## PERANAN  DESA  PAKRAMAN  LEMUKIH  DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Putu Helindra Ekayanti 1 , I Wayan Rideng 2 , I Nyoman Lemes 3
Abstrak: Salah  satu  wewenang  desa  pakraman  menurut  Peraturan  Daerah  Pripinsi Bali  Nomor  3  Tahun  2001  adalah  turut  serta  menentukan  setiap  keputusan  dalam pelaksanaan  pembangunan  yang  ada  diwilayahnya  terutama  yang  berkaitan  dengan Tri Hita Karana. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar yang memberikan ruang bagi  Desa  Pakraman  Lemukih  untuk  berperan  dalam  pembangunan  pada  umumnya, dan  pembangunan  pariwisata  pada  khususnya.  Penelitian  ini  meneliti  peranan  Desa Pakraman  Lemukih  dalam  pembuatan  aturan  mengenai  pengelolaan  pariwisata  di Desa  Lemukih  dan    hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Desa  Pakraman  Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan  pariwisata di Desa Lemukih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Peranan  Desa  Pakraman  Lemukih  dalam  pembuatan  aturan  mengenai  pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah dengan membuat dan menegakkan aturan-aturan adat  termasuk  yang  tersurat  dalam  awig-awig  desa  pakraman  yang  berhubungan langsung  atau  tidak  langsung  dengan  pengembangan  desa  wisata  di  desa  pakraman Lemukih.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Desa  Pakraman  Lemukih  dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan  pariwisata di Desa Lemukih adalah berkaitan  dengan  pembuatan  dan  penegakan  aturan-aturan  yang  secara  khusus  dan langsung  berkaitan  dengan  pengelolaan  pariwisata  tersebut,  karena  perubahan  awig- awig  memerlukan  proses  dan  harus  mendapat  persetujuan  dari pesamuhan  desa. Dalam  penegakan  aturan-aturan  yang  secara  tidak  langsung  mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.
Kata-kata Kunci: Desa Pakraman, Pariwisata, Desa Wisata.

## LATAR BELAKANG MASALAH
Era otonomi daerah menimbulkan pergeseran paradigma dalam melihat desa adat. Pergeseran itu terlihat dari beberapa kasus:
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
1) Dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  tentang  Desa  Pekraman  tahun  2001 yang  terkesan  lebih  aspiratif,  memperkuat  dan  menghargai  eksistensi  desa  adat  di Bali,  sebagai  pengganti  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  6  Tahun  1986  yang sebelumnya mengatur tentang Desa adat;
2) Adanya  sejumlah  konsensi  ekonomi  yang  diberikan  pemerintah  Propinsi  dan Kabupaten  kepada  desa  adat,  seperti  Pemerintah  Propinsi  Bali  memberikan  sepeda motor  pada  Bendesa  Adat,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  mengikut  sertakan Desa  Adat  Beraban  dalam  mengelola  obyek  wisata  Tanah  Lot,  dan  memberi  35  % keuntungan pada Desa Adat Beraban;
3) Desa  adat  diikutsertakan  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  sehari-hari  di  tingkat  desa,  misalnya  ijin  investasi  harus  mendapatkan persetujuan  desa  adat,  dan  setiap  pendatang  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari desa dinas dan desa adat.
Peranan  pariwisata  dalam  perekonomian  Bali  sangat  besar,  sehingga  angka pertumbuhan PDRB (pendapatan domestik regional bruto) daerah Bali senantiasa berada di  atas  rata-rata  angka  nasional  (tahun  2012  Nasional:  6,23%,  Bali:  6,94%.  Sumber: Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th.XVI, 5-02-2013).
Penetapan pariwisata budaya sebagai tipe pariwisata yang dikembangkan  DI Bali, didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah Bali, yang telah memiliki citra sebagai suku bangsa dengan kebudayaan yang unik.  Kebudayaan Bali adalah suatu kebudayaan yang  sangat  kompleks  dan  dinamis,  hal  ini  berhubungan  erat  dengan  dianutnya  konsep desa-kala-patra yang membenarkan (bahkan mewajibkan) manusia untuk menyesuaikan diri  dengan  waktu,  tempat,  dan  situasi  obyektif  yang  ada  dalam  setiap  tindakannya. Konsep desa-kala-patra ini tidak lain dari pada konsep human ecology , di mana manusia dan  masyarakat  selalu  berusaha  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  lingkungannya  yang berpengaruh terhadap kehidupan (Pitana, I Gde, 1999).
Salah satu pilar Kebudayaan Bali adalah Desa Pakraman. Dalam  Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa  Pakraman  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: ”Desa pakraman  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali  yang  mempunyai
suatu  kesatuan  tradisi  dan  tatakrama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara turun  temurun  dalam  ikatan  kahyangan  tiga  atau  kahyangan  desa  yang  mempunyai wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak  mengurus  rumah  tangganya sendiri”.
Peran  desa  pakraman  berkaitan  dengan  pengembangan  kepariwisataan, menyangkut  pula  aspek  norma/  peraturan  yang  dibuat  dan  ditegakkan  oleh  desa pakraman, dalam hal ini Desa Pakraman Lemukih.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  peranan  Desa  Pakraman  Lemukih  dalam  pembuatan  aturan  mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih?
2. Apakah  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Desa  Pakraman  Lemukih  dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan  pariwisata di Desa Lemukih?

## TINJAUAN PUSTAKA
Desa  pakraman  berfungsi  untuk  menata  dan  mengatur  kehidupan  peguyuban  dari warga  desanya  dalam  hubungan  dengan  unsur-unsur  yang  menjadikan  desa  tersebut sebagai  suatu  desa  pakraman,  yaitu  unsur  warganya  yang  dinamakan pawongan ,  unsur wilayah  desanya  yang  dinamakan palemahan dan  unsur  tempat-tempat  pemujaan  bagi warga  desanya  yang  dinamakan parahyangan , atau  secara  umum  dikenal  dengan  istilah Tri Hita Karana (Surpha, I Wayan, 2002: 13).
Tugas Desa Pakraman adalah sebagai berikut :
1. Membuat awig-awig desa yaitu suatu aturan yangdibuat oleh krama desa dan krama  banjar  yang  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan Tri  Hita Karana sesuai dengan agama di desa pakraman.
2. Mengatur krama desa.
3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa.
4. Bersama-sama  pemerintah  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
5. Membina  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budaya  Bali  dalam  rangka memperkaya,  melestarikan  dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional  pada umumnya  dan  kebudayaan  daerah  pada  khususnya  berdasarkan  musyawarah mufakat).
6. Mengayomi krama desa (Surpha, I Wayan, 2002: 13) .
Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor    2    Tahun  2012  tentang Kepariwisataan  Budaya  Bali  dinyatakan  bahwa  Kepariwisataan  Budaya  Bali  adalah kepariwisataan  Bali  yang  berlandaskan  kepada  Kebudayaan  Bali  yang  dijiwai  oleh ajaran  Agama  Hindu  dan  falsafah  Tri  Hita  Karana  sebagai  potensi  utama  dengan menggunakan  kepariwisataan  sebagai  wahana  aktualisasinya,  sehingga  terwujud hubungan  timbal-balik  yang  dinamis  antara  kepariwisataan  dan  kebudayaan  yang membuat  keduanya  berkembang  secara  sinergis,  harmonis  dan  berkelanjutan  untuk dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat,  kelestarian  budaya  dan lingkungan.
Pasal  25  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor    2    Tahun  2012  menyatakan secara tegas bahwa desa pakraman dan/atau lembaga tradisional lainya, dapat bekerja sama  dengan  pemerintah  daerah  melakukan  usaha-usaha  untuk  mencegah  aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya Bali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein (antara teoretis dengan kenyataan).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pakraman  Lemukih,  Kecamatan  Sawan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data lapangan dan sumber data  kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan  dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum.
Penelitian  ini  mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  berencana/ terstruktur  dan  teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kwalitatif.

## PEMBAHASAN
Desa  Lemukih  adalah  desa  subur  yang  banyak  dipenuhi  pohon-pohon  buah lokal,  seperti  durian,  manggis,  duku, kepundung dan kaliasem .  Ada  yang memperkirakan jika potensi ini dikembangkan dengan baik, bukannya tidak mungkin Lemukih akan menjadi pusat buah-buahan lokal di Bali.
Manggis  dan  kopi  adalah  contoh  hasil  perkebunan  unggul  di  Lemukih.  Jika dalam  satu  dusun  saja,  terdapat  sekitar  1.200  pohon  manggis,    maka  di  lima  dusun diperkirakan terdapat  sekitar 5.000 pohon manggis.  Buah manggis  hasil  perkebunan di Lemukih bahkan sudah dikirim ke Taiwan.
Ada beberapa faktor pendorong pengembangan potensi wisata di Desa Lamukih, di antaranya:
1. Terdapat  bangunan  atau  obyek  wisata  alam  yang  unik,  seperti  Pura  Desa,  Pura Dalem, Air Terjun Bengbengan, dan sebagainya.
2. Terdapat pembuatan kerajinan, terutama pembuatan gerantang / rindik.
3. Terdapat sekaa-sekaa kesenian gong, gong angklung, janger, dan sebagainya.
4. Terdapat organisasi subak dalam wujud fisik dan non fisik seperti Pura Bedugul, dan upacara ngusaba desa .
5. Adanya  dukungan  masyarakat  terhadap  pengembangan  pariwisata  budaya  Desa Sangsit, Jagaraga dan Sawan
Ada beberapa peluang  yang ada di desa Lemukih  yang dapat menjdi pendorong bagi usaha untuk  mengembangkan pariwisata, di antaranya:
1. Dinas Pariwisata Propinsi Bali pada tahun 2011 telah menetapkan Lemukih dan 4 desa lainnya sebagai Desa Wisata.
2. Kecenderungan  wisatawan    terhadap  pariwisata  budaya.  Sejak  awal, pengembangan  kepariwisataan  di  Bali  adalah  pariwisata  budaya.  Selain  karena memang  potensinya  ada,  terdapat  juga  kecenderungan  wisatawan  dari  manca negara yang datang ke Bali menginginkan wisata budaya.
3. Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Teknologi  informasi  dan komunikasi yang semakin maju sangat membantu aksesibilitas antara daerah asal wisatawan  dengan  daerah  tujuan  wisata.  Dengan  internet,  komponen  pariwisata dapat  mempromosikan  daerah  tujuan  wisata  ke  berbagai  negara  dan  dengan kemajuan  alat  transportasi,  jarak  yang  jauh  tidak  lagi  menjadi  kendala  utama dalam melakukan perjalanan wisata.
4. Citra  pariwisata  budaya  Bali  yang  baik.  Keunikan  dan  keragaman  budaya  Bali, termasuk  keramah-tamahan  orang  Bali  yang  sudah  terkenal  di  seluruh  dunia sejak  berabad-abad  yang  lalu  menjadi  peluang  besar  bagi  pengembangan  daya tarik wisata budaya.
5. Otonomi  Daerah.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota  untuk  mengatur  daya  tarik  wisata  di  daerahnya  sendiri  dapat  memberi peluang dalam pengembangan daya tarik wisata budaya.
Hal-hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  mendukung  pengembangan  wisata  di  Desa Lemukih antara lain:
1. Wisata Trekking .  Menyusuri  keindahan  alam  pertanian,  perkebunan  dan keanekaragaman mata pencaharian masyarakat seperti bertani, kerajinan dengan berjalan kaki merupakan pengalaman  yang menarik bagi wisatawan. Kehidupan
para petani yang masih tradisional seperti nengale, ngelampit, melasah, nyajahin, nyulamin, ngarit, ngulah kedis, ngedigang dan sebagainya akan menjadi sumber informasi  yang  sangat  menarik  bagi  wisatawan  karena  hal  tersebut  merupakan sesuatu  yang  langka  baginya.  Agar  peserta trekking tidak  merasa  jenuh  maka dalam kegiatan trekking ini perlu dilakukan pengelompokan atau penggabungan antara  daya  tarik  wisata  budaya  dan  alam  dan  penggabungan  antara  daya  tarik wisata  utama (core  attraction) dengan  daya  tarik  wisata  pelengkap (supporting attraction) .
2. Wisata  Kuliner.  Makanan  yang  disiapkan  untuk  wisatawan,  selain  khas,  isalnya berbahan  dasar  ikan  air  tawar  dan  hasil  perkebunan  di  Lemukih,    tentu  harus memenuhi syarat kesehatan sehingga wisatawan tertarik untuk menikmatinya.
3. Wisata  Spiritual.  Pura-pura  di  Desa  Lemukih  memiliki  nilai  magis  dan lingkungan  yang  tenang  sehingga  pura-pura  tersebut  sangat  cocok  dijadikan tempat meditasi atau semadi.
4. Wisata belajar menari dan menabuh.
5. Wisata  Agro.  Desa  Lemukih  merupakan  wilayah  pertanian  dan  perkebunan sangat  luas  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  daya  tarik  wisata  agro.  Dengan harga  tertentu  wisatawan  dapat  dilibatkan  dalam  kegiatan-kegiatan  pertanian seperti  memetik  buah  yang  ada  di  kebun,  belajar  cara  pembibitan,  penananam dan pemeliharaan tanaman tropis pada petani lokal.
6. Upacara ngusaba desa dan ngaben mertiwi.
Desa  Wisata  atau “tourism  village” merupakan  jawaban  dari  perkembangan kecenderungan  pasar  wisata,  di  mana  orientasi  pilihan  wisatawan  pada  hotel  besar dan modern telah bergeser pada pilihan-pilihan tipe akomodasi atau juga produk yang berskala  kecil  tetapi  unik.  Melalui  desa  wisata,  diharapkan  dapat  terjadi  pemerataan yang  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  pariwisata  yang  berkesinambungan. Diharapkan dengan desa wisata, ini produk pariwisata akan lebih bernuansa nilai-nilai serta  pandangan  hidup  kebudayaan  pedesaan,  sehingga  dapat  mengembangkan pariwisata  berdampingan  dengan  kebudayaan  tanpa  merusak  kebudayaan  yang  ada.
Di sisi lain, pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, di  mana  desa  wisata  diharapkan  dapat  menjadi  alat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pembangunan. Pengembangan desa wisata ini kalau berhasil akan memberikan banyak manfaat baik bagi pariwisata maupun  bagi  masyarakat  dan  kebudayaan  Bali.  Pengembangan  desa  wisata merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan pembangunan pariwisata dan manfaatnya, sebagaimana dicita-citakan
Desa  wisata  juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  ‘bocoran’ keuntungan  ke  luar  daerah,  sehingga  keuntungan  tersebut  lebih  banyak  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  setempat,  baik  secara  langsung  maupun  melaui  efek pengganda  yang  semakin  tinggi.  Dengan  pengembangan  desa  wisata,  diharapkan akan  merangsang  pembangunan  di  pedesaan,  serta  tergalinya  berbagai  potensi  yang selama ini kurang atau belum mendapat perhatian. Dari segi pembangunan pariwisata sendiri, pengembangan
desa
wisata merupakan salah untuk  membuka  pangsa  pasar  ( market  share )  yang  selama  ini  belum  tertangkap.  Di samping  itu,  desa  wisata  juga  merupakan  salah  satu  antisipasi  terhadap  prakiraan bahwa  wisatawan  yang  sudah  mencapai  titik  jenuh  terhadap  berbagai  bentuk  wisata konvensional dan mulai lebih berorientasi kepada ‘alternatif tourism’ (Suardana I W. dan Ariani, N M).
Pengembangan wisata desa di Desa Lemukih masih terkendala oleh beberapa hal. Selain masih kurang dari segi promosi juga masih ada kekurangan lain, di antaranya:
1. Kurangnya  aksesibilitas  menuju  Desa  Lemukih,  dari  bandara  Ngurah  Rai  dan dari  sentral  pariwisata  Bali  Selatan.  Kondisi  jalan  yang  berliku-liku  serta  jalan alternatif yang keadaannya sangat rusak.
2. Kurang  tersedianya  prasarana  dan  sarana  penunjang  pariwisata.  Di  Kecamatan Sawan hanya terdapat sebuah hotel non-bintang,  yaitu  Hotel  Berdikari di Desa Giri Mas.
3. Kurang  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan di bidang pariwisata, khususnya yang dapat menjadi pemandu bagi tamu yang berkunjung.
4. Kurangnya  promosi  dan  belum  ada  kerjasama  dengan  Biro  Perjalanan  Wisata yang  di  antaranya  diakibatkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan pendanaan.
Awig-awig  Desa  Pakraman  Lemukih  ditulis  tahun  1986  dan  di  catatkan  di Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 1988. Sejak itu, belum ada revisi. Menurut Jro Nyarik Widarta,  sebagaimana juga didukung penjelasan Jro Mangku Desa Lemukih, pada dasarnya tidak ada pelanggaran terhadap awig-awig oleh krama desa, berkaitan dengan pawongan,  palemahan, maupun parhyangan. Terhadap  pendapat  untuk menambahkan  aturan-aturan  khusus  di  awig-awig  untuk  mendukung  pengembangan desa  wisata,  menurutnya  masih  diperlukan  waktu,  karena  perubahan  awig memerlukan proses yang cukup panjang. Selain melibatkan seluruh prajuru desa, juga harus mendapat persetujuan dari pasamuan/ paruman desa .

## PENUTUP
Dari uraian di depan pada akhirnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Peranan  Desa  Pakraman  Lemukih  dalam  pembuatan  aturan  mengenai pengelolaan  pariwisata  di  Desa  Lemukih  adalah  dengan  membuat  dan menegakkan  aturan-aturan  adat  termasuk  yang  tersurat  dalam  awig-awig  desa pakraman  yang  berhubungan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan pengembangan  desa  wisata  di  desa  pakraman  Lemukih.  Secara  langsung misalnya  yang  mendukung  ketersediaan  sarana-sarana  pariwisata,  seperti  aturan gotong royong untuk penyediaan jalan setapak, kamar mandi, maupun kebersihan lingkungan obyek wisata, aturan tentang larangan berburu dan pelestarian alam. Secara tidak langsung, seluruh aturan adat yang ada di Desa Pakraman Lemukih pada dasarnya mendukung pengembangan desa wisata.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Desa  Pakraman  Lemukih  dalam  penegakan aturan  berkaitan  dengan  pengelolaan    pariwisata  di  Desa  Lemukih  meliputi pembuatan  dan  penegakan  aturan-aturan  yang  secara  khusus  dan  langsung berkaitan  dengan  pengelolaan  pariwisata  tersebut,  karena  perubahan  awig-awig memerlukan  proses  dan  harus  mendapat  persetujuan  dari pesamuhan  desa . Dalam  penegakan  aturan-aturan  yang  secara  tidak  langsung  mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Pitana,  I  Gde,  1999. Pelangi  Pariwisata  Bali.  Kajian  Aspek  Sosial  Budaya Kepariwisataan Bali di Penghujung Abad . Denpasar:  BP. Surpha, I Wayan. 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali . Denpasar: Bali Post. Suardana  I  W.  dan  Ariani,  N  M.    “Penataan  Kemitraan  Dan  Kelembagaan  Desa
Wisata Tista, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan”. Udayana Mengabdi 10 (1).