## PRAKIRAAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI BBM PADA USAHA PERIKANAN
(Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman)
Possibility Impact of Fuel Reduction to Fisheries Sector (Case Study : Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPSNZ)
* Subhechanis Saptanto dan Rizki Aprilian Wijaya Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
* email: anis_saptanto@yahoo.com Diterima 25 Januari 2014 - Disetujui 29 Nopember 2014

## ABSTRAK
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) merupakan salah satu pelabuhan perikanan samudera di Indonesia yang terletak di Muara Baru, Jakarta Utara. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis perkembangan kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut jumlah  kapal,    stratifikasi  GT,  lokasi  penangkapan  (WPP)  dan  fluktuasi  produksi  ikan  bulanan.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, statistik perikanan dan berbagai referensi yang mendukung kegiatan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan yang didaratkan di PPSNZ pada tahun 2013 ada sebanyak 113.024.086 kg dengan rata-rata produksi perbulan sebanyak 9.418.674 kg. Rata-rata kenaikan produksi ikan perbulan sebesar 6,10 %. Kapal dengan ukuran 51-100 GT merupakan jenis kapal yang paling banyak mendaratkan ikan di PPSNZ. Bila dilihat dari lokasi penangkapannya, paling banyak yang menangkap ikan di WPP 711 yakni di perairan Laut Natuna. Pengurangan subsidi BBM diperkirakan memberikan dampak negatif kepada pelaku usaha perikanan khususnya yang berangkat dan mendaratkan ikan di PPS Nizam Zachman yakni berkurangnya kesejahteraan nelayan karena nelayan tidak melaut, peningkatan harga ikan karena berkurangnya supply ikan dari nelayan dan meningkatnya illegal fishing karena kapal-kapal di atas 30 GT sedikit yang melaut.
Kata Kunci: PPS Nizam Zachman, WPP, produksi ikan

## ABSTRACT
Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPSNZ) is one of Indonesia’s ocean fishing port where located in Muara Baru, North Jakarta. This research was aimed to analyze the development of fishing vessels landed in PPSNZ according to the number of vessels, GT  stratification, fish ground (WPP) and fish production fluctuation monthly. Data used in this research were secondary data derived from annual reports, fisheries statistics and the various references that support the research activities. Data analysis was performed using descriptive statistical methods. The results showed that the total production of fish landed in PPSNZ in 2013 there were as many as 113,024,086 kg with average monthly production as much as 9,418,674 kg. The average increase in fish production of 6.10% per month. Vessels of 51-100 GT is a type of the most fishing vessels landed in PPSNZ. Viewed from the fishing ground, most fishing ground were in the WPP 711 in the Natuna Sea region. Reduction of fuel subsidies estimated negative impact to businesses in particular fisheries departing and landing fish in PPS Nizam Zachman such as reduced welfare of fishers because fishers can’t fishing, fish price increase due to the reduced supply of fish from fishers and increasing illegal fishing for over 30 GT vessels  less operation.

## Keywords: Nizam Zachman Ocean Fishing Port, Fishing Ground Area, fish production

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian rakyatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dimana di dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kegiatan penangkapan ikan. Sektor perikanan memberikan sumbangan PDB sekitar 6,75 % dari total PDB nasional pada triwulan III tahun 2014 (BPS, 2014). Kementerian Kelautan dan Perikanan mentargetkan sumbangan PDB sebesar 7% pada rencana pembangunan 2015-2019 (Suryowati, 2015). Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan.Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan dalam kegiatan penangkapan ikan adalah adanya pelabuhan perikanan. Infrastruktur yang semakin baik dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap laut. Pada tahun 2012 produksi perikanan tangkap laut sebesar 5,4 juta ton meningkat sebesar 5,56 % pada tahun 2013 sebesar 5,7 juta ton (KKP, 2014).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/Men/2006, Pelabuhan Perikanan laut merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan .
Pelabuhan Perikanan seringkali menjadi barometer majunya perikanan disuatu daerah atau wilayah karena kita dengan cepat melihat perkembangan unsur-unsur yang berperan dalam usaha perikanan seperti  ikan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, nelayan, pengusaha perikanan dan pasar ikan (Mahyuddin, 2013). Pelabuhan perikanan di Indonesia dapat dibagi menurut kelas dimana terdapat empat kelas pelabuhan perikanan yaitu : 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS); 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dari keempat pelabuhan perikanan tersebut, PPS merupakan pelabuhan perikanan paling besar dan memiliki kriteria teknis sebagai berikut: a) melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, zona ekonomi ekslusif Indonesia dan laut lepas; b) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang kurangnya 60 GT; c) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-
kurangnya minus 3 m; d) mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus; e) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; dan f) terdapat industri perikanan. Hingga tahun 2012 pemerintah telah membangun dan mengembangkan pelabuhan perikanan di Indonesia sebanyak 816 unit yang terdiri dari 6 unit Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 14 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 45 unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 749 unit Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan 2 unit pelabuhan perikanan swasta. Salah satu pelabuhan perikanan samudera adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) yang terletak di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Berdasarkan Sinaga (2013), Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) berlokasi di Muara Baru (Teluk Jakarta), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35/AL.003/PHB-82 PPSNZJ berlokasi pada koordinat: 106° - 48’ - 15”T dan 06° - 06’ - 18”S; 106° - 47’ - 54”T dan 06° - 06’ - 20”S; 106° - 48’ - 14”T dan 06° - 05’ - 32”S; dan 106° - 47’ - 44”T dan 06° - 05’ - 34”S. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) mulai di bangun pada tahun 1980 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 17 juli 1984 dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSNZJ). Sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 04/ MEN/2004 tentang perubahan nama, maka nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).
BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diperuntukkan bagi nelayan selalu menjadi isu yang menarik. Terlebih lagi BBM merupakan faktor terpenting bagi nelayan dalam meanngkap ikan karena sekitar 70 % pengeluaran nelayan digunakan untuk membeli BBM (Anonim 1a) , 2014). Sehingga tidak salah jika pemberian subsidi BBM bagi nelayan merupakan hal strategis karena sudah menjadi kebutuhan pokok nelayan sama halnya seperti pupuk bagi petani. Menurut Rosalina (2014) dinyatakan bahwa jumlah SPBN yang tersedia di seluruh Indonesia baru sekitar 300 unit, padahal kebutuhannya mencapai 600 unit.  Jumlah kuota solar bersubsidi yang disediakan hanya sekitar 1,6 juta kiloliter dari kebutuhan rata-rata per tahun 2,5 juta kiloliter per tahun. Pada saat ini terjadi pembatasan kuota BBM dimana Pertamina melakukan pengurangan penyaluran harian
premium bersubsidi sebesar 5 % di setiap SPBU. Misalkan jika SPBU menjual 20 ribu liter premium bersubsidi dengan adanya pembatasan itu maka di SPBU dilakukan pemotongan sebesar 1000 liter. Pemotongan itu akan dikompensasi dengan premium non subsidi. Pertamina melakukan pemotongan jatah 10 - 15 % jatah solar bersubsidi pada SPBU. Menurut data Pertamina kuota BBM pada tahun 2014 sebanyak 48 juta kiloliter (KL) dan perseroan mendapat jatah 47,04 juta KL. Jumlah tersebut terdiri atas premium bersubsidi 32 juta KL, solar bersubsidi 14,14 juta KL dan minyak tanah 900 ribu KL. Namun pada APBN-P, jatah BBM bersubdsidi dikurangi sebanyak 2 juta KL. Kuota BBM bersubsidi pun berkurang menjadi 45,35 juta KL yang terdiri atas premium 29,29 juta KL, solar 15,16 juta KL dan minyak tanah 900 ribu KL. Hal tersebut di atas diduga dapat berdampak negatif pada sektor perikanan karena input terbesar sebesar 70 % digunakan untuk BBM.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis perkembangan kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut jumlah kapal, stratifikasi GT, lokasi penangkapan (WPP), fluktuasi produksi ikan bulanan dan memperkirakan dampak dari adanya kebijakan pembatasan kuota BBM.

## METODOLOGI

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pelaku usaha perikanan di PPSNZ sedangkan data sekunder berasal dari laporan tahunan, statistik perikanan dan berbagai referensi yang mendukung kegiatan penelitian.

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan  Mei 2014 dengan mengambil lokasi di PPSNZ Muara Baru, Jakarta Utara.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer secara random sampling dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan alat bantu kuesioner sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur.

## Metode Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata jumlah kapal yang mendarat di PPSNZ menurut WPP, besarnya GT, jenis ikan, dan kebutuhan BBM.

## JUMLAH PRODUKSI DAN JENIS TANGKAPAN
Jumlah produksi ikan tahun 2013 dari kapal- kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ berjumlah 113.024.086 kg dengan rata-rata produksi perbulan sebanyak 9.418.674 kg. Rata-rata kenaikan produksi ikan perbulan sebesar 6,10 %.  Jenis ikan yang banyak ditangkap adalah jenis ikan cakalang (30 %), yellowfin tuna (15 %), bluefin tuna (13 %), cumi-cumi (10 %), layang (9 %) dan jenis ikan lain-lainnya (23 %). Produksi ikan di PPSNZ cukup  berfluktuasi  dimana  jumlah  produksi  ikan tertinggi terjadi di bulan Nopember dan Desember sedangkan jumlah produksi ikan terendah ada di bulan Februari dan Maret. Fluktuasi bulanan produksi ikan dari PPSNZ dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.
Gambar 1. Produksi Ikan yang Didaratkan di PPS Nizam Zachman Menurut Bulan, Tahun 2013 Picture 1. Number of Landing Fish Production on PPS Nizam Zachman Monthly, in 2013 Sumber :  PPSNZ, 2014 (diolah)/ Source: PPSNZ, 2014 (processed)

## LOKASI PENANGKAPAN IKAN
Wilayah  maritim  Indonesia  menurut Peraturan Menteri (Permen) No.  PER. 01/ MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP),  terdapat  11  WPP    yang  terdiri  atas: 1)  WPP  571  (Selat  Malaka  dan  Laut  Andaman); 2)  WPP  572  (perairan  Samudera  Hindia  sebelah Barat  Sumatera  dan  Selat  Sunda);  3)  WPP  573 (perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu,  dan  Laut  Timor  bagian  Barat);  4)  WPP 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut  China  Selatan);  5)  WPP  712  (perairan  Laut Jawa); 6) WPP 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone,  Laut  Flores,  dan  Laut  Bali);  7)  WPP  714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda); 8) WPP 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau); 9)  WPP  716  (perairan  Laut  Sulawesi  dan sebelah  Utara  Pulau  Halmahera);  10)  WPP  717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik);  dan  11)  WPP  718  (perairan  Laut  Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur). Kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ pada umumnya menangkap ikan di 9 lokasi WPP yaitu di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711,
WPP 712, WPP 713, WPP 714, WPP 715 dan WPP 718.
Rata-rata jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Nizam Zachman ada sebanyak 303 kapal dan rata-rata persentase kenaikan jumlah kapal per bulan sebesar 3,20 %. Pada tahun 2013, jumlah kapal yang menangkap ikan  di  WPP  711  adalah  yang  paling  banyak jumlahnya yakni mencapai 1.059 unit (29,91 %), diikuti oleh WPP 573 sebanyak 912 unit (25,76 %), WPP 572 sebanyak 783 unit (22,11 %) dan WPP 712 ada sebanyak 730 unit (20,62 %) sedangkan kapal  yang  menangkap  ikan  di  WPP  lainnya berjumlah kurang dari 1%. Jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut WPP dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.
Berdasarkan ukuran kapal, kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ pada tahun 2013 didominasi oleh ukuran kapal  51 - 100 GT sebanyak 1.277 unit (35 %), 21 - 30 GT sebanyak 1.037 unit (29 %) dan 101 - 200 GT berjumlah 963 unit (27 %) dan sisanya sebanyak 10% adalah ukuran armada lainnya. Fluktuasi jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut ukuran kapal dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.
Gambar 2. Jumlah Kapal yang Mendaratkan Ikan di PPSNZ Menurut WPP Tahun 2013 Picture 2. Number of Fish Landing Boats on PPSNZ by Fisheries Management Area in 2013 Sumber : PPSNZ, 2014 (diolah)/ Source : PPSNZ, 2014 (processed)
Gambar 3. Jumlah Kapal yang Mendaratkan Ikan di PPSNZ Menurut Ukuran Kapal Tahun 2013 Picture 3. Number of Fish Landing Boats by Vessel Size in 2013 Sumber : PPSNZ, 2014 (diolah)/ Source : PPSNZ, 2014 (processed)
Alat tangkap yang digunakan oleh armada penangkapan yang mendaratkan ikan di PPSNZ selama tahun 2013 cukup bervariasi yaitu terdiri atas bouke ami, bubu, gillnet, jaring cincin, longline, pukat cincin, pancing rawai, kapal pengangkut dan purse seine. Purse seine, longline dan bouke ami adalah jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan yang mendaratkan kapalnya di PPSNZ. Persentase jumlah alat tangkap pada kapal-kapal yang mendarat di PPSNZ dapat dilihat pada Gambar 4.

## ANALISIS USAHA KAPAL
Pada tahun 2013 penerimaan kotor sesuai dengan ukuran armada kapal, dimana penerimaan kotor terkecil terdapat pada jenis armada 10 - 20 GT dan penerimaan terbesar pada ukuran 201 - 300 GT. Demikian halnya dengan pengeluaran total ketika melaut. Pada Tabel 1 ditampilkan perbandingan penerimaan dan pengeluaran pada armada.

## Gambar 4. Jumlah Alat Tangkap Kapal Penangkap Ikan di PPSNZ Tahun 2013
Picture 4. Number of Fishing Gear on PPSNZ in 2013 Sumber: PPSNZ, 2014 (diolah) Source : PPSNZ, 2014 ( processed ) Keterangan ( notes ) : ANG = Pengangkut ( carrier vessel ); BA = Bouke Ami ( stick held dip net ); GN = Gillnet; JC = Jaring Cincin ;
LL = Longline; PC = Pukat Cincin ( purse seine alike ); PR = Pancing Rawai ( long line ); PS = Purse Seine
Kebutuhan operasional yang dikeluarkan oleh nelayan di antaranya adalah pembelian solar. oli. es. air tawar. umpan. bahan makanan. upah nahkoda. upah abk dan biaya tambat labuh. Kebutuhan operasional dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan jenis alat tangkapnya kebutuhan operasional yang dibutuhkan oleh nelayan di sekitar PPSNZ menurut Isamuddin (2014) sebagai berikut  Tabel 3.
PPSNZ memiliki aturan terkait penyaluran BBM yaitu kapal yang hendak mengisi BBM di PPSNZ harus memiliki surat ijin penangkapan dari PPSNZ dengan kuota sebesar 25 kilo liter (ton)/ bulan. Jika kapal tersebut berlayar selama 3 bulan maka kapal tersebut tetap memiliki kuota 25 Kilo liter/bulan bukan mendapatkan sebanyak 25 kliter dikali dengan 3 bulan di muka (pernah diterapkan di tahun 2011). hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM dengan harga subsidi. Jika melebihi kuota maka sisa BBM dikenakan dengan harga ekonomi yaitu Rp 11.300.-.
Tabel 1. Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran pada Armada. Table 1. Comparison Between Revenue and Cost of Vessel.
No Jenis Armada/ Type of Vessel Penerimaan Kotor/ Revenue Pengeluaran Total/ Total Expenditure RC Ratio 1 10-20 GT 129,140,000 80,191,000 1,61 2 20-30 GT 343,319,945 231,050,000 1,49 3 31-50 GT 511,993,130 484,560,000 1,06 4 51-100 GT 1,069,730,153 964,950,000 1,11 5 101 - 200 GT 1,864,298,386 1,012,950,000 1,84
Sumber : PPSNZ. 2014 (diolah)/ Source: PPSNZ. 2014 (processed)
Tabel 2. Biaya Operasional Kapal yang Mendarat di PPSNZ. Table 2. Operational Cost of Vessel on PPSNZ.
Biaya Operasional/ Operational Cost 11-20 GT 21-30 GT 31-50 GT 51-100 GT 101-200 GT Jumlah Solar/ Number of Fuel (Liter/ litre ) 10,000 25,000 45,000 75,000 75,000 Nilai Solar/ Fuel Value 55,451,000 137,500,000 363,500,000 702,500,000 702,500,000 Oli/ Lubricants 1,500,000 9,750,000 6,600,000 9,750,000 9,750,000 Es/ Ice 0 3,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 Air Tawar/ Freshwater 640,000 800,000 960,000 3,200,000 3,200,000 Umpan/ Bait 4,000,000 40,000,000 40,000,000 80,000,000 80,000,000 Ransum/ Food and drink 7,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 Upah Nahkoda/ Captain wage 1,500,000 4,000,000 7,000,000 15,000,000 15,000,000 Upah ABK/ Other Crew wage 5,600,000 15,000,000 34,000,000 90,000,000 112,000,000 Biaya Tambat/ Labuh/ Anchoring cost 1,500,000 3,500,000 5,000,000 12,000,000 20,000,000 Jumlah Total/ Total Value 80,191,000 231,050,000 484,560,000 964,950,000 1,012,950,000 Sumber : PPSNZ. 2014 (diolah)/ Source : PPSNZ. 2014 (processed)
Tabel 3. Komponen Biaya Operasional Penangkapan Ikan Per Trip Per Alat Tangkap.

## Table 3. Operational Cost of Vessel For Fishing Gear/Trip
Komponen/ Component Purse Seine Longline Bouke Ami Es/ Ice - - - Garam/ Salt - - - Ransum/ Food and Drink 70,000,000 120,000,000 60,000,000 Umpan/ Bait - 270,000,000 - Air Tawar/ Freshwater 4,800,000 9,600,000 2,400,000 Solar/ Fuel 247,500,000 607,500,000 202,500,000 Oli/ Lubricants 7,600,000 7,600,000 7,600,000 Upah ABK/ Crew Wage 68,250,000 83,700,000 14,560,000 Administrasi dan lain-lain/ Administration and others 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Tambat Labuh/ Anchoring 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Jumlah/ Total value 406,150,000 1,106,400,000 295,060,000 Sumber : Issamuddin (2014)/ Source : Issamuddin (2014)
Kebutuhan nelayan akan BBM bersubsidi di PPSNZ didukung oleh empat SPBB dengan kapasitas  sebagai berikut (Anonim 1b) , 2013) : 1). SPBB PT. Amanah Putera Harun. Kapasitas 1.300 KL dengan rata-rata alokasi dari Pertamina 3.500 KL/bulan; 2) SPBB PT. Nugraha Adams Kapasitas 600 KL dengan rata-rata alokasi dari Pertamina 1.500 KL/bulan; 3) SPBB PT. Segara Lanjutan Dibya Kapasitas 450 KL dengan rata-rata alokasi
dari Pertamina 1.500 KL/bulan; dan 4) SPBB PT. Bumiyaso Panduta Arta Kapasitas 450 KL dengan rata-rata alokasi dari Pertamina 1.000 KL/ bulan. Dengan jumlah kapal yang mengisi solar rata-rata 227 sampai dengan 379 kapal/bulan maka kebutuhan rata-rata BBM / bulan adalah sebesar 7.341.549 Liter atau sekitar 7.341.5 KL. Jika terjadi kebijakan pembatasan solar sebesar 10 - 15 % maka akan terjadi pengurangan BBM
sebanyak 734.2 – 1.101.2 KL per bulan. Hal ini dapat berdampak pada aktivitas nelayan dalam menangkap ikan di laut.
Menurut Dewi (2004) pola konsumsi bahan bakar minyak di suatu wilayah pelabuhan banyak dipengaruhi oleh jumlah dan jenis kapal ikan yang secara aktif beroperasi di pelabuhan dimana semakin semakin banyak jumlah kapal ikan yang beroperasi maka jumlah BBM yang dibutuhkan akan bertambah. Jumlah kapal yang beroperasi sangat tergantung dari musim penangkapan dan jenis kapal berpengaruh terhadap karakteristik kapal ikan, seperti waktu trip dan daerah operasi. Subsidi BBM bila dikaitkan dengan teori tentang subsidi, Todaro dan Smith (2009) menyatakan bahwa subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sedangkan menurut Spencer et. al dalam Handoko dan Patriadi (2005), subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.
Prakiraan dampak yang terjadi jika pasokan BBM subsidi terganggu adalah :
1.  Berkurangnya kesejahteraan nelayan
Kesejahteraan nelayan dapat berkurang karena berdasarkan pengamatan di lapang. banyak nelayan yang memilih strategi adaptasi untuk tidak melaut jika dilakukan pembatasan terhadap BBM. Mengurangi jumlah BBM sedikit kemungkinannya untuk dilakukan karena  akan berdampak langsung pada jarak melaut. Hal ini dapat terjadi jika hasil tangkapan kurang sehingga nelayan cenderung mencari ikan dengan jarak lebih jauh lagi dan menambah hari sehingga membutuhkan BBM lebih banyak lagi (Kinseng, 2007).
2.  Terjadi peningkatan harga ikan karena berkurangnya supply ikan dari nelayan
Peningkatan harga ikan ini dipicu oleh berkurangnya ikan di pasaran karena hanya sedikit nelayan melakukan aktivitas penangkapan sebagai akibat pembatasan BBM bersubsidi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Taslimahudin (2014) dimana bila ada kendala dengan supply BBM maka
nelayan lebih banyak tidak melaut selain itu dapat dsebabkan juga adanya cuaca yang buruk.
3.  Terjadi peningkatan kegiatan illegal fishing .
Peningkatan  illegal  fishing  terjadi  karena kapal-kapal di atas 30 GT sedikit yang melaut sehingga bila pengawasan sumberdaya kurang ketat dapat menyebabkan peningkatan pencurian ikan di perairan Indonesia.

## PENUTUP
Pembatasan kuota BBM bersubsidi terutama solar dapat berdampak negatif kepada sektor kelautan dan perikanan karena BBM merupakan input produksi yang paling penting. Pemotongan jatah solar sebanyak 10 - 15 % pada SPBU bertujuan untuk mengurangi beban negara namun dilain pihak juga dapat merugikan mereka yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan di laut. Pembatasan kuota BBM tersebut dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan nelayan karena semakin banyak nelayan yang tidak melaut. peningkatan harga ikan karena semakin berkurangnya pasokan ikan dari nelayan dan  makin  meningkatnya  illegal  fishing.    BBM merupakan kebutuhan paling penting bagi nelayan dalam menangkap ikan di laut. sehingga bila terjadi kenaikan harga dan atau pembatasan kuota BBM bersubsidi dampak berdampak pada kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu meski kenaikan BBM dan atau pembatasan kuota BBM bersubsidi itu bertujuan  mengurangi  beban  defisit  APBN  dan peningkatan infrastruktur namun hendaknya juga perlu ada kebijakan pemerintah yang lebih khusus memudahkan bagi nelayan dalam mendapatkan BBM. Sehingga meski BBM itu dinaikkan harganya atau dibatasi kuotanya. nelayan tetap dapat mendapatkan BBM yang dapat digunakan untuk menangkapa  ikan di laut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim 1a) . 2014. KKP akan Perjuangkan Solar Subsidi  untuk  Nelayan . http://kaltim. tribunnews.com/2014/08/14/kkp-akan-per- juangkan-solar-subsidi-untuk-nelayan
Anonim 1b) . 2013. Pentingnya BBM Bersubsidi Untuk Nelayan. http://www.ppsnzj.info/?p=118
BPS. 2014. Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia
Triwulan  III-2014 . Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No 83/11/Th.XVI, 5
Noember 2014. http://www.bps.go.id/brs_
file/pdb_05nov14.pdf
Dewi, D.F.R. 2004. Pola Konsumsi Dan Distribusi Bahan  Bakar  Kapal  Ikan  di  Pelabuhan Ratu . Skripsi. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. http://repository.ipb. ac.id/bitstream/handle/123456789/16114/
C04dfd.pdf?sequence=2
Handoko, R dan P. Patriadi. 2005. Evaluasi
Kebijakan Subsidi Non BBM . Kajian Ekonomi dan Keuangan.  Vol 9 No. 4. Jakarta
Issamuddin. 2014. Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta . Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.  http://repository.ipb. ac.id/bitstream/handle/123456789/69300/ C14isa.pdf?sequence=1 KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2014. Statistik Perikanan Tangkap Di Laut Menurut Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara
Republik  Indonesia  (WPPNRI).  2005-2013 .
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 484 hal.
Kinseng, R. A. 2007. Konflik – konflik Sumberdaya
Alam  di  Kalangan  Nelayan  di  Indonesia .
Soladity. Vol 1(1): 87 – 104.
Mahyuddin. B. 2013. Pengembangan  Pelabuhan Perikanan di Indonesia . http://fkpelabu- hanperikanan.blogspot.com/2013/04/ pengembangan-pelabuhan-perikanan-di. html
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/ Men/ 2006 tentang Pelabuhan Perikanan Peraturan Menteri (Permen) No. PER. 01/
MEN/2009  tentang  Wilayah  Pengelolaan Perikanan (WPP) Rosalina. 2014. Nelayan Butuh Solar Bersubsidi  27  Juta  Kiloliter .  http:// brasil2014.tempo.co/konten-erita/analisa_ bisnis/2013/04/23/475290/Nelayan-Bu- tuh-Solar-Bersubsidi-27-Juta-Kiloliter
Sinaga. G.V. A. Rosyid dan B.A. Wibowo. 2013. Journal  of  Fisheries  Resources  Utilization Management  and  Technology  Volume  2. Nomor 1. Tahun 2013 . Hlm 43-55
Suryowati, E. 2014. Susi Targetkan Sektor Perikanan  Sumbang  7  Persen  dari PDB . http://bisniskeuangan.kompas. c o m / r e a d / 2 0 1 5 / 0 1 / 2 1 / 1 7 0 9 5 8 0 2 6 / S u s i . Ta r g e t k a n . S e k t o r. P e r i k a n a n . Sumbang.7.Persen.dari.PDB
Taslimahudin. 2014. Kelangkaan BBM Berdampak Pada Ketersediaan Pasokan Ikan .  http:// mediacenter.batamkota.go.id/kelang- kaan-bbm-berdampak-pada-keterse- diaan-pasokan-ikan/
Todaro, M.P& S. C. Smith, 2009. Economic Development (ed. 10th) . Addison Wesley