## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 135-158, DOI: 10.22437/ujh.1.1.135-158
Ketidaktertarikan Dosen Berkompetisi Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi dari Negara: Kajian Hukum Keuangan Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa
Abdul Adhim Azzuhri*; Richo Andi Wibowo**
* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
abdul.adhim.a@ugm.ac.id
** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada richo.wibowo@ugm.ac.id

## Abstract
This research aims to fi nd out the reason of lecturers are not interested in competing the research funding of higher education. Afterwards, this research then discusses well the government’s action to respond the prob- lem and then attempts to criticize and suggest solutions towards the action. This research was an empirical normative research, with data analysis based on qualitative method. This research concludes that some lecturers are not interested in doing research through the above mentioned scheme due to: (i) obligation to report of what so called “disposable fi nance”; (ii) lack of availability for sustainable research scheme; and (iii) unbalanced obligations of the lecturers as stipulated in “Tridharma Pendidikan Tinggi”. The gov- ernment action in this respect are issuing Financial Ministerial Regulation Number 106/2016; Research, Technology, and Higher Education Ministe- rial Regulation Number 69/2016; and lately the Presidential Law Number 16 Year 2018 about government procurement. However, these regulations merely answer some of the problems.
Keywords : research grants; higher education; government procurement; lecturers; state fi nance
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)

## Asbtrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dosen tidak tertarik berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara. Setelah itu, penelitian ini akan membahas langkah hukum pemerintah dalam me- respons masalah tersebut dan kemudian mencoba memberikan kritik serta tawaran solusi atas langkah hukum tersebut. Penelitian ini merupakan pe- nelitian normatif empiris, dengan analisis data didasarkan pada metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa dosen tidak ter- tarik melakukan penelitian melalui skema yang disebutkan di atas karena: (i) kewajiban untuk melaporkan dengan apa yang disebut “keuangan habis pakai”; (ii) kurang tersedianya skema penelitian berkelanjutan; dan (iii) ke- wajiban dosen yang tidak seimbang sebagaimana ditetapkan dalam “Tri- dharma Pendidikan Tinggi”. Langkah hukum pemerintah adalah menge- luarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69/2016; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerin- tah. Namun, peraturan tersebut hanya menjawab beberapa permasalahan.
Kata kunci : hibah penelitian; pendidikan tinggi; pengadaan pemerintah; dosen; keuangan negara

## A. Pendahuluan
Sistem pendidikan nasional di Indonesia mengamanatkan pergu- ruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1 Ketiga hal yang menjadi keharusan untuk diselenggarakan dalam pendidikan tinggi tersebut dikenali sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. 2 Artikel ini akan membahas permasalahan dalam salah satu tridharma pendidikan tinggi, yaitu berkaitan dengan kegiatan riset atau penelitian.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidi-
1  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.
2  Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
kan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) disebutkan, “penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. 3 Kegiatan penelitian menjadi pen- ting karena diharapkan bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. 4 Dengan demikian, penelitian merupakan bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
Pentingnya kegiatan penelitian tersebut mendorong pemerin- tah mengadakan program berbasis riset dengan pendanaan yang be- rasal dari negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN). Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan PPP dan PPM di Perguruan Tinggi setiap tahunnya. Namun, merujuk pada hasil wawancara dalam penelitian ini kepada beberapa dosen peneliti, ditemukan indikasi beberapa di antara mereka tidak tertarik mengikutinya dan justru lebih tertarik melakukan penelitian dengan pihak swasta baik dalam skala nasional maupun internasional. Meskipun dalam implementasinya terdapat juga dosen peneliti yang tertarik dengan skema pendanaan riset pen- didikan tinggi, hal ini dikarenakan dana riset pendidikan tinggi yang cukup besar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 5
Berdasarkan permasalahan tersebut artikel penelitian ini mem- bahas tiga hal: pertama , mengapa ditemukan indikasi terdapat dosen peneliti yang tidak tertarik untuk berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi yang didanai dari APBN? Kedua , langkah hukum
3  Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidi- kan Tinggi.
4  Pasal 5 Huruf c, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidi- kan Tinggi.
5  Hasil wawancara dengan Syaiful Wahab, Drs., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, melalui surat elektronik tertanggal 16/02/2017. Syaiful Wahab sendiri pernah berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara dan menjelaskan tentang probabilitas korupsi dalam penelitian.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
apa sajakah yang dikeluarkan oleh pemerintah guna meningkatkan minat dosen peneliti? Ketiga , bagaimana kritik dan tawaran solusi atas langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah? Dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan secara normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian diuji implementasinya melalui penelitian empiris yang bertitik tolak pada data primer. Perolehan data dilakukan melalui studi kepusta- kaan dan wawancara.

## B. Alasan Dosen Peneliti Tidak Tertarik Berkompetisi dalam Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi dari Negara
Potensi fraud dalam riset dan pelatihan selalu ada, disebabkan oleh he- terogenitas sistem insentif di sektor publik, transparansi bermasalah, evidence-based policy belum optimal diterapkan, dan peraturan pe- merintah yang seringkali tidak rasional. 6 Uraian berikut membahas mengapa sebagian dosen peneliti tidak tertarik berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara (APBN). Pendanaan dari negara dalam hal ini dimaksudkan sebagai pendanaan yang be- rasal dari APBN. Dalam penelitian ini alasan ketidatertarikan terse- but ada tiga: pertanggungjawaban keuangan habis pakai, penelitian
6  Hasil wawancara dengan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Dr., 25/01/2017. Lebih lanjut dapat dilihat dalam “Is Evidence Based Government Possible?” presented at the 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium, Washington DC,by Davies (2004), yang menjelaskan bahwa Evidence Based Policy is an ap- proach that helps people make well informed decisions about policies, programmes and projects by putting the best available evidence from research at the heart of  pol- icy development and implementation. Selain itu, dapat juga dilihat dalam “Evi- dence Based Policymaking: What is it? How does it work? What Relevance for Developing Countries?” by Sophie Sutcliffe and Julius Court (Overseas Development Institute) on November 2005, yang menjelaskan bahwa Evi- dence Based Policy is discourse or set of  methods which informs the policy process, rather than aiming to directly affect the eventual goals of  the policy. Selain itu, dapat juga dilihat dalam “Evidence Based Policymaking A Guide for Ef- fective Government”, A report from the Pew-MacArthur Results First Initiative by The Pew Charitable Trusts and MacArthur Foundation on November 2014, yang menjelaskan bahwa by taking this approach (evidence based policymak- ing), government can: reduce wasteful spending, expand innovative programs, and strengthen accountability.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
yang sulit untuk berkelanjutan, dan agenda tridharma pendidikan tinggi yang tidak seimbang.

## 1. Pertanggungjawaban Keuangan Habis Pakai
Alasan pertama dosen peneliti tidak tertarik berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara disebabkan menuntut pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang harus habis pakai. Dalam sebuah wawancara Rimawan Pradiptyo 7 menjelaskan, SPJ keuangan harus habis pakai merupakan permasalahan mengakar dalam sistem keuangan di Indonesia. Apabila berbicara tentang penelitian maka akan bersinggungan dengan sistem keuangan dan sistem perbenda- haraan negara itu sendiri.
Keuangan negara dalam arti sempit dapat dimaknai terbatas pada APBN. 8 Anggaran dalam APBN adalah sesuatu yang harus da- pat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. 9 Penentuan anggaran dalam APBN dilakukan oleh eksekutif dan le- gislatif yang menjalankan checks and balance sesuai perannya masing- masing. 10 Dengan demikian, pendanaan riset pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mesti mengikuti sistem pengganggaran dalam APBN. Dalam hal pelaporan, ia harus mengikuti asas-asas keuangan negara, ter- masuk di antaranya pertanggungjawaban anggaran habis pakai.
7 Hasil wawancara dengan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Dr., 25/01/2017.
8  Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan “hak milik negara”. Sesuai dengan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuang- an negara, berlaku beberapa asas yaitu asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Lihat Ari fi n Soeriaatmadja, Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara) (Jakarta: BPHN, 2010), hlm. 9.
9  La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat den- gan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Ban- dung: Utomo, 2005), hlm. 132. 10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konsti- tusi Press, 2005), hlm. 74.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Sebelum lebih lanjut menjelaskan berkenaan dengan pertang- gungjawaban anggaran habis pakai, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan berkenaan dengan SBU (Standar Biaya Umum). SBU merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang telah melakukan reformasi birokrasi. Namun, SBU turut dite- rapkan oleh lembaga lain yang belum melakukan reformasi birokra- si, seperti universitas.
Rimawan menjelaskan, dalam hal perencanaan anggaran lebih kecil dari pada laporan akhir, maka SBU tahun depan akan dikurangi. Hal tersebut juga terjadi apabila perencanaan anggaran lebih besar ketimbang laporan akhirnya. Skema SBU demikian diterapkan pula dalam pendanaan riset pendidikan tinggi, yang justru menghambat jalannya penelitian. Selain itu, aturan pembagian besaran anggaran penelitian juga menjadi penghambat jalannya penelitian karena ser- ingkali tidak sesuai dengan kebutuhan dosen peneliti.
Dalam penganggaran penelitian, peneliti harus menyusun ang- garan gaji dan upah maksimal 30 persen; bahan perangkat/penun- jang 40-50 persen; perjalanan 10-20 persen; dan pengolahan data, laporan, publikasi, dan pendaftaran HKI maksimal 10 persen. 11
Tabel 1. Perhitungan Anggaran Penelitian Skema Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi)
Y = X 1 30% + X 2 40-50% + X 3 10-20% + X 4
10% Y : Total Anggaran X 1 : Gaji dan upah X 2 : Bahan perangkat/penunjang X 3 : Perjalanan X 4 : Pengolahan data, laporan, publikasi, seminar, pendaftaran HKI
Rumus dasar perhitungan anggaran penelitian sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa selama ini peme-
11 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Panduan Riset Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (Jakarta: Kemente- rian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015), hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
rintah hanya mengakui satu metodologi penelitian. Metodologi pe- nelitian yang dimaksud merupakan metodologi penelitian yang ber- orientasi pada penelitian eksakta dan kurang mendukung penelitian sosial. Hal ini dikarenakan rumus dasar pada Tabel 1 mewajibkan adanya X 2 (bahan perangkat atau penunjang) yang lebih sering dibu- tuhkan oleh dosen peneliti eksakta. Kebutuhan tersebut berbanding terbalik dengan dosen peneliti bidang ilmu sosial semisal hukum, so- sial politik, ekonomi, ilmu budaya, psikologi, dan fi lsifat, yang relatif tidak membutuhkan X 2 , karena tanpa X 2 pun tetap dapat melakukan penelitiannya. Rimawan yang merupakan dosen peneliti bidang ilmu sosial mengaku realtif tidak membutuhkan X 2 . Namun, jika tidak mencantumkannya dalam perhitungan anggaran penelitian, maka dapat dipastikan pengusul tidak akan berhasil dalam pendanaan riset pendidikan tinggi.
Lebih lanjut Rimawan menjelaskan, anggaran pada setiap poin tidak dapat dialokasi untuk anggaran lain, contoh40-50% (empat pu- luh sampai lima puluh persen) anggaran pada X 2 (bahan perangkat/ penunjang) tidak dapat dialokasikan untuk 30% (tiga puluh persen) X 1 (anggaran gaji dan upah). Rumus dasar perhitungan anggaran pe- nelitian ini berdampak pada laporan keuangan dosen peneliti, yakni sangat dimungkinkan terjadinya manipulasi dalam pembagian ang- garan penelitian.
Berkaitan dengan manipulasi tersebut, Syaiful Wahab bahkan menyebutkan mengarah pada korupsi. Bentuk korupsi yang dimak- sud ialah manipulasi dalam pelaporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya keharusan prosedural di mana pelaporan keuangan harus sesuai dengan rancangan dana yang diusulkan dalam proposal, sehingga dosen peneliti harus mencari berbagai cara agar ada bukti pelaporan penggunaan dana tersebut. 12
12  Hasil wawancara dengan Syaiful Wahab, Drs., M.Si.,16/02/2017. Lebih lan- jut Sayiful menjelaskan, manipulasi bisa juga berupa observasi lapangan yang digantikan oleh mahasiswa bimbingan, dan wawancara yang diganti dengan kegiatan FGD.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)

## 2. Penelitian Tidak Sustainable
Penelitian melalui pendanaan riset pendidikan tinggi tidak hanya di- atur dalam peraturan menteri, melainkan juga diatur dalam Pera- turan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta seluruh revisinya. 13 Berdasarkan kajian Direktorat Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum (DPSK- PU) LKPP, diketahui setidaknya terdapat 13 permasalahan berkaitan dengan penelitian dalam Peraturan Presiden tersebut. 14 DPSKPU menyatakan tidak ada jaminan keberlanjutan riset dari awal. Penulis sependapat dengan hal tersebut, meskipun dalam hal ini perlu disu- sun mekanisme guna mengurangi kemungkinan adanya penelitian buruk yang mendapatkan jaminan keberlanjtuan dari awal.
Keberlanjutan yang merupakan bagian penting dari penelitian tidak terjamin dalam Perpres ini dikarenakan belum adanya aturan khusus untuk pelaksanaan penelitian (pemilihan pelaksana pene- litian, pembiayaan, model kontrak, penilaian hasil penelitian), se- hingga terpaksa menggunakan swakelola yang dikenal dalam Per- pres tersebut. 15 Sistem swakelola tidak mengenal multi years block grant , sehingga penelitian juga harus dilaksanakan dalam satu tahun periode penganggaran. 16 Oleh karenanya, hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi dosen peneliti sehingga berdampak pada ketidakter- tarikannya untuk melaksanakan penelitian dengan pendanaan riset pendidikan tinggi.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur, “swakelola dapat dilaksanakan
13 Lihat Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peng- adaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerin- tah beserta seluruh perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14  Lebih lanjut dapat dilihat dalam, Direktorat Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bahan Tayang Perubahan Kebijakan Pen- gadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penelitian (Jakarta: LKPP, 2017).
15 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., Peneliti PAPPIPTEK LIPI, di Jakarta, 28/04/2017.
16 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., Peneliti PAPPIPTEK LIPI, di Jakarta, 28/04/2017.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
melebihi satu tahun anggaran”. 17 Kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan keberlanjutan riset jangka panjang. Meski- pun di situ disebutkan swakelola dapat dilaksanakan melebihi satu ta- hun anggaran, sistem pelaporan keuangannya masih menggunakan sistem satu tahun anggaran. Pada dasarnya penelitian dapat dilaku- kan melalui kontrak tahun jamak, namun dalam ketentuan tersebut secara jelas tidak mengakomodasi penelitian. 18 Hal ini dikarenakan kontrak tahun jamak harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas sepuluh miliar atau Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk kegaitan yang nilainya di bawah sepuluh miliar. 19 Hal tersebut tidak mungkin didapatkan bagi kontrak penelitian karena besaran dana penelitian pada saat itu tidak lebih dari sepuluh miliar rupiah.

## 3. Agenda Penelitian dengan Pengajaran yang Tidak Seimbang
Sistem pembagian kerja tridharma pendidikan tinggi masih mengu- tamakan pendidikan ketimbang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 20 Hal ini terlihat dari beban kerja tridharma yang sangat besar pada bidang pendidikan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.
Dalam Tabel 2 nampak jelas bahwa jabatan akademik yang di- akui hanyalah dosen, tidak ada spesi fi kasi mengenai jabatan pene- liti tetap. Dalam tabel tersebut beban pelaksanaan pendidikan bagi asisten ahli dan dosen jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan beban pelaksanaan penelitian. Padahal asisten ahli dan dosen dalam hal ini disyaratkan memiliki klasi fi kasi pendidikan magister (Strata 2). Seharusnya asisten ahli dan dosen dengan kuali fi kasi demikian mendapatkan beban penelitian yang besar, karena produkti fi tasnya
17  Pasal 28 Ayat (8), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peng- adaan Barang/Jasa Pemerintah.
18  Lihat Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19  Pasal 52 Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peng- adaan Barang/Jasa Pemerintah.
20  Hasil wawancara dengan M. Nur Rizal, S.T., M.Eng. selaku Dosen Depar- temen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, 27/01/2017.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
masih tinggi dalam melakukan kegiatan di luar kelas, sehingga men- dorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Hal sebaliknya bisa berlaku pada dosen berkuali fi kasi profesor, yang angka kredit dari penelitian besar (45), namun sesungguhnya rentan dengan kuan- titas penelitian yang dihasilkan mengingat kebanyakan profesor di Indonesia yang telah lanjut usia, yang berkemungkinan tidak lagi melakukan penelitian lapangan secara langsung.
Tabel 2. Kredit Komulatif Minimum dari Tugas Pokok dan Penunjang Tugas 21
No Kuali fi kasi Tugas Pokok Unsur Penunjang Pen- didikan Peneli- tian Pengab- dian 1 Asisten Ahli Magister ≥ 55 ≥ 25 ≤ 10 ≤ 10 2 Dosen Magister ≥ 45 ≥ 35 ≤ 10 ≤ 10 3 Dosen Kepala Doktor ≥ 40 ≥ 40 ≤ 10 ≤ 10 4 Profesor Doktor ≥ 35 ≥ 45 ≤ 10 ≤ 10
Kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak seimbang berdampak pada rendahnya kesem- patan dosen untuk melakukan penelitian. Permasalahan demikian merupakan masalah norma yang mengakar, dalam artian norma tersebut mendorong adanya perilaku yang menyebabkan ketidakter- tarikan dosen peneliti melakukan penelitian melalui pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara.

## C. Langkah Hukum Pemerintah dalam Meningkatkan Par- tisipasi Dosen Peneliti
Dalam upaya meningkatkan partisipasi dosen dalam kompetisi pen- danaan riset pendidikan tinggi, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Di antara peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri
21  Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re- formasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.02/2016 (yang sudah diper- barui dengan PMK Nomor 86/PMK.02/2017), Peraturan Menteri Ristekdikti (Permenrsitekdikti) Nomor 69 Tahun 2016, serta Pera- turan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Berbagai peraturan tersebut mengacu pada induk pengaturan berkenaan dengan peneli- tian yang tertuang dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menjelaskan tentang harapan pemerintah terhadap capaian peneli- tian dari tahun 2015-2045. 22 RIRN disusun untuk menyelaraskan ke- butuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. 23

## 1. Menetapkan PMK Nomor 106/PMK.02/2016
PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Ta- hun Anggaran 2017 merupakan peraturan yang menjadi titik balik perubahan paradigma terkait dengan penelitian, karena dalam pera- turan tersebut diatur mengenai standar biaya keluaran yang berlaku untuk sub keluaran (sub output ) penelitian. Salah satu terobosan terpenting dalam peraturan ini adalah pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kuali- fi kasi standar kualitas, bukan lagi pada riset berbasis administrasi (ad- ministrasi SPJ, kuintasi, dan laporan lainnya). Dengan PMK tersebut maka skema riset atau penelitian berubah menjadi riset berbasis out- put dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas publikasi dan hasil akhir penelitian.
PMK tahun 2016 kemudian disesuaikan lagi untuk tahun ang- garan 2018 melalui PMK Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Stan- dar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018. PMK yang terbaru ini pada intinya sama dengan sebelumnya. Pasal 1 PMK Nomor 86/ PMK.02/2017 mengatur, “standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran ( output )/sub ke- luaran.” Salah satu SBK yang diatur dalam peraturan tersebut adalah
22 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.
23  Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Riset Pengem- bangan, hlm. i.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Sub Keluaran Penelitian. 24 Sub keluaran penelitian sebagaimana dia- tur dalam PMK Nomor 86/PMK.02/2017 merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan da- lam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga tahun anggaran 2017. 25
Lampiran I PMK Nomor 86 Tahun 2017 juga menjelaskan jenis sub keluaran (sub output ) penelitian yang meliputi SBK Riset Pem- binaan/Kapasitas, SBK Riset Standar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. Berdasarkan pem- bagian tersebut, terlihat bahwa PMK ini telah menyesuaikan dengan RIRN yang menambahkan jenis riset pembinaan/kapasitas dan riset kajian aktual strategis serta turunan jenis riset yang berjumlah 10 fokus isu. Dalam penelitian juga terdapat besaran tambahan biaya penelitian, hal tersebut sebagaimana perubahan regulasi yang ber- orientasi pada standar biaya keluaran ( output ). Oleh karenanya dalam Lampiran I PMK Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 40 uraian tentang besaran tambahan biaya penelitian.
Berdasarkan Lampiran 1 PMK Nomor 86 Tahun 2017, Tabel 3 merangkum cara atau rumus perhitungan dalam penentuan besaran biaya penelitian ditambah dengan tambahan biaya penelitian. 26
Penentuan pembiayaan kegiatan penelitian didasarkan atas pra- kiraan penilaian proposal, yang meliputi: 27
a. Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100%
(seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
b. Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75%
(tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam
24  Lihat Pasal 2 Ayat (2) Huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Republik In- donesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
25  Pasal 4 Ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
26 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.
27  Lampiran I Bagian Penjelasan, Peraturan Menteri Keuangan Republik In- donesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Peraturan Menteri.
c. Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Berdasarkan hal tersebut, penentuan pemberian besaran biaya sangat bergantung dengan penilaian proposal yang diberikan oleh komite penilaian dan/atau reviewer. Hal ini secara eksplisit telah dis- ebutkan dalam PMK Nomor 106 Tahun 2016, yang mengamanat- kan Menteri terkait untuk membentuk komite penilaian dan/atau reviewer .

## 2. Menetapkan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016
Permenrsitekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemben- tukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksana- an Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluar- an merupakan tindak lanjut Pasal 5 PMK Nomor 106/PMK.02/2016. Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan tentang de fi nisi, penetapan besaran biaya oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer , jenis dan penetapan Komite beserta anggotanya, persyaratan Komite Penilai- an, persyaratan Reviewer , tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer ,
pembiayaan tim komite, dan tahapan pelaksanaan penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer pada dasarnya merupakan tim yang dibentuk oleh penyelenggara penelitian dengan maksud untuk melakukan penilaian pada proposal penelitian dan keluaran penelitian. 28 Tugas dari komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan sub keluaran penelitian meliputi penilaian subtansi, penilaian kesesuaian, penjamin mutu, evaluasi, penilaian kelayakan, dan reko- mendasi. 29 Dalam Peraturan Menteri ini juga dijelaskan mekanisme
28  Lihat Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pem- bentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan
Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
29  Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidik- an Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksa- naan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan peraturan perun- dang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 30 Hal ini dikarenakan, riset merupakan proses pengembangan ilmu penge- tahuan dan teknologi, yang keberhasilan dan waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan, sehingga kemristekdikti terlibat dalam proses revisi peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa. 31
Hal menarik dari peraturan ini tidak hanya pada pembentukan tim penilai dan/atau reviewer, melainkan juga pada tata cara pelak- sanaan  penilaian penelitian berdasarkan standar biaya keluaran. Dengan adanya tata cara pelaksanaan penilaian penelitian, maka ter- dapat mekanisme yang semakin jelas dalam pemberian nilai dan ke- wajiban untuk menyampakian hasil penilaian tersebut. Tim penilai atau reviewer , dengan demikian tidak lagi dapat mengelak ketika di- minta untuk membuka hasil penilaian. Dengan adanya Permen ini setidaknya mendorong transparansi pada penilaian terhadap propos- al penelitian dan hasil keluaran penelitian.

## 3. Menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 diter- bitkan, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pera- turan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Namun regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang/
30  Pasal 8 Ayat (5), Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Ting- gi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemben- tukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Pe- nilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
31 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.
Tabel 3. Cara Perhitungan Besaran Biaya Penelitian dan Tambahan Biaya Penelitian Standar Biaya Dasar + Tambahan Biaya = Output (lampiran I Huruf B Sub Keluaran Peneli- tian) (lampiran I Bagian Penjelasan, hlm. 28) (berdasarkan pada biaya tambahan yang diberikan)
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
jasa pemerintah ini masih dirasa belum cukup untuk mengakomoda- si kebutuhan pemerintah, guna terciptanya pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan e fi sien. 32
Perubahan terhadap peraturan yang mengatur tentang peng- adaan barang dan jasa menjadi perlu guna melaksanakan arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran. Hal ini ditin- daklanjuti dalam Rapat Terbatas Kabinet tertanggal 29 Desember 2016 yang membahas revisi peraturan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. 33 Pada akhirnya, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasar- kan regulasi ini, penelitian mendapatkan tempat khusus dalam peng- adaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam Peraturan Presiden ini penelitian diatur khusus dalam Pasal 62. Pasal yang terdiri dari 11 ayat tersebut terdapat dalam BAB VIII tentang Pengadaan Khusus. Pemberian pemaknaan se- cara khusus pada penelitian menunjukkan bahwa penelitian tidak lagi menginduk atau dikategorikan sebagai Belanja Barang/Bahan. 34
Permasalahan kewenangan penyelenggara dan pelaksana penelitian terjawab dalam Pasal 62 Ayat (2) dan (3). Penyelenggara penelitian adalah K/L/D/I, sedangkan pelaksana penelitian meliputi orang perorangan, K/L/D/I, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakat- tan, dan badan usaha. Penelitian dalam hal ini juga dapat mengguna- kan anggaran belanja dan/atau fasilitas lebih dari satu penyelenggara
32  Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum, Bahan Tayang . Lebih lanjut dijelaskan bahwa regulasi yang ada masih perlu untuk diting- katkan agar pengadaan barang/jasa menjadi lebih sederhara, tidak berbelit- belit, mudah dikontrol, dicek, dan diawasi; mampu meningkatkan priori- tas penggunaan produk dalam negeri; mendorong industri dalam negeri; menciptakan enterpreneur muda; dan mendorong produk usaha kecil me- nengah, kontraktor kecil dan menengah yang ada didaerah. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya pemerataan.
33 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.
34  Lihat Pasal 1 Angka (34), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten- tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
penelitian. 35 Peraturan ini memberikan titik terang atas permasala- han penelitian yang dikeluhkan tidak sustainable , yakni melalui peng- aturan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama satu tahun anggaran atau melebihi satu tahun anggaran atau multy years contract . 36

## D. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap Aneka Langkah Hu- kum Pemerintah
Uraian berikut ingin mengkritisi langkah hukum pemerintah dalam berbagai regulasi yang sudah dibahas sebelumnya, sekaligus menco- ba menawarkan solusi.

## 1. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap PMK Nomor 106/ PMK.02/2016
Standar Biaya Keluaran yang diterapkan dalam peraturan menteri ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) guna meningkatkan kualitas APBN. Terkhusus untuk penelitian, Peraturan Menteri ini merupakan terobosan dalam pelaksanaan ang- garan berorientasi hasil keluaran penelitian.
Peraturan Menteri ini didukung dengan adanya PMK terdahu- lu, yaitu PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemba- yaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mengatur tidak diperlukannya lagi pelaporan keuangan melalui bukti pembayaran seperti, kwitansi, nota dan sejenisnya.
PMK Nomor 190 Tahun 2012 tersebut memberikan sinkronisasi pada istilah dan batasan dalam pencairan dana. Namun, peraturan tersebut justru bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tetang pengadaan barang dan jasa, yang masih mengakui adanya bukti pembayaran dalam penelitian. Apabila merujuk Pasal 31
35  Lihat Pasal 62 Ayat (7), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
36  Lihat Pasal 62 Ayat (8), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ayat 2 PMK 190 Tahun 2012 diketahui bahwa dalam melaksanakan ketentuan mengenai batas nilai tertentu mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, penggunaan bukti pembayaran atau pembelian sebagai syarat pembebanan anggaran mengikuti keten- tuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Tabel 4. Perbandingan Pengaturan Bukti Pembayaran 37
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 PMK Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012 Pasal 28 Nilai Pen- gadaan Bukti Per- janjian Belanja Barang/Jasa Bukti Pemba- yaran s/d 10 jt Bukti Pembelian (Nota) s/d 50 jt (mengggunakan kuitansi/ untuk pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan) Tidak terdapat informasi lebih terkait bukti pembayaran
10 jt s/d 50 jt Kuitansi 50 jt s/d 200 jt SPK
>200 jt
SP
Pada dasarnya, PMK Nomor 106 Tahun 2016 dan PMK Nomor 190 Tahun 2012 telah memberikan sebagian jawaban atas skema pengang garan riset pendidikan tinggi. Peraturan ini hanya menjawab permasalahan pada sistem pembagian besaran anggaran penelitian. Pembagian besaran anggaran penelitian sudah tidak lagi berorientasi pada persentase pembagian jenis pengeluaran, melainkan pada hasil luaran atau output penelitian itu sendiri.
Dalam peraturan ini masih belum ditemui penyelesaian masalah SPJ keuangan harus habis pakai. SPJ keuangan merupakan skema yang kompleks karena diatur tidak hanya oleh PMK melainkan juga dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme- rintah, sehingga masih diperlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
37 Trisulo, “ Beberapa Konsep Keuangan Negara dalam Tata Cara Pembayaran Menggunakan APBN Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012” , www.bppk.kemenkeu.go.id, diakses 31/08/2017.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)

## 2. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016
Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari PMK Nomor 106/PMK.02/2016 dalam hal pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer , dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian. Da- lam peraturan ini, dosen peneliti mendapatkan jaminan dan kepas- tian bahwa penilaian terhadap submission penelitian transparan dan akuntabel.
Permenristekdikti ini selain merupakan tindak lanjut dari PMK, juga sebagai bentuk penyempurnaan dalam tahap seleksi penelitian yang diajukan melalui skema pendanaan riset pendidikan tinggi. Tidak hanya menilai pada tahapan pengajuan proposal, komite pe- nilaian proposal dalam peraturan menteri yang baru ini juga mem- berikan monev ( monitoring and evaluasi ) pada dosen penelitiyang te- lah dinyatakan lolos dalam skema pendanaan riset pendidikan tinggi. Selain itu, hasil keluaran juga mendapatkan penilaian dan evaluasi dari komite penilaian keluaran.
Oleh karenanya, Peraturan Menteri ini bukan hanya semata-ma- ta sebagai pembentukan tim penilaian melainkan juga sebagai titik balik transparansi dalam pengelolaan penelitian di Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan dibentuknya Peraturan Menteri ini maka ter- dapat mekanisme penilaian dari tingkat proposal hingga pada hasil akhir penelitian yang dapat berdampak pada meningkatnya kualitas penelitian. Peraturan Menteri ini dapat menjadi acuan dasar dalam melakukan penilaian, dengan harapan dapat meningkatkan trans- paransi yang berdampak pada meningkatnya minat dosen peneliti untuk bersaing dalam menggunakan pendanaan riset pendidikan tinggi. Meskipun di satu sisi tidak ada yang dapat menjamin dengan adanya peraturan ini mendorong transparansi lebih tinggi lagi, na- mun setidaknya dengan adanya mekanisme penilaian yang lebih jelas memungkinkan adanya bentuk pertanggungjawaban dari Tim Pe- nilai berupa pelaporan hasil nilai dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Permasalahan penelitian dalam hal transparansi penilaian da- pat terselesaikan dengan adanya peraturan ini. Selain itu, mekanisme
ini juga dapat meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen peneliti.

## 3. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap Perpres Nomor 16 tahun 2018
Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa. 38 Etika yang dimaksud adalah perilaku baik dari se- mua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. 39 Norma dalam pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tertulis atau opera- sional (peraturan perundang-undangan) dan norma tidak tertulis atau ideal (hakikat, fi loso fi , etika). 40 Dalam upaya tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa perlu peningkatan mutu berupa revisi peraturan, meningkatkan profesionalisme subjek pengadaan, serta pengawasan dan penegakan hukum.
Pada mulanya ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa tidak diatur tersendiri dalam satu peraturan. 41 Sampai akhirnya pe- merintah pada tahun 2003 menerbitkan Keputusan Presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa secara khusus. Peraturan ten- tang pengadaan barang dan jasa terus mengalami perbaikan, meski- pun di sisi lain penelitian sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa terus menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan. Hingga pada akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Peraturan ini patut diapresiasi, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dikritisi. Apresiasi patut diberikan karena Perpres ini (Pasal 62 ayat 8) memberikan dua kepastian hukum yang berdampak signi fi - kan pada penelitian. Pertama, penelitian dilakukan dengan kontrak
38 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Per- masalahannya (Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2009), hlm. 1. 39 Budihardjo Hardjowiyono dan Hayie Muhammad, Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Jakarta: Tim Koordinasi, Monitor- ing, dan Evaluasi, 2006), hlm. 4.
40 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan, hlm. 6-11.
41 Apri Listiyanto, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pe- merintah” , Rechts Vinding, 1, 1, (2012), hlm. 126.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
penelitian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penelitian mempu- nyai kontrak khusus yang tidak dapat dipersamakan dengan kontrak pada pengadaan barang/jasa, swakelola, dan lump sum . Kekhususan tersebut memberikan legitimasi pada mekanisme kontrak penelitian yang memiliki culture berbeda dari kontrak pengadaan barang/jasa lainnya. Kedua, penelitian dapat dilakukan selama satu tahun ang- garan atau melebihi satu tahun anggaran. Apabila merujuk pada ala- san ketidaktertarikan dosen peneliti dalam melakukan penelitian, di antaranya karena tidak sustainable , maka ketentuan ini menjawabnya karena bisa dilakukan melalui multy years contract .
Namun demikian Perpres ini juga perlu dikritisi yaitu dalam hal penggunaan anggaran belanja atau fasilitas lebih dari satu penyeleng- gara penelitian dan pembayaran kontrak penelitian secara sekaligus atau bertahap. Pertama, penggunaan anggaran belanja atau fasilitas lebih dari satu penyelenggara penelitian, yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (7), sesungguhnya memunculkan probabilitas kesamaan hasil keluaran penelitian pada dua atau lebih penyelenggara penelitian. Padahal, di sisi lain penyelenggara penelitian mengharapkan hasil keluaran penelitian merupakan penelitian yang belum pernah dipub- likasikan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dibentuk sistem terintegrasi atau syarat dan ketentuan terhadap dosen peneliti yang mengajukan penggunaan anggaran belanja dan/atau fasilitas pada lebih dari satu penyelenggara penelitian, sehingga tetap terjaga kualitas dan orisinalitas dari penelitian yang dipublikasikan.
Kedua, pembayaran kontrak penelitian secara sekaligus atau bertahap, yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (9), terlihat regulator berkeinginan memberikan kemudahan terhadap pencairan anggaran untuk pelaksanaan penelitian. Namun demikian, pembayaran kon- trak penelitian secara sekaligus dapat berdampak pada penyeleng- gara penelitian. Ketentuan demikian dapat ditafsirkan dengan dua kemungkinan, pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus pada awal, dan pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus pada akhir. Apabila pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus pada awal maka dapat berdampak pada jalannya penelitian akan lebih mudah. Namun di sisi lain, apabila anggaran penelitian diberikan secara seka-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ligus pada awal dikhawatirkan dosen peneliti sudah malas menyele- saikan penelitiannya. Selain itu, pengawasan penggunaan anggaran yang telah dibayarkan pada awal secara sekaligus menjadi lebih rumit dan sulit. Sebaliknya, apabila pembayaran dilakukan secara sekaligus pada akhir maka sangat berdampak pada jalannya penelitian. Hal ini dikarenakan dosen peneliti harus terlebih dahulu membiayai peneli- tiannya dari awal hingga akhir. Sistem ini sangat memberatkan bagi dosen peneliti, karena dosen peneliti justru akan disibukkan dengan mencari anggaran pada awal agar dapat terlebih dahulu membiayai penelitiannya. Oleh karenanya, akan menjadi lebih baik apabila ang- garan diberikan secara bertahap sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan oleh dosen peneliti. Dengan demikian, pengawasan terhadap jalannya penelitian dan penggunaan anggaran dapat ber- jalan dengan baik, serta dosen peneliti tidak disibukkan dengan harus membiaya penelitiannya.

## E. Kesimpulan
Alasan ketidaktertarikan dosen peneliti dalam melakukan penelitian melalui pendanaan riset pendidikan tinggi meliputi tiga poin penting. Pertama, laporan keuangan penelitian yang habis pakai berdampak pada penghabisan anggaran dalam satu periode anggaran, serta ke- harusan kesamaan laporan akhir keuangan penelitian dengan pro- posal keuangan penelitian. Kedua, penelitian tidak sustainable yang merupakan salah satu dampak dari tidak adanya pengaturan khusus dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga, pembagian kerja Tridharma Pendidikan Tinggi yang tidak seimbang, dalam hal ini hanya menitikberatkan pada pendidikan dan kurang memperha- tikan penelitian maupun pengabdian masyarakat.
Terdapat tiga respons langkah hukum dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Pertama, menerbitkan PMK Nomor 106/PMK.02/2016 yang merubah pa- digma penelitian menjadi berbasis pada hasil keluaran penelitian bukan lagi pada laporan administrasi. Kedua, menerbitkan Permen- ristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan kuali-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
tas dan transparansi melalui pembentukan Tim Penilai dan/atau Reviewer Penelitian. Ketiga, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang memberikan ruang khusus pada penelitian da- lam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah hukum yang diambil pemerintah pada dasarnyatelah menjawab sebagian permasalahan, yaitu penelitian dapat dilakukan dengan multy years contract sehingga dapat mendukung sustainable development . Namun, terhadap permasalahan laporan keuangan penelitian belum ter- jawab dalam PMK Nomor 106/PMK.02/2016 dan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 69 Tahun 2016. Sedangkan terhadap pembagian kerja Tridharma Pendidikan Tinggi belum ada langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Panduan Riset Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Ke- menterian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015.
Direktorat Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bahan Tayang Perubahan Kebijakan Pengadaan Ba- rang/Jasa dalam Rangka Penelitian. Jakarta: LKPP, 2017. Hardjowiyono, Budihardjo dan Hayie Muhammad. Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Tim Koor- dinasi, Monitoring, dan Evaluasi, 2006. Husen, La Ode. Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatane- garaan Indonesia. Bandung: Utomo, 2005.
Listiyanto, Apri. “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Rechts Vinding, 1, 1, (2012): 113-133. Soeriaatmadja, Ari fi n. Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara) . Jakarta: BPHN, 2010. Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Permasalahannya. Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2009.
Trisulo. “Beberapa Konsep Keuangan Negara dalam Tata Cara Pem- bayaran Menggunakan APBN Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012”, www.bppk.kemenkeu. go.id diakses 31/08/2017.

## Peraturan Hukum
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri No- mor 86/PMK/02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri No- mor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 17 Ta- hun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit- nya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pera- turan Menteri Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik In- donesia. Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pe- doman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan
Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Mengguna- kan Standar Biaya Keluaran.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Un- dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten- tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten- tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)

## Hasil Diskusi dan Wawancara
Diskusi Kelompok Terfokus, tanggal 15 Desember 2014 dan 12 Janu- ari 2015. Anggota kelompok konsultatif yang berpartisipasi da- lam Diskusi Kelompok Terfokus adalah Yodi Mahendradhata, Dr.; Adi Utarini, Prof.; Irwanto, Prof.; Hana Panggabean, Prof.; Clara Ajisuksmo, Dr.; Anindita Gabriella, M.A; Dadi Darmadi, M.A; Idris Thaha, M.Si; Sri Budi Eko Wardani, M.Si dan Anna Margret, Ph.D.
Hasil wawancara dengan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Dr.,Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, di Yog- yakarta, 25/01/2017.
Hasil wawancara dengan Syaiful Wahab, Drs.,M.Si., Dosen Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, surat elektronik,
16/02/2017.
Hasil wawancara dengan M. Nur Rizal, S.T., M.Eng., Dosen Depar- temen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Ga- djah Mada, di Yogyakarta, 27/01/2017.
Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., Pe- neliti PAPPIPTEK LIPI, di Jakarta, 28/04/2017.