Gap Analysis Implementasi Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil Terkait Pengelolaan Lingkungan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

## Nurul Amri Komarudin
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
*e-mail: nurul.amri.komarudin@uts.ac.id , Telp:+6281284598134
Diserahkan: 04 Januari 2024, Diterima 16 Januari 2024

## ABSTRAK
Provinsi  Sumatera  Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  dominasi  penggunaan  lahan  berupa  perkebunan  kelapa  sawit  (1.2 juta  hektar).  Perkebuan  tersebut  dikaitkan  dengan  permasalahan  lingkungan  terutama  kebakaran  hutan  yang  menyebabkan  dampak negatif pada lingkungan di sekitar perkebunan tersebut. Berdasarkan indikasi ini, diperlukan analisis gap terkait kebijakan lingkungan dan  implementasinya  di  perkebunan  kelapa  sawit.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  perusahaan  dalam  melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan kriteria yang terdapat di dalam prinsip ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan menganalisis implementasi  kebijakan  lingkungan  pada  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit.  Lokus  penelitian  ini  adalah  6 perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis gap dilakukan dengan menggunakan regulatory gap analysis . Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 105 indikator dari 126 indikator pada kriteria ISPO yang terkait dengan lingkungan telah dipenuhi oleh perusahaan  perkebunan kelapa sawit. Secara keseluruhan, skor implementasi kebijakan lingkungan yang telah terpenuhi memiliki persentase 85%, dan kesenjangan memiliki  nilai  0.15  yang  berarti  kesenjangan  tersebut  rendah,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  lingkungan  telah  berhasil diimplementasikan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  ISPO  (Indonesian  Sustainable  Palm  Oil). Uncertainities pada  penelitian  ini  terkait  permasalahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  yang  dapat  terjadi  walaupun  sudah memenuhi ISPO atau kahutla bukan pada perusahaan lokus penelitian ini.
Kata kunci : Gap analysis; Indonesian sustainable palm oil; Implementasi; kebijakan lingkungan ; perkebunan kelapa sawit

## ABSTRACT
South  Sumatra  Province  is  one  of  the  provinces  with  dominant  land  use  in  the  form  of  oil  palm  plantations  (1.2  million  hectares). These  plantations  are  associated  with  environmental  problems,  especially  forest  fires  which  cause  negative  impacts  on  the environment around the plantations. Based on these indications, a gap analysis is required regarding environmental policies and their implementation  in  oil  palm  plantations.  This  research  aims  to  analyze  company  performance  in  carrying  out  environmental management  based  on  the  criteria  contained  in  the  ISPO  (Indonesian  Sustainable  Palm  Oil)  principles  and  analyze  the implementation  of  environmental  policies  in  oil  palm  plantation  companies.  The  locus  of  this  research  is  6  companies  in  South Sumatra Province. Gap analysis is carried out by applying regulatory gap analysis. This study shows that as many as 105 indicators out of 126 indicators in the ISPO criteria related to the environment have been fulfilled by oil palm plantation companies. Overall, the score  for  implementing  environmental  policies  that  have  been  fulfilled  has  a  percentage  of  85%,  and  the  gap  has  a  value  of  0.15, which  means  the  gap  is  low,  so  it  can  be  said  that  environmental  policies  have  been  successfully  implemented  by  the  company  in accordance with the policies issued by ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) . Uncertainties in this research relate to the problem of forest and land fires which can occur even though they have complied with ISPO or kahutla not in the company that is the locus of this research.
Keywords : Environmental Policy; Gap analysis; Indonesian sustainable palm oil; Oil palm plantation

## 1. Pendahuluan
Isu    keberlanjutan  lingkungan  merupakan  suatu masalah yang telah menjadi perhatian bersama di tingkat lokal,  nasional,  dan  global.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  keterbatasan  kapasitas  lingkungan  serta  pola eksploitasi  lingkungan  yang  berlebihan.  Jika  pola eksploitasi  ini  terus  berlanjut,  kemungkinan  besar lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya akan  hilang.  Deforestasi,  degradasi  lahan,  dan  konversi hutan  serta  lahan  gambut  menjadi  perkebunan  kelapa sawit  tanpa  pengelolaan  yang  baik  juga  berkontribusi pada  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.sawit  tanpa pengelolaan yang baik juga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.
Sumatera merupakan pulau pertama dan pusat utama perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  (PASPI,  2016). Dewasa  ini  perkebunan  kelapa  sawit  memiliki  peran yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  kehidupan sosial-ekonomi  masyarakat  di  beberapa  provinsi  di pulau Sumatera, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Selain  memberikan  sumber  penghasilan  bagi  lebih  dari 1,3  juta  kepala  keluarga  atau  sekitar  4,2  juta  orang  di Provinsi  Sumatera  Selatan,  perkebunan  kelapa  sawit juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Indonesia sebesar  45,02%  dan  berperan  dalam  perolehan  devisa dari  ekspor  non-migas,  dengan  kontribusi  sebesar 87,58%  dari  total  ekspor  non-migas  Indonesia  (BPS, 2019;  Burhanuddin,  2016).  Luas  perkebunan  kelapa
sawit  di  Indonesia,  terutama  di  pulau  Sumatera, meningkat sebesar 25,42% dari tahun 2010 hingga 2020, dengan  total  luas  perkebunan  kelapa  sawit  nasional mencapai 16,3 juta hektar (Dirjen Perkebunan, 2021).
Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ke-6 sebagai  produsen  terbesar  produk  perkebunan  kelapa sawit  di  Indonesia,  setelah  Riau,  Kalimantan  Barat, Kalimantan  Tengah,  Sumatera  Utara,  dan  Kalimantan Timur,  dengan  luas  area  perkebunan  mencapai  1,2  juta hektar (Statistika Perkebunan Indonesia, 2021). Namun, dalam  beberapa  tahun  terakhir,  terdapat  masalah lingkungan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  khususnya  di Kabupaten  Banyuasin  akibat  pemanfaatakan  sumber daya  alam  dan  lingkungan  yang  tidak  sesuai  dengan kebijakan yang berlaku dan  adanya kejadian kebakaran hutan,  sehingga  berdampak  negatif  terhadap  kualitas lingkungan.  Berdasarkan  indikasi  ini,  perlu  dilakukan analisis  gap  atau  kesenjangan  terkait  kebijakan lingkungan  dan  implementasinya  di  perkebunan  kelapa sawit  pada  beberapa  perusahaan  swasta  di  Provinsi Sumatera Selatan (Dislich et al.,  2015).
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  sejak  tahun 2015  telah  menetapkan  kebijakan  dan  peraturan  untuk mengatur  pengelolaan  lingkungan,  seperti  Peraturan Gubernur  No.  54  tahun  2015  tentang  tugas  dan  fungsi Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sumatera  Selatan, yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan, mencegah kerusakan  lingkungan,  dan  menjaga  ketersediaan sumber  daya  alam  bagi  generasi  saat  ini  dan  masa depan,  serta  adanya  Peraturan  Menteri  Pertanian Indonesia No. 11 tahun 2015 yang terkait dengan ISPO (Indonesian  Sustainable  Palm  Oil) .  Meskipun  para pemangku kepentingan  yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan  kelapa  sawit  telah  menerapkan  kebijakan pengelolaan  lingkungan  ini,  masih  terdapat  banyak masalah lingkungan yang terjadi di daerah ini, terutama di  Kabupaten  Banyuasin.  Terdapat  banyak  faktor  yang menyebabkan  kerusakan  ini  dan  melahirkan  bencana. Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesenjangan  antara kebijakan  lingkungan  yang  telah  dibuat  dengan implementasinya  di  lapangan.  Oleh  karena  itu, diperlukan analisis gap atau kesenjangan terkait dengan kebijakan  lingkungan  yang  telah  dibuat  dengan implementasinya  di  perkebunan  kelapa  sawit  di  bagian timur  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Komarudin  et  al., 2021; Komarudin et al.,  2023). Penelitian ini dilakukan dengan  tujuan  untuk  menganalisis  kinerja  perusahaan dalam  melakukan  pengelolaan  lingkungan  berdasarkan kriteria  ISPO  (Indonesian  Sustainable  Palm  Oil),  dan menganalisis  implementasi  kebijakan  lingkungan  di perkebunan  kelapa  sawit  pada  beberapa  perusahaan swasta di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Banyuasin, Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  Juli  2019  hingga  April 2020 (Gambar 1).  Adapun lokus penelitian ini berfokus pada  enam  perusahaan  swasta  perkebunan  kelapa  sawit yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, yang secara administrasi  berada  di  Kabupaten  Banyuasin.  Enam
perusahaan  tersebut  antara  lain  PT  L,  PT  M, PT  N,  PT X, PT Y dan PT Z.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
2.2. Profil Umum Perusahaan Perusahaan  L: Perusahaan  L  telah  memiliki  perizinin usaha  di  bidang  perkebunan  kelapa  sawit  berdasarkan pada  SK  BPKMD  Nomor  90/Kpts/BPKMD/1988 dengan  luas  lahan  sekitar  24000  ha;  SK  Menteri Kehutanan Perkebunan Nomor 929/Menhutbun /VII/2000  dengan  luas  lahan  sekitar  4509  ha  dan  SK BPN  Nomor  50/HGU/BPN/1997  dengan  luas  lahan sekitar 4225 ha dan  6535 ha, dengan lokasi perkebunan terletak  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Provinsi Sumatera Selatan.
Perusahaan M: Perusahaan M telah memiliki perizinan lahan seluas 7000 ha yang berdasarkan pada SK Nomor 27/SK/I/1998  tanggal  8  Januari  1998  dan  lahan  dengan luas    sekitar  5000  ha  berdasarkan  SK  Nomor 114/SK/I/1988 tanggal 10 Februari 1998  dengan lokasi perkebunan    terletak  di  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi Sumatera Selatan.
Perusahaan  N: Perusahaan  N  telah  mendapatkan  izin lokasi  dari  menteri  transmigrasi  dan  pemukiman Perambah  Hutan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  30 Desember  1997  dengan  SK  KEP.143/MEN/1997  untuk melaksanakan  kegiatan  pembangunan  perkembangan PIR-Trans  dengan  komoditas  kelapa  sawit  dengan  luas 9709,24  ha  yang  terdiri  atas  lahan  inti  seluas  4734.56 ha,  dan  lahan  plasma  seluas  4965,68  ha.  Lokasi perkebunan  terletak  di    Kabupaten  Banyuasin  Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan SK Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik  Indonesia  No,  593/4005/I/2002  tanggal  29 Agustus 2002.
Perusahaan  X: Perusahaan  X  telah  mendapatkan  izin lokasi  pada  28  Januari  2008  dengan  Nomor  (PI*)  130 tahun  2008  seluas  19000  ha.  Kemudian  mendapatkan izin  usaha  perkebunan  tanggal  17  Juni  2008  dengan Nomor  011/Kpts/IUP/DISB/04  seluas  19000  ha,  yang berlokasi  di  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera Selatan.
Perusahaan  Y: Perusahaan  Y  telah  mendapatkan  izin untuk  menjalankan  operasioanal  secara  aktif  di  bidang perkebunan  kelapa  sawit  dengan  berdasarkan  pada  kata notaris  No.  67  pada  18  Juni  2000,  akta  tersebut  di resmikan  oleh  Menteri  Kehakiman  dalam  surat keputusan  No.  JA-5/115/3/  tanggal  29  Agustus  2001. Pada  tahun  2005  perusahaan  ini  resmi  beroperasi  di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan 4000 ha.  Lokasi  kebun  terletak  di  Kabupaten  Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Perusahaan  Z: Perusahaan  Z  telah    memiliki  tiga perizinan  diantaranya  izin  lokasi  SK  No.  947  Tahun 2008,  izin  usaha  perkebunan  SK  No.  1332 Tahun  2010 dan  izin  hak  guna  usaha  SK  19/MUBA/2008.  Lokasi kebun  kelapa sawit perusahaan  Z terletak di Kabupaten Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan  dengan  luas  area 12000 ha.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Penentuan  objek  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  metode  purposive  sampling  terhadap    6 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan karakteristik: (1) memiliki luas perkebunan kelapa sawit di atas 3000 ha,  dan (2) perusahaan sedang dalam tahap sertifikasi  atau  sudah  tersertifikasi  ISPO (Indonesia Sustainability  Palm  Oil) . Pemilihan responden dilakukan  oleh  peneliti  secara  langsung    di  lokasi penelitian  yang  dianggap  sudah  sesuai  dengan karakteristik  khusus  sebagai  sumber  data.  Menurut Etikan  et  al.,    (2016)  purposive  sampling  merupakan teknik  untuk  menentukan  sampel  berdasarkan  tujuan dan  sasaran  tertentu,  yaitu  responden  diambil  sebagai sampel  karena  peneliti  menganggap  bahwa  responden tersebut  memiliki  informasi  yang  dibutuhkan  untuk dijadikan  objek  penelitian.  Adapun  Sumber  data  yang digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  langsung  dari  responden  dan informan  melalui  survei,  observasi,  dan  wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan data monograf regional.

## 2.4. Analisis Data
Penentuan  skor  impelementasi  dilakukan  dengan menggunakan  rumus  regulatory  gay  analysis,  metode tersbut  dapat  digunakan  untuk  menilai  kinerja  dalam kasus  ini,  yaitu  kebijakan  yang  dilakukan  dengan membandingkan  input  yang  direncanakan  dengan implementasi  faktual  di  lapangan  (Adeisvili,  2012). Skor  implementasi ditentukan  menggunakan  rumus di bawah ini  (Komarudin et al., 2023).
(1)
Untuk  menentukan  kesenjangan  atau  gap  dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :
(2)

## dimana
G = Rata-rata kesenjangan K = Rata-rata skor ideal kebijakan
= Rata-rata skor implementasi kebijakan
̅ ≥   0
= Implementasi    kebijakan  telah  berhasil sesuai  dengan  rencana  dan      mampu mengatasi  permasalahan  yang  ada  di masyarakat.
̅ <   0 = Implementasi kebijakan belum berhasil/gagal dalam mengatasi
permasalahan di masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Evaluasi  kinerja  perusahaan    di  Bidang pengelolaan  lingkungan  dalam  Implementasi ISPO
Kebijakan Indonesian  Sustainable  Palm  Oil (ISPO) mengharuskan  semua  perusahaan  perkebunan  kelapa sawit  untuk  memenuhi  semua  indikator  pada  setiap prinsip  atau  kriteria  (Permentan,  2015;  Harsono et  al., 2012).  Hal  ini  karena  ISPO  wajib  bagi  semua perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia (Speharto et  al., 2015;  Nasir et  al., 2009).  Analisis evaluasi  kinerja  ini  dilakukan  untuk  memonitoring kinerja  pengelolaan  lingkungan  oleh  perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ISPO yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, yaitu prinsip nomor 1, 3, 4, dan 6.  Tabel 1 menunjukkan bahwa Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin telah menerapkan beberapa  prinsip  ISPO  tersebut,  meskipun  dua  dari empat  perusahaan  masih  belum  memiliki  sertifikasi ISPO.  Rincian  hasil  evaluasi  kinerja  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  dalam  melaksanakan  ISPO disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan lingkungan Indiokator TK TI Pemenuhan Izin Lingkungan 12 12 Sertfikasi Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit 24 10 Penangganan & pncegahan Kebakaran Hutan 18 18 Pengelolaan Lahan Gambut 6 5 Konservasi Biodiversitas 32 29 Tanggung Jawab Sosial 28 25 Total 126 105 Keterangan: TK = Total Kinerja; TI = Total Implementasi Penerapan ISPO adalah bukti kepatuhan pengusaha  perkebunan  dalam  memenuhi  hukum  dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan perkebunan  kelapa  sawit  ( Fristz,  2019) .  Berdasarkan
Tabel  1,  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  di Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  memenuhi  105 indikator  dari  126  indikator  pada  kriteria  ISPO  yang terkait  dengan  pengelolaan  lingkungan.  Indikator  yang belum  dipenuhi  oleh  beberapa  perusahaan  meliputi indikator  terkait  pemenuhan  sertifikasi,  pelestarian keanekaragaman hayati dan lembaga terkait perkebunan kelapa  sawit.  Oleh  karena  itu,  beberapa  perusahaan masih memerlukan langkah perbaikan untuk mengoptimalkan  kinerja  dalam  pengelolaan  lingkungan (Permentan, 2015).

## 3.2. Komparasi kepatuhan antar perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan
Tabel  2  menunjukkan  rekapitulasi  perbandingan implementasi kebijakan lingkungan diantara perusahaan swasta  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan  berdasarkan prinsip-prinsip  ISPO  1,  3,  4,  dan  6  (Peraturan  Menteri Pertanian Indonesia 2015). Prinsip  1  berkaitan dengan  legalitas tanaman perkebunan  termasuk perizinan lokasi perkebunan, izin usaha perkebunan, izin lingkungan untuk pengelolaan perkebunan, dan sertifikasi. Berdasarkan Tabel 2, PT M telah memenuhi komponen  legalitas  usaha  perkebunan  dengan  nilai implementasi sebesar 100%, sedangkan perusahaan lain masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan sertifikasi.
Tabel 2 . Komparasi Implementasi kebijakan linkungan
antar perusahaan Prinsip ISPO Persentase Implememasti (%) pada PT L M N X Y Z 1 57 100 57 57 43 86 3 100 100 100 83 100 100 4 100 100 50 100 75 100 6 80 100 80 80 100 100 Skor (%) 84 100 72 80 79 96 Rata- rata (%) 85
Prinsip  ISPO  nomor  3  adalah  berkaitan  dengan perlindungan hutan alam primer dan penggunaan lahan, yang mana hampir semua perusahaan sudah melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan  baik,  terbukti dengan  nilai  implementasi  100%  di  hampir  semua perusahaa,  artinya  hampir  semua  perusahaan  telah melakukan  penangganan  dan  pencegahan  kebakaran lahan dan hutan dengan benar, kejadian kebakaran hutan dan  lahan  belum  pernah  terjadi  di  amasing-masing perusahaan.
Prinsip 4 berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan  pemantauan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  27  tahun  2012,  semua  perusahaan  telah melaksanakannya  dengan  baik  terbukti  dengan  nilai implementasi  100%  pada  hampir  semua  perusahaan, dimana  beberapa  perusahaan  sudah  memiliki  rencana tahunan  dalam melaksanakan  rehabilitasi  hutan, mengelola  lahan  HCV (High  Conservation  Value )  dan HCS (High  Carbon  Stock) (Komarudin  et  al.  2023),
telah  melakukan  pemantauan  lingkungan  termasuk pemantauan kualitas tanah, air, dan udara di pabrik dan perkebunan,  serta  semua  perusahaan  juga  telah menjalankan  kewajiban  pelaporan  dalam  melaksanakan realisasi pengelolaan lingkungan berkala. Namun, PT N dan  PT  Y  masih  memiliki  kekurangan,  yaitu  belum memiliki rencana rehabilitasi hutan tahunan dan rencana pengelolaan lingkungan.
Prinsip 6 berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  27  tahun  2012  terkait kebijakan  prinsip  6  ISPO  hampir  semua  perusahaan melaksanakannya  dengan  baik  terbukti  dengan  nilai implementasi 100% di PT M, PT Y, dan PT Z, dan 80% di  PT  L,  PT  N,  dan  PT  X.  Secara  keseluruhan,  skor implementasi  kebijakan  lingkungan  di  provinsi  bagian timur  Sumatera  memiliki  persentase  sebesar  85%,  yang berarti  beberapa  persyaratan  atau  kebijakan  telah diimplementasikan tetapi masih belum konsisten.

## 3.3 Gap Analysis
Tabel  3  menunjukkan  analisis  kesenjangan  atau  gap kebijakan lingkungan untuk setiap perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan (Adeishvili, 2012;
Komarudin et  al.,    2021;  Komarudin et  al., 2023).
Berdasarkan  Tabel  3,  nilai  kesenjangan  kebijakan lingkungan  di  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  nilai kesenjangan  0,15  yang  berarti  kesenjangan  tersebut rendah,  di  mana  implementasi  kebijakan  lingkungan telah  berhasil  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  dan mampu mengatasi permasalahan pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.
Table 3. Kesenjangan pengelolaan lingkungan pada setiap perusahaan

## 4. Kesimpulan
Perusahaan  swasta  perkebunan  kelapa  sawit  di Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah memenuhi  sebagian  besar  indikator  pada  kriteria  ISPO yang  terkait  dengan  lingkungan,  dengan  105  indikator terpenuhi  dari  total  126  indikator.  Namun,  masih terdapat  beberapa  indikator  yang  belum  dipenuhi, seperti  sertifikasi,  pelestarian  keanekaragaman  hayati, dan  tanggung  jawab  lingkungan  dan  sosial  (TJSL).
Prinsip ISPO Implementation (%) PT L PT M
PT N PT X PT Y PT Z .1 57 100 57 57 43 86 Gap 0.43 0.00 0.43 0.43 0.57 0.14 .3 100 100 100 83 100 100 Gap 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 3 100 100 50 100 75 100 Gap 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 .6 80 100 80 80 100 100 Gap 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 Rata-rata 0.16 0.00 0.28 0.20 0.21 0.03 Rata-rata 0.15
Terkait  karhutla  sebagian  besar  perusahaan  telah melakukan  penangganan  dan  pencegahan  kebakaran lahan  dan  hutan  dengan  benar  walaupun  kejadian kebakaran hutan belum pernah terjadi secara langsung di lokasi  perkebuanan  masing-masing  perusahaan.  Secara keseluruhan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan  pada  perkebunan  kelapa  sawit  telah mencapai  skor  85%,  hal  tersebut    menunjukkan  tingkat keberhasilan  yang  baik.  Terdapat  sedikit  kesenjangan atau perbedaan antara kebijakan  yang direncanakan dan implementasi  yang  dilakukan  di  lapangan,  dengan  nilai kesenjangan sebesar 0,15 atau kurang dari 0,50. Hal ini menandakan  bahwa  langkah-langkah  yang  diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan telah diimplementasikan dengan baik.
Adapaun saran kedepannya adalah perusahaan perlu terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan  dengan  mengeluarkan  standar  operasional atau  instruksi  kerja  yang  jelas  sebagai  panduan. Berdasarkan hasil survei, tingkat implementasi kebijakan  lingkungan  bervariasi  antara  perusahaan. Perusahaan-perusahaan  yang  memberikan  perhatian yang  baik  terhadap  lingkungan  cenderung  memiliki kinerja yang lebih baik, terutama dalam hal keuntungan dan efisiensi operasional.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Saya  sebagai  peneliti  mengucapkan  terimakasih kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sumatera Selatan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuasin    dan enam  perusahaan  swasta  yang  bergerak  di  industri perkebunan kelapa sawait atas ketersediaannya memberikan  data  kepada  peneliti,  sehingga  peneliti dapat  mengerjakan  dengan  baik  penelitian  ini,  ucapan terima  kasih  juga  saya  ucapkan  kepada  civitas akademika  Universitas  Teknologi  Sumbawa  atas dukungannya  kepada  peneliti  dalam  penyelesaian penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Adeishvilli, M. (2012). Environmental Policy Institutional and Regulatory  Gap  Analysis  Georgia  (ND):  Green Alternative.
https://greenalt.org/app/uploads/2021/04/REPORT_EN G_2012.pdf.
Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Selatan  Dalam  Angka  (BPS).
(2019).  Banyuasin  dan  Musi  Banyuasin  (ID):  BPS Banyuasin  dan  Musi  Banyuasin.  1-180  (180  halaman) https://musibanyuasinkab.bps.go.id/publication/2019/08/ 16/2e92e90e18cbae4dd8a154dc/kabupaten-musi- banyuasin-dalam-angka-2019.html
Burhanuddin.  (2016).  Integration  of  the  economy  and environment  in  sustainable  development.  EduTech Journal  Vol.2  No  1  March  2016.  1-7  (7  pages). https://media.neliti.com/media/publications/58722-ID- integrasi-ekonomi-dan-lingkungan hidup-d.pdf.
Cem,  A.,  Hatice  A.,  Begum  S.  (2017).  A  Gap  Analysis  on Urban  Sustainability  Studies  and  Urban  Sustainability Assessment Tools. Architecture Research, 7 (1): 1-15. Direktorat  Jenderal  Perkebunan.  (2021).  Buku  Statistik
Perkebunan Tahun 2020-2021 [Internet]
http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/isi_dt5thn _bun.php.
Dislich,  C.,  Keyel,  A.C.,  Salecker  J.  (2015).  Ecosystem functions  of  oil  palm  plantations:  a  review.  EFForTS Discussion Paper Series Volume 16 (2015). ISBN: 2197- 6244. 1-62 (62 pages).
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/117328/1/EFF orTS_dp-16.pdf.
Etikan  I.,    Musa  S.  A.,  Alkassim  R.  S.  (2016).  Comparison sampling  and  purposive  sampling.  American  Journal  of Theoritical  and  Applied  Statistics,  Vol.  5,  No.  1  (2016) 1-4.
Fristz,  S.  (2019).  A  comparison  of  global  agricultural monitoring  systems  and  current  gaps  Agricultural Systems  Vol.  168  (2019):  258-272  (14  pages). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308 521X17312027.
Government  Regulation  No.  27  of  2012  concerning environmental permits https://www.global
regulation.com/translation/indonesia/7209367/governme nt-regulation-number-27-in-2012.html.
Harsono, D. M. A.,  Chosin,  A.,  M.,  Fauzi. (2012). Analysis on indonesian sustainable palm oil (ISPO): A qualitative assessment  on  the  success  factors  for  ISPO.  Jurnal Manajemen and Agribisnis, 9 (special edition): 39-48. Komarudin,  N.A.,  Afgani,  C.A.    (2023).  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  HCV  dan  HCS  Pada Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Sumatera  Selatan.  Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan, 14(1):40-47.
Komarudin,  N.A.,  Hariyadi,  June,  T.  (2023).  Gap  analysis  of environmental  licensing  on  oil  palm  plantations  in eastern part of South Sumatra Province. OP Conference Series: Materials Science and Engineering, 42111(1098). Nasir,    M.,    Noch,    M.  F.  (2009).  Gap  Policy  Analysis  of Sustainable  Palm  Oil  Plantation  Development  in  East Kalimantan [Final Report] Jakarta (ID): WWF. 1-96 (96 pages). https://www.academia.edu/41218468/Gap_Analisis_Keb ijakan_Pembangunan_Perkebunan_Kelapa_Sawit.
Palm  Oil    Agribusiness  Strategic  Policy  Institute  (PASPI).
(2016).  Myths  and  Facts  of  the  Indonesian  Palm  Oil Industry in Global Social, Economic and Environmental Issues  .  Bogor  (ID):  PASPI  Pr.  Pp  125-126. https://palmoilina.asia/paspi-library/mitos-dan-fakta-ed-
3/.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor 11/Permentan/OT. 140/3/2015 Tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
Statistik  Perkebunan  Indonesia.  2021.  Buku  Statistik Perkebunan Tahun 2009 - 2021. [Internet]
http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/isi_dt5thn _bun.php.