Tersedia online di https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/index

## INDEKS  KESEJAHTERAAN  BERDASARKAN  SURVEI  DEMOGRAFI KESEHATAN
INDONESIA

## UNTUK WACANA SEGMENTASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
WEALTH INDEX BASED ON DEMOGRAPHIC HEALTH SURVEY FOR THE DISCOURSE OF FAMILY PLANNING SERVICE SEGMENTATION
Lely Khulafa’ur R. 1 , R.N. Asdary 2 , Widya Kusumawati 3
1,2,3 Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri E-mail : lely_khulafaur@akbiddharmahusadakdr.ac.id; asdary@akbiddharmahusadakdr.ac.id ; widyakoe@akbiddharmahusadakdr.ac.id
I N F O A R T I K E L ABSTRAK Sejarah artikel: Menerima: 1 April 2022 Revisi: 4April2022 Diterima: 5April2022 Online : 10April2022
Pendekatan  untuk  segmentasi  keluarga  berencana  umumnya  berdasarkan  analisis kesejahteraan  dan  kemiskinan,  terutama  ketika  menentukan  apakah  konsumen  mampu membayar  sendiri  pelayanan  tersebut  di  fasilitas  kesehatan  non-pemerintah.  Indeks kesejahteraan  berdasakan  Survey  Demografi  Kesehatan  (SDK)  dan  mengelompokkan responden ke dalam lima kelompok mulai dari termiskin hingga terkaya di suatu negara, paling  banyak  digunakan  di  banyak  negara  lain.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk menggambarkan  indeks  kesejahteraan  berdasarkan  SDKI  untuk  wacana  segmentasi pelayanan Keluarga Berencana.
Penelitian  ini  menggunakan  kumpulan  data  yang  dikodekan  ulang  secara  individual yakni data cross-sectional dari SDKI  2017, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama  dengan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional.  Data  tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan sampel dalam SDKI sebanyak 49.627 orang. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yakni wanita usia 15-49 tahun, yang telah menikah dan mengisi kuesioner lengkap sehingga didapatkan 35.621 sampel.
Sepertiga  (34%)  dari  semua  pengguna  metode  modern  memperoleh  metode  mereka melalui  lokasi  institusi  pemerintah,  dengan  21%  sisanya  membayar  untuk  metode  dan layanan  tersebut.  Di  antara  pengguna  kontrasepsi,  mayoritas  wanita  usia  35-49  tahun merupakan  proporsi  akseptor  terbanyak  (55.45%),  dengan  paritas  rendah  (1-2  anak sebanyak  66.56%),  dan  dengan  tingkat  pendidikan  sekolah  menengah  pertama  yang mendominasi akseptor KB (52.90%). Kelompok sangat miskin merupakan kelompok dengan cakupan KB terendah (16.73%).
Kata kunci: Indeks
Kesejahteraan, Indeks  Kemiskinan,
SDKI,  KB,  Layanan Kontrasepsi

## Keywords:
Wealth Index, poverty index,  DHIS,  Family Planning, Contraception service

## ABSTRACT
Approaches to family planning segmentation are generally based on welfare and poverty analyses, particularly  when  determining  whether  consumers  can  afford  to  pay  for  these  services  at  non- government health facilities. The wealth index is based on the Health Demographic Survey (DHS) and groups respondents into five groups ranging from the poorest to the richest in a country, the most used in many other countries. The purpose of this study is to describe the wealth index based on the DHS for the discourse on segmenting family planning services.
This study uses a recoded data set, cross-sectional data from the 2017 Indonesian DHS, conducted by  the  Indonesian  Statistic  in  collaboration  with  the  National  Population  and  Family  Planning Agency. The data was then analyzed descriptively with 49,627 samples in the DHS. The inclusion
criteria  in  this  study  were  women  aged  15-49  years,  who  were  married  and  filled  out  a  complete questionnaire so that 35,621 samples were obtained.
A third (34%) of all modern method acceptors get their methods through a  government institution location, with the remaining 21% paying for the methods and services. Among contraceptive users, the majority of women aged   35-49 years are the largest proportion of acceptors (55.45%), with low parity   (1-2 children as many as 66.56%), and with junior high school education dominating family planning  acceptors  (52.90%).  The  very  poor  group  is  the  group  with  the  lowest  family  planning coverage (16.73%).

## 1. PENDAHULUAN
Sampai batas tertentu, pendapatan dan kekayaan secara  langsung  menentukan  kualitas  kesehatan yang  lebih  baik  karena  orang  yang  lebih  kaya mampu membeli sumber daya yang melindungi dan  meningkatkan  kesehatan  mereka 1 .  Tidak seperti  masyarakat  dengan  penghasilan  rendah, orang  dengan  orang  berpenghasilan  tinggi cenderung  memiliki  pekerjaan  yang  lebih  stabil akan  memberikan  manfaat  yang  baik  untuk pekerjanya,  seperti  cuti  berbayar,  asuransi kesehatan,  dan  program  kesehatan  di  tempat kerja;  dan  memiliki  lebih  sedikit  resiko kecelakaan kerja. Orang yang lebih kaya memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan lebih  mudah  membayar  perawatan  medis  serta gaya  hidup  sehat.  Sudah  banyak  publikasi mengenai kesenjangan dalam akses ke perawatan kesehatan  yang  berkualitas,  serta  pencapaian hasil kesehatan berdasarkan status kekayaan dan wilayah tempat tinggal 2,3,4 .
Banyak  pihak  seperti  organisasi  donor, stakeholders, akademisi, politisi, dan pemerintah tertarik  pada  kesetaraan  dalam  pemanfaatan layanan  kesehatan,  serta  ketidaksetaraan  dalam hasil outcome kesehatan berdasarkan posisi sosial ekonomi.  Lebih  spesifik  lagi,  untuk  mencapai target Sustainable  Development  Goals (SDGs)  3 perawatan  kesehatan  reproduksi,  bersalin,  dan anak harus diprioritaskan. SDGs, yang menggantikan  Milenium  Development  Goals (MDGs) pada akhir tahun 2015, bertujuan untuk mempromosikan  akses  universal  ke  layanan kesehatan  seksual  dan  reproduksi  (SRH), sehingga  program  untuk  mempromosikan keluarga  berencana  menjadi  salah  satu  tujuan utama untuk mencapai SDGs (3.7 dan 5.6) 5 .
Implementasi  intervensi  keluarga  berencana menjadi  konteks  yang  sensitif,  sehingga  negara- negara  dengan  infrastruktur  sosial  politik  yang stabil mungkin lebih cocok  dan cenderung lebih berhasil  menerapkan  perawatan  dan  mencapai tujuan,  begitupun  dengan high  income  countries dibandingkan  dengan  negara  lain  yang  terkena dampak  konflik,  terutama  yang  tergolong low- middle  income  countries  (LMICs) .  Daerah  yang terkena  dampak  konflik  seringkali  memiliki sistem  kesehatan  yang  tidak  stabil  yang  hampir tidak  dapat  mendukung  penyediaan  SRH  yang komprehensif.
Dalam meta-analisis data SDKI dari 57 LMICs, dilaporkan bahwa antara 15% dan 25%  akseptor Keluarga  Berencana  (KB)  di  kuintil  termiskin mendapatkan akses layanan di sekor swasta pada semua  wilayah  geografis  (Sub-  Sahara  Afrika, Timur  Tengah/Eropa,  Asia,  dan  Amerika  Latin), dan  45 – 50%  pengguna  kontrasepsi  yang  berada di  kuintil  terkaya-pun  menggunakan  fasilitas kesehatan sektor swasta 6 .
Pendekatan  untuk  segmentasi  keluarga berencana umumnya berdasarkan analisis kesejahteraan  dan  kemiskinan,  terutama  ketika menentukan apakah konsumen mampu membayar sendiri pelayanan tersebut di fasilitas kesehatan non-pemerintah. Indeks kesejahteraan berdasakan Survey Demografi Kesehatan Indonesia  (SDKI)  yang  menggunakan  metode relatif  dengan  menjumlahkan  pertanyaan  aset rumah  tangga  dan  mengelompokkan  responden ke  dalam  lima  kelompok  mulai  dari  termiskin hingga  terkaya  di  suatu  negara,  paling  banyak digunakan 4 .  Meskipun  terjadi  peningkatan jumlah  orang  yang  aktif  menggunakan  KB, namun  belum  mampu  mempertahankan  atau
meningkatkan
prevalensi penggunaan kontrasepsi.  Menurut  data  nasional,  pada  tahun 2014 penggunaan kontrasepsi menurun dari 61,75 persen  menjadi  59,98  persen  pada  tahun  2015 7 . Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan indeks kesejahteraan berdasarkan  Survei  Kesehatan  Demografi  untuk segmentasi pelayanan Keluarga Berencana

## 2. METODE PENELITIAN

## Data
Penelitian  ini  menggunakan  kumpulan  data yang  dikodekan  ulang  secara  individual  yakni data  cross-sectional  dari  SDKI    2017,  yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional.  Data  tersebut  kemudian dianalisis  secara  deskriptif  untuk  mendapat gambaran  mengenai  indeks  kemiskinan  untuk segmentasi pelayanan Keluarga Berencana.

## Sampel
Wanita  yang  terdapat  dalam  SDKI  2017 sebanyak  49.627  orang.  Kriteria  inklusi  dalam penelitian ini yakni wanita usia 15-49 tahun, yang telah  menikah  dan  mengisi  kuesioner  lengkap sehingga  didapatkan  35.621  sampel.  Teknik sampling  yang  digunakan  yakni  menggunakan dua  tahap  seleksi  klaster  bertingkat,  yang meliputi 1.970 blok sensus dari lokasi perkotaan dan pedesaan

## Etik
SDKI memperoleh izin etik dari Kementerian Kesehatan  Indonesia  pada  tahun  2017.  Semua pengenal responden dihapus dari data, dan setiap peserta memberikan persetujuan tertulis.
Penggunaan  data  tersebut  dalam  penelitian  ini diizinkan oleh ICF International, yang merupakan bagian dari program DHS.

## 3. HASIL
Di  antara  pengguna  kontrasepsi,  mayoritas wanita  usia  35-49  tahun  merupakan  proporsi akseptor  terbanyak  (55.45%),  dengan  paritas rendah (1-2 anak sebanyak 66.56%), dan dengan tingkat  pendidikan  sekolah  menengah  pertama yang mendominasi skseptor KB (52.90%).

## Table 1 Analisis Bivariat
Variabel Penggunaan Kontrasepsi Ya Tidak n % n % Kelompok Usia Wanita 15–24 tahun 2,282 10.07% 1,720 13.27% 25–34 tahun 7,813 34.48% 4,305 33.20% 35–49 tahun 12,565 55.45% 6,940 53.52% Jumlah Anak Nullipara 134 0.59% 2,591 19.98% 1–2 15,080 66.56% 7,344 56.64% 3–4 6,552 28.92% 2,470 19.05% 5+ 889 3.92% 561 4.33% Pendidikan Tidak Bersekolah 247 1.09% 523 4.03% Sekolah Dasar 7,940 35.05% 4,122 31.79% Sekolah Menengah pertama/setingkat 11,984 52.90% 6,341 48.90% Sekolah Menengah Atas/setingkat 2,484 10.96% 1,980 15.27% Indeks Kesejahteraan Sangat Miskin 3,790 16.73% 2,475 19.09% Miskin 4,704 20.76% 2,401 18.52% Menengah 4,855 21.43% 2,541 19.59% Kaya 4,784 21.12% 2,787 21.50% Sangat Kaya 4,522 19.96% 2,762 21.30% Area tempat  tinggal Rural 11,780 52.00% 6,655 51.33% Urban 10,875 48.00% 6,311 48.67% Kepemilikan TV Ya 22,028 97.23% 12,343 95.20% Tidak 627 2.77% 623 4.80% Akses Internet Ya 7,568 33.41% 5,145 39.68% Tidak 15,087 66.59% 7,821 60.32%
Berdasarkan Table 1 dapat  dilihat  bahwa  di antara  para  akseptor  KB  yang  mendominasi adalah  para  wanita  dengan  status  kesejahteraan menengah  (21.43%),  tinggal  di  area  rural  (52%), memiliki  televisi  (97.23%)  serta  tidak  memiliki akses internet (66.59%).
Table 2   Distribusi  frekuensi  akseptor  KB  modern menurut sumber metode dan pembayaran
Metode Kontrasepsi Pemerintah Swasta (non-Pemerintah) Lainnya Gratis  Berbayar  Gratis  Berbayar  Gratis  Berbayar MOW 36.6 18.7 12.0 31.9 0.5 0.2 MOP 75.8 4.5 12.4 1.6 5.8 0.0 Pil 3 . 9 15.6 0 . 9 66.6 0.1 12.8 IUD 34.2 13.6 7 . 6 44.3 0.2 0.0 Suntik 4 . 3 26.6 1 . 4 67.5 0.0 0.2 Implan 49.2 25.5 6 . 7 18.0 0.4 0.1 Kondom 1 . 7 2.1 4 . 0 71.6 0.6 20.0 Total 12.7 21.4 3 58.9 0.2 3.7
Sepertiga (34%) dari semua pengguna metode modern  memperoleh  metode  mereka  melalui lokasi  institusi  pemerintah,  dengan  21%  sisanya membayar  untuk  metode  dan  layanan  tersebut.
Kurang  dari  setengah  (48%)  wanita  menikah memperoleh metode mereka dari sumber pribadi, dan 59 persen membayar sendiri untuk prosedur tersebut.  Secara  umum,  84%  pengguna  metode modern  membayar  untuk  metode  tersebut  serta layanan yang mereka peroleh.

## 4. DISKUSI
Penelitian ini menggambarkan indeks kesejahteraan berdasarkan SDKI untuk
segmentasi  pelayanan  Keluarga  Berencana. Indeks  kesejahteraan  (wealth  index)  adalah  sifat rumah tangga yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Indeks kesejahteraan memungkinkan  identifikasi  masalah  yang  unik untuk  orang  miskin,  seperti  akses  yang  tidak setara ke perawatan kesehatan. Indeks kekayaan SDKI memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah layanan kesehatan masyarakat, kampanye imunisasi, pendidikan, dan intervensi penting lainnya menjangkau masyarakat termiskin. 8 . Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan  konsep  kemampuan  memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan  ini,  kemiskinan  dipandang  sebagai ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk  Miskin  adalah  penduduk  yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan 9 .
Pemerintah  melaksanakan  program  KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga)  dengan  keterlibatan aktif  dan  kerjasama  masyarakat  dan  swasta. Kemandirian  diukur  dalam  SDKI  2017  dengan proporsi  akseptor  yang  membayar  untuk  teknik dan  layanan  kontrasepsi  yang  diperoleh. Akseptor  saat  ini  ditanyai  berapa  banyak  yang mereka  bayarkan  untuk  metode  ini  dan  apakah mereka menerima konsultasi.

## Gambar 1 Distribusi Akseptor KB berdasarkan Indeks Kesejahteraan
Pada Gambar 1 tampak  bawa  kelompok  sangat miskin  merupakan  kelompok  dengan  cakupan terendah. Ada bukti bahwa suami pasangan yang lebih  miskin  cenderung  tidak  menyetujui keluarga  berencana.  Kedua  pertimbangan  ini dapat berkontribusi pada penurunan cakupan KB di antara warga miskin 10,11 .
Beberapa  faktor  yang  perlu  dipertimbangkan ketika menghitung indeks kesejahteraan termasuk pendapatan suatu negara dan seberapa presisi  yang  diperlukan  untuk  memprediksi cakupan  layanan  kontrasepsi  tujuan.  Sementara standar  kesejahteraan  Bank  Dunia  berharga untuk memberikan pandangan absolut dari data indeks kesejahteraan, perhitungannya menggabungkan sejumlah asumsi, dan perkiraan tersebut tidak memperhitungkan variasi regional utama dalam suatu negara.
Pendekatan  yang  diuraikan  dalam  studi  ini memperkirakan  posisi  akseptor  berada  di  atas atau  di  bawah  garis  kemiskinan  tetapi  tidak menghitung pendapatan riil individu atau rumah tangga.  Jika  diperlukan  perkiraan  yang  akurat, terutama ketika berfokus pada wilayah subnasional,  lebih  baik  mengumpulkan  data pendapatan  dan  konsumsi  di  samping  data kesehatan secara langsung daripada menggunakan tingkat kemiskinan Bank Dunia ke indeks kesejahteraan SDKI.
Saat  memperkirakan  ukuran  pasar,  harus memperhitungkan  keterjangkauan  keseluruhan barang  dan  jasa  KB.  Seperti  yang  ditunjukkan pada tabel dan gambar, ketika mempertimbangkan kemampuan akseptor untuk membayar  KB  sendiri,  posisinya  di  kuintil
3 .7 9 0 4 .7 0 4 4 .8 5 5 4 .7 8 4 4 .5 2 2 2 .4 7 5 2 .4 0 1 2 .5 4 1 2 .7 8 7 2 .7 6 2 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Akseptor Non-Akseptor
'terkaya' mungkin tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam estimasi pasar. Dalam skenario ini, ambang batas absolut yg ditentukan mungkin  merupakan  metrik  yang  lebih  baik untuk menentukan individu dengan kemampuan finansial  untuk  membayar  KB.  Namun  kriteria tersebut  tidak  berarti  bahwa  seorang  wanita 'kaya',  karena  biaya  mungkin  masih  menjadi masalah bagi wanita yang hidup pada tingkat ini. Preferensi  klien  dan  ukuran  kesediaan  untuk membayar juga harus dipertimbangkan.

## 5. SIMPULAN
Pentingnya  memahami  target  cakupan  KB perlu  mempertimbangkan  sejumlah  elemen penting,  seperti  gabungan  antara  metode  dan sistem  pasokan,  preferensi  akseptor  dan  sektor target  pasar.  Situasi  sosial ekonomi  akseptor  KB penting  dalam  mengelompokkan  target  pasar secara efektif berdasarkan kemampuan membayar  KB  atau  menargetkan  layanan bersubsidi  atau  gratis.  Memahami  situasi ekonomi  tidak  hanya  berdasarkan  indeks kemiskinan saja tapi juga memperhatikan indeks kesejahteraan. Penelitian lanjutan perlu dilakukan  untuk  pengetahui  teknik  segmentasi yang  sesuai  untuk  wanita  reproduksi  di Indonesia.

## 6. REFERENSI
1.   Woolf  SH,  Aron  L,  Duba  L,  Simon  SM, Zimmerman  E,  Luk  KX. How  Are  Income and Wealth Linked to Health and Longevity? ; 2015.
2.   Laksono  AD,  Rukmini  R,  Wulandari  RD. Regional  Disparities  in  Antenatal  Care Utilization  in  Indonesia. PLoS  One . 2016;15(2):1-13. doi:10.1371/journal.pone.0224006
3.   Rosidah LK, Asdary RN. National Health Insurance  Membership  and  Economic Status as Determinants of Accessibility of Antenatal  Care  Service. J  Matern  Child
Heal . 2021;6(4):507-515.
4.   Chakraborty  NM,  Sprockett  A.  Use  of family planning and child health services in the private sector: an equity analysis of 12  DHS  surveys. Int  J  Equity  Health .
2018;17(1):50. doi:10.1186/s12939-018-
0763-7
5.   Daher- Nashif  S,  Bawadi  H.  Women’s health  and  well-being  in  the  united nations sustainable development goals: A narrative  review  of  achievements  and gaps  in  the  gulf  states. Int  J  Environ  Res Public Health . 2020;17(3):1059.
6.   Campbell OMR, Benova L, Macleod D, et al.  Who,  What,  Where:  an  analysis  of private  sector  family  planning  provision in 57 low-  and middle-income countries. Trop Med Int Health . 2015;20(12):1639-1656.
doi:10.1111/tmi.12597
7.   Pusdatin.  Situasi  dan  Analisis  Keluarga Berencana. Published 2014.
https://www.kemkes.go.id/article/view/14
010200009/situasi-dan-analisis-keluarga-
berencana.html
8.   National Population and Family Planning Board,  Statistical  Indonesia,  Ministry  of Health,  ICF. Indonesia  Demographic  and Health  Survey  2017 .  BKKBN,  BPS, Kemenkes, and ICF; 2018.
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/F
R342.pdf
9.   Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemiskinan. Published 2022. https://ppukab.bps.go.id/subject/23/kemis kinan.html
10.  Hellwig  F,  Coll  CVN,  Blumenberg  C, Ewerling  F,  Kabiru  CW,  Barros  AJD. Assessing  Wealth-Related  Inequalities  in Demand  for  Family  Planning  Satisfied  in 43 African Countries   . Front Glob Women’s Heal . 2021;2. https://www.frontiersin.org/article/10.338
9/fgwh.2021.674227
11.  Prata  N,  Bell  S,  Fraser  A,  Carvalho  A, Neves  I,  Nieto-Andrade  B.  Partner Support for Family Planning and Modern Contraceptive Use in Luanda, Angola. Afr J Reprod Health . 2017;21(2):35-48. doi:10.29063/ajrh2017/v21i2.5