Sayed Fauzan Riyadi 1 , Ady Muzwardy 2 , Eki Darmawan 3

## Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia; Studi Kota Tanjungpinang
Sayed Fauzan Riyadi 1,2 , Ady Muzwardy1 1,2 , Eki Darmawan 3,4
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 2 Doctoral Student, Departement of International Relations, Padjajaran University, Bandung
3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 4 Doctoral Student, Departement of Government Science, Padjajaran University, Bandung
Corresponding Author: ady18002@mail.unpad.ac.id
Keyword: Tata Kelola; Pelabuhan; Kota Tanjungpinang
Abstract: Kepelabuhanan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  tata  kelola  maritim. Karena  itu,  dalam  dokumen  ini  pembahasan  mengenai  tata  Kelola  kepelabuhanan diletakkan  sebagai  bagian dari  maritime  governance. ada beberapa  masalah  yang dihadapi  tata  kelola  maritim  dewasa  ini.  Penelitian  Tata  Kelola  Pelabuhan  Kota Tanjungpinang  bertujuan  untuk  melihat  melihat  kinerja  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  dalam  mengoptimalkan  potensi  jasa  kepelabuhanan  untuk mendorong  perekonomian  daerah  Kota  Tanjungpinang.  Selain  karena  Kota Tanjungpinang  memiliki  28  buah  pelabuhan  yang  berada  di  dalam  wilayah administratifnya,  juga  karena  pelabuhan  memainkan  peran  fundamental  dalam struktur  perekonomian  Kota  Tanjungpinang  sebagai  kota  perdagangan  dan  jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan  masih  lemahnya  praktek  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada  azas-azas  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  disinergikan  dengan  tatanan kepelabuhanan nasional.

## PENDAHULUAN
Arahan  Strategi  dan  Arah  Pengembangan  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan sentra usaha mikro kecil dan menengah, yang didukung sistem transportasi darat, laut dan udara  yang  terintegrasi.  Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  Istana  Kota  Piring, Kota Tanjungpinang menjadi salah satu kawasan strategis Provinsi berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang Penetapan Lokasi  Perkantoran  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  MoU  antara  DPRD  Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MoU/I/2007 tanggal 6 Januari 2007.
Secara  keseluruhan  pengelolaan  Istana  Kota  Piring  menjadi  wewenang  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik penggunaan lahan, bentuk fisik dan fungsi kegiatan yang ada di pulau tesebut, sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan dengan ditetapkannya  Pulau  Dompak  sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi  akan  dapat  mendukung fungsi Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Riau yang  dapat  menggerakkan  pertumbuhan  kawasan-kawasan  sekitarnya.  Strategi  dan  arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:
Volume :6 Issue: 1, Agust us 2021| Hal : 17-25 KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3361
Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia. ...... | Volume 6, Issue 1, 2021
1. Mengembangkan  Pulau  Dompak  sebagai  pusat  pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau sesuai  dengan  Rencana  Induk  (Masterplan)  Istana  Kota  Piring  yang  dibagi  menjadi beberapa  zona  antara  lain  (a)  Zona  Perkantoran  Pemerintah;  (b)  Zona  Perdagangan (Bisnis)  dan  Jasa;  (c)  Zona  Pariwisata,  Rekreasi  dan  Olahraga  dan  Budaya;  (d)  Zona Pemukiman(Pendopo,  Rumah  Jabatan,  Perumahan  1,  2  dan  3);  (e)  Zona  Pelayanan Umum (Mesjid, Medical Centre, Kampus, Terminal Ferry); (f) Zona Revitalisasi Kawasan Penduduk  Asli/Nelayan;  (g)  Zona  Pelestarian  Lingkungan  dan  Ruang  Terbuka  (Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalan, Plaza Utama).
2. Mengembangkan  dan  meningkatkan  pelayanan  sarana  dan  prasarana  transportasi massal  perkotaan  secara  terintegrasi  dan  terhubung  dengan  jaringan  transportasi  laut dan udara.
3. Mengembangkan  Industri  automotif,  Industri  elektronik,  Industri  konveksi,  Industri makanan, Industri pengolahan hasil laut, dan Industri perkapalan.
4. Menyediakan  dan  meningkatkan  sarana  prasarana  ekonomi,  khususnya  di  sektor perdagangan  dan  jasa  yang  mampu  mengakomodasi  pasar  tradisional,  termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
5. Mengembangkan  kawasan  wisata  sejarah,  wisata  budaya  dan  wisata  kreatif  Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi
multimoda  dan  Kebijakan  pelabuhan  nasional  merupakan  bagian  dalam  proses integrasi multimoda  dan  lintas  sektoral.  Peran  pelabuhan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem transportasi  nasional  dan  strategi  pembangunan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  kebijakan pelabuhan  nasional  tersebut  lebih  menekankan  pada  perencanaan  jangka  panjang  dalam aspek  kemitraan  antar  lembaga  pemerintah  dan  antar  sektor  publik  serta  swasta. Munculnya  model  manajemen  rantai  pasok  ( supply  chain  management )  sebagai  model bisnis  yang  diunggulkan,  merupakan  faktor  kunci  dalam  perubahan  ekonomi  global. Perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi  dan  transportasi  mempengaruhi  strategi bisnis  yang  terintegrasi  antara  produksi,  pemasaran,  transportasi,  distribusi  dan  klaster industri  dalam  koridor  pengembangan  wilayah  Indonesia.  Infrastruktur  transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan publik, peraturan, dan sistem operasi. Oleh karena itu, peran investasi swasta menjadi sangat penting dimana komitmen kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik penelitian  obseravsi  dan  studi  literature.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  tujuan penelitian  yaitu  untuk  mendeskripsikan  kinerja  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dalam mengoptimalkan  potensi  jasa  kepelabuhanan  Penelitian  ini  berlokasi  di  28  Pelabuhan  di Kota Tanjungpinang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata  Kelola  Pelabuhan  eksisting  di  Kota  Tanjungpinang  berangkat  dari  Keputusan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  KP  432  Tahun  2017  tentang  Rencana Induk  Pelabuhan  Nasional,  sebagaimana  diubah  melalui  Keputusan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor  KP  432  Tahun  2017  Tentang  Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional. Sesuai peraturan tersebut, di dalam wilayah administratif Kota Tanjungpinang terdapat 28 buah Pelabuhan sebagai tersaji dalam Tabel 2.Keseluruhan Pelabuhan tersebut juga sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

## Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Tahun 2018- 2038.
No Nama Pelabuhan Lokasi Kecamatan Hierarki Keterangan 2017 2022 2027 2037 A. Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Laut 1 Tanjung Pinang Tanjungpinang Kota Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul Kantor Pelabuhan 2 Dompak Bukit Bestari Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional 3 Tanjung Mocoh
Bukit Bestari
Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul B. Rencana Lokasi Pelabuhan 4 Daeng Celak Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal 5
Daeng Marewa
Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal 6 Dompak Sebrang
Bukit Bestari Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 7 Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
8 Kampung Lama Dompak
Bukit Bestari Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal 9 Kelam Pagi Bukit Bestari Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 10 Madong Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 11 P. Penyengat
Tanjungpinang Kota
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal 12 Pelantar Asam
Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 13 Pelantar
Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 14 Sei Jang Bukit Bestari Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 15 Sei Ladi Bukit Bestari Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 16 Sekatap Darat Tanjungpinang Kota
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal 17 Senggarang
Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 18 Tanjung Ayun Bukit Bestari Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 19 Tanjung Duku Tanjungpinang Kota
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
20 Tanjung Geliga
Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
21 Tanjung Lanjut
Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 22 Tanjung Sebauk Tanjungpinang Kota
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
23 Tanjung Siambang
Bukit Bestari Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 24 Tanjung Unggat Bukit Bestari Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal 25 Wisata Penyengat Tanjungpinang Kota Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal Pengumpan Lokal C. Lokasi Terminal Umum (Bagian Dari Pelabuhan yang Dapat Berubah Mengikuti Perkembangan Pelabuhan) 26 Balai Adat Indra Sakti Tanjungpinang Kota Terminal umum bagian dari Pelabuhan Tanjung Pinang 27 Batu Anam Bukit Bestari Terminal umum bagian dari Pelabuhan Tanjung Pinang D. Pelabuhan Laut yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan 28 Dompak/Tanjung Pinang Kelas II Operasi Tabel 2.Pelabuhan yang Berada di Wilayah Administratif Kota Tanjungpinang
Sumber : Sumber: RDTR & Peraturan Zonasi Kota Tanjungpinang, 2018.

## Dinamika Tata Kelola Pelabuhan di Kota Tanjungpinang; Ketidakharmonisan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional  sebagai  bentuk  pengaturan  ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan
hierarki  pelabuhan  secara  nasional  menjadi  dasar  dan  pedoman  dalam  penetapan  lokasi, pembangunan,  pengoperasian  dan  pengembangan  pelabuhan.  Kebijakan  pelabuhan nasional memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru dengan tujuan agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya. Selain itu, kebijakan pelabuhan  nasional  juga  menjadi  dasar  atau  pedoman  dalam  menetapkan  rencana  lokasi pelabuhan yang akan dibangun. Alur Pikir dan Substansi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

## Gambar 1.Alur Pikir dan Substansi Rencana Induk Pelabuhan Nasional Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010
Posisi  strategis  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  dimanfaatkan  secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk  mewujudkan  Indonesia  yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan  perwujudan  Wawasan  Nusantara,  perlu  disusun sistem  transportasi  nasional  yang  efektif  dan  efisien,  dalam  menunjang  dan  sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.
Transportasi  merupakan  sarana  untuk  memperlancar  roda  perekonomian, memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  dalam  rangka  memantapkan  perwujudan Wawasan  Nusantara,  meningkatkan  serta  mendukung  pertahanan  dan  keamanan  negara, yang  selanjutnya  dapat  mempererat  hubungan  antarbangsa.  Pentingnya  transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa  dan  negara  serta  semakin  meningkatnya  kebutuhan  jasa  angkutan  bagi  mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga  berperan  sebagai  penunjang,  pendorong,  dan  penggerak  bagi  pertumbuhan  daerah yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang  besar  tetapi  belum  berkembang,  dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-
hasilnya.  Perkembangan  tata  ruang,  pemekaran  otonomi  daerah,  pengembangan  jaringan jalan dan jalan rel maupun perkembangan informasi kebijakan lain yang lebih rinci terkait kebutuhan  pengembangan  transportasi  penyeberangan  di  daerah  menjadikan  optimisme atas strategi pengembangan saat ini. Optimisme tersebut mengakibatkan pelaksanaan atas strategi  pengembangan  tersebut  menjadi  lebih  cepat  dari  yang  dijadwalkan,  sebagaimana perubahan  lokasi  pelabuhan  maupun  lintas  penyeberangan,  serta  peningkatan  ukuran armada kapal penyeberangan lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen Cetak Biru Transportasi  Penyeberangan.  Berdasarkan  Lampiran  Keputusan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor  KP
432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang diakui sebagai Pelabuhan atau terminal yang telah beoperasi hanya ada lima:
1. Pelabuhan Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura) berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpul;
2. Pelabuhan Dompak berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional;
3. Pelabuhan Tanjung Mocoh berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpul;
4. Terminal Batu Anam (Sri Payung) dan Balai Adat Penyengat sebagai Terminal Umum bagian dari Pelabuhan Tanjung Pinang; dan
5. Pelabuhan  Penyeberangan
Dompak/Tanjung
Pinang  berstatus  Pelabuhan Penyeberangan Kelas II yang dikelola oleh ASDP.
Sedangkan 28 buah Pelabuhan lainnya yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang, hanya dianggap sebagai Rencana Lokasi Pelabuhan. Rencana Lokasi Pelabuhan adalah usulan lokasi pelabuhan  yang  masih  memerlukan  dokumen  perencanaan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya bertentangan dengan kondisi eksisting sebagaimana  yang  disajikan  dalam  Bagian  sebelumnya.  Dengan  kata  lain  ada  pembinaan kepelabuhanan  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  tentang  Kepelabuhanan  yang  tidak dijalankan  oleh  KSOP  Kelas  II  Tanjungpinang  sebagai  instansi  vertikal  Dirjen  Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Ketiadaan  pembinaan  ini  juga  ditegaskan  melalui  rencana  pengembangan kepelabuhan di Kota Tanjungpinang yang mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2019  tentang  Rencana  Induk  Pelabuhan Tanjungpinang.  Dalam  peraturan  tersebut,  rencana  pengembangan  Pelabuhan Tanjungpinang hanya terbatas pada Terminal Sri Bintan Pura, Batu Anam, Tanjung Mocoh dan  Dompak.  Padahal  dalam  konsideran  yang  melekat  pada  keputusan  Menteri  tersebut dijelaskan bahwa:
1. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  tentang  Kepelabuhanan  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan;
2. Rencana  Induk  Pelabuhan  untuk  Pelabuhan  Utama  dan  Pelabuhan  Pengumpul ditetapkan  oleh  Menteri  Perhubungan  setelah  terlebih  dahulu  mendapat  rekomendasi dari  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  mengenai  kesesuaian  dengan  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Rencana Induk Pelabuhan Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan telah memperhatikan  Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional,  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang, keserasian  dan  keseimbangan  dengan  kegiatan  lain  terkait  di  lokasi  Pelabuhan Tanjungpinang,  kelayakan  teknis,  ekonomis  dan  lingkungan  serta  keamanan  dan keselamatan lalu lintas kapal;
4. Untuk  memberikan  pedoman  bagi  pembangunan  dan  pengembangan  Pelabuhan Tanjungpinang  perlu  menetapkan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  tentang  Rencana Induk Pelabuhan Tanjungpinang;
5. Rencana  Induk  Pelabuhan  Tanjungpinang,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  sebagai  pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penentuan batas- batas  Daerah  Lingkungan  Kerja  (DLKr)  dan  Daerah  Lingkungan  Kepentingan  (DLKp) Pelabuhan Tanjungpinang; dan
6. Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Tanjungpinang yang meliputi  pelayanan  jasa  kepelabuhanan,  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  dan pemerintahan  lainnya,  serta  pengembangannya  sesuai  Rencana  Induk  Pelabuhan Tanjungpinang,  dibutuhkan  areal  daratan  total  seluas  12.29  Ha  serta  areal  perairan terdiri atas: (a) areal tempat sandar seluas 2,68 Ha; (b) areal kolam putar seluas 7.02 Ha; (c) areal tempat labuh seluas 12,86 Ha; (d) areal alur pelayaran seluas 23,05 Ha;
(e) areal barang berbahaya dan beracun seluas 5,9 Ha; (f) areal keperluan kapal darurat seluas 6,48 Ha; (g) areal penunjang keselamatan pelayaran seluas 16.919,48 Ha; Dari  beberapa  poin  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  kebijakan  Rencana  Induk Pelabuhan Tanjung Pinang ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu:
1. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menolak  keberadaan  dokumen  tersebut,  karena  kurangnya  koordinasi  dan  konsultasi dengan  Konsultan  penyusun  dokumen  tersebut.  Menurut  informasi  bahkan konsultan tidak melakukan studi lapangan ke Kota Tanjungpinang, melainkan hanya melakukan FGD di Kota Batam;
2. Telaah terhadap isi dokumen menunjukkan klaim sepihak penetapan luas areal perairan, tanpa  menyesuaikan  dengan  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-  Pulau  Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Tidak  memasukkan  28  buah  pelabuhan  lainnya  sebagai  pelabuhan  eksisting,  sehingga secara tidak langsung mengurangi beban pengawasan keselamatan pelayaran yang wajib dijalankan  oleh  KSOP  Kelas  II  Tanjungpinang.  Padahal  dalam  status  pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengumpan Lokal menginduk ke Pelabuhan Pengumpul dalam suatu tatanan hierarki yang tidak dapat dibeda-bedakan.
4. Dalam  kaitannya  dengan  konsep Maritime  Governance hierarki  kepelabuhanan  yang secara  ideal  dimaksudkan  sebagai  konsep  pembinaan  malah  dalam  implementasinya menjadi pemisah.
Selanjutnya  kaidah  pengembangan  pelabuhan  juga  dijalankan  secara  diskriminatif. Dalam Hasil Kajian Konsultan, dari hasil perhitungan dan analisis kelayakan secara finansial, maka pengembangan Pelabuhan Tanjungpinang sampai dengan jangka panjang masih belum layak secara investasi dan finansial. Berikut disajikan hasil perhitungan kelayakan finansial pengembangan  Pelabuhan  Tanjung  Pinang  sampai  tahun  2034.  Perhitungan  kelayakan finansial  dilakukan  dengan  menggunakan  asumsi  jangka  waktu  proyek  adalah  20  tahun dengan perolehan parameter, yakni:

## Tabel 3. Kelayakan Finansial Pengembangan Pelabuhan Tanjungpinang
Dari  hasil  perhitungan  dan  analisis  kelayakan  secara  finansial,  maka  pengembangan Pelabuhan  Tanjungpinang  sampai  dengan  jangka  panjang  masih  belum  layak  secara investasi  dan  finansial.  Padahal  perhitungan  kelayakan  tersbut  sudah  memasukkan Pelabuhan  Sri  Bintan  Pura  dan  Pelabuhan  Sri  Payung/Terminal  Batu  Anam  yang  telah dikelola  secara  komersil  oleh  PT  Pelindo  I  (Persero)  Cabang  Tanjungpinang.  Dalam keputusan  Menteri  ini  disebutkan  bahwa  Penyelenggara  Pelabuhan  Tanjungpinang  (KSOP Kelas II Tanjungpinang) menyusun dokumen desain teknis untuk pelaksanaan pembangunan dan  pengembangan  fasilitas  Pelabuhan  Tanjungpinang.  Kemudian,  fasilitas  Pelabuhan Tanjungpinang yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan  prioritas  kebutuhan,  tingkat  penggunaan  fasilitas  pelabuhan  yang sudah terbangun dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan serta wajib  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  lingkungan,  didahului  dengan  studi lingkungan.
Padahal  pada  saat  keputusan  Menteri  ini  ditandatangani,  Pembangunan  Pelabuhan Dompak sudah selesai sampai dengan bangunan terminal penumpan, sedangkan Pelabuhan Tanjung  Mocoh  sudah  selesai  pembangunan  trestle  dan  dermaga.  Sehingga  Keputusan pembangunan  Pelabuhan  Tanjung  Mocoh  dan  Dompak  bertentangan  dengan  Tatanan Kepelabuhanan Nasional, dan tidak memenuhi syarat Pembangunan pelabuhan laut dalam PP Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Pasal 80 s.d. Pasal 86).
Selain tidak mempertimbangkan keberadaan pelabuhan-pelabuhan lainnya di wilayah Kota Tanjungpinang, rencana pengembangan hanya mempertimbangkan
konsesi  kepada  Pelindo  I  (Persero)  Cabang  Tanjungpinang.  Sehingga  Pengembangan Terminal  Tanjung  Mocoh  dan  Dompak  hanya  layak  dilakukan  dalam  kerangka  usaha  BUP eksisting yaitu PT Pelindo I cabang Tanjungpinang. Sehingga walaupun misalnya Pelabuhan Dompak  berstatus  Pelabuhan  Pengumpan  Regional,  tidak  memberikan  kesempatan  yang layak  secara  finansial  kepada  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  secara  kewenangan langsung  atau  kepada  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  secara  tugas  pembantuan. Diskriminasi  kedua  terlihat  jika  dilakukan  perbandingan  status  pelabuhan  yang  ada  di wilayah  Kota  Tanjungpinang  antara  dokumen  Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional  2013 sesuai  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KP  414  Tahun  2013  tentang  Penetapan Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional  dengan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  KP  432  Tahun  2017  tentang  Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional.  Dalam RIPN  2013  Pelabuhan  Tanjungpinang,  Tanjung  Mocoh  dan  Dompak  berstatus  Pelabuhan Pengumpul  (2015-2030)  sedangkan  dalam  RIPN  2017  Pelabuhan  Dompak  berubah  (turun status)  menjadi  Pelabuhan  Pengumpan  Regional  (2017-2037). Kemudian dalam RIPN 2013 Pelabuhan  Pelantar  II,  Seijang,  Tanjung  Unggat  dan  Tanjung  Geliga  berstatus  Pelabuhan Pengumpan  Regional  (2015-2030),  namun  dalam  RIPN  2017  keempat  Pelabuhan  tersebut berubah (turun status) menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal (2017-2037). Dengan  kata  lain,  menurut  pemerintah  pusat,  khususnya  Dirjen  Perhubungan  Laut, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Tanjungpinang, selain empat pelabuhan yang masuk dalam  Rencana  Induk  Pelabuhan  Tanjung  Pinang  justru  tidak  akan  berkembang. Kenyataannya  selain  Pelabuhan  eksisting  seperti  Pelantar  II  (Kuala  Riau),  Sei  Jang  dan Tanjung  Unggat  yang  nyatanya  semakin  meningkat  volume  dan  trafiknya,  muncul  pula pelabuhan  Kampung  Dompak  Lama  (Merbau)  yang  melayani  trayek  pelayaran  rakyat. Keseluruan  poin  dalam  sub  bagian  ini  menunjukkan  ketidakharmonisan  antara  dokumen perencanaan dan tata kelola pelabuhan pemerintah pusat dengan kondisi nyata di daerah.

## KESIMPULAN
Karakteristik  sosio-ekonomi  dan  sejarah  Kota  Tanjungpinang  adalah  bandar perdagangan maritim dunia pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga. Oleh karena  itu  karakter  yang  sama  harus  diwarisi  kedalam  visi  dan  misi  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  untuk  dapat  meningkatkan  perekonomian  dan  menjalankan  pembangunan Kota  Tanjungpinang  sebagai  “Kota  yang  Maju,  Berbudaya  dan  Sejahtera  dalam  Harmoni Kebhinekaan  Masyarakat  Madani”.  Penelitian  ini  menganalisis  kebijakan-  kebijakan  tata kelola  kepelabuhanan  dari  level  nasional  sampai  ke  level  lokal.  Ditemukan  banyak  aspek ketidakharmonisan  antar  peraturan  perundang-undangan  dengan  kondisi  eksisting  di lapangan. Demikian pula pelaksanaan tata kelola belum mengedepankan semangat integrasi yang dihadirkan konsep maritime governance .

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.  (2007). Fostering innovation and  collaboration. Medical device technology , 18 (1), 52-53.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory , 18 (4), 543-571.
Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.
Cronin Jr, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of marketing , 56 (3), 55-68.
Cullen, F. T., & Gendreau, P. (2000). Assessing correctional rehabilitation: Policy, practice, and prospects. Criminal justice , 3 (1), 299-370. Dwiyanto,  A.  (2018). Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli  Inklusif  Dan  Kolaborasi .  UGM PRESS.
Imperial,  M.  T.  (2005).  Using  collaboration  as  a  governance  strategy:  Lessons  from  six watershed management programs. Administration & Society , 37 (3), 281-320. Mimicopoulos,  M.,  Kyj,  L.,  Sormani,  N.,  Bertucci,  G.,  &  Qian,  H.  (2007).  Public  governance indicators: A literature review. New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs . Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. O'Flynn,  J.,  &  Wanna,  J.  (2008). Collaborative  Governance:  A  new  era  of  public  policy  in Australia? (p. 201). ANU Press.
Olsson,  P.,  Folke,  C.,  &  Hahn,  T.  (2004).  Social-ecological  transformation  for  ecosystem management: the development of adaptive co-management of a wetland landscape in southern Sweden. Ecology and society , 9 (4). Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik, cetakan kedua. Bandung: Alfabeta, CV . Roe, M. (2012). Maritime governance and policy-making . Springer Science & Business Media.
Sinambela,  L.  (2011).  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi (CetakanKeenam). BumiAksara. Jakarta . Stoker,  G.  (1998).  Governance  as  theory:  five  propositions. International  social  science journal , 50 (155), 17-28.
Tjiptono,  F.  (2015).  Strategi  Pemasaran  (Cetakan  Keempat  ed.). Yogyakarta:  Penerbit  CV. Andi Offset . Villanueva,  L.  F.  A.  (2015).  The  New  Public  Governance?  Emerging  perspectives  on  the theory  and  practice  of  public  governance. Journal  of  Public  Governance  and  Policy: Latin American Review , 1 (1), 126-134.