Diana  Islami  Edi,  Farida  Hariyati  (2022) Manajemen  Komunikasi  Stakeholder  Eksternal  Dalam Program Organisasi di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022, (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12407 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
Manajemen  Komunikasi  Stakeholder  Eksternal  Dalam  Program  Organisasi  Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022
Diana Islami Edi, Farida Hariyati Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia E-mail: diana.islami.edi-2021@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  sebagai  lembaga pemerintah non kemeterian di Indonesia melakukan pembuatan program Keluarga Berencana  (KB)  dan  pengelolaan  komunikasi  stakeholder.  Informasi  program disampaikan  melalui  komunikasi  internal  kepada  stakeholder  eksternal  untuk mendapatkan  pemehaman  yang  sejalan  dengan  tujuan  program.  Manajemen komunikasi stakeholder eksternal pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2022. Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  manajemen komunikasi  stakeholder  eksternal  antara  manajemen  dan  anggota  stakeholder eksternal  dalam  proses  penyampaian  program  organisasi  pada  masa  pandemi Covid-19 tahun 2020-2022. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dipilih karena dapat membantu memecahkan persoalan komunikasi stakeholder eksternal  dalam  melaksanakan  program  organisasi  di  masa  pandemi  Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara  dan  analisis  doumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa manajemen  komunikasi  stakeholder  eksternal  dilakukan  melalui  (1)  kerjasama dengan 1000 mitra; (2) publikasi program melalui akun resmi lembaga; (3) persuasi masyarakat  secara nasional; (4)  menentukan strategi  humas dalam melaksanakan program, dan (5) melakukan kegiatan hubungan jarak jauh di masa pandemi Covid- 19.
Kata-kata Kunci: Komunikasi Stakeholder; BKKBN; Keluarga Berencana; Pandemi Covid-19; New Normal.

## Abstract
The  National  Family  Planning  Population  Agency  (BKKBN)  as  a  non-metered government agency in Indonesia carries out the creation of a Family Planning (KB) program and management of stakeholder communication. Program information is conveyed  through  internal  communication  to  external  stakeholders  to  obtain
insights  that  are  in  line  with  the  objectives  of  the  program.  Communication management of external stakeholders during the Covid-19 pandemic in 2020-2022. This article aims to analyze and describe the management of external stakeholder communication between management and members of external stakeholders in the process  of  delivering  organizational  programs  during  the  Covid-19  pandemic  in 2020-2022. The framework used in this study was chosen because it can help solve the  communication  problems  of  external  stakeholders  in  implementing organizational  programs  during  the  Covid-19  pandemic.  This  research  uses  the case  study  method.  Data  collection  techniques  through  interviews  and doumentation analysis. The results showed that the communication management of external stakeholders was carried out through (1) cooperation with 1000 partners; (2) publication of the program through the official account of the institution; (3) the persuasion of society nationwide; (4) determine public relations strategies in implementing  programs,  and  (5)  carry  out  long-distance  relationship  activities during the Covid-19 pandemic.
.
Keywords: Management; Stakeholder Communication; BKKBN; Bangga Kencana; Keluarga Berencana.

## Pendahuluan
Setiap  organisasi  perlu  melakukan  manajemen  sebagai  bentuk  proses  yang dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi  melalui  rangkaian  kegiatan  organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber  daya  organisasi  lainnya  (Suhardi,  2018).  Jadi,  organisasi  tidak  pernah  terlepas dari  adanya  program sebagai bukti bahwa setiap organisasi memiliki kegiatan organisasi dalam bentuk  program yang dijalankan melalui manajemen.
Biasanya  manajemen  selalu  dikaitkan  dengan  kegiatan  organisasi  yang  meliputi kegiatan pungumpulan informasi, pencatatan, dan penyabaran informasi sebagai sebuah sistem  komunikasi.  Dengan  demikian,  proses  komunikasi  dalam  organisasi  sangatlah menentukan efektivitas dari organisasi tersebut (Bovela et al dalam Soedarno & Suparmo, pp. 42). Hal ini biasanya disebut dengan manajemen komunikasi.
Manajemen komunikasi secara umum dipahami sebagai proses mengkoordinasikan interpretasi atau bentuk pengertian melalui interaksi antarmanusia. Demikian pula dengan kegiatan  manajemen  komunikasi.  Aktivitasnya  dalam  organisasi  salah  satunya mengaplikasikan fungsi manajemen ke dalam aktivitas komunikasi yang berlangsung di organisasi  dan  bertujuan  untuk  saling  mengingatkan  serta  memberi  perhatian  terhadap sasaran,  termasuk  kegiatan  dan  strategi  komunikasi.  Juga  memberikan  pendapat, memutuskan,  dan  mengevaluasi  aktivitas  komunikasi  yang  telah  direncanakan (Soedarsono et al , 2020). Jadi, manajemen komunikasi penting sekali untuk dilakukan oleh setiap organisasi karena kelangsungan hidup suatu organisasi juga bergantung  pada bagaimana  para  anggotanya  saling  membagi  dan  mengkoordinasisikan  tugas  maupun tanggung jawabnya seperti yang tertera dalam struktur organisasi.
Manajemen  komunikasi  harus  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  kepada  para stakeholder  (pemangku  kepentingan),  baik  internal  maupun  eksternal.  Stakeholder merupakan seseorang, kelompok, ataupun. organisasi yang mempunyai kepentingan serta bisa memberikan pengaruh, dipengaruhi, serta  terlibat pada keputusan, kegiatan, ataupun output  dari  suatu  proyek,  program,  atau  portfolio  organisasi  (PMI,  2021).  Jadi,  untuk memastikannya,  PR  pemerintah  harus  melakukan  pemetaan  stakeholder  yang  terlibat ( stakeholder management ).
Keterlibatan stakeholder dapat didefinisikan sebagai berbagai praktik komunikasi, proses,  dan  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  organisasi  atau  tim  proyek  untuk melibatkan pemangku kepentingan guna mengamankan keterlibatan mereka, komitmen, dan  mengurangi  ketidakpedulian  atau  permusuhan  mereka.  Keterlibatan  berarti  bahwa pemangku kepentingan proyek atau program menyadari program dan hasilnya serta siap untuk  memiliki  keterlibatan  partisipasi  dan  minat  yang  diperlukan  dalam  pekerjaan (Bourne,  2016).  Dengan  begitu,  segala  kegiatan  ini  sering  disebut  dengan  istilah manajemen komunikasi stakeholder.
Berarti,  manajemen  komunikasi  stakeholder  adalah  proses  komunikasi  yang dilakukan oleh organisasi dengan mengaplikasikan fungsi manajemen ke dalam aktivitas komunikasi  untuk  merencanakan,  memutuskan,  mengevaluasi,  memberikan  ide  dan pendapat,  memperhatikan  sasaran  tujuan  organisasi  meliputi  kegiatan,  strategi komunikasi  publik  maupun  program  organisasi  supaya  bisa  mengkoordinasikan informasinya kepada para pihak stakeholder organisasi yang memiliki keterlibatan secara aktif, sehingga  bisa mewujudkan beragam tujuan organisasi (Cutlip et al., 2000). Sebab, saat ini organisasi sudah mulai sadar akan kebutuhan mereka untuk berkomunikasi dan berhubungan kepada para stakeholder mereka demi kelangsungan program sebagai upaya untuk mengembangkan dan melindungi reputasi mereka di hadapan masyarakat.
Tujuan  utama  keorganisasian  dari  program  KB  oleh  BKKBN  adalah  untuk mempersatukan  serta  membawa  seluruh  kemampuan  masyarakat  mengikutsertakan secara aktif Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam proses peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Adapun  untuk  mencapai  Norma  Keluarga  Kecil Bahagia Sejahtera ialah dengan menyusun jarak kelahiran anak melalui penggunaan alat kontrasepsi (Wiknjosastro H, 2005).
Pendekatan sistem manajemen komunikasi inilah menjadi salah satu alternatif yang digunakan organisasi .untuk menjaga supaya aktivitas manajemen dapat berjalan sesuai dengan  tujuan.  Dengan  demikian,  pengelolaan  manajemen  komunikasi  stakeholder eksternal dari pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan program yang efektif dan efisien. Terelbih di kala pandemic Covid-19 hadir.
Pandemi Covid-19 dianggap sebagai salah satu pandemi paling merusak di abad ke 21. Hal ini dikarenakan oleh sindrom pernafasan parah yaitu coronavirus-2 (SARS-CoV- 2).  Virus  ini  pertama  kali  teridentifikasi  di  Wuhan,  Cina  (Ravichandran,  2022).  WHO melaporkan terdapat lebih dari 521,920 juta kasus terinfeksi dan lebih 6,2 juta kematian akibat  SARS-CoV-2  sampai  pada  23  Mei  2022  (World  Health  Organization,  2022). Sehingga, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dalam meminimalisir pengedaran virus Covid-19 sehingga menimbulkan dampak melalui berbagai jenis aspek seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain (Hernikawati, 2021). Salah satu dampak yang terjadi dari aspek ekonomi  yaitu  perubahan  sistem  bekerja  masyarakat  dari  bekerja  di  kantor  menjadi bekerja di rumah  yang disebabkan penerapan peraturan penetapan sistem baru Bekerja dari Rumah atau sering dikenal dengan Work From Home (WFH).
Praktik WFH dipengaruhi  oleh kebijakan pembatasan sosial  terutama PSBB saat pandemi  Covid-19  memaksa  seluruh  masyarakat  lebih  banyak  melakukan  aktivitas  di rumah  yang  ternyata  berdampak  besar  terhadap  peningkatan  angka  kehamilan (Kemenkes,  2020).  WFH  meningkatkan  intensitas  kebersamaan  pasangan  muda  usia subur sehingga meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan (Komnas Perempuan, 2020) dikarenakan kegiatan seksual yang selama masa Covid-19 sebab suami serta istri mempunyai  banyak  waktu  bersaa  sehingga  membuat  mereka  menjadi  lebih  rileks  dan lebih  sering  untuk  melaksanakan  hubungan  suami  istri.  Sebagaimana  dengan  hasil peneltian  dari  Fitri  yang  mengungkapkan  bahwa  terjadinya  peningkatan  hubungan seksual  dalam  seminggu  sebanyak  56,7%  (untuk  17  orang)  dimana  dalam  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Kristiana  juga  menemukan  bahwa  rata-rata  frekuensi hubungan seksual pada PUS yang bertempat tinggal di perkotaan (Fitri, 2021).
Selain  itu,  salah  satu  alasan  kehamilan  terjadi  di  saat  Covid-19  adalah  tidak terpenuhinya  alat  konstrasepsi,  takut  dan  merasa  khawatir  untuk  pergi  ke  pelayanan kesehatan,  serta ajuan untuk tetap di rumah saja. Hal tersebut yang melahirkan masalah baru  dimana  ibu  hamil  memiliki  rasa  khawatir  dan  cemas  ketika  harus  melahirkan  di fasilitas kesehatan yang menerapkan kebijakan baru dimana ibu hamil wajib melakukan rapid test sebelum proses melahirkan tiba (Aprilina et al, 2021). Beberapa kajian di atas selaras dengan prediksi yang dilaporkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN)    pada  tahun  2020  bahwa  praktik  WFH  berhasil  menyumbangkan peningkatan  kehamilan  di  Indonesia  sampai  10%  atau  sepadan  dengan  angka  lahirnya sebanyak 420 ribu bayi  pada tahun 202. BKKBN juga mencatat bahwa peserta jumlah KB mengalami penurunan di bulan Maret 2020 (di waktu pertama Indonesia dilaporkan telah terkena  pandemi Covid-19) yang memiliki perbandingan dengan banyaknya peserta KB yang berpartisipasi  pada bulan Februari 2020 (BKKBN, 2020).
Keluarga Berencana (KB) adalah program tingkatan skala nasional yang dibentuk oleh  BKKBN  dalam  penekanan  angka  kelahiran  serta  pengendalian  pertumbuhan penduduk  pada  negara  tertentu  dengan  menggunakan  alat  kontrasepsi  agar  dapat menunda serta mencegah kehamilan (Chalik, 2021). Pengguna intrauterine device (IUD) missal  turun  sebanyak  35%,  implant  turun  sebanyak  36,4%,  suntik  KB  turun  35%, penggunaan pil KB turun 41,6%, penggunaan kondom turun 37,8%, Metode Operasi Pria (MOP)  turun  47,6%  dan  Metode  Operasi  Wanita  (MOW)  turun  40,3%.  Dalam  durasi waktu sebulan (BKKBN, 2020) . Senada dengan penurunan kesertaan KB secara nasional, Kota Jakarta turut mengalami penurunan prevalensi kesertaan KB aktif, yaitu dari 49,28% pada  tahun  2020  menjadi  47,85%  pada  tahun  2021  (Badan  Pusat  Statistik,  2022). Penurunan  prevelensi  keikutsertaan  KB  juga  turut  berpengaruh  pada  peningkatan  pad
total  perempuan  hamil.  Menurut  data  statistik  Dinas  Kesehatan  Jakarta  2019-2021, jumlah  ibu  hamil  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2020  yaitu  berjumlah  183.617 menjadi  218.601  pada  tahun  2021  (DIKES  DKI  Jakarta,  2021).  Faktor  lain  yang menyebabkan  kehamilan  dan  penurunan  prevelensi  KB  adalah  karena  sebagian  besar pasangan  Indonesia  tidak  pernah  membicarakan  masalah  KB  dengan  pasangan  sah mereka  dan  bahkan  mereka  menjauhi  untuk  mengkomunikasikannya.  Hal  serupa  bisa dilihat melalui hasil penelitian oleh Irawaty yang mengungkapkan jika terdapat lebih dari 50% pasangan Indonesia belum pernah membicarakan KB dengan pasangannya, baik di Provinsi  Jawa-Bali  maupun  di  luar  Provinsi  Jawa-Bali.  Presentase  pasangan  yang memiliki  durasi  perkawinan  lebih  lama  dinyatakan  lebih  sedikit  dalam  berkomunikasi keluarga berencana dibandingkan pasangan yang baru menikah kurang 14 tahun (Irawaty et al., 2020).
Hal  ini  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  pasangan  suami  dan  istri  masih menganggap  bahwa  komunikasi  keluarga  berencana  (KB)  dalam  kehidupan  rumah tangga tidaklah penting padahal menurut para ahli dianggap sebagai salah satu prekursor terpenting  dalam  proses  pengambilan  keputusan  fertilitas  yang  rasional,  terutama  dari perspektif  keluarga.  Komunikasi  KB  merupakan  dasar  penting  untuk  pengambilan keputusan  bersama,  dalam  proses  belajar  tentang  pengetahuan,  sikap,  dan  praktik  satu sama  lain.  Pengambilan  keputusan  bersama  tentang  kesehatan  reproduksi,  keluarga, perencanaan, hasrat seksual, preferensi kesuburan, dan masalah pasangan lainnya lebih kondusif  untuk  memperbaiki  keseimbangan  kekuatan  dalam  hubungan  dan  mengenal pasangan.  Komunikasi  Keluarga  Berencana  antara  suami  dan  istri  juga  penting  untuk merencahkan tingkat   jumlah anak  yang diinginkan dan melakukan upaya peningkatan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Dimana kedua belah pihak juga ikut andil dalam membuat  keputusan  untuk  berbagi  peran  dan  bertanggung  jawab  dalam  mencapai kesenangan  bersama  serta  menghindari  penyakit  reproduksi.  Jadi,  urusan  KB  bukan hanya urusan perempuan saja (Irawaty et al., 2020).
Beberapa  persoalan  ini  tentu  menjadi  PR  pemerintah  terutama  BKKBN  sebagai lembaga  pemerintah  non  kementerian  untuk  menekankan  pentingnya  penyampaian informasi efektif kepada publik untuk mencegah baby boom, menaikan penggunaan alat konstrasepsi,  mamasifkan  komunikasi  keluarga  berencana  dan  menurunkan  tingkat kekeliruan  informasi  tentang  KB  agar  bisa  tercapai  sesuai  target  BKKBN.  Sehingga, BKKBN tetap bisa mempertahankan fungsi informasi publik dalam pemerintah melalui program  humas  pemerintah  yang  berfungsi  vital  dalam  pemerintah.  Sasaran  hubungan masyarakat yang spesifik dari berbagai badan yang berbeda, tetapi pokok yang sah dan berlaku  pada  hubungan  masyarakat  pemerintah  yang  terletak  pada  dua  asumsi  pokok yaitu  (1)  pemerintah  harus  secara  adil  dan  mendengarkan  masyarakat  dalam menyampaikan programnya kepada masyarakat negara dan (2) bahwa efektifitas dalam administrasi  pemerintahan  membutuhkan  keikutsertaan  serta  support  aktif  dari  warga. Adapun keseluruhan dari objektivitas dari program humas pemerintah, dalam tingkatan apapun,  seharusnya  memiliki  tiga  tugas  yang  sama  yaitu  untuk  memberikan  informasi mengenai  kegiatan    badan  pemerintahan  secara  efektif,  memberikan  kepastian  kerja
secara aktif melalui program yang dibuat oleh pemerintah, serta menanam dukungan dari masyarakat  negara  untuk  kebijakan  serta  program  yang  dibentuk.  Karena  tugas  utama praktisi  hubungan  masyarakat  pemerintah  adalah  memberi  informasi.  Adapun  dalam Communiting  for  Results in  Government ,  James  L.  Garnet  membicarakan  pentingnya komunikasi langsung dengan warga negara (Cutlip et al., 2016) terkhusus para pemangku kepentingan ( stakeholder ) dalam organisasi.
Pemangku  kepentingan (stakeholder) didefinisikan  dalam  PMBOK  Guide merupakan  seseorang,  kelompok,  ataupun.  Organisasi  yang  mempunyai  kepentingan serta bisa memberikan pengaruh, dipengaruhi,  serta  terlibat pada keputusan, kegiatan, ataupun output dari suatu proyek, program, atau portfolio. Jadi, untuk memastikannya, PR  pemerintah  harus  melakukan  pemetaan  stakeholder  yang  terlibat  ( stakeholder management ).  Keterlibatan  stakeholder  dapat  didefinisikan  sebagai  berbagai  praktik komunikasi, proses, dan tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi atau tim proyek untuk  melibatkan  pemangku  kepentingan  guna  mengamankan  keterlibatan  mereka, komitmen,  dan  mengurangi  ketidakpedulian  atau  permusuhan  mereka.  Keterlibatan berarti  bahwa  pemangku  kepentingan  proyek  atau  program  menyadari  program  dan hasilnya  serta  siap  untuk  memiliki  keterlibatan  partisipasi  dan  minat  yang  diperlukan dalam pekerjaan (Bourne, 2016).
Dalam  lingkup  organisasi  pemerintah,  stakeholder  terbagi  menjadi  dua  bagian meliputi  internal  serta  eksternal.  Stakeholder  internal  dalam  organisasi  pemerintahan meliputi atasan langsung, ketua organisasi yang bersangkutan, seluruh relasi di organisasi beserta para jajarannya bawahnya, atau karyawan.
Sedangkan stakeholder eksternal meliputi seluruh pejabat baik pada tingkat pusat, lembaga maupun tingkat kabupaten dan kota seperti bupati, gubernur dan walikota juga termasuk mitra kerja seperti TNI, polri, tim penggerak PKK yang ada di lapangan sebagai tim  penggerak  kerja  juga  di  lapangan.  Itulah  yang  dimaksud  stakeholder  eksternal BKKBN baik di pemerintahan, lembaga-lembaga, atau organisasi di masyarakat baik dari level  pusat,  provinsi,  ataupun  balaikota.  Stakeholder  disini  bisa  berbentuk  individu ataupun  organisasi  (Dally,  2015).  Adapun  dalam  konteks  penelitian  ini  akan  lebih berfokus  kepada  manajemen  komunikasi  stakeholder  eksternal  yang  dilakukan  oleh Humas  BKKBN  Jakarta  dalam  susunan  kelompok  kerja  di  berbagai  tingkatan  untuk mensukseskan  program  Keluarga  Berencana  melalui  program  baru  bernama  Bangga Kencana. Aktivitas hubungan masyarakat pemerintah yang membawa urusan publik baik berbentuk  informasi  ataupun  komunikasi  publik  yang  telah  menjadi  sebagai  jawaban strategis  administratif  dalam  mewujudkan    beragam  tujuan  organisasi  (Cutlip  et  al., 2016).  Tujuan  utama  keorganisasian  dari  program  KB  oleh  BKKBN  adalah  untuk mempersatukan  serta  membawa  seluruh  kemampuan  masyarakat  mengikutsertakan secara aktif Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam proses peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Adapun  untuk  mencapai  Norma  Keluarga  Kecil Bahagia Sejahtera ialah dengan menyusun jarak kelahiran anak melalui penggunaan alat kontrasepsi (Wiknjosastro H, 2005).
Hal  ini  membuat  BKKBN  harus  berupaya  untuk  mengedukasi  masyarakat  sejak
pandemi Covid-19 tentang pentingnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dalam keluarga kecil bukan hanya meningkatkan kuantitasnya saja. Sementara sejak saat Covid- 19  sampai  era  new  normal  menghadirkan  tantangan  tersendiri  bagi  praktisi  dan komunikator penyuluhan.
BKKBN  sebagai  garda  terdepan  dalam  mengembangkan  komunikasi  tentang keluarga  berencana  khususnya  pada  publik  dan  para  stakeholder  eksternal  harus  dapat menjalankannya  melalui  komunikasi  stakeholder  eksternal.  BKKBN  dapat  melakukan beberapa  langkah  yaitu  dengan  menjaga  hubungan  baik  dengan  publik  melalui komunikasi,  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  secara  menyeluruh  terkait keluarga berencana dan bangga kencana dan menyajikan informasi dengan Bahasa yang umum dan mudah dipahami oleh masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk bisa menjawab fenomena komunikasi di BKKBN dalam program Bangga Kencana melalui manajemen komunikasi stakeholder  eksternal,  menggunakan  pengumpulan  data  sedalam-dalamnya  untuk mendapatkan  pernyataan  dan  statement  yang  berhubungan  dengan  rumusan  masalah tersebut. Pertanyaan juga telah diarsipkan terlebih dahulu dan wawan dikakukan melalui tatap  muka  untuk  mendapatkan  data  yang  lengkap  juga  mendalam  (Kriyantono,  2016) dilakukan dengan memanfaatkan zoom meeting.  Wawancara untuk menggali informasi berkaitan  dengan  program  organisasi  “Bangga  Kencana  (Keluarga  Berencana),  serta manajemen  komunikasi  stakeholder  eksternal  dengan  adanya  program  organisasi  yang harus tetap dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, meliputi kegiatan komunikator organisasi delam menjalankan programnya, pemilihan pesan, media yang digunakan serta efek yang diinginkan.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan analisi isi untuk bisa menjawab penelitian dengan pertanyaan pada how dan why, dengan peluang yang sedikit untuk bisa mengawasi  peristiwa  yang  sedang  diselidiki  yang  terletak  pada  fenomenanya  dan memanfaatkan  multisumber  (Yin  Robert,  2019).  Hal  yang  menjadi  pertimbangan memilih  studi  kasus  karena  faktor  dasar  yang  dilihat  dan  difokuskan  pada  manajemen komunikasi  stakeholder  eksternal  pada  masa  pandemi  Covid-19  dalam  menjalankan program  organisasi  Bangga  Kencana  (Keluarga  Brerencana),  yang  pada  awal  pandemi Covid-19  datang  proses  komunikasi  pesan  program  kepada  para  stakeholder  eksternal tidak  berjalan  mulus  dengan  adanya  peningkatan  angka  kehamilan,  berupa  kurangnya peserta pengguna kontrasepsi di masyarakat  Indonesia dan pemaham tentang Keluarga Berencana  serta  Krisis  di  masa  Pandemi  dalam  mengantisipasi  ledakan  penduduk, sehingga  studi  kasus  dianggap  tepat  untuk  mengetahui  manajemen  komunikasi stakeholder eksternal yang diterapkan dalam program pada masa pandemi Covid-19.
Objek penelitian ini adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, berkaitan  dengan  komunikasi  stakeholder  eksternal  yang  dilakukan  dalam  program Bangga  Kencana  pada  masa  pandemi  Covid-19,  melalui  manajemen  komunikasinya. Informan merupakan tim dari manajemen yang berprofesi sebagai ketua bagian hubungan
masyarakat  (Humas)  di  BKKBN  yang  terlibat  dan  turut  langsung  dalam  proses manajemen  komunikasi  ini,  melalui  proses  wawancara  mendalam,  metode  dalam pengambilan  informan  ini  menggunakan  teknik  purposif  sampling  karena  informan memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, serta pengamatan secara langsung dari berbagai sumber pemberitaan,  unggahan  dalam  akun  resmi,  surat  keputusan  dan  lainnya.  Anaalisis  data dilakukan  dengan  membandingkan  informasi  dengan  sumber  data  melalui  kecocokan pola,  serta  triangulasi  dengan  membuat  perbandingan  data  dari  hasil  pengamatan  dan wawancara  yang menggunakan metode atau cara  yang berbeda dan triangulasi sumber darta melalui berbagai metode dan sumber perolehan yang berbeda.

## Hasil dan Pembahasan
BKKBN  memegang  tugas  ini  berdasarkan  amanah  dari  Undang-Undang  No.  52 tahun 2009 untuk melakukan pembangunan nasional meliputi semua dimens mulai dari aspek  kependudukan  dan  pembangunan  keluarga.  Tujuannya  supaya  BKKBN  mampu mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  melalui  pelaksanaan  program  yang  sesuai dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Adapun  tiga  besaran  program  yang  digarap  oleh BKKBN meliputi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (KB) yang  disingkat  dengan  istilah  program  Bangga.  Program  ini  juga  berfokus  pada permasalahan angka penurunan stunting. Melalui program  ini,  BKKBN  sebagai  ketua koordinator harus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan pesan dalam    komunikasi  tentang  cara  penduduk  dan  keluarga  Indonesia  yang  bisa  digarap dengan baik dalam segi mobilitas, kuantitas dan juga kualitas. . Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bagian Humas BKKBN bahwa: (Tujuan BKKBN)
Kami  dalam  rangka  pelaksanaan  program  Bangga  Kencana  meliputi pembangunan  keluarga,  kependudukan,  dan  keluarga  berencana  yang  disingkat menjadi program Bangga Kencana. Jadi, Bangga Kencana itu adalah 3 besaran program yang diemban oleh BKKBN berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) No. 52 tahun 2009  (wawancara 27 juni 2022).
Tujuan  dari  pelaksanaan  ini  adalah  untuk  menggarap  penduduk  dalam  segi  sisi kuantitas, kualitas, serta mobilitas supaya mau dan tergerak untuk melaksanakan program sesuai  dengan  tujuan  program  BKKBN.  Namun,  dalam  pelaksanaanya  tidak  semua berjalan mulus. Salah satu tantangan terdapat pada masa pandemi Covid-19. Sistem kerja Work  From  Home (WFH)  diberlakukan  oleh  pemerintah  untuk  ditaati  oleh  seluruh masyarakat  di  masa  pandemi  Covid-19  dan  diikuti  dengan  himbauan  untuk  tetap #dirumahaja  dalam  rangka  memutus  tali  rantai  penyebaran  Covid-19.  Peningkatan kehamilan terjadi hingga 10% atau sepadan dengan angka kelahiran sejumlah 420 ribu bayi  pada  tahun  2020.  BKKBN  mencatat  bahwa  peserta  jumlah  KB  mengalami penurunan  di  bulan  Maret  2020  (di  waktu  pertama  Indonesia  dilaporkan  telah  terkena pandemi  Covid-19)  yang  memiliki  perbandingan  dengan  banyaknya  peserta  KB  yang
berpartisipasi  pada bulan Februari 2020 (BKKBN, 2020). Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bagian Humas BKKBN bahwa
Memang  betul,  selama  pandemi  Covid-19  terjadi  peningkatan  angka  kehamilan karena WFH. WFH mungkin mereka bosan dan tak  ada mainan namun semakin sering  bertemu.  Akhirnya meledaklah  dan sempat  terjadi  baby boom  juga di  era pandemi Covid 19 (wawancara 27 juni 2022)
Masalah  tersebut  bisa  diatasi  dengan  cara  menurunkan  angka  kehamilan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui manajemen atau  pengelolaan pesan dalam komunikasi  yang akan disampaikan kepada para  pemangku kepentingan (stakeholder ). Stakeholder adalah  kelompok  atau  individu  yang  dipengaruhi  oleh  tujuan  organisasi (Freeman  et  al.,  1984)  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  stakeholder  internal  maupun eksternal.
Stakeholder  eksternal  BKKBN  dalam  pelaksanaan  program  Bangga  Kencana terdiri  dari  para  pejabat  dari  instansi  pusat  ataupun  daerah,  masyarakat,  Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM), petugas penyuluhan KB,  dosen  yang berhubungan serta para  peneliti  dari  lembaga  penelitian.  BKKBN  juga  bekerjasama  dengan  mitra  kerja mereka  seperti  TNI,  Polri,  tim  penggerak  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK) baik dari level pusat serta provinsi. untuk memastikan dan menjadi tim penggerak di  lapangan  dalam  berjalannya  program  Bangga  Kencana.  Tujuannya  untuk mengavodkasi  dan  mempengaruhi  pejabat  daerah  maupun  para  stakeholder  eksternal lainnya dimana BKKBN tidak bisa melakukannya sendiri,
Penelitian ini tertarik pada positioning strategis lembaga pemerintah BKKBN untuk menyampaikan  nilai  (program)  berdasarkan  pendekatan  kepada  semua  hubungan eksternal  meliputi  mengidentifikasi,  mengelola  hubungan  serta  membangun  saluran komunikasi,  dimana  pada  akhirnya  mampu  mengatur  arus  informasi  yang  ada (Christopher,  2006).  Hal  inilah  yang  membuat  BKKBN  dituntut  untuk  selalu berkomunikasi dengan pihak dari lingkungan program mereka agar mampu memahami kepentingan  mereka  dalam  memposisikan  program  Bangga  Kencana  dan  Keluarga Berencana secara efektif.
Mereka  juga  membutuhkan  para  stakeholder  eksternal  supaya  bisa  menjangkau masyarakat  luas.  Humas  berperan  penting  sebagai  penejembatan  untuk  menghubungi lembaga  sat  uke  lembaga  lainnya  dan  dari  stakeholder  sat  uke  stakeholder  lainnya (Hidayat & Alifah, 2022). Humas juga mempunyai figure tersendiri untuk mempengaruhi pejabat  daerah  maupun  stakeholder  lainnya  supaya  ikut  memahami  informasi  tentang program  Bangga  Kencana  sehingga  dapat  mengatasi  kendala  dan  menginformasikan kembali  kepada  bawahan  mereka  secara  tepat  dan  efektif  sehingga  masyarakat terpengaruh  untuk  mengikuti  apa  yang  sudah  dikampanyekan  pada  program  tersebut. Jadi,  penggunaan  pendekatan  PR  berfungsi  untuk  menjalin  komunikasi  dengan  para stakeholder lembaga BKKBN akan menandakan kemampuan organisasi dalam bekerja, dalam posisi lembaga pemerintah dalam hal citra, identitas, dan juga reputasi (Argenti, 2012).
Dengan  begitu,  berdasarkan  karakteristik  BKKBN  dimana  orientasinya  kepada jaringan  program  maka  seluruh  program  harus  berjalan  sesuai  dan  selaras  dengan program  yang  diusulkan  oleh  Humas.  Sebab,  praktik  humas  yang  baik  akan memungkinkan  terjualnya  produk  layanan  dan  memperkuat  bisnisnya  (Grunig,  2001). Dalam konteks penelitian ini adalah program yang dilakukan oleh masyarakat dan para stakeholder  eksternalnya  yang  turut  berpartisipasi  untuk  memperkuat  relasinya  dengan pihak eksternal dan menyukseskan program BKKBN.
Dengan  begitu,  supaya  kesuksesan  program  Bangga  Kencana  bisa  terealisaikan dengan  rapih  sesuai  dengan  tujuan,  maka  BKKBN  harus  melakukan  manajemen komunikasi  stakeholder  eksternal.  Jika  berbicara  tentang  manajemen  pasti  selalu  ada kaitannya  dengan  aktivitas  organisasi  melalui  tiga  tahap  ini  yaitu:  1)  Perencanaan ( Planning ),  2)  Pengorganisasian  ( Organizing ),  3)  Pengawasan  ( Controlling ). Sebagaimana yang dicantumkan pada Tabel 1.
Tabel 1

## Tahap-Tahap Manajemen Komunikasi Stakeholder Eksternal BKKBN
No Area Tugas
1 Perencanaan ( Planning ) a. Penyusunan rencana strategis komunikasi stakeholder eksternal meliputi visi & misi atau mission statement (pernyataan misi). b. Penentuan dan perumusan arah tujuan
komunikasi efektif untuk program Keluarga
Berencana dalam Program Bangga Kencana. c. Pengembangan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan komunikasi tentang aktivitas program Bangga Kencana kepada masyarakat. 2 Pengorganisasian ( Organizing ) a. Mengelompokkan aktivitas komunikasi untuk mencapai tujuan programrfd b. Membagikan pekerjaan kepada departemen yang lebih spesifik
3 Pengawasan ( Controlling ) a. Menjamin semua program BKKBN berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
b. Menjamin ketepatan pelaksanaan kerja
sesuai dengan rencana program.
c. Mengetahui jalannya komunikasi apakah lancar atau tidak
d. Menertibkan koordinasi kegiatan dalam program dalam komunikasi stakeholder eksternal
e. Mengusahakan apa yang direncanakan
menjadi kenyataan.
Sumber: (Firmansyah et al., 2018)
Komunikasi  dalam  konteks  manajemen  adalah  proses  informasi  yang  harus dikomunikasikan  oleh  para  manajer  agar  mereka  mempunyai  dasar  perencanaan  atas rencana  yang  harus  dikomunikasi  kepada  pihak  lain  agar  bisa  dilaksanakan. Pengorganisasi ini memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan jabatan mereka. Pengarahan mengharuskan manajer berkomunikasi dengan bawahannya supaya tujuan kelompok bisa dicapai. Komunikasi tertulis maupun lisan merupakan esensi dari pengawasan (Firmansyah & Mahardika, 2018).
Dalam  manajemen  komunikasi  untuk  pemerintah  dibutuhkan  perencanaan  yang luas  dan  terstruktur,  maka  beberapa  komponen  menerima  kebijakan-kebijakan  yang disampaikan oleh institusi. Adapun komponen dari manajeman komunikasi pemerintah meliputi identifikasi masalah, Tindakan komunikasi, dan evaluasi (Indarto, 2012).
Komunikasi bisa diartikan sebagai proses untuk berbagi informasi diantara dua atau kelompok  untuk  mencapai  kesepahaman  bersama.  Pengarahan  manajemen  harus  bisa dipahami dengan seluruh anggota instandi dalam lingkup bidang kerja sebab hubungan antara manajemen dan komunikasi dalam Tabel 2.

## Tabel 2
Hubungan Antara Manajemen dan Komunikasi Tugas-Tugas Manajemen Komunikasi Perencanaan Pengorganisasian
Pengarahan Pengendalian d. Melakukan pertemuan baik online ataupun offline e. Memberikan informasi
f. Melakukan wawancara
g. Menulis laporan
h. Menulis memorandum
i. Mengumumkan melalui papan pemberitahuan
j. Panggilan telpon
k. Pembicaraan tatap muka l. Membuat media sosial resmi
Sumber: Firmansyah, 2018
Manajemen  komunikasi  stakeholder  eksternal  membuat  pesan  program  BKKBN yang sesuai  dengan visinya untuk  dikemas dengan baik  dan tepat  melalui  komunikasi. Misalkan  pesan  yang  berkaitan  dengan  kuantitas  untuk  menggunakan  slogan  branding BKKBN melalui hanstag #duaanakcukup atau #duanaksehat dan menyediakan jasa alat kontrasepsi.  Tujuannya  supaya  bisa  tercapainya  standarisasi  Keluarga  Berencana  baik dalam segi pendidikan, ekonomi dan psikologi yang berkualitas. Tidak hanya itu, supaya
laju  penduduk  sesuai  dengan  standarisasi  BKKBN  sehingga  tidak  terjadinya  ledakan penduduk dalam suatu negara.
Terlebih ledakan penduduk pernah terjadi di masa pandemic Covid-19 disebabkan adanya  sistem  WFH  yang  telah  menyumbangkan  tingkat  kehamilan  Nasional  sebesar 10%  dengan  angka  kelahiran  sebesar  420  ribu  bayi  pada  tahun  2021.  Hal  ini  juga disebabkan  oleh  penurunan  jumlah  peserta  KB  pada  bulan  Maret  2020  dibandingkan bulan Februari 2020. Laporan ini telah dikonfirmasi oleh informan dalam penelitian ini.
Untuk  mengatasi  masalah  di  atas,  BKKBN  juga  bertugas  untuk  membangun pemahaman  masyarakat  tentang  program-program  yang  telah  dirancang  supaya masyarakat bisa mengetahui dan mau melakukan program tersebut. Hal ini bertujuan agar komunikasi bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan BKKBN. Adapun beberapa upaya komunikasi stakeholder yang telah dimanajemen oleh BKKBN untuk menjalankan program Keluarga Berencana dan Bangga Kencana yaitu:
Pertama,  melalukan  kerjasama  dengan  1000  mitra  kerja  sebagai  upaya  untuk mengintenskan  program  Bangga  Kencana.  1000  mitra  ini  meliputi  TNI,  Polri,  Tim Penggerak PKK, dan Perguruan Tinggi Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dengan menjalin  1000  mitra  untuk  1000  kelahiran,  membangun  komunikasi  dan  kedekatan hubungan  bersama  para  mitra  dari  stakeholder  eksternal  melalui  kegiatan  program Bangga  Kencana.  BKKBN  untuk  mengelolanya  membuat  direktorat  tersendiri  untuk menangani  hubungan  antarlembaga  ini  yang  dinamakan  Direktorat  Advokasi  dan Hubungan Antar Lembaga. Direktorat inilah yang bertugas untuk mengelola komunikasi dan  menjaring  1000  mitra  untuk  1000  kelahiran.  Mitra  ini  menjadi  bagian  dari stakeholder  eksternal  yang  berperan  penting  dalam  membantu  berjalannya  program Bangga  Kencana,  baik  dari  segi  kependudukan  dan  KB.  Dalam  segi  kependudukan, BKKBN lebih banyak mengelola dan menjalin komunikasi dengan mitra dari perguruan tinggi beserta kementerian yang ada di lembaga.
Kedua, melakukan manajemen publikasi terhadap kegiatan-kegiatan dari program Bangga Kencana ke media sosial. Sebab, sebagus apapun program organisasi yang dibuat akan sia-sia jika tidak dipublikasikan agar bisa dijangkau lebih banyak orang. Hal ini juga dikatakan oleh ketua bagian Humas BKKBN bahwa:
Kami  humas  bersama  KIE  mempunyai  tugas  untuk  mempublikasikan  kegiatan program acara di berbagai saluran media agar masyarakat lebih mengetahui. Ini tentu bukan hanya di BKKBN saja, di kementerian maupun lembaga manpun juga. Sebagus  apapun  kegiatan  yang  dilaksanakan  kalo  tanpa  diblasr,  dipublikasikan oleh  humas  itu.  Jadi  tugas  untuk  humas  BKKBN  ya  mempublikasikan  kepada masyarakat  luas  terhadap  program-program  yang  dilaksanakan  oleh  BKKBN (wawancara 27 juni 2022)
BKKBN  memiliki  dua  divisi  yang  bertugas  dalam  membuat  publikasi  program yaitu  1)  Biro  Umum  dan  Hubungan  Masyarakat  (Humas),  2)  Direktorat  Komunikasi Informasi  dan  Edukasi  (KIE).  Perpaduan  dua  divisi  ini  yang  membentuk suatu  Media Centre (MC)  sebagai  tempat  untuk  membuat  konten-konten  dan  mengemasnya  secara
baik  untuk  disebarkan  kepada  masyarakat  luas.  Cara  lain  BKKBN  memanajemen komunikasi stakeholder eksternal dalam konteks konten adalah menunjuk media centre sebagai penanggung jawab untuk menjawab apabila terdapat permasalahan pada program ataupun pemberitaan miring. Sebagaimana saat ini, untuk mengemas pesan dalam tagline , BKKBN  lebih  berhati-hati  dalam  menyasar  Papua  dan  Bali.  Misal:  saat  ini  BKKBN melakukan  rebranding  dalam  pesan  tagline  menjadi  #duananaklebihsehat  bukan #duaanakcukup sebab budaya yang melekat pada masing-masing daerah seperti makna dari kata Nyoman dan Ketut .

## Gambar 1 Foto Unggahan BKKBN
Sumber: Instagram, 2022
Jadi, manajemen komunikasi stakeholder eksternal  yang dilakukan oleh BKKBN melalui publikasi program juga dilakukan dengan cara mengemas pesan program melalui produksi konten informati sesuai dengan tujuan program dan aktivitas program melalui media sosial resmi BKKBN sehingga bisa dijadikan sebagai wadah informasi terpercaya terdekat antara BKKBN dan masyarakat di saat masyarakat harus #dirumahaja. Sebab, publikasi mampu mengembangkan citra, identitas, serta reputasi dari sebuah organisasi. BKKBN juga menggarap publikasinya melalui semua saluran media komunikasi mulai dari media cetak, elektronik, online dan juga media sosial. Hal ini juga dikatakan oleh ketua bagian Humas BKKBN bahwa:
Kita  menggarap  dari  semua  channel  komunikasi  baik  cetak,  elektronik,  online, kemudian media sosial. Kita juga menggarap Youtube, kita punya Instagram, ada Facebook,  kemudian  ada  juga  BKKBN  Official.  Jadi  kalo  media  sosial  lebih digundrungi oleh anak muda millennial, maka kita juga menyediakan program di arah itu, kemudian untuk media sesepuhan seperti TVRI, semuanya juga digarap. Untuk  kalangan  menengah,  stakeholder  eskternal  lainnya  (wawancara  27  juni 2022)
Berarti, BKKBN juga melihat berdasarkan segmentasi umur dan kelas masyarakat dalam  menentukan  saluran  komunikasi  kepada  stakeholder  eksternal  mereka  untuk menyampaikan program Bangga Kencana.
Ketiga,  menetapkan  strategi  komunikasi  yang  melibatkan  pihak  perantara  atau orang  ketiga  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Biasanya  cara  ini  sering disebut dengan two step model of communication dimana informasi tidak terjadi secara langsung  melainkan  menggunakan  perantara  seperti  para  pemuka  agama,  tokoh
masyarakat ataupun opinion leader (Siangian et al., 2019). Hal ini juga dilakukan oleh BKKBN  yaitu  1)  menyediakan  pegawai  penyuluh  KB  untuk  menyuarakan  informasi terkait  program  Bangga  Kencana  kepada  tingkatan  masyarakat  yang  lebih  kecil,  2) menggunakan lembaga di bidang kependidikan mulai dari SLTA, SMP, dan Perguruan Tinggi  dimana  BKKBN  bahkan  sampai  menyediakan  Pusat  Informasi  Konseling  bagi Remaja, Supaya dapat mempengaruhi peraturan dimana seluruh siswa akan taat dengan peraturan tersebut 3) Mengadakan forum Genre yang akan terus melahirkan duta genre sebagai  penerus  yang  mampu  memahami  dan  mengatasi  kendala  di  lingkup  tingkatan struktur yang lebih bawah di setiap daerah, 4) Menggunakan tokoh keagamaan dimana rencanaya  BKKBN  akan  menggaet  Ustad  Abdul  Shomad  (Ustad  UAS),  5)  Merangkul artis maupun influencer idola masyarakat Indonesia sebagai Duta BKKBN seperti Nikita Wili,  Baim  Wong,  Paula,  dan  Vidi  Aldiano,  6)  Menggunakan  lembaga  masyarakat sebagai sarana untuk pemberian pelatihan tentang KB sebagaimana BKKBN sendiri yang telah  bergabung  dengan  forum  antarumat  beragama  bernama  PASEDO.  Atau  contoh program lainnya memeberikan pelatihan kepada masyarakat NU untuk menikah di usia muda. 7) Merangkul lembaga pemerintahan berbegai level, salah satunya level provinsi. Pelibatan  gubernur  diharapkan  mampu  mampu  mempengaruhi  dan  mengeluarkan  satu kebijakan tentang pelaksanaan program BKKBN yang akan dibuatkan intruksi atau surat edaran kepada bupati lewat satu sisi gubernur. Tujuan dari semua upaya ini supaya para stakeholder  eksternal  yang  telah  ditunjuk  mampu  menyampaikan  pesan  yang berhubungan dengan visi program Bangga Kencana kepada para pengikut, umat maupun anggota mereka.
Keempat,  pimpinan  BKKBN  juga  ikut  membuat  dan  menentukan  strategi komunikasi  sebagai  bentuk  manajemen  komunikasi  stakeholder  eskternal  seperti pemerintah daerah maupun kementerian. Humas  berfungsi  hanya sebagai  penjembatan dan penghubung saja.. Jadi, bagian humas BKKBN juga dibantu oleh figur-figur tertentu seperti pejabat yang memumpuni di hadapan para pejabat maupun stakeholder di daerah untuk  ditugaskan  mempengaruhi  para  pejabat  daerah  maupun  stakeholder  eksternal  di daerah, yang tadinya tidak mau menjadi mau, dan tadinya tidak peduli menjadi peduli.
Kelima, melakukan kegiatan kerja jarak jauh secara virtual saat Pandemi Covid-19 seperti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakornis) yang biasanya dihadiri oleh mitra kerja BKKBn  dari  34  provinsi  maupun  mengadakan  Web-Seminar  (Webinar).  Sebab  saat pandemi Covid-19, berlaku kebijakan dilarang berkerumun, melakukan perjalanan jarak jauh  wajib  PCR  yang  menjadikan  biaya  lebih  mahal  jika  kegiatan  Rakornis  maupun Seminar tersebut dilaksanakan secara offline (Nurjanah et al., 2021). BKKBN juga tetap membuat  berita-berita khusus  tentang acara   yang dilakukan. Walaupun  kadang dalam manajemen  komunikasi  kepada  stakeholder  eksternal  tersebut  terjadi  kendala,  secara offline saja terkadang terjadi kendala, apalagi secara daring. Rakornis maupun peringatan hari  keluarga  Nasional  jika  tidak  pandemi  biasanya  diadakan  dalam  satu  tempat  yang dihadiri oleh para mitra kerja BKKBN yang termasuk bagian dari stakeholder eksternal BKKBN.
Tabel 3 Area Aktivitas Komunikasi Stakeholder Eksternal BKKBN dalam Program KB No Area Tugas 1 Kerjasama 1000 mitra a. Menjalin MOU dengan para  dengan 1000 mitra untuk 1000 kelahiran. b. Membangun komunikasi dan kedekatan hubungan dengan para mitra / stakeholder. c. Mengintenskan semua program yang dilakukan oleh BKKBN bersam para stakeholder maupun mitra. 2 Publikasi Program a. Mengunggah aktivitas program yang dapat mengembangkan citra, identitas, dan reputasi organisasi.
b. Mengemas pesan program melalui produksi konten informatif.
c. Menyediakan saluran komunikasi untuk mengkapanyekan dan mewadahi informasi resmi terkait program di hadapan publik. 3 Persuasi Masyarakat Nasional dalam Pelaksanaan Program KB & Bangga Kencana a. Menyediakan pegawai penyuluh KB untuk menyuarakan informasi terkait program Bangga Kencana kepada tingkatan
masyarakat yang lebih kecil di desa.
b. Menyediakan tempat untuk Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja.
c. Merangkul lembaga masyarakat, tokoh
agama dan influencer beserta beberapa mitra lainnya untuk menyampaikan pesan program kepada pengikutnya masing-masing. 4 Penentuan Strategi Humas Lembaga Pemerintah a. Melakukan kerjasama dengan para mitra untuk membuat strategi humas juga strategi komunikasi. b. Menghubungkan dan menjadwalkan pengaplikasian strategi komunikasi stakholder eksternal program yang telah dibangun.
c. Menentukan tokoh figur untuk penyampaian pesan secara persuasif.
d. Humas bersifat untuk menjembatani & menghubungkan para stakeholder. 5 Kegiatan Hubungan Jarak Jauh di masa Pandemi Covid-19 a. Melakukan zoom meeting b. Mengadakan Web Seminar (Webinar)
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
BKKBN  memiliki  tugas  untuk  melayani  masyarakat  bukan  saja  secara  medis namun  juga  sebagai  agen  penggerak  untuk  mempengaruhi  masyarakat.  Tadinya  tidak mau,  menjadi  mau.  Suatu  upaya  untuk  menyadarkan  kepada  masyarakat  yang  telah memiliki  anak  lebih  dari  dua  untuk  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Tujuan  ini  harus disampaikan kepada masyarakat melalui proses komunikasi stakeholder eksternal yang dimanajemen oleh BKKBN. Komunikasi stakeholder eksternal BKKBN sebagai bagian pokok  peran  humas  sebagai  aktivitas  yang  terencana  secara  luas  melalui  beberapa program  komunikasi  dan  acara  untuk  mencapai  visi  BKKBN  dalam  menyukseskan program Bangga Kencana dengan mengeluarkan inovasi-inovasi penyampaian informasi dalam mempercepat stanting sehingga bisa terbentuknya masyarakat yang berkualitas.

## Gambar 2

## Foto Unggahan BKKBN

## Sumber: Instagram, 2022
BKKBN  memiliki  dua  divisi  untuk  menjalankan  operasionalnya  yaitu  service centre  dan  mission  centre.  Service  centre  (pelayanan  pusat)  adalah  pelayanan  dari BKKBN  yang  memiliki  tugas  untuk  perencanaan,  manajemen  pegawai,  dan  umumnya yang meliputi sekretaris  utama, deputi bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan inspektorat juga setiap unit kerja yang berada di bawah kewenangan yang sesuai dengan tugas  dan  fungsinya.  Sedangkan  mission  centre  (pelayanan  eksternal)  adalah  berbagai jenis  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  unit-unit  lini  organisasi  BKKBN  (seperti  deputi bidang pengendalian penduduk, deputi bidan advokasi, penggerakan dan informasi serta Pemberdayaan keluarga) beserta setiap unit kerja yang berada di bawah kewenangannya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mission centre juga serigkali ditugaskan kepada seseorang  atau  sekelompok  untuk  membawa  visi  Bangga  Kencana  baik  dari  sisi pelayanan  dan  operasional  lapangan  yang  terdiri  dari  Bidang  Pengendalian  Penduduk (Daldu),  Bidang  Keluarga  Berencana  (KB)  dan  Kesehatan  Reproduksi  (KB-KR)  dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK).

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  stakeholder  eksternal  yang dilakukan oleh BKKBN dinyatakan mampu berfungsi dengan baik.  Buktinya, BKKBN berhasil  meraih  penghargaa  tertinggi  di  dunia  dalam  bidnag  Kependudukan  yaitu  The United  2022  United  Nations  Population  Award  (UNPA)  atau  penghargaan  dunia  di bidang kependudukan sebagai kategori institusi yang berhasil mengalahkan para kandidat lainnya dari 193 negara anggota PBB.
Prestasi  ini  merupakan  hasil  dari  tindak  lanjut  gerakaan  kerjasama  Pengawasan Keluarga  Berencana  oleh  BKKBN  dalam  memberikan  sumbangan  terhadap pembangunan  Nasional  dan  juga  Internasional  dengan  memenuhi  kebutuhan  setiap stakeholder  eksternal  yang  berhubungan  dengan  program-program  BKKBN  seperti Keluarga Berencana (KB) dan Bangga Kencana.
Kebutuhan  tersebut  dipenuhi  dengan  cara  melakukan  manajemen  komunikasi kepada  stakholder  eksternl  BKKBN  melalui  berbagai  cara  berikut  yang  meliputi: Melakukan  kerjasama  dengan  1000  mitra,  Mempublikasi    pesan  dari  program  Bangga Kencana,  Mempengaruhi  masyarakat  skala  nasional  untuk  menyukseskan  program Bangga  Kencana,  menetapkan  strategi  komunikasi  yang  melibatkan  pihak  perantara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan rutin melakukan pertemuan jarak jauh melalui zoom meeting secara teratur.

## BIBLIOGRAFI
Aprilina,  S  et  al  (2021).  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  dalam  Kebidanan  di  Era  Pandemi Covid-19. CV Penulis Cerdas Indonesia.
Argenti,  P.A.  (2012).  Corporate  Communication.  United  Kingdom:  MCGraw-Hill. Education.
Badan  Pusat  Statistik  (2022).  Presentase  Wanita  Berumur  15-49  Tahun  dan  berstatus Kawin  yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat  KB  (Persen) 2019-2021. Badan Pusat Statistik.
Bourne,  L.  (2016).  Targeted  Communication:  The  Key  to  Effective  Stakeholder Engagement.  Procedia  –  Social  and  Behavioral  Sciences,  226,  431-438, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.28
Cutlip,  M.  S.,  Center,  H.  A.,  &  Broom  M.Glen.  (2000).  Effective  Public  Relations: Merancang  dan  Melaksanakan  Kegiatan  Kehumasan  dengan  Sukses  (8 th edition).
Prentice Hall.
Dally, D. (2015). Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat II: Agenda Membangun Tim Efektif.
DIKES DKI Jakarta (2021). Data Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energo Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta. Diakses dari
Fitri,  L  (2021).  Kajian  Ilmiah  Problema  Kesehatan,  gambaran  Prevalensi  Kehamilan Selama  Pandemi  Covid-19  dan  Faktor  Penyebabnya  Tahun  2020.  Endrance,  6(2), 419-426. https://doi.org/10/22216/endurance.v6i2.303
Firmansyah, Anang (2018). Pengantar Manajemen. Edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish.
Firmansyah dan Budi W. (2018), Pengantar Manajemen,. Yogyakarta: Deepublish.
Grunig,  L.  A.,  Grunig,  J.E.,  &  Dozier  D.  M.  (2022).  Excellent  Public  Relations  and Effective Organization. A Study of Communication Management in Three Countries. Mahwah: Erlbaum.
Hernikawati,  D.  (2021).  Analisis  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  jumlah  Public RelationsKunjungan  Pada  Situs  E-Commerce  di  Indonesia  Menggunakan  Uji  T Berpasangan. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 25(2), 191. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4389
Idris Chalik. (2021, 13 Januari). Ayo Selamatkan Ibu dengan Hindari 4 Terlalu. BKKBN Bengkulu.
Indarto  J.  Marroli.  (2012).  Manajemen  Komunikasi  Pemerintah  dalam  Kebijakan Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika). Tesisi, Universitas Indonesia.
Irawaty,  D.K.,  Yasin  S.M.,  &  Pratomo,  H.  (2020).  Family  Planning  Communication Between Wives and Husbands: Insight from the 2017 Indonesia Demographic and Healthy Survey. Kesmas, 15(3), 147-153. Diakses dari https://doi.org/10/21109/KESMAS.VI513.3301
Komnas  Perempuan  (2020).  Melihat  Dampak  Pandemi  Covid-19  dan  kebijakan  PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia Pendahuluan.
Koschmann,  M.  A.,  &  Kopczynski,  J.  (2017).  Stakeholder  Communication.  In  The International  Encyclopedia  of  Organizational  Communication  (pp.  1-13).  Diakses dari https://doi.org/10/1002/978118955567.wbieoc193
Nurjanah,  A.,  Farizki,  R.,  Hidayat,  A.  R.,  &  Saebah,  N.  (2021).  Perspektif  Orang  Tua pada Kesehatan Gigi Anak Usia Sekolah. Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah , 11 (1), 38–45.
Ravichandran,  V.  (2022).  Identification  of  Potencial  Semisynthetic  Andrographolide Derivatives  to  Combat  Covid-19  by  Targeting  the  SARS-COV-2  spike  Protein  to Huan  ACE2  Receptor-An  In-Silico  Apprach.  Biointerface  Research  in  Applied Chemistry. \, 13(2), 155. https://doi.org/10/33/263/BRIAC132.155
Susser, D., Ceglarz, A. Stavrakas, V., & Liliestam, J, (2021). Covid-19 vs Stakeholder Engagement  the  Impact  of  Coronavirus  Containment  Measures  on  Stakeholder Involvement in European Energy Research Projects. Open Resource Europe, 1, 57, https://doi.org/10.12688/popenreseurope.13683.1
Tambunan, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Massa terhadap Khalayak. SIMBOLIKA, 4(1). Http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika
Widodo, E. S., & Nugroho, K. (2021). Peran Stakeholder dalam Impelemntasi Kebijakan Kampung  Keluarga  Berencana:  Studi  Desa  Jambewangi  Kecamatan  Sempu Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Politik Indonesia, 7(1), 65-74.
World Health Organization. (2022, May 16). WHO Corona Virus (Covid-19) Dashboard.
World Health Organization.
Copyright holder: Diana Islami Edi, Farida Hariyati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: