Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2019
PENDAPAT IMAM SYᾹFI ʻ Ī TENTANG PENANGGUHAN
HARTA WARISAN ORANG HILANG (Studi Kitab al-Umm )
Faslul Rahman Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang r_faslul@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  atas  perbedaan  pendapat  Imam  Syāfıʻī  dan  Imam mazhab  lainnya  mengenai  warisan  orang  hilang.  P ara  ulama  berbeda  pendapat sampai  kapan  penangguhan  dilakukan,  apakah  ditetapkan  berdasarkan  perkiraan waktu  saja  atau  diserahkan  kepada  ijtihad  hakim.  Ada  dua  pertimbangan  hukum dapat  digunakan  dalam  mencari  kejelasan  status  hukum  orang  yang  hilang  ini. Melalui teknik analisis data yang mencakup content analysis (analisis isi), pendapat Imam Syāfıʻī tentang  warisan  orang  hilang  yaitu  hartanya  tidak  boleh  dibagikan terlebih dahulu sebelum diketahui dengan yakin oleh ijtihad hakim di setiap tempat akan meninggalnya orang hilang tersebut.
Kata Kunci: Penangguhan Harta Warisan, Mafqud.

## A. Pendahuluan
Hukum  kewarisan    dalam  Islam  mendapat    perhatian  besar,  karena pembagian  warisan  sering  menimbulkan akibat-akibat  yang  tidak  menguntungkan bagi  keluarga  yang  ditinggal  mati  pewarisnya.  Naluriah  manusia  yang  menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk  mendapatkan  harta  benda  tersebut,  termasuk  di  dalamnya  terhadap  harta yang  peninggalan  harta  pewarisnya  sendiri.  Kenyataan  demikian  telah  ada  dalam sejarah  umat  manusia  hingga  sekarang  ini.  Terjadinya  kasus-kasus  gugat  waris  di pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini 1
Hukum  kewarisan  sebagai  satu  pernyataan  tekstual  yang  tercantum  dalam al-Qur’ān merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap Muslim untuk mewujudkan  dalam  kehidupan  sosial.  Sebagai  ajaran  yang  universal,  hukum kewarisan  Islam  mengandung  nilai-nilai  abadi  dan  unsur  yang  berguna  untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu 2
لىأ نيب لاملا اومسقأ ملس و ويلع للها ىلص للها لوسر لاق :لاق ونع للها يضر سابع نبا نع هاور( .للها باتك ىلع ضئارفلا
)ملسم
Artinya: Dari Abbās r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda:“Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur’ān)”. (HR. Muslim).
Hadis  di  atas  menjelaskan  betapa  pentingnya  al-Qur’an  sebagai  sumber
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo, 1998), Cet. Ke-3, h. 355 2 Idris Djakfar. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, h. 1.
dalam hukum warisan, namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum  waris  yang  tidak  tercantum  dalam  al-Qur’ān  sehingga  menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum fikih, diantaranya adalah warisan orang yang hilang (mafqūd).
Pusaka  orang  yang  hilang (mafqūd) ialah  pusaka-mempusakai  terhadap orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui kabar beritanya, domisilinya, dan matinya, yaitu apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia 3
Para  ulama  sepakat  menetapkan  bahwa  harta  dari  pewaris  yang  hilang ditahan  dulu  sampai  ada  berita  yang  jelas.Namun,  para  ulama  berbeda  pendapat sampai  kapan  penangguhan  dilakukan,  apakah  ditetapkan  berdasarkan  perkiraan waktu  saja  atau  diserahkan  kepada  ijtihad  hakim.  Ada  dua  pertimbangan  hukum dapat  digunakan  dalam  mencari  kejelasan  status  hukum  orang  yang  hilang  ini, diantaranya; Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syarīʻah Islam, misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian dari orang yang adil lagi terpercaya. Jika demikian hal nya, maka si mafqūd sudah hilang status mafqūd nya, ia ditetapkan  seperti  orang  yang  mati  haqiqi  sejak  diputuskan;  Berdasarkan  batas waktu lamanya kepergian 4 .
Untuk  menentukan  hidup  atau  matinya  orang  yang  hilang,  para  ulama berbeda  pendapat:  Imam  Abū  Hanīfah  berpendapat  bahwa  seseorang  yang  hilang dianggap  sudah  meninggal  dunia  diukur  dengan  jangka  waktu  harus  melewati waktu 90 tahun atau melihat teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah mati, dan  penetapan  kematiannya  itu  hanya  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  pengadilan; menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, Imam Syāfıʻī menjelaskan dari pendapatnya Umar  ibn Khaṭṭāb  bahwa  tenggang  waktu  yang  diperbolehkan  untuk memberikan vonis kematian kepada si Mafqūd ialah 4 tahun, maka dengan adanya keputusan hakim tersebut harta si Mafqūd itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai  dengan  ketentuannya.  Pendapat  ini  beliau istinbaṭ kan  dari  perkataan Sayyidina Umar r.a dalam kitab al-Umm sebagai berikut:
دتعت ّمث نينس عبرأ رظتنت اهّنإف وى نيأ ردت ملف اهجوز تدقف ةأرما امّيأ : لاق باّطخلا نب رمع ّنأ بّيسملا نب ديعس نب ىيحي نع )ىعفاّشلاو ىراخبلا هاور( ّلحت ّمث ارشعو رهشأ ةعبرأ
Artinya: Dari  Yahyā  bin  Saʻid  bin  Musayyab  bahwasanya Umar  bin Khaṭṭāb berkata;  setiap  perempuan  yang  ditinggalkan  pergi  oleh  suaminya  yang
3 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT Al-Ma’arif , 1981), h. 504.
4 Idris Djakfar. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, h. 52.
tiada  mengetahui  di  mana  suaminya,  maka  ia  diminta  menanti  4  (empat) tahun.  Kemudian  setelah  itu  beriddah  4  bulan  10  hari  dan  kemudian  ia menjadi halal (HR. Bukhāri dan Syāfıʻī) 5
Imam  Mālik  berpendapat  bahwa  menganggap  orang  yang  hilang  itu  wafat, dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  hartanya  adalah  pada  umur  kebanyakan manusia, yaitu 70 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis:
نع )وجام نبا هاور(.نيعبسلا ىلا نيتسلا نيب ام ىتما رامعا :لاق ملس و ويلع ىلص للها لوسر نا ةريرى ىبأ
Artinya : Dari  Abū  Hurairah,  bahwasanya  Rasulullah  s.a.w  bersabda:  “umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh (tahun)”. (HR. Ibnu Mājah) 6
Orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu  peperangan,  tenggelam  waktu  pelayaran  atau  pesawat  jatuh  dan  temannya ada  yang  selamat),  maka  orang  yang  hilang  harus  diselidiki  selama  4  tahun,  jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini dipegang oleh  ulama-ulama  Hanabilah.  Sedangkan  apabila  kehilangan  tersebut  bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau)  ulama  Hanabilah  berbeda  pendapat,  yaitu;  menunggu  sampai  90  tahun sejak ia dilahirkan atau diserahkan kepada ijtihad hakim.
Menurut  ketentuan  ilmu  ushul  fikih,  harta  bagi  orang  yang Mafqūd yang belum  ditentukan  orang  ini  meninggal  dunia  atau  hidup,  masih  tetap  belum  boleh diwarisi,  karena  orang  itu  masih  dipandang  hidup.  Sehingga  hartanya  masih  tetap miliknya.Lain  halnya  kalau  orang  tadi  dinyatakan  meninggal  dunia  oleh  hakim berdasarkan  bukti-bukti  yang  kuat,  maka  hartanya  dapat  dibagikan  kepada  ahli warisnya yang berhak.Ahli waris yang berhak itu ahli waris yang masih hidup pada waktu orang yang Mafqūd itu meninggal dunia.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan mempelajari  dan  menelaah  bahan-bahan  tertulis,  seperti  buku,  majalah,  jurnal, skripsi, dan sumber data yang terkait dengan pendapat Imam Syāfıʻī dalam kitab al- Umm. Penelitian ini bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan.Sehingga memperoleh data- data yang diperlukan.
Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang diambil berkaitan dengan  judul  dan  pembahasan  ini,  yakni  kitab al-Umm yang  dikarang  oleh  Imam Syāfıʻī.  Sumber  data  sekunder,  yaitu  data  yang  mendukung  sumber  primer,  yakni
5 Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut: Daar al-Wafa, 2001), Jilid 5, h. 153-154.
6 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beiirut: Darul Fikri, 1992), h. 1415.
dari  buku-buku  seperti Minhᾱjul  Muslim,  Bidayatul  Mujtahīd ,  skripsi,  jurnal,  dan sumber  informasi  yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sumber  Data Tersier yakni terdiri dari kamus dan ensiklopedi.
Sementara  itu,  metode  analisis  data  yang digunakan Content  Analisis ,  yaitu menganalisis data dalam upaya relevan sebagai dasar bagi peneliti untuk mengkaji teori dan mencari hubungan content fungsional dengan tema penelitian.
C. Kajian Pustaka

## 1. Kewarisan Orang Hilang
Orang hilang adalah seseorang yang lama hilang tidak diketahui keadaannya sehingga  tidak  diketahui  apakah  dia  masih  hidup  atau  sudah  mati.  Penjelasan mengenai orang hilang terdapat dua sisi 7
a. Orang  lain mewarisi  harta  orang  hilang; Terkadang,  orang  yang  hilang,  namun apakah  harta  itu  boleh  diwarisi  atau  tidak?  Asal  hukumnya,  orang  yang  hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang  ditinggalkan  masih  tetap  menjadi  miliknya  dan  harus  dipelihara  sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup,  sebelum  hakim  memutuskan  kematiannya,  harta  tersebut  harus diserahkan  kepadanya.  Kalau  ada  yang  mengambil  hartanya  tanpa  hak,  orang yang  mengambil  itu  harus  mengembalikan  atau  menggantinya.  Apabila kematiannya  sudah  jelas  dan  ada  buktinya  atau  ada  surat-surat  resmi  yang menegaskan  kematiannya,  kematiannya  itu  adalah  kematian  yang  hakiki.  Oleh sebab  itu,  ahli  warisnya  boleh  mewarisi  terhitung  mulai  tanggal  kematiannya. Namun, jika tidak diketahui hidup atau matinya, dan keadaan itu terus berlanjut, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari hakim yang berhak mengeluarkan keputusan atau kematiannya.
b. Orang  hilang  mewarisi  harta  orang  lain;  Apabila  orang  yang  hilang  belum diketahui  secara  pasti,  apakah  ia  masih  hidup  atau  sudah  mati,  tidak  dapat diputuskan  bahwa  ia  tidak  dapat  mewarisi  karena  ada  kemungkinan  ia  masih hidup  atau  sudah  meninggal,  dan  tidak  dapat  diputuskan  bahwa  ia  dapat mewarisi  karena  ada  kemungkinan  ia  sudah  meninggal.  Oleh  karena  itu, pembagian  harta  waris  harus  ditangguhkan  sampai  keberadaan  orang  hilang diketahui.  Adapun  kemungkinan-kemungkinan  orang  yang  hilang  sebagai berikut:
7 Muhammad Muhyidin, Panduan Waris Empat Madzhab, (Pustaka Al-Kautsar 2009), Cet. Ke 1, h. 266.
1) Apabila  orang  yang  hilang  diketahui  masih  hidup,  ia  boleh  mengambil haknya dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya
2) Apabila orang hilang diketahui  telah wafat setelah muwarriṡ meninggal dan ada bukti yang dapat diterima syara’, harta yang ditinggalkannya dan bagian atas  harta  waris  digabungkan,  kemudian  dibagikan  kembali  untuk  ahli warisnya yang masih hidup.
3) Apabila  bukti  yang  dapat  diterima  syara’,  jelas  menyebutkan  bahwa  orang yang hilang meninggal sebelum muwarriṡ wafat, orang yang hilang itu tidak berhak  mendapatkan  apa-apa  dari  harta  waris  yang  ditangguhkan pembagiannya.  Kemudian,  harta  waris  yang  ditangguhkan  pembagiannya dibagikan untuk ahli waris lain, dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang itu diserahkan kepada ahli warisnya untuk dibagikan.
4) Apabila orang yang hilang tidak diketahui dengan pasti kapan kematiannya, sebelum  atau  sesudah muwarriṡ wafat,  dia  tidak  dapat  mewarisi  karena masih ada keraguan di sana.
5) Apabila hakim memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang  hilang  meninggal,  orang  itu  dianggap  meninggal  terhitung  sejak  ia hilang.  Oleh  karena  itu,  ia  tidak  dapat  mewarisi  harta  yang  ditangguhkan pembagiannya, dan semuanya dikembalikan kepada ahli waris.
Sementara  itu,  ahli  waris  yang  hidup  ketika  seseorang  hilang, mendapatkan bagian yang paling kecil dari dua kemungkinan cara menghitung pembagian harta waris, sampai keberadaan orang yang hilang itu jelas. Adapun kemungkinan-kemungkinan kondisi yang dihadapi ahli waris itu ada tiga, yakni sebagai berikut:
1) Dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak mewarisi dalam kondisi yang lain. Oleh karena itu, ahli waris yang demikian tidak mendapatkan apa-apa.
2) Bagian warisannya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruh, ketika orang yang hilang itu masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapatkan bagiannya secara sempurna.
3) Bagian  warisannya  berubah-ubah  atau  terpengaruh,  ketika  orang  yang hilang  itu  masih  hidup  atau  sudah  meninggal.  Keadaan  ini,  ahli  waris  yang demikian  diberikan  bagiannya  yang  paling  sedikit  berdasarkan  dua kemungkinan cara menghitung pembagian harta waris, sampai ada kejelasan tentang orang yang hilang itu.
2. Keadaan Orang yang Hilang (Mafqūd)
a. Keadaan Pertama
Orang yang hilang diperkirakan selamat, diantaranya adalah orang yang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezki, orang yang pergi bertamasya, berdagang atau menuntut  ilmu.  Kondisi  yang  demikian,  tenggat  waktu  yang  akan  diputuskan  oleh hakim  mengenai  kematiannya  diserahkan  kepada wali  al-Amr atau  orang  yang mewakilkannya. Itu pun dilakukan setelah penyelidikan dan pencarian orang yang hilang,  untuk  mengetahui  dengan  pasti  apakah  ia  masih  hidup  atau  sudah meninggal, sudah dilakukan secara optimal.

## b. Keadaan Kedua
Orang  yang  hilang  diperkirakan  tidak  selamat  atau  meninggal,  di  antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan atau  perampokan,  orang  yang  pergi  perang  dan  lainnya.  Kondisi  yang  demikian, seluruh  kerabatnya  diharuskan  menunggu  selama  empat  tahun  sejak  orang  itu hilang.  Apabila  dalam  tenggat  waktu  itu  tepat  tidak  ada  kabar,  hakim  boleh memberikan keputusan mengenai kematiannya, dan orang itu dianggap meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.

## 3. Cara Pembagian Harta Waris Ketika di antara Ahli Waris Ada yang  Hilang
Apabila  dalam  persoalan  waris  ada  orang  yang  belum  diketahui keberadaannya,  masalah  ini  dapat  diselesaikan  dengan  dua  cara,  karena  ada  dua kemungkinan. Pertama, orang  yang  hilang  diperkirakan  masih  hidup,  dan kedua, orang yang hilang diperkirakan sudah meninggal.
a. Contoh pertama; Ahli  waris  terdiri  dari  paman  dan  anak  laki-laki  yang hilang. Harta warisan sebesar Rp. 100 juta. Tentukan bagian mereka?
1) Jika mafqūd diperkirakan masih hidup.
Paman mahjub terhalang oleh anak.
Anak laki-laki ashabah 1 x 100 juta = Rp. 100 juta
2) Jika mafqūd diperkirakan sudah mati.
Paman aṣᾱbah 1x 100 juta = Rp. 100 juta.
Anak laki-laki sudah mati.
oleh  karena  itu,  menurut  ketentuan,  harta  warisan  belum  dapat  dibagikan sampai jelasnya wafatnya mafqūd
b. Contoh kedua; Ahli  waris  terdiri  dari  istri,  ibu,  dan  saudara  laki-laki sekandung yang hilang. Harta warisan sebesar Rp. 360 juta. Tentukan bagian mereka?
1) Jika mafqūd diperkirakan masih hidup.
Istri 1/4 karena tidak ada anak.
Ibu 1/3 tidak ada anak dan saudara ada satu.
Saudara laki-laki sekandung aṣᾱbah. Asal masalah 12 Istri ¼ 3/12  x  360  juta =   90 juta Ibu 1/3 4/12  x  360  juta = 120 juta Saudara  laki-laki sekandung Aṣᾱbah 5/12  x  360  juta = 150 juta 2) Jika mafqūd diperkirakan sudah meninggal
Istri 1/4 karena tidak ada anak.
Ibu 1/3 tidak ada anak dan saudara ada satu. Saudara laki-laki sekandung aṣᾱbah Asal masalah 12 Istri ¼ 3/12  x  360  juta =   90 juta Ibu 1/3 4/12  x  360  juta = 120 juta Saudara  laki-laki sekandung Aṣābah/Mati 5/12  x  360  juta = 150 juta/tidak dapat
Masalah ini menjadi radd. Sisanya itu berhak dimiliki ibu, karena istri tidak menerima radd. Oleh  karena  itu,  harta  warisan  sebesar  150    juta  harus  ditahan sampai kepastian wafatnya jelas. Jika ternyata sudah mati, harta tersebut milik ibu.

## C. Pembahasan dan Hasil
1. Pendapat  dan Istinbaṭ Imam  Syāfıʻī  tentang  Penangguhan  Harta  Warisan Orang Hilang
Sebelumnya  telah  peneliti  jelaskan  tentang  pendapat  Imam  Syāfıʻī,  yaitu warisan  orang  yang  hilang (mafqūd), menurut  Imam  Syāfıʻī  bahwa,  orang  yang hilang  dalam  waktu  yang  lama  dan tidak diketahui  kabar  beritanya,  apakah  orang tersebut masih hidup atau sudah mati, maka orang tersebut harus dihukumi masih hidup  sampai  diketahui  dengan pasti  bahwa  orang  tersebut sudah  mati,  dan  tidak boleh menghukumi kematian sesorang kecuali dengan yakin 8
8 Abi Hasan Ali, Al-Khaw Al-Kabir, (Baerut-Libanon: Darul Kutub Alamiah, tt),  juz. 7, hlm. 88.
Apabila  belum  diketahui  dengan  yakin  tentang  kematiannya,  maka  wajib menunda  dulu  kepemilikan  hartanya  sampai  batas  waktu  yang  telah ditentukan.Apabila  masa  tidak  boleh  memberikan  penghidupan  kepada Mafqūd sudah  berlalu,  maka  hartanya  dibagikan  kepada  ahli  warisnya  yang  masih  hidup. Jika  ahli  waris  dari  si  mafqud  itu  sudah  meninggal  dunia,  maka  harta  warisan Mafqūd itu harus ditunda sampai ada kejelasan tentang perkaranya; yaitu kalau dia itu  masih  hidup,  ketika  si Mafqūd mati,  maka  dia termasuk  sebagai  ahli  waris dan jika ia sudah mati sebelum si Mafqūd itu mati, maka dia tidak termasuk ahli waris, sehingga begiannya diberikan kepada ahli waris yang lain.
Imam  Syāfıʻī  dalam  kitab  a l-Umm menjelaskan  bahwa  tidak  ada  warisan sebelum  orang  yang  mewarisi  (pewaris)  itu  meninggal  dunia.Apabila  meninggal dunia,  maka  waris  itu  ada.Sebab  orang  hidup  itu  berbeda  dengan  orang  mati. Mengenai  orang  hilang  menurut  Imam  Syāfıʻī,  hartanya  tidak  boleh  dibagikan terlebih  dahulu  sebelum  diketahui  dengan  yakin  akan  meninggalnya Mafqūd tersebut 9
Menentukan  tenggang waktu yang dijadikan  ukuran seseorang  yang  hilang tersebut  masih  dalam  keadaan  masih  hidup  atau  sudah  mati,  Imam  Syāfıʻī menjelaskan  dari  pendapatnya  Umar  ibn  Khaṭṭāb  bahwa  tenggang  waktu  yang diperbolehkan untuk memberikan vonis kematian kepada si Mafqūd ialah 4 tahun.
Maka dengan adanya keputusan hakim tersebut harta si Mafqūd itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya.
Hal ini sesuai dalam kitab al-Umm disebutkan:
دتعت ّمث نينس عبرأ رظتنت اهّنإف وى نيأ ردت ملف اهجوز تدقف ةأرما امّيأ : لاق باّطخلا نب رمع ّنأ بّيسملا نب ديعس نب ىيحي نع )ىعفاّشلاو ىراخبلا هاور( ّلحت ّمث ارشعو رهشأ ةعبرأ
Artinya: Dari Yahyā bin Saʻīd bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khaṭṭāb berkata; “Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tiada mengetahui di mana  suaminya,  maka  ia  diminta  menanti  4  (empat)  tahun.  Kemudian  setelah  itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal.” (HR. Bukhāri danSyāfıʻī) 10
Pada kitab Mugni Muḥtaj disebutkan:
وتومب مكحي و ىضاقلا دهتجيف اهقوف وّنأ  نّظلا ىلع بلغي ةّدم ىضمت وأ وتومب ةنيب موقت ىّتح ولام كرت هربخ عطقناو دقف وأ رسأ نمو مكحلا تقو وثري نم ولام ىطعي ّمث
Artinya  :  “Orang  yang  ditahan  atau  orang  yang  putus  kabar  beritanya  dan meninggalkan  harta  maka  hartanya  ditunda  (tidak  dibagi)  sampai  ada  kejelasan tentang  kematiannya  atau  dalam  waktu  yang  lama  sehingga  diperkirakan  sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqūd sudah mati kemudian hartanya
9 Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut: Daar al-Wafa, 2001), juz 3, h. 78
diberikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut.” 11
Pada kitab ini dijelaskan pula:
يف طوحلأاب لمع ثري دق وأ ثري َلامح فّلخ ولو ءاوسلأاب نيرضاحلا يف انلمعو وتّصخ انفقو دوقفملا وثري نم تام ولو ريغ ّقحو وّقح ه Artinya  :  “Apabila  ahli  waris  orang  yang  menghilang  itu  meninggal,  maka harta  bagiannya  ditangguhkan  dulu  dan  memberikan dulu  bagian  dari  ahli waris  yang  ada  dengan  sama  (sesuai  dengan  ketentuannnya)  dan  apabila meninggalkan  ahli  waris  dalam  keadaan  hamil,  maka  warisannya  harus dibagi  dengan  hati-hati  antara  haknya  orang  yang  hamil  dengan  hak anaknya.”
Syarah  dari  matan  di  atas  dijelaskan  bahwa  apabila  seorang  itu Mafqūd dengan putus kabar beritanya, maka hartanya harus ditunda (tidak dibagi) terlebih dahulu,  sehingga  ada  tanda-tanda  yang  terang  tentang  meninggalnya  dengan menghitung umurnya yang sudah berlalu mulai dari kelahirannya yang diperkirakan tidak  akan  hidup  lagi  di  atas  umur  itu.  Apabila  begitu  maka  hartanya  dapat diberikan  kepada  orang  yang  mempunyai  haknya  (ahli  waris),  apabila  orang  yang hilang  itu  meninggal  sebelum  ada  tanda-tanda  atau  ketetapan  hukum  dari  hakim, sekalipun tidak lama dari ketetapan itu, maka tidak boleh dibagikan warisan itu dari si Mafqūd itu, karena dia meninggal masih dalam zaman yang diperkirakan tadi.
Apabila  ahli  waris  itu  meninggal  terlebih  dahulu,  maka  harta  bagiannya ditinggalkan  dulu  dan  memberikan  dulu  bagian  dari  ahli  waris  yang  lain  dengan sama  (sesuai  dengan  ketentuannya)  dan  apabila  meninggalkan  ahli  waris  dalam keadaan  hamil,  maka  warisannya  harus  dibagikan  dengan  hati-hati  antara  haknya orang yang hamil dengan hak anak-anaknya.
Para  fuqaha  dalam  kitab-kitab  fikih  telah  menetapkan  bahwa  orang  yang hilang (mafqūd) adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yang cukup lama,  sehingga  tidak  diketahui  apakah  orang  tersebut  masih  hidup  atau  sudah mati.Untuk  menentukan  kematiannya  itu  para  ulama  sepakat  bahwa  yang  berhak menetapkan  tentang  kematian  orang  yang  hilang  itu  adalah  seorang  hakim,  akan tetapi jangka waktu yang dijadikan patokan hakim dalam menentukan putusan itu, ulama’ mazhab mengalami perbedaan, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing.
Menurut peneliti bahwa penentuan orang hilang (mafqūd) apakah ia masih hidup  atau  sudah  mati  lebih  tepat  dan  lebih  simpatik  bila  ia  diserahkan  kepada pendapat  hakim,  lebih-lebih  pada  zaman  sekarang  yang  lebih  mudah  untuk mengetahui  keadaan  orang-orang  yang  hilang.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan dalam kitab Mugni Muḥtaj:
11 Muhamad Syamsuddin, Mugni Muhtaj, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), juz, 4. h. 48.
وتومب مكحي و ىضاقلا دهتجيف اهقوف وّنأ  نّظلا ىلع بلغي ةّدم ىضمتوا وتومب ةنيب موقت ىّتح ولام كرت هربخ عطقناو دقف وأ رسأ نمو مكحلا تقو وثري نم ولام ىطعي ّمث
Artinya :  “Orang  yang  ditahan  atau  orang  yang  putus  kabar  beritanya  dan meninggalkan  harta  maka  hartanya  ditunda  (tidak  dibagi)  sampai  ada kejelasan  tentang  kematiannya  atau  dalam  waktu  yang  lama  sehingga diperkirakan  sudah  mati  dan  hakim  telah  memutuskan  bahwa  si  mafqūd sudah mati kemudian hartanya diberikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut.”
keterangan  di  atas,  apabila  seseorang  yang  hilang  dalam  waktu  yang  lama sehingga  tidak  jelas  apakah  ia  masih  hidup  atau  sudah  mati,  maka  hartanya ditangguhkan  terlebih  dahulu  sampai  ada  kepastian  tentang  kematiannya.  Akan tetapi, penetapan kematiannya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan hakim  (keputusan  lembaga  peradilan) 12 .Oleh  karena  itu  seseorang  yang  hilang dalam  waktu  yang  lama,  menurut  peneliti    penetapan  kematiannya  seseorang  itu hanya  dapat  dilakukan  oleh  keputusan  hakim  (keputusan  lembaga  peradilan) pendapat peneliti tersebut ternyata ada kesesuaian dengan ketentuan Mafqūd yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
KHI  Pasal  96  ayat  2  disebutkan:  “Pembagian  harta  bersama  bagi  seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian  matinya  yang  hakiki  atau  matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan pengadilan agama” 13
Adapun  mengenai  jangka  waktu  yang  dapat  dijadikan  ukuran  menentukan orang yang hilang tersebut sudah meninggal atau masih hidup, peneliti sependapat dengan  pendapatnya  Imam  Syāfıʻī  bahwa  orang  yang  hilang (mafqūd) boleh diputuskan kematiannya oleh hakim setelah 4 tahun.
Imam Syāfıʻī berdalil dari perkataan Sayyidina Umar r.a yang mengatakan:
دتعت ّمث نينس عبرأ رظتنت اهّنإف وى نيأ ردت ملف اهجوز تدقف ةأرما امّيأ : لاق باّطخلا نب رمع ّنأ بّيسملا نب ديعس نب ىيحي نع )ىعفاّشلاو ىراخبلا هاور( ّلحت ّمث ارشعو رهشأ ةعبرأ
Artinya: Dari  Yahyā  bin  Saʻīd  bin  Musayyab  bahwasanya Umar  bin Khaṭṭāb berkata;  setiap  perempuan  yang  ditinggalkan  pergi  oleh  suaminya  yang tiada  mengetahui  di  mana  suaminya,  maka  ia  diminta  menanti  4  (empat) tahun.  Kemudian  setelah  itu  beriddah  4  bulan  10  hari  dan  kemudian  ia menjadi halal (HR. Bukhāri danSyāfıʻī)
Keterangan di atas, bahwa Imam Syāfıʻī membolehkan seorang hakim dalam memutuskan orang yang hilang (mafqūd) setelah 4 tahun.
12 Surawardi, Hukum Waris Islma, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 64.
13 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Banjarmasin: Depag, 1992), h.136

## 2. Posisi  Pendapat  Imam  Syāfıʻī  tentang  Penangguhan  Harta  Warisan  Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Islam
Menyangkut  status  hukum  orang  yang  hilang  ini  para  ahli  hukum  Islam menetapkan  bahwa:  Istri  orang  yang  hilang  tidak  boleh  dikawinkan;  Harta  orang yang  hilang  tidak  boleh  diwariskan;  Hak-hak  orang  yang  hilang  tidak  boleh dibelanjakan atau dialihkan.
Ketidakbolehan  ketiga  hal  tersebut  di  atas  sampai  orang  yang  hilang tersebut  diketahui  dengan  jelas  statusnya,  yaitu  apakah  ia  dalam  keadaan  masih hidup  atau  sudah  meninggal  dunia.  Dan  apabila  statusnya  masih  diragukan  maka statusnya masih dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sesudah mati hanyalah hakim 14
Ada dua pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan kejelasan status hukum kematian dari Mafqūd , yaitu:
a. Berdasarkan  bukti-bukti  autentik  yang  dapat  dibenarkan  syara’  sebagai landasan  untuk  menentukan  hukum  kematian Mafqūd .  Sebagaimana  dalam kaidah uṣul fikih:
ةنياعملاب تباّثلاك ةنيبلاب تباّثلا
Artinya: Yang tetap berdasaran bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan.
Jadi  misalnya  ada  orang  yang  adil  dan  dapat  dipercaya  untuk  memberikan kesaksian  bahwa  si  fulan  yang  hilang  ( al-Mafqūd )  telah  meninggal  dunia,  maka hakim  dapat  menjadikan  dasar  persaksian  tersebut  untuk  memutuskan  status kematian al-Mafqūd .Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki sejak diputuskan oleh hakim.
Pada kepastiannya sebagai al-Muwariṡ jika hakim telah memutuskan hukum, maka  harta  kekayaannya  dapat  dibagi  kepada  ahli  warisnya.  Karena  keputusan hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  perlu  dihormati  dan dilaksanakan 15
b. Berdasarkan  batas  waktu  lamanya  kepergian al-Mafqūd .  Pertimbangan  dan upaya  hukum  demikian  memang  tidak  cukup  kuat  secara  hukum,  akan  tetapi sebagian  dapat  diterima  dan  mempunyai  referensi  atau  acuan  hukum  sebagai berikut:
Imam Syāfıʻī berdalil dari perkataan Sayyidina Umar r.a yang mengatakan:
دتعت ّمث نينس عبرأ رظتنت اهّنإف وى نيأ ردت ملف اهجوز تدقف ةأرما امّيأ : لاق باّطخلا نب رمع ّنأ بّيسملا نب ديعس نب ىيحي نع
14 Suhrawardi, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 63.
15 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo 1998), h. 166.
ّلحت ّمث ارشعو رهشأ ةعبرأ )ىعفاّشلاو ىراخبلا هاور(
Artinya: Dari Yahyā bin Saʻīd bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khaṭṭāb berkata; setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tiada mengetahui di mana  suaminya,  maka  ia  diminta  menanti  4  (empat)  tahun.  Kemudian  setelah  itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal (HR. Bukhāri danSyāfıʻī).
Penjelasan di  atas,  untuk  menetapkan status  hukum al-Mafqūd ,  diserahkan kepada  ijtihad  hakim  dalam  memutuskan  hukum.Sudah  barang  tentu  dalam perspektif  hukum  formil,  maka  ahli  waris  yang  mengajukan  permohonan  tentang status al-Mafqūd ,  mengingat  posisi  hakim  adalah  pasif.Artinya  menunggu  inisiatif dari  pihak  yang  berperkara  yaitu  ahli  waris  yang  ada  dan  berkepentingan  dengan keberadaan al-Mafqūd .
Era  informasi  dan  teknologi  modern  seperti  sekarang  ini,  pertimbangan  di atas  perlu  diteliti  efektivitasnya  kembali.  Fasilitas  penerangan  baik  melalui  media cetak  maupun  media  elektronik  yang  sudah  tentu  akan  membantu  tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status pewaris yang hilang.

## D. Kesimpulan
Imam  Syāfıʻī  berpendapat  bahwa    orang  yang  hilang (mafqūd) vonis kematiannya  ditetapkan  menurut  ijtihad  hakim  di  setiap  tempat  setelah  menanti selama  empat  tahun  demi  suatu  kemaslahatan.  Imam  Syāfıʻī  menjelaskan pendapatnya  berdasarkan  ijtihad  Umar  ibn  Khaṭṭāb  bahwa  tenggang  waktu  yang diperbolehkan  untuk  memberikan  vonis  kematian Mafqūd ialah  4  tahun,  karena dalam  kasus  ini  sama  sakali  tidak  terdapat  aturan  bakunya  baik  dalam  al-Qur’ān maupun  dalam  hadiṡ.  Imam  Syāfıʻī  berpendapat  berdasarkan  pada  qaul  sahabat, karena qaul sahabat merupakan hasil ijtihad yang secara sah dapat dijadikan contoh dalam menetapkan suatu hukum, karena tidak ada rujukan yang lain.
Posisi istinbaṭ Imam  Syāfıʻī  tentang  penangguhan  harta  warisan  orang hilang bisa diterima, sebab dalam hukum kewarisan Islam untuk menetapkan status hukum al-Mafqūd yaitu  dengan  diserahkan  kepada  ijtihad  hakim  dalam memutuskan  hukum  setelah  adanya  bukti-bukti  dari  orang-orang  yang  adil, terpercaya,  dan  juga  dari  fasilitas  penerangan  baik  melalui  media  cetak  maupun media  elektronik.  Hal  ini  sependapat  dengan  pendapat  Imam  Syāfıʻī  bahwa  orang yang hilang (mafqūd) mengenai tetapnya istri dan hartanya walaupun dalam waktu yang sangat lama, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu hakim dapat memberikan vonis kematian si Mafqūd berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat  dibenarkan  syara’  sebagai  landasan  untuk  menentukan  hukum  kematian Mafqūd . Maka dengan adanya keputusan hakim tersebut bahwa harta orang hilang itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hamid,  Muhammad  Muhyidin, Panduan  Waris  Empat  Mazhab, Pustaka  al- Kautsar, 2009.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Banjarmasin: Depag, 1992.
Alī, Abi Hasan, Al- Khaw al-Kabīr. Baerut-Libanon: Darul Kutub Alamiah, tt
Komite Fakultas Syarī’ah Universitas Al-Azhār Mesir, Hukum Waris. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
Lubis, Suhrawardi K, Komis Simanjutak. Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Mājah, Ibnu. Sunnah Ibnu Mājah, Beirut: Darul Fikri, 1992.
asy- Syāfıʻī, Muhammad bin Idris. Al-Umm, Beirut: Daar al-Wafa, 2001.
Muhammad, Syamsuddin, Mugni Muhtaj, Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris, Bandung: PT Al-Ma’rif, 1981
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo, 1998.
Taufik  Yahya,  Idris  Djakfar. Kompilasi  Hukum  Kewarisan  Islam, Jakarta:  PT  Dunia Pustaka Jaya, 1995.