http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 1 (2020)

## Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pesisir Dalam
Mewujudkan Pembangunan Berbasis Waterfront City Di Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara
Oleh: Takwim Universitas Lakidende Unaaha takwim.mashur62@gmail.com
Keywords: Abstract Waterfront City, Implementation of Policy, Baubau City. Policy  Implementation  Coastal  Area  Based Development  In Realising  Waterfront  City  in  Kota  Baubau.  The  Impementasi Coastal Area Based Development In Realising  Waterfront City can Seen From The beisis Policy Interests The affected Posted policy,  Operate  The  benefits  generated  will,  desired  degree  of change That will, Position policymakers, program implementers Who,  What  deployed  Resources  and  Context  Implementation lying between Power, interest and Development The strategy of the  actors  involved,  Characteristics  Institutions  And  Ruler, Compliance  And  grasp  of  policy  implementers.  for  derive  the implementation and the factors affecting the Coastal Area Based Development In Realising Waterfront City in Kota Baubau. Kata kunci: Abstrak Waterfront  City, Implementasi Kebijakan,  Kota Baubau. Implementasi  Kebijakan  Penataan  Kawasan  Pesisir  Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Berbasis Waterfront  City Di  Kota
Baubau.  Adapun  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Kawasan Pesisir  dapat  dilihat  dari  Kebijakan  yang  berisi  kepentingan yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan,  jenis  manfaat  yang  akan dihasilkan,derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan  dan  Konteks  Implementasi  antara  lain  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat,  karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana kebijakan.  Untuk  mengetahui  implementasi  dan  faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan kawasan pesisir Kota Baubau.

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 pulau dengan panjang  garis  pantai  kurang  lebih  81.000  km  (Naskah  Akademik  2015  dalam  Forum
Rektor  Indonesia).  Di  sepanjang  garis  pantai  ini  terdapat  wilayah  pesisir  yang  relatif sempit  tetapi  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  hayati  dan  non-hayati;  sumber  daya buatan;  serta  jasa  lingkungan  yang  sangat  penting  bagi  penghidupan  masyarakat  dan modal  dasar  pembangunan  nasional,  sehingga  perlu  dikelola  secara  terpadu  dan berkelanjutan dalam sistem kebijakan yang memadai. Dengan garis pantai yang demikian panjang  sudah  seharusnya  sektor  kelautan  memberi  kontribusi  terhadap  peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada kenyataannya kontribusi sektor kelautan terhadap PDB  (Produk  Domestik  Bruto ) Indonesia  masih  relatif  sangat  rendah  dibandingkan dengan negara-negara lain yang secara geografis memiliki garis pantai yang relatif lebih pendek dari pada Indonesia. Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota (Setyati, 2015).
Potensi  pesisir  dan  kelautan  yang  dimiliki  dan  belum  terkelola  oleh  bangsa Indonesia masih sangat besar. Karena itu di masa depan sektor kelautan sudah seharusnya dijadikan  sebagai leading  sector dalam  pembangunan  Indonesia  dimana  setiap pendekatan kebijakan yang dilakukan seharusnya telah mempertimbangkan keterkaitan dengan  sektor  kelautan.  Jangan  sampai  kebijakan  yang  dilakukan  justru  berdampak negatif bagi keberlanjutan potensi kelautan yang kita miliki. Kota Baubau adalah salah satu  daerah  yang  mencoba  memanfaatkan  peluang  dari  kebijakan  otonomi  daerah  ini. Posisi strategis Kota Baubau sebagai kota pantai (waterfront city) yang berada pada jalur laut  yang  menghubungkan  antara  kawasan  timur  dan  barat  Indonesia,  memberikan dampak positif terhadap dinamika kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan kemasyarakatan lainnya di daerah. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019 (Qodriyatun, 2018).
Pengembangan kawasan pesisir adalah salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Baubau terdahulu yang berbasis kota pantai atau waterfront city . Wilayah pantai/pesisir mempunyai karakter yang spesifik dibandingkan dengan kawasan yang  lain  (Djunaedi,  2002).  Penataan  kawasan  pesisir kota  yang  tercantum  dalam RTRWK  (Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota)  dimana  ditindaklanjuti  dengan  arahan- arahan pemanfaatan ruang dan zonasi dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) maka untuk menentukan suatu lokasi tersebut waterfront atau tidak maka ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai lokasi suatu tempat apakah masuk dalam waterfront atau tidak adalah sebagai berikut :
1. Berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar (laut, danau, sungai, dan sebagainya).
2. Biasanyamerupakanarea pelabuhan, perdagangan, permukiman, atau pariwisata.
3. Memiliki  fungsi-fungsi  utama  sebagaitempatrekreasi,  permukiman,  industri,  atau pelabuhan.
4. Dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan
5. Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horizontal.
Sesuai dengan prioritas pembangunannya sebagai kota pantai, maka Kota Baubau termasuk  dalam  konsep  pengembangan  ( development )  sebagai  usaha  menciptakan waterfront yang  memenuhi  kebutuhan  kota  saat  ini  dan  masa  depan  dengan  cara mereklamasi  pantai.  Pengembangan  pariwisata  merupakan  pembangunan  yang menciptakan  nilai  tambah  dalam  segalaaspek  bidang  pariwisata,  mulai  dari  sarana  dan prasarana (Fajriah, 2014). Kebijakan reklamasi pantai khususnya di kawasan pesisir ini berdasarkan penjabaran visi dan misi pembangunan wilayah Kota Baubau pada saat itu, maka  dapat  dilihat  keterkaitan  erat  antara  program  pengembangan  kawasan  yang direncanakan  dengan  kebijakan  pembangunan  wilayah  Kota  Baubau.  Pesisir  Kenjeran memiliki  sejumlah  daya  tarik  wisata  yang  belum  dikembangkan  secara  optimal (Khomenie, 2013). Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan kota tersebut maka dalam pengembangan kawasan pesisir kota Baubau yang berbasis waterfront city perlu ditangani empat aspek yang saling terkait antara lain:
1. Karakter  tempat/wilayah:  suatu tempat/wilayah  memerlukan  rencana,  rancangan dan  upaya  pengembangan  yang  baik  yang  dapat  meningkatkan  daya  tarik  dan kualitas serta nilai estetika yang tinggi
2. Lingkungan  fisik:  suatu  tempat/wilayah  perlu  mengembangkan  dan  memelihara prasarana dasar yang cocok dengan lingkungan alamnya.
3. Ketersediaan  layanan:  suatu  tempat/wilayah  harus  menyediakan  layanan  dasar dengan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan publik
4. Aspek rekreasi dan hiburan: suatu tempat/wilayah memerlukan sekumpulan atraksi atau daya tarik untuk warganya dan untuk pengunjung turis.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  induktif  dimana  teknik  pengumpulan  melalui  wawancara  dengan
keyinformen  telaah  dokumen  dan  dokumentasi.  Sementara  Teknis  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  berdasarkan  pendapat  Miles  &  Huberman yaitu  (1)  Reduksi  data  merangkum  dan  memilih  hal-hal  pokokmemfokus  pada  hal-hal yang penting di cari tema dan polanya; (2) Penyajian data pengorganisian data sehingga terorganisir  dan  tersusun  dalam  pola  hubungan  agar  semakin  mudah  dipahami;  (3) Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  merupakan  tahapan  terakhir  dalam  analisi Miles&Huberman.dimana data disajikan dan dianalisis akan ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi  Kebijakan Yang  Berperan    Dalam    Penataan    Kawasan  Pesisir Untuk Mewujdukan Pembangunan Berbasis Waterfront City Di Kota Baubau Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  proses  kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan.  Jika  implementasi  kebijakan  dipandang  secara  luas  mempunyai  makna pelaksanaan  undang-undang  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik bekerja secara bersamaan. Pada sisi lain  Implementasi kebijakan merupakan fenomena yang  kompleks  yang  mungkin  dapat  dipahami  sebagai  suatu  proses,  suatu  keluaran (output) maupun sebagai dampak ( outcome ). Pengembangan kawasan objek wisata Pantai harus didukung oleh sumber daya pesisir (Hiariey, 2013).
Membahas  soal  pelaksanaan  atau  implementasi  khusus  menyangkut  penataan kawasan pesisir Kota Baubau dalam mewujudkan pembangungan berbsis waterfront city , maka  kaitannya  adalah  membahas  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Publik.  Hal  ini dikarenakan  tahap  implementasi  pada  tataran  praktis,  implementasi  memiliki  korelasi dengan bentuk – bentuk kebijakan itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  daerah  telah  diberikan  otonomi  yang  luas,  nyata,  dan bertanggungjawab,  yang  diwujudkan  dengan  pemberian  kewenangan  untuk  ikut  serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang ada di daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan untuk dapat digunakan bagi kesejahteraan  masyarakat  lokal.  Saat  ini  kawasan  pesisir  banyak  yang  dimanfaatkan sebagai aktivitas utama masyarakat (Wakhidah, 2013).
Khusus  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan,  diatur  tentang kewenangan daerah propinsi untuk mengelola sampai dengan 12 mil laut dan sepertiga dari batas propinsi untuk daerah kabupaten/kota. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor
32  tahun  2004  dikatakan  bahwa  kewenangan  daerah  terhadap  sumberdaya  pesisir  dan lautan meliputi kewenangan dalam:
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
b. Pengaturan kepentingan administratif;
c. Pengaturan tata ruang;
d. Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
e. Ikut serta dalam pemeliharaan kewenangan; dan
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
Dengan kewenangan luas yang diberikan berdasarkan kebijakan otonomi daerah tersebut  tentunya  menimbulkan  berbagai  implikasi  yang  harus  dihadapi  oleh  daerah. Karena  dengan  kebijakan  otonomi  daerah  ini,  selain  diberikan  kewenangan  untuk  ikut serta  mengelola  dan  memanfaatkan  sumberdaya  nasional  yang  ada  di  wilayahnya sehingga menghasilkan revenu e bagi daerah, kebijakan otonomi daerah ini juga memberi kewajiban bagi daerah untuk dapat memberikan pelayanan di bidang pemerintahan umum dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  tentunya  juga  akan  banyak  menghabiskan kemampuan dan sumber daya daerah. Pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi dengan permukiman nelayan (Permana, 2010).
Karena  sesungguhnya  tujuan  pemberian  otonomi  daerah  adalah  untuk memungkinkan  daerah  yang  bersangkutan  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Kota Baubau  sebagai  kota  yang  berbasis  kota  pantai/ waterfront  city dengan  segala keterbatasan  yang  dimilikinya  tentunya  akan  berupaya  untuk  memanfaatkan  sebesar- besarnya  potensi  sumber  daya  pesisir  dan  kelautan  yang  dimilikinya  untuk  dapat mewujudkan  amanat  dari  kebijakan  otonomi  daerah.  Pembangunan  dengan memanfaatkan  sumberdaya  pantai  tanpa  memperhatikan  prinsip-prinsip  ekologis  akan dapat merusak fungsi ekosistem pantai (Djunaedi, 2002).
Konsep waterfront city merupakan fungsi perairan yang menjadi halaman depan suatu kota adalah menjadi sumber dana pembangunan kota sehingga harus tetap dijaga kelestariannya  karena  menjadi  sangat  terkait  dengan  keberlanjutan  dari  pada  kota  itu sendiri. Oleh sebab itu, maka konsep pembangunan kota pantai (waterfront city ) harus
dapat memadukan berbagai kepentingan seperti pelestarian lingkungan, pengembangan potensi masyarakat, plus penumbuhan kawasan industri dan perdagangan.
Sesuai  dengan  pengertian  kota  pantai  di  atas,  di  mana  pantai  menjadi  halaman depan  dan  sekaligus  dijadikan  sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  daerah,  maka  dengan sendirinya sektor yang seharusnya menjadi bidang garapan utama dalam pembangunan Kota Baubau adalah pengembangan kawasan pesisir dan kelautan yang dilakukan secara proporsional,  sehingga kawasan pesisir dan laut tetap dapat  memberikan  kemaslahatan bagi penduduk kota secara berkelanjutan.
Dalam  mewujudkan  pembangunan  kota  yang  berbasis waterfront  city tersebut maka pemerintah kota dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada dalam  menata  kawasan  pesisir  dan  laut  ini  telah  menetapkan  kebijakan-kebijakan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung terciptanya pembangunan kota yang berkelanjutan khusunya pada kawasan pesisir Kota Baubau.
Oleh  karenanya  maka  dalam  peningkatan  sarana  dan  prasarana  kota  serta penegembangan  kota  berbasis  Kota  Pantai  ( Waterfront  City) memerlukan  penataan kawasan  pantai  secara  cermat  dan  terpadu  sehingga  tercipta  harmonisasi  fungsi-fungsi kawasan di dalam kota. Penataan kawasan pantai ini sekaligus memberikan nilai tambah bagi aspek estetika lingkungan pantai yang dalam pembahasan awal menunjukkan kesan kekumuhan.  Konsep waterfront  city (atau  lebih  tepatnya seafront  city) pada  dasarnya mengandalkan pantai sebagai ‘wajah’ kota sehingga kondisi dan karateristik (termasuk view ) pantai akan mencerminkan nilai suatu ‘kota berhadap laut’ (‘ seafront city’ ).
Kawasan  pesisir  merupakan  bagian  dari  Daerah  yang  menjadi  batas  antara wilayah  laut  dengan  daratan.  Kawasan  ini  sangat  kompleks  dengan  berbagai  isu  dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan  terpadu.  Selama  ini  kawasan  pesisir  belum  mendapat  perhatian  yang  cukup  serius baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga dalam pengelolaannya. Sehingga belakangan  ini  baru  dirasakan  berbagai  permasalahan  yang  muncul  tentang  kawasan pesisir.
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Laut  Secara  Terpadu  (PWPLT)  memerlukan informasi  tentang  potensi  pembangunan  yang  dapat  dikembangkan  disuatu  wilayah pesisir dan laut beserta permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial. PWPLT pada  dasarnya  ditujukan  untuk  mendapatkan  pemanfaatan  sumber  daya  dan  jasa-jasa lingkungan  yang  terdapat  di  wilayah  ini  secara  berkelanjutan  dan  optimal  bagi
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan PWPLT disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada, dengan mempertimbangkan pengaruh  lingkungan  strategis  terhadap  pembangunan  nasional,  otonomi  daerah  dan globalisasi.
2. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Penataan Kawasan Pesisir Dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Waterfront City Di Kota Baubau
Sebuah kebijakan publik  yang telah dirumuskan  seperti halnya dalam Penataan kawasan pesisir kota, tentunya memiliki tujuan atau target tertentu yang ingin di capai, dimana  target  itu  akan  tercapai  jika  kebijakan  dapat  diimplementasikan.  Namun demikian,  dalam  implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan  tidak  selalu  berjalan sebagaimana  yang  dikehendaki,  karena  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan itu tidak berada pada suatu ruang yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor yang mengelilinginya dan mempengaruhi implementasi kebijakan itu. Guna menganalisis dan menginterpretasikan implementasi kebijakan pemilihan dan pengangkatan dalam penelitian ini, mengacu pada model implementasi kebijakan  yang dikemukakan Grindle. Pada prinsipnya.
Griendle menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Di mana implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan  sasaran-sasaran  kebijakan.  Dalam  pandangan  Grindle  bahwa  keberhasilan  atau efektifnya  sebuah  implementasi  kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari  isi  kebijakan  dan konteks  kebijakan.  Penataan  wilayah  kelautan  diperlukan  dalam  kaitannya  pengaturan pemanfaatan  laut  secara  optimal  dengan  mengakomodasi  semua  kepentingan  (Basri, 2013). Penataan ruang kawasan pesisir pantai perlu mendapat perhatian mengingat akan keberlanjutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terkait dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka implementasi penataan kawasan pesisir kota dalam mewujudkan pembangunan berbsis waterfront city , sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen aparat pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk memperhatikan aspek-aspek  yang terdapat  dalam implementasi kebijakan secara
komprehensif, terkait dengan isi dan konteks kebijakan. Implementasi penataan kawasan pesisir kota sebagaimana yang tercantum dalam perumusan masalah penelitian ini, sangat bergantung  dari  konsistensi  dan  komitmen  aparat  pelaksana  dalam  memperhatikan berbagai  aspek  yang  terdapat  dalam  isi  kebijakan,  yang  selalu  merujuk  pada  apakah pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  dengan  melihat  aksi kebijakan  tersebut.  Adapun  indikator  yang  dapat  mengukur  isi  kebijakan  adalah:  (1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) Derajat perubahan    yang    ingin    dicapai;  (4)  Letak  pengambilan  keputusan;  (5)  Pelaksana program; (6) Sumber daya yang dilibatkan.

## Kesimpulan
Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang berperan dalam penataan kawasan pesisir untuk mewujudkan pembangunan Kota Baubau  sebagai  kota  berbasis  kota  pantai  ( waterfront  city )  telah  dilaksanakan  dan berjalan sebagaimana  yang diharapkan hal ini dapat  dilihat dari sikap pemerintah kota dalam  menjadikan  kebijakan-kebijakannya  sebagai  landasan  dan  prioritas  utama pembangunan  khususnya  dalam  penataan  kawasan  pesisir  dan  laut  kota.  Kebijakan- kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  memiliki  peluang  yang  cukup  baik  untuk menjadikan Kota Baubau sebagai citra kota berhadap laut sehingga seiring berjalannya waktu menjadikan ikon tersendiri sebagai basis kota pantai ( waterfront city ) di Sulawesi Tenggara. F aktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan kawasan pesisir Kota Baubau untuk mewujudkan pembangunan berbasis kota pantai ( waterfront city )  dengan  berbagai  kebijakan  yang  mendukungnya  dalam  pelaksanaannya  masih belum optimal dimana seiring dengan semakin berkembangnya dinamika perkotaan yang semakin  padat  saat  ini,  memang  tidak  dapat  dipungkuri  bahwa  pembenahan  secara berkesinambungan  diberbagai  sektor  masih  terus  harus  dilakukan,  khususnya  untuk pengelolaan yang belum terkoordinasi dengan baik serta masih membutuhkan perhatian dalam peningkatan infrastruktur pendukung dengan pemeliharaan secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Basri,  B.  (2013).  PENATAAN  DAN  PENGELOLAAN  WILAYAH  KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI
DAERAH

## DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Perspektif . https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44
Djunaedi,  Achmad,  &  Basuki,  M.  N.  (2002).  Perencanaan  Pengembangan  Kawasan Pesisir. Jurnal Teknologi Lingkungan .
Djunaedi,  Acmad,  &  Basuki,  N.  (2002).  Perencanaan  Pegembangan  Wilayah  Pesisir.
Jurnal Teknologi Lingkungan .
Fajriah, S. D., & -, M. (2014). Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata  Pantai  yang  Berkelanjutan  (Studi  Kasus:  Kawasan  Pesisir  Pantai Wonokerto  Kabupaten  Pekalongan). JURNAL  PEMBANGUNAN  WILAYAH  & KOTA . https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7653
Hiariey,  L.  S.  (2013).  Dampak  Pariwisata  Terhadap  Pendapatan  Dan  Tingkat Kesejahteraan  Pelaku  Usaha  Di  Kawasan  Wisata  Pantai  Natsepa,  Pulau  Ambon.
Jurnal Organisasi dan Manajemen .
Khomenie,  A.,  &  Umilia,  E.  (2013).  Arahan  pengembangan  kawasan  wisata  terpadu
Kenjeran Surabaya. Jurnal Teknik ITS .
https://doi.org/10.12962/j23373539.v2i2.4349
Permana, E., Santosa, H. R., & Soemardiono, B. (2010). Integrasi Pengembangan Wisata Pantai  dan  Permukiman  Nelayan  di  Pesisir  Barat  Kabupaten  Bengkulu  Selatan dalam rangka Konservasi Alam. Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010 .
Qodriyatun,  S.  N.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata
Berkelanjutan Di Karimunjawa. Aspirasi . https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084
Setyati,  R.,  &  Utomo,  W.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Terbuka Hijau  Kawasan  Perumahan  Kota  Banjarbaru. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi Publik) . https://doi.org/10.22146/jkap.7534
Wakhidah,  K.,  Dewi,  S.,  &  Ristianti,  N.  (2013).  BENTUK  PENGEMBANGAN
PARIWISATA PESISIR

## BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN
PEKALONGAN. Ruang: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota .