## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.4621

## IMPLEMENTASI  GOOD  GOVERNANCE  DALAM  MENINGKATKAN KEDISIPLINAN  PEGAWAI  (STUDI  KASUS  BADAN  KESATUAN  BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BARAT)
Desi Mahqfirah 1 , Zuhrizal Fadhly 2
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar 1,2

## Penulis Korespondensi: zuhrizalfadhly@utu.ac.id
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 01-07-2022 Accepted: 29-12-2022 Published: 30-12-2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  pelaksanaan  prinsip- prinsip Good  Governance terhadap  disiplin  pegawai  yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif,  pengambilan  metode  dengan  melakukan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Informan  penelitian  terdiri  dari  6 (enam) informan di lokasi penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teori  implementasi  dari  George  Edward  III yang  terdiri  dari  4  (empat)  indikator  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  (sikap  pelaksana)  dan  struktur  birokrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum yang berada di bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Bupati  Aceh  barat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Good Governance dilihat dari segi indikator beberapa fungsi dari prinsip Good Governance telah  berjalan  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  hanya perlu  upaya  dalam  mengoptimalkan  prinsip-prinsip  yang  telah berjalan  sehingga  mampu  memberikan  perubahan  yang  pesat dalam  memperbaiki  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  serta mewujudkan  kualitas  pegawai  negeri  sipil  yang  disiplin,  handal dan bertanggungjawab. Kata Kunci;
Implementasi; Good Governance; Kedisiplinan

## Abstract
This  study  aims  to  review  the  implementation  of  the  principles  of Good Governance on employee discipline carried out at the National Unity and Political Agency of West Aceh Regency. This study uses a qualitative  descriptive  research  method,  taking  the  method  by conducting  interviews,  observations  and  documentation.  The research informants consisted of 6 (six) informants at the research location. The theory used in this study is the implementation theory of  George  Edward  III  which  consists  of  4  (four)  namely communication,  resources,  disposition  of  implementers  and employee  structure.  The  National  and  Political  Unity  Agency (Kesbangpol) of West Aceh Regency is a regional apparatus that is responsible  for  assisting  the  government  in  politics  and  general
Keyword; Implementation; Good Governance; Discipline governance  which  is  under  and  responsible  to  the  Regent  of  Aceh Barat. The results of the study indicate that in the implementation of good  governance  in  terms  of  indicators,  several  functions  of  the principles  of  Good  Governance  have  been  running  at  the  National Unity and Politics Agency. quality civil servants who are disciplined, reliable and responsible.

## PENDAHULUAN
Penelitian ini tentang implementasi Good Governance dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Implementasi adalah suatu bentuk penerapan, pelaksanaan atau pengaplikasian suatu hal atau suatu rencana yang telah disusun sebelumnya agar bisa terwujud secara nyata. Dalam hal ini implementasi yang dimaksud adalah mengenai bagaimana pelaksanaan good governance terhadap kedisiplinan pegawai, dimana tata kelola pemerintahan yang baik ini telah memiliki rencana yang telah disusun sebaik mungkin hanya saja tentang bagaimana cara pelaksanaan nya serta pengaplikasiannya agar rencana yang telah disusun untuk dapat menjadikan birokrasi Indonesia menjadi lebih baik bisa terwujud.
Good  Governance adalah  suatu  proses  penyelenggaraan  dalam  manjemen  pembangunan  yang bekerja  sama  dan  bertanggungjawab  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  efisien. Good Governance juga disebut sebagai suatu tindakan atau sikap yang bersifat untuk mengendalikan, mengarahkan serta juga dapat mempengaruhi urusan publik yang kemudian dapat di wujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari (Kamaluddin, 2019). Dalam membangun good governance tidak hanya melibatkan pemerintah serta birokrat yang memiliki wewenang tertinggi saja,  tetapi  juga  melibatkan  berbagai  pihak  seperti  masyarakat  dan  pihak-pihak  swasta, kesetaraan ini dilakukan agar mampu untuk memberi ruang kepada semua pihak untuk dapat ikut berkontribusi serta berupaya secara optimal dalam mewujudkan good governance.
Menurut United Nation Development Program (UNDP) Good Governance merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewenangan baik itu dari segi politik, ekonomi, dan administrasi yang bertujuan dalam pengelolaan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa dengan melibatkan semua pihak stakeholders baik dari pemerintah, masyarakat, sektor publik dan swasta. Good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh suatu pemerintahan yang baik . Menurut (Handayani & Nur, 2019) World Bank sebagai suatu Lembaga dalam  memberikan  donor  dan  bantuan  kepada  negara  tentunya  untuk  membangun  suatu kapasitas  dari  institusi  dan  pelatihan  khusus  bagi  pejabat  publik  dalam  meningkatkan kompetensinya,  maka  dari  itu good  governance dikatakan  berhasil  dapat  dilihat  dari  prinsip- prinsip good governance yang menjadi tolak ukur dari kinerja suatu pemerintah dalam mengelola suata pemerintahan tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang ada pada good governance antara lain:
1. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan peran atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan  keputusan,  keikutsertaan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  serta  memiliki  hak suara  yang  sama.    Adanya  partisipasi  masyarakat  yaitu  dibangun  berdasarkan  dengan suatu prinsip dari kebebasan yang adil maka dengan adanya partisipasi masyarakat dapat membuat  suatu  kebijakan  menjadi  lebih  hidup  karena  berasal  dari  warga  yang bersangkutan.

## 2. Aturan Hukum
Supermasi  hukum  memiliki  peran  yang  amat  penting  sebagai  penegak  keadilan, supermasi hukum merupakan suatu aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan dan dipatuhi secara berkeadilan tanpa perbedaan dari segi manapun.

## 3. Transparansi
Transparansi  sering  disebut  dengan  keterbukaan  merupakan  suatu  prinsip  yang memberi akses dan kebebasan secara terbuka atau keterbukaaan bagi setiap orang untuk memperoleh  informasi  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  baik  itu  informasi kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  nantinya  mendapatkan  hasil yang dicapai.

## 4. Stakeholder
Stakeholder juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun suatu kemitraan dengan  pemerintahan  karena stakeholder juga  memiliki  hak  dalam  pengambilan keputusan ataupun sebagai pelaksanaan suatu program.
5. Berorientasi Konsensus Berorientasi konsensus artinya Pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki peran untuk  menjembatani  berbagai  asprisi  dan  kepentingan  masyarakat  sehingga menghasilkan sebuah solusi melalui kesepakatan bersama.
6. Kesetaraan Kesetaraan  artinya  setiap  warga  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  dimata hukum dalam mencapai kesejahteraannya secara sama tanpa perbedaan. Adapun prinsip dari kesetaraan ini dapat menekankan pada keadilan dan pembangunan yang stabil.

## 7. Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas dan Efisiensi  artinya ukuran keberhasilan yang dinilai dari sumber daya dan sejauh mana suatu kegiatan dijalankan berdasarkan tujuannya untuk mencapai hasil dari kegiatan  yang  dijalankan.  Dalam  menjalankan  suatu  program  dalam  suatu  kebijakan pemerintah  harus  berpegang  pada  prinsip  ini,  sehingga  hasil  kegiatan  kelembagaan sesuai dengan kebutuhannya.

## 8. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan suatu kejelasan mengenai struktur, fungsi dan sistem dimana pengambil  keputusan  harus  bertanggaung  jawab  kepada  publik  sesuai  dengan kesepakatan yang telah disepakati. Artinya setiap program dalam suatu kebijakan yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9. Bervisi Strategis Visi strategis merupakan cara pandang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam  membangun  ekonomi  manusia  demi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Cara  pandang  yang  strategis  mampu  membuat  suatu  negara mempertahankan eksistensinya.
Good  Governance merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  dengan  penuh amanah  dan  rasa  tanggung  jawab  demi  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pemerintah perlu melakukan upaya yang besar yang sejalan dengan kaidah atau aturan dalam penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Tata kelola pemerintahan mencakup pada seluruh mekanisme, segala proses serta lembaga-lembaga yang  dimana  sekelompok  masyarakat  dapat  mengutarakan  kepentingan  dari  masing-masing individu,  dapat  menggunakan  hak  masing-masing  secara  hukum,  serta  dapat  memenuhi menyelesaikan perbedaan di antara mereka (Heryanto, 2014).
Good governance merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia yang menjadikannya pedoman agar dapat menjadikan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik, namun penerapan good governance saja tidak akan menghasilkan apapun jika tidak dijalankan dan ditekankan secara bersama oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta agar penyelenggaraan pemerintahan
dalam  suatu  negara  menjadi  lebih  baik. Good  governance merupakan  suatu  penyelenggaraan pembangunan  yang  bertaggung  jawab  terhadap  pemerintahannya  artinya,  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ini  akan  bertanggung  jawab  terhadap  perubahan  yang  terjadi  dalam suatu  pemerintahan. Good  governance selalu  berkaitan  dengan  mengarahkan  suatu pemerintahan  yang  mempengaruhi  serta  mengendalikan  suatu  pemerintahan  agar  tata  kelola pemeritahan yang baik dapat diterapkan dan dijalankan dengan yang diharapkan.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tentu saja membutuhkan waktu yang lama serta upaya  yang  besar  untuk  dapat  mewujudkan  birokrasi  dipemerintahan  menjadi  lebih  baik. Indonesia  selalu  dihadapkan  dengan  masalah  bagaimana  caranya  agar  dapat  membangun pemerintahan  yang  baik,  Indonesia  memiliki  birokrasi  yang  diharapkan  akan  mampu  untuk menjadi motivator dan memberikan perubahan terhadap bangsa Indonesia. Saat ini birokrasi di Indonesia belum maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai birokrasi yang baik karena birokrasi tidak hanya mengedepankan kemampuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi saja tetapi harus peka terhadap aspirasi publik serta mampu melahirkan ide-ide baru agar mempermudah kinerja suatu organisasi. Namun, untuk dapat menjadikan birokrasi Indonesia menjadi lebih baik telah diterapkannya good governance agar dapat membantu sistem birokrasi yang ada di Indonesia, Good Governance merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai sebuah acuan  untuk dapat memberikan pembaruan sekaligus penyempuraan dalam sistem birokrasi saat ini (Putra, 2013) .
Pada  hakikatnya Good  Governance merupakan  prasyarat  utama  dalam  mewujudkan  suatu aspirasi masyarakat yang memerlukan pengembangan dan pertanggungjawaban yang jelas dan nyata  dalam  mewujudkan  perbaikan  birokrasi    pemerintahan  sehingga  penyelenggaran pemerintahan    dapat  berlangsung  dengan  baik  dan  bebas  dari  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme) sehingga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Moento et al., 2019).  Dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik pastinya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu pemerintahan karena, sumber daya manusia atau pegawai yang ada dalam suatu pemerintahan merupakan seseorang yang dapat menjalankan suatu kebijakan yang ada dalam pemerintahan tersebut, oleh karena itu salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan good governance yang ada dalam suatu pemerintahan adalah kedisiplinan dari pegawai yang bekerja didalamnya.
Kedisiplinan merupakan suatu budaya kerja yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh setiap ASN (Aparatur Sipil Negara). Kedisiplinan merupakan suatu sikap atau perilaku yang ada pada diri seseorang  yang  mennyatakan  dirinya  patuh  terhadap  aturan  yang  ada.  Budaya  kerja  dari kedisiplinan  ini  merupakan  suatu  wujud  dalam  penerapan good  governance yaitu  suatu  sikap yang menunjukkan seseorang mematuhi aturan yang ada dan menjalankan segala sesuatunya sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  serta  bertanggung  jawab  terhadap  segala  sesuatu  yang dilakukannya.
Sumber daya manusia merupakan suatu elemen utama yang ada dalam suatu organisasi kerja karena hanya manusia sendiri yang mampu mengendalikan elemen-elemen lainnya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mewujudkan keberhasilan suatu organisasi adalah kedisiplinan pegawai  karena  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Disiplin  pegawai  sangat dibutuhkan  baik  dalam  disiplin  kerja,  disiplin  kehadiran,  disiplin  terhadap  aturan,  disiplin terhadap  tanggung  jawab,  maupun  disiplin  dalam  kualitas  kerja,  karena  disiplin  pegawai merupakan salah satu aspek pendukung dalam penerapan good governance .
Menurut Hasibuan (2016:194) kedisiplinan merupakan kesadaran seseorang atau kesediaan dari dirinya untuk menaati segala peraturan yang berlaku pada suatu perusahaan, kedisiplinan harus ditegakkan pada suatu perusahaan karena tanpa adanya disiplin pegawai sangat sulit bagi suatu instansi  untuk  mewujudkan  tujuannya  serta  perilaku  dari  pegawai  merupakan  suatu  bentuk tindakan yang dilakukan pegawai sehingga dapat bekerjasama dengan para pegawai lainnya yang ada dalam suatu instansi tersebut agar mampu mencapai tujuan yang dimaksud maka dari itu penerapan good  governance sangat  diperlukan  dalam  meningkatan  kedisiplinan  bagi  para
pegawai guna untuk menjadikan birokrasi di Indonesia menjadi birokrasi yang lebih baik (Am et al., 2021).
Pada dasarnya kedisiplinan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja pegawai yang senantiasa menaati dan mematuhi segala peraturan yang ada dalam lingkungan kerja tertentu. Kedisiplinan  merupakan  salah  satu  bagian  utama  dalam  membangun  kualitas  kerja  aparatur pemerintahan  secara  efektif  dan  efesien  yang  disiplin  serta  bertanggung  jawab,  kedisiplinan diterapkan  pada  seluruh  pegawai  dan  pimpinan  yang  ada  dalam  suatu  instansi  (Deden Firmansyah,  2020).  Berbicara  mengenai  kedisiplinan  tentu  ada  pemeran  yang  menjalankan kedisplinan tersebut, pemeran utama yang dimaksud adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di suatu instansi tertentu. pegawai merupakan orang yang bekerja dalam suatu instansi yang melaksanakan kewajiban yang telah diberikan untuk dapat diselesaikan  dengan  sebaik  mungkin.  Tanpa  ada  pegawai  dalam  suatu  instansi  maka  segala kebijakan yang telah dibuat tidak akan terlaklaksana sebagaimana mestinya.
Pegawai  adalah  orang-orang  yang  dikerjakan  atau  ditugaskan  dalam  suatu  badan  atau perusahaan tertentu baik dilembaga pemerintahan maupun pada badan usaha. ASN merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang kemudian di angkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  kemudian  diserahkan  beberapa  tugas  dalam  suatu jabatan yang dimiliki oleh pegawai tersebut agar dapat di jalankan dengan baik. Pegawai Negeri Sipil/ASN  merupakan  julukan  atau  profesi  bagi  seseorang  yang  bekerja  pada  suatu  instansi pemerintah  yang  memiliki  perjanjian  kinerja  (Perkin)  yang  di  angkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  yang  kemudian  diberikan  tugasnya  masing-masing  dan  digaji  berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ramadhan et al., 2019).
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kabupaten  Aceh  Barat  merupakan  suatu perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  untuk  membantu  Bupati  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Bupati  Aceh  barat.  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Aceh  Barat melakukan  koordinasi  dengan  perangkat  daerah  (Sekretariat  Daerah  dan  instansi  yang berhubungan dengan Keamanan, Ketertiban, Kebencanaan dan sosial masyarakat) dan instansi vertikal  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Barat  (Polres,  Kodim,  Imigrasi,  Kemenag,  BPN,  dan  Bea Cukai).  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Aceh  Barat  bersama  dengan jajaran/lembaga lainnya bertugas untuk menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Aceh Barat untuk dijadikan bahan selanjutnya.
Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk  mengetahui  serta  menjelaskan  mengenai  bagaimana implementasi Good  Governance yang  dilakukan  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten Aceh Barat sehingga mampu untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan pada pegawai Kesbangpol,  serta  mencari  informasi  terkait  apa  saja  yang  menjadi  hambatan  dan  kendala terhadap rendahnya kedisiplinan pegawai kesbangpol.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Moento  et  al.,  2019)  yang  berjudul  “ Good Governance Dalam Pemerintahan” dengan hasil penerapan prinsip-prinsip dari good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke dinilai sudah optimal dalam segi akuntabilitas yang  menunjukan  bahwa  pegawai  sangat  bertanggungjawab  terhadap  hasil  kerjanya,  ditinjau dari  aspek  transparansi  pegawai  kantor  Distrik  Merauke  sangat  terbuka  kepada  setiap masyarakat dalam memberikan informasi, jika dilihat dari aspek partisipasi bahwa masyarakat sangat  antusias  ikut  serta  dalam  berpatisipasi  penerapan good  governance hal  tersebut  dapat dilihat dari masyarakat yang ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti musrenbang.
Penelitian  terdahulu  lainnya  dilakukan  oleh  (Rusliandy,  2022)  dengan  judul  “Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah”  dengan  hasil  bahwa  kebijakan disiplin Pegawai Negri Sipil merupakan suatu kunci untuk meningatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta pemerintah daerah.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Manoppo, 2022) dengan judul “ Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah” dengan hasil implementasi kebijakan disiplin PNS pada BKPSDM terdapat beberapa faktor pendukung yang mendukung proses dari implemntasi kebijakan,  namun  ada  juga  faktor  yang  menjadi  penghambat  dari  kebijakan  tersebut,  yang termasuk dalam faktor pendukung adalah organisasi pelaksana yang memahami fungsi dari PP 94  Tahun  2021  tentang  disiplin  PNS,  adapun  faktor  pengahambat  yaitu  SDM  dan  sarana prasarana yang belum memadai.
Dari penelitian  tersebut  berhubungan  dengan  penerapan good  governance terhadap  disiplin pegawai  sehingga  membuat  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tersebut. Penelitian  tersebut  membahas  tentang  penerapan good  governance dalam  meningkatan kedisiplinan pegawai yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang kemudian menguraikan bukti serta penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut maka penulis menjadikannya sebagai rujukan atau acuan untuk penelitian selanjutnya bahwa  kedisiplinan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  dapat  diwujudkan  serta  ditingkatkan seiring dengan pelaksanaan good governance .
Berdasarkan latar belakang di atas keterkaitan antara kedisiplinan pegawai dalam penerapan good  governance peneliti  merasa  perlu  melakukan  pembahasan  lebih  lanjut,  maka  dari  itu peneliti  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Implementasi Good  Governance Dalam Meningkatkan Kedisiplinan bagi para pegawai (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat)”.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Mely  G.  Tan  dalam  (Koentjaraningrat,  1981)  Penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi mengenai status dari suatu gejala yang ada, gejala yang di maksud yaitu gejala atau masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk  menggambarkan  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  atau  frekuensi  adanya  hubungan antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat secara tepat. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).
Menurut Miles dan Huberman (1994) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa  jalur  di  antaranya  yaitu  reduksi  data  yang  merupakan  suatu  proses  pemilihan, penyederhanaan, serta pengabstrakan perubahan dari data kasar yang di ubah menjadi data yang lebih jelas dari lapangan. Adapun jenis data yang harus di reduksi meliputi hasil dari wawancara, observasi lapangan, serta hasil dari dokumentasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi di lapangan, kemudian selanjutnya adalah tahap penyajian data yang merupakan suatu tahap untuk menyajikan sekumpulan data atau informasi yang telah disusun dan didapatkan sehingga dapat melakukan  suatu  pengambilan  tindakan,  pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  penyajian  data dengan cara menyederhanakan kembali setiap kata dan data sehingga lebih tersusun dengan baik dan  dapat  dengan  mudah  dipahami.  Tahap  selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan  yang merupakan  suatu  tahap  untuk  peneliti  menarik  sebuah  kesimpulan  terhadap  observasi  yang telah dilakukan dilapangan, penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti melakukan suatu  tinjauan  ulang  pada  data-data  sehingga  data  dapat  disimpulkan  dengan  baik  dan  benar ketika penyajian data dilakukan (Gumilang, 2016).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  yang  beralamat  di  Jalan  Ujong Berasok, Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.  Adapun beberapa informan  dalam  penelitian  penulis  terdiri  dari  Kaban  Kesbangpol,  Sekretaris  Kesbangpol, Ksb.Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Staf Bidang Idiologi wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, serta Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Good Governance di Kesbangpol
Good Governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang biasa juga disebut dengan administrasi pembangunan yang menjadikan pemerintah sebagai agen of change dalam suatu masyarakat. Good governance juga merupakan tentang  bagaimana rekrutment politik yang dilakukan  terhadap  setiap  penyelenggaraan,  bagaimana  kapasitas  yang  diberikan,  serta bagaimana pemerintah mampu mengimplementasikannya serta mampu mempertanggungjawabkan  seluruh  aktivitas  secara  terbuka  yang  telah  dilakukan  masyarakat (Sukraaliawan, 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dari  Kesbangpol  mendapatkan  hasil  bahwa Kesbangpol  sendiri  telah  mengimplementasikan Good  Governance ,  dimana  pimpinan  menilai bahwa good  governance tidak  hanya  dilihat  dari  segi  kehadiran  saja  tetapi  juga  dari  segi bagaimana seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta disiplin pegawai terhadap  peraturan  dan  tanggung  jawab  dinilai  cukup  baik  sehingga  mampu  mewujudkan Kesbangpol yang lebih baik dalam segala aspek. Namun disamping itu, kepala Badan kesbangpol mengatakan bahwa jika dinilai dari segi kehadiran pegawai kesbangpol sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun, memang diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kedisiplinan yang sudah ada sehingga kualitas dari disiplin pegawai kesbangpol menjadi semakin baik untuk kedepan,  baik  dalam  disiplin  kehadiran,  disiplin  terhadap  aturan,  disiplin  kualitas  kerja  serta disiplin terhadap tanggung jawab dalam mewujudkan Kesbangpol yang lebih baik.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  harus  didukung  oleh  suatu  organisasi  atau instansi yang baik pula hal tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintah yang berkualitas dalam segala aspek. Maka dari itu setiap pegwai dituntut  untuk  menerapkan  kebijakan  disiplin  guna  untuk  mendidik  dan  membina  Pegawai Negeri Sipil agar bertanggungjawab dan patuh terhadap kebijakan (Aprialdo Ditubun , Murtir Jeddawi, 2019). Disiplin kerja wajib dan harus dilakukan oleh setiap PNS dan setiap instansi, jika PNS  memiliki  tingkat  disiplin  yang  tinggi  maka  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  instansi tersebut, namun sebalikanya jika PNS tidak menjaga disiplin maka akan membawa dampak yang buruk bagi instansi tertentu. Kebijakan disiplin merupakan suatu prosedur yang dapat menilai dan menghukum seseorang karena telah melakukan pelanggaran aturan dan prosedur (Irawanto & Raimah, 2020).
Kebijakan  mengenai  disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Indonesia  telah  di  implementasikan sejak tahun 1952 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang hukuman  jabatan,  kemudian  diubah  kembali  pada  tahun  1980  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  30  Tahun  1980.  Peraturan  itu,  kemudian  diubah  lagi  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021. Setiap ASN  wajib  untuk  memiliki  sikap  disiplin  dalam  dirinya  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya, sebagaimana yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan tentang aturan disiplin  yang  berlaku  (Rusliandy,  2022).  Displin  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan oleh setiap pegawai baik displin terhadap kehadiran, disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap tanggung jawab, maupun kinerja, karena setiap ASN memiliki perjanjian kinerja yang sudah diserahkan sebelum siap mengambil tugas yang akan diberikan. Dalam upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Peraturan Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan mengenai aturan  disiplin  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  merupakan  pengganti  Peraturan Pemerintah  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010,  dimana  isinya terkait perubahan aturan disiplin yakni kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, serta sanksinya mengenai kewajiban maupun larangannya.
Adapun kewajiban yang harus di taati oleh Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi:
a. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan peundang-undangan;
e. Melaksanakan  tugas  kedinasan  dengan  penuh  pengabdian,  kejujuran,  kesadaran,  dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan  integritas  dan  keteladanan  dalam  sikap,  perilaku,  ucapan,  dan  Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
g. Menyimpan  rahasia  jabatan  dan  hanya  dapat  mengemukakan  rahasia  jabatan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus memenuhi kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi:
a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
c. Mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  pribadi,  seseorang,  dan  atau golongan;
d. Melaporkan  dengan  segera  kepada  atasannya  apabila  mengetahui  ada  hal  yang  dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. Melaporkan  harta  kekayaan  kepada  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
i. Menolak  segala  bentuk  pemberian  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Adapun larangan bagi Pegawai Negeri Sipil tercantum pada pasal 5 dan Hukuman disiplin di atur dalam  pasal  8  dimana  hukuman  disiplin  terbagi  menjadi  tiga,  Adapun  jenis-jenis  hukuman disiplin sebagai berikut:
1. Hukuman Disiplin Ringan
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang
a. Pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen)  selama  6  (enam) bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
3. Hukuman Disiplin Berat a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

## Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kedisiplinan
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari instansi terkait ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya kedisiplinan di antaranya yaitu:
a. Sikap/perilaku  dari  individu  pegawai,  sikap  atau  perilaku  seseorang  merupakan  bawaan yang ada pada diri individu, sikap dari seseorang yang bisa menimbulkan kemalasan dari dirinya  sendiri  tanpa  ada  paksaan  dari  orang  lain,  perilaku  tersebutlah  yang  dapat mencerminkan  bagaimana  cara  masing-masing  individu  bisa  disiplin  terhadap  peraturan yang telah ditetapkan.
b. Pegawai  perbatukan/non  job,  yaitu  pegawai  yang  merupakan  mantan  pejabat,  karena mereka  merupakan  pegawai  non  job  maka  dirasa  masih  menganggap  kedisplinan  itu merupakan  hal  yang  tidak  begitu  penting,  padahal  secara  tidak  langsung  mereka mengabaikan disiplin terhadap peraturan serta tanggung jawab dalam bekerja, meskipun merupakan  pegawai  nonjob  disiplin  terhadap  peraturan  tetap  harus  dipatuhi  dan dilaksanakan demi mewujudkan Kesbangpol yang jauh lebih baik untuk kedepan.
c. Mutasi,  merupakan  perpindahan  penempatan  posisi  kerja  dari  suatu  instansi  ke  instansi yang lain, mutasi juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan disiplin pegawai masih tergolong  rendah.  Hampir  rata-rata  pegawai  yang  mengalami  mutasi  membuatnya  belum bisa beradaptasi langsung dengan lingkungan baru. Padahal setiap pegawai harus bersedia di tempatkan dimana saja sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nmor 94 tahun 2021 yang di atur dalam pasal 3.
d. Kurang  penegasan  dari  pimpinan,  penegasan  dari  pimpinan  diperlukan  untuk  dapat memperbaiki sikap atau perilaku dari pegawai yang tidak sesuai dengan aturan yang telah di  tetapkan.  Serta  memberikan  teguran  terhadap  pegawai  yang  melanggar  berupa  sanksi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021.
e. Tidak paham akan uraian kerja, uraian kerja yang dimaksud adalah setiap pegawai paham serta  mengetahui  apa  saja  yang  harus  dikerjakan.  Ketidakpahaman  pegawai  dalam pelaksanaan  uraian  kerja  membuat  pegawai  tidak  paham  apa  saja  yag  harus  dikerjakan, sehingga disiplin pegawai dalam aspek kualitas kinerja dinilai belum maksimal.
Berdasarkan  pengamatan  langsung  serta  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  informan mendapatkan  hasil  bahwa,  rendahnya  kedisiplinan  pegawai  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yang terjadi. Sebagaimana yang dimaksud dengan aturan, peraturan, tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tak kenal apa dan siapa dia. Dari beberapa faktor di atas yang dilakukan oleh pimpinan Kesbangpol adalah melakukan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan  apabila  masih  tetap  melanggar  kebijakan  yang  telah  dibuat  serta  memberikan sanksi terhadap setiap pegawai yang melanggar.
Dari  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  terhadap  kedisiplinan  pegawai,  dalam  menyikapi beberapa  faktor  yang  menjadi  latar  belakang  adanya  hambatan  terkait  rendahnya  disiplin pegawai,  diperlukan  tanggung  jawab  yang  besar  serta  menumbuhkan  kesadaran  pentingnya disiplin  pegawai  negeri  sipil  tersebut  baik  itu  dalam  disiplin  kehadiran,  disiplin  kirja,  disiplin tanggung jawab, disiplin terhadap aturan serta disiplin terhadap kualitas kerja. maka dari itu, kepala Badan Kesbangpol memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil yang acuh atau abai akan aturan yang telah berlaku. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil, serta terdapat  larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  PNS,  serta  dikenakan  sanksi  bagi  setiap pegawai yang telah melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.
Pimpinan  dari  Kesbangpol  juga  membenarkan  fakta  yang  terjadi  dilapangan,  bahwasanya kedisiplinan  pegawai  kesbangpol  memang  rendah,  selain  itu  terkait  disiplin  pegawai  dalam kehadiran tidak seluruh pegawai harus selalu datang ke kantor karena ada bidang yang memiliki tugas untuk turun ke lapangan melihat permasalahan yang terjadi secara langsung agar dapat mendapat informasi dan di tindak lanjuti oleh Bupati. Meskipun demikian pimpinan Kesbangpol
menekankan  bahwasanya  diluar  dari  disiplin  kehadiran,  seluruh  pegawai  kesbangpol  telah melaksanakan dengan baik beberapa displin lainnya yaitu menyangkut dengan disiplin terhadap tanggungjawab, disiplin terhadap peraturan yang ditetapkan, serta tentang bagaimana disiplin dalam kualitas kerja sehingga dengan demikian sejauh ini segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.

## Implementasi Good Governance
Implementasi Good  Governance perlu  diterapkan  agar  dapat  menghasilkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  dengan  penerapan good  governance birokrasi  dapat  bekerja  secara efesien, efektif, dan dapat menghasilkan kinerja yang produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat yang positif pula bagi instansi terkait, pemerintah, serta kepada masyarakat.
Tercapainya  tujuan  dari  pemerintah  dalam  pelaksanaan good  governance tentu  saja  tidak terlepas  dari  tingkat  kedisiplinan  para  pegawai  yang  ada  pada  suatu  instansi  dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi tentu saja memiliki kualitas yang baik dalam dirinya sehingga mampu  dalam  melaksanakan  tata  pemerintahan  secara  baik.  Terlaksana  atau  tidak,  terwujud atau  tidak  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  salah  satunya  dapat  dilihat  melalui  tingkat kedisiplinan para pegawainya, (Ramadhan et al., 2019).
Implementasi Good  Governance dalam  penelitian  ini  ditekankan  pada  penilaian  kedisiplinan pegawai dengan lokus penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Diperlukan pandangan seorang ahli sebelum menjabarkan suatu kebijakan, seorang ahli seperti George Edward III, yang menjelaskan suatu keberhasilan dalam suatu kebijakan dinilai dari 4 (empat) indikator yaitu: Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Panjaitan, 2020) .

## a.  Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi yang  dilakukan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain  yang  bersangkutan,  komunikasi  yang dilakukan  bisa  disampaikan  secara  lisan  maupun  disampaikan  secara  tulisan  asalkan komunikasi  yang  disampaikan  itu  jelas  dan  dapat  dimengerti  oleh  semua  pihak.  Dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan  komunikasi  tentu  sangat  diperlukan  agar  sesuatu yang ingin dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.  Komunikasi menjadi bagian paling dasar dan merupakan elemen utama dalam membangun suatu hal dalam pemerintahan.
Komunikasi  yang  dilakukan  antara  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  Kesbangpol  dalam mengimplementasikan good governance sudah berjalan cukup baik. Dalam menyikapi suatu permasalahan  pimpinan  bersama  seluruh  pegawai  Kesbangpol  menyelesaikan  masalah dengan musyawarah atau mufakat guna untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang sedang  terjadi.  Hal  ini  menujukan  bahwa  antara  pimpinan  Kesbangpol  dengan  seluruh pegawainya telah melakukan prinsip transparansi artinya ada keterbukaan antara pimpinan dengan seluruh pegawai Kesbangpol hal ini ditunjukan dengan diberikan kebebasan secara terbuka kepada semua pihak agar mendapatkan informasi yang sama.

## b. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan suatu elemen penting yang memiliki nilai yang sangat berguna bagi yang  menggunakannya.  Namun,  sumberdaya  yang  dimaksud  disini  adalah  sumber  daya manusia yang merupakan implementor dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam implementasi kebijakan, apabila sumber daya manusia tidak ada  maka  kebijakan  yang  telah  dibuat  tidak  akan  bisa  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  di inginkan, karena setiap kebijakan diperlukan subjek untuk dapat melaksanakannya. Sumber daya manusia yang handal, profesional, tentu sangat diperlukan dalam suatu instansi, terlebih lagi dalam melaksanakan penerapan good governance .
Sejauh  ini  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Kesbangpol  cukup  baik  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tetapi belum memuaskan, sumber daya manusia pada Kesbangpol dinilai masih kurang, baik dari segi mengaplikasikan komputer, maupun dalam menyelesaikan tugas lainnya. Menurut pernyataan dari pimpinan Kesbangpol merasa perlu penambahan  sumber  daya  manusia  sehingga  diharapkan  dengan  adanya  penambahan tersebut akan membantu Kesbangpol dalam pelaksanaan good governance menjadi lebih baik. Hal  ini  menunjukan  bahwa  sumberdaya  manusia  di  Kesbangpol  telah  melakukan  prinsip efektif dan efesien hal ini ditunjukan dengan ukuran keberhasilan dari setiap sumber daya manusia  yang  ada  di  Kesbangpol  mampu  menyelesaikan  kegiatan  nya  berdasarkan  tujuan yang ingin dicapai meskipun dengan keterbatasan SDM.

## c. Disposisi (Sikap Pelaksana)
Disposisi  merupakan  suatu  sikap  dari  pelaku  kebijakan  atau  implementor  yang mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Sikap  seorang  implementor  dapat  dilihat  dari bagaimana caranya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada sehingga kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seorang implementor harus memiliki disposisi  yang  demokratis  karena  setiap  implementor  merupakan  pelaksana  yang bertanggung  jawab  dalan  menyelesaikan  tugas-tugas  serta  permasalahan  yang  ada  pada instansi.  Sikap  yang  dilakukan  implementor  pada  Kesbangpol  cukup  baik  dalam pelaksanaannya  selaras  dengan  kebijakan  yang  diterapkan,  Ketika  implementor  memiliki sikap  yang  selaras  dengan  suatu  kebijakan  maka  implementasi  kebijakan  akan  berjalan dengan  baik.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  implementor  kebijakan  di  Kesbangpol  telah menjalankan prinsip partisipasi, artinya adanya kerjasama dan keikutsertaan yang dilakukan antar implementor sehingga semua pihak mendapatkan hak yang sama dalam memberikan suara baik dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya.

## d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  suatu  tatanan  dalam  suatu  instansi  yang  di  anggap  sebagai sebuah  pedoman  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  yang  telah  dibuat  sesuai  dengan ketentuan Standar operasional prosedur (SOP). Struktur birokrasi terdiri implementor yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan serta berpengaruh besar terhadap berjalan atau  tidak  kebijakan  tersebut.  Standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  berfungsi  sebagai panduan  bagi  setiap  implementor  untuk  bertindak  melaksanakan  suatu  kebijakan. Kesbangpol memiliki struktur birokrasi sebagai pedoman implementor melaksanakan suatu kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dilihat dari segi struktur birokrasi prinsip yang dijalankan adalah akuntabilitas yaitu adanya suatu kejelasan mengenai struktur  serta  fungsi  dari  struktur  tersebut  artinya,  setiap  implementor  bertanggungjawab kepada  publik  terhadap  kebijakan  yang  berlaku  serta  memberikan  pertanggungjawaban sesuai dengan sebagaimana yang disepakati.
Kepala  badan  Kesbangpol  berupaya  untuk  membina  seluruh  pegawai  dalam  menjalankan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja. Namun kepala Badan Kesbangpol juga  menegaskan  bahwa  telah  diberikan  sanksi  kepada  pegawai  yang  melanggar  aturan sebagaimana yang telah ditetapkan, sanksi yang telah diberikan oleh pimpinan merupakan sanksi sedang dan sanksi ringan. Sanksi ringan yang di berikan oleh pimpinan berupa teguran secara lisan dan secara tulisan, sedangkan sanksi sedang yang diberikan adalah pemotongan tunjangan  sebesar  25%  selama  6  (enam)  bulan.    Kepala  Badan  Kesbangpol  memaparkan bahwa apabila bentuk sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pegawai yang bersangkutan  maka  langkah  atau  tindakan  terakhir  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  adalah dengan mengajukan permohonan untuk pemindahkan pegawai yang bersangkutan ke instansi yang lain.
Berdasarkan uraian tentang implementasi di atas, implementasi good governance pada Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  tujuan  yang  dicapai  dinilai  sudah  cukup  berhasil  dalam pelaksanaannya,  hal  tersebut  dinilai  dari  kemampuan  pegawai  dalam  memahami  dan menyelesaikan  tugas.  Namun,  keberhasilan  tersebut  belum  sempurna,  masih  perlu  banyak perbaikan  yang  dilakukan  guna  untuk  meningkatkan  kualitas  dari  Kesbangpol  seperti, penambahan  kuota  sumber  daya  manusia,  dan  meningkatkan  disiplin  pegawai  dalam mewujudkan kesbangpol semakin baik dan menguasai birokrasi pemerintahan yang cakap dari berbagai aspek.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan data yang yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian maka peneliti mengambil  kesimpulan  bahwasanya  Implementasi good  governance dalam  meningkatkan kedisiplinan  pegawai  Kesbangpol  berjalan  cukup  baik  namun  belum  optimal  dalam pelaksanaannya,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  penyempurnaan  dari  beberapa  aspek  agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih optimal serta meningkatkan disiplin pegawai  negeri  sipil  dalam  melaksanakan  segala  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam pengimplementasian prinsip akuntabilitas, partisipasi, efektif&efesien, dan transparansi dinilai sudah cukup berhasil dalam pelaksanaannya sehingga menjadi faktor pendukung dalam upaya penyempurnaan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  pengimplemnetasian good  governance sehingga  diperlukan  upaya penyempurnaan untuk memperbaikinya.
Implementasi kebijakan disiplin pegawai telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun  2021,  dengan  demikian  keberadaan good  governance membantu  Kesbangpol  dalam meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai Kesbangpol. Jika dilihat dari segi indikator beberapa fungsi  dari  prinsip Good Governance  telah  berjalan  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik hanya perlu upaya dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip yang telah berjalan agar mendapatkan hasil  yang  lebih  maksimal  sehingga  mampu  memberikan  perubahan  yang  lebih  baik  dalam memperbaiki  tata  kelola  pemerintahan  serta  mewujudkan  kualitas  pegawai  negeri  sipil  yang disiplin, handal dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Am, E. N., Akbar, I. R., Mas, M., & Maddinsyah, A. (2021). Pengaruh Kedisiplinan Dan Pemberian Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wilayah Tangerang Selatan . 4 (2), 185–200.
Aprialdo Ditubun , Murtir Jeddawi, K. (2019). Implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan jam kerja pegawai dalam meningkatkan disiplin pegawai di sekretariat dprd provinsi maluku . 277–286.
Deden  Firmansyah,  M.  (2020). PENGARUH  KEDISIPLINAN  TERHADAP  PRODUKTIVITAS  KERJA PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA . 9 (2), 202–216.
Gumilang,  G.  S.  (2016). METODE  PENELITIAN  KUALITATIF  DALAM  BIDANG  BIMBINGAN  DAN KONSELING . 2 (2).
Handayani, A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia . 11 (1), 1–11.
Heryanto,  Y.  (2014). IMPLEMENTASI  GOOD  GOVERNANCE  TERHADAP  PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA . XII (3), 23–40.
Irawanto,  &  Raimah.  (2020).  IMPLEMENTASI  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  53  TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UIN ANTASARI BANJARMASIN aparatur birokrasi  ,  yang  ditanamkan  dan  dipupuk  dalam  melaksanaan  berbagai. Jurnal, Administraus Administrasi, Ilmu Manajemen, 4 (1), 1–26.
Kamaluddin,  S.  (2019).  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  (Good  Governance)  Pada  Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan ,
3 (1), 222–228. http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490
Manoppo, R. S. F. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN  DAN  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  KABUPATEN  TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH .
Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. Musamus Journal of Public Administration , 1 (2), 10–16. https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985
Panjaitan,  V.  E.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  New  Normal  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Lingkungan  LIPI  Bandung. Jurnal  Enersia  Publika:  Enegi,  Sosial  Dan  Administrasi  Publik , 4 (2), 269–291.
Putra,  A.  A.  (2013). Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Good  Governance (Studi  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Penterintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara). 1 (1), 1–22.
Ramadhan,  A.  N.,  Surya,  I.,  &  Anggraeiny,  R.  (2019). Pelaksanaan  Good  Governance  Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Kantor Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur . 7 (2), 235–245.
Rusliandy,  R.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah.
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya , 8 (1), 127.
https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629
Sukraaliawan, M. A. W. A. dan I. N. (2020). Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng . 12 (2), 102–110.
Zellatifanny,  C.  M.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2018). TIPE  PENELITIAN  DESKRIPSI  DALAM  ILMU KOMUNIKASI . 1 (2), 83–90.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance- menurut-undp
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/02000031/good-governance--pengertian- aktor-dan-pilarnya-menurut-
undp?page=all#:~:text=Pengertian%20Good%20Governance%20Menurut%20UNDP&te xt=United%20Nations%20Development%20Prgramme%20(UNDP,bangsa%20dengan% 20melibatkan%20semua%20sektor