Vol. 8, No. 1, Januari 2021, 67 – 79 https://doi.org/10.32477/jrm.v8i1.248
Online ISSN : 2624-492X Print ISSN : 2355-9381

## PENGARUH PENGANGGARAN, PROSEDUR KALIBRASI, DAN PRAKTIK SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN DI PUSKESMAS SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## Endang Ertin Suprihatin
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul endangertin98@gmail.com

## Abstract
This study aimed to analyze the effect of budgeting, calibration procedures, and human resource practices on compliance with health equipment calibration. This study used predictive quantitative research. The populations used in this study were 30 health centers in Gunung Kidul, Yogyakarta. The  data  was  collected  using  questionnaire  and  analyzed  using  regression  analysis.  Before distributing questionnaire, we tested its validity and reliability. Based on the validity test, all items was valid. The reliability test indicated that the questionnaire was reliable. The results of this study showed that there was a significant effect between budgeting, calibration procedures, and human resource practices on compliance with calibration implementation.

## Keywords:  Budgeting,  Calibration  Procedures,  Human  Resource  Practices,  Calibration
Compliance of medical devices

## PENDAHULUAN
Puskesmas  sebagai  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  merupakan penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, sudah  seharusnya  puskesmas memberikan  pelayanan  yang  baik,  tepat,  terjangkau, aman, dan melindungi masyarakat. Salah satu aspek penting terkait perlindungan dan keamanan adalah terhindar dari bahaya penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak tepat atau tidak akurat. Oleh  sebab  itu,  fungsi,  ketepatan,  dan  keakuratan  alat-alat  kesehatan  yang  harus  dimiliki  oleh puskesmas  menjadi  penting  untuk  diperhatikan.  Apabila  alat  kesehatan  tidak  berfungsi  dengan baik,  tepat,  dan  akurat,  maka  masyarakat  yang  menerima  layanan  kesehatan  akan  terkena langsung dampak tidak akuratnya alat kesehatan tersebut (Ombudsman, 2018).
Untuk  mewujudkan  peralatan  puskesmas  yang  memenuhi  persyaratan  standar  mutu, keamanan,  dan  keselamatan,  maka  perlu  dilakukan  pengelolaan  peralatan  kesehatan.  Dalam siklus  pengelolaan  peralatan  kesehatan,  terdapat  kegiatan  pemeliharaan  dan  kalibrasi  alat kesehatan.  Kegiatan  pemeliharaan  dan  kalibrasi  alat  kesehatan  30  puskesmas  di  Kabupaten Gunungkidul  belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  Aplikasi  Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) tahun 2019. Di dalam aplikasi tersebut, alat kesehatan dalam kondisi tidak dikalibrasi ditemukan sebanyak 174 (20.67%) dari total Alat kesehatan yang seharusnya  dikalibrasi  sejumlah  3.591.  permasalahan  tersebut  muncul  akibat  dari  pendapatan puskesmas  yang  bervariasi  dan  alokasi  anggaran  kalibrasi  dari  Dinas  Kesehatan  yang  belum menjangkau  semua  puskesmas.  Selain  itu,  Monitoring  dan  evaluasi  prosedur  pelaksanaan kalibrasi  belum  berjalan  dengan  baik  serta  minimnya  kompetensi  dan  ketersediaan  SDM kesehatan terutama ATEM yang belum ada di puskesmas. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kepatuhan pelaksanaan kalibrasi di puskesmas masih cukup rendah. Hal itulah yang mendorong
Endang Ertin Suprihatin
peneliti  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  pengaruh  penganggaran,  prosedur  kalibrasi, praktik SDM terhadap kepatuhan kalibrasi di puskesmas.

## LANDASAN TEORI

## Puskesmas
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perorangan  tingkat  pertama  dengan  lebih mengutamakan  upaya  promosi  dan  preventif,  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014). Dalam menyelenggarakan fungsinya, puskesmas memiliki wewenang untuk:
1.  Melaksanakan  perencanaan  berdasarkan  analisis  masalah  kesehatan  masyarakat  dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan
2.  Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan
3.  Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
4.  Menggerakkan  masyarakat  untuk  mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  masalah  kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait
5.  Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat
6.  Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas
7.  Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan
8.  Melaksanakan  pencatatan,  pelaporan,  dan  evaluasi  terhadap  akses,  mutu,  dan  cakupan pelayanan kesehatan.
9.  Memberikan  rekomendasi  terkait  masalah  kesehatan  masyarakat,  termasuk  dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit (Permenkes No. 75 Tahun 2014).

## Penganggaran
Penganggaran  adalah  proses  menyusun  anggaran,  sejak  dari  tahap  persiapan  yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi. Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran  yang lain  yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi,  2001). Menurut Munandar (2010:10), anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu:
1.  Sebagai pedoman kerja
Anggaran  berfungsi  sebagai  pedoman  kerja  dan  memberikan  arah  serta  target-target  yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.
2.  Sebagai alat koordinasi kerja
Agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerjasama, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan.
3.  Sebagai alat pengawasan kerja
Sebagai  tolak  ukur  alat pembanding  untuk menilai  realisasi  kegiatan  perusahaan, sehingga dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.
Di lain pihak, Mulyadi (2010:502) menjelaskan bahwa fungsi anggaran terdiri dari enam item yaitu:
1.  Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja.
2.  Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang.
Endang Ertin Suprihatin
3.  Anggaran  berfungsi  sebagai  alat  komunikasi  intern  yang  berhubungan  dan  yang menghubungkan  berbagai  unit  organisasi  dalam  perusahaan  serta  yang  menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
4.  Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur  yang dipakai sebagai pembanding  hasil operasi sesungguhnya.
5.  Anggaran  berfungsi  sebagai  alat  pengendalian  yang  memungkinkan  manajemen  menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6.  Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.
Anggaran  merupakan  alat  pengawasan  ( controlling ).  Pengawasan  berarti  mengevaluasi (menilai)  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan,  dengan  cara  membandingkan  realisasi  dengan rencana  (anggaran)  dan  melakukan  tindakan  perbaikan  bila  dipandang  perlu  (bila  terdapat penyimpangan yang merugikan). Karakteristik dari anggaran sebagai berikut:
1.  Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2.  Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
3.  Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju unuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran.
4.  Usulan  anggaran  yang  telah  dan  disetujui  oleh  pihak  yang  berwenang  lebih  tinggi  dari penyusunan anggaran.
5.  Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
6.  Secara  berkala,  kinerja  keuangan  sesungguhnya  dibandingkan  dengan  anggaran  dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan (Mulyadi, 2010).

## Prosedur Kalibrasi
Prosedur Kalibrasi adalah Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan  oleh  puskesmas  tentang  alur  pelaksanaan  kalibrasi  alat  kesehatan  yang  ada  di puskesmas. Untuk mendukung kewajiban tersebut, Sarana Pelayanan Kesehatan melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut:
1.  Pemeliharaan  alat  dan  kondisi  lingkungan  sehingga  memenuhi  prasyarat  untuk pengoperasian.
2.  Inventarisasi alat kesehatan yang dimiliki dan wajib uji atau kalibrasi.
3.  Merencanakan  dan  menyediakan  anggaran  pengujian  dan  kalibrasi  alat  kesehatan  secara berkesinambungan.
4.  Mengajukan permintaan pelayanan pengujian atau kalibrasi ke Institusi Penguji.
5.  Menjaga  tanda  lulus  uji  dan  kalibrasi,  tetap  menempel  pada  alat  yang  bersangkutan  dan menyimpan sertifikat pengujian dan kalibrasi.
6.  Melaporkan hasil pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dimiliki ke Instansi pembina dan pengawas yang dalam hal ini puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan.
7.  Menginformasikan kepada masyarakat bahwa alat kesehatan yang dimiliki dan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan telah lulus pengujian atau kalibrasi (Departemen Kesehatan RI, 2001).

## Praktik Sumber Daya Manusia
Praktik sumber daya manusia kesehatan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan pembangunan  kesehatan.  Tenaga  Kesehatan  terdiri  dari  tenaga  medis,  tenaga  keperawatan, tenaga  kebidanan,  tenaga  kefarmasian,  tenaga  kesehatan  masyarakat,  tenaga  kesehatan lingkungan,  tenaga  gizi,  tenaga  keteknikan  medis,  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan lainnya (Permenkes, 2014).
Brian  E.  Becher,  dkk  (dalam  Sudarmanto,  2009:  47)  mendefinisikan  kompetensi  sebagai pengetahuan keahlian, kemampuan atau, karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara
Endang Ertin Suprihatin
langsung  kinerja  pekerjaan. Kompetensi  merupakan  penguasaan  terhadap  tugas,  keterampilan, sikap,  dan  apresiasi  yang  diperlukan  untuk  menunjang  keberhasilan.  Beberapa  aspek  yang terkandung  dalam  konsep  kompetensi  menurut  Gordon  dalam  Sutrisno  (2011:  204)  sebagai berikut:
1.  Pengetahuan
Kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang karyawan mengetahui cara mengetahui identifikasi  belajar  dan  bagaimana  melakukan  pembelajaran  yang  baik  sesuai  dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.
2.  Keterampilan
Keterampilan  memainkan  peranan  di  berbagai  kompetensi.  Berbicara  di  depan  umum merupakan  keterampilan  yang  dapat  dipelajari,  dipraktikkan,  dan  diperbaiki.  Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.
3.  Pengalaman
Keahlian  dari  banyak  kompetensi  memerlukan  pengalaman  mengorganisasi  orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.
4.  Nilai
Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian  bukannya  sesuatu  yang  tidak  dapat  berubah.  Kenyataannya,  kepribadian seseorang  dapat  berubah  sepanjang  waktu.  Orang  menanggapi  dan  berinteraksi  dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.
5.  Motivasi
Merupakan  faktor  dalam  kompetensi  yang  dapat  berubah,  yaitu  dengan  memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan.
6.  Perasaan  (senang-tidak  senang,  suka-tidak  suka)  atau  reaksi  terhadap  suatu  rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.
Kalibrasi  adalah  memastikan  hubungan  antara  besaran  yang  ditunjukkan  oleh  suatu  alat ukur  atau  sistem  pengukuran  atau  besaran  yang  diabadikan  pada  suatu  bahan  ukur  dengan besaran yang sebenarnya dari besaran yang diukur (Kemenkes RI, 2015).
Pengujian dan kalibrasi  wajib dilakukan terhadap alat kesehatan dengan kriteria:1) belum memiliki  sertifikat dan  tanda  lulus  pengujian  atau  kalibrasi,  2)  masa  berlaku sertifikat dan  tanda lulus  pengujian  atau  kalibrasi  telah  habis,  3)  diketahui  penunjukannya  atau  keluarannya  atau kinerjanya atau keamanannya tidak sesuai lagi walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku telah mengalami  perbaikan  meskipun  sertifikat  dan  tanda  masih  berlaku.  Pengujian  dan  kalibrasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian karakteristik terhadap spesifikasi dari suatu bahan ukur atau instrumen, menentukan deviasi kebenaran konvensional nilai penunjukan suatu besaran ukur atau  deviasi  dimensi  nominal  yang  seharusnya  untuk  suatu bahan  ukur, menjamin  hasil – hasil pengukuran  sesuai  dengan  standar  nasional  maupun  Internasional.  Sedangkan  manfaat  yang dapat diperoleh dari kegiatan pengujian dan kalibrasi adalah kondisi alat ukur dan bahan ukur tetap terjaga sesuai dengan spesifikasinya (Kemenkes RI, 2015).
Peralatan  medis  harus  diuji  dan  dikalibrasi  secara  berkala  oleh  Balai  Pengujian  Fasilitas Kesehatan atau Institusi pengujian alat kesehatan yang berwenang (UU No. 44 Tahun 2009).
Manfaat  Kalibrasi  adalah  untuk  mendukung  sistem  mutu  yang  diterapkan.  Dengan melakukan kalibrasi, maka dapat diketahui seberapa jauh perbedaan (penyimpangan) dengan nilai ukur yang benar dengan nilai ukur pada alat yang digunakan Prinsip dasar Kalibrasi: objek ukur, standar ukur (Alat standar kalibrasi), operator/teknisi. Hasil Kalibrasi meliputi: nilai objek ukur, nilai koreksi/penyimpangan.  Interval  Kalibrasi  meliputi  kalibrasi  harus  dilakukan  secara  periodik  dan selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukur, frekuensi pemakaian, dan pemeliharaan. Adapun  untuk  interval  kalibrasi  dapat  digunakan  beberapa cara:  dengan  waktu kalender  (enam bulan sekali), dengan waktu pemakaian (1000 jam pakai, dan seterusnya), kombinasi cara pertama
Endang Ertin Suprihatin
dan  kedua,  tergantung  mana  yang  lebih  dulu  tercapai.  Kepatuhan  kalibrasi  adalah  kegiatan kalibrasi  yang  harus  dilakukan  secara  periodik  berdasarkan  jenis  alat  ukur,  frekuensi,  dan pemeliharaan pada alat kesehatan.
Sebagaimana  ditetapkan  pada  Permenkes  Nomor  54  Tahun  2015  alat  kesehatan  yang dipergunakan di sarana pelayanan kesehatan wajib diuji atau dikalibrasi secara berkala, sekurang- kurangnya  1  (satu)  kali  dalam  setahun  dan  dalam  kondisi  tertentu  Pengujian  kalibrasi  wajib dilakukan terhadap alat kesehatan dengan kondisi sebagai berikut:
1.  mengikuti petunjuk pemakaian Alat Kesehatan;
2.  diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerjanya atau keamanannya tidak sesuai lagi;
3.  telah mengalami perbaikan;
4.  telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi;
5.  telah dilakukan re-instalasi; dan/atau
6.  belum memiliki Sertifikat Pengujian dan/atau Kalibrasi.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan diantaranya:
1.  Penelitian tentang peningkatan kinerja pelaksanaan program pemeliharaan dan kalibtasi alat kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
a.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  Program  pemeliharaan  dan  kalibrasi  alat kesehatan Puskesmas di Kabupaten Pacitan dapat diuraikan sebagai berikut:
b.  Faktor  Kekuatan  meliputi  adanya  Program  pemeliharaan  dan  kalibrasi  alat  kesehatan Puskesmas,  adanya  Tim  pemeliharaan  dan  kalibrasi  alat  kesehatan  yang  memiliki keterampilan  dan  motivasi  meningkatkan  kinerja,  jumlah  Tenaga  Elektromedis  di Puskesmas, serta adanya dokumen teknis dan SOP.
c.  Faktor  kelemahan  meliputi  Pelatihan  untuk  tenaga  elektromedis  yang  masih  kurang, sarana dan prasarana belum mencukupi, anggaran belum memadai, pembagian wilayah kerja ATEM yang belum optimal, pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP dan dokumen teknis dan adanya rangkap jabatan petugas ATEM.
d.  Faktor  yang  menjadi  Peluang  adalah  adanya  regulasi,  banyaknya  jenis  alat  kesehatan Puskesmas yang wajib dikalibrasi dan kesadaran dari pengguna alat tentang pentingnya dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.
e.  Faktor  ancaman  meliputi  ketidakpastian  dari  jadwal  pelatihan  dari  BPFK  dan  kondisi geografis kabupaten Pacitan (Irawati, 2018).
2.  Penelitian Pendahuluan Masalah Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo  (RSCM)  Jakarta  dan  Pemecahannya.  Hasil  penelitian  ini  menyebutkan adanya  faktor  anggaran  dan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berpengaruh  pada  pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Bunyamin, 2014).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  peneliti  mengusulkan  beberapa  hipotesis, diantaranya adalah:
H1:  Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  penganggaran  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan.
H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan prosedur kalibrasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan
H3: Terdapat pengaruh  positif dan signifikan praktik sumber daya manusia terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan.
H4:  Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  penganggaran,  prosedur  kalibrasi,  praktik  sumber daya manusia terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan.
Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Kuantitatif  Prediktif.  Variabel  independen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penganggaran, prosedur kalibrasi dan praktik sumber daya manusia. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Gunungkidul. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 Puskesmas di kabupaten Gunungkidul. Instrumen  yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner tersebut  terdiri  dari  beberapa  pernyataan  yang  diberikan  kepada  30  kepala  puskesmas  se Kabupaten  Gunumhkidul  dan  dinilai  menggunakan  skala likert .  Tabel  1menjelaskan  mengenai ketentuan skala likert yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 1. Ketentuan skala likert No. Persetujuan Kode Skore 1 Sangat Setuju SS 5 2 Setuju S 4 3 Kurang Setuju KS 3 4 Tidak Setuju TS 2 5 Sangat Tidak Setuju STS 1
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk analisis statistik, peneliti menggunakan analisis regresi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji t, uji f, dan uji koefisien diterminasi (R2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1.  Uji Validitas
Variabel  kuesioner  penganggaran  terdiri  dari  6  item,  prosedur  kalibrasi  7  item,  Praktik Sumber daya manusia 6 item dan kepatuhan pelaksanaan 6 item. Analisis kesahihan dilakukan dengan program SPSS 15.00 for windows yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan  dinilai  atau  dievaluasi  dapat  dinyatakan  valid  atau  tidak.  Hasilnya  dengan membandingkan koefisien r xy dengan nilai kritis (r tabel ) hasilnya diperoleh dari laporan. Berikut ini adalah uji validitas untuk setiap variabel penelitian.
Endang Ertin Suprihatin
a.  Variabel Penganggaran
Tabel 2. Uji validitas variabel penganggaran
Indikator Koefisien Korelasi Product Moment r tabel Keterangan X11 0.782 0.361 Valid X12 0.839 0.361 Valid X13 0.735 0.361 Valid X14 0.874 0.361 Valid X15 0.902 0.361 Valid X16 0.803 0.361 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah 2020
Hasil validitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0.361) sehingga dapat dikatakan item-item variabel penganggaran adalah valid.
b.  Variabel Prosedur Kalibrasi
Tabel 3. Uji validitas prosedur kalibrasi
Indikator Koefisien Korelasi Product Moment r tabel Keterangan X21 0.774 0.361 Valid X22 0.771 0.361 Valid X23 0.706 0.361 Valid X24 0.363 0.361 Valid X25 0.697 0.361 Valid X26 0.737 0.361 Valid X27 0.522 0.361 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah 2020
Hasil uji validitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (0.361) sehingga dapat dikatakan item-item variabel prosedur kalibrasi adalah valid.
c.  Variabel Praktik Sumber Daya Manusia
Tabel 4. Uji validitas praktik SDM
Indikator Koefisien Korelasi Product Moment r tabel Keterangan X31 0.845 0.361 Valid X32 0.824 0.361 Valid X33 0.485 0.361 Valid X34 0.481 0.361 Valid X35 0.845 0.361 Valid X36 0.626 0.361 Valid
Sumber: Data Primer yang diolah 2020
Hasil uji validitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (0.361) sehingga dapat dikatakan item-item variabel sumber daya manusia adalah valid.
d.  Variabel Kepatuhan Pelaksanaan
Tabel 5. Uji validitas kepatuhan pelaksanaan
Indikator Koefisien Korelasi Product Moment r tabel Keterangan
Endang Ertin Suprihatin Y1 0.651 0.361 Valid Y2 0.590 0.361 Valid Y3 0.843 0.361 Valid Y4 0.638 0.361 Valid Y5 0.758 0.361 Valid Y6 0.775 0.361 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah 2020
Hasil pengujian validitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (0.361) sehingga dapat dikatakan item-item variabel kepatuhan pelaksanaan adalah valid.

## 2.  Uji Reliabilitas
Analisis bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir item pertanyaan yang dinilai atau dievaluasi  oleh  responden  dapat  dinyatakan  valid  atau  tidak.  Pengujian  hasilnya  dengan  cara membandingkan koefisien α (r hitung) dengan nilai kritis (r tabel) yang hasilnya dapat dilaporkan.
Tabel 6. Uji reliabilitas
Nilai Alpha Ketentuan nilai Alpha Keterangan X1 0.900 0.6 Reliabel X2 0.759 0.6 Reliabel X3 0.774 0.6 Reliabel Y 0.802 0.6 Reliabel
Sumber : Data Primer yang diolah 2020
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa besarnya alpha dari seluruh variabel mempunyai nilai lebih besar dari nilai r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk tiap variabel  dinyatakan  reliabel.  Artinya,  jika  instrumen  tersebut  digunakan  beberapa  kali  untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama pula.

## 3.  Analisis Deskriptif
Data yang digunakan merupakan data primer hasil kuesioner yang disebarkan kepada 30 orang responden yang kesemuanya adalah kepala puskesmas se Kabupaten Gunungkidul.
a.  Penganggaran
Setelah  dilakukan  tabulasi  data  dari  jawaban  responden,  maka  dapat  diketahui  bahwa penganggaran pada Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh puskesmas dengan penganggaran  pada  kategori  sedang.  Setelah  diketahui  nilai  rata-rata  tertinggi  maka  deskriptif kompensasi dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Kategorisasi penganggaran
Interval Keterangan Jumlah 3-3.4 3.41-3.8 3.81-4.2 4.21-4.6 4.61-5 Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 1 2 16 6 5 Total 30
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  dari  30  orang  responden,  sebagian  besar  responden menyatakan penganggaran di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul adalah sedang (16 responden atau 53.3%).
Endang Ertin Suprihatin
b.  Prosedur Kalibrasi
Berdasarkan hasil tabulasi, prosedur kalibrasi pada puskesmas di Kabupaten Gunungkidul berkategori sedang. Hasil prosedur kalibrasi secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 8. Kategorisasi prosedur kalibrasi
Interval Keterangan Jumlah 3.33-3.664 3.6641-3.998 3.9981-4.332 4.3321-4.666 4.6661-5 Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 1 1 21 3 4 Total 30
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020
Tabel 8 menunjukkan bahwa bahwa 21 responden (70% dari total responden) menyatakan bahwa prosedur kalibrasi pada puskesmas di Kabupaten Gunungkidul adalah sedang
c.  Praktik Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  hasil  tabulasi  data,  praktik  sumber  daya  manusia  pada  puskesmas  se Kabupaten Gunungkidul berkategori sedang. Hasilnya secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 9. Kategorisasi praktik SDM
Interval Keterangan Jumlah 4-4.2 4.21-4.4 4.41-4.6 4.61-4.8 4.81-5 Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 1 0 0 7 22 Total 30
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020
Berdasarkan tabel 9, sebagian besar responden menyatakan praktik sumber daya manusia di puskesmas Kabupaten Gunungkidul adalah sangat tinggi (22 responden atau 73.3%).
d.  Kepatuhan Pelaksanaan
Berdasarkan tabulasi data, kepatuhan pelaksanaan kalibrasi di puskesmas se- kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Kategorisasi kepatuhan pelaksanaan kalibrasi
Interval Keterangan Jumlah 3.5-3.8 3.81-4.1 4.11-4.4 4.41-4.7 4.71-5 Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 9 16 1 2 2 Total 30
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  10,  sebagian  besar  responden  menyatakan  bahwa  kepatuhan pelaksanaan kalibrasi di puskesmas Kabupaten Gunungkidul adalah rendah (16 responden atau 53.3%).

## Endang Ertin Suprihatin

## 4.  Analisis Regresi Berganda
Peneliti  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pegawai  menggunakan analisis  regresi  linear  berganda.  Berikut ini  adalah  hasil  olah  data  regresi  dan  persamaan  yang diperoleh.
Tabel 11. Rangkuman hasil olah data regresi
Keterangan B t Sig Konstanta X1 X2 X3 3.283 0.55 0.114 0.004 1.415 2.101 2.305 2.204 1.002 0.020 0.013 0.017
R  : 0.357   Sig F : 0.088 R square : 0.127   Df : 26 F  : 4.220 Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 Persamaan yang diperoleh adalah
Y = 3.283 + 0.55 X 1 + 0.114 X 2 + 0.004 X 3 + e
Persamaan regresi berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1.  Konstanta sebesar 3.283 menunjukkan bahwa dalam keadaan variabel-variabel independen diasumsikan  tidak mengalami  perubahan  (sama  dengan  nol)  maka kepatuhan  pelaksanaan kalibrasi sebesar 3.283.
2.  Koefisien  regresi  sebesar  0.55  menunjukkan  bahwa  apabila  penganggaran  mengalami peningkatan  sebesar  1  satuan  maka  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  akan  mengalami peningkatan sebesar 0.55 di mana variabel lainnya dianggap tetap. Nilai koefisien regresi yang positif  menunjukkan  bahwa  penganggaran  mempunyai  pengaruh  yang  positif  atau  searah terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi.
3.  Koefisien  regresi  sebesar  0.114  menunjukkan  bahwa  apabila  prosedur  kalibrasi  mengalami peningkatan  sebesar  1  satuan  maka  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  akan  mengalami peningkatan  sebesar  0.114  di  mana  variabel  lainnya  dianggap  tetap.  Nilai  koefisien  regresi yang  positif  menunjukkan  bahwa  prosedur  kalibrasi  mempunyai  pengaruh  yang  positif  atau searah terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi.
4.  Koefisien regresi sebesar 0.004 menunjukkan bahwa apabila Praktik Sumber Daya Manusia mengalami  peningkatan  sebesar  1  satuan  maka  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  akan mengalami peningkatan sebesar 0.004 di mana variabel lainnya dianggap tetap. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa praktik sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif atau searah terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi.
Dari  persamaan  regresi  diketahui  bahwa  faktor  penganggaran,  prosedur  kalibrasi  dan praktik  sumber  daya  manusia  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan pelaksanaan kalibrasi.
5.  Pengujian Hipotesis
a.  Uji t
Pada hasil analisis terlihat bahwa t hitung untuk setiap faktor yaitu sebagai berikut:
1.  t hitung penganggran  (X 1 )  (2.10)  >  t tabel (2.04),  Hipotesis  alternatif  diterima  artinya terdapat  pengaruh  yang  signifikan  penganggaran  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan kalibrasi.
2.  t hitung prosedur kalibrasi (X 2 ) (2.30) > t tabel (2.04), Hipotesis alternative diterima yang artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  prosedur  kalibrasi  terhadap  kepatuhan pelaksanaan kalibrasi.
Endang Ertin Suprihatin
3.  t hitung Praktik SDM (X 3 ) (2.20) > t tabel (2.04), Hipotesis alternative diterima yang artinya terdapat  pengaruh  yang  signifikan  Praktik  SDM  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan kalibrasi.
b.  Uji F
Menurut Ghozali (2001), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  regresi  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 12. Hasil uji F
Berdasarkan hasil pengujian ANOVA di atas, F hitung yang dihasilkan sebesar 4.22 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung  lebih  besar  dari  2.92,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penganggaran, prosedur kalibrasi dan praktik sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi.
c.  Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  R  Square  bernilai  0.127.  Artinya,  sebanyak 12.7% variabel faktor penganggaran, prosedur kalibrasi dan praktik sumber daya manusia mempengaruhi  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi,  dan  87,3%  sisanya  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

## Pembahasan
1. Penganggaran terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kalibrasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan penganggaran  Terhadap  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  artinya  dengan  peningkatan penganggaran akan meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kalibrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penekanan yang lebih besar pada penganggaran membutuhkan model perencanaan anggaran dengan fleksibilitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas alat kesehatan yang  wajib  dilaksanakan  kalibrasi.  Sehingga  sangat  mendukung  dan  memberikan  peluang semua  alat  kesehatan  yang  digunakan  untuk  pelayanan  dan  wajib  dikalibrasi  dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan dapat meningkatkan kinerja kepatuhan pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan.
2. Prosedur Kalibrasi terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kalibrasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara Prosedur  Kalibrasi  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  (bila  dilihat  dari  uji  t  yang menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel) artinya menunjukkan bahwa  Prosedur Kalibrasi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  dan  Kalibrasi,  pada umumnya,  merupakan  proses  untuk  menyesuaikan  keluaran  atau  indikasi  dari  suatu perangkat  pengukuran  agar  sesuai  dengan  besaran  dari  standar  yang  digunakan  dalam akurasi tertentu.
ANOVA b .093 3 .031 4.220 .001 a 3.670 26 .141 3.763 29
Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares
df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), x3_SDM, x1_penganggran, x2_prosedur_kalibrasi a.
Dependent Variable: y_Kepatuhan_pelaksanaan b.
3. Praktik Sumber Daya Manusia terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kalibrasi
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan Praktik Sumber Daya  Manusia  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi  (bila  dilihat  dari  uji  t  yang menunjukkan  bahwa  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel)  artinya  menunjukkan  bahwa  praktik sumber  daya  manusia  yang  patuh  dengan  standar  operasional  prosedur  dan  aturan  yang berlaku maka akan menghasilkan mutu pelayanan yang baik bagi pasien di puskesmas.
4. Penganggaran, Prosedur Kalibrasi, dan Praktik Sumber Daya Manusia, terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kalibrasi
Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa semua variabel secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan  kalibrasi.  Hal  ini menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan kalibrasi  alat  kesehatan  sehingga  semua  variabel  perlu  dilaksanakan  dengan  cermat, pemantauan baik dari Dinas Kesehatan maupun puskesmas secara berkala, dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang terus ditingkatkan sehingga mampu dan dapat mengidentifikasi alat  kesehatan  yang  wajib  dikalibrasi.  Sehingga  dapat  diupayakan  peningkatan  kinerja kepatuhan pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan di puskesmas se Kabupaten Gunungkidul diantaranya:
1.  Mengupayakan  sinkronisasi  penganggaran  kalibrasi  antara  Dinas  Kesehatan  dan puskesmas sesuai kebutuhan.
2.  Meningkatkan pemahaman kepada Kepala Puskesmas beserta seluruh karyawan terkait Prosedur Kalibrasi.
3.  Meningkatkan  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  pengetahuan  tentang kalibrasi dan mampu mengidentifikasi alat kesehatan yang wajib dikalibrasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan yang merupakan jawaban  dari  pernyataan  penelitian  sebagai  berikut:  1)  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan penganggaran terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0.05, 2) Terdapat pengaruh yang signifikan prosedur kalibrasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0.05, 3) Terdapat pengaruh yang signifikan praktik SDM terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0.05, 4) Terdapat pengaruh yang signifikan penganggaran, prosedur kalibrasi dan praktik SDM terhadap kepatuhan pelaksanaan kalibrasi bila dilihat dari signifikan lebih kecil dari 0.05.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  dapat  menjadi  saran  bagi  peneliti selanjutnya.  Pertama,  peneliti  hanya  berfokus  pada  puskesmas  di  Gunungkidul.  Peneliti selanjutnya  dapat  melakukan  pengujian  di  puskesmas  daerah  lain  sehingga  dapat  mendukung hasil  penelitian  ini.  Kedua,  peneliti  hanya  menggunakan  variabel  penganggaran,  prosedur kalibrasi, dan praktik SDM. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan.
Penelitian  ini  memberikan  implikasi  terhadap  praktik  pelayanan  kesehatan  di  Dinas Kesehatan  dan  puskesmas  di  Gunungkidul,  Yogyakarta.  Pertama,  Dinas  Kesehatan  dan Puskesmas  perlu  melakukan  perencanaan  penganggaran  yang  cermat  terkait  kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi dan adanya pemantauan secara  berkala  terkait  pelaksanaan  prosedur  kalibrasi,  serta  pemenuhan  praktik  sumber  daya manusia  yang  sesuai  kompetensi  di  bidang  pemeliharaan  alat  kesehatan.  Kedua,  Dinas Kesehatan dan puskesmas perlu memahami, melaksanakan, dan mengevaluasi prosedur kalibrasi alat kesehatan secara berkala. Ketiga, Dinas Kesehatan dan puskesmas perlu mengikutsertakan
Endang Ertin Suprihatin anggotanya pada pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan terkait kalibrasi Alat Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2000). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Bunyamin,  BW.  (2014).  Tesis  Penelitian  Pendahuluan  Masalah  Pelaksanaan  Kalibrasi  Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan Pemecahannya.
Ddjokosoeprijanto/pengertian-dan-cara-kalibrasi-alat.html[Online}-Maret
2013.-
http://djokosoeprijanto.blogspot.co.id.
Departemen  Kesehatan  dan  Kesejahteraan  Sosial  RI.  (2001).  Pedoman  Operasional  Dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan. Jakarta.
Dinkes  Gunungkidul.  (2019).  Profil  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Gunungkidul.  Wonosar.  DIY: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
Direktorat  Jenderal  Pelayanan  (2001),  Medik  Pedoman  pengujian  dan  kalibrasi  Alat  Kesehatan (Buku)-Jakarta: Departemen Kesehatan.
Fahmi, I. (2013). Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta.
Ghazali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete  SPSS  23,  edisi  8.  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Irawati,  N.  (2018).  Tesis  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Pelaksanaan  Program  Pemeliharaan  Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V. (2016). Jakarta: Balai Pustaka.
Kemenkes  RI.  (2015).  Pedoman  Pengelolaan  Peralatan  Kesehatan  di  fasilitas  Pelayanan KesehatanIndonesia, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementrian Kesehatan. (2015). Renstra Kemnentrian Kesehatan Republik Indonesia 2015 - 2019. Indonesia.
Muhammad, S. (2013). Manajemen Strategik Konsep dan Alat Analisis. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mulyadi. (2010). Akuntansi Manajemen, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Murwanto. (2016). Manajemen Stratejik. haris-stratejik. blogspot Mutumed.co.id/mutumed/berita-171-pengertian-dan-cara-kalibrasi-alat-kesehatan-.html{Online}
Ombudsman  Brief.  (2018).  Kalibrasi  Alat  Kesehatan  Dalam  Rangka  Peningkatan  Pelayanan Kesehatan Publik Puskesmas.
Pelatihan Baby Incubator Metoda ANSI/AAMI 1136 {Buku}. Surabaya.
Peraturan Menteri Kesehatan No 54 (2015). Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  75  (2014).  Tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat.  Jakarta:
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan