## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAREPARE

## Analysis Of Legal Protection Of Crimes Of Sexual Abuse Against Children In Parepare
Muh. Saleh 1* , Ruslan Renggong 2 , Yulia A. Hasan 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: muhsaleh@gmail.com
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Parepare.  Tipe  penelitian  adalah  penelitian  normatif empiris  yaitu  penelitian  yang  mengarah  untuk  mengkaji  gejala-gejala,  faktor-faktor  atau  kejadian  secara  sistematis  dan akurat, dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data prime yaitu mendatagi langsung responden dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interviu) dan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa 1.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal  diberikan  oleh  pihak  penegak  hukum  meskipun  sudah  banyak  hak-hak  korban  yang  terpenuhi  serta  perlidungan yang diberikan, 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksualterhadap anak adalahfaktor penegakan hukum,  faktor  lingkungan,  faktor    keluarga  dan  faktor  Lemahnya  Pengawasan  Orang  Tua,  3.  Peran  Masyarakat dalamPenanganan  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  perlu  adanya,  dengan  memperhatikan  aspek  pencegahan  yang melibatkan  warga  dan  juga  melibatkan  anak-anak  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  kepada  anak  ditingkat  akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak.
Kata Kunci : Kejahatan, Pelecehan Seksual, Anak, Sanksi Pidana

## ABSTRACT
This research aims to gain an understanding and analyze legal protection, inhibiting factors and efforts to overcome sexual abuse crimes against children in Parepare. The type of research is empirical normative research, namely research that aims to examine symptoms, factors or events systematically and accurately, and uses primary and secondary data. The technique used  to  obtain  prime  data  is  directly  collecting  data  from  respondents  by  observing,  interviewing  and  distributing questionnaires.  Based  on  the  research  results,  it  was  found  that  1.  Forms  of  legal  protection  for  children  as  victims  of sexual harassment have not been maximally provided by law enforcers even though many victims' rights have been fulfilled and protection has been provided, 2. Factors that cause sexual violence against children are a factor in law enforcement, environmental  factors,  family  factors  and  weak  parental  supervision.  3.  The  role  of  society  in  handling  sexual  violence against children is necessary, taking into account prevention aspects involving citizens and also involving children with the aim of providing protection to children at the level grass roots so that references detect cases of violence against children.
Keywords: Crime, Sexual Abuse, Children, Criminal Sanctions
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Fenomena  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap anak akhir–akhir ini menjadi sorotan publik. Betapa tidak hal ini telah dibuktikan dengan tayangan berbagai saluran televisi swasta, menayangkan secara vulgar tentang kekerasan seksual terhadap  anak.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  sering dilakukan  oleh  orang  yang  dekat  dengan  korban  baik  itu teman sendiri, keluarga, tetangga, guru bahkan oleh orang tua sendiri.  Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi
selama  ini,  merupakan  salah  satu  faktor  sangat  buruknya kwalitas  pelindungan  anak.  Keberadaan  anak  yang  belum mampu  mandiri  tentunya  sangat  membutuhkan  orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kwalitas perlindungan anak  di  Indonesia  mendapatkan  kritik  dari  berbagai  elemen (Adhiityawan dan Sukinta, 2014).
Pernyataan  yang  sering  dilontarkan  masyarakat  yaitu sejauh  mana  peran  dan  upaya  pemerintah  memberikan perlindungan  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual,

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak …..  (Muh. Saleh, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang  penetapan  perpu  nomor  1  tahun  2016  tentang perubahan  kedua  atas  undang–undang  nomor  23  tahun  2002 tentang  perlindungan  anak,  bahwa  yang  berkewajiban  dalam perlindungan  anak  adalah  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  atau  wali  berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.
Kurangnya  peran  serta  masyarakat  dan  lemahnya penegakan  hukum  menjadi  penyebab  maraknya  kasus kekerasan seksual terhadap anak, maraknya jaringan prostitusi online yang  melibatkan  anak–anak,  para  mujikari  berkenalan melalui  media  sosial  seperti facebook,  instagram  dan  twitter dengan  menawarkan  bagaimana  cara  menghasilkan  uang  dan para mujikari mencari calon korbannya yang dikemudian akan dirayu untuk melakukan “ open booking out “.
Dimasa  pandemi covid–19 disepanjang  2020  juga  terus meningkat  angka  kekerasan  seksual.  Sebab  pada  5  (lima) bulan  pertama  pandemi  komnas  perempuan  telah  menerima 461  laporan  mengenai  kekerasan  seksual  terhadap  anak padahal jumlah kasus 2019 menunjukkan penurunan angka di banding tahun 2018 (Wahid, 2004).
Dalam masa pandemi membawa potensi maraknya kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Hal  ini  terjadi  akibat kurangnya  mobilitas  masyarakat  yang  memungkinkan  setiap orang untuk lebih sering berada di rumah yang memungkinkan terjadinya kekerasan berbasis gender (Huraera, 2012). Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat kejam, karena posisi anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun semakin  meningkat.  Sejak  01  januari  hingga  31  juli  2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan seksual pada anak. Seperti halnya di Sulawesi Selatan Kasus kekerasan seksual mencapai 58  kasus  sementara  kekerasan  seksual  anak  di  kota  Parepare tahun 2018 sebanyak 8 kasus, tahun 2019 sebanyak 18 kasus, dan 2020 sebanyak 12 kasus (Alan 2010).
Tentang  apa  yang  menjadi  tujuan  hukum,  terdapat  tak terbatas,  mustahil  dapat  kita  bahas  secara  memadai  satu persatu,  namun  demikian  diantara  begitu  banyak  teoritentang tujuan  hukum,  maka  peneliti  hanya  akan  mengklasifikasikan kedalam  3  (tiga)  aliran  yang  tidak  menempatkan  “kepastian“ tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai keadilan adalah  keharmonisan,  dan  keharmonisan  adalah  kedamaian ada  3  (tiga)    hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan  (Gosita,  2014).  Menurut banyak  pengamat,  keterpurukan  praktek  di  Indonesia,  salah satu  penyebabnya  adalah  penggunaan  konsep  tujuan  hukum (Prints,  1997).  Apa  yang  pernah  dikemukakan  oleh  satjipto raharjo  kerinduan  akan  suatu  teori  indonesia  yang  berbeda, menjangkiti komunitas akademik, seluruh teori dengan konsep kontruksi hukum yang dikembangkan secara lebih terstruktur, terinci,  dan  sistimatis  yang  memberikan  arah  kepada pembangunan nasional, yang bersifat mendasar.
Dalam  filasafat  hukum,  teori-teori  hukum  dalam  sejak socrates  hingga  Francois  Geny,  tetap  mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum mengutamakan “ The search for justice ’. Terdapat bermacam- macam  teori  dalam  keadilan,  teori-teori  ini  menyangkut  hak dan  kebebasan,  peluang  kekuasaan,  pendapatan  dan kemakmuran.
Pandangan  aristoteles  tentang  keadilan  terdapat  dalam karyanya NICHOMACHEAN  ETHICS,  POLITICS,  DAN REIHORIC (Mansur,  2003).  Hal  ini  sepenuhnya  ditugaskan bagi  keadilan  yang  berdasarkan  filasafat  umum  aristoteles, meski  dianggap  sebagi  inti  dari  filasafat  hukumnya”  karena hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan.
Dari  pandangan  aristoteles  di  atas  yang  sangat  penting bahwa  keadilan  mesti  dipahami  dalam  pengadilan,  kesamaan namun  aristoteles  membuat  perbedaan  penting  antara kesamaan  numerik  dan  kesamaan  proporsional.  Kesamaan numerik mempersembahkan semua manusia sebagai satu unit. Inilah  yang  sekarang  lasim  dipahami  tentang  kesamaan  dan yang  dimaksud  ketika  dikatakan  bahwa  semua  warga  adalah sama di depan hukum (Machmuddin, 2003).
Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial  atau  dapat  disebut  sebagai  pemberi  depenisi  dari tingkah  laku  menyimpang  serta  akibat–akibatnya  seperti larangan, tuntutan–tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.  Dari apa  yang dikemukan oleh  Ronny diatas,  kita dapat “menangkap  “isyarat  bahwa  hukum  bukan  satu-satunya  alat pengendali atas kontrol sosial di dalam masyarakat (Yuwono, 2020).
Fungsi  hukum  sebagai  alat  pengendali  sosial  dapat diterangkan  sebagai  fungsi  hukum  menetapkan  tingkah  laku yang  dianggap  merupakan  penyimpangan  terhadap  aturan hukum,  dan  apa  sanksi  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh hukum  jika  terjadi  penyimpangan  tersebut  (Echols  dan Shadily, 1997).
Penegakan  hukum  merupakan hal  yang  sangat ensensial dan subtansial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma–norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan–hubungan  hukum  yang berhubungan  dengan  masyarakat  dan  bernegara.  Penegakan hukum  yaitu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan (Gulton,  2008).  Penegakan  hukum  hakikatnya  adalah  proses perwujudan  ide-ide  penegakan  hukum  itu  bukan  merupakan suatu tindakan  yang pasti,  yaitu  menerapkan hukum terhadap suatu  kejadian,  yang  dapat  di  ibaratkan  menarik  garis  lurus antara dua titik (Wadong, 2000).
Teori  perlindungan  hukum  bertujuan  menginteraksikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat,  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan, perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  dapat  dilakukan dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak (Muladi,  1997).  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu diatur  dan  dilindungi  dengan  melihat  tahapan  yakni perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Kedudukan  anak  sebagai  generasi  muda  yang  akan meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa,  calon-calon  pemimpin bangsa  dimasa  mendatang  dan  sebagai  sumber  harapan  bagi generasi  terdahulu,  perlu  kesempatan  seluas-luasnya  untuk
tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani, jasmani,  maupun  sosial  (Nashrina,  2012).  Perlindungan  anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai  kedudukan  dan  peranan,  yang  menyadari  betul pentingnya  anak  bagi  nusa  dan  bangsa  dikemudian  hari. Perlindungan  anak  adalah  sejuta  usaha  yang  dilakukan  untuk mengucapkan  kondisi  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertubuhan anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  maupun  sosial. Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan dalam  suatu  masyarakat  (Yulia,  2010).    Menurut  pasal  1 angka  2  undang  -  undang  RI  nomor  13  tahun  2006  tentang perlindungan  saksi  dan  korban  menyatakan  bahwa  “korban adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Soesilo, 1995)
Korban  adalah  orang-orang  yang  baik  secara  individual maupun Kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik  atau  mental,  emosional,  ekonomi,  atau  gangguan substansial  terhadap  hak-haknya  yang  fundamental,  melalui perbuatan  atau  komisi  yang  melanggar  hukum  pidana  di masing-masing  negara,  termasuk  penyalahgunaan  kekuasaan (Nurhidayatullah,  2019).  Menurut  undang-undang  RI  nomor 23  tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga (Kurnianingsih, 2003).
Salah  satu  indikator  negara  hukum  adalah  keberhasilan dalam  penegakan  hukum.  dikatakan  berhasil  karena  hukum yang  telah  diaturnya,  sudah  seharusnya  dan  sudah  waktunya, dijalankan  dan  ditaati  oleh  seluruh  elemen  masyarakat. Ketidakberdayaan  dan  kurang  maksimalnya  penegakan hukum  dapat  berimplikasi  terhadap  kredibilitas  para pembentuk  aturannya,  pelaksana  aturan  dan  masyarakat  yang terkena  aturan  itu  sendiri,  sehingga  seluruh  elemen  akan terkena  dampaknya  (Dwiyanti,  2014).  Penegakan  hukum adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  dapat  tegak  atau berfungsinya norma-norma yang berlaku telah di atur sebagai pedoman perilakunya dalam  lalu lintas atau dalam kehidupan manusia  bermasyarakat  dan  berbangsa,  untuk  itulah,maka ketentuan  yang  telah  mengaturnya  tidak  akan  berhenti  dalam arti  aturan  yang  tidak  bergerak  atau  mati,tetapi  tetap  dan diakui  negara  untuk  mengaturnya.secara  luas,  proses  dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam hukum dalam setiap hubungan hukum..
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman dan  menganalisis  perlindungan  hukum,  faktor  penghambat dan  upaya  penanggulangan  kejahatan  pelecehan  seksual terhadap anak di Kota Parepare.

## 2. METODE
Jenis  Penelitian  adalah  penelitian socio-legal  research atau penelitian deskritif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji  evaluasi  gejala-gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian secara  sistematis  dan  akurat,  mengenai  sifat  atau  kasus tertentu  yang  dilakukan  di  wilayah  Parepare  dengan mengambil secara non random sampling .
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  polri, Kejaksaan  dan  Pengadilan  serta  korban  kejahatan  seksual. Pengambilan  sampel dalam jumlah  yang tertentu dari seluruh populasi  sudah  cukup  representatif  untuk  diteliti.  Instrumen penelitian  adalah  alat  bantu  yang  digunakan  untuk mendapatkan  data  penelitian,  instrumen  yang  digunakan
dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Kuesioner  yaitu  pengambilan data  berdasarkan  pertanyaan  yang  dibuat  secara  terstruktur dengan  jumlah  responden  sebanyak  25  (dua  puluh  lima) orang.  (2)  Wawancara  yaitu  salah  satu  instrumen  penelitian yang  dipakai  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  informasi dari responden melalui instruksi variabel, peneliti menyiapkan pertanyaan,  kemudian  peneliti  bertemu  dengan  nara  sumber dan mengajukan pertanyaan. (3) Observasi, metode ini dipakai untuk  mengamati  perilaku  atau  situasi  individu,  ini memerlukan keterampilan khusus untuk menilai / pengamatan perilaku dalam penelitian
Data  adalah  keterangan  baik  berupa  angka  ataupun kalimat  atau  kata,  baik  sudah  diolah  ataupun  belum,  yang dapat  memberikan  gambaran  tentang  suatu  keadaan  atau masalah.  Pada  dasarnya  setiap  kata  akan  membuat  keputusan baik  dalam  merancang  program  kedepan  ataupun  dalam memecahkan  (problem  solving)  kita  selalu  memerlukan keterangan  atau  data  sebagai  dasar  atau  landasan.  Jenis  dan sumber data yang akan dilakukan penelitian ini sebagai dasar untuk menunjang penelitian yaitu:
Data primer adalah data  yang diperoleh secara langsung dari  sumber  data  (responden)  pada  lokasi  penelitian  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber–sumber berupa  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal-jurnal,  karya ilmiah,  dokumen  resmi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan tindak lanjut  proses  pengelolaan  data  yang  membutuhkan  ketelitian serta  kecermatan  secara  optimal.  Dalam  hubungan  ini pengetahuan  dan  penguasaan  metodelogi  seorang  peneliti sangat  menentukan  karena  hasil  penelitian  sangat  tergantung pada analisis data.
Dalam  menganalisis  penelitian  ini,  digunakan  teknik kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk menganalisa kata  yang  tidak  dapat  dikuantitatifkan,  yakni  bersifat Intepretatif,  sedangkan  untuk  data  kuantitatif  melalui  proses editing,  yaitu  melakukan  klasifikasi  data  penelitian  kembali terhadap  jawaban  dari  responden,  dan  memberi  angka  dan menghitung  frekuensinya  dan  dimaksudkan  dalam  tabel  dan menggunakan rumus frekuensi:
Keterangan : P = Persentase F = Frekuensi N = Jumlah Responden

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis  Putusan  Hakim  terhadap  Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Anak
Putusan  dari  pengadilan  negeri  kota  Parepare  nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pre  tanggal  24  Juni  2022  tentang putusan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  Anak  dengan kronologis  kejadian  awalnya  korban  berjalan  jalan  dengan pacarnya  ke  kota  Pinrang  yang  berinisial  SB  sampai  tengah malam  baru  pulang  dan  yang  bersangkutan  di  turungkan  di sekitar persimpangan jalan andi sinta dan jalan lasinrang yang kebetulan  pada  saat  itu  ada  sekelompok  pemuda  yang sementara  nongkrong  dan  kemudian  perempuan  yang berinisial  AG  disapa  oleh  sekelompok  pemuda  tersebut dengan  kata  kata  “  dik  kenapa  belum  pulang”  dan  dijawab takut  pulang  kerumah  karena  terlambat  pulang  sudah  larut malam kemudian di jawab jadi gimana dik di jawab tidak mau pulang biar disini dulu katanya setelah lama dan dibujuk oleh
Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak …..  (Muh. Saleh, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
lelaki  AH  dan  Sl  akhirnya  perempuan  AG  ditawarkan  untuk diantar bermalam di hotel yang terdekat kemudian perempuan tersebut  menyetujui  dan  diantarlah  di  Hotel  Portuna  oleh  2 (dua) pemuda. Sesampai di Hotel Perempuan tersebut di ajak, di  bujuk  dan  di  rayu    untuk  melakukan  hubungan  layaknya suami istri dan yag bersangkutan tidak mau untuk melakukan hubungan  tersebut  namun  lelaki  tesebut  memaksa  akhirnya terjadilah  tindakan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  2 (Dua)  pemuda  tersebut  dan  perempuan  AG  dan  orang  tua korban  merasa  keberatan  dan  melaporkan  kejadian  tersebut Ke Polres Parepare dan kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri  Kota  Parepare  tesebut  diatas  yang  mana  pelaku kejahatan seksual yang dilakukan adalah masih kategori anak- anak  sedangkan  korbannya  adalah  anak-anak  jadi  pelaku  dan korban  adalah  kategori  masih  anak-anak.  Sesuai  putusan Pengadilan  Kota  Parepare  bahwa  pelaku  dijatuhi  hukuman masing  masing  5  bulan  dan  pelatihan  selama  1  (satu)  bulan dengan pertimbangan bahwa pelakunya masih kategori anak– anak.
3.2. Faktor  penghambat  penanganan  korban  pelecehan seksual
a. Faktor Personal (Individu)
Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  bisa menderita  trauma  yang  mendalam  akibat  yang  dialaminya trauma  ini  dapat  termanifestasi  pada  kehilangan  pada peristiwa  yang  dialaminya,  sehingga  akan  berdampak  pada hilangnya  kemampuan  berbahasa,  gangguan  jiwa,  rasa  takut yang  membuatnya  tidak  akan  pernah  berbicara  tentang  apa yang  dialaminya.  di  samping  ini  juga  tidak  beraninya  korban melaporkan kasusnya  kepada pihak kepolisian karena korban mendapatkan  ancaman  dari  pelaku  jika  melaporkannya  kasus yang  menimpa  dirinya  pelaku  tidak  segan-segan  untuk membunuhnya.disamping  ancaman  pembunuhan  dari  pelaku korban saja mendapat tekanan dari pihak keluarga untuk tidak melaporkan  terhadap  kasus  yang  menimpa  dirinya,karena pihak  keluarga  berpendapat  bahwa  hal  tersebut  dilaporkan akan  berdampak  yang  buruk  terhadap  keluarga  dan  dapat merendahkan  martabat  keluarga,sehingga  keluarga  tidak  lagi mendapat  kepercayaan  karena  nama  baiknya  ternodai  atau tercorek oleh pihak korban tersebut.
Salah satu  korban pelecehan  yang  mengalami pelecehan seksual  yang  berinisial  FA  mengaku  telah  mengalami pelecehan  seksual  fisik  di  tempat  kerjanya.  FA  menceritakan bahwa  rekan  kerjanya  seniornya  yang  berjenis  kelamin  laki- laki  sering  menggoda  mengenai  bentuk  tubuh  dan penampilannya.  Selain  itu,  secara  tiba-tiba  FA  pernah dirangkul  oleh  rekan  kerja  seniornya  tersebut,  serta  dagu  FA juga pernah dicolek, reaksi  FA atas pelecehan seksual  hanya, mengabaikan  dan  tidak  berani  berbuat  apa-apa,  FA  merasa takut  apabila  melapor  kepada  atasannya,  karena  yang melakukan  tindakan  tersebut  adalah  rekan  kerjanya  yang sudah senior-senior.
Perempuan berinisial R, mengalami pelecehan seksual di depan  sebuah  rumah  kosong  yang  sebelahnya  disekitar  salah satu universitas di kota parepare, pada malam hari sekitar jam 21.00  Wita,  keadaan  tempat  itu  sangat  sepi  dan  minim penerangan.  Kejadian  berawal  ketika  R  sedang  menunggu temannya  di  depan  rumah  kosong.  Ketika  R  sedang  berdiri, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan R, yang sedang berdiri. R sangat terkejut  ketika  laki-laki  tesebut  tidak  memakai  celana  dan
menunjukkan  alat  kelaminnya  kepada  R.  setelah  teman  R datang  dan  menghampiri  R  kemudian  R  dan  temannya langsung  pergi  mengendarai  sepeda  motor,akan  tetapi  laki- laki  tersebut  justru  mengikuti  dan  memepet  sepeda  motor R.ketika R semakin kencang mengendarai motor tersebut,laki- laki  tadi  tidak  mengikuti  lagi,R  merasa  sangat  takut  atas kejadian  tersebut,akan  tetapi  R  tidak  melapor  atas  keadian tersebut kepada pihak  yang berwajib karena R  merasa bahwa tidak mempunyai bukti untuk melapor73.
Selain itu perempuan berinisial AN  mengalami kejadian serupa  berinisial  AN  mengalami  kejadian  serupa  di  daerah jalan  Jenderal  A.  Yani  kota  parepare  sekitar  jam  22.00  Wita suasana  pada  saat  sangat  sepi.  AN  dihampiri  oleh  seorang laki-laki  yang  tiba-tiba  memperlihatkan  alat  kelaminnya kepada  AN,  kemudian  AN  lari  untuk  menghindar  sambil menangis,  AN  tidak  melaporkan  kejadian  tersebut  karena yakin  polisi  tidak  akan  menindak  lanjuti  atas  kejadian tersebut.
Adanya  anggapan  bahwa  perempuan  adalah  makhluk yang  lemah,  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkam perempuan  rentan  mengalami  pelecehan  seksual.  Hal  ini merupakan  wujud  nyata  bahwakultur  patriarkis  belum sepenuhnya  hilang  dari  masyarakat  modern  saat  ini.  secara tradisional, manusia di berbagai belahan dunia terutama dalam hubungan masyarakat patriarkis, dimana laki-laki di posisikan superior  terhadap  perempuan  di  berbagai  kehidupan. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dimana  kehiduapn dalam  masyarakat  masih  mengandung  idiologi  patriarkis, yang menempatkan suami sebagai pemimpin yang memegang kebijakan  dalam  keluarga.  sedangkan  istri  dan  anaknya diibaratkan sebagai anak buah. pandangan seperti itulah  yang membuat  perempuan  dianggap  sebagai  makhluk  lemah  oleh karena itu sebagian besar pelecehan seksual adalah perempuan sedangkan pada umumnya laki-laki yang menjadi pelaku. b. Faktor Perlindungan Hukum Korban  akibat  perbuatan  kaum  pedofilia  tidak  berupa penderitaan  fisik  saja,  tetapi  juga  menderita  secara  psikologi atau  mental.  Oleh  karena  itu  korban  membutuhkan  perhatian dan perlindungan hukum. Perhatian masyarakat terhadap anak sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan  hukum,  perilaku  berkaitan  dengan  masalah  anak  yang menjadi  korban,  khususnya  kasus  kejahatan  seksual  jarang sekali mendapat perhatian.
Undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tetang  sistem peradilan  anak  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  yang diberikan  berupa  upaya  rehabilitasi  sosial  dan  medis,jaminan keselamatan  baik  fisik  maupun  sosial  dan  kemudahan  untuk mendapatkan informasi.itu artinya bahwa pengaturan perlindungan anak saat ini belum mengimplemetasikan isi dari UUD  RI  1945  dalam  pasal  28  B  ayat  (2)  yang  berbunyi “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup  ,tumbuh,dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.”jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap  perlindungan  anak  korban  kejahatan  pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan. Karena keadilan pada  dasarnya  hukum  harus  menjadi  penuntun  agar  prang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak sesuai dengan  haknya  serta  tidak  melanggar  hukum  yang  berlaku. Demikian  keadilan  sangat  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
Dalam  peraturan  pemerintahan  nomor  43  tahun  2017 melengkapi  mekanisme  ganti  rugi  dan  restitusi  dan  dapat dikatakan  peraturan  pemerintah  no  43  tahun  2017  menjadi peraturan  yang  lebih  bersifat  khusus,  yakni  mengatur mekanisme  restitusi  bagi  anak  korban  tindak  pidana,  namun dalam  peraturan  pemerintah  nomor  43  tahun    2017  masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum  yaitu pertama pengaturan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 belum  memuat  solusi  dimaksud  contohnya  mekanisme perampasan  aset  atau  mekanisme  kompensasi  seperti  di  atur dalam  peraturan  pemerintah  nomor  44  tahun  2008. Berdasarkan  peraturan  nomor  44  tahun  2008,  korban  akan mendapat  kompensasi  jika  pelaku  menolak  membayar Restitusi.pasal 1 angka 4 mengatur bahwa “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
Selain dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 melengkapi  mekanisme  ganti  rugi  dan  Restitusi  yang  masih dalam  menjadi  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  terhadap anak  korban  pedofilia.  Selain  itu  praktik  saat  ini,  bahwa Restitusi  ruang  dibayarkan  kepada  korban,  yang  biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Selain jarang dibayarkan tentang Restitusi kepada korban, yang paling kendala bagi korban adalah proses hukum itu sendiri cenderung tidak responsif terhadap laporan korban, hal  tersebut  karena  tidak  adanya  payung  hukum  yang mengatur  secara  hukum  khusus  mengenai  pembuktian  dan ancaman  pidana  pelecehan  seksual  di  Indonesia.  Selain  itu sangat  banyak  korban  pelaku  pelecehan  seksual  yang  merasa malu  untuk  melaporkan  sehingga  perlindungan  hukum terhadap  anak  sulit  untuk  dilakukan.  Mengenai  hal  tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 1.
Bentuk Kekerasan Verbal Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Tabel  1.  menggambarkan  bahwa  tingkat  kepercayaan terhadap  perlindungan  hukum  sangat  minim  ini  dapat  dilihat bahwa  korban  kekerasan  verbal  kejahatan  seksual  terhadap anak  0  %  dari  25  responden  atau  tidak  ada  yang  percaya terhadap  perlindungan  hukum,  yang  menjawab  tidak  percaya adanya  perlindungan  hukum  17  dari  25  responden,  atau  68% dan  yang  mengatakan  kurang  percaya  8  dari  25  responden atau 32 %.
Tabel 2. Bentuk Kekerasan Non Verbal Kejahatan Seksual Terhadap Anak No Kategori Jawaban Frekuensi (f) Persentase (%) 1. 2. 3. Percaya adanya perlindungan Hukum Tidak percaya adanya perlindungan hukum Kurang percaya adanya perlindungan hukum 2 19 4 0,08 % 76% 16% Jumlah 25
100
Tabel  2.  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepercayan tentang  perlindungan  hukum  bentuk  kekerasan  non  verbal seksual terhadap anak masih rendah hal ini bisa dilihat 2 dari 25  reponden  atau  0,08%  yang  percaya  adanya  perlindungan hukum,19  dari  25  responden  atau  76  %  menjawab  tidak percaya  adanya  perlindungan  hukum  seksual  terhadap  anak dan 4 dari 25 responden atau 16% menjawab  kurang percaya adanya perlindungan hukum.
Tabel 3.
Bentuk Kekerjaan Fisik Kejahatan Seksual Terhadap Anak
No Kategori Jawaban Frekwensi (F) Persentase (%) 1. 2. 3. Percaya  adanya  perlindungan hukum Tidak percaya adanya perlindungan hukum Kurang percaya adanya perlindungan hukum 3 9 13 12 % 36 % 52 % Jumlah 25 100
Tabel  3.  diatas  merupakan  tingkat  kepercayaan terhadap perlindungan hukum masih kurang di percaya hal ini bisa  kita  lihat  bahwa  3  dari  25  dari  responden  atau  12% percaya adanya perlindungan hukum,9 dari 25 responden atau 36% tidak percaya terhadap adanya perlindungan hukum dari 13  dari  25  responden  atau  52%  mengatakan  kurang  percaya adanya perlindungan  hukum.  Maka kalau kita simpulkan dari tiga  tabel  tersebut  responden  tidak  percaya  adanya perlindungan hukum.
c. Faktor Penegak Hukum
Fakta  yang  terjadi  di  lingkungan  terdapatnya  perlakuan dan  perlindungan  yang  tidak  baik  dari  aparat  penegak hukum,kenyataannya  bahwa  aparat  penegak  hukum  dinilai kurang berperspektif terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga menjadikan kelemahan-kelemahan dalam menangani kasus tindak pidana  kejahatan seksual,  kelemahan-kelemahan tersebut  di  tingkat  kepolisian  ada  pertanyaan  yang  brersifat memojokkan  korban,  penyidik  bersikap  pasif,  artinya  korban dibebani  untuk  mengumpulkan  bukti  sendiri.pada  tingkat kejaksaan  juga  tidak  menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan korban  kekerasan  seksual  atau  pendamping  tidak  mau menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  pada  kasus tersebut.
Bagian penting dalam sistem peradilan adalah menetapkan  suatu  fungsi,  keberadaanya  akan  memberikan arah  dan  pertimbangan  mengenai  apa  yang  seharusnya dijadikan  sanksi  dalam  sisi  lain  itu  sendiri  merupakan  proses penting  kompleks  dalam  sistem  peradilan  pidana  karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. penyidik, penuntut  umum,  hakim,  dalam  memeriksa  perkara  anak-anak (korban)  masih  menggunakan  hakim/memakai  toga  atau atribut kedinasan.
Dalam  pemeriksaan  tidak  diminta  catatan  psikologis anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual.  Korban  tidak disidangkan  dalam  ruang  sidang  khusus  anak,  ruang  tunggu sidang anak tidak dipisahkan dari ruang sidang orang dewasa, waktu  sidang  anak  tidak  didahulukan  dari  orang  dewasa, walau sidang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan, yang mana jadwal sidang yang diberikan pagi namun pada akhirnya sore  hari  baru  sidang  dilaksanakan.  Dalam  sidang,  hakim wajib  memerintahkan  orang  tua/wali  atau  pendamping  untuk mendampingi  anak  korban  namun  pada  kenyataan  hakim menolak adanya pendamping dengan alasan ketidaknyamanan dan kelancaran sidang.
No Kategori jawaban Frekwensi (f) Persentase (%) 1. 2 3. Percaya adanya perlindungan Hukum Tidak percaya adanya perlindungan hukum Kurang percaya adanya perlindungan hukum 0 17 8 0 % 68 % 32 % Jumlah 25 100
Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak …..  (Muh. Saleh, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan)
Dalam  pasal  55  undang  –undang  RI  nomor  11  tahun 2012  tentang  sistem  peradilan  anak  yang  dapat  membuat sidang  batal  hukum  adalah  tidak  hadirnya  advokat  atau pemberi  bantuan  hukum  lainnya  dan/atau  pembimbing kemasyarakatan,  kehadiran  orang  tua/wali  atau  pendamping tidak  akan  membatalkan  sidang  tetapi  tentunya  anak(korban) yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya  membutuhkan  orang  yang  dia  percayai  berada didekatnya pada saat sidang berlangsung.
d. Faktor masyarakat
Kelemahan  dalam  perlindungan  korban  kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya informasi dari korban karena  trauma  psikologis  yang  dialami  korban  dan menyebabkan  korban  cenderung  pendiam.  Kurangnya pengetahuan  hukum  masyarakat tentang apa  yang seharusnya dilakukan  oleh  pihak  korban  ketika  ada  kasus  kekerasan seksual  terjadi  kepada  keluarga  mereka,  sehingga  aduan  atau laporan  baru  sampai  kepada  mereka  ketika  si  korban  sudah mengalami trauma berat.
Kelemahan lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan  toleransi  yang  diberikan  oleh  pihak  korban  kepada sipelaku,  sehingga  sering  kali  kasus  kekerasan  seksual  di selesaikan  secara  kekeluargaan  oleh  kedua  belah  pihak. Harapan  masyarakat,  penegak  hukum  yang  konsisten  harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat  ialah  yang  sangat  berperan  mendukung  proses pencegahan hukum.
e. Upaya  Penanggulangan  Kejahatan  Sekual  Terhadap Anak
1) Upaya Pre-emtif
Berdasarkan  keterangan  dari  hasil  wawancara  dengan AIPDA  Dewi  Natalia  Noya,  SH  selaku  Kanit  perlindungan anak  dan  perempuan  di  tahun  2021  jam  10.00-11.00  wita, tindakan pre-emtif yang dilaksanakan kepolisian kota parepare dengan  cara  melaksanakan  penyuluhan  dan  pengawasan terjadinya  kekerasan  seksual.  Pihak  kepolisian  khususnya  sat binmas  polres  parepare  melakukan  kegiatan  penyuluhan supaya  tidak  terjadi  kejahatan  seksual.  Upaya  Pre-emtif merupakan salah satu yang dilakukan oleh pihak kepolisian di parepare,  karena  dengan  upaya  ini  merupakan  upaya  yang terbaik  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya kejahatan  seksual.  Dimana  anak-anak  diajari  tentang bagaimana  bisa  menjaga  diri  sendiri,  karena  keselamatan tentang  diri  kita  tergantung  bagaimana  kita  bisa  menjaga  diri kita  sendiri.  Samping  itu  juga  anak-anak  diajari  tentang bahaya  melakukan  kekerasan  seksual  dan  akibatnya  anak dapat mencegah perbuatan tersebut.
2) Upaya Preventif
Untuk  menghindari  seseorang  melakukan  tindakan kekerasan  seksual  terhadap  anak  dimana  merupakan  tujuan dari  upaya  preventif.  upaya  ini  tidak  dilakukan  oleh  fungsi reserse  kriminal  (reskrim)  akan  tetapi  dilaksanakan  oleh fungsi sabhara dan fungsi binmas. untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual menempatkan petugas kepolisian dari fungsi sabhara  di  tempat-tempat  rawan  dengan  melakukan  patroli rutin,baik siang maupun malam secara terus menerus.
3) Upaya Represif
Upaya  repesif  adalah  upaya  penindakan  secara  hukum setelah  terjadinya  kejahatan  yang  di  mulai  dari  penyelidikan, penuntutan  hingga  proses  persidangan  untuk  dapat  keputusan
dari  hakim  dengan  berdasarkan  pada  bukti  awal  yang  ada selanjutnya melakukan tindakan sistem peradilan yang ada.
Tujuan  upaya  represif  adalah  untuk  memberikan  sanksi kepada  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Para  pelaku yang diduga  melakukan  suatu tidak pidana kekerasan seksual terhadap  anak  akan  diperiksa  dan  dilakukan  penyelidikan guna  mencari  bukti-bukti  awal  yang  kemudian  akan dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan kejahatan yang  mereka  perbuat.  Setelah  ada  bukti  dan  saksi  maka  akan dapat  diteruskan  sesuai  sitem  peradilan  untuk  mendapatkan keputusan hakim.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai korban  kekerasan  pelecehan  seksual  belum  maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak  korban  yang  terpenuhi  serta  perlidungan  yang diberikan.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya kekerasan  seksualterhadap  anak  adalahfaktor  penegakan hukum,  faktor  lingkungan,  faktor  keluarga  dan  faktor Lemahnya  Pengawasan  Orang  Tua.  Peran  Masyarakat  dalam Penanganan  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  perlu  adanya, dengan  memperhatikan  aspek  pencegahan  yang  melibatkan warga  dan  juga  melibatkan  anak-anak  yang  bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga  referensi  mendeteksi  adanya  kasus  kekerasan terhadap anak.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
A. S.Alam.
2010. Pengantar Kriminologi.Pustaka Refleksi.Makassar.
Abdul  Wahid.  2004.Kejahatan  Terorisme,  Perspektif  Agama,
HAM, dan Hukum. Refika Aditama. Bandung.
Abu  Huraerah.  2012.Kekerasan  Terhadap  Anak,  Nuansa Cendekia. Bandung.
Arif  Gosita.  2014.  Masalah  Korban  Kejahatan.  Akademika Pressindo. Jakarta.
Darwan  Prints.  1997.Hukum  Anak  Indonesia.  Citra  Aditya Bakti. Bandung.
Dikdik  M.  Arief  Mansur.  2003.Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan. Rajawali Pers. Jakarta.
Dudu  Duswara  Machmudin.2003.  Pengantar  Ilmu  Hukum Sebuah Sketsa. Refika Aditama. Bandung.
Dwiyanti,2014,  Pelecehan  Seksual  Pada  Perempuan  Di Tempat  Kerja  (Studi  Kasus  Kantor  Satpol  Pp  Provinsi Dki
Jakarta)jurnl.
(http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7515.(di akses 21 november 2020)
Ismantoro  Dwi  Yuwono,  2020,  “Penerapan  Hukum  Dalam Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak“,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily.  1997.  Kamus  Inggris Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Maidin  Gultom.  2008.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia.Refika Aditama. Bandung.
Maulana  hasan  Wadong.  2000.  Advokasi  dan  Hukum Perlindungan Anak. Grasindo. Jakarta.
Muladi.  1997.  HAM  dan  Presfektif  Sistem  Peradilan
Pidana.Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Semarang.
Nashriana.2012.  Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di
Indonesia. Rajawali Pers.Jakarta.
Nurhidayahtulloh,2019,  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya Pelecehan Seksual TerhdapPerempuan. Skripsi http://eprints.walisongo.ac.id/10368/1/SKRIPSI%20LEN GKAP.pdf (diakses 21 november 2020)
R.  Soesilo.  1995.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP). Poletia. Bogor.
Rena  Yulia.  2010.VIKTIMOLOGI  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Soeharto.  2007.Perlindungan  Hak  Tersangka,  Terdakwa,  dan Korban  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Sistem
Peradilan Pidana. Refika Aditama. Bandung.
Sri Kurnianingsih,2003, Pelecehan
Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat
Kerja,jurnal.(https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/art icle/view/7464/5803) diakses 20 november 2020 Theo Van Boven. 2002.Mereka yang Menjadi Korban. Elsam. Jakarta.
Utrecht. 1986. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. Wagiati  Soetodjo.  2010.  Hukum  Pidana  Anak.  Refika Aditama. Bandung. Waluyadi. 2009.Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana.Mandar Maju. Bandung.
Wirjono  Prodjodikoro.  2009.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.