TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 1 Nomor 3 September 2020: TheJournalish
Hal. 119-129

## Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019
Siti Zaetun 1 , Chusnul Mariyah 2
1,2 Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat Corresponding Author: ambu.etun@gmail.com
Abstrak: Gelombang  besar  gerakan  perempuan  di  dunia  selain  menuntut  hak  dan  kesetaraan  antara  laki-laki dan  perempuan  juga  mendorong  partisipasi  keterwakilan  perempuan  dalam  pembuatan  keputusan.  Literatur sebelumnya  seringkali  menganalisa  keterwakilan  perempuan  berdasarkan  hambatan  kultural  dan  institusional tanpa  spesifik  memperlihatkan  peran  partai  politik  dalam  melakukan  aktivitas gatekeeping terutama  dalam kandidasi perempuan. Artikel ini menggunakan teori rekrutmen politik dari Pippa Norris dengan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisa peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem para pemilihan umum  serentak  tahun  2019.  Hasilnya  (1)  aturan-aturan  pemilihan  umum  dan  partai  politik  mempengaruhi peningkatan  keterwakilan  perempuan,  (2)  keterwakilan  dan  kepentingan  perempuan  belum  menjadi  kriteria utama dalam proses seleksi politik Partai Nasdem, (3) budaya survei dalam partimbangan kandidasi perempuan selain  memberikan  peluang  terhadap  calon  perempuan  juga  menyuburkan  politik  kekerabatan,  (4)  komitmen Partai  Nasdem  terhadap  keterwakilan  dan  kepentingan  perempuan  masih  belum  teruji,  dan    yang  paling  jelas adalah  (5)  sebagai  komoditas  politik  dimana  peningkatan  wakil  perempuan  dengan  latar  belakang  politik kekerabatan berkontribusi terhadap peningkatan suara Partai Nasdem dalam pemilu 2019.
Kata kunci; Gatekeeping; Keterwakilan Perempuan; Rekrutmen Politik; Pemilihan Umum; Politik Kekerabatan.
Abstract: The  big  wave  of  the  women's  movement  in  the  world,  apart  from  demanding  rights  and  equality between  men  and  women,  also  encourages  women's  representative  participation  in  decision-making  process. Previous  studies  often  analyze  women's  representation  based  on  cultural  and  institutional  barriers  without specifically showing the role of political parties in carrying out the gatekeeping activities, especially in women's candidacy.  This  article  uses  Pippa  Norris'  theory  of  political  recruitment  with  descriptive  qualitative  analysis methods  to  analyze  the  increase  in  women's  representation  from  Nasdem  Party  in  the 2019  general  elections. The results are (1) general election rules and political parties affect the increase in women's representation, (2) representation  and  women's  interests  have  not  become  the  main  criteria  in  the  political  selection  process  of Nasdem  Party,  (3)  the  survey  culture  in  the  balancing  of  women's  candidacy  in  addition  to  providing opportunities  for  female  candidates  also  fostering  kinship  politics,  (4)  Nasdem’s    commitment  to  women's representation  and  interests  is  still  untested,  and  the  most  obvious  is  (5)  as  a  political  commodity  where  an increase  in  the  representation  of  women  with  kinship  political  backgrounds  contributed to  the  increase  in  the votes of  Nasdem Party in the 2019 elections.
Keywords: Gatekeeping; Women’s Representative; Political Recruitment; General Elections; Kinship Politics.

## Article History :
Received 25-08-2020; Revised 28-08-2020; Accepted 27-09-2020

## PENDAHULUAN
Seiring dengan gelombang besar gerakan perempuan di dunia, literatur terkait perempuan dan politik  mulai  mengalami  evolusi  yang  cukup  signifikan  setidak-tidaknya  dalam  60  tahun  terakhir. Dimulai  dari  tahun  1960/70-an  dengan munculnya  berbagai  kritik  dari  kaum  feminis  diikuti  dengan berbagai  konferensi  seminal  terkait  peranan  perempuan.  Isu  yang  paling  banyak  dibahas  selain kesetaraan hak adalah representasi perempuan dalam politik yang selama 20 tahun  terakhir semakin kompleks  dengan  ragam  perspektif  (insitusi,  budaya  dan  sosial  ekonomi).  Perspektif  insitutisional misalnya memfokuskan objek analisanya terhadap sifat sistem elektoral, kontruksi dan ukuran partai- partai  politik,  daftar calon partai,  akses  perempuan  dalam  pemilihan  dan  level  demokrasi itu  sendiri (Htun and Jones 2002; Krook 2005; Lindberg 2004; Matland and Studlar 1996). Selain itu perbedaan antara  laki-laki  perempuan  dalam  pehamanan  konvensional  tidak  lagi  dipandanga  sekedar permasalahan ide tetapi juga terkait kehadiran dan representasi (Phillips 1995).
Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  sejauh  ini  adalah  dalam  rangka  mempromosikan  dan memperjuangkan  politik  yang  lebih  ramah  perempuan  dalam  sistem  politik  demokrasi  yang  sedang berjalan  (Subono  2012).  Bahkan  sejumlah  satuan-satuan  atau  komisi-komisi  dibentuk  dalam  rangka mempromosikan  kesetaraan  perempuan.  Hal  itu  karena  menurut  Phillips  (1995)  perempuan  adalah aktor minoritas yang sesungguhnya. Penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan telah banyak dikaji,  misalnya  para  ilmuwan  politik  mencoba  mengkombinasikan  beragam  faktor  yang mempengaruhi  keaktifan  dan  keterwakilan  perempuan  di  politik,  seperti  faktor  aturan  elektoral elektoral  dan  sistem  kepartaian  (Lindberg  2004),  faktor  kultural  dan  kepercayaan  (Tripp  and  Kang 2008),  faktor  pendidikan  (Inglehart  and  Norris  2003),  dan  faktor  ekonomi  (Kenworthy  and  Malami 1999).  Selain  itu  ada  juga  yang  meneliti  terkait  peranan  kuota  perempuan  dalam  politik  (Dahlerup 2013; Tripp and Kang 2008).
Kuota perempuan disebut juga dengan berbagai istilah seperti diskriminasi positif, affirmative action , fast track policies , dll dimaksudkan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dan menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas. Dalam hal ini kehadiran perempuan tidak dapat digantikan karena perempuan memiliki kelengkapan terbaik untuk mewakili kepentingan kaumnya  (Phillips  1995).  Pada  kasus  di  Indonesia,  kuota  30%  perempuan  di  parlemen  belum  juga tercapai sejak pertama kali digunakan pada pemilu 2004. Di sisi lain, tersebut berdasarkan data Inter- Parliamentary  Union  (2020),  Indonesia  berada  pada  pringkat  104  untuk  persentase  perwakilan perempuan  dalam  parlemen  di  Indonesia,  di  bawah  Kamboja  (108),  Philipina  (62)  dan  Timur  Leste (30).  Meski  demikian,  hasil  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019  menempatkan  120  wakil perempuan  dari  total  570  kursi  yang  tersedia  atau  20,87%.  Angka  tersebut  naik  dibanding  dengan pemilu  sebelumnya  tahun  2014  yang  hanya  menempatkan  97  perempuan  di  parlemen.  Selain  itu keterpilihan  Puan  Maharani  sebagai  Ketua  DPR  RI  2019-2024  merupakan  sinyal  positif  bagi perempuan dalam politik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi final pemilihan umum legislatif tahun 2019 menempatkan Partai Nasionalis  Demokrat  (Nasdem)  pada  urutan  ke-5  dengan  perolehan  suara  12.661.792  (9,05%) dibawah PDI-P (19,33%), Gerindra (12,57%), Golkar (12,31%) dan PKB (9,69%). Sebanyak 59 orang dari Partai Nasdem terpilih menjadi Anggota  DPR RI 2019-2024 atau naik dari periode sebelumnya yang  hanya  mendapatkan  35  kursi  dari  total  576  anggota  DPR  RI  secara  keseluruhan.  Meskipun berada  pada  urutan  ke-5,  Partai  Nasdem  justru  merupakan  partai  yang  mendapatkan  kenaikan  suara terbesar  dibandingkan  partai  yang  lain  yakni  2,33%  dari  pemilu  sebelumnya  tahun  2014.  Selain  itu Partai  Nasdem  juga  berhasil  melampaui  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  sebagaimana  amanat undang-undang. Sebanyak 19 orang dari Partai Nasdem terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 2019- 2024 atau sebesar 32% dari total 59 orang kader Nasdem yang terpilih. Dibandingkan perolehan tahun 2014, hanya ada empat orang wakil perempuan dari total 35 orang wakil Partai Nasdem di DPR RI, yaitu:  Irma  Suryani,  Amelia  Anggraini,  Yayuk  Sri  Rahayuningsih,  Tri  Murny.  Capaian  tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia.
Peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem pada pemilu terakhir tidak begitu saja terjadi  secara  alamiah.  Fenomena  politik  seringkali  dirancang  oleh  berbagai  aktor  yang  berperan sebelumnya. Pencapaian Partai Nasdem tidak bisa dilepaskan dari strategi dan komitmen partai dalam meningkatkan  keterwakilan  perempuan.  Selain  itu,  sebagaimana  Undang-Undang  No.2  Tahun  2008 tentang  partai  politik  pasal  11  ayat  1  (e)  partai  politik  berfungsi  sebagai  sarana  “rekruitmen  politik
dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme  demokrasi  dengan  memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 yang mendorong  partai  politik  untuk  memenuhi  keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30%. Dengan demikian peningkatan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem dapat dilihat dari aktivitas gatekeeping terutama  proses  kandidasi  atau  rekrutmen  politik.  Menurut  Norris  dan  Lovenduski (1995:123-142) diskriminasi perempuan dapat dilihat dari pola rekrutmen partai politik terutama pada perilaku tim penyeleksi.
Sejauh  ini  litaratur  terkait  representasi  politik  perempuan  di  Indonesia  tidak  banyak  melihat proses  rekrutmen  politik  yang  terjadi  dalam  kandidasi  perempuan  dan  lebih  melihat  dari  perspektif perempuan  ataupun  regulasi  secara  makro  (Dewi  2014;  Maria,  Quintarti,  and  Djou  2018;  Soetjipto 2005).  Begitupun  dengan  literatur  terkait  rekrutmen  politik  tidak  fokus  memperlihatkan  hubungan antara kandidasi dan keterwakilan perempuan (Rizki 2017; Soetomo 2004), atau ada yang membahas terkait kandidasi namun bukan pada Partai Nasdem (Tuasuun 2015). Penelitian ini akan menganalisa strategi rekrutmen politik calon anggota parlemen perempuan dari partai Nasdem di Indonesia dengan menggunakan  teori  rekrutmen  politik  serta  komitmen  Partai  Nasdem  dalam  meningkatkan keterpilihan calon perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen.
Proses rekrutmen dalam partai politik berkaitan dengan upaya partai untuk mengorganisasikan diri, yang kemudian oleh Norris dalam Katz dan Crotty (2006:89) diidentifikasi kedalam empat hal, yaitu : siapa kandidat yang dapat dinominasikan (candidacy) ?, siapa yang menyeleksi (selectorate) ?, dimana  kandidat  diseleksi?  serta  bagaimana  kandidat  diputuskan?.  Secara  keseluruhan  empat  poin tersebut  dapat  dikatakan  merupakan  satu  rangkaian  proses  partai  sebelum  mengusung  calon.  Maka keempat  hal  tersebut  menjadi  satu  rangkaian  yang  tak  dapat  dipisahkan  sebagai  wujud  melahirkan kandidat  yang  berkualitas.  Adapun  kualitas  kandidat  ditentukan  oleh  baik  dan  buruknya  proses rekrutmen. Menurut Pippa Norris, proses rekrutmen yang baik didasarkan pada prestasi dan riwayat kandidat sedangkan proses rekrutmen yang buruk didasarkan pada hubungan personal antara kandidat dengan partai politik. Dengan demikian, untuk menganalisa proses rekrutmen tersebut, Pippa Norris (1997)  membaginya  dalam  empat  level  analisis,  yaitu:  (1)  analisis  pada  level  sistem  politik  yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; (2) proses rekrutmen yang menganisis demokrasi internal partai; (3) analisis terhadap para kandidat, dan; (4) level analisis pada selektor.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  digunakan  sebagai  upaya  menjawab  permasalahan  penelitian,  terutama  terkait dengan  sumber  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif . Penelitian  deskriptif,  menurut  Neuman (2006:44), menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan. Data primer  dalam  artikel  ini  berupa  wawancara  dengan  empat  responden  yaitu:  Willy  Aditya  (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra Partai Nasdem), Amelia Anggraeni (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem 2014-2019) dan Lisa Hendrajoni (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem 2019-2024). Selain itu  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  literatur  yang  dapat  membantu  penulis  untuk  menguatkan argumen dalam artikel ini, seperti: dokumen pemerintah, hasil riset sebelumnya yang terkait dengan topik dan pemberitaan media massa online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Politik
Level pertama dalam analisis rekruitmen politik Pippa Norris (1997) adalah menganalisa sistem politik,  sistem  elektoral  dan  sistem  kepartaian.  Ketiganya  tidak  dapat  dipisahkan,  hubungan  kausal antara ketiganya seringkali menjadi perhatian banyak ilmuwan politik (Duverger and Duverger 1972; Scott,  Warr,  and  Sartori  1977;  Supriyanto  and  Mellaz  2011).  Terutama  rekayasa  pemilihan  umum (electoral  engineering) pada  dasarnya  berperan  besar  dalam  memfasilitasi  perubahan  rezim  pada dekade-dekade terakhir untuk menjadi lebih demokratis.
Kontitusi  Indonesia  sejak  awal  menganut  sistem  presidensialism  (pasal  4  UUD  1945)  yang kembali ditegaskan melalui amandemen I s/d IV UUD 1945 pasca reformasi tahun 1998. Amandemen dilakukan  karena  pada  praktiknya  sistem  politik  presidensialism  di  Indonesia  mengalami  sejumlah
masalah,  misalnya  praktek  pada  masa  Orde  Lama    justru  bersifat  Parlementer  yang  dipimpin  oleh Sutan  Sjahrir  sebagai  Perdana  Menteri  saat  itu,  membuat  Kedudukan  lembaga  eksekutif  sangat dipengaruhi  oleh  lembaga  legislatif.  Adapun  seiring  terbitnya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  dimulai Demokrasi  Terpimpin,  dimana  peranan  lembaga  eksekutif    jauh  lebih  kuat (president-heavy) bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya (Haris 2014). Begitupun pada masa Orde Baru praktik presidensialisme juga bermasalah karena tidak memiliki batasan periode dan minimnya peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Perbedaan sistem politik sebuah negara sangat bermakna, misalnya para ilmuwan menganggap bahwa sistem presidensialisme cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih terbuka, membutuhkan pendanaan yang lebih besar dan akan lebih baik diterapkan dalam sistem representatif (Cheibub 2006; Pak  1995)  namun  juga  seringkali  menimbulkan  konflik  atau  bahkan  dalam  kasus  tertentu menyebabkan  kegagalan  demokrasi  (Linz  1994).  Sedangkan  sistem  parlementer,  pemerintahan dianggap  lebih  stabil  dan  partai-partai  politik  efektif  menangani  masalah-masalah  kolektif  (Aldrich 1995). Adapun sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem proporsional (PR) dengan variasi Daftar PR.
Sistem  kepartaian  sendiri  merupakan  sistem  interaksi  antar  partai  politik  (Scott  et  al.  1977). Dengan demikian setiap perubahan dalam aturan elektoral direspon dan bahkan telah diantisipasi oleh masing-masing  partai  sehingga  menyebabkan  dinamika  antar  partai  politik.  Kaitan  lainnya  yakni antara rekayasa pemilu dengan sistem kepartaian dijelaskan dengan detail melalui Hukum Duverger (Duverger Laws). Menurutnya terdapat efek mekanis dan efek psikologis dalam aturan-aturan pemilu. Efek  mekanis  menegaskan  kurang  terwakilinya  partai  ketiga  (partai  baru  atau  partai  kecil)  karena aturan-aturan  seperti  ambang  batas (threshold). Efek  mekanis  ini  kemudian  mempengaruhi  para pemilih  yang  mendukung  partai  kecil/partai  baru  yang  secara  psikologis  terdorong  untuk  tidak menyianyiakan  suara  mereka  hingga  pada  akhirnya  terpaksa  memilih  partai  besar  yang  berpotensi lolos  pemilu  (Bachtiar,  Bolqiah,  and  Andrean  2020).  Adapun  untuk  melihat  pengaruh  aturan-aturan pemilu  dan  partai  politik  terhadap  keterwakilan  perempuan  di  mulai  dengan  melihat  perkembangan aksi afirmasi perempuan sebagai berikut:
Tabel 1. Perkembangan Aksi Afirmasi dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik
UU Pemilihan Umum UU Partai Politik Perkembangan UU Kandungan Aksi Afirmasi Perkembangan UU Kandungan Aksi Afirmasi UU 3/1999 Belum ada aksi afirmasi. UU 31/2002 Belum ada aksi afirmasi, namun sudah ada pertimbangan diperlukannya aspek kesetaraan gender. UU 12/2003 Ada aksi afirmasi, terbatas pada kuota 30% untuk pencalonan perempuan dalam Pemilu. Namun sifatnya adalah rekomendasi terhadap partai politik untuk mempertimbangkan minimal 30% keterwakilan perempuan. UU 10/2008 Ada aksi afirmasi, diantaranya: • Ketentuan partai peserta pemilu menyertakan 30% pengurus perempuan di tingkat Pusat. • 30% untuk pencalonan
perempuan dalam pemilu, dengan sanksi administratif tidak mengikat. • Sistem semi-zipper, yakni minimal 1 perempuan diantara 3 calon legislatif dalam daftar, dengan tanpa sanksi. UU 2/2008 Ada aksi afirmasi, terbatas pada ketentuan kuota 30% untuk pendirian partai baru dan kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Sanksi administratif diberikan bagi partai yang baru mendaftarkan diri sebagai badan hukum UU 8/2012 Ada aksi afirmasi, menanggapi Mou No.14 / MPP-PA / 07/2012 dalam rangka pengarusutamaan percepatan gender, sistem zipper dipertahankan, parpol harus menunjukan 30% keterwakilan perempuan di dewan eksekutif nasional partai.
Selain  aturan-aturan  di  atas,  penulis  juga  menyoroti  adanya  peran  perubahan  variasi  sistem pemilu  dari  daftar  PR  tertutup  menjadi  terbuka  sejak  pemilu  2009  memberikan  peluang  terhadap keterpilihan calon perempuan atau setidak-tidaknya meminimalisir diskriminasi partai politik terhadap calon perempuan, lihat tabel berikut:

## Figur 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia
Berdasarkan tabel di ats terlihat kenaikan wakil perempuan di DPR RI yang cukup tinggi pada peride  2009-2014  yaitu  101  orang  (18,3%)  dibandingkan  periode  sebelumnya  2004-2009  yaitu  61 orang (11,9%). Kenaikan saat itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah keterpilihan perempuan dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia  yakni  6,4%.  Berbeda  dengan  literatur  sebelumnya  yang memandang  tiddak  adanya  pengarusutamaan  gender  pada  partai-partai  politik  atau  dengan  kata  lain perempuan tetap harus  berjuang sendiri (Maria  et al. 2018;  Soetjipto  and  Adelina  2012), sebaliknya penulis  justru  melihat  adanya  pengaruh  dari  perubahan  aturan-aturan  pemilu  dan  partai  politik terhadap keterwakilan perempuan di Indonesia.

## Proses Rekruitmen
Proses  rekrutmen  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  yakni  organisasi,  aturan  dan  budaya.  Partai politik  akan  membentuk  semacam  badan  khusus  pemenangan  untuk  melakukan  proses  rekrutmen seperti  Bappilu  dalam  konteks  partai  Nasdem.  Kemudian  sejumlah  aturan  dan  prosedur  ditetapkan, sebagai contoh beberapa partai politik menggunakan rekrutmen tertutup hanya untuk kader sedangkan partai lain membuka kemungkinan bagi kandidat yang berasal dari luar partai. Budaya juga menjadi faktor penting bagi Norris mengadakan konvensi, melibatkan relawan atau masyarakat, media bahkan lembaga survei.
Partai  Nasdem  misalnya  sejak  awal  memang  memperlakukan  rekrutmen  calon  perempuan dengan  cara  yang  berbeda,  misalnya  khusus  untuk  rekrutmen  calon  perempuan  DPR  RI  langsung ditangani oleh DPP sebagai supervisor, sedangkan rekrutmen calon laki-laki DPR RI dilakukan oleh Komando Pemenangan Wilayah dan Bappilu Wilayah. Berikut alur rekrutmen Partai Nasdem:

## Tabel 2. Jadwal Pencalegan DPR RI Partai Nasdem
No Bulan/Tanggal Keterangan
1 Mei
• Pelatihan Silon oleh KPU
• Melengkapi Struktur Bappilu 2 21 Mei Batas akhir pengajuan Bacaleg DPR RI dari DPD dan DPW 3 4-8 Juni Pleno BAPPILU Pusat terkait Bacaleg DPR RI 4 9-13 Juni SK DPP untuk Caleg DPR RI 5 18-29 Juni
Kelengkapan dokumen Caleg DPR RI sesuai persyaratan
6 30 Juni – 3 Juli Proses input Offline SK DCS DPR RI oleh Bappilu Pusat
7 4 Juli Pendaftaram DCS ke KPU
Sumber: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem
Berdasarkan tabel di atas, umumnya tahapan rekrutmen calon legislatif partai Nasdem dimulai dari  pengajuan  Bakal  Calon  Legislatif  (Bacaleg)  dari  Bappilu  Wilayah  namun  Menurut  Martin Manurung, “strategi rekrutmen calon perempuan langsung oleh Bappilu Pusat ternyata membuahkan hasil sebagaimana yang sekarang kita lihat pada peningkatan wakil perempuan dari Nasdem”. Artinya terdapat  strategi  khusus  dalam  merekrut  calon  perempuan  dari  Partai  Nasdem.  Senada  dengan  itu, terdapat  perlakuan  yang  berbeda  untuk  sejumlah  canlon/kandidat  misalnya  dalam  kasus  Lisda Hendrajoni.  Bukan  Lisda  yang  mendaftar  dan  mengikuti  rekruitmen  tetapi  justru  Partai  Nasdem menjemput  Lisda,  sebagaimana  keterangan  dari  Lisda,  “orang-orang  Nasdem,  petinggi-petinggi Nasdem  itu  menghargai  kita,  menjemput  kita,  sehingga  mereka  bisa  meyakinkan,  kenapa  kami memilih ibu, karena begini-begini… dan ternyata mereka telah ada survey, dan pada waktu itu saya diinfo kalau memang hasil survey saya tertinggi”.
Hal  yang sama diungkapkan  salah  satu  anggota  Bappilu  partai  Nasdem, Willy  Aditya, “Salah satu pegangan kami dalam mengikuti kontestasi politik 2019  kemarin didasarkan pada hasil survei”. Adapun  partai  Nasdem  menggunakan  lembaga  survei  profesional  atau  diluar  partai  politik  yakni Indikator.  Selain  itu  menurutnya,  metode  yang  digunakan  untuk  menyeleksi  beragam,  dari  mulai wawancara  sampai  penelusuran  rekam  jejak,  bahkan  setelah  itu  calon-calon  yang  terpilih  dibekali pelatihan/pembobotan.  Adapun  pada  pemilihan  umum  legislatif  tahun  2019,  dari  575  orang  calon Partai  Nasdem  diantaranya  220  orang  perempuan dan  355  laki-laki  atau  dengan  kata lain  persentasi calon  perempuan  partai  Nasdem  adalah  38,36%  melebihi  kuota  30%  yang  diamanatkan  undan- undang.
Keterlibatan  lembaga  survei  dalam  rekruitmen  partai  politik  juga  merupakan  hal  yang  cukup baru dewasa ini, terutama di Indonesia. Pasalnya para ilmuwan biasanya menemukan bahwa aktivitas gatekeeping atau kontrol proses nominasi oleh partai politik berpengaruh negatif terhadap kandidasi perempuan  (Burell  1993;  Sanbonmatsu  2010).  Selain gatekeeping, para  ilmuwan  juga  memandang tantangan  lainnya  bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam  politik  adalah  karena  pendidikan  dan segregasi  tempat  kerja  (Verba,  Burns,  and  Schlozman  2001),  pengetahuan  politik  (Mondak  and Anderson  2004),  persepsi  diri  kandidat  (Lawless  and  Fox  2005)  dan  kesulitan  mendapatkan  dana kampanye  (Lawless  2009).  Faktor-faktor  tersebut  pada  dasarnya  mesti  diuji  ulang  karena  peranan lembaga  survei  mengutamaka  faktor  elektabilitas  dan  popularitas  kandidat,  adapun  proses  seperti wawancara,  penelusuran  jejak  dan  yang  lainnya  hanya  menjadi  sumber  sekunder  dalam  proses rekrutmen partai politik.

## Tuntutan Selektor
Tahap  berikutnya, Selector  demand yaitu  sikap  dari  penyeleksi  yang  didasarkan  pada  kriteria yang  dibutuhkan  oleh  partai  politik.  Norris  mencontohkan  sejumlah  partai  di  berbagai  negara seringkali  memilih  pengusaha  sebagai  kriteria  kandidat  untuk  dipilih.  Namun  dalam  penelitian  ini, penulis  akan  menggunakan  modifikasi  berdasarkan  pada  pandangan  Barbara  Gaddes  (1966:142–81) tentang 4 model rekruitmen untuk menjelaskan sikap dari penyeleksi (selector), yakni: partisipanship, berdasarkan  pertimbangan  loyalitas  terhadap  partai  politik; meritocratic, berdasarkan  pada kompetensi  yang  tinggi  seperti  pengusaha,  teknokrat,  guru  dan  pekerja  ahli; compertementalization, dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  pragmatis  dan  jangka  pendek,  dan; survival, didasarkan  pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar yang cenderung bersifat patronase.
Selektor rekruitmen politik Partai Nasdem langsung dipegang oleh Bapilu yang dipimpin oleh Jeanette  Sudjanadi  (Ibu  Jes),  bukan  panelis  atau  profesional  ahli.  Dengan  kata  lain  segala  urusan terkait  seleksi  merupakan  tanggung  jawab  bappilu.  Selektor  atau  dalam  hal  ini  Bappilu  biasanya menyelenggarakan one  on  one  interview untuk  menanyakan  sejumlah  pertanyaan  seperti  modal finasial,  modal  sosial  atau  investasi  sosial  yang  selama  ini  dimiliki  kandidat,  target  suara  di  setiap tempat serta motivasi caleg untuk maju. Dalam sesi wawancara, bappilu juga bertanya terkait bentuk bantuan dari partai yang akan dibutuhkan oleh caleg dalam kontestasi pemilu.
Kriteria  nasdem,  menurut  Willy  sangat  sederhana  dan  tegas  yakni  “jelas  keberpihakannya”. Nasdem  menurutnya mementingkan  loyalitas,  soal  kecakapan  bukan  yang  utama  karena  hal itu  bisa dicitrakan,  dipoles  atau  diapgrade.  Sedangkan  untuk  keberpihakan,  menurutnya  membutuhkan komitmen  yang  jelas  dari  seorang  politisi.  Keberpihakan  yang  dimaksud  adalah  keberpihakan terhadap  isu  perempuan  dan  partai,  namun  yang  paling  utama  adalah  komitmennya  terhadap  partai Nasdem.  Meskipun  demikian  penulis  tidak  dapat  mengkategorikan  model  selektor  rekrutmen  Partai Nasdem  sebagai  partisipansip  dikarenakan  pengakuan  Willy  yang  memandang  pentingnya  partai Nasdem  untuk  dapat  bersaing  dengan  partai  lain  di  pemilihan  umum  berikut  juga  peranan  lembaga
survei  yang  dominan  dalam  proses  rekrutmen  menunjukan  pragmatisme  Partai  Nasdem  dalam kontestasi  pemilihan  umum.  Nasdem  tidak  membedakan  kader  partai  atau  bukan,  yang  terpenting kandidat  dapat  menarik  pemilih.  Jadi  alih-alih  partisipansip  justru  hal  itu  menunjukan  model compertementalization. Misalnya dari 575 orang calon dari Partai Nasdem pada Pileg 2019, 50 orang diantaranya  inkumen,  35  dari  internal  dan  15  pindahan  dari  partai  lain  ke  Nasdem.  Angka  calon pindahan ke partai Nasdem merupakan yang tertinggi dibanding partai lainnya.

## Modal dan Motivasi Kandidat
Terakhir, candidate  supply meliputi  modal  politik  dan  motivasi.  Diantaranya  modal  politik adalah  jaringan  politik,  pengalaman  berpartai,  fleksibilitas  karir,  kualifikasi  pendidikan  dan  skill legislatif.  Sedangkan  motivasi  yang  mendasari  kandidat  untuk  ikut  serta  bisa  berasal  dari  tradisi keluarga,  ambisi  politik  pribadi,  keinginan  untuk  menjadi  pemimpin  partai  dan  dukungan  dari komunitas atau masyarakat sekitar.
Rata-rata calon perempuan dari partai Nasdem tidak memiliki latar belakang ikut serta di partai politik lain sebelumnya, atau dengan kata lain Partai Nasdem merupakan partai politik pertama bagi para calon perempuan meskipun ada juga yang sebelumnya pernah di partai politik seperti Sri Wulan dari Partai Nasdem dan Eva Yuliana dari Partai Demokrat. Terkait modal pencalonan pada dasarnya baik Rusnah, Lisda maupun Amelia dan mungkin yang lainnya (jika ditanya) menjawab modal sosial dan  minim  modal  capital.  Namun  meski  demikian  13  orang  calon  terpilih  perempuan  dari  partai Nasdem memiliki kekerabatan politik dengan pejabat lokal baik anak, istri maupun menantu.

## Tabel II. Latar Belakang Politik Calon Perempuan Terpilih Partai Nasdem
No Nama Latar Belakang 1 Sri Wahyuni Istri Bupati Ponorogo (Ipong Muchlissoni) 2 Sri Kustina Istri Bupati Pali (Heri Amaliando) 3 Lisda Hendra Johni Istri Bupati Pesisir Selatan (Hendrajoni) 4 Delmeria Sikumbang Istri Walikota Sibolga 5 H Hasnah Syam Istri Bupati Barru (suardi Saleh) 6 Eva Rataba Istri Wakil Bupati Toraja Utara (Yosia Rinto) 7 Tina Nur Alam Istri Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Nur Alam) 8 Hillary Bigita Lasut Anak Bupati Talaud (Elly Lasut) 9 Yessie Melanie Menantu Bupati Melawi (Panji) 10 Kristiana Mukti Spd Istri Bupati TTU (Raymundus Fernandes) 11 Ratu Ngadu Bonu Istri Mantan Bupati Sumba Barat Daya (Markus Dairu Talo) 12 Ari Eghani Istri Bupati Kapuas (Ben Ibrahim S Bahat) 13 Percha Leanpuri Anak Gubernur Sumatra Selatan Periode 2018-2013 (Herman Deru)
Sumber: berdasarkan profil masing-masing kandidat.
Selain 13 orang diatas. 6 orang sisanya yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem  berasal  dari  berbagai  latar  belakang  misalnya  dari  kalangan  pengusaha  (lestari  Moerdijat, Ratih  Megasari),  DPR  RI  Periode  sebelumnya  (Sri  Wulan)  dan  DPRD  (Eva  Yuliana,  Felly Runtuwene).  Pada  pemilu  serentak  2019,  19  orang  perempuan  yang  terpilih menyumbang  sebanyak 1.636.795 atau 12,9% dari total suara Partai Nasdem.
Saat  ditanya  terkait  banyaknya  calon  berlatar  belakang  politik  kekeluargaan,  Willy  tidak menolak  hal  itu  karena  partai  Nasdem  adalah  partai  yang  baru  dan  bagaimanapun  harus  bersaing dengan  partai  lama  maka  tidak  ada  pilihan  selain  mendapatkan  calon  yang  memiliki  basis  pemilih yang  loyal.  Oleh  karenanyam  dalam  menyeleksi  kandidat  partai  Nasdem  jelas-jelas  melihat  latar belakang  ketokohan  dan  kapasitas vote  getter dari  seorang  kandidat/caleg.  Senada  dengan  Willy, menurut  Amelia  tidak  semua  calon  dengan  latar  belakang  dinasti  tersebut  memiliki  konstituen, integritas dan kapasitas. Di sisi lain Nasdem juga banyak mencalonkan selebritis, namun menurutnya syarat utama adalah kapabilitas dan kapastitas serta memiliki niat untuk mengabdi (integritas).
Senada dengan itu, Lisa Hendrajoni juga tidak menampik bahwa latar belakangnya sebagai istri bupati  berpengaruh  terhadap  pencalonannya  namun  menurutnya  hal  itu  bukan  faktor  utama  karena banyak  juga  istri  kepala  daerah  yang  mencalonkan  diri  namun  tidak  banyak  yang  terpilih,  “jadi  itu merupakan  salah  satu  faktor  penting  tapi  bukan  satu-satunya  dan  mungkin  yg  utama,”.  Lisa  juga mengungkapkan  biaya  pencalonan  yang  menurutnya  tidak  sedikit,  minimal  5  Miliyar.  Di  dalam wawancara  Lisa  menggambarkan  contoh  pemasangan  baliho  disetiap  kecamata  dan  desa-desa.  di
daerah  pemilihannya,  Kabupaten  Pesisir  Selatan  terdapat  15  kecamata,  182  desa  dimana  1  desa dipasang minimal 5 baliho. Selain kunjungan dari sqatu desa ke desa lain dengan tim dan membawa souvenir  berikut  kebutuhan  makan,  bensi,  rokok,  snack,  vitamin,  penginapan,  dll.  Ilustrasi  tersebut juga disampaikan Amalia, meskipun dirinya incumbent namun pada pemilu 2019 tetap mengeluarkan modal  capital  yang  banyak,  lebih  dari  5  Miliyar  menurutnya.  Oleh  karena  itu  selain  modal  sosial, modal capital sangatlah penting sebagai kriteria calon yang akan dipilih oleh partai Nasdem.

## Strategi dan Komitmen Partai Nasdem terhadap Kepentingan Perempuan
Dalam melakukan rekruitmen politik, Partai Nasdem mengusung tagline “politik tanpa mahar”. Kesaksian tersebut disampaikan Lisda, “ada satu hal yang membuat saya jatuh hati dengan Nasdem soal anti mahar gitu. Dan kami adalah orang yang menjadi saksi bahwa itu betul, jadi kita kan udah keliling-keliling  ya”. Menurutnya  partai  Nasdem  juga  merupakan  satu-satunya  partai  yang  tidak membicarakan  soal  uang  sepeserpun,  bahkan  menurut  pengakuan  Lisda  partai  Nasdem  malah menolak  pemberiannya.  Senada  dengan  Lisda,  Gubernur  Jawa  Barat,  Ridwan  Kamil  juga mengampaikan  bahwa,  “Selama  satu  tahun  menjalani  proses  perjodohan  politik,  saya  sampaikan kesaksian.  Partai  Nasdem  betul-betul  melakukan  politik  tanpa  mahar”  (Anggoro  2018).  Selain  itu, dalam  persoalan  calon  perempuan  tertuang  dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  Partai  Nasdem  Pasal  20 tentang Keterwakilan Perempuan dalam struktur internal partai.
Selain  itu  ada  beberapa  strategi  rekrutmen  yang  digunakan  oleh  Partai  Nasdem  seperti menyusun daftar Bacaleg jauh sebelum pemilihan umum mulai dengan “Indonesia Memanggil” yang di  laksanakan  1,5  tahun  sebelum  pemilu.  Kemudian  Partai  Nasdem  juga  menurut  Amelia  tetap komitmen  terhadap  calon  yang  dipilihnya  meskipun  gagal  namun  Partai  Nasdem  tidak  akan meninggalkannya  melainkan  mencari  posisi  yang  lain  untuk  ditempati.  Amelia  mencontohkan  Siti Nurbaya  yang  gagal  mendapatkan  kursi  di  Dapil  Lampung  namun  ditempatkan  sebagai  menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Hal  itu  dilakukan  menurutnya  agar  mendapat  loyalitas  anggota Partai Nasdem. Hasil strategi dan komitmen tersebut, Partai Nasdem berhasil menempatkan 19 wakil perempuannya  di  DPR  RI.  Tidak  hanya  menjalankan  amanat  konstitusi  dalam  kesetaraan  gender, suara  total  Partai  Nasdem  juga  diuntungkan  oleh  sumbangan  suara  dari  para  wakil  perempuannya. Oleh karena itu keterwakilan politik perempuan dalam hal ini sangat berpengaruh bagi partai politik Nasdem, setidaknya dalam hal kuantitas atau representasi formalistik (formalistic representation). Adapun  komitmen  Partai  Nasdem  terhadap  kepentingan  perempuan  juga  diimplementasikan mulai dari  pendidikan  politik  setelah  calon  perempuan  terpilih  sampai  dengan mensupport sejumlah kebijakan  terkait  kepentingan  perempuan.  Misalnya  dalam  hal  oendidikan  politik,  ketika  calon  dari partai  Nasdem  terpilih,  menurut  keterangan  Amelia,  mereka  akan  disekolahkan  atau  mengikuti pelatihan terkait legislasi, “mulai dari merumuskan dan menginventarisir masalah, kemudian masuk menjadi tim musdan , kemudian masuk tim perumus dan tim sinkronisasi itu mereka dilatih. Kemudian bagaimana  mereka  berhadapan  dengan  media,  ketika  mereka  sudah  ngomong  di  luar  kemudian mereka di door stop itu mereka harus ngomong apa”.
Kemudian  contoh  kebijakan  yang  diperjuangkan  oleh  wakil  perempuan  dari  Partai  Nasdem adalah  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (PKS),  Lisa  Hendrajoni  menggambarkan  pentingnya wakil  perempuan  dalam  pembahasan  karena  anggota DPR  RI  laki-laki seringkali  tidak  serius  dalam diskusi,  “misalnya  mulai  dari  judul  ya  kata-kata  kekerasan  ya,  katanya  gini  “bukannya  perempuan suka yang keras-keras?” okelah kalau saat kita becanda gapapa, kita juga becanda begitu juga biasa aja.  Tetapi  jangan  dijadiin  bahas  diskusi  terus  itu  dijadiin  bahasan  gitu  loh”.  Selain  itu  Lisa  juga memaparkan  terkait  pemerkosaan  dalam  rumah  tangga  yang  menurutnya  laki-laki  tidak  bisa membedakan antara pemerkosaan dengan berhubungan badan.
Menurut  Menurut  Hannah  Pitkin  dalam  Arnesen  &  Peters  (2018:209)  representasi  artinya “bertindak sesuai kepentingan yang diwakili”. Dalam kasus ini 19 orang yang terpilih berperan dalam mewakili  kepentingan  perempuan.  Sementara  yang  dimaksud  dengan  “kepentingan  perempuan” menurut  Molyneux  (2004)  terdapat  tiga  konsep  yakni  kepentingan  perempuan (women  interest), kepentingan  gender  strategis (strategic  gender  interest) dan  kepentingan  gender  praktis (political gender interest). Berdasarkan konsep demikian, masing-masing perempuan yang terlibat dalam partai politik memiliki beragam kepentingan. Senada dengan itu, menurut Anne Philips (1995) kepentingan perempuan  juga  sangat  kontekstual,  artinya  berbeda-beda  dan  tidak  homogen.  Heterogenitas kepentingan perempuan juga diakui oleh Lisa, menurutnya 4 orang perempuan dari 11 anggota komisi VIII masing-masing mewakili kepentingan partainya dan meskipun dirinya perempuan namun apabila partainya menolak RUU PKS maka dirinya pun akan menolaknya.

## Tantangan Keterwakilan Perempuan
Dibalik tingginya capaian keterwakilan perempuan dari partai Nasdem justru terdapat masalah dalam rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa strategi yang  dilakukan  partai  Nasdem  dalam  merekerut  calon  perempuan  terbilang  berhasil  berikut  dengan komitmen partai dan wakil perempuan Nasdem di DPR RI sejauh ini cukup konsisten, namun fakta terkait  latar  belakang  wakil  perempuan  Nasdem  yang  didominasi  politik  kekerabatan  tidak  dapat dipungkiri  keberadaannya.  Bahkan  hal  itu  diakui  sebagai  bagian  dari  strategi  Partai  Nasdem  agar dapat berkompetisi dengan partai-partai yang sudah lama berdiri. Disamping itu sebagai partai baru, Nasdem  juga  menuntut  loyalitas  dari  anggotanya  sebagai  kriteria  utama  dalam  proses  kandidasi. Konsekuensinya,  meskipun  dalam  kebijakan  RUU  PKS  Nasdem  secara  terang-terangan memperjuangkan  kepentingan  perempuan  namun  hal  itu  belum  teruji  seandainya  kepentingan  partai Nasdem berbeda dengan kepentingan perempuan.
Disisi  lain,  budaya  survei  selain  membuka  peluang  kandidasi  perempuan,  juga  memberikan peluang terhadap politik kekerabatan terutama istri dan anak pejabat yang lebih dulu dikenal publik. Selain  itu  modal  capital  juga  tetap  menjadi  penting  dalam  pertimbangan  selector  khususnya  pada partai  Nasdem.  Meskipun  sebenarnya  politik  kekerabatan  bukanlah  permasalahan  apabila    prosedur rekruitmen  yang  dilakukan  sudah  sesuai.  Dalam  hal  ini  tingginya  politik  kekerabatan mengindikasikan  lemahnya  rekruitmen  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  dalam  proses penyeleksian  kandidat.  Jadi  alih-alih  partai  politik  sebagai  kendaraan  politik  bagi  perempuan  untuk memperjuangkan  kepentingannya  justru  sebaliknya  perempuan  terkesan  menjadi  komoditas  untuk mendongkrak  suara  partai  politik.  Senada  dengan  itu  berdasarkan  penelitian  Pusat  Kajian  Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI) menyebutkan sekitar 40% calon legislatif perempuan yang lolos ke senayan pada tahun 2019 memiliki latar belakang politik kekerabatan dengan elite politik, pejabat negara atau kepala daerah (bbc.com) .
Kondisi tersebut tidak sesuai dari harapan Phillips (1995) dimana perempuan sebagai “pesan” tidak  bisa  dipindahtangankan.  Faktanya  pesan  dari  keterwakilan  perempuan  sendiri  dapat  terdistorsi dengan politik kekerabatan, yakni pesan perempuan terpilih justru berupa kepentingan kelompok atau kerabat  politik  dan  bukan  kepentingan  perempuan.  Selain  itu  dampak  dari  rekrutmen  yang  buruk adalah  kualitas  representasi  yang  juga  buruk  atau  dengan  kata  lain  tidak  menyerupai  yang diwakilinya.
Oleh  karena  itu,  alih-alih  menunjukan  jaminan  proses  rekrutmen  partai  politik  terjahadap perjuangan  kepentingan  perempuan  justru  menegaskan  transisi  model  partai  massa  menuju catchall parties dimana  partai-partai  politik  mempertahankan  keuntungan  dirinya  (keuangan  dan  elektoral) dengan  mengorbankan  fungsi-fungsi  demokratis  seperti  sosialisasi,  mobilisasi  dan  representasi (Dalton  and  Wattenberg  2000). Catchall  parties juga  lebih  banyak  berorientasi  kepada  kontestasi elektoral dan mengabaikan perjuangan ideologi, keanggotaan hanyalah sebagai pemandu sorak yang teorganisir  (organized  cheerleaders)  untuk  elit  dan  keanggotaannya  terbuka  untuk  semua  bahkan didorong (Katz and Mair 1995, 2009).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa keterwakilan dan kepentingan perempuan bukan kriteria  utama  dalam  proses  seleksi  politik.  Adapun  budaya  survei  dalam  proses  rekrutmen  selain memberikan  peluang  terhadap  kandidasi  calon  perempuan  juga  menyuburkan  politik  kekerabatan karena  selain  memiliki  modal  capital,  mereka  juga  satu  langkah  lebih  maju  dibanding  perempuan lainnya dalam popularitas dan elektabilitas di masyarakat. Adapun isu perempuan yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem sejauh ini masih belum  teruji mengingat mayoritas calon perempuan didominasi latar  belakang  politik  kekerabatan,  selain  itu  kriteria  utama  adalah  loyalitas  terhadap  partai  politik bukan  kepentingan  perempuan  itu  sendiri.  Alih-alih  melihat  capaian  peningkatan  wakil  perempuan Partai  Nasdem  sebagai  prestasi,  penulis  justru  melihat  isu  perempuan  masih  menjadi  komoditas politik  ditengah-tengah  maraknya catchall  parties yang  lebih  beriorientasi  terhadap  kemenangan  di pemilihan  umum  dan  bukan  ideologi  partai.  Selain  itu,  menempatkan  keterwakilan  dan  kepentingan perempuan  sebagai  isu  untuk  menarik  suara  tanpa  menjadikannya  sebagai  kriteria  dalam  rekrutmen ternyata  merupakan  strategi  yang  cukup  berhasil.  Sayangnya  alih-alih  strategi  itu  untuk memperjuangkan  kepentingan  perempuan  secara  kualitas  justru  lebih  menyerupai  strategi  untuk peningkatan suara partai dalam pemilihan umum.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  proses pengumpulan data, serta terima kasih kepada para narasumber yang sedia meluangkan waktu sehingga penelitian dan tulisan ini dapat selesai dengan baik.

## BIBLIOGRAFI
Aldrich,  J.  1995.  “Why  Parties?:  The  Origin  and  Transformation  of  Political  Parties  in  America.”
Choice Reviews Online . doi: 10.5860/choice.33-1805.
Anggoro, Bayu. 2018. “Hanya NasDem Yang Tanpa Mahar.” Media Indonesia . Retrieved November 15, 2020 (https://mediaindonesia.com/read/detail/147846-hanya-nasdem-yang-tanpa-mahar).
Arnesen, Sveinung, and Yvette Peters. 2018. “The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal,  and  Responsiveness  Representation  Affect  the  Acceptability  of  Political  Decisions.” Comparative Political Studies . doi: 10.1177/0010414017720702.
Bachtiar,  Luthfi  Hasanal  Bolqiah,  and  Saefudin  Andrean.  2020.  “Menguatnya  Partai  Politik  Kartel Pada Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta 73–92.
Burell,  Barbara  C.  1993.  “Party  Decline,  Party  Transformation  and  Gender  Politics:  The  USA.”  in Gender and Party Politics , edited by J. Lovenduski and P. Noris. London: Sage.
Cheibub,  José  Antonio.  2006.  “Presidentialism,  Electoral  Identifiability,  and  Budget  Balances  in Democratic Systems.” American Political Science Review . Dahlerup, Drude. 2013. Women, Quotas and Politics .
Dalton,  Russell  J.,  and  Martin  P.  Wattenberg.  2000.  “Unthinkable  Democracy:  Political  Change  in Advanced Industrial Democracies.” in Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies .
Dewi,  Kurniawati  Hastuti.  2014.  “Profil,  Statuses,  and  Performance  of  Female  Political  Leaders : Impact Study of Direct Local Election.” Indonesian Feminist Journal 13(1).
Duverger, Maurice, and Maurice Duverger. 1972. “The Forms of Political Conflict.” in The Study of Politics .
Geddes, Barbara. 1966. Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America . University California Press.
Haris,  Syamsudin.  2014. Praktik  Parlementer  Demokrasi  Presidensial  Indonesia .  Yogyakarta:  CV Andi Offset.
Htun, Mala N., and Mark P. Jones. 2002. “Engendering the Right to Participate in Decision-Making: Electoral  Quotas  and  Women’s  Leadership  in  Latin  America.”  in Gender  and  the  Politics  of Rights and Democracy in Latin America .
Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2003. Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World .
Inter-Parliamentary Union. 2020. “Monthly Ranking of Women in National Parliaments.” Retrieved November 15, 2020 (https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020).
Katz, Richard S., and William Crotty. 2006. Handbook of Party Politics .
Katz,  Richard  S.,  and  Peter  Mair.  1995.  “Changing  Models  of  Party  Organization  and  Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party.” Party Politics . doi: 10.1177/1354068895001001001.
Katz, Richard S., and Peter Mair. 2009. “The Cartel Party Thesis: A Restatement.” Perspectives  on Politics . doi: 10.1017/S1537592709991782.
Kenworthy,  Lane,  and  Melissa  Malami.  1999.  “Gender  Inequality  in  Political  Representation:  A Worldwide Comparative Analysis.” Social Forces . doi: 10.1093/sf/78.1.235.
Krook,  Mona  Lena.  2005.  “Comparing  Methods  for  Studying  Women  in  Politics:  Statistical,  Case Study, and Qualitative-Comparative Techniques.” in Annual Meeting of the American Political Science Association Washington, DC, September, 2005 .
Lawless,  Jennifer  L.  2009.  “Sexism  and  Gender  Bias  in  Election  2008:  A  More  Complex  Path  for Women in Politics.” Politics and Gender . Lawless,  Jennifer  L.,  and  Richard  L.  Fox.  2005. It  Takes  a  Candidate:  Why  Women  Don’t  Run  for Office .
Lindberg, Staffan I. 2004. “Women’s Empowerment and Democratization: The Effects of Electoral Systems,  Participation,  and  Experience  in  Africa.” Studies  in  Comparative  International Development . doi: 10.1007/BF02686314.
Linz,  Juan  J.  1994.  “Presidential  or  Parliamentary  Democracy?  Does  It  Make  a  Difference?” The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America .
Maria, Ana, Liza Quintarti, and Gadi Djou. 2018. “Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serempak.” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang .
Matland, Richard E., and Donley T. Studlar. 1996. “The Contagion of Women Candidates in Single- Member  District  and  Proportional  Representation  Electoral  Systems:  Canada  and  Norway.” Journal of Politics . doi: 10.2307/2960439.
Molyneux,  Maxine.  2004.  “Common  Ground  or  Mutual  Exclusion.  Women’s  Movements  and International  Relations.” Gender, Work and Organization . doi: 10.1111/j.1468- 0432.2004.00256_1.x.
Mondak,  Jeffery  J.,  and  Mary  R.  Anderson.  2004.  “The  Knowledge  Gap:  A  Reexamination  of Gender-Based  Differences  in  Political  Knowledge.” Journal  of  Politics .  doi:  10.1111/j.1468- 2508.2004.00161.x.
Neuman, W. L. 2006. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach, Sixth Edition . Norris,  Pippa.  1997.  “Conclusions:  Comparing  Passages  to  Power.”  in Passasges  to  power. Legislative recruitment in advanced democracies.
Pak,  Kyoungsan.  1995.  “Partisanship,  Institutions,  and  Change  in  American  Trade  Politics.” The Journal of Politics . doi: 10.2307/2960405.
Phillips, Anne. 1995. The Politics of Presence . USA: Oxford University Press.
Rizki,  Dwi  Kurnia.  2017.  “Pola  Rekruitmen  Partai  Nasional  Demokrat  Pada  Pencalonan  Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang.” Jurnal Politik Muda 6(1):67–72. Sanbonmatsu, Kira. 2010. Where Women Run: Gender and Party in the American States . Scott, Ruth K., Paul K. Warr, and Giovanni Sartori. 1977. “Parties and Party Systems: A Framework for Analysis.” The Western Political Quarterly . doi: 10.2307/447948. Soetjipto, Ani W. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Soetjipto,  Ani  W.,  and  Shelly  Adelina.  2012. Partai  Politik  Dan  Stratego  Gender  Separuh  Hati . Jakarta: Parentesis.
Soetomo.  2004.  “Perspektif  Teoritis  Model  Rekruitmen  Perempuan  Bidang  Politik.” Mimbar XXIII(2):178–94.
Subono, Nur Iman. 2012. “Pengantar.” in Partai Politik dan Stratego Gender Separuh Hati , edited by A. W. Soetjipto and S. Adelina. Jakrta: Parentesis.
Supriyanto, D., and A. Mellaz. 2011. Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap  Penyederhanaan  Sistem  Kepartaian  Dan  Proporsionalitas  Hasil  Pemilu .  Jakarta: Perludem.
Tripp,  Aili  Mari,  and  Alice  Kang.  2008.  “The  Global  Impact  of  Quotas:  On  the  Fast  Track  to Increased  Female  Legislative  Representation.” Comparative  Political  Studies .  doi: 10.1177/0010414006297342.
Tuasuun,  Ghea  Clarisa.  2015.  “Kandidasi  Perempuan  Caleg  Di  Kota  Surabaya  Dalam  Pemilihan Legislatif 2014.” Jurnal Politik Muda .
Verba, Sidney, Nancy Burns, and Kay Lehman Schlozman. 2001. The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation . Cambridge: Cambridge University Press.