Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN
Dede Mariana
e-mail : dedemariana@yahoo.com

## ABSTRAK
Teori  kebijakan  era  tahun  60-an  lebih  memandang  proses  kebijakan  dari perspektif administrasi publik. Proses kebijakan dipandang linear dan mekanistik. Sementara,  partisipasi  masyarakat  hanya  dipandang  sebagai  formalitas  bagi legitimasi kebijakan. Selama ini, partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan). Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya  secara  argumentatif.  Artikel  ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yakni melalui pendekatan struktural dengan mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan pendekatan sosiokultural melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan, Proses Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan.

## ABSTRACT
Policy theories in years of 60’s era more viewed policy process from public administration perspective. Policy process has been regarded linear and mechanistic. Meanwhile, public participation only viewed as formality by policy legitimation. All this time, participation tends to be interpreted quantitatively–only accounted from participant amount or public organization amount which involved. Even though, policy process will be more meaningful as democracy process when participation expanded the meaning as opportunity to all citizens to deliver the aspiration argumentatively. This article explained how empowering peoples could be doing to participate in the making of policy, that is through by structural approach with advocated any law instruments and institutions that will give the change to people to participated and sociocultural approached by educating process, organizing, and accompaniment.
Keywords :  Policy, Policy Process, Public Participation, Empowerment

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958

## PENDAHULUAN
Teori-teori kebijakan yang berkembang selama dekade 1950-
1980-an memandang proses kebijakan dari  perspektif  administrasi  publik. Dalam perspektif ini, proses kebijakan mulai  dari  formulasi  hingga  evaluasi dipandang secara linear layaknya proses yang mekanistis. Karena berada dalam ranah administrasi publik, proses kebijakan dipandang sebagai kewenangan internal pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat hanya dipandang  sebagai  formalitas  untuk menambah legitimasi kebijakan tersebut. Idiom black box seringkali digunakan untuk menggambarkan proses legislasi yang berlangsung terbatas dalam ranah suprastruktur merupakan bukti bahwa proses legislasi merupakan proses yang tertutup dari intervensi luar, termasuk masyarakat. Pendekatan semacam itu membawa  implikasi  negatif  karena kebijakan yang dibuat menjadi tidak atau kurang berpihak pada masyarakat.
Oleh karena itu, pandangan ten- tang studi kebijakan sebagai proses birokratis-administratif  yang  hanya menjadi domain dari institusi peme- rintah menjadi sulit digunakan untuk menjelaskan proses politik yang ber- langsung dalam keseluruhan tahap proses kebijakan. Lahirnya suatu produk kebijakan tidaklah otomatis men capai idealisasinya meskipun telah melalui keseluruhan tahap seba- gaimana dikemukakan dalam konsep rasional-komprehensif. Esensi dari ke-
bi jakan publik sesungguhnya terletak pada hubungan antara negara dan ma- sya rakat. Paradigma kebijakan pub lik yang  kaku  dan  tidak  responsif  meru- pakan cerminan dari hubungan negara dan masyarakat yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan merupakan luaran dari hubungan  yang  luwes  dan  responsif antara negara dan masyarakat.
Untuk membangun paradigma ke bi jakan publik yang berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masya- rakat, perlu dikembangkan paradigma alternatif yang tidak lagi menempatkan kebijakan publik dalam ranah supra- struktur atau penguasa, tapi sebagai proses interaksi yang seimbang antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Proses interaksi yang seimbang ini me nsyaratkan adanya ruang-ruang pub    lik  yang  terbuka  bagi  partisipasi ma  sya rakat  dalam  pembuatan  ke- bijakan.
Pada mulanya, pelibatan masya- rakat hanya dimungkinkan dalam ruang-ruang di luar ranah suprastruktur dan dilakukan melalui institusi per- wakilan, seperti kelompok kepen- tingan, kelompok penekan, dan partai politik. Institusi-institusi inilah yang kemudian berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diagregasi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan masyarakat.
Model penyaluran aspirasi semacam itu merupakan karakter khas demokrasi perwakilan. Permasalahan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 kemudian timbul manakala institusi- institusi perwakilan tersebut lebih berorientasi pada kepentingannya dibandingkan pada kepentingan publik yang diwakilinya. Sistem oligarkhi yang masih mendominasi relasi kekuasaan dalam institusi politik juga menjadi salahsatu penyebab terjadinya distorsi aspirasi karena pihak elitlah yang lebih menentukan aspirasi mana yang akan diperjuangkan, bukan berdasarkan skala prioritas yang obyektif.  Alih-alih  memperjuangkan aspirasi publik, yang terjadi adalah distorsi aspirasi, sehingga masukan yang bersumber dari masyarakat berbeda dengan kebijakan yang keluar dari proses konversi.
Kendala inilah yang kemudian mendorong perkembangan model de- mok rasi  deliberatif  sebagai  alternatif untuk meminimalkan potensi distorsi pada pembuatan kebijakan. Di sisi lain, melalui model demokrasi deli- beratif, diharapkan ruang-ruang parti- sipasi bagi publik dapat meluas, karena proses kebijakan dapat berlangsung di luar ruang parlemen. Permasalahannya, apakah konsep ini dapat diaplikasikan pada tataran praktik? Di manakah ruang-ruang publik bagi partisipasi dalam pem buatan kebijakan? Apa prasyarat yang harus disiapkan agar perluasan ruang publik benar-benar dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya?

## Proses Kebijakan sebagai Pertarungan Wacana
Dalam pandangan kritis, studi kebijakan publik sebagai proses politik berkaitan erat dengan konsep demok- rasi karena proses kebijakan pada dasarnya berorientasi pada akomodasi kepentingan  publik.  Ke pen tingan publik yang dimaksud jelas merupakan proses tarik-menarik dari berbagai kepentingan di masyarakat yang ke- mu dian membentuk opini publik. Dengan demikian, proses kebijakan harus dimaknai sebagai proses dialogis di antara berbagai stakeholders dengan kepentingannya masing-masing yang kemudian hasil kesepakatan dari proses dialog itulah yang akan menen- tukan isi dari kebijakan tersebut. Da- lam banyak kasus, proses dialogis ini seringkali hanya berlangsung di ting- kat elit para pengambil keputusan tan- pa melibatkan kelompok-kelompok ma sya rakat lain yang sebenarnya juga terkena dampak dari kebijakan ter- sebut.
Sebagai proses dialogis, kebijakan dapat dianalisis dari pertarungan wacana dan argumentative turn yang dikemukakan oleh berbagai stake- holders yang terlibat. Pendekatan ini dikemukakan oleh Fischer dan Forester 17 untuk menganalisis kebijakan sebagai proses praktis dari
17  Lebih lanjut dapat dibaca dalam Peter deLeon. “The Policy Science Redux : New Roads to Postpositivism”. Policy Studies Journal Vol. 22 No. 1. 1994.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 argumentasi. Analisis kebijakan dite- kankan pada pengertian-pengertian istilah sosio logis, yaitu karakter retorika  dalam  konteks  spesifik  yang meliputi makna dari argumen maupun isu yang dikemukakan.
Proses kebijakan dipandang sebagai kompleksitas kejadian politik yang melibatkan banyak aktor dan banyak kepentingan. Proses kebijakan tidak dipandang sebagai suatu proses yang linier yang dapat dengan mudah diamati dalam rapat-rapat dan pembahasan yang berlangsung dalam ruang parlemen. Sebaliknya, proses kebijakan justru berlangsung melalui lobby , negosiasi, advokasi, pertarungan opini di media massa, bahkan demonstrasi di jalanan. Di sinilah berkembang konsep tentang ruang publik.
Dalam konsepsi ini, ruang publik tidak  diartikan  secara  fisik  tetapi merupakan ruang sosial ( social space ) yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif.  Ruang  publik  menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang  merefleksikan  isu-isu  yang berkembang dalam tataran elit maupun massa 18 . Pembentukan opini publik melalui debat publik akan memiliki
kekuatan ( communicative power ) untuk mempengaruhi pengambilan keputusan  yang  secara  formal  dila- kukan melalui mekanisme perwakilan. Ketersediaan ruang publik yang terbuka  dalam  memfasilitasi  proses argumentative turn dari pihak parlemen (DPR/DPRD), Pemerintah, maupun kelompok masyarakat yang secara bebas menggunakan berbagai media untuk mengemukakan argu- mentasinya 19 .
Bentuk-bentuk ruang publik dalam pembuatan kebijakan sangat beragam. Ia dapat berupa pemberitaan di media massa; hearing dengan lembaga legislatif; diskusi di kalangan kelompok-kelompok masyarakat; audiensi  dengan  lembaga  legislatif atau lembaga lain yang berwenang dalam pengambilan keputusan; bahkan jajak pendapat. Dengan demikian, sesungguhnya terdapat peluang yang besar untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.
Ketersediaan ruang publik yang memfasilitasi  pertukaran  argumentasi menjadi esensi penting untuk mening- katkan kadar partisipasi publik dalam proses kebijakan. Selama ini,
18  John Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press. 2000, hal. 24.
19  Caroline Paskarina. 2005. “Dilema Ruang Publik dalam Demokratisasi”. Artikel dalam Bujet Edisi 07/III/Oktober-November 2005.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan). Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas maknanya sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif. Tujuannya, agar aspirasi yang disampaikan dapat mengubah persepsi dari para elit pembuat kebijakan.  Transparansi  dalam  ruang publik juga meminimalkan potensi terjadinya distorsi aspirasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat dimungkinkan untuk “mengawal” aspirasinya tanpa khawatir “dibajak” oleh elit-elit tertentu.
Perluasan ruang publik juga merupakan bagian dari strategi perubahan kebijakan. Jordan 20 pernah menggagas sebuah bentuk strategi perubahan kebijakan yang disebut venue change (perubahan tempat kebijakan). Ini adalah strategi perubahan kebijakan dengan cara mengubah  fokus  kebijakan  yang  ada pada  fokus  yang  lain,  namun  masih terkait dengan konteks kebijakan yang ada. Perubahan fokus kebijakan dapat
dilakukan dengan melontarkan wacana tandingan ( counter discourse ) yang memberikan  alternatif  perspektif  da- lam memandang suatu isu kebijakan. Misalnya, kebijakan tentang pener- tiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebenarnya tidak hanya dapat dipandang  dari  perspektif  ketertiban kota,  tetapi  juga  dari  perspektif pemberdayaan  sektor  informal.  Ini adalah wacana tandingan yang dapat dimunculkan, sehingga pembuatan kebijakan penertiban PKL perlu mengakomodasi kenyataan sosial bahwa keberadaan PKL ternyata bermanfaat  untuk  menopang  sektor informal dalam perekonomian kota.
Selama ini, protes dan penolakan terhadap suatu kebijakan seringkali timbul akibat ketiadaan wacana tandingan yang memperkaya pertarungan argumen selama proses kebijakan berlangsung. Akibatnya, substansi kebijakan hanya memuat satu  atau  dua  perspektif  saja  yang umumnya bersumber dari kelompok mayoritas. Padahal, kebijakan publik hakikatnya merupakan suatu bentuk konsensus dari seluruh pihak yang akan terkena dampak dari pem- berlakuan kebijakan tersebut. Karena itu, perluasan ruang publik sebagai
20   Dalam Fadillah Putra. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 205.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 wadah pertarungan argumen dalam proses kebijakan menjadi penting untuk menguji validitas klaim yang diajukan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang men- dominasi substansi kebijakan. Inilah makna  substantif  dari  partisipasi  ma- sya  rakat dalam pembuatan kebijakan.

## Peluang Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan
Pada tataran praktis, peluang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan bisa berada dalam lingkup pembuat keputusan maupun di luar ruang-ruang parlemen. Dalam ranah parlemen, peluang partisipasi berada pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat ( need assesment ). Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses penyu- sunan  kebijakan.  Informasi  tersebut digunakan untuk menjamin agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi murni (kebutuhan dan ke- inginan riil) masyarakat, bukan seke- dar aspirasi politik. Pihak-pihak yang terkait dalam penjaringan aspirasi masyarakat adalah 21 :
1. Parlemen sebagai pemegang wewenang utama dan penyalur semua aspirasi masyarakat yang melaksanakan fungsi legislatif;
2. Perangkat Pemerintah, yang menjalankan fungsi eksekutif;
3.  Masyarakat, terdiri atas masya- rakat pada umumnya, tokoh- tokoh  masyarakat  formal  dan informal,  Lembaga  Swadaya Masya rakat (LSM), asosiasi profesi,  perguruan  tinggi  dan organisasi massa lainnya.
Tugas parlemen pada tahap penja- ringan aspirasi masyarakat antara lain: 1.  Menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai ma suk an  dan  informasi  tentang kebu tuhan riil melalui metode penjaringan aktif . Bentuk kegiatan berupa: (a) membuat dan menyebarkan kuesioner; (b) melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesung- guhnya yang ada di lapangan; (c) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara lang- sung.
2.  Menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan  dan  informasi  tentang kebutuhan riil melalui metode
21 Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2002, hal. 127.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 penjaringan pasif . Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui : (a) pembukaan kotak pos khusus yang dapat menampung surat-surat dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya; (b) menyediakan kotak saran sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya; (c) membuat web site khusus dengan fasilitas  penerima  email  dari masyarakat; (d) menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telepon.
3.  Menjaring aspirasi masyarakat secara reaktif untuk mendapatkan berbagai  masukan  dan  informasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa:
(a) public hearing ; (b) kegiatan inspeksi mendadak (sidak).
4.  Merumuskan hasil penjaringan masyarakat tersebut ke dalam
sebuah dokumen aspirasi yang memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.
Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui sejumlah saluran yang tersedia, baik di DPR, DPD maupun DPRD di tingkat daerah, sebagaimana  termuat  pada  Tabel  1 berikut ini. Pilihan untuk menentukan kepada badan mana gagasan kita ingin disampaikan, sebenarnya tergantung pada rancangan kebijakan yang akan atau sedang dibuat. Misalnya, untuk RUU/Raperda yang sudah masuk tahap pembahasan, akan lebih efektif apabila gagasan disampaikan kepada anggota DPR/DPD/DPRD yang membahas RUU/Raperda tersebut. Namun gagasan pada tahap awal, misalnya topik RUU/Raperda tertentu atau Rancangan Akademik RUU/ Raperda atau naskah RUU/Raperda tertentu, bisa lebih luas diwacanakan, termasuk melalui media massa.

## Tabel 1

## Mekanisme Penyampaian Aspirasi dalam Pembuatan Kebijakan
No. Item DPR DPD DPRD Kepada siapa aspirasi disampaikan? 1.  Anggota DPR dari Komisi atau Pansus atau Panja yang  mem bahas RUU 2.  Badan Legislasi DPR 3.  Asisten I Sekre ta- riat Jenderal DPR bidang  per  un dang- undangan 4.  Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi 5.  Fraksi-fraksi 1.  Anggota DPD 2.  PAH/Tim Kerja yang mengusulkan, membahas atau mempertimbangkan Usul  RUU yang menjadi wewenang DPD. 3.  Panitia Perancang Undang-Undang 4.  Sekretariat Jenderal DPD 5.  Sekretariat Daerah 6.  Sekretariat DPRD 1.  Anggota DPRD 2.  Badan Legislasi DPRD 3.  Fraksi-fraksi DPRD 4.  Sekretariat DPRD

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Ditinjau  dari  sisi  forum  atau media yang dapat digunakan, terdapat beragam mekanisme yang tersedia meski  cenderung  bersifat  formal  dan limitatif.  Hal  ini  memang  menjadi salahsatu kelemahan dari model perwakilan yang selama ini diterapkan. Mereka yang diundang dalam pembahasan rancangan kebijakan biasanya yang tergabung dalam suatu kelompok kepentingan atau kelompok penekan, sehingga bias kepentingan mungkin saja terjadi dalam artikulasi dan agregasi kepentingan. Berbagai aturan protokoler selama pembahasan dalam parlemen juga dapat menjadi kendala yang membatasi peluang partisipasi bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan, misalnya masya-
rakat miskin, komunitas adat, dll. Karena itu, terdapat sejumlah kiat yang perlu diperhatikan manakala kita memanfaatkan  mekanisme  formal  ini dalam menyalurkan aspirasi. Kiat-kiat tersebut adalah 22 :

## 1.  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Forum  ini  adalah  forum resmi yang ada dalam proses pembahasan sebuah kebijakan (RUU atau Raperda). Forum ini diadakan pada saat pembahasan tingkat I RUU/Raperda, yaitu setelah adanya pemandangan umum  fraksi  atas  RUU/Raperda atau pemandangan umum peme- rintah atas RUU/Raperda dari DPR/DPRD.
Forum apa yang digunakan? 1. Penyampaian melalui hearing / diskusi ataupun dalam rapat, misalnya dalam rapat dengar pendapat umum. 2.  Audiensi atau hearing dengan fraksi-fraksi 3.  Konsultasi publik 4. Hearing dengan Badan Legislasi 5.  Melalui surat 1.  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Ad-Hoc (PAH) atau Panitia Perancang Undang- Undang (PPUU). 2.  Hearing dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) 3.  Hearing dengan Anggota DPD yang merupakan anggota PAH yang mengusulkan, membahas Usul Pembentukan RUU atau Usul RUU. 4.  Melalui surat 1.  Rapat dengar pen- dapat 2.  Audiensi atau hearing dengan fraksi
3.  Konsultasi  pub lik 4.  Melalui surat
Sumber: www.parlemen.net
22   Download dari www.parlemen.net, 11 Oktober 2006.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Untuk dapat terlibat dalam forum ini, cara-cara yang harus kita tempuh adalah:
• Identifikasi  terlebih  dahulu, sudah sampai tingkat mana pembahasan RUU/Raperda.
• Kirimkan surat kepada ke Sekretariat Komisi/Pansus yang membahas RUU/ Raperda.
• Sebutkan maksud dan tujuan untuk meminta adanya
RDPU tersebut.
• Pastikan kita memiliki bahan yang siap dibagikan dalam RDPU tersebut, agar pembahasannya bisa fokus.
• Pantau terus perkembangan dari gagasan kita dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.
2.  Audiensi atau hearing dengan fraksi-fraksi Forum ini lebih fleksibel, artinya tidak ada waktu yang terjadwalkan sehingga kita dapat melakukan kapan saja sepanjang proses pem bahasan RUU/Raperda itu berlangsung. Sulitnya, penjad- walan dan kesediaan fraksi untuk bertemu dengan kita sepenuhnya tergantung  pada  kemauan  fraksi tersebut. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menyampaikan surat permohonan dengan maksud, tujuan, serta identifikasi institusi/individu yang jelas, dan ditindaklanjuti melalui hubungan telepon secara intensif.
Hearing dengan  fraksi  dapat lebih mudah jika kita mengenal salahsatu  anggota  dari  fraksi yang bersangkutan. Kalaupun tidak, kita dapat memintanya ke  sekretariat  fraksi.  Tentukan alasan serta tawaran waktu untuk bertemu untuk memudahkan fraksi/sekretariat fraksi menyusun jadwal. Jangan lupa cantumkan identifikasi  institusi/individu  de- ngan jelas serta nomor telepon yang dapat dihubungi agar komu- nikasi penentuan jadwal dapat lebih mudah terjadi.
3.  Konsultasi Publik
DPR/DPRD kadang-kadang me- la kukan mekanisme konsultasi publik (sosialisasi) untuk RUU/ Raperda banyak mendapatkan sorotan. Konsultasi publik (so- siali sasi) bisaanya dilakukan di beberapa kota besar. Untuk berpartisipasi, cara-caranya se- bagai berikut:
• Mintalah  informasi  kepada sekretariat Komisi/Pansus mengenai kapan dan di mana saja konsultasi publik akan diadakan, serta organisasi yang menjadi mitra lokal DPR/DPRD.
• Jika kota anda termasuk yang akan dikunjungi, mintalah kepada penyelenggara lokal untuk mengundang anda dalam forum tersebut.
• Jika informasi tentang mitra lokal tidak juga didapatkan, anda dapat menghubungi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 pemerintah daerah setempat ataupun universitas negeri di kota anda, karena Sekretariat DPR/DPRD biasanya beker- ja sama dengan pemerintah daerah atau dengan perguruan tinggi di kota tersebut.
• Datanglah dengan membawa usulan secara tertulis. Selain mempermudah untuk dipelajari, juga berjaga- jaga jika anda tidak sempat menyampaikan usulan secara lisan/langsung  dalam  forum tersebut. • Mintalah hasil konsultasi publik tersebut dan pantaulah perkembangan usulan anda di pembahasan RUU/Raperda tersebut selanjutnya.
4. Hearing dengan Badan Legislasi
Badan Legislasi DPR/DPRD saat ini menjadi badan yang cukup berpengaruh dalam proses legislasi DPR/DPRD. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan Badan Legislasi DPR,
yakni:
• Memasukkan naskah usulan anda untuk dijadikan RUU/
Raperda  usul  inisiatif  DPR/
DPRD.
• Memberikan masukan atas suatu naskah RUU/Raperda yang sedang dibahas.
5.  Melalui surat
Setiap waktu masyarakat dapat mengirimkan saran, kritik dan masukan kepada anggota DPR/ DPD/DPRD melalui Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di daerah masing-masing. Semua masukan dan kritikan akan disampaikan kepada anggota DPR/DPD/DPRD pada saat kunjungan kerja.
Caranya dengan mengirimkan surat langsung yang dapat berisi usulan RUU/Raperda, pertimbangan atas suatu RUU/ Raperda yang berada dalam lingkup kewenangan DPR/DPD/ DPRD kepada Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD.
Selain yang bersumber dari inisiatif  masyarakat  untuk  menyam- paikan aspirasi, anggota legislatif pun sebenarnya memiliki peran besar untuk menjaring aspirasi masyarakat. Waktu reses dapat digunakan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan konstituen pada khususnya, ter- masuk untuk menggali aspirasi dan kebu tuhan masyarakat. Namun, pe- man faatan  masa reses ini akan lebih efektif bila ada instrumen penjaringan aspirasi yang jelas yang dapat digu- nakan sebagai panduan oleh anggota legislatif  untuk  meng identifikasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Metode analisis stakeholders , analisis skala prioritas kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan focus group dis- cussion (FGD), atau pengumpulan (kliping) berita media lokal merupakan contoh metode penjaringan aspirasi yang dapat diterapkan oleh anggota legislatif. Melalui metode ini, anggota legislatif dapat memperoleh masukan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 yang obyektif mengenai kebutuhan riil masyarakat, sehingga memiliki posisi tawar ( bargaining position ) yang kuat ketika  bernegosiasi  dengan  eksekutif dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk ketika membahas alokasi APBD.
Ketersediaan ruang publik juga dapat dimaknai sebagai proses advokasi terhadap materi kebijakan. Advokasi kebijakan publik merupakan salahsatu pendekatan yang dapat digunakan  untuk  memfasilitasi  part- isipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Pendekatan advokasi dalam pembuatan kebijakan publik diperlukan agar kebijakan betul-betul memihak pada kepentingan masya- rakat. Selain itu, ada juga perubahan konteks penyelenggaraan pemerin - tahan yang menempatkan advokasi kebijakan menjadi penting, yakni adanya pergeseran paradigma model advokasi dari litigasi (penye lesaian di pengadilan) menjadi legislasi. Model advokasi yang berupa litigasi terutama berada dalam konteks negara yang dominan dan otoriter yang tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Sementara dalam konteks sekarang, di mana ruang partisipasi masyarakat sudah terbuka luas, maka model advokasi dapat diarahkan untuk merubah kebijakan publik.
Secara konseptual, advokasi kebijakan menyangkut ekspresi keberpihakan seseorang pada nilai- nilai tertentu. Dari perspektif populis, tentu saja nilai-nilai yang ingin diperjuangkan adalah nilai-nilai yang berpihak pada kepentingan masya- rakat. Dengan demikian, advokasi kebijakan dalam perubahan kebijakan publik tidak hanya cukup sampai mengubah isi keputusan pemerintah, namun juga mengubah kondisi yang dikehendaki dengan cara memastikan penentu kebijakan berada di pihak yang melakukan advokasi. Karena itulah, advokasi harus dilakukan dalam setiap tahap proses kebijakan. Ketika advokasi kebijakan dipahami sebagai kerangka kerja dalam proses kebijakan dan bukan sekedar penggalangan kekuatan untuk mengubah isi kebi- jakan yang telah dibuat pemerintah, maka perubahan kebijakan tidak sekedar  menjadi  fenomena  yang sporadis dan temporer. Advokasi kebi- jakan dapat menjadi sarana untuk me- ngem bangkan  partisipasi  masya rakat, mengubah karakter pengambil kebi- jakan, dan pada akhirnya menga dakan perubahan politik di tingkat lokal.
Pada praktiknya, advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui beragam strategi, seperti tergambar dalam alur di bawah ini.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## Gambar 1 Jalur Advokasi Kebijakan
menarik simpati dan dukungan masyarakat.

## Prasyarat Pemanfaatan Ruang
Publik Perluasan ruang publik tentu saja tidak dapat dipahami sebagai proses yang netral karena di dalamnya akan selalu ada beragam kepentingan, baik dari level elit maupun massa. Terlepas  dari  kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam proses deliberasi, kemunculan ruang publik yang  difasilitasi  oleh  media  massa, akademisi, dan LSM membawa dampak  positif  bagi  pembelajaran
Sumber: Mansour Fakih, dkk., 2000.
Dalam gambar di atas, tampak bahwa jalur advokasi kebijakan dapat dilakukan baik dengan menggunakan otak maupun otot, mulai dari teknik legal drafting , pengembangan je- jaring kemitraan, lobby dan negosiasi hingga menggunakan cara-cara non konvensional seperti unjuk rasa, mogok, boikot, dan aksi massa lainnya. Namun, prinsipnya baik upaya penyampaian aspirasi maupun advokasi kebijakan harus senantiasa dilakukan  dalam  kerangka  normatif sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan sebagai strategi untuk
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 politik publik. Agar ketersediaan ruang  publik  menjadi  efektif,  maka prasyarat utama yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat.
Perluasan ruang publik berkaitan erat dengan kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk mempro- duksi wacana tandingan untuk melawan hegemoni wacana utama 23 . Wacana tandingan tidak akan dapat terbentuk bila pertarungan wacana berlangsung secara tidak seimbang di mana penguasa menentukan bagai- mana suatu isu dibentuk, didefinisikan, dan dipublikasikan. Proses deliberasi ini rentan dengan dominasi elit karena hanya kelompok elitlah yang memiliki akses  untuk  membentuk,  mendefi- nisikan, dan mempublikasikan isu-isu.
Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat diorientasikan pada upaya memperkuat kemampuan masyarakat dalam memaknai dan memahami wacana yang berkembang, termasuk isu-isu yang menjadi agenda kebijakan publik. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan memperkuat posisi tawar masyarakat berhadapan dengan negara, sehingga relasi kekuasaan menjadi lebih seimbang, termasuk dalam proses kebijakan. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat,
yakni: pertama , pendekatan struktural. Pendekatan struktural dilakukan dengan cara mengadvokasikan ber- bagai instrumen hukum dan kelem- bagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengakses informasi, dan mengontrol akuntabilitas pemerintahan. Instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin partisipasi dan akuntabilitas adalah undang-undang/peraturan dae- rah mengenai partisipasi masya rakat dan undang-undang/peraturan daerah mengenai hak warga untuk men- dapatkan informasi. Sedangkan instrumen kelembagaan yang penting adalah penumbuhan organisasi lokal dan fungsional yang dapat menampung aspirasi dan menyalurkan kepentingan masyarakat  lokal/fungsional  sebagai konstituennya. Dengan mengop ti- malkan kedua instrumen ini maka kemungkinan terjadinya dominasi wacana dapat dihindari.
Kedua , pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini dilakukan melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat agar masyarakat  dapat  mengindentifikasi dan mengartikulasi aspirasi dan kepentingan mereka, sehingga potensi manipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diminimalkan. Pen-
23  Caroline Paskarina. 2004. Ruang Publik dalam Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003 . Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 dam pingan masyarakat oleh kelom- pok-kelompok swadaya masyarakat atau akademisi juga dapat dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan dan menyampaikan kon- sep-konsep alternatif yang membekali masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan ulang kebijakan.
Dengan demikian, proses kebi- jakan dapat dipahami sebagai proses pertarungan wacana antara pihak- pihak yang berkepentingan. Proses formulasi  kebijakan  tidak  hanya mencakup negosiasi antar elit dalam arena DPR/DPRD karena ternyata wacana dan perdebatan yang berkembang di tingkat publik dapat menarik keluar proses pembahasan tersebut ke dalam ruang publik dan pada akhirnya publik dapat mendesakkan masuknya kepentingan publik yang lebih rasional ke dalam kebijakan tersebut. Inilah hakikat dari dinamika politik masyarakat dalam suatu proses kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
deLeon,  Peter.  (1994).  “The  Policy Science Redux: New Roads to Postpositivism”. Policy Studies Journal Vol. 22 No. 1.
Dryzek, John. (2000). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.
Fakih, Mansour, Roem Topatimasang, dan Rahardjo (eds). (2000). Merubah Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit ANDI. Paskarina, Caroline. (2004). Ruang Publik dalam Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003 .  Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
___. (2005). “Dilema Ruang Publik dalam Demokratisasi”. Artikel dalam Bujet Edisi 07/III/Oktober- November 2005.
Putra, Fadillah. (2001). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. www.parlemen.ne