ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19

## Budhi Suria Wardhana
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Email: budhi.suria@ui.ac.id

## Abstract
The expectation of the Indonesian people for the performance and professionalism of Polri institutions continues to increase from time to time. This is a challenge for the National Police to prove its role as an instrument in maintaining public order and security. However, in contrast to the previous conditions, during the pandemic the National Police also claimed its role in handling Covid-19. One of the challenges is the increase in crime that occurred as a result of a pandemic so as to demand extra performance from the police. In fact, Indonesia, which is currently heading towards a new normality structure, makes the role of the National Police very crucial. In this context, the Indonesian National Police has made various efforts, including issuing various policies contained in several National Police Telegram which are all aimed at supporting the creation of security and order stability in society.
Keywords: Complexity, Police Duty, Covid-19 pandemic

## Abstrak
Harapan masyarakat Indonesia akan kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal tersebut menjadi tantangan Polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, berbeda dengan kondisi sebelumnya, dalam masa pandemi Polri juga dituntut perannya dalam penanganan Covid-19. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi akibat pandemi sehingga menuntut kinerja ekstra dari kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Dalam konteks tersebut, Polri telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang termuat dalam beberapa Telegram Kapolri yang semuanya ditujukan dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Kata Kunci: Kompleksitas, Tugas Kepolisian, Pandemi Covid-19

## Latar Belakang
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban sosial, masalah yang dihadapi oleh masyarakat pun semakin kompleks. Kompleksitasnya masalah tersebut telah berimbas langsung pada semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat meresahkan masyarakat dan terjadi tuntutan untuk melakukan suatu perubahan dan menemukan solusi dalam menghentikan permasalahan yang terjadi tersebut.
Penyebab masalah sosial pada umumnya yang ada di masyarakat, karena adanya rasa ketidaksesuaian antara keinginan dengan kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga kondisi ini memunculkan beragam dinamika-dinamika yang mengancam dalam keteraturan sosial. Masalah-masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkut paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan normatif dan dinamakan masalah karena bersangkut paut dengan gejala-gejala yang menganggu kelanggengan dalam masyarakat. Dengan demikian masalah-masalah sosial adalah menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkut segi moral. Dikatakan masalah karena tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.
Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kelompok masyarakat.  Masalah sosial bersifat kontekstual, artinya terjadi di suatu tempat pada waktu tertentu. Bisa jadi di suatu wilayah, gejala-gejala sosial yang timbul dianggap masalah tapi di wilayah lain tidak. Di suatu waktu tertentu masalah, tapi di waktu lain tidak. Masalah sosial muncul karena beragam sebab, seperti: ketidaksesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, kepentingan minoritas mendahului kepentingan sebagian besar masyarakat, organisasi sosial tidak bisa mengorganisir warga masyarakat agar harmonis. Salah satu masalah sosial yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh dunia adalah merebaknya pandemi Covid-19 atau Virus Corona yang setiap hari memakan jumlah korban yang terus bertambah.
Tidak dipungkiri dengan semakin meningkatnya wabah pandemi Covid-19 ini, telah berimbas kepada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, bahkan telah meluluhlantakan seluruh persendian negeri, mulai dari aktifitas masyarakat sampai ekonomi dan juga gangguan psikologis. Kondisi tersebut secara langsung akan berimbas pula pada terjadinya tren peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi covid-19. Namun, upaya yang dilakukan dirasa belum cukup efektif. Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat seakan membawa pemerintah pada pilihan tatanan kenormalan baru sebagai way out sementara hingga vaksin Covid-19 ditemukan.
Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Dari pernyataan tersebut, maka timbul pertanyaan apa saja peran dan tantangan Polri dalam masa pandemi Covid-19?

## Tugas dan Kewenangan Polri
Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea . Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. 1
Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis Negara/kota). 2
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu: 3
1.  Polisi sebagai fungsi;
2.  Polisi sebagai organ kenegaraan;
3.  Polisi sebagai pejabat/tugas.
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: 4
1.  Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2.  Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3.  Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4.  Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5.  Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.
1  Andi Munawarman, “Sejarah Singkat Polri”, dalam  http://www.HukumOnline.com/ hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
2 Ibid.
3 Ibid.
4  Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia , Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.
Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur juga tentang tujuan dari Polri, yaitu:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan:
1.  Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2.  Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur:
Pasal 13:
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a)  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b)  Menegakkan hukum; dan
c)  Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14:
1)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
a)  Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c)  Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d)  Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e)  Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f)  Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g)  Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h)  Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i)  Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j)  Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k)  Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l)  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2)  Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah:
Kami Polisi Indonesia:
a)  Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa.
b)  Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
c)  Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

## Covid-19 dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat
Awal tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama corona atau Covid-19. Menurut beberapa referensi, virus corona atau Covid-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat virus ini beberapa tahun lalu sebagai penyebab SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan, lalu menular ke manusia.
Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami  demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat.
Keberadaan Covid-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu, tapi karena hari demi
hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerja sama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak pihak terkait.
Penyakit Covid-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umrah, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa.
Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi di media ini beberapa hari lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi Covid-19, sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Selain itu, dampak dari pengaruh pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal.
Dengan berpengaruhnya Covid-19 terhadap perekonomian yang terjadi, maka dikhawatirkan kondisi tersebut berimbas pada masalah sosial lainnya, diantaranya adalah semakin meningaktnya tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

## Kompleksitas Tugas Kepolisian dimasa Pandemi Covid-19
Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:
1.  Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
2.  Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
3.  Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
4.  Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
5.  Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19. 5
Berdasarkan beberapa telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan
5  https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang semakin meningkat pada masa pandemi. Berkaitan dengan peran tersebut, maka terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong tatanan kenormalan baru, diantarana sebagai berikut:

## 1.  Strategi Komunikasi Sosial
Belajar dari pemberlakukan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dirasakan masih sangat rendah, karena dalam praktikya dapat kita lihat masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan. Tidak itu saja, fenomena penolakan jenazah dan pengambilan jenazah secara paksa, akhir-akhir ini, menjadi indikasi masih minimnya pengetahuan dan rendahnya kedisiplinan masyarakat terkait dengan maraknya wabah Covid-19. Dalam menyikapi fenomena tersebut, maka diperlukan peran Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, namun juga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

## 2.  Kesiapan sumber daya personel Polri
Pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri telah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan berujung pada PHK massal, penghasilan menurun, dan sulitnya menjalankan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini secara langsung dapat memicu meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi pada masyarakat, seperti pencurian, penjarahan, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Dalam kondisi tersebut, Polri dituntut bekerja keras dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di masa pandemi. Di satu sisi, tingkat rasio jumlah personel Polri dengan jumlah penduduk Indonesia belum ideal. Oleh karenanya, daya dukung personel Polri juga perlu diperhatikan. Jumlah personel Polri yang terinfeksi virus juga perlu diidentifikasi. Langkah ini penting dilakukan untuk mengukur daya dukung personel Polri.

## 3.  Polri diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru
Di masa pandemi Covid-19, Polri sudah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Satgas Aman Nusa II terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Subsatgas Pidum (Pidana Umum) yang bertugas menindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidana umum lainnya. Subsatgas Ekonomi bertugas menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Subsatgas Siber bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media online. 6
Kompleksitas tugas-tugas kepolisian tersebut perlu dicermati oleh Polri dalam rangka menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Dalam studi Stone, terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: (1) menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan
6  https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
(5) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.
Namun demikian timbul pertanyaan, apakah Polri memiliki kemampuan yang optimal dan daya dukung dalam rangka menjalankan seluruh kategori di atas? Studi Stone dan Robert memotret fenomena ini di beberapa negara seperti Tiongkok, AS, dan Inggris, namun ternyata hasilnya sangat sulit. Terlebih angka rasio polisi di Indonesia dengan jumlah masyarakatnya masih belum ideal. Selain itu, yang paling utama adalah daya dukung personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini, karena dalam praktiknya ternyata banyak juga personil kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan.
Berdasarkan hal itu dan berdasarkan studi Stone dan Robert, maka pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara komunikasi terbuka antara kepolisian dengan pemangku kepentingan. Bentuk komunikasi ini adalah dengan cara membangun dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan (pemerintah dan DPR). Polri perlu mengemukakan secara realistis tentang apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan serta ketidakpastian situasi keamanan yang akan dihadapi, ketimbang mengklaim seluruh masalah keamanan masyarakat dapat ditangani demi melindungi reputasi. Selain itu Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan. 7

## Penutup
Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka Polri menjadi bagian dari institusi terpenting yang berada di garda terdepan, terutama dalam hal penanganan, pengamanan dan juga edukasi serta bhakti sosial yang bertujuan menenangkan, melindungi dan juga memberi kenyamanan kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Tugas-tugas kepolisian tersebut terus bertambah seiring dengan adanya masa Covid-19. Polri yang biasanya memberikan pengamanan dan ketertiban, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Polri bertugas menyalurkan sembako ke masyarakat yang kurang mampu. Tidak itu saja, Polri juga mendapat tugas tambahan lain diantaranya adalah mengawal jenazah Covid-19, melaksanakan pemulasaran sampai dengan menguburkan jenazahnya. Bahkan dalam beberapa kasus, di berbagai daerah terjadi aksi penolakan penguburan jenazah yang dilakukan dengan protokol Covid-19. Tugas- tugas yang dilakukan ini tentu saja diluar kebiasaan Polri, namun harus tetap dilakukan.
Seiring dengan tugas tambahan tersebut, Polri juga konsentrasi pada penegakan hukum. Polisi menghadapi tantangan lebih berat antara lain dengan meningkatkan kemantapan dan pembinaan hukum dan penegakan hukum di Tanah Air. Disisi lain, di masa pandemi Covid-19 ini, Polri juga harus tetap fokus untuk selalu melaksanakan promoter (Profesional Modern dan Terpercaya) dengan mamantapkan jajaran internalnya dan juga serangan kejahatan dari luar (Eksternal) yang setiap saat dapat mengancam.
7  http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan- solusi, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia , Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri .
Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan di ruang siber.
Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

## Internet/Website:
Andi Munawarman, “Sejarah Singkat Polri”, dalam  http://www.HukumOnline.com/ hg/ narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di- masa-pandemi-covid-19/, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid- 19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.