## PERAN DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEAMANAN TRANSAKSI DI PASAR MODAL
Elvira Fitriyani Pakpahan 1 , Eric Kurniawan 2 , Kelfin Candra 3 , Silvi Yanti 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

## Abstract
The  word  "security"  is  the  most  popular  word  that  is  often  asked  back  when someone is introduced for stock investment for the first time.
The large number of crimes that have occurred in capital market activities since 2009 until now has certainly led to much speculation about the authority of the OJK body responsible for overseeing capital markets so this is a problem in this study. The problem is the role and authority of the government in mitigating Indonesian capital market crime and transaction security in the capital market.
Keywords :security, OJK's role and authority.

## 1. PENDAHULUAN
Secara  singkat,  pasar  modal  bisa  diartikan  sebagai bidang  usaha  dalam perdagangan surat berharga. 1
Mohamed  Jalloh  mengatakan  bahwa  pasar  keuangan memiliki  peran  yang besar  untuk  meningkatkan  perkembangan  ekonomi  dengan  memobilisasi  sumber daya keuangan dan arus masuk modal.Manfaat eksistensi dari pasar modal sama- sama  dirasakan  oleh  perusahaan  dan  pemerintah.Beragam  instrument  keuangan pasar modal bisa dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang. 2
Saat  ini  Pasar    modal  diawasi  oleh    OJK  (Otoritas    Jasa    Keuangan)  yang sebelumnya  BAPEPAM,  fungsi  Bapepam-LK  sebelumnya  di  Indonesia    telah berakhir pada Desember 2012 dan  tugas dan  peran Bapepam-LK telah   secara efektif dilanjutkan oleh  OJK pada Januari 2013. 3
Kata "keamanan" menjadi kata paling populer  yang kerap ditanyakan balik ketika seseorang dikenalkan investasi saham untuk pertama kalinya. Calon investor biasanya bertanya, "Apakah investasi sahamnya itu aman?"
Banyaknya  spekulasi  tentang  wewenang  dan  tanggung  jawab dalam pengawasan pasar dari OJK yang ditimbulkan dari cukup  banyak  kejahatan  yang telah terjadi  dalam aktivitas  pasar modal  dari dulu hingga sekarang. Inilah yang
1 Bahtiar Ahmad Yusuf,dkk. Kejahatan Pasar Modal “Insider Trading“ .Malang, 2014 .
2 Jalloh,  Mohamed.  The  Role  of  Financial  Markets  in  Economic  Growth.  Conference  Paper:  Waifem  Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market, Accra, Ghana , 2009
3 Pakpahan  Elvira  Fitriyani  .Reconstruction  of  Bonds  Arrangements  in  Indonesian  Capital  Market  Justice-Based Value. Medan,2017.

## jic@utu.ac.id
menjadi masalah dalam penelitian ini. Masalahannya adalah peran dan wewenang pemerintah dalam mengatasi  kejahatan dan keamanan transaksi yang ada di pasar modal.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  peran OJK terhadap keamanan transaksi di pasar modal. Untuk mengurangi kemungkinan atas banyaknya kejadian kejahatan  di  pasar  modal,  OJK  harus  mampu  membuat  sistem  yang  mengikuti perkembangan dan kondisi dalam hukum pasar modal agar para investor tidak ragu untuk ikut serta dalam pasar modal di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga diteliti untuk memahami wewenang-wewenang apa  saja  yang  di  miliki  oleh Otoritas    Jasa    Keuangan    (OJK)  dalam    menjaga keamanan transaksi pasar modal. Inti permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu “Bagaiman a peran dan kewenangan OJK terhadap keamanan transaksi di pasar modal”.
Pendahuluan  meliputi  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah (kalimat tanya  berbentuk  narasi) serta  tujuan dan  manfaat penelitian,  rangkuman pembahasan teoritik  yang  berkaitan  dengan sumber masalah  yang  diteliti dalam jurnal ini.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang  digunakan  adalah yuridis normatif  yaitu  penelitian terhadap suatu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan positif yang berlaku di  Indonesia  yang  mengatur    tentang  Pasar  modal    dalam  Undang-Undang  no  8 tahun  1995,  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  dan  Peraturan Pelaksanaan.
Sedangkan  penelitian  pustaka yang  menggunakan  sumber  bahan  hukum sekunder merupakan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini..
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1. Manfaat Pasar Modal
Pasar modal sangat dibutuhkan oleh perusahaan(emiten) untuk mendapatkan modal  jangka  panjang  baik  digunakan  untuk  ekspansi  usahanya  maupun  untuk penambahan  modal  kerja.  Menurut  Tjiptono 4 , manfaat  utama  pasar  modal  ini adalah untuk membuat sebuah wahana atau wadah investasi bagi masyarakat yang memungkinkan  terjadinya  diversifikasi,dapat  pula  digunakan  sebagai  indikator utama keadaan ekonomi suatu negara,optimalisasi alokasi sumber dana, dan juga menjadi  alternatif  investasi  dengan  potensi  keuntungan  dan  resiko  yang  dapat diketahui melalui transparansi, diversifikasi investasi serta likuiditas pasar modal itu sendiri.

## 3.2. Fungsi dan Tugas OJK
Tugas  pokok  OJK  adalah  membuat  metode  pengaturan  dan penjagaan aktivitas  dalam  bidang  Perbankan,  Pasar  Modal,  asuransi  serta  lembaga  jasa
4 Darmadji, Tjiptono dan Hendy  M. Fakhruddin. 2011, Pasar Modal Di Indonesia.Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

## jic@utu.ac.id
keuangan  lainnya 5 .Dimana  tugas  ini  sebelumnya  dilaksanakan  oleh  beberapa lembaga  yang  berbeda-beda.  Diharapkan  setelah  tugas  ini  dilakukan  oleh  suatu lembaga independen diluar dari pemerintahan dapat  tercipta aktivitas  perdagangan yang  sehat  dalam  perdagangan  baik  pasar  modal  maupun  kegiatan  keuangan lainnya.

## 3.3. Wewenang OJK
Perlu diketahui, wewenang paling menonjol yang dimiliki oleh OJK adalah menetapkan  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  dan  keputusan  OJK  di sektor  jasa  keuangan  serta  menetapkan  kebijakan  mengenai  pelaksanaan  tugas OJK.
Wewenang  lainnya  yang  tidak  kalah  penting  adalah  menetapkan  peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap  Lembaga Jasa Keuangan dan  pihak  tertentu  serta  mengenai  tata  cara  penetapan  pengelola  statuter  pada Lembaga  Jasa  Keuangan.  Selain  itu,  OJK  juga  dapat  menetapkan  struktur organisasi  dan  infrastruktur,  serta  mengelola,  memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan  menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  di  sektor  jasa keuangan.

## 3.4. Peran OJK dalam Pasar Modal
Edukasi  oleh  OJK  terhadap  perdagangan  bursa  efek  sangat  diperlukan terutama  untuk  calon  investor  ritel  di  daerah  yang  baru  akan  berinvestasi  dalam pasar  modal.  Diharapkan  melalui  edukasi  ini,  Calon  investor  bisa  merasa  lebih tenang dan percaya karena memiliki tempat pengaduan untuk semua masalah yang mereka hadapi dalam transaksi perdagangan.
OJK  dapat  membantu  BEI  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  tentang bagaimana   berinvestasi yang aman di pasar modal.OJK juga dapat memberikan referensi kepada calon investor terkait emiten yang tidak pernah melanggar aturan BEI, emiten yang sesuai aturan dan tidak pernah terkena kasus.

## 3.5. Peranan OJK dalam menyingkapi keamanan transaksi Pasar Modal
OJK  berperan  untuk  meningkatkan  jumlah  investor  pasar  modal.Peran  ini dapat dilakukan  OJK  dengan  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  terkait keamananberinvestasi di pasar modal.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  disebutkan  beberapa  jenis tindak  pidana  dibidang  pasar  modal  seperti  penipuan,  manipulasi  pasar,  dan perdagangan orang  dalam  (insider  trading).Beberapa  karekteristik  khas dalam tindak pidana di pasar modal, yaitu informasi merupakan objek kejahatannya, selain itu mereka tidak memanfaatkan kemampuan  fisik  untuk mencapai keuntungan pribadi,  tetapi memanfaatkan kemampuan  memahami kondisi pasar  untuk mencapaitujuan tersebut.
Selain  pembuktian yang sangat  sulit,  akibat  yang dihasilkan  juga fatal  dan luas.Ada beberapa jenis tindak pidana pasar modal, yaitu:
5 Pasal 5-6 Undang-undang no 21 tahun 2011

## 1) Penipuan
Penipuan  yang  dimaksud  adalah  tidak  mengungkapakan  atau  membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan mengenai keadaan  yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. 6
Pengertian penipuan terkait dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, adalah terbatas  dalam  kegiatan  perdagangan  efek,  terbatas dalam kegiatan jual/beli dan penawaran efek  yang terjadi pada penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik. Arti tipu muslihat atau rangkaian penipuan dalam KUHP, menjelaskan itu termasuk dalam menciptakan pernyataan yang tidak benar atas fakta material atau tidak mengatakan fakta yang seharusnya.

## 2) Manipulasi Pasar
Berbeda dengan penipuan, kejahatan yang satu ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyesatkan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.Jenis-jenis  manipulasi  pasar  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  adalah  seperti menebarkan kebohongan untuk menjatuhkan bursa efek perusahaan.Contoh kasus :Salah satu pihak menebarkan berita yang tidak benar mengenai perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal dengan maksud untuk menjatuhkan harga efek di  bursa.  Manipulasi  pasar  lainnya  adalah  mengedarkan  berita  secara  setengah- setengah atau tidak lengkap dengan maksud untuk membuat bingung.Contoh kasus :  Menyebarkan  kabar hoax bahwa  emiten  A  tidak  termasuk  perusahaan  yang likuidasi  oleh  pemerintah  padahal  dalam  kenyataannya  emiten  tersebut  akan dikuasai pemerintah.
Informasi dan peristiwa adalah 2 hal penting yang bisa mempengaruhi harga efek  di  pasar  modal.  Berita  yang  salah  dapat  menyebabkan  harga  efek  di  pasar menjadi tidak stabil karena informasi merupakan sumber paling penting pemodal dalam  membuat  keputusannya pada  efek,  hanya  akan  menjadi  stabil  bila  ada verifikasi mengenai kebenaran berita.
OJK  selalu  mengantisipasi  setiap  pihak  yang  mempunyai  wewenang  dan kemampuan  dalam  hal  modal,  teknologi  atau  sarana  yang  memungkinkan  dapat melakukan  kejahatan  manipulasi sedemikian  rupa  dengan  maksud  membuat masyarakat  memahami  dan  menanggapi  informasi  tersebut  sebagai  sesuatu  yang dianggap benar.
Akan tetapi, dalam kenyataannya sanksi yang diberikan OJK ketika terdapat pelanggaran  dan  kejahatan  pasar  modal  ini  lebih cenderung  adalah  sanksi administratif.  Sanksi  pidana  seharusnya  dianggap  sebagai  tindakan  tegas  dari regulator ini dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang besar,akan tetapi tingkat  keberhasilannya  rendah.  Efek  jera  yang  disebutkan  tadi  menjadi  tidak efektif. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan  OJK  masih  tergolong  lemah.Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh bermacam  pertimbangan  ekonomi  dan  situasi  psikologis  pasar,selain  memang
6 Pasal 90 huruf c , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  Pasar Modal

## jic@utu.ac.id
pembuktian tindak pidana ini yang tidak mudah. Maka dalam penegakan hukum pasar modal , hukum administratif lah yang dianggap paling tepat.

## 3) Perdagangan pada Orang Dalam
Kejahatan  ini dapat  diklasifikasikan  menjadi dua  jenis  yang  berbeda.  Jenis yang pertama adalah pihakyang membangun relasi secara langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau bisa dikenal juga sebagai pihak  yang berada dalam fiduciary position.  Sedangkan  Jenis yang  kedua  adalah pihak  yang  menerima informasi orang dalam dari pihak pertama tadi.
Posisi  strategis  yang berkemungkinan  mendapatkan  informasi  dari  orang dalam  karena  kedudukan  seperti  komisaris,  pegawai,  perusahaan  publik  maupun perseorangan  termasuk  dalam  golongan  pihak  pertama.  Terjadinya kegiatanyang menggunakan  informasi dari orang  dalam  dapat  diketahui karena  adanya peningkatan jumlah dan harga perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi mengenai terjadinya peningkatan atau penurunan perdagangan yang tidak biasa, dan dari  adanya  transaksi  efek  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  yang bersangkutan.
Jenis Kejahatan ini dapat dengan mudah diketahui karena tidak dapat terlepas dari  unsur-unsur  seperti  pada  suatu kegiatan perdagangan  efek  yang dilakukan orang dalam perusahaan,akan tetapi terdapat adanya informasi orang dalam dimana informasi tersebut masih aman, dan perdagangan ini sangat terinovasi berdasarkan informasi tersebut ,sedangkan pelaku kejahatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Kasus perdagangan orang dalam hampir sama dengan kasus pencurian.Perbedaannya hanya terletak pada objek kejahatannya saja. Objek pada pencurian pada  umumnya adalah  kepunyaan  orang  lain,  tetapi berbeda  dengan perdagangan  orang yang menggunakan  informasi  yang  seharusnya  milik  umum dengan  tujuan mendapatkan  keuntungan, sehingga  berdampak  besar  pada  lawan transaksi hingga  dapat memudarkan  kredibilitas  dan  kepercayaan  kepada  pasar modal.
Dikarenakan OJK merupakan lembaga pengawas dan penyidik pasar modal, OJK  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  pemeriksaan,  penegakkan  hukum dan pemberian  sanksi  apabila  pihak  tersebut  benar  terbukti  melakukan  pelanggaran yang sudah ditetapkan.
Untuk  dapat  melakukan  tugas  tersebut,  diharapkan  OJK  menggunakan prinsip check  and  balances.Prinsip  ini  dapat  membuat  internal  OJK  saling mengawasi  dalam  setiap  tugasnya agar bisa  mendapat  kepercayaan masyarakat.Selain  itu,  prinsiptersebut  harus  membagi  dengan  jelas  antara  semua tugas, fungsi, wewenang dan pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner  OJK.  Pembagian  tugas  tersebut  harus  dilakukan  karena  Dewan Komisioner  OJK  memiliki  tugas  yang  berkaitan  dengan  kode  etik,  pengawasan internal  dengan  mekanisme  dewan  audit,  dan  perlindungan  terhadap  konsumen serta  pengawasan  pada  sektor  perbankan,  asuransi,  pasar  modal,  dan  lembaga- lembaga  jasa keuangan lainnya.Maka prinsip Ini berarti masing-masing tugas dan kewenangan  OJK  harus  terdapat  campur  tangan  pemerintah  dalam  penangkatan
Dewan Komisioner OJK walaupun pada dasarnya kedudukan lembaga OJK berada diluar pemerintah.
3.6. Peran  dan  Wewenang  OJK  Menggantikan  Bapepam-LK  dalam Mengawasi Pasar Modal.
Secara  struktural, Bapepam-LK berada  dibawah  pengawasan  kementerian Keuangan,  yang  mempunyai  kewenangan  penerapan  dan  penegakan  hukum  di pasar  modal.Sewaktu  dibentuknya  Bapepam – LK,  diharapkan  lembaga  ini bisa mewujudkan  kegiatan  perdagangan  pasar  modal  yang  teratur.Pada  masa  lalu, Bapepum  (Badan  Pengawas  Pasar  Uang  dan  Modal)  adalah  sebutan  untuk Bapepam-LK karena mengawasi pasar uang dan  modal. Tugas – tugas Bapepam yang  telah  disempurnakan  diatur  dalam Keppres  No.  58  Tahun  1984  dimana diantaranya adalah:
a. Melakukan  seleksi  terhadap  perusahaan – perusahaan  yang  akan  menjual saham  melalui  pasar  modal  atas  terpenuhinya  syarat  yang  ditentukan,  yaitu sehat dalam manajemen dan keuangan.
b. Membuat pasar modal semakin efektif dan efisien.
c. Mengawasi  perkembangan  perusahaan -perusahaan  yang  menjual  sahamnya melalui pasar modal.
Berbagai  aktivitas  yang  terjadi  di  pasar  modal  dapat  dikatakan  melanggar apabila metode yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan , dan besarnya akibat yang akan dihasilkannya..Yang memiliki kuasa untuk menetapkan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh pelanggar dan kuasa untuk melanjutkan kasus pelanggaran ke tingkat berikutnya yaitu tingkat penyidikan adalah tugas dari Bapepam.Sedangkan yang  bertugas  mencari  bukti-bukti  agar  bisa  menetapkan tersangka  yang sebenarnya serta  untuk  melihat  seberapa  banyak  kerugian  yang diderita atas kejahatan adalah tugas dari penyidik di pasar modal..
Saat  didirikan  OJK  tidak  berada  dibawah  kementrian  keuangan  dan  hanya bertanggung jawab kepada DPR dan BPK saja, inilah yang membuat OJK menjadi lembaga  yang  independen.Berbeda  dengan  Bapepam-LK  yang  berada  dibawah kuasa  Menteri  Keuangan.Setelah  2  tahun  didirikan,  yaitu  pada  tahun  2013 mempunyai  tugas  terhadap  pasar  modal  setelah  Bapepam-LK  menyatu  dengan OJK.Seluruh  kewenangan  yang  dipegang  oleh  Bapepam-LK  terhadap  seluruh aktivitas  pasar  modal  menjadi  milik  OJK.Pasal  6  UU  OJK  adalah  dasar  hukum segala  aktivitas  OJK  dalam  mengatur  kegiatan  yang  terjadi  dalam  Pasar  Modal. Sebelum berdirinya OJK, Bapepam-Lk mempunyai tugas dan kewenangan dalam pasar modal yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 UUPM 7 .
Dengan  adanya  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini,akan  membuat  tanggung  jawab yang  sebelumnya  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Badan  Pengawas  Pasar Modal-Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK)  akan  berpindah  kepada  OJK. Kedepannya,  Bank  Indonesia akan focus bertanggung jawab menangani  masalah makro yang fokus pada kestabilan sistem keuangan negara dengan cara memitigasi risiko sistemik, sedangkan OJK akan berwenang dalam menangani masalah mikro yang  fokus  pada  kesehatan  institusi  perbankan  secara  individual.  Selain  itu,
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

## jic@utu.ac.id
wewenang Bapepam-LK sebelumnya terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal  dan  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  akan  dialihkan  ke  OJK.  Oleh karena itu, beberapa lembaga yang akan berada dibawah pengawasan OJK adalah perbankan,  pasar  modal,  lembaga  asuransi,lembaga  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk membentuk perekonomian nasional yang dapat tumbuh secara stabil dan  berkelanjutan,  diperlukan  kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan  yang terselenggara  secara  teratur,  akuntabel,  transparan  dan  adil.Kegiatan  tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara stabil dan berkelanjutan, serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Oleh sebab  itu,  dibutuhkan  OJK  yang  bergerak  secara  terpadu,  independen,  dan akuntabel.
Alasan  lain  pembentukan  OJK  adalah  mengatasi  kekurangan  atas pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia. Mempunyai komitmen yang besar adalah masalah lain pada sektor keuangan Indonesia dalam proses membentuk OJK untuk dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope & economies of scale yang lebih tinggi, reformasi hukum, dan politik sempurna. Perekonomian Indonesia akan memiliki beberapa resiko terpengaruh oleh  OJK. Independensi OJK sensitif dan rentan akan tindakan-tindakan politis yang buruk, yang membuat OJK mudah untuk  terpolitisasi  bahkan  upaya- upaya  ‘fraud’  misalnya  tindakan  korupsi  serta kolusi  yang  sedang  terjadi  di  banyak  organisasi  yang  menggunakan  dana  negara karena sumber pembiayaan OJK yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 Reputasi  OJK sangat  berpengaruh  pada  kepercayaan  industri  jasa keuangan dan masyarakat yang berpengaruh di perkembangan sektor jasa industri keuangan Indonesia yang mereka awasi, oleh karena itu OJK harus melakukan tugas dengan maksimal.
 Setelah  diberikannya  wewenang  mengawasi  sektor  perbankan  oleh Bank  Indonesia  (BI)  tanggung  jawab  OJK  bertambah,  yaitu mengawasi  dan  mengatur    seluruh  sektor  industri  jasa  keuangan.
Sebagai  lembaga  independen  baru  di  Indonesia  OJK  menetapkan aturan  baru  yang  menuntut  profesionalitas  pelayanan  agar ditingkatkan seiring meningkatnya kesadaran hukum para konsumen dan industri jasa keuangan. Ketidakmampuan industri jasa keuangan dalam  menggunakan  syarat-syarat  regulatif  ke  dalam  sistem operasional  akan  menimbulkan  akibat  hukum. Sehingga  sektor industri  jasa  keuangan    dan  untuk  semua  profesi  manajemen  di Indonesia harus memperhatikan segala aspek hukumnya.
Dengan  dibentuknya  OJK  pasti  akan  mendapatkan    banyak  tantangan  dan resiko. Dengan meninjau kembali aturan, implementasi fungsi dan tugas OJK yang merupakan  lembaga  pengawas  independen  oleh  masyarakat  dan  pemerintah Indonesia  diharapkan  bisa  mengatasi  resiko-resiko  yang  dimunculkan  lembaga independen  baru.  Untuk  mendapat  sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam pengoperasian  OJK  diperlukan  proses  seleksi  dan  pelatihan  pada  sektor  industry jasa keuangan agar  menghasilkan para professional yang mampu menangani segala resiko yang timbul.
Sebagaimana diketahui kejahatan  pasar  modal  memiliki  pengaruh   yang cukup  besar  terhadap  para  calon  investor  maupun  para  investor  terhadap pengembangan  pasar  modal    secara    keseluruhan.  Karena    lemahnya  regulasi mengenai kejahatan pasar modal,sebaiknya  pengawasan terhadap  lalu lintas  pasar modal harus diperketat, sehingga  transaksi  yang  diduga  mengandung  kejahatan dalam  suatu  lintas pasar modal dapat terdeteksi lebih awal.
Pada  dasarnya  kejahatan  yang  dilakukan  di  pasar modal dapat  di  tuntut secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal, kejahatan  itu  dapat  diberi  sanksi  atas perbuatan  melawan  hukum  bahkan  dapat dituntut secara pidana. Akan tetapi, pada implementasi nya, kasus yang dapat kita temukan, OJK malah cenderung hanya memberikan sanksi ganti rugi atau saksi administrasi saja.

## 3.7. Peran OJK dalam keamanan transaksi online dalam Pasar Modal
Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa ancaman serangan cyber  setiap  tahunnya  tercatat  meningkat  berdampingan  dengan  pesatnya perkembangan  teknologi.  Pasar  modal  dengan  segala  perangkat  teknologi  yang dimiliki  merupakan  sasaran  yang  empuk  bagi  pelaku-pelaku  kejahatan  cyber ini.Untuk mengurangi resiko ini, OJK membuat sebuah Sistem  transaksi Online trading dalam perdagangan efek yang ada pada BEI, yang dimana disediakan oleh Perantara Pedagang Efek (PPE)  yang sudah tercantum dan diawasi oleh  OJK itu sendiri.  Sistem  Online  Trading  adalah  sistem  perdagangan  yang  disediakan  oleh perantara pedagang efek dengan memanfaatkan media komunikasi seperti internet, layanan  pesan  singkat  (sms),  layanan  protocol  aplikasi  nirkabel  (wireless application  protocol/wap),  maupun  media  elektronik  lainnya  untuk  melakukan transaksi efek. 8
Resiko investasi cukup mempengaruhi masyarakat sebagai konsumen dalam Pasar  Modal  Indonesia.  Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  bagi investor akibat adanya kejahatan di pasar modal Indonesia, Berikut adalah bentuk- bentuk  penyelenggaraan  yang  dilakukukan  oleh  lembaga  OJK  dibidang  pasar modal dalam Sistem Online Trading yaitu:

## A. Kartu Akses Fasilitas
Akses (Acuan Kepemilikan   Sekuritas)   disediakan oleh   PT   Kustodian Sentral   Efek Indonesia (KSEI) sebagai bentuk perlindungan  kepada investor  saat berinvestasi dengan aman dan nyaman  di  Pasar Modal Indonesia.  Fasilitas  ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi  data posisi dan pergerakan efek atau sekuritas milik  investor yang tersimpan dalam Sub Rekening Efek di KSEI setiap waktu dengan mudah tanpa dikenakan biaya.

## B. Rekening Dana Nasabah (RDN)
Rekening Dana Nasabah (RDN) / Rekening Dana Investor adalah rekening bank  yang  dibuat  atas  nama investor untuk    kepentingan    transfer deposit  dan penarikan dana berkaitan dengan keperluan efek. Dengan misi untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi dipasar modal melalui pembentukannya di Indonesia
8 Keputusan Ketua Bapepam-LK No 548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek ayat (1b)
yang  bisa  dipercaya.  Kepercayaan  masyarakat  terutama  para  investor  terhadap kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin   dari   keberpihakan hukum  pasar  modal  pada kepentingan investor    dari    perbuatan  atau  kejahatan- kejahatan  yang  dapat merusak  citra  pasar  modal  dan  mengurangi  kepercayaan investor. Dengan adanya penegakan hukum  yang  dibuat  oleh pemerintah maka kepastian  hukum  akan terjamin,  dan investor  akan  dapat merasa  aman  dengan adanya regulasi yang jelas dalam bidang pasar modal.

## 4. Kesimpulan
Banyaknya    kejahatan  dalam  transaksi  di  pasar  modal  merupakan  indikasi dari  kurangnya    efektifitas  OJK  dalam meminimalisir  kejahatan-kejahatan  dalam pasar  modal  itu  sendiri,  meskipun  dalam  UUPM    telah  mencantumkan  sanksi administratif  baik  perdata  maupun  pidana,  namun  masih  juga  banyak  terjadi kejahatan  dalam  pasar  modal.  Diharapkan  peran  dan  wewenang  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  di  bahas  dalam  jurnal  penelitian  ini  dapat  ditingkatkan  dan dimaksimalkan  untuk  menciptakan  atmosfer  keamanan  dalam  transaksi untuk mengurangi kemungkinan atas banyaknya kejadian kejahatan di pasar modal agar para investor mau dan tidak ragu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pasar modal di Indonesia.

## REFERENSI

## A. Buku
Bahtiar  Ahmad  Yusuf,dkk.  2014 Kejahatan  Pasar  Modal  “Insider  Trading“ .Malang-Indonesia.
Jalloh, Mohamed. 2009. The Role of Financial Markets in Economic Growth. Walfem Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market.  Ghana. PT.  Bursa  Efek  Indonesia.2011 Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  (Code  of Corporate Governance) versi 1.0.Jakarta-Indonesia.
Darmadji,  Tjiptono  dan  Hendy  M.  Fakhruddin.2011  .Pasar  Modal  Di Indonesia.Edisi 3.Jakarta-Indonesia.

## B. Karya Ilmiah
Pakpahan,E.F. 2017. Reconstruction of Bonds Arrangements in Indonesian Capital Market Justice-Based Value. International Journal of Law
Reconstruction.Medan-Indonesia. Hal 36-54. Pakpahan,E.F , Sianipar,BD,Angkasa,J Sianturi,VR &    Hulu,SR. 2019. Peran
Pemerintah  dalam  Mitigasi  kejahatan  Pasar  Modal.Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences 2. Hal 104-118.
Faiza Muklis .2016. Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. Jurnal
Lembaga Keuangan dan Perbankan. Hal 65-76.
Yudo Pradipto, Hendro Saptono, Siti Mahmudah. 2019. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617

## jic@utu.ac.id
di  Bursa  Efek  Indonesia  Dengan  Menggunakan  Sistem  Transaksi  Online Trading. Diponegoro Law Journal.Semarang-Indonesia. Hal 776-789.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.