INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 462-474 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber
Alfany Fitria Wijaya 1 ✉ , Amir Junaidi 2 , Ariy Khaerudin 3 , Muhammad Muhtarom 4 , Ismiyanto 5
Universitas Islam Batik Surakarta
Email: alfanyfitriaw@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Teknologi  tidak  akan  lepas  dari adanya  contraption  dan  web  yang  merupakan  hasil  dari  kemajuan  teknologi  itu  sendiri.  Kemajuan teknologi  selain  sangat bermanfaat dan membantu  bagi  kehidupan  manusia  di  setiap  harinya,  juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang  dikembangkan  saat  ini  dapat  bermanfaat  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain  dan  tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan teknologi di  period  sekarang  ini  memang  banyak  keuntungan  yang  didapatkan,  selain  meningkatkan  kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang  berkembang tersebut  memiliki  beberapa  situs  media  sosial  misalnya  Instagram,  tiktok,  twitter, facebook, line, wire, maupun situs-situs yang lainnya. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial  inilah  yang  menimbulkan  berbagai penyalahgunaan  media  sosial.  Salah  satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau menganggu orang lain, namun dilakukan melalui web atau dunia cyber.
Kata Kunci: Cyberbullying, Remaja, Teknologi
Abstract
Technology that develops today is very important for human life. Technological advances have spread throughout the world, including in Indonesia. Technology will not be separated from the existence of contraption and the web which is the result of technological advances itself. Technological advances besides being very useful and helpful for human life every day, can also generate a myriad of rupiah. But there must be a balance and boundaries so that the technology developed today can benefit oneself and others and not cause negative impacts that harm oneself or others. The use of technology in the current  period  is  indeed a  lot of  benefits obtained,  in  addition to  improving the  quality  of  life  also provides  convenience  in  carrying  out  daily  activities.  The  result  of  the  growing  technological sophistication has several social media sites such as Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Line, Wire, and other sites. The freedom of people in using social media is what causes various abuses of social media. One of the social media abuses that has recently been increasingly encountered is Cyberbullying. Cyberbullying is the same act as bullying in general, namely intimidating, ridiculing, or bullying others, but done through the web or cyberworld.
Keywords: Cyberbullying, Adolescence, Technology

## PENDAHULUAN
Teknologi  yang  berkembang  saat  ini  sangatlah  berperan  penting  bagi  kehidupan manusia.  Kemajuan  teknologi  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia. Teknologi  tidak  akan  lepas  dari  adanya  gadget  dan  internet  yang  merupakan  hasil  dari kemajuan  teknologi  itu  sendiri.  Kemajuan  teknologi  selain  sangat  bermanfaat  dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat  ini  dapat  bermanfaat  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain  dan  tidak  menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Pemanfaatan  teknologi  di  era  sekarang  ini  memang  banyak  keuntungan  yang didapatkan,  selain  meningkatkan  kualitas  hidup  juga  memberi  kemudahan  dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki  beberapa  situs  media  sosial  misalnya  Instagram,  tiktok,  twitter,  facebook,  line, telegram, maupun situs-situs yang lainnya. Adanya media sosial selain memberikan dampak yang  positif  juga  memberikan  dampak  yang  negatif,  penggunaan  media  sosial  secara berlebihan dan tanpa adanya batasan akan merugikan pengguna media sosial tersebut. Pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia menurut survey pada bulan Januari 2023 sebanyak 167 juta orang yang mayoris penggunanya yaitu remaja.
Remaja  saat  ini  telah  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  lingkungan  kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Akibat yang timbul dari penggunaan media sosial oleh remaja secara negatif salah satunya yaitu Bullying yang dilakukan di media sosial.
Remaja merupakan sosok yang paling sering menggunakan platform media sosial. Kebanyakan  dari  mereka  menggunakan  media  sosial  untuk  mencari  teman  atau membangun  pertemanan,  memposting  foto  atau  video  tentang  apapun  aktivitas  dari mereka.  Namun,  tidak  semua  remaja  mengerti  bagaimana  menggunakan  media  sosial dengan baik dan benar. Remaja termasuk anak muda yang mudah terpengaruh dan masih berjiwa labil. Perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak dalam dunia kejahatan. Pada  awalnya  kejahatan  yang  kita  ketahui  hanya  sebatas  pencurian,  pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nurhadiyanto, 2020).
Rentannya  jiwa  remaja  yang  mudah  terpengaruh  dan  media  sosial  yang  saat  ini menjadi bagian dalam aktivitas remaja menarik perhatian khusus (Ihkam, 2016). Tidak ada persyaratan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang hendak beraktivitas di internet, khususnya di media sosial, bagaimana mereka harus beretika dalam menggunakan media sosial dan hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam menggunakan media sosial (Radita,  2024).  Kebebasan  orang  dalam  menggunakan  media  sosial  inilah  yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying (Utoyo, 2020).
Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi, memojokkan, memberikan rasa  ancaman  bahkan  kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  diri  seseorang. Bullying  juga membuat  seseorang  dalam  keadaan  yang  tidak  nyaman  dan  terluka  dan  dapat  terjadi secara berulang-ulang. Dengan adanya teknologi yang sudah berkembang saat ini muncul istilah Cyberbullying yang merupakan tindakan Bullying yang terjadi melalui internet (media sosial) dengan kata lain Cyber.
Cyberbullying  adalah  tindakan  yang  sama  dengan  tindakan  yang  sama  dengan tindakan bullying  pada  umumnya,  yaitu  mengintimidasi,  mencemooh,  atau  menganggu orang lain, namun dilakukan melalui internet atau dunia cyber. Walaupun tidak terjadi face to face, cyberbullying juga bisa memakan korban. Hujatan yang diterima seseorang melalui dunia maya bisa mengganggu kondisi psikis seseorang. Cyberbullying yang dilakukan oleh remaja saat ini memudahkan pelaku untuk menyerang korban tanpa harus melihat reaksi korban  secara  nyata,  hal  inilah  yang  membuat  remaja-remaja  sering  melakukan
cyberbullying. Tindakan cyberbullying yang dilakukan remaja seringnya berupa mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menghina.
Dampak cyberbullying  yang  dilakukan  oleh  pelaku  membuat  korban  bullying mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Tak  hanya  pada  tingkat  depresi  saja,  namun  hal  tersebut  juga  dapat  membuat  korban bullying melakukan tindakan bunuh diri. Tak hanya itu, bahkan korban cyberbullying juga bisa melakukan tindakan yang dapat mengancam balik diri pelaku pembullyan.
Karena hal bullying tersebut mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri, maka salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menangulangi cyberbullying  adalah  dengan menerbitkan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan  pemikiran  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis  berkeinginan  untuk melakukan  penelitian  lebih  dalam  tentang  “Perspektif  Hukum  Possitif  Indonesia  Dalam Menangani Kasus Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja” .

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto  (walaupun  penyebutannya  dianggap  kurang tepat) jenis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, as  it is written  in the book) dan penelitian hukum  yang  dikatakan  empiris  (khusus  untuk  meneliti  hukum  dalam  wujudnya  sebagai nomos,  at  it  is  observed  in  society).  Perbedaan  jenis  penelitian  di  atas  menurutnya penyebutannya  yang  lebih  tepat  adalah  penelitian  doktrinal  dan  non  doktrinal (Wignjosoebroto, 2002).
Adapun  jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  penelitian hukum normatif, karena penelitiannya  mendasarkan hukum yang  dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, as it is written in the book. Namun karena dalam penelitian ini tidak berhenti pada ditemukannya ajaran dasarnya, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum ini acap kali dibilangkan sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini hukum doktrinal ini selurus proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi (Wignjosoebroto, 2013).
Tujuan dari penelitian adalah mampu mencari dasar dan teori hukum dimana dasar- dasar yang ditemukan dalam teori hukum akan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi  atau yang timbul sehingga mendapatkan  sebuah jawaban secara ilmiah dan benar.
Temuan teori hukum dalam penelitian yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan  dalam  praktek  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada,  yang  dengan  penelitian mampu  menghasilkan  metode  guna  menyelesaikan  persoalan  yang  timbul  atau  terjadi, penemuan inilah yang disebut teori hukum baru atau penciptaan hukum baru. Menurut Morri L. Cohen berpendapat bahwa “ Legal research is the process of finding the law that governs  activities  in  human  society.” (Muhaimin,  2020)  dimana  Cohen  memberikan pendapatnya  bahwa  penelitian  hukum  ini  dimaknai  sebagai  proses  untuk  menemukan hukum mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang dimaksud dapat bersumber dari aturan yang diberlakukan oleh penguasa (Negara) atas kehendak rakyat atau komentar- komentar dari  berbagai  ahli  yang  diakui  keilmuannya  dibidang  hukum,  yang  menjelaskan  atau menganalisis aturan itu (Arifin, 2024).
Adapun  jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  penelitian hukum normatif, karena penelitiannya  mendasarkan hukum yang  dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, as it is written in the book. Namun karena dalam penelitian ini tidak berhenti pada ditemukannya ajaran dasarnya, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum ini acap kali dibilangkan sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini hukum doktrinal ini selurus proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi (Wignjosoebroto, 2013).
Dalam  penelitian  hukum  ini  peneliti  menggunakan  2  (dua)  pendekatan,  pertama pendekatan Undang-undang ( statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang- undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan. Pendekatan ini utamanya untuk mengetahui  bagaimana  sesungguhnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagaimana aturan yang seharusnya dalam mengatur tindak pidana Cyberbullying di Indonesia.
Pendekatan  yang  kedua  adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam  ilmu  hukum.  Dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  di dalam  ilmu  hukum,  peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian- pengertian hukum., konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang  dihadapi.  Pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut merupakan sandaran bagi peneliti  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen, penelitian kepustakaan, atau studi dokumentasi.  Data  sekunder  dapat  bersumberkan  dari  hasil-hasil  penelitian  terdahulu, literatur, majalah, koran, brosur, pendapat para ahli, peraturan-peraturan / perundangan, media  elektronik  (internet),  kamus  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan ( library approach) (Soekanto, 1982).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana Cyber (Cybercrime)
Era globalisasi saat ini telah berkembang dengan pesat pengaruh dari perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Dua  hal  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang mendukung satu sama lain (Putri, 2024). Tiada globalisasi tanpa suatu teknologi informasi komunikasi. Salah satu hasil dari penggabungan dari kedua hal tersebut adalah lahirnya internet.  Internet  tidak  lagi  membatasi  ruang  dan  waktu  dan  mengubah  cara  pandang masyarakat mengenai dampak dari globalisasi itu sendiri.
Internet berkembang menjadi suatu media digital sebagai narahubung atau sarana komunikasi jarak jauh. Namun internet juga memberikan dampak negatif bagi maksyarakat, yaitu  timbulnya  kejahatan-kejahatan  di  dalam  dunia  maya  itu  sendiri.  Bagaikan  pedang bermata dua, internet disamping membantu kebutuhan masyarakat namun juga menjadi wadah untuk melakukan kejahatan.
Kejahatan yang terjadi di dunia maya tersebut berkembang menjadi cybercrime atau kejahatan siber. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan  computer  untuk  tujuan  kriminal  berteknologi  tinggi  dengan  menyalahgunakan perkembangan teknologi digital.
Kejahatan  dunia maya adalah jenis  kejahatan yang berkaitan  dengan pemanfaatan sebuah  teknologi  informasi  tanpa  batas  serta  memiliki  karakteristik  yang  kuat  dengan sebuah  rekayasa  teknologi  tanpa  batas  serta  memiliki  karakteristik  yang  kuat  dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Krisnadi, 2024).
Kejahatan-kejahatan  baru  bermunculan  seiring  dengan  berkembangnya  teknologi informasi dan internet. Cybercrime ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang
sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.
Cyberbullying adalah  kejahatan  yang  dimaksud  tersebut  termasuk  pula  kejahatan yang berupa penghinaan, cemoohan serta fitnah. Kejahatan tersebut berawal dari perilaku yang mengintimidasi dan merendahkan martabat orang hingga tidak jarang mengakibatkan gangguan psikis meskipun hanya dilakukan melalui dunia maya. Kejahatan tersebut biasa disebut cyberbullying. Cyberbullying merupakan  kejahatan  yang  berupa  penghinaan, pelecehan, intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.
Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. Cyberbullying berbentuk kejahatan secara verbal di dalam cyberspace  dan  mayoritas  memakan  korban  anak.  Adapun  jenis- jenis cyberbullying adalah sebagai berikut:
1. Flaming (terbakar) yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Secara luas, flaming adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghnaan yang menyinggung pengguna lain.
2. Harassment (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, mauun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku harassment akan sering menulis komentar pada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.
3. Cyberstalking, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. Denigration (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
5. Impersonation (peniruan) berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan- pesan atau status yang tidak baik.
6. Outing  dan  trickery,  yaitu  outing  menyebarkan  rahasia  orang  lain,  atau  foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan trickery adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
Flaming, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya menerangkan bahwa: (Soesilo, 1995)
• “Menghasut”  artinya  mendorong,  mengajak,  membangkitkan  atau  membakar semangat supaya berbuat sesuatu. Daalam kata “Menghasut” tersimpul sifat “dengan
sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”.
• Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut  itu  telah  diucapkan.  Jika  menghasut  dengan  tulisan,  hasutan  itu  harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.
Denigration (pencemaran nama baik atau penghinaan), delik pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Delik Aduan sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.
Impersonation  (Peniruan),  juga  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  membuat  akun media  sosial  palsu  atas  nama  orang  tertentu  tanpa  seizin  yang  bersangkutan,  termasuk membuat akun media sosial palsu atas nama publik figur tertentu diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan penjelasan sebagai berikut: (Dinas Komunikasi Bojonegoro, 2024)
• Dalam  Pasal  35  dan  Pasal  51  ayat  (1)  diatur  bahwa  Setiap  orang  yang  melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah- olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
Akun media sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik. Hal tersebut sebagaimana  pengertian  dari  Informasi  Elektronik  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa Informasi Elektronik adalah (Adrianti, 2024) satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data  interchange  (EDJ),  surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Kelemahan Dari Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Cyberbullying
Cyberbullying memiliki dampak berbahaya pada korbannya seperti frustasi, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Nixon, 2014). Selain itu cyberbullying juga dapat mempengaruhi korbannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti minuman keras dan narkotika  (Kim,  2017).  Dibandingkan  dengan bullying  di  kehidupan  nyata,  cyberbullying memberikan risiko keinginan untuk bunuh diri yang besar pada anak(Patchin & Hinduja, 2016).  Sehingga  perlindungan  terhadap  anak  di  Indonesia  perlu  dilakukan  agar  tidak menjadi korban cyberbullying.
Dalam  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  penanggulangan  ketentuan Cyberbullying diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun terdapat banyak kelamahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau ranah Cyberbullying (Clara S.A.T, Suponyono, & Astuti 2016).
Beberapa bentuk yang dijelaskan oleh Willard terdapat banyak jenis yang dianggap sebagai tindakan perundungan melalui sosial media. Di Indonesia pengaturan mengenai cyberbullying  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  Tentang  Informasi Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 (Ayat 1, 3, 4), pasal 28 ayat 2, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 32 ayat 3 menyebutkan bentuk-bentuk tindakan cyberbullying diantaranya:
1) Pasal  27  ayat  (1),  dalam  pasal  ini  dijelaskan  bahwa  siapa  pun  perorangan  yang dilakukan secara sadar dan orang tersebut tidak memiliki izin atas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik untuk disebarkan, memindahkan, dan membuat dapat  diakses  informasi  elektronik  tersebut  oleh  masyarakat  yang  mengandung konten yang berkonotasi pelanggaran terhadap kesusilaan.
2) Pasal 27 ayat (3), dalam pasal berikut  menjelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan  secara  sadar  dalam  hal  penyebaran,  pemindahan,  dan  membuat  dapat diakses oleh  masyarakat  luas  sebuah  informasi elektronik atau dokumen  elektronik yang mengandung konotasi penghinaan dan pencemaran nama baik.
3) Pasal 27 ayat (4), dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat  luas  sebuah  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang mengandung hal Pengancaman dan pemerasan.
4) Pasal 28 ayat (2), dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permasalahan baik individu atau kelompok masyarakat dengan dasar ras, suku, agama, dan antar golongan.
5) Pasal 29, dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar  dalam  hal  pengiriman  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  dengan tujuan untuk mengancam korban dengan pesan yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada korban.
6) Pasal 30 ayat (1), dalam pasal 30 Ayat 1 mengatur mengenai tindakan impersonation. Meskipun dalam pasal disebutkan bahwa setiap individu yang secara sadar melawan hukum untuk mengakses perangkat elektronik milik  orang lain. Dengan  penjelasan
pasal tersebut dapat menjadi kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi orang lain atau yang bisa disebut sebagai Impersonation.
7) Pasal 32 ayat (3), pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang secara sadar melakukan pendistribusian, pengiriman, pemindahan informasi/ dokumen elektronik yang bersifat rahasia dapat diakses oleh khalayak umum. Sehingga dalam pasal ini dapat dikatakan sebagai tindakan cyberbullying pada unsur outing.
Jika  melihat  pada  penjabaran  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  peraturan  Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE belum memenuhi beberapa jenis cyberbullying yang ada. Selain itu masih terdapat pasal yang bias dalam tujuan atau unsurnya ditujukan pada tindakan yang bagaimana pasal tersebut diperuntukkan.
Bagaimana Seharusnya Kasus Cyberbullying Diatur Dalam Hukum Pidana Cyber Indonesia  telah  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  cukup  untuk menindak  tindakan cyberbullying  ini.  Secara  umum  cyberbullying  dalam  aspek  hukum disamakan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Di  Indonesia,  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) merumuskan bahwa konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  27  ayat  (3)  konten  yeng  memiliki  muatan  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2), dimana konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 merupakan unsur- unsur dari bullying di media elektronik yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut  merupakan tindak kejahatan yang  dapat dipidana (Sidauruk, 2024). Selain itu, bullying termasuk dalam kategori tindak pidana di dalam dunia Media elektronik dan pelakunya dapat dijerat oleh Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari Bullying ini belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleketronik (UU-ITE), namun pada intinya unsur pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia media elektronik telah dipayungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleketronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.
Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tindak pidana penghinaan melalui  media  elektronik  terdapat  Pasal  310,  Pasal  311  dan  Pasal  315  KUHP.  Akan  tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana bullying adalah
Pasal 315. Namun Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat  dikatakan penghinaan ringan,  atau  dengan kata lain KUHP  yang  berlaku  saat  ini  hanya  mengatur  tentang  penghinaan  dalam  arti  luas  tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ciri-ciri bullying yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa bullying sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP sehingga Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat Pelaku yang menulikan bullying di media elektronik baik di kolom komentar  maupun  direct  message,  karena  hal  tersebut  sifatnya  tertulis  dan  dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak.
Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menjadi fokus dapat ditinjak lanjuti pidanaya hanyalah  tentang  penghinaan  ringan  dan  atau  pencemaran  nama  baik  saja.  Sedangkan menurut  Willard,  bahwa cyberbullying  itu  jenisnya  atau  macamnya  banyak  tidak  hanya tentang  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  tetapi  juga  meliputi  kekerasan, penguntitan,  amarah,  dan  peniruan.  Sehingga  di  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini pengaturan  tentang  tindak  pidana cyberbullying  belum  mengatur  secara  rinci  tentang cyberbullying karena masih ada beberapa macam dari cyberbullying yang tidak ada payung hukumnya di dalam UU ITE ini.
Seharusnya dengan adanya Pasal 27 UU ITE ini dapat mencakup semua tindakan yang mengarah  pada  tindakan cyberbullying,  sehingga  payung  hukumnya  menjadi  jelas  dan hanya menggunakan 1 Pasal saja yang sama.

## SIMPULAN
Dari hasil yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektroni tidak terdapat unsur yang jelas mengenai cyberbullying. Hanya terdapat unsur  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  pengancaman  dan  pemerasan (Mukhilshotin, 2024). Jika melihat dari definisi cyberbullying yang menitik beratkan pada  pengancaman  kekerasan  secara  verbal,  sanksi  bagi  pelaku  tindak kejahatan cyberbullying dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tersebut  menentukan: “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
yang diajukan secara pribadi.” Dan Pasal ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang  ditentukan  dalam  Pasal  45B.  “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dend a paling banyak Rp. 750.000.000,00”.
2. Cyberbullying  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  27  UU  ITE,  dan  tindakan  yang termasuk Cyberbullying  yakni  Flaming,  Harassment  (gangguan),  Cyberstlaking, Denigration  (pencemaran  nama  baik),  Impersonation  (peniruan),  Outing (menyebarkan rahasia orang lain) dan Trickery (tipu daya). Namun di dalam UU ITE hanya  memuat  unsur  penghinaan  dan  pengancaman,  padahal  tindakan Cyberbullying lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain.  Dengan  berkembangnya  situs  jejaring  sosial  maka  hal  tersebut  akan memudahkan pelaku Cyberbullying melakukan tindakannya (Harianti, 2017). Tidak sedikit dari tindakan Cyberbullying yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas untuk tindak pidana Cyberbullying ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvina  Adrianti, “Analisis  Kasus  Manipulasi  Data  Pribadi  Oleh  Ratif  Talaohu”, https://www.academia.edu/95769555/ANALISIS_KASUS_MANIPULASI_DATA_PRIBA DI_OLEH_RATIF_TALAOHU, diakses pada 2 Februari 2024.
Bandingkan  dengan  Soerjono  Soekanto,  1982, Pengantar  Penelitian  Hukum,  UI  Press, Jakarta hal. 49, juga Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 157-158; dan Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2011. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-115 yang membahas mengenai data dalam penelitian hukum.
Bayu  Utoyo,  2020.  Skripsi  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Cyberbullying”,
Universitas Pancasakti Tegal.
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Membuat Akun Medsos  Atas  Nama  Orang  Lain  Tanpa  Izin  Akan  Dijerat  UU  ITE”, https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/451/,  diakses  pada 2 Februari 2024.
Harianti.  2017.  Tesis “Analisis  Bukti  Digital  Cyberbullying  Pada  Jejaring  Sosial Menggunakan  Naïve  Bayes  Classifier  (NBC)”,  Program  Pascasarjana  Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia”.
Ichbal Arifin, “International
Law Catalogue”, https://icbal- internationallawcatalogue.blogspot.com/, diakses pada 2 Februari 2024,
Iwan  Krisnadi,  ” Pencegahan  dan  Penanganan  Cybercrime  di  Indonesia”, https://www.academia.edu/14180885/PENCEGAHAN_DAN_PENANGANAN_CYBER CRIME_DI_INDONESIA, diakses pada 2 Januari 2024.
Maulida  Nur  Mukhilshotin, “Cyberbullying  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam”, https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49a4501fb73000fce1410/cyberbullying- perspektif-hukum-pidana-islam/, diakses pada 2 Februari 2024.
Meliana
Radita,
Maraknya Perilaku Cyberbullying di Media Sosial, https://kumparan.com/meliana-radita/maraknya-perilaku-cyberbullying-di-media- sosial-21QEFfChD5j/3, diakses pada 2 Januari 2024.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram Univeristy Press. Hlm. 18.
Muhammad Dani Ihkam, I Gusti  Ngurah Parwata, 2016. “ Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, Vo. 9, Jurnal Kertha Wicara, No. 11, hal. 1-10.
Nurhadiyanto, Lucky. 2020. " Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora 4, no. 2: 113-124.
R. Soesilo 1995 dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Sagung  Dewi  Tarastya  Yudhi  Putri,  “ Cyberbullying  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia”, https://podiumnews.com/view/3268-Cyberbullying-dalam-hukum-pidana- indonesia-php, diakses pada 2 Februari 2024.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002. Hukum  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, hal. 147.
Soetandyo Wignsoebroto, 2013 Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, hal.
77-78
Soetandyo Wignsoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, hal. 77-78
Sumangatsalomo  Sidauruk, “Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya  Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media
Elektronik”,
https://www.academia.edu/113170788/Kebijakan_Hukum_Pidana_Sebagai_Upaya_ Meminimalisir_Tindak_Pidana_Bullying_DI_Media_Elektronik?uc-sb-sw=38375439, diakses pada 2 Februari 2024.