ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## TANTANGAN NEGARA-BANGSA ( NATION-STATE ) DALAM MENGHADAPI FUNDAMENTALISME ISLAM

## Abstrak
Akhir-akhir  ini  wacana  menjadikan  negara  Islam  dipenjuru  dunia semakin menguat, terutama negara-negara timur tengah yang mempunyai basis Islam. Konsep negara-bangsa yang ada saat ini dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi eksistensi nilai-nilai ajaran Islam di dunia, maka tidak heran ada beberapa kelompok umat Islam memperjuangkan terwujudnya  negara  khilafah,  yang  mereka  anggap  sebagai  salah  satu solusi mengembalikan kejayaan Islam masa lampau. Tulisan ini mengurai konsep dan sejarah Islam fundamentalis serta bagaimana negara-bangsa memandang  konsep  negara  Islam  khilafah  yang  merupakan  cita-cita utama dari pergerakan Islam Fundamentalis
Kata Kunci: Islam, Fundamentalis, Khilafah, Negara-Bangsa.

## Abstract
THE  CHALLENGE  OF  THE  NATION-STATE  IN FACING  THE  ISLAMICFUNDAMENTALISM.  Lately the discourse made the Islamic State in all over the world strengthened, especially the countries of  the Middle East which has Islamic base. The concept of  the nation-state that exists today is regarded as one of  the major threat to the existence of  Islamic values in the world. Therefore, it is no wonder that there are some groups of  Muslims fighting for accomplishing
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Muhamad Mustaqim dan Muhamad Miftah
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
STIT Madina Sragen,  Jawa Tengah, Indonesia muhamadmustaqim10@gmail.com, azza_1455@yahoo.co.id
the khilafah state, which they consider to be one of  the solutions to revive the Islamic past. This article breaks down the concepts and history of fundamentalist Islam and how the nation-state see the concept of  Islamic khilafah which is the main goal of  the Islamic fundamentalist movement.
Keywords: Islam, Fundamentalists, khilafah, Nation-state
Pendahuluan A. Ungkapan “ al Islam din wa dawlah” Islam adalah agama dan negara,  yang  diyakini  sebagai  salah  satu  hadits,  yang  dijadikan sebagai pemacu dan pijakan golongan tertentu untuk menjadikan suatu sistem negara khilafah, yaitu negara yang menerapkan syariat Islam  secara  holistik.  Sebagai  tujuan  utama  dalam  mendirikan negara Islam.
Fundamentalisme Islam berakar dari upaya mengembalikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Menurut mereka, peradaban  Barat  yang  hegemonik,  telah  melahirkan  anomali dan  kegagalan.  Salah  satu  kegagalan  tersebut  adalah  konsep negara-bangsa  ( nation-state ).  Negara  bangsa  merupakan  sistem pemerintahan modern yang saat ini dipakai hampir di seluruh negara di Dunia. Secara historis, konsep ini memang lahir dan muncul di Barat (Eropa).
Persinggungan antara konsep khilafah dan negara-bangsa ini  menjadi  sebuah  pertarungan,  baik  wacana  maupun  politik di banyak negara, khusunya yang bercorak Islam. Di Indonesia pertarungan ini sejak awal telah tejadi pada awal kelahiran negara- bangsa Indonesia. Upaya untuk menjadikan Indonesia, sebagai negara Islam adalah manifestasi dari gerakan ini. Dan, sejarah telah mencatat, upaya-upaya pemberontakan terhadap eksistensi negara-bangsa ini, dengan sistem Islam.
Sampai sini, mengurai dua hal tersebut negara-bangsa dan khilafah menjadi upaya untuk mencari titik terang pertarungan tersebut. Tulisan ini adalah satu dari ribuan tulisan yang mengurai (kembali)  kedua  konsep  tersebut,  dengan  sedikit  memberi analisa,  meskipun  masih  terlalu  dangkal.  Sehingga  diharapkan akan muncul konsep yang dialogis, yang mampu menjembatani
”ketegangan”  antar  keduanya,  dalam  rangka  membangun perdamaian bangsa tercinta ini.
Pembahasan B. Konsep Negara-Bangsa ( 1. Nation-State )

## Bangsa
a.
Untuk  mengantarkan  pada  konsepsi  negara  bangsa, sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini, terlebih dahulu akan  dipaparkan  beberapa  istilah  pembentuknya.  Karena keberadaan istilah tidak bisa lepas dari konteks kemunculan penggunaan secara terminologis dan epistemik.
Term  bangsa  ( nation )  sering  didefinisikan  sebagai sekumpulan  orang  yang  memiliki  kesamaan  asal  keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok manusia yang  memiliki  kehendak  bersatu  sehingga  mereka  merasa dirinya adalah satu. Bangsa adalah kesatuan karakter, kesamaan watak yang lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama.
Secara umum, sesuatu bisa disebut sebagai bangsa jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut:
1) Ada  sekelompok  manusia  yang  mempunyai  keinginan untuk bersatu.
2) Berada dalam suatu wilayah tertentu.
3) Ada  kehendak  untuk  membentuk  atau  berada  dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
4) Secara  psikologis,  merasa  senasib,  sepenanggungan, setujuan dan secita-cita.
5) Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain- lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Keberadaan bangsa, dapat dilacak dari akar kesejarahan yang  membentuknya.  Untuk  menangkap  secara  lebih  detail evolusi dan peta perubahan makna kata nation bergerak dalam
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
setiap kurun masa, akan diuraikan proses tersebut berdasarkan urutan waktu dan tipologi masyarakat, yaitu: 1

## 1) Masyarakat tribal buta huruf
Pada mulanya nation berarti sebuah suku yang terbelakang dan  eksotik,  apa  yang  mungkin  bisa  kita  sebut  saat  ini sebagai  penduduk  asli  ( natives ).  Misalnya,  ini  tercermin dalam istilah-istilah nationes ferae (Sallust), nation servituti nata (Cicero), innumerabiles et ferocissimae nationes (Heronimus).
2) Dunia Kuno Pada masa ini, masyarakat dibagi dalam unit-unit di bawah kedaulatan seorang pemimpin atau rakyat. Sejumlah besar orang  beradab  disebut gens ,  sementara  orang  Romawi sebagai pembawa kedaulatan menyebut diri mereka sebagai populus . Dalam terjemahan Injil berbahasa Latin, nation dan gens dirujukkan kepada mereka yang non Yahudi ( Gentiles ), sedangkan orang-orang terpilih disebut sebagai populus .
3) Abad Pertengahan
Dalam masyarakat Gereja Abad Pertengahan, nation berarti sebuah wilayah khusus dalam suatu batas wilayah bangsa yang  ada  saat  itu.  Atribut-atribut  bangsa  paling  penting pada abad pertengahan ini adalah kesamaan dialek, tradisi dan adat istiadat.
4) Abad Modern
Masyarakat modern tersusun atas bangsa-bangsa, masing- masing dengan kekhasan budaya literasinya sendiri-sendiri. Kehadiran    sebuah  organisasi  independen  didedikasikan untuk  melestarikan,  mengembangkan,  dan  meluaskan aspek-aspek  tertentu  dari  budaya  tersebut.  Organisasi seperti Liga Bangsa-bangsa ( League of  Nations ) dan Persatuan
Bangsa-bangsa ( United Nations ) merepresentasikan kesatuan bangsa-bangsa berdaulat sepanjang garis batas internasional,
1 Louis  L.  Snyder, The  Meaning  of   Nationalism .  New  Jersey,  New (Brunswick: Rutgers University Press, 1954), hlm. 35-36.
sebuah tahapan yang tidak mustahil dalam perkembangan masyarakat ke depan.
Dalam risalah yang disampaikannya dalam pidato Dies di  Universitas  Sorbonne  Perancis  pada  tahun  1882  yang berjudul Qu ‘est ce qu’ une Nation ? (Apakah Bangsa itu?), Renan mengemukakan  butir-butir  pandangannya  menyangkut persoalan bangsa dan nasionalisme. Dalam risalah itu, pertama- tama Renan menegaskan bahwa bangsa adalah suatu hal yang relatif baru dalam sejarah. Dunia kuno, menurut Renan, tidak mengenal bangsa dalam pengertian yang kita pahami saat ini.
Menurut  Renan,  terdapat  banyak  jenis  perhimpunan manusia, namun tidak semua bisa disebut bangsa. Menurutnya, telah terjadi  banyak kekacauan dalam pola identifikasi atas bentuk-bentuk  kolektivitas  ini.  Dan  yang  paling  berbahaya adalah pencampuradukan antara bangsa dengan ras atau unsur- unsur lainnya seperti bahasa,  agama, wilayah,  kepentingan, dan seterusnya. Sehingga Renan menyanggah beberapa pendapat yang mengidentikkan bangsa dengan beberapa kriteria seperti ras, bahasa, agama, persekutuan kepentingan, keadaan alam atau geografi. 2
Menurutnya,  kelima  faktor  tersebut  tidak  memadai sebagai  unsur  konstitutif  bangsa.  Andaikata  lima  faktor  itu dapat  dipenuhi  oleh  suatu  kolektivitas,  namun  hampa  dari kehendak  subjektif  dan  kesadaran  bersama  untuk  hidup sebangsa, maka gagal lah kolektivitas tersebut menjadi bangsa. Satu-satunya kriteria bangsa menurut Renan adalah kehendak bangsa untuk hidup bersama ( le desire de vivre ensemble ). Tanpa kehendak subjektif, kriteria-kriteria yang barangkali terpenuhi secara objektif pada sebuah kolektivitas hanyalah ibarat sebuah tubuh  tanpa  sukma,  tanpa  ruh.  Dan  kesadaran  kebangsaan itulah yang meniupkan ruh pada tubuh wadak kolektivitas.
Bangsa, menurut Renan, adalah sebuah sukma, sebuah asas rohani yang terbentuk dari dua hal. Pertama masa lalu dan
2 Ernest  Renan, Apakah  Bangsa  Itu?, (terj.  Mr.  Sunario)  (Jakarta: Alumni, 1994), hlm. 759-65.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
kedua  masa  kini.  Yang  pertama  dicerminkan  oleh  perasaan memiliki  suatu  warisan  yang  kaya,  sedangkan  yang  kedua diwujudkan dalam kesepakatan hari ini ( actual agreement ) untuk hidup bersama dan kehendak untuk terus melestarikan nilai- nilai yang diwarisinya dari masa silam.
Negara
b. Istilah  negara  atau  dalam  bahasa  inggrisnya  disebut dengan  “ state ”  merupakan  sebuah  istilah  yang  relatif  baru. Secara  historis,  kata state muncul  dalam  pengertian  modern sebagai badan politik pertama kali di Italia ( stato ) pada awal abad ke-16.  Makna awal kata status dan rekanan modernnya adalah estate ,  yakni  sebuah  tanah  (wilayah)  yang  sekaligus memiliki pemerintah ( rulers ) dan pemerintahan ( government ). Dalam pengertian modern, istilah negara sering diartikan sebagai  suatu  wilayah  dengan  yang  di  dalamnya  terdapat rakyat  dan  pemerintah  yang  berdaulat.  Rakyat  atau  warga negara harus taat pada peraturan perundang-undangan dari kekuasaan yang sah.
Ada beberapa unsur pembentuk dari eksistensi negara, yaitu:
1) Wilayah
Untuk  mendirikan  suatu  negara  dengan  kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.
2) Rakyat
Diperlukan  adanya  kumpulan  orang-orang  yang tinggal  di  negara  tersebut  dan  dipersatukan  oleh  suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

## 3) Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintahan  yang  baik  terdiri  atas  susunan penyelengara  negara  seperti  lembaga  yudikatif,  lembaga legislatif,  lembaga  eksekutif,  dan  lain  sebagainya  untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berdaulat.
4) Pengakuan dari Negara lain
Untuk  dapat  disebut  sebagai  negara  yang  sah membutuhkan  pengakuan  negara  lain  baik  secara de  facto (nyata) maupun secara de jure . Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem  pemerintahan,  namun  tidak  akan  disetujui  dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.
Negara  dalam  pengertian  modern  meniscayakan beberapa  unsur-unsur  di  atas.  Secara  mudah  dapat dikatakan, jika bangsa adalah orangnya, maka negara adalah organisasinya.
Negara-Bangsa ( c. Nation-State ) Dalam rumusan yang paling dasar, nation-state sering dimengerti sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa. Ia merupakan entitas legal yang memiliki  garis-garis  batas  geografis  di  bawah  pemerintahan tunggal yang penduduk di dalamnya memandang diri mereka sebagai saling berkaitan satu sama lain. 3
Negara  bangsa  adalah  suatu   gagasan  tentang  negara yang  didirikan  untuk  seluruh  bangsa  atau  untuk  seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak- pihak yang mengadakan kesepakatan itu. 4
Negara  Bangsa  merupakan  hasil  sejarah  alamiah  yang semi  kontraktual  dimana  nasionalisme  merupakan  landasan
3 Daniel  S.  Papp, Contemporary  International  Relations:  Framework  for Understanding (London: Macmillan Publishing Company, 2 nd edition, 1988), hlm. 19. 4 Nurcholis Madjid, Indonesia Kita (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 42.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
bangunannya yang paling kuat. Nasionalisme dapat dikatakakan sebagai  sebuah  situasi  kejiwaan  dimana  kesetiaan  seseorang secara  total  diabdikan  langsung  kepada  negara  bangsa  atas nama sebuah bangsa. Dalam situasi perjuangan kemerdekaan, di butuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari  tuntunan  terhadap  penentuan  nasib  sendiri  yang  dapat mengikat  ke-ikutsertaan  semua  orang  atas  nama  sebuah bangsa.
Dasar  pembenaran  tersebut,  selanjutnya  mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan  nasionalisme.  Dari  sinilah  kemudian  lahir  konsep- konsep turunannya seperti bangsa ( nation ), negara ( state ) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara bangsa ( nation state ) sebagai  komponen-komponen  yang  membentuk  identitas nasional atau kabangsaan.
Konsep Negara Bangsa ( Nation - State ) adalah konsep tentang  negara  modern  yang  terkait  erat  dengan  paham kebangsaan  atau  nasionalisme.  Seperti  telah  didefinisikan diatas, suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah  negara  modern,  setidak-nya  memenuhi  syarat- syarat  pokok  selain  faktor  kewilayahan  dan  penduduk  yang merupakan modal sebuah bangsa ( Nation ) sebelum menjadi sebuah  negara  bangsa  maka  syarat-syarat  yang  lain  adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain. 5
Dalam  penggunaan  modern,  istilah nation-state sering kali dipakai untuk menunjuk identitas hampir semua negara yang ada di dunia saat ini. Nation-state yang hidup dari spirit bahwa  batas-batas  teritorial  yuridis  harus  berkoinsidensi dengan  batas-batas  etnik  dalam  satuan  nasional  sebenarnya merupakan peristiwa yang langka. Dalam peta politik dunia, batas-batas  teritorial  negara  sangat  jarang  berkoinsidensi
5 Dede  Rosyada, Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education):  Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.
32.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dengan batas-batas etnik kultural. Secara hiperbolis, Ra’anan bahkan  menegaskan  bahwa  jumlah nation-state di  panggung dunia kontemporer saat ini bukan hanya tak seberapa ( negligible minority ), tetapi ia bahkan merupakan sesuatu yang luar biasa (jarang) dalam sejarah. 6
Meskipun  begitu,  makna  negara-bangsa  sebagaimana yang saat ini terbangun tidak bisa serta merta kemudian pudar. Dan  dalam  tulisan  ini,  istilah  negara-bangsa  atau nation-state dipahami sebagai bentuk metamorfosa terakhir dari konsep negara.  Sehingga,  kita  bisa  mengatakan  bahwa  Indonesia adalah negara-bangsa. Demikian juga dengan negara-negara lain di belahan dunia ini.

## Fundamentalisme Islam 2. a. Pengertian Fundamentalisme
Istilah  fundamentalisme  Islam  akhir-akhir  ini  begitu melekat dengan prasangka, stereotip dan sinisme bagi Islam. Bak  momok  yang  menakutkan,  fundamentalisme  dianggap sebagai  sebuah  gerakan  menakutkan,  yang  mengancam keamanan dan perdamaian. Sampai sini, pembacaan terhadap definisi kiranya sangat diperlukan, dalam rangka menemukan makna substantif yang ada dalam eksistensi istilah ini.
Fundamentalisme  identik  dengan  radikalisme, militansi dan terorisme. Padahal, pendekatan monolitik yang mempersepsikan  Islam  politik  sebagai  sesuatu  yang  paralel dengan teror dan kekerasan adalah generalisasi dan simplifikasi yang  tidak  menjelaskan  apa-apa,  mempersempit  perspektif dan  bukannya  memperluas  wawasan,  menambah  problem dan bukannya jalan menuju solusi baru. 7
Untuk menghindari bias yang telah melekat pada istilah
6 Uri  Ra’anan,    “The  Nation-State  Fallacy”,  dalam  Joseph  V. Montville, Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies (Toronto: Lexington Book, 1990), hlm. 8.
7 John  L.  Esposito, Ancaman  Islam:  Mitos  atau  Realita ?  (Bandung;
Mizan, 1994), hlm. 187.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ini,  Esposito  mengusulkan  istilah  yang  menurutnya  lebih cocok,  yaitu  “kebangkitan  Islam”  ( Islamic  revivalism )  atau “aktivisme  Islam”  ( Islamic  activism ).  Istilah  ini  menurutnya lebih bisa mewakili gejala bangkitnya kembali kekuatan Islam dalam konstelasi wacana politik global sejak dekade 1970-an dan 1980-an. Bentuk-bentuk kebangkitan Islam ini beraneka ragam, yang terbentang dari Sudan sampai Indonesia.
Namun, ada satu kesamaan tema yang menalipusarkan seluruh  gejala  kebangkitan  ini:  yaitu  bahwa  sistem-sistem politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  ada  dinilai  telah  gagal; kekecewaan  dan  kadang-kadang  penolakan  terhadap  Barat; pencarian  identitas  dan  otentisitas  yang  lebih  besar;  dan keyakinan bahwa Islam memberikan ideologi yang mencukupi diri ( self-sufficient ideology ) bagi kerangka negara dan masyarakat, suatu alternatif yang sah untuk menggantikan nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme sekular. 8
Mark  Juergensmeyer  juga  menolak  penggunaan istilah fundamentalisme. Ada tiga alasan Juergensmeyer atas keberatan  ini.  Pertama,  istilah  fundamentalisme  bersifat pejoratif. Istilah ini merujuk kepada sekelompok orang yang tidak  toleran,  merasa  paling  benar  sendiri  dan  memegang literalisme  keagamaan  yang  nyaris  dogmatik.  Kedua, fundamentalisme  adalah  kategori  yang  tidak  tepat  untuk membuat perbandingan lintas kultural. Istilah ini berasal dari sekelompok  orang  Protestan  konservatif  di  awal  abad  ke- 20  untuk  mendefinisikan  apa  yang  mereka  anggap  sebagai “fundamental”  agama  Kristen,  termasuk  kebenaran  mutlak Kitab Suci. 9
Ketiga, istilah ini terkesan tidak mengandung makna politis. Menyebut seseorang fundamentalis mengisyaratkan bahwa  ia  semata  didorong  oleh  motivasi  agama  dan
8 Jhon L Esposito, Unholy War (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 14..
9 Mark Juergensmeyer, The New Cold War: Religious Nationalism Confronts the Secular State (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993), hlm. 4-5.
bukannya  perhatian  yang  luas  terhadap  persoalan masyarakat  dan  dunia.  Padahal,  para  aktivis  keagamaan yang dijumpai Juergensmeyer menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang piawai dalam politik dan sangat konsen dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Karena itu,  Juergensmyer    mengusulkan  istilah  lain,  yaitu  kaum nasionalis religius.
Namun  begitu,  istilah  fundamentalisme  seakan menjadi  sebuah  istilah  umum  yang  melekat  pada  pola- pola  di  atas.  Meskipun  secara  arti  bahasa  tidak  tepat, tetapi  secara  istilah,  term  tersebut  telah  menjadi  istilah populer  yang  dinisbatkan  pada  gerakan-gerakan  Islam radikal. Sehingga, dalam tulisan ini, term fundamentalisme diartikan  sebagaimana  pemaknaan  yang  lazim  digunakan tersebut.

## b. Fundamentalisme dan Khilafah Islam
Khilafah  secara lugawi berakar  dari  akar  kata khalafa, yakhlifu  khilafatan yang  berarti  pengganti,  wakil,  atau mandataris. Sebenarnya dalam fiqh siyasi (fiqih politik) ada dua term  kaitannya  dengan  bentuk  pemerintahan,  yaitu khilafah dan imamah. Term pertama lebih populer di kalangan kaum sunni,  sedangkan  term  kedua,  sering  digunakan  oleh  kaum syi’ah. 10 Dalam tulisan ini, menggunakan term khilafah sebagai term yang lebih populer dikalangan Islam.
Negara khilafah adalah formasi politik yang didasarkan pada  syari’ah  Islam  yang  dipimpin  oleh  seorang khalifah . Filsuf  Islam  Ibn  Khaldun  mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan syari’ah dalam  mengusahakan  kemaslahatan  dunia  dan akhirat.  Sebab,  kemaslahatan  dunia  dari  perspektif Syari ’ (Allah dan Rasul penetap hukum) harus disandarkan kepada kemaslahatan akhirat. Hakikat khilafah adalah menjadi wakil
10 Said  Aqil  Siradj, Islam  Kebangsaan:  Fiqih  Demokratik  Kaum  Santri (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 63.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
syari ’  dalam  menjaga  agama  ( hirasat  al-din )  dan  mengelola dunia ( siyasat al-dunya ) dengan perangkat kekuasaan tadi. 11
Jadi, khilafah adalah  formasi  politik  yang  didasarkan pada kanon ilahi yang dipimpin oleh seorang khalifah yang ditunjuk  atau  dipilih  sekaligus  sebagai  penguasa  politik dan  agama.  Karena  itu,  menegakkan khilafah atau imarah (pemerintahan) juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama. 12
Dalam konsep khilafah , agama dan politik berjalin dalam satu wadah. Khalifah bukan hanya orang yang mengemban amanat rakyat, tetapi juga amanat ilahi sebab penggenggam kedaulatan sesungguhnya adalah Tuhan yang melimpahkan kewenangannya  kepada khalifah .  Sehingga,  sistem khilafah sering diklaim sebagai tatanan Tuhan ( Divine rule ). Formasi  negara khilafah berbeda  dengan  nalar civic rule yang  memisahkan  antara  agama  dan  politik.  Seorang penguasa  dalam  sistem  sekular  adalah  orang  yang  dipilih berdasarkan  mandat  rakyat  dan  bertanggung  jawab kepada  rakyat.  Penggenggam  kedaulatan  adalah  rakyat yang  melimpahkan  kekuasaannya  kepada  pemimpin  yang menjalankan otoritas berdasarkan aspirasi dari rakyat yang dipimpinnya.
Meskipun gambaran konkret tentang negara khilafah di  antara  kelompok  Islam  tidak  pernah  seragam,  namun terdapat kesamaan prinsipil; yakni, bahwa konstruk negara ini bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dari politik. Jadi, negara khilafah dapat dipakai sebagai metafor konseptual sebagai antitesis terhadap negara sekular. Sebab, target  gerakan  fundamentalis  Islam  seperti  dicatat  Tibi bukanlah  negara  atau  pemerintahan  Islam  (target  ini  bisa
11 Ibn  Khaldun, Muqaddimah  Ibn  Khaldun (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2000), hlm. 178.
12 Ibn Taymiyyah, Taqyuddin, al-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Raiyyah (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951), hlm. 182.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dibilang target antara atau penunjang saja). 13 Target mereka adalah daulah Islam yang sifatnya internasional. Dari  latar  seperti  ini,  Tibi  menolak  penggunaan istilah nasionalis religius atau religious state seperti digunakan Juergensmeyer,  sebab  titik  tolak  kaum  fundamentalis  Islam sebenarnya  tidak  dalam  kerangka  negara  nasional,  tetapi transnasional dan internasional.

## Fundamentalisme Islam dan Tantangan Negara- 3. Bangsa

## a. Kegagalan Negara-Bangsa Sebuah Hipotesis
Ada beberapa hipotesis yang diajukan kaitannya dengan relasi khilafah dan sistem negara-bangsa. Hipotesis yang akan dikembangkan  tulisan  ini  adalah  bahwa  tantangan  terhadap nation-state oleh konsep dawlah Islamiyyah (atau negara khilafah ) banyak  berakar  dari  krisis  legitimasi nation-state di  berbagai belahan dunia Islam. Menurut Tibi, di berbagai jantung dunia Islam, nation-state telah  gagal  menyeiringkan  pertumbuhan ekonomi dengan penegakan institusi bagi partisipasi politik. 14 Nation-state sekular dianggap failed to perform . Di banyak belahan dunia, ia gagal memenuhi janjinya tentang kebebasan politik, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial. 15
Para fundamentalis mengambil celah dari kegagalan ini untuk  menyorongkan  tatanan  alternatif  yang  mereka  sebut sebagai nizam Islam atau Islamic order .  Krisis legitimasi nation- state di berbagai belahan negara Muslim, menurut Tibi, tentu saja  tidak  semata  disebabkan  oleh  fundamentalisme  agama, melainkan oleh kegagalannya untuk berakar dalam peradaban lain  non-Barat.  Sebagaimana  diketahui, nation-state adalah produk dari peradaban (Eropa) Barat. Ia lahir sebagai solusi
13 Bassam  Tibi, Ancaman  Fundamentalisme:  Rajutan  Islam  Politik  dan Kekacauan Dunia Baru (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 90.
14 Ibid., hlm. 20.
15 Mark  Juergensmeyer, The  New  Cold  War?;  Religious  Nationalism Confronts the Secular State (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993), hlm. 23.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dari  kekacauan  dan  huru-hara  politik  yang  menjalar  selama tiga dekade di berbagai negara di Eropa.
Formasi  ini  lantas  menyebar  dan  menguniversal, termasuk di negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara Muslim. Namun, nation-state yang terbentuk di negara-negara ini  adalah  bentukan  artifisial,  tak  lebih  dari  apa    yang  oleh Tibi  disebut  sebagai nominal  nation-state .  Masyarakat  dalam negara-negara non-Barat tidak pernah secara utuh menyerap asas dan prinsip-prinsip dasar nation-state . Sehingga, identitas kebangsaan  yang  berkembang  di  lingkungan  masyarakat  ini tidak  dalam  rangka  kewargaan  ( civic  nationalism ),  tetapi  lebih dalam warna kesukuan ( ethnic nationalism ). Di  negara-negara  Muslim,  di  Asia  dan  Afrika,  sedikit masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka dalam kerangka warga  negara.  Pola  identifikasi  mereka  banyak  yang  lebih merujuk kepada komunitas-komunitas lokalnya atau kepada ikatan keagamaannya yang lebih universal.
Nation-state ,  dalam  pandangan  aktivis  Muslim,  adalah bagian dari apa yang diistilahkan Yusuf al-Qardhawi, tokoh Ikhwanul  Muslimin  Mesir,  sebagai al-hulul  al-mustawradah (solusi-solusi  impor).  Dalam  tiga  volume  karyanya  yang berpengaruh,  al-Qardhawi  mendeklarasikan al-hall  al-Islamî faridlah  wa  dlarurah (solusi  Islam  adalah  wajib  dan  niscaya). Dalam  pandangannya,  kembali  kepada  solusi  Islam  yang benar—seperti dia tandaskan pada volume pertama bukunya— adalah syarat untuk membongkar solusi-solusi impor seperti liberalisme, nasionalisme sekular dan sosialisme. 16
Ideologi  sekular  baik  kapitalisme  maupun  sosialisme ditolak karena justru terbukti menambah masalah dan bukan menyelesaikannya. Ia juga gagal mencegah kemiskinan yang tersebar  luas  dan  distribusi  kekayaan  yang  tidak  merata. Kapitalisme  dianggap  sebagai  sistem  kepentingan  segelintir elit  baru  yang  menghasilkan  suatu  masyarakat  yang  lebih
16 Bassam  Tibi, Ancaman  Fundamentalisme:  Rajutan  Islam  Politik  dan Kekacauan Dunia Baru , hlm. 96.
didorong  oleh  materialisme  dan  konsumerisme,  ketimbang berfikir  tentang  persamaan  dan  keadilan  sosial.  Marxisme dimakzulkan  sebagai  suatu  alternatif  tak  bertuhan  yang menyerang  jantung  agama  dan  menggantikan  hal-hal  yang spiritual dengan yang material.
Para pemuda khususnya merasa diri mereka terbenam dalam  dunia  mimpi  yang  tercerai-berai  yang  menyodorkan masa depan yang suram. Di banyak negara, idealisme, studi, dan kerja keras hanya menghasilkan pengangguran dan semi pengguran,  kurangnya  tempat  tinggal,  dan  tersumbatnya partisipasi  politik  semakin  menimbulkan  frustrasi  dan keputusasaan. 17
Karena itu, sebagai alternatif nation-state , para penganut fundamentalis Islam meniscayakan nizam Islam sebagai solusi atas berbagai krisis yang melanda berbagai belahan dunia Islam. Pendek kata, sebagaimana dikatakan Tibi, kegagalan negara- bangsa sekular sebagai model pembangunan mengakibatkan bangkitnya  kembali  identitas-identitas  etnis  dan  agama. 18
Fundamentalisme agama menggantikan nasionalisme sekular sebagai  ideologi  karena  institusi  negara-bangsa  di  samping sebagai sosok yang baru lahir, ia juga rapuh dan sakit-sakitan.
Politisasi  etnisitas  dan  inkorporasinya  kepada  Islam politik  erat  terkait  dengan  kegagalan  negara-bangsa,  yang di  negara-negara  Islam  sesungguhnya  tidak  ada nation-state dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebab, negara-bangsa di  Timur  Tengah  dibangun  tanpa  didahului  oleh  eksistensi bangsa-bangsa.
b. Khilafah vis a vis Negara-angsa
Kegagalan  sistem  negara-bangsa  yang  merupakan produk  Barat  dalam  pandangan  kaum  fundamentalis menjadi  celah  untuk  melakukan  dekonstruksi  negara.  Dan
17 JoHn L. Esposito, Unholy War, hlm. 15. 18 Bassam  Tibi, Ancaman  Fundamentalisme:  Rajutan  Islam  Politik  dan Kekacauan Dunia Baru, hlm. 136.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
sistem  khilafah  dalam  hal  ini  adalah  sebuah  alternatif,  bagi terbentuknya sistem negara yang lebih Islami. Ada beberapa alasan epistemik yang menjadi dasar bagi keniscayaan sistem khilafah atas konsepsi negara-bangsa.
Pertama adalah  negara  Islam  berbeda  dengan  nalar negara-bangsa dalam hal titik tolak kedaulatan. Jika negara- bangsa lahir sebagai produk dari Perjanjian Westphalia yang menandai rangkaian proses sekularisasi yang terjadi di Eropa, yang  menyerahkan  kedaulatan  pengelolaan  negara  pertama kali  kepada  Raja  dan  seterusnya  rakyat,  maka  dalam  Islam kedaulatan hanyalah milik Allah, termasuk dalam pengelolaan kehidupan bernegara.
Karena  itu,  negara  harus  diatur  menurut  kanon  ilahi sebagaimana  diterapkan  Nabi    Muhammad  SAW  dan  para khalifah sepeninggalnya. Sehingga, negara yang patut berdiri adalah negara khilafah dan bukan negara-bangsa. Hal ini jelas berbeda  dengan  nalar  negara-bangsa    yang  menempatkan rakyat sebagai penggenggam kedaulatan.
Kedua , partisi teritorial yang diberlakukan negara-bangsa berbeda  dengan  konsep  divisi  wilayah  dalam  negara  Islam. Jika dalam negara-bangsa perekatan wilayah merujuk kepada basis  kebangsaan,  maka  dalam  Islam  penggolongan  teritori mengacu  kepada  dasar  keagamaan.  Dalam  Islam,  dikenal konsep dar al-Islam (kawasan damai) yang dihuni oleh kaum Muslim (atau non Muslim yang membayar jizyah - pajak sebagai bukti  ketundukan)  dan dar  al-harb (kawasan  perang)  yang dihuni oleh orang kafir yang boleh diserbu dan diperangi.
Sehingga, sekat-sekat wilayah dakwah dalam Islam tidak terbatas secara lokal atau nasional, tetapi universal yang meliputi seluruh areal yang sifatnya transnasional. Karena itu, konsep nation-state dituduh  sebagai  strategi  Barat  untuk  memecah ummah sejagat  ke  dalam  petak-petak  nasional.  Garis-garis batas yang tercanang di berbagai negara yang berpenduduk Muslim juga ditengarai sebagai warisan imposisi imperialisme dan kolonialisme Barat.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Ketiga ,  salah  satu  faktor  penting  yang  menjadikan tantangan  fundamentalisme  Islam  terhadap  sistem internasional negara-bangsa lebih bertenaga dari pada varian fundamentalisme lainnya adalah bahwa Islam  seperti dikatakan Tibi, menyerupai Barat dari sisi universalitas baik dalam klaim- klaim  maupun  pandangannya.  Berbeda  misalnya  dengan Hinduisme, perspektif Islam tidak terbatas pada batas-batas nasional atau regional. Sehingga, mudah dipahami mengapa Barat dengan Islam selalu berbenturan, melebihi persaingan dengan peradaban-peradaban lain.
Namun, menurut Tibi, meskipun universal, Islam tidak mampu  menggerakkan  proses  globalisasi  dari  desain  yang dimilikinya. Islam tidak bisa menyebarkan misinya ke seluruh dunia  modern.  Ekspresi  kegagalan  ini  lantas  diwujudkan pertama-tama  dengan  upaya  menentang,  merongrong  dan menciptakan  delegitimasi nation-state domestik.  Target  ini, menurut  Tibi,  adalah  sasaran  antara  atau  jangka  pendek. Sasaran  jangka  panjangnya  adalah  terbentuknya nizam  Islam yang sifatnya internasional.
Keempat ,  Islam,  seperti  diyakini  sebagian  pemeluknya, adalah  agama kaffah ,  agama  yang  meminjam  istilah  Gibb tidak hanya sekadar sistem teologi, melainkan peradaban yang lengkap  ( complete  civilization ).  Islam    bukan  semata  gugusan kepercayaan  agama,  melainkan  terlibat  dalam  pembentukan komunitas independen, yang memiliki institusi, hukum, dan sistem pemerintahan sendiri. Islam dipahami sebagai agama yang  tidak  mengenal  pemilahan  tegas  antara  bidang  sakral dan  profan,  antara  agama  dan  masyarakat,  individu  dan komunitas. 19
Kelima , sejarah Islam tidak pernah mengalami momentum yang menandai tonggak terjadinya sekularisasi, sebagaimana terjadi di Eropa. Jika di Eropa tonggak sekularisasi ditandai oleh Perjanjian Westphalia, maka sebagaimana dikatakan Tibi,
19 John  L.  Esposito, Ancaman  Islam:  Mitos  atau  Realita ?  (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 29.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
di Timur Tengah yang merupakan poros kekuatan Islam, tidak pernah  terjadi  proses  perubahan  struktural  yang  melandasi pergeseran  substantif  dari  cara  pandang  agama  ke  cara pandang  sekular. 20 Sehingga,  adopsi  formasi  negara-bangsa di  belahan  dunia  Islam  tidak  pernah  tuntas,  sebab  adopsi terhadap  institusi nation-state modern  tidak  serentak  dengan adopsi terhadap worldview sekular yang menghasilkannya. Kelima  hal  tersebut  menjadi  gugatan  bagi  kaum fundamentalis  terhadap  formasi  negara-bangsa.  Islam, sebagaimana  terekam  dalam  sejarah,  adalah  agama  yang membentangkan corak peradaban yang berbeda dengan corak peradaban Barat.
Karakter  peradaban  Islam  adalah  memusat  dan  selalu dicoba rujukkan kepada teks ajaran, sehingga, dalam bahasa Abu  Zayd,  Islam  adalah  peradaban  teks  ( hadlarah  an-nash ). Sedangkan  peradaban  Barat  adalah  peradaban  produk  dari tindakan  menjauhi  pusat  (ajaran)  ketika  dirasakan  bahwa  ia tidak sejalan dengan akal budi dan kenyataan. 21

## c. Tantangan Fundamentalisme Islam terhadap Formasi Nation-State
Seperti telah dilansir sebelumnya, di antara para sarjana terjadi perdebatan mengenai target dari gerakan fundamentalis. Dalam  kasus  Islam,  Tibi  menolak  asumsi  bahwa  tujuan mereka adalah menggantikan negara-bangsa sekular dengan negara Islam. Anggapan ini sebenarnya juga diafirmasi oleh Juergensmeyer,  meski  dalam  teorinya  ia  menyebut  gejala kebangkitan agama dalam dunia politik sebagai nasionalisme religius.  Dalam  kasus  Islam,  Juergensmeyer  mengisyaratkan bahwa  tujuan  gerakan  ini  adalah  supra-nasional,  sehingga perjuangan Islam pada level nasional harus dianggap sebagai tujuan jangka pendek.
20 Bassam  Tibi, Ancaman  Fundamentalisme:  Rajutan  Islam  Politik  dan Kekacauan Dunia Baru, hlm. 97.
21 Nashr Hamid Abu Zayd, Tekstualitas  Al-Qur’an (Yogyakarta: LKiS,
2006), hlm. 9.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Meski  klaim  dari  gerakan  fundamentalis  Islam  adalah terbangunnya daulah  Islam pada  tataran  internasional, namun  titik  berangkat  gerakan  ini  tetap  berpijak  dari  aras nasional.  Dan  gerakan  ini  menjadi  ancaman  yang  potensial bagi  stabilitas nation-state di  berbagai  kawasan  di  belahan dunia  ini.  Gerakan-gerakan  ini,  menurut  Juergensmeyer, memiliki  lima  karakteristik  umum;  menolak  nasionalisme sekular; menganggap nasionalisme sekular sebagai Barat dan neokolonial;  penolakannya  bersifat  fundamental—seringkali sengit dan keras; membalut perjuangannya dengan retorika- retorika  agama,  ideologi  dan  kepemimpinan;  dan  mereka menawarkan  alternatif  religius  bagi  negara-bangsa  sekular. Karena target gerakan ini terpilah dalam dua lapis jangka pendek dan  panjang  maka  dalam  menjalankan  aksi  perjuangannya, mereka juga membidik sasaran ganda. Di lingkup domestik, mereka  menentang  pemimpin  yang  dianggap  sekular,  yaitu pemimpin yang secara nominal mengaku sebagi Muslim, tetapi mengadopsi  sistem  sekular  dan  berhenti  memperjuangkan agama  sebagai  dasar  negara.  Mereka  menganggap  bahwa pemerintahan  yang  tidak  mendasarkan  pada  kinsepsi  Islam ( paca:khilafah )  dianggap  sebagai  pemerintahan taghut ,  yang harus diperangi.
Pada level global, mereka mengutuk sistem nation-state sekular yang dituduh gagal menjadi solusi politik dan sebagai gantinya ditawarkan alternatif khlafah sebagai formasi politik dunia  Islam.  Pada  level  domestik,  gerakan  ini  membiakkan pergolakan-pergolakan  politik  dan  menjadi  pengancam kekuasaan sebuah rezim sekular. Pada titik tertentu, gerakan ini akan mampu mengancam sistem negara-bangsa yang saat ini berlangsung. Kasus di Indonesia, gerakan-gerakan Islam trans- nasional selalu mengusung tema ”khilafah” sebagai alternatif pemerintahan  negara-bangsa.  Gerakan  ini  berjalan  secara sistemik. Ada beberapa segmen gerakan yang dilakukannya, misalnya  sektor  politik  dengan  mendiriukan  partai,  sektor sosial  kemasyarakatan  dengan  organisasi,  ekonomi  dengan maraknya lembaga keuangan Islam dan segmen lainnya.
Sehingga  upaya  untuk  melakukan  perubahan  sistem pemerintahan akan berjalan secara massif-simultan. Jika hal ini  tidak  diwaspadai,  maka  akan  menjadi  bom  waktu  yang akan  mengancam  eksistensi  Negara  Kesatuan  ini.  Negara Islam  dianggap  sebagai  sebuah  keniscayaan  bagi  solusi  atas kegagalan  negara-bangsa,  selain  konsep  khilafah.  Bahkan ada sebuah keyakinan bahwa Negara Islam tidak akan dapat didirikan melalui jihad nir-kekerasan. Sebaliknya, hanya bisa diwujudkan  bila  menggunakan  operasi,  jihad  militan  ,  dan penggulingan para penguasa yang murtad. 22
Dalam  kasus  Mesir  misalnya,  menurut  Muhammad Faraj,  sebagaimana  dikutip  Esposito,  perang  suci  melawan pemerintahan  Mesir  yang  "ateis"  adalah  perlu  dan  sah, bahkan menjadi kewajiban bagi seluruh mukmin. Menurutnya pembentukan  negara  Islam  memerlukan  penghapusan terhadap  sistem  Barat  dan  melengserkan  rezim  dengan revolusi bersenjata.
Revolusi yang melanda Timur Tengah pada awal tahun 2011 ini, dimulai dengan tumbangnya rezim Ben ali di Tunisia, Hosni Mubarok di Mesir dan saat ini (Pebruari 2011) menular di negara-negara tetangga seperti Bahrain, Yaman, dan Libya, sering kali dimotori kelompok Fundamental. Pada kasus Mesir, Ihwanul Muslimin adalah bagian dari kelompok ini, dimana hampir  setiap  demonstrasi  penuntutan  mundur  Mubarok selama hampir satu bulan, selalu melibatkan peran kelompok fundamenta ini. Salah satu isu pemantik demonstrasi ini adalah karena  Mubarak  dianggap  sebagai  pemimpin  yang  sekuler, yang lebih berhaluan Barat daripada Islam.
Meskipun fenomena di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Timur Tengah, namun tidak menutup kemungkinan gejala ini akan berdampak pada menguatnya fundamentalisme Islam  yang  mengusung  sistem  khilafah.  Terbukti  banyak kelompok  Islam  fundamental  yang  merupakan  ”afiliasi”
22 John L Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realita ? (Bandung: Mizan,
1994), hlm. 78.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dari jaringan Islam fundamentalis yang ada di timur Tengah melakukan  aksi  simpatik  atas  keberhasilan  revolusi  Mesir dan Tunisia. Bahkan salah satu pimpinan kelompok tersebut menyatakan bahwa kadernya yang ada di Mesir, merupakan bagian dari demonstran penggulingan rezim.
Meskipun  begitu,  penulis  yakin  bahwa  Indonesia, sebagaimana  yang  telah  dideklarasikan  oleh founding  father merupakan negara kesatuan yang plural. Indonesia bukanlah negara  Islam.  Meskipun  mayoritas  penduduknya  beragama Islam.  Indonesia  adalah  sebuah  model,  dimana  ummat Islam  mampu  melakukan  toleransi  dalam  kerukunan  dan perdamaian.  Meskipun  akhir-akhir  ini  banyak  praktek  yang menodai toleransi tersebut.

## Simpulan C.
Kemunculan  konsep  negara  bangsa  merupakan  formasi modern  tatanan  pemerintahan  yang  saat  ini  berlaku  di  dunia. Fundamentalisme Islam, sebagaimana yang dipahami dalam tulisan ini, mempunyai salah satu tujuan, diantaranya adalah tegaknya sistem khilafah yang  bersifat  trans-nasional.  Kecenderungan fundamentalisme  ini  menjadi  persoalan  tersendiri  untuk  tidak menyebut ancaman bagi masa depan negara-bangsa, termasuk negara Indonesia. Hal ini terjadi karena tipologi antar keduanya yang berbeda, bahkan saling bertentangan.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zayd,  Nashr  Hamid, Tekstualitas    Al-Qur’an ,  Yogyakarta: LKiS, 2006.
Al-Ashmawy, Muhammad Said, Jihad Melawan Islam Ekstrem , terj. Hery Heryanto Azumi, Jakarta: Desantara, 2002. Esposito, Jhon L., Ancaman Islam: Mitos atau Realita ? Bandung; Mizan, 1994. Gibb, H. A. R, Islam dan Lintasan Sejarah , Jakarta: Batara Karya Aksara, 1983.
Ibn Taymiyyah, Taqyuddin, Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Raiyyah . Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951. Juergensmeyer,  Mark, The  New  Cold  War?;  Religious  Nationalism Confronts  the  Secular  State .  Barkeley  and  Los  Angeles: University of California Press, 1993.
Khaldun, Ibn, Muqaddimah Ibn Khaldun , Jakarta: Pustaka Firdaus,
2000. Madjid, Nurcholis, Indonesia Kita . Jakarta: Paramadina, 2004. Papp, Daniel S., Contemporary International Relations: Framework for Understanding ,  New  York,  London:  Macmillan  Publishing Company, 2 nd edition, 1988.
Ra’anan,  Uri,    “The  Nation-State  Fallacy”,  dalam  Joseph  V. Montville [ed.], Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies , Toronto: Lexington Book, 1990.
Renan,  Ernest, Apakah  Bangsa  Itu? terj,  Mr.  Sunario.  Jakarta: Alumni, 1994. Rosyada,  Dede, Pendidikan  Kewargaan (Civic  Education):
Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Masyarakat  Madani, Jakarta: Kencana, 2005. Siradj, Said Aqil, Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri , Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
Snyder, Louis L., The Meaning of  Nationalism , New Jersey, New Brunswick: Rutgers University Press, 1954.
Tibi, Bassam, Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru , Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.