## STIGMATISASI DAN PROPAGANDA ANTI-SYIAH: SOROTAN DESKRIPTIF GERAKAN ANNAS
Ali Makhsum 1,2
1 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Email: makhsum04@gmail.com

## Abstract
The term anti-Shi'a is prejudice or hatred towards Shiite Muslims based on their religion and  heritage.  Anti-Shi'a  efforts  portray  Shia  as  dangerous  teachings  by  linking  the  Iraq and Syria conflicts, thus forcing some religious groups and the Indonesian Ulema Council (MUI)  to  issue  heretical  fatwas  for  Shi'ite  teachings.  How  does  anti-Shi'a  propaganda manifest in describing Shi'ism? This paper describes the plot and context of anti-Shi'a in Indonesia. The anti-Shi'a container known as the National Anti-Shi'a Alliance (ANNAS) has  become  a  new  medium  in  campaigning  for  Shiite  heresy.  The  sentiment  of  this movement  adds  a  new  list  of  Islamic  boxes  by  giving  birth  to  exclusive  Islam.  The participation  of  extremist,  Salafi  and  conservative  groups  in  the  Shia  stigmatization resulted in sentiments and propaganda towards Shia teachings.
Keywords : Anti-Shia, Group Sentiment, Minority.
صخلم
ىعست دقو ،هديلاقت وأ هبهذم بسح ىلع يعيشلا ملسلما ىلع ةموصخ وأ ءاعدا هنبأ ةعيشلا دض حلطصم مهفي لعج امم ياروسو قارعلا فى يفئاطلا عارصلا لىإ اهئامتنبا يرطخ بهذمك ةعيشلا ريوصت فى ةعيشلا دض ةكرح ةعيشلا يرظتح ىوتف رادصإ ينسينودنلإا ءاملعلا سلمجو ةينيدلا تاسسؤلما
.ةلضلماو ةلاضلا بهاذلما نم انهوكل ةمظنم فى ةققحتم ةكرلحا هذه .ايسينودنإ فى ةعيشلا دض ةكرح روطتو ةأشن فصو لىإ ةلاقلما هذه فدته لىإ تفاضأو ،ةعيشلا ةللاض لىإ ةوعدلا فى ةديدلجا لئاسولا نم تحبصأو ةعيشلل ضهانلما نيطولا فلاحتلا عتج ةديدج ةمظنم ةيملاسلإا تامظنلما .ايلخاد اقلاغنا رثكأ ملاسلإا ل
ةعيشلا دض ةلملحا هذه فى كراش دقو فى ةعيشلا دض تاعاشلإاو تيااعدلا عافترا لىإ ىدأ امم ةيلوصلأاو ،ةيفلسلاو ، ةفرطتلما تامظنلما نم لك .ايسينودنإ
ةيحاتفلما تاملكلا
.تايلقلأا ،يفئاطلا روعشلا ،ةعيشلا دض :

## A. Pendahuluan
Kehadiran  Islam  di  Indonesia menjadi perdebatan bagi kalangan sejarawan.  Pengikut  Syiah  menganggap
Islam  dibawa  ke  Indonesia  melalui  Aceh pada  abad  kedelapan.  Pedagang  dari wilayah  Hadramaut,  Yaman  melakukan espansi  perdagangan  melalui  jalur  laut selat  Malaka.    Meskipun  motif  awal adalah  ekonomi,  perselisihan  Sunni  dan
Syiah lebih dilandasi adanya kompleksitas dalam  membedakan  Syiah  kultural  dan Sunni puritan (IPAC, 2016: 6-7). Kalangan  Syiah  percaya  bahwa pembawa  Islam  pertama  dari  komunitas Arab-Hadrami, meskipun pengaruh terkuat  masuknya  Syiah  adalah  revolusi Iran. Revolusi Iran yang tejadi pada tahun 1979  membuka  kontak  baru  antara  Iran dan  Indonesia,  mentransfer  semangat
kebangkitan Islam dan melahirkan intelektual baru dalam masyarakat. Peristiwa  ini  mulai  didiskusikan  di kampus-kampus sebagai kebangkitan Islam. Slogan revolusi  Iran “bukan Timur maupun Barat, tapi Islam” seolah menjadi ujung  tombak  ekspansi  Iran  ke  Indonesia.
Respon pemerintah saat itu sudah menunjukan  kekhawatiran  jika  proses revolusi  menjalar  sampai  ke  Indonesia. Corak keislaman Indonesia yang bermazhab Sunni mengakibatkan sentimen  muncul  sebagai  wujud  rivalitas dengan  Syiah.  Namun,  sistem  demokrasi mengharuskan  bagi  seluruh  masyarakat menghargai  perbedaan,  terlebih  dalam menganut  aliran  kepercayaan  yang  telah dijamin oleh undang-undang. Yayasan Pendidikan Islam (YAPI)  di  Bangil  menjadi  salah  satu sarana  kontak  intelektual  antara  Iran  dan Indonesia.  Yayasan  yang  didirikan  oleh
Habib  Husein  Al-Habsyi  ini  berkembang sebagai  pesantren  Syiah  besar  di  Bangil, Jawa  Timur  dan  dikenal  oleh  masyarakat luas  setelah  revolusi  Iran.  Revolusi  Iran memberikan  efek  kejut  bagi  masyarakat dunia,  terlebih  menambah  kepercayaan diri  bagi  penganut  Syiah  di  Indonesia. Penetrasi revolusi Iran secara  lebih dalam dilakukan  melalui  ratusan  sekolah  yang didirikan oleh para alumni lembaga agama di Qom (IPAC, 2016: 8).
Syiah menjadi organisasi resmi di Indonesia  melalui  persetujuan  Presiden Abdurrahman  Wahid,  pada  1  Juli  2000 dengan  membentuk  satu  organisasi  yang bernama  IJABI  (Ikatan Jamaah  Ahlu  Bait Indonesia). Organisasi yang didirikan oleh Jalaluddin  Rahmat  ini  menjadi  organisasi massa  Syiah  pertama  yang  mendaftar  ke Departemen  Dalam  Negeri.  Petingi  Syiah Indonesia ini menjadi aktor intelektual dan menjabat sebagai anggota parlemen untuk Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP)  (www.ijabi.or.id  ).  Pada  tahun 2016,  IJABI  mengaku  memiliki  sekitar dua  juta  anggota  dengan  sekitar  200 cabang di seluruh provinsi.
Pada  tahun  1984,  kegelisahan
Pemerintah  Idonesia  atas  dampak  dari revolusi  Iran  membuat  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  merilis  surat  edaran
tentang “Ideologi Syiah”, yang mencantumkan  lima  perbedaan  antara Sunni  dan  Syiah.  Diantara  perbedaan fundamental  adalah  bahwa  Syiah  melihat pembentukan kepemimpinan atau pemerintahan  ( imamah )  sebagai  pilar iman, sedangkan Sunni melihatnya sebagai  sarana  menegakkan  kepentingan publik  (MUI,  1984:15).  Berbeda  dengan sistem  presidensial  di  Indonesia,  proses kepemimpinan imamah yang  berlaku  di Iran  mampu  menggeser  aktor  politik  dari kancah pemerintahan karena mengharuskan  adanya  mullah  (G elar  ini berasal dari kata bahasa Arab maula, yang dapat  berarti  pemimpin  atau  'pelindung', dan  diberikan  kepada  seorang  ulama
Islam ) dalam pimpinan tertinggi
kenegaraan  dengan  sistem  pemerintahan yang  menggabungkan  antara  theologi  dan demokrasi (theokrasi).
Sejak  tahun  2000,  masyarakat Syiah  Indonesia  mulai  mendapatkan tekanan  dan  menjadi  sasaran  serangan kekerasan.  Rumah  dan  sekolah  yang diyakini  terafiliasi  kepada  paham  Syiah dilempar  batu  dan  dibakar  seperti  dalam kasus  Syiah  Sampang,  Madura.  Sebagai minoritas,  penganut  Syiah  Sampang menjadi kelompok yang terpinggrikan dan menjadi target kekerasan (Gerry, 2007:5). Upaya  menghilangkan  idelogi  seseorang atau  komunitas  tertentu  seperti  Syiah dengan  tindakan  kekerasan  dan  anarkhis adalah  tindakan  yang  tidak  tepat.  Dalam kasus di Indonesia kontestasi Sunni-Syiah menjadi  tidak  baik  karena  berusaha menghilangkan  ajaran  Syiah  dengan memusuhi  manusianya  dan  tidak  lagi terbatas  pada  ranah  ‘ideologi,  tetapi mencapai  pada  wilayah  sektarianisme. Padahal,  sila  kedua  Pancasila  yang berbunyi  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  menyatakan  secara  jelas  bahwa nilai-nilai  humanisme  menjadi  acaun dasar  dalam  kehidupan  bernegara  di Indonesia.
Meningkatnya  ketegangan  Sunni- Syiah,  disertai  kampanye  anti-Syiah  yang berkembang  di  media  sosial  untuk membujuk  mayoritas  Muslim  Sunni  dari legitimasi  jihad  melawan  Syiah  membuat kelompok  jihad  menyebarkan  narasi  anti-
Syiah  dengan  membingkai  konflik  di tingkat  global  sebagai  salah  satu  pemicu konflik  sektarian. Framing perang  di Suriah  dan  Iraq  sebagai  konflik  agama, umat  Islam  versus  non  Muslim,  bertujuan untuk membenarkan jihad dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  memerangi  kaum Syiah  yang  diklaim  sebagai  kelompok yang keluar dari Islam. Setidaknya, dalam beberapa  tahun  terakhir,  berbagai  media jihad  telah  dibanjiri  dengan  gerakan  anti- Syiah (Jhon, 2006:12). Salah satu organisasi global yang vokal dan menyatakan dengan terang-terangan memerangi  Syiah  adalah  ISIS  (Islamic
State  in  Iraq  and  Syria)  sejak  era  Az- Zahrawi.  Narasi  ini  cepat  menyebar  luas dalam  slogan  membebaskan  diri  dari faham  “Syiah  Laknatullah”.  Seiring seirama,  Indonesia  sebagai  penduduk mayoritas Sunni menyambut seruan untuk membendung  faham  Syiah  ini  melalui gerakan Anti-Syiah.
Upaya gerakan anti-Syiah memilih  menggunakan  kekerasan  dalam upaya  menyadarkan  Muslim  Syiah  nyata terjadi.  Eskalasi  tindak  kekerasan  tidak terlepas dari konteks global yakni politik internasional dari hubungan yang kurang baik  antara  negara  Sunni  dan  Syiah  di Timur  Tengah,  khususnya  dalam  hal  ini ketegangan antara Saudi  Arabia dan Iran dalam  perebutan  politik  sebagai  negera yang  berpengaruh.  Disisi  lain  dalam konteks  kekerasan  terhadap  kaum  Syiah di  Indonesia,  pengawasan  terhadap  tata kelola hukum nasional dalam melindungi kaum  minoritas  menjadi  faktor  lain dalam  adanya  tindakan  kekerasan  yang dilakukan kelompok yang merasa superior.  Kontestasi  politik  nasional sedikit  dieksploitasi  guna  mendapat simpati  dalam  Pemilu.  Mungkin  dalam kasus  serangan  terhadap  minoritas  Syiah adalah  efek  mikro-dinamika  politik nasional  dengan  segala  tuduhan  guna menarik simpati masyarakat.
Dalam kasus anti-Syiah di Surakarta, terdapat konteks yang berbeda karena  akar  dan  imbas  dari  ketegangan Sunni-Syiah  sangat  bersifat  tendensius. Sebagai  kota  yang  sangat  sedikit  atau
bahkan  hampir  tidak  terdeteksi  terdapat komunitas  Syiah,  gerakan  anti-Syiah muncul  dengan  sangat  percaya  diri. Banyak  upaya  yang  dilakukan  dengan dalih  membentengi  umat  dari  doktrin Syiah.  Gerakan  anti-Syiah  juga  mulai membangun relasi dengan gerakan agama  lain.  Pada  20  september  2018, sekelompok  masyarakat  menamakan  diri Aliansi  Nasional  Anti-Syiah  (ANNAS) menyerang rumah yang dianggap melakukan ritual Asyura. Hal yang sama juga  dialami  lembaga  Rausyam  Fikr  di Yogyakarta. Tulisan  ini  mengkaji  upaya perlawanan terhadap Syiah dalam kaitannya  dengan  isu  politik,  ideologi dan  sentimen  publik.  Metode  yang digunakan adalah dengan
menyeimbangkan  antara  data  lapangan melalui  wawancara  dan  literatur-literatur keilmuan.  Perpaduan  ini  diharapkan mampu  mengulas  permasalahan  dengan secara  terperinci.  Teori  yang  digunakan untuk  melihat  lebih  dalam  permasalahan minoritas  di  Surakarta  ialah  teori Wiktorowics  Social  Movement tentang upaya persebaran ideologi melalui framing aksi, struktur praktek politik dan struktur  mobilisasi.  Teori  ini  dipandang mampu menguraikan aksi ANNAS dalam bersikap terhada Syiah di Surakarta, yang bahkan  tidak  pernah  vokal  dalam bermasyarakat.

## B. Pembahasan
1. Definisi Anti-Syiah
Revolusi  Iran  pada  tahun  1979 menghasilkan antusiasme masyarakat Muslim  Indonesia  dengan  munculnya semacam  kebangkitan  kembali  agama  di kalangan  mahasiswa. Kebangkitan  Islam kemudian  menjelma  sebagai  konsep  yang mendapat  perhatian  dalam  diskursus pemikiran  keislaman  baik  oleh  para cendekiawan  muslim  sendiri  maupun orientalis Barat. Dalam pengertian sederhana  dan  umum,  kebangkitan  Islam menunjuk  kepada  semakin  tingginya kesadaran  Islam  pada  diri  umat  Islam. Dekmejian  menyebut  kebangkitan  Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam (Dekmejian,
2001:3).  Namun  demikian,  penggunaan terminologi kebangkitan Islam ini mencakup fenomena yang cukup beragam, dari gerakan-gerakan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang dilakukan umat Islam.
Gerakan-gerakan
anti-Syiah termasuk  gerakan  yang  awal  merespon dalam merumuskan cakupan kebangkitan Islam  ini  dan  menyebabkan  rekasi  anti-
Syiah  di  banyak  tempat.  Gerakan  ini diantaranya dilakukan oleh pihak pemerintah  Indonesia  yang  saat  itu dipimpin  Presiden  Suharto  yang  tidak ingin semangat revolusi Iran menginspirasi  umat  Islam  di  Indonesia. Saat itu, pemerintah
berupaya membendung gelombang islamisasi yang menjangkiti  arena  politik  Indonesia.
Peringatan  dilayangkan  kepada  para simpatisan revolusi Iran dan pengawasan terhadap mereka pun ditingkatkan.
Sejumlah  organisasi  Sunni  di  Indonesia juga bereaksi menolak doktrin Syiah dan menyatakan  Syiah  adalah  ajaran  agama yang sesat.
Jika melihat data populasi kelompok  Syiah,  kecurigaan  terhadap Syiah  sebagai  ancaman  bagi  persatuan Indonesia agak sedikit berlebihan. Jumlah  Syiah  di  Indonesia  sangat  kecil, hanya  sekitar  2,5  juta  dari  populasi keseluruhan penduduk Indonesia. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok: (1) Ikatan Jamaah  Ahlul  Bait  Indonesia (IJABI);
Ahlul Bait Indonesia (ABI); dan Organisasi  Ahlul  Bait  Dukungan  Sosial dan  Pendidikan  (OASE).  Banyak  asumsi bermunculan  tentang  aliran  Syiah  yang mulai  menampakan  diri  di  Indonesia. Mulai  dari  pemicu  kerusakan  di  Timur Tengah  yang  meliputi  Iraq,  Suriah  dan yang  terbaru  Yaman,  aliran  Syiah  juga dicitrakan  sebagai  pemecah  belah  Islam. Salah satu argumentasinya adalah keterlibatan  Syiah  dalam  perang  Jamal dan  Siffin  pada  pemerintahan  Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memperlihatkan bahwa  mereka  adalah  penyebabnya. Asumsi-asumsi  ini  terus  dibangun  oleh gerakan Anti-Syiah. Secara sederhana Anti-Syiah menyatakan aliran  Syiah  adalah
kafir dan sesat, dan oleh karena itu harus dimusuhi . Ini jelas dalam fatwa (pendapat  agama)  yang  dikeluarkan  oleh MUI  Jawa  Timur  misalnya  pada  tahun 2012  yang menyatakan  bahwa  ajaran Syi’ah  (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran  Madzhab  Ahlul  Bait  dan semisalnya)  serta  ajaran-ajaran  yang mempunyai  kesamaan  dengan  paham Syi’ah Imamiyah  Itsna  Asyariyah adalah sesat  dan  menyesatkan (MUI  Jatim:
2012).  MUI  merekomendasikan  umat Islam  Indonesia  untuk  waspada  terhadap ajaran Syiah, baik yang jelas menggunakan  nama  Syiah  atau  nama samara  lain.  MUI  Jawa  Timur  juga mendorong  pemerintah  pusat  maupun daerah  untuk  menindak  tegas  dan melakukan proses hukum terhadap mereka  yang  terafiliasi  kepada  aliran Syiah.  Upaya  ini  merupakan  salah  satu gerakan anti-Syiah.
Bentuk lain gerakan anti-Syiah di bidang  ekonomi  adalah  mengambat promosi jabatan atau kenaikan karir bagi penganut  mazhab  Syiah  seperti  yang terjadi  di  Kerajaan  Saudai  Arabia, sedangkan  pada  ranah  sosial  ditemukan kaum  Syiah  dikucilkan  dari  partisipasi kegiatan  kemasyarakatan  seperti  yang terjadi  di  Malaysia  (Dede,  2017).  Dalam negara-negara  berbasis  Sunni,  Syiah diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan mereka dibatasi untuk mengakses  hak  mereka  dalam  politik, pendidikan dan kebudayaan.
Gerakan  anti-Syiah  sebagai  wujud pertentangan  umat  Islam  terhadap  aliran tersebut  dan  memiliki  tujuan  untuk membendungnya melahirkan gerakan Aliansi Anti-Syiah (ANNAS). Gerakan ini diprakarsai  oleh Forum  Ulama  Umat Islam  ( FUUI)  dan  ditandatangi  oleh Athian  Ali  Moh.  Da’i . Deklarasi  anti- Syiah meliputi tiga poin komitmen  yakni: Pertama, bahwa  ajaran  Syiah  menurut keyakinan  ummat  Islam,  merupakan paham  yang  menyimpang  dari  Al-Qur’an dan  Sunnah. Kedua ,  bahwa  kelompok Syiah  di  Indonesia  semakin  berani  dan masif  mempropagandakan  paham  dan ajarannya  lewat  segala  macam  cara,
diantaranya dengan ber- taqiyah (mengelabui),  baik  melalui  pendidikan, sosial  kemasyarakatan,  maupun  politik.
Ketiga ,  bahwa  telah  terjadi  keresahan  di berbagai daerah yang menimbulkan konflik horizontal sebagai akibat progresifitas penyebaran paham Syiah dan pembiaran politik terhadap pengembangan ajaran sesat Syiah (ANNAS, 2014) Dari kekawatiran terhadap persebaran  Syiah,  ANNAS  membuat empat langkah antisipasif. Pertama, mendirikan  lembaga  ANNAS  sebagai wadah amar  ma’ruf  nahi  mungkar . Kedua ,  memaksimalkan  upaya  preventif, antisipatif,  dan  proaktif  membela  dan melindungi  umat  dari  ajaran  Syiah. Ketiga , mejalin ukhuwah islamyah dengan berbagai  organisassi  dan  gerakan  dakwah
Indonesia untuk menghambat dan mencegah persebaran ajaran Syiah. Keempat ,  mendesak  pemerintah  agar segera melarang paham dan ajaran Syiah. 2. Stigmatisasi terhadap Ajaran Syiah Revolusi Iran memunculkan kekhawatiran  di  kalangan  pemerintah  dan masyarakat,  terlebih    kalangan  Salafi Saudi Arabia. Diantara kelompok- kelompok  Salafi  di  Indonesia  adalah Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia
(DDII),  sebuah  organisasi  yang  didirikan pada  tahun  1967  oleh  Muhammad  Natsir, mantan  pemimpin  Masyumi.  Hubungan DDII  dengan  Saudi  Arabia  jelas,  Natsir sebagai  wakil  Indonesia  untuk Rabitah Alam  Islami (Liga  Muslim  Dunia), organisasi  internasional  yang  berbasis
Mekkah dan didedikasikan untuk memperkuat pengaruh budaya dan ideologi keagamaan Saudi Arabia di dunia
Muslim  melalui  propagasi  Wahabisme. Wahabisme  adalah  ideologi  keagamaan yang berkembang  dari  dakwah  seorang teolog  Muslim  abad  ke-18  yang  bernama
Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  juga berjasa  dalam  pembentukan  kerajaan Saudi  pada  23  September  1932  bersama
Raja Abdul Aziz As-Saud.
Agenda  dakwah  DDII  ini  banyak ditujukan  untuk  kepentingan  geopolitik Saudi  Arabia  dalam  konteks  lokal.
Ancaman Revolusi Iran terhadap supremasi Saudi Arabia sebagai pemimpin dunia Islam memaksa DDII mau dimanfaatkan  sebagai  benteng  ajaran Wahabi  di  Indonesia.  Pemerintah  Saudi Aarabia  mulai  menggunakan  berbagai organisasi amal untuk mengurangi pengaruh Iran dengan mendukung kampanye anti-Syiah, dan DDII diporyeksikan sebagai salah satu
organisasi  yang  mengusung  cita-cita tersebut.  Ancaman  Syiah  Khomeini  ke negara-negara  Muslim  menjadi  indikasi bahwa  doktrin imamah disebarkan  oleh Khomeini  dalam  ambisi  ekspansionis untuk  menaklukkan  seluruh  dunia  Islam dan menguasai seluruh 900 juta penduduk Muslim  di  dunia  kala  itu  (Noorhaidi, 2005:32).
Kampanye anti-Syiah selama periode  ini  ditandai  dengan  tantangan intelektual terhadap doktrin-doktrin Syiah, seringkali kampanye ini dilakukan dengan mendistorsi  doktrin-doktrin  Syiah  untuk menghasut  ketakutan  dan  kebencian  di kalangan  Islam  Sunni.  Pada  September 1997,  sebuah  seminar  nasional  anti-Syiah yang  diselenggarakan  oleh  Saudi  Arabia dan  didukung  oleh  Lembaga Ilmu Pengetahuan  dan  Arab  (LIPIA)  diadakan di  Masjid  Istiqlal  Jakarta.  Kegiatan  ini menandai  aliansi  lintas  organisasi  ulama untuk  menuntut  pemerintah  secara  resmi agar melarang Syi'ah di Indonesia. Dalam acara  ini,  LIPIA  mengangkat  tema keprihatinan atas ekspansi Syiah, konversi NU-Syiah,  dan  peningkatan  distribusi publikasi  Syiah  (Chiara ,  2014:15).    Isu konversi NU-Syiah dilatarbelakangi adanya  persepsi  bahwa  NU  adalah  Syiah kultural berdasarkan sejumlah ritual keagamaan serupa seperti tahlilan, maulid, ziarah  kubur,  shalawatan,  dan  tawassul. Gus Dur sendiri menganggap bahwa “NU itu  Syiah  minus imamah ,  Syiah  itu  NU plus imamah ”.
Pada  saat  pemerintahan  Presiden
Yudhoyono, pemerintah menjalin hubungan  dekat  dengan  Iran  untuk meningkatkan peran kepemimpinan
internasional  Indonesia.  Pemerintah  juga menggelar  karpet  merah  untuk  Presiden Iran Ahmadinejad dalam kunjungan
kenegaraan  tiga  hari  pada  Mei  2006.  Dia mendapatkan  sambutan  meriah,  terutama dari  kalangan  mahasiswa  Islam  dengan menyuarakan  yel-yel  “anti-Israel”.  Peran Ahmadinejad  dalam  perjuangan  bangsa Palestian  melawan  Israel  merupakan agenda  utama  pemerintahanya.  Selain  itu, perang  di  Lebanon  pada  Juli  2006  juga menjadi  panggung  bagi  Hizbullah  dan pemimpinnya  Nasrullah.  Peran  nyata  Iran inilah  yang  menjadi  objek  pemujaan  di kalangan  aktivis  muslim  muda.  Tetapi terjadi  hal  sebaliknya,  bagi  kalangan Salafi,  Hizbullah  yang  diprakarsai  Iran adalah bentuk kepura-puraan dalam melawan Israel. Arena perebutan pengaruh  kuasa  terhadap  umat  Islam Indonesia  telah  memicu proxy  war bagi Iran  dan  Saudi.  Sebagai  negara  dengan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia, Indonesia  merupakan  mitra  penting  yang dibutuhkan kedua negara dalam perebutan supremasi negara Islam.
Berbeda dengan konteks nasional, Solo  memiliki  fenomena  tersendiri  dalam hal gerakan Anti-Syiah. Setelah terbentuknya ANNAS  di tingkat nasional, Solo  menyambut  semangat  ini  dengan mendirikan  cabang  ANNAS  di  wilayah Solo. Upaya ANNAS dalam mengoordinasi kelompok keagamaan untuk  bergabung  menyuarakan  kesesatan ajaran  Syiah  mendapat  respon  ormas lokal. Tercatat beberapa mulai aktif dalam propaganda anti-Syiah diantaranya: DSKS (Dewan  Syariah  Kota  Surakarta),  DDII (Dewan  Dakwah  Islam  Indonesia),  JAT (Jamaah  Anshorut  Tauhid),  JAS  (Jamaah Anshorusy  Syariah),  dan    FKAM  (Forum Komunikasi  Aktivis  Masjid).  Agenda yang  diminta  ANNAS  dalam  hal  ini adalah menyatakan Syiah telah keluar dari Islam atau bahkan tidak bagian dari Islam. Citra  Syiah  sebagai  perusak  persatuan umat  Islam  dan  sebagai  ancaman  konflik menjadi jargon baru yang terus digaungkan.
Stigmatisasi  Syiah  di  wilayah Solo  memiliki  karakteristik  sendiri.  Syiah di  Solo  tidak  memiliki  organisasi  resmi yang  mewadahi  mereka.  Namun,  di wilayah  Pasar  Kliwon  yang  terkenal dengan  wilayah  imigran  dari  Timur
Tengah disinyalir terdapat pengikut  Syiah dari  keturunan  Yaman,  Suriah,  atau  Iraq.
Dalam keadaan demikian, gerakan
ANNAS melakukan pembubaran terhadap perayaan  Asyura  di  kediaman  Asse egaf Bin Husain Al Jufri di Mertodranan, Pasar Kliwon,  Semanggi  pada  September  2018 lalu (Jurnal Islam, 2018). Komunitas kecil ini terpaksa membubarkan diri.
Selain  itu,  peristiwa  yang  dialami oleh  Kyai  Mudzakir  pimpinan  Pondok Pesantren Al-Islam Gumuk menjadi sorotan  tersendiri.  Mudzakir  dituduh berpaham  Syiah.  Sejumlah  indikasi  yang menjadi dasar tuduhan ini adalah: pertama ,  Mudzakir  pernah  belajar  di YAPI  Bangil,  Pasuruan,  pusat  pendidikan Syiah pimpinan Husain Al Habsyi. Kedua , Mudzakir  tidak  ingin  menyatakan  Syiah sebagai aliran sesat, namun lebih memilih diksi  muslim  daripada  dikotomi  Sunni- Syiah. Ketiga , dialog antara Mudzakir dan Abu  Bakar  Ba’asyir  tentang  perang  yang terjadi  di  Suriah.  Ba’asyir  menilai  bahwa perang yang terjadi di Suriah adalah murni kekerasan Basyar Ashad terhadap penduduk  Sunni,  namun  Mudzakir  lebih memilih  diam  dalam  konflk  Suriah.
Dalam  akhir  dialog  yang  terjadi  di  lapas Nusakambangan,  Ba’asyir  mengatakan kepada Mudzakir “Sudah kamu ngaku saja kalau dirimu Syiah.” (Widad, 2013).
Kemunculan  gerakan  anti-Syiah sebagai  proses  politik  bermula  dari revolusi Iran yang menyuarakan kebangkitan  Islam.  Melalui  pergeseran arus politik nasional, gerakan ini menjalar ke daerah dan menimbulkan efek struktural terhadap dinamika permasalahan  lokal.  Hal  ini  sejalan dengan  pernyataan Quintan  Wicktorowict bahwa komponen dasar dalam pergerakan Islam  adalah  struktur  kesempatan  politik. Konsep struktur kesempatan politik menjelaskan  bahwa  munculnya  gerakan sosial  seringkali  dipicu  oleh  perubahan- perubahan  signifikan  yang  terjadi  dalam struktur politik dan karenanya,
meredupnya  gerakan  itu  juga  biasanya berhubungan dengan
pergeseran- pergeseran  yang  terjadi  di  dalamnya (Quintan, 2004: 106).
Dalam memetakan gerakan keagamaan  yang  mengatasnamakan  diri sebagai  gerakan  anti-Syiah,  setidaknya ada tiga aliran yang berkontribusi terhadap serangan  kekerasan  pada  minoritas  Syiah di Indonesia . Pertama , ekstrimis  Pro-ISIS telah  mulai  menargetkan  Syiah  dengan melihat konflik di Suriah dan Irak sebagai ajang  penindasan  Syiah  terhadap  Sunni. Kedua ,  Saudi  yang  berorientasi  Salafi dengan mengusung  Islam  puritan, melihat Syiah  sebagai  aliran  sesat  yang  memiliki paham  bid’ah  tahayul  dan  khurafat.
Mereka telah meningkatkan upaya advokasi terhadap itu dengan menggunakan  even  internasional  untuk memperingatkan  bahwa  Syiah  berniat mendatangkan  kehancuran  di  Indonesia dengan  melihat  kasus  Suriah,  Yaman  dan Bahrain. Ketiga ,  kekhawatiran  sejumlah orang konservatif tentang ketidakberpihakan  umat  Islam  terhadap konflik internasional dan paham Syiah. 3. Propaganda  dan  sentimen  gerakan anti-Syiah Selain struktur kesempatan politik,  konsep  penting  dalam  teori gerakan  sosial  adalah  konsep  struktur mobilisasi dan framing. Struktur mobilisasi  selalu  ditopang  oleh  jaringan- jaringan  sosial  yang  sudah  terbangun sebelumnya. Dalam prosesnya, struktur ini harus  melalui  rekrutmen  dan  kemudian mobilisasi.  Untuk  memobilisasi  inilah peran aktor-aktor gerakan sosial diperlukan  untuk  membingakai  aksi-aksi yang  mereka  rencanakan  dengan  slogan- slogan  dan  bahasa  yang  mudah  dipahami dan sekaligus dapat menggerakan sentimen  publik  (Quintan,  2004:245).  Di sinilah  konsep framing sangat  berperan sebagai  seni  mengkomunikasikan  pesan untuk menggerakan partisipan. Penanaman ideologi melalui kepercayaan, nilai  dan  makna  menjadi  kunci  penting efektivitas framing ini.
Selama  Orde  Baru,  propaganda anti-Syiah awalnya didorong oleh pertimbangan  politik  pemerintah  atas pengaruh  transnasional  karakter  religius antikemapanan  revolusi  Iran.  Propaganda sering melibatkan penguasa sebagai kontrol  opini  kepada  rakyat  melalui  jalur
prestasi penguasa secara berlebihan sehingga memunculkan berbagai kepercayaan  di  kalangan  massa  akan kehebatan dan keperkasaan para penguasa dalam mengahadapi ancaman lokal maupun  global  (Heryanto,  2015;33).
Dengan  cara  itu  dinamika  asing  telah bersinggungan dengan
persoalan- persoalan  dalam  negeri  tentang  stabilitas sosial-politik.  Pada  fase  ini,  marginalisasi kaum Muslim Syiah dan simpatisan Syiah datang top-down melalui  kasus-kasus kriminal  seperti  di  Sampang,  Madura  dan bottom-up melalui stigmatisasi dan kecaman  dari  perilaku  menyimpang. Bentuk  propaganda  menggantikan  istilah oposisi  dari  sosio-politik  untuk  sosio- teologis.
Propaganda    anti-Syiah  pada  arena intelektual  dilakukan  melalui  seminar, media  masa,  dan  publikasi  buku  yang beredar  di  kalangan  elite  agama  dalam lingkup  formal.  Kampanye  anti-Syiah menjadi lebih besar dan sporadis baik oleh elit  atau  kaum  awam . Perkembangan teknologi  informasi  membuat  gerakan Anti-Syiah berusaha mengungkap kekejaman  dan  kesesatan  Syiah  melalui media on-line .  Masifnya  kampanye  anti- Syiah  merupakan  upaya  untuk  mencabut hak  Syiah  sebagai  warga  negara  dengan cara  yang  sistematis  dan  terorganisir (Zulkifli,  2013:244).  Di  Jawa  Timur, sejumlah  ulama  Sunni  melalui  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  meminta pemerintah  daerah  untuk  mengeluarkan peraturan  yang  membatasi  penyebaran ajaran Syiah dan menyatakan bahwa Syiah tergolong ajaran sesat. Stigmatisasi kesesatan  Syiah  segera  mendapatkan respon  dengan  adanya  perusakan  rumah- rumah  pengikut  Syiah  di  Sampang, Madura  dan di Ternate, Maluku Utara.
Untuk melancarkan proses framing ,  gerakan  anti-Syiah  berusaha memberikan  slogan-slogan  kafir,  merusak islam,  dan  pemecah  belah  NKRI.  Pasca revolusi  Iran,  gerakan  anti-Syiah  sudah mulai merambah pada ormas lama seperti NU  dan  Muammadiyah,  atau  bahkan membuat  ormas  baru  sebagai  bentuk upaya  mobilisasi  massa  seperti  ANNAS.
Aksi-aksi kolektif memberikan
pemahaman  bagaimana  dinamika,  proses dan  organisasi  aktivis  keislaman  telah menguat  seiring  dengan  menguatnya dukungan  pemerintah.  Citra  NU  sebagai Syiah  kultural  juga  menampakan  bentuk resisten dalam ruang lingkup intern.
Gerakan  anti-Syiah  dalam  NU muncul  pada  tahun  1993  sebagai  masalah kecil antara organisasi sayap progresif dan konservatif.  Abdurrahman  Wahid  (Gus Dur) sebagai pimpinan umum NU dituduh pro-Israel  dan  pro-Kristen,  pro-Syiah  dan sekuler  kerana  kedekatannya  dengan Kristen,  Syiah  dan  Yahudi,  serta  bentuk kekagumannya  terhadap  perkembangan Syiah setelah revolusi Iran. Dari sana NU konservatif  menyatakan  diri  bahwa  NU adalah  Syiah  kultural  (Chiara,  2014:14). Hingga  pada  akhir  November  1995,  para pemimpin  NU  mengadakan  pertemuan rekonsiliasi  di  sebuah  pesantren  di  Jawa Timur.  Salah  satu  dari  banyak  masalah yang  diangkat  oleh  lawan-lawan  Gus  Dur adalah dugaan pengakuan tentang Ayatollah  Khomeini  sebagai  wali  (orang suci).  Namun,  Gus  Dur  mengakui  bahwa ada  perbedaan  doktrinal  antara  Syiah  dan
Sunni serta mengatakan bahwa ia mengakui Khomeini bukan karena kepemimpinan  agama,  tapi  untuk  prestasi sosial dan politiknya. Anti-Syiah memasuki
perkembangan  baru  dengan  munculnya Aliansi  Nasional  Anti-Syiah  (ANNAS).
Dengan  pembentukan  aliansi  ini,  anti- Syiah  lebih  terorganisir  dan  sistematis dengan jaringan yang luas. Aliansi ini juga menempatkan  isu-isu  Syiah  sebagai  satu- satunya  target  kampanye.  Aliansi  ini didirikan sebagai respon terhadap kekerasan  di  Sampang.  Beberapa  bulan setelah  insiden  ini  sejumlah  pemimpin Muslim  konservatif  di  Jawa  Barat  mulai bergerak  membentuk  gerakan  Nasional Anti-Syiah.  Ide  pertama  muncul  di  2012 melalui  kongres  Nasional  dari  Forum Ulama  Ummat  Indonesia  (FUUI).  FUUI adalah  salah  satu  dari  banyak  organisasi advokasi  prosyari'at  yang  muncul  dengan pembukaan ruang demokrasi.
ANNAS  telah  mencapai  tingkat
baru dengan pelaksanaan informasi teknologi baru dalam menyebarkan
agenda-agendanya  berbasis  pada gadget .
Melalui media sosial, gerakan ini menunjukkan  sentimen  yang  melibatkan elite agama dan orang awam.
Pembentukan  ANNAS  juga menandai perkembangan  anti-Syiah  yang  lebih terorganisir  dan  sistematis.  Isu  sekterian yang  dibawa  ANNAS  kedalam  kancah nasional  menjadi  meluas  kepada  isu-isu minoritas  lain.  Tercatat  selama  bulan Ramadhan  tahun  2019,  ANNAS  Solo Raya melakukan kajian melalui komunitas
Masjid-ku Makmur dengan tema “Membentengi  Akidah  Umat  Islam  dari Paham  Sesat:  Syiah,  LGBT,  Komunisme,
Liberalism,  Sekulerisme  dan  Pluralism”.
Akun  media  online  ANNAS  berupa Instagram (@gardaannas2019) dan Facebook  (Garda  Annas  Solo  Raya) dirgunakan untuk mempermudah memobilisasi  massa.  Bentuk  sentiment ANNAS memaksa masyarakat memandang  perbedaan  pandangan  dalam akidah  harus  disikapi  dengan  tendensius. Tidak  menutup  kemungkinan  semakin masifnya kajian yang bersifat menghukumi  manusia  akan  menghasilkan tindakan radikalisme seperti kasus Sampang telah merugikan masyarakat dan negara dalam berkehidupan yang dinaungi oleh nilai-nilai Pancasila. Upaya propaganda ANNAS merupakan  satu  bentuk  sikap  eksklusif. Pandangan  bahwa  selain  Sunni  Indonesia adalah  sesat  dan  pantas  dihilangkan merupakan bentuk framing yang disebarkan  sebagai  wujud  rasa  sentimen keagamaan.  Demikian  juga,  pandangan sebagai  pemilik  ajaran  yang  paling  benar dan menghakimi kelompok lain melakukan kerusakan adalah bentuk nyata sikap  eklusif.  Stigmatisasi  anti-Syiah  ini telah menjalar menjadi anti-LGBT,
antikomunisme, antisekulerisme,
antiliberalisme,  dan  antipluralisme.  Islam ekslusif  berusaha  membuat  homogenitas di  kalangan  Islam  Indonesia  dengan slogan  antiperbedaan.  Propaganda  ini direncanakan  oleh  pelaku  lokal  dan  aktor nasional sebagai proses radikalisme dengan  menganiaya  Syiah  dan  aktivis konservatif  yang  menyebarkan  ideologi
anti-Syiah  di  tingkat  nasional  (Al-Makin, 2017:9).
Bentuk  sentimen  anti-Syiah  yang lain  terjadi  pada  Pondok  Pesanteren  Al- Islam Gumuk di Surakarta. Tidak jelas apa yang membuat Al-Islam Gumuk dianggap beraliran  Syiah  oleh  sebagian  masyarakat karena tidak ada pengakuan dari Al-Islam Gumuk  bahwa  mereka  berpaham  Syiah. Setidaknya terdapat 2 hal yang menyebabkan  al-Islam  Gumuk  dicurigai beraliran Syiah. Pertama , Ustadz Mudzakir  pernah  belajar  di  Yayasan Pendidikan  Islam  (YAPI)  Bangil,  Jawa
Timur, yang merupakan salah satu cabang Syiah  di  Indonesia. Kedua ,  beliau  pernah pergi  ke  Iran  untuk  belajar  Islam (Muawanah,  2013:13).  Dualitas  Sunni- Syiah dalam percaturan Islam menimbulkan  efek  curiga,  permusuhan dan  perpecahan.  Sementara  itu,  menurut Buya  Syafii  Maarif  perpecahan  antar keduanya  adalah  buah  dari  perebutan kuasa politik (Ma’arif, 2018:12). Melupakan  kotak-kotak  Islam  yang  ada dan  menuju  jalur  persatuan  dengan memandang  Islam  (tanpa  embel-embel Sunni,  Syiah,  Khawarij,  Muktazilah, Murjiah  dan  Qadariyah)  sebagai  solusi reformasi  akhlak beragama dan bernegara adalah  aksi  kongkrit  umtuk  mengatasi perpecahan di internal umat Islam sendiri.
Wacana  anti-Syiah  yang  semakin diinternalisasi  terkait  dengan  masalah dalam  negeri  yaitu  ketakutan  yang berlebihan dalam masyarakat Sunni
Indonesia  terbagi  dalam  tiga  garis  sejajar dan  saling  berhubungan: pertama ,  Syiah yang digambarkan sebagai penjahat mengacaukan tatanan sosial negara; kedua ,  tokoh  agama  yang  dikenal  simpati kepada  ajaran  Syiah  dituduh  merusak Islam  Sunni, ketiga ,  ulama  dari  berbagai afiliasi keislaman yang melakukan pendekatan  dogmatis,  mendedikasikan waktu  dan  usaha  untuk  mengelusidasi perbedaan  doktrinal  dari  Islam  Syiah dicitrakan  sebagai  bagian  dari  Syiah kultural. Tiga artikulasi Syiah ini menunjukkan  bagaimana  politik,  sosial, dan masalah teologis sering dicampuradukkan dengan tujuan
menyampaikan  citra  negatif  dari  Islam Syiah.
C. Kesimpulan
Gerakan anti-Syiah merupakan gerakan  sosial  yang  digunakan  sebagai wadah  mobilisasi  mssa  untuk    menghalau pegaruh  Syiah  di  Indonesia,  khususnya pasca  revolusi  Iran.  Pandangan  tentang kebangkitan  Iran  adalah  bentuk  ancaman bagi  mayoritas  penduduk  Indonesia.
Pemerintah era Soeharto mulai membentengi pengaruh Syah Iran  melalui bekerjasama  dengan  Saudi  Arabia  dan Lembaga  DDII.  Kontestasi  global  mulai kentara  antara  Saudi  Arabia  dan  Iran dalam  berebut  pengaruh  sebagai  negara superior  dalam  konteks  Timur  Tengah. Ormas  NU  dan  Muhammadiyah  sebagai ormas  besar  di  Indonesia  juga  menjadi bagian  dari  stigmatisasi  dari  ancaman Syiah  bagi  NKRI.  Melalui  aksi  kolektif,
MUI memulai inisiasi dengan
mengeluarkan  fatwa  sesat  bagi  paham Syiah,  namun  fatwa  ini  seolah  menjadi sebuah  stigmatisasi  untuk  masyarakat dalam  memerangi  dan  bertindak  keras terhadap  pengikut  ajaran  Syiah.  Bentuk propaganda terhadap Syiah mulai difasilitasi oleh Aliansi Anti-Syiah Nasional (ANNAS) melalui media online, kajian  tematik  dan  aksi  massa  di    ruang publik  ( long  macrh ).  Stigma  sesat,  kafir, perusak Islam dan perusak NKRI disematkan  kepada  Syiah.  Setidaknya, pemerintah sekarang harus lebih menegakkan  sila  kedua  pancasila  yakni kemanusian  yang  adil  dan  beradab,  dan para ulama juga harus lebih mengedepankan  nilai  Islam rahmatan  lil alamin sebagai wajah Islam di ranah lokal atau global sebagai ciri Islam Indonesia.

## Daftar pustaka
Al Makin. 2017 . Homogenizing Indonesian  Islam:  Persecution of the Shia Group in Yogyakarta. Studia  Islamika ,
24 (1).
ANNAS.  2014,  20  April. Teks  Deklarasi Aliansi  Nasional  Anti  Syiah.
https://www.annasindonesia.com/ profil/deklarasi-aliansi-nasional- anti-syiah  diakese  25  Oktober 2019. Formichi,  Chiara.  2014.  “From  Fluid Identities  to  Sectarian  Labels:  A Historical Investigation of Indonesia’s  Shi‘i  Communities” Al-Jamiah , 52 (1), 101-126. Syarif,  Dede,  dkk.  2017.  Anti  Shi’ism  in Indonesia: Geneology, Development, and Methods.
Harmoni , 16 (1), 24-37.
Dekmejian,  R.  Hrair.  2001.  “ Kebangkitan
Islam:  Katalisator,  Kategori  dan Konsekuensi ,” dalam Politik Kebangkitan  Islam:  Keragaman dan  Kesatuan ,  ed.  Shireen  T. Hunter. Yogyakarta: Tiara Wacana, Heryanto, G. G. 2015. Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia. IPAC,  2016. The  Anti-Shi’a  Movement  in Indonesia . Laporan IPAC, No 27
Sidel,  John  T.    2006. Riots,  Pogroms, Jihad:  Religious  Violence  in Indonesia .  Ithaca,  NY:  Cornell
University Press, Jurnal  Islam.  2018.  Dibubarkan  Warga, Ini  Kronologi  Batalnya  Perayaan Asyuro Syiah di Solo. https://jurnalislam.com/dibubarka n-warga-ini-kronologi-batalnya- perayaan-asyuro-syiah-di-solo/ diakes  25  Oktober  2019  11.00
WIB.
Klinken , Gerry  van.  2007. Communal Violence  and  Democratization  in Indonesia . London: Routledge.
Ma’arif,  Syaifi.  2018. Krisis  Arab  dan Masa  Depan  Islam .  Ma’arif Instiute: Yogyakarta
Muawanah,  Siti. 2013. Budaya  Damai  di Pesantren:  Studi  Terhadap  Al- Islam  Gumuk .  Harmoni, 12 (2), 138-151. Retrieved from https://jurnalharmoni.kemenag.go. id/index.php/harmoni/article/view /181
Hisyam,  Muhamad.  1986. Syiah  dalam Revolusi Iran . Jakarta: LIPI.
MUI  Jatim.  2012. Keputusan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Prop.  Jawa  Timur  No.  Kep- 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 http://ashadisasongko.staff.ipb.ac. id/files/2012/04/FATWA-MUI- JATIM-SYIAH-SESAT.pdf
Hasan,  Noorhaidi.  2005. Laskar Jihad: Islam,  Militansi,  dan  Quest  untuk Identitas Pasca-Orde Baru Indonesia . Universitas Leiden.
Widda,  Ahmed.  2013. Dialog  Ustadz Ba'asyir  dan  Ustadz  Mudzakir Soal  Syi'ah  &  Jihad  Suriah . Voaislam.
https://www.voa- islam.com/read/indonesiana/2013/ 09/02/26610/dialog-ustadz- baasyir-dan-mudzakir-soal-syiah- jihad-suriah/
Zulkifli,  2013. The  Struggel  of  The  Shi’i in  Indonesia .  Canberra:  ANU Press.