Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)
Siti Fatimah
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Fathimahh6@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Dalam transaksi jual beli, kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Dalam hal ini, pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan. yang menjadi permasalahan adalah mengapa terjadi ketidaksamaan (disequality) akibat hukum. Berdasarkan pengamatan penyusun adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani.
Kata kunci: panjar, pembatalan, akibat hukum, ketidaksamaan ( disequality )

## A. Pendahuluan
Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya,
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
118
terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. 1
Perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana, bahkan tidak  jarang menimbulkan masalah, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan jual beli secara cermat dalam peraturan perundang- undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya. 2
Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat karena letak Desa Turi yang berada dilereng gunung Lawu cocok untuk menanam bawang merah jenis Bauji dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang, meskipun jual beli bawang merah ini bukan kegiatan satu-satunya di Desa Turi, namun sampai sekarang banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.
Pada umumnya jual beli bawang merah ini dilakukan masyarakat Desa Turi dengan sistem tebasan, Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah melalui panjar, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati. Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang merah sistem
1 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.
2 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2012) , hlm.133-134.
panjar ini mengalami pembatalan. Pembatalan ini bisa bersumber dari penjual maupun pembeli.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ayat 2 ditegaskan bahwa apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran panjar (‘ urb ū n ) adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar ‘ urb ū n , maka ia kehilangan ‘ urb ū n tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima ‘ urb ū n , ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama. 3
Dalam praktiknya apabila penjual melakukan pembatalan jual beli, maka penjual hanya mengembalikan uang panjar yang diberikan oleh pembeli, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai pengganti kerugian. Dan kegiatan tersebut masih belangsung sampai sekarang. Mengapa terjadi ketidaksamaan ( disequality ) akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar tersebut?, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar tersebut? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang adanya praktik pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penyusun menjelaskan praktik pembatalan jual beli bawang merah berpanjar dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembatalan jual beli tersebut, serta mengapa terjadi ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan jual beli tersebut.
Teknik Pengumpulan Data pertama , Observasi, yaitu penyusun berkunjung dan mengamati secara langsung transaksi jual  beli  bawang  merah,  mulai  dari  pedagang  survey  ke  lokasi penanaman bawang merah, penawaran, pemanenan, pemotongan bawang merah dari tangkai dan akarnya, penimbangan, penyortiran, pemasaran bawang merah dan
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta:Rajawali, 2007), hlm. 348.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
120
pengambilan gambar. Kedua , Wawancara (interview), dalam hal ini yang diwawancarai adalah para penjual dan para pembeli yang melakukan pembatalan jual beli bawang merah berpanjar, dan juga para tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai transaksi jual beli bawang merah tersebut. Ketiga , Dokumentasi, dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari Peta Desa Turi dan Instrumen pendataan profil Desa Turi dan Kelurahan tahun 2014.
Penyusun menganalisis data dengan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembatalan jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Turi, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanan pembatalan jual beli tersebut.
Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlaq maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah 4 . Muamalah yaitu, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain 5 , dan jual beli adalah muamalah yang dihalalkan Allah. Menurut Ahmad Azhar Basjir, Islam memberikan rumusan tentang prinsip-prinsip dalam muamalah yaitu,
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunnah rasul.
b. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah
4 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 3.
5 Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 1990), hlm.10.
atau tidak ( f ā sid ). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. 6 Jual beli valid adalah yang sesuai dengan perintah syariat dengan jalan memenuhi segala rukun dan syarat- syaratnya. Dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal, jika berbeda dengan perintah syari’at, maka jual beli dinyatakan tidak valid bahkan f ā sid dan b ā ṭ il . 7 B. Ketidaksamaan Akibat Hukum dalam Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kwalitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah stelsel perekonomian masyarakat. 8 Mencermati persoalan yang terjadi, Jika dilihat dari praktiknya ada beberapa alasan yang menyebabkan adanya pembatalan akad jual beli bawang merah yangdilakukan oleh masyarakat di Desa Turi. antara lain, adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, harga pasar turun, Adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan dan penguluran waktu pemanenan oleh pedagang.
Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat- syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , cet. ke-2, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung:Al-ma’aruf, 1996), XII: 46.
7 Ibid ., hlm. 95.
8 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam , cet. ke-1
(Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm. 13.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
122
berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak- pihak terkait. 9
Begitu juga adanya pembatalan akad jual beli bawang merah di Desa Turi, memiliki akibat hukum baik bagi petani maupun pedagang. Misalnya, pembeli membatalkan jual beli bawang merah dan sebelumnya telah memberikan uang panjar kepada petani, maka konsekuensinya panjar hangus (menjadi milik penjual). Kemudian, jika penjual yang membatalkan jual beli tersebut, konsekuensinya penjual harus mengembalikan panjar yang diterima dari pembeli serta mengembalikan sejumlah uang yang sama.
Hal tersebut diatas, nampaknya tidak memenuhi unsur keadilan karena jika yang membatalkan petani maka petani harus mengembalikan uang panjar disertai sejumlah uang yang sama. namun hal tersebut, justru telah memenuhi nilai keadilan karena pada hakikatnya uang panjar tersebut adalah milik pembeli, jika petani hanya memberikan uang panjar saja, maka petani belum memberikan ganti rugi atas pembatalan, sehingga selain mengembalikan uang panjar petani juga harus memberikan sejumlah uang yang sama.
Seperti yang dikemukakan Ibu Darmi misalnya, petani membatalkan jual beli bawang  merah karena adanya anggota keluarga yang tidak setuju atas transaksi yang dilakukan, padahal pembeli sudah memberikan uang panjar sebesar Rp.1.500.000,-  maka petani harus mengembalikan uang kepada pembeli sebesar Rp.3.000.000,-. karena Rp.1.500.000,-  uang panjar milik pembeli dan Rp.1.500.000,- uang yang dikeluarkan petani sebagai konsekuensi pembatalan jual beli tersebut. 10
Lain halnya dengan Bapak Purnomo, ia membatalkan jual beli bawang merah karena pedagang mengulur waktu pemanenan . Disepakati harganya yaitu Rp.9.000.000,- dengan panjar Rp.900.000.- dan waktu pemanenan ketika bawang merah berumur 58 hari, setelah berumur 58 hari bapak Purnomo menghubungi pedagang untuk segera memanen bawang merah miliknya, namun pedagang tersebut mengatakan
9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian SyariahStudi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat ..., hlm. 263. 10 Wawancara dengan Ibu Darmi, Pedagang Bawang Merah, diDesa Turi, pada tanggal 31 Desember 2014.
menunggu 5-7 hari untuk menunggu harga jual bawang merah naik. Bapak Purnomo tidak setuju dengan pernyataan pedagang tersebut, sehingga beliau membatalkan jual beli yang telah disepakati dan mengembalikan uang panjar sebesar Rp.900.000,-. Alasan beliau membatalkan jual beli tersebut karena beliau khawatir jika tanaman bawang merah tidak segera dipanen akan mengalami kerusakan. Seperti yang kita ketahui, apabila yang membatalkan petani maka ia harus mengembalikan uang panjar milik pedagang disertai sejumlah uang yang sama, seharusnya bapak purnomo mengembalikan uang sebesar Rp.1.800.000,- namun karena pedagang melanggar janji mengenai pemanenan bawang merah, maka bapak Purnomo hanya mengembalikan uang panjar saja. 11
Adanya pembatalan jual beli bawang merah di Desa Turi saat ini menurut penyusun disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak. khususnya para pedagang,yang dirasa lebih banyak menyebabkan pembatalan tersebut. Jika pedagang tidak mementingkan keuntungan semata, hal tersebut dapat mengurangi pembatalan jual beli bawang merah. Begitu juga bagi petani, harus bertanggung jawab apabila ada anggota keluarga tidak setuju dengan transaksi yang dilakukan. Selain itu, petani juga tidak diperbolehkan menawarkan bawang merah kepada pedagang lain, jika transaksi jual beli dengan pedagang sebelumnya belum berakhir .
Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beliseharusnya lebih berhati-hatidalam melakukan transaksi jual beli dan menerima risiko yang akan terjadi.Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah. 12
11 Wawancara dengan Bapak Purnomo, Petani Bawang  merah, di Dusun Gondang  pada tanggal 31 Desember 2014.
12 Yazid Afandi, Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm .56.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
124

## C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidaksamaan Akibat Hukum dalam Pembatalan Akad Jual Beli
Bawang Merah Berpanjar Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. 13
Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 14 Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara’ , bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.
Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan , para Ulamafikihjuga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para Ulamafikihmenyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari ‘ aib , seperti kriteria barang yang diperjualbelikan harus terhindar dari ketidakjelasan harga maupun tempo, paksaan, pembatasan waktu, unsur tipuan, mu ḍ arat , serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
13 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah ..., hlm.18.
14 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.
Para fuqaha Hanafi mengidentifikasi beberapa bentuk kontrak (akad) f ā sid atau yang dapat dibatalkan. Salah satunya adalah bai’ al-Majh ū l (kurangnya informasi mengenai materi), Hal ini mengacu pada penjualan dimana objek penjualan atau harga atau waktu pembayarannya belum diketahui dan ditentukan. 15 Dalam menjalankaan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ri ḍ a i Allah dan harus ditegakkan isinya. Allah SWT berfirman,
ذلااھيااي ني اونمأ اوفوأ دوقعلااب 16
Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. 17 Disamping itu, penjual dan pembeli harus menepati janji yang telah disepakati, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah SWT Berfirman,
اوفوأو دھعلاب نإ دھعلا ناك لاوئسم 18
Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan  Firman Allah SWT:
اوماقتساامف مكل
مھلاوميقتساف نإ ﷲ بحي نيقتملا
19 ...
Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka.” Dalam hal ini, terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur,
15 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 191.
16 Al-M ā idah (5):1.
17 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., hlm. 84.
18 Al-Isr ā ’ (17) 34.
19 At-Taubah  (9):7.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
126
pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang yang telah disepakati. 20 Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yag telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomi sebagaimana Firman Allah:
نفاختاماو
نم موق ةنايخ مھيلإذبناف ىلع ءآوس نإ ﷲ لا بحي نينئآخلا 21
Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahamkan dari bunyi kalimat : “Jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan . . ., maka kembalikanlah perjanjian itu”Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu pengkhianatan. 22
Dari ketentuan diatas dapat digunakan untuk menilai bagaimanakahfenomena pembatalan jual beli bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat diDesa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.Jika dilihat dari praktiknya ada beberapa alasan yang menyebabkan adanya pembatalan jual beli bawang merah yangdilakukan oleh masyarakat di Desa Turi tersebut yaitu, Adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, harga pasar turun, Adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan, penguluran waktu pemanenan oleh pedagang.
Dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh petani karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang yang menyebabkan adanya ketidaksamaan( disequality ) akibat hukum.Maka jual beli tersebuttermasuk jual beli yang f ā sid , karena jual beli Bawang merah tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli, yaitu adanya Ketidakjelasan masa (tempo) dan Ketidakjelasan harga. Dan hal ini termasuk bai’ al-Majh ū l (kurangnya informasi mengenai materi), yang  mengacu pada penjualan dimana objek penjualan atau harga atau waktu pembayarannya belum
20 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 234.
21 Al-Anf ā l (8):58.
22 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6.
diketahui dan ditentukan. Sehingga salah satu pihak dapat membatalkan jual beli tersebut.
Adanya penyimpangan dan penghianatan yang dilakukan oleh pedagang atas penguluran waktu pemanenan bawang merah, menjadi alasan petani untuk membatalkan akad jual beli bawang merah berpanjar. Dalam pembatalan tersebut, petani hanya mengembalikan sejumlah uang panjar yang diberikan oleh pedagang, tanpa adanya pengembalian uang sebesar jumlah yang sama sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan. Akad dapat diakhiri oleh perhatian timbal balik kedua belah pihak menurut terma-terma yang telah ditentukan dalam akad mereka, atau atas dasar hakikat akad itu sendiri. Sebagian perjanjian diputuskan secara sepihak, sementara pihak lain yang membutuhkan adanya persetujuan dari kelompok itu. Apabila persetujuan salah satu pihak telah memberlakukan perjanjian dalam suatu cara yang keterpaksaan sampai menggunakan kekerasan, pengaruh yang tidak semestinya, curang, perjanjian yang keliru atau salah, lalu satu kelompok dapat membatalkan kontrak sekehendaknya sendiri, sehingga kelompok lain tidak dapat berbuat banyak. 23
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan petani, disebabkan pedagang mengulur waktu pemanenan, sehingga petani hanya mengembalikan uang panjar saja tanpa diikuti sebesar jumlah yang sama. Menurut penyusun diperbolehkan. Karena dalam hal ini pedagang melakukan penyimpangan dan pengingkarandari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seperti contoh, kejadian yang dialami Bapak Purnomo. Pedagang tidak segera memanen bawang merah ketika waktu pemanenan telah tiba yaitu pada saat bawang merah berumur 58 hari,Bapak Purnomo menghubungi pedagang untuk segera memanen bawang merah miliknya, namun pedagang tersebut mengatakan menunggu 5-7 hari untuk menunggu harga bawang merah dipasar naik, karena pedagang mengatakan harga di pasar sedang turun dan jika dipanen maka harus dilakukan pengurangan harga. Persoalan tersebutmengindikasikan, bahwa pedagang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan kerugian yang akan dialami petani.
23 Abdurrahman I.Doi, Muamalah, cet. ke-1 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 20.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
128
Dalam jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat, salah satunya yaitu,Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur- unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam Al- Qur’an Allah SWT berfirman,
هّنإ ، حلفيلا نوملظلا 24 ... ىضق مھنيب طسقلاب مھو نوملظيلا 25 ...
Allah tidak menyukai perbuatan ẓ alim karena ke ẓ alim anmerupakan tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan keadilan, Ke ẓ alim an bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang bukan sebenarnya. Dan sebaliknya, keadilan bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) di tempat yang sebenarnya. 26
Keadilan sangat berkaitan erat dengan kesamaan, tetapi keduanya tidaklah sama.Sebagai contoh, seorang Ibu memberikan uang saku kepada anaknya yang duduk dibangku Sekolah Dasar sebesar Rp.10.000,-, sedangkan ia memberikan uang saku kepada anaknya yang duduk dibangku sekolah menengah atas sebesar Rp. 20.000,-. Hal tersebut nampaknya tidak adil karena terjadi ketidaksamaan jumlah uang saku yang diberikan kepada anaknya, namun hal tersebut merupakan suatu yang adil karena kebutuhan anak ketika duduk dibangku Sekolah Dasar berbeda dengan ketika duduk di Sekolah Menengah Atas, tentunya ketika duduk di Sekolah Menengah Atas memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada ketika duduk di bangku Sekolah Dasar.
Begitu juga, adanya ketidaksamaan akibat hukum ketika petani membatalkan jual beli bawang merah karena pedagang melakukan penguluran waktu pemanenan. Seharusnya petani mengembalikan uang panjar yang diberikan pedagang ditambah sejumlah uang sebagai konsekuensi atas pembatalan jual beli, namun dalam praktiknya petani hanya mengembalikan uang panjar saja tanpa adanya sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan, menurut penyusun hal tersebut sudah memenuhi keadilan dan diperbolehkan.
24 Al-Qa ṣ a ṣ (28) 37. 25 Yunus (10): 47.
26 Muhammad Najatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam
Penerjemah Anas Sidik, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm. 43 .
Apabila pembeli melakukan pemanenan tepat waktu, tentu saja petani tidak khawatir akan terjadi kerusakan bawang merah, selain itu petani juga dapat menerima sisa uang pembayaran tepat waktu pula,sehingga dapat digunakan untuk mengolah lahan kembali. Lain halnya jika pembatalan jual beli bawang merah berpanjar tersebut, dilakukan oleh petani karena adanya anggota keluarga yang tidak setuju atas transaksaksi jual beli yang dilakukan anggota keluarga yang lain, sehingga petani harus membatalkan jual beli tersebut maka petani harus mengembalikan panjar disertai sejumlah uang sebagai ganti rugi pembatalan jual beli.
Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an :
ديري ﷲ مكب رسيلا لاو ديري ﷲ مكب رسعلا 27
Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalammenjustifikasi hukum atassebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidakselesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja danboleh atau tidak. 28

## D. Penutup
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “Pembatalan akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Turi. Diantaranya
27 Al-Baqarah (2): 185. 28 Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam ( Jakarta: Bulan Bintang,1983), hlm. 388.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
130
yaitu adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, harga pasar turun, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan dan  penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dari beberapa faktor tersebut adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang yang menyebabkan terjadinya ketidaksamaan ( disequality ) akibat hukum. Dalam hal ini, petani selaku pihak yang membatalkan jual beli seharusnya mengembalikan uang panjar disertai sejumlah uang sebagai ganti rugi pembatalan, namun dalam praktiknya petani hanya mengembalikan uang panjar saja, alasannya karena pedagang (pembeli) telah melakukan pengingkaran atau tidak menepati janji dalam hal pemanenan bawang merah.
2. Menurut kaca mata hukum Islam adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah, yang dilakukan petani dan pedagang di Desa Turi tersebut diperbolehkan, karena pedagang tidak menepati janji dalam pemanenan bawang merah. Tentunya hal tersebut dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa disertai sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.

## Daftar Pustaka
Affandi,Yazid, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: Rajawali, 2007.
Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance , Penerjemah Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Basjir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: PT.Rilis Grafika, 2009.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Hariri, Wawan Muhwan, Hukum Perikatan , Bandung: Pustaka Setia, 2011.
I.Doi,  Abdurrahman, Muamalah, cet.  ke-1,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1996.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Miru, Ahmad, Hukum Kontrak Bernuansa Islam , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Sabiq, Sayyid, as-, Fikih Sunnah , Jilid 12, penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-ma’aruf, 1996.
Siddiqi, Muhammad Najatullah, Kegiatan Ekonomi dalam Islam , Penerjemah Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
Shiddieqy,ash-, Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Wawancara dengan Bapak Purnomo, Petani Bawang  merah, di Dusun Gondang  pada tanggal 31 Desember 2014.
Wawancara dengan Ibu Darmi, Pedagang Bawang Merah, diDesa Turi, pada tanggal 31 Desember 2014.
Ya’qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam , Cetakan Ke-1, Bandung: CV Diponegoro, 1984.