## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## KRITERIA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIBERIKAN HAK MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

## Oleh: Rory J. Akyuwen

## ABSTRACT
Analysuing  the  position  of  monopoly  State-Owned  Enterprises  in  the  perspective  of business competition law which could potentially give rise to barriers in business competition in  particular  concerning  control  over  production  branches  are  considered  important  and master  his  life  much.  Though  it  is  excluded  in  law  number  5  of  1999  concerning  the prohibition  of  Monopolies  and  Anticompetitive  Business  practices  are  unhealthy,  but  that should not be considered a monopoly owned by the State-Owned Enterprises at the same time have  the  power  over  the  market,  and  all  the  power  over  its  own  market  not  obliging  him  to carry on the practice of healthy competition.
Criteria for State-Owned Enterprises can be given a monopoly in business competition law perspective, just look at the functions and Government intervention in the economy aimed at the earliest possible time the prosperity of the people. Criteria for State-Owned Enterprises can be given a monopoly should be seen from the form and objectives of the establishment of State-Owned Enterprises as well as the magnitude of the ownership of the Government's stake in it .
Keyword: Criteria State Owned Enterprises, Monopoly

## A. PENDAHULUAN.
Di  dalam  alinea  ke  empat  Pembukaan UUD  NRI  1945,  telah  dirumuskan  secara jelas peranan Negara dibidang perekonomian yaitu: “…..melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Di sini jelas bahwa tujuan membentuk Negara  Republik  Indonesia  adalah  untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menegakan sendi-sendi perekonomian nasional. Disebutkan pula dalam Pembukaan UUD  NRI  1945  bahwa  untuk  membentuk pemerintahan  (kursif  penulis)  adalah  untuk memajukan kesejahteraan sekelompok
rakyat Indonesia saja. 1
Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  33 UUD  NRI  1945,  menjelaskan  kedudukan pemerintah  dalam  pembangunan  ekonomi memikul  tanggung  jawab  besar  dalam mewujudkan  peran  hukum  dalam  kegiatan ekonomi.  Dalam  sistem  ekonomi  pasar sekalipun ( market economy ) kegiatan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, berdasarkan permintaan  dan  penawaran,  melainkan  juga diserahkan kepada pemerintah untuk mengatur,  mengawasi  jalannya  ekonomi dengan memakai instrument hukum adminstrasi  Negara  yang  umum  maupun khusus.
Hal  tersebut  di  atas  mengacu  pada kerangka  teori  tentang  campur  tangan Negara dalam bidang perekonomian, khususnya  pengaturan  pasar  dalam  konsep Negara kesejahteraan ( welfare state ). Dalam
1 Marthen Arie. Op Cit, hal 42
govemment  in  which  the  state  assumes responsbillity  for  minimum  standards  of living for every person” (bentuk pemerintahan  di  mana  Negara  dianggap bertanggungjawab  untuk  menjamin  standar hidup minimum bagi setiap warganya. 2 Penting  untuk  dipahami  bahwa  dalam mekanisme  kekuasaan,  negara  merupakan representasi  dari  kedaulatan  publik.  Tujuan campur  tangan  Negara  tidak  lain  adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum dan  memaksimalkan  kesejahteraan  sosial sehingga  memperkecil  dampak  kegagalan pasar  terhadap  masyarakat  yang  disebabkan oleh  apa  yang  disebut Moral  hazard dan penggunaan  yang  keliru  terhadap  berbagai sumber daya. 3
Selanjutnya,  menurut  Goodin 4 dalam Negara kesejahteraan campur tangan Negara dalam mengatur pasar dilukiskannnya sebagai  “… a  public  intervention  in  private market  economy ”.  Tujuannya  tidak  lain adalah  guna  meningkatkan  kesejahteraan umum  ( promoting  public  welfare )  dan memaksimumkan  kesejahteraan  sosial  ( to maximize social welfare ) sehingga memperkecil dampak kegagalan pasar ( market  failure )  terhadap  masyarakat  yang disebabkan  oleh  apa  yang  disebutnya  moral hazard dan penggunaan yang keliru terhadap berbagai  sumber  daya  ( misallocation  of resources ). Dalam hal ini, cukup penting apa yang  dikemukakan  oleh  Oscar  Lafontaine 5 , “krisis  di  Asia  Timur  seperti  yang  pernah terjadi  di  Meksico  sebelumnya  menunjukan bahwa  pasar  tidak  bisa  menyelesaikan segalanya.  Sebaliknya,  pasar  yang  tidak dikontrol menyebabkan perkembangan negatif sehingga semua orang di dunia harus membayarnya  dengan  kehilangan  yang sangat  besar,  termasuk  kehilangan  mata
2 Johnny Ibrahim  Op Cit, hal 32
3 Jimmly  Asshiddiqie,  2005,  2008,2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Menuju Negara Hukum yang Demokratis,Konstitusi Ekonomi , Konstitusi  Pers,  PT  Kompas  Media  Nusantara, Jakarta. hal. 406
4 Ibid
5 Ibid
pencahariannya”.
Selanjutnya  Goodin  menambahkan nilai-niali yang harus dijaga dalam menghadapi perilaku pasar bebas,
“ the  market  has  a  corrosive  of  fect  on values’, debasing what  was  formerly precious  and  a  part  form  mundane world,  by  allowing  everything  to  be exchange for everything else. In the end we  are  left  with  nothing  but  a  ‘vending machine  society’  where  everything  is available for a price . 6
Dari  uraian  Goodin  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pasar  memiliki  dampak yang  merusak  nilai-nilai,  merendahkan derajat terhadap apa yang sebelumnya mulia dan  telah dianggap sebagai kebiasaan, yaitu jika  membiarkan  segala  sesuatu  dapat dipertukarkan  dengan  segala  sesuatu  yang lainnya. Pada akhirnya, kita ditinggalkannya bukan sebagai apa-apa, tetapi hanya sebagai masyarakat  yang  menjadi  mesin  penjual, dimana segalanya tersedia hanya dalam satu harga
Tanpa  campur  tangan  pemerintah (dalam  konteks  Negara  kesejahteraan), menurut Goodin lebih lanjut
“ Under  the  law  of  the  market,  those  who are  dependent  could  and  would  be mercilessly  exploited.  Economically, you  can  drive  a  very  hard  bargain indeed  and  dependent  upon  you  for satisfaction  of  that  need.  Morally, however you must do not so”.
Di bawah aturan pasar, mereka-mereka yang  bergantung  pada  yang  lainnya,  akan sangat  mudah  dieksploitasi  tanpa  belas kasihan  sama  sekali.  Secara  ekonomi  anda dapat  saja  mengusahakan  penawaran  yang terbaik terhadap siapapun yang membutuhkan  dan  bergantung  pada  anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun  secara moral tindakan tersebut tidak dapat  dibenarkan.  Dalam  hubungan  inilah maka  pengaturan  di  luar  kebiasaan  pasar dimaksudkan  untuk  melindungi  ekspolitasi terhadap  mereka-mereka  yang  memiliki
6 Ibid
ketergantungan tersebut sehinga ketergantungan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk kepentingan
mereka, tetapi untuk
melindungi mereka yang lemah .
Di  sinilah  fungsi  negara  sebagai penyedia  untuk  memenuhi  standar  minimal yang  diperlukan  masyarakat  dalam  rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan  masyarakat.  Selanjutnya  untuk menjamin  ketertiban  agar  tidak  muncul kekacauan,  seperti  halnya  pengaturan  di bidang  investasi  agar  industri  dapat  tumbuh dan berkembang,
pengaturan dan pembatasan terhadap ekspor  dan  impor agar tersedia devisa yang cukup guna menunjang kegiatan  perdagangan,  maka  fungsi  negara sebagai  pengatur  diperlukan  campur  tangan langsung dari
pemerintah dalam perekonomian  sebagai  pelaku  usaha  melalui BUMN,  karena  ada  bidang  usaha  tertentu yang  vital  bagi  masyarakat,  namun  tidak menguntungkan  bagi  usaha  swasta,  atau usaha yang
berhubungan dengan
kepentingan pelayanan umum harus
dilaksanakan.  Bahkan  sebagai  penegak hukum, Negara akan menjaga ketertiban dan keadilan  denganh  mengeluarkan  berbagai produk  aturan  hukum  dan  mengawasi pelaksanaannya.
Pemerintah dalam Negara kesejahteraan  diberi  tugas  membangun kesejahteraan umum dalam berbagai bidang. 7 Pemerintahan tidak boleh pasif atau berlaku sebagai “ penjaga malam”, melainkan  harus  aktif    masyarakat  dengan cara  membangun  kehidupan  ekonomi  dan sosial  masyarakat.  Dengan  demikian,  tugas negara tidak terbatas dalam memelihara tata- tertib  serta  melindungi  jiwa  dan  harta kekayaan  rakyatnya,  melainkan  juga  negara bertugas  mewakili  kepentingan  bersama, meningkatkan  kemakmuran  yg  adil  dan merata,  atau  dalam  melaksanakan  tugasnya negara
mempunyai kewajiban memerhatikan kepentingan bersama.
7 Astim  Riyanto,  2000,  Teori  konstitusi, Yapemdo, Bandung, hal 280.
Seperti  telah  disebutkan  sebelumnya, Negara  melakukan  campur  tangan  dalam bidang  ekonomi  melalui  BUMN.  Wacana campur    tangan  negara  adalah  wacana aktualisasi  kerja  BUMN  yang  dengan demikian  berarti  negara  dalam  konteks campur  tangan  dibidang  ekonomi  sama dengan  BUMN.  Dalam  kerangka  normatif UU  BUMN menyebutkan bahwa:
“Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang selanjutnya  disebut  BUMN,  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara melalui  penyertaan  secara  langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
BUMN    adalah  salah  satu  bentuk usaha  yang  memengang  peranan  lebih karena  dikelola  oleh  pemerintahan  untuk mencapai  tujuan  yang  di  maksud  di  atas. BUMN  terdiri  atas  tiga  bentuk  yakni Perusahaan  Persero,  Perusahaan  Persero Terbuka dan Perusahaan Umum.
Dalam  kaitannya  dalam  pemberian hak monopoli bagi BUMN merupakan bukti bahwa fungsi dan campur tangan dari negara dan  dunia  usaha  sangat  di  perlukan  bagi kesejahteraan  masyarakat  sehinga  dalam persaingan  usaha  tidak  berdampak  negatif bagi  pelaku  usaha  maupun  masyarakat sebagai konsumen.
Penulis  sependapat  dengan  konsep Negara  Kesejahteraan  yang  pada  dasarnya menempatkan  negara  dalam  setiap  aspek kehidupan  rakyatnya  demi  terwujudnya kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat. Negara kesejahteraan merupakan bagian dari masyarakat  modern  yang  sejalan  dengan ekonomi  kapitalis  dan  stuktur  politik demokratis.  Konsep  ini  dipandang  sebagai bentuk keterlibatan negara mengenai kegagalan  pasar  pada  masyarakat  kapitalis dan  kegagalan  negara    pada  masyarakat sosialis.  Namun  dalam  konteks  Indonesia tetap  berbeda  karena campur  tangan pemerintah atau negara dalam perekonomian tidak  serta  merta  menghilangkan  peran swasta.  Swasta  tetap  diberi  peran  sepanjang
kegiatan  usahanya  tidak  menguasai  hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara
Yang Diberi Hak Monopoli Menurut  Susi  Susanti  Adi  Nugroho 8 bahwa pengecualian bagi BUMN
seyogianya  dilakukan  secara  bersyarat, dengan  kriteria-kriteria  yang  harus  dipenuhi BUMN  sebelum  memegang  hak  monopoli, seperti  harus  professional  dan  transparan. Ada dua kriteria yuridis yang harus dipenuhi BUMN atau lembaga lainnya untuk mendapatkan hak monopoli tersebut, yaitu:
1) Barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan harus  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dan  masuk  dalam  cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi
Negara. 2) Keharusan  diaturnya  hal  tersebut dalam bentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 51 UU Anti Monopolimengatur mengenai monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/  atau  jasa  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  serta  cabang-cabang  produksi yang penting bagi Negara, di mana untuk itu perlu  diatur  dengan  undang-undang  dan diselengarakan  oleh  badan  usaha  milik Negara  dan/atau  badan  atau  lembaga  yang dibentuk atau ditunjukan oleh pemerintah.
Ketentuan Pasal 51 UU Anti Monopoli dapat  diuraikan  dan  dijelaskan  dalam beberapa unsur sebagai berikut: 1) Monopoli dan/atau pemusatan
kegiatan.
2) Produksi  dan/atau  pemasaran  barang dan/atau  jasa  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak.
3) Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi Negara.
8 Susi  Susanti  Adi  Nugroho,  2012, Hukum Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Teori  Dan Praktik  Serta  Penerapan  Hukumnya ,  Kencana
Prenada media Group, Jakarta, 2012, hal 65
4) Diatur dengan undang-undang. Diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha
Milik Negara (BUMN) dan/atau badan  atau lembaga  yang  dibentuk  atau  ditunjuk  oleh pemerintah.
a. Monopoli dan/atau Pemusatan

## Kegiatan
Unsur  monopoli  Pasal  51  UU  Anti Monopoli  dapat  mengacu  pada  definisi dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Anti  Monopoli yaitu:  “Penguasaan  atas  produksi  dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok  pelaku  usaha”.  Berdasarkan definisi  tersebut,  pada  dasarnya  monopoli menggambarkan  suatu  keadaan  penguasaan pelaku  usaha  atas  barang  dan/atau  jasa tertentu,  yang  dapat  dicapai  tanpa  harus melakukan ataupun mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Adapun  unsur  pemusatan  kegiatan dalam  Pasal  51  UU  Anti  Monopoli  dapat didefinisikan  sebagai  pemusatan  ekonomi sebagaimana  dimaksud    yaitu  “Penguasaan yang  nyata  atas  suatu  pasar  bersangkutan oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  sehingga dapat  menentukan  harga  barang  dan/atau jasa”. Berdasarkan definisi tersebut, pemusatan kegiatan pada dasarnya menggambarkan  suatu  keadaan  penguasaan yang  nyata  atas  suatu  pasar  bersangkutan yang  dicerminkan  dari  kemampuannya dalam menentukan harga yang dapat dicapai oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  tanpa harus  melakukan  ataupun  mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Dengan memperhatikan
uraian pemahaman  unsur-unsur  tersebut  di  atas, maka  baik  monopoli  maupun  pemusatan kegiatan  bukan  merupakan  kegiatan  yang dilarang  UU  Anti  Monopoli,  dan  dapat dilakukan  ataupun  dicapai  oleh  satu  atau lebih pelaku usaha dengan tetap memerhatikan  prinsip-prinsip  persaingan usaha  yang  sehat.  Monopoli  dan/atau pemusatan  kegiatan  dapat  dilakukan  Negara
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan:
1) Produksi  dan/atau  pemasaran  barang dan/atau  jasa  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dan,
2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi Negara
b. Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan teori hukum dan penafsiran  sistematis terhadap  unsur  ini, maksud barang dan/atau jasa yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  adalah memiliki fungsi: 9
a) Alokasi,  yang  ditujukan  pada  barang atau  jasa  yang  berasal  dari  sumber daya alam yang dikuasai Negara untuk dimanfaatkan  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b) Distribusi, yang diarahkan pada barang  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkan secara  pokok  oleh  masyrakat,  tetapi pada  suatu  waktu  tertentu  tau  terus menerus  tidak  dapat  dipenuhi  pasar; dan/atau
c) Stabilitasi,  yang  berkaitan  dengan barang  dan/atau  jasa  yang  harus disediakan  untuk  kepentingan  umum, seperti  barang  dan/atau  jasa  dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus. c. Cabang-cabang Produksi
yang
Penting Bagi Negara Pengertian  cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  Negara  adalah  ragam usaha  produksi  atau  penyediaan  barang dan/atau jasa yang memiliki sifat:
a) Strategis,  yaitu  cadang  produksi  atas barang  dan/atau  jasa  yang  secara langsung melindungi kepentingan
pertahanan Negara dan menjaga keamanan nasional; atau
9 Ibid
b) Finansial,  yaitu  cabang  produksi  yang berkaitan  erat  dengan  pembuatan barang  dan/atau  jasa  untuk  kestabilan moneter  dan  jaminan  perpajakan  dan sektor jaksa keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Monopoli dan/atau pemusatan
kegiatan  oleh  Negara  terhadap  kegiatan yang  berkaitan  dengan  produksi  dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  serta cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi Negara harus dialur dengan undang-undang.

## d. Diatur dengan Undang-Undang
Pengertian  diatur  dengan  undang- undang  merupakan  syarat  legal  dari  Negara untuk melakukan monopoli dan/atau pemusatan  kegiatan  atas  barang  dan/atau jasa  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  serta  cabang-cabang  produksi  yang penting  bagi  Negara.  Hal  ini  berarti monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme  pengendalian  dan  pengawasan Negara  dalam  penyelenggaraan  monopoli dan/atau  pemusatan    kegiatan  tersebut, sehingga  tidak  mengarah  pada  praktik monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat.
e. Diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dan/atau Badan  atau  Lembaga  yang  Dibentuk atau Ditunjuk oleh Pemerintah
Unsur  “Badan  Usaha  Milik  Negara” dapat  mengacu  pada  Pasal  1  angka  1  UU BUMN  adalah  “Badan  usaha  yang  seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh Negara  melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  Negara  yang dipisahkan”. Penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan  kegiatan produksi dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa oleh Negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran  atas  barang  dan/atau  jasa  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  sefrta cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara,
diutamakan  dan  terutama  diselenggarakan oleh BUMN.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD)  adalah  tidak  sama  dan tidak  termasuk  dalam  ruang  lingkup  dari pengertian badan usaha milik negara. Hal ini disebabkan  pengaturannya  yang  bersifat khusus  dan  tata  cara  pendirian  dan pertanggungjawabannya diatur berbeda sesuai dengan peraturan perundang- undangan  tersendiri  yaitu  yang  terkait dengan pemerintah daerah.
Dalam  hal  BUMN  tidak  memiliki kemampuan utnuk menyelenggarakan
penguasaan monopoli Negara, maka berdasarkan  Pasal  51  UU  Anti  Monopoli, penyelenggaraan monopoli dan/atau
pemusatan  kegiatan  dapat  diselenggarakan oleh  badan  atau  lembaga  yang  dibentuk pemerintah.
f. Unsur  “Diselenggarakan  Badan  atau Lembaga yang Dibentuk Pemerintah” Pemerintah dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah pemerintah  pusat  yang  terdiri  atas  presiden dan  seluruh  aparatur  administrasi  Negara tingkat  pusat.  Dengan  demikian,  badan  atau lembaga  yang  dibentuk  pemerintah  adalah badan  atau  lembaga  yang  ditetapkan  dan diatur dengan peraturan perundang- undangan  yang  dibentuk  pemerintah  pusat. Badan atau Lembaga yang dibentuk pemerintah  menjalankan  tugas  pelayanan kepentingan  umum  ( public  service )  yang kewenangannya  berasal  dari  pemerintah pusat  dan  dibiayai  oleh  dana  Negara (APBN)  atau  dana  publik  lainnya  yang memiliki  keterkaitan  dengan  Negara.  Badan atau  Lembaga  yang  dibentuk  pemerintah memiliki ciri melaksanakan:
(1) Pemerintahan Negara;
(2) Manajemen keadministrasian Negara;
(3) Pengendalian atau penguasaan terhadap  badan  usaha  milik  Negara dan/atau tata usaha Negara. Badan  atau  lembaga  yang  dibentuk pemerintah dalam menyelenggarakan
monopoli  dan/atau  pemusatan  kegiatan, wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
(1) Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban kegiatannya  dipengaruhi,  dibina,  dan dilaporkan kepada pemerintah;
(2) Tidak  semata-mata  ditujukan  untuk mencari keuntungan;
(3) Tidak memiliki kewenangan melimpahkan  seluruh  atau  sebagian monopoli dan/atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN  dan  badan  atau  lembaga  yang dibentuk pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan  kegiatan  secara  bersama-sama sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pertimbangan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Dalam  hal  BUMN,  badan  atau  lembaga yang  dibentuk  pemerintah  tidak  memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan monopoli  dan/atau  pemusatan  kegiatan, maka  pemerintah  dapat  menunjuk  badan atau lembaga tertentu.

## g. Unsur  “Diselenggarakan  Badan  atau Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah”
Badan  atau  lembaga  yang  ditunjuk oleh  pemerintah  memilki  ruang  lingkup yang  luas,  termasuk  di  dalamnya  adalah badan  atau  lembaga  perdata  yang  tidak memiliki  keterkaitan  dengan  tugas  dan fungsi  Negara.  Menurut  teori  hukum administrasi  Negara,  penunjukan  adalah kewenangan dari pejabat administrasi Negara  yang  berwenang  bersifat  penetapan untuk  menyelenggarakan  atau  menjalankan kegiatan  tertentu  secara  sepihak.  Dengan demikian, badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan  oleh  pejabat  administrasi  Negara yang berwenang.
Prosedur  dan  persyaratan  penunjukan badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang dimaksud,  dilakukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai  pengadaan  barang  dan/atau  jasa pemerintah,  sehingga  tidak  mengakibatkan
terjadinya  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat.
BUMN  dan  badan  atau  lembaga  yang ditunjuk oleh pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan  kegiatan  secara  bersama-sama sesuai kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.
BUMN  ataupun  badan  atau  lembaga  yang dibentuk  ataupun  ditunjuk  oleh  pemerintah sebagai  penyelenggara  monopoli  dan/atau pemusatan kegiatannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
Dengan  memerhatikan  uraian  tersebut di  atas,  maka  terkait  dengan  penyelenggara monopoli  dan/atau  pemusatan  kegiatan dan/atau  jasa  yang  menguasai  hidup  orang banyak,  serta  cabang  produksi  yang  penting bagi  Negara,  Pasal  51  UU  Anti  Monopoli, menentukannya  secara  sistematis  dengan tetap  mendasarkan  pada  alasan-alasan  yang rasional berupa pertimbangan
profesionalitas,  legalitas,  dan  efektivitas pencapaian  sasaran,  tujuan  penyelenggaraan monopoli dan/atau pemuasatan kegiatan.
Secara  sistematis  sesuai  dengan  Pasal 51  UU  Anti  Monopoli,  urut-urutan  yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menentukan  pihak  penyelenggara  monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  jasa  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  serta  cabang  produksi  yang penting bagi Negara adalah sebagai berikut:
(1) Diselenggarakan oleh BUMN.
(2) Diselenggarakan  oleh  BUMN  dan badan yang dibentuk pemerintah.
(3) Diselenggarakan  oleh  BUMN  dari lembaga yang dibentuk pemerintah.
(4) Diselenggarakan  oleh  badan  hyang dibentuk pemerintah.
(5) Diselenggarakan  oleh  lembaga  yang dibentuk pemerintah.
(6) Diselenggarakan  oleh  BUMN  dan badan yang ditunjuk pemerintah.
(7) Diselenggarakan  oleh  BUMN  dan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
(8) Diselenggarakan  oleh  badan  yang ditunjuk pemerintah.
(9) Diselenggarakan  oleh  lembaga  yang ditunjuk pemerintah.
Menurut  penulis  kriteria  bagi  BUMN yang akan diberi hak monopoli harus dilihat dari :
(1) Maksud  dan  tujuan  berdirinya  BUMN yakni  apakah  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  atau mencari  keuntungan  semata.  Jika maksud  dan tujuan  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  maka BUMN  tersebut  berhak  untuk  diberi hak monopoli. Hal ini perlu dipertegas karena  berkaitan dengan;
(2) Bentuk  BUMN  yaitu  Perum  atau Pesero.  Keduanya  punya  kekhususan yang  satu  lebih  cenderung  mencari keuntungan  artinya  BUMN  seperti  ini tidak  perlu  diberi  hak  monopoli.  Hal Ini  dimaksudkan    agar  BUMN  ini dapat  berkompetisi  di  pasar    tanpa adanya    hak  khusus  sehingga  pelaku usaha  yang  bukan  BUMNpun  dapat merasakan  keadilan  dalam  persaingan usaha.  Sedangkan  yang  melaksanakan pelayanan  publik  tetap  berkonsentrasi untuk mengelola cabang-cabang produksi  yang  penting  dan  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  demi kesejahteraan masyarakat dan :
(3) Persentase kepemilikan saham. Sebaiknya BUMN  yang hendak  diberi hak  monopoli  jumlah  saham  yang dimiliki  oleh  negara  adalah  seratus persen (Perum)
sedangkan kepemilikan  saham  dibawah  itu  tidak diberi hak monopoli (Pesero).  Dengan jumlah  saham  seratus  persen  maka dari  sisi  pertanggung  jawab  keuangan dapat  menggunakan  sistem  yang  di pakai  oleh  APBN.  Sebaliknya  yang kepemilikan  sahamnya  tidak  seratus persen  dan  dapat go  public (Pesero) pertanggung jawabannya menggunakan sistem pengelolaan koorporasi  dan  tunduk  pada  Undang- Undang Perseroan Terbatas.
Keistimewaan yang diberikan oleh UU Anti  Monopoli  kepada  BUMN  seharusnya
bisa  dimanfaatkan  dengan  lebih  baik  lagi. Pasal  51  UU  Anti  Monopoli  seharusnya dijadikan  alat  untuk  dapat  menghantarkan BUMN  menjadi  suatu  badan  usaha  yang memiliki daya saing global yang berkedudukan satu level di atas badan usaha lainnya  yang  tidak  memiliki  keistimewaan tersebut. Hal yang seharusnya adalah bahwa BUMN  sebagai  salah  satu  tulang  punggung perekonomian  (aset  produktif  yang  dimiliki oleh pemerintah) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi
pemerintah  dalam  bentuk  dividen  dan  pajak yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan rakyat.  Pasal  51  UU    sudah  seharusnya dijadikan senjata untuk menuju kepada suatu keberhasilan,  tidak  lagi  dijadikan  payung untuk  menjalankan  praktik  bisnis  yang menyimpang  dari  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Namun  semua  itu  kembali  lagi  pada kemauan BUMN untuk menjalankan praktik bisnis modern sehingga potensi dapat diubah menjadi realitas. BUMN harus berbenah dan brubah  di  segala  bidang.  Harus  diupayakan adanya  perubahan  BUMN  dari  organisai birokrasi  menjadi  organisasi  korporasi. BUMN harus sungguh-sungguh mau melepaskan  segala  atribut  dan  kebiasaan lama yang ada untuk kemudian bertransformasi  mengubah  diri  menjadi suatu  lembaga  bisnis  yang  modern  dengan pengelolaan secara profesional 2. Badan  Usaha  Milik  Negara    Bertujuan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Muhamad  Hatta 10 menjelaskan  bahwa apa sebenarnya diamanatkan oleh proklamasi dan konstitusi kepada kita semua bahwa mengenai masalah perekonomian kita itu,  yaitu  tidak  lain  dan  tidak  bukan  suatu susunan  perekonomian  Indonesia,  yang kemakmuran  rakyat  sentris,  yaitu  yang mendahulukan  tercapainya kemakmuran rakyat,  di  atas  mana  dapatlah  dibangun berangsur-angsur  segi  dan  bidang  lain
10 Todung Mulia Lubis, 1987, hal 60
daripada  kehidupan  rakyat.  Bahwasanya kemakmuran  rakyat  tarcakup  rakyat  banyak dan  tidak  hanya  minoritas elit  yang  menjadi dasar dan tujuan pokok UUD NRI 1945.
Ditegaskan pula bahwa segala eksplorasi  dan  eksplotasi  segala  kekayaan alam  kita,  minyak,  gas,  timah,  dan sebagainya,  baik  yang  onshore  maupun offshore,  di atas  pantai maupun  lepas  pantai boleh  saja  dikerjakan  oleh  swasta,  kalau negara  belum  berdaya  sepenuhnya,  namun kesemuanya  itu  harus  dipergunaka  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dan sekali-kali  tidak  untuk  kemakmuran  dan kemewahan minoritas elit yang berkuasa.
Eksistensi istilah sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  sebagai  konsekuensi dari  kata-kata  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  (dalam  Pasal  33  Ayat  3), meskipun  kedua  kata  mempunyai  arti  yang berbeda,  tetapi  memiliki  maksud  dan  tujuan yang  sama  dan  saling  berkaitan.  Sebab dipergunakan  merupakan  tujuan  dari  kata dikuasai,  sehingga  keduanya  mempunyai hubungan  sebab  akibat.  Dengan  demikian dapat  dipahami  bahwa  kata  dipergunakan sebagai akibat adanya penguasaan Negara. 11
Kedua  aspek  kaidah  tersebut  tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain,  keduanya merupakan  satu  kesatuan  sistemik,  hak pennguasaan  negara  merupakan    instrument (bersifat instrumental),
sedangkan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnyanya kemakmuran  rakyat  merupakan  tujuan (objektif). 12
Mendukung  pendapat  di  atas,  dalam penjelasan  UU  BUMN,  dijelaskan  bahwa memajukan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang
selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33
UUD NRI 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.  Dalam  kaitan  di  atas,  dirasa  perlu utuk  meningkatkan  penguasaan  seluruh kekuatan  ekonomi  nasional  baik  melalui
11 Abrar Saleng, Op Cit , hal 37.
12 Ibid
regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu  dengan  maksud  utnuk  memerikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Dari berbagai rumusan atau pengertian mengenai  BUMN,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  BUMN  mempunyai  ciri  khusus  atau karakteristik    tersendiri  yaitu,  memiliki  dua dimensi  sekaligus  yaitu  dimensi  publik  dan dimensi  badan  usaha.  Kedua  dimensi tersebut  hanya  terdapat  atau  dimiliki  oleh BUMN  saja  oleh  karena  itu  BUMN  dalam penyelenggaraannya  di  samping  sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan  kebutuhan  rakyat  banyak,  juga sebagai  sumber  pendapatan  bagi  Negara. Dengan  perkataan  lain  BUMN  dengan fungsi  dan  karakteristiknya  sebagai  badan usaha  jelas  harus  menghasilkan  keuntungan (profit)  akan  tetapi  dengan  dimensi  publik yang  merekat  padanya,  maka  BUMN berperan  pula  memainkan  fungsi  bukan untuk  profitasi  (non  profit),  tetapi  juga mengemban tanggung jawab sosial.
Dalam  PP  Nomor  12  Tahun  1998 Tentang  Persero  dijelaskan  bahwa,  pada hakikatnya  fungsi  utama  pesero  adalah pemupukan  dana  bagi  Negara  ataupun sebagai alat untuk mencari sumber keuangan Negara.  Dalam  hubungan  ini  masalah penanaman  kekayaan  Negara  dalam  modal Persero  sangat  erat  hubungannya  dengan kebijakan  keuangan  Negara.  Berdasarkan hal  tersebut,  maka  syarat  utama  yang  harus diperhatikan adalah penyertaan modal tersebut  hanya  akan  dilakukan  oleh  Negara, jika  menuntut  perkiraan  Persero  tersebut dapat memberikan  keuntungan bagi  Negara.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  PP
Nomor  3  Tahun  1983  Tentang  Cara Pembinaan dan Pengawasan BUMN
disebutkan pula maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagai berikut: 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan  perekonomian  Negara pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; 2) Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan; 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum  berupa  barang  dan  jasa  yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4) Menjdai  perintis  kegiatan-kegiatan usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang  bersifat  melengkapi  kegiatan swasta dan koperasi dengan menyediakan  kebutuahan  masyarakat, baik  dalam  bentuk  barang  maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai; 6) Turut  aktif  memberikan  bimbingan kegiatan kepada sektor swasta khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; 7) Turut aktif melaksanakan dan menunjang  pelaksanaan kebijaksanaan dan  program  pemerintah  di  bidang ekonomi  dan  pembangunan  pada umumnya.
Ditinjau  dari  keragaman  tujuan  yang hendak  dicapai  BUMN  sebagaimana  diatur dalam  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun  1983)  maka  secara  garis  besar  dapat dikatakan  terdapat  dua  peranan  yang  utama di  dalam  kegiatan  usaha  BUMN  sebagai berikut:
1) Melaksanakan fungsi  komersial  dalam hal  ini  BUMN  sebagai  unit  ekonomi
( business entity ) harus mampu memupuk  dana  untuk  membiayai aktifitasnya  baik  yang  bersifat  rutin maupun  pengembangan,  oleh  karena itu, dalam kegiatannya harus memperoleh  laba  sehingga  kelanjutan hidup  perusahaan  dapa  dijaga,  atau dengan  kata  lain  BUMN  berperan sebagai  pemasok  dana  melalui  pajak dan dividen.
2) Peranan  kedua  adalah  melaksanakan fungsi  non  komersial,  dalam  hal  ini BUMN  yang  merupakan  bagian  dari aparatur  Negara  bertindak  sebagai
wahana pembangunan ( agent of development ). Berperan demikian, BUMN melaksanakan program- program  pemerintah  dan  atau  yang diembah oleh pemerintah, yang meliputi antara lain tugas-tugas perintisan dan mendorong perkembangan usaha swata dan koperasi. BUMN dalam melaksanakan perannya baik  sebagai  unit  usaha  maupun  sebagai wahana  pembangunan,  dalam  beberapa tahun terakhir ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan  nasional.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  kenaikan  penerimaan  Negara sebagaimana terlihat dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara  (APBN) yang  berupa  penerimaan  bukan  pajak  yaitu dividen  berupa  dana  pembangunan,  dan bagian  laba  pemerintah.  Kontribusi  lain yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  dalam pemanfaatan  tenaga  kerja  yang  semakin banyak yang berarti
mengurangi pengangguran secara relatif.
Beberapa  BUMN  dapat  member kontribusi  kepada  Negara  antara  lain  PT Telekomunikasi  Indonesia Tbk  dengan asset sebesar Rp 50.283 triliun; membukukan laba sebaesar  Rp  6,087  triliun;  atau  turun  32% dari posisi laba tahun 2002 sebesar Rp 8,039 triliun. Meskipun PT Telkom Tbk mengalami  penurunan  Rp  2  triliun,  namun posisi  PT  Telkom  Tbk  masih  menduduki peringkat  pertama  dalam  perolehan  laba.
Dibawah  PT  Telkom  Tbk,  berturut-turut  PT Bank  Mandiri  Tbk,  dengan  aset  sebesar  Rp 249.435  triliun  perolehan  laba  sebesar  Rp 4,86  triliun.  Selanjutnya  PT  Bank  Rakyat Indonesia Tbk dengan laba sebesar Rp 2,502 triliun,  dengan  asset  sebesar  Rp  94,709 ;triliun. 13 Persoalannya  apakah  laba  yang diperoleh  sudah  dirasakan  oleh  masyarakat atau segelintir orang saja.
Dilihat dari segi wahana pembangunan,
khususnya dalam
pengembangan  usaha,  BUMN  telah  banyak
13 Web kementrian BUMN
pula  berperan  serta  antara  lain,  menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan  oleh  sektor  koperasi  serta menyelenggarakan  kegiatan  usaha  yang bersifat  melengkapi  kegiatan  koperasi  dan usaha swasta. BUMN juga turut aktif dalam memberikan  bantuan  dan  bimbingan  usaha kepada  sektor  swasta  usaha  khususnya pengusaha  golongan  ekonomi  lemah  dam koperasi  yang  dalam  hal  ini  BUMN  lazim disebut berperan sebagai “bapak angkat”.
Menurut  penulis,  bahwa  dari  dua dimensi  yang  harus  diemban  dan  dijalankan oleh  BUMN  mengundang  banyak  pendapat, sekaligus  mencemaskan  kedua  fungsi  yang saling bertentangan, bahwa untuk menyatukan  fungsi  yang  saling  berbeda bahkan  saling  bertolak  belakang  tidak  akan memberikan  hasil  yang  maksimal.  Dari berbagai  pendangan  menurut  penulis  tidak selalu  tepat,  mengingat  eksistensi  BUMN yang mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri  yang  tidak  dapat  disamakan dengan usaha swatsa dan koperasi. Menyimak makna kehadiran BUMN berdasarkan  latar  belakang  pendiriannya tidak  semata-mata  difungsikan  sebagai  unit ekonomi  dari  Negara,  akan  tetapi  juga berfungsi  sebgai  penyelenggara  cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dengan  mengedepankan  unsur  pelayanan dan  kemanfaatan  umum,  juga  mewujudkan tanggung  jawab  sosial  dan  menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang  ekonomi  dan  pembangunan  pada umumnya.
Salah  satu  alasan  yang  mendasari mengapa BUMN didirikan adalah, tidak lain untuk  mencapai public  purpose sebagai bagian  dari  dimensi  publik,  meskipun  di dalamnya  harus  pula  dikaitkan  dengan dimensi  sebagai  badan  usaha  ( enterprise ) tetapi  dimensi  publiknya  tidak  hilang. Menurut  hemat  penulis  bahwa,  dengan mengacu  kepada  Pasal  33  ayat  (2),  hanya cabang-cabang yang penting dan menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  saja yang  dikuasai  oleh  Negara,  hal  ini  dapat
mengisyaratkan bahwa Negara dapat memberdayakan  dan  mengusahakan  hanya terbatas  pada  asset  Negara  yang  menjadi hajat  hidup  rakyat  banyak  saja.  Untuk  itu terhadap tiga ayat tersebut perlu diklarifikasi ulang mengenai interpretasi/penafsiran tentang baik terminologisnya maupun subtansi  filosofisnya  sehingga  menjadi  jelas antara, mana yang haru dikelola oleh Negara dan mana yang boleh diswastakan atau mana yang  dikoperasikan,  mana  yang  harus  dan cukup  dikelola  dalam  bentuk  atau  usaha jawatan, mana yang diperusahaan umum dan selebihnya  mana  yang  harus  atau  boleh  di PT Persero.
Permasalahan  dari  uraian  di  atas adalah  tidak  jelasnya  penilaian  yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyamaratakan semua jenis BUMN, padahal  untuk  BUMN  perjan  dan  perum, provitisasi  bukanlah  tujuan  utama  dari usahanya  yang  penting  bagaimana  jasa pelayanan  kepada  publik  diberikan  secara optimal, dengan harga yang layak, selain itu BUMN  harus  memperhitungkan  berbagai biaya  produksi,  efisiensi,  memperoleh  laba agar  dapat  membiayai  dirinya  untuk  dapat bertahan.
Penjabaran    lebih  lanjut  tentang  usaha BUMN  persero  yang  telah  diatur  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan dlam ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  disebutkan maksud  dan  tujuan  pendirian  BUMN persero  adalah,  menyediakan  barang  dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat  baik  di  pasar  dalam  negeri  maupun internasional  serta  memupuk  keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Demikian  pula  dalam  Pasal  12  UU  BUMN tentang maksud dan tujuan pendirian persero adalah  menyedaiakan  barang  dan  atau/jasa yang  bermutu  tinggi  dan  berdaya  saling kuat.  Dari  ketentuan  ini  jelas  terlihat  bahwa maksud  dan  tujuan  utama  didirikannya BUMN persero tidak lain adalah, menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat  serta  diarahkan  untuk  memupuk keuntungan.
Berbeda  halnya  dengan  kedua  bentuk usaha  BUMN  lainnya,  yakni  perjan  yang dikhususkan untuk mengelolah dan melayani  kebutuhan  yang  menyangkut  hajat hidup  orang  banyak  dan  tidak  diarahkan untuk  memperoleh  keuntungan.  Sedangkan perum  sebagai  perusahaan  yang  dapat menutup  operasinya  dengan  memperoleh keuntungan,  tetapi  bukan  menjadi  tujuan utamanya.
Berbeda  dengan  BUMN  persero  yang diarahkan  untuk  memperoleh  keuntungan dalam  arti,  karena  baiknya  pelayanan  dan diberikan  dan  pembinaan  organisasi  yang baik,  efektif,  efisien,  dan  ekonomis  secara business zakeliijk, cost accounting principles,  management  efecitiveness dan pelayanan umum yang baik dan memuaskan dengan  memperoleh  surplus  atau  laba. Status  hukumnya  sebagai  hukum  perdata, yang terbentuk Perseroan Terbatas. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut  hukum  perdata,  yang  berbentuk perseroan  terbatas,  pengaturannya  tunduk pada  undang-undang  Perseroan  Terbatas. Modal BUMN persero balik seluruhnya atau sebagian  merupakan  milik  Negara  dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dipisahkan  dengan  demikian  dimungkinkan adanya  joint  atau mixed  enterprise dengan swasta  (nasional  dan  atau  asing)  dengan adanya  penjualan  saham-saham  perusahaan milik Negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menurut penulis,  dalam  ketentuan  mengenai  BUMN persero  tidak  ditegaskan  mengenai  bidang usaha  apa  yang  harus  diusahakan  oleh BUMN persero, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) hanya dikemukakan bahwa, BUMN  persero  dengan  sifat  usaha  tertentu dapat  melaksanakan  penugasan  khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan
umum, dengan tetap memperhatikan  maksud  dan  tujuan  kegiatan sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal  4  ayat  (1)  di  atas.  Dalam  bagian ketentuan  tersebut  dikemukakan  pemerintah dapat  pula  menugaskan  suatu  BUMN persero untuk melaksanakan fungsi
pelayanan  umum,  termasuk  dalam  fungsi tersebut adalah pelaksaan program kemitraan  dan  pembinaan  usaha  kecil  dan koperasi. Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  juga bahwa, walaupun BUMN persero
pengaturannya  tunduk  pada  undang-undang yang  mengatur  semua  badan  usaha  yang berbentuk  perseroan  terbatas  dimana  tujuan utamanya  adalah  memupuk  keuntungan, namun  BUMN  tetap  tunduk  pada  UU BUMN  yang  mengatur  khusus  ( bersifat  lex specialis ) tentang BUMN sebagai perusahaan  Negara  tetap  melaksanakan pelayanan  umum,  persero  dapat  diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip  pengelolan  yang  sehat  yang keduanya  tetap  bertujuan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat

## C. P E N U T U P
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  dan Pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Hakekat  keberadaan  Badan  Usaha Milik  Negara  dalam  perspektif  hukum persaingan  usaha  sebagai  instrument dari  negara  untuk  berperan  dalam perekonomian  dan  peran  ini  dalam pelaksanaannya  belum  sesuai  dengan apa yang dicita-citakan oleh UUD NRI Tahun 1945.
2) Kedudukan  Hak  Monopoli  Badan Usaha  Milik  Negara  dalam  perspektif hukum  persaingan  usaha  merupakan hak  khusus  yang  diberikan  kepada BUMN  untuk  memainkan  peranan sebagai
penyeimbang dalam persaingan  usaha.  Namun  pemberian hak  tersebut  dalam  pelaksanaanya tidak  mencerminkan  persaingan  usaha yang  sehat  sesuai  dengan  apa  yang diatur  dalam  UU  RI  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3) Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara yang  diberikan  hak  monopoli  dalam perspektif  hukum  persaingan  usaha seharusnya  diserahkan  kepada  BUMN non  profit  seperti  Perusahaan  Jawatan (Perjan) jika dikaitkan dengan cabang- cabang  yang  penting  bagi  negara  dan yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar  Saleng. Hukum  Pertambangan .  UII Press. Jogjakarta. 2004. Aminuddin  Ilmar. Privatisasi  BUMN  di
Indonesia . Hasanuddin University Press. Makasar. 2004.
Astim  Riyanto, Teori  Konstitusi ,  Yapemdo,
Bandung. 2000.
Donald.  J.  Moon. The  Future  of  Welfare State. England-The  USA-Australia. 1964.
Friedman. Milton. Monopoly and The Social Responbility of Business an labour. In: Edwin  Mansfield  (ed). Monopoly Power and Economic Performance An Introduction  To  A  Current  Issue  of Public  Policy. W.  W.  Norton.  New York. 1994.
John  Rawls, A  Theorie  of  Justice  ;  Teori
Keadilan, dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial  dalam  Negara ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, 2006.
Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya  di  Indonesia ,  Bayu Media Publishing, Malang. 2007. Jimmly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia.  Menuju
Negara  Hukum  yang  Demokratis.
Konstitusi Ekonomi. Konstitusi  Pers.
Kompas  Media  Nusantara.  Jakarta.
2010.
---------------------------, Menuju  Negara Hukum  yang  Demokratis ,  Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 2008 ,
Kementrian  BUMN. Target  Kinerja  BUMN.
Proyeksi Kinerja dan Agenda Implementasi  Program. Master  Plan BUMN  Tahun  2002-2006.  Jakarta, 2002. Marthen Arie, Prinsip-Prinsip Hukum dalam
Penanaman Modal ,  Arus  Timur, Makassar. 2012. Susanti  Adi  Nugroho. Hukum  Persaingan
Usaha  di  Indonesia  Dalam  Teori Praktik  Serta  Penerapan  Hukumnya . Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012.
T. Mulya Lubis. Hukum dan Ekonomi . Sinar
Harapan Jakarta. 1992.
Tony  Prasentiantono. BUMN  Indonesia .PT Elex  Media  Komputindo.  Jakarta. 2005. Utrecht. Pengantar  Hukum  Administrasi Negara  Indonesia .  Unpad.  Bandung.
1960. Velasquez.  Manuel  G. Businness  Ethics  : Concept and
cases. Singapore:
Prentice-Hall. 1997. W.  Friedmann, The  States  and  The  Rule  of Law  in  a  Mixed  Economy ,  Steven  and Son, London.