## KONTEKSTUALISASI EKONOMI ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN: STUDI KEBIJAKAN ZAKAT UMAR BIN KHATTAB DAN PERZAKATAN DI INDONESIA
Khaerul Aqbar 1 dan Azwar Iskandar 2
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Indonesia 1 dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Indonesia 2 khaerul @stiba.ac.id dan azwar.iskandar@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  atas  permasalahan  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia yang belum signifikan dan belum optimalnya pengelolaan zakat.  Pendekatan peneltian  yaitu  multidisipliner;  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis.  Jenis  penelitian pustaka  data  dikumpulkan  melalui  eksplorasi  terhadap  kebijakan  zakat  Umar  bin Khattab  dan  umar  bin  Abdul  Aziz,  kemudian  mengutip,  menyadur,  dan  menganalisis dengan  analisis  perbandingan  ( compare  analysis)  terhadap  ijtihad  keduanya  dan analisis  isi  ( content  analysis)  terhadap  literatur  yang  representatif  dan  memiliki relevansi  denga  topik  penelitian,  kemudian  diulas  dan  disimpulkan,  lalu  mengurai implementasinya  dalam  kebijakan  zakat  di  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini, menunjukkan  bahwa  zakat  memiliki  implikasi  dari  aspek  mikroekonomi  dan  aspek makroekonomi.  Kebijakan  Umar  bin  Khattab  dan  Umar  bin  Abdul  Aziz    dalam pengelolaan  zakat  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian. Pertama,  kebijakan tentang perluasan objek zakat. Kedua, pandangan seputar penghimpunan zakat. Ketiga, pendapat  dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat.  Kebijakan zakat Umar bin Khattab  dan  Umar  bin  Abdul  Aziz  memiliki  relevansi  dengan  beberapa  praktik perzakatan di Indonesia seperti, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti,  serta harta dan usaha yang berkembang lainnya. Begitu juga dalam pemungutan zakat  dan pendistribusian zakat.
Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab.

## PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan masih terus menjadi perhatian hingga saat ini terutama di beberapa  negara  seperti  Indonesia  yang  masih  tergolong  negara  berkembang ( developing nations). 1 Kemiskinan  merupakan  persoalan  laten  di  Indonesia.  Pada  sisi yang  lain,  upaya  pemulihan  ekonomi  berjalan  sangat  lambat,  sehingga  dalam kenyataannya kemiskinan bertambah sangat memprihatinkan. 2
Menurut  laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  miskin (penduduk  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan)  di  Indonesia  pada  bulan  Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). 3 Sejarah  telah  mencatat  bahwa  kebijakan  zakat  Umar  bin  Khattab  ketika menjadi  seorang  khalifah  mampu  memberikan  dampak  positif  dan  maslahat  bagi masyarakatnya. 4 Kebijakan Umar tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam  merespon  perkembangan  perzakatan  di  Indonesia.  Hal  ini  sebagai  salah  satu upaya  meningkatkan  pengumpulan  dan  menggali  potensi  zakat  di  Indonesia  yang mencapai Rp 217 Triliun. 5
1 Sekarang disebut dengan istilah negara dunia ketiga ( third world countries). Saat ini jumlahnya mencapai 88 negara. http://www.slidshare.net.
2 Muhammad Ismail, Zakat, Solusi Menuju Kesejahteraan Umat, Majalah Gontor, Edisi Februari 2012, h. 24.
3 https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018- turun-menjadi-9-82-persen.html diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
4 Lihat,  Nurma Sari,  “Zakat  Sebagai  Kebijakan  Fiskal  Pada  Masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab”, Jurnal Ekonomi Darussalam, vol. 1 no. 2 (September 2015).
5 Muhammad  Firdaus, dkk., Economic  Estimation  and  Determinations  of  Zakat  Potential  in Indonesia, (IRTI Working Paper Series, 2012), h. 65.

## KAJIAN PUSTAKA
Studi  M.  Sulaiman  Djazuli:  Analisis  Sejarah  Terhadap  Kebijakan  Pendapatan  dan Belanja Negara Pada Masa Amirul Mu’minin Umar Ibn al -Khattab. 6 Hasil penelitian ini fokus dalam  mengkaji  kebijakan  Umar  bin  Khattab  tentang  pendapatan  dan  belanja  negara  yang menjadikan Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara. Kebijakan zakat telah mencakup dalam penelitian ini, namun tidak secara khusus dan mendetail. Hal ini yang menjadi perbedaan pada fokus penelitian dengan penelitian ini.
Studi  Sugeng  Priyono:  Integrasi  Zakat  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal;  Suatu Studi di Indonesia. 7 Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana zakat dijadikan instrumen terhadap  kebijakan    fiskal  di  Indonesia,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  akan  mampu memberikan dampak yang positif bagi pemasukan negara dan juga dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Studi  Ahmad  Musyaddad:  Fikih  Zakat  Umar  bin  Khattabdan  Relevansinya  dalam Kebijakan Perzakatan Modern di Indonesia. 8 Hasil penelitian ini fokus pada bagaimana ijtihad yang  dilakukan  oleh  Umar  bin  Khattab  sebagai  kepala  negara  yang  kemudian  menjadi kebijakan  terkait  tentang  zakat.  Penelitian  ini  menunjukkan  bagaimana  Umar  melahirkan banyak fatwa yang kemudian dilihat relevansi dari fatwa tersebut dalam pengelolaan zakat di Indonesia.
Studi Jaribah ibn Ahmad al-Haritsi: Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. 9 Penelitian ini mengkaji tentang aturan dan fatwa dari Umar bin Khattab terkait dengan perekonomian ketika menjadi  khalifah  di  masa  tersebut.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Umar  memberikan  banyak terobosan baru yang sebelumnya tidak ditetapkan di masa Abu Bakar al-Shiddiq, yaitu seputar sistem  produksi,  konsumsi,  dan  distribusi,  serta  seputar  pengembangan  ekonomi  lainnya  dan pengawasan  perekonomian.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini  adalah  melihat  bagaimana pemahaman, pemikiran, dan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab dalam permasalahan zakat, baik  ijtihadnya  yang  berkaitan  dengan  reformasi  paradigma,  regulasi,  objek-objek  zakat maupun kebijakan strategis dalam pengelolaannya
6 M.  Sulaiman  Djazuli, “Analisis  Sejarah  Terhadap  Kebijakan  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Pada  Masa  Amirul  Mu’minin  Umar  Ibn  al - Khattab” ,  Tesis,  Bogor:  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor, 2007.
7 Sugeng  Priyono, “Integrasi  Zakat  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal;  Suatu  Studi  di Indonesia” , Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2012.
8 Ahmad  Musyaddad, “Fikih  Zakat  Umar  bin  Khattab  dan  Relevansinya  dalam  Kebijakan Perzakatan Modern di Indone sia” , Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2014.
9 Jaribah  ibn  Ahmad al-Haritsi, Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Khattab,  (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 2015)

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  merupakan  jenis  penelitian  studi  kepustakaan  sementara    sumber  data dihimpun dari hasil wawancara pakar ( field research). 10 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah multidisipliner.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Zakat Umar bin Khattab
Kebijakan  Umar  dalam  masalah  zakat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian. Pertama, pendapat  beliau  seputar  objek  zakat. Kedua,  pendapat  beliau  mengenai  penarikan  zakat. Ketiga, pendapat beliau seputar pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Kebijakan Umar bin Khattab dalam Penetapan Objek Zakat
Penetapan  Objek  Zakat  Pada  Harta  yang  Berkembang ,  Umar  bin  Khattab  memiliki beberapa  fatwa  terkait  dengan  syarat  harta  berkembang  menjadi  objek  zakat,  di  antaranya adalah penetapan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak sebagai objek zakat. 11 Umar juga menetapkan syarat penggembalaan bagi hewan ternak, seperti kambing, sapi, dan unta. Hal ini menjadi alasan bahwa hewan ternak tersebut sejatinya dimaksudkan untuk dikembangbiakkan di  padang  yang  luas,  bukan  untuk  semata-maka  konsumsi  harian  pemilik  gembalaan. 12 Jenis Harta  Zakat  yang  Dikeluarkan  Didasari  Atas  Prinsip Taisir  (Kemudahan) Umar  bin Khattab  menerapkan  prinsip taisir  (memberi  kemudahan)  kepada  para  muzaki  yang  hendak mengeluarkan  zakat  hartanya.  Dengan  prinsip taisir  ini,  beliau  membolehkan  mengeluarkan pengganti  dari  harta  yang  harus  dikeluarkan  sebagai  zakat.  Pada  dasarnya,  zakat  yang dikeluarkan atau diserahkan kepada amil adalah jenis harta yang menjadi objek zakat, misalkan emas, maka zakatnya adalah emas, zakat perak juga semestinya perak juga. Akan tetapi Umar membolehkan mengambil badal (pengganti) yang memiliki nilai yang sama dari zakat tersebut sebagai  unsur  kemudahan  bagi  para  muzaki.  Di  sebutkan  di  dalam  beberapa riwayat  bahwa Umar  bin  Khattab  mengambil  barang  dagangan  sebagai  pengganti  dari  zakat  perak  dan lainnya. 13

## Kebijakan Umar bin Khattab dalam Penghimpunan Zakat
Klasifikasi  Harta  Zakat  Berdasarkan  Cara  Penarikannya , Menurut  Qal’ahji,  berdasarkan cara  penyalurannya  dari  muzaki  kepada  mustahik,  harta  zakat  yang  ditunaikan  oleh  kaum muslimin,  diklasifikasikan  menjadi  dua  kategori.  Pertama, amwal  bathinah, yaitu harta yang terdiri dari emas, perak dan sejenisnya. Harta sejenis ini diberikan keleluasaan kepada muzaki
10 Bodgan dan Taylor, dalam Iskandar, Metodologi Penelitian kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009), h. 11.
11 Lihat, Humaid bin Zanjawaih, Al-Amwal, (Markaz Faishal Li al-Buhuts, tt.), h. 941.
12 Dari  Ibnu  Umar,  Umar  berkata,  “Pada  setiap  empat  puluh  ekor  kambing  yang  digembala dikenakan satu ekor kambing.” Lihat, Riwayat Abdur Razzak, Al-Mushannaf / 6798.
13 Lihat, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, (Cet. III; Dar as-Salafiyah, tt.), h. 181.
untuk menyalurkannya secara langsung kepada mustahik. 14 Kedua, amwal zhahirah, yaitu harta yang terdiri dari barang dagangan, peternakan, pertanian, madu dan sejenisnya. Zakat dari jenis harta  seperti  ini  ditarik  oleh  negara. 15 Fleksibelitas  Waktu  Penarikan  Harta  Zakat ,  Haul merupakan syarat bagi kewajiban menunaikan zakat harta selain pertanian dan barang temuan. Umar  tidak  mengambil  zakat dari pemberian  yang diberikan orang  lain karena belum berlalu waktu satu tahun. 16 Namun demikian, di dalam beberapa riwayat didapatkan bahwa Umar bin Khattab sangat fleksibel dalam mengambil zakat dari kaum muslimin. Pada kondisi dan situasi tertentu,  Umar  menunda  pengambilan  zakat  hingga  datang  tahun  berikutnya,  lalu menghitungnya dengan hitungan dua kali zakat, yaitu zakat yang harus dikeluarkan tahun itu dan  zakat  yang  semestinya  dikeluarkan  pada  tahun  sebelumnya. 17 Pada  sisi  lain,  Umar berpendapat  boleh  memajukan  pembayaran  atau  penarikan  zakat  sebelum  datang  masa haulnya. 18

## Kebijakan Umar bin Khattab dalam Pendistribusian Zakat
Pendistribusian  Zakat  ke  Luar  Wilayah  Tempat  Dipungutnya ,  Pada  dasarnya zakat  merupakan  harta  yang  diwajibkan  untuk  ditunaikan  oleh  seseorang  yang  memiliki kelebihan  harta  untuk  diberdayakan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  orang-orang  yang membutuhkan,  seperti  fakir  miskin, orang  yang berutang, mualaf,  amil  zakat,  hamba  sahaya, orang  yang  berada  dalam  perjalanan,  dan  jihad  fi  sabilillah.  Demikian  itu  agar  harta  tidak beredar  di  tangan  orang-orang  kaya  saja. 19 Umar  bin  Khattab  pernah  menulis  wasiat  agar hendaknya  khalifah  yang  baru)  nantinya  mengambil  zakat  dari  harta  orang  kaya  di  antara mereka  dan  mendistribusikannya  kepada  fakir  miskin  mereka. 20 Namun  demikian,  jika  telah terpenuhi  kebutuhan  dan  pendistribusian  zakat  bagi  mustahiknya  di  wilayah  zakat  itu dikumpulkan,  maka  dibolehkan  bagi  pengelola  zakat  untuk  memindahkan  zakat  tersebut  ke wilayah lain yang membutuhkan. 21

## Perhatian Umar Terhadap Illat dalam Menentukan Mustahik
Salah  satu  dari  delapan as}naf  (golongan)  yang  berhak  menerima  zakat yang  sebut  di dalam  ayat  di  atas  adalah  mualaf,  yaitu  mereka  yang  ingin  diluluhkan  hatinya  dengan diarahkan  kepada  Islam,  atau  mengakui  Islam,  atau  mencegah  keburukan  mereka  terhadap kaum muslimin atau menolong mereka terhadap musuh mereka dan lain sebagainya. 22 Pandangan Umar bin Khattab lainnya dalam menetapkan mustahik yang didasari atas perhatian  terhadap illat  adalah  kebijakan  beliau  terhadap  para  prajurit  yang  tidak  jadi
14 Atsar Riwayat Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra no. 7626. Abu Ubaid, Al-Amwal no. 1807, Ibnu Zanjawaih, Al-Amwal no. 2148.
15 Muhammad Rawwas Qal’ahji , Mausu’ah Fiqh Umar , (Beirut: Dar al-Falah, 1981), h. 363.
16 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Mausu’ah Fiqh Umar , h. 354.
17 Lihat, Al-Husain al-Baghawi, Syarh al-Sunnah, (Cet. VI; Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1983),
h. 35.
18 Abu Ubaid al-Qasim, Al-Amwal, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), h. 702.
19 Lihat QS al-H}asyr/59: 7.
20 Abu Ubaid al-Qasim, Al-Amwal, h. 709.
21 Abu Ubaid al-Qasim, Al-Amwal, h. 710.
22 Tim Penyusun, Al- Mausu’ah al -Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), h. 12.
berangkat berperang pada awalnya mendapatkan bagian dari harta zakat untuk menjadi bekal di dalam berjihad, kemudian tidak jadi berangkat ke medan jihad, maka wajib baginya untuk mengembalikan harta yang telah didapatkannya itu kepada Baitul Mal. 23
Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab Terhadap Perzakatan di Indonesia Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab Terhadap Regulasi Zakat di Indonesia Konstitusi  yang  disepakati  di  Indonesia,  sangat  memungkinkan  untuk  memberikan usulan  untuk  mengangkat  suatu  kebijakan  menjadi  sebuah  Undang-Undang  yang  bersifat mengikat.  Hal  itu  tentunya  dengan  memperhatikan  mekanisme  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  wewenang  dalam  melakukan  proses  tersebut,  dalam hal  ini  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Sebagai  upaya  dalam  mempositifisasi  suatu kebijakan  yang  memiliki  kaitan  dengan  kemaslahatan  orang  banyak,  seperti  zakat,  maka diperlukan  suatu  kajian  yang  komprehensif  yang  ditinjau  dari  berbagai  aspek.  Hal  itu disebabkan  karena  masalah  kebijakan  zakat  sangat  rentan  dengan khilafiyah  (perbedaan pendapat). Kajian, seminar, dan workshop sangat perlu untuk digalakkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman  ataupun  kebingungan publik  ketika masalah yang dimaksud  sudah berwujud undang-undang.
Pemerintah  di  Indonesia  telah  mendirikan  BAZNAS  dalam  rangka  optimalisasi pengelolaan zakat dan telah dikuatkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011. Namun dalam UU  tersebut,  tidak  adanya  tercantum  hukuman  atau  sanksi  bagi  muzaki  yang  enggan  untuk membayar  zakat.  Hal  ini dianggap  sebagai  celah  yang  perlu  untuk  direvisi  kembali.  Menurut penulis,  Indonesia dengan  potensi  zakat yang besar  ini  perlu untuk  melakukan terobosan  dan penguatan, misalnya meniru sebagian negara yang menerapkan aturan pembayaran zakat secara wajib  yang  ditangani  langsung  oleh  negara  dan  akan  mendapatkan  sanksi  jika  tidak menunaikan  kewajiban  tersebut.  Hal  ini  diyakini  penulis  akan  memberikan  efek  positif  dan pengaruh  yang  signifikan  bagi  perkembangan perzakatan di  Indonesia  dalam  memaksimalkan potensi  yang  ada.  Sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  Umar  bin  Khattab  di  masa pemerintahan mereka, yang kemudian diterapkan oleh beberapa negara Islam saat ini.
Relevansi  Kebijakan  Objek  Zakat  Umar  bin  Khattab  Terhadap  Perzakatan  di Indonesia.
Di  zaman  Umar  bin  Khattab,  spektrum  objek  zakat  dapat  meluas  dan berkembang  seiring  dengan  berubahnya  status  harta,  seperti  perkembangan  objek zakat pada hewan ternak. Jika di zaman Umar tersebut status harta dapat berkembang, maka  apalagi  di  zaman  modern  saat  ini,  tentu  perkembangan  objek  zakat  pun  jauh lebih  luas  seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  transportasi,  komunikasi  dan seluruh  perangkat  kehidupan  manusia  yang  menjadikan  dunia  ekonomi  dan  bisnis semakin tidak terjangkau.
Sebagai contoh, yang relevan saat ini dengan kebijakan Umar bin Khattab dan dalam perluasan cakupan objek zakat ini adalah penetapan zakat penghasilan profesi, zakat  perusahaan  atau  zakat  saham,  dan  zakat  properti.  Jenis  objek  zakat  tersebut tidaklah  populer  di  zaman  Rasulullah.  Hal  itu  dikerenakan  sistem  dan  mekanisme ekonomi  di  masa  itu  tidak  sepenuhnya  sama  dengan  sistem  dan  mekanisme  yang berlaku di zaman modern.
23 Atsar Riwayat Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra no. 13580.
Sementara itu, menurut Didin Hafidhuddin, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu  Muktamar  Internasional  pertama  tentang  Zakat  di  Kuwait  pada  tanggal  29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, menyatakan bahwa salah  satu  kegiatan  yang  menghasilkan  kekuatan  bagi  manusia  sekarang  adalah kegiatan  profesi  yang  menghasilkan  amal  yang  bermanfaat,  baik  dilakukan  sendiri, seperti  kegiatan  dokter,  arsitek,  dan  yang  lainnya,  maupun  yang  dilakukan  secara bersama-sama,  seperti  para  karyawan  atau  pegawai.  Semua  itu  menghasilkan pendapatan  dan  gaji. 24 Menurut  Hidayat,  penghasilan  profesi  merupakan  objek zakat yang  terlalu  jelas  keabsahannya  untuk  diingkari.  Dalam  QS  al-Taubah/9:  103 ditegaskan  bahwa  setiap  jenis  harta  (yang  produktif  dan  surplus)  merupakan  aset zakat, tak terkecuali yang didapatkan dari penghasilan profesi. QS al-Baqarah/2: 268 secara lebih eksplisit menegaskan penghasilan yang halal merupakan objek infak, baik yang wajib (zakat) ataupun yang bersifat anjuran. Hidayat juga memperkuat argumen mengenai keabsahan zakat penghasilan profesi dengan memposisikannya dengan objek zakat al-mal al-mustafad (pendapatan) dan zakat al- ‘athaya (gaji) seperti yang populer di kalangan ulama klasik atau bahkan diberlakukan oleh para sahabat, seperti Umar bin Khattab. 25 Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Wahbah Zuhaili di dalam al-Fiqh al- Isla>mi wa Adillatuhu. 26
Dalam  kaitannya  dengan  kewajiban  zakat  profesi,  di  dalam  Undang-undang No.  23  Tahun  2011,  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Bab  I  pasal  4  ayat  (2)  bagian  h dikemukakan bahwa zakat mal seperti yang dimaksud pada ayat 1 tentang jenis zakat meliputi zakat pendapatan dan jasa.
Kebijakan Umar bin Khattab dalam perluasan objek zakat juga relevan dengan kebijakan hukum kontemporer tentang penetapan zakat pada harta yang dimiliki oleh perusahaan atau zakat saham dalam usaha yang halal.
Menurut  Hafidhuddin,  para  ahli  ekonomi  menyatakan  bahwa  saat  ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas- komoditas  tertentu  yang  sifatnya  konvensional  yang  dilakukan  dalam  skala,  wilayah dan  level  yang  sempit.  Bisnis  yang  dikelola  perusahaan  telah  merambah  berbagai bidang  kehidupan,  dalam  skala  dan  wilayah  yang  sangat  luas,  bahkan  antar  negara dalam  bentuk  ekspor-impor.  Paling  tidak  menurut  mereka,  perusahaan  itu  pada umumnya,  mencakup  tiga  hal  yang  besar. Pertama,  perusahaan  yang  menghasilkan produk-produk  tertentu.  Jika  dikaitkan  dengan  kewajiban  zakat,  maka  produk  yang dihasilkannya  harus  halal  dan  dimiliki  oleh  orang-orang  yang  beragama  Islam,  atau jika  pemiliknya  bermacam-macam  agamanya,  maka  berdasarkan  kepemilikan  saham dari  yang  beragama  Islam.  Sebagai  contoh,  dapat  dikemukakan,  perusahaan  yang memproduksi  sandang  dan  pangan,  alat-alat  kosmetika  dan  obat-obatan,  berbagai macam kendaraan dan berbagai macam suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan
24 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 94.
25 Surahman  Hidayat, Fikih  Moderat  untuk  Peradaban,  dalam  kumpulan  tulisan  Islam  Moderat, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012), h. 151.
26 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, vol. 3), h. 294.
bangunan  dan  lain  sebagainya. Kedua,  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya). 27
Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat perusahaan atau badan usaha ini, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 4 ayat  (3)  dikemukakan  bahwa  zakat  mal  yang  menjadi  objek  zakat  yang  wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.
Kebijakan  Umar    ini  dalam  perluasan  objek  zakat  juga  memiliki  relevansi dengan zaman modern ini dalam pengembangan model usaha yang bergerak di bidang properti  (aset  tidak  bergerak)  atau  pun  aset  bergerak,  seperti  penyewaan  rumah, gedung,  tanah,  sarana  transportasi  darat,  laut  dan  udara  dan  lain  sebagainya.  Begitu juga  dengan  aset  yang  digunakan  untuk  memproduksi  suatu  produk  untuk  dijual, seperti  pabrik-pabrik  yang  memproduksi  berbagai  jenis  komoditas  untuk  kemudian dijual di pasar-pasar.
Berkaitan dengan objek zakat, Umar bin Khattab secara khusus berpandangan bolehnya  mengeluarkan  barang  sebagai  pengganti  dari  perak  dan  yang  lainnya. Kebijakan ini dilandasi atas prinsip taisir (memberikan kemudahan) bagi para muzaki dan  juga  melihat  kemaslahatan  yang  dapat  dicapai  dari  sisi  mustahik.  Pandangan  ini juga  dikuatkan  dengan  kebijakan  Muadz  bin  Jabal  ketika  mengambil  zakat  dari penduduk  Yaman.  Muadz  memilih  mengambil  pakaian  sebagai  pengganti  zakat penduduk  setempat.  Di  dalam atsar  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dari Thawus , Muadz  berkata,  “Berikanlah  kepadaku  pakaian  sebagai  pengganti  zakat gandum  dan  jagung,  karena  itu  lebih  mudah  untuk  kalian  keluarkan  dan  lebih bermanfaat  bagi  kaum muhajiri>n di  Madinah.” 28 Pendapat  inilah  yang  diambil  dan dikuatkan oleh banyak ulama kalangan Hanafiyah. 29 Demikian juga disebutkan dalam sebuah  riwayat  bahwa  Imam  Ahmad  membolehkan  mengeluarkan  uang  sebagai pengganti zakat pertanian. 30
Kebijakan  Umar  bin  Khattab  ini  memiliki  relevansi  dengan  beberapa  fatwa kontemporer di bidang zakat, yaitu seseorang atau pun amil dapat memberikan zakat berupa barang (pakaian atau makanan dan lainnya) kepada seorang mustahik sebagai badal (pengganti) dari zakat harta mereka pada kondisi tertentu, di mana mereka (amil atau  muzaki)  melihat  ada  maslahat  yang  lebih  besar  yang  dapat  diraih  dengan memberikan badal (pengganti) tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan kebijakan yang  diberlakukan  oleh  beberepa lembaga  zakat  mengenai  pembayaran zakat  dengan uang  sebagai  pengganti  hasil  tanaman  dan  peternakan  yang  sudah  mencapai  nisab.
27 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 99.
28 Shahih al-Bukhari, (Cairo: Dar as-Sya'b, 1987, vol. 2), h. 144.
29 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, h. 811.
30 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni fi> Fiqh al-Ima>m Ahmad ibn Hanbal al-Syaiba>ni, (Beirut: Dar al-Kutub al-Fikr, 1405, vol. 2), h. 671.
Demikian  ini  dilakukan  semata-mata  untuk  mempermudah  muzaki  dan  amil  dalam mengumpulkan zakat dan juga karena melihat aspek maslahat, efisiensi biaya dan lain sebagainya  jika  harus  mengeluarkan  ternak  yang  memerlukan  kandang,  pakan,  dan petani yang harus menjaga ternak tersebut.
Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer membolehkan untuk memberikan barang  yang  bermanfaat  dan  diyakini  dibutuhkan  oleh  mustahik,  seperti  pakaian, makanan  dan  lainnya  sebagai  pengganti  zakat  harta,  emas,  perak  ataupun  uang tabungan. 31

## Relevansi Kebijakan Umar bin Khattab dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia.
Secara  khusus,  Umar  bin  Khattab  dalam  penarikan  harta  zakat  memilki kebijakan dengan melakukan pengelompokan harta yang menjadi objek zakat menjadi dua. Harta yang terdiri dari hasil pertanian, peternakan dan hasil perdagangan dihitung dan  disalurkan  oleh  amil.  Sementara  harta  yang  terdiri  dari  emas  dan  perak  dapat disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, tanpa melalui amil. 32
Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya berkaitan kebijakan penghimpunan zakat di Indonesia. Menurut penulis, dalam konteks perzakatan modern dan kekinian, maka para muzaki hendaknya menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola  zakat  (BAZNAS  atau  LAZ),  demikian  itu  dalam  rangka  mengoptimalkan peran  zakat  sebagai  instrumen  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Pengelolaan  zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan 33 hukum formal, akan memiliki  beberapa  keuntungan  dan  manfaat,  baik  untuk  muzaki  itu  sendiri,  terlebih lagi untuk para mustahik.
Penghimpunan  zakat  melalui  amil  zakat  yang  ditunjuk  secara  resmi  oleh pemerintah akan  memberikan jaminan kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Juga untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk  menerima  zakat  dari  para  muzaki.  Fungsinya  yang  lain  juga untuk  mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala  prioritas  yang  ada  pada  suatu  tempat.  Kemudian  untuk  memperlihatkan  syiar Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  islami.  Sebaliknya,  jika zakat  diserahkan  langsung  dari  muzaki  kepada  mustahik,  meskipun  secara  hukum syariah adalah sah, akan tetapi selain akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah  dan  fungsi  zakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  umat,  akan sulit diwujudkan.
31 Abdul Aziz bin Baz, Majmu' Fata>wa> al-Syaikh Abdul Azi>z ibn Ba>z, (al-Maktabah al-Syamilah, t.th., vol. 14), h. 253.
32 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al- Syarhul Mumti’ ‘ala> Dzad al - Mustaqni’ , (Cairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1428, vol. 12), h. 156.
33 Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, semua organisasi pengelola zakat harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut.
Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21  ayat  1  dan  2  dinyatakan  bahwa  dalam  rangka  pengumpulan  zakat,  muzaki melakukan  perhitungan  sendiri  atas  kewajiban  zakatnya.  Dalam  hal  tidak  dapat menghitung  sendiri  kewajiban  zakatnya,  muzaki  dapat  meminta  bantuan  dari BAZNAS.
Umar  bin  Khattab  dikenal  akan  kesungguhannya  dalam  memilih  amil  dan sangat  selektif.  Hal  ini  bertujuan  agar  program  pemberdayaan  zakat  itu  bisa mendatangkan  maslahat  bagi  semua  masyarakat.  Dalam  konteks  perzakatan  di Indonesia, ketentuan seorang amil telah direpresentasikan oleh BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1. Namun, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia masih krisis akan SDM amil yang mumpuni dan bersertifikasi layak untuk mengelola zakat. Hal ini terlihat dari data bahwa masih banyaknya masyakarat  yang belum menaruh kepercayaan zakatnya kepada OPZ yang dikelola oleh amil.
Hal lain yang menarik untuk dikaji dalam kebijakan Umar bin Khattab adalah dalam  penarikan  harta  zakat  yang  fleksibel.  Ada  kalanya  Umar  mempercepat penarikan  zakat,  dan  pada  kondisi  lain  Umar  mengakhirkan  penarikan  zakat  dari muzaki. 34 Pada konteks penundaan penarikan zakat, Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan  untuk  tidak  memungut  zakat  dari  ternak  kaum  muslimin  di  saat  terjadi bencana  yang  melanda  Madinah  dan  sekitarnya,  yaitu    tahun  paceklik  yang  disebut dengan  tahun Ramadah. Akan  tetapi pada tahun berikutnya,  setelah kondisi  wilayah tersebut sudah membaik, Umar bin Khattab memerintahkan untuk menarik zakat dua tahun  dari  penduduk  yang  menjadi  muzaki  di  wilayah  tersebut,  yaitu  zakat  mereka tahun itu dan zakat tahun sebelumnya yang telah ditunda.
Masalah kebijakan penyegeraan dan penundaan zakat atas dasar kemaslahatan bagi  para  mustahik  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  sebenarnya  cukup  relevan dengan kebijakan pengelolaan perzakatan di Indonesia. Bencana alam yang kerap kali terjadi  di  negeri  ini  membutuhkan  perhatian  yang  serius  dari  berbagai  kalangan. Perhatian ini tentunya sangat erat kaitannya dengan bantuan yang bersifat materi, baik berupa makanan pokok, penyediaan obat-obatan dan tenaga medis, begitu juga dengan rekonsiliasi  pemukiman  penduduk  pasca  terjadinya  bencana,  seperti  pembangunan rumah-rumah  penduduk,  pengadaan  fasilitas  umum  dan  juga  pembangunan  prasarana vital umat, seperti masjid, bangunan pendidikan dan lainnya.
Hal lain yang juga menjadi masalah yang harus diperhatikan adalah rekonstuksi mental dan spiritual masyarakat yang menjadi korban bencana. Demikian itu tentunya dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pembinaan secara intensif pasca bencana.  Bimbingan  ini  dapat  dilakukan  dengan  menghadirhan  pelatihan-pelatihan motivasi, penanggulangan dampak bencana berupa psikoterapi dan lain sebagainya.
Umar melakukan hal demikian dengan kapasitasnya sebagai seorang khalifah. Penguasa  boleh  saja  menetapkan  aturan  dengan  kekuasaan.  Misalnya  mewajibkan sesuatu  yang  tidak  wajib,  jika  dipandang  ada  maslahat  dalam  kebijakan  tersebut. Demikian  halnya  zakat  yang  disegerakan  karena  dibutuhkan  untuk  kepentingan
34 Abu Ubaid al-Qasim, al-Amwa>l, h. 702.
masyarakat kaum fakir. Namun hal ini harus diputuskan oleh seorang pemimpin, buka sekehendak  amil.  Salah  seorang  ulama  kontemporer  abad  ini,  Syaikh  Ibnu  Ba>z menyatakan  bahwa  tidak  mengapa  memajukan  zakat  sebelum  genap  satu  tahun,  jika dipandang di terdapat maslahat syar'i yang dapat dicapai dengan itu. 35
Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dalam Pendistribusian Zakat di Indonesia.
Konteks  perzakatan  di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  yang  menyangkut pengumpulan  dan  pendistribusiannya,  diatur  oleh  Undang-Undang  23  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  yang  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat  dilakukan oleh  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  yaitu  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat Nasional)  dan  dibantu  oleh  lembaga  yang  dibentuk  oleh  swasta  dengan  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  jika  dilihat  dengan  perspektif wewenang  yang  dimiliki  oleh  BAZNAS  dan  LAZ  seperti  yang  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  tersebut  di  atas  pada  BAB  II  pasal  6,  maka  tidak  menutup kemungkinan  BAZNAS  dan  lembaga-lembaga  amil  zakat  resmi  dapat  dikatakan memiliki posisi sebagai imam yang berhak untuk menentukan kebijakan perzakatan di Indonesia.  Apalagi  jika  dilihat  keberadaan  BAZNAS  atau  LAZ  yang  hampir  ada  di setiap  daerah,  sehingga  sangat  memungkinkan  untuk  mendistribusikan  dana  zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing OPZ di daerah tersebut.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  BAB  II Bagian  ketiga  pasal  15  ayat  1  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  dan pengelolaan  zakat  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  dibentuk  BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupateb/kota. Hal ini menjelaskankan secara tidak langsung adanya tujuan dalam pendistribusian zakat yang difokuskan pada daerah tempat zakat itu  dikumpulkan.  Hal  ini  juga  dijelaskan  secara  eksplisit  di  dalam  pasal  26  bahwa pendistribusian  zakat  dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas  dengan  memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Artinya, setiap BAZNAS provinsi dan BAZNAS  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  dalam  mendistribusikan  zakat  yang terkumpul  pada  batasan  wilayah  mereka  masing-masing.  Hanya  saja,  dalam  hal pelaporan,  baik  terkait  dengan  pengumpulan  maupun  pendistribusian  BAZNAS kabupaten/kota  memberikan  pelaporan  secara  berkala  kepada  BAZNAS  propinsi. Begitu  juga  BAZNAS  provinsi  harus  memberikan  laporan  berkala  kepada  BAZNAS pusat.  Demikian  halnya  dengan  LAZ  yang  dikelola  oleh  swasta,  mesti  melaporkan pengelolaan  zakat  tersebut  kepada  BAZNAS.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 mengenai pelaporan zakat. Dengan demikian diharapkan adanya  sinergitas  antara  pengelola  perzakatan  yang  ada  di  Indonesia  baik  swasta maupun yang dibentuk oleh pemerintah.
Hal  yang  sangat  menarik  untuk  dikaji  berkaitan  dengan  kebijakan  Umar  bin Khattab  dalam  masalah  pendistribusian  zakat  adalah  penetapan  orang-orang  yang berhak atas harta zakat tersebut. Umar bin Khattab menolak untuk memberikan bagian
35 Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Majmu'atu al-Fata>wa>, (al-Maktabah al-Syamilah,  Vol. 14), h. 36.
zakat kepada orang-orang yang dahulu menjadi mualaf (orang yang diluluhkan hatinya untuk  masuk  Islam  atau  konsisten  di  dalamnya)  di  masa  Rasulullah  saw.  Hal  itu dilakukan  oleh  Umar  karena  melihat illat  keberhakan  orang-orang  tersebut  telah hilang.
Dalam  konteks  masyarakat  Islam  kekininan  di  Indonesia,  selain  terdapat golongan  mualaf dari  masyarakat  yang  baru  memeluk  Islam,  ada  juga  mualaf  yang sejatinya mereka adalah muslim, namun mereka memiliki iman yang sangat rapuh dan menjadi sasaran gerakan pemurtadan yang digencarkan oleh misionaris dengan modus bantuan ekonomi.
Oleh  karena  itu,  pendistribusian  zakat  dapat  diprogramkan  oleh  lembaga  amil seperti  BAZNAS  ataupun  LAZ  dalam  rangka  menghalau  arus  kristenisasi  yang ditujukan kepada umat Islam yang lemah ekonomi dan lemah iman yang semakin hari semakin mengkhwatirkan.
Masalah  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  untuk  dikemukakan  terkait  dengan dengan kebijakan dalam pendistribusian harta zakat, yang perlu juga dicermati adalah Umar bin Khattab yang tidak mengharuskan bahwa seluruhnya harus habis dibagi rata kepada  semua  asnaf zakat.  Umar  bin  Khattab  lebih  mengutamakan  fakir  dan  miskin serta yang sangat mendesak saat itu untuk mendapatkan harta zakat.
Pada  dasarnya,  kadar  harta  yang  harus  diberikan  kepada  mustahik  kembali kepada  skala  maslahat  yang  dipandang  lebih  prioritas  oleh  imam.  Dalam  hal  ini BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  Nasional)  yang  diberikan  mandat  untuk  mengelola perzakatan  di  Indonesia  dibantu  lembaga-lembaga  swasta  yang  sudah  memenuhi ketentuan  untuk  menjalankan  fungsi  sebagai  lembaga  amil  sesuai  dengan  Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 memegang peranan penting dalam menentukan kadar yang harus  disalurkan  dari  dana  zakat  yang  terkumpul  kepada  para  mustahik.  Menurut penulis, pendistribusian zakat tidak hanya melihat aspek kuantitas dan nominal harta yang  diberikan  kepada  mustahik.  Akan  tetapi,  lebih  dari  itu,  untuk  mengoptimalkan peran  zakat  sebagai  instrumen  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  diperlukan mekanisme  pemberdayaan  zakat  dengan  sistem  kontrol  dan  monitoring  terhadap perkembangan  kondisi  mustahik.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membuat  sistem pengelompokan mustahik berdasarkan usaha dan kecenderungan masing-masing.

## PENUTUP
Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  dari  aspek  mikroekonomi,  zakat memiliki  implikasi  yang  penting  antara  lain  terhadap  konsumsi  agregat,  tabungan  nasional, investasi dan produksi agregat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer sejumlah  proporsi  pendapatan  mereka  ke  kelompok  masyarakat  penerima  zakat  (mustahik). Dari  aspek  makroekonomi,  zakat  memiliki  berbagai  implikasi  ekonomi  yang  penting  antara lain  terhadap  efisiensi  alokatif,  stabilisasi  makro-ekonomi,  jaminan  sosial,  distribusi pendapatan,  dan  partumbuhan  ekonomi.  Zakat  mentransfer  sebagian  pendapatan  kelompok kaya,  yang  umumnya  merupakan  bagian  kecil  dalam  masyarakat,  ke  kelompok  miskin,  yang umumnya  merupakan  bagian  terbesar  dalam  masyarakat.  Hal  ini  secara  langsung  akan meningkatkan  permintaan  barang  dan  jasa  dari  kelompok  miskin,  yang  umumnya  adalah kebutuhan  dasar  seperti  pangan,  sandang,  dan  papan.  Permintaan  yang  lebih  tinggi  untuk kebutuhan dasar  masyarakat  terkait  zakat  ini,  akan  memengaruhi komposisi  produksi  barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.
Kebijakan Umar bin Khattab  dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, pendapat Umar seputar perluasan objek zakat. Umar juga membolehkan pemberian badal (pengganti) dalam pembayaran zakat dengan alasan memberi kemudahan bagi muzaki. Kedua, pandangan Umar seputar penarikan zakat meliputi syarat yang menjadi kriteria seorang muzaki dan klasifikasi harta zakat dan fleksibilitas waktu pembayaran zakat. Ketiga, pendapat  Umar  dalam  pendistribusian  dan  pemberdayaan  zakat  yang  meliputi  meliputi pendistribusian zakat di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, perhatian Umar terhadap illat dalam menetapkan mustahik, dan pandangan mengenai kadar zakat yang harus diterima oleh  mustahik.  Kebijakan  zakat  Umar  bin  Khattab  tidak  sekadar  merupakan  fatwa  ( ijtihad) seorang ulama, akan tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, sebagian dari kebijakan dua Umar tersebut telah dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah berupa undang-undang, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al- Qur’an dan Terjemahnya
Aatabik,  Ahmad. Peranan  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan,  Jurnal  Zakat  dan  Wakaf, ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
Abdullah  bin  Muhammad  Alu  Syaikh, Tafsir  Ibnu  Katsir,  Jilid  2,  Terj.  M.  Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2008.
Abdullah,  Abu  Bakar. Mushannaf  Ibnu  Abi  Syaibah,  Riyadh:  Maktabah  al-Rusyd Nasyirun, 2004.
Abdurrazaq,  Abu  Bakr. Mushannaf  Abdurrazzaq,  Cet.  IV;  Beirut:  Al-Maktab  al- Islamy, 1403 H.
Aflah  Kuntano  Noor,  dan  Mohd.  Nasir  Tajang, Zakat  dan  Peran  Negara,  Jakarta:
Forum Zakat, 2006.
Al-Arif,  M.  Nur  Rianto. Teori  Makroekonomi  Islam:  Konsep,  Teori  dan  Analisis,  Bandung, Alfabeta, 2010.
Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad. Siyar A’lam al - Nubala’ , Beirut: Muassasah al- Risalah, 2001, Vol. 28.
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
Al-Madani, Muhammad. Nazharat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab, Cairo: Wizarah al-Auqaf, 2002.
Al-Manzhur, Ibn. Lisanul Arab , Qahirah: Darul Ma’arif, Jilid III.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam, Bogor: al-Azhar Press, 2009.
Al-Nawawi,  Abu  Zakariya  Muhyiddin. Al- Majmu’  Syarh  al -Muhazzab  Kitab  al-Zakah,  Bab Kismu shadaqah, Beirut: Darul Fikr, t.th, Jilid VI.
Al-Qadhi, Siraj al-Rahman al-Nadwi. Al- Khulafa’ al -Rasyidun, Riyadh: Dar  al-Kunuz al-Isybiliya, 2009.
Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Ibadah fi al-Islam, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah, Cairo: Maktabah Wahbah, 2006.
Al-Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Cet. X, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
Al-Qardhawi,  Yusuf. Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat
Zakat  Berdasarkan  Qur’an  dan  Hadis ,  Bogor:  Pustaka  Litera  Antar  Nusa, 2011.
Al-Qardhawi,  Yusuf. Kiat  Islam  Mengentaskan  Kemiskinan,  Cet.  I,  Jakarta:  Gema Insani Press, 1995.
Al-Qardhawi,  Yusuf. Shadaqah;  Cara  Islam  Mengentaskan  Kemiskinan,  terj.  Dadang Sobar, Cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Al-Qardhawi,  Yusuf. Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
Al-Qasim, Abu Ubaid. Al-Amwâl, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. Al-Qawa'id wa al-Ushul al- Jami’ah , Cairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1432 H.
Al-Sa'di,  Abdurrahman  bin  Nashir. Taisir  al-Karim  al-Rahman  fi  Tafsir  Kalam  al- Mannan, Muassasah al-Risalah, 2000, Vol. 1.
Al-Suyuti, Jalaluddin. Tarikh Khulafa, Cet. Ke-13, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
Al-Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain. Ekonomi  Islam  Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan,  Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Al- Syarhul Mumti’ ‘Ala Dzad al - Mustaqni’ , Cet. XIII; Cairo: Dar Ibnul Jauzi, 1428 H.
Al-Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalih. Ensiklopedi  Zakat  (Kumpulan  Fatwa  Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin), Terj. Imanuddin Kamil, Cet. II, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
Amalia,  Euis. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer, Depok: Gramata Desain, 2002.
Andriyanto,  Irsyad. Strategi  Pengelolaan  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan,  Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, STAIN Kudus.
Andriyanto, Strategi  Pengelolaan  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan,  Jurnal Walisongo STAIN Kudus, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
Balwi, Mohd Abdul Wahab Fatoni Mohd dan Adibah hasanah Abd Halim, Mobilisasi Zakat  dalam  Pewujudan  Usahawan  As}naf,  Selangor:  Jurnal  Shariah,  2008, Jilid 6.
Beik, Irfan Syauqi. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa  Republika,  Zakat  &  Empowering  Jurnal  Pemikiran  dan  Gagasan,  Vol.  II, 2009, www.imz.or.id.
Beik,  Irfan  Syauqi. et.all,  Indonesia  Zakat  &  Development  Report  2011:  Kajian Empiris  Peran  Zakat  dalam  Pengentasan  Kemiskinan,  Cet.  I,  Ciputat:  IMZ, 2011.
Beik,  Irfan  Syauqi. Towards  International  Standardization  of  Zakat  Sistem,  makalah ini  dipresentasikan  pada  konferensi  Fikih  Zakat  International  2015,  yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, November 25-27, 2015.
Dornbusch, Rudiger. Macroeconomics, Newyork: McGraw-Hill, 2008.
Firdaus,  Muhammad, dkk. Economic  Estimation  and  Determinations  of  Zakat Potential in Indonesia, IRTI Working Paper Series, 2010.
Firmansyah, Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan, Pusat  Penelitian  Ekonomi,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  Jurnal  Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 21, No. 2, Desember 2013.
Forum Zakat (FoZ), Zakat dan Peran Negara, Cet. I, April 2006.
Hafidhuddin,  Didin. Agar  Harta  Berkah  dan  Bertambah,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2007.
Hafidhuddin,  Didin. Dunia  Perzakatan  di  Indonesia,  FOZ  Zakat  dan  Peran  Negara, 2006.
Hafidhuddin, Didin. Ketua Umum BAZNAS (dua periode) 2005-2015, Wawancara, 12 Agustus 2018.
Hafidhuddin,  Didin. Membangun  Peradaban  Zakat,  Ciputat:  Institut  Manajeman Zakat, 2007.
Hafidhuddin,  Didin. Panduan  Praktis  Tentang  Zakat,  Infak,  Sedekah,  Depok:  Gema Insani Press, 2006
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
Haikal, Muhammad  Husain.  Al-Faruq  Umar,  Qahirah:  Maktabah  al-Nahdhah  al- Mishriyyah, 1963, Vol. 1.
Hamidiyah,  Emmhy. Pendayagunaan  Zakat  untuk  Pengentasan  Kemiskinan,
Mungkinkah?, Jakarta: FOZ, 2006.
Hanifa, Afriza. Penguatan  BAZNAS  Pengerdilan  LAZ,  dikutip  dari http://www.republika.co.id/ html.
Hasan,  M.  Ali. Zakat  dan  Infak:  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial di  Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Hidayat, Mohamad.  An  Introduction  to  The  Sharia  Economic  (Pengantar  Ekonomi Syariah), Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
Huda, Nurul, dkk. Zakat Perspektif Makro-Mikro Pendekatan Riset, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
Humaid bin Zanjawaih, Al-Amwal, Markaz Faishal Li al-Buhuts, t.th.
Ibn Baz, Abdul Aziz. Majmu' Fata>wa> al-Syaikh Abdul Azi>z ibn Ba>z, Vol. 14. al-Maktabah al- Syamilah, t.th.
Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr. Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Cet. III; Dar as-Salafiyah, t.th.
Ibnu  Katsir,  Abu  al- Fida’. Al-Bidayah  wa  al-Nihayah ,  Dar  Ihya’  al -Turats  al-Arabi, 1988, Vol. 7.
IMZ,  Indonesia  Zakat  dan  Development  Report  2009, Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat, Jakarta: IMZ, 2009.
IMZ,  Indonesia  Zakat  dan  Development  Report  2009, Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat, 2009.
Iqbal,  Munawar. Zakah,  Moderation  and  Aggregate  Consumption  in  An  Islamic Economy, dalam Monzer Kahf, Lessons in Islamic Economics, Vol. I, Jeddah: IRTI-IDB, 1998.
Ismail, Muhammad. Zakat, Solusi Menuju Kesejahteraan Umat, Majalah Gontor, Edisi Februari 2012.
Juwaini,  Ahmad  dan  Tim  Penulis  IZDR, Menuju  Sinergi  Pemerintah  dan  Masyarakat  Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional, Ciputat: IMZ, 2010.
Juwaini, Didin Hafidhuddin dan Ahmad. Membangun Peradaban Zakat, Menuju Jalan Kegemilangan Zakat, Cet. I, Ciputat: IMZ, 2007.
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islami, Edisi II, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007.
Kasri.  Rahmatina  A,  dan  Arif  Haryono. Bangsa  Betah  Miskin,  Jakarta,  Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.
Kementerian  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Surakarta:  Pustaka  Al-Hanan,
2016.
Marthon,  Said    Sa’ad. Ekonomi  Islam:  Di  Tengah  Krisis  Ekonomi  Global,  Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2007.
Muhammad, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah  (Pergulatan  Melawan  Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global), Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Muhammad,  Sakri. Mekanisme  Zakat  dan  Permodalan  Masyarakat  Miskin,  Malang: Bahtera Press, 2006.
Munawir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia,  Cet.  II,  Surabaya:
Pustaka Progresif, 2002.
Musthafa,  Ibrahim,  dkk. Al-Mu'jam  al-Wasith,  Istanbul:  al-Maktabah  al-Islamiyah, 1972.
Nasar,  M.  Fuad. Integrasi  Pengelolaan  Zakat  dalam  UU  No.23  Tahun  2011, www.baznas.or.id, diakses pada tanggal 22 November 2018.
Nursalikah, Ani. Zakat Belum Sepenuhnya Tergarap, Koran Republika, Edisi: Selasa 7 Mei 2013.
PIRAC, Mensejahterakan Umat dengan Zakat Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia, Depok: Piramedia, 2008.
Pratama, Yoghi Citra. Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif  Pada  Badan Amil  Zakat Nasional),  The  Journal  of  Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1 (2015): 93-104, UIN Syarif Hidayatullah.
Qal’ahji, Muhammad Rawwas, Mausu’ah Fiqh Umar , Beirut: Dar Al-Falah, 1981.
Sadeq,  Abu  al-Hasan. A  Survey  of  The  Institution  of  Zakah:  Issues,  Theories  and Administration, Jeddah: IRTI-IDB, 1994.
Salim, Agus. Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia, Makassar:
Nala Cipta Litera, 2009.
Samdin, Motivasi  Berzakat:  Kajian  Manfaat  dan  Peranan  Kelembagaan,  Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam Proceedings, Yogyakarta: P3EI FE UII, 2002.
Sari,  Elsi  Kartika. Pengantar  Hukum  Zakat  dan  Wakaf,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 2007.
Aisya  St.  dkk.  2019, Pengelolaan  Dana  Zakat  Dalam  Pengembangan  Usaha  Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang.  Jurnal Laa Maisyir Vol. 6 No.1
Sudewo, Erie. Manajemen Zakat, Cet. I; Jakarta: Intitut Manajemen Zakat, 2004.
Sudewo, Erie. Standarisasi Pengelolaan ZISWAF Empat Negara (Malaysia-Singapura- Brunei-Indonesia),  Southeast  Asia  Zakat  Movement  I,  Cet.  I;  Jakarta:  FOZ Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008.
Susetyo,  Heri. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat, Jurnal Zakat & Empowering, Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2008, Vol. 1.
Tim  Institut  Manajemen  Zakat, Profil  7  Badan  Amil  Zakat  Daerah  &  Kabupaten Potensial di Indonesia, Tangerang: Institut Manajemen Zakat, 2006.
Tim Penulis IMZ, Indonesia Zakat & Development Report 2012: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna, Jakarta: IMZ, 2012.
Tim  Penulis  IZDR  (Indonesia  Zakat  &  Development  Report) 2011,  Kajian  Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, Cet. I; Ciputat: IMZ, 2011.
Tim  penulis  IZDR  (Indonesia  Zakat  &  Development  Report)  2012, Membangun Peradaban  Zakat  Indonesia;  Soal  Kebijakan  dan  Hal  Lain  yang  Belum Paripurna, Ciputat: IMZ, 2012.
Tim Penyusun IMZ, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, (Indonesia Magnificence of zakat (IMZ), 2011.
Tim penyusun IZDR (Indonesia Zakat & Development Report), Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: IMZ, 2011.
Tim  Penyusun,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan  Zakat, Panduan  Organisasi  Pengelolaan  zakat,  Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
Tim  Penyusun, Menggagas  Arsitektur  Zakat  Indonesia,  Ciputat:  Indonesia  Magnificence  of Zakat (IMZ), 2011.
Tim Penyusun, Panduan Organsisasi Pengelola Zakat, Depag RI, 2008.
Ulwan, Abdullah Nashih. Penj. Samson Rahman, Zakat Menurut Empat Mazhab, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
Uqaily, Ali Mahmud. Praktis dan Mudah menghitung zakat, Solo: Pustaka Aqwam, 2010.
Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat  Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
Wibisono, Yusuf. SLT Vs Jaring Pengaman Responsif, Republika, 3 Januari 2006.
Winoto,  Garry  Nugraha. Pengaruh  Dana  Zakat  Produktif  Terhadap  Keuntungan  Usaha Mustahik Penerima  Zakat  (Studi Kasus  BAZ  Kota  Semarang),  Semarang:  Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011.
Yanah, Strategi Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia  Melalui  Sinergi  Antara Bank  Syariah dan BAZNAS, Jurnal Ekonomi ISSN: 2302-7169, Vol. 2, No. 3, Mei-Agustus 2014, Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon.
Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islamy  wa  Adillatuhu,  Damaskus:  Dar  al-Fikr  al-
Mu’ashir, 2004), vol. 3.