## Law Enforcement Of Criminal Acts Of Dissemination Of Population
Document Data By Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko (Study Of Mukomuko District Police Legal Area)
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebarluasan Data Dokumen Kependudukan Oleh Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko (Studi Wilayah Hukum Polres Mukomuko)
Juliantio Dwi Pramana 1) ; Mikho Ardinata 2) ; Ahmad Dasan 3) ; Rangga Jayanuarto 4)
1,2,3) Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: 1) Juliantiodwipramana25@gmail.com , 2) mikhoardinata@umb.ac.id , 3) a_dasan@umb.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [02 March 2024] Revised [18 April 2024] Accepted [27 April 2024]

## ABSTRAK
Mayoritas  masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa pentingnya identitas diri dalam hukum dan banyak hal yang bisa dilakukan seseorang dengan menggunakan identitas diri seseorang, serta dapat  menimbulkan  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  menyebabkan  masyarakat  yang  awam terhadap  hukum  ini  mendapatkan  kerugian  dikarenakan  beberapa  oknum  yang  tidak bertanggungjawab dalam menertibkan administrasi Kependudukan yang  ada diwilayah terkhusus di Provinsi  Bengkulu  Kabupaten  Mukomuko.  Metode  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum  Empiris, dengan  sumber  data  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  Polres  Mukomuko.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap penyebarluasan data kependudukan diatur dalam Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan.  Prosesnya  meliputi  penyelidikan,  penangkapan,  dan pengadilan  dengan  prinsip  keadilan.  Perlindungan  terhadap  kerahasiaan  data  diatur  ketat,  penting untuk  menjaga  privasi  individu  dan  kepercayaan  masyarakat.  Adapun  hambatan  dalam  penegakan hukum termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kendala teknis, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan  upaya  kolaboratif  dari  pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan kesadaran, sumber daya, dan teknologi dalam mengatasi hambatan tersebut.

## ABSTRACT
The majority of people do not know that the importance of personal identity in the law and that there are  many  things  that  a  person  can  do  using  one's  personal  identity,  and  can  lead  to  unlawful  acts, thus causing people who are unfamiliar with this law to suffer losses due to some individuals who are irresponsible in  bringing order. Population administration in areas specifically in Bengkulu Province, Mukomuko Regency. This research method is Empirical Legal Research, with data sources obtained through  interviews  with  the  Mukomuko  Police.  The  research  results  show  that  law  enforcement regarding the dissemination of population data is regulated in the Population Administration Law. The process  includes  investigation,  arrest  and  trial  with  the  principles  of  justice.  Protection  of  data confidentiality  is  strictly  regulated,  important  for  maintaining  individual  privacy  and  public  trust.  The obstacles  to  law  enforcement  include  lack  of  public  awareness,  technical  obstacles,  and  limited resources. Collaborative efforts from the government, law enforcement agencies and the community are needed to increase awareness, resources and technology to overcome these obstacles.
KEYWORDS
Population Administration, Population Administration Crime, Mukomuko Police Station
This is an open access article under the CC –BY-
SA license

## PENDAHULUAN
Administrasi kependudukan yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting atau sangat berperan dalam proses pembangunan, dan kemajuan yang ada di wilayah-wilayah terkhususnya di wilayah Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang mana dari sistem administrasi penduduk inilah dapat diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  tentang  data-data  penduduk  dan  informasi  yang  sesuai  dengan keadaan  penduduk  dan  tentang  kondisi  daerah  tempat  yang  ditinggali  oleh  penduduk.  Dapat  diketahui bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap ketentuan seseorang yang memiliki Status pribadi dan hukum setiap peristiwa demografis masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Hal  ini  berlaku  dalam  pelayanan  publik,  instansi  pemerintah  harus  mengetahui  tentang pengelolaan kependudukan, khususnya bagi pegawai yang bekerja di dinas Dukcapil. Setiap masyarakat memerlukan pelayanan administrasi publik untuk mendapatkan legitimasi dan status hukum untuk eksis di negaranya.
Status  hukum  diberikan  kepada  warga  untuk  menjamin  akses  terhadap  perlindungan  hukum. Keadilan  adalah  tujuan  penegakan  hukum.  Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  dapat  menimbulkan berbagai  permasalahan  dalam  bidang  kependudukan.  Permasalahan  tersebut  antara  lain  pemalsuan kartu  keluarga,  kartu  identitas  ganda,  akta  kelahiran  ganda,  dan  pemalsuan  dokumen  kependudukan lainnya  yang  apabila  pemalsuan  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Kejahatan  yang
dilakukan  biasanya  berkisar  dari  kejahatan  penipuan  seperti  peminjaman  uang,  kartu  kredit,  dan kejahatan  politik  seperti  pemilihan  parlemen  dan  gubernur.  Permasalahan  yang  kerap  muncul  terkait Data  Pribadi  ini  ialah  kebocoran  Data  Pribadi.  Data  Pribadi  yang  bocor/tidak  terlindungi  dengan  baik, mengancam  hak  atas  privasi  Pemilik  Data  Pribadi.  Bahkan,  Data  Pribadi  tersebut  sangat  rentan  untuk disalah  gunakan,  baik  disalah  gunakan  di  dalam  sistem  elektronik  itu  sendiri  maupun  pada  sistem nonelektronik,  yang  mana  tentunya  sangat  berbahaya  dan  merugikan  bagi  Pemilik  Data  Pribadi. Bahwasannya, permasalahan Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, belakangan marak terjadi di Negara Republik Indonesia.
Kenyataannya,  perekonomian  kependudukan  saat  ini  disalahgunakan  oleh  banyak  partai  politik yang  mencari  keuntungan.  Adapun  sanksi  pidana  yang  diberlakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di bidang  administrasi  kependudukan  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum,  berdasarkan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  dari  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  tersebut.    Dapat dijelaskan bahwa Ancaman sanksi pidana diberlakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana di bidang  administrasi  kependudukan  dan  sebagai  bentuk  penghukuman  apabila  terjadi  pelanggaran  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Adapun contoh kasus tindak pidana yang dimaksud diatas yang sedang saya teliti yang terjadi di Wilayah Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu yang mana kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang tersangka yang  sudah  ditetapkan  dan  kasus  tersebut  sudah  dinyatakan  P21  oleh  kejaksaan  dengan  nama tersangka  yaitu  tersangka  atas  nama  ALI  NASRI,  tersangka  RUDIANSYAH  Als  RUDI  dan  tersangka NANDO  SETIADI  telah  disangkakan  melakukan  tindak  pidana  setiap  orang  yang  tanpa  hak menyebarluaskan  data  kependudukan  (KTP  Invalid)  yang  terjadi  di  Kantor  Dinas  Dukcapil  Kabupaten Mukomuko pada  hari  Jum’at  Tanggal  03  September  2021  sebagaimana  dimaksud  Pasal  95A  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun  2013  Tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 55 KUHPidana.Yang mana kronologis kejadian tersebut  yaitu  pada  hari  Jum’at  tanggal  03  September  2021  sekira  lebih  kurang  pukul  11.00  WIb  Sdr RUDIANSYAH datang ke Kantor Dukcapil Kab. Mukomuko menemui Plt.
Kadis Dukcapil Sdr ALI NASRI untuk meminjam KTP Invalid dari Dinas Dukcapil Kab. Mukomuko yang akan digunakan sebagai tambahan data dukungan untuk permintaan bantuan Mobil Ambulance dari partai Nasdem pusat. Kemudian Sdr ALI NASRI memerintahkan Sdr NANDO SETIADI selaku Driver Plt. Kadis Dukcapil Kab. Mukomuko untuk mengambil KTP Invalid tersebut di Ruang Bidang Pelayanan dan Pendaftaran  Penduduk  dan  membawanya  keruangan  Sdr  ALI  NASRI,  Kemudian  setelah  itu  Sdr  ALI NASRI  memerintahkan  Sdr  NANDO  SETIADI  untuk  mengantar  KTP  Invalid  tersebut  ke  Rumah  Dinas Bupati Mukomuko menggunakan mobil Kadis Dukcapil Kab. Mukomuko yaitu Kijang Innova warna putih Nopol  BD  23  N,  kemudian  KTP  Invalid  tersebut  dikembalikan  oleh  Sdr  RUDIANSYAH  pada  tanggal  09 September 2021 kepada Sdr ALI NASRI dan KTP Invalid tersebut dimusnahkan pada tanggal 06 Oktober 2021  dengan  cara  dibakar,  kemudian  berita  penyebarluasan  KTP  Invalid  dari  Dinas  DUkcapil  Kab. Mukomuko tersebut beredar di media sosial yaitu pada tanggal 07 Oktober 2021 sehingga Sat Reskrim Polres Mukomuko langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran berita tersebut.
Kebocoran  data  kependudukan  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  dan  warga  negara.  Kerugian negara  akibat  kebocoran  data  kependudukan  adalah  terganggunya  program  pemerintah  yang  sedang berjalan, terganggunya stabilitas negara, dan hilangnya kepercayaan warga negara. Sedangkan kerugian warga  negara  akibat  pembagian  nomor  pribadi  seperti  nomor  telepon  dan/atau  nomor  induk kependudukan adalah warga negara yang menerima panggilan dari nomor tidak dikenal, membuat akun baru  yang  pemiliknya  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  telah  membuatnya,  menggunakannya  pada Internet.  pinjaman,  penipuan,  pemalsuan  informasi,  pemerasan  dan  doxing,  mis.  pengungkapan  dan distribusi informasi target oleh orang yang tidak berwenang. Pembagian kode identitas pribadi warga juga menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencurian, pembunuhan berencana, dan tindak pidana.
Dari  kasus  diatas  masih  banyak  hal-hal  yang  harus  di  pelajari  terhadap  pelaku  pidana  apakah sudah  melanggar  hukum  atau  belum  sehingga  diperlukannya  penelitian  yang  tepat  untuk  mengetahui bagaimana dan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan penindakan terhadap pelaku pelanggar, karena berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa apabila pejabat yang tanpa hak dengan sengaja mengakses database kependudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 95A Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  bahwa  pejabat  yang  dan  setiap  pejabat  dan  petugas  pada desa/kelurahan,  kecamatan,  UPT  Instansi  Pelaksana  dan  Instansi  Pelaksana  yang  memerintahkan dan/atau  memfasilitasi  dan/atau  melakukan  pungutan  biaya  kepada  Penduduk  dalam  pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, sebagaimana diatur dalam pasal 95B, maka dalam hal pejabat
dan  petugas  pada  penyelenggara  dan  Instansi  Pelaksana  membantu  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 95A, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sanksi  pidana  yang  diberlakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  administrasi kependudukan  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum,  khususnya  hukum  pidana  untuk  menjamin pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  dari  kemungkinan terjadinya  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan  pidana  dalam  undang-undang ini.  Selain  itu,  dalam  rangka  penegakan  hukum  dibutuhkan  peran  daripada  penyidik  untuk  melakukan penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  penyebaran  data  pribadi  adalah  kepolisian  dalam hal penegakan hukumnya, karena kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara aplikatif.

## LANDASAN TEORI
Undang-undang Adminsitrasi Kependudukan adalah undang-udang yang mengatur atas terjadi nya suatu  tindak  pidana  yang  melibatkan  seseorang  terrain  dengan  melakukan  pemalsuan  terhadap dokumen-dokumen  kependudukan  seperti  dokumen  Nomor Induk  Keluarga (KK),  Kartu  Keluarga,  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Cerai, Akta kelahiran/kematian Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan  anak.  Pemalsuan  dokumen  kependudukan  seperti  ini  lazim  digunakan  oleh  oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab termasuk penyalahangunaan wewenang jabatan
Adapun  juga  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  bahwa  pemalsuan  dokumen  tersebut  ada undang-undang  pidananya  yaitu  tercakup  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Adminsitrasi  Kependudukan  yang  kemudian selanjutnya  disebut  sebagai  undang-undang  Adminsitrasi  Kependudukan.  Pelanggaran  atas  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seperti pemalsuan data dapat menyebabkan dokumen kependudukan  tidak  dapat  dijadikan  bukti  sah  untuk  melakukan  pengadministrasian  dan  pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Oleh  karena  itu  pemberlakukan  sanksi  pidana  merupakan  Upaya  untuk  mejaga  agar  dokumen kependudukan  didasarkan  pada  data-data  yang  akurat,  jelas  dan  lengkap  sehingga  dapat dipertagungjawabkan  secara  hukum  Selain  itu  dapat  diketahui  bahwa  perbuatan  pemalsuan  ataupun penyalahgunaan  dokumen  kependudukan  ini  diatur  dalam  pasal  93  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  yaitu  tindak  pidana  setiap  penduduk  yang  dengan  sengaja  memalsukan  surat  dan/atau dokumen  kepada  instansi  Pelaksana  dalam  melaporkan  peristiwa  penting  kependudukan  dan  peristiwa kependudukan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  dengan  paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak dengan sengaja melakukan perbuatan  pemalsuan  atau  penyalahguanaan  dokumen  kependudukan  dengan  mencetak,  menerbitkan, dan/atau  mendistribusikan  dokumen  kependudukan  dipidana  dengan  pidana  paling  lama  10  (sepuluh) tahun penjara.
Ketentuan  Pidana  pemalsuan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektornik  dan  dokumen  kependudukan lainnya  yang  telah  diatur  dalam  pasal  95B  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomot  23  Tahun  2006  tentang  adminsitrasi  kependudukan  Aturan  tersebut  juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data  kependudukan  tersebut  dengan  ancaman  penjara  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.75.000.000,-.  Termasuk  pihak-pihak  yang  secara  sengaja  tanpa  hak  mencetak,  menerbitkan, dan/atau  mendistribusikan  dokumen  kependudukan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  tentu  saja  itu merupakan  tindak  pidana  dan  harus  segera  ditindaklanjuti  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang yang mengatur tentang adiministrasi kependudukan

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  hukum  ynag  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang  mana  tujuannya adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan  untuk  menjawab  berbagai  permasalahan  hukum  yang  timbul.    Sifat  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif  yang  menyangkut  permasalahannya  yang  telah  dirumuskan.    Dalam  penelitian  hukum  normatif bahan  pustaka  merupakan  bahan  dasar  yang  dalam  ilmu  penelitian  umumnya  disebut  sumber  data sekunder.    Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  bahan  hukum  primer,
sekunder  dan  tersier.  Seluruh  data  yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  yaitu  metode  yang  menganalisis  terhadap  data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Penegakan Hukum Tindak Pidana Tentang Penyebarluasan Data Dokumen Kependudukan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Penegakan  Hukum  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Mukomuko  kepada  Pelanggar  Undang- Undang Administrasi Kependudukan
Penegakan hukum adalah sebuah prasyarat dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi aturan hukum,  terutama  di  negara  hukum  seperti  Indonesia.  Polri,  sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab atas penegakan hukum (Gakkum), diharapkan untuk selalu siap dan responsif dalam menangani situasi agar  kondisi  keamanan  dan  ketertiban  tetap  terjaga.  Ketika  terjadi  pelanggaran  atau  tindak  pidana, maka  diperlukan  suatu  proses  untuk  menyelidiki  dan  mengusut  bagaimana  suatu  tindakan  tersebut terjadi,  atau  dengan  kata  lain,  penyelidikan  dan  penyidikan  menjadi  sangat  penting.    Berdasarkan wawancara  dengan  Bapak  M.  Issa  Anshari  Selaku  PS.  Kanit  Tipidter  Satuan  Reserse  Kriminal (selanjutnya disebut SatReskrim) Polres Mukomuko menyatakan, bahwa peran polisi sebagai salah satu unsur  utama  dalam  sistem  peradilan  pidana,  khususnya  pada  tindak  pidana  penyebarluasan  data dokumen  kependudukan  di  wilayah hukum  Polres  Mukomuko,  yang mana  tugas  Polisi  sendiri  sebagai perantara  sosial  yang  melaksanakan  fungsi  pengadilan  sosial.    Dengan  demikian  bekerjanya  polisi dalam  Masyarakat  senantiasa  pada  satu  pihak  bertolak  dari  aturan-autran  hukum  pidana  dan  hukum acara  pidana  yang  berlaku,  sedangkan  pada  pihak  lain  melakukan  penegakan  hukum  dalam  bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
Lebih  lanjut  Bapak  M.  Issa menyatakan  bahwa  Unit  Tipidter  sendiri  merupakan  satu  bagian/sub dari  Sat  Reskrim  Polres  Mukomuko.  Dengan  uraian  tugas  dan  fungsi  Unit  Tipidter  Sat  Reskrim  Polres Mukomuko, sebagai berikut:
1.  Unit Tipidter Polres Mukomuko, adalah unsur pelaksana teknis pada SatReskrim Polres Mukomuko;
2.  Unit  Tipidter  Polres  mukomuko  bertugas  melakukan  pemeriksaan  terhadap  korban,  saksi,  mapun tersangka terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perkara yang dialami;
3.  Unit  Tipidter  Polres Mukomuko  melaksanakan  Penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana khusus antara lain: Illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan Tindak pidana Khusus lainnya;
4.  Unit Tipidter dipimpin oleh Kepala unit Tipidter, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Kasat Reskrim; dan
5. Unit  Tipidter  Polres  Mukomuko  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dibantu  oleh  kanit  sebagai perwira/kepala unit yang bertugas mengawasi unit tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  unit  Tipidter  Sat  Reskrim  Polres Mukomuko  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  spesifik  dalam  penanganan  tindak  pidana  tertentu,  seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan tindak pidana khusus lainnya. Pentingnya Unit Tipidter ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara  efektif terhadap kasus-kasus  kriminal  yang  spesifik  tersebut.  Dengan  adanya  Unit  Tipidter  yang  terfokus  pada penanganan  kasus-kasus  kriminal  khusus,  diharapkan  penegakan  hukum  di  wilayah  Kota  Bengkulu tersebut  dapat  dilakukan  secara  lebih  efisien  dan  efektif.  Dalam  hal  penyelidikan,  Unit  Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko melakukan proses penegakan hukum dilakukan secara restorative justice dan secara penal (melalui sarana pemidanaan sebagai penyelesaian hukumnya).
Lanjut  Bapak  M. Issa  mengatakan bahwa  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  No.  8 Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yaitu  adanya pernyataan damai secara tertulis dari para pihak yang berperkara, pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, saat proses damai atau mediasi dilaksanakan itu disaksikan oleh Penyidik Pembantu Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko, keluarga  dari  para  pihak  yang  berperkara,  Bhabinkamtibmas,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan  pimpinan wilayah desa/kelurahan dari masing-masing para pihak yang berperkara.
Dijelaskan  bahwa  dalam  penanganan  suatu Tidak  Pidana  harus  berdasarkan  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya  proses  penyelidikan  maupun  penyidikan oleh penyidik kesatuan yang menangani perkara,  terkhususnya agar bisa mendapatkan keadilan yang restoratif, yang mana keadilan restorative sendiri, ialah penyelesaian kejahatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  solusi  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  penekanan
pada rehabilitasi, termasuk yang dilakukan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko.
Dalam  proses  menangani  perkara  Unit  Tipidter  Satreskrim  Polres  Mukomuko  mencari  informasi terlebih dahulu apakah perkara yang ditangani sudah masuk ke dalam ranah pidana atau belum, yaitu dengan membuat  surat  perintah  penyelidikan  dan  surat  perintah  tugas  yang  ditanda  tangani  langsung oleh  Bapak  Kapolres Mukomuko  selaku penanggung  jawab  di  wilayah  hukum  Polres Mukomuko  yang dibawahi  oleh  Kasat  Reskrim  Polres  Mukomuko.    Pasal  3  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  No.6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  memuat  beberapa  ketentuan  yang mengatur  proses  penerimaan  laporan  dan  penyelidikan  tindak  pidana.    Salah  satu  aspek  yang  diatur adalah  mengenai  wewenang  Penyidik  dalam  menerima  laporan  atau  pengaduan,  baik  secara  tertulis maupun  lisan.  Laporan  atau  pengaduan  tersebut  kemudian  diteruskan  ke  satuan  kerja  yang bertanggung jawab atas fungsi penyidikan, baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Polda, Polres, atau Polsek.
Di  tingkat  SPKT,  yang  merupakan  tempat  diterimanya  laporan  atau  pengaduan,  Penyidik  atau Penyidik  pembantu  bertugas  untuk  memastikan  kelancaran  dan  kecepatan  dalam  pembuatan  laporan polisi.  Mereka  juga  melakukan  kajian  awal  untuk  menilai  layak  atau  tidaknya  pembuatan laporan  polisi, serta  memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada  pelapor.  Setelah  melakukan  kajian  awal,  dilakukan pembuatan tanda penerimaan laporan dan laporan polisi.  Ada dua jenis laporan polisi yang dapat dibuat, yaitu  laporan  model  A  dan  model  B.  Laporan  model  A  dibuat  jika  anggota  Polri  secara  langsung mengalami,  mengetahui,  atau  menemukan  suatu  tindak  pidana.  Sementara  itu,  laporan model  B  dibuat jika  laporan  tersebut  diterima  dari  masyarakat  umum.  Selanjutnya,  laporan  polisi  diberi  penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan.  Setelah pembuatan laporan polisi, Unit Tipidter Satreskrim Polres  Mukomuko  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelapor  dengan  membuat  berita  acara wawancara saksi pelapor. Proses ini merupakan tahapan awal dalam upaya penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan.Penyelidikan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui penyelidikan ini, dapat diidentifikasi dengan jelas peristiwa pidana yang terjadi serta siapa pelaku  atau  pelakunya.  Proses  penyelidikan  ini  memiliki  makna  yang  sangat  signifikan,  karena  dapat membantu pihak berwenang untuk mendapatkan informasi yang  diperlukan dalam menentukan langkah- langkah  penegakan  hukum  selanjutnya.    Dengan  demikian,  upaya  penyelidikan  menjadi  kunci  dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif.
Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana,  penyidik  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  registrasi administrasi penyidikan secara terpusat. Ketika terjadi perkembangan dalam penanganan suatu perkara, terutama dalam kegiatan penyelidikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan (SP2HP). Meskipun suatu unsur tindak pidana terpenuhi, namun dalam proses penyidikan, penyidik juga dapat mempertimbangkan untuk menerapkan  konsep keadilan restoratif. Konsep ini memiliki dua syarat utama, yaitu syarat formal dan syarat materi.  Syarat formal meliputi:
1.  Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak;
2.  Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perkara;
3.  Surat tambahan berita acara setelah terjadi perdamaian;
4.  Rekomendasi dari pihak yang berwenang yang menyetujui penyelesaian secara restoratif; dan
5.  Kesediaan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Sedangkan syarat materi meliputi:
1.  Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat;
2.  Tidak memicu konflik sosial;
3.  Pernyataan tidak keberatan dari semua pihak yang terlibat;
4.  Tingkat kesalahan pelaku relatif ringan, misalnya kesalahan yang bersifat tidak sengaja; dan
5.  Penyidikan belum diserahkan kepada penuntut umum.
Dengan mempertimbangkan kedua syarat ini, penyidik dapat memutuskan apakah kasus tersebut dapat  diselesaikan  secara  restoratif  atau  melalui  proses  hukum  konvensional.    Dalam  hal  ini  apabila pidana  dari  perkara  yang  ditangani  sudah  lengkap  dengan  alat  bukti  yang  cukup  sesuai  dengan  Pasal 184  KUHAP,  yaitu  apabila  sesudah  memenuhi  alat  bukti  minimal  2  alat  bukti  sudah  bisa  dinyatakan melakukan  tindak  pidana,  yang  kemudian  akan  dilanjutkan  dengan  membuat  surat  perintah  penyidikan oleh  unit  tipidter  Satreskrim  Polres  Mukomuko  agar  bisa  melanjuti  proses  perkara  tersebut  sampai dengan ditentukannya tersangka dan menyerahkannya ke Pengadilan sampai dinyatakan bahwa perkara tersebut telah lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan.
Penegakan  Hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Delik  Pidana- Yudisial)
Penerapan  teknologi  informasi  dan  internet  telah  mengubah  lanskap  kehidupan  manusia  secara signifikan,  termasuk  dalam  ranah  administrasi  kependudukan.  Kehadiran  teknologi  informasi  dan
komunikasi di berbagai sektor kehidupan membawa risiko yang tak terhindarkan, terutama terkait dengan dokumen data pribadi individu.  Fenomena ini dipicu oleh kemudahan dalam pengumpulan, transfer, dan penyebaran  data  pribadi  dari  satu  entitas  ke  entitas  lainnya  tanpa  sepengetahuan  pemilik  data  pribadi, mengancam  hak  privasi  mereka.  Bahkan,  data  pribadi  individu  menjadi  sangat  rentan  terhadap penyalahgunaan,  baik  di  dalam  lingkup  sistem  elektronik  maupun  non-elektronik,  yang  berpotensi membahayakan dan merugikan pemilik data pribadi.
Namun,  bersamaan  dengan  kemajuan  tersebut,  muncul  pula  tantangan  baru  terkait  dengan keamanan  dan  privasi  data  individu.  Salah  satu  tantangan  tersebut  adalah  penyebarluasan  data dokumen  kependudukan  tanpa  izin  yang  melanggar  hukum.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (selanjutnya  UU  Administrasi Kependudukan)  yang  mengatur  tindak  pidana  terkait  penyebarluasan  data  dokumen  kependudukan. Program  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  diatur  oleh  UU  Administrasi  Kependudukan  telah menjadi  bagian  penting  dalam  administrasi  penduduk  sejak  tahun  2011.  Pemerintah  Indonesia  telah menginisiasi  pencatatan  data  pribadi  penduduk  melalui  program  kartu  identitas  elektronik  (e-KTP). Regulasi  teknis  terkait  dengan  program  ini  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  67  Tahun  2011 tentang  Kartu  Tanda  Penduduk  Berdasarkan  Nomor  Induk  Kependudukan  Nasional,  yang  juga menetapkan jenis data pribadi penduduk yang tercatat dalam e-KTP.
Saat  ini,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  tertera  pada  e-KTP  menjadi  syarat  utama  dan kunci  akses  untuk  mengakses  berbagai  layanan  publik,  baik  dari  instansi  pemerintah  maupun  sektor swasta. Misalnya, untuk mendapatkan layanan sosial seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun, dan fasilitas  sosial  lainnya,  e-KTP  menjadi  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi.  Hal  ini  menjadikan perlindungan  dokumen  kependudukan  sebagai  prioritas  utama,  karena  dokumen  ini  merupakan  fondasi utama bagi akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan haknya.
Peraturan  tentang  Administrasi  Kependudukan  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap data pribadi para penduduk yang terdaftar dalam administrasi kependudukan. UU Administrasi Kependudukan  menegaskan  kewajiban  untuk  melindungi  informasi  pribadi  seperti  informasi  tentang cacat  fisik  atau  mental,  data  sidik  jari,  tanda  tangan,  dan  segala  informasi  lain  yang  dapat  dianggap sebagai  rahasia  individu.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  95A  dari  UU  Administrasi  Kependudukan  yang menetapkan  hukuman  bagi  siapa  pun  yang menyebarluaskan  data  pribadi  tanpa  izin,  dengan  ancaman hukuman  penjara  hingga  2  tahun  dan  denda  maksimal  Rp.25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah). Selain  itu,  peraturan  ini  juga  memberikan  dasar  hukum  yang  jelas  dalam  memastikan  bahwa  privasi individu  dihormati dan dilindungi  secara  hukum.  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  mengatur segala  hal  terkait  dengan  pengelolaan  dan  perlindungan  data  yang  bersifat  langsung  terkait  dengan kependudukan, termasuk dalam konteks pihak ketiga yang terlibat dalam pengolahan data tersebut.  Hal ini  menjadi  semakin  penting  mengingat  peran  e-KTP  sebagai  salah  satu  instrumen  data  langsung  yang menjadi  syarat  penting  dalam  berbagai  transaksi  dan  kegiatan  administratif.  Dalam  kerangka  ini,  UU tersebut menegaskan perlunya kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa data kependudukan tidak hanya  dikelola  dengan  baik,  tetapi  juga  dilindungi  secara  efektif  dari  potensi  penyalahgunaan  atau pelanggaran privasi.
Undang-undang  ini  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  terkait  keamanan  data  kependudukan.  Salah  satu  aspek  penting  dari  undang-undang  ini adalah  penegasan  terhadap  perlindungan  data  pribadi  setiap  individu.  Dalam  konteks  penyebarluasan data  dokumen  kependudukan,  hal  ini  berarti  bahwa  setiap  penyebaran  data  tanpa  izin  yang  sah  dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  yang  dapat  ditindak  secara  hukum,  sehingga  dibutuhkan  penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar dalam struktur negara Indonesia  yang  didasarkan  pada  prinsip  negara  hukum.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Sudikno Mertokusumo,  penegakan  hukum  menjadi  salah  satu  elemen  kunci  dalam  upaya  menjaga  atau mengembalikan  keseimbangan  dalam  struktur  sosial  masyarakat.  Ini  menunjukkan  bahwa  penegakan hukum bukan hanya sekadar implementasi peraturan, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembangunan hukum yang bertujuan untuk menerapkan dan menghidupkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan  sehari-hari,  dengan  tujuan  mengembalikan  atau  memulihkan  keseimbangan  dalam  tatanan sosial masyarakat.
Pasal  8  ayat  (1)  huruf  e  dari  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  mengatur  tentang pengaturan kerahasiaan dan perlindungan data kependudukan serta catatan peristiwa penting. Pasal ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan data kependudukan  dan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan individu. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan, yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  data  penduduk,  diberikan  hak  akses  untuk  menjaga kerahasiaan  dan  keamanan  data  tersebut.  Aspek  keamanan  data  yang  dimaksud,  seperti  dijelaskan dalam  Pasal  84  ayat  (1),  mencakup  informasi  pribadi  yang  sensitif  seperti  nomor  Kartu  Keluarga  (KK),
informasi tentang kondisi fisik dan/atau mental, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ibu kandung, NIK ayah,  tanggal  lahir,  dan  detail  peristiwa  penting  lainnya.    Proses  penyimpanan  dan  perlindungan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran terhadap wewenang petugas, seperti menyebarluaskan data pribadi yang terdapat dalam dokumen kependudukan, hal ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 86  ayat (1a) dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan.  Pasal-pasal ini dengan tegas melarang penyebaran data pribadi tanpa izin yang sesuai dengan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  petugas,  dan  menetapkan  konsekuensi  hukum  bagi  pelanggaran tersebut.Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  memberikan  penekanan  yang  kuat  pada kerahasiaan  dan  keamanan  data  kependudukan.  Pasal-pasal  yang diuraikan  di  atas  memberikan  tugas kepada  Dukcapil  (instansi  pelaksana)  untuk  melindungi  informasi  sensitif  seperti  nomor  Kartu  Keluarga (KK),  keterangan  tentang  catatan  fisik  dan/atau  mental,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  dan  data peristiwa  penting  lainnya.  Instansi  pelaksana  diberi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  menjaga kerahasiaan  serta  keamanan  data  tersebut,  yang  mencakup  penyimpanan,  pengolahan,  dan  distribusi dokumen  kependudukan.  Aturan  yang  diatur  dalam  UU  Administrasi  Kependudukan  menegaskan larangan  keras  terhadap  penyebarluasan  data  kependudukan  yang  tidak  sesuai  dengan  kewenangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan menjaga privasi individu. Ancaman pidana  yang diatur  dalam  Pasal 95  A menunjukkan  seriusnya  konsekuensi  hukum  bagi  siapa  pun  yang melanggar larangan tersebut, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan.
Dengan  demikian,  UU  Administrasi  Kependudukan  tidak  hanya  memberikan  kerangka  hukum untuk  pengelolaan  data  kependudukan,  tetapi  juga  menetapkan  standar  yang  tinggi  dalam  melindungi privasi individu serta menegaskan konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Hal ini penting  untuk  memastikan  bahwa  keamanan  dan  kerahasiaan  data  kependudukan  tetap  terjaga,  serta untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  administrasi  kependudukan  yang  ada. Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyebarluasan  data  dokumen  kependudukan  yang  diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis.
Pertama-tama, lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan atau terdeteksi. Penyelidikan ini mencakup pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, dan analisis terhadap peristiwa  yang  terjadi.  Setelah  bukti  yang  cukup  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan penangkapan  terhadap  pelaku.  Proses  penangkapan  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pelaku kemudian diadili dalam pengadilan,  di  mana  mereka  memiliki  hak  untuk  membela  diri.  Keputusan  pengadilan  akan  didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila  terbukti  bersalah,  pelaku  akan  dikenakan  hukuman  sesuai  dengan  ketentuan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013.  Hukuman  ini  dapat  berupa  denda,  penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pihak yang dirugikan juga  berhak  untuk  mendapatkan  restitusi  atau  kompensasi  atas  kerugian  yang  mereka  alami  akibat penyebarluasan  data  dokumen  kependudukan  yang  tidak  sah.  Dengan  adanya  Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan data dokumen  kependudukan  dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  adil.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga keamanan  dan  privasi  data  individu,  serta  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

## Penegakan  Hukum  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Non-Yudisial dan Gugat Perdata)
Di  Indonesia,  proses  perlindungan  data  pribadi  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik. Perlindungan  ini  diberikan  oleh  pemerintah,  khususnya  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  dan terbagi  dalam  sepuluh  tahap.  Tahapan-tahapan  ini  mencakup  proses  mulai  dari  perolehan  dan pengumpulan  data  pribadi,  pengolahan,  analisis,  penyimpanan,  hingga  penampilan,  pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan terakhir, pemusnahan data pribadi.  Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  (selanjutnya disebut Permenkominfo No.20 Tahun 2016) dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:
1.  Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2.  Mengajukan  pengaduan  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  Data  Pribadi  atas  kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3.  Mendapatkan  akses  atau  kesempatan  untuk  mengubah  atau  memperbarui  Data  Pribadinya  tanpa menganggu  sistem  pengelolaan  Data  Pribadi,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
4.  Mendapatkan  akses  atau  kesempatan  untuk  memperoleh  historis  Data  Pribadinya  yang  pernah diserahkan  kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  sepanjang  masih  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5.  Meminta  pemusnahan  Data  Perseorangan  Tertentu  miliknya  dalam  Sistem  Elektronik  yang  dikelola oleh  Penyelenggara  Sistem  Elektronik,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari UUD 1945 sebagai pedoman untuk membuat  peraturan  yang  lebih  khusus  tentang  perlindungan  data  privasi.  Pasal  28  G  UUD  1945 menyatakan :  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak as asi”. Berdasarkan ketentuan tersebut,  UUD  1945  tidak  secara  eksplisit  menyebut  mengenai  privasi  dan  perlindungan  data  privasi. Ketentuan  ini  hanya  menjelaskan  perlindungan  hak  asasi.   Menurut  Permenkominfo  No.20  Tahun  2016 dalam Sistem Elektronik, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah  sistem  elektronik  yang  sudah  tersertifikasi  dan  mempunyai  aturan  internal  tentang  perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.  Pemilik  data  pribadi,  menurut  Permenkominfo  No.20  Tahun  2016,  berhak  atas  kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

## Penegakan  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi (Non-Yudisial dan Delik Pidana)
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  telah  membawa  dunia  ke  era  digital,  di  mana  aktivitas manusia semakin terkait erat dengan penggunaan teknologi modern. Dunia digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kejahatan. Jika dahulu kejahatan biasanya dilakukan  secara  langsung,  kini  kejahatan  dapat  terjadi  tanpa  tatap  muka  langsung  antara  pelaku  dan korban.  Fenomena  ini  dikenal  sebagai  kejahatan  digital  atau  cybercrime.  Kejahatan  digital  ini menggunakan  internet  dan  perangkat  komputer  sebagai  medianya.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  digital adalah doxing, yaitu penyebaran data pribadi seseorang secara online. Data pribadi yang dapat tersebar luas  meliputi  Nomor  Induk  Penduduk,  nomor  telepon,  tanggal  lahir,  alamat  rumah,  foto,  dan  video. Kejahatan  doxing  memiliki  dampak  serius  bagi  korban,  bahkan  bisa  mengganggu  kesehatan  mental mereka jika terus menerus mengalami teror.
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang  efektif  sangat  penting  untuk  melindungi  korban  dari kejahatan  doxing  dan  kejahatan  siber  lainnya.  Para  pelaku  kejahatan  harus  diadili  secara  adil  sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah penyebaran data pribadi secara tidak sah dan memberikan perlindungan yang tepat bagi korban.
Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam konsep negara hukum Indonesia. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan  atau  memulihkan  keseimbangan  dalam  masyarakat.  Ini  menandakan  bahwa  penegakan hukum  bukan  hanya  tentang  memberlakukan  aturan,  tetapi  juga  tentang  menerapkannya  dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan sosial.
Di  Indonesia,  regulasi  terkait  kejahatan  doxing  atau  penyebaran  data  pribadi  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Nomor  11 Tahun  2008  Pasal  27  Ayat  1-4.  Namun, lebih spesifik, peraturan mengenai doxing diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pasal 65 Ayat (1-3) dari Undang-Undang ini secara khusus  menangani  masalah  penyebaran  data  pribadi.    Meskipun  undang-undang  terbaru  ini  telah disahkan,  implementasi  dan  penerapan  isinya  dalam  kasus-kasus  kejahatan  siber,  terutama  terkait dengan  data  pribadi,  masih  belum  sepenuhnya  dilakukan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  tantangan dalam  menghadapi  kejahatan  digital,  dan  langkah-langkah  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  menghadapi ancaman ini secara efektif.

## Hambatan  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga keamanan  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  administrasi  kependudukan  di  Indonesia. Namun,  seiring  dengan  upaya  penegakan  hukum  terhadap  UU  Administrasi  Kependudukan,  berbagai hambatan muncul yang menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan adil.
Salah  satu  hambatan  utama  dalam  penegakan  hukum  UU  Administrasi  Kependudukan,  adalah kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  keamanan  data  pribadi  dan dampak negatif dari penyebarluasan data kependudukan yang tidak sah. Banyak masyarakat yang masih kurang aware akan hak-hak privasi mereka dan rentan terhadap praktik penyebarluasan data yang tidak sah. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi perlu ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  sadar  akan  hak-hak mereka  dan  dapat  mengambil  langkah-langkah yang  tepat  untuk  melindungi  privasi  mereka.  Selain  itu,  kendala  teknis  juga  menjadi  hambatan  dalam penegakan  hukum  UU  Administrasi  Kependudukan.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang  pesat membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan data menjadi semakin kompleks.
Para  pelaku  kejahatan  cyber  dapat  menggunakan  berbagai  metode  dan  teknik  untuk menyembunyikan  jejak  dan  identitas  mereka  secara  online,  sehingga  mempersulit  lembaga  penegak hukum  dalam  mengidentifikasi  dan  menangkap  pelaku.  Tidak  hanya  itu,  keterbatasan  sumber  daya manusia  dan  teknologi  juga  menjadi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  UU  Administrasi Kependudukan. Lembaga penegak hukum sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal personel yang terlatih  dan  sarana  teknologi  yang  memadai  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  pengawasan  terhadap kejahatan  cyber.    Hal  ini  dapat  menghambat  efisiensi  dan  efektivitas  penegakan  hukum,  serta meningkatkan  risiko  terjadinya  pelanggaran  yang  tidak  terdeteksi.  Selain  hambatan  internal,  faktor eksternal  seperti  keberadaan  jaringan  kejahatan  yang  terorganisir  juga  dapat  menghambat  proses penegakan hukum UU Administrasi Kependudukan.
Para  pelaku  kejahatan  cyber  sering  kali  bekerja  dalam  kelompok  yang  terstruktur  dan  memiliki sumber  daya  yang  cukup  untuk  menghindari  penangkapan  dan  penegakan  hukum.  Hal  ini  menuntut kerjasama  lintas  lembaga  dan  kerjasama  internasional  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan  cyber  yang  melanggar  UU  Administrasi  Kependudukan.    Dalam  menghadapi  berbagai hambatan  tersebut,  diperlukan  upaya  yang  komprehensif  dan  kolaboratif  dari  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  sektor  swasta, dan masyarakat  sipil.  Penguatan  sistem  regulasi, peningkatan  kapasitas  institusi,  serta  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  keamanan data  pribadi  menjadi  kunci  dalam  memastikan  penegakan  hukum  UU  Administrasi  Kependudukan  yang efektif  dan  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  Indonesia  dapat  membangun  sistem  administrasi kependudukan yang lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi seluruh warganya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penegakan  hukum  terhadap  penyebaran  dokumen  kependudukan  di  Indonesia  adalah  bagian integral dari sistem hukum negara ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan. Proses  ini  meliputi  penyelidikan,  penangkapan,  dan  pengadilan  dengan  prinsip  keadilan  dan  hak  asasi manusia  sebagai  panduan  utama.  Setiap  tahap  dalam  penegakan  hukum  tersebut  diatur  secara  rinci dalam  undang-undang,  termasuk  hukuman  bagi  pelaku  yang  bersalah.  Perlindungan  terhadap kerahasiaan dan keamanan data kependudukan juga diatur secara ketat, dengan ancaman pidana bagi pelanggar.  Sementara  itu,  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  20  Tahun  2016  dan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  menegaskan  pentingnya perlindungan  data  pribadi  di  era  digital.  Kedua  regulasi  ini  mengatur  langkah-langkah  untuk  melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dan penyebaran yang tidak sah. Namun, tantangan dalam penegakan hukum,  seperti  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  kendala  teknis,  keterbatasan  sumber  daya  manusia dan  teknologi,  serta  keberadaan  jaringan  kejahatan  yang  terorganisir,  masih  menjadi  hambatan. Diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi  menjadi  prioritas,  sementara  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  bagi  lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam penindakan pelanggaran.

## Saran
Pentingnya  terus  memperkuat  mekanisme  penegakan  hukum  dan  pengawasan  terhadap penyebarluasan  data  dokumen  kependudukan,  terutama  dalam  menghadapi  perkembangan  teknologi informasi dan internet yang semakin pesat. Diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, penegak hukum,  dan  masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  terpercaya  dalam  pengelolaan data  kependudukan.  Selain  itu,  sosialisasi  mengenai  hak  dan  kewajiban  dalam  menggunakan  data pribadi  serta  kesadaran  akan  pentingnya menjaga  privasi  harus terus  ditingkatkan.  Perlunya  penguatan sistem  regulasi  dan  peningkatan  kapasitas  institusi  dalam  melindungi  data  pribadi.  Perlu  adanya kerangka kebijakan yang jelas dan spesifik untuk melindungi data pribadi, serta penegakan hukum yang
konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kerjasama lintas lembaga dan internasional juga penting  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  cyber  terkait  penyebaran  dokumen kependudukan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem administrasi  kependudukan  yang  lebih  aman,  efisien,  dan  terpercaya  bagi  seluruh  warganya,  serta memastikan  perlindungan  yang  efektif  terhadap  data  pribadi  individu  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia  Putri  Anisah  &  Nurisman,  Eko.  (2022).  “Cyberstalking:  Kejahatan  Terhadap  Perlindungan  Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pida na.” Jurnal Kertha Bhayangkara. 16(1): 163-176.
Anggraeni , S. F. (2018). “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan. 48(4): 814-825.
Arif,  “Tinjauan  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Perubahan  Penerapan  Masa  Berlaku  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.” Skripsi Universitas Brawijaya.
Ca lizta,  Alvirnia  N.A.  (2023).  “Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Penyebaran  Data Pribadi  Jurnalis  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan Data Pribadi.” Jurnal Law Studies. 3(1): 283-287.
Claudia,  Jennife r.  (2021).  “Analisis  Hak  Privasi  Perlindungan  Data  Pribadi  Masyarakat  di  Indonesia.” Jurnal Hukum Adigama. 4(2): 1915-1939.
Dewi,  Shinta.  2015.  Cyber  Law:  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional,  Regional,  dan Nasional, Bandung: Refika Aditama.
Elfi an Fauzi & Shandy, Nabila A.R. (2022). “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”. LEX Renaissance. 7(3): 445-461. Erdisy,  Ibrahim  Fikma.  (2020).  “Tindak  Pidanapenyalahgunaan  Data  Pribadi  Orang  Lain  Pada Peminjaman  Online  (Studi  Kasus  N omor:  LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda  Lampung).”  Jurnal Hukum: Legalita.2(2): 148-169.
Hasibuan, Edi Saputra. (2020). “Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. 5(2): 200-219.
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mhd.  Bayu  Satrio,  &  Widiatno,  Men  Wih.  (20 20).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Dalam Media  Elektronik  (Analisis  Kasus  Kebocoran  Data  Pengguna  Facebook  di  Indonesia)”.  JCA  of LAW. 1(1): 49-61.
Mhd.  Fikri  &  Alhakim,  Abdurrakhman.  (2 022).  “Urgensi  Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak Pi dana Pencurian Data Pribadi di Indonesia.” Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam. 9(1): 1-13. Nababan, Dennys M. br. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya.” PAMPAS: Journal of Criminal Law. 4(2): 232-251. Pratama, Patris Nanda et.al., (2023). “Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Kota Pontianak).” Tanjungpura Legal Review. 1(2): 145-165.
Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Soesilo, R. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal. Bogor: Politeia.
Sudaryanti, Kadek Devi. (2013). “Perlindungan Hukum  Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik.” Jurnal Kertha Wicara. 2(1): 1-5.
Suisno  &  Ningtias,  Ayu  Dian.  (2020).  “Urgensi  Hukum  Telematika  Dalam  Perlindungan  Data  Pribadi”. Jurnal Independent Fakultas Hukum. 8(1): 265-272.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.