ABSTRAK

## 1. PENDAHULUAN
Meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  telah mendorong  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas  publik  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).
Sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban dan  penyelenggaraan  pemerintah    yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  upaya  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  adalah  dengan  menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa laporan keuangan.
Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai
adalah  informasi  yang  mempunyai  nilai  (Suwardjono, 2005).  Informasi  akan  bermanfaat  jika  informasi tersebut  dapat  mendukung pengambilan  keputusan  dan andal. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan  untuk  keperluan  perencanaan,  pengendalian dan pengambilan keputusan. Kebermanfaatan informasi  merupakan  suatu  karakteristik  yang  hanya dapat  ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan  keputusan,  pemakai  dan  keyakinan  pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, Kriteria ini secara umun  disebut  dengan  karakteristik  kualitatif  atau kualitas informasi.
Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tjahjo Kumolo, mengungkapkan hanya 33 persen pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diungkapkan secara jujur, transparan dan akuntabel. Menurut Tjahjo angka  ini  merujuk  laporan  hasil  audit  Badan pemeriksa  Keuangan  (BPK)  2013.  Selain  itu,  review hasil  audit  BPK  RI  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku pada

## PENGARUH KAPASITAS SDM, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sally Paulina Sandanafu 1) , Mis Fertyno Situmeang 2)
1,2) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
1) ssandanafu@gmail.com, 2) missitumeang@gmail.com

## ABSTRACT
This  study aims to determine the effect of  human resource capacity, organizational commitment, utilization of information  technology  and  internal  control  accounting  to  the  value  of  financial  reporting  information  local government in the scope of SKPD Maluku province. This research is causal asosiatif research with quantitative approach, the sampling technique used is purposive sampling. The analysis used is multiple regression analysis (Multiple  regression).  The  result  of  hypothesis  test  shows  that  variable  of  human  resource  capacity, organizational commitment and internal control of accountancy have a positive and significant influence to the value  of  local  financial  reporting  information  while  the  utilization  of  information  technology  has  no  positive effect to the financial information value of the area it is shown with coefficient value of 0.128 with significance level of 0.060.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia,  komitmen  organisasi, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian  internal  akuntansi  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam lingkup SKPD Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan penelitian kausal asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (Multiple regression). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa  variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia,  komitmen  organisasi  dan  pengendalian  internal  akuntansi memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  lokal  sedangkan pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  informasi  keuangan  daerah  itu ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,128 dengan tingkat signifikansi 0,060.
Kata  kunci: Kemampuan  sumber  daya  manusia;  komitmen  organisasi;  pemanfaatan  teknologi      informasi; pengendalian internal akuntansi; nilai informasi pelaporan keuangan
Tahun  2011  dan  2012  mendapatkan  opini  Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP),  tahun  2013  dan 2014 mendapat opini  Wajar Dengan Pengecualian selanjutnya  pada  tahun  2015  Pemerintah  daerah Provinsi  Maluku  berhasil  menyandang  predikat opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP). (Sumber : www.bpk..go.id/ihps). Hasil  temuan  BPKP  juga menunjukan  bahwa  informasi  yang  disajikan masih  memiliki  kelemahan  dalam  penyajian pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi Maluku.
Penelitian-penelitian  yang  menganalisis  faktor- faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan, antara lain dalam penelitian  Indriasari  (2008)  memberikan  temuan empiris  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia signifikan  mempengaruhi  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi  informasi signifikan mempengaruhi    keterandalan  dan  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah.  Pengendalian  intern akuntansi  signifikan  mempengaruhi  keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia  tidak  signifikan  mempengaruhi  keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian Winidyaningrum (2010), menunjukkan bahwa sumberdaya manusia signifikan mempengaruhi  keterandalan  pelaporan  keuangan pemerintah.  Sumber  daya  manusia  pada  bagian akuntansi/  tata  usaha  keuangan  sudah  mencukupi baik  dari  sisi  jumlah  maupun  kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi  keterandalan  dan  ketapatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  masih  belum konsisten  dan  masih  terbatasnya  penelitian  dibidang pemerintahan  memotivasi  peneliti  untuk  meneliti kembali  mengenai  pelaporan  keuangan  pada  instansi pemerintahan.  Pada  dasarnya  penelitian  ini  mengacu pada penelitian Indriasari (2008).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.   Teori Keagenan
Menurut  ahmad  Elqorni  (2009)  Teori  keagenan (Agency  Theory)  merupakan  basis  teori  yang mendasari  praktik  bisnis  perusahaan  yang  dipakai selama  ini.  Teori  tersebut  berakar  dari  sinergi  teori ekonomi,  teori  keputusan,  sosiologi,  dan  teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan  kerja  antara  pihak  yang  memberi wewenang  (principal)  yaitu  investor  dengan  pihak yang  memberi  wewenang  (agency)  yaitu  manajer, dalam  bentuk  kontarak  kerja  sama  yang  disebut Nexus of contract. Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan  perilaku efisiensi atau  perilaku oprtunistik bagi si agen.
Masalah  keagenan  muncul  ketika  eksekutif cenderung  memaksimalkan self  interest- nya  yang dimulai  dari  proses  penganggaran,  pembuatan keputusan,  sampai  dengan  menyajikan  laporan
keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan  bahwa  kinerja  mereka  selama  ini telah  baik,  selain  itu  juga  untuk  mengamankan posisinya  dimata  legislatif  dan  rakyat.  Teori keagenan  juga  menyatakan  bahwa  agen  bersikap oportunis  dan  cenderung  tidak  menyukai  resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana  mereka  mampu  membuka  akses  untuk para pengguna  laporan keuangan.  Pemerintah  daerah sebagai  agen  akan  menghindari  resiko  berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap  kinerja mereka.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  akan berusaha  untuk  menunjukkan  bahwa  kinerja  mereka selama  ini  baik  dan  akuntabel  dalam  pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).
Dalam  kaitannya  dengan  nilai  informasi keuangan teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan  kepentingan  antara  para  manajemen  dan para stakeholder membuat pentingnya memperhatikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Kecenderungan  dari  pihak  manajemen pemerintah  daerah  yang  menginginkan  keuntungan pribadi  akan  membuat  dana  yang  diperoleh  dari pemerintah  mudah  disalahgunakan.  Oleh  karena  itu perlu untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, komitmen organissasi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi  pelaporan  keuangan  pada  pemerintah daerah. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan  keuangan  dalam  organisasi  sektor  publik merupakan  suatu  konsep  yang  didasari  oleh  teori keagenan  dalam  pelaporan  keuangan,  pemerintah yang  bertindak  sebagai  agen  mempunyai  kewajiban menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna  informasi  keuangan  yang  bertindak sebagai principal.

## 2.2.   Pelaporan Keuangan Daerah
Suwardjono (2012) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan  dan  dilaporkan  untuk  mencapai  tujuan pelaporan  keuangan  yang  pada  gilirannya  akan membantu  pencapaian      tujuan    ekonomi  dan  sosial negara. Dalam  PP No.71 Tahun  2010 tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Bagian  KKAP paragraph  24  disebutkan    laporan  keuangan  disusun untuk  menyediakan informasi   yang relevan  mengenai posisi keuangan  dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode pelaporan.  Laporan  keuangan  terutama  digunakan untuk  mengetahui  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan, mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas pelaporan,  dan  membantu  menentukan  ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2.3.  Kapasitas Sumber Daya Manusia
Menurut  Darwanis  &  Mahyani  (2009),  manusia adalah  unsur  terpenting  dalam  keberhasilan  suatu organisasi.  Karena  manusia  merupakan  elemen    yang selalu  ada  dalam  setiap  organisasi,  yang  membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi,  serta  manusia  merupakan  satu-satunya sumber  daya  yang  membuat  sumber  daya  lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi.
Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang  atau  individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien.  (Indriasari  dan Nahartyo  ,  2008).  Kapasitas  harus  dilihat  sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan  keluaran-keluaran  ( outputs )  dan  hasil- hasil ( outcomes ).

## 2.4.  Komitmen Organisasi
Sultani  (2009)  komitmen  organisasi  adalah keadaan  dimana  karyawan  mengaitkan  dirinya  ke organisasi  tertentu  dan  sasaran-sasarannya  serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing  individu  mengembangkan  tiga  sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain:
a. Identifikasi  ( identification ),  yaitu  pemahaman atau penghayatan terhadap   tujuan organisasi.
b. Keterlibatan ( involvement ), yaitu perasaan terlibat  dalam  suatu  pekerjaan  atau  perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
c. Loyalitas  ( loyality ),  yaitu  perasaan  bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Organisasi  dibangun  atas  dasar  kepercayaan pegawai  atas  nilai-nilai  organisasi,  kerelaan  pegawai membantu mewujudkan  tujuan  organisasi  dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena  itu,  komitmen  organisasi  akan  menimbulkan rasa  ikut  memiliki  bagi  pegawai  terhadap  organisasi. Jika pegawai merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam  bekerja,  sehingga  mempunyai  tanggungjawab dan  kesadaran  dalam  melaksanakan  organisasi  dan termotivasi  melaporkan  semua  aktivitas  dengan melaksanakan  akuntabilitas  kepada  publik  secara sukarela  termasuk  akuntabilitas  keuangan  dan kinerjanya dapat meningkat.

## 2.5.  Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan  teknologi  informasi  mencakup adanya  (a)  pengolahan  data,  pengolahan  informasi, sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara  elektronik dan  (b)  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi agar  pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah dan murah oleh masysrakat (Winidyaningrum,  2009). Dengan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka  peluang  bagi  berbagai  pihak  untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan
informasi  keuangan  daerah  secara  cepat  dan  akurat. Manfaat  lain  yang  ditawarkan  dalam  pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah  Daerah  sudah  pasti  memiliki  transaksi yang  kompleks  dan  besar  volumenya,  pemanfaatan teknologi    informasi    akan  sangat  membantu mempercepat    proses  pengolahan  data  transaksi    dan penyajian    laporan  keuangan,  sehingga      laporan keuangan  tersebut  tidak  kehilangan  nilai  informasi yaitu ketepatwaktuan

## 2.6.  Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)
Pengendalian  intern  meliputi  struktur  organisasi, metoda,  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi,  dan  dipatuhinya  kebijakan  pimpinan (Mulyadi,  2008).  Menurut  tujuannya,  pengendalian intern  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pengendalian intern  akuntansi  ( internal  accounting  control )  dan pengendalian intern administratif ( internal administrative control ).

## 2.7.  Nilai Informasi
Supaya tercapainya tujuan dan manfaat penyajian  laporan  keuangan,  maka  informasi  yang disampaikan  harus  bermanfaat  pula  bagi  pihak-pihak yang menggunakannya. Beberapa karakteristik kualitatif  yang  harus  ada  dalam  laporan  keuangan juga menunjang nilai informasi keuangan.Karakteristik-karakteristik tersebut menggambarkan bagaimana peran informasi diantaranya  keterandalan,relevan,dapat  dipahami  dan diandalkan.Menurut  Arif, at  al (2009)  mengatakan bahwa  informasi  dalam  laporan  keuangan  dikatakan andal  atau  dapat  diandalkan  ( reliable )  apabila pengguna  laporan  keuangan  dapat  mengandalkan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi atau kejadian-kejadian.  Keandalan  adalah  kemampuan informasi  untuk  memberi  keyakinan  bahwa  informasi tersebut  benar  atau  valid.  Informasi  dalam  laporan keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  yang  menyatakan informasi  mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan  informasi  tersebut  secara  potensial  dapat menyesatkan.

## 2.8.    Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan baik  dalam  tingkatan  individu,  organisasi  atau kelembagaan,  maupun  sistem  untuk      melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai tujuannya  secara    efektif    dan  efisien  (Indriasari et  al 2008). Hullah et al (2012) menjelaskan bahwa sumber daya  manusia  adalah  orang  yang  siap,  mau  dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha
pencapaian tujuan organisasional. Keterandalan pelaporan  keuangan  daerah  dapat  tercapai  apabila sumber  daya  manusianya  berkualitas  dan  kualitas tersebut  diukur  dari  kemampuan  pengetahuannya ( knowledge )  (Susilo,  2002  dalam  Aritonang et    al 2009),      terutama    untuk    memberi  keyakinan  bahwa informasi tersebut benar atau valid.
Penelitian  mengenai  kesiapan  sumber  daya manusia,  terutama  dalam  pengelolaan  akuntansi pemerintah  daerah  dalam  kaitannya  dengan  pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan Winidyaningrum et al (2010),  Adriani  (2010)  dan  Hullah et  al (2012). Penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:
H1 :
Kapasitas Sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  nilai          informasi pelaporan keuangan daerah.
2.9.    Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daaerah.
Penelitian tentang pentingnya komitmen organisasi  yang  tinggi  dalam  membuat  laporan keuangan yang andal telah dilakukan oleh Rosalin dan Kawedar (2011)  yang  membuktikan adanya pengaruh positif  komitmen  organisasi  terhadap  keandalan pelaporan  keuangan  di  Badan  Layanan  Umum. Dengan demikian semakin tinggi komitmen organisasi dalam  mempertahankan  kepatuhan  dalam  penyajian laporan keuangan maka akan semakin andal ( reliable ) informasi  laporan  keuangan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah: H2 : Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif terhadap nilai informasi    pelaporan keuangan daerah.
2.10.    Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi  informasi    tersebut  mencakup  adanya,  (a) pengolahan  data,  pengolahan    informasi,  sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah  dan murah  oleh  masyarakat  diseluruh  wilayah  negeri  ini (dalam  Winidyaningrum et  al 2010).  Pemanfaatan teknologi  informasi  akan  meminimalisasi  berbagai kesalahan,  karena  semua  aktivitas  pengelolaan keuangan  akan    tercatat  secara  lebih  sistematis  dan pada  akhirnya  akan  mampu  menyajikan  laporan keuangan daerah yang andal.
Penelitian Indriasari et al (2008), Winidyaningrum et  al (2010),  Mustafa et  al (2010), Rosalin et  al (2011)  dan  Hullah et    al (2012) menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh    positif  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan daerah.
Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah: H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan daerah.

## 2.11.    Pengaruh  Pengendalian  Intern  Akuntansi Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Sistem  pengendalian  internal    menekankan  pada tindakan    pencegahan  untuk  mengurangi  kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan  keuangan  daerah  dapat  memenuhi  nilai keterandalan karena Laporan Keuangan yang dihasilkan  benar  dan  valid.  Darwanis  dan  desi  dwi mahyani  (2009)    menyimpulkan  bahwa  pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah: H4:    Pengendalian  intern  Akuntansi  berpengaruh positif terhadap nilai      informasi pelaporan keuangan daerah.

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif kausal  dengan menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian asosiatif  kausal    menurut sugiyono (2008) adalah penelitian yang di maksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam  penelitian  ini  terdapat  variabel  independen (yang  mempengaruhi)  dan  variabel  dependen  (yang dipengaruhi).  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  yang  bersumber  pada  data  dalam penelitian ini adalah bagian  yang mengelola dokumen anggaran  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  di lingkungan  pemerintah  daerah  provinsi  Maluku.  Data dikumpulkan  melalui  survey  menggunakan  kuesioner dimana  item  pernyataan  dengan  menggunakan  skala likert.  Dengan  demikian  data  dikumpulkan  dan dianalisis secara kuantitatif.

## 3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai penatausahaan  keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  di  Pemerintah  daerah  Provinsi  Maluku  yang berjumlah 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah ((SKPD), yang menurut Perda Nomor. 22 tahun 2014 terdiri dari 1  Sekretariat  Dewan  dan  7  Biro;  Perda  Nomor.  23 Tahun  2014  terdiri  dari  15  Dinas;  Perda  Nomor  24 Tahun  2014  terdiri  dari  10  Badan,  1  Inspektorat,  1 Satpol  PP,  3  Rumah  Sakit;  Perda  Nomor  25  Tahun 2014 terdiri dari 2 Sekretariat dan 3 Badan.
3.2.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.2.1.Variabel Independen
a) Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)
Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan  baik  dalam  tingkatan  individu, organisasi/kelembagaan,  maupun  sistem  untuk
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya secara  efektif  dan  efisien.  (Laporan  akhir  Studi GTZ  &  USAID/CLEAN  Urban  ,  2001.  Dalam Indriasari at al 2008). Variabel kapasitas sumber daya manusia diukur dengan 10 item pernyataan yang  mengacu  pada  Indriasari  &  Nahartyo (2008).  Jawaban  item  pernyataan  tersebut memiliki  nilai  kisaran    10-50.  Indikator  yang digunakan dalam pengukuran variable ini adalah pendidikan dan pengalaman kerja.
b) Komitmen Organisasi (X2) Komitmen  organisasi  adalah  keadaan  dimana karyawan  mengaitkan  dirinya  ke  organisasi tertentu  dan  sasaran-sasarannya  serta  berharap mempertahankan  keanggotaan  dalam  organisasi itu  (Sultani,  2009).  Indikator  untuk  mengukur komitmen  organisasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Mengetahui tentang visi dan misi organisasi
2. Memiliki loyalitas terhadap organisasi
3. Keterlibatan dalam pekerjaan
4. Adanya usaha yang maksimal dalam pekerjaan
5. Mengetahui  tentang  tujuan  dan  sasaran pekerjaan
6. Pengetahuan tentang pekerjaan utama. Variabel  komitmen  organisasi  diukur  dengan  6 item  pernyataan  yang  mengacu  pada  Allen  dan Meyer (1990). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran  6-30.
c) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) Indikator untuk mengukur pemanfaatan teknologi  informasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Memiliki perangkat komputer
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
3. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi
4. Menggunakan software yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
5. Adanya  laporan  akuntansi  dan  manajerial yang terintegrasi
6. Adanya pemeliharaan peralatan 7. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan  8  item  pernyataan  yang  mengacu  pada
Indriasari  &  Nahartyo  (2008).  Jawaban  item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran  8-40.
d) Pengendalian Intern Akuntansi (X4) Pengendalian intern akuntansi adalah bagian dari sistem  pengendalian  intern,  yang  meliputi struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran yang  dikordinasikan  terutama  untuk  menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi (Mulyadi, 2008). Indikator  untuk  mengukur  pengendalian  intern akuntansi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri dari :
1. Menyelenggarakan  sistem  dan  perosedur akuntansi  yang  memadai    meliputi:  Prosedur
akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi aset, Prosedur akuntansi selain kas.
2. Memiliki daftar rekening ( chart of account )
3. Transaksi  didukung  oleh:  otorisasi  pihak yang  berwenang,bukti  yang  valid      dan  sah, dicatat dalam buku catatan akuntansi
4. Memiliki catatan akuntansi yang up to date
5. Adanya review/ pemeriksaan laporan keuangan
6. Sistem  akuntansi  yang  ada  dapat  dilakukan audit/transaction trail .
7. Ada pemisahan tugas Variabel  pengendalian  intern  akuntansi  diukur dengan  9  item  pernyataan  yang  mengacu  pada Indriasari  &  Nahartyo  (2008).  Jawaban  item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran  9-45.

## 3.2.2.Variabel Dependen
Variabel  Dependen  adalah  Nilai  informasi pelaporan  keuangan  daerah  yang  dalam  penelitian  ini di  proksikan  dengan  keterandalan.  Menurut  PP  71 Tahun 2010 keterandalan adalah kemampuan informasi  untuk  memberi  keyakinan  bahwa  informasi tersebut  benar  atau  valid.  Informasi  dalam  laporan keuangan  harus  andal,  yakni  bebas  dari  pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi.
Indikator untuk mengukur keterandalan pelaporan keuangan  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar
2. Adanya  laporan  keuangan  pokok  sesuai  aturan yaitu:  Neraca,  Laporan  realisasi  anggaran  atau laporan perhitungan APBD
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji
5. Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik
6. Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum
Variabel  nilai  informasi  pelaporan  keuangan daerah yang di proksikan dengan keterandalan  diukur dengan  7  item  pernyataan  yang  mengacu  pada Indriasari  &  Nahartyo  (2008).  Jawaban  item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran  7-35.

## 3.3.  Teknik Analisis Data 3.3.1.Analisis Deskrptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  suatu data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  ( mean ),  standar deviasi, varian, maksimum, minimum.Statistik deskriptif  biasanya  digunakan  untuk  menggambarkan profil  data  sampel  sebelum  memanfaatkan  teknik analisis  statistik  yang  berfungsi  untuk  menguji hipotesis.

## 3.3.2.Uji Kualitas Data
Untuk  meyakinkan  bahwa  pengukuran  yang digunakan  adalah  pengukuran  yang  tepat  dalam penelitian  ini,  maka  peneliti  melakukan  pengujian
terhadap kualitas data. Uji kualitas data dihasilkan dari penggunaan  instrumen      dapat  dievaluasi  melalui  uji reliabilitas  dan  validitas  data.  Uji  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  konsistensi  dan  akurasi  data  yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

## 3.3.3.Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  diperlukan  untuk mengetahui  apakah  hasil  estimasi  regresi  yang dilakukan  benar-benar  bebas  dari  adanya  gejala heteroskedastisitas,  gejala  multikolonieritas,  dan gejala autokorelasi. Pengujian dilakukan melipuiti: a.  Uji  normalitas  dengan  menggunakan  one  sample
Kormogorov Smirnov , grafik histogram dan grafik p-plot
b. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot.
c.  Uji  multikolonieritas  dengan  menggunakan  nilai toleranc e dan Variance Inflation Factor (VIF) dan

## 3.3.4.Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian  Regresi  dijabarkan  dalam  dua  bentuk sebagai berikut:
NIPKD = α + β 1 KSDM + β 2 KO + β 3 PTI + β 4 PIA + e ……………………………………………………(1) Keterangan : NIPKD  =Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah
Α
=Konstanta
β 1 =Koefisien  regresi  Kapasitas  Sumber  Daya
Manusia
β 2 =Koefisien regresi Komitmen Organisasi β 3 =Koefisien  regresi  Pemanfaatan  Teknologi Informasi β 4 =Koefisien regresi Pengendalian
Intern
Akuntansi KSDM   =Kapasitas Sumber Daya Manusia`
KO =Komitmen Organisasi PTI        =Pemanfaatan Teknologi Infomasi PIA        =Pengendalian Intern Akuntansi e             = Error
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Proses Pengumpulan Data
Data  penelitian  diperoleh  dengan  menyebarkan 129  kuesioner  kepada  responden  yang  dipilih berdasarkan  teknik  pengambilan sampel yaitu purposive  sampling dengan  beberapa  kriteria  yang dipakai  sebagai  pertimbangan  yaitu;  Para  pegawai yang  melakukan  fungsi  akuntansi/penatausahaan keuangan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD), Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini  adalah  Kepala  sub  bagian  keuangan,  bendahara dan  staf  akuntansi  (petugas  SIMDA)  dan  Responden dalam  penelitian  ini  memiliki  masa  kerja  minimal  1 (satu)  tahun  pada  bagian  penatausahaan  keuangan. kuesioner disebarkan dengan beberapa cara mengantarkannya langsung ke responden dan diambil kembali  sesuai  dengan  kesepakatan.  Ringkasan mengenai  pengiriman  dan  penerimaan  kuisioner, dinyatakan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Rincian Pengiriman Dan Pengembalian Kuesioner Penelitian Kuisioner yang diedarkan 129 Kuesioner yang kembali setelah diisi lengkap 114 Kuesioner yang tidak dikembalikan 15 Tingkat pengembalian ( response  rate )  114/129  * 100% 88,37%

## Sumber: data primer diolah, 2018
Tabel  1  di  atas  menginformasikan  bahwa,  total kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak  129  kuesioner yang  kembali  hanya  sebanyak  114  kuesioner  atau sebesar  88,37%.  Sisa  sebanyak  15  kuesioner  tidak dikembalikan  oleh  responden.  Dalam  kuesioner dimaksud, data responden seperti jenis kelamin, umur, pendidikan  terakhir,  jabatan  dan  masa  kerja  yang merupakan  profil  114  responden  yang  berpartisipasi dalam penelitian  ini ditunjukkan pada tabel  2 sebagai berikut:

## Tabel 2. Profil Demografi Responden

## Sumber: Data primer diolah,2018

## 4.2.  Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel
Gambaran  mengenai  nilai  tertinggi  ( maximun ), nilai  terendah  ( minimum ),  nilai  rata-rata  ( mean )  dan standar  deviasi  variabel-variabel  penelitian  yaitu kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi  informasi, pengendalian  intern akuntansi  dan  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah yang berupa total jawaban masing- masing  responden,  disajikan  dalam  tabel  statistik deskriptif sebagai berikut;
Tabel 3. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian
Sumber: Data primer diolah,2018

## 4.3.  Pengujian Asumsi Klasik
4.3.1.Hasil Pengujian Normalitas
Untuk Menguji normalitas data, dilakukan secara statistik  yaitu  dengan  uji kolmogorov-smirnov (KS Model)dan  pengujian  secara  grafik  melalui  grafik  p- plot  dan  grafik  histogram.  Adapun  hasil  output  SPSS untuk  pengujian  normalitas  data  dapat  dilihat  pada tabel dan berikut ini:
Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas KsModel
Sumber : data primer yang diolah , 2018

## 4.3.2.Hasil Pengujian Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antara  variabel independen.
Tabel  5. Hasil Pengujian Multikolinieritas
4.3.3.Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke  pengamatan  lain.  Jika  berbeda  maka  disebut heteroskedastisitas dan sebaliknya    jika tetap disebut homoskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah yang homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas.
Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

## Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Berdasar  pada  grafik scatterplot di  atas,  tampak bahwa sebaran data tidak  membentuk pola  yang  jelas dan  titik-titik  data  menyebar  di  atas  dan  dibawah angka  0  pada  sumbu  Y.    Hal  ini  mengindikasikan bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dalam  model regresi.
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji-T)

## Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018
Berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa variabel kualitas  sumber  daya  manusia  berhubungan  positif 0,245  atau  24,5%  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  dengan  tingkat  probabilitas  sebesar  0.000 sehingga  hipotesis  1  diterima.  Hasil  pengujian hipotesis  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa
variabel  kualitas  sumber  daya  manusia  berhubungan positif  0,245  dengan  nilai  probabilitas  0,000  dan  jika diukur  dengan  derajat  signifikan  yang  digunakan adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat hubungan positif dan  signifikan kualitas sumber  daya manusia  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.  Selanjutnya,  hasil  pengujian  hipotesis  pada tabel  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa,  variabel komitmen  organisasi  berhubungan  positif  0,241 dengan nilai probabilitas 0.006 dan jika diukur dengan derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05    maka dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif signifikan komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.
Berdasarkan  beberapa  uraian  hipotesis  yang diatas,  maka  hasil  rangkumannya  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 7.  Hasil Pengujian Hipotesis

## Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018
Hasil uji hipotesa ini mendukung hasil penelitian yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  Susilo  dan Aritonang,  2009    yang  menunjukan  sumber  daya manusia  berkualitas  dan  kualitas  tersebut  diukur  dari kemampuan pengetahuannya  ( knowledge ),     terutama untuk    memberi  keyakinan  bahwa  informasi  tersebut benar  atau  valid.  Dalam  hubungannya  dengan penelitian  ini,  kualitas  SDM  pegawai  kotamadya Ambon  bagian SKPD propinsi  Maluku terbukti dapat menentukan  keandalan  informasi  pelaporan  keuangan karena  dalam  melaksanakan  kegiatan  pelaporan dibutuhkan SDM yang cukup handal dan kompeten di bidangnya.
Hasil uji hipotesis 2 menunjukan bahwa terdapat pengaruh  positif  signifikan  positif  0,241  atau  sebesar 24,1%  dengan  nilai  probabilitas  0.006  sehingga hipotesis 2 diterima.
Hasil  uji  hipotesis  ini  mendukung  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rosalin  dan  Kawedar  (2011) yang membuktikan adanya pengaruh positif komitmen organisasi  terhadap  keandalan  pelaporan  keuangan  di Badan Layanan Umum. Sejalan dengan penelitian ini, menunjukan  bahwa  komitmen organisasi dalam suatu lingkungan SKPD propinsi Maluku sangat mempengaruhi  nilai  informasi  suatu  pelaporan keuangan.
Hasil  uji  T  menunjukan  bahwa  Pemanfaatan
teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  signifikan dengan  nilai  signifikansi  >  0,05  yakni  0,60  sehingga hipotesis  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  ditolak.  Hasil hipotesis  ini tidak  mendukung penelitian  Indriasari et al (2008),Winidyaningrum et  al (2010),Mustafa et  al (2010),  Rosalin et  al (2011)  dan  Hullah et  al (2012) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi  informasi berpengaruh    positif  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh  pegawai  PEMDA  Maluku  tidak  mempengaruhi keandalan  informasi  pelaporan  keuangan  di  kalangan SKPD  propinsi  Maluku  sehingga  hipotesis  dalam penelitian ini tidak bisa diterima.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesa  III  dalam penelitian  ini  ditunjukan  bahwa  pengendalian  intern akuntansi  berpengaruh  positif  dengan  nilai  koefisien sebesar  0,188  atau  signifikan  sebesar  18,8%dan tingkat  probabilitas  sebesar  0,02  sehingga  hipotesis hubungan  antara  pengendalian  intern  akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan diterima.
Hasil  uji  hipotesis  ini  mendukung  penelitian Darwanis dan desi dwi mahyani (2009) menyimpulkan bahwa  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh positif  terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan daerah.  Merujuk  pada  penelitian  ini  maka  dapat dinyatakan  bahwa  system  pengendalian  akuntansi yang  digunakan  dan  dijalankan  SKPD  propinsi Maluku  turut  memgang  peran  penting  dalam menentukan nilai informasi pelaporan akuntansi.

## 5.     PENUTUP 5.1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis  dan  pengujian hipotesis  yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya, maka beberapa kesimpulan penelitian ini antara lain:
1. Kapasitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  nilai  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi Maluku.  Hal  ini  dibuktikan  dengann  nilai koofisien B sebasr 0,245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi  Maluku. Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  koofisien B sebesar  0,241  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,006.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi Maluku.  Hal  ini  dibuktikan  dengann  nilai koofisien B sebasr 0,128 dengan nilai signifikansi sebesar 0,060.
4. Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  nilai  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi Maluku.  Hal  ini  dibuktikan  dengann  nilai koofisien B sebasr 0,188 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002.

## 5.2.  Saran
Sesuai  dengan  pembahasan  serta  kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini diuraikan  saran  penelitian  yang  dapat  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan  dan  pedoman    dalam pengembangan penelitian selanjutnya antara lain :
1. Beberapa  hal  yang  harus  menjadi  perhatian  di SKPD  dalam  meningkatkan  kualitas  nilai informasi  pelaporan  keuangan  adalah  dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang ada. Peningkatan ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan maupun  kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan dengan kerja masing-masing aparatur.
Disamping  itu,  sarana  teknologi  informasi  lebih diperbanyak  serta  menyebar  pada  semua  SKPD, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan  mudah.  Aparatur  lebih  dimotivasi  untuk tetap  komit  dengan  tujuan  organisasi  serta pengendalian  intern  akuntansi  atas  setiap pekerjaan lebih ditingkatkan lagi.
2. Penelitian  selanjutnya  dapat  mempertimbangkan variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah,  dikarenakan  nilai Adjusted    R  Square yang  relatif  rendah  dalam  penelitian  ini.  Oleh karena  itu,  variabel  lain  yang  tidak  digunakan dalam  penelitian  ini  juga  mempunyai  pengaruh yang  besar  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian, penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  bahkan menggunakan  variabel-variabel  lainnya  untuk mendapatkan  temuan-temuan  baru  yang  lebih bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Penelitian  ini  hanya dilakukan pada  satuan kerja Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku.  Penelitian selanjutnya  dapat  melakukan  generalisasi  pada SKPD  yang  ada  pada  beberapa  pemerintah  kota maupun kabupaten di Provinsi Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Bahtiar,  Muchlis,  dan  Iskandar.  2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta; Akademia.
Aritonang,  Aldiani  sultani  dan  Firman  Syarif.  2009.
Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan  Peraturan  pemerintah  No.24
Tahun  2005.  Pada  Pemerintahan  Kabupaten Labuhan Batu. Jurnal Akuntansi vol.12 Arfianti,  Dita.  2011. Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  NilaiInformasi  Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal Akuntansi.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesi  (BPK RI), Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas pengendalian  intern  Pemerintah  Daerah Provinsi  Maluku,  Tahun  Anggaran  2015. Nomor : 2.B/HP/XIX.AMB/05/2016.
Tanggal 30 Mei 2016.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesi  (BPK RI), Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Maluku,  Tahun  Anggaran  2015 .nomor . 2.C/HP/XIX.AMB/05/2016  tanggal  30  Mei
2016 Darwanis  dan  desi  dwi  mahyani  (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada    SKPA Provinsi  Aceh). Jurnal    Telaah  &  Riset Akuntansi. Vol. 2 No. 2. Hal. 133-151. Elqorni, 2009. Mengenal Teori Keagenan.
http://elqorni.dpress.com.  Diakses  26  juni 2018
Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik.  2006.
StandarAkuntansi Pemerintahan: Telaah kritis  PP  Nomor  24  Tahun  2004. BPFE,
Yogyakarta.
Hullah,A.R.,Pangemanan,S., Tangkuman,S.&Budiarso,N.  2012. Pengaruh Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Keterandalan Pelaporan  Keuangan  Pada  Pemerintahan Sulawesi Utara . Indriasari,D.  &  Nahartyo,  E.  2008 .  Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah Kota  Palembang  dan  Kabupaten  Ogan  Ilir). Simposium Nasional Akuntansi XI diPontianak,23-24Juli. Luthans,  Fred.  2006 .  Perilaku  Organisasi. Edisi  10. Andi. Yogyakarta. Mardiasmo.  2006. Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas Publik Melalui  Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol. 2 No.1, Hal. 1-17. Mustafa, S.  Sutrisno & Rosidi. 2010. Analisis  Faktor– Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Keterandalan  dan  Ketepatwaktun  Pelaporan Keungan  Pada  SKPD  Pemerintah  Daerah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi. Diunduh dari http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/3 2830/2.pdf.(Akses Agustus,2017)
Mulyadi. 2008 . Sistem Akuntansi. Edisi 3. Cetakan ke- 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan tangguang jawab Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56
Tahun 2005.Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58
Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010.  Tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 . www.bpk..go.id/ihps Rosalin,F. & Kawedar, W. 2011 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Keandalandan  Timeliness Pelaporan  Keuangan  Badan  Layanan
Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Under graduate Thesis, Universitas Diponegoro.
Tim  GTZ-USAID/CLEAN  Urban.    Januari  2001.
Pengembangan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan  Pengembangan  Kapasitas  bagi Pemerintah Daerah
dan
DPRD.
www.gtzfdm.or.id. (Akses 13 MAret 2018) Winidyaningrum,  Celviana.  2010. Pengaruh  Sumber
Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening  Pengendalian  Intern  Akuntansi.
Semarang.  Simposiun  Nasional  Akuntansi XIII, Universitas Diponegoro.