Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)

## Anisatul Khumairoh
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: khumairohanisatul@gmail.com
Abstrak Kesejahteraan  lahir batin merupakan tujuan utama hidup dan kehidupan masyarakat muslim. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut manusia dalam kehidupannya melakukan berbagai amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan agama dengan cara yang telah ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, termasuk juga zakat, infaq dan shadaqah. Penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso kepada setiap orang tua peserta didik merupakan salah satu upaya untuk memperoleh dana yang bertujuan untuk membantu pengembangan madrasah tersebut. Adanya penarikan infaq panen tersebut yang menimbulkan ambiguitas pada konsep dasar infaq dalam hukum Islam yang sifatnya sukarela atau sunnah sedangkan dalam pelaksanaannya infaq panen tersebut memberikan batasan dan mengandung unsur wajib. Dalam pelaksanaan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso menimbulkan banyak persepsi masyarakat terkait dengan zakat pertanian. Di sinilah kajian atau studi penelitian ini difokuskan pada latar belakang infaq dan pandangan hukum Islam terhadap penarikan infaq panen tersebut yaitu untuk menjelaskan secara jelas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso.
Kata kunci: infaq, panen, MI Ma’arif Purwodeso

## A. Pendahuluan
Penarikan infaq oleh salah satu lembaga pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Purwodeso kepada setiap orang tua peserta didik berbeda dengan penarikan infaq di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Madrasah tersebut memberlakukan infaq setiap panen terhadap setiap peserta
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
162
didik, yang bentuk dan jumlah infaq ditentukan oleh madrasah tersebut, yaitu beras dengan batas minimal 2 kg setiap siswa. Dalam penarikan infaq tersebut tidak ada pengecualian, infaq berlaku bagi seluruh orang tua peserta didik baik yang memiliki lahan pertanian maupun yang tidak memiliki lahan pertanian. Penarikan infaq panen tersebut menyebabkan orang tua peserta didik beranggapan infaq tersebut bisa disamakan dengan zakat pertanian, dengan melihat ketentuan- ketentuan yang ada pada infaq panen tersebut. Sebagian besar orang tua peserta didik tidak mengeluarkan zakat pertanian setelah mengeluarkan infaq panen, dengan alasan hal tersebut sebagai bentuk pengeluaran zakat pertanian mereka.
Adanya penarikan infaq panen oleh MI Ma’arif Purwodeso kepada setiap orang tua peserta didik menimbulkan beragam persepsi. Pada satu sisi Islam mengajarkan bahwa infaq didasarkan pada kerelaan tanpa adanya pemaksaan. Artinya, amalan infaq harus didasarkan pada kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :
ﻢﻜﻈﻌﻳ ﻲﻐﺒﻟاو ﺮﻜﻨﳌاو ءﺎﺸﺨﻔﻟا ﻦﻋ ﻰﻬﻨﻳو ﰉﺮﻘﻟا يذ ئﺎﺘﻳٍاو نﺎﺴﺣﻹاو لﺪﻌﻟ ﺎﺑ ﺮﻣﺄﻳ ﻪّﻠﻟا ّنٍا نوﺮﻛﺬﺗ ﻢﻜّﻠﻌﻟ . 1
Di sisi lain, penarikan infaq panen oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Purwodeso menggunakan batasan jumlah yang harus dikeluarkan oleh peserta didik dan walinya tanpa adanya pengecualian. Dengan adanya ketentuan- ketentuan pada penarikan infaq tersebut, infaq yang semula merupakan ibadah sunnah seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Dari latar belakang masalah tersebut di atas kiranya dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso?
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang berupa uraian dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari MI Ma’arif Purwodeso dan pihak dari orang tua peserta didik. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga melakukan penyebaran kuisioner kepada responden (orang tua peserta didik) untuk membantu dalam perolehan data yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian. Teori yang
1 Q.S. An-Nahl (16): 90.
penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah teori tentang infaq dan zakat pertanian. Dua teori ini penyusun gunakan untuk menjadi pisau bedah apakah praktik penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso sesuai atau tidak dengan Hukum Islam. Ditinjau dari segi apa yang diinfaqkan dan siapa yang menerimanya, maka hukum infaq bisa menjadi sunah dan bisa juga menjadi wajib. Infaq sunah adalah memberikan sebagian harta dalam bentuk sumbangan (tabarru’at) . Infaq sunah ini sama dengan sadaqah sunah. Contoh: memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana ibadah, seperti masjid, madrasah dan sebagainya. Oleh karena itu, infaq sunah ini digolongkan sebagai sadaqah biasa, maka pemberiannya bersifat suka rela dan tidak ditentukan kadar minimal atau maksimalnya. Adapun infaq wajib secara garis besar dapat dibedakan menjadi: infaq kepada yang berhak menerima zakat dan infaq yang diberikan kepada pihak yang wajib diberi nafkah. 2
Teori yang kedua yaitu teori tentang zakat pertanian. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jenis zakat yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat pedesaan adalah zakat pertanian. Bumi dijadikan oleh Allah SWT dengan segala ciptaanNya dan diberlakukan juga hukum-hukumNya. Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di permukaan bumi merupakan karunia Allah SWT. Oleh karena itu, pantas jika Allah SWT meminta agar kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan kepada kita.
Landasan bahwa zakat wajib atas hasil tanaman dan buah- buahan adalah firman Allah SWT sebagai berikut.
ضرﻷا ﻦﻣ ﻢﻜﻟﺎﻨﺟﺮﺧاﺎّﳑو ﻢﻤﺘﺒﺴﻛﺎﻣ ﺖﺒﻴﻃ ﻦﻣاﻮﻘﻔﻧااﻮﻨﻣا ﻦﻳﺬﻟاﺎﻬّﻳﺎﻳ . 3 Firman Allah SWT sebagai berikut. ..... ﺮﲦااذا ﻩﺮﲦ ﻦﻣاﻮﻠﻛ ﲔﻓﺮﺴﳌا ّﺐﳛﻻ ﻪّﻧااﻮﻓﺮﺴﺗﻻو ﻩدﺎﺼﺣ مﻮﻳ ﻪّﻘﺣاﻮﺗاو . 4
Banyak ulama terdahulu (salaf) dan para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak” nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajib”: 10% atau 5%.
2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1993), hlm. 461.
3 Q.S.  Al-Baqarah (2): 267.
4 Q.S. Al-An’am (6): 141.
164

## B. Pembahasan

## 1. Analisis Latar Belakang Penarikan Infaq Panen di MI Ma’arif Purwodeso
Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama tentunya sudah diatur dalam hukum Islam. Menerapkan hukum Islam merupakan wujud dalam menata kehidupan sosial. Meskipun demikian kita bisa menyediakan variasi pilihan dalam membaca realitas untuk mewujudkan peran agama dalam kehidupan yang terus berubah dan berkembang.
Dalam penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso tentunya memiliki tujuan tertentu seperti yang telah diuraikan pada bab III, yaitu sebagai daya upaya pengembangan pendidikan, sarana dan prasarana, serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi MI Ma’arif Purwodeso dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitas siswa-siswi tersebut. Keadaan MI Ma’arif Purwodeso yang tidak secara langsung di bawah naungan pemerintah menyebabkan sebagian besar biaya operasionalnya ditanggung oleh pihak madrasah itu sendiri, sehingga dengan adanya penarikan infaq panen tersebut sangat berguna untuk mewujudkan segala kebutuhan yang ada guna meningkatkan kualitas madrasah. Keadaan MI Ma’arif Purwodeso dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tenaga pengajar di MI Ma’arif Purwodeso sekarang lebih berkualitas dan lebih kreatif dalam menyalurkan ilmunya untuk peserta didik MI Ma’arif Purwodeso. Untuk menunjang perkembangan madrasah tersebut tentunya sangat diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan madrasah. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tidak ada salahnya MI Ma’arif Purwodeso melakukan penarikan infaq panen kepada setiap peserta didik untuk menambah dana madrasah, sehingga dapat digunakan untuk membeli sarana dan prasarana madrasah yang dibutuhkan.
Dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas madrasah, siswa-siswi MI Ma’arif Purwodeso harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan dan kreatifitas siswa-siswi madrasah. Segala bentuk kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas madrasah khususnya siswa- siswi madrasah juga membutuhkan dana dan pihak madrasah
tidak mungkin menarik dana begitu saja secara mendadak kepada setiap orang tua peserta didik. Oleh karena itu, madrasah memberlakukan adanya penarikan infaq panen untuk menghindari hal tersebut.
Dalam hukum Islam, semua bentuk ibadah dan muamalah bermuara pada kemaslahatan dan keadilan. Penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dalam pentasharufan dana infaq panen telah menunjukkan adanya nilai keadilan. Yaitu adanya timbal balik antara pihak orang tua peserta didik dengan pihak madrasah. Orang tua peserta didik mengeluarkan infaq secara rutin kepada madrasah dan madrasah menggunakan dana infaq tersebut untuk kepentingan madrasah yang berkaitan dengan kualitas madrasah. Bertambahnya kualitas madrasah, juga menambah kualitas siswanya. Pengalokasian dana infaq panen untuk membeli sarana prasarana madrasah dapat menunjang aktifitas siswa-siswi madrasah. Dana infaq yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti AKSIOMA itu dapat mengembangkan kreatifitas siswa-siswi MI Ma’arif Purwodeso. Oleh karena itu, tidak ada salahnya infaq panen tersebut diberlakukan jika manfaatnya bisa diwujudkan.

## 2. Analisis Praktik Penarikan Infaq Panen di MI Ma’arif Purwodeso
Infaq merupakan bentuk pengeluaran sebagian harta secara sukarela dan ikhlas karena Allah SWT untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Dengan berinfaq kita bisa mendekatkan kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan manusia semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Banyak cara manusia memanfaatkan dan menyalurkan harta dalam kehidupan sosialnya. Infaq yang dulu hanya bentuk pengeluaran sebagian harta dalam bentuk uang seikhlasnya dan ditujukan untuk kepentingan agama seperti untuk pembangunan masjid, mushola, Rumah Sakit Islam dan lain-lain, sekarang infaq sudah mengalami perkembangan yang bisa kita lihat dalam bentuk pengeluaran atau penarikannya. Penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya memiliki bentuk yang berbeda dengan infaq-infaq yang ada di lembaga lain. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang infaq panen tersebut dan
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
166
dalam bab ini penyusun akan memaparkan analisis hukum Islam terhadap penarikan infaq panen tersebut.
Menurut terminologi syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. 5
Selanjutnya, dengan melihat teori tentang zakat serta melihat mekanisme sampai pengalokasian dananya apakah infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso sesuai dengan zakat pertanian. Zakat adalah suatu kewajiban secara mutlak yang harus dilaksanakan dan sudah dirinci nisab dan orang yang berhak menerimanya. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. 6 Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit ( Q.S. Ali Imran: 134) sebagai berikut.
او ءاّﺮّﻀﻟاو ءاّﺮّﺴﻟا ﰱ نﻮﻘﻔﻨﻳ ﻦﻳﺬّﻟا ﲔﻨﺴﶈا ّﺐﳛ ﷲاو سﺎّﻨﻟا ﻦﻋ ﲔﻓﺎﻌﻟاو ﻆﻴﻐﻟا ﲔﻤﻇﺎﻜﻟ . 7
Meskipun terdapat ketentuan dalam penarikan infaq panen seperti batasan minimal infaq panen, tetapi hal tersebut belum sinkron dengan konsep zakat.
Selanjutnya firman Allah SWT:
ﻩدﺎﺼﺣ مﻮﻳ ﻪّﻘﺣاﻮﺗاو
. 8
Berdasarkan landasan yang telah disebutkan di atas pengeluaran infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso bisa disamakan dengan zakat pertanian karena infaq panen tersebut merupakan pengeluaran sebagian dari hasil panen dan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso juga dikeluarkan setiap kali
5 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 15.
6 Gianluigi Mario, http://learningfromlives.com/2012/01/09/zakat- infaq-dan-sedekah/, diunduh pada Kamis, 4 Desember 2014, pukul 09.45 WIB.
7 Q.S. Ali Imran(3): 143.
panen tepatnya seminggu setelah panen berlangsung. Kemudian dengan melihat syarat-syarat zakat pertanian bisa dianalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dengan zakat pertanian.
Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, yaitu Islam, baligh dan berakal serta merdeka. Ada tidaknya kewajiban orang tua peserta didik untuk mengeluarkan zakat pertanian bisa kita ketahui dengan menganalisis data-data yang sudah ada. Kemudian beberapa syarat khusus dalam zakat pertanian adalah sebagai berikut.
a. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian).
b. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.
c. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq (653 kg). Satu wasaq sama dengan 60 sha’, sedangkan satu sha’ sama dengan 4 mudd dengan ukuran mudd Rasulullah saw, yakni 12 qinthar Andalusia.
d. Tanaman yang telah mencapai nisab itu dimiliki oleh seorang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan.
e. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang shahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tabah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu. 9
Kesesuaian infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dengan zakat pertanian yaitu bahwa dalam praktiknya infaq panen telah memenuhi syarat-syarat umum zakat pertanian. Kemudian dengan melihat syarat-syarat khusus zakat pertanian terdapat ketidaksesuaian infaq panen di MI Ma’rif Purwodeso jika disamakan dengan zakat pertanian yaitu bahwa syarat zakat pertanian adalah telah mencapai nisab yang sempurna.
9 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab , terjemah oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.183-185.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
168
Dalam zakat pertanian terdapat syarat tertentu yaitu mencapai satu nisab (5 wasaq). Dan setiap nisab wajib dikeluarkan zakatnya 10% dan 5%. Satu nisab (5 wasaq) setara dengan 653 kg hasil panen. Batas minimal yang ada pada infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso adalah 2 kg beras. Besarnya infaq tersebut jelas belum memenuhi besarnya zakat pertanian. Allah SWT berfirman: ﻢﻴﻠﻋ ﻊﻴﲰ ﷲاو ﻢّﳍ ﻦﻜﺳ ﻚﺗﻮﻠﺻ ّنا ﻢﻬﻴﻠﻌّﻠﺻوﺎ ﻢﻬﻴّﻛﺰﺗو ﻢﻫﺮّﻬﻄﺗ ﺔﻗﺪﺻ ﻢﳍاﻮﻣا ﻦﻣ ﺬﺧ .
10
Di Desa Purwodeso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Keadaan sawah yang subur sehingga tidak jarang jika mereka bisa memperoleh hasil panen tiga kali dalam satu tahun. Dengan adanya suatu kewajiban mengenai zakat pertanian, mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki berbagai cara yang mereka katakan sebagai wujud dari zakat pertanian.
Sejauh ini, di daerah pedesaan masyarakatnya belum mengenal adanya lembaga yang menangani dana zakat. Masyarakat melakukan distribusi (pembagian) zakat dengan cara tradisional. Yaitu, mereka langsung membagi-bagikan sebagian hasil pertanian mereka kepada kerabat-kerabat terdekat dan kepada orang-orang yang sekiranya tidak mampu serta mendistribusikan untuk sesuatu yang berguna lainnya. Meskipun sebagian masyarakat sudah memahami tentang ketentuan zakat dalam Islam, tetapi masyarakat dalam pendistribusiannya tidak memperhatikan hal tersebut. Setiap kali panen masyarakat mengeluarkan sebagian hasil panen tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang ada pada zakat pertanian. 11
Mekanisme penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso yaitu bahwa penarikan infaq dilakukan setiap panen kepada setiap siswa atau orang tua siswa tanpa adanya pengecualian baik yang memiliki lahan pertanian (sawah) maupun yang tidak. Jumlah infaq yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak madrasah yaitu dengan batas minimal 2 kg beras setiap kali panen. Melihat dari mekanisme penarikan infaq panen tersebut maka akan dianalisis mengenai kategorisasi
10 QS. At- Taubah (9): 60 11 Wawancara dengan Faizin, petani di Desa Purwodeso, 5 januari 2015 pukul 08.00 WIB.
bentuk akad infaq panen tersebut berdasarkan keadaan orang tua peserta didik MI Ma’arif Purwodeso.
Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: “pertalian ijab (pernyataan melakukann ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”. Meskipun akad dalam penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso tidak nyata dalam bentuk tulisan, tapi dalam infaq panen tersebut akadnya jelas karena sebelum ditetapkan infaq tersebut terdapat kesepakatan dengan orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik sanggup membayar infaq panen tersebut meskipun besarnya infaq panen sudah ditentukan oleh pihak instansi madrasah.
Dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang mendorong umat manusia untuk rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan kemanusiaan. Antara lain dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261.
ﷲاو ﺔﺒﺣ ةءﺎّﻣ ﺔﻠﺒﻨﺳ ّﻞﻛ ﰲ ﻞﺑﺎﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﺖﺘﺒﻧا ﺔّﺒﺣ ﻞﺜﻤﻛ ﷲا ﻞﻴﺒﺳ ﰱ ﻢﳍاﻮﻣا نﻮﻘﻔﻨﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻞﺜﻣ
ﻢﻴﻠﻋ ﻊﺳاو ﷲاو ءﺎﺸّﻳ ﻦﳌ ﻒﻌﻀﻳ . 12
Hal itu diibaratkan sebagai sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, tiap tangkai menghasilkan buah seratus biji. Demikian Allah menggambarkan berlipat gandanya pahala orang-orang dermawan yang mengeluarkan sebagian hartanya, walaupun bukan merupakan kewajiban khusus seperti kewajiban zakat.
Dengan melihat jenis-jenis infaq, bahwa ditinjau dari segi apa yang diinfaqkan dan siapa yang menerimanya, hukum infaq bisa menjadi sunah dan bisa juga menjadi wajib. Infaq sunah adalah memberikan sebagian harta dalam bentuk sumbangan (tabarru’at) . Infaq sunah ini sama dengan sadaqah sunah. Contoh: memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana ibadah, seperti masjid, madrasah dan sebagainya. Oleh karena itu, infaq sunah ini digolongkan sebagai sadaqah biasa, maka pemberiannya bersifat suka rela dan tidak ditentukan kadar minimal atau maksimalnya. Adapun infaq wajib secara garis besar dapat dibedakan menjadi: infaq kepada yang berhak
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
170
menerima zakat dan infaq yang diberikan kepada pihak yang wajib diberi nafkah. 13
Berdasarkan hasil penelitian bahwa 100% orang tua peserta didik mengatakan bahwa infaq panen yang ada di MI Ma’arif Purwodeso wajib. Karena infaq tersebut diwajibkan kepada setiap siswa dengan batas minimal yang sudah ditentukan dari pihak madrasah. Kemudian dengan tidak adanya pengecualian yaitu infaq berlaku kepada setiap orang tua peserta didik yang memunculkan titik lemah pada infaq panen tersebut jika disesuaikan dengan hukum Islam. Dengan melihat keadaan orang tua peserta didik yang tidak semuanya tergolong mampu atau kaya dan dengan melihat jenis-jenis infaq, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib yaitu dalam cakupan sodaqoh wajibah yang dalam hukum islam disebut dengan zakat terhadap orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Pengeluaran 2 kg beras bisa dikatakan sebagai wujud zakat pertanian. Tapi meskipun demikian orang tua peserta didik tetap harus mengeluarkan zakat pertanian di luar infaq panen tersebut karena 2 kg belum menggugurkan miqdar zakat pertanian.
Berdasarkan syarat-syarat yang terkait dengan tanah dan keadaan tanaman masyarakat Desa Purwodeso wajib membayar zakat pertanian setiap panennya. Hal yang paling penting untuk dianalisis dalam hal ini adalah mengenai nisab dari hasil pertanian masyarakat. Apakah hasil panen yang mereka peroleh mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat pertanian.
Dari hasil penelitian ada beberapa kategori orang tua peserta didik terkait dengan keadaan lahan pertanian yang mereka miliki. Yang pertama yaitu orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian lebih dari 200 ubin dengan prosentase 6,06%. Setiap panennya setiap lahan pertanian membutuhkan biaya untuk pajak dan pengolahan. Berdasarkan tabel nomor 5 yang ada pada bab III, setiap 200 ubin sawah setiap tahun mengeluarkan biaya pajak sebesar Rp. 150.000,00. Kemudian untuk biaya pengolahan seperti bajak, pupuk, tenaga buruh dan lain lain membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000,00. Dan hasil bersih dari setiap panen, sawah dengan luas 200 ubin biasanya menghasilkan 1.400 kg padi. Kedua, yaitu orang tua
13 Ibid ., hlm. 461.
peserta didik yang memiliki lahan pertanian dengan luas 100- 200 ubin. Sawah dengan luas 100 ubin setiap tahunnya mengeluarkan pajak sebesar Rp. 75.000,00. Untuk biaya pengolahan setiap panennya membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 dan untuk hasil bersih yang diperoleh setiap sawah dengan luas 100 ubin menghasilkan 700 kg padi.
Selanjutnya sawah dengan luas 50 ubin setiap tahunnya membutuhkan biaya pajak sebesar Rp. 37.500,00. Biaya pengolahan setiap panennya membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000,00 dan hasil bersih setiap panennya adalah 350 kg padi.
Hasil pertanian dikenai zakat pertanian jika sudah memenuhi salah satu syarat tertentu yaitu telah mencapai nisab. Nisab, menurut Ibnu Qudamah, diukur menurut alat takaran: wasaq itu sendiri adalah alat takaran. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan semata-mata untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar bukan dengan benda-benda yang bisa ditimbang.
Sebagian ulama mengatakan bahwa para ulama hadis sependapat bahwa 1 mud Nabi s.a.w. sama dengan 1 1/3 ratl gandum yang beratnya sedang. Hal itu menunjukkan bahwa mereka menentukan besar sha’ dengan gandum yang agak berat, sedangkan yang ringan sudah wajib zakat sekalipun beratnya belum cukup. Berdasarkan hal itu, kita mengambil patokan ukuran gandum yang beratnya sedang.
Berdasarkan perbandingan ratl Baghdad dengan ratl Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 sha’ dalam ratl Mesir sama dengan 5 1/3 x 9/10 = 4,8 ratl Mesir gandum. Jumlah itu sama dengan 2176 gram, menurut berat gandum tersebut. dan sama dengan 2,75 liter air. Bila 1 irdab Mesir sekarang = 128 liter (air), yaitu 96 qadh, maka bila diperkalikan akan kita peroleh bahwa 1 sha’ = 1 1/3 qadh atau 1/6 kaliya Mesir. 1 kaliya Mesir sekarang = 6 sha’ dan 1 irdab = 72 sha’. Maka itu berarti 1 wasaqyang 60 sha’ itu = 60/6 =  10 kaliya Mesir atau 4 1rdab. Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu = 300 x 4,8 ratl Mesir = 1440 ratl gandum. Dan bila
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
172
dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau kurang lebih 653 kg. 14
Sesuai dengan uraian di atas berarti kita bisa mengetahui berapa besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh setiap orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian. Dalam keadaan normal, untuk sawah dengan luas 100 ubin itu menghasilkan padi 7 kwintal atau 700 kg. Nisab zakat pertanian kurang lebih adalah 653 kg, berarti untuk hasil panen 700 kg itu sudah mencapai nisab dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
Adanya penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso bagi setiap orang tua peserta didik menimbulkan persepsi masyarakat bahwa dengan mengeluarkan infaq panen tersebut merupakan wujud dari zakat pertanian. Adanya batas minimal infaq yang sudah ditentukan oleh pihak madrasah dan penarikannya dilakukan setiap kali panen, maka banyak orang tua peserta didik yang menjadikan infaq panen tersebut sebagai wujud pengeluaran zakat pertanian.
Selanjutnya, dengan melihat penghasilan rata-rata orang tua peserta didik yaitu Rp. 1.100.000,00- Rp. 2.000.000,00 yang cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari itu juga tidak mempengaruhi pengeluaran zakat pertanian. Meskipun dalam mengolah lahan pertanian membutuhkan biaya yang banyak. Tetapi dengan penghasilan rata-rata yang telah disebutkan mereka mampu mengolah lahan pertanian tanpa membebani mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Meskipun demikian, penyusun lebih cenderung kepada ketentuan hukum Islam. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak” nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajib”: 10% atau 5%.
ﺮﺸﻌﻟا ﺎّﻳﺮﺜﻋ نﺎﻛوا نﻮﻴﻌﻟاو ءﺎﻤّﺴﻟا ﺖﻘﺳ ﺎﻤﻴﻓ . ﺮﺸﻌﻟا ﻒﺼﻧ ﺢﻀّﻨﻟﺎﺑ ﻲﻘﺳ ﺎﻤﻴﻓو . 15
Dengan membayar pajak Rp.75.000,00 setiap 100 ubinnya belum memenuhi zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Karena setiap 100 ubin sawah zakat yang harus dikeluarkan yaitu 70 kg. Dan pajak Rp. 75.000,00 belum setara dengan harga padi 75 kg.
14 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , Cet. Ke-12, terjemah oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), hlm. 350-351.
15 Subulus Salam jilid II Hadis-Hadis Hukum , terjemah oleh Abubakar
Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 518.
Jadi, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat- syarat wajib zakat dan tidak salah jika madrasah mewajibkan infaq panen tersebut. Karena orang tua peserta didik dalam keadaan seperti ini digolongkan sebagai muzakki yang dikenai kewajiban zakat menurut hukum Islam. Pada konteksnya, orang yang menuntut ilmu termasuk dalam orang-orang yang di jalan Allah (fisabilillah). Dibenarkan  jika zakat dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Infaq panen yang ada di MI Ma’arif Purwodeso ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan madrasah dan untuk mengembangkan kualitas madrasah. Sebagian besar orang tua peserta didik menganggap infaq tersebut sebagai wujud dari zakat pertanian. Adanya batas minimal infaq sebesar 2 kg beras belum setara dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen orang tua peserta didik. Karena untuk sawah 100 ubin saja zakatnya 70 kg, sedangkan besarnya infaq panen hanya 2 kg beras. Oleh karena itu, 2 kg beras dalam infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso itu merupakan sebagian dari zakat pertanian dan selebihnya orang tua peserta didik harus menunaikan zakat pertanian mereka di luar infaq panen sampai miqdar zakat pertanian mereka terpenuhi.
Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Adanya kewajiban dari pihak madrasah kepada orang tua peserta didik yang memiliki keadaan tersebut belum sesuai dengan konteks hukum Islam, karena mereka belum memenuhi syarat-syarat diwajibkannya zakat pertanian yaitu hasil pertanian mereka belum mencapai nisab zakat pertanian. Tetapi walaupun demikian kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi saja. Islam dalam praktiknya selalu mengedepankan kemaslahatan. Tetapi sebelum melangkah kepada kemaslahatan tentunya ada tindakan untuk meminimalisir kerusakan atau menolak mafsadah melalui konsep بلج اصملا حل و عفد افملا دس . 16
16 Izzudin bin Abd al-Salam, Qaw ā ’id al-Ahkam fi Mash ā lih al-Anam , (Beirut: D ā r al-Jail, 1980). Jus II, hlm. 73.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
174
Sementara itu, pelaksanaan penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso, dalam praktiknya didahului kesepakatan antara pihak madrasah dengan pihak orang tua peserta didik. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penarikan infaq tersebut menggunakan akad (ijab-qabul) sebagai bukti adanya kejelasan dalam sebuah transaksi, serta memberi prioritas utama pada unsur kerelaan antara masing-masing pihak.
Penggunaan istilah infaq dalam infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dan adanya unsur wajib itu merupakan cara dan kebijakan madrasah dalam mendorong orang tua peserta didik untuk mengeluarkan sebagian dana kepada madrasah. Adanya infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso bertujuan untuk memudahkan madrasah dalam memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah dan untuk mempermudah madrasah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan siswa-siswi madrasah dalam meningkatkan kualitas madrasah. Adanya penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswi madrasah dan oleh orang tua peserta didik dengan melihat peningkatan kualitas madrasah saat ini. Apalagi dengan rencana yang akan datang mengenai pentasharufan dana infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Sebelumnya, dana infaq panen diwujudkan dalam bentuk sarana yang memang sedang dibutuhkan oleh madrasah kemudian selebihnya dana digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan siswa-siswi seperti AKSIOMA dan lain-lain. Tetapi untuk yang akan datang dana infaq panen akan ditasharufkan dalam bentuk jariyah saja, seperti untuk pembelian bangku sekolah, meja sekolah dan lain- lain. Ini ditujukan supaya siswa siswi dan orangtua peserta didik benar-benar melihat dan merasakan hasil dari penarikan infaq panen tersebut.
Jadi, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso kepada orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi belum memenuhi syarat-syarat zakat pertanian dan mereka tergolong orang yang mampu sesuai hukum Islam hukumnya sunnah atau sukarela. Tetapi tidak salah jika pihak madrasah mewajibkan infaq panen tersebut. Karena orang tua peserta didik harus didorong untuk mengeluarkan dana yang menunjang
pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan hal utama dan sempurnanya aspek-aspek keislaman yaitu melalui pendidikan. Untuk golongan orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu, tidak ada kewajiaban apa pun terhadap mereka. Tidak adanya pengecualian dalam penarikan infaq panen kepada setiap orang tua peserta didik oleh MI Ma’arif Purwodeso yang menimbulkan titik lemah yaitu ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Karena orang tua peserta didik yang tergolong tidak mampu masuk dalam golongan mustahik zakat, yang mereka seharusanya mendapatkan hak bukan dikenai kewajiban. Sedangkan infaq panen yang ada di MI Ma’arif Purwodeso wajib untuk setiap siswa  tanpa adanya pengecualian untuk semua kalangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak madrasah yaitu infaq dalam bentuk beras minimal 2 kg yang dikeluarkan tepatnya seminggu setelah panen berlangsung. Jadi sesuai dengan hukum Islam tidak dibenarkan jika pihak madrasah mewajibkan infaq panen kepada siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan sama sekali tidak memiliki lahan pertanian.
Adanya penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dapat dijadikan sebagai wujud zakat pertanian bagi orang tua peserta didik yang sudah memenuhi syarat-syarat zakat pertanian. Untuk orang tua peserta didik yang belum memenuhi syarat-syarat zakat pertanian tetapi tergolong mampu, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dijadikan sebagai wujud solidaritas dalam kehidupan sosial terutama dalam hal pendidikan. Dana yang diperoleh dari penarikan infaq panen tersebut, selain untuk meningkatkan kualitas madrasah juga dapat digunakan untuk biaya sekolah siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan juga tidak memiliki lahan pertanian sehingga siswa-siswi tersebut menuntut ilmu dengan gratis di madrasah tersebut.

## C. Penutup
1. Kesimpulan Dari uraian pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:
a. Penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso dalam pentasharufan dana infaq panen telah menunjukkan adanya nilai keadilan. Yaitu adanya timbal balik antara pihak orang
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
176
tua peserta didik dengan pihak madrasah. Orang tua peserta didik mengeluarkan infaq secara rutin kepada madrasah dan madrasah menggunakan dana infaq tersebut untuk kepentingan madrasah yang berkaitan dengan kualitas madrasah. Bertambahnya kualitas madrasah, juga menambah kualitas siswanya. Pengalokasian dana infaq panen untuk membeli sarana dan prasarana madrasah dapat menunjang aktifitas siswa-siswi madrasah. Dana infaq yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti AKSIOMA itu dapat mengembangkan kreatifitas siswa-siswi MI Ma’arif Purwodeso. Oleh karena itu, tidak ada salahnya infaq panen tersebut diberlakukan jika manfaatnya bisa diwujudkan.
b. Infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dan tidak salah jika madrasah mewajibkan infaq panen tersebut. Karena orang tua peserta didik dalam keadaan seperti ini digolongkan sebagai muzakki yang dikenai kewajiban zakat menurut hukum Islam. 2 kg beras dalam infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso itu merupakan sebagian dari zakat pertanian dan selebihnya orang tua peserta didik harus menunaikan zakat pertanian mereka di luar infaq panen sampai miqdar zakat pertanian mereka terpenuhi. Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Tetapi tidak salah jika pihak madrasah mewajibkan infaq panen tersebut. Karena orang tua peserta didik harus didorong untuk mengeluarkan dana yang menunjang pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan hal utama dan sempurnanya aspek-aspek keislaman yaitu melalui pendidikan. Untuk golongan orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu, tidak ada kewajiban apa pun terhadap mereka. Karena orang tua peserta didik yang tergolong tidak mampu masuk dalam golongan mustahik zakat, yang mereka seharusanya mendapatkan hak bukan dikenai kewajiban.
2. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut: a. Dalam melakukan segala bentuk ibadah dan muamalah secara istilah maupun pelaksanaannya itu harus sesuai dengan  konsep  dasar  hukum  Islam.  Selain  itu,  juga  perlu memperhatikan keadaan dan realitas yang ada. Adanya penarikan infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso sebaiknya memperhatikan keadaan orang tua peserta didik yaitu harus dibedakan antara orang tua peserta didik yang tergolong mampu dengan orang tua peserta didik yang tergolong tidak mampu.
b. Dana yang diperoleh dari penarikan infaq panen tersebut, selain untuk meningkatkan kualitas madrasah juga dapat digunakan untuk biaya sekolah siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga siswa-siswi tersebut menuntut ilmu dengan gratis di madrasah tersebut. Siswa- siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu terbebas dari kewajiban infaq panen. Untuk orang tua peserta didik yang tergolong mampu akan lebih baik jika mengeluarkan infaq panen sebanyak-banyaknya, yaitu melebihi batas minimal infaq panen yang sudah ditentukan oleh pihak madrasah.
c. Menjalankan perintah agama merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan umat manusia. Namun akan lebih baik apabila dalam menjalankannya kita memperhatikan dan memahami bentuk amalan sesuai dengan hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Abu, Imron Amar, Fat-hul Qarib jilid 1. Kudus: Menara Kudus,1982.
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Ahmad Al-Buny, Djamaluddin, Problematika Harta dan Zakat ,
Surabaya : Bina Ilmu, 1991.
Al-Qur’an dan Terjemahannya , Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
178
Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab , terjemah oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
Anwar, Syamsul, Studi Hukum Islam Kontemporer , Jakarta: RM Books, 2007.
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian , cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
A.R., Hasbi dkk., Penerbitan dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan , Medan: Ishak Yahya, 1975.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pedoman Zakat , Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
Ensiklopedi Islam , Departemen Agama Jakarta, 1993,hlm. 461
Ensiklopedi Islam Indonesia , Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.424-426.
Dahlan, Abdul Aziz (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Cet. Ke-1.
Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Darajat, Zakiyah dkk., Dasar-Dasar Agama Islam , Jakarta:
Bulan Bintang, 1984.
Daud, Mohammad Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Cet. Ke-1. Jakarta: UI-Press, 1988.
Hafidhudin, Didin, Agar Harta Berkah dan Bertambah , Jakarta: Gema Insani, 2007.
Hasan, M.Ali, Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia ), Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
Hawwa, Sa’id, Al-Islam Jilid 1, Jakarta Timur: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2002.
Hidayah, Noor. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta dan Pendayagunaannya”. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.
Izzuddin bin Abd al-Salam, Qaw ā ’id al-Ahkam fi Mash ā lih al- Anam , Beirut: D ā r al-Jail, 1980.

## Mar’atu, Tri Sholikhah, “Penerapan Pungutan Infaq Pendidikan
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta Tahun ajaran 2005-2006)”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Mario,Gianluigi,http://learningfromlives.com/2012/01/09/zaka t-infaq-dan-sedekah/, diakses pada 17 November 2014, pukul 09.00 WIB.
Mas’udi, Masdar Farid, Pajak Itu Zakat , Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
Muafiroh, Nikmatul. “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab , terjemah oleh Umar Shahab. Cet. Ke-5. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah , Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006.
Muzayin, Ahmad. “Penarikan Infaq (Sumbangan Sekolah) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta)”. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.
Nasution, Harun, Ensiklopedi Islam , cet. (ed.). Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
Patilima, Hamid, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2013.
Qadir, Syaikh Abdul al- Jilani, al-Ghunyah , Yogyakarta: Citra Risalah, 2010.
Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat , Cet. Ke-12, terjemah oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antarnusa, 2011.
Subulus Salam jilid II Hadis-Hadis Hukum , terjemah oleh Abubakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, 1991.
180
Wahid, Abdurrahman, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Yogyakarta: LkiS, 2000.
Wawancara dengan Kepala Madrasah MI Ma’arif Purwodeso, tanggal 9 Januari 2015.
Wawancara dengan wali siswa-siswi MI Ma’arif Purwodeso, tanggal 9 Januari 2015
Wawancara dengan salah satu warga Desa Purwodeso, tanggal 5 Januari 2015.