Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(1), 2023, 164-172 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Analisis Kausalitas Kebebasan Sipil dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Zainuddin 1* , Muhammad Bakri 2 , Muhammad Farras Mufadhdhal 3 1*,2,3 Universitas Serambi Mekkah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
Abstrak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji pengaruh kausalitas  antara kebebasan sipil dengan pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Data  yang  dipergunaka  adalah  data  panel  dari  34  provinsi  yang  ada  di Indonesia  selama  periode  2021  hingga  2019 dan alat  analisis  setelah  dilakukan  uji  pemilihan model  analisis ditetapkan yang baik digunakan alam analisis ini adalah common effect model. Hasil dari analisis ini diadapat bahwa kebebasan sipil signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indoensia, sedangkan, pertumbuhan ekonomi  tidak  signifikan  terhadap  kebebasan  sipil  di  Indoensia.  Kemampuan  kebebasan  sipil  dapat mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,17%  dan  selebihnya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukan dalam analisis ini.
Kata kunci: Kausaliatas; Pertumbuhan Ekonomi; Kebebasan Sipil.
Abstract. The purpose of this analysis is to examine the causal relationship between civil liberties and economic growth in Indonesia. The data used are panel data from 34 provinces in Indonesia from 2021 to 2019, and the analysis  tool  after  testing  the selection  of  suitable  analytical  models  to use  in  this analysis  is  the  common  effects model. The results of this analysis show that while civil liberties are positively important to Indonesia's economic growth, economic growth is not important to Indonesian civil liberties. Civil liberties capacity can affect economic growth by 0.17%, the rest is influenced by other variables not included in this analysis.
Keywords: Causality; Economic Growth; Civil Liberties.
* Author. Email Corresponding: zainuddin@serambimekkah.ac.id *
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.825 Received: 14 October 2022, Revision: 16 November 2022, Accepted: 15 December 2022, Available Online : 1 January 2023. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Demokrasi  memiliki  dampak  positif  pada pertumbuhan  ekonomi  (Qureshi,  Ahsan,  & Wang,  2015).  Namun,  ada  pendapat  yang berbeda  bahwa  demokrasi  tidak  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka pendek  (Arfaoui,  2016),  dan  bahwa  demokrasi memiliki  dampak  positif  pada  pertumbuhan ekonomi  ketika  stabilitas  rezim  dikendalikan (Qureshi  et  al.,  2016).  Selain  itu,  stabilitas politik  berdampak  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Zghidi, 2017).  Lingkungan  politik  yang  stabil merupakan  elemen  yang  sangat  diperlukan untuk  pertumbuhan  ekonomi  (Uddin  et  al., 2017). Kemudian, ketidakstabilan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan geografis, seperti yang dinyatakan oleh (Zallé, 2017) bahwa ketidakstabilan politik yang timbul  di  suatu  negara  tidak  hanya mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  negara tersebut,  tetapi  juga  mempengaruhi  ekonomi negara-negara  tetangga  di  kawasan  geografis terdekat.
Upaya  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  adalah  dengan  sungguh-sungguh menciptakan  aktivitas  ekonomi  yang  dapat bermuara kepada pertumbuhan ekonomi. Salah satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  menciptakan kondisi  demokrasi  yang  semakin  menuju  ke arah  yang  lebih  baik  dari  waktu  ke  waktu,  hal ini  ditandai  dengan  terciptanya  sistem  multi partai  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, terciptanya kemandirian lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang  lebih  baik  dan  penegakan  hukum  yang lebih  baik  dari  waktu  ke  waktu,  serta pemerintah  pusat  memberi  ruang  yang  besar kepada pemerintah daerah dengan diberlakukannya  kebijakan  desentralisasi  fiskal. Desentralisasi  fiskal  itu  sendiri  merupakan memberi  wewenang  yang  luas  kepada pemerintah  subnasional  terutama  dalam  hal penentuan  anggaran  belanjanya  (Zainuddin, Masbar,  Nazamuddin,  &  Nasir,  2017). Desentralisasi  fiskal  juga  bertujuan  seperti untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  lokal dan  mengalokasikan  sumber  daya  secara  lebih efisien  (Jia,  Guo,  dan  Zhang  2014).  Dengan adanya  otonomi  daerah,  maka  kehidupan demokrasi  disetiap  daerah  akan  lebih  baik  dari
waktu ke waktu. Dengan terciptanya demokrasi yang  lebih  baik  di  setiap  daerah  di  Indonesia, maka  diharapkan  dapat  memacu  aktivitas  yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah- pemerintah daerah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor,  diantaranya  dipengaruhi  oleh  keadaan demokrasi  berupa  tingkat  kebebasan  sipil, tingkat  hak-hak  politik  masyarakat,  dan  aspek, seperti yang dinyatakan oleh Ray  (2011) bahwa demokrasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  secara  positif,  dan  adanya  hubungan positif  antara  institusi  politik  (hak  politik  dan kebebasan sipil) dengan pertumbuhan ekonomi (Zouhaier, 2012).
Kebebasan  sipil  yang  terlihta  semakin  menjadi tren  kearah  yang  lebih  baik,  serta  penegakan hukum  di  setiap  daerah  relatif  berjalan memadai.  Namun,  walaupun  terajdi  kebebasan sipil  yang  memadai  tetapi  belum  mampu menciptakan  peningkatan  aktivitas  ekonomi untuk  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  di masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu,  bisa kita  lihat  bahwa  disatu  sisi  perkembangan demokrasi berupa kebebsan sipil terus membaik dari  tahun  ke  tahun  dan  pada  sisi  yang  lain pertumbuhan  ekonomi  sangatlah  lamban. Dengan  demikian,  dalam  analisis  ini  dapat diformulasikan pertanyaan penelitian bagaimanakah hubungan antara kebebesan sipil dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## Tinjauan Literatur

## Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa  teori  pertumbuhan  ekonomi,  seperti teori pertumbuhan klasik dipelopori oleh Adam Smith,  David  Ricardo,  Maltus  dan  Jhon Stuart Mill  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  dipengaruhi  oleh  empat faktor, yaitu: luas  tanah,  jumlah  penduduk,  jumlah  barang dan  modal,  dan  teknologi  yang  digunakan. Selanjutnya,  teori  pertumbuhan  Neo-klasik pertama  sekali  dikembangkan  oleh  Robert Solow  yang  berpendapat  bahwa  pertumbuhan ekonomi  bersumber  dari  pertambahan  dan perkembangan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran  agregat (Simon,  2010).  Model pertumbuhan  Solow  menunjukkan  bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi memengaruhi tingkat ouput perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang
waktu (Mankiw, 2007). Secara matematis model pertumbuhan  ekonomi  yang  dikembangkan oleh Solow adalah Y = f (K, L, A). Dimana, K adalah  faktor  modal; L adalah  faktor  tenaga kerja, dan A adalah faktor teknologi. Sehingga dapat  kita  simpulkan  bahwa  model  ini memasukan  variabel  kemajuan  teknologi  yang ditandai dengan efisiensi tenaga kerja.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  di  ukur oleh  dua  indikator  utama  yaitu  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  untuk  ruang  lingkup nasional  dan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  untuk  ruang  lingkup  regional. Menurut      Mankiw  (2007)  PDB  adalah  nilai pasar  barang  dan  jasa  akhir  yang  diproduksi dalam  perekonomian  selama  kurun  waktu tertentu.  Definisi  PDB  didasarkan  pada  total nilai  pasar  semua  barang  dan  jasa  akhir  yang diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu  (biasanya  satu  tahun),  dan  proses evaluasi  juga  melibatkan  jumlah  nilai  tambah pada  setiap  tahap  produksi  (tahap  peralihan) dari  semua  komoditas  akhir  (barang  dan  jasa) yang  diproduksi  di  suatu  negara  dalam  jangka waktu tertentu secara moneter  (Kira, 2013).
PDRB  suatu  wilayah  berhubungan  dengan demokrasi,  karena  demokrasi  telah  memberi ruang  yang  cukup  besar  pada  kegiatan  yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Sugiyanto, 2013). Di Indonesia demokrasi ditandai dengan adanya  jaminan  hukum  dan  adanya  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan,  seperti  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  (UU)  No.  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pusat  dan  Daerah.  Pilkada  secara langsung  pun  turut  mendukung  mekanisme demokrasi  terutama  di  tingkat  daerah  setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004.

## Demokrasi
Praktek  demokrasi  akan  memberikan  peluang investasi dan kenerja ekonomi suatu wilayah ke arah  yang  lebih  baik  karena  demokrasi  akan menghasilkan kepemimpinan dari hasil pemilihan  rakyat  yang  demokratis  dan  tercipta kebebasan sipil serta terwujudnya kelembagaan yang baik, sesuai yang dinyatakan oleh Gerring et  al.  (2011)  bahwa  demokrasi  mungkin
memiliki  beberapa  efek  positif  langsung misalnya,  stabilitas  yang  lebih  besar  atau  hak kepemilikan yang lebih luas.  Sehingga, dengan paraktek  demokrasi  yang  baik  dan  benar  akan dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi, seperti  yang  dinyakan  oleh  Rachdi  &  Saidi (2015)  bahwa  akuntabilitas  demokratis  akan mengurangi  korupsi  dan  konflik  eksternal karena sistem politik berfungsi dengan baik dan demokrasi dapat memberikan kontribusi positif pada  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  karena pertumbuhan ekonomi membutuhkan perlindungan  jangka  panjang  atas  kebebasan sipil dan politik.
Namun  setiap  Negara  akan  memiliki  pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini  tergantung  pada  praktek  demokrasi  yang dijalankan  di  masing-masing  negara.  Bahwa hubungan  antara  demokrasi  dan  pertumbuhan PDB riil bervariasi dengan tingkat kemampuan kognitif  suatu  negara  Salahodjaev,  (2015). Dengan  praktek  demokrasi  yang  baik,  maka politik  di  suatu  wilayah  akan  stabil  dan  akan tercipta  juga  demokrasi  ekonomi,  sehingga situasi  ini  akan  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  di  wilayah  tersebut,  seperti  yang diungkapkan oleh Rıza (2013) bahwa demokrasi politik  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi transisi  secara  tidak  langsung  melalui  ekonomi demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator  komposit  yang  menunjukkan  tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan  tiga  aspek  demokrasi,  yaitu: kebebasan sipil/ civil liberty , hak-hak politik/ political  rights ,  dan  lembaga-lembaga demokrasi/ institution  of  democracy BPS,  (2018). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama  dari  konsep  demokrasi.  Namun demikian,  mengingat  dua  esensi  dasar  dari demokrasi tersebut civil liberties dan political rightss tidak  mungkin  dapat  bekerja  secara  maksimal tanpa  adanya  wadah,  struktur  dan  prosedur pendukung,  maka  cukup  beralasan  bila kemudian  institusi  demokrasi institution  of demokrasi juga harus diartikulasi sebagai  bagian dari  aspek  penting  demokrasi.  Adapun  matriks indeks demikrasi, seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Matriks Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Makna < 60 Kinerja Demokrasi Buruk – 80 Kinerja Demokrasi Sedang 80 > Kinerja Demokrasi baik
Sumber: www.bps.go.id (2018).

## Pengaruh Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Demokrasi  yang  memberi  ruang  yang  sama kepada  warga  Negara  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  ekonomi  sudah  barang tentu  akan  berdampak  pada  kegairahan kegiatan  ekonomi  yang  dapat  menciptakan pertumbuhan ekonomi, seperti, yang dinyatakan  oleh  Ray  (2011)  bahwa  demokrasi berpengaruhi  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Zouhaier (2012) menyatakan  bahwa  adanya  hubungan  positif antara  institusi  politik  (hak  politik  dan kebebasan sipil) dengan pertumbuhan ekonomi Zouhaier, 2012). Demokrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  transisi (Rıza,  2013) . Kemudian, menciptakan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh modal manusia disertai  ditegakannya  nilai-nilai  kebebasan, seperti  yang  dinyatakan  oleh  Fabro  &  Aixalá (2014)  bahwa  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  perlu  adanya  investasi  di  bidang modal manusia, perlu ditegakkannya kebebasan sipil  dan  hak  politik.  Salahodjaev  (2015) menyatakan bahwa hubungan antara demokrasi dan  pertumbuhan  ekonomi  bervariasi  antar negara  dan  apabila  lembaga  demokrasi  lemah akan  berbahaya  bagi  pembangunan  ekonomi sebuah  negara.  Selanjutnya,  kontinuitas  politik sangat  penting  untuk  pertumbuhan  ekonomi Qureshi  et  al.,  (2016).  Pertumbuhan  ekonomi juga akan tercipta apabila lembaga pemerintahan  berjalan  dengan  benar,  seperti yang  dinyatakan  oleh  Huang  &  Ho  (2016) bahwa  terdapat  hubungan  kausalitas  yang signifikan  dari  sebagian  besar  dimensi pemerintahan  terutama  untuk  efektivitas pemerintah  dan  supremasi  hukum  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh  demokrasi  terhadap  pertumbuhan ekonomi  bukan  terjadi  secara  langsung, melainkan  efek  yang  terjadi  dari  demokrasi yang  akan  berdampak  pada  pertumbuhan
ekonomi, seperti yang  dinyatakan oleh Arfaoui (2016)  bahwa  demokrasi  tidak  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka pendek.  Selain  itu,  demokrasi  memiliki  efek positif  pada  pertumbuhan,  walaupun  efeknya tidak  langsung  dalam  arti  bahwa  demokrasi memengaruhi
pertumbuhan melalui peningkatan  kualitas  modal  manusia  atau memperkuat perlindungan hak properti (Knutsen, 2012).

## Metodologi Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini meliputi 33 wilayah provinsi  yang  ada  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan data panel yakni menggabungkan data time  series dan cross  section. Fokus  penelitian pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  indeks demokrasi  yang  diukur  dengan  indeks kebebasan  sipil  per  provinsi  selama  periode 2012  sampai  dengan  2019.                Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  bersumber  dari  publikasi  resmi, yaitu dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id . Dalam menguji pengaruh  kausalitas  demokrasi  yang  diukur dengan  kebesan  sipil  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap  kebebasan  sipil  dilakukan  dengan model  regresi  data  panel  berbasis path  analysis. Dengan  demikian,  dapat  diformulasikan persamaan  dasar  pengujian  adalah PE  =  f(  KS) dan KS=f(  PE). Menurut  Green  (2012:349), secara umum regresi data panel adalah 𝑌 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋 𝑖𝑡 ′ 𝛽 + 𝜀 𝑖𝑡 dimana, i =  1,...,n,  dan t = 1,…,T . Berdasarkan persamaan dasar penelitian ini,  maka  dapat  diformulasikan  persamaan regresi liniear penelitian ini adalah 𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 11 𝐾𝑆 𝑖𝑡 + 𝜀 1 dan 𝐾𝑆 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 21 𝑃𝐸 𝑖𝑡 + 𝜀 2 . Dimana, 𝑃𝐸 𝑖𝑡 adalah  Pertumbuhan  ekonomi,
𝐾𝑆 𝑖𝑡 adalah  Kebebasan  sipil, I adalah Cross section ( i =  1,…,  N), t adalah Time  series ( t = 1,…,T), 𝛽 0
adalah Konstanta,
𝛽 1 , 𝑑𝑎𝑛 𝛽 2 adalah koefisien atau parameter yang ditaksir, dan 𝜀 1 , dan 𝜀 2 , adalah e rror term. Untuk memilih  model  analisis  dilakukan  1)  uji  Chow, yaitu  untuk  memilih  regresi  data  panel  antara fixed  effect  model dengan  common  effect  model. Jika nilai probabilitas cross-section F lebih kecil dari nilai kritis ( prob.cross-section F < 0.05), maka fixed effect model lebih baik dari pada common effect model. Jika prob.cross-section F > 0.05, maka common effect
model lebih  baik  digunakan.  2)  uji  Hausman, yaitu  untuk  memilih  model  yang  baik digunakan  antara fixed  effect  model dan random effect  model .  Jika  nilai  probabilitas cross-section random lebih  besar  dari  nilai  kritis  ( prob.cross- section  random >  0.05),  maka random  effect  model lebih  baik  dari  pada  fixed  effect  model.  Jika prob.cross-section  random  < 0.05,  maka fixed  effect model lebih  baik  digunakan  dibandingkan dengan random  effect  model ,  dan  3)  uji  Lagrange Multiplier,  yaitu  dilakukan  apabila  hasil  uji Chow  dan  uji  Hausman  tidak  memiliki  hasil yang  konsisten.  Dimana,  dalam  uji  Lagrange Multiplier  untuk  memilih  antara common  effect model dan random  effect  model. Apabila  nilai probabilitas  Both-Breusch  pagan  lebih  kecil dari nilai kritis, maka model yang terpilih adalah random  effect  model ,  dan  sebaliknya  apabila  nilai probabilitas Both-Breusch  pagan lebih  besar  dari nilai  kritis,  maka  model  yang  terpilih  adalah common effect model . Selanjutnya, dalam analisis ini akan dilakukan pengujian sebagai berikut:
𝐻 𝑎 : Jika nilai prob. t lebih besar dari nilai kritis
( prob.t >  0.05),  maka  dapat  disimpulkan bahwa  menerima  hipotesis  null  ( 𝐻 0 ) .dan menolak  hipotesis  alternatif  ( 𝐻 𝑎 ).  Artinya variabel  endogen ,  secara  parsial  memiliki pengaruh terhadap variabel eksogen . 𝐻 0 : Jika prob. t lebih kecil dari nilai kritis ( prob.t <  0.05),  maka  dapat  dismpulkan  bahwa menolak hipotesis null ( 𝐻 0 ) dan menerima hipotesis  alternatif  ( 𝐻 𝑎 ).  Artinya variabel endogen, secara  parsial  tidak  memiliki pengaruh terhadap variabel eksogen .

## Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Variabel Penelitian Penelitian  ini  terdiri  dari  variabel pertumbuhan  ekonomi,  dan  kebesan  sipil. Diskripsi  statistik  dari  variabel  tersebut  seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Diskripsi Statistik Variabel Penelitian PE KS Rata-rata 4,581347 71,40290 Maximum 21,76 98.44 Minimum -20,13 47,21 Std. Dev. 4,035947 10,59311 Observations 297 297
Sumber : Data diolah, 2021 .
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa rata-rata  nilai  selama  periode  pengamatan adalah  4,58  satuan  untuk  pertumbuhan ekonomi,  indeks  kebebasan  sipil,  72,4  satuan indeks  untuk  hak-hak  politik,  dan  72,52  untuk indeks  kelembagaan.  Nilai  maksimum  laju pertumbuhan  ekonomi  sebesar  21,76  satuan terjadi  tahun  2015  di  provinsi  Nusa  Tenggara barat,  dan  nilai  minimumnya  sebesar  -20,13% terjadi tahun 2020 di provinsi Papua, dan nilai standar  deviasi  sebesar  4,0359  menandakan variabilitas sebaran data pertumbuhan ekonomi.  Nilai  maksimum  indeks  kebebasan sipil sebesar 98,44 satuan terjadi tahun 2016 di provinsi Kalimantan Utara, dan nilai minumnya sebesar  47,21  terjadi  tahun  2014  di  provinsi Sumatera  Barat,  dan  nilai  standar  deviasi sebesar  10,7441  menandakan  variabilitas sebaran data kebebasan sipil.

## Pemilihan Model Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  data  panel,  maka harus  dipilih  model  analisis  yang  terbaik  untuk melakukan analisis data yang dimaksud. Adapun pemilihan  model  analisis  dengan  1)  uji  Chow didapat  nilai Cross-section  F sebesar  0,0000 (0,0000  <  0,05),  maka  disimpulkan fixed  effect model lebih  baik  digunakan,  2)  uji  Hausman didapat  nilai  Cross-section  random  sebesar 0,9994  (0,9994  >  0,05),  maka  disimpulkan random  effect  model lebih  baik  digunakan,  karena uji Chow dan uji hausman tidak konsisten untuk model  analisis  data,  maka  perlu  dilakukan  uji Lagrange  Multiplier ,  dan  3)  uji Lagrenge  Multiplier didapatan  nilai  probabilitas Both-Breusch  pagan sebesar 32.43044 (32,43044 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih baik digunakan. Dengan demikian, dalam analisis ini model  analisis  data  dipergunakan common  effect
model.
Pembahasan Untuk  analisis  data  dipergunakan common  effect model, yaitu  untuk  pengaruh  kebebasan  sipil (KS)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Uji Pengaruh Kebebasan Sipil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Variable Coefficient Prob. KS R-squared 0,008556 0,016279 0,0354

## Dependent Variable: PE.
Untuk  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap  kebebasan  sipil  di  Indonesia,  seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 4. Uji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kebebasan Sipil Variable Coefficient Prob. PE R-squared 0,150785 0,001727 0,4949

## Dependent Variable: KS.
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dijelaskan  bahwa nilai  Probabilitas t sebesar  0,0354  (0,0354  < 0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebebasan sipil berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia sebesar  0,008556  satuan.  Pengaruh  ini  dapat dimaknai  bahwa  apabila  terjadi  satu  satuan kebebasan sipil, maka akan terjadi pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,008556 satuan.  Kemampuan  kebebasan  sipil  dalam menjelaskan,  seperti  ditujukan  oleh  nilai R- squared sebesar  0,001727  satuan  atau  0,17%. Selanjutnya,  berdasarkan  Tabel  4.3  dapat dijelaskan  bahwa  nilai  Probabilitas t sebesar 0,4949  (0,4949  >  0,05),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi tidak  signifikan  terhadap  kebebasan  sipil  di Indonesia. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak dapat  mempengaruhi  kebebasan  sipil  di Indonesia,  hal  ini  bisa  disebabkan  bahwa kebebsan  sipil  terjadi  dari  kebijakan  yang dilahirkan  dari  kompromi  antara  eksekutif dengan legislatif.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan sebelumnya  terlihat  bahwa  adanya  hunbungan positif  kebebasan  sipil  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Kebebasan  sipil  itu  akan  dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu sendiri dengan  cara  memberikan  ruang  yang  luas kepada masyarakat dalam berusaha atau dengan kata  lain  masyarakat  ikut  aktif  beraktivitas dengan  leluasa  secara  bebas.  Namun,  keadaan berbeda  ditujukan  oleh  pertumbuhan  ekonomi tidak  ada  hubugan  dengan  kebebasan  sipil  itu sendiri.    Artinya  pertumbuhan  ekonomi  tidak memberi  dampak  apapun  terhadap  kebebasan sipil  itu  sendiri,  dan  ini  bisa  jadi  karena kebebasan  sipil  lahir  dari  kebijakan  yang dihasilkan  dari  kompromi  antara  eksekutif dengan  legislatif.  Selanjutnya,  kemampuan variabel kebebasan sipil mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,17%  dan selebihnya  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukan  dalam analisis ini.
Dalam  rangka  menjaga  atau  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  secara  berkelanjutan, maka perlu kiranya untuk menciptakan keadaan yang  kondusif  serta  dengan  menjunjung  tinggi azas  demokrasi  terutama  dalam  bidang kebebasan  sipil.  Karena  terbukti  bahwa kebebasan  sipil  itu  sendiri  dapat  memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di  Indonesia.  Terlihat  juga  bahwa  dengan terciptanya  kebebasan  sipil,  maka  keadaan kehidupan  masyarakat  akan  lebih  baik  dalam berbagai  bidang  kehidupan  terutama  dalam bidang  ekonomi  yang  dapat  memotivasi masyarakat  (masyarakat  bisnis)  melakukan aktivitasnya  yang  pada  akhirnya  akan  tercipta petumbuhan ekonomi itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Abdurruh,  Qureshi;  Tanveer,  Ahsan;  Man,  W.
(2016). Democracy  ,  Regime  Stability  and Economic Growth : A Cross Country Dynamic Panel Data Analysis . January 2015 .
Adam,  A.,  &  Filippaios,  F.  (2007).  Foreign direct  investment  and  civil  liberties:  A new  perspective. European  Journal  of Political Economy , 23 (4), 1038-1052.
Arfaoui,  L.  (2016). The  Relationship  between Democracy  and Economic  Growth  in  Tunisia : An  Application  of  Autoregressive  Distributed Lag  Model . 4 (1),  137 – 150.  DOI: https://doi.org/10.5296/ijssr.v4i1.8870 .
Azman-Saini,  W.  N.  W.,  Baharumshah,  A.  Z., &  Law,  S.  H.  (2010).  Foreign  direct investment,  economic  freedom  and economic growth: International evidence. Economic Modelling , 27 (5), 1079-1089.
Baron,  R.  M.,  &  Kenny,  D.  A.  (1986).  The moderator – mediator  variable  distinction in social psychological research: Conceptual,  strategic,  and  statistical considerations. Journal  of  personality  and social psychology , 51 (6), 1173.
Bashir, M. F. (2014). Impact of Political Freedom , Economic  Freedom  and  Political  Stability  on Economic Growth . 5 (22), 59 – 68.
Busse,  M.  (2003).  Democracy  and  FDI. Available at SSRN 384480 .
Bazzaz, Najah Hawar Saeed, and Jingxian Zou. 2021.  “Evaluating  the  Effect  of Improvement  of  Democracy  Index  on Economic  Growth :  A  Study  of  a Selected Sample of Developing Countries. ” REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL  EDUCATION 11 (5): 3583 – 91. DOI: https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.24
4 .
Charles,  G.,  &  Jacob,  H.  (2017).  Effects  of political stability and sector regulations on investments  in  African  mobile  markets. Telecommunications  Policy , June ,  1 – 11.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.07. 005 .
Dr.  Sauwaluck  Koojaroenprasit.  (2012).  The Impact  of  Foreign  Direct  Investment  on Economic  Growth:  A  Case  Study  of South  Korea. The  Impact  of  Foreign  Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of South Korea .
Fabro, G., & Aixalá, J. (2014). Direct and Indirect Effects  of  Economic  and  Political  Freedom  on Economic Growth . April 2015 , 37 – 41. DOI: https://doi.org/10.2753/JEI0021- 3624460411 .
Gerring,  J.,  Bond,  P.,  Barndt,  W.  T.,  Moreno, C.,  Gerring,  B.  J.,  Bond,  P.,  Barndt,  W. T.,  &  Moreno,  C.  (2011). Politics : Democracy  and  Economic  Growth :  A Historical Perspective How to cite this article : A Historical  Perspective . May  2015 ,  323 – 364. DOI: https://doi.org/10.1353/wp.2006.0002 .
Huang,  C.,  &  Ho,  Y.  (2016).  North  American Journal  of  Economics  and  Finance Governance  and  economic  growth  in Asia q. North American Journal of Economics and Finance , 100 . DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2016.10.0 10 .
Jaff,  M.  R.,  McMurtry,  M.  S.,  Archer,  S.  L.,
Cushman, M., Goldenberg, N., Goldhaber,  S.  Z.,  ...  &  Zierler,  B.  K. (2011).  Management  of  massive  and submassive pulmonary embolism, iliofemoral  deep  vein  thrombosis,  and chronic  thromboembolic  pulmonary hypertension:  a  scientific  statement  from the American Heart Association. Circulation , 123 (16), 1788-1830.
Jensen,  N.  (2008). Political  Risk,  Democratic Institutions,  and  Foreign  Direct  Investment . 70 (4), 1040 – 1052. DOI: https://doi.org/10.1017/S002238160808 1048 .
Kira,  A.  R.  (2013).  The  Factors  Affecting Gross  Domestic  Product  (GDP)  in Developing  Countries:  The  Case  of Tanzania. European  Journal  of  Business  and Management , 5 (4), 2222 – 2839.
Knutsen,  C.  H.  (2012). Democracy  and  economic growth :  A  survey  of  arguments  and  results . DOI: https://doi.org/10.1177/2233865912455 268 .
Minea, A. (2018). Forms of democracy and economic growth  volatility ☆ . December  2017 ,  1 – 10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.201 8.07.013 .
Mintarti,  S.  (2017).  Pengaruh  investasi  dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi  serta  kesempatan  kerja, 13 (1),
28 – 38.
Nayebyazdi,  Arash.  2017.  “ The  Relationship Between  Democracy  And  Economic Growth  In  Muslim  Mena  Countries  ( Spatial  Econometric  Approach )”  2  (3): 123 – 35.
Nairobi,  Nairobi,  Nur  Rita  Santi,  and  Fadeli Yusuf  Afif.  2021.  “The  Impact  of  the Quality of Democracy on the Economic Growth  of  Provinces  in  Indonesia.” Journal  of  Governance  and  Accountability Studies (JGAS) 1 (2): 121 – 32.
Nomor,  T.  D.,  &  Iorember,  P.  T.  (2017). Political stability and economic growth in Nigeria. IOSR  Journal  of  Economics  and Finance (IOSR-JEF) , 8 (2).
Oktavia, R., & Sorto, M. A. (n.d.). Confirmatory And Exploratory Factor Analyses Of Students’ Developmental Levels In Learning Statistics .
Qureshi,  A.,  Ahsan,  T.,  &  Wang,  M.  (2016). Democracy  ,  Regime  Stability  and  Economic Growth : A Cross Country Dynamic Democracy ,  Regime  Stability  and  Economic  Growth :  A Cross Country Dynamic Panel Data Analysis . January 2015 .
Rachdi,  H.,  &  Saidi,  H.  (2015). Democracy  and Economic  Growth :  Evidence  in  MENA countries . 191 , 616 – 621. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04
.644 .
Ray, S.  (2011). Regional  analysis  on  the  relationship between  Economic  Growth  and  Democracy : Evidence  from  India  Abstract :  Introduction : 2 (2), 1 – 24.
Rıza,  A.  (2013). Democracy  and  Growth :  Evidence from Transition Economies . 3 (1), 63 – 75.
Salahodjaev, R. (2015). Intelligence Democracy and  economic  growth :  The  role  of intelligence  in  cross-country  regressions. Intelligence , 50 , 228 – 234. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.intell.2015.04.0 13 .
Simon,  H.  A.  (2010).  A  Contribution  to  the Theory of Economic Growth Author ( s ):  Robert  M  .  Solow  Source :  The Quarterly Journal of Economics , Vol . 70 ,  No  .  1  (  Feb  .,  1956  ),  pp  .  65-94 Published  by :  The  MIT  Press  Stable URL : http://www.jstor.org/stable/1884513. Growth  Lakeland , 70 (1),  65 – 94.  DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qjr044.Adv ance.
Sobel,  M.  E.  (1982).  Asymptotic  confidence intervals  for  indirect  effects  in  structural equation  models. Sociological  methodology , 13 , 290-312.
Sugiyanto,  C.,  Handoko,  B.  S.,  &  Adinusa,  I.
(2013). Pengaruh Konsentrasi Partai Politik di Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Impact  of Political  Concentration  in  the  Regional Government  to  the  Regional  Economic  Growth Pendahuluan . 13 (2), 109 – 124.
Uddin, A., Ali, H., & Masih, M. (2017). Political stability  and  growth :  An  application  of dynamic  GMM  and  quantile. Economic
Modelling , April , 1 – 16. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.econmod.201 7.04.028 .
Vondrová,  A.,  &  Fifeková,  E.  (2016).  Impact of  economic  freedom  on  economic development: A nonparametric approach to evaluation. Eur. Sci. J , 12 , 218-226.
Zallé, O. (2017). Spatial Effect of Political Risk on Economic  Growth  in  Africa .  1383 – 1399. DOI: https://doi.org/10.4236/me.2017.81209 3 .
Zghidi,  N.  (2017). Do  Political  Stability  and Democracy  Increase  National  Growth ? Evidence  from  African  Countries  Using  the
GMM Method . 5 (1), 1 – 5. DOI:
https://doi.org/10.4172/2375- 4389.1000242 .
Zouhaier,  H.  (2012). Institutions  ,  Investment  and Economic  Growth . 4 (2),  152 – 162.  DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v4n2p152 .
Zouhaier, H., & Karim, K. M. (2012). Democracy , Investment and Economic Growth . 2 (3), 233 – 240.