-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## IMPLIKASI HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING

## Chintya Indah Pertiwi, F.X. Joko Priyono
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
Article  31  in  Law  no.  24  of  2009  requires  the  use  of  the  Indonesian  language  in any agreement  involving  Indonesian  and  foreign  parties  in  the  contracts  made.  Judicial  practice, there  is  a  difference  judge  consideration  related  to  the  obligation  of  using  the  Indonesian language. The existence of these two different judgments creates legal uncertainty. The approach used  in  this  research  is  normative  juridical.  The  result  of  research  that  there  is  no  definite understanding  what  is causa  or  cause in  contract.  The  legal  implications  of contracts  made  in foreign  languages  are  null  and  void.  The  existence  of  differences  in  the  judgment  of  judges' considerations, causes legal uncertainty. Lawmakers should be more careful in formulating the Article  and  test  its  consequences.  In  addition,  Law  Number  24  Year  2009  needs  to  be  revised, especially regarding sanctions if violated Article 31
Keywords : Legal Implication, International Commercial Contract, Foreign Language.

## Abstrak
Pasal 31 dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia  dalam  setiap  perjanjian  yang  melibatkan  pihak  Indonesia  dan  pihak  asing  dalam kontrak  yang  dibuat.  Praktik  peradilan,  terjadi  perbedaan  pertimbangan  hakim  terkait kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia.  Adanya  dua  putusan  hakim  yang  berbeda  ini menimbulkan  ketidak  pastian  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normative. Hasil penelitian bahwa belum ada pengertian pasti apa itu causa atau sebab dalam  kontrak.  Implikasi  hukum  kontrak  yang  dibuat  dalam  bahasa  asing  adalah  batal  demi hukum  Adanya  perbedaan  pertimbangan  putusan  hakim,  menyebabkan  adanya  ketidak  pastian hukum hukum.Pembuat undang-undang seharusnya lebih cermat dalam memformulasikan Pasal dan melakukan uji konsekuensi terhadapnya.Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 perlu direvisi khususnya mengenai sanksi jika dilanggarnya Pasal 31.
Kata Kunci : Implikasi hukum, Kontrak Bisnis Internasional, Bahasa Asing

## A. Pendahuluan
Sejak  pengundangan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  pada  tanggal  9  Juli  2009  (“UU
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagi  Kebangsaan”),  berdasarkan  Pasal  31 ayat (1) menyebutkan bahwa :
“ Bahasa  Indonesia Wajib digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian yang  melibatkan  Negara,  Instansi  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Lembaga  Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia ;
Dalam penjelasannya dijelaskan,
(1)  Yang  dimaksud  dengan  “perjanjian”  adalah  termasuk  perjanjian  Internasional  yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum Internasional, dan dibuat  oleh  Pemerintah  dan  negara,  organisasi  Internasional,  atau  subyek  hukum Internasional  lain.  Perjanjian  Internasional  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia,  bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.
(2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa nasional  negara  lain  tersebut,  dan/atau  bahasa  Inggris,  dan  semua  naskah  itu  sama aslinya.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  31  tersebut,  maka  “kewajiban”  ini  berlaku  pada perjanjian  Internasional  baik  di  bidang  hukum  publik  maupun  hukum  perdata.  Namun yang akan penyusun bahas adalah perjanjian Internasional dalam bidang hukum perdata saja  atau  biasa  disebut  perjanjian/kontrak  bisnis  Internasional  karena  dalam  praktiknya, polemik hukum yang saat ini terjadi baik di kalangan akademisi maupun praktisi adalah mengenai permasalahan keabsahan kontrak bisnis yang menggunakan bahasa asing saja.
Pada  bulan  Juni  2013,  syarat  untuk  menggunakan  Bahasa  Indonesia  dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang
pengadilan  perjanjian  pinjaman  antara PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari ( selaku debitur Indonesia ) dan Nine AM ( selaku kreditur asing ) dengan dalil bahwa versi Bahasa  Indonesia  dari  kontrak  (perjanjian)  tidak  ditandatangani.  Berikut  konstruksi pertimbangan hukum putusan, Pengadilan berpendapat bahwa :
…..“Menimbang,  bahwa  oleh  karena Loan  Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat  dan  Tergugat  tertanggal  23-April-2010  (Vide  Bukti  P-10  dan  T-20)  yaitu sesudah UU No. 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya Perjanjian / Loan Agreement tersebut  dalam Bahasa Indonesia adalah  bertentangan  dengan Undang- Undang yang  dalam  hal  ini  adalah  UU  No.  24  Tahun  2009 sehingga  merupakan perjanjian  terlarang  karena  dibuat  dengan  sebab  yang  terlarang ( Vide Pasal  1335 KUHPerdata  jo.  Pasal  1337  KUHPerdata).  Sehingga  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 Esensialia  dari  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  ketentuan Pasal  1320  KUHPerdata,  sehingga  dengan  demikian Perjanjian/Loan  Agreement tertanggal 23-April-2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum ;
Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  451/PDT.G/2012/Jkt.Brt ini  telah dikuatkan pada tanggal 7 Mei 2014 oleh Pengadilan Tinggi melalui Putusan Pengadilan Tinggi No. 48/Pdt/2014/PT.DKI, bahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan kembali di tingkat Kasasi.
Namun,  ternyata  sebelumnya,  telah  ada  kasus  serupa  yakni  sengketa  antara Carpenter  Asia  Pacipic  Pty  Ltd melawan PT  Tate  Developments  Land  & Consultancy . Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011 yang lalu, dalam pertimbangan hakim menolak  dalil  penggugat  yang  mempermasalahkan  penggunaan  bahasa  inggris  dalam penyusunan  kontrak  tersebut.  Adapun  berikut  cuplikan  pertimbangan  hakim  Pengadilan Negeri Praya :
”..............Menimbang  bahwa  terhadap dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan perjanjian  batal  demi  hukum  karena  dalam  kontrak  hanya  dicantumkan  1  (satu) bahasa saja adalah terlalu berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa bahasa yang digunakan dalam perjanjian  tersebut  adalah hanya  menggunakan  1  (satu) bahasa saja  yaitu  bahasa Inggris , sehingga dengan  demikian  terhadap dalil  Penggugat tersebut haruslah ditolak.”
Adanya  dua  putusan  yang  memiliki  pertimbangan  hukum  berbeda  di  dalamnya menyoal  penggunaan  bahasa  dalam  kontrak  menjadi  sebuah  polemik  sendiri  yakni ketidakpastian hukum . Di satu sisi, Pasal 31 UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta  Lagi  Kebangsaan  mewajibkan  penggunaan  bahasa  Indonesia  dan  hal  ini  menjadi pertimbangan  hakim  untuk  memberikan  putusan  batal  demi  hukum  atas  kontrak  yang hanya  menggunakan  bahasa  asing.  Namun,  di  lain  pihak,  perkara  lain  yang menyengketakan  mengenai  kontrak  yang  memiliki  unsur  asing  pada  Pengadilan  Negeri Praya,  UU  Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  tidak digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap gugatan penggugat yang menyoal penggunanan bahasa asing dalam kontrak.
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Berangkat dari persoalan perbedaan pertimbangan putusan hakim yang memiliki isu  sama  yakni  penggunaan  bahasa  asing  dalam  penyusunan  sebuah  kontrak  tersebut diatas  serta  pro  dan  kontra  yang  terjadi  di  kalangan  akademisi  maupun  praktisi,  maka peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  judul  Implikasi  Hukum  Terhadap  Kontrak  Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  metode  kepustakaan sehingga  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Menurut  Soerjono Soekanto,  penelitian  hukum  normatif  mencakup  :  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum,  dan sejarah  hukum.(Soekanto,  1995).Dalam  penelitian  ini,  penyusun  membatasi  penelitian hukum normatif pada cakupan penelitian terhadap asas-asas hukum.
Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan cara  membaca  atau  studi  pustaka,  mencatat,  mengutip,  membandingkan  dan menghubungkan  bahan-bahan  hukum  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  menjadi  satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolaannya.
Data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pada beberapa metode interpretasi  (penafsiran)  yaitu  interpretasi  gramatikal  dan  sistematis/logis.Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  jenis  pendekatan  yakni  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
1. Perumusan Masalah
1) Bagaimana  hubungan  suatu  kontrak  bisnis  internasional  yang  dibuat  dalam  bahasa asing dengan syarat sah perjanjian mengenai causa atau sebab yang halal?
2) Bagaimana  implikasi  hukum  kontrak  bisnis  internasional  yang  dibuat  dalam  bahasa asing terkait adanya perbedaan pertimbangan dalam putusan hakim di dalam praktik?
2. Kerangka Teori
a. Mandatory Rules
Di  dalam  hukum  kontrak/perjanjian  maupun  hukum  internasional  lebih dikenal  dengan  istilah  “ mandatory  rules ”  yakni  ketentuan  hukum  yang  bersifat memaksa.  Pengertian mandatory  rules sama  dengan  pengertian  hukum  yang  bersifat memaksa. Penjelasan singkat mengenai mandatory rules adalah sebagai berikut :
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
“Mandatory rules are generally those rules that cannot be derogated from by agreement. The public law is full of ius cogens rules, in the private law more rules are dispositive but we can find there also ius cogens rules. Within the context of the topic mandatory rules are those ius cogens rules contained in the civil law acts (for example Commercial  code,  Civil  Code  etc.),  that  the  parties  of  a  contract  must  observe  and cannot  change  by  their  agreement.  If  in  the  domestic  contracts  was  contractually derogated  the  mandatory  rule,  this  would  be  considered  to  be  void.” (Simona Travnickova Pravnicka, 2016)
Terjemahan bebas mengenai inti pernyataan diatas bahwa :
Secara  umum Mandatory  rules (ketentuan  hukum  yang  bersifat  memaksa) adalah  ketentuan-ketentuan  yang  tidak  boleh  dikesampingkan  dalam  kesepakatan perjanjian.  Dalam  lingkup  hukum  publik  pengaturannya  secara  keseluruhan  adalah bersifat mandatory rules (memaksa) sebaliknya dalam hukum privat lebih cenderung pada  ketentuan  hukum  yang  bersifat  mengatur  tetapi  kita  juga  bisa  mendapati ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat memaksa. Para pihak dalam kontrak harus memperhatikan Mandatory  rules dan  tidak  dapat  mengenyampingkannya  dalam pembuatan  kontrak  mereka.  Akibat  hukum  jika  kontrak  mengenyampingkan mandatory rules , maka kontrak tersebut dapat dibatalkan/batal.
b. Kepastian Hukum
Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibabankan  atau  dilakukan  oleh Negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan  hanya  berupa  pasal-pasal  dalam undang-undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi  dalam  putusan  hakim  antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.(Marzuki, 2008)
c. Yurisprudensi
Yurisprudensi  dapat  berarti  setiap  putusan  hakim.Yurisprudensi  dapat  pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama  sampai  pada  tingkat  kasasi  dan  yang  pada  umumnya  diberi annotatie oleh pakar  di  bidang  peradilan.Selanjutnya  yurisprudensi  diartikan  pandangan  atau pendapat  para  ahli  yang  dianut  oleh  hakim  dan  dituangkan  dalam  putusannya.  Di samping itu,di lingkungan peradilan dikenal apa yang disebut “ yurisprudensi tetap ”. Apabila  suatu  kaidah  atau  ketentuan  dalam  suatu  putusan  kemudian  diikuti  secara
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
konstan atau tetap oleh para hakim dalam putusannya dan dapat dianggap enjadi again dari  keyakinan  hukum  umum,  maka  dikatakan  bahwa  terhadap  masalah  hukum tersebut telah terbentuk yurisprudensi tetap.(Sudikno Mertokusumo, 2014)
Dalam  bahasa  Perancis, Yurisprudence yang  artinya  keputusan  hakim terdahulu  yang  diikuti  oleh  Hakim  dan  dijadikan  dasar  keputusan  hakim lain mengenai kasus yang sama.(Sutami, 2011)
Tidak  semua  putusan  hakim  tingkat  pertama  atau  tingkat  banding  dapat dikategorikan  sebagai  yurisprudensi,  kecuali  putusan  tersebut  sudah  melalui  proses eksaminasi  dan  notasi  Mahkamah  Agung  dengan  rekomendasi  sebagai  putusan  yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Uraian  Pertimbangan  Pada  Putusan  Hakim  Terhadap  Dalil  Gugatan  Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Bisnis Internasional
1) Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  PrayaNomor  : 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011
a. Duduk Perkara
- Carpenter  Asia  Pacipic  Pty  Ltd (berkedudukan  di  Australia,  selanjutnya disebut PENGGUGAT )  dan PT  Tate  Developments  Land  &  Consultancy (berkedudukan di Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT .
- PENGGUGAT  dan  TERGUGAT kemudian menandatangani Contract Agreement tertanggal  8  Februari  2010  yang  berisi tentang  jual-beli  Tanah yang dibuat dalam Bahasa Inggris saja ............”
b. Dalil-Dalil Gugatan
- ......”  Bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengatur  bahwa Perjanjian  harus  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  juga  meliputi  atas  setiap Perjanjian  yang  ditandatangani  yang  melibatkan  pihak  asing,  diatur  dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009
tentang  Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia.
c. Petitum Penggugat Dalam Pokok Perkara :
Primair :
1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (batal demi hukum) atas Contract  Agreement  tertanggal  8  Februari  2010  yang  ditandatangani  oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;................”
d. Pertimbangan Hakim
- ...................................................................................”
- Menimbang  bahwa  terhadap  dalil  gugatan  Penggugat  yang menyatakan perjanjian  batal  demi hukum  karena  dalam  kontrak  hanya dicantumkan 1  (satu)  bahasa  saja  adalah  terlalu  berlebihan  oleh  karena  dalam  isi perjanjian  tersebut  telah  disepakati  oleh  pihak  Penggugat  maupun Tergugat  bahwa  bahasa  yang  digunakan  dalam  perjanjian  tersebut adalah  hanya  menggunakan  1  (satu)  bahasa  saja  yaitu  bahasa  Inggris, sehingga  dengan  demikian  terhadap  dalil  Penggugat  tersebut  haruslah ditolak ;..................”
2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar a. Duduk Perkara
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
- PT Bangun  Karya Pratama  Lestari , perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Negara  Indonesia  selaku  Pengguggat mengajukan  gugatan  terhadap  NINE  AM  Ltd,  perusahaan  kemitraan  terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum  yang berlaku di Negara bagian Texas, USA.
- Penggugat  dan  Tergugat  mengadakan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam/ Loan Agreement tertanggal 23 April 2010
- Pilihan  hukum  dalam Loan  Agreement tersebut  disepakati  untuk  tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
- Loan Agreement tersebut hanya dibuat dalam bahasa Inggris................”
b. Dalil-dalil gugatan
- - Loan Agreementtidak  memenuhi  syarat  formil  karena  hanya  menggunakan bahasa  inggris,  sedangkan  dalam  Pasal  31  UU  No.  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  Lambang  Negara  dan  Lagu  Kebangsaan  mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian........”
c. Petitum Gugatan
Dalam Provisi
- Menyatakan  untuk  sementara  waktu  Tergugat  dilarang  melakukan  penagihan kepada Penggugat
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan seluruh gugatan penggugat
- Menyatakan  Loan  Agreement  23  April  2010  tersebut  bata  demi  hukum  atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
- Menyatakan Akta JAminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33  yang  merupakan  perjanjian accesoir dari Loan  Agreement batal  demi hukum atau
setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat........................”
d. Pertimbangan Hakim
- Menimbang  bahwa  memperhatikan  surat  bukti  P-1A  yang  sama  dengan  surat bukti  T2a  yaitu  Loan  Agreement  yang  ditandatangani  oleh  Penggugat  dan Tergugat  tertanggal  23  April  2010  adalah  dibuat  dalam  1  (satu)  bahasa  yaitu Bahasa  Inggris  tanpa  adanya  Bahasa  Indonesia,  sedangkan  ketentua  Pasal  31 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu  Kebangsaan  yang  diundangkan  pada  tanggal  9  Juli  2009  mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia;
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 - Sedangkan  Peraturan  Presiden  sebagai  Peraturan  Pelaksana  UU  No  24  Tahun 2009  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  UU  No  24  Tahun  2009  yang dimaksud  oleh  Tergugat  dalam  jawabannya  tidak  dapat  melumpuhkan  kata- kata “Wajib” yang disebutkan dalam PAsal 31 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2009 karena  Peraturan  Presiden  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  rendah  dari Undang-Undang,  demikian  pula  hanya  dengan  Surat  Menteri  HUkum  dan HAM RI No. M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associate Pengacara perihal : Klarifikasi atas implikasi dan  pelaksanaan  UU  No.  24  TAhun  2009  (vide  Bukti  P-10)  yang  paa  intinya menyatakan  bahwa  penggunaan  Bahasa  Inggris  pada  perjanjian  tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 24 Tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 24 Tahun  2009  dan  juga  tidak  dapat  melumpuhkan  kata-kata  “Wajib”  yang terdapat dalam
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan ;
- Menimbang bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 April 2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah UU No 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan  Agreement  tersebut  dalam  Bahasa  Indonesia  adalah bertentangan  dengan  Undang-Undang  sehingga  merupakan  perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdata)
- Sehingga  tidak  memenuhi  slah  satu  syarat  Esensilia  dan  syarat  sahnya suatu  Perjanjian sebagaimana yang  ditentukan  dalam  ketentuan  PAsal 1320 KUHperdata sehingga dengan demikian Perjanjian/ Loan Agreement tertanggal  23  April  2010  yang  ditandatangani  oleh  penggugat  dan tergugat adalah Batal Demi HUkum
- …………” Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Analisis Yuridis Perbedaan Pertimbangan dalam Putusan oleh Hakim Terkait Dalil Gugatan  Penggunaan  Bahasa  Dalam  Kontrak  Bisnis  Internasional  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
1) Kewajiban  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Dalam  Pembuatan  Kontrak  Pasca Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Sejak  pengundangan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada tanggal 9 Juli 2009 (“UU Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagi  Kebangsaan”),  yang  berdasarkan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa :
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
“ Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang  melibatkan  Negara,  Instansi  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Lembaga  Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia ;
Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa :
(1) Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian Internasional yaitu setiap  perjanjian  di  bidang  hukum  publik  yang  diatur  oleh  hukum  Internasional, dan  dibuat  oleh  Pemerintah  dan  negara,  organisasi  Internasional,  atau  subyek hukum Internasional lain. Perjanjian Internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.
Dengan  demikian “kewajiban” ini  berlaku  pada  setiap  perjanjian  atau  kontrak termasuk perjanjian Internasional. Pasal 31 ayat (1) baik yang dibuat antara para pihak  yang  berkedudukan  hukum  di  Indonesia,  pihak  Indonesia  dengan  Asing, yang dibuat di
Indonesia  dan  tunduk  pada  hukum  Indonesia.  Pasal  31  tersebut  telah  mengubah cara untuk mendokumentasikan transaksi-transaksi yang terkait dengan Indonesia ataupun  melibatkan  pihak  Indonesia  karena  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam Undang-Undang ini bersinggungan dengan penyusunan kontrak (perjanjian) maka keterkaitan  ini  menimbulkan  implikasi  besar  terhadap  perkembangan  dunia kontrak di Indonesia.
2)  Analisis  Tentang Pertimbangan Hakim  dalam  Putusan  Nomor  35 PDT.G.2010/PN/PRA  antara  Carpenter  Asia  Pacipic  Pty  Ltd  melawan  PT Tate Developments Land & Consultancy
Adapun berikut cuplikan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya :
”Menimbang  bahwa  terhadap dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan perjanjian  batal  demi  hukum  karena  dalam  kontrak  hanya  dicantumkan  1 (satu) bahasa saja adalah terlalu berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa bahasa yang  digunakan  dalam  perjanjian  tersebut  adalah hanya  menggunakan  1  (satu) bahasa  saja  yaitu  bahasa  Inggris , sehingga dengan  demikian  terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.”
Berdasarkan  konstruksi  hukum  dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Praya  tersebut  dapat  dilihat  bahwa Majelis Hakim  mengedepankan asas konsensual, kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda suatu kontrak.Hal ini menjadi sebuah catatan yang perlu dikaji serius oleh peneliti.
Di dalam hukum kontrak/perjanjian maupun hukum internasional dikenal dengan istilah  “ mandatory  rules ”  yakni  ketentuan  hukum  yang  bersifat  memaksa.
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Pengertian mandatory  rules sama  dengan  pengertian  hukum  yang  bersifat memaksa. Penjelasan singkat mengenai mandatory rules adalah sebagai berikut :
“Mandatory  rules are generally  those  rules  that  cannot  be  derogated  from  by agreement. The public law is full of ius cogens rules, in the private law more rules are dispositive but we can find there also ius cogens rules. Within the context of the  topic  mandatory  rules  are  those  ius  cogens  rules  contained  in  the  civil  law acts (for example Commercial code, Civil Code etc.), that the parties of a contract must observe and cannot change by their agreement. If in the domestic contracts was  contractually  derogated  the  mandatory  rule, this  would  be  considered  to  be void. (Simona Travnickova Pravnicka, 2016)
Terjemahan bebas mengenai inti pernyataan diatas bahwa :
Secara  umum, Mandatory  rules (ketentuan  hukum  yang  bersifat  memaksa) adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dikesampingkan dalam kesepakatan perjanjian.  Dalam  lingkup  hukum  publik  pengaturannya  secara  keseluruhan adalah bersifat mandatory rules (memaksa) sebaliknya dalam hukum privat lebih cenderung  pada  ketentuan  hukum  yang  bersifat  mengatur  tetapi  kita  juga  bisa mendapati ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat memaksa. Para pihak dalam kontrak harus memperhatikan Mandatory rules dan tidak dapat mengenyampingkannya  dalam  pembuatan  kontrak  mereka.  Akibat  hukum  jika kontrak mengenyampingkan mandatory rules , maka kontrak tersebut batal.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Hukum  yang  bersifat memaksa  atau  imperatif  (dwingendrecht)  atau Mandatory  Rules ,  yaitu  hukum yang  dalam  keadaan  konkrit  tidak  dapat  dikesampingkan  oleh  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak,  yang  berarti  kaedah  hukumnya  bersifat  mengikat  dan memaksa, tidak memberi wewenang lain, selain apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Terkait  dengan  transaksi  bisnis  internasional,  Indonesia  telah  meratifikasi konvensi  UNIDROIT  yang  didalamnya  mengatur  prinsip-prinsip  mengenai transaksi-transaksi  komersil  internasional.Di  dalam  UNIDROIT.  Dalam article 1.1 UNIDROIT menjelaskan bahwa :
“1. Freedom of contract as a basic principle in the context of international trade The principle of freedom of contract is of paramount importance in the context of international trade . The right of business people to decide freely to whom they will offer their goods or services and by whom they wish to be supplied, as well as the possibility for them freely to agree on the terms of individual transactions, are the
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
cornerstones of an open, market-oriented and competitive international economic order.”
Di  Pasal  lain,  UNIDROIT Principles juga  mengatur  mengenai mandatory  rules terhadap kontrak bisnis yang dibuat para Pihak Article . 1.2
“3.Limitation  of  party  autonomy  by  mandatory  rules .  With  respect  to  the freedom  to  determine  the  content  of  the  contract,  in  the  first  instance  the Principles  themselves  contain  provisions  from  which  the  parties  may  not derogate. See Art. 1.5. Moreover, there are both public and private law rules of mandatory character enacted by States (e.g. anti-trust, exchange control or price laws;  laws  imposing  special  liability  regimes  or  prohibiting  grossly  unfair contract terms, etc.), which may prevail over the rules containedin the Principles. See Art. 1.4.”
Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 , menyebutkan bahwa :
“ Bahasa  Indonesia Wajib digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian yang  melibatkan  Negara, Instansi Pemerintah  Republik  Indonesia,  Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia ;
Kontrak jual beli tanah antara Carpenter Asia Pacipic Pty Ltd dengan PT Tate Developments  Land  &  Consultancy ,  berdasarkan  bunyi  Pasal  tersebut seharusnya  harus  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia ,  sebab  melibatkan  badan hukum  yang  berkedudukan  dan  tunduk  pada  hukum  Indonesia,  yakni PT  Tate Developments Land & Consultancy. Maka berdasarkan uraian di
atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berkontrak sifatnya adalah tidak mutlak sebab ada batas-batas yang memagarinya. Batas-batas tersebut antara lain adalah tidak  boleh  disimpanginya  aturan-aturan  hukum  nasional.  Batas  ini  dikenal dengan  prinsip  hukum  latin  yang  berbunyi  : “pacta  private  juri  public  derogare non  possum. Oleh  karena  itu, seharusnya  dalam  pertimbangan  hakim  pada Putusan Nomor 35 PDT.G.2010/PN/PRA antara Carpenter Asia Pacipic Pty Ltd  melawan  PT  Tate  Developments  Land  &  Consultancy,  menerima  dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat  yakni Carpenter Asia Pacipic Pty Ltd . Penolakan dalil gugatan Penggugat yang menggunakan UU No. 24 Tahun 2009 tidak tepat.
3) Analisis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar  antara  PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari melawan NINE AM Ltd
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 - ………………” Menimbang bahwa oleh karena UU No 24 tahun 2009 telah secara  tegas  mewajibkan  Bahasa  Indonesia  digunakan  dalam  Nota Kesepakatan  atau  Perjanjian  yang  melibatkan  Negara,  Instansi  Pemerintah Repubik  Indonesia,  Lembaga  Swasta  Indonesia  atau  perseorangan  Warga Indonesia  dan  daya  ikat  suatu  Undang-Undang  adalah  tanggal  diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Jui 2009 sehingga oleh karena itu setiap  kesepakatan  atau  perjanjian  yang  melibatkan  melibatkan  Negara, Instansi  Pemerintah  Repubik  Indonesia,  Lembaga  Swasta  Indonesia  atau perseorangan Warga Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak  menggunakan  Bahasa  Indonesia  adalah  bertentangan  dengan  Undang- Undang yang dalam hal ini adalah UU No. 24 Tahun 2009 tersebut ;...........”
- ...........” Menimbang bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 April 2010 (Vide Bukti P-10 dan T- 20) yaitu sesudah UU No 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian  / Loan  Agreement  tersebut  dalam  Bahasa  Indonesia  adalah bertentangan  dengan  Undang-Undang  sehingga  merupakan  perjanjian terlarang  karena  dibuat  dengan  sebab  yang  terlarang  (Vide  Pasal  1335 jo. 1337 KUHPerdata)
- Sehingga tidak  memenuhi salah satu syarat Esensilia dan syarat sahnya suatu  Perjanjian  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  PAsal 1320 KUHperdata sehingga dengan demikian Perjanjian/Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat adalah Batal Demi Hukum
1. Melanggar Causa atau Sebab yang Halal
Menurut  majelis  Hakim,  dengan  dilanggarnya  UU  No.  24  Tahun 2009, maka Loan Agreement yang dibuat tersebut telah tidak memenuhi syarat  objektif  keabsahan  kontrak  di  Indonesia.  Dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  tersebut  terdapat  4  (empat)  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ( de toesteming van degenen die zich verbinden) ;
b. kecakapan  untuk  membuat  perikatan (de  bekwaamheid  om  eene verbintenis aan te gaan) ;
c. suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) ;
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
d. suatu  sebab  yang  halal  atau  diperbolehkan (eene  geoor-loofde oorzaak) (Hernoko, 2009)
Tidak  terpenuhinya  syarat  subyektif berakibat  suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif menyebabkan suatu perjanjian  batal  demi  hukum secara  serta  merta  atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak yang mengadakan  perjanjian  tersebut  untuk  melahirkan  suatu perikatan  hukum  telah  gagal .  Dengan  demikian,  tidak  ada  dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim.
2. Relevansi Causa atau  Sebab  yang  Halal  Pada  Pasal  1320  jo.  1337 KUHPerdata  terhadap  Dilanggarnya  Pasal  31  UU  No.  24  Tahun 2009
Undang-Undang  tidak  memberikan  pegangan  yang  pasti  tentang pengertian  apa  itu causa atau  sebab  dalam  kontrak/perjanjian. Sebab dalam  arti  hukum  ini  tidak  boleh  dicapuradukkan  dengan  sebab  dalam arti hukum alam. Dalam hal ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata causa atau sebab.
Dalam  HR (Hoge  Raad) telah memberikan  perumusan  mengenai sebab  yakni  apa  yang  dimaksud  para  pihak  dengan  membuat  perjanjian itu  (HR  17-November  1922)  atau  apa  tujuan  atau  maksud  perjanjian itu.(Sophar Maru Hutagalung, 2013)
“sebab  dari  perjanjian  ialah  APA  YANG  DIMAKSUDKAN  OLEH PARA  PIHAK  DENGAN  MENGADAKAN  PERJANJIAN  ITU”  (arres H.R. 17 Nopember 1922, Hoetink nomor 89)
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Atau juga : TUJUAN atau MAKSUD daripada perjanjian. Jika diartikan demikian,  penegrtian  sebab  lantas  tidak  boleh  dijumlahkan  dengan maksud dari salah satu pihak (H.R. 3 Februari 1928, Hoetink nomor 91), meskipun seringkali adalah sukar untuk membedakan yang satu dari yang lain.”(Vollmar, 1984)
Dalam  diskusi  singkat  penulis  dengan  Prof  Garuda  Wiko  beliau menyampaikan  bahwa  terkait causa atau  sebab  ini,  tidak  hannya mengenai objek kontrak saja melainkan juga tujuan dari kontrak tersebut.
Adapun pengaitan antara sebab yang halal dengan dilanggarnya Pasal 31 UU  No.  24  Tahun  2009,  Prof.  Garuda  Wiko,meyampaikan  bahwa bukannya tidak ada relevansi penggunaan ketentuan sebab yang halal kita juga harus ingat bahwa hukum itu selalu berkembang”.
Selain  itu,  dalam  bukunya,  Prof.  Busro  menjelaskan  bahwa  pengertian sebab adalah tujuan daripada perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian.(Busro, 2012)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  yakni  Yurisprudensi Hoge  Raad dan kenyataan  bahwa  memang  di  dalam  Undang-undang  belum  didapati pengertian yang pasti mengenai kata “sebab” ini serta beberapa pendapat ahli  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  pertimbangan  Hakim  terkait Loan  Agreement yang  dianggap  melanggar  “sebab  yang  halal”  karena tidak dibuatnya
kontrak  tersebut  dalam  Bahasa  Indonesia  sudah  tepat  dengan berlandaskan  Pasal  31  UU  No.  24  Tahun  2009  dan  dengan  mengaitkan syarat sah perjanjian yakni causa atau sebab yang halal.
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
3. Implikasi Kontrak  Bisnis  Internasional  Yang  Dibuat  Dalam  Bahasa
Asing  Terkait  Adanya  Perbedaan  Pertimbangan  Dalam  Putusan

## Hakim Di Dalam Praktik
Setiap  putusan  majelis  hakim  memiliki  pertimbangan  atau  alasan hukum.Pertimbangan  atau  alasan  hukum  merupakan  hal  yang  penting dalam  konstruksi  hukum  pada  putusan  pengadilan.  Adanya  perbedaan pertimbangan  terkait  dalil  gugatan  terhadap  kontrak  yang  hanya menggunakan  bahasa  asing  tersebut  di  atas,  maka  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum pada  perkara  yang  sama  pada  masa  yang  akan datang.
Namun, perlu diingat bahwa sistem hukum di Indonesia adalah Civil Law yang tidak menerapkan asas preseden dalam yurisprudensinya tetapi asas bebas sehingga tidak menjadikan yurisprudensi sebagai keharusan untuk diikuti.Hakim  bebas  dalam  membuat  sebuah  pertimbangan  dan putusan.Secara  hukum,  kekuatan  mengikat  yurisprudensi  bagi  negara- negara Civil  Law hanya  mengikat  secara persuasive  precedent sehingga hakim-hakim dibawahnya atau setelahnya diperkenankan tidak mengikuti yurisprudensi.Penggunaan  putusan  hakim  sebelumnya  yang  dipakai untuk  memutuskan  perkara  di  kemudian  hari  maka  hal  itu  bukanlah karena  putusan  hakim  sebelumnya  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, melainkan karena hakim yang kemudian tersebut menganggap bahwa putusan hakim yang sebelumnya tersebut memang dianggap tepat dan layak untuk diteladani.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  untuk Putusan  Nomor  35 PDT.G.2010/PN/PRA  belum bisamenjadi  yurisprudensi  karena  tidak
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
semua putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi dan pertimbangan  terkait  penggunaan  bahasa  asing  dalam  kontrak  dalam putusan  tersebut belum  layak  untuk  menjadi  acuan  bagi  para  hakim selanjutnya sebagai pedoman. Sedangkan, dikarenakan adanya
kebebasan  hakim  dalam  membuat  sebuah  putusan  dan  tidak  ada keharusan  hakim  selanjutnya  untuk  mengikuti  putusan  hakim sebelumnya  maka  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Pengadilan Jakarta  Barat  tidak  menjadikan  putusan  Pengadilan  Lombok  dengan pertimbangan hukumnya yang menolak dalil gugatan mengenai batalnya kontrak yang dibuat dalam bahasa asing saja sebagai pedoman atau acuan dalam  membuat Putusan  Nomor  451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar  antara PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari  melawan  NINE  AM  Ltd. Selain daripada  itu,  karena Putusan  Nomor  451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan NINE AM Ltd. telah  sampai  pada  tahap  kasasi  di  Mahkamah  Agung  dan  Putusan Mahkamah  Agung  memperkuat  putusan  Pengadilan  tersebut,  maka pertimbangan  dan  putusan  Nomor  451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar tersebut  layak untuk  menjadi  pedoman  hakim  selanjutya  dalam membuat  pertimbangan  dalam  putusannya  pada  perkara  yang  sama selanjutnya. Dengan demikian, implikasi hukum  kontrak yang  dibuat hanya  dalam  bahasa  Asing  saja  adalah  Batal  Demi  Hukum  karena melanggar syarat sah perjanjian yakni sebab yang halal dan UU No. 24 Tahun 2009 .
Selain  daripada  itu,  terkait  soal  implikasi  hukum  kontrak  bisnis internasional  yang  dibuat  dalam  bahasa  asing  tidak  serta  merta  selesai
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
begitu  saja,  meskipun  sudah  ada  putusan  Mahkamah  Agung  yang memperkuat akibat hukum kontrak yang dibuat dalam bahasa Asing saja adalah batal  demi  Hukum .  Ketidakpastian  Hukum  dalam  praktik pengadilan  masih  membayangi  terkait  tidak  dibuatnya  kontrak  bisnis internasional  dalam  bahasa  Indonesia,  karena  di  Indonesia  yang menganut sistem Civil Law tidak mengharuskan hakim selanjutnya untuk mengikuti yurisprudensi dalam memutus perkara yang sama.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  dalam  Bab-bab  sebelumnya,  maka didapat  beberapa  kesimpulan  berdasarkan  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini,  yakni sebagai berikut :
1) Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  Nomor  451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar  antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan NINE AM Ltd sudah tepat karena tunduk  pada  konsep mandatory  rules dengan  dasar  hukum  Pasal  31  ayat  1  jo.
1335 jo. 1337 KUHPerdata . Kata “wajib” yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.  24  Tahun  2009  bahwa  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  kontrak  merupakan suatu  keharusan  yang  tidak  boleh  dilanggar  dan jika  dilanggar  maka  artinya bertentangan  dengan Undang-Undang  tersebut . Sedangkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 35 PDT.G.2010/PN/PRA antara Carpenter Asia Pacipic Pty Ltd  melawan  PT  Tate  Developments  Land  &  Consultancy,  yang  menolak  dalil gugatan Penggugat  yakni Carpenter  Asia  Pacipic  Pty  Ltd . tidak  tepat  karena mengabaikan  Pasal  31  UU  No.  24  Tahun  2009  yang  mengandung Mandatory rules .
2) Implikasi hukum kontrak bisnis Internasional terkait adanya perbedaan pertimbangan dalam putusan hakim ada adalah sebagai berikut :
1)  Putusan  Mahkamah  Agung  telah  memperkuat  Putusan  Pengadilan  Nomor
451/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar  antara  PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari melawan  NINE  AM  Ltd sehingga  akibat  hukum  kontrak yang  dibuat  dalam bahasa Asing saja adalah Batal demi Hukum .
NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018)                                                                                              ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
2)  Ketidakpastian  Hukum dalam  praktik  pengadilan  masih  membayangi terkait tidak dibuatnya kontrak bisnis internasional dalam bahasa Indonesia , karena perlu  diingat  bahwa  bahwa  sistem  hukum  di  Indonesia  adalah Civil  Law yang tidak  menerapkan  asas  preseden  dalam  yurisprudensinya  tetapi  asas  bebas sehingga tidak menjadikan yurisprudensi sebagai keharusan untuk diikuti. Hakim bebas dalam membuat sebuah pertimbangan dan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Busro, A. (2012). Hukum Perikatan berdasar Buku III KUH Perdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Hernoko, A. Y. (2009). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Surabaya: Karisma Putra Utaman.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
Simona Travnickova Pravnicka. (2016). Limitations Of Choice Of Law-Mandatory Rules And Internationally Mandatory Rules.
Soekanto, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (4th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sophar Maru Hutagalung. (2013). Kontrak Bisnis Di ASEAN, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law . Jakarta: Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Sutami, S. (2011). Pengantar Tata Hukum Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Vollmar. (1984). Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II . Jakarta: Raja Grafindo Persada.