http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior
© 2022 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

## Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan
Ariyadi1 1*
Ahmadi Hasan 2 2 Gusti Muzainah 3 3
* Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
*email: ariyadialbanjari@gmail.com

## Abstrak
Prinsip kesinambungan  dalam kegiatan berladang  bisa dilihat  dari  rotasi  areal  yang dilakukan  dalam  berladang.  Oleh  karenanya  sistem  ini  disebut  sebagai sistem ladang berpindah.    Areal  awal  berladang  pastilah  dilakukan  di  hutan  rimba atau  hutan primer. Setelah  areal  itu  selesai  dipakai  untuk  berladang maka  mereka akan  mencari  areal  lainnya.  Karena  itulah  disebutkan  bahwa  sistem  kultifasi  ini disebut  sebagai  sistem  ladang  berpindah.  Prinsip  Kolektifitas  Cara  untuk mengerjakan kegiatan berladang  itu  tentu  tidak  dilakukan  sendiri  tapi  dengan  cara gotong  royong  secara  kolektif.  Dalam  hal  inilah  prinsip  kolektifitas diterapkan. Prinsip  kebersamaan  itu  dilakukan  dalam  semua  tahap  kegiatan berladang:  menebas,  menebang,  membakar  lahan,  menanam,  membersihkan  gulma atau merumput dan panen. 1. Hasil peneitian masyarakat dayak Kalimantan Tengah memiliki  prinsip  dalam  menjaga  lingkungan  pertama  mereka Prinsip  Organik.  2. Sistem  Subsistensi.  3.  Prinsip  Keanekaragaman.  4.  Prinsip  Kolektifitas.  5.  Prinsip Kesinambungan.  6.  Prinsip  Ritualitas.  7.  Prinsip  Hukum  Adat. Kedua  banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari dulu sampai saat ini tentu harus  ada  penyegaran  ditingkat  lokal  sebagai  benteng  awal  dalam  menjaga lingkungan terutama dalam masalah hutan adat, maka tentu diperlukan  satu aturan yang  mengakomodir  tentang  penjagaan  atau  pengawasan  lingkungan  adat  berbasis prinsi-prinsip  yang  berbasis  kearifan  lokal  sehingga  menjadi  kepastian  hukum  bagi masyarakat adat yang ingin menerapkan penjagaan lingkungan
Kata Kunci: Kearifan Lokal 1
Pengelolaan lingkungan 2 Kalimantan Tengah 3
Keywords : Local Wisdom 1
Management of the environment 2 Central Kalimantan 3

## Abstract
The principle of sustainability in farming activities can be seen from the rotation of the  area  carried  out  in  farming.  Therefore,  this  system  is  known  as  shifting cultivation system. The initial area of cultivation must be done in jungle or primary forest.  After  the  area  has  been  used  for  farming,  they  will  look  for  other  areas. That's  why  it  is  said  that  this  cultivation  system  is  called  the  shifting  cultivation system.  The  principle  of  collectivity  The  way  to  carry  out  farming  activities  is certainly  not  done  alone,  but  in  a  collective  way.  In  this  case  the  principle  of collectivity  is  applied.  The  principle  of  togetherness  is  carried  out in  all  stages  of farming activities: slashing, cutting, burning land, planting, clearing weeds or grazing and harvesting. 1.  The  results  of  the  research  that  the  Central  Kalimantan  Dayak community has a principle in protecting their environment, the first is the Organic Principle.  2.  Subsistence  System.  3.  The  Principle  of  Diversity.  4.  The  Collective Principle. 5. The Principle of Sustainability. 6. The Principle of Rituality. 7. Principles of  Customary  Law.  Second,  the  many  regulations  issued  by  the  Indonesian government from the past until now, of course, there must be a refresh at the local level  as  an  initial  bastion  in  protecting  the  environment,  especially  in  the  case  of customary  forests,  so  of  course  we  need  a  rule  that  accommodates  the preservation  or  supervision  of  the  customary  environment  based  on  principles based  on  the  principles  of  environmental  protection.  local  wisdom  so  that  it becomes  legal  certainty  for  indigenous  peoples  who  want  to  implement environmental protection
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.vxix.xxx .

## PENDAHULUAN
Kalimantan  Kalimantan  Tengah  memiliki  luas hutan 12.697.165,00 ha, luas hutan Kalimantan Selatan 1.779.982.00  ha,  luas  hutan  Kalimantan  Timur 9.452.513,00  ha,  Kalimantan  Utara  luas  hutan 4.500.000,00  ha  dan  luas  Kalimantan  Barat 8.168.088,48  ha.  Dan  dikomperatifkan  dengan  data- data  Deforestasi  hutan  maka  dapat  dipresentasekan dalam bentuk table sebagai berikut:
No Provinsi Angka Deforestasi (Ha/Th) Hutan Primer Hutan Sekunder Hutan Tanaman To tal Jumlah %  Ju ml ah % Jumlah % 1 2 3 4  5 6 7 8 9 1 Kaliaman tan Barat 102,7 3 , 7 2.6 91, 6 96,3 - - 2.7 94, 2 2 Kaliaman tan Selatan 361,6 2 1 , 9 1.9 23, 7 116, 7 -636,3 -38,6 1.6 49, 0 3 Kaliaman tan Timur dan Kaliaman tan Utara 30,7 1 , 0 3.0 28, 3 99,0 - - 3.0 59, 0 4 Kaliaman tan Tengah - - 17. 60 4,8 100, 0 - - 17. 60 4,8 5 Kalimant an 494,9 2 , 0 25. 24 8,4 100, 6 -636,3 -38,6 25. 10 7,1
Keteranga:  Dari  data-data  diatas  kalimantan tengah  memiliki  tingkat  deforestasi  terendah dalam hutan Primer dan hutan tanaman.
Dari  data-data  yang  disajikan  diatas  bahwa tingkat  deforestrasi  kawasan  hutan  di  Kalimantan Tengah  memiliki  tingkat  yang  paling  sedikit  terhadap tingkat kerusakan hutan, hutan primer misalnya adalah hutan  yang  tumbuh  di  atas  puluhan  tahun  dan  bahkan ratusan  tahun,  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan provinsi-provinsi  di  kaliamantan  lainnya,  maka  peneliti tertarik  untuk  mencari  tau  mengapa  hutan  primer  di Kalimantan Tengah masih terjaga keasriannya.
Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan  pearutan  tentang  lingkungan  untuk mencegah  kerusakan  lingkungan  hidup  atau  lingkugan secara umum, hal ini dapat dilihat dari hierarki produk hukum tentang lingkungan dimulai dari undang-undang dasar  1945  dilanjutkan  dengan  undang-undang  nomor 32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  undang-undang  nomor  24  tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, undang-undang nomor  7  tahun  2004  tentang  sumberdaya  air,  lalu dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan  Indonesia,  undang-undang  nomor  11  Tahun 1974  tentang  pengairan,  serta  peraturan  pemerintah tentang undang-undang nomor 57 tahun 2016 tentang
perubahan  atas peraturan  presiden  nomor  71  tahun 2014 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  ekosistem gambut. undang-undang nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan  dan  pengelolaan  ekosistem  gambut, undang-undang  nomor  73  tahun  2013  tentang  rawa, lampiran peta indikatif sebaran rawa nasional. Undang- undang nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, undang- undang nomor 22 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan  presiden  nomor   20  tahun  2010 tentang angkutan di perairan.
Maka  peneliti  sampai  pada  bagaimana masyarakat  dayak  memiliki  prinsip  dalam  menjaga lingkungan  hal  ini  dapat  terlihat  dari  pemahaman mereka  tentang  lingkungan,  bagi  masyarakat  kita  pada umumnya  berpendapat  bahwa  bumi  memberikan kehidupan bagi manusia. Tetapi bagi masyarakat Dayak bumi bukan hanya memberikan kehidupan tapi mereka secara  khusus  beranggapan  bahwa  hutan  adalah  ibu. Karena bagi mereka hutan dengan segala sumber daya alamnya  merupakan  sumber  penghidupan  mereka. Tanah,  sungai  dan  hutan  adalah  3  elemen  terpenting yang  memungkinkan  sesorang  hidup  sebagai  orang Dayak  sejati. Selama  berabad-abad  3  elemen  ini  telah membentuk sebuah identitas yang unik yang kita kenal sekarang  sebagai  orang  Dayak. Orang  Dayak  dapat mempertahankan  eksistensi  dan  cara  hidup  mereka yang  khas  dengan menerapkan  prinsip-prinsip dalam menejemen  sumber  daya  alam.  Ketujuh  sistem pengelolaan ini kalau dilihat adalah hal mendasar untuk menjaga  alam  ini  agar  tetap  bisa  bersahabat  dan sungguh  bisa  secara  lestari  memberikan  arti  bagi  diri manusia. Prinsip  kesinambungan  dalam  kegiatan berladang  bisa  dilihat  dari  rotasi  areal  yang  dilakukan dalam  berladang.  Oleh  karenanya  sistem  ini  disebut sebagai sistem ladang berpindah.  Areal awal berladang pastilah  dilakukan  di  hutan  rimba  atau  hutan  primer. Setelah  areal  itu  selesai  dipakai  untuk  berladang  maka mereka  akan  mencari  areal  lainnya.  Karena  itulah disebutkan  bahwa  sistem  kultifasi  ini  disebut  sebagai sistem  ladang  berpindah.  Prinsip  Kolektifitas  Cara untuk  mengerjakan  kegiatan  berladang  itu  tentu  tidak dilakukan  sendiri  tapi  dengan  cara  gotong  royong secara  kolektif.  Dalam  hal  inilah  prinsip  kolektifitas diterapkan. Prinsip  kebersamaan  itu  dilakukan  dalam semua  tahap  kegiatan  berladang:  menebas,  menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen.
METODOLOGI Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  di  mana peneliti membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari  perspektif  semua  pihak  yang  terlibat.  Penelitian kualitatif  juga  bisa  diartikan  sebagai  penelitian  yang temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur statistik  atau  bentuk  hitung  lainnya.  “Qualitative research  is  a  from  of  social  inquiry  that  focuses  on the  way  people  interpret  and  make  sense  of  their
experiences  and  the  world  in  which  they  live.  A number  of  different  approaches  exist  within  the wider framework of this type of research, but most of these have the same aim: To understand the social reality  of  individuals,  groups  and  cultures. Researchers  use  qualitative  approaches  to  explore the  behavior,  perspectives  and  experiences  of  the people  they  study.  The  basis  of  qualitative  research lies  in  the  interpretive  approach  to  social  reality.” “Penelitian  kualitatif  adalah  dari  penyelidikan  so sial yang  berfokus  pada  cara  orang  menafsirkan  dan memahami  pengalaman  mereka  dan  dunia  tempat mereka  tinggal.  Sejumlah  pendekatan  yang  berbeda ada  dalam  kerangka  kerja  yang  lebih  luas  dari  jenis penelitian  ini,  tetapi  sebagian  besar  memiliki  tujuan yang  sama:  Untuk  memahami  realitas  sosial  individu, kelompok  dan  budaya.  Peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  perilaku, perspektif,  dan  pengalaman  dari  orang  yang  mereka pelajari.  Dasar  penelitian  kualitatif  terletak  pada pendekatan in terpretatif terhadap realitas sosial.”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan
Hasil  dalam  penelitian  ini  ialah  orang  dayak Ngaju  dapat  mempertahankan  eksistensi  dan  cara hidup  mereka  yang  khas  dengan menerapkan  tujuh prinsip dalam  menejemen  sumber  daya  alam,  yaitu  : Kesinambungan, Kolektivitas, Keanekaragaman, Subsistensi,  Organik,  Ritualitas  dan  Hukum  Adat. Ketujuh  sistem  pengelolaan  ini  kalau  dilihat  adalah  hal mendasar  untuk  menjaga  alam  ini  agar  tetap  bisa bersahabat dan sungguh bisa secara lestari memberikan arti  bagi  diri  manusia  dalam  kebaruan  temuan penelitian  ini  adalah  bahwa  tujuh  khas  masyarakat dayak  ngaju  dapat  ditemukan  dalam  konsep Pukung Pahewan .
a. Prinsip Kesinambungan Prinsip  kesinambungan  dalam  kegiatan berladang  bisa  dilihat  dari  rotasi  areal  yang dilakukan dalam berladang. Oleh karenanya sistem ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Prinsip Kolektifitas
Cara  untuk  mengerjakan  kegiatan  berladang itu  tentu  tidak  dilakukan  sendiri  tapi  dengan  cara gotong  royong  secara  kolektif.  Dalam  hal  inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip kebersamaan  itu  dilakukan  dalam  semua  tahap kegiatan berladang: menebas, menebang, membakar  lahan,  menanam,  membersihkan  gulma atau merumput dan panen.
b. Prinsip Keanekaragaman Ada  banyak  orang  yang  menuduh  bahwa kegiatan berladang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak  itu  telah  membahayakan  keanekaragaman hayati. Tuduhan  ini  tidaklah  benar.  Masyarakat Dayak  sangat  sadar  bahwa  jika  menghilangkan keanekaragaman  hayati  sama  saja  dengan membakar  lumbung  sendiri. Karena  bagi  mereka,
hutan  adalah  supermarket  di  mana  mereka  bisa mengambil  semua  kebutuhan  harian  mereka seperti: sayuran, buah, ikan, daging, obat  - obatan dan tempat rekreasi.
Dalam  masyarakat  Dayak  yang  masih  kuat memegang tradisi, tata ruang dan peruntukan areal hutan  masih  diatur  secara  ketat.  Perijinan  dan lokasi setiap kegiatan ditentukan penatua adat yang biasa disebut sebagai temenggung.
Tidak  semua  areal  hutan  boleh  dijadikan  ladang. Ada areal yang tetap dijadikan hutan rimba tempat mereka  berburu  dan  mengambil  bahan  bangunan dan peralatan transportasi seperti perahu.   Sebenarnya  masyarakat  Dayak  tidak terlalu  suka  membuka  hutan  rimba  atau  hutan primer karena pohon - pohonnya yang besar akan sulit  untuk  dikerjakan  sebagai  ladang.  Areal berladang pun akan sangat memperhatikan kontur atau kemiringan lahan. Umumnya areal perladangan  dilakukan  di  lembah  atau  lahan  yang datar. Jadi  hutan  di  atasnya  masih  ada.  Ini  berarti setelah  habis  berladang  maka  areal  tersebut dengan  cepat  kembali  berhutan  dengan  aneka pohon  dan  tanaman,  karena  hutan  di  atas  lahan menjadi sumber bibit yang gampang  dibawa angin, burung, binatang atau aliran air yang mengalir dari lahan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  pembagian  tata ruang   ada  juga  areal  Tembawang,  yakni  kebun aneka  buah  -  buahan  milik  bersama.  Jenis  buah  - buah nya dari durian, cempedak, manggis, Langsat, mangga  hutan,  dan  aneka  buah  eksotik Kalimantan.     Areal  Tembawang  ini  adalah  bekas kampung yang ditinggalkan karena alasan tertentu. Biasanya  perpindahan  kampung  Dayak atau bedol desa itu disebabkan oleh bencana alam atau  wabah  penyakit. Jika ada  beberapa  orang meninggal  di  suatu  kampung  karena  alasan penyakit  atau  alasan  yang  kurang  jelas  maka perpindahan  kampung  pun  dilakukan.  Dianggap kampung  tersebut  sudah  tidak  lagi  diberkahi  oleh para  leluhur.Juga  terdapat  hutan  keramat  di  mana diyakini  sebagai  tempat  istirahat  para  leluhur  atau "penunggu"  hutan.  Hutan  ini  sama  sekali  tidak boleh dirambah.
c. Sistem Subsistensi Prinsip  subsistensi  atau  sesuai  dengan kebutuhan  ini  juga  diterapkan  dalam  membuka lahan  berladang.  Tidak  boleh  ada  sikap  ekploitasi berlebihan terhadap hutan atau sumber dayanya.   Tujuan  berladang  adalah  untuk ketersediaan  pangan  atau  dalam  hal  ini  beras selama  satu  tahun  sambil  menunggu  panen  tahun berikutnya. Karena spesies padi yang  ditanam dan berladang sangat tergantung pada musim kemarau dan hujan maka panen hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun.
d. Prinsip Organik Dalam berladang tidak digunakan pupuk kimia dan  pestisida  dan  herbisida.  Semua  dilakukan secara organik. Untuk pupuk tanaman masyarakat
Dayak mengandalkan humus hutan dan tanah atau serasah  bakar.  Itulah  salah  satu  alasan  mengapa ladang dibakar karena selain untuk membersihkan lahan,  juga  hasil  pembakaran  dijadikan  pupuk tanaman.   Untuk  menghilangkan  rumput  di  sela- sela padi, rumput - rumput itu dicabut.
e. Prinsip Ritualitas
Masyarakat  Dayak  sangat  religius  dengan aneka  ritual  dalam  kehidupan  keseharian  mereka, termasuk  dalam  hal  berladang.   Semua  tahap  dari awal  sampai  paska  panen  penuh  dengan  ritual. Ritual  ini  adalah  sikap  masyarakat  Dayak  atas penghormatan  yang  sangat  tinggi  pada  hutan  dan sumber  dayanya  yang  dirasakan  sebagai  rahmat dan  berkah  dari  Sang  Pemberi   dan  Pencipta. Acara ritual itu dimulai sejak mencari lahan untuk berladang. Mereka akan melihat tanda - tanda alam untuk menentukan di mana akan berladang.
f. Prinsip Hukum Adat Hukum  adat  juga  menjadi  bagian  dalam kegiatan  dan  tahap  kegiatan  berladang.  Fungsi hukum  adat  agar  setiap  kegiatan  dan  acara  serta perbuatan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan tersebut sungguh sesuai dengan kultur, tradisi dan kepercayaan  yang  dianut.  Jika  ada  pelanggaran maka  hukum  adat  diberlakukan. Dalam  hal  ini fungsi  hukum  adat  adalah  untuk  menjaga keseimbangan  alam  atas  (alam  para  leluhur)  dan alam  bawah  (alam  kehidupan).  Jika  penegakan hukum  tidak  dilakukan  dengan  benar  maka  akan terjadi bencana dan karena terjadi ketidakseimbangan  alam.  Ancaman  terhadap prinsip  Apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas  adalah sikap  dan  situasi  ideal  yang  saat  ini  telah  banyak hilang dan terancam.
Sanksi  yang  dipakai  oleh  masyarakat  dayak Ngaju  Kalimantan  Tengah,  Masyarakat  dayak memiliki  sanksi/hukuman  dalam  menjalankan kehidupan  mereka,  masyarakat  lokal/dayak mengenal  istilah  singer  atau  jipen,  denda  adat sebelum  perjanjian  damai  tumbang  Anoi  1894 masih  berupa  benda-benda  berharga  maupun hewan/binatang  peliharaan  yang  memiliki  nilai tinggi.  Denda  adat  masih  belum  dikonversikan  ke dalam  bentuk  alat  tukar,  denda  adat  inilah  yang disebut  singer  atau  para  pemuka  adat  yang menjatuhkan singer berdasarkan sidang adat dalam basara hadat. Para pemuka adat ini akan menyinger seseorang jika terjadi pelanggaran terhadap hadat. Besaran  nilai  singer  yang  dikenakan  inilah  yang disebut  jipen.  Jipen  merupakan  polisemi,  yakni dapat  berarti  budak  dan  satuan  dari  konversi pelanggaran  atas  hadat  atau  besaran  denda adat/singer. Singer yang dijatuhi dapat berupa jipen 1,  2  hingga  jipen  15,  tergantung  dari berat/ringannya pelanggaran hadat yang dilakukan.
Sinergi hukum adat, nasional dan hukum Islam dalam pembangunan hutan (lingkungan)
Dalam  temuan  ini  hal  yang  menarik  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia,  menyatakan bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara  Indonesia sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  28H  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; point  b.  bahwa  pembangunan  ekonomi  nasional sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan;  point  c.
bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  telah  membawa  perubahan hubungan  dan  kewenangan  antara  Pemerintah  dan pemerintah  daerah,  termasuk  dibidang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  point  d.  bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam  kelangsungan  perikehidupan  manusia  dan makhluk  hidup  lainnya  sehingga  perlu  dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;  dan  point  f.  bahwa  agar  lebih  menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan terhadap  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian dari  perlindungan  terhadap  keseluruhan  ekosistem, perlu  dilakukan  pembaruan  terhadap  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jika  kita  melihat  isi  dalam  undang-undang tentang  lingkungan  hidup  yang  ada  kita  tidak menemukan isi tentang peraturan hutan adat/lingkungan  berbasis  kearifan  lokal.  Hal  ini  tentu akan  mencidrai  hukum  yang  hidup  ditengah-tengah masyarakat  terutama masyarakat  adat,  karena  mereka yang  selama  ini  yang  ikut  dan  berpartisipasi  penuh dalam  penjagaan  hutan.  Masyarakat  dayak  ngaju merupakan  salah  satu    masyarakat  adat  yang  hidup  di kawasan hutan kalimantan tengah, mereka mempunyai ciri khas dalam menjaga lingkungan hidup melalui tujuh prinsip yang mereka lakukan dari turun temurun sejak jaman  nenek  moyang  mereka,  bahwa  salah  satu penyangga  lajunya  desporasi  hutan  atau  lingkungan tentu ada campur masyarakat adat sekitar yang mampu mengendalikan  kerusakan  alam  lebih  meluas.  Oleh sebab itu maka perlu sinergitas antara pemerintah dan masyarakat  lokal/masyarakat  adat  dalam  menjaga lingkungan hidup di Indonesia.
Temuan  teori  sinergi  dengan pendekatan  top down  dan  bottom  up  sinergi  hukum  adat  dan hukum nasional dalam pembangunan lingkungan hidup
Indonesia adalah  salah  satu  negara  yang menganut  sistem  pemerintahan  demokrasi,  demokrasi juga  disebut  dengan  pemerintahan  rakyat  karena
bersumber dari rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Banyak  pengamat  politik  yang  mengkritik  sistem  ini tetapi  banyak  pula  yang  percaya  bahwa  demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dapat merepresentasikan rakyat.
Setiap  negara  tentunya  menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi adalah bentuk atau  mekanisme  sistem  pemerintahan  suatu  negara sebagai  upaya  mewujudkan  kedaulatan  rakyat (kekuasaan  warganegara)  atas  negara  untuk  dijalankan oleh  pemerintah  negara  tersebut.  Demokrasi  adalah sistem  pemerintahan  yang  di  dalamnya  selalu melibatkan  rakyat  dalam  setiap  pembuatan  hukum suatu  negara.  Demokrasi  mengizinkan  warga  negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan  dalam  perumusan,  pengembangan,  dan pembuatan hukum.
Maka  dari  lah  ini  perlu  kita  implementasikan dalam pembuatan undang-undang yang hari ini terkesan peraturan atau perundangan itu hanya dari pemerintah saja  tampa  melihat/melibatkan  masyarakat  lokal  dalam pembuatan  atau  penyusunan  perundang-undangan terkhusus  perundangan  lingkungan  hidup.  Maka  kita dalam  temuai  ini  kita  bisa  menggabungkan  dua  teori top  down  dan  botton  up  dalam  pembuatan  undang- undang sehingga perundangan tidak terkesan dilakukan pemerintah saja atau masyrakat lokal saja yang berdiri. Seharusnya  perundangan  atau  peraturan  di  indonesia terutama  lingkungan  hidup  perlu  melihat  dan menyesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  masyarakat  lokal dalam  memelihara  dan  menjadikan  mereka  sebagai garda  terdepan  dan  saling  menguatkan  dalam  menjaga lingkungan hidup.
Pendekatan Top Down
o Menggunakan  logika  berpikir  dari  ‘atas’ kemudian melakukan  pemetaan  ‘ke  bawah’ untuk  melihat  keberhasilan  atau  kegagalan suatu implementasi kebijakan.
o Sering  disebut  sebagai  pendekatan  policy centered  karena  fokus  perhatian  peneliti hanya  tertuju  pada  kebijakan  dan  berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tsb efektif atau tadak
o Biasanya  lebih  fokus  pada  kegagalan implementasi  kebijakan  karena  menjelaskan persoalan-persoalan  atau  faktor  penghambat implementasi
Tahapan kerja dalam pendekatan Top Down
• Memilih kebijakan yang akan dikaji
• Mempelajari  dokumen  kebijakan  yang  ada untuk  dapat  mengidentifikasi  tujuan  dan sasaran  kebijakan  yang  secara  formal tercantum dalam dokumen kebijakan
• Mengidentifikasi  bentuk-bentuk  keluaran kebijakan  yang  digunakan  sebagai  instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan
• Mengidentifikasi  apakah  keluaran  kebijakan telah  diterima  oleh  oleh  kelompok  sasaran dengan baik (sesuai dengan SOP) yang ada
• Mengidentifikasi  apakah  keluaran  kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sdasaran.
• Mengidentifikasi  apakah  muncul  dampak setelah  kelompok  sasaran  memanfaatkan keluaran kebijakan
Pendekatan  top  dpwn  identik  dengan command  and  control  keberhasilan  implementasi kebijakan  didasarkan  pada  kejelasan  perintah  dan  cara mengawasi  atasan  kepada  bawahan.  Contoh  model implementasi  Top-Down  adalah:  Mazmanian  dan Sabatier;  van  Meter  dan  van  Horn;  Edward  III  dan Grindle.
Pendekatan bottom up muncul  botton  up  tentu  sebagai  kritik  terhadap pendekatan top-down:
• Top  down  model  menganggap  aktor  utama adalah  policy  maker,  sehingga  kurang memperhatikan  pengaruh  aktor-aktor  lain misalnya kelompok sasaran, swasta, dll
• Top  down  model  sulit  diterapkan  ketika  tdk ada aktor yang dominan
• Pendekatan  top  down  melupakan  bahwa birokrat  garda  depan  dan  kelompok  sasaran memiliki kecenderungan untuk
menyelewengkan  arah  kebijakan  untuk kepentingan  mrk  •  Pendekatan  bottom  up dipelopori  oleh  Elmore  (1978),  Lipsky(1971), Berman (1978), Herjn dan Porter (1978). Fokus  perhatian  pendekatan  bottom  up adalah  padaperan  street  level  birokrat  dan  kelompok sasaran,  pendekatan  bottom  up  percaya  bahwa implementasi  akan  berhasil  jika  kelompok  sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan.
Langkah-langkah dalam pendekatan bottom up
• Memetakan  stakeholders  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan pada level terbawah.
• Mencari informasi dari para aktor tsb tentang pemahaman  thd  kebijakan  Memetakan keterkaitan  antar  aktorpada  level  terbawah dengan aktor pada level di atasnya .
• Peneliti  bergerak  ke  atas  dengan  memetakan aktor  pada  level  yang  lebih  tinggi  dengan mencari format yang sama.
• Pemetaan  dilakukan  terus  sampai  pada  level tertinggi

## KESIMPULAN
Kearifan  lokal  masyarakat  Kalimantan  Tengah  dalam pengelolaan  lingkungan  tidak  lepas  dari  prinsip  Kolektifitas Cara  untuk  mengerjakan  kegiatan  berladang  itu  tentu  tidak dilakukan  sendiri  tapi  dengan  cara  gotong  royong  secara kolektif. Dalam hal inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip  kebersamaan  itu  dilakukan  dalam  semua tahap  kegiatan  berladang:  menebas,  menebang,  membakar lahan,  menanam,  membersihkan  gulma  atau  merumput  dan panen.  1.  Hasil  peneitian  masyarakat  dayak  Kalimantan Tengah  memiliki  prinsip  dalam  menjaga  lingkungan  pertama mereka Prinsip  Organik.  2.  Sistem  Subsistensi.  3.  Prinsip Keanekaragaman.  4.  Prinsip  Kolektifitas.  5.  Prinsip Kesinambungan. 6. Prinsip Ritualitas. 7. Prinsip Hukum Adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami para peneliti mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya  kepada  seluruh  pihak  yang  terkait  dalam penelitian  ini,  terutama  para  informan  dan  instansi kami  masing-masing  (Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya  dan  UIN  Antasari  Banjarmasin)  serta penghargaan sebesar-besarnya kepada pengelola jurnal Anterior  yang  bersedia  menerbitkan  penelitian  kami ini.

## REFERENSI
Sumber  :  Statistik  Kawasan  Hutan.  2018.  Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/10/ 25/566/luas-kawasan-hutan-dan-perairan- menurut-kabupaten-kota-di-provinsi- kalimantan-tengah-ha-2016-.html. Diakses senin 20 juni 2021 jam 15:00 wib.
Sumber  :  Statistik  Kawasan  Hutan.  Direktorat Perencanaan  Kawasan  Hutan;  Direktorat Jenderal  Planologi  Kehutanan.  Kementerian Kehutanan.http://www.dephut.go.id/uploads/ files/0763c02133926c27bb0133dd50ff26c6.p df.  Diakses  senin  05  Februari  2019  jam 15:00 wib.
Utomo, Suyud Warno, Sutriyono Sutriyono, and Reda Rizal. "Ekologi." 2014. Pilin,  Matheus,  and  Edi  Petebang.  "Hutan  Darah  dan Jiwa Dayak." Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat (1998).
Philipus  M.Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat- Sebuah  Studi  Tentang  Prinsipprinsipnya, Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30. O.  Notohamidjojo,  Makna  Negara  Hukum,  Jakarta:
BadanPenerbit Kristen, 1970.
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Budyanto, Dasar-Dasar  Ilmu  Negara, Jakarta  :  Erlangga,
2000.
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara,
2008.
C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  hukum  dan  Tata  Hukum
Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 2002. 1 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah , Semarang: Bulan Bintang, 1955. Muhammad  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia , Jakarta:  Yayasan  Penyelenggaraan  Penerjemah  dan Penafsir al- Qur’an, 1973.
Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002. Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al-Fiqh, terj. Saefullah  Ma’shum,  et  al., Ushul  Fiqih ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
Jalaluddin  al-Suyuti, Al-Asbah  wa  al- Nazdo’ir , Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State , New York, Russell  & Russell, 1945.
Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat  Hukum ,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2004.
Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000, h. 74
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987. C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum  dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Leli  Joko  Suryono,  2011, Asas  Keadilan  Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Muhammad  Erwin, Filsafat  Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
Ahmad  Zaenal  Fanani, Berpikir  Falsafati  Dalam Putusan  Hakim, Artikel  ini  pernah  dimuat  di  Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.
Moh.  Mahfud  MD, Penegakan  Hukum  DanTata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik,  Bahan  pada  Acara Seminar  Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
John Rawls, A Theory of Justice , London: Oxford University  press,  1973,  yang  sudah  diterjemahkan dalam  bahasa  indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo,  Teori  Keadilan,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006.
Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan Filsafat Hukum , PT Refika Aditama, Bandung, 2007.