## TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 28 K/PID.SUS/2017)
Nur Fajar Ramli 1 , Hamsir 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurfajarramlidgleo@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan  pajak  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam  utusan  Mahkamah  Agung  No.  28 K/PID.SUS/2017 dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis pertimbangan  hukum  hakim  mengadili  kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  studi kasus. Untuk memperoleh bahan hukum yang memuat pembahasan yang akurat, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan  cara  menerapkan  studi  kepustakaan.  Bahan-bahan  yang  telah  diperoleh,  baik  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder,  maupun  tersier  akan  dianalisis  dengan  metode  deksriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  1)  penerapan  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  penggelapan  pajak  yang  dilakukan  secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf  i  jo.  Pasal  43  ayat  (1)  UU  KIP  sebagaimana  dakwaan  subsidiair  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  bukan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena didasarkan pada adanya asas hukum  “ lex specialist derogat  legi  generali ”  yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat khusus (lex specialis)  mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP menjadi dikesampingkan.  Pertimbangan  hukum  hakim  mengadili  kasus  tindak  pidana  tindak  pidana  penggelapan  pajak yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  28  K/PID.SUS/2017  adalah dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan meyakini  adanya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Selanjutnya,  dalam  menjatuhkan  berat  ringannya sanksi pidana, hakim  juga  melihat pada kedudukan pelaku dalam  melakukan tindak pidana penggelapan pajak, dimana  Ade  Agung  pada  dasarnya  hanyalah  menjadi  korban  yang  dimanfaatkan  oleh  Edi  Sunarko  sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan.

## Abstract
This study aims to determine and analyze the application of criminal sanctions for tax evasion committed jointly  in  the  Supreme  Court  delegation  No.  28  K  /  PID.SUS  /  2017  and  to  find  out  and  analyze  the  legal considerations of judges adjudicating criminal cases of tax evasion which were carried out jointly in the Supreme Court Decision No. 28 K / PID.SUS / 2017. This research is a normative legal research using case studies. To obtain legal material that contains accurate discussion, the collection of legal materials is carried out by applying a literature study. Materials that have been obtained, both in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials  will  be  analyzed  using  a  qualitative  descriptive  method.  The  results  of  the  study  found  that  1)  the application  of  criminal  sanctions  for  the  criminal  act  of  tax  evasion  carried  out  jointly  in  the  Supreme  Court Decision No. 28 K / PID.SUS / 2017 is based on Article 39 paragraph (1) letter i jo. Article 43 paragraph (1) of the KIP Law is as the subsidiary indictment of the Public Prosecutor and is not based on Article 372 jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code because  it  is  based on the  legal principle of "lex specialist derogat legi generali" which states that special laws (lex specialis) override general laws (lex generalis) so that the provisions concerning  embezzlement  in  the  Criminal  Code  are  disregarded.  Legal  considerations  of  judges  adjudicating criminal cases of tax evasion committed collectively in the Supreme Court Decision No. 28 K / PID.SUS / 2017 is influenced by the facts revealed at the trial that the defendant had committed a criminal act and believed the defendant had committed an error. Furthermore, in imposing the severity of the criminal sanction, the judge also looked at the position of the perpetrator in committing the crime of tax evasion, where Ade Agung was basically just a victim used by Edi Sunarko so that the criminal sanctions imposed were lighter than the other perpetrators.
Keywords: Crime, Embezzlement.

## PENDAHULUAN
Sebagai negara yang berkembang, pembangunan di Indonesia menjadi hakikat dalam memodernisasikan  segala  bidang  kehidupan.  Pada  hakekatnya  pembangunan  nasional memerlukan dana yang besar dan rencana  yang mantap karena tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun yang bersumber dari  penerimaan  luar  negeri,  mustahil  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  melalui pembangunan yang akan dicapai. 1
Indonesia  termasuk  salah  satu  Negara  yang  menempatkan  pajak  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  Negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  Negara  yang  dicantumkan  dalam pembukan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan keadilan  sosial.”  Dari  uraian  tersebut,  tampak  bahwa  negara  memerlukan  dana  untuk kepentingan kesejahteran rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.
Pemungutan  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  terbesar  negara  yang selanjutnya  merupakan  sumber  pembiayaan    pembangunan  negara.  Undang-undang    Nomor 28    tahun    2007    tentang    Perubahan    Ketiga    Atas    Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  cara  Perpajakan  (selanjutnya  disingkat  UU  KUP) menentukan bahwa : “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak  kepada  Negara  yang  terutang oleh  orang    pribadi    atau    badan    yang    bersifat    memaksa    berdasarkan    Undang-undang, dengan   tidak   mendapatkan   imbalan   secara   langsung   dan digunakan  untuk  keperluan Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.”
Sistem  pemungutan  pajak  yang  dianut  Indonesia  berlandaskan  pada self  assessment system, dimana self  assessment  system memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  memperhitungkan,  dan  melaporkan  serta  menyetorkan  sendiri  pajaknya  kepada Dirjen Pajak. Namun, dalam kenyataannya, self assessment system juga memberikan peluang bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan  penyimpangan  yang  dapat  merugikan  negara sehingga dari tindakan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta menimbulkan pelanggaran  dan  kejahatan  dalam  bidang  ekonomi  khususnya  tindak  pidana  perpajakan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berupa tindakan dengan sengaja menyampaikan Surat  Permberitahuan  Pajak  dengan  isinya  yang  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  melakukan
1 Antory  Royan  Adnan,  2007. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Bidang Perpajakan. Jurnal Pranata Hukum, Volume 2 Nomor 2 Juli 2007, Universitas Bengkulu. hlm. 2.
upaya-upaya  yang  melewan  hukum  agar  membayar  pajak  lebih  ringan,  menghindari pembayaran pajak atau untuk memeroleh keuntungan baginya yang merugikan negara.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  UU  KUP,  atas  penyimpangan-penyimpangan  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  sebagaimana  terindikasi  sebagai  suatu  pelanggaran,  telah  diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP yang mengatur sebagai  berikut :
Setiap orang yang dengan sengaja :
a. tidak  mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau  tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. menyalahgunakan  atau  menggunakan  tanpa  hak  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dan/atau  keterangan  yang  isinya  tidak  benar atau tidak lengkap;
e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f. memperlihatkan  pembukuan,  pencatatan,  atau  dokumen  lain  yang  palsu  atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g. tidak  menyelenggarakan  pembukuan  atau  pencatatan  di  Indonesia,  tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola  secara  elektronik  atau  diselenggarakan  secara  program  aplikasi  on-line  di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam) tahun  dan  denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Adanya ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (1) UU KIP yang menegkaskan adanya sanksi terhadap  setiap  pelanggaran  sebagaimana  tersebut  di  atas,  tidak  menyurutkan  niat  sebagian wajib  pajak  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran/tindak  pidana  perpajakan.  Tindak  pidana perpajakan yang marak terjadi salah satunya adalah tindak pidana penggelapan pajak. Tindak pidana  penggelapan  pajak  merupakan  palanggaran  undang-undang  dengan  maksud melepaskan  diri  dari  pajak  atau  mengurangi  dasarnya.  Penggelapan  pajak  ini  terutama
terdapat pada pajak-pajak yang penentuan besarnya, para wajib pajak ini harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. 2 Penggelapan pajak sering dilakukan oleh wajib pajak secara pribadi, atau dilakukan secara bersama-sama atau bekerja sama dengan pihak lain.
Maraknya  penggelapan  pajak  ( tax evasion )  sangat  merugikan  penerimaan  negara yang dilakukan oleh suatu Wajib Pajak (WP) tertentu, baik dalam skala internasional maupun skala nasional, dimana hal ini menunjukkan belum maksimalnya ketaatan maupun kepatuhan wajib pajak  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  khususnya  di  Indonesia. 3 Berdasarkan  data  dari  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) menunjukkan  bahwa  sampai  Juni  tahun  2019  jumlah  laporan  keuangan  mencurigakan  yang terkait  dengan  dugaan  pidana  perpajakan  mencapai  738  (tujuh  ratus  tiga  puluh  delapan) laporan. Jumlah itu naik 47,3% (empat puluh tujuh koma tiga persen) dari periode Juni 2018 yang hanya 501 (lima ratus satu) laporan. Dengan jumlah laporan tersebut, indikasi kejahatan perpajakan  menempati  posisi  nomor  empat.  Posisinya  berada  di  bawah  penipuan  dengan 3.998 (tiga ratus semilan puluh delapan) laporan, korupsi 2.165 (dua ribu seratus enam puluh lima) laporan, dan perjudian sebanyak 1.767 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh) laporan. 4
Salah  satu  kasus  tindak  pidana  penggelapan  pajak  terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID.SUS/2017. Berdasarkan dakwaannya, Ade Agung (Terdakwa) pada bulan  Agustus  2008  sampai  dengan  Desember  2008  atau  setidaknya  pada  waktu  lain  pada tahun 2008, telah melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yaitu  dengan  sengaja  menerbitkan  dan  atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  yang  dilakukan  bersama  Kamal Kombang, Subandi, M. Edy Sunarko dan Ilham Hardiono (dalam penuntutan secara terpisah) serta Moch. Nasir (Dalam Daftar Pencaharian Orang). 5
Perbuatan tersebut pada awalnya berawal pada saat Terdakwa Ade Agung hendak untuk menyetorkan uang potongan pajak, dimana selanjutnya Ade Agung dan dipertemukan dengan
2 Ria Safitri, dkk, 2017. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Penggelapan  Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  :  Studi  Pada  Polda  Lampung. Jurnal  Bagian  Hukum  Pidana  Vol.  5  No.  4,  Fakultas  Hukum Universitas Lampung. Hlm. 1.
3 Henry  Dianto  Pardamean  Sinaga,  2018. Pengaturan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Wajib  Pajak  di Indonesia  dalam  Perspektif  Keadilan  dan  Pemanfaatan  Umum .  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  49  No.  3, Universitas Indonesia. Hlm. 518.
4 Edi  Suwiknyo, Tren  Tindak  Pidana  Perpajakan  Terus  Meningkat, https://ekonomi. bisnis.com/read/20190911/259/1147203/tren-tindak-pidana-perpajakan-terus-meningkat,  diakses  tanggal  28 April 2020.
5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID.SUS/2017. hal. 2.
Edi  Sunarko  oleh  Kamal  Kombang  dan  Subandi  (Staf  Sekretariat  Bagian  Hukum  Komisi Pemilihan  Umum  Propinsi  Jawa  Timur)  dan  Archi  Data  (Datak/swasta) sebagai  orang  yang dapat  membantu  untuk  menyetorkan  potongan  pajak  ke  Bank  Jatim,  agar  penyetoran  lebih cepat dan lebih lancar serta akan mendapatkan pengembalian dari uang yang disetor. 6
Ade Agung selanjutnya menyerahkan uang potongan pajak dan surat setoran pajak yang sudah  diketik  nama  rekanan  dan  ditandatangani  oleh  penyetor  pajak, tetapi  nama  kantor penerima pembayaran masih dikosongkan serta tidak ada stempel Bank dan tidak ada teraan atau validasi dari Bank kepada Edy Sunarko. Ternyata Edy Sunarko tidak membayarkan uang potongan  pajak  dan  surat  setoran  pajak  tersebut,  melainkan  diserahkan  kepada  Ilham Hardiono. 7
Setelah menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, Terdakwa Ade Agung disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi untuk meminta imbalan kepada Edy Sunarko dan akhirnya  uang  imbalan  tersebut  diterima  oleh  Terdakwa  Ade  Agung  bersamaan  dengan penerimaan bukti Surat Setoran Pajak yang seolah-olah sudah tervalidasi. Selanjutnya, untuk setiap  penyerahan/penyetoran  potongan  pajak  kepada  Edy  Sunarko  tersebut,  baik  Terdakwa Ade  Agung,  Subandi  maupun  Kamal  Kombang  mendapat  imbalan  dari  Edy  Sunarko  yang besarannya lebih kurang 3,5% (tiga loma lima persen) dari jumlah uang yang disetor, dimana perbuatan tersebut telah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal yang besar. 8
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Ade  Agung  bersama  kawanannya  merupakan  suatu tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39  huruf  a  Jo.  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  KIP.  Atas  perbuatan  yang  dilakukan  menimbulkan adanya kerugian pada pendapatan negara sebab jumlah pajak dipotong  yang tidak disetor ke Bank  Persepsi  sehingga  menghasilkan  bukti  setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi yang sebenarnya adalah sebesar Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research )  adalah  penelitian  yang menggunakan  studi  kasus  hukum  normatif  berupa  produk  hukum,  seperti  peraturan perundang-undangan  ataupun  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.
6 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID.SUS/2017. hal. 3.
7 Ibid.
8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID.SUS/2017. hal. 4.
Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017

## 1. Surat Dakwaan
Bahwa terdakwa Ade Agung pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  tahun  2008,  bertempat  di  Kantor  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jawa  Timur  Jalan  Tenggilis  Nomor  1  Surabaya/Jalan Tanggulangin  Nomor  3  Surabaya  atau  setidak-  tidaknya  pada  tempat  lain  dalam  daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  sebagai  orang  yang  melakukan,  yang  turut  serta melakukan,  yang  menganjurkan  atau  yang  membantu  melakukan  tindak  pidana  bidang perpajakan  yaitu  dengan  sengaja  menerbitkan  dan  atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan  atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak berdasarkan transaksi  yang  sebenarnya,  yang  dilakukan  bersama  Kamal  Kombang,  Subandi, M.  Edy  Sunarko  dan  Ilham  Hardiono  (dalam  penuntutan  secara  terpisah)  serta  Moch.  Nasir (Dalam Daftar Pencarian Orang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, di Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Propinsi  Jawa  Timur  terdapat  pekerjaan  pengadaan barang  dan  jasa  diantaranya  pengadaan  sampul  segel,  stiker,  template  penyandang  tuna netra,  pencetakan  surat  suara,  pencetakan  gambar  pasangan  calon  serta  pencetakan formulir,  sedangkan  para  rekanan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Propinsi  Jawa  Timur dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut  yaitu  PT.  Macananjaya  Cemerlang,  PT. Temprina  Media  Grafika,  CV.  Alfanza,  PT.  Jasuindo  Tiga  Perkasa  Tbk,  KAP  Drs.  Basri Harjosumarto  &  Rekan,  CV.  PB  Sudirman,  CV.  Ronggo,  CV.  Pemura,  CV.  Manunggal Jaya dan CV. Prima Mitra, PT. Panca Pujibangunan, CV. Petra Raya, CV. Fajar Pratama, CV. Prestasi, CV. Nastiti Karya, CV. Muqaddimah Jaya dan CV. Sekar Langit;
- Bahwa  setelah  pekerjaan  pengadaan  barang  dan  jasa  selesai,  para  rekanan  melakukan penagihan kepada Asmurijono selaku Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa  Timur  atau  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dengan  memberikan  Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Setoran Pajak (SSP),  Faktur  Pajak, Berita Acara Penerimaan
9 Abdulkadir  Muhammad,  2004.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum.  Citra  Aditya  Bakri,  Bandung, hal. 52.
Barang  dan  Kuitansi  yang dibuat  oleh  rekanan  dan  setelah  dokumen  tersebut  diserahkan kepada  Asmurijono  kemudian  dokumen diteliti  dan  dibuatkan  Rincian  Pembayaran,  yang di dalamnya termasuk pajak yang akan dipungut;
- Bahwa  Asmurijono  selaku  Bendahara  Hibah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Propinsi Jawa  Timur  terkait  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  Propinsi  Jawa  Timur  Tahun  2008  serta  Pemilu  Anggota  DPR  dan  DPRD  Tahun 2009,  mempunyai  tugas  antara  lain  melakukan  pungutan  kemudian  menyetorkan  pajak yang  dipungut  berupa  PPh  dan  PPN  ke  Bank  Persepsi  untuk  mendapat  Nomor  Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- Bahwa  atas  uang  pajak  yang  dipungut  atau  dipotong  tersebut,  Asmurijono  menugaskan Terdakwa  Ade  Agung  pegawai  honorer  di  Bagian  Keuangan  Propinsi  Jatim  sejak  Tahun 2007 sampai dengan 2008 (sejak Tahun 2009 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri  Sipil  pada  Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Propinsi  Jawa  Timur)  untuk membayarkan  ke  Bank  Persepsi  yaitu  Bank  Pembangunan  Daerah  Jatim  (sekarang  Bank Jatim) yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya, uang pajak yang telah  dipungut  tidak  langsung  disetor  melainkan  dikumpulkan  lebih  dulu  kemudian dibayarkan/disetor bersamaan di waktu-waktu tertentu;
- Bahwa ternyata Terdakwa Ade Agung dalam melakukan penyetoran pajak ke Bank Jatim ada  sebagian  pajak  yang  tidak  disetorkan  ke teller Bank  Jatim  Cabang  Utama  Surabaya tetapi  dibayarkan/diserahkan  kepada  Edy  Sunarko  di lobby Bank  Jatim,  meskipun Terdakwa Ade Agung mengetahui bahwa seharusnya penyetoran hasil potongan yang sah adalah  melalui  Bank  Persepsi  yaitu  Bank  Jatim,  tetapi  hal  tersebut  dilakukan  oleh Terdakwa Ade Agung karena disuruh oleh Subandi dan Kamal Kombang;
- Bahwa  kejadian  tersebut  berawal  pada  tanggal  12  Agustus  2008,  saat    terdakwa  Ade Agung akan menyetorkan uang potongan pajak, Terdakwa Ade Agung diperkenalkan dan dipertemukan  dengan  Edy  Sunarko  oleh  Kamal  Kombang  dan  Subandi  (Staf  Sekretariat Bagian  Hukum  Komisi  Pemilihan  Umum  Propinsi  Jawa  Timur)  dan  Archi  Data (Datak/swasta) di parkiran sepeda motor Bank Jatim;
- Bahwa  Kamal  Kombang  dan  Subandi  mengenalkan  Edy  Sunarko  kepada  Terdakwa  Ade Agung  sebagai  orang  yang  bisa  membantu  untuk  menyetorkan  potongan  pajak  ke  Bank Jatim, agar penyetoran lebih cepat dan lebih lancar serta akan mendapatkan pengembalian dari uang yang disetor atau istilah mereka disebut sebagai “restitusi”;
- Bahwa  Terdakwa  Ade  Agung  selanjutnya  menyerahkan  uang  potongan  pajak,  Surat Setoran  Pajak  yang  sudah  diketik  nama  rekanan  dan  ditandatangani  oleh  penyetor  pajak tetapi nama kantor penerima pembayaran masih kosong serta tidak ada stempel Bank dan tidak ada teraan atau validasi dari Bank kepada Edy  Sunarko, oleh Edy Sunarko ternyata uang  tunai  dan  Surat  Setoran  Pajak  tersebut  tidak  dibayarkan  ke  Bank  Jatim  tetapi diserahkan kepada Ilham Hardiono di parkiran Bank Jatim tetapi kadang juga di jalan-jalan sekitar Bank Jatim;
- Bahwa  beberapa  waktu  kemudian  Edy  Sunarko  menyerahkan  Surat  Setoran  Pajak  yang sudah ada teraan atau validasi seolah-olah dari Bank Jatim tersebut kepada Terdakwa Ade Agung,  atau  kadang  kepada  Kamal  Kombang  dan  Subandi  dalam  jangka  waktu  1  (satu) hari, yaitu sore harinya atau paling lambat besoknya;
- Bahwa  setelah  menyerahkan  uang  potongan  pajak  kepada  Edy  Sunarko,  Terdakwa  Ade Agung  disuruh  oleh  Kamal  Kombang  dan  Subandi  untuk  meminta  imbalan  kepada  Edy Sunarko  dan  akhirnya  uang  imbalan  tersebut  diterima  oleh  Terdakwa  Ade  Agung bersamaan  dengan  penerimaan  bukti  Surat  Setoran  Pajak  yang  (seolah-olah)  sudah tervalidasi;
- Bahwa untuk setiap penyerahan/penyetoran potongan pajak kepada Edy Sunarko tersebut, baik Terdakwa Ade Agung, Subandi maupun Kamal Kombang mendapat imbalan dari Edy Sunarko yang besarannya lebih kurang 3,5% dari jumlah uang yang disetor;
- Bahwa  setiap  kali  Terdakwa  Ade  Agung  menyerahkan  uang  potongan  pajak  kepada  Edy Sunarko, selalu ditemani oleh Kamal Kombang dan Subandi;
- Bahwa  pertemuan  Terdakwa  Ade  Agung  dengan  Edy  Sunarko  untuk  menyerahkan  uang pungutan pajak di Kantor Bank Jatim Cabang Utama selalu didampingi oleh Subandi dan Kamal Kombang, berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :
Penyerahan Atas Pembayaran Pajak dari Rekanan Tanggal Jumlah Uang Nama PPN PPh 12-08-2008 533,733,719 PT. Panca Pujibangunan 129,550,200 19,432,530 CV.PB Sudirman 267,303,360 40,095,504 CV. Pemura 31,297,500 4,694,625 CV. Petrah Raya 26,400,000 3,960,000 20-08-2008 751,072,400 CV. Alfanza 5,763,140 864,471 CV. Ronggo 15,795,000 2,369,250 CV.Fajar 5,405,400 810,81
Pratama CV.Prestasi 38,844,000 5,826,600 CV. Prima Mitra 42,900,000 6,435,000 CV.Nastiti Karya 35,991,182 5,398,677 CV. Macanan Jaya Cemerlang 180,815,850 27,122,378 PT. Temprina Media Grafika 0 230,061,216 PT. Temprina Media Grafika 0 146,669,426 24-09-2008 419,714,965 CV.Angkasa raya 117,321,600 17,598,240 Kap Drs. Basri Hardjosumarto 19,785,000 8,903,250 PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 0 256,106,876 22-12-2008 499,177,930 CV.  Muqaddima Jaya 222,168,045 33,325,207 CV. Sekar Langit 64,575,000 9,686,250 CV. Fajar Pratama 27,216,000 4,082,400 CV. Manunggal Jaya 120,108,720 18,016,308 JUMLAH 2,192,699,015 1,351,239,997 841,459,018
- Bahwa  jumlah  pajak  yang  telah  disetor  ke  Bank  Jatim,  dengan  rincian  PPN  sebesar Rp7.089.998.925,00  (tujuh  miliar  delapan  puluh  sembilan  juta  sembilan  ratus  sembilan puluh  delapan  ribu  sembilan  ratus  dua  puluh  lima  rupiah)  dan  PPh  sebesar  Rp. 431.275.676,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh  puluh  enam  rupiah)  telah  disetorkan  ke  Kas  Negara  dan  mendapat  NTPN  (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan sesuai prosedur yang ada pada Bank Jatim oleh Sri Bondan (Penyedia Pelayanan nasabah Bank Jatim Cabang Utama Surabaya) pada sistem  rekening  kas  negara  yang  ada  pada  Bank  Jatim,  setoran  PPN  sebesar  Rp. 1.351.239.997,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan rupiah  sembilan  ratus  sembilan  puluh  tujuh  rupiah)  dan  PPh  sebesar  Rp.  841.459.017,00 (delapan  empat  ratus  empat  puluh  satu  juta  empat  ratus  lima  puluh  sembilan  ribu  tujuh belas rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) tersebut tidak pernah  disetor  ke  Bank  Jatim,  karena  NTPN  atau  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara
dan sandi-sandi user yang ada pada validasi setoran pajak tersebut tidak benar, sedangkan ciri  atau  tanda  bahwa  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  telah  sah  atau  disertai  dengan  adanya penyetoran  uang  pajak  ke  Bank  Jatim  atau  ke  Kas  Negara  adalah  jika  NTPN  (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tertera pada Surat Setoran Pajak tersebut telah masuk ke  LHP  (Laporan  Harian  Penerimaan  Pajak)  yang  dilaporkan  oleh  Bank  Jatim  ke Kantor Kas Negara setiap hari baik berupa softcopy (laporan dalam bentuk online) maupun berupa hardcopy (laporan fisik LHP);
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ade Agung  yaitu  jumlah  pajak  dipotong  yang  tidak  disetor  ke  Bank  Persepsi  sehingga menghasilkan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar  Rp.  2.192.699.015,00  (dua  miliar  seratus  sembilan  puluh  dua  juta  enam  ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah).
Perbuatan  tersebut  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  39A  huruf  a  Jo.  Pasal  43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang  RI  Nomor  28  Tahun  2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.Berdasarkan  ketentuan  Pasal  44  KUHAP,  benda  sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu – satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural  dan  fungsional  berada  di  bawah  lingkungan  Dapartemen  Kehakiman  yang  akan menjadi  pusat  penyimpanan  segala  barang  sitaan  dari  seluruh  instansi.  Pasal  44  ayat  (1) menentukan  tempat  penyimpanan  benda sitaan  harus  disimpan  di  Rupbasan.  Siapapun  tidak diperkenankan  menggunakannya,  sebagaimana  ditegaskan  secara  imperatif  dalam  Pasal  44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
B. Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ) kian  banyak  terjadi  di  tengah  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  para wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak  rela  untuk menyetorkan  sebagian  penghasilannya  kepada  negara  melalui  kewajiban  membayar  pajak meskipun sudah merupakan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa “pajak dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-
undang.” 10 Dengan sifat memaksa inilah memberikan konsekuensi bahwa setiap wajib pajak yang  melakukan  pelanggaran  atau  dengan  cara  apapun  yang  bersifat  menghilangkan kewajibannya  untuk  membayar  pajak  diancam  dengan  sanksi  pidana  ataupun  sanksi administrasi (berupa denda dan bunga) yang merupakan bagian dari sanksi perpajakan.
Diana  Sari  menjelaskan  bahwa  hukum  pidana  diterapkan  karena  adanya  tindak pelanggaran  dan  tindak  kejahatan.  Sehubungan  dengan  itu,  di  bidang  perpajakan  tindak pelanggaran  disebut  dengan  kealpaan,  yaitu  tidak  sengaja,  lalai,  tidak  hati-hati,  atau  kurang mengindahkan  kewajiban  pajak  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  negara. Sedangkan, tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. 11
Berdasarkan salah satu kasus pelanggaran pajak yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai  kejahatan  perpajakan  sebagaimana  termuat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 28  K/PID.SUS/2017,  yakni  Ade  Agung  yang  dalam  pekerjannya  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  pada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Jawa  Timur  didakwa  melakukan penggelapan  pajak  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  dimana  penggelapan  pajak  yang dilakukan tersebut tergolong ke dalam salah satu bentuk tindak pidana.
Dikatakan sebagai suatu bentuk tindak pidana adalah karena berdasarkan pendapat yang dikemukakan  oleh  Djuaji  bahwa  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  merupakan  manipulasi subjek  dan  objek  pajak  untuk  memperoleh  penghematan  pajak  dengan  melanggar  hukum, dimana  penggelapan  pajak  dapat  menjadi  suatu  hal  yang  melekat  pada  setiap  sistem  pajak yang  berlaku  di  hampir  setiap  daerah. 12 Tindak  pidana  penggelapan  pajak  pada  dasarnya merupakan  suatu  perbuatan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pelanggaran  dalam  bidang perpajakan,  sehingga  pelakunya  dapat  dikenai  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan ini dilakukan tanpa adanya kekerasan, sehingga kejahatan  ini  termasuk  ke  dalam  kejahatan  jenis Concursus  Idealis ,  yakni  memiliki  basis dasar  kejahatan  dari  kejahatan  tertentu,  seperti  penipuan,  penggelapan,  pemalsuan,  dan  lain sebagainya.
Sebelum  dilakukan  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  penerapan  sanksi  pidana  oleh hakim  atas  tindak  pidana  penggelapan  pajak,  Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali  berpendapat
10 Sarah Putri Herdiana, 2019. Jurnal : Praktik Penggelapan Pajak dalam Hukum Positif. Fakultas Hukum Universitas  Sriwijaya,  Palembang.  h  Diakses  dalam  https://www.researchgate.  net/publication/337085019_ PRAKTIK_PENGGELAPAN_PAJAK_DALAM_PERSPEKTIF_ HUKUM_POSITIF/citation/download tanggal 29 Februari 2020. hlm. 2.
11 Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung. hlm. 271.
12 Duadji,  S.  2008. Selayang  Pandang:  Praktik  Pencucian  Uang  dan  Kejahatan .  Books  Terrace  & Library, Bandung. hal. 3.
bahwa  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  ketentuan  hukum  yang  diterapkan,  apakah termasuk  dalam  konteks  ketentuan  hukum  pidana  dalam  arti  yang  sesungguhnya  ataukah termasuk  kategori  hukum  pidana  administrasi.  Jika  termasuk  dalam  kategori  hukum  pidana, maka  hukum  pidana  yang  dimaksud  adalah  hukum  pidana  yang  dikodifikasi  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berisi  perbuatan-perbuatan  tercela,  sedangkan  jika termasuk  kategori  hukum  pidana  administrasi  berarti  tidak  terkover  oleh  hukum  pidana kodifikasi KUHP, maka pencantuman sanksi pidana hanya berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. 13
Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, tindak pidana penggelapan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menentukan bahwa :
Barang  siapa  dengan  sengaja  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  atau seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Sedangkan,  terhadap  penggelapan  pajak  dilakukan  secara  bersama-sama,  maka  pelaku lainnya yang terbukti turut melakukan tindak pidana diancam dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa :
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1. Orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  atau  turut  melakukan perbuatan itu;
2. Orang  yang  dengan  pemberian,  perjanjian,  salah  memakai  kekuasaan  atau pengaruh,  kekerasan, ancaman atau  tipu daya  atau  dengan  memberi  kesempatan, daya  upaya  atau  keterangan,  sengaja  membujuk  untuk  melakukan  sesuatu perbuatan.
Ketentuan  dalam  Pasal  372  juncto  Pasal  55  KUHP  di  atas  mengatur  ketentuan  secara umum  mengenai  tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  dimana berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP menunjuk pada adanya tindakan “penguasaan benda” barang milik orang lain yang kemudian diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  900,-  (sembilan  ratus  rupiah).  Penulis perpandangan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan  secara  bersama-sama  apabila  menggunakan  Pasal  372  jo.  Pasal  55  KUHP  adalah
13 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 57.
kurang  tepat  karena apabila  ditinjau  dari segi  objek  kejahatannya,  penggelapan  pajak  bukan menunjuk  pada  benda,  melainkan  menunjuk  pada  pajak  yang  wujudnya  berupa  suatu “kewajiban”,  dimana  kewajiban tersebut berpengaruh  terhadap  penerimaan  negara/kekayaan negara.

## C. Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Mengadili  Kasus  Tindak  Pidana  Tindak Pidana Penggelapan Pajak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017
Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali  berpendapat  bahwa  secara  teoritik,  ketika  hakim menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa,  ada  dua  hal  yang  wajib  dilakukan  berdasarkan  teori dualisme. Hakim meyakini berdasarkan fakta-fakta hukum di terungkap di persidangan bahwa terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana.  Disini  pertimbangan  putusan  hakim mempertimbangkan materi dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di tahap persidangan.  Mengingat  dakwaan  hanya  merupakan  penguraian  perbuatan  konkret  yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang- undangan  maka  kesalahan  belum  dipertimbangkan  dalam  hal  ini.  Hakim  hanya mempertimbangkan  terbukti  tidaknya  ‘perbuatan’  baik  melakukan  maupun  tidak melakukan serta penimbulan akibat yang dilarang dalam undang-undang. 14
Kedua,  hakim  wajib  meyakini  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan bahwa  terdakwa  memiliki  kesalahan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Di  sini,  jika pertimbangan  terhadap  tahap  konstantir  terpenuni  berdasarkan alat-alat  bukti  yang  membuat hakim berkeyakinan tidak ada kerugian sedikit pun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada pertimbangan tahap kualifisir.  Dalam  hal  ini,  hakim  mempertimbangkan  tentang  kesalahan  terdakwa  secara komprehensif,  baik  syarat  internal,  pertanda  kesalahannya  (kesengajaan  atau  kealpaan) maupun  keadaan  situasi  yang  normal.  Hakim  mempertimbangkan  kualifikasi  bentuk kesalahan  yang  terjadi,  sampai  dengan  kualifikasi  corak  kesalahan  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Jika  dikaitkan  dengan  konsep  pertanggungjawaban  pidana,  hakim  pada  tahap  ini membuktikan  ‘secara  subjektif  yang  memenuhi  syarat  untuk  dipidana  karena  perbuatannya itu.’ 15
14 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 8-9.
15 Ibid .

## KESIMPULAN
1. Penerapan  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  penggelapan  pajak  yang  dilakukan  secara bersama-sama  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  28  K/PID.SUS/2017  adalah berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  i  jo.  Pasal  43  ayat  (1)  UU  KIP  sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan bukan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena didasarkan pada adanya asas hukum  “ lex specialist derogat legi generali ”  yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  ( lex  specialis ) mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum  ( lex  generalis )  sehingga  ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP menjadi dikesampingkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam menerapkan sanksi mengingat terpenuhinya unsur-unsur penggelapan  pajak  yang  dilakukan  bersama-sama,  yakni  unsur  setiap  orang,  dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, menimbulkan kerugian negara, dan berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh  melakukan,  yang  turut  serta  melakukan,  yang  menganjurkan,  atau  yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  28 K/PID.SUS/2017  adalah  dipengaruhi  oleh  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  meyakini  adanya  kesalahan  yang dilakukan  oleh  terdakwa.  Selanjutnya,  dalam  menjatuhkan  berat  ringannya  sanksi pidana,  hakim  juga  melihat  pada  kedudukan  pelaku  dalam  melakukan  tindak  pidana penggelapan  pajak,  dimana  Ade  Agung  pada  dasarnya  hanyalah  menjadi  korban  yang dimanfaatkan  oleh  Edi  Sunarko  sehingga  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  lebih  ringan dibandingkan  dengan  pelaku  lainnya.  Sedangkan,  terhadap  sanksi  pidana  denda  yang ditetapkan,  dalam  hal  ini  hakim  melihat  pada  ada  atau  tidaknya  keuntungan  yang diperoleh  sebagai  hasil  dari  tindak  pidana,  dimana  Ade  Agung  mendapatkan keuntungan  berupa  restitusi  sebesar  3,5%  (tiga  koma  lima  persen)  dari  jumlah  setoran pajak yang diberikan kepada Edy Sunarko.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakri, Bandung. Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2011. Hukum Pajak. Sinar Grafika, Jakarta.
Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana . Rangkang Education, Makassar.
Barda Nawawi Arief, 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana . Citra Aditya Bakri, Bandung.
Bohari, 2006. Pengantar Hukum Pajak. Rajagrafindo Persada, Jakarta Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung.
Duadji, S. 2008. Selayang Pandang: Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan . Books Terrace & Library, Bandung.
Erdianto  Effendi.  2011. Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar .  Refika  Aditama. Bandung.
Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali,  2015. Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana .  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
H.  Riduan  Syahrani,  2009. Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  Perdata ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
H.B. Sutopo, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Gramedia Pustaka Utama, Surakarta.
Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakri. Bandung.
Lilik  Mulyadi,  2007. Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoretis,  Praktik,  dan Permasalahannya, PT.  Alumni,  Bandung.
2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana . PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Mohammad Zain, 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Prenadamedia Grup, Jakarta. Siti  Kurnia  Rahayu,  2017 .  Perpajakan  (Konsep  dan  Aspek  Formal). Rekayasa  Sains, Bandung.
S. Munawir, 2010. Perpajakan . Liberty, Yogyakarta.
Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tongat. 2006: Hukum Pidana Materiil . UMM Press Malang.
Tri  Andrisman,  2009. Hukum  Pidana,  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana Indonesia. Universitas Lampung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara  Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
Antory Royan Adnan, 2007. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Jurnal  Pranata  Hukum,  Volume  2  Nomor  2  Juli  2007,  Universitas Bengkulu.
Henry  Dianto  Pardamean  Sinaga,  2017. Pengaturan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Wajib Pajak Di Indonesia dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Umum . Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ria  Safitri,  dkk,  2017. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Studi Pada Polda Lampung. Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol. 5 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.  D.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  Effect  of  the Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of  Theft. International  Journal  of  Criminology  and Sociology , 10 , 305-312.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Edi Suwiknyo, 2019. Tren Tindak Pidana Perpajakan Terus Meningkat, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/259/1147203/tren-tindak-pidana-perpajakan- terus-meningkat tanggal 28 April 2020.
Sarah Putri Herdiana, 2019. Praktik Penggelapan Pajak dalam Hukum Positif . Diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/337085019_
PRAKTIK_PENGGELAPAN_PAJAK_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_POSITIF/c itation/download tanggal 29 Februari 2020.