## EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KABUPATEN PASURUAN

## Matheus Nugroho
Jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Yudharta Pasuruan e-mail: mtnugroho@gmail.com ; mobile: 081333867954Matheus Nugroho

## ABSTRACT
The  purpose  of  writing  this  paper  was  to  evaluate  the  performance  of  the  program  PEMP  as one  policy  applied  DKP  to  improve  the  welfare  of  coastal  communities  and  fishermen  from  many different perspectives. The results of the evaluation of the policy of economic empowerment programs of coastal communities were as follows: (1) apply the concept of co-management in fisheries resource management, where there are limits and a clear division of authority between state and society. This concept  also  minimizes  the  weaknesses  in  community-based  fisheries  resource  management  and management  of  fishery  resources  by  the  government.  This  concept was  implemented  by  applying  a variety  of  strategies  and  approaches,  (2)  the  concepts  developed  in  the  theory  of  economic  and development  models  to  suit  Indonesia  formulated  into  a  new  concept,  and  can  be  packed  into  a Pancasila  Indonesia  concept  development,  (3)  policies  and  economic  empowerment  of  coastal communities  still  consider  and  take  into  account  the  value  of  sacrifices  resource  and  value externalities  generated  resulting  distribution  of  welfare  in  the  current  generation.  Empowerment policies  and  programs  must  also  preserve  the  resource  in  order  to  create  sustainable  development and  ensuring  the  welfare  of  future  generations,  and  (4)  alternative  implementation  of  policies  and programs  in  each  area  was  based  on  the  analysis  by  considering  the  potential  priorities  and  local needs, so that the priority of any policy or program regions may vary as a form of decentralization to confront forces that impede of the development.
Key words: coastal communities economic empowerment program, fishermen welfare

## ABSTRAK
Tujuan penulisan makalah ini adalah mengevaluasi kinerja program PEMP sebagai salah satu kebijakan  yang  diterapkan  DKP  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  dan  nelayan dari  berbagai  perspektif  yang  berbeda.  Hasil  evaluasi  kebijakan  program  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  antara  lain  sebagai  berikut  :  (1)  menerapkan  konsep  ko-manajemen dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  dimana  terdapat  batasan  dan  pembagian  kewenangan yang  jelas  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Konsep  ini  juga  meminimalkan  kelemahan  yang  ada pada  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  berbasis  masyarakat  dan  pengelolaan  sumberdaya perikanan  oleh  pemerintah.  Konsep  ini  dijalankan  dengan  menerapkan  berbagai  strategi  dan pendekatan;  (2)  segala  konsep  yang  berkembang  dalam  teori  ekonomi  dan  model-model pembangunan  yang  sesuai  dengan  Indonesia   dirumuskan  menjadi  satu  konsep  baru,  dan  dapat dikemas  menjadi  Konsep  Pembangunan  Indonesia  yang  Berpancasila;  (3)  kebijakan  dan  program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  tetap  memperhatikan  serta  memperhitungkan  nilai korbanan  sumberdaya  dan  nilai  eksternalitas  yang  ditimbulkan  sehingga  terjadi  pemerataan kesejahteraan  pada  generasi  sekarang.  Kebijakan  dan  program  pemberdayaan  juga  harus  menjaga kelestarian  sumberdaya  sehingga  tercipta  pembangunan  berkelanjutan  dan  terjaminnya kesejahteraan  generasi  yang  akan  datang;  dan  (4)  implementasi  alternatif  kebijakan  dan  program pada  disetiap  daerah  dilakukan  berdasarkan  analisa  prioritas  dengan  mempertimbangkan  potensi dan kebutuhan lokal, sehingga prioritas kebijakan atau program setiap daerah dapat berbeda sebagai bentuk desentraliasi untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan.
Kata kunci: program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, kesejahteraan nelayan

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan terbesar  di  dunia  memiliki  17  ribu  pulau  dan garis  pantai  sepanjang  81  ribu  kilometer1. Luas  wilayah  laut  kita,  termasuk  di  dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 5,8 kilometer  persegi  atau  sekitar  tiga  per  empat dari  luas  keseluruhan  wilayah  Indonesia.  Di dalam  lautan  yang  maha  luas  itu  terkandung berbagai  jenis  sumber  daya  alam  yang dianugerahkan  Tuhan  kepada  kita.  Ada berjuta-juta jenis ikan, kerang-kerangan (molusca),  rumput  laut,  udang,  kepiting, hewan-hewan  laut  dll  yang  bisa  menghidupi anak cucu kita. Kekayaan laut yang berlimpah itu  tentu  saja  sangat  menjanjikan  kehidupan masa  depan  kita  sebagai  Bangsa  secara umum  terutama  sebagian  besar  saudara  kita yang  bermatapencaharian  sebagai  Nelayan. Benarkah  demikian?  Ternyata  tidak.  Thailand dengan  garis  pantai  sepanjang  2.400  km  dan luas  wilayah  laut  yang  sempit  dibandingkan dengan  Indonesia  pada  tahun  1998  mampu meraup devisa dari eksport hasil perikanannya sebesar US$ 4,11 milyar. Sedangkan Indonesia  pada  tahun  yang  sama  hanya mampu  menggaet  devisa  US$  2  milyar  (FAO, 1998).  Juga  pada  tahun  yang  sama  nilai eksport  total  produk  rumput  laut  Indonesia hanya  US$  75  juta,  sementara  Filipina  yang hanya memiliki 7.000 pulau mampu mengeksport produk rumput laut sebesar US$ 700 juta. Cina yang memiliki wilayah laut lebih kecil dari pada Indonesia telah menyumbangkan  nilai  ekonomi  sekitar  48% dari  PDB  Nasionalnya  dari  sektor  kelautan, sedangkan  Indonesia  baru  mencapai  22  %. Dari  kenyataan  itu  nampak  bahwa  perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan ini masih kurang.
Bagaimana  halnya  dengan  nelayan yang  menggantungkan  hidupnya  dari  laut? Kenyataan  menunjukkan  bahwa  kehidupan para  nelayan  di  Indonesia  tetap  melarat  dan miskin.  Padahal  mata  pencaharian  sebagai nelayan  menempati  urutan  kedua  setelah pertanian.  Itu  berarti  sebagian  besar  rakyat kita  berprofesi  sebagai  nelayan  (di  samping sebagai  petani).  Ketidakberdayaan  nelayan- nelayan  kita  untuk  meningkatkan  kehidupan sosial  dan  ekonominya  disebabkan  oleh berbagai  faktor  antara  lain:  (1) pendidikan, pengalaman dan ketrampilan yang kurang; (2) ketiadaan  modal  untuk  membeli  alat  tangkap ikan  yang  jauh  lebih  modern;  (3)  sistem penangkapan  ikan  tradisional  yang  hanya
mengandalkan perahu-perahu kecil atau sampan. Keterbatasan alat tangkap ini menyebabkan mereka tidak mampu masuk ke wilayah  laut  yang  lebih  jauh  dan  dalam,  (4) mereka tidak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan  yang  memiliki  modal  besar dan  mengoperasikan  alat  tangkap  ikan modern  dengan  sistem  kerja  yang  modern pula,  (5) belum  maksimalnya  intervensi pemberdayaan  dari  luar  (dalam  hal  ini pemerintah  atau  lembaga-lembaga  swasta yang memiliki kepeduliaan terhadap kehidupan  kaum  nelayan)  (Hilakore et  al. , 2004).
Jumlah  masyarakat  pesisir  di  seluruh Indonesia  adalah  16,420,000  orang.  Mereka mendiami  8,090  desa  pesisir  di  seluruh negara.  Mereka  terdiri  daripada  kelompok nelayan seramai 4,015,320 orang, pembudidaya  perairan  (akuakultur)  berjumlah 2,671,400  orang,  dan  kelompok  pendukung masyarakat pesisir lainnya dianggarkan seramai  9,733,280  orang.  Daripada  jumlah tersebut, ahli masyarakat yang hidup di bawah garis  kemiskinan  adalah  cukup  besar  yaitu 5,254,400  orang  (Direktorat  Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir,  2006).  Secara  relatifnya, keadaan  sosioekonomi  komuniti  ini  masih tertinggal.  Meski  pun  pemerintah  menetapkan sasaran jumlah penduduk miskin yang diharapkan hanya 7.5 peratus, namun realitinya  peratusan  tersebut    masih  amat besar.  Golongan  nelayan  kecil  adalah  yang paling  ramai  tergolong  miskin  dengan  tingkat pendapatan  bulanan  isi  rumah  hanya  sekitar Rp  300,000.  Pelbagai  upaya  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan  nelayan  telah  dilakukan namun  pada  umumnya  usaha  tersebut  masih bersifat partial dan tidak menyeluruh.
Akibatnya  kadar  kemiskinan  nelayan  belum dapat  dikurangkan  secara  signifikan  (DKP, 2005).  Masyarakat  nelayan  miskin  kerana wujud ketakseimbangan sosial antara golongan yang berada dan yang tidak berada. Ini dapat  dilihat  dari  segi pencapaian pendidikan,  tahap  kesihatan,  institusi  sosial, akses  kepada  modal  usaha,  teknologi  dan sistem  pemasaran.  Semua  masalah  tersebut adalah  serius  dan  perlu  diatasi  (Direktorat Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir,  2006). Secara  umum,  pembangunan  perikanan  dan kelautan  dapat  dikatakan  kurang  mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sehingga  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  pesisir  dan  nelayan  seolah-olah diwarisi  secara  turun-temurun  dari  generasi sebelumnya.  Salah  satu  indikasi  kurangnya
perhatian  pemerintah  adalah  kecilnya  jumlah alokasi  kredit  perbankan  yang  teralokasikan untuk  usaha  perikanan  dan  kelautan  (hanya 0,02%  dari  total  kredit)  selama  Pembangunan Jangka  Panjang  (PJP)  I  hingga  pertengahan PJP  II  (Dahuri,  2004).  Sehingga  sangatlah wajar  apabila  masyarakat  pesisir  sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, terbelakang dan termarjinalkan.
Program-program pengentasan
kemiskinan  dan  pemberdayaan  masyarakat, sebagai contoh: PPK (Program Pengembangan
Kecamatan) yang dilaksanakan  Departemen  Dalam  Negeri, P2KP  (Program  Penanggulangan  Kemiskinan di  Perkotaan)  yang  dilaksanakan  Departemen Pekerjaan  Umum,  P4K  (Proyek  Peningkatan Pendapatan  Petani  dan  Nelayan  Kecil)  yang dilaksanakan  Departemen  Pertanian,  PEMP (Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir) yang  dilaksanakan  Departemen  Kelautan  dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang  dilaksanakan  Departemen  Sosial,  dan lain-lain.  Program-program  tersebut  berjalan sendiri-sendiri  menurut  kebijakan  Departemen yang  bersangkutan,  tidak  terintegrasi,  parsial dan sektoral.
Berbagai hasil  penelitian  yang mengkaji implementasi  program-program  pengentasan kemiskinan  dan  pemberdayaan  masyarakat tersebut,  melaporkan  berbagai  keberhasilan dan  juga  ketidak-berhasilan  program-program tersebut.  Menurut  Muktasam  (2001)  dan Chambers  (1983),  atas  dasar  pengalaman para ahli tersebut dalam proses pembangunan pedesaan dan program pengentasan kemiskinan  di  negara-negara  Asia  dan  Afrika, disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  penyebab kegagalan  program  pengentasan  kemiskinan adalah:  (1)  karena  pendekatan  'target'  dan 'top-down' ;  (2)  pengabaian  nilai-nilai  lokal  dan bias  ' outsiders ';  (3)  kurangnya  partisipasi;  (4) pendekatan  yang  tidak  holistik;  dan  (5)  ilusi investasi.  Dalam  hal  pendekatan  'target'  dan 'top-down' ,  program  pengentasan  kemiskinan seringkali menetapkan tujuan tanpa melibatkan  kelompok  miskin  itu  sendiri. Chambers (1983) secara persuasif mengungkapkan  isu  sekitar  pengabaian  nilai- nilai  lokal  dengan  istilahnya  " outsiders' bias" (waktu, tempat, iklim, dll) atau "turis pembangunan  pedesaan  - rural  development tourist ".  Belajar  dari  kegagalan  berbagai program  pemberdayaan  masyarakat  nelayan yang  tidak  partisipatif,  maka  menggunakan pendekatan  partisipatif  dengan  melibatkan
beneficiaries (nelayan miskin) dan stakeholders merupakan suatu keniscayaan.
Terbentuknya  Departemen  Eksplorasi Laut  pada  tahun  1999,  yang  menjadi  cikal bakal  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan (DKP) membawa harapan baru dalam pembangunan perikanan dan kelautan
Indonesia.  DKP  menjadi  ujung  tombak  dalam membuat kebijakan dan meyakinkan pemerintah  bahwa  sektor  perikanan  dan kelautan  memiliki  potensi  yang  sama  dengan sektor lain, kalau tidak ingin dikatakan memiliki potensi  yang  lebih.  Nampaknya,  usaha  keras DKP untuk selalu memperjuangkan pembangunan  kelautan  dan  perikanan  dalam waktu  singkat  mulai  membuahkan  hasil, meskipun  baru  terbentuk  sekitar  lima  tahun yang  lalu  (dalam  waktu  yang  relatif  singkat untuk perjuangan sebuah departemen). Keberhasilan ini semestinya menjadi kebanggan  dan  harus  didukung  oleh  insan perikanan  Indonesia  ,  sesuai  dengan  peran dan kemampuan masing-masing.
Dalam  platform  pembangunan  ekonomi nasional menuju Indonesia yang maju, makmur, berkeadilan dan di ridhoi Tuhan Yang Maha  Esa,  ada  enam  sektor  yang  menjadi andalan  pembangunan.  Enam  sektor  tersebut adalah  sektor  kelautan  dan  perikanan,  sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor energi dan sumberdaya  mineral,  sektor  pariwisata  dan sektor  UKMM   (Dahuri,  2004).  Masuknya sektor  kelautan  dan  perikanan  menjadi  sektor andalan  pembangunan  nasional  tentu  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  keberhasilan perjuangan  DKP,  karena  untuk  pertama  kali dalam sejarah pembangunan Indonesia sektor perikanan  dan  kelautan  menjadi  sektor andalan.
Setidaknya,  ada  enam  alasan  utama yang dapat dijelaskan sehingga sektor perikanan  dan  kelautan  layak  menjadi  sektor andalan. Pertama, secara fisik laut merupakan faktor  dominan  dan  pemersatu  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  dengan  potensi ekonomi  yang  besar  dan  beragam,  dimana  ¾ wilayah  Indonesia  merupakan  laut  (5,8  juta km 2 ),   negara  kepulauan  terbesar  di  dunia (lebih  dari  17.500  pulau)  dan  memiliki  81.000 km  garis  pantai  tropis  terpanjang  atau  garis pantai  terpanjang  ke  dua  di  dunia  setelah Kanada. Kedua, semakin meningkatnya jumlah  penduduk  dunia  dan  kesadaran tentang  gizi  ikan  yang  lebih  sehat  dan mencerdaskan  sehingga  permintaan  produk dan  jasa  kelautan  dan  perikanan  terus meningkat. Ketiga, industri kelautan
menciptakan backward dan forward  linkage yang  tinggi.  Keempat,  sumberdaya  kelautan sebagian besar merupakan sumberdaya renewable sehingga  dapat  menjadi  basis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kelima, sebagian  besar  kegiatan  ekonomi  kelautan dan  perikanan  terdapat  di  daerah  pesisir  dan pulau-pulau kecil sehingga membantu masalah urbanisasi. Keenam, dengan penguasaan dan penegakan kedaulatan dilaut berarti pertahanan, keamanan dan kedaulatan NKRI sebagai suatu kesatuan terjamin (Dahuri, 2004).
Sebagai  departemen  yang  mengelola salah  satu  sektor  andalan,  DKP  tentu bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  dalam memajukan  dan  mensejahterakan  bangsa Indonesia  melalui  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  pesisir,  terutama  nelayan.  Meski memiliki  potensi  sumberdaya  alam  yang berlimpah, masyarakat pesisir masih menerima  warisan  kemiskinan  dari  generasi sebelumnya.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, salah  satu  kebijakan  yang  diambil  oleh  DKP adalah pemberdayaan nelayan dan masyarakat  pesisir  dengan  meningkatkan kinerja melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).
Tulisan  ini  mencoba  mengevaluasi kinerja  program  PEMP  sebagai  salah  satu kebijakan yang diterapkan DKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir  dan  nelayan  dari  berbagai  perspektif yang berbeda.

## GAMBARAN UMUM PROGRAM PEMP DI INDONESIA
Program  PEMP  telah  dilancarkan  sejak 2001,  dan  pelaksanaan  fasa  awal  ini  dijangka berakhir  pada  2009.  Program  ini  adalah  satu usaha nyata untuk mengatasi banyak masalah sosioekonomi  yang  wujud  di  kawasan  pesisir. Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir, beberapa usaha dilaksanakan melalui program PEMP, misalnya melalui projek pengembangan budaya  kewirausahaan,  penguatan  lembaga kewangan mikro (LKM), penggalakan partisipasi  masyarakat  dan  aktiviti  usaha ekonomi  produktif  lainnya.  Usaha  yang kebanyakannya  berasaskan  sumber  daya tempatan,  jika  dikelola  dengan  berkesan, mampu  meningkatkan  taraf  sosioekonomi  isi rumah  yang  bermukim  di  kawasan  pesisir. Meskipun  program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) telah dilaksanakan
sejak  tahun  2001,  namun  pemerintah  masih terus  mencari  bentuk  yang  sesuai  bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.  Pada  2004  dilakukan  penguatan kelembagaan.  Pertama,  penguatan  peranan kelembagaan pengelola program, dan peningkatan  kapasiti  lembaga  ekonomi  mikro. Namun  demikian,  kedua  usaha  penguatan  ini tidak dapat berperanan secara berterusan jika tidak  turut  didukung  oleh  agensi  lain  seperti kelompok  masyarakat  pemanfaat  (KMP), stakeholders dan  kemitraan  yang  dibangun oleh  Program.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, penilaian secara menyeluruh terutama  dari  segi  hubungan  antara  elemen yang  terkait  dalam  program  PEMP,  perlu dilakukan.
Program  PEMP  melibatkan  pemberian pinjaman dari beberapa sumber. Sumber dana utamanya  adalah  dana  ekonomi  produktif (DEP)  yang  jumlahnya  kira-kira  60-80  peratus daripada keseluruhan dana yang diperuntukkan sebagai pinjaman kepada masing-masing  kabupaten  penerima  program. DEP  dikelompokkan  kepada  dua  kategori penggunaan,  yaitu  penjaminan  tunai  ( cash collateral )  dan  bantuan  sarana  dalam  rangka diversifikasi  usaha  oleh  koperasi  yang  antara lain  termasuklah  kemudahan  SPDN,  Kedai Pesisir,  Sarana  penangkapan  ikan,  sarana pengolahan ikan, sarana pemasaran ikan, dan sarana  produksi  perikanan  lainnya.  DEP dimasukkan  ke  rekening  koperasi  sesuai dengan kegiatan masing-masing. Dana ekonomi  produktif  yang  dijadikan  sebagai penjaminan  tunai (cash  collateral) dikelola dengan  tahapan  sebagai  berikut:  pertama, DEP dibukukan pada rekening giro atas nama koperasi  untuk  kemudian  dijadikan  jaminan kepada  bank  pelaksana.  Bank  pelaksana memberikan  kredit  kepada  koperasi  minimum sebesar  DEP  yang  dijaminkan;  kedua,  kredit daripada  bank  pelaksana  dibukukan  sebagai modal  tidak  tetap  (MTT)  pada  unit  usaha simpan-pinjam untuk diteruskan sebagai pinjaman  kepada  masyarakat  pesisir  yang menjadi anggota atau calon anggota koperasi. Jumlah  DEP  yang  telah  diagihkan melalui  Program  PEMP  selama  periode  2001- 2006  adalah  sebesar  1  trilyun  188.3  milyar rupiah  (Rp  1,188.3  bilion).  Sebagian  besar dana  (51.77  peratus)  disalurkan  setelah proyek  berjalan.  Hanya  48.23  peratus  dana yang  disalurkan  pada  saat  proyek  sedang berjalan.  Secara  keseluruhan,  jumlah  dana DEP  yang  terbanyak  disalurkan  adalah  pada tahun  2005,  yaitu  sebanyak  238.2  milyar
rupiah  (Rp  238.2  bilion)  atau  20.08  peratus daripada  seluruh  DEP  yang  disalurkan  bagi periode  2001-2006.  Ada  pun  dana  DEP  yang paling sedikit adalah pada tahun 2006, dengan jumlah  dana  sebesar  120,168  milyar  rupiah (Rp  120  bilion)  atau  sebesar  10.11  peratus daripada  seluruh  DEP  bagi  periode  2001- 2006.
Secara keseluruhan, kehadiran lembaga keuangan  mikro  (LKM)  Swamitra  Mina  di wilayah  pesisir,  diharapkan  secara  bertahap dapat membasmi aktivitas eksploitatif tengkulak  dan  rentenir,  sehingga  mampu mengurangi  peranan  dari  tengkulak  tersebut. Oleh itu LKM dapat menggalakkan pertumbuhan dana masyarakat pesisir dengan adanya  fungsi  tabungan  yang  menarik. Sekiranya  pengelolaan  LKM  Swamitra  Mina berjalan  lancar  maka  setahap  demi  setahap bantuan  modal  yang  disalurkan  kepada masyarakat  pesisir  bukan  lagi  berasal  dari APBN,  tetapi  dari  LKM  Swamitra  Mina  itu sendiri.  Ini  membolehkan  LKM  Swamitra  Mina menjadi  contoh  kepada  lembaga  kewenangan lainnya untuk bermitra mengakses permodalan.  Dengan  demikian  LKM  Swamitra Mina  sebagai  mitra  yang  berjaya  dapat menggandeng  lembaga  kewangan  lainnya dalam  usahanya  membangun  usaha  sektor perikanan  dan  kelautan  (Direktorat  PEMP Ditjen P3K, 2006).
Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat  mendapatkan  perhatian  yang sangat  besar  dan  dituangkan  dalam  bentuk kebijakan nasional. Melalui program kompensasi pengurangan subsidi BBM, diluncurkan  bantuan  dana  ekonomi  produktif untuk  beberapa  bidang  yang  dikelola  oleh departemen terkait. Pada Departemen Kelautan  dan  Perikanan,  salah  satu  bentuk program kompensasi melalui peluncuran dana ekonomi  produktif  dikemas  dalam  bentuk program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir  (PEMP)  yang  di  mulai  sejak  tahun 2001.
Secara  umum,  PEMP  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi,  peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia  dan  penguatan  kelembagaan  sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya  perikanan  dan  kelautan  secara optimal  dan  berkelanjutan  (DKP,  2003). Sedangkan  secara  khusus,  PEMP  bertujuan untuk :
1)  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawsan  dan  pengembangan  kegiatan ekonomi  masyarakat  yang  didampingi dengan  pengembangan  kegiatan  sosial, pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir. 2)  Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat pesisir  yang  terkait  dengan  sumberdaya perikanan dan kelautan.
3)  Mengelola
dan memanfaatkan sumberdaya  pesisir  dan  laut  secara optimal  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan kaidah kelestarian lingkungan.
4)  Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung perkembangan wilayahnya.
5)  Mendorong terwujudnya
mekanisme manajemen
pembangunan yang partisipatif  dan  transparan  dalam kegiatan masyarakat.
Sasaran  PEMP  adalah  masyarakat pesisir  yang  memiliki  mata  pencaharian  atau berusaha  dengan  memanfaatkan  potensi peisisr  seperti  nelayan,  pembudidaya  ikan, pedagang  ikan,  pengolah  ikan  dan  usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan perikanan  dan  kelautan,  yang  kurang berdaya dalam peningkatan/penguatan usahanya. Program ini menggunakan model pengembangan usaha yang bersifat perguliran/revolving  yang  dilakukan  setelah ada  keuntungan  dan  usaha  kelompok  telah kuat.  Pinjaman  modal  melalui  dana  ekonomi produktif  masyarakat  yang  diterima  oleh sasaran  wajib  untuk  dikembalikan  agar  terjadi perguliran  kepada  masyarakat  pesisir  lainnya yang  membutuhkan  serta  terpilih  sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Sejak tahun 2001, program PEMP mulai dilaksanakan  secara  nasional  dan  serentak pada  beberapa  wilayah  kabupaten/kota  yang tersebar di seluruh propinsi. Pada tahun 2001, program  PEMP  dilaksanakan  di  125  daerah kabupaten/kota  yang  tersebar  di  30  propinsi. Pada tahun 2002, program PEMP dilaksanakan  di  91  daerah  kabupaten/kota yang  tersebar  di  30  propinsi.   Pada  tahun 2003,  program  PEMP  dilaksanakan  di  128 daerah  kabupaten/kota  yang  tersebar  di  30 propinsi.   Pada  2001  hingga  2003,  program PEMP  telah  disalurkan  kepada  79.480  orang masyarakat pesisir dan nelayan yang
tergabung dalam 8.138 KMP/kelompok masyarakat  pemanfaat  (DKP,   2003).  Dengan demikian,  selama  tiga  tahun  dana  ekonomi produktif  (DEP)  PEMP  telah  disalurkan sebanyak  344  kota/kabupaten,  dimana  ada beberapa  kota  dan  kabupaten  mendapat  DEP PEMP  setiap  tahunnya  atau  beberapa  tahun. Jika  setiap  kota/kabupaten  menerima  alokasi DEP Rp 800 juta per tahun, maka selama tiga tahun  telah  dialokasikan  dana  sebesar  Rp 275,2  M  untuk  program  PEMP.  Jumlah  ini belum  termasuk  dana  pendampingan  dari APBD,  dana  untuk  konsultan  manajemen kabupaten/kota  dan  dana  untuk  operasional PEMP  di  DKP. Pada  beberapa  tahun  yang akan  datang  diharapkan  dana  yang  telah digunakan  untuk  program  PEMP  di  Indonesia (dengan jumlah yang tidak sedikit) memberikan  manfaat  dan  pengaruh  dalam meningkatkan kesejaheraan masyarakat pesisir dan nelayan.

## EVALUASI PROGRAM PEMP DARI BERBAGAI PERSPEKTIF
PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Konsep  pemberdayaan  ( empowerment ) dalam  wacana  pembangunan  masyarakat selalu  dihubungkan  dengan  konsep  mandiri, partisipasi,  jaringan  kerja  dan  keadilan.  Pada dasarnya,  pemberdayaan  diletakkan  pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan  mengesankan  arti  adanya sikap  mental  yang  tangguh  dan  kuat  (Hikmat, 2001).  Dari  konsep  pemberdayaan  tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat  pesisir  dan  lautan  merupakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan  dan  mengelola  sumberdaya perikanan  dan  kelautan  secara  optimal  dan lestari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan  mereka.  Menurut  Soesilowati dalam Latif (1999), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yaitu :
1)  Strategi  fasilitatif  yaitu  strategi  yang mengharapkan  kelompok  yang  menjadi sasaran  suatu  program  sadar  terhadap pilihan-pilihan  dan  sumberdaya  yang dimiliki.  Strategi  ini  dikenal  sebagai strategi  kooperatif,  yaitu  agen  perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah.
2)  Strategi  edukatif,  yaitu  strategi  yang memberikan  pengetahuan  dan  keahlian
pada masyarakat yang akan diberdayakan.
3)  Strategi  persuasif,  yaitu  strategi  yang berupaya  membawa  perubahan  melalui kebiasaan  dalam  berperilaku.  Strategi  ini lebih  cocok  digunakan  bila  masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan  atau  mempunyai  komitmen yang rendah terhadap perubahan.
4)  Strategi  kekuasaan,  yaitu  strategi  yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi  bonus  atau  sanksi  pada  target serta mempunyai akses untuk monopoli. Inti dari empat strategi pemberdayaan di atas  adalah  memberikan  cara  pengelolaan terbaik yang harus dilakukan agar masyarakat pesisir mau dan mampu mengelola sumberdaya  yang  mereka  miliki.  Nikijuluw (2002)  menjelaskan  tiga  bentuk  manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan lautan, yaitu pengelolaan sumberdaya perikanan  berbasis  masyarakat  (PSPBM), pengelolaan  sumberdaya  perikanan  oleh pemerintah  dan  ko-manajemen  (integrasi PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah).
PSPBM  dapat  didefinisikan  sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab  dan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  mengelola  sumberdaya  perikanannya sendiri  dengan  terlebih  dahulu  mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan, aspirasi dan mengambil  keputusan  untuk  menentukan  dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.  Pengelolaan  sumberdaya  perikanan oleh  pemerintah  berarti  semua  tahapan  dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  pemantauan  dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah  sebagai  pemegang  kuasa  dan wewenang  dalam  memanfaatkan  sumberdaya perikanan.
Keunggulan
pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah adalah  dari  sisi  aspek  legal,  yang  sangat didukung oleh aturan-aturan formal dan tertulis sehingga apabila setiap pihak dapat menjalankan  dan  mematuhi  seluruh  aturan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.
PSPBM  dan  pengelolaan  sumberdaya perikanan  oleh  pemerintah  masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan. Kedua bentuk pengelolaan  tersebut  bisa  dipadukan  atau diintegrasikan  sehingga  kelemahan  yang  satu bisa  ditutupi  oleh  keunggulan  yang  lain.
Pengintegrasian kedua bentuk pengelolaan ini dikenal  dengan  nama  kolaborasi  manajemen, kooperatif  manajemen  atau  ko-manajemen. Ko-manajemen menyiratkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan inti dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
Strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya pesisir  dan  lautan  dapat  dituangkan  dalam bentuk program-program nyata, yang merupakan  program  unggulan,  terencana  dan komitmen  yang  kuat.  Bentuk  program  nyata tersebut  (PKSPL  dan  LIPI,  1998)  adalah program  peningkatan  kesejahteraan  nelayan, peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia dan pengetahuan IPTEK serta pengembangan industri  perikanan  dan  kelautan.  Program PEMP adalah salah satu betuk program nyata tersebut.
Ditinjau  dari  bentuk  strategi,  program PEMP  merupakan  strategi  fasilitatif  dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan,  yaitu  strategi  yang  mengharapkan masyarakat pesisir dan nelayan sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya  yang dimiliki  dan  agen  perubah  bersama-sama masyarakat  mencari  penyelesaian  terhadap suatu  masalah.  Pada  program  PEMP,  yang menjadi  agen  dalam  perubahan  adalah  TPD (Tenaga Pendamping Desa).
Pesoalan mendasar yang dipertanyakan tentu kemampuan TPD sebagai agen perubahan  untuk  menimbulkan  kesadaran masyarakat  pesisir  dan  nelayan  terhadap sumberdaya dan pilihannya. Untuk menunjang kemampuan  TPD  maka  dilakukan  TOT ( training  of  trainer ),  tetapi  dalam  waktu  yang singkat  dan  mungkin  TOT  tidak  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tugas TPD. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan  program  PEMP,  TPD  sebaiknya dipilih dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan  masyarakat  meskipun  harus dibayar  lebih  tinggi.  Namun  yang  terjadi  pada PEMP,  justru  TPD  dipilih  dari  lulusan perguruan  tinggi  (tidak  mesti  perikanan)  yang belum mendapatkan pekerjaan untuk diberdayakan  sehingga  muncul  kesan  PEMP merupakan  lapangan  kerja  baru.  Jika  ini benar, maka opportunity cost -nya terlalu besar karena  PEMP  menghabiskan  dana  yang  tidak sedikit.
Luasnya  wilayah  kerja  TPD  juga  dapat menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  tugas TPD  sebagai  agen  perubahan.  Umumnya, satu  daerah  kota/kabupaten  yang  mendapat
program  PEMP  memiliki  hanya  satu  orang TPD.  Suatu  tugas  yang  berat  dengan  beban kerja yang berat pula. Terlepas dari layak dan tidak  layaknya reward yang  diterima  TPD, sulitnya rasanya untuk seseorang meng- cover satu  wilayah  kota/kabupaten.  Apalagi reward yang  diterima  dianggap  tidak  layak,  kinerja TPD  pun  dipertanyakan.  Sehingga  harus dilakukan  kajian  terhadap  beban  tugas  TPD dan  kemampuan  maksimal  seorang  TPD memikul  beban  kerja,  tentu  dengan reward yang memadai.
Jika  dilihat  dari  bentuk  manajemen, program
PEMP merupakan
bentuk manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan  oleh  pemerintah.  Dalam  program ini,  DKP  melakukan  semua  tahapan  dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  pemantauan  dan evaluasi.  Masyarakat  pesisir  dan  nelayan hanya  menjadi  objek/sasaran  dari  sebuah program.
Keunggulan program PEMP adalah dari sisi  aspek  legal,  yang  sangat  didukung  oleh aturan-aturan  formal  dan  tertulis  sehingga apabila  setiap  pihak  dapat  menjalankan  dan mematuhi  seluruh  aturan  dengan  baik  maka hasilnya  akan  baik  pula.  Tetapi  akan  terjadi kegagalan dalam mencegah kelebihan eksploitasi  sumberdaya  perikanan,  kesulitan dalam  penegakan  hukum,  kemampuan  dan keberhasilan  masyarakat  untuk  menghindar dari  peraturan  dan  administrasi  dalam  bentuk biaya yang tinggi.
Saat  ini  sudah  waktunya  pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan secara bersama-sama  antara  pemerintah  dengan masyarakat  pesisir  dan  nelayan.  Dengan demikian,  terdapat  pembagian  tugas  yang jelas  antara  pemerintah  dan  masyarakat, dimana  pemerintah  lebih  banyak  berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan sumberdaya  pesisir  dan  kelautan  secara  bijak dan berkelanjutan.

## PERSPEKTIF  EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
Ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan  adalah  ilmu  yang  mempelajari bagaimana  manusia  mengambil  keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan  secara  bijaksana  dan  bukan pengambilan
keputusan
untuk memaksimumkan keuntungan (Kusumastanto, 2000). Salah satu isu besar dalam manajemen
sumberdaya
dan lingkungan adalah pemerataan kesejahteraan dalam suatu generasi  / intra  generational  equity dan  antar generasi /  inter  generational  equity (Messie, 2004).
Intra  generational  equity merupakan pemerataan kesejahteraan untuk setiap kelompok  atau  komunitas  masyarakat dengan adanya  pemanfaatan  suatu  sumberdaya. Setiap  pemanfaatan  sumberdaya,  ada  pihak yang mendapatkan keuntungan dan mengalami  peningkatan  kesejahteraan  serta ada pula pihak yang mendapat dampak negatif dan  berkurang  kesejahteraannya.  Untuk  itu perlu  ada  pemerataan  kesejahteraan  bagi kelompok masyarakat yang mendapat dampak negatif. Inter  generational  equity merupakan pemerataan kesejahteraan dimana kesejahteraan  yang  dimiliki  oleh  generasi sekarang  tidak  mengurangi  kesejahteraan generasi  yang  akan  datang.  Memang  masih menjadi  perdebatan  tanpa  solusi  tentang  hak generasi  saat  ini  menentukan  kesejahteraan generasi  yang  akan  datang.  Tetapi  untuk keperluan  penelaahan  terhadap  program PEMP, maka diasumsikan harus ada pemerataan kesejahteraan antar generasi.
Setiap sumberdaya yang ada di lingkungan  memiliki  harga  yang  secara ekonomis  dapat  dikuantifikasikan,  tetapi  ada yang  dapat  di  tangkap  oleh  pasar  dan  ada yang  tidak.  Karena  biasanya  sebuah  pasar menangkap  arti  sumberdaya  hanya  secara finansial.  Untuk  itu  diperlukan  teknik  valuasi ekonomi,  yaitu suatu teknik penilaian ekonomi terhadap  sumberdaya  tidak  hanya  secara finansial  tetapi  dengan  memperhitungkan  nilai ekonomi  total (total  economic  value  /  TEV) sumberdaya tersebut.
Nilai  ekonomi  total  adalah  nilai-nilai ekonomi  yang  terkandung  dalam  suatu sumberdaya  alam,  baik  nilai  guna  maupun nilai  fungsional  yang  harus  diperhitungkan dalam  menyusun  kebijakan  pengelolaannya sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya  dapat  ditentukan  secara benar  dan  mengenai  sasaran.  Secara  garis besar nilai ini dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai manfaat (use value  /  UV) dan bukan nilai manfaat (non-use value / NUV) (Kusumastanto, 2000).
Nilai  manfaat  (UV)  adalah  jumlah  dari nilai  manfaat  langsung (direct  use  value  /
DUV) ,  nilai  manfaat  tidak  langsung (indirect use  value  /  IUV) dan  nilai  manfaat  pilihan (option  value  /  OV) .  Nilai  manfaat  langsung (DUV)  adalah  output  (barang  dan  jasa)  yang
terkandung  dalam  suatu  sumberdaya  yang secara  langsung  dapat  dimanfaatkan.  Nilai manfaat  tidak  langsung  (IUV  / indirect  use value )  adalah  barang  dan  jasa  yang  ada karena  keberadaan  suatu  sumberdaya  yang tidak langsung dapat diambil dari sumberdaya alam  tersebut.  Nilai  manfaat  pilihan  (OV  / option value ) adalah potensi manfaat langsung atau  tidak  langsung  dari  suatu  sumberdaya alam  yang  dapat  dimanfaatkan  di  waktu mendatang dengan asumsi sumberdaya tersebut  tidak  mengalami  kemusnahan  atau kerusakan yang permanen. Nilai ini merupakan kesanggupan individu untuk membayar  atau  mengeluarkan  sejumlah  uang agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam  di waktu mendatang.
Bukan  nilai  manfaat  (NUV)  adalah jumlah  dari  nilai  pewarisan  ( baquest  value  / BV )  dan  nilai  keberadaan  ( existence  value  / EV ).  Nilai  pewarisan  (BV)  adalah  nilai  yang berkaitan dengan perlindungan atau pengawetan  ( preservation )  suatu  sumberdaya agar  dapat  diwariskan  kepada  generasi mendatang sehingga mereka dapat mengambil  manfaat  sebagai  manfaat  yang telah  diambil  oleh  generasi  sebelumnya.  Nilai keberadaan (EV) adalah nilai keberdaan suatu sumberdaya  alam  yang  terlepas  dari  manfaat yang dapat diambil dan lebih berkaitan dengan nilai  religius  yang  melihat  adanya  hak  hidup pada  setiap  komponen  sumberdaya  alam (Kusumastanto, 2000).
Secara umum, nilai ekonomi total dapat ditulis dalam bentuk persamaan:
TEV = UV + NUV , dimana : UV = DUV + IUV + OV dan NUV = EV + BV sehingga : TEV = DUV + IUV + OV + EV + BV
Nilai  total  ekonomi  suatu  sumberdaya  dapat dieksploitasi  pemanfaatannya  secara  besar- besaran karena tidak adanya mekanisme yang mengatur  keseimbangan  dan  secara  otomatis membatasi tingkat pemanfaatan. Teknik untuk mencari  adanya  putusan  alokasi  sumberdaya secara  efisien  yaitu Cost  Benefit  Analysis dengan  kriteria  keputusan Net  Present  Value (NPV), B-C  Ratio dan Interest  Rate  of  Return (IRR).  Sumberdaya  perikanan,  terutama  laut merupakan public  good dan  bersifat open acces .  Program  PEMP  dengan  pendekatan moneter (bantuan finansial) memberikan keleluasaan  kepada  masyarakat  pesisir  dan nelayan  untuk  mengeksploitasi  sumberdaya yang  terbuka  tersebut.  Program  PEMP
memberikan  bantuan  peningkatan  kinerja masyarakat  pesisir  dan  nelayan   melalui perbaikan alat tangkap yang dianggap ekonomis dan  berteknologi tinggi serta bantuan modal untuk budidaya perikanan.
Perguliran  dana  ekonomi  produktif memungkinkan  berkembangnya  alat  tangkap serta usaha budidaya nelayan dan masyarakat pesisir.  Dari  alat  tangkap  tradisional  menjadi alat  tangkap  modern.  Dari  usaha  budidaya yang bersifat subsisten menjadi usaha budidaya  yang  bersifat  komersial.  Jika  ini terjadi,  merupakan  suatu  perubahan  awal yang  baik  untuk  mengeluarkan  masyarakat pesisir dan nelayan dari lingkaran kemiskinan. Pemerataan  kesejahteraan  antar  masyarakat pesisir  dan  nelayan  untuk  generasi  yang sekarang  bisa  terjadi.  Tetapi  bantuan  modal yang  diberikan  tidak  diikuti  dengan  aturan- aturan  tentang  optimalisasi  pemanfaatan sumberdaya perikanan. Perbaikan alat tangkap  dapat  meningkatkan  produktivitas nelayan.  Tetapi  tidak  ada  aturan  tentang jumlah  maksimal  setiap  species  ikan  yang boleh  diekspolitasi  setiap  hari  atau  setiap musimnya  sehingga  ketersediaan  ikan  dilaut tidak  punah  dan  menjadi  lestari,  terutama untuk  ikan-ikan  langka  dan  memiliki  nilai ekonomis  penting.  Berkembangnya  usaha budidaya  yang  berorientasi  profit  memberikan peningkatan  pendapatan  bagi  pembudidaya. Tapi  disisi  lain  akan  terjadi  pengrusakan terhadap sumberdaya perikanan lainnya seperti hutan mangrove. Keberadaan ekosistem  mangrove  memiliki  arti  penting dalam  kelestarian  lingkungan  pesisir  dan lautan.
Pada  program  PEMP,  peningkatan kinerja  masyarakat  pesisir  dan  nelayan  belum memperhitungkan  nilai  pemanfaatan  suatu sumberdaya  secara  menyeluruh  sehingga yang  muncul  adalah undervaluation terhadap sumberdaya perikanan (Messie, 2004). Jika ini terjadi  secara  terus  menerus maka  eksploitasi sumberdaya  perikanan  menjadi  berlebihan dan tidak terkendali. Terganggunya ekosistem lingkungan  pesisir  dan  lautan  mungkin  tidak memberikan  dampak  terhadap  generasi  yang sekarang  tetapi  mengurangi  kesejahteraan generasi yang akan datang. Sebenarnya  yang terjadi  bukanlan  peningkatan  kesejahteraan tetapi pengalihan kesejahteraan yaitu kesejahteraan  generasi  yang  akan  datang diambil sebagian oleh generasi yang sekarang sehingga pembangunan perikanan dan kelautan secara berkelanjutan suatu saat akan tinggal jargon saja.
Oleh  karena  itu,  dalam  pemanfaatan sumberdaya  perikanan  dengan  pendekatan moneter/finansial  harus  hati-hati.  Pertama harus  ada  kajian  secara  ekonomi  dan  bukan hanya  kajian  finansial  dalam  memanfaatkan suatu sumberdaya dengan standar kelestarian dalam  pemanfaatan  tersebut.  Kedua  harus ada  aturan  yang  jelas  berupa reward dan punishment bagi yang memenuhi dan melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan. Dengan  demikian,  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dapat tercapai tetapi tidak merusak sumberdaya dan lingkungan  sehingga  generasi  yang  akan datang  mendapatkan  tingkat  kesejahteraan minimal sama dengan kesejahteraan generasi sekarang.

## PERSPEKTIF TEORI-TEORI EKONOMI

## A.   Teori Neo-Klasik
Para  ekonomi  yang  menganut  paham teori  ekonomi  neo-klasik  menyatakan  bahwa pasar gagal mengalokasikan atau mengkuantifikasikan
sumberdaya (alam)
karena  beberapa  hal,  yaitu public  goods , externality dan common  property  rosurces (Messie,  2004).  Oleh  karena  itu,  harus  ada kekuatan  yang  dapat  membuat  pasar  bekerja untuk  menghilangkan  karakter  dari public goods  dan  memperhitungkan  eksternalitas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumberdaya. Dalam pengelolaan sumberdaya, ekonomi  neo-klasik  menghindar  semaksimal mungkin  adanya  campur  tangan  pemerintah. Prinsip-prinsip  dalam  model  pembangunan ekonomi  neo-klasik  yang  ditawarkan  (Messie, 2004) yaitu :
1)  Pengembangan  aset,  yaitu  lahan/tanah, tenaga  kerja  dan  modal  yang  bisa  dibuat oleh manusia.
2)  Sumberdaya  alam  bukan  merupakan barang  yang  memiliki  nilai  marjinal  tetapi sumberdaya  yang  telah  tersedia  dialam dengan sendirinya ( free )
3)  Harus menjaga agar tidak terjadi overvalue terhadap  aset  yang  diciptakan manusia dan undervalue terhadap sumberdaya alam.
4)  Aset  buatan  manusia  merupakan  aset substitusi  yang  hampir  sempurna  untuk sumberdaya alam dalam fungsi produksi.
5)  Masalah-masalah lingkungan
menimbulkan kegagalan pasar yang akhirnya  menimbulkan  konsep  ’ market failure-goverment fix ’
6)  Permasalahan  lingkungan  yang  muncul harus  diselesaikan  dengan  solusi  pasar yang baik.
Pada  dasarnya,  konsep  ekonomi  neo- klasik  hampir  sama  dengan  konsep  ekonomi sumberdaya dan lingkungan seperti yang telah dijelaskan.  Inti  dari  kedua  konsep  tersebut adalah undervalue terhadap sumberdaya alam dan  adanya  eksternalitas.  Perbedaannya, ekonomi sumberdaya dan lingkungan menginginkan pengelolaan sumberdaya secara  wajar  dengan  batas  tertentu  untuk menjaga  kesejahteraan  generasi  yang  akan datang dan ekonomi neo-klasik hanya menekankan  penilaian  yang  wajar  dalam pemanfaatan  sumberdaya  alam  tanpa  terlalu mempermasalahkan intra dan inter generational equity . Dalam pemanfaatan DEP PEMP, hampir dipastikan menggunakan natural resouces dan man  made  assets .  Bisa  diduga, bahwa  masyarakat  pesisir  dan  nelayan  akan overvalue terhadap man  made  assets dan undervalue terhadap natural resources . Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat  pesisir  dan  nelayan  tentang  nilai- nilai  dan fungsi  ekologis  dari setiap  ekosistem pesisir  yang  dimanfaatkan.  Dalam  model pengembangan PEMP semestinya dimasukkan program penyadaran dan pengetahuan  baik  individu  maupun  kelompok tentang fungsi dan nilai sumberdaya sehingga pengrusakan  terhadap  sumberdaya  berarti penambahan  terhadap  biaya  produksi.  Salah satu  caranya  adalah  pemberian property  right terhadap  komunal  masyarakat  pesisir  dan nelayan  sehingga  memiliki  tanggung  jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya lautan, yang  saat  ini  merupakan public  goods .  Selain itu, pemanfataan sumberdaya harus meminimalkan  eksternalitas  baik  eksternalitas terhadap orang lain maupun terhadap ekosistem pesisir lainnya, karena eksternalitas akan menambah biaya produksi.
Program  PEMP  merupakan  program pemerintah  yang  diterapkan  secara  nasional, dan  ini  bertentangan  dengan  konsep  ekonomi neo-klasik  yang  menghindarkan  semaksimal mungkin  campur  tangan  pemerintah  dalam pengelolaan  sumberdaya.  Konsep  neo-klasik sama dengan pengelolaan sumberdaya perikanan  berbasis  masyarakat  (PSPBM). Kelemahan dari PSPBM adalah tidak mengatasi  masalah  interkomunitas,  bersifat lokal, mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, sulit  mencapai  skala  ekonomi  dan  tingginya biaya institusionalisasi (Nikijuluw, 2002).

## B.  Teori Liberal
Teori  ekonomi  liberal  yang  terkenal adalah  teori ’the  stage  of  economic  growth’ yang  dikemukakan  oleh  Rostow  (1962). Rostow membagi proses pembangunan secara universal menjadi lima tahap (Damanhuri, 2004), yaitu :
(1) Tradisional  society ,  yang  dicirikan  oleh stagnasi  dalam  produktivitas,  masyarakat agraris, struktur sosial  yang hierarkis dan peluang meraih kemajuan bersifat terbatas.
(2) Precondition  for  take  off ,  yang  dicirikan oleh  mulai  tumbuhnya  ‘ the  idea  for progress ’,  kegiatan  pendidikan  telah menyesuaikan terhadap kebutuhan kegiatan  ekonomi  modern,  tabungan masyarakat,  investasi  dan  perdagangan baik nasional maupun internasional menjadi semakin penting, ciri masyarakat tradisional  mulai  luntur,  pembangunan infrastruktur  sangat  diprioritaskan  dan bentuk  negara  yang  terdesentralisasi dikerahkan  untuk  menghadapi  kekuatan yang menghambat pembangunan.
(3) Take  off ,  yaitu  suatu  tahapan  dimana masyarakat  secara  keseluruhan  telah berhasil menyingkirkan hambatan- hambatan yang dapat mengganggu pertumbuhan. Kondisi yang harus dipenuhi  yaitu  tingginya  tingkat  investasi, sektor  industri  menjadi  peranan  penting dalam  menciptakan  pertumbuhan  yang tinggi  serta  terdapatnya  instrumen  politik, sosial dan institusional yang
memudahkan
proses pertumbuhan berkelanjutan.
(4) Drive  to maturity ,  dicirikan  oleh  kemajuan ekonomi  yang  ditopang  oleh  sektor industri  modern  dan  struktur  produksi ditandai  oleh  dominannya  industri  berat serta barang-barang modal ( capital goods )  secara  penuh  telah  diproduksi dalam negeri.
(5) High  Mass  Consumption, dicirikan  oleh produksi  barang-barang  konsumsi  yang tahan  lama  dan service menjadi  sektor ekonomi  yang  utama,  secara  massal masyarakat  memiliki  daya  beli  serta tingkat  konsumsi  berbagai  kebutuhan (primer,  sekunder  dan  tersier)  sangat tinggi.
Dari lima tahapan tersebut, pemerintahan mengisyaratkan bahwa Indonesia  berada  pada  tahapan  kedua  yaitu precondition  for  take  off. Jargon  yang  sering digunakan  bahwa  Indonesia  akan  memasuki
tahap  lepas  landas,  ini  berarti  Indonesia dipersiapkan  untuk  memasuki  tahap  ketiga yaitu take  off .  Namun  hingga  pemerintahan orde  baru  berakhir,  Indonesia  belum  juga lepas landas. Program PEMP dapat dikategorikan sebagai program untuk mempersiapkan Indonesia meninggalkan tahap pre-condition for take off dan memasuki tahapan take  off .  Program  ini  menandakan tumbuhnya  kesadaran  akan  ide-ide  tentang kemajuan.  Barangkali  ide  untuk  maju  telah lama muncul tetapi baru dapat diimplementasikan  setelah  terbentuknya  DKP sebagai  lembaga  yang  khusus  menangani masalah  perikanan  dan  kelautan.  Program PEMP  juga  didukung  oleh  seiringnya  otonomi daerah sehingga dengan desentralisasi, kekuatan  yang  menghambat  pembangunan dapat diatasi.
Inti dari otonomi daerah adalah memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk menentukan model pembangunan sesuai  dengan  budaya  dan  potensi  lokal. Tetapi  PEMP  merupakan  program  nasional yang  diterapkan  hampir  diseluruh  wilayah pesisir Indonesia dengan pendekatan moneter/finansial.  Belum  tentu  pendekatan  ini cocok  untuk  setiap  wilayah  karena  kebutuhan setiap wilayah
berbeda-beda. Untuk menentukan  prioritas  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  pada  wilayah tertentu, maka perlu dilakukan analisis prioritas  dalam  memformulasikan  kebijakan (Budiharsono, 2004). Prioritas program dibangun  berdasarkan  kriteria-kriteria  lokal yang  dimiliki  dan  ingin  dicapai  oleh  setiap daerah pesisir.

## C.  Teori Radikal
Beberapa konsep dasar dalam pandangan ekonomi radikal terhadap pembangunan,  terutama  pembangunan  di negara berkembang (Damanhuri, 2004) adalah :
1)  Keterbelakangan  di  negara  berkembang disebabkan  oleh  ekspansi  kapitalisme lewat imprealisme / kolonialisme .
2)  Proletarisasi massa
di negara
berkembang  terjadi  akibat  penghisapan kaum borjuis lewat transfer nilai surplus.
3)  Ketergantungan  yang  permanen  terhadap modal  dan  teknologi  akibat  hegemoni negara-negara kapitalis dunia secara terus menerus.
Konsep  dasar  teori  ekonomi  radikal sesuai dengan kondisi di Indonesia. Indonesia merupakan  bekas  jajahan  beberapa  negara
seperti  Belanda  dan  Jepang.  Sebagai  negara dengan  potensi  sumberdaya  alam  yang berlimpah,  Indonesia  juga  menjadi  sasaran ekspansi  kapitalisme  negara-negara  barat. Disamping itu, untuk membiayai pembangunan  baik  fisik  maupun  manusia Indonesia  sangat  tergantung  pada  pinjaman dan  teknologi  negara-negara  kapitalis  dunia. Untuk  mengatasi  kondisi  tersebut,  Indonesia harus membangun dengan kemampuan sendiri dan secara bertahap mengurangi serta menghilangkan  ketergantungan  pada  negara lain.   Secara implisit, program PEMP bertujuan untuk menghilangkan keterbelakangan
pada masyarakat pesisir/nelayan  dan  pemerataan  pendapatan dengan  penghapusan  penghisapan  kaum borjuis.  Di  daerah  pesisir,  nelayan  sangat tergantung  pada  para  juragan  kapal  sebagai pemilik  modal  dan  keuntungan  (nilai  surplus) yang  diperoleh  menjadi  hak  juragan  sehingga nelayan  hanya  dianggap  dan  diperhitungkan sebagai buruh. PEMP memberikan kesempatan  yang  sama  pada  nelayan  untuk memperbaiki  alat  tangkap  secara  sendiri  dan tidak  bergantung  pada  juragan.  Dengan demikian,  surplus  dalam  produksi  akan dinikmati oleh para nelayan.

## D.  Teori Heterodoks
Teori heterodoks merupakan teori sempalan  yang  menyimpang  dari  dua  teori besar  yaitu  teori  liberal  dan  radikal.  Teori  ini dibangun  atas  realitas  yang  ada  di  negara berkembang, dimana pembangunan merupakan  fenomena  kualitatif  dan  bukan semata-mata  untuk  pertumbuhan.  Ada  tiga teori besar yang menganut paham heterodoks (Damanhuri, 1997) yaitu :
1)  Teori  Dualisme  oleh  Boeke  dan  F. Perroux.  Teori  ini  menyatakan  bahwa dinegara  berkembang  terjadi  dualisme  di bidang  sosial,  ekonomi,  teknologi  dan budaya.  Dualisme  tersebut  terjadi  karena adanya  penguasaan  struktur  dominasi seperti dominasi perusahaan modern atas pasar  dan  dominasi  negara  industri  atas negara berkembang.
2)  Teori  Keseimbangan  dalam  Kemiskinan oleh  J.K.  Galbraith.  Teori  ini  menyatakan bahwa  absennya  inovasi  yang  terjadi  di negara berkembang sebagai hasil rasionalitas  kemiskinan.  Situasi  ini  adalah suatu  produk  historis  yang  khas  dan  tidak bisa  ditafsirkan  sekedar  ketertinggalan dari negara maju.
3)  Teori ’The Vicious Cycle
of Underdevelopment’ oleh  G.  Myrdal.   Teori ini  menyatakan  bahwa  kemiskinan  di negara  berkembang  disebabkan  oleh rendahnya  pendapatan,  pendapatan  yang rendah disebabkan oleh rendahnya kualitas  gizi  penduduk,  kualitas  gizi penduduk  yang  rendah  disebabkan  oleh rendahnya produktivitas penduduk, produktivitas penduduk yang rendah disebabkan  oleh  rendahnya  pendapatan dan  pendapatan  yang  rendah  disebabkan oleh terbelakang/miskinnya negara.
Sebagai  negara  berkembang,  tentu teori-teori  heterodoks  cocok  untuk  Indonesia. Rendahnya kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunan menjadi penyebab utama kemiskinan, termasuk kemiskinan  yang  dialami  oleh  nelayan  dan masyarakat  pesisir.   Kemiskinan  tersebut menyebabkan  munculnya  dualisme  diwilayah pesisir seperti juragan dan buruh, modern dan tradisional.  Sebagai  lembaga  yang  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  instrumen kebijakan,  program  PEMP  yang  diterapkan DKP  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  mengeluarkan  masyarakat pesisir/nelayan dari lingkaran kemiskinan.
E.  Model-model Pembangunan
yang

## Berkeadilan Sosial
Ada  tiga  model  pembangunan  yang berkeadilan  sosial  yang  berkembang  dengan baik, yaitu :
1)  Model  yang  Binen  ( established ),  yang dicirikan oleh sistem pajak  yang  progresif, aktor  swasta  sebagai  agen  pertumbuhan dan  kekuatan  politik  serikat  buruh  sangat menentukan.
2) Model  ’negara  kemakmuran’  ala  Jepang, yang  dicirikan  oleh  negara  jadi  sentral dalam penentuan keputusan jangka panjang, kemitraan negara dengan swasta,  sistem  subsidi  untuk  kebutuhan pokok  dan  peranan  serikat  buruh  hampir tidak signifikan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
3)  Model  populis  ala  negara  komunis,  yang dicirikan  oleh  kebijakan  yang  keras  untuk memaksa  aktor  ekonomi  memperoleh sesuatu sesuai kebutuhan, sistem monopoli  pengambilan  keputusan  oleh sekelompok  kecil  orang  serta  peran  yang sangat besar dan menentukan dari aparat.
Program  PEMP  yang  dikembangkan merupakan perwujudan besarnya peran
negara  dalam  menentukan  keputusan  dan hampir tidak ada pengaruh serikat buruh/nelayan dalam pengambilan keputusan. DEP  PEMP  merupakan  salah  satu  bentuk subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan  pokok  nelayan/masyarakat  pesisir dalam  berusaha.  Dengan  demikian,  program PEMP  lebih  cenderung  sama  dengan  model pembangunan  kemakmuran  ala  Jepang,  yang mungkin tidak disadari oleh pengambil kebijakan atau program PEMP.

## PENUTUP
Program  PEMP  merupakan  program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  mengeluarkan  masyarakat pesisir/nelayan dari kemiskinan dengan pendekatan  moneter  atau  finansial.  Dalam program  ini,  pemerintah  (DKP)  menerapkan strategi fasilitatif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dimana manajemen pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dilakukan oleh  pemerintah.  Finansial,  fasilitatif  dan pengelolaan  sumberdaya  oleh  pemerintah hanya  salah  satu  bentuk  dari  pendekatan, strategi  dan  manajemen  dalam  pengelolaan sumberdaya perikanan.
Program  PEMP  juga  sejalan  dengan teori-teori  ekonomi  yang  berkembang  baik teori liberal, radikal, heterodoks maupun model pembangunan kemakmuran ala Jepang. Tetapi  program  PEMP  belum  sejalan  dengan konsep ko-manajemen, teori ekonomi sumberdaya dan lingkungan dan teori ekonomi neo-klasik. Tetapi bukan berarti dalam pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir, pemerintah  (DKP)  harus  memilih  salah  satu dari  model,  strategi,  pendekatan,  manajemen atau teori yang berkembang.
Alternatif  kebijakan  dan  program  untuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir dan nelayan dapat disusun dengan mempertimbangkan :
1)  Menerapkan konsep ko-manajemen dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, dimana  terdapat  batasan  dan  pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini juga meminimalkan  kelemahan  yang  ada  pada pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis  masyarakat  dan  pengelolaan sumberdaya  perikanan  oleh  pemerintah. Konsep ini dijalankan dengan menerapkan berbagai strategi dan pendekatan.
2)  Segala  konsep  yang  berkembang  dalam teori ekonomi dan model-model
pembangunan yang sesuai dengan Indonesia dirumuskan menjadi satu konsep  baru,  dan  dapat  dikemas  menjadi Konsep  Pembangunan  Indonesia  yang Berpancasila.
3)  Kebijakan  dan  program  pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tetap memperhatikan  serta  memperhitungkan nilai  korbanan  sumberdaya  dan  nilai eksternalitas  yang  ditimbulkan  sehingga terjadi  pemerataan  kesejahteraan  pada generasi sekarang. Kebijakan dan program pemberdayaan juga harus menjaga kelestarian sumberdaya sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan dan
terjaminnya kesejahteraan generasi yang akan datang.
4)  Implementasi  alternatif  kebijakan  dan program  pada  disetiap  daerah  dilakukan berdasarkan  analisa  prioritas  dengan mempertimbangkan
potensi
dan kebutuhan lokal, sehingga prioritas kebijakan/program  setiap  daerah  dapat berbeda  sebagai  bentuk  desentraliasi untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan.

## PUSTAKA
Budiharsono,  S.,  2004.  Analisis  dan  formulasi kebijakan  pembangunan  wilayah  pesisir dan  lautan.  Bahan  kuliah  program  studi pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan lautan (PS SPL) IPB. Bogor.
Budiharsono, S., 2001. Teknik analisis pembangunan wilayah pesisir dan lautan. PT. Pradya paramita. Jakarta. Chambers,  R.,  1983.  Rural  development: Putting  the  last  first,  Longman,  Harlow. 13 (1997) whose reality counts? Putting the  first  last,  intermediate  technology publications,   London.
Dahuri,  R.,  2004.  Kebijakan  dan  program pembangunan  kelautan  dan  perikanan nasional.  Makalah  pada  acara  ocean out  look  BEM  FPIK –  IPB  Tanggal  16 Mei 2004. Bogor.
Damanhuri,  1997.  Tinjauan  kritis  ideologi liberalisme dan sosialisme. Badan pendidikan  dan  pelatihan  departemen dalam negeri. Jakarta
Damanhuri,  1997.  Ekonomi  politik  Indonesia.
Badan pendidikan dan pelatihan departemen dalam negeri. Jakarta.
Damanhuri,  2004.  Analisis  dan  formulasi kebijakan  pembangunan  wilayah  pesisir
dan  lautan.  Bahan  kuliah  program  studi pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan lautan (PS SPL) IPB. Bogor.
DKP  RI,  2003.  Profil  LEPP-M3  dan  data kelompok masyararakat pemanfaat (KMP)  PEMP  TA  2001 –  2003. Direktorat  pemberdayaan  masyarakat pesisir  Ditjen  pesisir  dan  pulau-pulau kecil. Departemen kelautan dan perikanan RI. Jakarta. DKP
RI, 2003. Pedoman umum pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pesisir. Direktorat pemberdayaan masyarakat  pesisir  Ditjen  pesisir  dan pulau-pulau  kecil.  Departemen  kelautan dan perikanan RI . Jakarta .
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2005. Pedoman umum pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), Jakarta.
Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir Departemen  Kelautan  dan  Perikanan. 2006.  Pedoman  umum  pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  (P3K).  2006.  Direktur  jenderal kelautan,  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil melalui keputusan Nomor SK.42/KP3K/VI/2006 tentang revisi penetapan Kabupaten/Kota penyelenggara kegiatan PEMP. FAO,  1998.  Guidelines  for  the  routine collection  of  capture  fishery  data. FAO/Danida expert consultation. Bangkok, Thailand. Page 1-111 Hilakore,  M.A.,  J.A.  Marius,  D.  Sidu,  I. Sangadji,  Bahrin  dan  I.T.  Matitaputty, 2004. Pemberdayaan masyarakat nelayan Muara Angke di Kelurahan Pluit Penjaringan  Jakarta  Utara.  Sekolah pasca  sarjana  IPB.  Makalah  sem.  2, materi  diskusi  kelas  pengantar  falsafah Sains (PPS702). Program pasca sarjana - S3. Institut Pertanian Bogor Kusumastanto, T., 2000. Ekonomi
Sumberdaya  dan  Lingkungan.  Diktat Kuliah PS SPL- IPB. Bogor .
Messie,  N.,  2004.  Environmental  Policy Analysis  and  Approach.  Bahan  Kuliah Mata  Kuliah  Analisis  dan  Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir  dan  Lautan.  Program  Studi Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan Lautan  Sekolah  Pasca  Sarjana  IPB. Bogor.
Muktasam,  A.,  2001.  Why  rural  credit programs  fail:  lessons  learned  from Indonesian rural development programs. Paper  presented  at  micro-finance  for agricultural producers in NTB, Indonesia workshop. November 15 th, 2001.
Nikijuluw,  V.P.H.,  2002.  Rezim  Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan. Kerjasama Pusat Pemberdayaan
dan
Pembangunan  Regional  dengan  PT
Pustaka Cidesindo. Jakarta.
Rostow, W.W., 1962. The  stages of economic growth:  A  non-communist  manifesto. Cambridge: Cambridge University Press