expected to become supervisors and referees who
have  integrity  and  no  play  made  in  gray  with  no  power  against  the increasingly  powerful  media  conglomerate  cenkramannya  invest  in  the motherland. If the case is not impossible broadcasting media face Indonesia in the  future  only  be  an  agent  of  a  product  of  modernity,  liberalism  and hidonisme.
Keyword:  Democratization  of  the  Mass  Media,  The  Role  of  the  Indonesian Broadcasting Commission

## ABSTRAK
Reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, membuat tonggak sejarah  baru  dengan  keadaan  yang  berubah  dari  sistem  otoriter  menuju sistem  demokrasi,  sehingga  kebebasan  berbicara  dan  berekspresi  menjadi lebih terbuka dan dijamin oleh hukum. Selain itu ada juga transfer kekuasaan dari manajemen peran regulasi dari sistem penyiaran yang telah menjadi hak eksklusif  yang  diberikan  untuk  badan  pengawas  negara  yang  bebas (BadanRegulasiIndependent)  yaitu;  Komisi  Penyiaran  Indonesia  untuk melaksanakan  manajemen  bahwa  sistem  penyiaran  yang  merupakan  ruang publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari kekuatan intervensi kepentingan,  kelompok-kelompok  tertentu  dan  kepentingan  pemilik  media penyiaran  itu  sendiri.  KPI  adalah  salah  satu  lembaga  negara  dalam  sistem kelembagaan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  tahun2003.Dalam  menjalankan  perannya  dan  kekuatan, KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya untuk melindungi hak masyarakat yang lebih merata dan adil di bidang penyiaran. Dalam semangat demokratisasi adalah perubahan yang paling mendasar yang terjadi di bidang media  penyiaran,  media  penyiaran  tidak  lagi  penjaga  keseimbangan (memihak)  ruang  publik  tetapi  menjadi  bagian  dari  dimediasi  antara  media, negara  dan  masyarakat.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  sistem demokrasi membutuhkan interaksi antara negara (state), media, dan dengan masyarakat  (civil  society)  yang  sangat  dinamis,  dengan  kata  lain  terjadinya interaksi  dari  kemakmuran  masyarakat.  Hubungan  antara  mereka  harus diselaraskan, dalam arti bahwa ada hubungan pelengkap interaktif mutualistik dan  tidak  mendominasi.  Namun,  pertanyaannya  adalah  bagaimana demokratisasi hubungan  media  massa  dengankekuasaan  negara,  masyarakat dan  pemilik  media  serta  peran  KPI  yang  mewakili  masyarakat  sipil  atau masyarakat  sipil,  sehingga  media  dapat  melaksanakan  fungsi  mereka  secara bebas  dan  mandiri  tanpa  dipengaruhi  oleh  kooptasi  kapitalis  atau  industri, pemerintah dan tidak ada lagi ancaman dan konflik akan terjadi. KPI awalnya diharapkan  menjadi  pengawas  dan  wasit  yang  memiliki  integritas  dan  tidak bermain  dibuat  dalam  abu-abu  dengan  tidak  ada  kekuasaan  terhadap konglomerat  media  yang  semakin  kuat  cenkramannya  berinvestasi  di  tanah air. Jika kasus ini terusberlanjutbukantidak mungkin media yang broadcasting
menjadiwajah  Indonesia  di  masa  depan  hanya  menjadi  agen  produk modernitas, liberalisme dan hidonisme.
Keyword: Demokratisasi Media Massa, Peran Komisi Penyiaran Indonesia

## PENDAHULUAN
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini bahwa terdapat dua hal  yang  menjadi  fokus  pemerhatian  dalam  membahas  subtajuk  iniyaitu pendemokrasianmedia  massa  dan  perananan  kuasa  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI).Peneliti  ingin  meneroka  dan  mengkaji  perkara-perkara  yang berkaitan  denganpendemokrasian  media  massa,  relasi  kuasa  negara, masyarakat  dan  pemilik  media  sertaperanan  kuasa  KPI  dalam  sistem  media penyiaran di Indonesia.
Reformasi  yang  berlangsung  di  Indonesia  pada  tahun  1998,  menjadikan tonggaksejarah  baru  terhadap  perubahan  keadaan  dari  sistem  otoriter menuju sistem yang demokratik, sehingga kemerdekaan untuk berbicara dan berekpresi  menjadi  lebih  terbuka  dan  dijamin  oleh  perundang- undangan.Selain  dari  pada  itu  terjadi  pula  adanya  pengalihan  peranan kuasadari  pengelolaan  regulasi  sistem  penyiaran  yang  selama  ini  merupakan hak  eksklusif  negara  diberikan  kepada  sebuah  badan  pengatur  yang bebas (Independent Regulatory Body) yaitu; Komisi Penyiaran Indonesia untuk melaksanakan  bahwa  pengelolaan  sistem  penyiaran  yang  merupakan  ruang publik  harus  dikelola  oleh  suatu  badan  yang  terbebas  dari  intervensi kepentingan  kekuasaan,  kelompok  tertentu  dan  kepentingan  pemilik  media penyiaran itu sendiri (Agus Ngadino, 2010).
KPI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem kelembagaan negara kesatuan  Republik  Indonesia  sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2003.Dalam melaksanakan peranan dan kuasa, KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata
dan  adil  dalam  bidang  penyiaran  (Nadiah,  2009).  Dengan  semangat pendemokrasian  ada  perubahan  terjadi  yang  paling  mendasar  pada  bidang media  penyiaran,  bahwa  media  penyiaran  tidak  lagi  sebagai  penjaga keseimbangan (imparsial) ruang  publik  tetapi  menjadi  bahagian  dari  yang dimediasikan antara media massa, negara dan masyarakat (Henry, 2010).
Mediamassa penyiaran khususnya media penyiaran televise yang merupakan media  massa  yang  sangat  dominan  dan  diminati  dari  kehidupan  masyarakat modern.Kajian  yang  dilakukan  oleh  Hendriyani,  Hollander,  d’Haenens  dan Beentjes  (2012),  ke  atas  589  Sekolah  Dasar  di  Jakarta  berhubung  pemilihan media masa dengan hasilnya pada tabel 1.1 yaitu;
Tabel 1.1 No Media yang Dipilih Porsentase 1 Media Televisyen 98 % 2 Mobile Phone 90 % 3 Buku (bukan buku sekolah) 87 % 4 Video player (VCD dan DVD) 80 % 5 Radio 74 % 6 Majalah 74 % 7 Game Player 2,2% 8 Komputer 59 % 9 Internet 28 %
Sumber : dari Hendriyani, Hollander, d’Haenens, & Beentjes, (2012),
Dari  hasil  kajianmendapati  98  peratus  responden  memilih  menonton  siaran televisyen dengan rata-rata 5 hingga 6 jam sehari, selain dari pada itu didapati pula  isi  acara  dari  apa  yang  disiarkan  media  penyiaran  televisyen  tersebut banyak  mengandung  adegan-adegan  keganasan,  seksualitas,  pronografi  dan mistis  yang  berlebihan  serta  tidak  layak  dan  ramah  untuk  dikonsumsi  bagi anak.
Penelitian  dengan  hal  yang  sama  juga  pernah  dilakukan  oleh  Abd  Halim  Bin Tanuri  &  Zairin  Bin  Ismail  pada  tahun  2009,    terhadap  398  pelajar  sekolah menengah di Sabak Berenam Selangor-Malaysia mengenai pilihan media apa yang  disukai.Mengenai  pendedahan  mereka  kepada  media  massa  dalam sehari,  secarakeseluruhanya  responden  yang  dikaji  telah  menghabiskan sejumlah 3.62 jammenonton televisyen, 2.96 jam mendengar radio, 2.34 jam membaca  suratkhabar,  2.30  jam  menonton  VCD/DVD,  2.21  jam  membaca majalah,  dan  hanya1.32  jam  melayari  laman  web.  Adapun  terhadap kandungan dalam tayangan televisyen yang digemari yaitu tayangan hiburan.
Penelitian  tentang  efek  terpaan  media  penyiaran  televisyen  pada  khalayak pernah  dilakukan  oleh    George  Gerbner  (1972),Huesmann  &  Eron  (1986) dengan  studi  analisis  yang  hasilnya  menemukan  bahwa  tayangan  televisyen yang  diputar  pada  jam-jam  utama (prime  time) mengandung  8  contoh kekerasan  setiap  jamnya.Penelitian  tentang  efek  media violence dilakukan terhadap  anak-anak  yang  diterpa  siaran  televisyen  sejak  berusia  8 tahunhingga  30  tahun.  Metode  yang  digunakan  yaitu  panel  suvey,  ternyata didapati  hasilnya  bahwa  anak-anak  yang  menonton  acarakekerasan, keganasan  yang  ditayangkantelevisyen  pada  level  tertinggi  saat  anak-anak lebih cenderungterlibat kejahatan serius ketika dewasa (Nawiroh, 2010)
Kenyataan  ini semakin  dipertegas  dengan kondisi dan situasi  masyarakat modern  yang ditandai dengan  perkembangan  dan  realisasi  sebuah  sistem masyarakat yang disebut dengan masyarakat informasi.Masyarakat informasi merupakan  masyarakat  yang  mengandalkan  informasi  sebagai  karakteristik sosialnya  sekaligus  menempatkan  informasi  sebagai  komoditas  (Agner  Fog, 2004).Media massa merupakan agen menyupali informasi yang telah menjadi sahabat  bagi  kehidupan  masyarakat  diera  globalisasi  (Bagdikian  dalam Subandy, 2000). Ketika media penyiaran masuk membawa informasi kedalam
ruang  sosial  maka  media  penyiaran  tersebut  perlu  diatur  untuk  menjamin kontribusi  dan  sumbangannya  terhadap  kebaikan  pada  masyarakat,  struktur hukum, etika dan aturan yang harus disepakati supaya media dan masyarakat sama-sama  mendapatkan  ruang  jaminan  hukum  yang  pasti.  Hal  ini memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai kesatuan sosial politik dan media penyiaran yang merupakan sebagai produk dari kebudayaan sosial  politik  masyarakat  tersebut  sama-sama  mendapatkan  nilan  manfaat untuk kebaikan (Nadiah, 2009)
Potensi  media  penyiaran  sebagai  industri  besar  harus  diberi  ruang, namuntetap  mengakomodasidan  sensitive  terhadap  nilai-nilai  etika  dan budaya dalam masyarakat bagi kalangan pelaku media itu sendiri.keranamediapenyiaranmempunyai kekhasansekaligus memiliki keistimewaan  dan  sistemsebarannyayang  menggunakan  ruangpublik.  Media penyiaran  televisyen  merupakan  dinamika  demokrasi  modern  dengan mengemban  fungsi  yaitu;  menginformasikan (to  inform) ,  melakukan penelitian (investigate) menyebarluaskan  informasi  mengenai  pelangaran- pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan (expose abuse) dan memberikan pendidikan (educate) bagi  masyarakat,  memiliki  peranan  yang  begitu  besar dan  begitu  dahsyat  dampaknya  bagi  kehidupan  sosial  dan  budaya  (Agus Ngadino, 2010, Henry, 2010)
Perlunya  penelitian  tentang  pendemokrasianmedia  massa  ini  kerana  dalam negara yang menganut sistemdemokrasi, media massa merupakan komponen yang  diperlukan  sebagai  pengendaliansosial  terhadap  negara.  Untuk  melihat dan  mengetahui  demokratik  atau  tidaknya  suatu  negara  tidak  cukup  hanya dilihat  dari  perubahan  sistem  politiknya  saja,  tidak  sekadar  suksesdalam penyelenggaraan  pilihan  umum  dan  pergantian  kepemimpinan  (Budiman,
2002).Namun  perubahan  sistem  media  massa  juga  sangat  penting  kerana merupakan  sebahagian  dari  pendemokrasian  tersebut.  Untuk  membangun masyarakat yang demokratik pula harus dilakukan upaya sistem media massa itu sendiri berubah (McChesney, 2000, Henry, 2010).
Hal tersebut kerana pendemokrasian mensyaratkan adanya unsur kebebasan dalam  sistemmediamassa,  namun  kecenderungan  media  massadi  Indonesia belum  demokratik  dan  masih  dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan budaya. Hal ini menyebabkan akhirnya tujuan dan fungsi media  massa  yang  asal  bertukar  menjadi  bias  dan  menjadi  industri  media massa  global,  memperlihatkan  perkembangan  dimana  terjadinya  kapitalisasi dan  industialisasi  media  massa  yang  dikuasai  oleh  pemilik  modal  hanya  oleh sekelompok dan beberapa pelaku industri itu saja(Raboy, 2004, Agus Ngadino, 2010).
Pendemokrasian merupakan tema dan isupokok perubahan dunia saat ini, di dalamnya  terdapatberbahagaipersoalan  yang  saling  terkait  satu  sama  lain (inherent), mengenai  kebebasan  yang  antaranya  seperti  hak-hak  masyarakat sipil,  hak-hak  masyarakat  dalam  perbedaan  dan  keberbagaian,  pendekatan nilai dan kelestarian budaya. Pendemokrasian pada asasnya merupakan suatu konsep  politik,  akan  tetapi  pendemokrasian  dapat  diamalkan  pula  dalam perspektif dan pengertian yang melekat dan saling menyokong dengan sistem ekonomi,  sosial  dan  budaya.Oleh  kerana  itu  pendemokrasian  tidak  dapat  di generalisir,  karana  konsep  demokrasi  negara  yang  satu  akan  sangat  berbeza dengan  konsep  demokrasi  negara  lainnya  (A.Giddens,  2001,MP.  Butarbutar, 2015).
Menurut  Dahlgren  (2002),  McCornell  dan  Becker  (2000),  tanda  yang  paling jelas  dari  suatu  rejim  yang  tidak  demokratis  adalah  penghalangan  dan pelarangan  terhadap  hak-hakmasyarakat  yang  asasi,seperti  hak  melahirkan
pendapat dan berkomunikasi. Sekiranya gagasan dan ide-ide mengalir secara bebas tetapi masih dalam kekangan, makatidak akan adainformasi yangbenar dan  terpercaya.  Begitu  pula  jika  media  massa  sebagai  ruang  publik  tersebut terbuka  dan  bebas  tetapi  tidak  ada  partisipasi,  ide  dan  gagasan  masyarakat, maka  demokrasi  akan  dapat  terkikissebagimana  halnya  demokrasi  itu  akan musnah ketika hak-hak masyarakat yang asazi tersebut dikekang dan dilarang (Restiana, 2008)
Sedangkan  konsep  media  massa  akan  sangat  bergantung    padakonsep demokrasi  dan  sistem  politik  dimana  media  massa  itu  beroperasi. Dalamsistemnegara  komunis  atau  sistem  negara  otoriter  kebebasan  media massa dikembangkan untuk membina pendapat masyarakat yang menyokong penguasa,  media  massa  cenderungdimanfaatkan  sebagai  corong  pemerintah berdasarkan  sistem  tersebut.  Sedangkan  dalam  konsep  negara  yang menganut  sistemdemokrasi  atausistemliberal,  kebebasan  media  massa  pada dasarnya  diarahkan  bagipencerahan  menuju  masyarakat  yang  terbuka, kreatif,  daninformatif.  Dalam  konsep  negara  yang  demokratik  kebebasan media  massaakan  informasi  sangat  diperlukan  agar  masyarakat  menjadi cerdas,  dapatmemamahi  hak-hak  demokrasinya  dan  mengetahui  akan kebenaran  atas  fakta  sosial.  Hanya  dengankebebasan  media  massa  yang mandiri,  akan  terwujudpula  keberbagaianakan  kebenaran  informasi  yang dapat  menjadikan  masyarakat  untuk  lebih  berkembang,  bersikap,  berpikir terbuka  dan  saling  menghargai(Dominick,  1990,  Siregar.A,  2000,  Waluyo, 2011).
Ketika  media  massa  yang  digerakkan  dengan  penuh  kesedaran  sosial  akan mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan negara, namun media massa yang  bertujuan  denganhanya  untuk  mencari  laba  dan  keuntungan  semata ( profit  oriented) tanpa  memikirkan  kerusakanakhlak,  akan  menyumbang
kepada  pelbagai  permasalahan  sosial  (Aminudin  Basir  @  Ahmad,  Mohamad Sabri  Haron,  Nik  Yusri  Musa,  2009,  Eka  Putra,  2015).Perkembangan pendemokrasian media massa di Indonesia pasca reformasi 1998 begitu bebas dan terbuka.Menurut Reporters Sans Frontiers (RSF), lembaga yang berbasis di Paris, Prancis dan Freedom House , organisasi non-pemerintah yang berkantor pusat  di  Washington  DC,  Amerika  Serikat.  Keduanya  memiliki  pendekatan yang  sangat  mirip  dalam  menilai  indeks  kebebasan  media  dan  perssebuah negara,  yaitu  dengan  melihat  dari  tiga  aspek  penting  yaitu:  hukum,  politik, dan ekonomi.Mendapati bahwa kebebasan media dan pers Indonesia di mata RSF  pada  tahun  2013,  berada  pada  urutan  membaik  menjadi  139.  Dengan posisi  tersebut  Indonesia  juga  memiliki  urutan  yang  lebih  bagus  dibanding kolega Asia-nya, seperti Malaysia (145, skor 42,73), Filipina (147, skor 43,11), Singapura (149, skor 43,43), dan Myanmar (151, skor 44,71). Namun dengan perbaikan  peringkat  ini,  Indonesia  masih  kalah  dari  provinsi  ke-27  yang sebelum terjadi referendum merupakan bahagian dari negara Indonesia yaitu: Timor Timur berada pada peringkat (90, skor 28,72). http://freedomhouse.org tanggal 5 April 2014.
Hal  serupa  mengenai  pendemokrasian  media  massa  di  Indonesia  mendapat tanggapan  yang  positifjuga  dari  Menteri  Komunikasi  dan  Multimedia Malaysia,  Ahmad  Shabery  Cheek  pada  Simposium  Hari  Pers  Nasional padatanggal  8  Pebruari  2015  bertempat  di  Batam  -  Indonesia,  mengakui bahwa media massa dan persdi Indonesia lebih bebas dan terbuka dibanding di  negara  Malaysia  karena  telah  melalui  proses  tersendiri  sehingga  memiliki nuansa yang dinamis. Media massaIndonesia berada dalam alam yang benar- benar  bebas  sehingga  tidak  ada  yang  bisa  mengontrol  dan  masing-masing berdiri  sendiri.Segala  perbincangan  dan  diskusi  juga  telah  dilakukan  secara mendalam. Malaysia akan belajar melalui proses alam media massa yang lebih liberal  tersebut.Akan  tetapi  di  negara  Malaysia  itu  sendiri  ada  kekangan
kerana  masyarakatnya  yang  tediri  dari  berbagai  kaum,  sukubangsa  yang punya sensifitas tersendiri. http://antaranews.com tanggal 20 Pebruari 2015.
Meskipun  demikian  kebebasan  media  massadi  Indonesia  tersebut  bukan tanpa kekhawatiran, terutama adanya kritikan-kritikan yang datang dari pihak pemerintah dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik dan kapitalis.Kritikan-kritikan  itu  sangat  bervariatif  ada  yang  menyoroti kelemahan-kelemahan  dalam  isi  pemberitaan  yang  dianggap  kurang berimbang (balance) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemilik modal,  sehingga  menggeser  tujuan  asas  media  massasebagai  medium informasi,  edukasi,  dan  sebagi social control .Begitu  pula  dengan  isu  tetang kepemilikan media massa yang terpusat kepada kelompok dan pemilik modal tertentu  dimana  semakin  membesarnya  perusahaan  media  massa  bukan semata-mata  perkembangan  bagus  untuk  bisnis,  tapi  memiliki  dampak  yang tidak  baik  bagi  perkembangan  masyarakat,  karena  industri  media  massa penyiaran  berbeda  dengan  industri  manufaktur  atau  industri  jasa    lainnya, media massa penyiaranmengandung unsur nilai, pendapat tertentu, informasi tertentu,  dan  lain  sebagainya,  yang  bisa  membawa  masyarakat  terpengaruh atas isi dan kandungan media massa tersebut (Rita Gani, 2007, Satrio, 2011)
Apa  jadinya  jika  isi  media  massa  penyiarantersebut  dikonsumsi  dandipenuhi dengan  informasi  yang  dapat  menyesatkan (misleading), yaitu  yang mengabaikan  hak  publik  untuk  mendapatkaninformasi  yang  benar  dan sesungguhnya,  cenderung  menyajikan  hiburan-hiburan  yang  tidak  sehat bagi masyarakat, informasi yang tidak mengandung pendidikan yang berguna bagi masyarakat,  sedangkan  bahwa  apa  isi  yang  disampaikan  oleh  industri  media massa  penyiaran  tersebut  sebahagian  yang  akan  membentuk  isi,  pikiran  dan tindakan masyarakat sebagai konsumennya (Bungin, 2008, Ignatius, 2008)
Dibalik  kekhawatiran  dan  ketakutan  atas  dampak  mediamassa  yang  global
tersebut  dan  usahauntuk  melindungi  masyarakat  dari  dampak  media massadengan  berbagai  perundang-undangan  dan  peraturanyang  dapat memperkecil  ruang  ekspansi  industri  media  massa  penyiaran,  sekaligus diperlukan  penyediaan  mekanisme  kawalan  kontrol  terhadap  isi  tanyangan dari  media  massa  penyiaran  yang  tidak  sehat  untuk  dikosumsi  tersebut. Disamping  itu  bagaimana  agar  mediamassa  juga  dapat  menjalankan peranannya  sesuai  dengan  konsep  demokrasi  tanpa  ada  hegemoni  dari kekuasaan  negara  dan  kepentingan  kapitalis,  diperlukan  adanya  partisipasi dan gerakan masyarakatsipil, lembaga yang bebassesuai dengan konsep civil- society, yang  sejalan  dan  memiliki  kesamaan  dengan  konsep  demokrasi yangselama  iniselalu  diabaikan  dan  tidak  pernah  diperhitungkan,  konsep gerakan masyarakat sipil
atau civil society tersebut merupakansebagaikekuatandiluar  dari  struktur  negara  yang  dapat  dijadikan sebagai  penetrasian  dan  ketahanandari  efek  dan  terpaan  pengaruh liberalisme  dan  budaya  global  (Huntington  &  Harrison  2006:44,,  Siregar,A, 2000, Restiana, 2008).
Menurut  (Hoang  Thi  Minh,  2002),  konsep civil  society dapat  dilihat  dari gerakan  masyarakat  sipil,  non  pemerintahan  dan  organisasi  masyarakat, organisasi  independen,  kelompok  hak  azasi  manusia,  lembaga  keagamaan, kelompok penegak demokrasi, organisasi aktivis lingkungan hidup, organisasi media  serta  lembaga  yang  memilki  kepedulian  dan  perhatian  terhadap permasalahan sosio-kultural.
Hal ini dibenarkan oleh (Kitley, 2003). Bahwa negara semisal Korea, Thailand dan  Indonesia  terdapat  masyakat  sipil  atau civil  society yang  memiliki perhatian  terhadap  persoalan-persoalan  media  massa  dan  kepentingan politik.  Dalam  kontek  gerakan  masyarakat  sipil  atau civil  society ini  juga urgensi pembentukan model regulasi sistemmediapenyiaran yang demokratik
bertumpu  pada  kewajiban  memberikan  keberagaman  kepemilikan  dan keberagaman dalam konten dapat tetap terjaga ke arah yang lebih baik.
Oleh  kerana  itu  dukungan  dan  konsensus  atau  atas  kehendak  bersama  dari berbagai  elemen  masyarakat  sipil  terhadap  pendemokrasianakan  sangat menentukan  keberhasilan  proses  demokratik  dan  untuk  keluar  dari  sistem otoritarianisme  tersebut.  Kerana  demokrasidiharapkan  dapat  mengurangkan atau  bahkan  sebagai  resolusi  konflik,  dalam  lingkungan  yang  demokratis dimana  masyarakat  sipil  berkembang  dan  berhubungan  dengan  masyarakat yang  pluralis,  konflik  kekerasan  dapat  berkurang  dikeranakan  konflik-konflik yang  terjadi  dapat  diregulasikan  dan  diselesaikan  melalui  cara-cara kebersamaan yang lebih menekankan kepada dialog-dialog dan komunikasi(Sugeng, 2010).
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  sistem  demokratik  dibutuhkan pola  hubungan  interaksi  antara  negara (state), media  massa (industry), dan dengan    masyarakat (civil  society) yang  sangat  dinamik,  dengan  kata  lain terjadinya  suatu  interaksi  untuk  kemakmuran  bagi  masyarakat.  Hubungan  di antara  ketiganya    harus  tetap  harmonis,  dalam  arti  terdapat  hubungan mutualistik  yang  interaktif  saling  mengisi  dan  tidak  mendominasi  (Rita  Gani, 2007)
Dengan  demikian  berbagai  keputusan  yang  diambil  negara  dan  penguasa secara  prinsip  merupakan  perkongsian  antara  tuntutan  masyarakat  sipil  dan kepentingan-kepentingan  bersama  dari  pihak  pemerintah  dan  penguasa  itu sendiri.  Namun  demikian  pertanyaannya  adalah  bagaimanapendemokrasian media mssa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan KPI  yang  merupakan    representasi  masyarakat  sipil  atau civil-society ,  agar media massa dapat menjalankan fungsinya dengan bebas dan mandiri tanpa diwarnai  oleh  kooptasi  kapitalis  atau  industri,  penguasa  serta  tidak  ada  lagi
ancaman dan konflik-konflik yang akan terjadi.
Selain itu pertanyaan juga muncul dapatkah KPI sebagai lembaga negara yang bebasdapat  menjalan  Undang-Undang  Penyiaran  No  32  tahun  2002    yang mengamanatkan  bahwa  sistem  penyiaran  Indonesia  harus  menjadi  sistem penyiaran yang demokratis dan desentralistik. Sebab dalam sistem penyiaran Indonesia  yang  baru  menjamin  adanya  prinsip diversity  of  ownership  and diversity of content .
Selanjutnya,  pemusatan  kepemilikan  dibatasi  dengan  sangat  ketat,  namun lembaga-lembaga  penyiaran  sekarang  ini  tidak  demikian.Malah  sebaliknya justru  telah  terjadi  pemusatan  kepemilikan  dalam  lembaga  penyiaran, sehingga  otoritarianisme  -  sentralistik  yang  dilakukan  oleh  negara sebelumnya,  sekarang  bergeser  ke  arah  otoritarianisme  swasta  atau koorporasi.  Padahal  otoritarianisme-sentralistik  siapapun  pelakunya  akan membahayakan  pendemokrasian.  Ini  karena  otoritarianismesentralistik  akan memunculkan monopoli, yang pada akhirnya akan mengancam keberagaman (diversity) ,  baik diversity  of  ownership maupun diversity  of  content .  Ini  jelas bertentangan  dengan  paradigma  penyelenggaraan  penyiaran  yang  tidak sesuai dengan  asazdemokratik (Stiftung, F.E, 2008)
Sesungguhnya  secara  umum  ancaman  dan  konflik  bagi  kebebasan  media massaberasal  dari  dua  sumber  utama  yaitu  pemerintah  dan  industri  media. Pertama    ancaman      yang    bersumber    dari    pemegang  kuasa  negara, pemerintah  pada  umunya  kurang  menyukai  adanya  kebebasan  dan keterbukaan,  terutama  kebebasan  untuk  akses  informasi,  manakala  yang keduanya , berasal dari apa yang disebut John Stuart Mill sebagai “tyranny of the majority” yaitu ancaman yang wujud dalam industri media itu sendiri yaitu pemilik modal(Bealey, 2000).

## URAIAN MASALAH
Dari  huraian  diatas,  penelitian  ingin  menjelaskanbeberapa  permasalahan dalam penelitian ini tentang pendemokrasian media massa, relasi kekuasaan negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan kuasa KPI dalam sistem penyiaran di Indonesia yaitu:
1. Pada era pendemokrasian media massa menjadikan kondisi dunia yang tanpa  batas  ( borderless  world) .  Senario  tersebut  mengakibatkan terjadinya penyeragaman secara global.Ketika liberalisasi dan globalisasi memicu  penyeragaman  sistem  dalam  bentuk trendnasionilsme, multikulturalisme kebudayaan,  maka  terjadi  pengelompokan  dengan tujuan  masing-masing  individualis.  Informasi  globalisasi  media  massa tidak  selamanya  dapat  menyumbangkan  bagi  kebaikan,  kerana informasi  globalisasi  media  massa  sempat  menjadi  bibit-bibit tumbuhnya  perilaku  kekekarasan,  konflik  atau  regionalisme  yang berlebihan.
Kesan  globalisasi  media  massa  yang  bersifat  tanpa  batasa  berdampak kepada  isu-isu  kedaulatan  negara,  masyarakat  dan  individu.  Berarti bahwa  dampak  negatif  dari  globalisasi  media  massa  tidak  hanya berhenti  pada  peringkat  sosial-kolektif  tapi  juga  pada  peringkat individual. Misalnya, bagaimana hak pribadi dapat dilindungi ketika hak tersebut  mempengaruhi  dengan  hak  publik  untuk  mengetahui (Mulkan,2007)
2. Perkembangan  globalisasi  membawadua  agenda  yaitu  liberal  dan kapitalis, kedua agenda tersebut saling berbenturan
kepentingan.Agenda    pemilik  modal  dalam  konteks  industri  media massa  lebih  mendapat  perhatian  dan  menjadikan  kepentingan  utama, sementara kepentingan publik
sering diabaikan dan
tertinggalkan.Memang    media  massa  global  menjadi  salah  satu  tolok
ukur  bagaimana  demokrasi  harus  dibangun,  namunglobalisasi  yang diertikan  dan  dimaklumi  dalam  konteks  perspektif  ekonomi  dan  politik tetap  harus  diletakan  dalam  tatanan  memproduksi  dan  mengkonsumsi seluruh produk media massa sebagai output kebudayaan sosial, artinya dengan  konteks  Indonesia  apakah  memang  globalisasi  media  massa dilihat sebagai komoditas perluasan globalisasi yang sedang berlangsung atau  hanya  globlalisasimedia  massa  merupakan  retorika  dan  eforia pendemokrasian  disuatu  negara,  dengan  liberalisasi  industrimedia massa  menjadi  semakin  bebas  dari  kontrol  penguasa  namun  semakin kuatterhadap  tekanan  dan  kepentingandari  kapitalis  (Siregar,A,  2000, Mulkan, 2007)
3. Munculnya  masalah  tuntutan  jangkauan  wilayah  siar (extensive  range)
merupakan  bahagian  dari  pemerataan  dan  keadilan  terhadap  akses informasi,  semestinya  tidak  ada  lagi  daerah-daerah  yang  tidak terjangkau  oleh  arus  informasi  ( blank  spot  area) ,  kondisi  ini memungkinkan  media massa  global  masuk  ke  suatu negara,  tentu  saja standarisasi teknologi perangkat dan insfrastruktur akan menjadi ukuran yang  harus  disesuaikan  dengan  standarisasi  internasional,  kondisi  ini membutuhkanbiaya  investasi  yang  tidak  sedikit.  Persoalannya  adalah letak  geografis  wilayah  Indonesia,  terdiri  dari  laut  dan  daratan merupakan pulau-pulau terdepan masih terdapat wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan kurang dari segi nilai bisnis(Rahmiatie, 2007)
4. Pendemokrasian  media  massa  dapat  pula  memunculkan  masalah tentang  aspek  keberagaman,  kepemilikan  dan  sumber  daya  manusia yang  menjadi  pelaku  media  massa.  Ketika  media  massa  global  masuk kedalam  suatu  negara,  tentu  saja  standarisasi  sumber  daya  manusia juga  harus  disesuaikan  dengan  ukuran  internasional.  Persoalannya adalah ketika masalah sumber daya manusia (SDM) muncul sebagai isu
masalah  global  dapat  dijangka  bagaimana  kualitas  isi  pemberitaan, ketika  kualitas  isi  media  massa  lokal  masih  memprihatinkan,  maka pertanyaanselanjutnya  adalah  bagimana  upaya  untuk  menjadikan kualitas  sumber  daya  manusia  media  massa  lokal  dapat  dipercaya kualitasnya  dan  sejajar  dengan  sumber  daya  manusia  media  massa global yang sudah diketahui kualitasnya (Rahmiati, 2007, Mulkan, 2007) 5. Globalisasi  media  massa  yang  semakin  menuntut  adanya  kesetaraan atau persamaan identitaslokal sesuai dengan semangat otonomi daerah, tidak  ada  lagi  jurang  perbedaan  atau  kepincangan  arus  informasi  yang terjadi  antara  negara-negara  maju  dengan  negara-negaraberkembang, begitu juga antara daerah maju dengan yang daerah terkebelakang. Kehadiran  suatu  media  massadapat  menjadi  indikator  yang  kuat terbentuknya sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Tapi kehadiran media  massa  globalmenimbulkan  masalah,  seperti  pada  pembentukan pada karakter, nilai-nilai etika dan moral. Inilah yang pada akhirnya akan membuat  kepincangan  yang  didominasioleh  media  massa  global. Sehingga  identitas  budaya  lokal  semakin  tergredasi  dan  tenggelam (Siregar, 2007, Mulkan, 2007)

## RUMUSAN MASALAH
Dari  uraian  yang dipaparkan  jelaslah  bahwa  masalah  pendemokrasian media massa,  relasi  kuasa  negara,  masyarakat  dan  pemilik  media  dengan  fokus kajian mengenai peranan dalam kewenangan KPI untuk mengaturdan menata sistem media penyiaran yang demokratik, yang memiliki dua semangat utama tentang penyiaran dengan soalan kajian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu;
Soalan  kajian  satu  mempersoalkan  aspek  regulasi  yaitu;  legalitas, infrastruktur,    sumber  daya  manusia  dankepemilikan (diversity  of  ownership)
yang  berhubungan  dengan  media  massa  global,  media  massa mainstream yang bersiaran tingkat  nasional mahupun tingkat local.
Sedangkan soalan kajian yang kedua mempersoalkan dari aspek keberagaman program  siaran (Diversity  of  Content )  yaitu;  pengawasan  isi  dan  kandungan siaran dari  dampak masalah penyiaran media yang bebas dan global, kearifan lokal  sebagai  indentiti  bagi  penyiaran  baik  yang  bersiaran  melalui  siaran berjaringan di pusat mahupun di daerah di Indonesia.

## MANFAAT PENELITIAN

## 1. Manfaat Teoritis
Kajian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  ilmu  dan maklumat  berhubungan  dengan  pendemokrasian  media  massa,  yaitu mengenai  teori  dan  model  kebebasanmedia  massa  penyiaran  di  Indonesia. Fenomena  kebebasan  media  massa  ini  mesti  dilihat  dari  keseluruhannya, dalam  erti  kebebasan  media  massa  tanpa  batasan  dalam  kaitannya  dengan nilai-nilai  kultur,  sosial,  politik  dan  ekonomi  serta  semua  persoalan  dalam negara tidak dapat dikesampingkan.
Dalam teori media massa yang liberal, media massa bukan sebagai instrument negara,  akan  tetapi  merupakan  sebagai free  market  idea bagi  masyarakat dalam menyalurkan hak konstitusinya. Sejatinya media massamesti bebas dari kekangan  negara  dan  pemilik  media  dalam  menyebarkan  informasi.  Media massa  yang  liberal  tidak  semata  dijadikan  sebagai profit  oriented namun memiliki  tanggungjawab    dalam  mencerdaskan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  sesuai  tujuan  dimana  media  massa  itu  berada.  Sehingga pendemokrasian  sistem  media  massa  yang  berlangsung  dapat  menjadikan masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera,  adil dan memiliki peradaban.

## 2. Manfaat Praktis
Selain manfaat secara teoritis, hasil kajian ini akan memberikan manfaat pula secara praktikal bagi KPI dalam melakukan penataan sistem media penyiaran dan dalam  mengatasi terpaan sistem media yang bebas globalmengarahkan pada sistem liberal.  Selain dari pada itu penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan  bagi  relasi  kuasa  pemerintahan,  masyarakat  dan  pemilik  media penyiaran  tidak    terjadi  adanya  hegemoni.  Dengan  harapan  kajian  ini  akan menjadi  rujukan  serta  pendekatan  yang  bersesuaian  dengan  keperluan sesuatu  aktiviti  dibidang  penyiaran.Selain  dari  pada  itu,  manfaat  lain  hasil penelitian  dapat  diamalkan  sebagai  data  yang  berharga  bagi  penelitian selanjutnya  atau  sejenis  dalam  bidang  ilmu  komunikasi  dan  media  massa penyiaran di Indoensia.

## BATASAN PENELITIAN
Mengacu pada masalah yang telah diuraikan, masalah penelitian menekankan pada  fenomena  pendemokrasian  media  massa,  relasi  kuasa  negara  dan pemilik media serta fokus kajian tentang peranan KPI dalam sistem penyiaran. Penelitian  memilih  media  penyiaran  di  Indonesia.  Dalam  kajian  ini penelitianakan  membincangkan  tentang  penpendemokrasian  media  massa. Untuk  kajian  ini  penelitian  mambatasi  media  massa  hanya  pada  media penyiaransaja.

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Teori Sistem Normatif Media Massa
Sebagai  fokus  kajian  ini  adalah  tentang  kebebasan,  maka  untuk  mengkaji tentang kebebasan media massa pada penelitian ini dapat digunakan dengan pendekatan  teori  sistem  normatif  media  massa  Mc.Quail,  (1987).  Kerana
selama  ini  belum  ada  teori  yang  khusus  mengkaji  tentang  pendemokrasian sistem  media  massa.  (Kurniati,  2006).    Dengan  pendekatan  teori  sistem normatif media massa tersebut dianggap tepat untuk menggambarkan isu-isu yang  saling  keterkaitan  antara  sistem  media  massa  dengan  sistem  sosial, ekonomi  dan  politik  serta  sistem  budaya  yang  ada  pada  suatu  institusi masyarakat  dimana  media  itu  berada.  Teori  normatif  media  menerapkan  4 pola kategori sistem media massa, untuk menguji teori normatif media massa dapat dibandingkan dengan bagaimana pelaksanaan kebebasan media massa atau pers dalam suatu negara. Dengan demikian dari lietratur ilmu komunikasi teori  normatif  media  massa  merupakan  hasil  pengamatan  dengan menggunakan metode ilmu sosial oleh S.Siebert, Theodore Peterson & Wilbur Schramm (1986), yang dituangkan dalam bukunya  ‘ Fours Theori of the Pers ’ (Severind-Tankard, 2005, Kurniati, 2006, Waluyo, 2011) yaitu;

## a. Sistem Teori Media Massa Otoriter
Teori  media  massa  otoriter  ini  lazim  diterapkan  dalam  masyarakat  pra demokratik  dan  dalam  masyarakat  yang  masih  didominasi  kekuatan otoriter.  Prinsip  umum  dari  teori  sistem  media  massa  otoriter  antara lain, 1). media massa tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merosak kewenangan penguasa yang berlaku, 2). media massa harus tunduk dan taat  pada  pemegang  otoritas  kekuasaan,  3).  media  massa  harus menghindari  perbuatan  yang  menentang  nilai-nilai  moral  dan  politrik dari  kalangan  dominan  atau  mayoritas,  4).Sensorship  diperbolehkan untuk  menegakkan  prinsi-prinsip  aturan  yang  dianut,  5).  Kecaman terhadap  pemegang  kekuasaan  otoritas  tidak  dibenarkan,  6).  Kalangan pekerja media massa dan wartawan tidak memiliki independensi dalam organisasi  medianya.  Sesungguhnya  pada  teori  otoriterian  ini  media massa hanyalah "korban" kerana berada dalam ruang publik yang tidak menghormati  kebenaran  dari  kenyataan  sosial.  Sementara  kebenaran
itu hanya boleh datang dari kekuasaan negara (Siregar.A, 2000)
b. Teori Sistem Media Massa Liberatarian,
Teori sistem media massa liberatarian muncul pada abad ke 17 sebagai reaksi atas berlakunya kontrol dan kekangan penguasa terhadap media massa., teori ini diterapkan diberbagai negara di dunia yang menganut sistem  demokratik  liberal.  Beberapa  prinsip  dari  teori  ini  adalah,  1). Tidak adak sensorship terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media massa,  2).  Setiap  individu  bebas  memiliki  media  massa  dan tidak  perlu ada  izin  atau  lisensi,  3).  Kritikan  dan  kecaman  terhadap  otoritas penguasa  massa  tidak  boleh  di  kekang  apalagi  penjarakan,  4).  Pekerja media  massa  dan  wartawan  memilki  hak  otonomi  professional  yang kuat dalam organisasi medianya.
c. Teori Sistem Media Massa Tanggungjawab Sosial,
Teori  media  massa  bertanggungjawab  sosial  diterjemahkan  atas  dasar asumsi bahwa prinsip-prinsip pers liberatarian terlalu menyederhanakan persoalan.  Dalam  media  masa  yang  bebas  para  pemilik  dan  para pengelola media massa yang terutama menentukan fakat-fakta apa saja yang  bisa  disiarkan  kepada  publik  sebagai  fungsi gatekeeper dan framing. Teori  media  massa  bertanggungjawab  sosial  yang  ingin mengatasi  kontradiksi  antara  kebebasan  media  massa  dengan tanggungjawab  sosial.  Teori  ini  disadari  atas  pertimbangan  bahwa sistem  pada  pasar  bebas,  kenyataannya  tidak  dapat  untuk  memenuhi tujuan  dari  kebebasan  media  massa  dan  tidak  mampu  melindungi kepentingan  masyarakat  banyak.  Prinsip-prinsip  utamanya,1)  media massa  harus  menerima  dan  memenuhi  kewajiban  tertentu  kepada mayarakat, 2) media massa harus bebas dalam melaksanakan tugasnya, 3).  Media  massa  mesti  bersifat  pluralistis  dan  merefleksikan keberagaman  masyarakat,  memberikan  kesempatan  yang  sama  utnuk
mengepreksikan  berbagai  sudut  pandang  dan  gagasan  serta memberikan  hak  jawab.  4).  masyarakat  mempunyai  hak  untuk menuntut standar kinerja dan profesiolitas dari media massa, kerananya media  massa  merupakan public  goal, wartawan  dan  kalangan  media massa  bertanggungjawab  terhadap  masyarakat,  terhadap  pasar  dan terhadap pemilik modal.
d. Teori Sistem Media Massa Soviet
Teori  sistem  media  massa  Soviet  memilik  prinsip  utamanya  yaitu,  1) media  massa  merupakan  kepanjangan  dan  corong  dari  otoritas penguasa,  b)  individu  dan  kalangan  swasta  tidak  dibenarkan  untuk memiliki  media  massa,  3)  media  massa  harus  memberikan  pemikiran yang  lengkap  dan  objektif  mengenai  masyarakat  dan  dunia  sesuai dengan  ajaran  Marxisme  dan  Leninisme,  4)  masyarakat  berhak melakukan  sensorship  dan  memberikan  hukuman  dalam  upaya mencegah pemberitaan yang sifatnya anti sosial.
Selain dari 4 teori yang sudah dipaparkan diatas, guna untuk lebih menyokong terhadap  penelitian  ini,  penelitian  juga  menambahkan  2  teori  media  massa sebagaimana menurut Denis McQuail (1991) yaitu;

## 2. Teori Sistem Media Massa Pembangunan
Teori  sistem  media  massa  pembangunan  ini  muncul  pada  tahun  60-an  dan menjadi model di banyak negara berkembang, yaitu; Asia, Afrika dan Amerika latin.  Dari  beberapa  prinsip  utamanya,  1)  media  massa  harus menginformasikan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, 2) kebebasan media massa dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan masyarakat negara berkembang, 3) isi media massa memprioritaskan  kebudayaan  dan  bahasa  nasional,  dan  informasi  tentang negara-negara tetanga, 4) wartawan memiliki tanggungjawab dan kebebasan
dalam  menjalan  tugasnya,  5)  demi  kepentingan  negara  diberikan  untuk  ikut campur  tangan,  memberikan  pembatasan,  dan  pengoperasian  media  massa melakukan  penyensoran,  memberikan  subsidi  dan  pengendalaian  secara langsung.
Teori  media  massa  pembangunan  ini  diselaraskan  dengan  pembangunan dunia  ketiga  yang  tidak  memiliki  sistem  komunikasi  yang  sudah  maju.  Unsur positif  dari  teori  media  massa  pembangungan  bahwa  media  massa  harus digunakan  secara  positif  dalam  pembangunan  nasional,  untuk  otonomi  dan identitas kebudayaan nasional.
3. Teori Sistem Media Massa Demokratik Partisipasi .
Teori  sistem  media  massa  demokratik  partisipasi  muncul  belakangan  dan diterapakan di negara-negara berkembang yang menganut paham liberal yang sudah  maju.  Prinsip  utamanya,  1)  setiap  orang  berhak  untuk    mendapatkan akses  terhadap  media  massa  dan  berhak  untuk  dilayani,  2)  eksistensi  media massa  ditujukan  untuk  kepentingan  kahalayak  dan  bukan  untuk  golongan tertentu,  3)  media  massa  tidak  tunduk  pada  penguasam  4)  setiap  orang, kelompok  bebas  untuk  memiliki  media  massa,  5)  kebutuhan  sosial  tertentu yang terkait dengan media massa tidak cukup dikemukakan melalui tuntutan konsumen  secara  individual,  ataupun  melalui  negara  dan  berbagai  sasaran utama  kelembagaan.  Teori  ini  lahir  sebagai  rekasi  atas  komersialisasi  dan monopoli media massa yang dimiliki oleh pihak swasta atau private . Inti dari teori  partisipasi  demokratik  ini  terletak  pada  kebutuhan-kebutuhan, kepentingan  dan  aspirasi  pihak  penerima  komunikasi  dalam  masyarakat politis.  Teori  ini  menyukai  adanya  keberagaman,  skala  kecil,  lokalitas, kesederajatan  dan  interaksi  dalam  masyarakat.Kemudian  penelitian  juga menambahkan  3  teori  sistem  media  massa  yang  memiliki  kaitan  dan  irisan dengan  teori-teori  sebelumnya  pada  dasarnya  saling  menopang,  guna  untuk
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
lebih  memperkaya  dan  memperkuat  teori  mengenai  penelitian  ini.  Menurut Altschull  (McQuail,  1991,  Waluyo,  2011)  ada  3  konsep  dasar  teori  normatif yang lebih sederhana dalam sistem media massa, yaitu;
1. Sistem Pasar, yang diakaitkan dengan dunia pertama yaitu kapitaslis dan liberal.  Pandangan  teori  pasar  terhadap  kebebasan  sangatlah  berbeda, terutama  dalam  hal  difenisi  kebebasan  yang  mengandung  makna negatif, tidak adanya kontrol atau kebijakan negara.
2. Sistem Marxis, yang dikaitkan dengan dunia kedua, yaitu sosialis-soviet.
Teori  media  marxis  ini  seecara  umum  sejalan  dengan  teori  otoriterian yang  digunakan  pada  tahun  1960  sampai  tahun  1980.  Di  Eropa pendekatan marxisme terhadap media massa dan budaya sering disebut dengan  pendekatan cultural  studies ,  meskipun  pengaruhnya  tidak dominan  namun  masih  tetap  tersebar  luas.  Marxisme  memiliki  erti berbagai  makna,  ada  yang  mengatakan  marxisme  adalah critical ,  ada juga yang memaknai radical. Secara umum dapat dikatakan pendekatan Marxisme terhadap pengaruh media massa bergantung pada pengertian dan  mengkaitkan  dengan  ideologi.  Dalam  litaratur  marxisme,  istilah idiologi secara umum bermakna negatif, merujuk pada idiologi dominan yang  mendukung  kepentingan  kelas  dominan  dan  dijadikan  alat  untuk mempertahankan status quo (Zulfebriges 2003)
Teori  Mrxisme  menekan  pada  peran  media  massa  yang  cenderung mempertahankaan status quo, kontras sekali dengan teori media massa liberal  pluralis  yang  menekan  pada  media  massa  yang  memiliki kebebasan  berbicara.  Munculnya  Neomarxisme  dalam  ilmu  sosial sendiri  merupakan  reaksi  terhadap  model  fungsionalisme  tentang masyarakat.Fungsionalisme  menurut  Veeger  (185:96)  menyoroti tentang  struktur-struktur  dan  gejala  sosial  dari  segi  konsekuensi terhadap  kehidupan  bersama.Model  fungsionalisme  menggambarkan
lembaga  sosial  sebagai  fungsi  kohesif  dalam  seebuah  sistem  sosial budaya  yang  saling  berhubungan.  Model  ini  tidak  memperhitungkan konflik-konflik yang akan terjadi dalam masyarakat (Zulfebriges, 2003). Teori Marxisme memandang masyarakat sebagai suatu dominasi kelas, media massa adalah bahagian dari arena pertarungan idiologi, meskipun dalam  konteks  dominasi  kelas-kelas  tertentu.  Media  massa  semakin dikendalikan dan terfokus dalam monopoli kapital. Media massa selain melakukan  fungsi  informatif  dan  hiburan,  juga  melakukan  fungsi pengukuhan  norma-norma  sosial  serta  memberikan  penganugerahn status. Karena media massa memliliki beberapa fungsi yang sangat vital, dengan demikian timbul kekhawatiran masyarakat bahwa media massa berpotensi  untuk  memanipulasi  orang  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu. Media massa juga bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok ekonomi  yang  memiliki  kepentingan  untuk  menjamin  ketundukan  dan kepatuhan  masyarakat  pada  status  quo  sosial  dan  ekonomi  yang akhirnya  akan  membungkam  kritikan  sosial  dan  kemampuan  khalayak untuk berpikir positif  dan kritis (Wright, 1985, Zulfebriges, 2003)
Menurut sistem teorti Marxis media massa dapat dijadikan sebagai alat, yaitu:
1. Media massa digunakan sebagai alat produksi, media massa merupakan suatu cara produksi yang dalam masyarakat kapitaslis merupakan milik kelas  penguasa.  Menurut  Marxist  Klasik  media  massa  menyebarkan gagasan  dan  pandangan  dunia  kelas  penguasa  dan  menolak  gagasan- gagasan  yang  berbeda  dan  alternatif.  Media  massa  berfungsi  untuk menghasilkan false conscious (kesadaran falsu) pada kelas pekerja atau buruh.  Produk-produk  yang  diperoduksi  oleh  media  massa  merupakan cerminan  dari  nilai-nilai  penguasa  yang  mengabaikan  nilai-nilai  dari keberagaman.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
2. Media  massa  dan  Idiologi,  fungsi  utama  dari  teori  Marxist  adalah
“materialist” yang  menentukan  kesadaran  makhluk  sosial,  sesuai pandangan  Marxist  posisi  idiologi  adalah  fungsi  dari  posisi  kelas  dan idiologi dominan dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan pandangan idealis yang menekan pada kesadaran bersama.
3. Sistem  media  massa  berkembang,  yang  dikaitkan  dengan  dunia  ketiga, yaitu  negara-negara  yang  sedang  berkembang.  Teori  media  massa berkembang  memiliki  ciri  khas  tersendiri,  yaitu  perhatiannya  dalam upaya  mempersatukan  rakyat,  bukan  tujuan  untuk  memecah  belah masyarakat.  Teori  tentang  kebebasan  media  massa  ini  dapat memaparkan  asumsinya  bahwa  ada  hubung  kaitanya  antara  sistem sosial  budaya,  struktur  politik  dan  struktur  ekonomi  dengan  sistem media massa yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya pada  masyarakat  yang  struktur  politiknya  bersifat  liberal,  akan mewarnai perilaku sosial dan ekonominya yang liberal. Untuk itu dapat diamati,  media  massa  yang  dapat  eksis  dan  diterima  oleh  masyarakat tersebut harus memiliki karakteristik yang liberal pula.
Demikian  pula  halnya  dengan  sistem  media  massa  yang  diwujudkan  dalam materi  kandungan  penyajian,  struktur  dan  fungsi  pada  sebuah  media  massa tertentu  akan  mendorong  atau  mendukung  perwujudan  dari  sistem  sosial budaya  sebuah  tatanan  masyarakat,  seperti  pada  pergeserannya  nilai  dan norma budaya yang dipengaruhi oleh kandungan tayangan media yang intens. Perpaduan  antara  sistem  sosial  dan  sistem  media  massa,  mempengaruhi dorongan-dorongan  psikologis,  kategori  sosial  dan  hubungan  sosial  dari audiens  penerima  media  tersebut.  Dalam  hal  ini  media  massa  dapat memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  psikis  seperti  aktualisasi  diri,  menyalurkan minat  dan  hobi  serta  dorongan-dorongan  psikis  audiensnya,  sehingga  baik penggunaan media massa maupun penggunaan saluran informasi non media
sama-sama  saling  terkait  untuk  menghasilkan  konsekuensi-konsekuensi  baik pada tingkat kognisi, afeksi maupun perilaku audiens.

## 4. Teori  Huntington
Sebagai  kerangka  kajian  tentang  pendemokrasian  Huntington  (1995) merumuskan  hasil  penelitiannya  tentang  kemungkinan  penerapan  sistem demokratik  disuatu  negara-negara  dunia  ketiga,  setelah  banyaknya  negara- negara  demokratik  yang  tumbang  di  negara-negara  tersebut,  Huntington membedakan pembangunan demokratik dari 2 (dua)  macam kondisi yaitu:
1) Pra-demokrasian yang diperlukan untuk pembangunan demokratik;
2) Proses politik yang diperlukan untuk pembangunan demokratik.
Untuk  menuju  proses  demokratik  pada  suaatu  negara  diperlukan  beberapa faktor  selain  faktor  kemakmuran  ekonomi  dan  pemerataan  kekayaan, terdapat  faktor  struktur  sosial,  lingkungan  eksternal  dan  konteks  budaya, sebagaimana dijelaskan yaitu:
Pertama, semakin makmur suatu negara dari segi ekonomi, semakin memiliki kesempatan  yang  besar  untuk  menjadi  negara  demokratik,  dapat  dikatakan apabila  suatu  kelompok dalam  masyarakat memiliki  tingkat taraf  hidup  yang makmur,  maka  kelompok  masyarakat  tersebut  akan  menjadi  masyarakat yang. paham  terhadap  demkokratik. Kedua, jika tersedia struktur sosial yang artikulatif dan tersebar merata secara luas serta tersedia berbagai kelompok secara  relatif  otonom  (kelompok  usahawan,  profesi,  agama,  etnis),  maka kelompok-kelompok ini akan mendorong timbulnya asas-asas yang diperlukan untuk  mengendalikan  kekuasaan  negara  dan  membangun  prasarana  dasar yang  diperlukan  untuk  tumbuhnya  pranata  demokratik.  Jika  hal  yang sebaliknya  terjadi,  maka  masyarakat  cenderung  didominasi  oleh  satu  model kekuasaan  yang  memusat  atau  autoritarian. Ketiga, pendemokrasian  lebih
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
merupakan  hasil  proses  difusi  dibanding  sebagai  akibat  pembangunan. Pengaruh  lingkungan  internasional  seperti  Inggris,  dan  Amerika,    yang menjalankan usaha-usaha untuk mempengaruhi proses politik di negara lain, secara  tidak  langsung  menyediakan  model-model  negara  demokratik  yang tangguh. Keempat, Huntington  menguji  hubungan  antara  agama  dengan budaya  politik,  hasilnya  dianggap  bahwa  agama  protestan  memiliki  korelasi yang  tinggi  dengan  demokratik;  sementara  Islam,  Konfusianisme,  Budhisme menyiapkan  ladang  subur  untuk  tumbuhnya  pemerintahan  autorotarian. (Huntington, dalam Suwarsono & Y.So, 1995).
Dari  huraian    komponen  pra  kondisi  di  atas  ialah  untuk  menuju pendemokrasian pada berbagai  aspek,  termasuk  bidang  media  massa, untuk mengimplementasikannya pada suatu kelompok maka proses pendemokratsian akan  wujud dalam tiga model:
1) Model  Linier,  yaitu  pendemokrasian  yang  muncul  dimulai  dari  hak-hak sipil,  kemudian  berkembang  pada  hak-hak  politik  dan  seterusnya berkembang  pada  kemampuan  legislatif  yang  akhirnya  pada berkembangnya hak memilih.
2) Model Siklus, yakni model yang menunjukkan adanya pergantian secara teratur  dari  munculnya  demokratik  dan despotisme (tirani).    Elit masyarakat  yang  memegang  kunci  pengambilan  keputusan  politik menggunakan  kekuatan  militer  untuk  terus  menerus  mengadakan pemilihan  umum  tetapi  tanpa  pergantian  kepemimpinan.  Bentuk pemerintahan    pada  model  ini  mempunyai  pola  yang  selalu  berganti- ganti antara penguasa sipil dan militer.
3) Model  Dialektis  di  mana  masyarakat  elit  dan  perkotaan  yang  semakin berkualiti  mendesak  kepentingan  politiknya  untuk  berpartisipasi  dan
pembagian  kekuasaan  kepada  pemerintah  autoritarian,  sehingga dapat menumbuhkan perubahan yang bersifat radikal.
Berpijak  dari  ketiga  model  Huntington  menganggap  ada  proses  yang  terbaik untuk  tahapan  pengembangan  demokratik,  bahwa  demokratik  cenderung merupakan  hasil  perjuangan  dan  perubahan  bertahap  dan  perlahan-lahan, membutuhkan suatu konsolidasi atas kehendak bersama, tidak mungkin lahir demokratik  dari  suatu  kekerasan  atau  sebuah  revolusi.  Kerana  demokratik yang  dicapai  dengan  cara  kekerasan  dan  revolusi    merupakan  suatu  agenda yang  sifatnya  dipaksakan  dan  cenderung  untuk  kepentingan  kekuasaan sesaat, hanya sekadar mengingin perubahan kekuasaan dan agenda tertentu, apakah itu agenda dari negara-negara Barat atau hanya sekadar tuntutan dari elit-elit yang memilik kepentingannya sendiri,  Setelah revolusi berhasil justru akan  menjadikan  masyarakat  suatu  negara  terjerumus  ke  dalam  konflik  dan perpecahan  yang  berkepanjangan  antar  etnis  dan  elit-elit  serta  kelompok- kelompok. seperti demokratik yang terjadi di Timur Tengah.
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya revolusi dan kekerasan yang terjadi di  negara-negara  Timur  Tengah,  sebagaimana  hipotesis  Lord  Acton  seperti menemui  kebenarannya; power  attends  to  corrupt,  absolute  power  corrupt absolutely .
Pendemokrasianyang  wujud  dan  maju  dalam  suatu  negara  apabila  ditopang oleh  sistem  media  massa  yang  bebas,teerbuka  produk  reformasi  yang memungkinkan    ide  dan  gagasan  dalam  politik.  Kebebasan  media  massa semestinya  mendorong  demokratik  dengan  menstimulasi  kepentingan  hak- hak  warga  melalui  suplai  informasi  yang  cerdas  dan  kritis  untuk  menjaga akuntabilitas media massa.
Prinsip  akuntablitas  media  massa  itu  juga  mencegah  agar  ruang  publik
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
tersebut  tidak  diubah  menjadi  pasar (market) ,  bila  ruang  publik  disamakan dengan  pasar,  maka  tidak  akan  ada  ruang  publik  yang  terpercaya.  Idealnya dalam  sistem  media  massa  yang  demokratik  media  massa  berperan  sebagai market  place  ideas ,  yaitu  sebagai  wadah  tempat  penyaluran  aspirasi  bagi warganegara  sehingga  dapat  menyalurkan  idea  dan  gagasan  melalui  media massa yang bebas.

## PEMBAHASAN

## 1. Halangan Bagi Pendemokrasian Media Massa
Menurut Doyle G. (2002). Dalam perkembangan media massa yang liberal dan globalisasi  mencerminkan  dominannya  dunia  struktur  politis  dan  ekonomi, dan  pemilik  modal.  Dalam  era  globalisasi  informasi  yang  melanda  negara- negara  di  dunia  termasuk  Indonesia  muncul  kecenderungan  bahwa perusahaan-perusahaan  media  komunikasi  yang  lebih  mementingkan  aspek komersial. Ketidak-adilan media massa sebagai corong suara rakyat mendapat kecaman dari banyak kalangan.
Chomsky  seperti  dikutip  oleh  David  Cogswell  (2006),  menyatakan  bahwa media  massaadalah  sistem  pasar  yang  terpimpin,  disetir  oleh  profit  dan dipandu  oleh  pemerintah,  hal  ini  menandakan  bahwa  mediamassa  tidak  lagi netral.  Pada  era  demokratik  dan  liberal  seperti  sekarang  media  massa penyiaran  tidak  lagi  dipandang  sebagai  kekuatan civil  society yang  harus dijamin  kebebasannya,  namun  harus  juga  dilihat  sebagai  kekuatan  kapitalis, bahkan  politik  elite  tertentu.  Kekuatan  media  massa  itu  bisa  mengooptasi, bahkan menghegemoni negara hingga masyarakat.
Hal inilah yang perlu dicermati secara kritis oleh para pendukung demokratik, termasuk  para  jurnalis.  Jangan  sampai  kekuatan  demokratik  dibelokkan  atas nama  kebebasan  media  massa  untuk  kepentingan  politik  para  kapitalis
penguasa  mediamassa.Dalam  masalah  pendemokrasian  sistemmedia  massa keterbukaan  akses  juga  ditentukan  oleh  hubungan  kekuasaan.  Penggunaan kekuasaan  dalam  media  massa  tergantung  pada  penerapan  fasilitas  baik ekonomi  mahupun  politik.    Dalam  era  globalisasi  informasi  yang  melanda negara-negara  didunia,  muncul  keecenderungan  bahwa  perusahaan- perusahaan  media  massa  lebih  mementingkan  aspek  komersial  aspek  politik dan  kepentingan  pemilik  modal.  (Giddens.A.  1993.  Peter  Golding  &  Graham Murdock (2000),
Kondisi ini dapat
menjadi sebagai penghambatpendemokrasian  sistem  media  massa,  sebagaimana  yang disajikan pada rajah berikut ini;
Tabel 2
(Dipetik daripada Peter Golding & Graham Murdock,  2000)

## a. Politik
Dari  aspek  politik  seringkali  menjadi  nilai  pertimbangan  bagi  media massa,  namun  nilai  tersebut  tidak  berhenti  hanya  sampai  pada  titik idealis saja, Kerana acapkali berita-berita media massa bias kepentingan dan tidak netral. Sehingga ruang publik yang melekat dalam diri media massa  perlu  dikontrol  oleh  publik.  Disinilah  pandangan-pandangan tentang relasi mediamassa, birokrasi dan elit politik dalam ruang publik diuji.  Fenomena  ini  menunjukkan  betapa  sebenarnya  media  massa sering mengesampingkan nilai-nilai pendemokrasian tentang pentingnya sebuah keterbukaan dalam komunikasi massa.(Oloyede, 2005).
DSMM Ekonomi Kepemilika n Politik
Selama  ini,  media  massa  dipersepsikan  memiliki  kekuatan  yang  dapat mempengaruhi negara dan kapital. Pada kenyataannya kekuatan media massaitu tidak pernah hadir kerana tereduksi oleh hegemoni negara dan dominasi  kapital  bahkan.Pemerintah  yang  sedang  berkuasa  umumnya memang  lebih  senang  pada  media  massa  penyiaran  yang  bergerak dikoridor  hiburan  dibanding  dengan  media  massa  penyiaran  yang terlibat  dibidang  berita  atau  politik,alasannya  dengan  beralihnya konsentrasi  masyarakat  pada  dunia  hiburanPemilihan  isu    sekaligus dimaksudkan  untuk  mencermati  tahap  kritis  fase  pendemokrasian media  massa  pasca  era  1980-an  dimana  media  massa  menjadi  entitas bisnis  transnasional  (Wiliam  L.  Rivers,  Jay  W.  Jensen,  Theodore Peterson, 2008).

## b. Ekonomi
Media massa global umumnya memiliki karakteristik bersifat komersial adan harus menarik banyak khalayak. Kerana itu media massa tersebut berkolaborasi dengan pemasang iklan sebagai sumber kehidupan media massa  tersebut.  Jelas  bahwa  karakteristik  dan  orientasi  media  global dan komersial tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dari negara yang dilayaninya,  maka  muncul  tuntutan  untuk  menilai  kembali  potensi media massa sebagai kepentingan publik.
Di  Afrika  Selatan,  media  massa  menjadi  satu  pergerakan  sosial  setelah tumbangnya  rezim  apartheid,  yang  kemudian  diikuti  dengan  proses pendemokrasian,  desentralisasi  dan  penyesuaian  struktural  hingga tingkat  tertentu.  (Fraser  &  Estrada,  2001).  Peter  Golding  dan  Graham Murdock  (2000),  melihat  bahwa  ideologi  kapitalisme  telah  meresap dalam  institusi  mediamassa,  cenderung  semakin  menggurita  dan menjangkau  kemana-mana,  tetapi  kontrol  kepemilikannya  semakin terkonsentrasi hanya kepada beberapa elite.
’’Media  as  a  political  and  economic  vehicle,  tend  to  be  controlled  by conglomerates  and  media  barons  who  are  becoming  fewer  in  number” (Peter Golding & Graham Murdock, 2000).
c. Pemilik Media Massa
Kepemilikan  merupakan  pengaruh  ketiga  pada  media  massa,  yang tumpang  tindih  dengan  dua  sebelumnya,  adalah  konsentrasi kepemilikan  media  massa.  Masing-masing  pemilik  perusahaan  media massa  yang  besar  dapat  mempengaruhi  konten  secara  langsung. Meskipun ada beberapa kasus yang terkenal manipulasi yang disengaja terhadap  isi  media  massa  dengan  pemilik  individu,  pengaruh konsentrasi  kepemilikan  lebih  sering  dianggap  tidak  langsung,  dan dikonseptualisasikan di tingkat organisasi (Shoemaker & Reese, 1996). Menurut  Kellner,  Bagdikian  (2000),  mengatakan  bahwa  pemilik mediamassamempengaruhi  diversitas  pesan  yang  diberikan  media massa.  Pemilik  mediamassa  selalu  berusaha  menguasai  atau mendominasi  pasar  bukan  hanya  untuk  satu  medium  tetapi  semua mediamassa.Sependapat  hal  tersebut  Giddens.A.  (1993),  sebagaimana dikutip  Werner  A  pemilik  perusahaan  media  massa    tidak  lagi  memiliki tugas  sosialuntuk  mensejahterakan  masyarakat  sebagai  mana kapitalisme klasik, tetapisecara absolut untuk kepentingan mengakumulasi kapital perusahaan, media massa secara langsung atau tidak  langsung  dikontrol  oleh  kepentingan  komersial,  sehingga kepentingan-kepentingan  politik,  ekonomi  dan  kepemilikan  tersebut dapat mempengaruhi terhadap jalannya pendemokrasian sistem media masa di Indonesia.

## 2. Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga negara independen
di  Indonesia,  yang  kedudukannya  setingkat  dengan  lembaga  negara  lainnya berfungsi  sebagai  regulator  penyelenggaraan  sistem  media  penyiaran  di Indonesia. KPI hadir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.KPI terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) Pusat beranggotakan 9 orang, dan Komisi Penyiaran Daerah (KPI) Daerah  beranggotakan  7  orang.  Adapun  pemilihannya  melalaui  suatu  tim seleksi dengan ujian kompetensi dan kelayakan. Kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Republik  Indonesia  melalui fit  and  Profetest untuk KPI  Pusat  dan  ditetapkan  oleh  Presiden  sebagai  Kepala  Negara.  Sedangkan untuk  pemilihan  KPI  Daerah  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  KPI  dibantu  oleh  Sekretariat  yang  staf  dan tenaganya  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  tenaga  professional  non  PNS yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendanaan dan administrasi.Sedangkan  untuk  anggaran  operasional  dan  program  kerja  KPI Pusat  dibiayai  oleh  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN),  dan  KPI Daerah  dibiayai  oleh  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Adapun kewenangan  dan  lingkup  tugas  KPI  meliputi  pengaturan  dan  menata  sistem media penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS),  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  (LPK),  dan Lembaga Penyiaran Berlanggan (LPB).
Semangatnya  adalah  bahwa  pengelolaan  sistem  penyiaran  yang  merupakan ruang  publik  harus  dikelola  oleh  sebuah  badan  independen  yang  bebas  dari campur  tangan  pemodal  maupun  kepentingan  kekuasaan.Berbeda  dengan semangat  dalam  Undang-Undang  penyiaran  sebelumnya,  yaitu  Undang- Undang  Nomor.24  Tahun  1997  "Penyiaran  dikuasai  oleh  negara  yang pembinaan  dan  pengendaliannya  dilakukan  oleh  pemerintah",  menunjukkan
bahwa  penyiaran  pada  masa  sebelumnya  merupakan  bagian  dari  instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah di  Indonesia.  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  merupakan  wujud  dari representasi  masyarakat  untuk  mewadahi  aspirasi  masyarakat  akan penyiaran. Lembaga ini menjadi suatu model yang berkembang pada negara- negara  yang  demokratik  memilik  Otoritas  yang  terlepas  dari  pemerintah, dalam  konsep  negara  yang  demokratik  peran  pemerintah (state) semakin berkurang, sementara peran publik semakin besar.
Oleh  kerana  itu  diperlukan  lembaga  khusus  untuk  mewaikli  publik  yang berfungsi  mewadahi  aspirasi  publik.  Proses  pendemokrasian  di  Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Keranaa  frekuensi  adalah  milik  publik  dan  sifatnya  terbatas,  maka penggunaannya  harus  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  publik,  artinya adalah  media  penyiaran  harus  menjalankan  fungsi  sebagai  pelayanan informasi  publik  yang  sehat  dan  bermartabat.Kerana  informasi  yang disampaikan  oleh  media  penyiaran  terdiri  dari  bermacam-macam  bentuk, mulai  dari  berita,  hiburan,  dan  ilmu  pengetahuan.Prinsip  dasar  dari  fungsi pelayanan  informasi  yang  sehat  adalah  yaitu  prinsip  keberagaman  isi (Diversity  of  Content) dan  prinsip  keberagaman  kepemilikan (Diversity  of Ownership).
Kedua  prinsip  tersebut  menjadi  landasan  bagi  setiap  kebijakan  yang dirumuskan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indoensia  (KPI).  Informasi  yang  sehat berdasarkan  prinsip  keberagaman  isi  adalah  tersedianya  informasi  yang beragam  bagi  publik  baik  berdasarkan  jenis  program  maupun  isi  program. Sedangkan  prinsip  keberagaman  kepemilikan  adalah  jaminan  bahwa kepemilikan  media  massa  yang  ada  di  Indonesia  tidak  terpusat  dan dimonopoli  oleh  segelintir  orang  atau  kelompok  sahaja.  Prinsip  ini  pula
menjamin  iklim  persaingan  yang  sehat  antara  pengelola  media  massa  dalam dunia  penyiaran  di  Indonesia.  (S.Sinansari  Ecip,  2006:1).  Maka  sejak disahkannya  Undang-Undang  Nomor.32  Tahun  2002  terjadi  perubahan  yang mendasar dan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, ikhwal intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata.Perubahan  yang  paling  menjadi  prioritas  utama  dalam  semangat Undang-Undang  Nomor.  32  Tahun  2002  tersebut  adanya limited  transfer  of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusif pemerintah  kepada  sebuah  badan  pengatur  independen (independent regulatory  body) bernama  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Dalam menjalankan  fungsi,  KPI  mempunyai  kewenagan  menetapkan  Standar Program  Siaran  (SPS),  menyusun  peraturan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran (PPP),  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran.
KPI  melakukan  kordinasi  dan  atau  kerjasama  dengan  pemerintah  lembaga penyiaran  dan  masyarakat.KPI  mempunyaai  tugas  dan  kewajiban,  manjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak  asasi  manausia,  ikut  membantu  infrastruktur  bidang  penyiaran.Ikut membantu  iklim  persaingan  yang  tidak  sehat  antar  lembaga  penyiaran  dan industri terkait.Memelihara tatanan informasi nasionaal yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan kritik apresiasi  masyaraakaat  terhadap  penyelenggaraan  penyiaran  dan  menyusun perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  menjamin profesionalitas di bidang penyiaran di Indonesia.
Belajar  dari  pada  masa  rejim  orde  baru  yang  berkuasa  selama  32  tahun, bahwa  pengelolaan  sistem  penyiaran  masih  berada  ditangan  pemerintah, sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang
dominan  dan  digunakan  untuk  melanggengkan  kepentingan  kekuasaan. Sistem  penyiaran  pada  rejim  yang  otoriter  pada  waktu  itu  tidak  hanya digunakan  untuk  mendukung  hegemoni  rezim  terhadap  publik  dalam penguasaan  wacana  strategis,  tapi  juga  digunakan  untuk  mengambil keuntungan  dalam  kolaborasi  antara  segelintir  elit  penguasa  dan pengusaha.Semangat  yang  kedua  dalam  pelaksanaan  sistem  siaran berjaringan  adalah,  setiap  lembaga  penyiaran  yang  ingin  menyelenggarakan siarannya  di  suatu  daerah  harus  memiliki  stasiun  lokal  atau  berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Kerana tuntutan di  alam  pendemokrasian  di  Indonesia  daerah  memiliki  hak  otonomi  untuk mengelola  dan  menata  daerahnya  masing,  artinya  perubahan  juga  terjadi dalam  sistem  ketata  negaraan  yang  selam  ini  bersifat  sentralisasi  menjadi desentralisasi.
Daerah memiiki hak untuk memanfaatkan ssumber daya alam yang tersedia di daerah  untuk  kemakmuran  masyarakat  di  daerah  tersebut.Hal  ini  untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli seperti yang terjadi pada era sebelum reformasi.Selain itu pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan  untuk  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran  berakibat  pada  diabaikannya  hak  sosial-budaya  masyarakat  lokal dan  minoritas.Padahal  masyarakat  lokal  juga  berhak  untuk  memperolah informasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  politik,  sosial  dan  budayanya. Keberadaan  lembaga  penyiaran  sentralistis  yang  telah  mapan  dan  berskala nasional membuat media massa lokal semakin terhimpit.

## 3. Nilai-Nilai Etika dan Moral.
Etika  adalah  pemikiran  tentang  moralitas,  Etika  merupakan  keyakinan mengenai  tindakan  yang  benar  dan  yang  salah,  atau  tindakan  yang  baik  dan
yang  buruk,  yang  mempengaruhi  hal  lainnya.  Etika  pada  dasarnya  adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak  benar.  Oleh  karena  itu  perilaku  etika  berperan  sebagai  nilai-nilai  dan moral  pribadi  seseorang  dalam  konteks  sosial  untuk  menentukan  suatu perilaku seseorang pantas atau tidak pantas.
Perilaku  tidak  etis  atau  suatu  kepantasan  merupakan  cerminan  perilaku menurut  keyakinan  perseorangan  dan  norma-norma  sosial  yang  diterima secara  umum.Etika  adapat  beragam  bentuk  dari  satu  budaya  ke  budaya lainnya.Perilaku  etis  dan  tidak  etis  bersifat  subjektif  dan  mengundang perbedaan pendapat. Menurut Michael Josephson (Sungkawati, 2009) ada 10 prinsip untuk melihat perilaku etika, yaitu:
1. Tanggungjawab dan selalu memberi contoh,
2. Memiliki kompetensi tinggi,
3. Mentaati hukum dan aturan,
4. Hormat dan bersopan santun,
5. Kebersamaan, peduli dan toleransi
6. Berlaku adil dan berbudi luhur
7. Loyalitas, kesetiaan dan professional,
8. Kometmen dan menepati janji,
9. Integritas, memegang prinsip dan tulus
10. Kejujuran, berterus terang dan tidak berbohong.
Etika sesungguhnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Menurut Suseno 1987,    ada  4  alasan  mengapa  etika  semakin  diperlukan,  Pertama,  kita  hidup dalam  masyarakat  yang  semakin  plural,  beragam  dan  bebas.  Kedua,  tidak hidup  pada  era  mordernisasi  masyarakat  yang  tanpa  tanding.  Ketiga,  tidak mengherankan  bahwa  proses  perubahan  sosial  budaya  dan  moral  yang  kita
alami dapat dimanfaatkan pelbagai pihak, Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama untuk menemukan kemantapan dalam iman kepercayaan. Etika adalah  sesuatu  yang  merupakan  keyakinan  mengenai  tindakan  yang  benar dan  yang  salah,  atau  sesuatu  tindakan  yang  baik  dan  buruk  yang  akan mempengaruhi  pada  hal  nilai-nilai  dan  moral  dalam  konteks  sosial  yang menentukan.
Demokratisasi    media  penyiaran  selalu  dikaitkan  dengan  bagaimana  untuk merelaisasikan dan mewujudkan kebebasan hak-hak masayarakat fundamental  akan  akses  informasi  yang  baik  dan  benar,  setelah  reformasi tahun  1998  bergulir  perkembangan  media  penyiaran  tumbuh  dan berkembang  dengan  cepat,  media  penyiaran  tumbuh  sebagai  kekuatan yang meberikan  pengaruh  terhadap  perkembangan  politik,  ekonomi,  dan  budaya, media  seakan-akan  tidak  lagi  sebagai the  four  estate  of  democracy ,  media penyiaran  malah  menjadi  suatu  industri  yang  dijadikan  sebagai capitaloriented Demokrasi  tidaknya  suatu  negara  tidak  cukup  hanya  dilihat dari  sistim  politiknya  saja,  Menurut  (Henry,  2010)  pentingnya  perubahan sistem media penyiaran bagian dari demokratisasi. Untuk mendemokratisasikan  masyarakat  harus  pula  diikuti  adanya  upaya-upaya untuk merubah sistem media penyiaran.

## KESIMPULAN
Reformasi  tahun  1998  di  Indonesia  merupakan  tonggak  sejarah  yang  sangat fundamental.  Salah  satu  buah  hasil  dari  reformasi  tersebut  yaitu  di  bidang Media  massa,  Selama  lebih  32  tahun  bahwa  kebebasan  media  massa terpasung  dan  terkekang  oleh  kepentingan  sistem  pemerintahan  yang cenderung  otoriter.  Media  massa  dijadi  sebagai  corong  kepentingan  untuk menyampaikan  informasi  kepentingan  kekuasaan.  Sehingga  informasi  yang dietrima  oleh  masyarakat  sering  tidak  akurat  dan  penuh  kepalsuan  dengan
pesan dan framming dari pemerintah yang berkuasa.
Hak  eklusif  pemerintah  memegang  peranan  penting  dalam  mengatur  dan mengawasi  media  massa  khususnya  media  penyiaran,  karena  dianggap sebaran  informasi  media  penyiaran  tidak  mengenal  batas  dan  wilayah  dan dapat  diterima  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Setelah  reformasi  tahun 1998 dan  sejalan  dengan  tuntutan  bidang  penyiaran  lahirlah  Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga negara yang independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud dari keterwakilan masyarakat akan penyiaran untuk menjamin terselenggaranya  sistem  penyiaran  yang  demokratik  dengan  prinsip-prinsip kebebasan,  kebegaraman  kepemilikan  menjamin  masyarakat  mendapatkan informasi yang layak, terpercaya serta pengetahuan.
Demokratisasi media penyiaran dan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2002  tersebut    semestinya  KPI  dapat  memainkan  peran  yang  amat  besar dalam  mendorong  demokrasi  dengan  menstimulasi  kepentingan  hak-hak warga  melalui  suplai  informasi  yang  cerdas  dan  kritis  untuk  menjaga akuntabilitas  media  penyiaran.  Media  Penyiaran  yang  menggunakan  ranah publik agar tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan sebagai mencari keuntungan (profit  oriented) ,  namun  demokratisasi  tersebut  tidak mengenyampingkan  etika,  budaya  dimana  media  penyiaran  itu  berada.KPI sedianya  diharapkan  dapat  menjadi  pengawas  dan  wasit  yang  memiliki integritas  dan  tidak  bermain  diranah  abu-abu  dengan  tidak  keberdayaan melawan konglomerasi media yang semakin kuat menanamkan cenkramannya di ibu pertiwi.Jika demikian halnya bukan tidak mungkin wajah media  penyiaran  Indonesia  kedepannya  hanya  menjadi  agen  dari  sebuah produk modernisasi, liberalisme dan hidonisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Agner  Fog,  2004. The  supposed  and  the  real  rule  of  mass  media  in  modern democracy. Working paper.
Agus  Ngadino,  (2010).  Pergeseran  Relasi  Kuaas  dan  Media  Massa  Dalam Kerangka  Demokrasi.Jurnal  Simbur  Cahaya  No  43.September  2010 ISSN 14110-0614. http://eprints.unsri.ac.id .
Aminudin  Basir  @  Ahmad,    Mohamad  Sabri  Haron,  Nik  Yusri  Musa,
2009,K ebebasan  media,  Media  Komunikasi,  Perspektif  Islam. Jurnal Hadhari Bil. 2 (2009) 65-82.
Arif Budiman, 2002, Teori Negara-Negara Kekuasaan dan Ideologi,  Gramedia Jakarta - Indonesia
Ab.  Halim  bin  Tamuri  &  Zarin  Bin  Ismail,  2009.  Hubungan  Antara  Pegangan Nilai  Moral  dengan  Media  Massa:  Tinjauan  ke  atas  Remaja  Melayu
Luar Bandar.
Bagdikian, B.H. (2000). The Media Monopoly ( an eBook). Boston, MA: Beacon Press.
Bungin, Burhan, 2008. Konstruksi Sosial Media Massa, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
Baker,  C.E.  (2000), Media:  Markets,  and  democracy. Cambridge:New  York: Cambridge University Press.
Bealey, (2000), Menakar Demokrasi Di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia
2009   Bappenas, 2009:18.

## Chomsky, David Cogswell (2006: 80) Kapitalisasi Media dan Demokrasi,12
Oktober 2010.
Dominick,  Joseph  R  1990, The  Dynamics  of  Mass  Communication ,  Third edition McGraw-Hill Publishing Company.
Dahlgren, P,  2002, Media, Deliberative Democrazy and Civic Culture . In Search of  the Talkative Public, Vol 9 (2002), 3.5-26 Lund University.
Doyle. G, (202), Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and.  Concentration  in  the  UK  and  European  Media.  London:  Sage, 2002,192pp.ISBN.www.leaonline.com/doi/pdf/10.1207/S15327736M E1604_5
Fred  S.Siebert,  Theodore  Peterson  dan  Wilbur  Schramm,1956  (dalam, Fours Theori Press ,1986:8),
Fraser, C. &Estrada, I. 2001. Buku Panduan Radio Komunitas. Jakarta:UNESCO
Jakarta Office.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016
Giddens. A, 1993, “ New Rules of Sociological Method” Cambridge: Polity Press.
Golding,  Peter  &  Murdoch,  Graham,1991., Culture,  Communications  and Political  Economy ,  in  James  Curran  and  Michael  Gurevitch,  Mass Media  And  Society,  Third  Edition,  Arnold  London  and  Oxford University Press, New York.
Huntington,  Samuel.  1991. The  Third  Wave  Democratization  in  the  Late Twentieth  Century .  Norman  and  London:  University  of  Oklahoma Press.
Henry B. Mayo, 2000, Democracy : Theory and  Practice.
Henry Subiyakto (2010). Konstestasi Wacana tentang Sisitem Penyiaran yang Demokratis  Pasca  Oder  Baru,  Analisis  Konstruksi  Sosial,  Relasi Negara,  Industri  Penyiaran  dan  Civin  Society.  Program  Pascasarjana Desertas, Universitas Airlangga.
Hong  Thi  Minnh,  (2002),  Medai  and  Civil  Society  in  Support  of  good governance and democary in Vietnam, Media Asia 29 (1) 7:12
Hodge.  B.J.,  William  P.A.,  dan  Lawrence  M.G.,  (2003).  Organization  Theory,
Upper Saddle River, Prentice Hall
Inglehart.R  and  Christian  Welzel, Modernization,  Cultural  Change  and
Democracy .  New  York,  Cambridge  University  Press,  2005.  Kitely,
2003.  Television,  Regulation  and  Civin  Society  in  Asia,  London Routledge
Jeff Heyes. (2000). Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. Bandung,
Yayasan Obor.
Kurniati  Syam,  Nia,  2006,  Sistem  Media  Massa  Indonesia  di  Era  Reformasi:
Perspektif  Teori  Normative  Media  Massa,  Jurnal  Media  Tour.  Vol.7
No. 1, Juni 2006
Kellner,  Douglas.  (1990).  Contested  Terrain  and  the  Hegemony  of  Capital dalam Television and the Crisis of Democracy. Boulder, CO: Westview Press.
McQuail,  Denis  (2005).  McQuail’s Mass  Communication  Theory. Fifth  Edition.
London: SAGE Publications
McChesney, Robert W., 2000, Rich Media Poor Democracy, Communication
Politics in Dubious Times , The New Press, New York.
Merkel,  Wolfgang  ,  2010 “Defektif  Demokrasi” dalam    Christhopk  Shuck  and Hadiwinata, Democracy in Indonesia; Yogyakarta-Graha Ilmu..
Mulkan  Dede,  2010,  Kualitas  Pemberitaan  Media  Terhadap  Tingkat Pendidikan.Sebuah  Analisis  Kritis  terhadap  Kualitas  Pemberitaan Media  Massa  Indonesia  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidik.
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung-Indonesia
MP.Butarbutar.  (2015),    Hedonisme  arus  balik  demokrasi.  Persatuan
Wartawan  Indonesia  bekerjasama  dengan  Hari  Pers  Nasionan Pusat.PT. Semesta Rakyat Merdeka- Jakarta.
Nadiah Abidin, 2009. Badan Regulator Penyiaran dalam Perspektif Hubungan Antara Negara  , Pasar  dan    Masyarakat Madani:  Sebuah  studi  kasus terhadap  sejarah  eksistensi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  sebagai pendukung  demokrasi  ranah  publik. http://www.nova.pdf.com .  5 Juni 2014
Nawiroh  Vega,  2010.  Kekerasan  Dalam  Media  Massa;  Perspektif Kultivasi.Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Budi  Luhur  Jakarta- Indonesia. http://www.academia.edu . 15 Maret 2015
Oloyede I. Bayo: Press Freedom : A Conceptual Analysis ,Department Of Mass Communication, Moshood Abiola Polytechnic, Abeokuta, Ogun State, Nigeria, in Journal Kamla Raj, 2005 J. Soc.Sci, 11, (2),101-109 (2005)
Raboy Marc, 2002, Media and Democratization in the Information Society , in Jurnal Communication in the Information Society.
Ritzer,  George,  2013.  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma Ganda.Penterjemah  Alimandan  (1-10).  Rajawali  Pers.  Jakarta- Indonesia
Rita Gani, 2007. Media Massa Dalam Masyarakat Madani. Jurnal Terakeditasi
Dirjen Dikti SK No. 26/DIKTI/Kep/2005
Rahmiatie,  2007.  Peran  dan  Fungsi  Radio  Komunitas    sebagai  eskalasi demokratisasi  komunikasi  pada  komunitas  pedesaan  di  Jawa  Barat, desertasi Universitas Padajadjaran Bandung Jawa Barat-Indonesia.
Restiana Kadarsih,  2008.Demokrasi Dalam Ruang Publik; Sebuah Pemikiran
Ulang Untuk Media Massa di Indonesia.Jurnal Dakwah Vol; IX No.1
Januari-Juni 2008. http://digilib.uin-suka.ac.id
Schumpeter,  J.  A.  (2005). Kapitalismus,  Sozialismus  and  Demokratie.
Stuttgart:UTB.
Siregar.A.  2000.  Media  Pers  dan  Negara  :  Keluar  Dari  Hegmoni.  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Politik  Vol:4    Nomor  2,  Nopember  2000  (171-196)  ISSN 1410-4946 Universitas Gajah Mada Yogjakarta-Indonesia
Severin,  Werner,  James  W.  Tankard  Jr,  2005, “Communication  Theoires .  Five
Edition, Addison Wesleyn Longman Inc.Jakarta-Kencana.
Sugeng,  H.  (2010).  Dari  Kekerasan  Menuju  Pemilihan:  Resolusi  Konflik  dan
Demokratisasi  di  Aceh.  dalam  Sugeng,  H.  dan  Schuck,  C.  (eds.) Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Setiawati,  The  Role  of  Mass  Communication  in  Culture  Change  and  Society
Behaviour, In Journal Focus Economi, vol 3, no.2 December 2008:44- 55
Stiftung, F,E, 2008. Melawan Monopoli, Oligopoli dan Pemusatan Kepemilikan Media. Jurnal Sosial Demokrasi.Vol.3 No.1.Juli-September 2008. ISSN- 1978-9084)
Theodore  Peterson    William  L.  Rivers,  &  Jay  W.  Jensen,  2010. Mass  Media andSociety Modern , Prenada Media Group, Jakarta’
Waluyo Djoko, 2011. Membedah Otoriterian Pada Rezim Orde Baru. Pers di Masa Order Baru. http://publikasi.kominfo.go.id
Wiliam L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, 2008 , Mass
Media and Modern Society. 2nd edition, Kencana Press – Jakarta.
Zulfebriges,Teori  Media  Marxist:  Sebuah  Pengantar.  Jurnal  Universitas  Islam Bandung.-Indonesia,  MEDIA  TOUR  Volume  4-1  tahun  2003.  ISSN 1411-5883
Indeks Demokrasi di Indonesia http://www.freedomhouse.org tangga 5 April
2014
http://yearrypanji.wordpress.com/2011/03/ tgl 20 Marc 201