∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽

## HAKEKAT ILMU HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU
Ida R. Hasan
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 ida_holyone@yahoo.com
Naskah diterima: 20 Juni; direvisi: 12 Agustus; disetujui: 19 September

## ABSTRAK
Salah  satu  ciri  khas  ilmu  hukum  sebagai  suatu  ilmu  yang  “ sui  generis” adalah  luas cakupan  bidang  kajiannya  yang  terdiri  dari  tiga  lapisan,  ialah:  Pertama,  lapisan dogmatika  hukum;  Kedua, lapisan  teori hukum;  Ketiga  lapisan  filsafat  hukum.  Dari segi  keilmuan,  rasionalitas  dogmatika  hukum  dijelaskan  oleh  teori  hukum  dan rasionalitas teori hukum dijelaskan oleh filsafat hukum, sehingga kedudukan filsafat hukum  sebagai  pemberi  penjelasan  ganda  yang  sangat  mendalam  terhadap rasionalitas  dogmatika  hukum.  Dalam  penulisan  artikel  ini,  penulis  menggunakan penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum sebagai dasar kajian  untuk  menjelaskan  permasalahan.  Hasil  penelitian  ini  menegaskan  bahwa filsafat  hukum  mengkaji  tentang  nilai,  kepatutan,  keseimbangan  dan lain-lain. Teori hukum  megkaji  ajaran  hukum,  asas-asas  hukum,  konsep,  adagium  hukum  dan lainnya. Sedangkan dogmatika hukum mengkaji tentang norma yang terdapat dalam aturan tertulis atau tidak tertulis yang ada dalam suatu sistem hukum.
Kata kunci: Ilmu Hukum, Filsafat Ilmu, Dogmatika Hukum.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽

## SUBSTANCE OF LEGAL SCIENCE REVIEWED FROM PHILOSOPHY OF SCIENCE
Ida R. Hasan
Faculty of Law, University Singaperbangsa Karawang, Indonesia H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 ida_holyone@yahoo.com

## ABSTRACT
One  of  the  characteristic  of  law  as  a  sui  generis  is  has  a  wide  scope  of  the  field of study which consist three phase; legal dogmatics, legal theory, and legal philosophy. The rationality of legal dogmatics is explained by legal theory and the rationality of legal theory is explained by legal philosophy, so that the position of legal philosophy has two explanation of the rationality of legal dogmatics.  This study uses normative legal  research,  using  legal  materials  as  a  basis  for  studies  to  explain  the  problem. The  results  of  this  study  confirm  that  the  philosophy  of  law  examines  values, propierty,  and  balance.  Legal  theory  examines  that  the  teaching  of  law,  the principles,  concepts,  and  legal  adage.  And  legal  dogmatics  studies  the  norms contained in written and unwritten rules that exist.
Keyword: Legal Studies, Philosophy of Science, Dogmatics of Law.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽

## A. Latar belakang
Perdebatan  tentang  ilmu  hukum  dewasa  ini  sudah  bukan  saatnya  untuk dibicarakan,  terutama  berkaitan  dengan  ilmu  hukum  sebagai  suatu  ilmu  atau  bukan suatu  ilmu.  Diterimanya  ilmu  hukum  sebagai  sebuah  ilmu  dilakukan  dengan menghormati  karakternya  sebagai  sebuah  ilmu  dengan  memberikan  penghormatan kepada karakternya yang merupakan kepribadian ilmu hukum. 1 Lahirnya ilmu hukum berkaitan  dengan  tradisi  peradaban  dunia  barat  yang  bersumber  pada  peradaban Yunani yang memandang hukum sebagai pusat dari kehidupan mereka. 2 Dunia barat menempatkan hukum sebagai faktor utama. Hal ini tidak sinergis dengan  kehidupan peradaban  dunia  timur,  seperti:  India,  Tiongkok,  Jepang  dan  Afrika  yang  tidak memandang hukum sebagai faktor utama dalam kehidupan tersebut.
Meuwissen memberi pendapat bahwa ilmu hukum secara dogmatik mempunyai karakter  khusus  sebagai  sebuah  illmu  “sui  generis” yang  pada  dasarnya  tidak  dapat disamakan  atau  dibandingkan  dengan  bentuk  ilmu  lainnya. 3 Berakhirnya  perdebatan mengenai  ilmu  hukum  sebagai  sebuah  ilmu  pengetahuan  atau  bukan,  telah  berakhir dengan  terpenuhinya  kriteria  illmu  hukum  sebagai  suatu  ilmu  dengan  dapat dibuktikannya  ilmu  hukum  memenuhi  unsur-unsur  suatu  pengetahuan  ilmiah  yang merupakan syarat sebagai cabang ilmu yang dapat dikaji keilmiahannya, sebagaimana pengetahuan ilmiah lainnya yang bersifat objektif, mempunyai metode, sistematis dan universal. 4
Penggunaan istilah ilmu atau science dapat memiliki dua arti, pertama sebagai sebuah  produk,  dan  kedua  sebagai  suatu  proses.  Dalam  istilah  ilmu  sebagai  sebuah produk,  ilmu  merupakan  pengetahuan  dalam  suatu  bidang  tertentu  dan  telah dilakukan  kajian  kebenarannya  yang  tersusun  dalam  suatu  sistem.  Ilmu  dalam  arti proses,  frasa  ilmu  menjelaskan  kegiatan  akal  budi  dari  manusia  agar  dapat memperoleh  pengetahuan  pada  kajian  bidang  tertentu  dengan  cara  sistematis  lewat seperangkat  pengertian  yang  khusus  dibuat  untuk  mengamati  bidang  kajian  tersebut secara relevan yang menghasilkan putusan-putusan dan keberlakunnya secara umum dapat  dikaji  menurut  kriteria  yang  sama  dan  telah  disepakati  ataupun  merupakan kelaziman yang dilaksanakan dalam komunitas keahlian di bidang yang sama. 5
Berdasar  objeknya,  dapat  dibedakan  antara  ilmu  hukum  normatif  dan  ilmu hukum  empiris.  Dalam  perkembangannya  pula,  sebagai  sebuah  ilmu,  ilmu  hukum selalu  diperdebatkan  keabsahannya  oleh  para  ilmuwan  di  bidang  sosial  maupun ilmuwan  di  bidang  hukum  sendiri.  Melihat  segi  kajian  penelitiannya,  ilmu  hukum
1 Philipus  M.  Hadjon,  “Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif)”, Jurnal  Yuridika Universitas Airlangga, Surabaya, Volume 8, Nomor 1, 1994, hlm. 1.
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.
3 Yus  Sudarso, et.  al., Ilmu  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu  (Dalam  Bunga  Rampai  Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum), Penyunting Trianto dan Titik Triwulan Tutik, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 55.
4 Imam  Mahdi,  “Ilmu  Hukum  dan  Perkembanganya,  Kajian  Khusus  Hukum  Normatif”, Nuansa  Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan , Volume 9, Nomor 2, 2016, hlm. 108-110.
5 Titik Triwulan  Tutik, Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum , Jurnal Hukum dan Pembangunan , Volume 43, Nomor 2, 2013, hlm. 225.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
melakukan  analisis  bukan  untuk  membuat  verifikasi  ataupun  menguji  hipotesis seperti yang dilakukan oleh bidang ilmu alamiah ataupun bidang ilmu soaial.
Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  ilmu  hukum  mempunyai  kekhasan dalam  karakternya,  ialah  sifatnya  yang  normatif,  praktis  dan  deskriptif.  Sehingga denga  karakter  tersebut.  Ilmu  hukum  menyebabkan  sebagian  kalangan  yang  tidak memahami karakter ilmu hukum mulai ragu akan hakekat keilmuan dari ilmu hukum. Keraguan  itu  dapat  disebabkan  karena  bidang  kajian  ilmu  hukum  dominan  bersifat normatif daripada empiris. 6

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimana konsep ilmu hukum berdasarkan lapisannya ditinjau berdasarkan filsafat ilmu?

## C. Tujuan Penulisan
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  Untuk  mendeskripsikan  konsep  ilmu  hukum berdasarkan lapisannya ditinjau berdasarkan filsafat ilmu.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  data  sekunder dipergunakan  sebagai  sumber  data  penelitian.  Data  sekunder  yang  dipergunakan terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sedangkan  untuk bahan  hukum  sekunder  merupakan  pendapat  ahli  maupun  pendapat  hukum  yang diperoleh  dari  buku,  jurnal,  hasil  kajian  dan  internet.  Setelah  bahan  penelitian terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menganalisis data yang  ada  kemudian  dituangkan  dalam  kalimat. 7 Hasil  analisis  penelitian  bersifat deskriptif, dapat dijadikan gambaran permasalahan yang diteliti. 8 Terakhir adalah kesimpulan  yang  diambil  dengan  kerangka  berpikir  yang  mendasar  dari  sesuatu yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara  khusus.  Menurut Sunaryati  Harotono,  penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  sehari-hari  sarjana hukum.  Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  hanya  mampu  dilakukan  oleh sarjana hukum sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. 9 Selanjutnya disebutkan pula bahwa metode penelitian normatif dapat digunakan pula bersama-sama dengan metode penelitian sosial. 10

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Teori kebenaran untuk berbagai jenis ilmu pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga (3) teori besar, yakni:
6 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
8 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1,  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3,  Nomor  3, 2014.
9 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20, (Bandung:  PT.  Alumni, 2006), hlm. 139.
10 Ibid., hlm. 141.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
1.  Teori  Kebenaran  “Koherensi”  dari  Plato  427-347  SM,  Aristoteles  384-322 SM;
2.  Teori Kebenaran “Korespondensi” dari Bertrand Russel 1872-1970; dan
3.  Teori  Kebenaran  “Pragmatik”  atau  konsensus  dari  Charles  S  Piere  1839- 1914. 11
Teori Kebenaran “Koherensi” pada intinya mengatakan bahwa suatu proposisi dianggap  benar  bila  adanya  konsistensi  logika  dengan  pernyataan  dan  kesimpulan sebelumnya.  Kebenaran  jenis  ini  berlaku  pada  ilmu  yang  tergolong  Ilmu  Formal seperti  Matematika  dan  Logika.  Kebenarannya  tidak  memerlukan  pembuktian  atau vertifikasi  empiris,  melainkan  hanya  perlu  pembuktian  rasional  dan  konsistensi rasional. 12
Teori  Kebenaran  “Korespondensi”  menekankan  bahwa  proposisi  atau pernyataan  dianggap  benar  bila  sesuai  dengan  kenyataan  empiris.  Kebenarannya  itu dapat  diverikasi  atau  dibuktikan  secara  langsung.  Teori  kebenaran  ini  berlaku  bagi ilmu empiris yang terdiri dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu tentang manusia (Ilmu Sosial, Ilmu Sejarah dan Ilmu Bahasa). Ilmu pengetahuan alam ( naturwissenschaften ) menggunakan metode analitis yang bersifat eksak atau metode penjelasan  ( erklaren ) untuk  menemukan  hubungan  kausalitas  deterministik  dari  gejala  yang  ditelaah  yang tidak  tunduk  pada  kemauan  manusia.  Sementara  pada  ilmu-ilmu  manusia  ( kultur wissenschaften ) gejala yang ditelaah tidak berupa hubungan kausalitas–deterministik tetapi  gejala  yang  berupa  motivasi,  idialisme,  hak,  kasih  sayang,  keprihatinan,  dan menggunakan metode pemahaman ( verstehen ). 13
Teori  kebenaran  ketiga  adalah  Teori  Kebenaran  “Pragmatik”.  Teori  ini menekankan  bahwa  nilai  akhir  dari  suatu  pernyataan  atau  ide  harus  adanya kesepakatan  tentang  kegunaan  atau  manfaatnya  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah praktis. 14 Oleh karena penilaian akhir tentang kebenaran diambil berdasarkan kesepakatan  maka  teori  ini  juga  sering  disebut  teori  kebenaran  konsensus.  Teori kenbenaran ini berlaku bagi ilmu hukum. 15
Beberapa  istilah  dalam  ilmu  hukum  diantaranya  “rechtswetenschap”  atau “rechtstheorie”  dalam  Bahasa  Belanda,  “jurisprudence”  atau  “legal  science”  dalam Bahasa  Inggris,  dan istilah  “jurisprudent”  dalam  Bahasa  Jerman.  Dalam  peristilahan ilmu hukum, Indonesia mensejajarjan dirinya dengan beberapa Bahasa asing tersebut. Contohnya istilah “rechwetenschap” oleh Gijssels dan van Hoecke diartikan kedalam Bahasa  Inggris  sebagai  “jurisprudence”.  Secara  harfiah  “rechtwetenschap”  diartikan sebagai “ science of law .” Penggunaan Istilah tersebut dihindari karena kata “ science” dapat  saja  diidentikkan  dengan  kajian  yang  bersifat  empiris.  Namun  sesungguhnya, hukum merupakan kajian yang lebih bersifat normatif. 16
11 I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Denpasar: Udayana Press, 2018), hlm. 12.
12 Ibid.
13 B. Arief Sidharta, Apakah Filsafat Dan Filsafat Ilmu Itu? , (Bandung: Pustaka Sutra,  2008, hlm. 108- 109.
14 I Made Pasek Diantha , o.p cit.
15 Ibid.
16 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
Karakter  dan  kekhasan  ilmu  hukum  yang  dominan  bersifat  normatif  itu, membuat perbedaan ilmu hukum  dengan ilmu sosial lainnya pada ranah ilmu sosial. Sifatnya yang sui generis , yaitu tidak dapat diukur, dinilai serta dibandingkan dengan kajian ilmu lain yang manapun karena sifatnya yang normatif. 17 Dalam hubungannya, karakter sui  generis dalam  ilmu  hukum  dan  sifat  normatif  kajiannya,  tidak  saja memandang  dan  menempatkan  hukum  pada  sebuah  gejala  soisial  yang  dapat dipandang  dari  luar  saja,  tetapi  juga  dapat  masuk  kedalam  bagian  fundamental  dari hukum  sendiri,  yaitu  sisi  intrinsik  dari  hukum.  Konsekuensi  dari  keadaan  tersebut adalah  bahwa  ilmu  hukum  memiliki  karakter  ilmu  yang  memiliki  sifat  prekriptif, yaitu  membahas  dan  menganalisa  tujuan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  nilai-nilai keadilan, validitas hukum, dan norma-norma hukum norma hukum. 18 Adapun kajian hukum yang merupakan kategori ilmu hukum empiris menurut Van Apeldoorn yaitu sejarah hukum, sosiologi hukum perbandingan hukum dan psikologi hukum. 19
Beberapa tahap  studi  ilmu  hukum empiris  sampai  saat ini meliputi realisme , berfokus  pada  perilaku, sociological  jurisprudence yaitu  fokus  kajian  pada  masalah kesenjangan  antara  hukum  dalam  tindakan  dan  hukum  dalam  aturan  tertulis  ( law  in action  and  law  in  the  books ) , serta Sosiolegal yaitu  melihat  hubungan  timbal  balik pengaruh hukum terhadap masyarakat serta sebaliknya. Meuwissen menggambarkan perbedaan  antara  ilmu  hukum  empiris  dan  ilmu  hukum  normatif  dalam  sifat  ilmu hukum  empiris,  antara  lain:  “secara  tegas  membedakan  fakta  dan  norma,  gejala hukum  harus  murni  empiris,  yaitu  fakta  sosial,  metode  yang  digunakan  adalah metode  ilmu  empiris  dan  ilmu  yang  bebas  nilai”. 20 Bruggink  secara  khusus menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut: 21
“Pandangan Positivistik Ilmu hukum empirik Pandangan normatif Ilmu hukum normatif Dasar Hubungan Subyek - Obyek Subyek – Subyek Sikap ilmuwan Penonton (toeschouwer) Partisipan (doelnemer) Perspektif Ekstern Intern Teori kebenaran Korespondensi Pragmatik Proposisi Hanya informatif atau empiris Normatif dan evaluasi Metode Hanya metode yang bisa diamati pancaindra Juga metode lain Moral Non kognitif Kognitif Hubungan antar moral dan hukum Pemisahan tegas Tidak ada pemisahan Ilmu Hanya  sosiologi  hukum  empiris  dan  teori  hukum empiris Ilmu hukum dalam arti luas”
Tabel 1. Perbedaan Sifat Keilmuan Bidang Ilmu Hukum, J.J.H. Bruggink, 1996.
17 Meuwissen, Tentang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat  Hukum , Terjemahan Bernard Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 55.
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 23.
19 L.J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hlm. 412.
20 Meuwissen, o.p cit .
21 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , Terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 127.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
Melalui  ilmu  hukum  empiris,  ilmuwan  melakukan  pengamatan  gejala-gejala objeknya  yang  dapat  ditangkap  oleh  panca  indra.  Sedangkan  dalam  ilmu  hukum normatif, secara aktif ahli hukum menganalisis norma, oleh karena itu peranan subjek sangat  menonjol.  Dilihat  dari  segi  kebenaran  ilmiah,  kebenaran  hukum  empiris merupakan  kebenaran  korespondensi,  artinya  bahwa  sesuatu  itu  benar  karena didukung  oleh  fakta.  Dalam  ilmu  hukum  normatif,  melalui  kebenaran  pragmatis dasarnya  adalah  konsensus  sejawat  sekeahlian.  Di  Belanda,  pembahasan  yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai heersendeleer (ajaran yang berpengaruh).

## F. Hasil Pembahasan
Secara umum, Keseluruhan ilmu dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yakni Ilmu Formal, Ilmu Empiris, dan Ilmu Praktis. Contoh Ilmu Formal adalah antara lain; Logika,  Matematika.  Sementara  Ilmu  Empiris  meliputi  Ilmu-Ilmu  Alam  dan  Ilmu- Ilmu  Manusia,  contohnya  adalah  Ilmu  Biologi,  Non-Biologi,  Ilmu  Sosiologi,  Ilmu Sejarah  dan  Ilmu  Bahasa.  Disisi  lain  Ilmu  Praktis  adalah  ilmu  yang  kegiatannya mempelajari  penerapan  Ilmu  Teoritis  bertujuan  untuk  menawarkan  penyelesaian terhadap  masalah  konkret.  Ilmu  Praktis  dibagi  menjadi  dua jenis  yakni  Ilmu  Praktis Nomologis  dan  Ilmu  Praktis  Normologis  atau  Ilmu  Normatif. 22 Berhubung karakternya yang khas itu Hadjon dan Djatmiati menyebutkan sebagai ilmu yang “sui generis” disebabkan oleh empat hal yakni:
1. Karakternya yang normatif;
2. Terminologi keilmuannya;
3. Jenis cakupan keilmuannya; dan
4. Lapisan keilmuannya. 23
Menurut  Made  Pasek  Diantha,  selain  empat  hal  itu,  nampaknya  ada  beberapa faktor  yang  mendasari  kekhasan  karakternya  itu  sehingga  ilmu  hukum  tidak  begitu saja dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial atau ilmu lainnya yakni: 24
1. Obyek penelitiannya;
2. Jenis kebenaran keilmuannya;
3. Penggunaan logika berpikir.
Jan  Gijssels  dan  Mark  van  Hoecke  membagi  ilmu  hukum  dalam  tiga  lapisan, yakni  dogmatik  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum. 25 J.J.H.  Bruggink menggambarkan  lapisan  itu  bersifat  vertikal,  yang  terendah  adalah  Dogmatika Hukum, di atasnya Teori Hukum dan paling di atas adalah Filsafat Hukum. 26
22 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  (Bandung:  CV.  Mandar  Maju,  2000), hlm. 114.
23 Philipus M. Hadjon dan Tatiek S. Djatmiati, Argumentasi Hukum, o.p cit .
24 I  Made  Pasek  Diantha,  “Konsepsi  Teoritis  Penelitian  Hukum  Normatif”, https://www.google.com/ search?q=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha& oq=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha&aqs=ch rome..69i57.2245j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 , Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 5.
25 Jan Gissjels dan Mark van Hoecke, Wat is Rechtsteorie , (Antwerpen: Kluwer, 1982), hlm. 10.
26 J.J.H. Bruggink, o.p cit. , hlm. 172.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
Pada  setiap  bagiannya,  lapisan  ilmu  hukum  tersebut  memiliki  karakter  khusus mengenai  konsep,  eksplanasi,  sifat  atau  hakikat  keilmuannya. 27 Berdasarkan pengertiannya  adalah:  Dogmatik  hukum  merupakan  studi  secara  ilmiah  tentang hukum  pada  tataran  ilmu-ilmu  positif. Teori  hukum  merupakan  studi  yang  obyek telaahnya  adalah  tatanan  hukum  sebagai  suatu  sistem.  Sedangkan  filsafat  hukum merupakan  studi  yang  objek  telaahnya  adalah  hukum  sebagai  demikian  ( law  as such ). 28 Meski  dikatakan  vertikal  tidaklah  berarti  manfaat  kajiannya  (aksiologinya) lebih  rendah  atau  lebih  tinggi  satu  sama  lainnya.  Dari  segi  keilmuan,  rasionalitas Dogmatika  Hukum  dijelaskan  oleh  Teori  Hukum  dan  rasionalitas  Teori  Hukum dijelaskan  oleh  Filsafat  Hukum,  sehingga  Filsafat  Hukum  dalam  kedudukan  yang demikian  berfungsi  sebagai  pemberi  penjelasan  berganda  yang  sangat  mendalam terhadap  rasionalitas  Dogmatika  Hukum.  Dalam  istilah  Bruggink  hubungan fungsional  dari  struktur  vertikal  semacam  itu  dikatakan  bahwa  Teori  Hukum merupakan meta-teori dari Dogmatika Hukum, Filsafat Hukum merupakan meta-teori dari  Teori  Hukum  dan  juga  Filsafat  Hukum  sekaligus  sebagai  meta  dari  meta-teori Dogmatika Hukum. 29
Berdasarkan uraian di atas, terlihatlah bahwa ilmu hukum ilmu yang khas atau sering disebut ilmu “sui generis” dengan obyek penelitiannya adalah norma. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  menganalisa  permasalahan  adalah  metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian secara pragmatik dapat memberi jawaban langsung  terhadap  kebutuhan  manusia.  Sehubungan  dengan  teori  kebenaran  Ilmu Hukum  yang  bersifat  pragmatik  atau  konsensus,  maka  mudah  dipahami  misalnya dalam  memberi  jawaban  atas  permasalahan.  Berpegang  pada  Teori  Kebenaran Konsensus  dari  ilmu  hukum,  maka  untuk  menjawab  “ada”  atau  “tidak  ada”  dasar hukum, hakim harus mendapat konsensus dari sejawat sesama anggota majelis. Oleh karena itu putusan yang diambil hanya oleh seorang hakim akan cendrung subyektif, diragukan  kebenarannya,  diragukan  obyektivitasnya,  karena  tidak  memenuhi prosedur pencapaian kebenaran Ilmu Hukum yakni kebenaran konsensus. 30
Pentingnya  dan  bergunanya  ketiga  lapisan  ilmu  hukum  tersebut  dalam membentuk  dan  menerapkan  hukum  .  Kedudukan  filsafat  hukum  sebagai  metateori dari  teori  hukum  dan  sebagai  metateori  dari  dogmatika  hukum.  Keberadaan  teori hukum  memberikan  pemahaman  yang  umum  dan  konseptual  tentang  hukum,  dan filsafat  hukum  lebih  mengarah  kepada  hal-hal  yang  fundamental  tentang  hukum. Adapun  dogmatika  hukum  merupakan  lapisan  keilmuan  hukum  yang  berada  pada tataran  praktis  dengan  memberikan  penyelesaian  masalah  hukum  konkret  yang dihadapi. 31

## 1.  Dogmatika Hukum
27 Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum , (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2011), hlm. 10.
28 Meuwissen, o.p cit.
29 J.J.H. Bruggink dalam I Made Pasek Diantha, 2015, Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif , o.p cit., hlm. 5. 30 Ibid.
31 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , (Bandung: Mandar Maju,  2000), hlm. 160.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
Ilmu hukum positif atau dengan istilah lain dogmatika hukum merupakan ilmu hukum  praktis.  Ilmu  hukum  praktis  berfungsi  menyelesaikan  masalah  hukum  atau problem  solving .  Agar  tujuan  tersebut  dapat  terlaksana  dibutuhkan ars ,  yang merupakan  keterampilan  ilmiah. Ars dibutuhkan  oleh  para  ahli  hukum  agar  dalam menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving . Ars yang dimaksud  merupakan legal  reasoning atau legal  argumentation yang  memiliki hakekat giving  reason . 32 Konsep  dalam  dogmatik  hukum  adalah technisch  juridisch begrippen , ekplanasinya teknis yuridis serta memiliki sifat keilmuan normatif. 33
Sebagai norma dalam aturan, hukum memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum yang tertulis dibuat oleh pemerintah dalam konteks kenegaraan, adalah lembaga-lembaga yang membuat aturan hukum positif. Hal tersebut dapat dilihat dari hierarkhi  peraturan  perundang-undangan.  Aturan  hukum  yang  tidak  tertulis  dapat dikatakan  sebagai  aturan  hukum  yang  tidak  disusun  atau  dibuat  oleh  pemerintah dalam  konteks  ketatanegaraan  yaitu  lembaga  yang  membuat  peranturan  perundang- undangan, yaitu aturan yang dibuat oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ( living law ) yang bisa berupa hukum adat dan hukum kebisaaan. Dogmatika hukum ( rechtsdogmatiek ), juga sering disebut Ilmu Hukum ( rechtswetenschap )  dalam  arti  sempit,  memiliki  tujuan  untuk  melakukan sistematisasi  dan  mempaparkan  dan  dalam  hal  tertentu  juga  menjelas- kan ( verklaren ) hukum  positif  yang  berlaku. 34 Dogmatika  Hukum  itu  bukanlah merupakan ilmu yang netral dan yang bebas nilai. 35 Hal tersebut dikarenakan hukum merupakan  keterkaitan  nilai-nilai  dan  kaidah-kaidah,  sehingga  ajaran  hukum  tidak dapat  membatasi  pada  suatu  pemaparan  dan  sistematisasi,  melainkan  secara  sadar mengambil  sikap  berkenaan  dengan  hal-hal  yang  diperdebatkan.  Sehingga  ajaran hukum  dalam  hal  yang  penting  tidak  hanya deskriptif melainkan  juga pre- skriptif (bersifat  normatif). 36 Penggalian  sumber-sumber  hukum  formal  dalam  arti luas  merupakan  objek  kajian  dogmatik  hukum,  yakni  perundang-undangan,  putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum dan kebiasaan. Dalam dogmatika hukum, aturan–aturan  hukum  itu  sendiri  dipejari  dari  suatu  sudut  pandang  atau  pendekatan teknis.  Tujuan  dogmatika  hukum  adalah  untuk  memberikan  sebuah  penyelesaian konkret,  ataupun  membangun  suatu  kerangka  yuridis,  berkaitan  dengan  semua masalah  konkret,  dengan  kata  lain  membangun  suatu  kerangka  yuridis  yang didasarkan pada sejumlah masalah yang ada.
2.  Teori Hukum
Lapisan  teori  hukum  konsepnya algemene  begrippen ,  eksplanasinya  analitis dan  sifat  keilmuannya  normatif/empiris. 37 Apabila  dogmatika  hukum  berbicara tentang  hukum,  maka  teori  hukum  berbicara  tentang  cara  yang  dengannya  ilmuwan hukum berbicara hukum. Hubungan teori hukum dan filsafat hukum dapat dijabarkan
32 J.J.H. Bruggink, o.p cit ., hlm. 12.
33 Philipus M. Hadjon , loc cit .
34 Jan  Gijssels  dan  Mark  van  Hoecke, Wat  is  rechtsteorie?, diterjemahkan  oleh  Arief  Sidharta,  dengan Apakah Teori Hukum itu? , (Bandung: Laboratorium Hukum FH Unpar, 2001), hlm. 48.
35 Ibid . 36 Ibid . 37 Philipus M. Hadjon, loc cit.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
sebagai sebuah hubungan meta-disiplin (filsafat hukum) terhadap disiplin objek (teori hukum).  Secara  esensial  filsafat  hukum  mewujudkan  suatu  pemikiran  spekulatif, sedangkan  teori  hukum  mengupayakan  suatu  pendekatan  ilmiah-positif  terhadap gejala hukum.
Hidupnya  kembali  Teori  Hukum  menurut  Gijssel  dan  van  Hoecke memperlihatkan  hubungan  erat  dengan  penyebab  timbulnya  ajaran  Hukum  Umum pada abad kesembilan belas. Jika perkembangan dari Ajaran Hukum Umum, sebagai disiplin yang baru pada abad kesembilan belas diilhami oleh sukses ilmu-ilmu hukum positif,  maka  perkembangan  definitif  dari  teori  hukum  menjadi  sebuah  disiplin sendiri pada paruh waktu kedua dari abad duapuluh diinspirasi oleh timbulnya ilmu- ilmu  baru  atau  cabang-cabang  baru  dari  ilmu  yang  sudah  ada,  seperti  informatika, Logika Deontik, Kibernetika, Sosiologi Hukum, Etiologi (hukum) dan sejenisnya. 38 Teori  Hukum  mencari  atau  memperoleh  penjelasan  tentang  hukum  dari  sudut faktor-faktor  bukan  hukum  yang  bekerja  di  dalam  masyarakat  dan  untuk  itu menggunakan suatu metode interdisipliner. Teori Hukum mempelajari hukum dengan tujuan  suatu  pemahaman  yang  lebih  baik  dan  terutama  lebih  mendasar  tentang hukum,  demi  hukum,  bukan  demi  suatu  pemahaman  dalam  hubungan-hubungan kemasyarakatan atau dalam kaidah-kaidah etik yang dianut dalam masyarakat.  Teori ilmu  hukum  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  dan memberikan penjelasan sejernih mungkin mengenai bahan hukum yang tersaji dalam kegiatan yuridis di dalam kenyataan masyarakat objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi  analisis dalam hukum dan kritik ideologi terhadap  hukum. Teori  Hukum  secara  esensial  bersifat  interdisipliner,  hal  ini mengandung arti  bahwa  Teori  Hukum  dalam  derajat  yang  besar akan  menggunakan hasil-hasil  penelitian  dari  berbagai  disiplin  yang  mempelajari  hukum;  Sejarah Hukum,  Logika  Hukum,  Antropologi  Hukum,  Sosiologi  Hukum,  Psikologi  Hukum dan sejenisnya.
3. Filsafat Hukum
Lapisan  filsafat  hukum  konsepnya grond  begrippen ,  eksplanasinya  reflektif dan sifat keilmuannya spekuliatif. 39 Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan yang paling dalam dibahas dalam hubungannya dengan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan. 40 Berkaitan dengan ajaran filsafat dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak terlepas dari ajaran filsafat itu sendiri yang meliputi: 41
1. Ontologi  hukum,  yaitu  mempelajari  hakekat  hukum,  seperti  hakekat demokrasi, hubungan hukum, moral dan lainnya;
2. Aksiologi  hukum,  yaitu  mempelajari  isi  dari  nilai  seperti:  Kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya;
3. Ideologi hukum, mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang  dapat  memberikan  dasar  atau  legitimasi  bagi  keberadaan  lembaga- lembaga  hukum  yang  akan  datang,  sistem  hukum  atau  bagian  dari  siatem hukum;
38 Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, o.p cit. , hlm. 44.
39 Ibid.
40 Ibid ., hlm. 56.
41 Ibid ., hlm. 57-58.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
4. Epistemologi  hukum,  yaitu  merupakan  suatu  studi  meta  filsafat.  Apa  yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum  atau  masalah  filsafat  hukum  yang  fundamental  lainnya  yang umumnya memungkinkan;
5. Teologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum;
6. Keilmuan hukum, yaitu meta teori bagi hukum;
7. Logika  hukum,  yaitu  mengarah  pada  argumentasi  hukum,  bangunan  logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum. 42
Hubungan  Filsafat  Hukum  dan  Teori  Hukum  adalah  bahwa  jika  Teori  Hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan Dogmatika Hukum, maka Filsafat Hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum. Secara struktural, Teori Hukum terhubungkan pada Filsafat Hukum dengan cara yang sama seperti Dogmatika Hukum terhadap Teori Hukum. Filsafat Hukum merupakan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum. Filsafat Hukum sebagai ajaran nilai  dari  teori  Hukum  dan  Filsafat  Hukum  sebagai  ajaran  Ilmu  dari  Teori  Hukum. Filsafat  Hukum  sebagai  ajaran  ilmu  dari  Teori  Hukum  dan  sebagai  ajaran pengetahuan mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum tidak memerlukan  penjelasan  lebih  jauh,  mengingat  Filsafat  Hukum  di  sini  mengambil sebagian dari kegiatan-kegiatan dari Teori Hukum itu sendiri sebagai obyek studi. 43

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Dari  hal  tersebut  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa Dogmatik  Hukum bertujuan  untuk  memberikan  suatu  pemaparan  dan  sistematisasi  hukum positif yang berlaku, sedangkan Teori Hukum bertujuan untuk memberikan refleksi  atas  pemaparan  dan  sistematisasi. Hubungan  Teori  Hukum  dan Filsafat  dapat  dirangkum  sebagai  sebuah  hubungan  meta-disiplin  (Filsafat Hukum)  terhadap  disiplin  obyek  (Teori  Hukum),  dan  terkait  pada  Filsafat Hukum  secara  esensial  mewujudkan  suatu  pemikiran  spekulatif,  sedangkan Teori Hukum mengupayakan suatu pendekatan ilmiah positif terhadap gejala hukum.
2. Saran
Secara  raional,  dengan  demikian  maka  Filsafat  Hukum  dapat  bersifat rasional  hanya  atas  dasar  kriterianya  sendiri,  yang  keberadaannya  sendiri didiskusikan  atau  dapat  didiskusikan.  Sebaliknya  Teori  Hukum  itu  rasional (atau  tidaknya  harus  berupaya  untuk  demikian)  atas  dasar  kriteria  umum, yang diterima oleh setiap orang.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Apeldorn, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita. 2011.
42 Philipus  M.  Hadjon, Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif), Yuridika,  Jurnal  Hukum Universitas Airlangga Surabaya , Volume 9, Nomor 6, 1994, hlm. 1.
43 Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, o.p cit. , hlm. 62-63.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum . Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung:
Citra Aditya Bakti. 1996.
Gissjels, Jan., dan Mark van Hoecke. Wat is Rechtsteorie. Antwerpen: Kluwer. 1982.
Hadjon,  Philipus  M. Pengkajian  Ilmu  Hukum .  Surabaya:  Fakultas  Hukum  Unair. 2001.
Hadjon,  Philipus  M.,  dan  Tatiek  S.  Djatmiati. Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005. ________________. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. 2017. Meuwissen. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama. 2009. Sidharta, B. Arief. “Apakah Filsafat Dan Filsafat Ilmu Itu? Bandung: Pustaka Sutra. 2008.
________________. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju. 2000.
Sidharta. Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Keindonesiaan .  Bandung: Utomo. 2006.
Sudarso,  Yos., Et  Al. Ilmu  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu  (Dalam  Bunga Rampai  Hakikat  Keilmuan  Ilmu  Hukum). Penyunting  Trianto  dan  Titik Triwulan Tutik. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Fathammubina,  Rohendra.,  dan  Rani  Apriani.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak  Bagi  Pekerja”. Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 3. Nomor 1. 2018.
Hadjon, Philipus M. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) . Jurnal Yuridika Universitas Airlangga Surabaya. Volume 8. Nomor 1. 1994. Harrieti.  Nun.  “Kewenangan  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. 2016. Kurniati,  Grasia.  “Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan Implementasinya  Antara  Lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Singapore  International  Arbitration  Centre ”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:
Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. 2016.
Mahdi,  Imam.  “Ilmu  Hukum  dan  Perkembanganya,  Kajian  Khusus  Hukum Normatif”. Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan . Volume 9. Nomor 2. 2016.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Hakekat  Ilmu  Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu ∽ Ida R. Hasan ∽
Putra, Pamungkas Satya. “Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum .  Volume  4. Nomor 1. 2019.
________________. “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . Volume 31. Nomor 2. 2019.
________________.“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1. Nomor 1. 2016.
________________.“Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putri,  Sherly  Ayuna.  “Risiko  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 2 Nomor 2. 2017.
Santoso,  Imam  Budi.  “Pengaturan  Praktek  Mediasi  Terhadap  Upaya  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1 Nomor 2. 2016.
Singadimedja, Holyness N. “Analisis Yuridis Terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re-Sentralisasi  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 2. Nomor 2. 2017. ________________.“Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem  Penulisan  Kepustakaan Berdasarkan  Perspektif  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. 2016. Tutik,  Titik  Triwulan.  “Hakekat  Ilmu  Hukum  Ditinjau  dari  Filsafat  Ilmu  dan  Teori Ilmu  Hukum”. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan .  Volume  43.  Nomor  2. Jakarta. 2013.
3.  Internet
Diantha,  I  Made  Pasek.  “Konsepsi  Teoritis  Penelitian  Hukum  Normatif”. https://www.google.com/search?q=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+H UKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha&oq=KONSEPSI+T EORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+D iantha&aqs=chrome..69i57.2245j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 .  Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2019.