## Lumbuang: Sistem Ketahanan Pangan Beras Berbasis Kerjasama Sosial
1
Lumbuang: Rice Food Security System

## Based on Social-Collaboration

## Endry Martius
Program Studi Magister PWD (Pembangunan Wilayah dan Pedesaan) Universitas Andalas Email : endry.martius59@gmail.com Diterima : 30 Agustus  2015 Revisi : 14  September  2015 Disetujui : 23 Oktober 2015

## ABSTRAK
Sistem ketahanan pangan pokok beras semakin tertekan akibat rendahnya kesejahteraan petani. Sudah sejak masa kolonial, subsektor pangan tersubordinasi ke dalam ekonomi politik yang tak dapat disebut memihak petani. Hal ini tak boleh terjadi lagi mengingat mulai 2015 Indonesia telah memasuki era liberalisasi pasar ASEAN. Insentif berproduksi yang dijalankan lewat mekanisme pasar sudah tidak memadai  dan  karenanya  harus  dilengkapi  dengan  dekomodifikasi,  praktik  pemindahan  kesejahteraan nasional kepada golongan petani melalui kebijakan sosial yang berbasis kerjasama sosial. Para petani tidak boleh diperlakukan sekadar menjadi podusen pangan (produk primer) yang niscaya kalah dalam permainan pasar dan seolah dengan sengaja (by-design) diabadikan sebagai pengambil harga. Melalui kerjasama sosial, petani akan diterima sebagai ‘human qua citizen’ , yaitu manusia yang memiliki ‘hak- kewargaan’ terhadap kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi sebagai ‘kewajiban-negara’. Atas dasar kerjasama sosial itu pula golongan petani dapat dibekali dengan alas hak berupa hak-hak sosial korelatif untuk dapat mengklaim kompensasi kesejahteraan dari negara. Tulisan ini menyampaikan pelajaran tentang lumbuang , yaitu suatu institusi lokal yang mengurus perekonomian masyarakat, termasuk pangan, untuk mengembangkan diskursus dan konstruksi kerjasama sosial yang berguna dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, khususnya dalam hal pengadaan beras dari produksi dalam negeri. kata kunci : lumbuang , sistem ketahanan pangan beras, kerjasama sosial, hak sosial korelatif

## ABSTRACT
Rice food security system has been sharply pressured by low farmers’ welfare. Since colonial era, food subsector has continuously been subordinated into that of not pro-farmers political economy. This situation might not occur in the future because in 2015 Indonesia will have been fully involved in market liberalization of ASEAN. Incentives to increase production through market mechanism, are not adequate, therefore  these  should  be  accomplished  by  policy  of  de-commodification,  the  practice  of  transferring national welfare towards farmers by social policies based on social-collaboration. The farmers might not be treated as the mere food producers, by which in turn put them by-design as permanent price takers in the market. By applying social collaboration, farmers could be recognized as ‘human qua citizen’, whose rights of citizenship onto basic welfare can be fulfilled by the state obligation. Also, based on social collaboration, farmers can be equiped with the entitlement for social correlative rights to claim basic welfare compensations from the state. This paper deals with lesson learns about ‘lumbuang’, local institution which controls economy including food security in village region, in order to develop discourse and construction of local-collaboration strengthening national food security system, especially in relation with rice availability from domestic production.
keywords : lumbuang, rice food security system, social collaboration, social correlative righ
1 Tulisan ini adalah salah satu luaran dari Penelitian Strategis Nasional (2014-2015) yang dibiayai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## I. PENDAHULUAN
S ejarah perberasan di Indonesia terkesan dijalankan sebagai praktek politik pangan yang tidak memihak petani. Dulu, politik pangan disubordinasikan ke dalam kepentingan kolonialisme. Beras dijadikan komoditas yang dikontrol ketat oleh pemerintah Hindia Belanda dalam kaitannya dengan penyediaan tenagakerja murah untuk menopang bisnis perkebunan (onderneming) dan bisnis pertambangan (Van der Eng, 1996 dan Furnivall, 2009). Apa yang terjadi, onderneming dan pertambangan bisa  menjadi  efisien,  tapi  kesejahteran  petani malah tertekan karena harus menerima upah subsistensi dalam jangka waktu yang berlarut- larut (Martius, 2004), sebagaimana disebut David Ricardo sebagai akibat “hukum besi upah tenagakerja” (Forstater, 2007).
Pada masa orde baru, dan terus sampai sekarang, tujuan pembangunan di bidang pangan tetap tidak sepenuhnya memihak petani, lantaran lebih berpusat pada kepentingan untuk berswasembada beras atau untuk sekedar menjamin ketersediaan dan aksesnya bagi konsumen (DKP, 2011 dan 2008). Ketidaksungguhan terhadap nasib petani terlihat dari tak adanya upaya untuk mengelola supremasi ekonomi yang mendominasi persaingan bebas di pasar, disinsentif berproduksi seiring dengan situasi yang tidak memungkinkan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani. Berbagai aksi subsidi pertanian tidak pernah memperlihatkan kinerja atau efek insentif berproduksi yang konsisten, sementara skenario transfer atau relokasi kesejahteraan kepada golongan petani masih diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar-komodifikasi.  Petani  diperlakukan  tak lebih sebatas pelaku pemroduksi beras sebagai produk primer, terlepas dari keniscayaannya sebagai pecundang dalam permainan pasar yang selalu menjadi pengambil harga. Kapasitas petani sebagai penentu harga hanyalah sebuah utopis.
Tahun 2015 Indonesia mulai memasuki era liberalisasi pasar ASEAN. Tanpa kapasitas dalam mengelola risiko persaingan di pasar ASEAN tentu saja tak memungkinkan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani. Kapasitas berproduksi petani semakin terhalang oleh
penguasaan aset produktif mereka yang semakin kecil. Lahan sawah secara umum dan rata-rata sudah kurang dari 0,2 hektar/petani, sementara nilai tukar petani (NTP) tidak pernah terkoreksi secara signifikan (Bappenas dan JICA, 2013). Praktek pertanian padi semakin kurang diminati, seolah hanya melanjutkan tradisi untuk menghindar dari kehilangan kesejahteraan yang lebih besar lagi. Menghentikan pertanian padi berarti kehilangan sumber pendapatan.
Ke depan, para petani tidak boleh lagi disia- siakan hanya sebagai pemroduksi produk primer yang  terkomodifikasi,  yang  kesejahteraannya bergantung pada nilai komoditas, padahal mereka niscaya kalah dan terlantar dalam permainan pasar sebagai pengambil harga, dan selanjutnya tak diberikan pula kompensasi kesejahteraan sebagai hak korelatif dari dan atas kontribusi mereka untuk menopang ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri. Oleh sebab itu, perlu ada dekomodifikasi, yaitu upaya negara untuk membebaskan petani dari ketergantungannya pada komoditas dan mekanisme pasar dalam memperoleh kesejahteraan melalui perangkat kebijakan sosial. Hanya saja, dekomodifikasi ini hanya akan berjalan dengan adanya kerjasama sosial yang dapat mengakui posisi petani sebagai ‘human qua citizen’ , manusia dengan hak kewargaan (right of citizenship) atas kesejahteraan dasar yang mesti dipenuhi sebagai kewajiban negara (state obligastion) . Atas dasar kerjasama sosial ini pula golongan petani dapat dibekali dengan alas hak (entitlement) , berupa hak-hak sosial korelatif, untuk dapat mengklaim kompensasi kesejahteraan dari negara. Inilah arsitektur politik pangan yang terbingkai dalam gagasan pembangunan inklusif yang membuka peluang kerjasama sosial yang berkeadilan. Keadilan sosial adalah suatu kebaikan bersama, prinsip yang berkenaan dengan hak-hak sosial korelatif, pembagian beban dan nikmat dari suatu kerjasama sosial, yang termanisfestasi dalam institusi yang disebut negara (Rasuanto, 2005). Tulisan ini menyampaikan pelajaran tentang lumbuang , institusi lokal yang mengendalikan perekonomian masyarakat untuk memperkuat diskursus dan konstruksi kerjasama sosial yang menopang sistem ketahanan pangan nasional, khususnya dalam hal pengadaan beras dari produksi dalam negeri.

## II. LUMBUANG DAN KERJASAMA SOSIAL
Liberalisasi pasar adalah buah pikiran yang menghendaki kegiatan ekonomi persaingan berjalan lewat mekanisme pasar, dengan harapan supaya terjadi efisiensi alokasi sumberdaya internasional. Hal inilah penyebab kenapa pikiran ini sejak awal langsung didukung oleh kaum kapitalis. Lalu bagaimana dengan kita, karena liberalisasi pasar menawarkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, liberalisasi pasar memungkinkan semakin terpuruknya perekonomian petani karena kalah dalam persaingan, namun di sisi lain sekaligus berpotensi mendatangkan kemakmuran petani. Hal ini terlihat bahwa penetrasi liberalisasi pasar di dalam negeri telah dan akan semakin kencang dan terkesan sudah menyebabkan individualisasi petani dan kemudian melemahkan kerjasama sosial intragolongan-petani dan/ atau dengan pihak lain (Syahyuti, 2012), sementara antisipasinya justru belum ditopang dengan kesadaran diskursif yang memberi rasa aman ontologis. Oleh sebab itu, dari segi pembangunan inklusif pangan, terutama dalam hal penguatan diskursus dan konstruksi kerjasama sosial untuk dapat menopang sistem ketahanan pangan nasional, kita perlu belajar dari lumbuang . Lumbuang ini dapat diberi prediket sebagai institusi lokal yang secara khas mengurus perekonomian masyarakat, termasuk dalam hal pangan, pada suatu nagari , tipikal desa Minangkabau di Sumatera Barat. Dan tersebab inilah kenapa tidaklah mungkin untuk menafikan konteks nagari bagi lumbuang. Tali- temali makna antara keduanya amatlah kuat.
2 Nagari , yang juga sering dinyatakan sebagai ‘republik mini’, menetapkan prinsip kerjasama sosial dan mengatur segala hal yang bersangkutan dengan perekonomian nagari untuk pewujudan kesejahteraan warganya (lihat Ambler, 1989; Manan, 1984; dan Oki 1977).
Selanjutnya, lumbuang tidak boleh dikonotasikan sekedar sebagai gudang pangan ataupun sebagai pekerjaan pencadangan pangan (misal-nya gabah), melainkan mesti dipahami secara lebih luas sebagai institusi pengelolaan dan pengamanan perekonomian masyarakat yang berbasis kerjasama sosial. Kesejatian lumbuang tidak mengenal kemiskinan, dalam arti tidak boleh ada anak nagari (warga nagari) yang miskin, ataupun jatuh miskin. Terdapatnya orang-orang miskin di nagari menjadi pertanda bahwa sistem perekonomian nagari sudah tidak berjalan dengan semestinya. Masalahnya bisa saja terletak pada subsistem produksi atau pada subsistem redistribusi 3 . Subsistem produksi nagari dikatakan bermasalah apabila ekonomi  nagari  defisit,  produksi nagari gagal menciptakan pertumbuhan atau kesejahteraan ekonomi yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan warga nagari. Subsistem redistribusi dikatakan bermasalah apabila ekonomi nagari yang sebenarnya surplus hanya bertumpuk di tangan tertentu, tidak terdaurulang (direlokasi) untuk pemenuhan kebutuhan seluruh warga nagari , sekalipun hanya untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi saja. Daur ulang kekayaaan nagari inilah esensi kerjasama sosial tingkat nagari yang cenderung luput dari perhatian (Martius, 2006). Selama ini kepedulian lebih terarah pada perbaikan sistem produksi untuk tujuan-tujuan jangka pendek sekedar meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan penduduk nagari .
Namun lumbuang yang sekarang sudah lain, berubah lantaran nagari juga sudah berubah. Dengan begitu, ide mengembangkan lumbuang tidaklah otomatis sebagai pengembalian fungsi- fungsinya seperti sedia kala, karena akan mereduksi segala pertimbangan terhadap perubahan lingkungan kontemporer khususnya perubahan nagari . Dalam hal ini yang perlu dipelihara adalah meneruskan nilai-nilai lumbuang tradisional untuk memperkukuh keadaannya dalam kepelbagaian masyarakat (pluralisme). Dengan begitu, ada baiknya terlebih dahulu untuk mendapat pemahaman tentang konstruksi lumbuang yang melekat pada nagari dan tentang perubahan fungsi kelembagaan lumbuang tersebut.
Lumbuang adalah suatu sistem, sekaligus kelembagaan, kerjasama sosial (lokal) yang bisa berfungsi amat komprehensif
2 Kalau konteks nagari diabaikan, pengertian lumbuang akan menjadi amat teknis dan prosedural saja sementara pengertian nagari akan direduksi sebagai unit teritorial administrasi pemerintahan paling rendah serupa desa. Nagari dan lumbuang adalah teritorial adat yang sekaligus tampil sebagai unit sosio- politik-ekonomi masyarakat yang otonom (Oki, 1977).
3 Pengertian produksi dan redistribusi di sini menunjuk kepada proses yang obyeknya nilai ekonomi atau berupa kesejahteraan yang diciptakan oleh seluruh warga nagari .
untuk menata produksi dan daurulang kekayaaan nagari sebagai ‘regional bounded’ 4 . Proses produksi dan daurulang itu dapat terjadi pada berbagai tingkatan: tingkat rumahtangga, paruik , kaum , suku , dan sampai tingkat nagari 5 . Selain dapat diartikan secara sederhana sama dengan ‘gudang pangan’, lumbuang juga dapat diartikan secara lebih esensial ibarat baitul mal , menata ekonomi masyarakat dengan mengintegrasikan dan sekaligus mensinergikan produksi dan redistribusi di tingkat nagari . Apapun jenis pekerjaan (bersawah, berladang, berdagang, dst.) dalam nagari diakui sebagai unsur kegiatan produksi dan berlaku sebagai transformer pencipta kekayaan nagari .
Lumbuang akan menumpuk kekayaan nagari sebagai cadangan yang akan digunakan atau didaurulang untuk pemenuhan kebutuhan semua warga nagari pada masa-masa paceklik pascaproduksi 6 . Eksistensi lumbuang , yang kadangkala disebut kapuak dan rangkiang , menandakan ekonomi nagari bersifat : (i) otonom dan independen, melengkapi sifat otonomi sosial dan politiknya; (ii) transformatif, dengan keyakinan bahwa nagari mampu mentransformasi aset dan sumberdayanya menjadi kekayaan (milik) nagari ; dan sekaligus (iii) berkeadilan, dengan pengertian nagari bertekad mendaurulang kekayaannya untuk pemenuhan kebutuhan seluruh warga nagari . Konsensus berkeadilan
ini merupakan komitmen bersama untuk : (i) mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar warga nagari tanpa kecuali lebih dari tujuan mencapai produktivitas yang lebih tinggi lagi; dan (iii) melindungi kepentingan umum dari penetrasi segala kepentingan privat dan khusus. Sifat lumbuang ini diteknikalisasikan secara bertingkat dalam 4 (empat) kategori, yaitu:(i) ‘lumbuang gajah maram’ ; (ii) ‘lumbuang alang babega’ ; (iii) ‘lumbuang sibayau-bayau’ ; dan (iv) ‘lumbuang sitinjau lauik’ (dalam Martius, 2006). Sesuai dengan pengetahuan umum masyarakat, aneka terminologi yang dipakai ini ada latar belakangnya. Lumbuang  gajah maram (gajah yang diam selonjoran) adalah perintah agar kekayaan dalam nagari ditumpuk saja dan lalu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, dan tidak boleh boleh bocor ke luar; Lumbuang alang babega (burung elang yang terbang berputar-putar sembari mencari sasaran tangkap) adalah perintah agar nagari proaktif dan berinisiatif membagikan kekayaan dalam nagari kepada warga nagari yang secara alami tidak dapat mengakses manfaat kekayaan nagari itu; Lumbuang  sibayau-bayau (yang berbahaya, atau harus diwaspadai) adalah pertanda bahaya dan harus hati-hati dalam menggunakan kekayaan dalam nagari , tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang mubazir dan akhirnya akan membalik menimbulkan masalah; Lumbuang  sitinjau lauik adalah daerah atau lokasi yang terletak di punggung bukit terjal jalan penghubung kota Padang ke kota Solok. Pada saat berkenderaan dari Solok ke Padang pada malam hari, dari lokasi tersebut akan tampak kota Padang nan megah dan terang-benderang Pengendera harus ekstra hati-hati, kalau tidak ingin celaka masuk jurang. Tahukan kita bahwa ini berkonotasi bahwa lumbuang sitinjau lauik memuat peringatan yang dalam agar ekstra hati- hati dalam memakai kekayaan dan sumberdaya nagari. Kesempatan berfoya-foya terbuka, tapi lebih utama berinvestasi .
Lumbuang gajah maram (LGM), adalah kontrak sosial atau mandat mengenai tatakelola cadangan kekayaan nagari yang diperuntukkan untuk di kemudian hari sebagai jaminan sosial— jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga nagari dalam hal pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, termasuk
4 Dalam perspektif pembangunan inklusif, lumbuang dalam konteks Minang adalah apa yang dimaksudkan dengan ‘selective spatial closure’ , atau mungkin sekalian ‘holistic spatial closure’ . Sebabnya, lumbuang itu telah dikonstruksi untuk mengkondisikan terjadinya pembelajaran budaya dalam wilayah dalam pendayagunaan sumberdaya lokal bisa benar- benar optimal (Benneworth, 2013). Kebocoran ekonomi warga nagari tidak dibolehkan.
5 Paruik, kaum, suku dan nagari adalah hirarki istilah yang dipakai dalam sistem kemasyarakatan matrilineal Minangkabau. Paruik itu bisa diibaratkan sebagai federasi dari rumahtangga, kaum federasi dari paruik , suku federasi dari kaum , dan nagari federasi dari suku (Manan, 1984 dan Ambler, 1989).
6 Lumbuang pada dasarnya tidak mengenal prosedur peralihan kekayaan melalui pasar seperti yang dikenal dalam dunia kapitalisme, melainkan menggunakan mekanisme daurulang kekayaan. Ada dua macam mekanisme daurulang yang diterapkan: (i) mekanisme pewarisan dan (ii) mekanisme zakat. Mekanisme pertama menyangkut tertib pewarisan hak guna lahan (harta pusaka) sebagai aset komunal yang tak boleh dijadikan milik privat. Mekanisme kedua mengacu pada redistribusi kekayaan selain lahan dengan memakai acuan ajaran agama Islam.
hak hidup (reproduksi) tanaman. Dengan kategori demikian nagari mengembangkan kerjasama sosial (berupa mekanisme proteksi dan asuransi sosial) untuk melindungi seluruh warga nagari dari kemelaratan, kelaparan dan dari berbagai dampak bencana dan krisis yang mungkin melanda nagari . Seluruh kekuatan produksi nagari diutamakan untuk menutup kebutuhan dasar warga nagari . Orang-orang yang produktif diwajibkan mengisi lumbuang , sementara orang-orang yang lemah, belum produktif dan atau yang sudah pensiun, dijamin aksesnya terhadap lumbuang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap warga nagari mempunyai hak dan sekaligus klaim kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari nagari .
Lumbuang alang babega (LAB) terbentuk apabila kekayaan nagari , berupa kesejahteraan total yang diakui sebagai hak bersama, bertambah dan warganya sudah terlepas dari soal pemenuhan kebutuhan dasar, dan status LGM dinaikkan statusnya menjadi LAB. Selain melekat padanya semua kewajiban LGM, LAB wajib berinisiatif dan bertindak proaktif untuk mendistribusikan kekayaan nagari kepada warga nagari yang secara permenen rentan dan tidak mempunyai akses pada LGM. Ini sekali lagi menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan sekaligus jaminan sosial adalah prioritas, dan nagari diyakini mempunyai kapasitas untuk melakukannya.
Tahap berikutnya dari perkembangan setelah LAB adalah lumbuang sibayau-bayau (LSB). Eksistensi LSB menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat yang sudah lebih tinggi. Pada situasi ini sudah terjadi kelebihan kekayaan nagari dari yang telah dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan  dasar masyarakat, yang penggunaannya diutamakan untuk reinvestasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan—atau tak terkecuali juga untuk mengembangkan sarana dan prasarana (pelayanan) publik. Tanpa boleh mengabaikan produksi dan distribusi barang- barang kebutuhan dasar, surplus ekonomi sudah boleh dipakai secara selektif dan hati- hati untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Secara simultan, pintu liberalisasi pasar sudah
boleh dibuka. Peningkatan kemakmuran telah mengkondisikan keterbukaan masyarakat dan ekonomi wilayah, misalnya untuk menerima pendatang atau orang luar yang datang berimigrasi untuk mencari hidup atau sekedar untuk belajar (bersekolah).
Tahap amat lanjut dari lumbuang disebut lumbuang sitinjau lauik (LSL). Mungkin pada tahap inilah kekayaan nagari benar- benar berlimpah sehingga hidup masyarakat nagari sejahtera, makmur dan sekaligus bisa berkeadilan. Warga sudah dapat dan dibolehkan untuk menikmati kemewahan (luxury) ataupun kemegahan (glory) . Dalam LSL nagari dibiarkan untuk membocorkan ekonominya ke luar karena dinilai sudah mempunyai kapasitas untuk berekspansi dalam hal berproduksi. Ketika ekonomi nagari sudah terkoneksi secara global, sebagaimana sekarang ini, LSL menjadi entitas otonomi dalam sistem ekonomi nagari yang akan melindungi nagari dari kooptasi dan ekses liberalisasi pasar. Dalam konteks LSL-lah nagari menjadi sungguh-sungguh substansial dan dapat menunjukkan eksistensi dan vitalitasnya berupa kerjasama sosial yang rasional, ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) 7 . Adanya istilah ‘adat salingkuang nagari’ (keberlakuan adat selingkup wilayah nagari ) bukan berarti keniscayaan pertentangan (rationally  unsettable  conflict) antar nagari atau antara nagari dengan pihak-pihak di luar dirinya, melainkan suatu lambang kekuatan sosial nagari yang mendasari tatacara dan tatalaksana kehidupan bernagari yang melindungi warga nagari dan sekaligus peduli terhadap tetangga atau dunia luar.

## III.  POTENSI REPLIKASI LUMBUANG
Lumbuang dan nagari sesungguhnya tidak pernah hilang dari kehidupan aktual karena merupakan eksistensi dan vitalitas budaya yang berkontinuitas. Formatnya saja yang berubah,
7 Tokoh-tokoh adat umumnya bersepakat bahwa ‘lumbuang sitinjau lauik’ sesungguhnya merupakan sifat anti- ketergantungan nagari pada dunia luar (eksternal). Kalau perlu nagari dapat berfungsi membekali warganya yang merantau (perantau), bukan bergantung pada perantau itu. Konstruksi begini berimplikasi bahwa keberhasilan perantau adalah kontribusi nagari , dan dengan begitu nagari mempunyai hak rasional untuk mengklaim keberhasilan perantau. Nagari dan warganya tidak boleh menjadi inferior dan terhegemoni oleh perantau.
yaitu dari lumbuang dan nagari yang tradisional menjadi yang baru, pascatradisional. Namun sebagai peristiwa budaya, akan selalu ada yang menyamakan hal-hal tradisional itu dengan yang hal-hal yang baru, yaitu kontinuitas nilai-nilai yang tidak pernah menjadi lebih buruk karena ia ‘nilai- dahulu’ atau menjadi lebih baik karena ia ‘nilai- sekarang’. Nilai adalah nilai kemanusiaan yang sebenarnya (human values) . Hanya saja, nilai- nilai tersebut sulit dikenali lantaran berkembang ke aktualisasi secara konkrit bhinneka oleh pilihan komunitas antarwaktu (Martius dan Arif, 2000). Oleh sebab itu, pada konteks lingkungan yang  berubah  ke  konfigurasi  masyarakat  yang kian kompleks seperti sekarang, aktualitas- aktualitas nilai lumbuang ataupun nagari akan mudah diperhatikan tetapi akan sulit ditafsirkan kehakikiannya. Inilah yang sepatutnya menjadi pertimbangan dalam replikasi lumbuang .
Replika lumbuang mesti dilihat untuk meniscayakan perubahan dan sekaligus kontinuitas nagari ataupun lumbuang itu sendiri. Sehubungan dengan ini, eksistensi dan vitalitas lumbuang harus dapat dipahami bukan secara mekanistik  saja,  tapi  sekalian  secara  reflektif dengan menggunakan pendekatan budaya, yaitu sebagai sebuah sistem pengetahuan (dunia) pedesaan yang terdiri dari tiga subsistem: subsistem pola pikir (budi), subsistem sosial- institusi (tekno ekonomi) dan subsistem alam dan artifak (lihat Koentjaraningrat, 1990 dan Kaplan dan Manners, 1999).
Subsistem pertama mengacu pada sistem ideasional dalam masyarakat yang secara operasional meliputi nilai, norma, falsafah, kepercayaan, sentimen dan etos dan semacamnya yang semuanya terkait dengan persepsi keminangkabauan tentang eksistensi lumbuang . Pengaruh subsistem pola pikir ini secara khusus dapat dilihat dari bagaimana masyarakat telah memperlakukan lumbuang (fungsi dan orientasinya). Subsistem kedua, teknoekonomi, mengacu pada pengertian yang inklusif berdimensi budaya yang bukan saja mencakup segala aktivitas dalam lumbuang dan nagari tetapi juga institusinya sebagai proses sosioteknis. Institusi ini dapat diartikan dalam dua dimensi (Coward, 1980). Pertama, institusi sebagai organisasi. Dalam dimensi ini institusi menunjuk pada peran aktual (role performance) , atau sebagai tatanan pola perilaku masyarakat
pada lumbuang ataupun nagari . Kedua, institusi sebagai kaidah-kaidah yang berlaku pada lumbuang dan nagari , atau sebagai peran (pola perilaku) masyarakat yang semestinya ( rules , atau role expectation ). Secara umum, pengertian institusi yang pertama akan lebih banyak diacu dalam hal ini tanpa menghindari pengertian yang kedua, tergantung konteks pembicaraan. Subsistem yang ketiga, alam dan artifak, menunjuk pada alam semesta secara fisikal. Kondisi alam semesta dan artifak itu memperlihatkan seberapa jauh peluang, tantangan dan manfaat tindakan kolektif dalam masyarakat bisa dilakukan.
Kira-kira apa yang telah dan akan terus terjadi dengan dan pada lumbuang ? Dulu formasi tindakan kolektif pada nagari dimulai dari inti kerjasama sosial lumbuang (LGM). Interaksi dengan liberalisasi pasar (globalisasi) hanya mungkin terjadi pada LSL yang sudah mampu bertindak sebagai agen sentrifugal. Dan nagari pada saat itu jelas sudah mapan. Lain halnya sekarang, penetrasi liberalisasi pasar tidak terhalangi sama sekali sehingga langsung berefek negatif pada ekonomi rumahtangga. Setelah  pangan  pokok  beras  terkomodifikasi, petani dan semua kategori lumbuang (LGM, LAB, LSB dan LSL) sama-sama telah berdiri di depan menghadang hantaman liberalisasi pasar. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi masyarakat akan semakin berat. Warga nagari niscaya berhadapan secara diametral dengan liberalisasi pasar dan menerima risikonya secara individual. Masyarakat nagari telah dan akan terus kehilangan kesempatan untuk belajar dan beradaptasi mengikuti perubahan konsep tindakan kolektif dalam masyarakat (Tabel 1).
Perlu dicatat kerjasama sosial dan formasi tindakan kolektif pada dua generasi lumbuang itu adalah suatu sistem pengetahuan. Replikasi lumbuang semestinya berbasis pada sistem pengetahuan tersebut karena dengan itulah penciri revitalisasi lumbung (common denominators) , yang mencakup penciri ‘transferability’ , ‘scalling-up’ dan ‘routinity’ dapat didefinisikan. Lebih dari itu, ternyata lumbuang secara praktikal adalah suatu formasi tindakan kolektif yang berbasis pengetahuan (knowledge- based society/institution) . Sekarang yang perlu didalami bagaimana sistem pengetahuan itu harus dibangun bukan hanya menjurus pada
suatu masyarakat nagari , melainkan pada kerjasama sosial masyarakat pluralistik yang terbuka (mengglobal), dan secara khusus untuk keperluan pengembangan dan penguatan sistem ketahanan pangan nasional. Pendekatan pembelajaran menuju masyarakat berbasis pengetahuan ini lebih jauh dapat dilihat dalam Ifdal (2012).

## IV. ARAH DAN MANDAT SISTEM KETAHANAN PANGAN
Lumbuang sejati boleh jadi tak perlu direkonstruksi. Namun gagasannya masih relevan untuk dipakai dalam pembangunan pangan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku 8 , termasuk secara nasional. Sekarang yang perlu adalah bagaimana gagasan lumbuang tersebut dapat disepadankan secara kontekstual. Hal ini tampaknya potensial untuk dilakukan karena konsep dan sistem umum ketahanan pangan yang berjalan secara skematik sudah berkalang sebagaimana sistem lumbuang . Inti terdalam dari sistem umum ketahanan pangan adalah sistem ketahanan pangan rumahtangga (SKPR) dan ini dapat diskemakan dalam posisi yang
sama dengan LGM dalam sistem lumbuang . Selanjutnya sistem ketahanan pangan masyarakat (SKPM) sama dengan posisi LAB; sistem ketahanan pangan daerah (SKPD) sama dengan posisi LSB; dan sistem ketahanan pangan nasional (SKPN) sama dengan posisi LSL. Sesuatu yang tidak terlihat pada sistem umum ketahanan pangan itu adalah soliditas dari koneksitas antarsubsistem. Lain halnya dengan lumbuang , dimana koneksitas antar subsistem berkalang satu sama lain oleh adanya kerjasama sosial—mulai dari LGM di inti terdalam sampai LSL di bagian luar terikat oleh komitmen kerjasama sosial yang amat solid.
Pemerintah perlu meluaskan perhatiannya dengan menimbang pola relasi dan fungsi yang terdapat pada lumbuang untuk dapat dipakai sebagai konstruksi dan diskursus sistem ketahanan pangan yang mengarah pada, dan
8 Dalam UU 18/2012 tentang ‘Pangan’ terkandung spirit dan misi untuk keperluan mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional yang andal dan berkelanjutan. Misi ini juga terdapat pada The Universal Declaration of Human Rights (1948; Artikel 25, Paragraf 1) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural (1966; Artikel 11) (lihat Knuth dan Vidar, 2011).

## Tabel 1. Perubahan Formasi Tindakan Kolektif Ketahanan Pangan
Sumber: Dimodifikasi dari Rutten, dkk., (2012) dalam Benneworth (2013:7).
dapat menjalankan mandat untuk, peningkatan kesejahteraan petani. Keadaannya sekarang, SKPR berada di fron terdepan secara individual menghadang risiko gelombang liberalisasi pasar (Gambar 1). Terkait hal ini seluruh rumah tangga tertekan oleh kekuatan liberalisasi pasar, dan para petani adalah golongan terlemah yang akan terintimidasi. Dalam situasi begini, pembicaraan ketahanan dan kedaulatan pangan 9 di wilayah petani bukan saja di luar konteks tapi juga tidak relevan. Wilayah pembicaraan ketahanan dan kedaulatan pangan sudah semakin mengglobal, dan karenanya tidak mungkin bagi rumahtangga petani secara individual dapat berketahanan pangan dan apalagi berdaulat dalam arti yang sesungguhnya.
Karena itu, dengan mengikuti langgam lumbuang , posisi SKPR tersebut lebih strategis apabila dipindahkan kembali ke dalam untuk dibentengi oleh SKPM dengan benteng terluarnya adalah SKPD atau SKPN (Gambar 2). Dengan skema sistem berkalang yang terlihar pada Gambar 2 tersebut, pembicaraan kedaulatan pangan menjadi relevan dan kontekstual. Kedaulatan pangan menjadi dapat dispesifikasi  secara  jelas  pada  wilayah  yang jelas pula, dimana kedaulatan rumah tangga petani cukup pada wilayah inti terdalam di tengah masyarakat di daerah domisilinya. Beban dan tanggungjawab untuk berinteraksi dan untuk menghadang liberalisasi pasar sepenuhnya dapat diletakkan dalam wilayah SKPD, atau bahkan SKPN-bukan pada wilayah individual rumah tangga petani.
Perkembangan terakhir, pengembangan Lumbung Pangan ataupun Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), tampaknya sudah berada dalam koridor atau bingkai gagasan pengembangan lumbuang sebagaimana di- maksud sebelumnya. Pelajaran yang dapat ditarik dari lumbuang adalah soal soliditas dari koneksitas antar subsistemnya, dan ini dapat ditularkan gagasannya ke dalam arsitektur sistem ketahanan pangan yang dikembangkan
oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Hanya saja, dari observasi, eksistensi lembaga Lumbung Pangan ataupun LDPM itu masih bersifat khusus dan belum terkoneksi satu sama lain. Masing-masing lembaga masih berorientasi mikro untuk menopang ketahanan pangan khusus di lingkup operasinya saja, di kelompok tani atau di Gapoktan.

## V. KESIMPULAN
Kapasitas pengadaan beras nasional dari produksi dalam negeri sudah semakin tertekan oleh disinsentif berproduksi yang disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan petani. Sehubungan dengan ini, sistem ketahanan pangan nasional dapat mengambil pelajaran dari konsep atau gagasan lumbuang . Secara reflektif lumbuang adalah sebuah replika gagasan sistem ketahanan pangan yang berbasis kerjasama sosial dalam suatu institusi yang disebut negara dengan mandat menjalankan pembangunan inklusif. Sejalan dengan pengertian lumbuang yang  tidak  berkonotasi  secara  fisikal  sebagai gudang pangan ataupun secara fungsional sebagai aktivitas penyimpanan pangan, sistem ketahanan pangan sebenarnya menunjuk pada institusi kerjasama dan keadilan sosial yang menyangkut fungsi transfer ataupun relokasi kesejahteraan bagi golongan petani, dan bukan sekedar fungsi jaminan pangan secara nasional. Oleh sebab itu, dalam sistem ketahanan pangan, para petani tidak boleh diperlakukan sekedar pemroduksi pangan (produk primer) yang niscaya kalah dalam permainan pasar dan seolah dengan sengaja (by-design) diabadikan sebagai pengambil harga. Melainkan, melalui kerjasama sosial, petani harus dapat diterima

## S K P M

## S K P D
S K P N Penetrasi sistemik dan masif LIBERALISASI PASAR PANGAN (BERAS) S K P R
Gambar 2. Replika Sistem Ketahanan Pangan
‘Lumbuang’
9 Kedaulatan pangan adalah penegasan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pangan (provisi, produksi, distribusi dan konsumsi) mesti mempunyai kapasitas dan oportunitas untuk mengontrol mekanisme-mekanisme dan kebijakan- kebijakan pangan, supaya hal tersebut tidak diserahkan saja kepada institusi bisnis dan pasar yang telah mendominasi sistem pangan global (lihat Rosset, 2005).
sebagai ‘human qua citizen’ , yaitu manusia yang memiliki hak kewargaan (right of citizenship) terhadap kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi sebagai kewajiban negara (state obligation). Atas dasar kerjasama sosial itu pula golongan petani dapat dibekali dengan alas hak (entitlement) berupa hak-hak sosial korelatif untuk dapat mengklaim kompensasi kesejahteraan dari negara, dalam bentuk perlindungan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambler,  John  Sterling.  1989. Adat and Aid: Management of Small-Scale Irrigation in West Sumatra, Indonesia . Ph.D dissertation ,  Cornell University, Ithaca, New York.
Bappenas dan JICA. 2013. Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJM Tahun 2015-2019. Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
Benneworth, Paul. 2013. Regional Innovation Culture in  An  Age  of  Globalisation-Toward  Culture 2.0?. Regional Studies Association Europian Conference 2013, Tempere, Finland, 5th-8th 2013.
Coward, Walter W., Jr. 1980. Irrigation Development: Institutional and Organizational Issues. Dalam Irrigation and Agricultural Development in Asia . Ithaca: Cornell University Press. DKP. 2008. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009 . Dewan Ketahanan Pangan (DKP).
DKP. 2011. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 . Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Forstater, Mathew. 2007. Little Book of Big Ideas, Economics . London: A & C Black Publishers Ltd. Furnivall,  J.S.  2009. Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk (Dutch Indies, Study of Plural Economy) . Jakarta: Freedom Institute. Ifdal. 2012. Pengembangan Konsep Manajemen Pengetahuan untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) . Disertasi S3 , UGM.
Kaplan, David dan Manners, Albert A. 1999. Teori Budaya (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Knuth, Lidija dan Vidar, Margret. 2011. Constitutional and Legal Protection of the Right to Food Around the World . Rome: FAO of UN.
Koentjaraningrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas Pembangunan . Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Manan, Imran. 1984. A Traditional Elite in Continuity and Change: The Chiefs of the Matrilineal
Lineages of the Minangkabau of West Sumatra, Indonesia . Ph.D dissertation , University of Illinois at Urbana-Champaigne.
Martius, Endry. 2006. Rekonstruksi Sistem Ekonomi Nagari. Buletin Nagari No. II Tahun 2006, hal. 26-31.
Martius, Endry. 2004. Kronikel Pembangunan dan
Pengelolaan Irigasi di Indonesia: Kesepakatan Ex-post Kesejahteraan Petani. Dalam Sudar D. Atmanto (ed.) Kebijakan Setengah Hati dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani, Beberapa Kasus dalam Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi . Jakarta: JKI-Indonesia dan PSDAL-LP3ES, hal. 49-62.
Martius, Endry dan Arif, Sigit Supadmo. 2000. Nagari dan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air di Sumatera Barat: Tinjauan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal VISI Irigasi, Sumberdaya Air, Lahan & Pembangunan , PSI- SDALP, No. 18, Maret 2000.
Oki, Akira. 1977. Social Change in West Sumatran Village: 1908-1945 . Ph.D dissertation , The Australian National University, Canberra.
Rasuanto, Bur. 2005. Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern .  Jakarta:  Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Rosset, Peter. 2005. Global Small-Scale Farmers’ Movement Developing New Trade Regimes. Food First News & Views , Vol. 28, No. 97 Spring/ Summer 2005, p.2.
Syahyuti. 2012. Pengorganisasian secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani di Indonesia. FAE , Vol. 30 No. 2, Desember 2012 (hal. 129-145).
Van der Eng, Pierre. 1996. Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880 . London: Macmillan Press LTD.

## BIODATA PENULIS :
Endry Martius ,  dilahirkan  di  Jambi,  31  Oktober 1959.  Pendidikan  S1  pada  Jurusan  Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas (1985); S2 Social-Development pada Department Sociology-Anthropology , Ateneo de Manila University (1992); S3 Teknologi Pertanian UGM (2004).

## Halaman ini sengaja dikosongkan