## Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto

## Hasim
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo,Indonesia Email: hasim@ung.ac.id

## Abstract
The  Limboto  Lake    is  the  largest  lake  in  Gorontalo  Province.  These  natural  resources  have biodiversity  of  fishery  which  become  economic  source  of  coastal  lake  community.  Besides,  the economic activity of aquaculture fishery also grows rapidly in Limboto lake. The Limboto Lake is the largest lake in Gorontalo Province. These natural resources have biodiversity of fishery which become economic source of coastal lake community. Besides, the economic activity of aquaculture fishery also grows rapidly in Limboto lake ,The Limboto Lake has a strategic role for the province of Gorontalo. The  Limboto  lake  degradation  shows  a  more  destructive  of  the  area  and  the  depth  is  reduced.  This research  study  the  product  of  law  as  a  environmental  politic  instrument  of  the  government  and analyzes it in a political ecological perspective. The research design used descriptive quantitative and qualitative  by  using  methodological  approach  of  political  ecology.  The  results  show  that  regulation related  to  general  management  of  the  lake  and  Lake  Limboto  is  particularly  weak  in  the  context  of cohesiveness, harmonization, and problem focus.
Keyword : Political Ecologic;  Policy;  Limboto Lake

## Abstrak
Danau  Limboto  merupakan  danau  terbesar  di  Provinsi  Gorontalo.    Sumberdaya  alam  ini memiliki kakayaan hayati perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping  itu  aktivitas  ekonomi  perikanan  budidaya  juga  tumbuh  pesat  di  danau  Limboto. Danau  Limboto  merupakan  danau  terbesar  di  Provinsi  Gorontalo.    Sumberdaya  alam  ini memiliki kakayaan hayati perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping itu aktivitas ekonomi perikanan budidaya juga tumbuh pesat di danau Limnboto. Danau  Limboto    memiliki  peran  strategis  bagi  provinsi  Gorontalo.  Degrdasi  danau  Limboto menunjukkan  gambaran  semakin  destruktif  yaitu  luasan  dan  kedalamannya  berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produks hukum sebagai instrumen politik lingkungan pemerintah  dan  menganalisis  dalam  perspektif  ekologi  politik.  Desain  penelitian  yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan metodelogis ekologi politik. Hasil menunjukkan bahwa regulasi terkait pengelolaan  dananu secara umum dan danau Limboto secara khusus masih lemah dalam konteks keterpaduan, harmonisasi, dan fokus masalah.
Kata Kunci: Ekologi Politik; Kebijakan; Danau Limboto
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.7.1.44-52.2018

## PENDAHULUAN
Danau  merupakan  sumberdaya  alam strategis  bagi  pembangunan.  Hal  tersebut didasarkan  atas  fungsi  danau  yang  multi dimensi bagi kelangsungan hidup, termasuk  manusia.  Diantara  fungsi  danau tersebut  ada  yang  bersifat intagiable ,  sulit dilihat  langsung  namun  memiliki  peran besar.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan sumberdaya  danau  harus  dilakukan  secara tepat  agar    fungsinya  berjalan  secara berkelanjutan.
Danau  Limboto  merupakan  danau
terbesar di Provinsi Gorontalo. Sumberdaya  alam  ini  memiliki  kakayaan hayati  perikanan  yang  menjadi  sumber ekonomi masyarakat pesisir danau. Disamping itu aktivitas ekonomi perikanan budidaya  juga  tumbuh  pesat  di  danau Limnboto.  Menurut  Hasim  dan  Mopangga (2014)  danau  Limboto  memiliki  potensi ekonomi  wisata  yang  besar  sehingga prospek untuk dikembangkan.
Pengembangan  wisata  danau  didukung oleh bangunan sejarah tempat mendaratnya Ir. Soekarno Presiden RI pertama pada saat melawat  ke  Gorontalo,  sehingga  memberi nilai daya tarik lebih besar.
Sisi  lain  degradasi  danau  Limboto dalam  berjalannya  waktu  semakin  besar. Menurut  Hasim  et  al.,  (2017)  luasan perairan danau  Limboto  yang  sesuai untuk kegiatan  perikanan  budidaya  mengalami pengurungan  sangat  signifikan  yaitu  8,03 ha  (0,36%).  Hasim  (2012)  memprediksi dengan  status  sedimentasi  eksisting  maka tahun  2025  danau  Limboto  akan  hilang. Hasim et al., (2011) menyatakan berdasarkan analisis multidimensi menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan pengelolaan  danau  Limboto  tergolong tidak berlanjut.
Pengelolaan danau Limboto
didasarkan  atas  kebijakan  pemerintah. Kebijakan  tersebut  dalam  bentuk  sistem peraturan  perundangan    sumberdaya  alam
dan lingkungan. Eric Wolf (1972) termasuk ilmuwan awal yang mencetuskan ekologi politik yaitu kesaling berpengaruhan  antara  sistem  ekonomi politik terhadap masalah ekologis mencakup lingkungan dan aspek sosialnya. Marifa  (2005)  mencatat  ada  dua    masalah aspek kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia yaitu inkonsistensi kebijakan dan lemahnya  koordinasi.  Kajian  terkait  aspek peraturan  perundangan  sebagai  kebijakan konstitusional pengelolaan danau  Limboto belum  banyak  dibahas.  Oleh  karena  itu kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan  perundangan  dari  tingkat  pusat hingga  daerah  terkait  danau  secara  umum dan  danau  Limboto  secara  khusus.    Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi  penting  terkait  basis  peraturan perundangan  untuk  perbaikan  pengelolaan danau Limboto yang lebih efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  penelitian pustaka  dengan  menggunakan  desain penelitian  deskriptif    kuantitatif  dan kualitatif.  Metode  deskriptif  ialah  suatu penelitian  yang  tujuan  utamanya  untuk memberikan  gambaran  umum  atas  suatu keadaan. Pendekatan  metodologis ekologi politik  yang  digunakan  menekankan  pada aspek kebijakan politik lingkungan dampaknya    secara  ekologis  dan  sosial. Data  yang  dikumpulkan  bersifat  sekunder mencakup  produk  peraturan  pemerintah dari  undang-undang  hingga  peraturan daerah  oleh  yang  diterbitkan  pemerintah Provinsi Gorontalo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  mengenai  penanganan kerusakan  yang  terjadi  di  Danau  Limboto dapat  dilihat  dari  beberapa  peraturan  yang ada pada Tabel berikut :

## Tabel 1 Landasan hukum kebijakan pengelolaan Danau Limboto
Sumber : Studi Pustaka Aturan Perundangan Tentang Danau Limboto
Peraturan Perundangan Batas Yuridiksi Lembaga yang Berwenang UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 1. Pelaksanaan kegiatan konservasi; 2. Pola dasar dan pengaturan cara pemanfaatan konservasi sumberdaya; 3. Pembinaan konservasi berkaitan penegakan hukum. Pemerintah, masyarakat dan  instansi hukum UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 1. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; 2. Aktivitas perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta pengawasan kehutanan; 3. Rehabilitasi hutan; Pemerintah, masyarakat dan aparat hukum UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 1. Pola pengelolaan wilayah sungai; 2. Perencanaan pengelolaan SDA; 3. Koordinasi Pemerintah, masyarakat dan Dewan Air UU No 31 Tahun  2004 Tentang Perikanan 1. Rencana pengelolaan SDI, jumlah penangkapan; 2. Penyusunan sistem informasi SDI; 3. Penelitian dan pengembangan SDI; 4. Pengawasan. Pemerintah, LSM, PT, penegak hukum UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. Penyelengaraan pemerintahan;
3. Pengelolaan SDA; 4. Perencanaan RTRW. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang 1. Pengaturan dan pembinaan penataan ruang; 2. Perencanaan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan ruang; 3. Penyidikan Pemerintah, masyarakkat ,
PPNS
UU No 32 Tahun 2009 Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Menetapkan dan melaksanakan RPPLH; 2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS;
3. Penegakan hukum. Pemerintah, masyarakat, instansi hukum PERDA No 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau 1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan; 2. Kerja sama dan penegakan hukum Pemerintah provisni/daerah dan PPNS
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Kerusakan  danau  limboto  sebagai suatu  sumberdaya  ekosistem  bukanlah proses yang  terjadi  secara  tunggal. Sedimentasi, tercemarnya air, pertumbuhan tanaman  air  yang  tinggi    di  danau, merupakan  fenomena  yang  terjadi  di  hilir permasalahan.  Banyak  hal  yang  menjadi latar  belakang  sehingga  terjadi  kerusakan lingkungan  danau,  dan  hal  tersebut berlangsung  secara  kompleks.    Salah satunya ialah peraturan perundang- undangan  sebagai  kebijakan  pemerintah tentang  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan.  Kebijakan  pemerintah  tentang
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  merupakan  instrumen  formal tentang arah dan prinsip dalam pembangunan terkait sumberdaya alam.
Analisis  isi  dilakukan  terhadap peraturan tersebut di atas menyangkut tema konservasi  ekosistem  dan  pengelolaan danau  secara  umum.  Dua  tema  tersebut dijadikan sebagai indikator tentang keberpihakan  suatu  peraturan  terhadap keberlanjutan  sumberdaya  alam  secara umum  dan  danau  secara  khusus.  Hasilnya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Analisi isi tema konservasi dan danau
No Peraturan/Perundangan Tema Konservasi  Danau 1 UU No 5 Tahun 1990 23 0 2 UU No 41 Tahun 1999 14 1 3 UU No 31 Tahun 2004 15 3 4 UU No 32 Tahun 2004 1 0 5 UU No 7 Tahun 2004 28 11 6 UU No 26 Tahun 2007 1 1 7 UU No 32 Tahun 2009 10 0 Sumber : Olahan Data Pustaka
Kerusakan  danau  limboto  sebagai suatu  sumberdaya  ekosistem  bukanlah proses yang  terjadi  secara  tunggal. Sedimentasi, tercemarnya air, pertumbuhan tanaman  air  yang  tinggi    di  danau, merupakan  fenomena  yang  terjadi  di  hilir permasalahan.  Banyak  hal  yang  menjadi latar  belakang  sehingga  terjadi  kerusakan lingkungan  danau,  dan  hal  tersebut berlangsung  secara  kompleks.    Salah satunya ialah peraturan perundang- undangan  sebagai  kebijakan  pemerintah tentang  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan.  Kebijakan  pemerintah  tentang
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  merupakan  instrumen  formal tentang arah dan prinsip dalam pembangunan terkait sumberdaya alam. Analisis  isi  dilakukan  terhadap peraturan tersebut di atas menyangkut tema konservasi  ekosistem  dan  pengelolaan danau  secara  umum.  Dua  tema  tersebut dijadikan sebagai indikator tentang keberpihakan  suatu  peraturan  terhadap keberlanjutan  sumberdaya  alam  secara umum  dan  danau  secara  khusus.  Hasilnya disajikan pada Tabel 2.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2 menunjukkan  bahwa  kata  konservasi terbanyak  terdapat  pada  UU  No.  7  tahun 2004  yaitu  28  kata,  UU  No.  5  tahun  1990 terdapat  sebanyak  23  kata  konservasi, sedangkan UU No. 32 tahun 2004 terdapat 10  kata  konservasi.  Sama  halnya  dengan kata  danau  terbanyak  terdapat  pada  UU No. 7 tahun 2004 yaitu 11 kata, sedangkan UU  No.  32  tahun  2009,  UU  No.  32  tahun 2004  dan  UU  No.  5  tahun  1990  tidak terdapat kata danau.
Tabel 2   menunjukkan bahwa, satu- satunya  perundangan  yang  terbit  sebelum era  otonomi  daerah  ialah  UU  No.  5  tahun 1990  Tentang  Konservasi  Sumberdaya Alam  dan  Ekosistem.  Peraturan  tersebut belum  secara  tegas  memberikan  arahan kepada  berbagai  pihak  terkait  kebijakan pengelolaan  konservasi  sumberdaya  danau secara  umum  dan  secara  khusus.  Pada pasal  38  UU  No.  5  tahun  1990  masih sangat umum terkait penyerahan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah. Disamping  itu,  UU  tersebut  belum memberikan  ruang    publik  untuk  terlibat dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam. Peran rakyat dalam pelaksanaan konservasi diarahkan  oleh  pemerintah,  pasal  37.  Hal tersebut memberikan gambaran pengelolaannya  masih  bersifat  sentralistik sebagaimana  regim  yang  berkuasa  ketika itu. Visi dan misi UU ini adalah konservasi sumberdaya alam, meskipun hanya terbatas pada kawasan suaka alam.
UU  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dalam  substansi  pro-kapital, bersifat sentralistik dan berorientasi produksi (Sumardjono et al. 2011).  Fungsi hutan  dalam  UU  ini  dibagi  dalam  tiga macam  yaitu  hutan  konservasi,  hutan lindung  dan  hutan  produksi.  Pasal  37  UU ini  menjelaskan  bahwa  pemanfaatan  hutan yang  berfungsi  lindung  dan  konservasi dapat  dilakukan  sepanjang  tidak  merusak
fungsinya.  Misalnya  PP  No.  6  tahun  2007 yang memberikan mandat bahwa pengelolaan hutan lindung diarahkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tetapi ketentuan  ini  menjadi  tidak  jelas  ketika pemerintah  mengizinkan  penambangan bawah  tanah  di  kawasan  lindung  melalui Peraturan  Presiden  No  28  tahun  2011.
Landasan operasional tersebut menggambarkan inkonsistensi tentang pemanfaatan  hutan  lindung.  Realitanya banyak  kawasan  lindung  termasuk  hutan lindung tertekan oleh kepentingan ekonomi.  Dengan  demikian  KEPRES  No. 32  tahun  1990  tentang  Kawasan  Lindung, tidak  akan  efektif  pelaksanaannya  di lapangan  karena  tumpang  tindih  dengan aturan yang lainnya.
UU  No  7  tahun  2004  terbatas  pada air  sebagai  sumberdaya  alam  dalam pendekatan komoditas.
Sebaliknya ekosistem  dari  sumberdaya  air  tersebut tidak  dijelaskan  secara  konkret  terkait konservasinya.    Artinya    peraturan  yang bersifat  tematik  UU  No.  7  tahun  2004  ini, hanya  memandang  air  sebagai  komoditas. Konsekuensinya ialah air dipandang sebagai modal ekonomi untuk dieksploitasi dalam rangka mendapatkan rente.
Peraturan  tersebut  tidak  membahas  atau mengatur tentang air keterkaitannya dengan ekosistemnya serta interdependensi dengan lingkungannya. Padahal keberadaaan air dalam konteks jumlah dan kualitas sangat ditentukan oleh ekosistemnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan pernyataan  Sanim (2010) bahwa UU No. 7 tahun  2004    lebih  berpihak  kepada  swasta dan  kurang  memandang  air  dari  dimensi sosial  serta  mengabaikan  aspek  kajian ekosistemnya.    Menurut  Sumarjono  et  al. (2011)  UU  ini  memiliki  kecenderungan pro-kapital  yang  ditunjukkan  oleh  peluang badan swasta untuk mengusahakannya. PP No.  37  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Daerah  Aliran  Sungai,  sebagai  peraturan yang  lebih  operasional  belum  secara eksplisit  menjelaskan  tentang  pengelolaan danau,  sebaliknya  sangat  umum  sebagai bagian  dari  DAS.  Misalnya  belum  ada pasal  atau  ayat  satupun  yang  menjelaskan tentang pengelolaan danau.
UU  No.  31  tahun  2004  Pasal  5 menjelaskan  bahwa  danau  merupakan salah  satu  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia  untuk  penangkapan dan  pembudidayaan.  Penjelasan  pasal  13 menyatakan bahwa, danau termasuk dalam kawasan konservasi terkait kegiatan perikanan. Namun secara eksplisit keterpaduan pelaksanaan konservasi belum diatur  dalam  batang    tubuh  UU  ini, sementara  keterpaduan  penting  dalam konservasi  danau.  Sisi  lain    menurut Sumardjono et al. (2011) secara umum UU ini  pengelolaannya  bersifat  sentralistik. Walaupun  dalam  pasal  65  disampaikan tentang penyerahan urusan dan pembantuan  umum  tehadap  pemerintah daerah tetapi tidak jelas rinciannya.
UU  No.  32  tahun  2004  Pasal  17 menjelaskan  secara  umum  hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta hubungan  antar  pemerintah  daerah tentang pemanfaatan  sumberdaya  alam.  Namun secara keseluruhan UU ini belum memberikan  penjelasan  hubungan  antar pemerintah  daerah  menyangkut  kegiatan konservasi.  Padahal  sering  kali  konflik terjadi antara pemerintah daerah disebabkan  oleh  persepsi  terhadap  batasan sumberdaya  alam  sangat  administratif, sedangkan hakikat sumberdaya alam bersifat ekosistemik, sehingga sangat rancu jika  didekati  secara  administrasi  semata. Artinya UU ini secara formal memberikan kewenangan    pemerintah  daerah  terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Namun sisi lain secara bersamaan UU ini pendekatannya sangat formal dalam memahami  batasan  sumberdaya  alam.
Akibatnya sering terjadi konflik kepentingan dan kewenangan terkait pengelolaan  sumberdaya  alam  diantara pemerintah  daerah.  Misalnya  kerusakan ekosistem  perairan  danau  yang  merupakan daerah  hilir,  jika  pengendaliannya  semata teknosentris  melalui  restorasi  danau,  maka tidak  menyelesaikan  permasalahan  secara mendasar,  karena  akar  masalah  di  bagian hulu tidak dikendalikan.  Sisi lain kawasan hilir  dan  hulu  berada  pada  daerah administrasi  kabupaten/kota  yang  berbeda. Dengan  demikian  regim  otonomi  daerah gagal  memperbaiki  pola  pemanfaatan sumberdaya alam yang ekstraktif.
Kegagalan tersebut diantaranya disebabkan oleh  (1)  keterbatasan  kapasitas  SDM daerah sehingga belum efektif menjalankan  mandat  yang  diberikan. Kondisi  tersebut  bisa  berdampak  pada biaya  transaksi  tinggi;  (2)  dominannya kekuatan  politik  kepala  daerah  yang berimplikasi  pada  lahirnya  kebijakan  yang berorientasi kepentingan jangan pendek.
UU  No.  26  tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  merupakan  instrumen kebijakan  dalam  aspek  perencanaan  ruang secara  umum  termasuk  danau.  Dari  Tabel 22  memberikan  informasi  bahwa,  secara kuantitatif  ada  dua  kata  konservasi  dan satu kata tentang danau. Substansi konservasi  pada  undang-undang  ini  ialah penataan  ruang  salah  satunya  diarahkan pada konservasi sumberdaya alam. Sedangkan  danau  dalam  undang-undang ini  dipandang  sebagai  kawasan  lindung setempat  mencakup  sempadan  sungai, sempadan  pantai  dan  sempadan  danau, penjelasan  Pasal  5  ayat  2.  Semangat  yang tersirat  dari  undang-undang  ini  ialah pemanfataan  sumberdaya  alam  harus dalam  sistem  perencanaan  tata  ruang  yang mendorong keberlanjutan sumberdaya alam  tersebut.  Oleh  karena itu  danau  yang memiliki  fungsi  strategis  dimasukkan dalam  kawasan  lindung  setempat.  Dalam
aturan  operasionalnya  dijelaskan  ruang kawasan  danau  yang  mencakupi;  (1) shoreline (garis pantai danau) berjarak 15- 50  meter  dari  pasang  tertinggi,  (2) shoreline buffer (daerah penyangga danau), (3)  shoreland  protection  area  (kawasan perlindungan danau) yaitu sekurang- kurangnya  berjarak  50-100  meter  dari pasang  tertingi,  (4)  daerah  budidaya. Penataan  ruang  tersebut  ditujukan  agar danau  sebagai  sumberdaya  dapat  terus menjalankan fungsinya.
Kebijakan  penataan  ruang  secara substansi    mencakup  tiga  isu  pokok  yaitu pola  ruang  yang  terdiri  atas  kawasan budidaya  dan  lindung,  struktur  ruang  dan kelembagaan. Dalam kenyataannya penataan  ruang  kawasan  danau  secara khusus  dan  wilayah  secara  umum  banyak mengabaikan  aspek  prinsip  keserasian fungsi  ruang  yang  tujuannya  untuk keberlanjutan sumberdaya alam.
Indikasinya  banyak  aktivitas  ekonomi dilaksanakan di area yang secara peraturan di  larang  misalnya  di  kawasan  lindung seperti  sempadan  sungai  dan  danau  serta kawasan lindung yang melindungi kawasan  di  bawahnya. Akibat  dari perubahan  fungsi  penggunaan  lahan  dari lindung  menjadi  budidaya  di  daerah tangkapan  air  danau,  maka  berimplikasi negatif terhadap keberadaan danau sebagai hilir  dari  sistem  DAS  tersebut.  Kebijakan penataan ruang di kawasan Danau Limboto belum mengindahkan secara efektif  aturan yang ada. Misalnya dalam RTRW Provinsi diamanahkan  bahwa  Danau  Limboto menjadi  kawasan  strategis.  Sedangkan RTRW  Kota  Gorontalo  mengidentifikasi bahwa  Danau  Limboto  menjadi  salah  satu alternatif sumber air bersih, pengembangan wisata  dan  pengembangan  perikanan. Namun  implimentasinya  banyak  aktivitas pertanian  dilaksanakan  di  lahan-lahan marginal,  aktivitas  ekonomi  di  sempadan
danau  dan  sungai,  serta  aktvitas  ekonomi di danau sehingga mereduksi keberlanjutan fungsi danau.
Implimentasi  kebijakan  tata  ruang kawasan  Danau  Limboto  harus  diatur dalam bentuk peraturan daerah tentang tata ruang  kawasan  Danau  Limboto  yang terpadu.  Oleh  karena  itu  kehadiran  aturan di  tingkat  daerah  dalam  bentuk  RTRW Danau  Limboto  adalah  penting  untuk memberikan  kejelasan  lokus,  fokus  dan otoritas.  Perda  ini  juga  harus  mampu mengidentifikasi  setiap  kebutuhan  ruang stakeholders  yang  berada  di  kawasan Danau Limboto agar tidak terjadi tumpang tindih  kepentingan.  Misalnya  kepentingan memulihkan  atau  merevitalisasi  kawasan hutan  minimal  30  persen  dari  luas  DAS yang diperintahkan UU No. 26 tahun 2007 pasal 17 dan memulihkan sempadan danau sebagai kawasan lindung.
UU No. 32 tahun 2009 memiliki visi konservasi dan telah memberi ruang publik untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya pada penjelasan  pasal  2  huruf    k  yaitu  yang dimaksud dengan ―asas partisipatif‖ adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Oleh  karena  itu,  lembaga  yang mempunyai beban kerja berdasarkan
Undang-Undang  ini  tidak  cukup  hanya suatu  organisasi  yang  menetapkan  dan melakukan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi  dengan  portofolio  menetapkan, melaksanakan,  dan  mengawasi  kebijakan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Selain  itu,  lembaga  ini  diharapkan juga  mempunyai  ruang  lingkup  wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
UU No.32 Tahun 2009 juga menjelaskan dan mewajbkan Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS). Namun  pelaksanaannya  di  lapangan  masih sangat  terbatas,  karena  mandat  ini  baru. Sisi  lain,  tantangannya  ialah  komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan di lapangan.    Misalnya  disahkannya  PP  No. 10    tahun  2010  tentang  Tata  Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan dan PP No.15 Tahun 2010 tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang. Kedua peraturan tersebut sering dikalahkan oleh kepentingan politik, sehingga
pertimbangan sosial-ekologi menjadi marginal.
Perda    Provinsi  Gorontalo  No  1 tahun  2008  merupakan  payung  hukum pengelolaan Danau Limboto dalam konteks lokal. Perda ini  belum secara jelas mengatur  aspek  kelembagaan  pengelolaan danau untuk lestari. Hal tersebut ditunjukkan oleh saling tumpang tindihnya program dan kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Danau Limboto. Sisi lain PERDA ini  belum  secara  jelas  bagaimana  fungsi kelembagaannya dijalan yaitu aspek koordinasi dan aturan mainnya.
Tabel  1  dan  uraiannya  memberikan petunjuk  bahwa  isu  tentang  danau  sebagai sumberdaya  alam  yang  penting  bagi kelangsungan  kehidupan  tidak  cukup terwadahi secara signifikan dalam berbagai aturan yang ada. Belum ada peraturan yang secara  tematik  memiliki  fokus  dan  lokus tentang  kawasan  danau.  Hal  tersebut memberi  penjelasan  bahwa  perhatian pemerintah  terhadap  danau  masih  sangat kecil. Padahal secara sosial budaya bahkan ekonomi serta ekologi, banyak masyarakat yang  tergantung  terhadap  danau.  Danau dalam  peraturan  perundung-undangan  di atas  hanya  menjadi    topik  komplementer dari tema penting yang dibangunnya. Oleh karenanya  wajar  jika  kemudian  hampir seluruh  danau  yang  ada  di  Indonesia
mengalami degradasi yang serius. Keberpihakan  politik    terhadap  kelestarian danau  sangat  rendah  dan  hanya  terbatas pada kepentingan ekonomi semata.
Uraian  tersebut    juga  memberikan gambaran  bahwa,  peraturan  perundangan tentang  sumberdaya  alam  dan  lingkungan masih  sektoral.  Peraturan  yang  mengatur tentang  sumberdaya  alam  dan  lingkungan secara  terpadu  belum  ada.  Implikasinya banyak  ditemukan  adanya  tumpang  tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Kondisi  tersebut  potensial  menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
Hal  lain  dari  uraian  di  atas  ialah regim otonomi daerah gagal menginternalisasi paradigma pembangunan berkelanjutan dalam agenda-agenda politik ekonominya.  Kerusakan  lingkungan  dan perubahan  kawasan  hutan    yang  terus terjadi  mengkonfirmasi  keadaan  tersebut. Kondisi  tersebut  juga  menggambarkan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan  belum menjadi  sesuatu  yang prinsip  dalam  kebijakan  ekologi  politik pemerintah. Paradigma pembangunan berkelanjutan terjebak pada pilihan pertumbuhan ekonomi. Sementara sumberdaya  alam  dan  lingkungannya dipandang  semata  modal  pembangunan dan  mengabaikan  nilai  intagible  dan intrinsik.    Berdasarkan  uraian  diatas memberikan arahan tafsran bahwa berbagai  perarutan  perundang-undangan yang    ada  tersebut  di  atas  masih memberikan  bias  terhadap  keberlanjutan ekologis  dan  sosial  secara  simultan. Menurut  Satria  (2007)  jarak  yang  dekat antara  masyarakat  dengan  negara  dalam rejim  desentralisasi  tidak  membuahkan kebijakan  yang  aspiratif  dalam  kontek pengelolaan sumberdaya alam.

## PENUTUP
Kesimpulan Kebijakan  pengelolaan  danau  secara umum masih berorientasi politik lingkungan  sehingga  lemah  dalam  politik aksinya.    Kebijakan  pengelolaan  danau dalam  berspektif  ekologi  politik  masih lemah.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh belum  ada  keterpaduan  konteks  dan substnasi pada regulasi yang ada. Kebijakan  ekologi  politik  pengelolaan danau  Limboto  belum terkonstruksi  secara terpadu  dalam  konteks  kelembagaan, substansi dan regulasi. Implikasi lemahnya kebijakan  ekologi  politik  menjadi  factor pengungkit  terjadinya  degrdasi  ekosistem danau  Limboto berlangsung secara massif dan  dalam  waktu  yang  lama.  Perda    No.1 Tahun  2008  tentang  pengelolaan  Danau Limboto  belum  mengakomodir  spirit pengelolaan  secara  terpadu.  Implikasinya efektivitas  pengelolaan  danau  Limboto masih    lemah  yang  ditunjukkan  oleh degradasi yang terus berlanjut.
Saran
Perlu ada reformasi peraturan perundang-undangan  sebagai  payung  hukum yang  menguatkan  penyelamatan  ekosistem danau  di  Indonesia.  Perlu  ada  review  PERDA No  1  tahun 2008  untuk  diletakkan  dalam spirit  ekologi  politik  dan  menegaskan ruang  kolaboratf  berbagai  stakeholder  dan keterpaduan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasim.
(2012). Desain kebijakan pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan Danau Limboto Provinsi  Gorontalo. Disertasi  IPB, Bogor.
Hasim, Sapei A, Budiharsono S,
Wardiatno Y. (2011). Analisis Keberlanjutan  Pengelolaan  Danau Limboto. Jurnal Hidrosfer Indonesia . Vol. 6
Hasim,  Koniyo  Y,  Kasim  F.  (2017). Suitable location map of floating net cage for environmentally  fish  farming development  with  Geographic Information Systems applications  in  Lake  Limboto, Gorontalo-Indonesia. AACL Bioflux, 10 (2), pp. 254-264. Marifa I. (2005). Institutional Transformation  for  Better  Policy Implementation and Forcement. In in
Resosudarmo  (edt):  The  Politics  and
Economics  of  Indonesia’s  Natural Resources. ISEAS, Singapore.
Sanim  B.  (2011). Sumberdaya  Air  dan Kesejahteraan  Publik .  IPB  Press, Bogor.
Satria  A.  (2007).  Ekologi  Politik  dalam Ekologi  Manusia.  Fakultas  Ekologi Manusia IPB, Bogor.
Sumardjono  MSW,  Ismail  N,  Rustiadi  E, Damai  AA.  (2011). Pengaturan Sumberdaya  Alam  di  Indonesia antara  yang  Tersurat  dan    Tersirat . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.