## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI OGAN KOMERING ILIR
Femi Asteriniah 1) , Sutina 2)
1) Program Studi Administrasi Negara, Stisipol Candradimuka Palembang
2) Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana MAP, Stisipol Candradimuka Palembang Jl. Swadaya Basuki Rahmat Palembang, Kode pos 30127 Email : femiasteriniah@gmail.com 1) ,  sutina08@yahoo.co.id 2)

## ABSTRAK
Jumlah  kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Sumsel  mencapai  128.314  hektar.  Lahan  terbakar  tersebut tersebar pada tiga kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir. Luas lahan yang terbakar itu diperkirakan juga termasuk kawasan perkebunan. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat  dampak  kebakaran  hutan  dan  lahan  dirasakan  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  negara tetangga.  Kebijakan,  kegiatan  dan  sanksi  sudah  dibuat  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun dampaknya belum nyata, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlanjut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan, menurut Edwards  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan telah dibuat, tindakan pencegahan kebakaran hutan  dan  lahan  telah  dilakukan  namun  kebakaran  hutan  masih  berlanjut.  Walau  sudah  ada perusahaan yang dikenakan sanksi  hukum  dan sanksi administrasi. Namun   pembakaran hutan masih sering  terjadi.  Sanksi  yang  diberikan  berupa  pencabutan  izin  operasional,  melengkapi  peralatan pemadaman,  dan  melakukan  kewajiban  pelaporan  dan  menyerahkan  lahan  yang  terbakar  kepada pemerintah.

## Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kebakaran hutan dan lahan gambut

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2015  Indonesia  mengalami  kemarau  panjang,  hal  ini  pernah  terjadi  juga  pada  tahun 1998. Kemarau tahun 2015 dipengaruhi oleh gelombang panas El Nino. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi,  dan  Geofisika  memperkirakangelombang  panas  El  Nino  akan  menyerang  wilayah Indonesia  sampai  November  2015.  Deputi  Bidang  Meteorologi  BMKG  Yunus  Subagyo  Swarinoto menuturkan,  El  Nino  yang  menyerang  wilayah  Indonesia  berjenis  El  Nino  moderat.  Dampak  dari  El Nino  adalah  beberapa  wilayah  menjadi  rentan  mengalami  kebakaran  hutanJumlah  kebakaran  lahan dan hutan di Sumsel mencapai 128.314 hektar. Lahan terbakar tersebut tersebar pada tiga kabupaten, yaitu  Ogan  Komering  Ilir,  Musi  Banyuasin  dan  Ogan  Ilir.  Luas  lahan  yang  terbakar  itu  diperkirakan juga  termasuk  kawasan  perkebunan.  Berdasarkan  laporan  dari  Balai  Lingkungan  Hidup  OKI menunjukkan,  bahwa  lahan  yang  terbakar  di  Kabupaten  OKI  mencapai  kurang  lebih  6000  hektar. Penyebab  kebakaran  90  persen  dibakar  oleh  masyarakat  yang  disengaja  maupun  tak  sengaja. Membuka  lahan  dengan  cara  membakar  lahan  gambut,  memang  telah  lumrah  dilakukan  oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Alasannya, selain tidak mengeluarkan modal, cara seperti  itu  telah  dilakukan  turun  temurun  dari  nenek  moyang.  Sedangkan  pemerintah  hanya memberikan sosialisasi tanpa solusi untuk petani pribumi.
Selain  kebiasaan  masyarakat  yang  melakukan  pembuakaan  dan  pembersihan  lahan  dengan  cara membakar,  yang  lebih  parah  lagi  kegiatan  pembukaan  dan  pembersihan  lahan  yang  dilakukan  oleh perusahaahn  perkebunan.Kerumitan  di  lapangan,  terjadi  karena  para  pelaku  pembakar  hutan,  baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.
Membuka  lahan  dengan  cara  membakar  lahan  gambut,  memang  telah  lumrah  dilakukan  oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Alasannya, selain tidak mengeluarkan modal, cara seperti  itu  telah  dilakukan  turun  temurun  dari  nenek  moyang.  Sedangkan  pemerintah  hanya memberikan sosialisasi tanpa solusi untuk petani pribumi.
Upaya-upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dan    lahan  telah  dilakukan  olehpemerintah,  meliputi kegiatan : (Pemprov: 28 Agustus 2015)
a.   Pembentukan  Tim  Sosialisasi  Pencegahan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  melaluisurat  Keputusan Gubernur Sumatra Selatan, nomor : 297/KPTS/ BPBD-SS/2015, Tanggal 8 april 2015, Terdiri unsur TNI-AD,  TNI-AU,  Reskrimsus  Polda,  BPBD,  Dishut,  Disbun,  Dispertan,  BLH,  Bakorluh  Provinsi Sumatra Selatan.
b.  Sosialisasikan  dan  menyebarluaskan  maklumat  Kapolda  Sumatra  Selatan  nomor    : Mak/03/IV/2015tentang  “  Larangan  pembakaran  hutan,  Lahan  atau  ilalang/semakbelukar  “ kepada Bupati Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim.
c.   Sosialisasikan  larangan  pembukaan  lahan  pertanian  dan  perkebunan  dengan  cara  membakar kepada  para  penyuluh  pertanian,  perkebunan,  kehutanan  di  Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi  Sumatra  Selatan  dan  UPTD  Dinas  pertanian  Tanaman  Pangan  Hortikultura  Provinsi Sumatra  Selatan  pada  tanggal  2  April  2014.  d.  Melakukan  pemadaman  melalui      darat  mulai dilaksanakan  tanggal  10  Juli  2015  yang  melibatkan    Manggala    Agni,    Satgas    BPBD    Provinsi, Kabupaten    OKI,    OI,  Banyuasin,  Muba,  dan  Muara  Enim,  Regu  pemadam  perkebunan  dan  HTI sebanyak 205 personil dan akan dilanjutkan dengan pelibatan TNI sebanyak 390 personil d.  Melaksanakan  pemadaman  udara  udara  (water  boombing)  dengan  menggunakan  pesawat helikopter mulai tanggal 10 J uli 2015, yaitu MI-8, MI-171, dan Bell-214B, dan saat ini hanya 2 unit yang  melakukan  operasi  (Patroli  Udara  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  melalui  pesawat  helikopter bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan dan pihak perusahaan HTI yang ada di Sumatra Selatan pada tanggal 26 Juni 2016.
e.   Pelaksanaa teknologi modifikasi cuaca (TMC) Hujan buatan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2015,  namun  pelaksanaan  TMC  ini  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi,  awan,  arah  angin  dan  kondisi teknis lainnya.
f.  Menempatkan peralatan pengurangan kabut asap Ground Mist Generator (GMG) di seputar wilayah Bandara  SMB  II  Palembang  sebanyak  3  Unit,  Dan  telah  Disampaikan  permintaan  untuk penambahan kepada BPPT melalui BNPB.
g.  Camat  dan  Kepala  desa  agar  tidak  meninggalkan  tempat  dan  memonitor  lahan  pertanian  dan perkebunan.

## 1.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah
a.   Untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan; Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam KabupatenOKI
b.  Untuk  mengetahui  aspek  apa  saja  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  implementasi kebijakan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kecamatan  Pampangan,  Tulung  Selapan, Pangkalan Lampam Kabupaten OKI .

## 1.2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
a.  Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya di  bidang  kebijakan  publik  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Sumatera Selatan
b.  Sebagai  kontribusi  dan  saran  untuk  pengambil  kebijakan  di  bidang  pencegahan  kebakaran  hutan dan lahan
c.  Sebagai  referensi  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  mengelola  lahan  sehingga  dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Berdasarkan  jenis  data  dan  analisisnya,  penelitian  ini  merupakan  deskriptif  kualitatif,  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  Implementasi  kebijakan  pencegahan  kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## 2.1 Tahapan Penelitian

## Adapun tahapan dari penelitian ini adalah
a. Pertama,  menganalisis  kebijakan-kebijakan  yang  ada  tentang  pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan penentuan lokasi penelitian
b. Kedua,  mengamati  dan  mencari  data  kegiatan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang dilakukan di lokasi penelitian
c. Ketiga,  mengamati  dan  mencari  data  kegiatan  pertanian  yang  dilakukan  petani  terutama  untuk pembukaan dan pembersihan lahan.
d. Kompilasi dan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Ogan Komering Ilir terutama di daerah penelitian
2.2 Menganalisis  Kebijakan-kebijakan  yang  ada  tentang  pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan penentuan lokasi penelitian
Implementasi  kebijakan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  gambut  di  Kabupaten  Ogan Komering Ilir yang meliputi :
1. Komunikasi : Tujuan Sosialisasi dan koordinasi Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, Kejelasan ukuran pencapaian kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut.
2. Sumber daya : Sumber daya manusia, Dana,Sarana dan prasarana
3. Disposisi atau sikap : Sikap Implementor,Dukungan pejabat  Pelaksana
4. Struktur  birokrasi  :  Budaya  Organisasi,  Norma-norma  di  masyarakat,  Hubungan  antara  masing masing pemegang program
2.3 Mengamati  dan  mencari  data  kegiatan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang dilakukan di lokasi penelitian
Kegiatan selanjutnya adalah mengamati dan mencari data kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan  lahan  yang  dilakukan  di  lokasi  penelitianInformant  (pemberi  informasi),  meliputi:  petani  atau masyarakat yang terlibatdalam pertanian dan pembersihan lahan, aparat desa dan kabupaten, tenaga penyuluh,  Sumber  data  didapat  di  Kecamatan  Pampangan,  Kecamatan  Tulung  Selapan,  Kecamatan Pangkalan  Lampam  Kabupaten  OKI.  Dokumentasi  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  yakni Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan  dan  Peraturan  Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
Gambar 1. Persiapan menuju daerah rawan kebakaran hutan dan lahan gambut
2.4 Mengamati  dan  mencari  data  kegiatan  pertanian  yang  dilakukan  petani  terutama  untuk pembukaan dan pembersihan lahan
Kegiatan  yang  dilakukan  dengan  mewawancarai  secara  mendalam  (indepth  interview)  dengan informan  menggunakan  bantuan  pedoman  wawancara  dan  alat  perekam.  Dalam  penelitian  ini informan terdiri dari petani atau masyarakat yang terlibat dalam pertanian dan pembersihan lahan, aparat  desa  dan  kabupaten,  tenaga  penyuluh  dan  juga  melakukan  observasi  untuk mendapatkandatadaninformasi  pada  obyek  penelitian  dengan  cara  mengamati  secara  langsung kegiatan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  lokasi  penelitian  serta  mencari  dokumentasi diperoleh peneliti dari bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian,  kebijakan pemerintah tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

## Gambar 2. Masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar
Gambar 3. Lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015
2.5 Kompilasi  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan  pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan gambut di Ogan Komering Ilir terutama di daerah penelitian
Untuk  optimalisasi  partisipasi  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan  pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu adanya ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan yang jelas beserta  dengan  sumbersumber  kebijakan  yang  mencakup  perangsang  (incentive)  lain  yang mendorong  dan  memperlancar  implementasi  kebijakan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan, sumber daya manusia terutama satgasdamkalhutla yang merupakan ujung tombak dari pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan,  serta  koordinasi  antar  lembaga  dan  masyarakat  dalam  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan.  Sumber  kebijakan  lainnya  adalah  peningkatan  pendanaan  yang dialokasikan untuk upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan terutama yang berhubungandengan  masyarakat,  adanya  karakteristik  badan-badan  pelaksana,  Kondisi-kondisi Ekonomi,  Sosial  dan  Politik  dan  Kecenderungan  Pelaksana  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan, maka  perlu adanya : kebijakan yang dipahami dan disosialisasikan terlebih dahulu secara optimal  sebelum  kebijakan  itu  di  berlakukan,  didukung  oleh  SDM  yang  handal  dan  sesusai  dengan kebutuhan  yang ada, tuntutan dan semangat yang diikuti dengan kepatuhan (compliance) dari semua para  pelaksana  kebijakan.  Serta  andanya  pelatihan-pelatihan  agar  masyarakat  dapat  dipersiapkan dengan memadai.  Penegakan  hukum  yang  terhadap  korporasi  maupun  masyarakat yang  melakukan pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  yang  menyebabkan  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  atau lahan. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditekankan pada tindakan persuasif tetapi juga pada tindakan hukum pidana atau perdata, dan untuk hal tersebut perlu adanya dukungan  ternologi  dan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  sertakomitmen  yang  tinggi  dari penegak hukum dan pemerintah.
Perlu adanya pengembangan teknologi yang efektif, cepat dan murah dan ramah lingkungan untuk pembukaan  lahan  tanpa  bakar.  Sehingga  akan  diperoleh  keuntungan-keuntungan  antara  lain pembukaan lahan dapat berlangsung cepat, murah dan hasil dan ramah lingkungan dengan demikian dapat  mengurangi  beban  ekonomi keluarga  ataupun  biaya  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan.  Perlu adanya  kesadaran  akan  lingkungan  dan  kehendak  yang  kuat  dari  aparat  dan  masyarakat  untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kesadaran tersebut harus dimulai dari individu-individu  masyarakat,  diujudkan  dalam  bentuk  partisipasi  dan  mengembangkan  pola-pola

## kemandirian pada masing-masing individu masyarakat.
Gambar 4. Himbauan yang dibuat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  menimbulkan  dampak  bagi  kehidupan  manusia,  baik  positif  maupun negatif.  Namun,  dampak  negatif  lebih  mendominasi  yang  antara  lain  mengakibatkan:  (1)  emisi  gas karbon ke atmosfer sehingga meningkatkan pemanasan global; (2) hilangnya habitat bagi satwa liar sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem; (3) hilangnya pepohonan yang merupakan penghasil oksigen  serta  penyerap  air  hujan  sehingga  terjadi  bencana  banjir,  longsor,  dan  kekeringan;  (4) hilangnya bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian; (5) berkurangnya luasan hutan  yang  akan  berpengaruh  pada  iklim  mikro  (cuaca  cenderung  panas);  (6)  polusi  asap  sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit pernafasan;
Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus  dihadapi  bangsa Indonesia  hampir  setiap  tahun  pada  musim  kemarau. Kebakaran  hutan  merupakan  penyebab kerusakan  hutan  yang  paling  merugikan karena  dalam  waktu  yang  singkat  dapat  menimbulkan, baik  kerugian  secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  dimulai  dari  tahap perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tahap pencegahan terjadinya kebakaran, tahap pemadaman kebakaran dan tahap penanganan pascakebakaran.
Berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berarti turut mengurangi dampak  yang  ditimbulkan  kebakaran  terhadap  masyarakat  yang  berada  disekitar  kawasan,  seperti adanya  asap  yang  mengganggu  kesehatan  dan  aktivitas  mereka  sehari-hari  serta  hilangnya  mata pencaharian mereka di dalam kawasan. Lebih jauh masyarakat bisa memantau dan mengawasi areal di  desanya  dan  dalam  kawsan  hutan  yang  rawan  terjadi  kebakaran  dalam  upaya  untuk  melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan diwaktu yang akan datang.
Sejak  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  cukup  besar  pada  tahun  1982  dan  rentetan kebakaran  hutan  beberapa  tahun  berikutnya,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  dalam  rangka  menangani  masalah  ini.  Beberapa  peraturan  perundangundangan  yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu UU No. 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan;  UU  No.  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan,  yang  saat  ini  sedang proses revisi; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang telah direvisi dengan PP No. 60 Tahun 2009. Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan,  pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan.  Upaya  pencegahan  kebakaran  dilakukan  melalui  kampanye  penyadaran  masyarakat; peningkatan  teknologi  pencegahan,  seperti  peringatan  dan  pencegahan  kebakaran  hutan,  seperti embung, green belt, menara pengawas, dan lainnya; serta pemantapan perangkat lunak.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  analisis  kualitatif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi kebijakan  pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum berhasil membebaskan Kabupaten Ogan Komering Ilir dari kebakaran  hutan  dan  lahan,  hal  ini  berkaitan  dengan,  Pertama,  dari  ukuran  kebijakan  itu  sendiri berupa  standar  atau  ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan,    bahwa  keanggotaan  dari  lembaga- lembaga  tersebut  yang  notabene  secara  ex-officio  dijabat  oleh  pejabat  struktural.  Struktur keanggotaan  yang  secara  ex-officio.  Kondisi  ini  akan  diparah  lagi  apabila  instansinya  menggap bahwa  masalah  kebakaran  hutan  dan  lahan  merupakan  hal  yang  biasa  dan  bukan  merupakan ancaman  yang  serius,  sehingga  tidak  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  termasuk didalamnya  masalah  synergy  antar  lembaga,  sumber  daya.  Sumber  daya  manusia  yang  dapat dimobilisasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara kuantitas cukup memadai, dan jika dilihat dari segi kualitas (yang terlatih) sangat baik dengan adanya personil sealin dimiliki oleh Dinas Kehutanan, dan beberapa instansi lainnya
2. Dengan  cara  membakar  akan  diperoleh  keuntungan-keuntungan  antara  lain  pembukaan  lahan dapat  berlangsung  cepat,  murah  dan  hasil  pembakaran  dapat  menjadi  pupuk,  dengan  demikian dapat mengurangi beban ekonomi keluarga serta Kebijakan terkait penanganan kebakaran hutan dan  lahan  di  lahan  gambut  seharusnya  mengarah  kepada  pengkajian  ulang  izin-izin  yang  sudah diberikan untuk pembangunan kebun sawit.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih    diberikan  kepada  Direktorat  Jendral  Penguatan  Riset  dan  Pengembangan Kementrian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi    yang  talah  membiayai  penelitian  ini  dan terimakasih  kepada  Stisipol  Candradimuka  Palembang  selaku  pelindung  dalam  penelitian  ini, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Pampangan, Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho,  W.  C,  Suryadiputra,  IN.  N,  Saharjo,  B.  H,  Siboro,  L.  (2007)  Panduan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Bogor, Wetlands International-Indonesia Programme Bisnis keuangan,  El Nino landa Indonesia hingga November 2015, kompas. com. 17 Juni 2015, diakses tanggal  2 Februari 2016
Dye, Thomas R. 2008. Understanding Public Policy. Pearson Education. Inc. New Jersey. Farid, 2015. Liputan islam, Buka lahan dengan bakar hutan (liputanislam.com/.../buka-lahan-dengan- bakar-hutan-....diakses tanggal  2 Februari 2016
Linggasari,  Yohannie.  2015.  CNN  Indonesia,  kekeringan  dan  kebakaran  lahan  landa  Indonesia(http: www.cnnindonesia.com /.../ kekeringan-dan-kebakaran.. ,diakses tanggal  2 Februari 2016 Maklumat  Kapolda  Sumatra  Selatan  nomor   :    Mak/03/IV/2015    tentang  “  Larangan  Pembakaran Hutan, Lahan atau ilalang/semak belukar
Parsons, Wayne. 2015. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Prenada Media. Jakarta
Purnasari.  2011.  Strategi  Pencegahan  Kebakaran  Hutan  Berbasis  Masyarakat  (Kajian  Biofisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan di Provinsi  Sumatera  Selatan).  Tesis  Ilmu  Lingkungan.  Universitas  Diponogoro.  (tidak publikasikan).  Semarang
Purwitasari,  A.Y.  2012.  Implementasi  Kebijakan  Program  Jampersal  Di  Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten  Tahun  2011.  Tesis  Kesehatan  Masyarakat.  Universitas  Indonesia.  (tidak  publikasikan). Jakarta
Pemprov  sumsel  sikapi  kabut  asap  (ppid.sumselprov.go.id/pemprov-sumsel-sikapi-kabut-.Sasa,  VOA Islam,  Siapa  aktor  pembakaran  hutan  (www.voa-islam.com/.../siapa-aktor-pembakaran- hutan...Oct 25, 2015, diakses tanggal  2 Februari 2016
Sukawan, Wawan. 2015. Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Tesis MAP Stisipol Candradimuka. (Tidak dipublikasikan). palembang
Smk3ae.  2009.  Mengenal    Sistem  Manajemen  Perusahaan  Chapter  14-  Evaluasi  Manajemen  1.from Smk3ae.wordpress.com. diakses tanggal  3 Februari 2016
Singarimbun dan Effendi. 1997. Manajemen Strategik. Bumi Aksara. Jakarta Sudjana. 2006. Model Evaluasi Kebijakan Publik. Ghalia Indonesia. Jakarta Soenarko.  2010.  Public  Policy  :  Pengertian  Pokok  Untuk  Memahami  Dan  Analisis  Kebijakan Pemerintah, Surabaya, Airlangga University Press
Suara.  Com,  Sebelum  ada  kabut  asap,  penderita  ISPA  sudah  banyak  di  Sumsel (www.suara.com/.../sebelum-ada-kabut-asap-penderita-...10 Oktober 2015) diakses 5 Februari 2016
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV Alfabeta Surat  Keputusan  Gubernur  Sumatra  Selatan,  nomor   :   297/KPTS/  BPBD-SS/2015,  Tanggal  8  april 2015.
Tachjan,  H.  2006  Implementasi  Kebijakan  Publik.  AIPI  Bandung-Puslit  KP2W  Lemlit Unpadvbgg5vbgg54. Bandung.
Tacconi, L. 2007 Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor
Tribunnews, Pasca kedatangan jokowi titik api malah meningkat. (tribunnews.com › Sumsel › Empat Lawang 7 sep 15, diakses tanggal  2 Februari 2016
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diperbaharui menjadi UU RI No.
86 Tahun 20004
Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Wahab,  Solichin  A.  2007.  Analisi  Kebijaksanaan,  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta