## AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH YANG DISEBABKAN KELALAIAN PEGAWAI BANK
Grace Mathilda Theresa Wenur, Diana R.W. Napitupulu, Andari Yurikosari Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia
Email: g.wenur@yahoo.com ABSTRAK Kata kunci: Akibat hukum, tanggungjawab, kelalaian dan kerahasiaan bank Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang kerahasiaan  data  nasabah  menurut  peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku di Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab bank  terhadap  nasabah  atas  terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  bank  yang disebabkan  kelalaian  oleh  pegawai  bank.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  sehubungan  dengan  permasalahan. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pengaturan  hukum  tentang  kerahasiaan  data  nasabah menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini,  nasabah  dapat  merasa  aman  dalam  memberikan  data  pribadinya  kepada bank,  serta  yakin  bahwa  haknya  akan  dilindungi  jika  terjadi  pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Secara umum, pengaturan hukum tentang kerahasiaan data  nasabah  menurut  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  di Indonesia  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi  nasabah.  Dengan  adanya pengaturan  hukum  ini,  nasabah  dapat  merasa  aman  dalam  memberikan  data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Tanggung jawab bank terhadap nasabah atas  terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  bank  yang  disebabkan  kelalaian  oleh pegawai  bank  didasarkan  pada  teori  tanggung  jawab  pengganti  atau  vicarious liability.  Menurut  teori  ini,  seseorang  yang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan orang lain adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, sehingga  orang  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  wakil  dari  orang  yang melakukan perbuatan tersebut. ABSTRACT Keywords:
Legal consequences, responsibility, negligence  and  bank secrecy The  purpose  of  this  study  is  to  analyse  the  legal  arrangements  regarding  the confidentiality of customer data according to the laws and regulations in force in  Indonesia  and  to  analyse  the  legal  consequences  and  responsibilities  of banks to customers for violations of bank confidentiality caused by negligence by  bank  employees.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal research conducted as an effort to obtain the necessary data in connection with the  problem.  The  data  used  is  secondary  data  consisting  of  primary  legal materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  results showed  that  the  legal  arrangements  regarding  the  confidentiality  of  customer data according to the laws and regulations in force in Indonesia have provided legal certainty for customers. With this legal arrangement, customers can feel safe in providing their personal data to the bank, and are confident that their

## Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank
rights  will  be  protected  in  the  event  of  a  violation  of  the  confidentiality  of customer data. In general, legal arrangements regarding the confidentiality of customer data according to the laws and regulations in force in Indonesia have provided legal certainty for customers. With this legal arrangement, customers can feel safe in providing their personal data to the bank, and are confident that their rights will be protected in the event of a breach of the confidentiality of customer  data.  The  bank's  liability  to  customers  for  breaches  of  bank confidentiality caused by negligence by bank employees is based on the theory of vicarious liability. According to this theory, a person who is responsible for the actions of others is a person who has a legal relationship with that person, so  that  the  person  can  be  considered  as  a  representative  of  the  person  who committed the act.

## PENDAHULUAN
Bank  mempunyai  kewajiban  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan dan simpanannya, 1 terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih lanjut.  Hukum  perbankan  menyelaraskan  kepercayaan  nasabah  tersebut  dengan  prinsip kerahasiaan  yang di  terapkan  dalam  sistem  perbankan  di  Indonesia.  Hubungan  bank  dan nasabah  bersifat  rahasia,  yang  berhubungan  dengan  interaksi  antara  bank  dan  nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk  perlindungan  hak  dari  nasabah  bank  yang  dijamin  oleh Undang-Undang Perbankan
Hubungan  yang  timbul  antara  bank  dan  nasabah  terkait  dengan  rahasia  bank,  yakni adanya kewajiban  pada  bank  untuk  tidak  membuka  kerahasiaan  data  dari  nasabahnya  kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan  Pasal 40  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  yang menegaskan  bahwa Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A
Meskipun  peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  secara  tegas  tentang perlindungan data nasabah, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data  pribadi  nasabah  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Selain  itu,  di  dalam menjalankan kegiatan usahanya, adakalanya pegawai di suatu bank melakukan kesalahan atau kelalaian saat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.
Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan harusnya menerapkan perlindungan bagi nasabah  dengan  prinsip  mengutamakan  kerahasiaan  dan  keamanan  data  pribadi  nasabah  bank tersebut.  Kasus  pelanggaran  kerahasiaan  data  nasabah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya memperlihatkan  bahwa  kegiatan  operasional  perbankan  yang  dijalankan  oleh  karyawan  bank kurang  menerapakan  prinsip  perlindungan  terhadap  data  nasabah.  Melihat  besarnya  potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di  bidang  perbankan  terkait  tanggung  jawab  yang  diberikan  bank  terhadap  kasus  pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, khususnya yang dilakukan oleh internal perbankan dalam

## Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank
hal ini pegawai bank, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Pengkajian  yang  penulis  kemukakan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  akibat  hukum terhadap pihak bank dan pihak nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah dan bentuk tanggung jawab suatu bank apabila adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabahnya yang disebabkan atau terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab  Bank  Terhadap  Nasabah  Atas  Terjadinya  Pelanggaran  Kerahasiaan  Data  Nasabah  Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank”.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  ketika  penyusunan  jurnal  ialah  penelitian  yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Penelitian  hukum  normatif  ialah  sebuah  proses guna  mencari  sebuah  peraturan,  prinsip,  ataupun  doktrin  hukum  guna  menyelesaikan  masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai  preskripsi  dalam  penyelesaian  permasalahan.  Penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bank  sangat  bergantung  pada  kepercayaan  nasabahnya,  jadi  mereka  harus  mematuhi peraturan  rahasia  untuk  menjaga  kepercayaan  nasabahnya.  Untuk  mencegah  penyalahgunaan uang  nasabah,  dibuat  peraturan  yang  melarang  bank  memberikan  informasi  tercatat  tentang dana, simpanan, dan penyimpanan nasabah. 3 Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang  Perbankan,  pasal  1  ayat  2  menetapkan  bahwa  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk  lain  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.  Dengan  demikian,  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  bank  memainkan  peran penting  sebagai  perantara  ( intermediary )  antara  masyarakat  dan  negara.  Oleh  karena  itu, keberadaan  rahasia  bank  adalah  keharusan  dan  salah  satu  kebutuhan  masyarakat;  masyarakat membutuhkan  rasa  aman  dan  nyaman  dengan  rahasiaannya,  yang  menarik  pelanggan  untuk meminjam dan menyimpan uang di bank.
Doktrin  yang  mendasari  rahasia  bank  adalah  pandangan  bahwa  keamanan  ( safety )  dan kesehatan  sistem  keuangan  bergantung  pada  kepercayaan  masyarakat  dan  kepercayaan nasabah.  Menurut  Martin  Mayer,  bank  tidak  hanya  menyimpan  dana  tetapi  juga  menyimpan informasi  tentang  semua  pelanggannya.  Karena  itu,  bank  dapat  berfungsi  sebagai  sumber referensi  bagi  pihak  ketiga.  Informasi  dapat  dibuka  atau  diperlukan  jika  diperlukan  atau dipersyaratkan oleh satu pihak untuk transaksi komersial yang penting atau transaksi komersial yang memiliki prospek di mana sumber informasi dapat hilang.

## Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank
Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa penerapan kerahasiaan oleh bank-bank di Indonesia bersifat subyektif, dengan beberapa pengecualian yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam bab ini. Berkenaan dengan pokok bahasan pengaturannya, maka penting  untuk  membahas  mengenai  tugas  Rahasia  Bank  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  40 Undang-Undang Perbankan.
“Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  Nasabah  Penyimpan  dan  simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Kerahasiaan simpanan dan tabungan  nasabah  dilindungi  berdasarkan  ketentuan yang  tertuang  dalam  Pasal  1  Angka  28  Undang-Undang  Perbankan  dan  Pasal  1  Angka  6 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  2/19/PBI/2000.  Ketentuan  tersebut  berkaitan  dengan persyaratan dan tata cara pemberian  perintah  atau  izin  tertulis  untuk  mengakses  rahasia  bank sebagaimana  tercantum dalam PBI 2/19/PBI/2000, yaitu:
“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.”
Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  data  dan  informasi  mengenai  Nasabah  Debitur  tidak  serta merta harus dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan. Klausul khusus  ini  semata-mata  untuk  menjaga  kerahasiaan  data  Nasabah  Bank  dan  simpanannya. Berdasarkan  informasi  tersebut,  Nasabah  Debitur  tidak  dilindungi  kerahasiaan  Bank.  Oleh karena  itu,  apabila  diperlukan  untuk  keperluan  penyelidikan  atau  penyidikan,  Bank  wajib menyampaikan data tersebut kepada pihak yang berwenang. Perbedaan tersebut terletak pada sifat  hubungan  antara  Bank  dengan  nasabah  Debiturnya,  yang  juga  ditandai  dengan  adanya perbedaan  yang  mencolok.  Dalam  skenario  ini,  terdapat  disparitas  yang  mencolok  dalam kekuatan  tawar-menawar,  dimana  Bank  memiliki  keunggulan  yang  lebih  kuat,  sedangkan Nasabah Debitur bergantung pada dukungan Bank.
Kewajiban kerahasiaan bagi bank sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang  Perbankan  tahun  1992  sebelum  diubah  pada  tahun  1998,  dibenarkan dengan alasan  untuk  menjaga  kepentingan  kepemilikan  Bank.  Bank  wajib  membangun  dan menjaga  kepercayaan  masyarakat  agar  nasabah  tetap  percaya  dalam  menyimpan  dananya. Kepercayaan ini sangat penting karena memberikan jaminan kepada nasabah bahwa simpanan dan  informasi  keuangan  mereka  tidak  akan  disalahgunakan  atau  dieksploitasi  oleh  bank. Setelah diubah pada tahun 1998, penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa apabila  nasabah  menyimpan  dana  pada  suatu  bank,  bersamaan  dengan  menjadi  nasabah debitur, maka bank secara hukum wajib menjaga kerahasiaan data dan informasinya. sebagai nasabah simpanan.
Perubahan  cakupan  Rahasia  Bank,  yang  semula  mencakup  seluruh  nasabah  secara menyeluruh,  menjadi  lebih  sempit  hanya  pada  Nasabah  Penyimpan  dan  uangnya,  disebabkan oleh persepsi bahwa rumusan Rahasia Bank yang dituangkan dalam Undang-undang Perbankan

## Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank
tahun 1992 terlalu ekspansif dan jauh dari jangkauan. dalam ruang lingkupnya. Terungkapnya rahasia  bank  secara  berlebihan  di  masa  lalu  telah  mengakibatkan  menurunnya  kepercayaan konsumen terhadap bank.
Oleh karena itu, disarankan agar ruang lingkup rahasia bank dibatasi hanya pada data dan informasi  yang  berkaitan  dengan  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  saja.  Lembaga tersebut  disebut  dengan  Sehubungan  dengan  lembaga  perbankan,  sangat  penting  untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  sejauh  mana  kerahasiaan  bank  harus  diterapkan. Secara  khusus,  direkomendasikan  agar  kerahasiaan  bank  dibatasi  hanya  mencakup  data  dan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan mereka.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum  memberikan  kewenangan  kepada  seseorang  untuk bertindak  sesuai  dengan  tujuannya,  secara  terukur,  dan  dengan  batasan  ruang  lingkup  dan luasnya. Hal ini mengacu pada mekanisme untuk menjaga hak dan kepentingan hukum seseorang atau  suatu  badan. 6 Sehubungan  dengan  Prinsip  Kerahasiaan  Bank,  Kekhawatiran  pribadi nasabah mengenai  kerahasiaan  data  mereka  umumnya  dibatasi,  kecuali  dalam  kasus  yang melibatkan  Rahasia  Bank  yang  melayani  kepentingan  publik.  Sebaliknya,  ada  kekhawatiran tambahan  lainnya, termasuk  perpajakan  dan  pencegahan  kriminal.  Perlindungan  hukum  juga dapat  dibedakan menjadi  dua  bentuk,  yaitu  perlindungan  hukum  implisit  dan  perlindungan hukum eksplisit. Perlindungan hukum mengacu pada pemberian pengamanan dan pengawasan oleh otoritas pengatur untuk menjamin kesehatan dan stabilitas bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah  terjadinya  kegagalan  bank  dan  memitigasi  potensi  kerugian  bagi  nasabah. Sebaliknya,  perlu  dicatat  bahwa  perlindungan  hukum  juga  dapat  secara  eksplisit  ditetapkan melalui  penerapan  persyaratan  khusus  pada  Bank  atau  pembentukan  lembaga  khusus  yang bertugas menjamin keamanan simpanan nasabah.
Akibat  hukum  bank  terhadap  nasabah  atas  terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  bank yang    disebabkan kelalaian oleh pegawai bank adalah sebagai berikut:
1) Bank dapat digugat oleh nasabah untuk membayar ganti rugi.
2) Bank dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pegawai bank yang lalai.
Untuk  membuktikan  terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  bank,  nasabah  harus  dapat membuktikan bahwa:
1) Bank telah melanggar kerahasiaan bank.
2) Bank telah melakukan kelalaian dalam mengelola data nasabah.
3) Nasabah  telah  mengalami  kerugian  akibat  pelanggaran  kerahasiaan  bank tersebut.
Jika  nasabah  dapat  membuktikan  hal-hal  tersebut,  maka  nasabah  berhak  untuk menuntut  ganti  rugi  kepada  bank.  Nasabah  yang  merasa  dirugikan  akibat  pelanggaran
kerahasiaan  bank  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  bank.  Gugatan  ganti  rugi tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban. Ketika tanggung jawab tidak dipenuhi, tanggung jawab menjadi perlu.  Solusi  yang  diusulkan  belum  dipraktikkan.  Kewajiban  tersebut  di  atas  dapat  terwujud baik karena perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, yang keduanya mengharuskan adanya tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan:
“Setiap  orang  bertanggung  jawab,  bukan  hanya  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan-  perbuatan,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau kesembronoannya.”
Tanggung  jawab  bank  untuk  menjaga  kerahasiaan  data  nasabah  dijabarkan  secara gamblang,  meskipun  secara  sederhana.  Tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  perjanjian kewajiban  terletak  pada  bank,  bertindak  dengan  itikad  baik.Selain  hal-hal  tersebut  di  atas, kewajiban  menjaga  kerahasiaan  data  pribadi  nasabah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Perbankan.
Termasuk kewajiban bagi bank untuk menjaga rahasia bank dan berpegang teguh pada prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut undang-undang ini, bank wajib menjamin kerahasiaan informasi  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  tabungannya,  kecuali  timbul  keadaan  tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
Uraian  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  persoalan  pertanggungjawaban  atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah bank yang dilakukan oleh oknum. Personil bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas biaya-biaya tersebut, selain bank itu sendiri. Bank  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  dalam  menjaga  kerahasiaan  data  nasabah  yang dianggap melanggar ketentuan kerahasiaan bank.
Penulis  mengkaji  dinamika  hukum  antara  bank  dan  nasabah  yang  memiliki  informasi rahasia, penting untuk memandang kedua belah pihak sebagai entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Secara khusus, bank, sebagai lembaga keuangan, diberi mandat oleh  Undang-Undang  Perbankan  untuk  mematuhi  peraturan  seputar  kerahasiaan  bank, sementara nasabah diharapkan untuk mematuhi kewajibannya.
Bank  sebagai  peran  utama  dalam  industri  jasa  keuangan  dan  penyedia  jasa  sistem pembayaran tunduk pada pengawasan regulasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:  1  /POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 yang fokus pada perlindungan jasa konsumen dalam sistem pembayaran. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa bank wajib menjunjung tinggi  perlindungan  konsumen  dengan  berpegang  pada  prinsip  menjaga  kerahasiaan  dan

## Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank
menjamin  keamanan  data  pribadi  konsumen.  Berdasarkan  Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita konsumen akibat kesalahan, kelalaian, salah urus, atau tindakan pegawainya atau pihak ketiga yang mengatasnamakan pelaku usaha jasa keuangan.
Terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  bank  yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank menunjukkan kegagalan bank dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap nasabahnya. Hal ini sangat memprihatinkan karena pegawai bank dianggap sebagai pihak terkait dan perwakilan bank itu sendiri. Pernyataan yang diberikan oleh pengguna merupakan pernyataan faktual.
Operasional  perbankan  menunjukkan  bahwa  bank  pada  dasarnya  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  kerahasiaan  data  yang  dilakukan  oleh  personelnya. Tanggung  jawab  pengungkapan  data  nasabah  sepenuhnya  berada  pada  pegawai  bank  yang bersangkutan. Penting untuk dicatat bahwa jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa bank telah  menginstruksikan  stafnya  untuk  berbagi  data  nasabah  dengan  individu  yang  tidak berwenang,  maka  bank  tidak  dapat  bertanggung  jawab  atas  tindakan  tersebut.  Bank  dapat menanggung tanggung jawab jika nasabah yang menderita kerugian kemudian memulai proses hukum terhadap bank melalui litigasi perdata.
Bank  menanggung  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan pegawai,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Aturan  ini  sejalan  dengan  teori pengusaha, yang menganggap perusahaan bertanggung jawab atas kerugian sebagai biaya yang diperlukan  dalam  menjalankan  bisnis.7  Dalam  hal  ini,  pelanggaran  kerahasiaan  bank merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  karena  bertentangan  dengan  Pasal  40  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Pelanggaran  kerahasiaan  bank  tersebut dapat berakibat kerugian pada nasabah, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

## KESIMPULAN
Pengaturan  hukum  tentang  kerahasiaan  data  nasabah  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya, serta apa  yang  akan  terjadi  jika  hak  dan  kewajiban  tersebut  dilanggar.  Secara  umum,  pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi  nasabah.  Dengan  adanya  pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin  bahwa  haknya  akan  dilindungi  jika  terjadi  pelanggaran  kerahasiaan  data nasabah.Tanggung  jawab  bank  terhadap  nasabah  atas  terjadinya  pelanggaran  kerahasiaan  bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank didasarkan pada teori tanggung jawab pengganti
atau  vicarious  liability.  Menurut  teori  ini,  seseorang  yang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan orang lain adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap sebagai wakil dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  kerahasiaan  data  nasabah  perlu diperjelas dan diperinci. Misalnya, ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perlu dijabarkan secara lebih rinci mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam  kepentingan  peradilan,  penegakan  hukum,  atau  kepentingan  nasional.  Perlunya pembaharuan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data nasabah perlu dipertegas. Selain sanksi pidana, perlu juga diatur mengenai sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha .

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Akhmad  Yasin,  Keterkaitan  Kerahasiaan  Bank  dan  Pajak:  Antara  Kepentingan  Negara  dan Pribadi, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Edisi  3,  Jakarta:  Prenada  Media,  2020 Martin  Mayer,  Why  Secrecy  Is  Bad  For  Banking,  (New  York:  The  Wall  Street  Journal, 1997  Muhamad  Djumhana,  Hukfum  Perbankan  di  Indonesia,  Cetakan  ke-  VI,  PT  Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005)
Sutan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya dalam Hukum Perbankan,
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License