## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Evaluasi Kebijakan Bupati tentang Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
The Evaluation of The Regent's Policy on Congregational Prayers in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera
Kharisma Purwandani 1 , Ridho Al-Hamdi 2 , Dimas Subekti 3
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
3 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
E-mail Korespodensi: ridhoalhamdi@umy.ac.id
Diterima: 30 Agustus 2022 Direvisi:  6 Desember 2022 Disetujui: 30 Desember 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i2.337
Abstrak: Penelitian ini berfokus pada evaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan  salat berjamaah untuk aparatur sipil negara di kabupaten OKI dan mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  peraturan  tersebut.  Metode  penelitian  ini  adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kabupaten OKI dipilih sebagai kasus karena masih terjadi  masalah  implementasi  dari  kebijakan  salat  jamaah  bagi  ASN.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  enam indikator,  empat  indikator  dikategorikan  berhasil  dan  dua  indikator  tidak  berhasil.  Indikator  yang  tidak berhasil  yakni  efektivitas,  efisiensi,  responsivitas,  dan  ketepatan,  dan  indikator  yang  berhasil  terdiri  dari kecukupan dan perataan. Keberhasilan indikator kecukupan terbukti dengan telah banyaknya fasilitas masjid untuk  melaksanakan  salat  berjamaah  di  Kabupaten  OKI.  Terdapat  tiga  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari evaluasi peraturan ini yaitu efektivitas, kecukupan, dan perataan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari evaluasi dari peraturan ini yakni kecukupan dan perataan, sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan yakni efektivitas. Faktor kegagalan pada indikator efektivitas disebabkan oleh tidak  berjalannya  pelaksanaan  salat  berjamaah  yang  dilakukan  oleh  ASN.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa evaluasi  peraturan  disimpulkan tidak  berhasil,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  serius untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut.
Kata Kunci: Evaluas i Kebijakan Publik, Surat Edaran Bupati, Perda Syariah, Ogan Komering Ilir
Abstract: This research focused on evaluation of regent’s circular letter number 352-year 2017 concerning appeal to do fardhu congregational prayer for state civil administration in Ogan Komering Ilir regency and to  find out the  factors  that  have led  to  the  success  and failure  of  the  regulation.  This  research  method  is qualitative using a case study approach. OKI District was chosen as a case because there were still problems with  the  implementation  of  the  congregational  prayer  policy  for  state  civil  servants.  Data  collection techniques  in  this  study  were  interviews  and  documentation.  The  result  of  the  study  shows  that  of  six indicators, four indicators were successful and two indicators were unsuccessful. The unsuccessful indicators were  effectiveness, efficiency,  responsiveness,  and  accuracy,  and the  successful  indicators  were  adequacy and equality. The successful of adequacy indicators were proven by many mosque facilities that can be used to do congregational prayer in OKI regency. The three factors that influenced successful and unsuccessful of evaluation  of  this  regulation  were  effectiveness,  adequacy,  and  equality.  The  factors  that  influenced  the successful of the regulation’s evaluation were adequacy and equality, while the factor influenced unsuccessful of  the  regulation’s  evaluation  was  effectiveness.  The  unsuccessful  effectiveness  indicator  is  caused  by congregational  prayer  of  state  civil  administration  was  not  working  properly.  This  confirms  that  the evaluation of this regulation can be concluded unsuccessful, so it is necessary to make some serious effort to improve supervision over the implementation of the regulation.
Keywords: Public Policy Evaluation, District Head Circular, Sharia Regional Regulation, Ogan Komering Ilir

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Penerapan  demokrasi  di  Indonesia  menghasilkan  salah  satu  undang-undang  yang memberikan  kekuasaan  terhadap  daerah.  Peraturan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  yang kemudian  diganti  menjadi  Undang-Undang  No.  34  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah, memberlakukan  desentralisasi  kepada  daerah  untuk  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri. Salah  satu  wewenang  yang  diberikan  yakni  wewenang  dalam  pembuatan  peraturan  daerah (Saksono, 2020). Pembuatan peraturan daerah juga dipengaruhi oleh keputusan dari masyarakat (Ulfa & Ridwan, 2014, Hadi, 2016). Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam inilah yang  turut  mempengaruhi  sebuah  peraturan  yang  akan  diterapkan.  Pada  saat  ini  mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim. Berdasarkan data dari BPS & Pew Research Center tahun 2010  menyebutkan  bahwa penduduk  muslim di Indonesia  mencapai kurang  lebih 209  juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk yang menganut agama Islam (Fathan, 2022). Hubungan Islam dan demokrasi  menjadi  hal  yang  menarik  di Indonesia, karena  keduanya  berhasil di terapkan secara bersamaan (Paralihan, 2019).
Salah satu bentuk hubungan yang berhasil antara Islam dan demokrasi adalah munculnya peraturan  daerah  yang  bernuansa  syariah.  Pada  saat  ini  telah  banyak  peraturan  daerah  yang bernuansa syariat Islam yang telah diterapkan. Perkembangan peraturan syariah tersebut telah ada sejak runtuhnya era orde baru yang menawarkan kesempatan bagi elite Muslim untuk memasuki dunia politik. Peraturan syariah yang saat ini sedang diterapkan di antaranya adalah perda zakat di Banten, perda pelacuran di Malang, Qanun di Aceh, dan yang paling menarik adalah surat edaran Bupati  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  tentang  salat  berjamaah  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) (Jpnn.com, 2018). Peraturan ini menjadi beda dengan perda syariat lainya karena mengatur tentang ibadah pribadi manusia sebagai umat Islam dengan Tuhannya yakni salat.
Peraturan  surat  edaran  bupati  OKI  tentang  himbauan  salat  berjamaah  untuk  ASN merupakan sebuah bentuk peraturan yang disesuaikan dengan visi dan misi dari kabupaten OKI yang  berlandaskan  iman  dan  takwa.  Surat  edaran  ini  menghimbau  agar  ASN  menghentikan kegiatan  ketika  telah  masuk  waktu  azan  dan  segera  melaksanakan  salat  berjamaah.  Dalam penerapannya terdapat kasus kriminalitas dialami oleh ASN yang menjadi korban ketika selesai melaksanakan  salat  berjamaah.  Kasus  tersebut  berupa  pegawai  negeri  sipil  yang  dibacok  oleh orang tak dikenal setelah  melaksanakan salat berjamaah di  masjid  yang tak jauh dari rumahnya (Radarsriwijaya.com, 2019). Dalam hal ini membuktikan masih kurangnya tingkat keamanan yang berkenaan  dalam  penerapan  surat  edaran  bupati  tersebut.  Peristiwa  tersebut  perlu  dilakukannya evaluasi dalam penerapan surat edaran tentang himbauan pelaksanaan salat berjamaah.
Evaluasi  merupakan  suatu  bentuk  penilaian  tentang  keberhasilan  suatu  kebijakan  publik yang berorientasi pada tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Tahap evaluasi kebijakan merupakan langkah  penting  dalam  proses  kebijakan  publik.  Evaluasi  dapat  diartikan  sebagai  interpretasi (evaluasi),  representasi  (evaluasi)  dan  evaluasi  ( evaluation ),  kata-kata  yang  mengungkapkan upaya menganalisis hasil strategi dalam  satuan nilai (Sabrina, 2019). Menurut Dunn, (2015) Ada enam indikator evaluasi kebijakan yaitu  Efisiensi, atau usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu, biasanya diukur dengan biaya. Kesesuaian, sejauh mana tingkat kinerja dapat memenuhi kebutuhan nilai atau peluang dari masalah. Kesetaraan berarti hak yang diberikan atau  diperoleh  oleh  kebijakan  publik.  Responsiveness,  respons  masyarakat  terhadap  tindakan, mengacu  pada  sejauh  mana  kebijakan  dapat  merespons  kebutuhan  komparatif  atau  nilai-nilai kelompok masyarakat. Akurasi (sesuai) mengacu pada tujuan program dan asumsi yang mendasari tujuan tersebut.
Ada dua model hubungan antara Agama dan Negara (Na’imah & Mardhiah, 2016) yaitu hubungan  integralistik  dan  hubungan  simbiosis  mutualisme.  Hubungan  integralis  adalah  model dari keseluruhan, di mana agama dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam model ini, negara dan agama diperlakukan sebagai dua institusi yang tidak dapat dipisahkan, dan negara sebagai  institusi  politik  dan  institusi  keagamaan.  Padahal  hubungan  simbiosis  mutualisme

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
merupakan model yang menurutnya negara dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan. Dalam  model  ini,  agama  harus  diamalkan  dengan  baik,  dan  untuk  itu  harus  ada  lembaga  yang disebut negara. Sebuah  negara tidak dapat berfungsi sendiri tanpa agama, karena  jika  berfungsi tanpa agama, negara berada dalam kekacauan. Kewajiban umat Islam untuk membawa masyarakat kepada Syariah, jika Syariah tidak merata harus diratakan. Namun, negara tidak perlu memaksakan aturan  formal  yang  berbeda  dengan  penundaan  dalam  Syariah.  Syariah  harus  ditegakkan  oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh negara. Di negara dengan masyarakat yang heterogen, negara tidak bisa memaksakan syariah. Aturan Syariah yang ditangguhkan dapat diterapkan di  provinsi, kabupaten,  atau  kota, tetapi  jika    bertentangan  dengan  UUD  1945,  aturan  itu  harus  ditolak  dan dinyatakan tidak berlaku (Munawar-Rachman, 2018).
Pengelompokan  berbagai  jenis  aturan  syariah  ke  dalam  beberapa  kategori:  pertama, peraturan  daerah  yang  terkait  dengan  masalah  moralitas  masyarakat.  Menurut  masalah  moral umum seperti prostitusi, prostitusi dan larangan minuman beralkohol. Namun, masalah moral ini tidak hanya terkait dengan hukum Syariah, tetapi menjadi perhatian semua agama. Misalnya Perda Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan Minuman Beralkohol. Kedua, Kedua, peraturan tata busana/berpakaian daerah, seperti kewajiban memakai kerudung atau pakaian lainnya di daerah tertentu. Misalnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Muslim dan Busana Muslim di Kabupaten Bulukumba. Ketiga, Perda terkait keterampilan keagamaan dan kebutuhan membaca dan menulis Al-Quran dan kebutuhan belajar di  Madrasah  Diniyah,  seperti  kemampuan  membaca  dan  menulis  Al-Quran  sebagai  prasyarat kenaikan  pangkat  untuk  menjadi  PNS,  menikah  dan  untuk  pelayanan  publik.  Contoh  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Literasi Pelajar dan Calon Pengantin Bulukumba. Perda jenis ini sangat dekat dengan Islam, sehingga sangat mudah untuk mengidentifikasinya sebagai Perda Syariah. Keempat, Perda terkait penghimpunan dana sosial melalui perda zakat, sedekah dan infak. Misalnya  Perda  Kota  Probolinggo  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Tata  Usaha  Zakat (Syafingi, 2012).
Beberapa studi terdahulu yang relevan, penelitian dari (Amalia, 2017, Lestari & Effendi, 2018, Yahya, 2018, Rosadi & Nashrulloh, 2017, Sa’ada, 2016, Hidayatullah, Sarong, & Ali, 2017, Gayo, 2017, Berutu, 2017) menjelaskan isu moralitas, yakni membahas terkait perda pelacuran, minuman  beralkohol,  Qanun  serta  larangan  berjualan  pada  bulan  Ramadhan.  Termasuk  juga membahas tentang hukuman  yang diberikan seperti hukuman cambuk.  Kemudian, penelitian dari (Bariyah, 2018, Tahir, 2015, Nababan, 2018, Jati, 2013) membahas ketentuan terkait zakat, tujuan dan  visi  misi  hukum  administrasi  zakat,  integrasi  administrasi  zakat  dan  pajak,  dan  legitimasi penerapan  hukum  Islam  secara  komprehensif.  Selanjutnya,  penelitian  dari (Harahap,  2018, Kesuma  Giri  &  Amin,  2018) menjelaskan  tentang  perda  syariah  berkaitan  dengan  mode berpakaian. Penelitiannya menemukan bahwa perda tentang aturan berbusana dinilai efektif dalam penerapannya,  karena  semakin  banyak  masyarakat  yang  mengenakan  busana  Islami  setela kebijakan tersebut berlaku.
Berdasarkan studi terdahulu, yang sudah pernah di kaji sebelumnya yakni perda syariah terkait moralitas, Perda syariah terkait pemungutan dana sosial atau zakat dan perda syariah terkait mode berpakaian. Maka dari pada itu, penelitian ini mengambil posisi untuk memperkuat kajian tentang perda syariah terkait moralitas dengan mengambil sudut pandang mengevaluasi dan melihat faktor keberhasilan  dan  kegagalan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah    mengevaluasi  surat edaran  bupati  nomor  352  tahun  2017  tentang  himbauan  melaksanakan  salat  berjamaah  untuk aparatur  sipil  negara  di  kabupaten  OKI  dan  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  dan  kegagalan  dari  peraturan  tersebut.  Alasan  pemilihan    objek  penelitian  tentang surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk aparatur sipil  negara di kabupaten OKI karena kebijakan  ini  menjadi  beda dengan perda syariat lainya karena mengatur tentang ibadah pribadi manusia sebagai umat Islam dengan tuhannya yakni salat.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  evaluasi  kebijakan (Dunn,  2014:323-324), dengan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
indikator  yakni  Efektivitas,  berarti  telah  dicapainya  keberhasilan  tujuan  atau  target  yang  telah ditetapkan. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai efektivitas. Kecukupan,  berkaitan  dengan  kebijakan  diukur  melalui  seberapa  jauh  tingkat  efektivitas  dapat memenuhi  kebutuhan  nilai  atau  kesempatan  dalam  sebuah  masalah.  Perataan,  berkaitan  dengan penerapan suatu kebijakan harus adil dalam semua sektor dan lapisan masyarakat. Responsivitas, berkenaan  dengan  tanggapan  masyarakat  terhadap  kebijakan  yang  dilaksanakan.  Ketepatan, mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus.    Teknik  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  yaitu  dengan  cara  wawancara  dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  terhadap  15  orang  yakni  Asisten  1  Bupati  OKI,  SEKDA  OKI, Kesra, Kepala  Kementerian  Agama OKI, Pimpinan PLH Dirut Teknik Produksi  BUMD  Bende Seguguk,  Ketua  Muslimat  NU,  Ketua  MUI  OKI,  Sekretaris  Muhammadiyah  OKI,  Sekretaris camat  Kayu  Agung,  Kepala  Desa  Buluh  Cawang,  Lurah  Sida  Kersa,  Lurah  Kuta  Raya,  Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cinta Raja, DPRD Fraksi Demokrat dan DPRD fraksi  PKB.  Metode  dalam  menentukan  narasumber  penelitian  ini  adalah Purposive  dengan mencari subyek pangkal dan subyek kunci terkait penelitian. Kemudian, data sekunder didapatkan melalui berita online yang kredibel serta artikel jurnal yang relevan. Teknik analisis data penelitian ini  menggunakan empat tahapan  yakni  pertama  pengumpulan serta pengelolaan data. Data-data yang  telah  diperoleh  dari  wawancara  dan  dokumentasi  akan  dikelola  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian. Selanjutnya peneliti memilih data-data tersebut sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, seleksi data, pada tahapan ini, data-data yang telah disusun sesuai kategori kemudian akan dipilih dan dipilah kembali untuk mendapatkan data yang memang berguna  serta  sesuai  dalam  proses  analisis.  Ketiga,  analisa  antar  variabel  dan  verifikasi  data, menghubungkan  antara  satu  variabel  atau  indikator  dengan  variabel  atau  indikator  lainnya. Keempat, penarikan kesimpulan, Semua temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai  usaha  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  telah  diajukan  di  atas.  Hasil  tafsiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.

## Hasil dan Pembahasan Evaluasi terhadap Surat Edaran Bupati

## Efektivitas
Indikator efektivitas dalam penelitian ini ditemukan menjadi tiga pendapat yang berbeda dalam  menilai  tingkat  efektifnya  surat  edaran  bupati  OKI.  Pendapat tersebut terdiri  dari  setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu. Hasil wawancara dengan Fahmi selaku Kesra OKI yang menjadi pihak yang  setuju  menjelaskan  bahwa “ peningkatan  itu  signifikan,  jadi  dengan  harapan  edaran  ini sebagai acuan bagi kita ketika datang ke kantor dan mereka yang sibuk dengan kegiatan, kita coba dengan  memberikan  anjuran  untuk  mereka  melaksanakan  salat  berjamaah  khususnya  yang beragama Islam”. Pelaksanaan salat berjamaah telah mengalami peningkatan dengan diiringi oleh pembangunan  fasilitas  masjid  di  lingkungan  Pemkab  OKI.  Pelaksanaan  salat  berjamaah  tidak hanya  dilaksanakan  oleh  ASN,  melainkan  juga  dilaksanakan  oleh  pihak  Kepolisian  Kabupaten OKI (Beritamusi.co.id, 2017). Dalam hal ini sebetulnya menjadi salah satu efek dari   surat edaran bupati yang membuat lembaga horizontal untuk ikut serta melaksanakan salat berjamaah tersebut.
Kemudian,  surat  edaran  tersebut  juga  menimbulkan  pihak  yang  mengatakan  kebijakan tersebut  belum  efektif  dijalankan.  Hasil  wawancara  dengan  Syafrudin  selaku  ASN  sekaligus perangkat desa Buluh Cawang menjelaskan bahwa surat edaran tersebut kurang disosialisasikan secara  menyeluruh oleh stakeholder yang bertanggungjawab, sehingga  banyak  ASN  yang tidak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
mengetahui kebijakan Bupati tersebut. hal  ini  menjadi alasan  yang  kuat,  kebijakan pelaksanaan salat jamaah belum berjalan efektif secara implementasinya. Sebetulnya, surat edaran salat jamaah bagi ASN tersebut sebagai bentuk kebijakan bupati OKI sudah disebarkan informasinya melalui siaran  radio  kayu  agung (Bandungberita.com,  2017). Namun,  penyampaian  informasi  tersebut tidak  dilakukan  secara  berkala.  Sehingga  membuat  penerapan  kebijakan  tersebut  masih  belum berjalan  dengan  baik.  terlebih  lagi,  hasil  wawancara  dengan  Sarinah  selaku  ASN  sekaligus perangkat desa Sida Kersa menjelaskan bahwa kebanyakan ASN melaksanakan salat jamaah atas dasar  kesadaran  pribadi  sebagai  bentuk  ibadah  kepada  Tuhannya.  Dapat  dikatakan  bahwa pelaksanaan salat berjamaah masih berdasarkan kesadaran dan keinginan pribadi individu ASN, bukan dari dorongan surat edaran bupati OKI tersebut
Surat edaran bupati juga tidak memiliki sanksi dan hukuman yang tegas untuk menindak ASN yang tidak melaksanakan salat. Tidak adanya kekuatan hukum disebabkan oleh bentuk surat edaran  yang  hanya  memuat himbauan, tetapi tidak berisikan norma  hukum  selayaknya undang- undang. Hal inilah yang menyebabkan peraturan ini sering dianggap remeh oleh ASN atau bahkan tidak  dihiraukan.  Pendapat  ragu-ragu  terhadap  surat  edaran  bupati  ini  berupa  telah  berjalannya surat  edaran  bupati,  tetapi  pelaksanaannya  masih  membutuhkan  kesadaran  dari  ASN  untuk menjalankan salat berjamaah. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Daud selaku Ketua MUI OKI, bahwa hal itu tergantung dengan pribadi individu Islamnya karena surat ini hanya sekadar himbauan . Di samping  itu, masih diperlukannya evaluasi untuk menilai tingkat keefektifan dari surat edaran ini.
Berdasarkan  analisis,  indikator  efektivitas  tidak  berhasil  karena  surat  edaran  ini  tidak mencapai  tujuannya  yakni  melaksanakan  salat  berjamaah.  Shalat  berjamaah  oleh  ASN  masih dilaksanakan atas keinginan pribadi dan masih terdapat ASN yang belum melaksanakannya akibat ketidaktahuan  mengenai  informasi  surat  edaran.  Lemahnya  kekuatan  hukum  juga  dianggap menjadi  alasan  masih  banyak  ASN  yang  tidak  melaksanakan  salat  berjamaah.  Oleh  karena  itu tujuan dari surat edaran ini tidak tercapai.

## Efisiensi
Pada indikator efisiensi ditemukan tiga pendapat yang sama dalam penerapan surat edaran ini. Pendapat tersebut dilakukan terhadap tiga pihak dari perangkat daerah pemerintah Kabupaten OKI. Ketiga pihak tersebut  yakni SEKDA OKI, Asisten 1 Bupati OKI, dan Kesra OKI. Ketiga pihak  tersebut  menyatakan  setuju  bahwa  surat  edaran  ini  tidak  memerlukan  dana  dalam pembiayaan  pelaksanaan  salat  berjamaah  oleh  ASN.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Antonius Leonardo selaku Asisten 1 Bupati OKI, bahwa anjuran ini hanya sekadar himbauan saja sehingga tidak ada anggaran dana di luar itu terutama dalam pemantauan pelaksanaannya.
Pihak-pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa tidak ada dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan  salat  berjamaah  oleh  ASN.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  surat  edaran  yang  hanya berupa  himbauan  sehingga  tidak  memerlukan  biaya  khusus  dalam  penerapannya.  Namun, berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti berupa terdapat pengeluaran dana dari APBD untuk membiayai  fasilitas  pelaksanaan  salat  berjamaah.  Pengeluaran  dana  tersebut  berkaitan  dengan pembayaran honor terhadap imam tetap dan juga renovasi bangunan masjid di lingkungan Pemkab OKI.
Pada tahun 2017 pemerintah daerah memberikan honor terhadap imam masjid kecamatan sebesar Rp. 3 jt/tahun dan bagi imam masjid desa sebesar Rp. 1,8 jt/tahun (Tarso, 2017). Namun, pada  saat  ini  hanya  diberikan  kepada  imam  tetap  di  masjid  Agung  Sholihin.  Seperti  yang dikemukakan oleh Fahmi Adri selaku Kesra OKI, bahwa untuk imam, pemerintah Kabupaten OKI hanya menyediakan untuk imam masjid Agung Sholihin yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu pun  syaratnya  harus  hafal  30  juz  dan  saat  ini  honornya  sebesar  Rp.  8  juta  setiap  bulannya . Pengeluaran  dana  tersebut  berasal  dari  APBD  OKI.  Di  samping  itu,  juga  terdapat  renovasi pembangunan  masjid  dengan  cara  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  yang  menghabiskan  dana

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
sebesar Rp. 970 jt (Laraspati, 2021). Berdasarkan hal tersebut terdapat pengeluaran dana terkait pelaksanaan salat berjamaah.
Berdasarkan  analisis  sebelumnya,  indikator  efisien  dinyatakan  tidak  berhasil,  meskipun semua pihak menyatakan setuju bahwa tidak adanya pengeluaran dana terkait pelaksanaan  salat berjamaah.  Namun,  dari  hasil  yang  ditemukan  bahwa  terdapat  pengeluaran  dana  terkait pembiayaan  fasilitas  imam  salat  dan  renovasi  masjid  di  pemkab.  Pengeluaran  dan  APBD  ini dianggap  tidak  transparan  karena  mengalami  penurunan  jumlah  pemberian  honor  bagi  imam masjid. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas yang tidak berhasil karena masih banyak ASN yang belum melaksanakan salat berjamaah.

## Kecukupan
Indikator kecukupan terdiri dari dua argumen dalam menanggapi penerapan surat edaran bupati  OKI.  Pendapat  tersebut  yakni  setuju  dan  tidak  setuju.  Pendapat  setuju  disebabkan  telah adanya fasilitas masjid yang dibangun oleh pemerintah daerah di lingkungan Pemkab OKI. Masjid tersebut  awalnya  merupakan  sebuah  musala  yang  kemudian  direnovasi  menjadi  sebuah  masjid. Renovasi tersebut menghabiskan biaya hingga 970 jt (Laraspati, 2021) dan telah selesai pada tahun 2018.  Fasilitas  lain  juga  dibantu  oleh  pihak  masyarakat  yakni  berupa  bantuan  dari  organisasi keagamaan.  Seperti  halnya  diungkapkan  oleh  Siti  Khoiriyah  selaku  Muslimat  NU,  bahwa  DMI berjalan  dan  bersinergi  dengan  BKPRMI  sehingga  alhamdulillah  hidup.  Dalam  ini  pihak  dari masyarakat juga turut membantu dalam meningkatkan jemaat masjid.
Pendapat berbeda  mengenai  fasilitas dalam pelaksanaan  salat berjamaah. Pendapat tidak setuju  ini dikemukakan oleh  Muhammad Husin  selaku SEKDA  OKI: “Nggak ada… ini edaran himbauan, kalau dia turut bermanfaat untuk diri sendiri dia..”.  Berdasarkan wawancara tersebut pihak pemerintah tidak menyediakan fasilitas salat berjamaah, hal ini terkait dengan surat edaran yang  tidak  memerlukan  fasilitas  khusus  karena  hanya  berupa  himbauan.  Pendapat  lain  juga menyatakan  bahwa  saat  ini  belum  adanya  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk pelaksanaan  salat  di  kantor  kelurahan  dan  desa.  Seperti  diungkapkan  oleh  Syaiful  Bahri  selaku lurah Kuta Raya “ Belum… seharusnya kita ada, ada ruangannya, mungkin untuk pelaksanaan salat jadi enak”.  Ruangan khusus ataupun musala memang belum tersedia di kantor kelurahan dan desa. Namun,  saat  ini  telah  berdiri  masjid  dan  musala  sebanyak  2032  yang  berada  dekat  dengan lingkungan kantor kelurahan/desa (BPS Kabupaten OKI, 2020). Di samping itu juga telah tersedia fasilitas masjid dari pihak swasta seperti beberapa masjid Muhammadiyah di OKI.
Berdasarkan analisis di atas, indikator kecukupan telah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan telah banyak fasilitas untuk melaksanakan salat berjamaah bagi ASN. Fasilitas tersebut tidak hanya disediakan  oleh  pemerintahan,  tapi  juga  dari  pihak  masyarakat  seperti  bantuan  pihak  DMI  dan BKPRMI serta bangunan masjid Muhammadiyah di OKI. Namun, meskipun telah tersedia fasilitas tersebut  juga  tidak  mampu  meningkatkan  aktivitas  salat  berjamaah,  karena  masih  didasari  oleh kesadaran pribadi ASN.

## Perataan
Pada indikator perataan terdapat  dua pendapat yang berbeda  yakni  setuju dan ragu-ragu. Tidak terdapat pendapat tidak setuju dalam menanggapi indikator ini. Pendapat setuju  mayoritas disebabkan oleh surat edaran ini ditujukan kepada ASN yang di mana sebagian besar beragama Islam. Saat ini jumlah ASN yang beragama Islam yakni 7886 pegawai atau sekitar 98%  dari total keseluruhan  pegawai  (BKPP  Kabupaten  OKI,  31  Januari  2020).  Di  samping  itu,  himbauan pelaksanaan  salat  berjamaah  ini  juga  ditujukan  kepada  ASN  muslim,  sehingga  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  ASN  non  muslim.  Hal  ini  dikarenakan  atas  kepercayaan  yang  dianut  oleh masing-masing individu ASN.
Pada  kabupaten  OKI  belum  pernah  terjadi  konflik  terkait  agama,  ras,  maupun  suku. Kabupaten  ini  justru  menjadi  salah  satu  kabupaten  dengan  yang  memiliki  desa  kerukunan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
percontohan tingkat nasional. Desa Lubuk Seberuk menjadi salah satu desa dengan penduduk yang menganut lima agama berbeda dalam satu lingkungan (blajakarta.kemenag.go.id, 2019). Hal  ini membuktikan bahwa tingkat toleransi masih tinggi di kabupaten ini.
Pendapat berbeda berkenaan penerapan surat edaran bupati. Pendapat ragu-ragu berkaitan dengan toleransi yang dilakukan belum maksimal karena salat berjamaah itu sendiri masih belum dilaksanakan oleh ASN. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suarsono selaku DPRD OKI: “Apa yang mau dihormati, salat  jamaah aja tidak kan”.  Dalam hal ini diartikan bahwa toleransi akan muncul ketika salat berjamaah itu benar-benar dilaksanakan oleh ASN muslim
Berdasarkan hasil analisis di atas, kesimpulan awal indikator perataan yakni telah berhasil. Hal  ini  dibuktikan  dengan  telah  adanya  toleransi  dari  ASN  non  muslim  terhadap  ASN  muslim ketika  hendak  melaksanakan  salat.  Sejauh  ini  juga  belum  pernah  terjadi  konflik  beragama  di Kabupaten tersebut.

## Responsivitas
Pengukuran  indikator  responsivitas  menggunakan  dua  parameter  yakni  kepuasan  dan kontrol  masyarakat  terhadap  surat  edaran.  Terdapat  dua  pendapat  berbeda  dalam  indikator  ini yakni  setuju  dan  ragu-ragu.  Tidak  terdapat  pendapat  tidak  setuju  dalam  menanggapi  indikator responsivitas. Pihak masyarakat yang menjadi sumber dalam indikator ini yakni MUI, Muslimat NU, Muhammadiyah, DPRD Fraksi PKB, dan DPRD fraksi Demokrat.
Pendapat  setuju  dikemukakan  oleh  tiga  pihak  yakni  MUI,  NU,  dan  DPRD  Fraksi Demokrat. Mayoritas pendapat setuju berkenaan dengan kandungan materi yang terdapat dalam surat edaran. Kandungan materi surat edaran berupa perintah salat berjamaah dianggap telah sesuai dengan  anjuran  Al-Quran  dan  hadis.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Muhammad  Daud  selaku ketua  MUI  OKI:  “Artinya  selaras  sejalan  dengan  agama,  nabi  perintahkan  begitu  azan dikumandangkan nah umat Islam segera untuk melaksanakan salat di awal waktu ”. Di samping itu, surat edaran bupati ini dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya. Hal  ini  juga  dibuktikan  dengan  pelaksanaan  salat  berjamaah  oleh  bupati  OKI  di  Masjid  Agung Sholihin (Sumateranews.co.id, 2017). Melalui tindakan tersebut mampu memberikan pandangan positif terhadap aktivitas pemerintah daerah.
Pendapat  ragu-ragu  terhadap  indikator  ini  dikemukakan  oleh  dua  pihak  yakni Muhammadiyah dan DPRD fraksi PKB. Kedua pihak menyatakan pendapat yang sama yakni perlu adanya  penekanan  hukum  agar  surat  edaran  benar-benar  dijalankan.  Sebagaimana  diungkapkan oleh Suarsono selaku DPRD fraksi PKB: “Yo setuju, tapi harus ditekenken, tidak setuju kalo hanya apa? Diedarkan saja tapi ndak ada aturan yang mengikat kan gitu ”. Penerapan surat edaran bupati dianggap memerlukan penekanan hukum supaya memberikan pengaruh terkait peningkatan salat berjamaah.
Berdasarkan  hasil  yang diperoleh,  indikator responsivitas tidak  berhasil,  meskipun  lebih banyak pihak yang merespons positif terhadap penerapan surat edaran tersebut. Namun, respons masyarakat tersebut hanya berkaitan dengan materi yang terkandung di dalam surat edaran, tetapi tidak  berkaitan  dengan  kepuasan  terhadap  pelaksanaan  salat  berjamaah  oleh  ASN.  Dalam pelaksanaannya  sendiri  dapat  dilihat  di  indikator  efektivitas,  yang  mana  masih  belum  berjalan maksimal disebabkan oleh kesadaran pribadi dan ketidaktahuan dari ASN itu sendiri. Lemahnya hukum juga menjadi alasan surat edaran tersebut belum benar-benar diterapkan.

## Ketepatan
Dalam  indikator  ketepatan  terdapat  tiga  pendapat  yang  berbeda  untuk  menanggapi indikator  ini.  Pendapat  tersebut  yakni  setuju,  tidak  setuju,  dan  ragu-ragu  terhadap  ketepatan penerapan  surat  edaran.  Pendapat  setuju  menyatakan  bahwa  peraturan  ini  telah  sesuai  dengan tujuan dan sasaran dari surat edaran. Ketepatan surat edaran dinilai telah sesuai dengan keadaan masyarakat  OKI  pada  saat  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Jauhari  selaku  DPRD  Fraksi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Demokrat,  bahwa  kebijakan  tersebut sangat  tepat  sekali  dengan  kondisi  yang  ada  karena  Islam adalah  agama  yang  paling  banyak  penganutnya  di  OKI.  Mayoritas  masyarakat  OKI  beragama Islam dengan sebagian  masyarakatnya  bekerja pada bidang pemerintahan. Oleh sebab  itu, surat edaran ini dinilai telah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Pendapat tidak setuju atas ketepatan surat edaran berkaitan dengan tidak dilaksanakannya salat berjamaah. Seperti yang diungkapkan oleh Suarsono selaku DPRD fraksi PKB: “Ya enggak lah,  orang  gak  dilaksanakan,  anggapnya  aja  begini  Allah  memberikan  perintah  di  dalam  Quran beriman  tegakkanlah  salat,  tunaikanlah  zakat,  ya  ketika  gak  dilaksanakan  oleh  manusia, berpengaruh  gak  kepada  penduduk  di  bumi?  Ya  enggak  lah”.    Penerapan  surat  edaran  bupati dianggap  tidak  memiliki  manfaat  dan  pengaruh  di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  tidak berjalannya pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN sehingga tujuan surat edaran tidak berhasil.
Pendapat  ragu-ragu  juga  terdapat  mengenai  ketepatan  surat  edaran  ini.  Sebagaimana diungkapkan oleh Fahrurozi selaku Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial kelurahan Cinta Raja: “Surat edaran seperti ini bagus bener… menyuruh mengajak orang salat, itu pasti kembali ke toyyibatun walatun ghofur itu bisa tercapai kalau memang seperti  ini, cuma  memang karena kita ini banyak KTP saja yang Islam nah itu”.  Berdasarkan wawancara tersebut surat edaran bupati memang  dianggap  sesuai  karena  memberikan  pengaruh  positif  di  masyarakat.  Namun,  dalam pelaksanaannya  masih  dirasa  sulit  karena  belum  dijalankan  secara  maksimal  dibuktikan  dari banyak masyarakat yang beragama Islam namun jarang melaksanakan salat berjamaah.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, indikator ketepatan tidak berhasil. Surat edaran bupati memang  tepat  untuk  ditujukan  kepada  ASN  muslim,  tetapi  tidak  tepat  untuk  meningkatkan pelaksanaan salat berjamaah oleh ASN. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya ASN yang belum melaksanakan salat berjamaah.
Tabel 1. Evaluasi Surat Bupati Nomor 352 Tahun 2017 di Kabupaten OKI
NO. Variabel Responden Hasil 1 Efektivitas • Pihak  setuju:  Sekda, kepala  PLH  Dirut Bende Seguguk, DPRD Fraksi Demokrat, Kemenag OKI, Kesra, Sekcam Kayu Agung Surat  edaran  bupati  nomor  352 tahun  2017  tidak  berjalan  efektif disebabkan oleh tidak tercapainya tujuan  dari  surat  edaran,  masih banyak ASN yang belum mengetahui  dari  adanya  surat edaran ter-sebut sehingga menyebabkan tidak  dijalankannya surat  edaran  bupati  tersebut.  Di samping  itu,  kelemahan  surat edaran  sehingga  tidak  memiliki sanksi  bagi  ASN  yang  tidak melaksanakannya serta masih dijalankan  atas  dasar  keinginan pribadi. • Pihak  tidak  setuju:
Lurah  Sida  Kersa,
Muhammadiyah,
Kepala  Desa  Buluh Cawang,  dan  DPRD Fraksi PKB • Pihak Ragu-ragu: Kasi  Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cinta  Raja,  kepala MUI  OKI,  Lurah Kuta Raya, dan Muslimat NU 2 Efisiensi • Pihak  Setuju:  Kesra, Sekda OKI, dan Surat edaran bupati ter-sebut tidak efisien karena meskipun

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
NO. Variabel Responden Hasil Asisten 1 penerapannya dianggap tidak menge-luarkan  biaya  disebabkan oleh  surat  edaran  yang  hanya berupa himbauan, tetapi berdasarkan data diketahui  bahwa terdapat  pengeluaran  dana  APBD untuk  memfasilitasi  imam  masjid salat.  Di  samping  itu,  pemerintah juga  mengeluarkan  dana  untuk merenovasi  bangunan  masjid  di kantor pemda dengan cara pengadaan  pekerjaan  konstruksi. Dalam  hal  ini,  tidak  terdapat transparansi  dana  terkait  dengan pemberian intensif terhadap imam tetap masjid.
• Pihak tidak setuju: -
• Pihak ragu-ragu: - 3
Kecukupan • Pihak setuju: Muslimat NU, Kersa, dan PLH Dirut Bende Seguguk Indikator kecukupan telah berhasil meskipun beberapa pendapat menyatakan  bahwa  tidak  ada pemberian fasilitas berkenaan surat  edaran  yang  hanya  berupa himbauan. Namun, saat ini fasilitas tidak hanya diberikan oleh pemerintah  melainkan  dari  pihak masyarakat  yakni  berupa  adanya beberapa  masjid  dari  organisasi keagamaan  serta  telah  dibantu dengan  organisasi  seperti  DMI OKI  dan  BKPRMI  OKI  dalam meningkatkan  jamaah  masjid.  Di samping itu pemerintah juga telah memfasilitasi  imam  masjid  dan pembangunan  renovasi  masjid  di kantor pemda. Dalam hal ini telah tersedianya  fasilitas  yang  cukup untuk melaksanakan salat berjamaah. • Pihak  Tidak  Setuju: Asisten  1  Bupati OKI,  Sekda,  Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cinta Raja, dan Lurah Sida Kesra • Pihak Ragu-ragu: - 4 Perataan • Pihak  Setuju:  MUI, Muhammadiyah, Kementerian Agama, Kesra, Asisten  1,  DPRD fraksi partai Demokrat Indikator  perataan  telah  berhasil yakni  telah  adanya  toleransi  dari ASN  non  muslim  terhadap  ASN muslim yang
hendak melaksanakan  salat.  Di  samping itu, hal ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ASN non  muslim  karena  berkaitan dengan  kepercayaan  dan  ibadah dari masing-masing individu.
• Pihak Tidak Setuju: -
• Pihak Ragu-Ragu: DPRD Fraksi PKB 5 Responsivit as • Pihak  Setuju:  NU, MUI,  dan  DPRD Indikator responsivitas tidak berhasil  meskipun  banyak  pihak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
NO. Variabel Responden Hasil fraksi Partai Demokrat yang  menyatakan  bahwa  setuju terhadap  peraturan  surat  edaran. Namun, pernyataan setuju tersebut hanya berkaitan dengan kandungan  materi  yang  memang sesuai  dengan  anjuran  agama Islam,  tetapi  meskipun  dianggap sesuai, pelaksanaan salat berjamaah  belum  berjalan  secara maksimal.  Dalam  hal  ini  masih banyak ASN yang tidak melaksanakan  salat  berjamaah meskipun  telah  dianjurkan  dalam agama. Pelaksanaan salat berjamaah itu sendiri masih didasari oleh keinginan pribadi.
• Pihak  Tidak  Setuju: Muhammadiyah  dan DPRD fraksi PKB • Pihak Ragu-Ragu: - 6 Ketepatan • Pihak  Setuju:  NU, DPRD  fraksi  Partai Demokrat, Kesra, Lurah  Kota  Raya, dan Sekretaris Camat Kayu Agung Indikator Ketepatan tidak berhasil meskipun  dalam  surat  edaran berisi tentang anjuran melaksanakan salat yang dianggap tepat  untuk  ASN  dan  masyarakat muslim  di  OKI.  Namun,  surat edaran  tersebut  tidak  tepat  untuk meningkatkan aktivitas dan kegiatan  salat  berjamaah.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  masih tidak tercapainya tujuan dari surat edaran yang juga diakibatkan dari masih  banyak  ASN  yang  belum menjalankan salat berjamaah. Dalam  hal  ini  berarti surat edaran tersebut tidak mencapai keberhasilan  dari  tujuan  yang diharapkan Sumber: diolah penulis (2021)
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Surat Edaran Bupati OKI Implementasi  kebijakan  surat  edaran  bupati  OKI,  memiliki  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan.  Data  ini  didapatkan  berdasarkan  analisis evaluasi kebijakan surat edaran bupati OKI tersebut dengan indikator efektivitas, kecukupan dan perataan.    Berikut  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  surat  edaran  bupati  OKI: Pertama,  Efektivitas,  dari  hasil  evaluasi,  indikator  efektivitas  mengalami  kegagalan.  Kegagalan tersebut  disebabkan  oleh  masih  minimnya  sosialisasi  dari  pemerintah  yang  kemudian menyebabkan  ketidaktahuan  dari  informasi  surat  edaran.  Minimnya  informasi  inilah  juga berakibat  pada  tidak  dilaksanakannya  salat  berjamaah  oleh  ASN.  Kelemahan  hukum  juga menyebabkan  sulit  tercapainya  tujuan  dari  peraturan  ini.  Himbauan  tersebut  sering  kali  tidak dihiraukan oleh ASN karena himbauan ini tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki sanksi bagi ASN yang tidak menjalankan salat berjamaah.
Kedua,  indikator  kecukupan  telah  berhasil  dicapai.  Dalam  hal  ini  faktor  yang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
mempengaruhi berupa telah tersedianya fasilitas untuk melaksanakan salat berjamaah. Fasilitas ini di  antaranya  masjid  dan  musala  di  sekitar  lingkungan  kantor-kantor  pemerintahan.  Fasilitas  ini juga tidak hanya disediakan oleh pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta seperti beberapa masjid Muhammadiyah di OKI.
Ketiga, indikator perataan telah berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat toleransi di Kabupaten OKI. Hal ini dibuktikan dengan salah satu desa di OKI yang menjadi percontohan  desa  kerukunan  di  tingkat  nasional.  Di  samping  itu,  surat  edaran  bupati  OKI  ini ditujukan  kepada  ASN  muslim,  sehingga  tidak  berpengaruh  terhadap  ASN  non  muslim  karena berkaitan dengan keimanan yang dipercaya oleh masing-masing individu ASN.
Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Surat Edaran Bupati Nomor 352 Tahun 2017 di Kabupaten OKI

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  pertama,  efektivitas,  hasilnya  mengalami kegagalan  karena  tidak  tercapainya  tujuan  dari  surat  edaran,  masih  banyaknya  ASN  yang  tidak mengetahui informasi dari surat edaran sehingga tidak dijalankan sesuai dengan himbauan yang telah tertulis. Kedua efisiensi, tidak berhasil karena terdapat pengeluaran dana APBD yang tidak transparan.  Meskipun  dalam  hal  ini  surat  edaran  hanya  dianggap  sebuah  himbauan.  Ketiga, kecukupan, telah berhasil karena telah tersedianya fasilitas untuk melaksanakan salat berjamaah. Keempat, perataan, telah berhasil karena tingkat toleransi yang tinggi dan materi yang dikandung dalam surat edaran ditujukan kepada ASN muslim, sehingga tidak berpengaruh terhadap ASN non muslim.
Kelima, responsivitas, tidak berhasil meskipun lebih banyak pihak yang menyatakan setuju dari adanya surat edaran bupati, tetapi tidak berkaitan dengan pelaksanaan salat berjamaah. Dalam hal  ini  salat  berjamaah  masih  belum  berjalan  maksimal.  Keenam,  Ketepatan,  tidak  berhasil meskipun telah tepat ditujukan kepada ASN muslim, tetapi tidak tepat dalam upaya meningkatkan pelaksanaan salat berjamaah. Berdasarkan hasil evaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk ASN di Kabupaten OKI dinyatakan tidak berhasil.  Hal  ini  disebabkan  tidak  tercapainya  tujuan  dari  surat  edaran  bupati  itu  sendiri  yakni melaksanakan salat berjamaah ketika telah masuk waktu azan berkumandang.
Kemudian,  implikasi  penelitian  ini  bahwa  Surat  edaran  sebagai  suatu  kebijakan  hanya sekedar  diterbitkan,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  perintah  yang  terkandung  di

## No.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Keberhasilan dan Kegagalan Surat Edaran Bupati Nomor 352 Tahun 2017
1. Efektivitas.  Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  kegagalan efektivitas yakni tidak adanya sosialisasi yang kemudian menyebabkan beberapa ASN tidak  mengetahui  dari  adanya  surat  edaran,  terdapat  pergantian  jabatan  juga mempengaruhi  informasi  yang  diterima  oleh  ASN  ketika  surat  edaran  tersebut dikeluarkan, serta kelemahan hukum  yang  mana tidak adanya sanksi  bagi  ASN  yang tidak melaksanakan salat berjamaah.
2. Kecukupan.  Dalam  hal  ini  indikator  kecukupan  menjadi  faktor  keberhasilan  dari penerapan surat edaran bupati. Keberhasilan tersebut berupa telah tersedianya fasilitas untuk  menjalankan  salat  berjamaah.  Fasilitas  tersebut  tidak  hanya  diberikan  oleh pemerintah,  melainkan  dari  pihak  masyarakat  juga  turut  membantu  seperti  dengan adanya bantuan dari beberapa organisasi keagamaan seperti DMI dan BKPRMI.
3. Perataan. Pada indikator perataan juga terdapat  faktor keberhasilan dari surat edaran. Keberhasilan  tersebut  disebabkan  oleh  tidak  adanya  konflik  antar  umat  beragama  di kabupaten OKI. Di samping itu, mayoritas masyarakat OKI beragama Islam dan hidup dengan rukun antara satu sama lain.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dalamnya.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  konsekuensi  dari  ketidakberhasilan  terbitnya  sebuah peraturan.  Oleh  karena  itu,  apabila  menginginkan  sebuah  peraturan  dapat  konsisten  dijalankan, maka membutuhkan kekuatan hukum agar benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan.

## Daftar Pustaka
Amalia, M. (2017). Penyuluhan Hukum Terhadap Perda Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran  Bagi  Pelajar  Siswi  SMK/SMA/MA  Dalam  Penanggulangan  Praktik  Prostitusi Dikabupaten Cianjur. JE (Journal of Empowerment) , 1 (2), 103–120.
Bandungberita.com.  (2017).  Bupati  H.  Iskandar  Himbau  ASN  Shalat  Berjamaah  Tepat  Waktu.
Retrieved April 25, 2021, from bandungberita.com
website:
https://bandungberita.com/bupati-h-iskandar-himbau-asn-shalat-berjamaah-tepat-waktu/
Bariyah,  O.  N.  (2018).  Studi  peraturan  daerah  (perda)  tentang  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.
Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat , 1 (1), 24–44. Beritamusi.co.id.  (2017).  Satlantas  OKI  Programkan  Sholat  Berjamaah.  Retrieved  February  5, 2021,  from  beritamusi.co.id  website:  https://beritamusi.co.id/satlantas-oki-programkan- sholat-berjamaah/
Berutu, A. G. (2017). Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fik {ih dan KUHP. Muslim Heritage , 2 (1), 87–106. blajakarta.kemenag.go.id.  (2019).  Desa  Lubuk  Seberuk,  Prototipe  Desa  Model  Kerukunan  di
Sumatera selatan. Retrieved from blajakarta.kemenag.go.id website:
https://blajakarta.kemenag.go.id/berita/desa-lubuk-seberuk-prototipe-desa-model- kerukunan-di-sumatera-selatan
Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis . Routledge.
Fathan, R. (2022). Daftar Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia. Retrieved July
24, 2022, from Harianjogja.com website: https://news.harianjogja.com/read/2022/06/04/500/1102641/daftar-negara-dengan- penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia
Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 12 (2), 131–154.
Hadi, S. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin  Gangguan  dan  Kontribusinya  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 15 (26), 89–97. Harahap, Z. A. A. (2018). Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di  Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Jurnal  El-Qanuniy: Jurnal  Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial , 4 (1), 16–30.
Hidayatullah, R., Sarong, A. H., & Ali, D. (2017). Efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana  maisir dalam  qanun Nomor 6 Tahun 2014. Syiah  Kuala Law Journal , 1 (3), 107–118.
Jati, W. R. (2013). Permasalahan implementasi perda syariah dalam otonomi daerah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 7 (2), 305–318.
Jpnn.com.  (2018).  Kemendagri  Minta  Klarifikasi  Perda  Sholat  Berjamaah.  Retrieved  March  4, 2022,  from  jpnn.com  website:  https://www.jpnn.com/news/kemendagri-minta-klarifikasi- perda-sholat-berjamaah
Kesuma Giri, H. A., & Amin, R. M. (2018). Formulasi Kebijakan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam). Nakhoda: Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 16 (1), 40. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i1.5794
Laraspati,  A.  (2021).  Pemkab  OKI  Mau  Jadikan  Masjid  Agung  Sholihin  Pusat  Wisata  Religi.
Retrieved from Detiknews.com website: https://news.detik.com/berita/d-5521870/pemkab-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 206-218 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
oki-mau-jadikan-masjid-agung-sholihin-pusat-wisata-religi Lestari, C. R., & Effendi, B. (2018). Tinjauan kritis terhadap peraturan gubernur nomor 5  tahun 2018 tentang pelaksanaan  hukum acara  jinayah. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , 13 (2), 225–233.
Munawar-Rachman,  B.  (2018). Reorientasi  Pembaruan  Islam.  Sekularisme,  Liberalisme  dan Pluralisme  Paradigma  Baru  Islam  Indonesia .  PUSAM  UMM  [Pusat  Studi  Agama  dan Multikulturalism Pascasarjana Universitas ….
Na’imah,  H.,  &  Mardhiah,  B.  (2016).  Perda  Berbasis  Syari’ah  dan  Hubungan  Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam , 15 (2), 168–181. Nababan,  B.  S.  P.  (2018).  Legalitas  perda  zakat:  perspektif  teori  perundang-undangan. Jurnal Hukum: Legislasi Indonesia (15) , 263–273.
Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia. Aqlania Jurnal Filsafat Dan Teologi Indonesia , 10 (1), 63–83. Radarsriwijaya.com. (2019). Pulang Dari Masjid, Pegawai Diknas OKI Dibacok. Retrieved from radarsriwijaya.com website: https://www.radarsriwijaya.com/2019/08/18/pulang-dari- masjid-pegawai-diknas-oki-dibacok
Rosadi,  A.,  &  Nashrulloh,  N.  (2017).  Kritik  hukum  islam  atas  sanksi  pidana  pelaku  prostitusi dalam peraturan daerah. Al-’Adalah , 14 (1), 47–80.
Sa’ada, N. (2016). Tinjauan KUHP dan Fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat. Jurnal Al-Qanun , 19 .
Sabrina, D. (2019). Evaluasi  Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 92–103.
Saksono, H. (2020). Innovation Hub:  Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 1–16.
Sumateranews.co.id.  (2017).  Bupati  OKI  Khataman  Al-Qur’an  Bersama  Masyarakat  di  Masjid Agung Sholihin Kayuagung. Retrieved from sumateranews.co.id website: https://sumateranews.co.id/bupati-oki-khataman-al-quran-bersama-masyarakat-di-masjid- agung-sholihin-kayuagung/
Syafingi,  H.  M.  (2012).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Daerah  â€ œSyariahâ€ di Indonesia. Pandecta Research Law Journal , 7 (2).
Tahir, M. (2015). Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam. Al-’Adalah , 12 (1), 507–524.
Tarso. (2017). Pemkab OKI berikan intensif kepada imam masjid, pengurus jenazah, dan lainnya.
Retrieved April 4, 2021, from palembang.tribunnews.com website: https://palembang.tribunnews.com/2017/02/19/pemkab-oki-berikan-insentif-kepada-imam- masjid-pengurus-jenazah-dan-lainnya
Ulfa,  Z.,  &  Ridwan,  M.  (2014).  Evaluasi  Program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  (OPRM)  di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 13 (22).
Yahya, D. (2018). Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  15  Tahun  2002  Perspektif  Pemikiran  Syafi’iyah. Jurnal  Darussalam:  Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam , 10 (1), 99–117.