## Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan
Wayan Karya Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

## wayankarya216@gmail.com

## Abstrak
Mahkamah atau lembaga peradilan bertugas untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukuman,  biasanya  dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif  atau  lembaga  pemasyarakatan  yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa faktor penyebab dari kesulitan proses hukum, Kurangnya bukti yang cukup untuk  mengungkap pelaku  tindak  pidana, penegak hukum  membutuhkan bukti  yang  cukup  dan  kuat.  bukti  yang  tersedia  tidak  memadai  atau  sulit  dikumpulkan, sehingga  menyulitkan  proses  penyelidikan  dan  penuntutan.  metodologi  penelitian  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  untuk  mengetahui  kesesuaian,  konsistensi  dan sejarah  pelindungan  hukum.  Hasil  penelitian  menjawab  bahwa  kekuatan  supremasi  hukum menjadi mahkota penegak keadilan sistem hukum di indonesia melalui analisis dari beberapa literature bacaan diperoleh bahwa Untuk mengeksekusi putusan arbitrase, putusan tersebut perlu diakui atau disahkan oleh pengadilan. Pengadilan memastikan bahwa putusan arbitrase memenuhi  persyaratan  hukum  dan  prosedural  yang  berlaku  sebelum  memberikan pengesahan secara sah.  Dengan mengimplementasikan  prinsip hukum  berdasarkan UU  dan ketetapan aturan negara.Lembaga peradilan harus bebas dari tekanan politik, intervensi, atau pengaruh  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  hukum  yang  obyektif.  Hakim  dan  aparat penegak  hukum  harus  dapat  bekerja  secara  independen,  menjunjung  tinggi  keadilan,  dan mendasarkan putusan mereka pada hukum dan fakta yang relevan.
Kata Kunci :   Lembaga Peradilan, Pelaksanaan Hukum, Hukum Indonesia Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki  tindakan  tegas  dalam  memutuskan keputusan di pengadilan. Diantaranya terdapat eksekusi hukuman mati biasanya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Lembaga Pemasyarakatan, di bawah pengawasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Hukum dan  HAM.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  informasi  terkait  proses  eksekusi  dan pemberian hukuman mati dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sumber berita terkini atau lembaga peradilan yang berwenang dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai proses peradilan.  Sistem Peradilan Pidana adalah bagian dari sistem peradilan yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  perkara  pidana,  yaitu  pelanggaran  hukum  yang melibatkan  tindakan  kriminal  atau  kejahatan.  Sistem  peradilan  pidana  bertujuan  untuk menegakkan  hukum,  memberikan  keadilan,  dan  menjaga  keamanan  serta  ketertiban masyarakat.  Komponen  utama  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Penegak  hukum  meliputi kepolisian,  jaksa,  dan  lembaga-lembaga  terkait  lainnya  yang  bertanggung  jawab  untuk

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
mengumpulkan  bukti,  menyelidiki  tindak  pidana,  menuntut  pelaku  tindak  pidana,  dan melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks hukum pidana.
Pengadilan  pidana  merupakan  lembaga  peradilan  yang  bertugas  memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Di Indonesia, sistem peradilan pidana terdiri dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung  (tingkat  kasasi).  Hakim  adalah  orang  yang  ditunjuk  atau  dipilih  untuk  memutus perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim memiliki tugas untuk memeriksa bukti,  mendengarkan  argumen  dari  jaksa  penuntut  dan  terdakwa,  dan  memutuskan kesimpulan  hukum  serta  menjatuhkan  putusan  yang  adil  berdasarkan  fakta  dan  hukum yang berlaku. Terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  oleh  pengadilan. Pembela hukum adalah  pihak yang mewakili terdakwa dalam proses hukum, baik advokat maupun pengacara. Sistem peradilan pidana memiliki prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur ini mencakup  tahap  penyidikan,  penuntutan,  persidangan,  dan  putusan.  Prosedur  hukum pidana menjamin bahwa semua pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang adil dan proses yang transparan.
Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem peradilan pidana yang dapat  sedikit  berbeda  dalam  hal  struktur,  prosedur,  dan  mekanisme  penegakan  hukum. Penjelasan  di  atas  merupakan  gambaran  umum  mengenai  sistem  peradilan  pidana  dan mungkin dapat bervariasi dalam konteks hukum negara yang berbeda. (Los, n.d.) Sistem Peradilan  Pidana  adalah  rangkaian  proses  yang  dibuat  untuk  menanggulangi  masalah- masalah  kejahatan  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  dan  mengancam  rasa  aman masyarakat,  merupakan  salah  satu  usaha  masyarakat  untuk  mengendalikan  terjadinya kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  yang  dapat  diterima.  (Los,  n.d.) Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota  dapat  ditemukan  definisinya  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2437 K/Pid.Sus/2011,  yang  menyatakan:  “Saksi  mahkota  didefinisikan  sebagai  Saksi  yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama- sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.
Beberapa  tindak  pidana  memiliki  tingkat  kompleksitas  yang  tinggi,  seperti kejahatan  organisasi,  kejahatan  korporasi,  atau  kejahatan  transnasional.  Kasus-kasus semacam itu melibatkan jaringan yang rumit, pelaku yang terorganisir, atau keterlibatan pihak-pihak dengan kekuatan dan sumber daya yang besar, sehingga mempersulit upaya penegak  hukum  dalam  mengungkap  pelaku.  Penegak  hukum  seringkali  menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan teknologi. Keterbatasan ini dapat  menghambat  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  penyelidikan  dan  penuntutan  tindak pidana.  beberapa  kasus,  pelaku  tindak  pidana  dapat  mendapatkan  perlindungan  atau dukungan dari pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau bahkan institusi. Hal ini dapat menghambat  upaya  penegak  hukum  dalam  mengungkap  dan  menuntut  pelaku  tindak pidana. Kejahatan juga terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan  perubahan  sosial.  Penegak  hukum  harus  terus  memperbarui  pengetahuan  dan keterampilan mereka dalam menghadapi pola kejahatan yang baru dan kompleks. Untuk  mengatasi  kesulitan  ini,  diperlukan  upaya  yang  holistik  dan  terkoordinasi antara  penegak  hukum,  pihak  berwenang,  dan  masyarakat.  Perkuat  kerjasama  antara instansi  penegak  hukum,  peningkatan  sumber  daya  dan  teknologi,  serta  dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan kerjasama dapat membantu meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana. (Ariyanti & Ariyani, 2020)  penegak  hukum  sering  mengalami  kesulitan  dalam  mengungkap  pelaku  tindak pidana  korupsi  karena  perkara-perkara  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  secara terorganisir  dan  pelakunya  lebih  dari  satu  orang.  Pengungkapan  perkara  tindak  pidana
korupsi  ini  tentu  membutuhkan  keberanian  yang  cukup  besar  dan  adanya  saksi  yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung.(Ariyanti & Ariyani, 2020) Majelis hakim berpegangan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  (whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerja  Sama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana.(Bank, Rakyat, & Dana, 2022) unsur keadilan, sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa:  “Pengadilan  dapat  membantu  para  pihak yang meminta hak untuk keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya pera- dilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Unsur keadilan hukum mengacu pada prinsip-prinsip atau elemen-elemen yang harus ada dalam sistem hukum yang adil. Meskipun tidak ada definisi tunggal atau universal tentang unsur-unsur keadilan  hukum,  beberapa  unsur  umum  yang  sering  dikaitkan  dengan  keadilan  hukum adalah  sebagai  berikut.  Setiap  individu  harus  diperlakukan  secara  adil  dan  setara  di hadapan  hukum,  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  ras,  agama,  jenis  kelamin,  atau  faktor lainnya.  Prinsip  ini  menekankan  perlunya  perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  orang dalam  sistem  peradilan.  Proses  hukum  harus  transparan  dan  terbuka  untuk  umum.  Ini melibatkan akses publik yang memadai terhadap informasi, persidangan yang terbuka, dan kejelasan  dalam  peraturan  hukum.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  memahami  dan memantau bagaimana hukum diterapkan.
Sistem peradilan harus menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum  memperoleh  kesempatan  yang  adil  untuk  menyampaikan  argumen  mereka, memberikan bukti, dan memberikan pembelaan. Ini mencakup hak atas pembelaan hukum, pengadilan  yang  tidak  memihak,  serta  pemenuhan  persyaratan  prosedural  yang memastikan keadilan dalam setiap tahapan proses hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten  dan  pihak  yang  melanggar  hukum  harus  bertanggung  jawab  atas  tindakan mereka.  Ini  mencakup  pemastian  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  pengenaan  sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran hukum. Penting untuk diingat bahwa unsur-unsur keadilan hukum dapat bervariasi di berbagai negara dan sistem hukum. Selain itu, unsur- unsur ini hanya memberikan gambaran umum dan terdapat kompleksitas dan perdebatan yang  terkait  dengan  interpretasi  dan  implementasi  mereka  dalam  praktik  hukum. (HARAHAP, 2018) peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja.  Dalam  praktik  masih  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase  di Indonesia. Pengadilan memiliki peran penting dalam hal eksekusi putusan arbitrase. Ketika suatu  sengketa  diselesaikan  melalui  arbitrase,  putusan  yang  diberikan  oleh  tribunal arbitrase  biasanya  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan.  Namun, untuk  menerapkan  dan  melaksanakan  putusan  tersebut,  biasanya  diperlukan  intervensi pengadilan.
Pengadilan  dalam  eksekusi  putusan  arbitrase.  Pengadilan  juga  bertugas  untuk menolak upaya peninjauan atau pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan hasil arbitrase. Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan apakah ada alasan yang valid untuk membatalkan atau memperbaiki putusan arbitrase.  Setelah  putusan  arbitrase  dinyatakan  sah  oleh  pengadilan,  pihak  yang memperoleh  keuntungan  dari  putusan  tersebut  dapat  meminta  pengadilan  untuk melaksanakan  putusan  tersebut.  Pengadilan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan tindakan eksekusi, seperti penyitaan aset atau pelaksanaan tindakan lain yang diperlukan untuk  memenuhi  putusan  arbitrase.  Pengadilan  juga  berperan  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari putusan arbitrase. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan arbitrase, pihak yang menang dapat meminta pengadilan  untuk  menegakkan  putusan  tersebut  dan  memberikan  sanksi  kepada  pihak yang  melanggar.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  proses  eksekusi  putusan  arbitrase  dapat bervariasi  tergantung  pada  hukum  yang  berlaku  di  negara  tertentu  dan  aturan  yang
mengatur arbitrase. Pengadilan dalam negara tersebut memiliki peran dalam memfasilitasi eksekusi putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Ng, Sistem, & Saxon,  n.d.)  Eropa  Kontinental  dan  Anglo  Saxon1.  Berpandukan  kepada  konsep  Negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl (Sistem Eropah) dan AV Dicey (Sistem Anglo  Saxon),  bahwa,  kedua  sistem  ini  dimana  hukum  menempati  posisi  tertinggi; perbedaannya terletak pada adanya peradilan administrasi di Eropa Kontinental, dimana hal yang sama tidak ditemukan di negara Anglo Saxon, baik warganegara maupun pejabat negara  kalau  melakukan  pelanggaran  hukum  diadili  oleh  paradilan.  Lembaga  peradilan hukum  memiliki  peran  penting  dalam  menangani  permasalahan  terkait  eksekusi.  Di Indonesia,  Sistem  Peradilan  yang  terdiri  dari  Pengadilan  Tinggi,  Pengadilan  Negeri,  dan Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memutuskan perkara hukum dan mengawasi pelaksanaan  hukuman.  Lembaga  peradilan  hukum  terhadap  permasalahan  eksekusi Lembaga peradilan hukum, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, memberikan putusan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman eksekusi. Putusan tersebut mencakup penentuan hukuman dan pelaksanaannya. Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Proses banding dan kasasi ini memberikan kesempatan bagi pihak yang terkait untuk menguji  keadilan dan legalitas putusan yang berkaitan dengan eksekusi.
Lembaga peradilan juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi. Mereka memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang terkena dampak.  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia:  Lembaga  peradilan  juga  bertanggung  jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati atau hukuman lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan  memperhatikan  prosedur  yang  adil  dan  menghormati  martabat  manusia.  Perlu diingat bahwa sistem peradilan dan proses eksekusi dapat berbeda di setiap negara dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tertentu dan mengikuti informasi terkini dari sumber-sumber berwenang untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai peran lembaga peradilan dalam masalah eksekusi.(Nugroho, 2019) Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(Risnain, 2018) Komisi Yudisial sebagai supporting organ yang akan mendukung urusan yudisial dengan tugas utama mengusulkan calon hakim agung dan menjaga harkat dan martabat hakim. Disamping dua lembaga tersebut muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan  fungsi-  fungsi  semiJudisial  yang  kelahirnaanya  tidak  disebutkan  dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibentuk melalui Undang-undang.Sebut saja misalnya, Komisi  Pengawas  persaingan  usaha,  Komisi  Informasi,  Ombudsman  Republik  Indonesia. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  oleh  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha negara  dan  badan  peradilan  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang."  Pasal  tersebut menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam berbagai yurisdiksi, termasuk peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  badan peradilan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.
Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan bertanggung  jawab  atas  pengawasan,  kasasi,  dan  penyelesaian  perkara  yang  diajukan kepadanya. Sementara itu, badan-badan peradilan di bawahnya, seperti Pengadilan Tinggi,
Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  dan  Pengadilan  Militer,  memiliki  yurisdiksi  di bidang-bidang yang spesifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, independensi, dan profesionalisme dalam memberikan putusan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu serta penegakan hukum di Indonesia. (Rumadan, 2017) Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa  apabila  tidak  didasarkan  atas  peri  kehidupan  berkeadilan.  Berkeadilan  hukum adalah prinsip dasar yang mengacu pada keadilan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Prinsip  ini  mencakup  perlakuan  yang  sama  bagi  semua  individu  tanpa  pandang  bulu, perlindungan  hak  asasi  manusia,  akses  yang  adil  terhadap  pengadilan,  dan  penegakan hukum yang netral. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, semua individu dianggap sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil  dan  setara  dalam  proses  hukum,  termasuk  hak  atas  pendengaran  yang  adil,  hak memperoleh kebebasan berbicara, dan hak untuk mempertahankan diri. Keadilan hukum melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak atas privasi, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlakuan yang manusiawi tanpa penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. akses yang adil terhadap pengadilan juga merupakan  bagian  dari  keadilan  hukum.  Prinsip  ini  menjamin  bahwa  setiap  individu memiliki  hak  untuk  mengajukan  klaim  hukum,  mendapatkan  bantuan  hukum,  dan mendapatkan proses hukum yang terbuka dan transparan. penegakan hukum yang netral dan independen adalah bagian penting dari keadilan hukum. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu, dan penegakan  hukum  yang  berdasarkan  pada  fakta,  bukti,  dan  prosedur  yang  adil.  Penting untuk  diingat  bahwa  keadilan  hukum  adalah  tujuan  yang  harus  terus  dikejar  dan diperjuangkan dalam sistem hukum. Implementasi yang baik dari prinsip-prinsip keadilan hukum adalah penting untuk mencapai masyarakat yang adil, demokratis, dan setara.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengetahui kesesuaian, konsistensi dan sejarah  pelindungan hukum. (Bank et al., 2022) sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, diantaranya seba- gai berikut; a). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi:  Kitab  Undang-Undang hukum  perdata,  yurisprudensi  (putusan  pengadilan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap);  b).  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  pen-  jelasan mengenai  bahan  hukum  primer  seperti:  buku-buku  tentang  hukum  perdata,  buku-buku hukum acara perdata, buku-buku tentang hukum jaminan, buku-buku tentang perjanjian, dan lain-lain yang disesuaikan dengan perma- salahan; (Hakim, Upaya, Hukum, & Arianto, 2012)  metode  peneli  dibebaskannya  sejumlah  pelaku  kasus  korupsi  kerap.  Pendekatan hukum normatif, karena penulis tidak ditemukan dalam proses pengadilan di Indonesia. studi lapangan. Bahan penelitian yang diper-Tak heran, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) gunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, (Rumadan, 2017)Mengkaji dan menganalisis  permasalahan  dalam  tulisan  ini  dengan  menggunakn  pendekatan  yuridis- filosofis  sebab  aspek  atau  tema  kajian  yang  menjadi  fokus  perhatian  adalah  mengenai permasalahan hukum dalam implementasinya pada institusi peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian bagi pencari keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Undang-undang  ini  mengatur tentang  proses  arbitrase  dan  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.
Untuk mengetahui informasi tentang sifat "final and binding" dalam konteks peradilan di Indonesia, perlu merujuk pada UU atau peraturan yang lebih tepat. Namun, secara umum, konsep  "final  and  binding"  mengacu  pada  keputusan  atau  putusan  yang  telah  mencapai tingkat akhir dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Dalam sistem peradilan, ketika sebuah putusan dinyatakan "final and binding," itu berarti bahwa keputusan tersebut telah mencapai tingkat akhir dalam proses peradilan dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut mungkin memiliki  opsi  untuk  mengajukan  banding  atau  upaya  hukum  lainnya,  tetapi  sampai keputusan itu diperbaiki atau dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, putusan yang sudah final dan mengikat harus dihormati. undang-undang yang berlaku atau berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten. (HARAHAP, 2018) Pasal 60 UU No.30/1999 mengatur tentang  sifat  “final  and  binding”  putusan  arbitrase  sejak  putusan  dibacakan.  Putusan arbitrase  tidak  dapat  dimintakan  banding,  kasasi  ataupun  peninjauan  kembali.  Adapun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak tidak ada upaya hukum lagi. Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum.
Prinsip supremasi hukum (rule of law) adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum berlaku di atas semua individu, pemerintah, dan lembaga. Prinsip ini menyiratkan bahwa semua tindakan, kebijakan, dan keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ada entitas yang dikecualikan dari kewajiban hukum.  Terdapat  karakteristik  prinsip  supremasi  hukum.  Kedaulatan  hukum  dianggap sebagai otoritas tertinggi dan semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga, tunduk pada  hukum  yang  sama.  Tidak  ada  yang  berada  di  atas  hukum  atau  dikecualikan  dari kewajiban hukum. Kepastian Hukum adanya hukum yang jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Setiap individu harus mampu mengetahui dan memahami hukum yang berlaku untuk  mematuhi  dan  mempertahankan  hak-haknya.  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia: Supremasi hukum memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara adil dan setara. Hukum  harus  melindungi  hak-hak  individu,  termasuk  hak  atas  kebebasan,  privasi, kesetaraan, dan perlakuan yang adil.
Keterbukaan  dan  Transparansi  proses  hukum  yang  terbuka  dan  transparan,  di mana keputusan dan tindakan didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang adil. Semua individu  harus  memiliki  akses  yang  sama  ke  pengadilan  dan  sistem  peradilan.  Prinsip supremasi hukum mensyaratkan penegakan hukum yang netral, di mana penegak hukum bertindak  tanpa  intervensi  politik  atau  kepentingan  pribadi.  Penegakan  hukum  harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menghormati hak-hak individu. Prinsip supremasi hukum adalah fondasi penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Hal ini juga mempromosikan pemerintahan yang baik, perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum. (Hoesein, 2013) prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan  hukum,  seperti  badan-badan  peradilan,  kepolisian,  kejaksaan,  Komisi Pemeberantasan  Korupsi  (KPK),  Komisi  Yudisial  (KY),  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban (LPSK) dan lembaga penegak hukum lainnya harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan yang melandasi pembentukan lembaga tersebut.
Indonesia  mengklaim  dirinya  sebagai  negara  hukum,  di  mana  prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi landasan utama sistem hukumnya. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan individu, tunduk  pada  hukum  yang  berlaku.  Ini  berarti  bahwa  setiap  tindakan,  kebijakan,  atau keputusan  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  ada.  Konstitusi  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan hukum utama yang menetapkan struktur dan prinsip-prinsip dasar negara. Semua peraturan perundang-
undangan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga, harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum atau dikecualikan dari kewajiban hukum. Indonesia juga mengakui perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari  negara  hukum.  Prinsip  ini  menjamin  perlindungan  dan  penghormatan  hak-hak individu  sesuai  dengan  standar  internasional  yang  diakui.  Sistem  peradilan  yang independen merupakan pilar penting dalam negara hukum. Hakim dan lembaga peradilan harus  beroperasi  secara  independen  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  atau kepentingan pribadi. Implementasi prinsip negara hukum dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan masih ada tantangan dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia. (Ii, Tata, Negara, & Kejaksaan, n.d.) negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.
(Jadidah.,  2016)  peraturan  ini  dianulir  dengan  direvisinya  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 UU ini dalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, bulan Mei 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang  Penegasan  Tidak  Berlakunya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun 2008  tentang  Eksekusi  Putusan  Arbitrase  Syariah.  SEMA  No.  08  Tahun  2010  tersebut diberlakukan  atas  dasar  telah  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Mathematics, 2016) hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu  putusan arbitrase  internasional  yang  berkekuatan  hukum  tetap  sesuai  dengan  Keppres  No,  34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981, yang merupakan Keppres  tentang  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional.(Pangaribuan,  2017) Kekuasaan  merupakan  kuasa  untuk  mengurus,  kuasa  untuk  memerintah,  kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi  menciptakan  dan  memanfaatkan  keadilan  serta  mencegah  pelanggaran  keadilan. (Rizky  Ramadhan  Adi  Wijaya,  2021)  Hak  hidup  secara  filosofis  adalah  hak  yang  paling utama  (the  supreme  rigts)  dan  alamiah  karena  merupakan  hak  yang  diberikan  Tuhan kepada manusia. Hak filosofis merujuk pada hak asasi manusia yang dianggap melekat pada semua individu secara inheren, tanpa memandang ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Hak-hak ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas privasi, dan sebagainya. Hak-hak ini sering kali dianggap  sebagai  dasar  moral  yang  mendasari  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  sistem hukum. Mahkota hukum keadilan, di sisi lain, merujuk pada tujuan utama sistem peradilan untuk mencapai keadilan. Mahkota hukum keadilan melibatkan perlakuan yang adil, setara, dan  obyektif  terhadap  individu  dalam  proses  hukum,  serta  penerapan  hukum  secara konsisten dan proporsional.
Hubungan antara hak filosofis dan mahkota  hukum keadilan dapat dilihat dalam implementasi  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  melalui  proses  peradilan.  Sistem peradilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak filosofis mengakui dan melindungi hak-hak  individu  yang  dijamin  oleh  konstitusi  atau  peraturan  internasional.  Penegakan hak-hak  ini  memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  mahkota  hukum  keadilan,  yaitu memberikan  perlakuan  yang  adil  dan  setara  kepada  semua  individu  di  dalam  sistem peradilan.  Dalam  praktiknya,  hak  filosofis  menjadi  landasan  atau  pijakan  moral  bagi peradilan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan akses keadilan yang adil, dan memperjuangkan keadilan dalam kasus-kasus yang dihadapkan. Putusan pengadilan yang berdasarkan  pada  hak  filosofis  dan  prinsip-prinsip  keadilan  dapat  memperkuat perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  mendorong  perubahan  sosial  yang  lebih  adil.
Hubungan  antara  hak  filosofis  dan  mahkota  hukum  keadilan  dapat  kompleks  dan  dapat dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  termasuk  interpretasi  hukum,  kebijakan  pemerintah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat.
Indonesia  mengklaim  dirinya  sebagai  negara  hukum,  di  mana  prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi landasan utama sistem hukumnya. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menekankan beberapa  aspek  penting  terhadap  supremasi  hukum  dan  prinsip  supremasi  hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan individu, tunduk pada hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan harus sesuai dengan hukum yang ada. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  merupakan  landasan hukum  utama  yang  menetapkan  struktur  dan  prinsip-prinsip  dasar  negara.  Semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan konstitusi.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  semua  individu,  termasuk  pemerintah  dan lembaga, harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum atau dikecualikan  dari  kewajiban  hukum.  perlindungan  hak  asasi  manusia  sebagai  bagian integral dari negara hukum. Prinsip ini menjamin perlindungan dan penghormatan hak-hak individu  sesuai  dengan  standar  internasional  yang  diakui.  Sistem  peradilan  yang independen merupakan pilar penting dalam negara hukum. Hakim dan lembaga peradilan harus  beroperasi  secara  independen  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  atau kepentingan pribadi.
Pinsip  negara  hukum  dapat  bervariasi  dari  waktu  ke  waktu  dan  masih  ada tantangan  dalam  menjaga  integritas  dan  efektivitas  sistem  peradilan  di  Indonesia. Implementasi prinsip negara hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan.  Berikut  adalah beberapa  contoh  implementasi  prinsip  negara  hukum.  Negara  hukum menjamin  adanya hukum yang jelas, dapat diakses, dan tepat sehingga individu dapat mengetahui hak dan kewajiban  mereka.  Implementasi  prinsip  ini  melibatkan  penyusunan  peraturan  yang terstruktur, publikasi hukum yang mudah diakses, dan penegakan hukum yang konsisten. Prinsip  negara  hukum  menekankan  pentingnya  independensi  sistem  peradilan. Implementasinya melibatkan penunjukan hakim yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik  atau  pribadi,  pengaturan  mekanisme  pengawasan  dan  akuntabilitas,  serta kebebasan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta.
Perlindungan Hak Asasi Manusia prinsip negara hukum melibatkan perlindungan hak  asasi  manusia  secara  menyeluruh.  Negara  harus  menjamin  bahwa  hak-hak  dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlakuan yang adil, dihormati  dan  dilindungi  oleh  hukum.  Negara  hukum  mendorong  pemerintahan  yang transparan  dan  akuntabel.  Implementasinya  melibatkan  keterbukaan  informasi  publik, partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  serta  mekanisme pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  tindakan  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan.  Penegakan  Hukum  yang  Adil  adanya  prinsip  negara  hukum  menekankan perlakuan  yang  adil  dan  setara  dalam  penegakan  hukum.  Implementasinya  melibatkan kebebasan  individu  dari penangkapan  dan  penahanan  yang  sewenang-wenang,  hak  atas pembelaan  hukum,  persidangan  yang  adil,  serta  penanganan  kasus  kejahatan  dengan prinsip  kesetaraan  di  hadapan  hukum.  Implementasi  prinsip  negara  hukum  melibatkan kesadaran  dan  kepatuhan  semua  pihak  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Ini  termasuk pemerintah,  lembaga  publik,  dan  masyarakat  umum.  Hukum  harus  diterapkan  secara konsisten dan adil tanpa kecuali.Implementasi prinsip negara hukum merupakan proses yang  berkelanjutan  dan  melibatkan  kerja  sama  antara  pemerintah,  lembaga  peradilan, masyarakat, dan pemegang kekuasaan lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan sistem
hukum  yang  kuat,  adil,  dan  dapat  dipercaya,  sehingga  memberikan  kepastian  hukum, melindungi hak-hak individu, dan mendorong kemajuan dan keadilan (WAHYUNINGSIH,  n.d.)  Pelaksanaan  (eksekusi)  itu  dilakukan  melalui  upacara perdamaian dengan membebankan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak  tergantung  keputusan  (ada  hubungan  dengan  tingkat  kesalahan).  Di  Indonesia, sistem peradilan hukum didasarkan pada Konstitusi Indonesia dan terdiri dari beberapa lembaga  peradilan,  termasuk  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi. Mahkamah  Agung  memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi,  menguji,  dan  menafsirkan hukum di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa informasi terkait dengan ketetapan atau keputusan terbaru Mahkamah Agung atau lembaga peradilan lainnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Anda mencari informasi terkini mengenai ketetapan Mahkamah Agung atau perkembangan terbaru dalam peradilan di Indonesia, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber berita terkini atau menghubungi Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang  berwenang  di  Indonesia.  Eksekusi  adalah  pelaksanaan  paksa  terhadap  putusan pengadilan atau keputusan arbitrase yang bertujuan untuk menegakkan atau menerapkan keputusan tersebut. ksekusi dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti penahanan aset, pengusiran, penangkapan,  atau  tindakan  hukum  lainnya  untuk  memastikan  bahwa  keputusan pengadilan  atau  arbitrase  dilaksanakan  dan  pihak  yang  menang  dalam  perselisihan memperoleh keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan keputusan tersebut. upacara perdamaian  adalah  proses  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  mana  pihak-pihak  yang terlibat  berusaha  mencapai  kesepakatan  damai  tanpa  melalui  jalur  peradilan  formal. Upacara perdamaian seringkali melibatkan mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa  dengan  bantuan  seorang  mediator  atau  penengah  yang  netral.  upaya perdamaian tidak berhasil atau salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan perdamaian, maka  pihak  yang  dirugikan  masih  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  terhadap keputusan  pengadilan  atau  arbitrase  yang  diperoleh  sebelumnya.  eksekusi  dan  upacara perdamaian adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks hukum. Eksekusi merupakan tindakan  untuk  memaksakan  keputusan  hukum  yang  telah  dibuat,  sementara  upacara perdamaian  merupakan  proses  alternatif  penyelesaian  sengketa  untuk  mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa.
(Los, n.d.) Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah  dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu  tuntutan  yang  sangat  ringan  apabila  perkaranya  dilimpahkan  ke  pengadilan  atau dimaafkan  atas  kesalahan  yang  pernah  dilakukan.  Dalam  sistem  peradilan  pidana,  saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau bukti terkait dengan perkara yang sedang diproses di pengadilan. Saksi bisa menjadi pihak yang didakwa (terdakwa) atau saksi yang bersifat  netral  atau  terkait  dengan  perkara  tersebut.  Terdakwa  adalah  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  seseorang  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  atau kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Terdakwa adalah individu yang menjadi pihak yang dituduh dan menghadapi proses hukum di pengadilan. Setelah penyidikan dilakukan oleh  penegak  hukum,  jika  terdapat  bukti  yang  cukup  untuk  mendukung  dugaan  adanya tindak pidana, jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan terhadap orang tersebut. Setelah  itu,  orang  tersebut  menjadi  terdakwa  dalam  persidangan.  Proses  persidangan, terdakwa memiliki hak untuk membela diri, menghadiri persidangan, mengajukan bukti atau  saksi,  dan  menggunakan  jasa  pembela  hukum.  Terdakwa  dianggap  tidak  bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Peran pengadilan dalam kasus terdakwa adalah memeriksa bukti-bukti, mendengarkan argumen dari jaksa penuntut umum dan pembela hukum, serta memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  informasi  ini mencerminkan proses umum dalam sistem peradilan pidana, dan prosedur dan istilah yang
digunakan  dapat  bervariasi  di  berbagai  negara.    konteks  umum,  tidak  ada  praktik pemberian "mahkota" kepada saksi dalam sistem peradilan pidana. Pihak yang berstatus terdakwa dapat memakai tanda pengenal atau lencana tertentu selama persidangan, tetapi ini  terkait  dengan  prosedur  pengadilan  dan  tidak  berhubungan  langsung  dengan  status sebagai saksi.
Negara Indonesia, terdapat beberapa lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Berikut adalah lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. MA berfungsi sebagai pengadilan kasasi dan terakhir dalam sistem peradilan di Indonesia. MA memiliki kewenangan  untuk  mengadili  perkara-perkara  yang  diajukan  dalam  tingkat  kasasi. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan tingkat banding di Indonesia. Terdapat beberapa  Pengadilan  Tinggi  yang  terletak  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Pengadilan Tinggi  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  banding  atas  putusan  Pengadilan  Negeri  di wilayahnya.  Pengadilan  Negeri  adalah  lembaga  peradilan  tingkat  pertama  di  Indonesia. Terdapat  Pengadilan  Negeri  di  setiap  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata,  dan  administrasi.  Pengadilan  Agama  adalah  lembaga  peradilan  yang  khusus mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga, hukum waris, dan perkara-perkara agama lainnya. Pengadilan Agama memiliki struktur yang mirip dengan Pengadilan  Negeri  dan  memiliki  tingkatan  banding  yaitu  Pengadilan  Tinggi  Agama. Pengadilan Militer adalah lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang terkait dengan  hukum  militer  dan  keamanan  negara.  Pengadilan  Militer  berwenang  mengadili anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terlibat dalam tindak pidana yang terkait dengan tugas dan fungsi mereka. Selain lembaga peradilan di atas, terdapat juga Pengadilan Tata  Usaha  Negara  yang  mengadili  perkara-administratif  yang  terkait  dengan  tindakan pemerintah.  Seluruh  lembaga  peradilan  di  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan keadilan,  menegakkan  hukum,  dan  melindungi  hak-hak  individu  dalam  konteks  hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Hukum  dapat  ditegakkan  dengan  adil  melalui  beberapa  prinsip  dan  langkah- langkah yang penting. Kemandirian dan Independensi. Perwujudan dari sistem peradilan harus  memiliki  kemandirian  dan  independensi  yang  memadai  dari  pengaruh  politik, ekonomi, dan kepentingan pribadi. Kedudukan Hakim dan  aparat penegak hukum harus bebas  dari  tekanan  eksternal  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  perkara  untuk  dapat mengambil keputusan yang objektif dan adil berdasarkan hukum dan fakta yang relevan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya, harus diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem  peradilan.  Persidangan  yang  terbuka  dan  transparan  memastikan  bahwa  proses peradilan dapat dipantau oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Terciptanya akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan membangun kepercayaan publik terhadap  sistem  peradilan.  Penegakan  hukum  yang  adil  memerlukan  penyelidikan  dan penuntutan  yang  objektif,  di  mana  fakta-fakta  relevan  dikumpulkan  secara  cermat  dan penuntutan  dilakukan  berdasarkan  bukti  yang  sah.  Penyelidikan  harus  independen  dan bebas  dari  intervensi  atau  tekanan  eksternal.  Adanya  sistem  peradilan  yang  adil  harus mendasarkan  diri  pada  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia.  Hak-hak  individu  harus dihormati dan dilindungi dalam semua tahap proses hukum, termasuk dalam penahanan, pemeriksaan,  persidangan,  dan  eksekusi.Penegakan  hukum  yang  adil  memerlukan pengenaan  sanksi  yang  proporsional  terhadap  pelanggaran  hukum.  Sanksi  harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan dan pendidikan hukum yang memadai adalah penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.

## REFERENSI
Ariyanti, Dwi Oktafia, & Ariyani, Nita. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 328 – 344. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6 Bank, D. I., Rakyat, Perkreditan, & Dana, Bina. (2022). “ Lex Veritatis ” Volu me 1 Nomor 1,
Januari 2022 Ratna Rantika. 1, 12 – 22.
Hakim, Peranan, Upaya, Dalam, Hukum, Penegakan, & Arianto, Henry. (2012). INDONESIA.
151 – 163.
HARAHAP,  PANUSUNAN.  (2018).  Eksekutabilitas  Putusan  Arbitrase  Oleh  Lembaga Peradilan / the Executability of Arbitration Award By Judicial Institutions. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1), 127. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150 Hoesein,  Zainal  Arifin.  (2013).  Lembaga  Peradilan  Dalam  Perspektif  Pembaruan  Hukum. Jurnal Media Hukum, 20(1), 13. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1375 Ii, B. A. B., Tata, Sengketa, Negara, Usaha, & Kejaksaan, Serta. (n.d.). Soehino, Ilmu Negara Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 17. 16. 16 – 54.
Jadidah., Fikrotul. (2016). Yurisdiksi kewenangan pengadilan terhadap eksekusi putusan arbitrase syariah (.
Los, Unidad Metodología D. E. Conocimiento D. E. (n.d.). Mathematics, Applied. (2016). No Title No Title No Title. 1 – 23. Ng, Marshaal, Sistem, Dicey, & Saxon, Anglo. (n.d.). Sosialisasi gagasan. 1 – 7. Nugroho,  Fadzlun  Budi  Sulistyo.  (2019).  Sifat  Keberlakuan  Asas  Erga  Omnes  Dan Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Gorontalo  Law  Review,  2(2),  95. https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739
Pangaribuan, Luhut M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(6),
519. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180
Risnain,  Muh.  (2018).  Eksistensi  Lembaga  Quasi  Judisial  Dalam  Sistem  Kekuasaan Kehakiman  Di  Indonesia :  Kajian  Terhadap  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(1), 49. https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49- 58
Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Subtroto Mitro. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. Rio Law Jurnal, 2(4), 33 – 42.
Rumadan,  Ismail.  (2017).  Peran  Lembaga  Peradilan  Sebagai  Institusi  Penegak  Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 69. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128
WAHYUNINGSIH,  NINING.  (n.d.).  Sewa  Guna  Usaha  (Leasing)  Dalam  Prespektik  Syariah. 48(1).

## Copyright Holder :
© Wayan Karya (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: