## Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak

## Yulies Tiena Masriani
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia yulies-tm@untagsmg.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  proses  pensertifikatan tanah negara  menjadi tanah hak dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan  pensertifikatan tanah  negara  menjadi  tanah  hak  terhadap  pemanfaatan  tanah  yang  dengan  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pensertifikatan  tanah  dan membalik  nama  tanahnya  atas  nama  pemilik  sertifikat  adalah  hal  yang  penting  dilakukan masyarakat  agar  terhindar  dari  permasalahan  hukum  atau  meminimalisir  resiko  dikemudian  hari. Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  untuk  mencegah  adanya  sengketa  gugatan  hukum  yang  terjadi  dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu sertifikat tanah. Salah satu  permasalahan  tanah  yang  sering  muncul  dalam  masyarakat  yakni  sengketa  tanah  atau perebutan tanah antar pihak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah  yang  terjadi  baik  antar  masyarakat  ataupun  masyarakat  dengan  pemerintah  ialah  dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah hak atas tanah tersebut, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna  terciptanya  ketertiban  dalam  masyarakat.  Pendaftaran  tanah  sebagai  bukti  hak  merupakan bukti  legal  kepemilikan  tanah.  Selain  sebagai  bukti  kepemilikan,  aspek  legalitas  juga  untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.
Kata kunci : Hak Atas Tanah; Tanah negara; Pensertifikatan

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  and  analyze  how  the  process  of  certifying  state  land  into  land  rights and what obstacles are faced in certifying state land into land rights to land use using normative juridical  research  methods.  The  results  of  the  study  explained  that  certifying  the  land  and reversing the name of the  land in the name of the certificate owner is an important thing for the community  to  do  to  avoid  legal  problems  or  minimize  risks  in  the  future.  With  the  issuance  of a certificate of land rights, the owner is given legal certainty and legal protection to prevent legal disputes that occur in the future as a result of parties who feel aggrieved because of the issuance of a land certificate. One of the land problems that often arises in the community is land disputes or land struggles between parties. One way that can be used to minimize land disputes that occur both between communities and communities with the government is to enforce legal regulations, in the  form of clear laws in order to provide legal certainty to the legal owners of land rights, and also laws that are coercive and regulate in order to create order in society. The existence of land registration  as  proof  of  rights  is  legal  proof  of  land  ownership.  Apart  from  being  proof  of ownership, the legality aspect is also to provide certainty to the parties that there is a legal owner of the land.
Keywords : Certification; Land Rights; State Lands
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  benda  yang  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi,  yakni memiliki nilai historis tanah yang merupakan nilai kesejarahan. Adapun asal usul riwayat  dari  sebidang  tanah  atau  bagaimana  hubungan  antara  pemilik  dan  tanah dapat terjadi karena pewarisan maupun karena perbuatan hukum jual beli. 1 Tanah dalam  jangka  waktu  tertentu  juga  akan  bergantung  pada  kepadatan  penduduk, tingkat  kesempatan  kerja,  tingkat  pendapatan  masyarakat,  kebutuhan  masyarakat akan  tempat  tinggal,  keperluan  pembangunan,  dan  lain-lain. 2 Kenaikan  harga tanah  disebabkan  karena  alasan  klasik  bahwa  luas  tanah  yang  dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Disadari atau tidak,  tanah  sebagai  benda  yang  bersifat  “permanen”  terkadang  menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Fakta  menunjukan  bila  proses  jual  beli  tanah  semakin  meningkat  dan  justru kenaikan  harga  yang  signifikan  ini  dijadikan  alasan  oleh  beberapa  kelompok masyarakat  agar  melakukan  traksaksi  penjualan  tanah  untuk  memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. 3
Pentingnya  melakukan  pensertifikatan  tanah  dan  membalik  nama  tanahnya atas nama pemilik sertifikat  agar masyarakat  terhindar dari permasalahan  hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. 4 Proses jual beli tanah dan membalik nama atas nama pembeli tanah atau proses turun waris karena pemilik tanah yang namanya  tercantum  dalam  sertifikat  telah  meninggal  dunia,  maka  proses  balik nama  sertifikat  dilakukan  oleh  seorang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Pendaftaran  tanah  yang  komprehensif,  efisien,  responsif  dan  akuntabel  mampu mewujudkan  kepastian  hukum  terhadap  tanah  yang  secara  berkesinambungan memperlancar segala bentuk perbuatan hukum atas tanah. 5 Kewenangan PPAT ini diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998,  yang  kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 6 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 7 tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Penelitian  ini  memiliki  urgensi  terkait  pentingnya
1 Gusti, “Harga Tanah Di Bali Naik 400% Pertahun,” properti baliku, 2014, www.propertibaliku.com.
2 Joseph  K  Eckert, Property  Appraisal  and  Assessment  Administration (Chicago  Illionis:  IAAO, 1990). 151-180
3 Effendi Peranginangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah (Jakarta: Rajawali Press, 1991). 55
4 Yoyon  Darusman  Mulyana,  “Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Otentik  Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” ADIL Jurnal Hukum 7 (2016): 21,
https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331.
5 Muhammmad  Aziz  Zaelani,  Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  and  Fery  Dona,  “Mewujudkan Pendaftaran  Tanah  Yang  Responsif  Pada  Era  Disrupsi  Sebagai  Penunjang  Kesejahteraan  Rakyat,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 343, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4877.
6 Badan Pertanahan Nasional, “PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  [JDIH  BPK  RI],”  2016, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5745/pp-no-24-tahun-2016.
7 Pemerintah  Pusat,  “Presiden  Republik  Indonesia,” Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan , 1985, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEw jWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fka nal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo.
e-ISSN : 2621-4105
kepemilikan  sertifikat  tanah  dalam  hal  jual  beli  tanah  maupun  karena  pewarisan yang  kaitannya  dengan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  penjual  maupun  pembeli, juga bagi pewaris dan ahli warisnya.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, penelitian  pertama  oleh  Sudiro  (2020),  penelitian  ini  membahas  mengenai kepemilikan  sertifikat  ganda  terhadap  tanah  yang  kemudian  dapat  diakomodir dengan  adanya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Pasal  19  untuk  menjamin kepastian  hukum  terhadap  sebidang  tanah.  Penelitian  ini  memiliki  kelemahan dimana  hasil  penelitian  serta  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  belum dijelaskan secara detail  dan kelebihan penelitian oleh Sudiro adalah memberikan penjelasan  cukup  rinci  perihal  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali. 8 Kedua,  penelitian  dari  Rahmawati  (2021),  penelitian  ini  memiliki  tujuan mengurangi  konflik  sengketa  tanah  dan  memberi  kepastian  hukum  untuk  para pemilik  tanah  karena  warga  yang  kurang  mampu  memahami  prosedur  dan persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  mengikuti  program  PTSL  di  Desa  Bantul tahun  2019.  Kelebihan  penelitian  Rahmawati  adalah  penelitian  fokus  pada  satu daerah  dan  didukung  data  lapangan.  Adapun  kelemahannya,  penelitian  belum membahas  secara  mendetail  pengaruh  penelitian  sebelum  dan  sesudah dilaksakanannya  program  PTSL  di  Bantul  tahun  2019. 9 Ketiga,  penelitian  dari Maududi  (2022),  penelitian  ini  merupakan  implementasi  pengabdian  masyarakat dengan  tujuan  meningkatkan  pengetahuan  mitra  mengenai  prosedur  pembuatan sertifikat  tanah.  Kelebihan  penelitian  ini  adalah  penyajian  data  dalam  prosentase atas penyuluhan selama PKM sedangkan untuk kelemahan penelitian pembahasan belum menjawab secara detail permasalahan yang diangkat. 10
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus  pada  tahapan  terkait  pendaftaran  tanah  sebagai  bukti  hak  secara komprehensif  atau  menyeluruh  juga  memaparkan  pentingnya  aspek  legalitas dalam  kepemilikan  sertifikat  tanah  untuk  meminimalisir  permasalahan  perebutan ataupun  sengketa  tanah.    Pensertifikatan  tanah  diselenggarakan  untuk  mengatur hubungan  hukum  antara  subjek  dan  objek  bidang  tanah. 11 Pada  prinsipnya, peralihan  hak  atas  tanah  dalam  hukum  pertanahan  adalah  konsep  “terang  dan tunai”.  Terang  artinya  dilakukan  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang. Tunai artinya harga jual beli tanah/bangunan tersebut harus dibayar lunas. Apabila dalam  hal  jual  beli  lunas  dapat  diukur  dengan  selesainya  proses  pensertifikatan
8 Amoury Adi Sudiro and Ananda Prawira Putra, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah  Dan  Hak  Kepemilikan  Atas  Tanah  Yang  Telah  Didaftarkan,” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 5,  no.  1 (2021): 22, https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768.
9 Sisca  Anindya  Rachmawati,  “Revolusi  Sistem  Pencatatan  Tanah  Melalui  Program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Lapangan Di Desa Bantul),” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3, no. 1 (2021): 105–28, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.273.
10 Mukhlish Muhammad Maududi and Said Romadlan, “Strategi Komunikasi Penyuluhan Pentingnya Atas Tanah Bagi Guru Dan Karyawan” 5, no. 1 (2022): 731–39.
11 Prama  Widyanugraha,  “Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dikaitkan Dengan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 3  (2019):  16, https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17.
tanah.  Jadi  prinsipnya  jika  belum  lunas,  belum  bisa  dikeluarkan  akta  jual  beli. 12 Selain  kepastian  hukum  yang  diperoleh,  dengan  menandatangani  akta Notaris/PPAT, maka masyarakat akan mendapatkan nasehat hukum. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  proses  pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak terhadap pemanfaatan tanah.
2. METODE
Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  doktrinal  biasanya  hanya  dipergunakan  sumber- sumber  data  primer  yakni  peraturan  perundang-undangan  maupun  keputusan pengadilan  dan  data  sekunder  yaitu  artikel,  jurnal  ilmiah,  serta  buku  yang memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian. 13 Penelitian  yuridis  normatif  juga  dapat disebut  sebagai  penelitian kepustakaan karena sumber dan rujukan terdapat  pada peraturan  tertulis  ataupun  bahan  hukum  yang  lain.  Penelitian  ini  difokuskan mengenai  prosedur  pensertifikatan  tanah  karena  jual  beli  maupun  karena pewarisan,  serta  kendala  yang  dihadapi.  Adapun  peraturan  perundang-undangan yang  dijadikan  sebagai  bahan  hukum  primer  yakni  :  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  dan  peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  pendaftaran  ialah  untuk  kepastian  hak  seseorang,  disamping  untuk pengelakkan  suatu  sengketa  perbatasan  dan  juga  untuk  penetapan  suatu perpajakan.  (a)  Kepastian  hak  seseorang,  maksudnya  dengan  suatu  pendaftaran, maka hak seseorang itu menjadi jelas misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak  guna  bangunan  atau  hak-hak  lainnya.  (b)  Pengelakkan  suatu  sengketa perbatasan,  apabila  sebidang  tanah  yang  dipunyai  oleh  seseorang  sudah  didaftar, maka  dapat  dihindari  terjadinya  sengketa  tentang  perbatasannya.  (c)  Penetapan suatu  perpajakan,  dengan  diketahuinya  berapa  luas  sebidang  tanah,  maka berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditetapkan  besar  pajak  yang  harus  dibayar  oleh seseorang. Dalam  lingkup  yang lebih  luas dapat  dikatakan pendaftaran itu selain memberi  informasi  mengenai  suatu  bidang  tanah,  baik  penggunaannya, pemanfaatannya,  maupun  informasi  mengenai  untuk  apa  tanah  itu  sebaiknya dipergunakan,  demikian  pula  informasi  mengenai  kemampuan  apa  yang terkandung  di  dalamnya  dan  demikian  pula  informasi  mengenai  bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan. 14
Masyarakat  wajib  mempunyai  sertifikat  sebagai  bukti  kepemilikan  atas sebidang  tanah  melalui  pembuatan  akta  jual  beli  dan  balik  nama  sertifikat  di
12 Irma Purnamasari Devita, Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan (Bandung: Mizan Pustaka, 2013).
42
13 Soekanto  dan  Mamuji, Penelitian  Hukum  Nornatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  17th  ed.  (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 13-14
14 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Bandung: CV Mandar Maju, 1990). 6
kantor  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Pembuatan  akta  jual  beli  tanah tersebut  dihadiri  oleh  penjual  maupun  pembeli  tanah  di  hadapan  PPAT.  PPAT akan menetapkan sejumlah biaya proses jual beli dan balik nama sertifikat kepada mereka  yang mengurus tanah di mana besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen)  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN)  Nomor  33  Tahun  2021 15 tentang  uang  jasa  PPAT.  Ada  banyak  hal yang perlu diperhatikan dalam pensertifikatan tanah, baik karena jual beli maupun karena  pewarisan,  salah  satunya  yaitu  kewajiban  untuk  dibuat  oleh  atau menandatangani  akta  di  hadapan  Notaris/PPAT  sehingga  pengalihannya  menjadi sah dan berkepastian hukum. Namun, masyarakat belum banyak yang mengetahui arti  pentingnya  Akta  Notaris/PPAT  dalam  jual  beli  tanah  maupun  dalam  hal pewarisan.  Yang  terpenting  dalam  hal  pewarisan,  karena  banyak  terjadi  bahwa kepemilikan  satu  bidang  tanah  tidak  dilakukan  berdasarkan  perbuatan  hukum. Salah  satu  resiko  yang  sering  dihadapi  ketika  sebidang  tanah  tidak  jelas kepemilikannya  yakni  timbulnya  permasalahan  dimana  ada  beberapa  atau  lebih dari satu ahli waris yang memperebutkan satu bidang tanah yang mana pewarisan terjadi  hanya  sebatas  ucapan  secara  lisan  semata  dari  pewaris  kepada  salah  satu ahli waris. Kesadaran akan pentingnya membuat sertifikat dalam hal pewarisan ini perlu ditingkatkan karena sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan  dan  perebutan  atas  satu  bidang  tanah  yang  mana  tanah  tersebut adalah tanah yang seyogyanya dapat dimiliki oleh segenap ahli waris yang berhak.
Melihat pentingnya  kebutuhan manusia terhadap tanah, maka perlu adanya sertifikat  tanah  sebagai  dasar  hukum  yang  kuat  guna  menghindari  penggunaan tanah  yang  sering  berujung  ke  ranah  kasus  persengketaan  seperti  pembebasan tanah, penggusuran, status hak atas tanah dan lain-lain yang membutuhkan suatu perhatian  yang  serius  terhadap  kasus  hukum  tersebut.  Tujuan  kebermanfaatan pendaftaran  tanah  yakni  untuk  menghindari  permasalahan  hukum  di  kemudian hari  karena  ketidakjelasan  kepemilikan  tanah.  Perbuatan  hukum  peralihan  hak milik telah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Adanya  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  maka  dualisme  hak-hak  atas  tanah  dihapuskan,  dalam memori  penjelasan  dari  UUPA  dinyatakan  bahwa  untuk  pendaftaran  tanah sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  UUPA,  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  agar melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang  bertujuan untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang  bersifat recht  kadaster ,  artinya  yang bertujuan  menjamin  kepastian  hukum,  dengan  diselenggarakannya  pendaftaran tanah,  maka  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan  mudah  dapat  mengetahui status  hukum  daripada  tanah  tertentu  yang  dihadapinya,  letak,  luas  dan  batas-
15 Menteri  Agraria  et  al.,  “Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,” 2018.
e-ISSN : 2621-4105
batasnya,  siapa  yang  empunya  dan  beban-beban  apa  yang  melekat  di  atas  tanah tersebut. 16
UUPA memberikan kewenangan kepada pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya semaksimal mungkin termasuk di dalamnya melakukan perbuatan hukum  peralihan  hak  atas  tanah.  Diberikannya  hak  atas  tanah  tersebut,  maka orang  atau  badan  hukum  sebagai  pemilik  tanah  telah  terjalin  suatu  hubungan hukum.  Adanya  hubungan  hukum  dapat  dilakukan  suatu  perbuatan  hukum  oleh yang  mempunyai  hak  itu  terhadap  tanah  kepada  pihak  lain  umpamanya  dapat melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli, tukar menukar, dan lain-lain. Salah satu  tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain  yang terdaftar agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas sebidang  tanah  tersebut.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum,  kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan  sertifikat  hak  atas tanah. 17 Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur- unsur secara kumulatif yaitu:
1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum,
2. Tanah diperoleh dengan iktikad baik,
3. Tanah dikuasai secara nyata, dan
4. Dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkan  sertifikat  itu  tidak  ada  yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat  ataupun  tidak  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat. 18
Di  Indonesia,  permasalahan  tanah  yang  seringkali  muncul  salah  satunya karena tanah tersebut diperebutkan oleh beberapa pihak atau disebut dengan tanah sengketa.  Menurut  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adapun akar permasalahan lainnya mengenai sengketa atas tanah  dikarenakan  tingginya  tingkat  ketimpangan  penguasaan  tanah. 19 Penyelesaian  sengketa  hak  milik  atas  tanah  melalui  pengadilan  merupakan keputusan penentu siapa pemilik tanah hak milik yang bersertifikat sesungguhnya dari  tanah  yang  diperkarakan. 20 Adapun  Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan
16 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah , 1st ed. (Surabaya: Arloka, 2003). 249 17 Rusmadi  Murad, Administrasi  Pertanahan  -  Pelaksanaannya  Dalam  Praktek ,  1st  ed.  (Bandung: CV Mandar Maju, 1997). 46
18 Urip  Santoso, Hukum  Agraris  Kajian  Komprehensif ,  1st  ed.  (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia, 2014). 319
19 Felishella  Earlene  and  Jesslyn  Evelina  Tandrajaya,  “Sengketa  Penguasaan  Tanah  Antara  Warga Kapuk  Poglar  RT  07  /  RW  04  Jakarta  Barat  Dengan  Polda  Metro  Jaya  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia,” Cepalo 3, no. 2 (2019): 56, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1844.
20 Syarifah  Latifah,  “Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Timbulnya  Tumpang  Tindih Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Pertanahan/Agraria  Dan  Tata  Ruang  Kota
e-ISSN : 2621-4105
untuk  meminimalisir  sengketa  tanah  yang  terjadi  baik  antar  masyarakat  ataupun masyarakat  dengan  pemerintah  ialah  dengan  menegakkan  peraturan  hukum, berupa  hukum  yang  jelas  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada pemilik  sah  atas  tanah  tertentu,  dan  juga  hukum  yang  bersifat  memaksa  dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat. 21 Selain tanah sengketa, kemunculan sertifikat  ganda juga salah satu masalah  yang kerap muncul. Hal ini menjadi  tugas  kantor  pertanahan  bersangkutan  seharusnya  memastikan  siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, tersebut dengan memanggil para pemilik tanah serta para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah si pemohon sehingga tidak terjadi kecurangan maupun kelebihan atau kekurangan yang mengakibatkan kerugian bagi  pihak-pihak tersebut. 22 Kepemilikan sertifikat  tanah juga termasuk salah  satu  cara  untuk  meminimalisir  sengketa  tanah  karena  sertifikat  tanah menjelaskan secara sah pemilik suatu tanah.
Peralihan  hak  milik  atas  tanah  dapat  dilakukan  karena  jual  beli  maupun karena  pewarisan  itu  penting  dibuat  balik  nama  sertifikat  karena  hanya  sertifikat tanahlah  yang  dapat  membuktikan  kepemilikan hak  atas  tanah,  yang  didalamnya mencantumkan subyek pemilik hak atas tanah dan segenap data lengkap mengenai data  yuridis  dan  data  fisik  dari  bidang  tanah.  Ketika  kepemilikan  bidang  tanah dapat dibuktikan kepemilikannya dan penguasaannya melalui sertifikat atas tanah, dapat  dipastikan  bila  tanah  tersebut  memenuhi  aspek  legalitas  sehingga  tidak memungkinkan bagi orang lain diluar nama yang tercantum dalam sertifikat untuk memiliki  atau  melakukan  klaim  atas  kepemilikan  tanah  karena  melawan  hukum. Peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar, hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
Setiap peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau  hibah  ini  dalam  konsepsi  hukum  adat  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang bersifat terang dan tunai. Penjelasan dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum  tersebut  harus  dibuat  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  yang menyaksikan  dilaksanakan  atau  dibuatnya  perbuatan  hukum  tersebut.  Sedangkan dengan  tunai  diartikan  bahwa  dengan  selesainya  perbuatan  hukum  di  hadapan PPAT  berarti  pula  selesainya  tindakan  hukum  yang  dilakukan  dengan  segala akibat  hukumnya.  Ini  berarti  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  dapat  dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hak
Pontianak),” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) 2017 4 (2017): 33–36, https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.08.033.
21 Earlene and Tandrajaya, “Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”
22 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  179, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
e-ISSN : 2621-4105
milik)  yang  dialihkan  tersebut,  atau  cacat  mengenai  kecakapan  dan  kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut.
Peralihan  hak  atas  tanah,  dan  khususnya  hak  milik  atas  tanah  tersebut supaya dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan  hak  atas  tanah  harus  memastikan  kebenaran  mengenai  hak  atas  tanah (hak  milik)  tersebut,  dan  mengenai  kecakapan  dan  kewenangan  bertindak  dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Sehubungan  dengan  obyek  hak  atas  tanah  yang  dipindahkan,  PPAT  harus memeriksa  kebenaran  dari  dokumen-dokumen:  Pertama,  mengenai  bidang  tanah yang  sudah  terdaftar  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  sertifikat  asli  hak yang  bersangkutan.  Sertifikat  yang  tidak  diserahkan  atau  sertifikat  yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau Kedua,  mengenai  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar:  surat  bukti  yang membuktikan  hak  atas  tanah  yang  lama  yang  belum  dikonversi  atau  surat keterangan  kepala  desa/kelurahan  yang  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan menguasai  bidang  tanah  tersebut  dengan  iktikad  baik,  dan  tidak  pernah  ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut; dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh  dari  kedudukan  Kantor  Pertanahan,  dari  pemegang  hak  yang  bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa/ kelurahan; dan dalam hal surat tersebut tidak dapat diserahkan, maka PPAT wajib menolak membuat akta pemindahan hak atas tanah  tersebut  termasuk  hak  milik  atas  tanah  yang  akan  dialihkan  tersebut  di hadapan PPAT berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Notaris sah. Karena akta perjanjian  jual  beli  berdasarkan  pemberian  kuasa  merupakan  dasar  bagi  PPAT untuk membuat akta jual beli
Kegiatan  pendaftaran  tanah  diatur  di  dalam  Pasal  11  PP  Nomor  24  Tahun 1997 bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 12 PP Nomor 24  Tahun  1997  mengatur  tentang  rincian  masing-masing  kegiatan  pelaksanaan untuk  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Kegiatan  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  meliputi:  pendaftaran  peralihan  dan  pembebanan  hak,  serta pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  lainnya.  Sistem  yang  digunakan dalam  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  ada  dua  macam,  yaitu  sistem pendaftaran tanah secara sistematik dan sistem pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendafatarn  tanah  secara  sistematik,  yaitu  kegiatan  pendafataran  tanah untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi  semua  obyek pendaftaran tanah  yang  belum didaftar dalam wilayah atau bagian  wilayah suatu desa/keluarahan.  Sedangkan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara  individual  atau masal.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  atau
inisiatif  dari  pemilik  tanah  secara  individual  atau  juga  dilakukan  oleh  beberapa pemilik tanah secara masal dengan biaya dari pemilik tanah itu sendiri. 23
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilakukan  kegiatan  ajudikasi,  yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya.  Pasal  13  PP  Nomor  24  Tahun  1997 24 menetapkan  sistem sistematik  dan  sporadik  sebagai  berikut:  (1)  Pendaftaran  tanah  pertama  kali dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  pendaftaran  tanah secara  sporadik.  Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  didasarkan  pada  suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri, (2)  Dalam  suatu  desa/kelurahan  belum  ditetapkan  sebagai  wilayah  pendaftaran tanah  secara  sistematik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  pendaftarannya dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  dan  (3)  Pendaftaran tanah  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan. Pasal  36  PP  nomor  24  Tahun  1997  mengatur  tentang  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  (data maintenance )  sebagai  berikut:  (1)  Pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan  pada  data  fisik  dan  data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dan (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.  Perubahan data dapat terjadi pada data yuridis berupa terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah  karena  adanya  perbuatan  hukum  jual  beli tanah.  Perubahan  dalam  bentuk  peralihan  hak  ini  juga  harus  didaftarkan  dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti diatur dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997.
Pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  pewarisan  yang  wajib dilakukan  oleh  pihak  yang  memperoleh  tanah  hak  milik  sebagai  warisan  diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa  apabila  seseorang  pemilik  tanah  meninggal  dunia,  maka  orang  yang menerima  warisan  itu  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  harus  mendaftarkan  tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam waktu 6 (enam) bulan  itu  dapat  diperpanjang  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Salah  satu  sebab berakhirnya  kepemilikan  seseorang  atas  tanah  adalah  karena  kematian.  Karena dengan  adanya  peristiwa  hukum  ini  mengakibatkan  adanya  peralihan  harta kekayaan  dari  orang  yang  meninggal,  baik  harta  kekayaan  material  maupun immaterial  kepada  ahli  waris  orang  yang  meninggal  tersebut.  Akibat meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris  adalah  orang  yang  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  kekayaan, sedangkan  ahli  waris  adalah  orang  yang  berhak  atas  harta  kekayaan  dari  orang meninggal. Harta warisan yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan bisa immaterial
23 Adrian  Sutedi, Kekuasaan  Hukum  Berlakunya  Sertifikat  Sebagai  Tanda  Bukti  Hak  Atas  Tanah (Jakarta: Cipta Jaya, 2006). 29
24 Pemerintah Indonesia, “PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” Icassp , vol. 21, 1997.
e-ISSN : 2621-4105
maupun material. Harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda lainnya.
Peralihan  hak  milik  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  UUPA  yaitu hak milik dapat  beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian tentang kata “beralih”  adalah  suatu  peralihan  hak  yang  dikarenakan  pemilik  hak  telah meninggal  dunia,  maka  haknya  dengan  sendiri  menjadi  beralih  kepada  ahli warisnya. 25 Peralihan hak  milik atas tanah dapat  terjadi  karena perbuatan hukum dan  peristiwa  hukum.  Peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  perbuatan  hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak  yang  dipegangnya  kepada  pihak  lain.  Sedangkan  peralihan  hak  milik  atas tanah  karena  peristiwa  hukum,  terjadi  apabila  pemegang  hak  milik  atas  tanah meninggal  dunia,  maka  dengan  sendirinya  atau  tanpa  adanya  suatu  perbuatan hukum  disengaja  dari  pemegang  hak,  hak  milik  beralih  kepada  ahli  waris pemegang  hak. 26 Pewarisan  hak  milik  atas  tanah  tetap  harus  berlandaskan  pada ketentuan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  peraturan  pelaksanaannya. Penerima peralihan hak milik atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah yang baru  haruslah  berkewarganegaraan  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  9 Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Pasal  21  ayat  (1)  UUPA  bahwa  Warga Negara  Indonesia  tunggal  saja  yang  dapat  mempunyai  hak  milik,  dengan  tidak membedakan  kesempatan  antara  laki-laki  dan  wanita  mempunyai  kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Hak-hak  atas  tanah  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia,  karena  semakin  maju  masyarakat,  semakin  padat  penduduknya,  maka akan  menambah  lagi  pentingnya  kedudukan  hak-hak  atas  tanah  UUPA  telah menentukan  bahwa  tanah-tanah  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia harus  didaftarkan,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA.  Sedangkan peraturan  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang  sekarang  telah disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Menurut  Pasal  29  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 disebutkan: (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  bidang  tanah  yang  bersangkutan,  dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut, (2) Pembukuan dalam  buku  tanah  serta  pencatatannya  dalam  surat  ukur  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  bukti  bahwa  hak  yang  bersangkutan  beserta  pemegang
25 Made  diri  Anggara,  “Pelaksanaan Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Karena  Jual  Beli  Di  Hadapan Camat  Sebagai  Ppat  Sementara  Setelah  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Di Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  Provinsi  Lampung,” Jurnal  Universitas  Atma  Jaya ,  2013,  15,  http://e- journal.uajy.ac.id/5046/1/Jurnal Made Anggara Giri.pdf. 2
26 Faridy,  “Prosedur  Pelaksanan  Peralihan  Hak  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Hak  Waris,” Jurnal Universitas Nurul Jadid Paiton , 2019, 17. 2
e-ISSN : 2621-4105
haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar  menurut  peraturan  pemerintah  ini,  dan  (3)  Pembukuan  hak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  alat  bukti  yang  dimaksud  dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”.
Dengan  sistem  buku  tanah  berarti  bahwa  setiap  hak  atas  tanah  yang  wajib didaftarkan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  harus  dibuat salinannya dari buku tanah untuk diterbitkannya sertifikat. Sertifikat adalah suatu tanda  bukti  hak  atas  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang  terdiri  dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat sebagai arsip di Badan Pertanahan Nasional terdiri atas: (a) Riwayat status tanah, (b) Surat ukur, (c) Kartu tanda penduduk yang bersangkutan, (d) Pajak Bumi dan Bangunan  tahun  terakhir,  dan  Akta  tanah.  Sedangkan  pemohon  menerima sertifikat  atau  tanda  bukti  hak  yang  berisi  Buku  Tanah  dan  Surat  Ukur  (Gambar Situasi). Buku tanah menerangkan Propinsi, Kabupaten, Kecamatan Desa, Nomor Buku Tanah, biaya dan nomor Kantor Badan Pertanahan Nasional.
Buku tanah ini berisi : (1) Menjelaskan dari hak atas tanah, nomor dan desa; (2)Nama jelas atau persil; (3) Asal persil yang berisi: tentang konversi, pemberian hak,  pemisahan,  penggabungan,  menunjuk  UU  Nomor  5  Tahun  1960 27 juncto Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  Nomor  2  Tahun  1962  (TLN.2508) tentang  Penegasan  Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-hak  Indonesia  Atas Tanah;  (4)  Surat  keputusan  yang  berisi  ganti  rugi  atau  uang  wajib,  lamanya  hak berlaku dan kapan berakhir; (5) Surat ukur atau gambar situasi yang berisi: nomor dan luas;  (6) Nama pemegang hak;  (7) Tanggal  pendaftaran  yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atas nama  Bupati;  (8)  Pengeluaran  sertifikat  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Seksi Pendaftaran  Tanah  dan  diketahui  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  atas nama  Bupati;  (9)  Penunjuk,  yang  berisi  perubahan  apabila  ada;  (10)  Catatan mengenai  pajak  atau  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Penjelasan  mengenai gambar  atau  situasi  atau  surat  ukur  terdiri  atas  nomor  hak,  nomor  surat  ukur, propinsi,  kabupaten,  kecamatan,  desa,  keadaan  tanah,  situasi  letak  tanah  dan penjelasan.  Gambar  situasi  itu  ditandatangani  oleh  Kepala  Seksi  Pendaftaran Tanah  atas  nama  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  Pendaftaran  peralihan  hak karena  pewarisan  diwajibkan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Pemerintah  pada  tahun  2021  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun, Dan  Pendaftaran  Tanah  guna  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun
27 BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,” Undang-Undang No.5 Tahun 1960 , 2004.
e-ISSN : 2621-4105
2020 28 tentang  Cipta  Kerja,  dalam  Pasal  84  ayat  (1)  tentang  pendaftaran  tanah dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dapat dilakukan  secara  elektronik.  Yang  dimaksud  dengan  "Pendaftaran  Tanah  secara- elektronik" merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data  pendaftaran  tanah,  termasuk  pelayanan  informasi  dan/atau  pelayanan pertanahan lainnya yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun oleh kementerian. 29 Keabsahan pembuktian dari sertipikat elektronik sebagai alat bukti elektronik  pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 5 ayat  (1) dan ayat  (2) UU  ITE yang menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan alat bukti elektronik sebagai  alat  bukti  yang  sah  sebagai  perluasan  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum  acara  yang  berlaku. 30 Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021  ini,  kementerian  mencoba  menyesuaikan  sistem  pendaftaran  dengan  era digital  dan  bermaksud  memberikan  kemudahan  bagi  sistem  pendaftaran  tanah karena  data  masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  tanah  akan  tersinkronisasi dengan  data  yang  sudah  ada  dalam  kependudukan,  maupun  pengadilan  apabila tanah yang akan disertifikatkan masih ada dalam suatu perkara peradilan.
4. PENUTUP
Penerbitan  sertifikat  dalam  kegiatan  pendaftaran  dimaksudkan  agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya atas kepemilikan sebidang tanah yang dimilikinya. Sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, dengan  diterbitkannya  sertifikat  hak  atas  tanah,  maka  kepada  pemiliknya diberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  untuk  mencegah  adanya sengketa  gugatan  hukum  yang  terjadi  dikemudian  hari  akibat  dari  adanya  pihak yang  merasa  dirugikan  karena  terbitnya  suatu  sertifikat  tanah.  Aspek  legalitas tanah  sangat  penting  untuk  mengantisipasi  timbulnya  permasalahan  hukum  di kemudian hari. Kepemilikan sertifikat  tanah juga termasuk salah satu  cara untuk meminimalisir  sengketa  tanah  karena  sertifikat  tanah  menjelaskan  secara  sah pemilik suatu tanah. Selain sebagai bukti kepemilikan, aspek legalitas juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.  Saran  dari  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  sosialisasi  ataupun kepelatihan pada masyarakat di setiap daerah terkait peningkatan kesadaran akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti hak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agraria,  Menteri,  D  A  N  Tata,  Kepala  Badan,  Pertanahan  Nasional,  Kepala Badan, and Pertanahan Nasional. “Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,” 2018.
28 UU-RI,  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesi  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  Dan Pendaftaran  Tanah,” Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 , 2021.
29 UU-RI.
30 Faris  Faza  Ghaniyyu,  Yani  Pujiwati,  and  Betty  Rubiati,  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai  Alat Pembuktian, Jurnal USM Law Review ,” 5, no. 1 (2022): 183. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553
e-ISSN : 2621-4105

## Anggara, Made diri. “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik  Atas Tanah Karena Jual
Beli  Di  Hadapan  Camat  Sebagai  Ppat  Sementara  Setelah  Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.” Jurnal Universitas Atma Jaya , 2013, 15. http://e- journal.uajy.ac.id/5046/1/Jurnal Made Anggara Giri.pdf.
Badan  Pertanahan  Nasional.  “PP  No.  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [JDIH BPK RI],” 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5745/pp-no-24-tahun-2016.
BPK.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Undang-Undang No.5 Tahun 1960 , 2004.
Devita,  Irma  Purnamasari. Kicauan  Praktisi  Seputar  Pertanahan .  Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
Earlene, Felishella, and Jesslyn Evelina Tandrajaya. “Sengketa Penguasaan Tanah Antara  Warga  Kapuk  Poglar  RT  07  /  RW  04  Jakarta  Barat  Dengan  Polda Metro Jaya Ditinjau Dari  Perspektif Hak Asasi  Manusia.” Cepalo 3,  no.  2 (2019): 55. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1844. Eckert,  Joseph  K. Property  Appraisal  and  Assessment  Administration .  Chicago Illionis: IAAO, 1990.
Faridy.  “Prosedur  Pelaksanan  Peralihan  Hak  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Hak Waris.” Jurnal Universitas Nurul Jadid Paiton , 2019, 17. Ghaniyyu,  Faris  Faza,  Yani  Pujiwati,  and  Betty  Rubiati.  “Jaminan  Kepastian Hukum  Konversi  Sertipikat  Menjadi  Elektronik  Serta  Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian ,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 172– 87. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553
Gusti.  “Harga  Tanah  Di  Bali  Naik  400%  Pertahun.”  properti  baliku,  2014. www.propertibaliku.com.
Latifah,  Syarifah.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Timbulnya Tumpang  Tindih  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Di
Kantor  Pertanahan/Agraria  Dan  Tata  Ruang  Kota  Pontianak).” IEEE International  Conference  on  Acoustics,  Speech,  and  Signal  Processing (ICASSP) 2017 4 (2017): 33–36. https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.08.033.
Mamuji, Soekanto dan. Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat . 17th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
Maududi,  Mukhlish  Muhammad,  and  Said  Romadlan.  “Strategi  Komunikasi Penyuluhan  Pentingnya  Atas  Tanah  Bagi  Guru  Dan  Karyawan”  5,  no.  1 (2022): 731–39.
Mulyana, Yoyon Darusman. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.” ADIL Jurnal Hukum 7 (2016): 21. https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331.
Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan - Pelaksanaannya Dalam Praktek . 1st ed. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
Parlindungan,  A.P. Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia .  Bandung:  CV  Mandar Maju, 1990.
Pemerintah  Indonesia.  “PP  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah.” Icassp . Vol. 21, 1997.
e-ISSN : 2621-4105
Peranginangin, Effendi. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah . Jakarta: Rajawali Press, 1991.
Pusat,  Pemerintah.  “Presiden  Republik  Indonesia.” Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  1985  Tentang  Jalan ,  1985. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1& cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjA AegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2F pasar-modal%2Fregulasi%2Fundang- undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo.
Rachmawati,  Sisca  Anindya.  “Revolusi  Sistem  Pencatatan  Tanah  Melalui Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  (Studi  Lapangan Di  Desa  Bantul).” Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian Hukum 3, no. 1 (2021): 105–28. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.273. Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda.” Jurnal  USM  Law Review 2, no. 2 (2019): 174. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269. Santoso,  Urip. Hukum  Agraris  Kajian  Komprehensif .  1st  ed.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia, 2014.
Soerodjo,  Irawan. Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Tanah .  1st  ed.  Surabaya: Arloka, 2003.
Sudiro,  Amoury  Adi,  and  Ananda  Prawira  Putra.  “Kepastian  Hukum  Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan.” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (2021):  22. https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768.
Sutedi,  Adrian. Kekuasaan  Hukum  Berlakunya  Sertifikat  Sebagai  Tanda  Bukti Hak Atas Tanah . Jakarta: Cipta Jaya, 2006. UU-RI. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.” Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  28 , 2021.
Widyanugraha,  Prama.  “Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis
Lengkap Dikaitkan Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Bina Mulia Hukum 3 (2019): 16. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17.
Zaelani,  Muhammmad  Aziz,  Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  and  Fery  Dona. “Mewujudkan  Pendaftaran  Tanah  Yang  Responsif  Pada  Era  Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 5, no.
1 (2022): 342. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4877.