Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
PENEGAKAN HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA ANAK USIA SEKOLAH DI WILAYAH KOTA MALANG (STUDI KASUS PADA SATUAN LALU LINTAS POLTRSTA MALANG)
Firman Widyaputra firman.widyaputra.lukman-2015@pasca.unair.ac.id Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
The  condition  of  transportation  as  one  of  the  pillars  of  the  movement  of  people  from  one  place  to  another  safely, comfortably,  quickly,  cheaply  in  accordance  with  the  environment,  with  the  increasing  growth  rate  of  motor  vehicles (four-wheeled  and  two-wheeled)  is  not  balanced  with  the  physical  road,  so  that  more  dense  road  transportation, especially  in  the  city,  with  the  socio-economic  development  of  the  community  will  affect  parents  who  provide concessions to their children  who have not met the age of driving a motor vehicle, especially two  wheels. Thus it will affect  the  road  traffic  and  will  result  in  the  occurrence  of  violations  and  accidents.  The  approach  to  be  used  is  a normative  juridical  approach  or  statutory  approach,  namely  research  that  examines  laws  relating  to  road  traffic  and transportation  in  accordance  with  Law  No.  22/2009  concerning  Traffic  and  Road  Transportation.  In  addition  to  this approach, the authors also carried out a sociological approach which can empirically be known symptoms of changes in community  behavior  towards  social  development  in    society    related    to    road    users    in    Malang.    Existence    in legislation relating to  road    users   in traffic    can   be    obeyed    and   minimize   the   occurrence    of    violations,    crime, safety and comfort, and accidents. Thus the violation of the law will be reduced and order will be well realized.
Keywords: Development of motorized vehicle upgrading, Control of Student and Student Motorized Vehicles, Passed Men and Orderly Traffic.

## Abstract
Kondisi  transportasi  sebagai  salah  satu  pilar  pergerakan  manusia  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  aman, nyaman,  cepat,  murah  yang  sesuai  dengan  lingkungan,  dengan  semakin  tingginya  tingkat  pertumbuhan  kendaraan bermotor (roda empat dan roda dua) tidak seimbang dengan adanya fisik jalan, sehingga semakin padatnya transportasi jalan terutama dalam kota, dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi para orang tua yang memberikan  kelonggaran  kepada  anak-anaknya  yang  belum  memenuhi  umur  mengendarai  kendaraan    bermotor terutama  roda  dua.  Dengan    demikian    akan    berpengaruh    terhadap    padanya    lalu    lintas    jalan    dan    akan mengakibatkan  meningginya  terjadinya  pelanggaran  dan  kecelakaan.  Pendekatan  yang  akan  digunakan  adalah pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif  atau  pendekatan  perundang-  undangan  ( statate  approach )  yaitu  penelitian yang  menelaah  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sesuai  dengan  Undang-  Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Selain  pendekatan  tersebut,  penulis  juga  melalukan pendekatan  sosiologis  ( socioligy  approach )  yang  secara  empiris  dapat  diketahui  gejala-gejala  perubahan  perilaku masyarakat  terhadap  perkembangan  sosial  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pengguna  jalan  di  Kota  Malang. Eksistensi  dalam  perundang  undangan  yang  berhubungan    dengan    pengguna    jalan    dalam    berlalu    lintas    dapat dipatuhi dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran, kejahatan, keamanan dan kenyamanan, serta kecelakaan. Dengan demikian pelanggaran hukum akan semakin berkurang dan ketertiban akan terwujud dengan baik.
Kata  Kunci :  Perkembangan  pertmabahan  kendaraan  bermotor,  Pengendaran  Kendaraan  Bermotor  Pelajar  dan Mahsasiswa, Orang Tuan dan Tertib Berlalu Lintas.

## A. Pendahuluan
Transportasi  adalah  pergerakan  manusia,  barang  dan  informasi    dari  suatu  tempat  ke  tempat lain  dengan  aman,  nyaman,  cepat,  murah  yang  sesuai  dengan  lingkungan,  untuk  memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan :
1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang,  jasa  dan  informasi    tidak    berada    dalam    satu    kesatuan    dengan    tempat tinggalnya.
Dua  hal  pokok  tersebut  menyebabkan  terjadinya  arus  manusia,  barang,  jasa    dan    informasi dari  suatu  zona  asal  menuju  ke  zona  tujuan,  melalui  berbagai  prasarana  untuk    memenuhi kebutuhan  hidup  manusia.  Dalam  kehidupan  saat  ini,  manusia  tidak  dapat  memenuhi  segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja.
Pemenuhan    kebutuhan    tersebut    mengakibatkan    terjadinya      arus  pergerakan  barang,  jasa dan informasi, sehingga muncul permasalahan transportasi. terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara  temporer  bukanlah  permasalahan  yang  parah,  tetapi  peningkatan  arus  lalu  lintas  serta kebutuhan  akan  transportasi  telah  menghasilkan    kemacetan,    tundaan,    kecelakaan    dan permasalahan lingkungan yang sudah berada di atas ambang  batas 1
Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara- negara    yang  telah    maju    dan    juga  oleh    negara-  negara      yang        sedang        berkembang  seperti Indonesia.  Permasalahan  transportasi    yang  dijumpai  pada    masa    sekarang  mempunyai  tingkat kualitas  yang  lebih  parah  dan  kuantitas  yang  lebih  besar  dari  tahun-tahun  sebelumnya  baik kecelakaan,  kemacetan,  polusi  udara  serta  pelanggaran  lalu  lintas.  Sudah  pasti    dengan permasalahan  yang  mucul    tersebut    dibutuhkan    suatu    peraturan    tetap    yang    mengatur    sistem kerja,  kendali  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  transportasi  tersebut  yang  mana  di  negeri  ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  telah ditetapkan  dalam  Rapat  Paripurna    DPR    RI    pada  tanggal  26  Mei  2009  yang  kemudian  disahkan oleh  Presiden  RI  pada  tanggal  22  Juni  2009.  Undang-Undang  ini  adalah  kelanjutan  dari  Undang- Undang    Nomor    14    Tahun    1992,    terlihat    bahwa    kelanjutannya    adalah    merupakan pengembangan  yang  signifikan  dilihat  dari  jumlah  clausul  yang  diaturnya,  yakni  yang  tadinya  16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.
Jika  kita  melihat  undang-undang  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992 menyebutkan  Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila, transportasi  memiliki  posisi  yang  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  bangsa  yang
berwawasan  lingkungan  dan  hal  ini  harus  tercermin  pada  kebutuhan  mobilitas  seluruh  sektor  dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan    serta    mempengaruhi    semua    aspek kehidupan bangsa dan negara.
Berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009,    undang-undang    ini    melihat bahwa  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum.  Selanjutnya  di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh uUndang-undang ini adalah :
1. terwujudnya  pelayanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  aman,  selamat, tertib,  lancar,  dan terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian  nasional,  memajukan kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  mampu  menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
1 Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas , Penerbit : UNS Press, 2007, Hal. 1
Undang-Undang  ini  berlaku  untuk  membina  dan  menyelenggarakan  Lalu  Lintas    dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :
1. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. kegiatan  yang  menggunakan  sarana,  prasarana,  dan  fasilitas  pendukung  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan; dan
3. kegiatan  yang  berkaitan  dengan  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  dan  pengemudi, pendidikan  berlalu  lintas,  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas,  serta  penegakan  hukum    lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam  penulisan  tesis,  yang  akan  menjadi  pokok  pembahasan  penulis  ambil  batang  tubuh undang-undang,  yaitu  penegakan  hukum  dan    kepastian    hukum    bagi    masyarakat    demi terwujudnya  pelayanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  aman,  berkeselamatan,  tertib  dan lancar.
Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000  orang  per  tahun.  Tingkat  fatalitas  menunjukkan  bahwa  sekitar  332  orang  meninggal  dunia dari 1.000 kecelakaan yang terjadi.
Peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Indonesia,  sangat  berpengaruh  terhadap  masalah lalu  lintas  secara  umum.  Kendaraan  bermotor  cenderung  selalu  peningkatan  jumlah,  seperti  pada tahun 2002 sebanyak 24.671.330 unit dan pada tahun 2003 sebanyak 32.774.929 unit, dalam kurun waktu  dua  tahun  mengalami  kenaikan  sebanyak  8.103.599  unit  kendaraan,  peningkatan  tersebyt tidak diimbangi dengan penambahan lebarnya jalan yang memadai.
Sedangkan masalah keselamatan dan kepatuhan hukum terhadap lalu lintas, masyarakat dinilai masih  sangat  kurang,    karena  masalah  keselamatan  dan    kepatuhan    hukum    lalu      lintas, masyarakat    cenderung    selalu  mengabaikannya  secara  serius,    sementara  pada  kasus-kasus  lain yang  menimbulkan  korban  manusia  seperti  korban  akibat  daerah  konflik,  akibat  penyalahgunaan narkoba  maupun  korban  akibat  bencana  (banjir,  gempa,  penyakit    demam    berdarah    dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar.
Lebih  spesifik  penulis  mengamati  adamya  pelanggaran  pengendara  kendaraan  bermotor, seperti  tanpa  membawa  surat  kendaraan,  surat  ijin  mengemudi,  kelengkapan  fisik  kendaraan, kecelakaan,  selalu  cenderung  meningkat.  Maka  tingkat  kepatuhan  masyarakat  masih  cenderung rendah,  walaupun  sebenarnya  mengerti  bahwa  setiap  mengendarai  kendaraan  bermotor  membawa kelengkapan  surat,  setelah  dilakukan  menimdakan  dalam  operasi  lalu  lintas  jalan  secara  periodik, dengan diberikan penjelasan ditempat pada saat pelkasanaan operasi lalu lintas jalan terutama anak- anak pelajar dan mahasiswa, kemudian dapat digambarkan bahwa memang terjadi
tren penurunan jumlah peristiwa kecelakaan dan pelanggaran di wilayah Kota Malang.
Akan tetapi khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa, apabila dicermati lebih ke spesifik tern yata kebalikannya, bahwa pelanggaran cenderung trennya peningkatan cukup signifikan  yaitu hampir  100%.  Hal  ini  amatlah  sangat  disayangan,  karena  pelajar  dan  mahasiswa  merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  tentunya  memiliki  masa  depan  yang  masih  panjang.    Amatlah merugi    bagi    bangsa    ini    apabila    geenerasi    pererus    bangsa  memiliki  kompetensi  masa  depan yang  lebih  baik,  namun  tidak  dapat  mencapai  cita-citanya  hanya  karena  harus  kandas  kehilangan masa depan, jika tidak dapat menjaga keberlangsungan jiwanya, terlebih lagi jika terjadi peristiwa kecelakaan  yang  dapat  hilangnya  nyawa  di  jalan  raya  dikarenakan  tidak  mematuhi  hukum  dalam berlalu lintas.
Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas oleh masyarakat  perlu  penanganan  secara  lebih  serius  dan  komprehensif,  integral  serta  strategis  oleh pihak-pihak  terkait,  yang  bukan  sepenuhnya  tanggungjawab  petugas  kepolisian  khususnya  Polisi Lalu Lintas, tetapi memjadi tanggngjawab bersama semua pihak, terutama orang tua.

## B. Metode
Pendekatan  yang  akan  digunakan  adalah  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif  atau pendekatan  perundang-undangan  ( statate  approach )  yaitu  penelitian  yang  menelaah  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Selain  pendekatan  tersebut, penulis  juga  melalukan  pendekatan  sosiologis  ( socioligy  approach )  yang  secara  empiris  dapat diketahui  gejala-gejala  perubahan  perilaku  masyarakat  terhadap  perkembangan  sosial  masyarakat yang berkaitan dengan pengguna jalan di Kota Malang.

## C. Pembahasan
1. Implementasi  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  di Wilayah  Kota
Malang, Khususnya Bagi Para Pelajar atau Anak Di Usia  Sekolah .
Untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  kondisi  keselamatan  dan  tingkat  kepatuhan  hukum lalu lintas masyarakat maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan,  permasalahan  lalu  lintas,  tingkat  keselamatan,  kepatuhan  hukum    lalu    lintas    masyarakat dan penyelenggaraan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini. Sistem nasional Indonesia pada  dasarnya  merupakan  perwujudan  daripada  sistem  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan pertahanan  dan  keamanan,  secara  mendasar  dan  umum  “sistem  lalu  lintas  jalan”  mempunyai
hubungan  erat  dengan  sistem  nasional.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  perkembangan  lalu  lintas  jalan tercipta karena berkembangnya sistem nasional, dimana lalu lintas jalan masyarakat  Indonesia.
Sebaliknya  masalah  yang ditimbulkan  juga  merupakan salah satu masalah  yang sangat kompleks dan dapat juga dikategorikan sebagai masalah nasional.
Adanya  hambatan/permasalahan  ataupun    kemajuan    yang  dialami  oleh  sistem  lalu  lintas akan  memberikan  dampak  pula  pada  sistem  ekonomi  dan  sebagainya,  bahkan  pada  hirarki  sistem yang  lebih  tinggi  yakni  system  nasional  Indonesia.  Meskipun  kita  sadari  bahwa    pentingnya peranan  sistem  lalu  lintas  dalam  memelihara  kelangsungan  hidup    bangsa    dan    negara,  namun perlu dipahami pula bahwa penyelenggaraan  sistem lalu lintas  itu  sendiri bukan merupakan tujuan akhir melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti tujuan ekonomi dan non ekonomi dalam rangka  mencapai  tujuan  nasional.  Polisi  Lanlu  Lintas  dalam  hal  ini    harus    memahami    secara umum  aspek  konsep  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  instansi  terkait  ditingkat  suprastruktur secara  komprehensif,  integral  dan  strategis  terhadap  penyelenggaraan  sistem  lalu  lintas  jalan melalui  kerjasama  yang  erat  saling  mendukung  satu  sama  lain.  Selanjutnya  dalam  upaya penanggulangan  masalah  lalu  lintas  yang digelar oleh Polisi  Lanlu Lintas  yang  merupakan bagian integral  dari  penanggulangan  masalah  lalu  lintas  jalan  dan  secara  lintas  sektoral,  diperlukan strategi  penanggulangan  dengan  terpadu, ofensif  operasional dan  peningkatan  partisipasi masyarakat melalui kepatuhan hukum terhadap peraturan lalu lintas.
Permasalahan  lalu  lintas  secara  umum  meliputi    kecelakaan    lalu  lintas,    kemacetan    lalu lintas  dan  pelanggaran  lalu  lintas  serta  ketidak  tertiban  lalu    lintas.    Banyak    faktor    manusia sebagai  pemakai  jalan,  kendaraan,  sarana  prasarana,  lemahnya  penegakan  hukum,  mewarnai ketidak tertiban, kesemrawutan, kemacetan serta kecelakaan  lalu  lintas  yang  menimbulkan korban jiwa dan harta menjadi pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan.
Beberapa indikator penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Pelanggaran lalu lintas
b. Kemacetan lalu lintas
c. Keselamatan lalu lintas
d. Kecelakaan lalu lintas
e. Kepatuhan hokum
f. Penyelenggaraan Penegakan Hukum
2. Faktor-Faktor  Penghambat Terhadap  Implementasi  Undang Undang Nomor 22
Tahun 2009 Terhadap Pengendara Kategori Pelajar di Wilayah Kota Malang.
Menurut  Muhammad  Ikhsan  dari  beberapa  penelitian  dan  pengkajian  dilapangan  faktor korelatif  yang  dapat  mempengaruhi  stabilitas  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran lalulintas  di  jalan  raya  merupakan  interaksi  serta  kombinasi  dua  atau  lebih  faktor  yang  saling mempengaruhi  situasi  lalu  lintas  meliputi  faktor  manusia,  faktor  kendaraan,  faktor    jalan,    dan faktor lingkungan. 2
a. Faktor manusia
Manusia  sebagai  pemakai  jalan  yaitu  sebagai  pejalan  kaki  dan  pengendara  kendaraan  baik kendaraan  bermotor  maupun  kendaraan  tidak  bermotor.  .  Interaksi  antara  faktor  Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi  hal  yang  paling  dominan  terhadap  Kamseltibcar  Lantas,  hal  ini  sangat  ditentukan  oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa : 3
- Mental
- Pengetahuan
- Ketrampilan
b. Faktor kendaraan
Kendaraan  adalah  satu  alat  yang  dapat  bergerak  di  jalan,  terdiri  dari  kendaraan  bermotor atau  kendaraan  tidak  bermotor,  Kendaraan  bermotor  adalah  kendaraan  yang  digerakkan  oleh peralatan  teknik  yang  berada  pada  kendaraan  itu.  Kendaraan  merupakan  salah  satu  faktor  utama yang  secara  langsung  terlibat  dalam  dinamika   lalu   lintas   jalan   raya   dengan dikendalikan oleh  manusia,  interaksi  antara  manusia  dan  kendaraan  dalam  satu  kesatuan  gerak  di  jalan  raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

## c. Faktor jalan
Faktor  jalan  merupakan  sebuah  ranah  yang  memiliki  kompleksitas  kepentingan  serta tanggung  jawab  yang  berada  pada  banyak  pelibatan  instansi  terkait,  sehingga  dalam penanganannya  perlu  dilakukan  koordinasi  yang  komprehensip  antar  instansi  tersebut,  dimana setiap  instansi  berkewajiban  memberikan  masukan  dengan  dilengkapi  dengan  data  dan    fakta serta  analisis  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  untuk  di  jadikan  bahan  pertimbangan  untuk merumuskan solusi secara bersama.
2 Muhammad Ikhsan, Op.cit, Hal. 3.
3 Ibid

## d. Faktor Lingkungan
Terdapat beberapa faktor lingkungan diantaranya adalah :
- Lingkungan sebagai sumber infomasi
- Penglihatan
- Sentuhan
- Pendengaran
- Kebisingan
- Cuaca
Berdasarkan  penjelasan  diatas  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keselamatan  lalu lintas  demi  mewujudkan  masyarakat  patuh  hukum  penulis  menyederhanakan  faktor  faktor  tersebut ke  dalam  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  di  lapangan, diuraikan sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a. Kekuatan
1) Komitmen Pimpinan Polri untuk melakukan perubahan pelaksanaan fungsi Lantas  ke  arah yang lebih baik melalui pembinaan SDM dan peningkatan kualitas  pelayanan.
2) Penambahan dan peningkatan personil lalu lintas secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengimbangi tantangan tugas yang dilakukan secara bertahap.
3) Peningkatan kualitas penegakan hukum dibidang lalu lintas dengan perbaikan pola penindakan.
4) Motivasi  anggota  dalam  pelaksanaan  tugas  di  bidang  lalu  lintas  cukup tinggi.
5) Penambahan sarana dan prasarana baik mobilitas maupun peralatan pendukung lainnya dalam rangka upaya penegakan hukum dan peningkatan disiplin pemakai jalan
6) Adanya keinginan pihak Polri untuk memperbaiki sistem penindakan dengan tilang yang lebih sederhana dan efektif.

## b. Kelemahan
1) Kualitas intelektual dan professional individu anggota Polantas belum ideal untuk mendukung reformasi Polri.
2) Kualitas Sumber Daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan.
3) Masih  adanya personil  Polantas  yang melakukan praktek pungutan  liar  maupun  pungutan  di luar ketentuan yang dapat menurunkan citra  Polantas.
4) Perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, atau sengaja membiarkan pelanggaran yang terjadi.
5) Sikap arogansi / sok kuasa  yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan.
6) Sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik sehingga menyulitkan pihak Polri dalam rangka mengambil kebijakan yang akurat.
7) Perolehan  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM)  yang   diterbitkan  oleh  Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM.
8) Terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
9) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah- daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.
2. Faktor Eksternal
a. Peluang
1) Adanya kesepakatan bersama antar departemen terkait dan Polri masing-masing Menkes,
Mendiknas, Menhub, Menkimpraswil dan Kapolri yang disaksikan oleh Menko Kesra untuk mengupayakan peningkatan keselamatan dijalan.
2) Dukungan  partisipasi  masyarakat  yang  bersifat  positif  dalam pengawasan konstruktif terhadap kinerja Polisi lalu lintas yang makin meningkat.
3) Partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan giat Kampanye tertib lalu lintas  dan  giat lain dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum.
4) Keinginan  masyarakat  yang  menghendaki  agar  Polantas  lebih professional dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, pelanggaran lalu  lintas.
5) Penambahan sarana dan prasarana lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6) Adanya peraturan-peraturan daerah yang menginginkan terwujudnya kondisi lalu lintas daerah menjadi lebih baik.
7) Adanya political will dari beberapa daerah tertentu yang membuat kebijakan untuk peningkatan pelayanan angkutan publik.

## b. Kendala
1) Ketidaktertiban berlalu lintas  sebagai  fenomena  sehari-hari  telah dipandang  sebagai suatu budaya sehingga kondisi yang ada dianggap sebagai suatu yang wajar.
2) Sarana  dan  prasarana  jalan  belum  mencerminkan  dan  belum memperhatikan aspek keselamatan.
3) Manajemen  angkutan  umum  baik  tingkat  pusat  maupun  daerah  masih  mencerminkan manajemen  yang  kurang  sehat  (lebih  mengutamakan  sistem  setoran  daripada  mengutamakan aspek keselamatan).
4) Kurang  tertiban  penataan  lalu  lintas  sebagai  dampak  dari  kebijakan  pemerintah  dalam pemberian  ijin  membangun  pada  tempat-tempat  yang  intensitas  lalu  lintasnya  tinggi  justru menimbulkan permasalahan baru dibidang lalu lintas.
5) Perhatian  pemerintah  dan  komponen  masyarakat  terhadap  keselamatan  lalu  lintas  dan kepatuhan  hukum  masyarakat    belum    menjadi  keprihatinan  bersama  bahkan  dianggap sebagai suatu accident .
6) Tidak      adanya      kejelasan      kebijakan      pemerintah      dalam        membatasi    pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan  bermotor.
7) Langkah  sosialisasi  terhadap  aturan-aturan  hukum  tidak  secara    efektif    dilaksanakan    dan tidak adanya kejelasan tanggung jawab instansi tertentu.
8) Belum  diakuinya  peralatan  milik  Polri  sebagai  alat  bantu  penegakan  hukum  (Speed  Gun  / alat pemantau kecepatan) oleh aparat CJS.
9) Lemahnya  koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum  dan  instansi  terkait  yang  bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat.
10) Belum  adanya  sekolah-sekolah  mengemudi  yang  memenuhi  standar  pendidikan keterampilan mengemudi.
Dalam  proses  penggulangan  terjadinya  peristiwa  yang  terjadi  pada  kalangan  pelajar  dan mahasiswa,  penurut  penulis  yang  harus  dilakukan    adalah    penegakan    hukum,    penegakan hukum bukan selalu berorientasi pada penindakan, akan tetapi dapat dilakukan melalui  :
1. Pembenahan rambu-rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan.
2. Sosialisasi  kepada  pelajar  dan  orang tua  yang  berkoordinasi  dengan  pihak  Dinas  Pendidikan
Kota Malang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
3. Pembinaan kepada mahasiswa melalui pihak kampus, dapat pula dilakukan melalui lokakarya di setiap kampus di Kota Malang, yang dilakukan secara  periodik.
4. Secara  periodik  melakukan  rasia  pada  setiap  titik-titik  ruas  jalan,  untuk  meningkatkan  para pengguina jalan lebih disipli berkeraan dan persyaratan mengemudi kendaraan.
Kota Malang sebagai  kota yang  memiliki  nilai  historis dan tata ruang kota sudah didesain sedekian  rupa  oleh  otoritas  kolonial  Belanda  pada  tempo  dulu,  sehingga  kondisi  Kota  Malang sangat strategis dalam kondisi kota yang memiliki potensi kemajuan ke masa yang akan datang, dan  Kota  Malang  dalam  perkembangannya  tercatat  sebagai  kota  pelajar,  dengan  berbagai karakter  masyarakat  luar  daerah  ada  di  Kota  Malang,  setiap masyarakat  yang hadir dari
luar  kota  memiliki  karakter  yang  bereneka  ragam,  yang  dapat  mempengaruhi  kondisi masyarakat setempat.
Kota Malang juga di kenal dengan masyarakat yang humanis dan dinamis, berkembang terus untuk  meningkatkan  roda  perekonomian,  yang  dapat  memberikan  karakter  sosial  ekonomi  dalam setiap  kehidupan,  dengan  kondisi  yang  demikian  menyebabkan  setiap  orang  tua  memberikan kelonggaran  kepada  anak-anaknya  untuk  bersosialisasi  dalam  lingkungan  masyarakat,  sehingga kebebasan  itulah  yang  membuat  orang  tua  lalai  untuk  mejaga  anak-anak  nya,    terutama memberikan  kelonggaran  untuk  mengendarai  kendaraan  bermotor  walaupun  anak  yang  masih belum memenuhi persyaratan.

## D. Kesimpulan
1. Kota  Malang  kategori  kota  besar  yang  berkembangan  secara  dinamis  dan    juga    disebut sebagai  kota  yang    memiliki    nilai    sejarah    (historis)  yang  sejak    jaman    Kolonial    Belanda Kota  Malang  telah  ditata  sedemikian  baik,    dengan    banyaknya    ruas-ruas    jalan    yang terhubung  antara  jalan  yang  dengan  yang  lainnya.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman  Kota Malang  sebagai  salah  satu  kota  pelajar  yang    banyak  tumbuh  dan  berkembangnya  sekolah SMP,  SMA  dan  SMK  Negeri  ataupun  Swasta  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Kota  Malang, dan  diikuti  pula  dengan  berdirinya  berbagai  perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta,  sehingga bertambahnya  jumlah  penduduk  dari  luar  Kota  Malang  yang    setiap    tahunnya    selalu bertambah.  Dinamika  pertumbuhan  ekonomi  juga  turut  mempengaruhi  perubahan  perilaku masyarakat,  dengan  pertambahan  kendaraan  bermotor  dan tidak  diimbangi  luasnya  ruas  jalan, sehingga semakin padatnya para pengguna jalan yang sering timbulnya kemacetan disetiap titik ruas  jalan.  Sejalan  dengan  kondisi  yang  demikian,  maka  akan  mempengaruhi  perilaku  setiap pengendara  kendaraan  bermotor,  kondisi  tersebut  memicu  ketidak  tertibnya  pengendara bermotor dan berakibat sering terjadinya peristiwa kecelakaan, terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa,  karena  mereka  selalu  berkecepatan  tinggi  dan  tidak  mengindahkan  kondisi padatnya pengguna  jalan. Dengan  seringnya terjadi peristiwa kecelakaan dan kurangnya tertib berkendaraan,  maka  implementasi  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  di  Kota  Malang telah  terlaksana  dengan  baik,  namun  para  pengguna  jalan  kurang  patuh  dan  cenderung berperilaku kurang tertib.
2. Pertumbuhan  jumlah  kendaraan  setiap  tahunnya  selalu  bertambah,  dan  ruas  jalan  tidak mungkin dapat diperlebar, kesadaran orang tua kurang memperhatikan keselamatan anak, yang
begitu mudahnya memberikan anak sepeda motor, sejalan dengan pertumbuhan jiwa anak yang cenderung ingin mendapat perhatian orang lain, sehingga lupa bahwa kondisi  tersebut
mendorong  tanpa  sadar  berpeluang  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  karena  anak  setingkat SMA,  SMK  belum  memenuhi  syarat  untuk  mengendarai  kendaraan  bermotor  mengingat  usia masih belum 17 tahun.

## Bibliography
Buku Budiarto, Arif., dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas , Penerbit : UNS Press, 2007. Ikhsan, Muhammad, Op.cit.