## KEWENANGAN KONSTITUSIONAL (HAK PREROGRATIF) PRESIDEN
DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA ATAS

## KASUS NARKOBA
Hasan Basri Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor hasanbasri@gmail.com
Naskah diterima : 21/03/2019, revisi : 03/06/2019, disetujui 14/06/2019

## ABSTRAK
Kewenangan  Presiden  dalam  pemberian  Grasi  kepada  terpidana  termaktub dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menempatkan  kedudukan  yang  dimiliki Presiden  pada posisi dua fungsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam praktiknya kekuasaan Presiden Republik  Indonesia  sebagai  kepala  negara  disebut  dengan  istilah  “Hak  Prerogatif Presiden”  atau  Hak  Mutlak  yang  dimiliki  Presiden  bersifat  mandiri  diartikan  sebagai kekuasaan  penuh  dan  hak  istimewa  Presiden yang tidak dapat diganggu oleh lembaga negara  tertentu.  Pemberian  grasi  kepada  terpidana  merupakan  kewenangan konstitusional Presiden yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) UUD Tahun 1945, dengan merujuk pada Pasal 11 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung,  dan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  pada  dasarnya  Presiden  dalam  pemberian grasi  walaupun  diharuskan  memerhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung,  Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana, dengan demikian  pertimbangan  tersebut  tidak  mengikat  dan  tidak  mutlak  mempengaruhi  hak penuh Presiden. Permasalahan dalam pemberian grasi adalah mengenai eksistensi Grasi dalam  UUD  1945  dan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  Grasi  tidak  mengatur secara  eksplisit  dan  merinci  mengenai  alasan  dan  batasan  permohonan  grasi  yang diberikan oleh Presiden, yang tersirat hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Untuk itu , Presiden  dalam  memutus  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  grasi  kepada terpidana selayaknya mempunyai dasar atau kriteria yang jelas dalam pemberian grasi.
Kata Kunci: Kewenangan, Presiden, Grasi, Terpidana.

## A. Pendahuluan
Secara umum kita sering mendengar nama atau istilah tentang grasi, namun tidak tertutup kemungkinan  masih ada sementara orang yang kurang paham terhadap istilah tersebut. Jadi Grasi Ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yaitu berasal dari kata  gratia  yang  berarti  pengampunan.  Grasi  mempunyai  arti  memberi  ampunan terhadap  seseorang  yang  telah  melakukan  kesalahan.  Permohonan  grasi  ini  diajukan oleh  yang  dihukum  bersalah  kepada  kepala  negara  atau  Presiden.  Pemberian  grasi merupakan  hak  prerogratif  kepala  negara  yaitu  Presiden. 1 Suatu  hak  merupakan ketidakharusan peranan terhadap sesuatu menurut hukum yang berlaku. 2 Oleh karena pemberian  grasi  merupakan  suatu  hak,  maka kepala negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang ditujukan kepadanya.
Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  menyebutkan  bahwa Presiden  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Mahkamah  Agung.  Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2002 tentang grasi, menyebutkan Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,  atau  penghapusan  pelaksanaan  pidana  kepada  terpidana  yang  diberikan oleh Presiden.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  11  UU.  No.  22  Tahun  2002  tentang  Grasi sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  5  Tahun  2010  yang  menyatakan  bahwa Presiden  memutus  permohonan  Grasi  setelah  mendengar  pertimbangan  Mahkamah Agung.  Kewenangan  Presiden  untuk  memangkas  kumulasi  pemidanaan  tentu  menarik perhatian  sejumlah  kalangan  akademisi  hukum  untuk terus menggali nilai-nilai filosfis, yuridis, dan sosiologis.
1 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  (Jakarta: Storia  Grafika, 2002), hal 448.
2 Purnadi  Purbacaraka  dan  A.  Ridwan  Halim,  Filsafah  Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Penerbit  Rajawali,  1982), hal. 27 .
Namun,  menjadi  pertanyaan  penting,  ketika  produk  hukum  tersebut  justru bertentangan dengan adagium hukum yang berlaku di Indonesia, lantas siapa yang akan menindak.  Kemudian,  ketika  dikaitkan  dengan  Stufenbao  Theorie   masuk  dalam klasifikasi  yang  manakah  Grasi. Mengingat, sama halnya dengan  Judicial Review, bahwa undang-undang  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang yang  lebih  tinggi  (lex  superior  derogat  lex  inferior).  Bila  tidak  dikategorikan  ke  dalam hierarki  perundang-undangan,  lantas  siapa yang berhak melakukan  Clemencial Review (Pengujian  Grasi)  terhadap  undang-undang/Undang-Undang  Dasar.  Apa  landasan hukumnya,  kendati  itu  merupakan  kewenangan  atau  hak  prerogratif  Presiden  bukan berarti hal tersebut inkrah dalam kacamata hukum. 3
Di  negara  dengan  tingkat  keanekaragaman  penduduknya  yang  luas  seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan  efektif.  Namun  seringkali,  karena  kuatnya  otoritas  yang  dimilikinya,  timbul persoalan  berkenaan  dengan  dinamika  demokrasi. 4 Oleh karena itu, dalam perubahan UUD Tahun 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas  dan  konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  Presiden,  diusahakan  untuk  dibatasi. Misalnya,  Pasal  14  ayat  (1)  Amandemen  UUD  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa “Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Mahkamah  Agung”.  Hal  ini  bertujuan  agar  hak  prerogratif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.
Mengenai  kewenangan  Presiden  memberikan  grasi,  disebut  kewenangan Presiden  yang  bersifat  judisial,  atau  disebut  juga  sebagai  kekuasaan  Presiden  dengan konsultasi.  Kekuasaan  dengan kosultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan  usulan  atau  nasehat  dari  institusi-institusi  yang  berkaitan  dengan  materi kekuasaan  tersebut.  Selain  grasi  dan  rehabilitasi,  amnesti  dan  abolisi  juga  termasuk dalam kekuasaan Presiden dengan konsultasi.
Dalam  Penjelasan  UU.  Nomor  22  tahun  2002  tentang  Grasi  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No  5  Tahun 2010 disebutkan, grasi pada dasarnya pemberian dari
3 Rendi Wijaya, Posisi Grasi Dalam Sistem  Hukum Nasional, (Jakarta:  Posted,  2012), hal. 162.
4 Ibid, hal.164.
Presiden  dalam  bentuk  pengampunan  yang  berupa  perubahan,  peringanan, pengurangan  atau  penghapusan  pelaksanaan  putusan  kepada  terpidana.   Dengan demikian  pemberian  grasi  bukan  merupakan  persoalan  tehnis  yuridis  peradilan  dan tidak  terkait  dengan  penilaian  terhadap  putusan  hakim.  Pemberian  grasi  bukan merupakan  campur  tangan  Presiden  dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden  untuk  memberikan  ampunan.  Kendati  pemberian  grasi  dapat  mengubah, meringankan,  mengurangi  atau  menghapuskan  kewajiban  menjalani  pidana  yang dijatuhkan  pengadilan,  tidak  berarti  menghilangkan  kesalahan  dan  juga  bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
Grasi praktis dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui,  Grasi  diberikan  oleh  Presiden  dalam  kedudukannya sebagai Kepala Negara. Dalam  kedudukannya  sebagai  Kepala  Negara,  maka  walaupun  ada  nasihat  atau pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung,  Grasi  oleh  Presiden  pada  dasarnya  adalah merupakan  hak  prerogratif  seorang  Kepala  Negara.  Dengan  demikian  Grasi  bersifat pengampunan  berupa  mengurangi  pidana  (starfverminderend)  atau  memperingan pidana  atau  penghapusan  pelaksanaan  pidana  yang  telah  diputuskan  oleh  Mahkamah Agung.
Pokok  permasalahan  mengenai  eksistensi  Grasi  dalam  undang-undang  tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan Presiden atas pemberian grasi kepada  terpidana,  sedangkan  dalam  UU.  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi sebagaimana  telah  diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, hal ini merupakan kekuasaan Presiden  bidang  yudikatif  yang  berwenang  memberikan  grasi,  abolisi,  amnesti  dan rehabilitasi.  Kekuasaan  ini  sering  juga  disebut  dengan  kekuasaan  Prerogratif  seorang Presiden.
Mensikapi  uraian  di  atas  penulis  melihat  ada  hal-hal  yang  perlu  dianalisis, khususnya  berkenaan  dengan  peraturan  perundang-undangan mengenai kewenangan konstitusional  (Hak  Prerogratif)  Presiden  yang  berkaitan  dengan  pemberian  grasi terhadap  terpidana  atas  kasus  narkoba,  dan  dalam  penerapan  pelaksanannya  sudah
barang  tentu  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan  sebagai  konsekuensi  dari pemberian grasi kepada terpidana.

## B. Wewenang  Presiden  dan  Pertimbangan  Mahkamah  Agung  Dalam Pemberian Grasi
Mencermati  dan  mengkaji  tentang  kekuasaan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh Presiden  selalu  menarik  untuk  di  bahas  karena  Presiden  merupakan  pemegang kekuasaan  tertinggi  di  Indonesia.  Apabila  dalam  praktik  ketatanegaraan  yang  terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan  sitem  bernegara  yang  lebih  berat  ke  lembaga  eksekutif.  Posisi  Presiden sebagai  kepala  negara  sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya  dapat  berkembang  ke  arah  yang  negatif  berupa  penyalahgunaan wewenang. 5
Mengenai  kewenangan  Presiden  dalam  memberikan  grasi,  rehabilitasi,  amnesti, dan abolisi  merupakan bagian dari hak Presiden  dalam kedudukannya  sebagai Kepala Negara.  Dalam  hal  ini,  Presiden  tidak  menjalankan  fungsinya  sebagai  aparatur pemerintahan, akan tetapi Presiden  sebagai Kepala Negara memberikan pengampunan (dalam  hal  grasi)  berupa  perubahan/peringanan/pengurangan/penghapusan  kepada terpidana.  Pemberian  grasi  tersebut  mewakili  keputusan  politik  yang  diambil  oleh Presiden  sebagai  Kepala  Negara  Indonesia,  tentu  setelah  mendapatkan  pertimbangan dari  Mahkamah  Agung.  Pemberian  grasi  ini  bukan  dijalankan  dalam kapasitas sebagai Kepala  Pemerintahan  yang  tujuannya  adalah  menjalankan  fungsi  eksekutif  demi terlaksananya  program-program  pemerintahan,  tetapi  lebih  merepresentasikan keputusan politik negara Indonesia.
Dalam  kapasitas  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  berbeda  satu sama  lain.  Dalam  hal  Presiden  melaksanakan  fungsinya  sebagai  Kepala Pemerintahan, tindakan  yang  diambilnya  merupakan  pengejawantahan  fungsi  administratif  untuk menjalankan kegiatan pemerintahan pada ranah kekuasaan eksekutif. Sedangkan dalam
5 Anom  Suryo  Putra,  Hukum  Konstitusi  Masa  Transisi;  Semiloka,  Psikoanalisis  dan  Kritik  Ideologi, Nuansa Cendekian, (Bandung:  Nuansa  Cendekian,  2003), hal 9.
kapasitas  sebagai  Kepala  Negara,  tindakannya  tidak  berhubungan  dengan  fungsi menjalankan pemerintahan dan (biasanya) terdapat kontrol dari cabang kekuasa an lain terkait pelaksanaan tindakan tersebut.
Kedudukan  Presiden  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  Kepala  Negara  dan Kepala  Pemerintahan  dan  kedudukan  Mahkamah  Agung  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia,  hal  ini  berkaitan  dengan  pemberian  Grasi  kepada  terpidana,  kewenangan pemberian  Grasi  yang  diberikan  oleh  UUD  Tahun  1945  kepada  Presiden,  bukan merupakan kewenangan yang biasa. Hak prerogatif, demikian disebut oleh berbagai ahli tata  negara.  Keistimewaan  ini  dapat  dilihat  dari  dilibatkannya  cabang  kekuasaan  lain dalam  pengambilan  keputusan,  yaitu  cabang  kekuasaan  yudikatif  (Mahkamah  Agung). Presiden  diwajibkan  untuk  meminta  pertimbangan  Mahkamah  Agung  sebagai  pihak yang  telah  menjatuhkan  pidana  kepada  terpidana,  sebelum  pengambilan  keputusan. Mahkamah  Agung  akan  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  kepada  Presiden sebelum  mengambil  keputusan.  Selanjutnya,  Presiden  akan  mempertimbangkan  hal tersebut  sebelum  menentukan  keputusan  yang  akan  diambilnya  (dan  mewakili keputusan politik negara Indonesia) terhadap permohonan grasi yang diajukan.
Kedudukan  Mahkamah  Agung  sebagaimana  tertuang  dalam  UUD  Tahun  1945 menentukan  bahwa  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata usaha  negara  adalah  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Selain  itu, Mahkamah  Agung  mempunyai  wewenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  dan  kewenangan  lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Dalam kaitannya dengan pemberian grasi kedudukan dan peran Mahkamah Agung sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  35  UU.  Nomor  5  Tahun 2004 tentang Perubahan atas  UU.  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung,  mempunyai  wewenang memberikan  pertimbangan  hukum  kepada  Presiden  dalam  permohonan  grasi  dan rehabilitasi. Selain itu juga dapat memberikan pertimbangan hukum atau saran kepada
lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya.  Dengan adanya peran serta Mahkamah  agung  dalam  hal  pertimbangan  pemberian  grasi  ini,  memberikan  indikasi pembatasan  terhadap  otoritasi  Presiden.  Sebagaimana  diketahui,  sistim  presidensial yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  mempunyai  kelemahan  berupa  kecenderungan terlalu  kuatnya  otoritas  dan  konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  Presiden,  dan  dengan pembatasan ini, hak preogratif Presiden tidak lagi bersifat mutlak.
Dalam UU. No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, ditentukan bahwa permohonan grasi kepada Presiden dapat diajukan terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Artinya, setelah suatu perkara selesai diputus oleh hakim, barulah dapat diajukan permohonan grasi. putusan pemidanaan yang dapat diajukan grasinya selain pidana mati dan penjara seumur  hidup  adalah  pidana  penjara  yang  ditentukan  lamanya  paling  rendah 2 (dua) tahun. Namun, terpidana yang biasanya mengajukan permohonan grasi adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Sedangkan  dasar  Hukum  mengenai  Grasi  di  dalam  KUHP,  hanya  terdapat  dalam satu Pasal saja, yaitu pada Pasal 33a, yang berbunyi “Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang  lain dengan  persetujuannya  mengajukan  permohonan  ampun,  maka  waktu  mulai permohonan  diajukan  hingga  ada  Keputusan  Presiden,  tidak  dihitung  sebagai  waktu menjalani  pidana,  kecuali  jika  Presiden,  dengan  mengingat  keadaan  perkaranya, menentukan  bahwa  waktu  itu  seluruhnya  atau  sebagian  dihitung  sebagai  waktu menjalani  pidana”.  Pasal  33a  tersebut  tidak  mengatur  mengenai  grasi  secara  lengkap. Namun  hanya  mengatur  mengenai  waktu  menjalani  hukuman  bagi  yang  mengajukan permohonan  grasi,  dalam  hal  yang  berkepentingan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara atau hukuman pidana kurungan.
Dalam  permohonan  grasi,  Presiden  berhak  mengabulkan  atau  menolak permohonan  grasi  yang  diajukan,  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Mahkamah Agung.  Hal  ini  sejalan  dengan  bunyi  Pasal  14  ayat  (1)  Amandemen  UUD  Tahun  1945 “Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan
Mahkamah  Agung”.  Pernyataan  ini  juga  sejalan  dengan  isi  Pasal  27  UU.  No.  48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  “Mahkamah  Agung  dapat  memberi  keterangan, pertimbangan,  dan  nasihat  masalah  hukum,  kepada  lembaga  negara  dan  lembaga pemerintahan  apabila  diminta”.  Oleh  karenanya  kewenangan  Presiden  memberikan grasi  ini  disebut  kewenangan  dengan  konsultasi,  maksudnya  kewenangan  yang memerlukan  usulan  atau  nasihat  dari  institusi  lain.  Selain  grasi,  yang  termasuk  dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi, dan kewenangan memberikan rehabilitasi.
Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam jangka waktu yang bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali yang diputus terlebih dahulu. Selanjutnya,  keputusan  permohonan  grasi  ditetapkan  paling  lambat  tiga  bulan  sejak salinan  putusan  peninjauan  kembali  diterima  Presiden.  Hasil  keputusan  permohonan grasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, dapat berupa penolakan atau penerimaan  grasi.  Penerimaan  permohonan  grasi  dapat  berupa  peringanan  atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, penghapusan pelaksanaan pidana.
Pada  dasarnya  setiap  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap termasuk  putusan  pidana  mati  harus  segera  dilaksanakan  eksekusinya  meskipun  si terpidana  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Berdasarkan  Pasal  3  UU. Nomor 22 Tahun 2002  tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010,  permohonan  grasi  tidak  menunda  pelaksanaan  putusan  pemidanaan  bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Apabila si terpidana mati mengajukan permohonan  grasi  maka  hukuman  mati  tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  Keputusan Presiden  menyangkut  permohonan  grasi  tersebut  diterima  oleh terpidana. Sedangkan menyangkut batas waktu pengajuan permohonan grasi, tidak memberikan batas waktu tertentu bagi terpidana.
Dalam UU. Nomor 22 Tahun 2002  tentang Grasi sebagimana telah diubah dengan UU  No  5  Tahun  2010,  diatur  mengenai  prinsip-prinsip  umum  tentang  grasi  serta  tata cara  pengajuan  dan  penyelesaian  permohonan  grasi.  Ketentuan  mengenai  tata  cara
tersebut  dilakukan  dengan  penyederhanaan  tanpa  melibatkan  pertimbangan  dari instansi  yang  berkaitan  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Untuk  mengurangi  beban penyelesaian  permohonan  grasi  dan  mencegah  penyalahgunaan  permohonan  grasi, dalam undang-undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan  grasi  paling  rendah  memuat  pemidanaan  2  (dua)  tahun  penjara  serta ditegaskan bahwa grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  hak-hak  terpidana,  dalam  UU.  Nomor  22 Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  5  Tahun  2010  diatur  pula percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggat waktu dalam  setiap  tahap  proses  penyelesaian  permohonan  grasi.  Permohonan  grasi  dapat diajukan  oleh  terpidana  atau  kuasa  hukumnya  serta  oleh  keluarga  terpidana  sendiri dengan persetujuan dari terpidana. Namun dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Pengaturan  tersebut  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  6  UU.  Nomor  22  Tahun  2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010.
Persyaratan dan prosedur/tata cara pengajuan permohonan Grasi menurut Pasal 5 sampai  dengan  Pasal  8  UU.  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  sebagimana  telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim Ketua sidang  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama.  Jika  pada  waktu  putusan pengadilan  dijatuhkan  terpidana  tidak  hadir,  hak  terpidana  diberitahukan  secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Permohonan grasi oleh terpidana atau  kuasa  hukumnya  diajukan  kepada Presiden. Permohonan dimaksud dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.  Dalam  hal  terpidana  dijatuhi  pidana  mati,  permohonan  grasi  dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
3. Permohonan  grasi  dapat  diajukan sejak  putusan  pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu.
4.  Permohonan  grasi  diajukan  secara  tertulis  oleh  terpidana,  kuasa  hukumnya,  atau keluarganya,  kepada  Presiden.  Salinan  permohonan  grasi  disampaikan  kepada pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah  Agung.  Permohonan  grasi  dan  salinannya  dapat  disampaikan  oleh terpidana  melalui  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  tempat  terpidana  menjalani pidana.  Dalam  hal  permohonan  grasi  dan  salinannya  diajukan  melalui  Kepala Lembaga  Pemasyarakatan,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  menyampaikan permohonan  grasi  tersebut  kepada  Presiden  dan  salinannya  dikirimkan  kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
Adapun proses penyelesaian permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai  dengan  Pasal  13  UU.  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  20  (dua  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal penerimaan  salinan  permohonan  grasi,  pengadilan  tingkat  pertama  mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
Salinan keputusan disampaikan kepada :
a. Mahkamah Agung;
b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
2.  Dalam  jangka  waktu  paling    lambat  3  (tiga)    bulan    terhitung    sejak    tanggal diterimanya  salinan  permohonan  dan  berkas  perkara,  Mahkamah  Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
3.  Presiden    memberikan    keputusan    atas  permohonan  grasi  setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
4. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
5. Jangka waktu pemberian  atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
6. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
7.  Bagi  terpidana  mati,  kuasa  hukum  atau  keluarga  terpidana  yang  mengajukan permohonan  grasi,  pidana  mati  tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.
8.  Dalam      hal      permohonan    grasi   diajukan   dalam   waktu   bersamaan   dengan permohonan  peninjauan  kembali  atau  jangka  waktu  antara  kedua  permohonan tersebut  tidak  terlalu  lama,  maka  permohonan  peninjauan  kembali  diputus  lebih dahulu.
9.  Keputusan  permohonan  grasi  ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

## C. Pembahasan
Dari  kajian  yang  dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pendapat  mengenai kekuasaan  Presiden  adalah  didasarkan  pada  cita  negara  integralistik  sudah  tidak  lagi relevan  dengan  kebutuhan  demokratisasi  di  masa  mendatang.  Konsep  kekuasaan Presiden  yang  sangat  besar,  abstrak  dan  sentralistis  sudah  selayaknya  disesuaikan dengan  perkembangan  konsep  demokrasi  di  negara-negara  modern  yang  menuntut diselenggarakannya kekuasaan secara rasional, terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan.  UUD  Tahun  1945  sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraan kekuasaan  negara,  telah  menegaskan  bahwa  konsep  bernegara  Republik  Indonesia adalah  konsep  negara  modern  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial. Kekuasaan  Presiden  dalam  sistem  pemerintahan  ini  hanya  merupakan salah satu dari kekuasan alat kelengkapan negara yang berdiri sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaan-kekuasan Presiden yang dimaksud adalah kekuasaan sebagai kepala negara, sebagai  kepala  pemerintahan  dan  kekuasaan  legislatif.  Kekuasaan  ini  dibatasi  oleh konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dalam penyelenggaraannya mendapatkan pengawasan dari DPR.
Dalam kajian terhadap kewenangan konstitusional atau Hak Prerogratif Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada terpidana, terutama kewenangan  yang  pada  pelaksanaannya  bersifat  mandiri  dan  mutlak  dalam  arti  tidak tersentuh  kontrol  dari  lembaga-lembaga  yang  memiliki  kompetensi  dan  kapabilitas untuk  menilai  pelaksanaan  kekuasaan  tersebut.  Mekanisme  pelaksanaan  kewenangan Presiden  dan  pertimbangan  Mahkamah Agung  yang dikaji didasarkan pada ketentuan- ketentuan formal yang tercantum dalam  UUD Tahun 1945 serta peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
Kategori kekuasaan yang tidak diatur sama sekali mekanisme pelaksanaannya atau memberikan  kekuasaan  yang  sangat  besar  kepada  Presiden,  dalam  kajian  ini dikategorikan  sebagai  kekuasaan  Presiden  yang  mandiri,  serta  kekuasaan  yang  dapat dilaksanakan dengan usul atau nasihat dari lembaga-lembaga negara lain, dalam kajian ini dikategorikan sebagai kekuasaan Presiden dengan konsultasi atau pertimbangan dari Mahkamah Agung atas pemberian grasi kepada terpidana atas kasus narkoba.
Salah satu contoh mengenai kekuasaan Presiden dalam kasus mengenai pengujian Keputusan  Presiden  tentang  Pemberian  Grasi  kepada  Schapelle  Leight  Corby,  Warga Negara  Australia  yang  terbukti  menyelundupkan  narkotika ke Indonesia berupa ganja seberat  4,2  kg,  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  15  Mei  2012 melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  22/G/2012  tentang  Pemberian  Grasi  kepada Schapelle  Leight  Corby  dinilai sebagai keputusan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan narkotika di Indonesia dan sebagian pihak menilai  Keputusan Presiden (Keppres) tersebut harus dibatalkan. 6
Selanjutnya  dalam  kaitan  dengan  Keppres  tersebut,  Gerakan  Nasional  Anti Narkotika  (GRANAT)  yang  didampingi  oleh  tim  advokat,  antara  lain  Yusril  Ihza Mahendra, Maqdir Ismail, Luhut MP Pangaribuan, serta beberapa advokat lainnya, resmi mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  terkait dikeluarkannya Keputusan  Presiden  Nomor  22/G/2012  tentang  Pemberian  Grasi  kepada  Schapelle Leight  Corby  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  23/G/2012  tentang  Pemberian  Grasi
6 http://anugrahrizki.biogspot.com/2012/06/Pengujian  Keputusan  Presiden  tentang  Pemberian Grasi kepada  Schapelle  Leight  Corby. Html, diakses 21 Desember  2019.
kepada  Peter  Achim  Franz  Grobmann  (terpidana  narkotika  yang  merupakan  Warga Negara Jerman). 7
Tim  Advokat  GRANAT  yang  dipimpin  oleh  Yusril  Ihza  Mahendra  mengangkat beberapa  hal  mengenai  pemberian  grasi  dalam  Keppres  tersebut,  yang  dianggap bermasalah  dan  menjadi  alasan  pembatalan  Keppres  tersebut  oleh  Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam dalil-dalil gugatan tersebut antara lain: Pemberian Keppres bertentangan  dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  UU.  Nomor  9 Tahun  2004  tentang Perubahan atas  UU. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara;  Pemberian  Keppres  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan lain seperti UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. Nomor 7 Tahun 1997  tentang  Pengesahan  United  Nation  Conventions  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic, Drugs,  and  Psychotropic  Substances,  1998  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika,  1998),  dan  UU. Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi;  Keputusan  Presiden  tentang  Pemberian  Grasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kewenangan  Pemberian  Grasi  oleh  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  merupakan salah  satu  alasan  yang  diusung  oleh  tim  advokat  Granat  dalam  pengajuan  gugatan tersebut adalah Keppres Pemberian Grasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  berwenang  mengadili  gugatan tersebut.  Yusril  Ihza  Mahendra,  mengatakan  bahwa  sejak  UUD  NRI  Tahun  1945 diamandemen,  Indonesia  tidak  lagi  mengenal  pembedaan  fungsi  Presiden  sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Mengapa? Karena Penjelasan Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  yang  menjelaskan  pembedaan  tersebut  telah  dihapus  sehingga pemberian  grasi  oleh  Presiden  tidak  bisa  dipandang  sebagai  hak  prerogatif  Presiden karena dianutnya sistem presidensial oleh Indonesia. Yusril berpendapat dihapuskannya
7 Ibid.
kedudukan  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  menjadikan  Keputusan  Presiden  sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. 8 Yang menjadi perdebatan selama ini adalah bisa atau tidaknya Keppres Pemberian Grasi tersebut diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis tidak akan membahas apakah  pemberian  grasi  tersebut  pantas  atau  tidak  diberikan  kepada  terpidana narkotika  yang  katanya  adalah  kejahatan  yang  luar  biasa.  Penilaian  atas  obyektifitas pemberian  grasi  merupakan  ranah  politik  dan  penuh  akan  unsur  subyektifitas pemangku  kepentingan  di  dalamnya.  Yang  perlu  dinalisis  adalah  hanya dalam tatanan konseptual  dan  tatanan  sistem  yang  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan Indonesia.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Jimly  Asshiddiqie 9 menjelaskan  bahwa kewenangan  Presiden  dalam  sistem  presidensial  yang  biasa  dirumuskan  dalam  UUD Tahun  1945  di  berbagai  negara  mencakup  lingkup  kewenangan  di  antaranya kewenangan  yang  bersifat  judisial  dalam  rangka  pemulihan  keadilan  yang  terkait dengan  putusan  pengadilan,  yaitu  untuk  mengurangi  hukuman,  memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan  tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.  Dalam  sistem  parlementer  yang  mempunyai  kepala  negara,  ini  biasanya mudah  dipahami  karena  adanya  peran  simbolik yang berada di tangan kepala negara. Tetapi  dalam  sistem  presidensial,  kewenangan  untuk  memberikan  grasi,  abolisi  dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden.
Dalam kesempatan yang lain, Jimly Asshiddiqie 10 juga berpendapat bahwa dalam sistem  presidensial  saat  ini  tidak  perlu  ada  lagi  pembedaan  terhadap  kedudukan Presiden  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Sebab  sebagai  pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di dalamnya terkandung status kepala negara (head of state)  sekaligus  kepala  pemerintahan  (head  of  government)  yang  menyatu  dan  tidak terpisahkan. Namun jika dipandang dari paham negara hukum, dan prinsip  rule of law,
8 Gerakan  Nasional  Anti  Narkoba  (GRANAT),  Pengujian  Keputusan  Presiden  Tentang  Pemberian Grasi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis, 7 Juni 2012.
9 Jimly  Asshiddiqie,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD  1945, (Yogyakarta,  FHUII,  2002), hal. 172.
10 Ibid. hal. 173.
dapat  dikatakan  secara  simbolik,  yang  dinamakan  kepala  negara  dalam  sistem presidensial  itu  adalah  konstitusi.  Dengan  kata  lain,  kepala  negara  dari  negara konstitusional Indonesia adalah UUD Tahun 1945. Presiden dan Wapres cukup disebut sebagai  Presiden  dan  Wapres  saja,  tidak  perlu  membedakan  kapan  berperan  sebagai kepala  pemerintahan  dan  kapan  berperan  sebagai  kepala  negara  seperti  dalam kebiasaan  sistem  parlementer.  Dalam  sistem  kenegaraan,  kedudukan  ko nstitusi  pada dasarnya merupakan Kepala Negara yang sesungguhnya.
Dalam  kaitan  itu  adalah  kewenangan  pemberian  grasi  kepada  terpidana merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diberikan oleh UUD  Tahun 1945 melalui  Pasal  14  ayat  (1). Pendapat  Yusril  Ihza  Mahendra,  yang  mengatakan  bahwa kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara telah dihapus pasca amandemen UUD Tahun 1945 merupakan suatu hal yang tidak tepat. Meskipun Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dihapus pasca dilakukannya amandemen, hal ini tidak berarti bahwa kewenangan  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  bisa  ditiadakan  begitu  saja  dan  secara otomatis  membuat  Keppres  Pemberian  Grasi  menjadi  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara.
Mengapa  demikian?  Karena  karakteristik  tindakan  yang  diambil  dalam  kapasitas sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  berbeda  satu  sama  lain.  Dalam  hal Presiden  melaksanakan  fungsinya  sebagai  Kepala  Pemerintahan,  tindakan  yang diambilnya  merupakan  pengejawantahan  fungsi  administratif  untuk  menjalankan kegiatan  pemerintahan  pada  ranah  kekuasaan  eksekutif.  Sedangkan  dalam  kapasitas sebagai  Kepala  Negara,  tindakannya  tidak  berhubungan  dengan  fungsi  menjalankan pemerintahan  dan  (biasanya)  terdapat  kontrol  dari  cabang  kekuasaan  lain  terkait pelaksanaan tindakan tersebut.
Kewenangan  Presiden  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri-menteri negara dalam Pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 adalah salah satu contoh kewenangan yang  dimiliki  Presiden  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  administratif  untuk menjalankan  pemerintahan.  Berbeda  halnya  dengan  kewenangan  Presiden  dalam memberikan  grasi,  rehabilitasi,  amnesti,  dan  abolisi  yang  merupakan  bagian  dari  hak
Presiden  sebagai  Kepala  Negara.  Dalam  hal  ini,  Presiden  tidak  menjalankan fungsinya sebagai  aparatur  pemerintahan,  akan  tetapi  Presiden  sebagai  Kepala  Negara memberikan  pengampunan  (dalam  hal  grasi)  berupa  perubahan/peringanan/ pengurangan/penghapusan  kepada  terpidana.  Pemberian  grasi  tersebut  mewakili keputusan  politik  yang  diambil  oleh  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  Indonesia,  tentu setelah  mendapatkan  pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi ini bukan dijalankan  dalam  kapasitas  sebagai  Kepala  Pemerintahan  yang  tujuannya  adalah menjalankan  fungsi  eksekutif  demi  terlaksananya  program-program  pemerintahan, tetapi lebih merepresentasikan keputusan politik negara Indonesia.
Kekuasaan Presiden sebagaimana dimaksud adalah kekuasaan Presiden yang tidak diatur  mekanisme  pelaksanaannya  secara  jelas,  tertutup  atau  yang  memberikan kekuasaan  yang  sangat  besar  kepada  Presiden.  Analisis  terhadap  kekuasaan  tersebut mengacu  atas  dasar  hukum  kekuasaan  Presiden  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945. Batasan wewenang dan tanggung jawab kekuasaan tidak diatur lebih lanjut dalam  UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan Presiden tidak sekedar kekuasaan eksekutif,  melainkan  mencakup  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  dari  pada  itu,  sehingga batasan  yang  jelas  untuk  mengatur  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  kekuasaan Presiden tidak perlu dilakukan.
Posisi  kajian  ini  adalah  untuk  mengusulkan  dibentuknya  suatu  pengaturan  yang rasional  dan  jelas  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kekuasaan  pemerintahan. Pengaturan  kekuasaan  pemerintahan  yang  definitif  dalam  suatu  negara  umumnya diletakkan  dalam  sebuah  konstitusi.  Begitu  pula  sebaiknya  hal  itu  dilakukan  di  dalam konstitusi  negara  Republik  Indonesia.  Perubahan  konstitusi,  sekurang-kurangnya dengan  melakukan  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  harus dilakukan agar pengaturan kekuasaan pemerintahan yang lebih jelas dapat termasuk di dalamnya.  Selain  itu,  tetap  diperlukan  pengaturan  lebih  lanjut  terhadap  kekuasaan pemerintahan  dengan  sebuah  undang-undang  berisi  pengaturan  yang  sifatnya  lebih operasional dari kekuasaan pemerintahan yang ada dalam konstitusi.
Kekuasaan memberikan grasi dapat dikaji, yaitu dasar hukum kekuasaan ini adalah dari  Amandemen  Pertama  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”  yang diatur lebih lanjut dengan UU. Nomor 22 Tahun 2002  tentang  Grasi.  Kekuasaan  memberikan  grasi  digolongkan  ke  dalam  kekuasaan yudikatif  Presiden,  dengan  alasan  bahwa  kekuasaan  berada  dalam  ruang  lingkup kekuasaan  kehakiman.  Apabila  materi  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi  diperhatikan  lebih  lanjut,  maka  dengan  jelas  terlihat  bahwa  tindakan  Presiden dalam  memberikan  grasi bukanlah tindakan yudikatif, karena ia lebih didasarkan pada alasan-alasan politis daripada alasan-alasan yuridis, karena pertimbangan yuridis dalam hal  pemberian  grasi  dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, dan pada saat pertimbangan tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Mahkamah Agung, persoalan yuridis telah dianggap selesai.
Pasal  24  Amandemen  UUD  1945  Tahun  1945  jo.  Pasal 1  UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  pengadilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik Indonesia”.  Ketentuan  tersebut  mengandung  makna  bahwa  kekuasan  kehakiman  itu bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Oleh sebab itu kekuasaan di luar  kekuasaan  kehakiman  tidak  diperkenankan  untuk  turut  campur  tangan  dalam urusan  pengadilan.  Cabang  kekuasaan  lainnya  hanya  dapat  saling mengontrol dengan sistem  check  and  balances,  tanpa  turut  campur  tangan.  Namun  apabila ditelusuri lebih lanjut,  pada  Pasal  4  ayat  (3)  UU.  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, dinyatakan:  “Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam  UUD Tahun  1945”.  Pernyataan  ini  mengandung  makna  pengecualian  bagi  Pasal  1  yang disebutkan  sebelumnya.  Maksudnya,  mengenai  campur  tangan  dalam  kekuasaan kehakiman diperbolehkan sejauh yang diatur dalam UUD  Tahun 1945.
Sebagaimana diketahui, permohonan grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht).  Putusan pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilawan dengan upaya  hukum  biasa,  tetapi  dapat  dengan  jalan  upaya  hukum luar biasa. Upaya hukum biasa  menurut  KUHAP  (Undang-undang  No.  8  Tahun  1981),  terdiri  dari:  perlawanan (verzet),  banding,  dan  kasasi.  Sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa  terdiri  atas:  kasasi demi  kepentingan  hukum  dan  peninjauan  kembali  keputusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukun tetap.
Putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  berupa pemidanaan  dalam  bentuk  apapun,  tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan oleh kekuasaan  pemerintahan  di  luar  lingkup  badan  peradilan.  Dengan  kata  lain,  putusan tersebut  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Pemberian  grasi  bukan  dimaksudkan  untuk menganulir  hukum  atau  membatalkan  hukum,  karena  hukum  telah  ditegakkan. Pemberian  grasi  sifatnya  hanya  memberikan  pengampunan,  tanpa  meniadakan kesalahan terpidana.
Pokok  permasalahan  mengenai  eksistensi  Grasi  dalam  undang-undang  tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan Presiden atas pemberian grasi kepada  terpidana,  sedangkan  dalam  UU.  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi sebagaimana  telah  diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, hal ini merupakan kekuasaan Presiden  bidang  yudikatif  yang  berwenang  memberikan  grasi,  abolisi,  amnesti  dan rehabilitasi.  Kekuasaan  ini  sering  juga  disebut  dengan  kekuasaan  Prerogratif  seorang Presiden.
Menurut  penulis,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bahwa  ketentuan  yang tercantum  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  tidak  menjelaskan  secara  rinci mengenai pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana, yang ada hanya menentukan “Presiden  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Mahkamah  Agung”,  hal  ini  merujuk    pula  pada  ketentuan  Pasal  11  UU.  No.  22  Tahun 2002  tentang  Grasi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  5  Tahun  2010  yang menyatakan  bahwa  Presiden  memutus  permohonan  Grasi  setelah  mendengar
pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Selanjutnya  substansi  dalam  pasal-pasal  UU.  No.  22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010 hanya mengatur  mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian  permohonan  grasi,  sedangkan  batasan-batasan  dan  alasan-alasan permohonan grasi oleh terpidana tidak diatur dalam undang-undang ini.
Selanjutnya adalah bahwa Grasi adalah hak yang dimiliki oleh terpidana yang dapat diajukan  setelah  pemeriksaan  tingkat  kasasi  demi  kepentingan hukum  dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika upaya hukum  yang  dilakukan  tersebut ternyata tetap gagal maka si terpidana masih memiliki kesempatan  untuk  mengajukan  Grasi  kepada  Presiden.  Grasi  sebenarnya  merupakan upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada  warganya  yang  dijatuhi  pidana  oleh  pengadilan.  Hak  memberikan  grasi merupakan hak yang diberikan oleh  UUD Tahun 1945 kepada Presiden sebagai Kepala Negara.  Dengan  demikian  pemberian  grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap Putusan Hakim. Pemberian grasi bukan  merupakan  campur  tangan  Presiden  dalam  bidang  yudikatif  melainkan  hak prerogratif  Presiden  untuk  memberikan  ampunan.  Kendati  pemberian  grasi  dapat merubah,  meringankan,  mengurangi,  atau  menghapuskan  kewajiban  menjalani  pidana yang  dijatuhkan  pengadilan  tidak  berarti  menghilangkan  kesalahan  dan  juga  bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
Permohonan  grasi  kepada  Presiden  merupakan  hak  terpidana yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh ampunan dapat berupa peringanan atau  perubahan  jenis  pidana,  pengurangan  jumlah  pidana  atau  penghapusan pelaksanaan  pidana,  meskipun  pemberian  grasi  bukan  merupakan  persoalan  teknis yuridis  peradilan  dan  tidak  terkait  dengan  penilaian  terhadap  putusan  hakim. Pemberian hak pengajuan grasi merupakan upaya atau langkah terakhir yang ditempuh oleh  terpidana,  kuasa  hukumya,  atau  keluarganya  kepada  Presiden.  Hal  ini  memang sebagai  upaya  negara  dalam  pemenuhan  hak  terpidana  yang  secara  kodrati  diakui sekalipun  telah  dijatuhi  hukuman mati. Akan tetapi substansi atau muatan materi yang
terdapat  dalam  UUD  Tahun  1945  dan  UU.  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, seharusnya dijabarkan dengan jelas  mengenai  alasan-alasan  seorang  terpidana  yang  akan  mengajukan  grasi.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mengurangi  beban  dalam  penyelesaian  permohonan  grasi  dan mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dalam  permohonan grasi serta untuk menjamin kepastian  akan  status  dan  kesalahan  yang  melatarbelakangi  seseorang  mengajukan grasi.
Grasi  mempunyai  arti  memberi  ampunan  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan  kesalahan.  Permohonan  grasi  ini  diajukan  oleh  yang  dihukum  bersalah kepada kepala negara atau Presiden. Pemberian grasi merupakan hak prerogratif kepala negara. 11 Suatu  hak  merupakan  ketidakharusan  peranan  terhadap  sesuatu  menurut hukum yang berlaku. 12 Oleh karena pemberian grasi merupakan suatu hak, maka kepala negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang ditujukan kepadanya.
Mengenai  pemberian  ampunan  atau  grasi,  perlu diketahui bahwa terpidana yang mengajukan  permohonan  grasi  ini  bukan  sebagai  terpidana, melainkan sebagai warga negara.  Sebagai  seorang  warga  negara,  seseorang  berhak  meminta  ampun  kepada Presiden  sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat (1) Amandemen  UUD Tahun 1945 mengatur  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum”.  Inilah  yang  menjadi  dasar  setiap  warga  negara  apapun  status  yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.
Pemberian  grasi  bukan  isu  kepastian  hukum,  tetapi  cerminan  tingkat  kearifan hukum  seorang  Presiden  dan  juga  masyarakat.  Dengan  adanya  pertimbangan  dari Mahkamah  Agung,  dan  berbagai  faktor  sosial  serta  respon  dari  kelompok  tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari Presiden. Jangan dilupakan bahwa
11 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia  Grafika, 2002), hal 448.
12 Purnadi  Purbacaraka  dan  A.  Ridwan  Halim,  Filsafah  Hukum  Pidana  dalam  Tanya  Jawab, (Jakarta:  Penerbit  Rajawali,  1982), hal. 27.
pemberian  grasi  adalah  juga  tempat  untuk  memberikan  tempat  bagi  hati  nurani kemanusiaan.
Sejalan  itu  pula,  bagi  pemohon  yang  dijatuhi  pidana  mati,    grasi  merupakan persoalan  hidup  dan  mati.  Melalui  pemberian  grasi,  mungkin  saja  seseorang  yang dijatuhi  pidana  mati  dapat  menjadi  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  dalam waktu tertentu. Hal seperti ini akan terasa lebih arif. Karena terpidana akan mempunyai kesempatan  untuk  memperbaiki  dirinya.  Berbeda  dengan  pidana  mati  yang  tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya.
Putusan-putusan dan analisa hukum hakim tidak terbuka untuk umum. Oleh sebab itu publik tidak dapat mengetahui bobot analisa hukum hakim. Hal ini di satu pihak tidak mendidik  hakim,  karena  tidak  ada  sarana  mempertajam  analisa  hukum  akibatnya sebuah  putusan  hakim  dapat  menjadi  bias  atau  error.  Kesemua  keterbatasan  dan kelemahan  sistem  hukum  tersebut,  mengharuskan  kita  untuk  menyingkapi  prinsip- prinsip  pengambilan  keputusan  hukum.  Bidang-bidang  hukum  sendiri  telah menyediakan  lembaga  atau  sarana  untuk  memungkinkan  memperbaiki  ”error-error hukum  itu”,  seperti  adanya  lembaga  peninjauan  kembali  yang    dapat  digunakan  oleh terpidana.  Di  luar  ranah  hukum,  lembaga  rekoveri  untuk  error  itu  adalah  grasi.  Grasi dapat sebagai sarana mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan hukum. Oleh  karenanya lembaga ini tidak dengan kebetulan berada di luar sistim peradilan. Di sini  sebenarnya  Presiden  dapat  melakukan  koreksi-koreksi  dengan  menunjukan kearifan  hukumnya.  Kearifan  hukum  diperlukan  untuk  mengisi  lubang-lubang  dalam penyelenggaraan  sistem  hukum  dan  peradilan  pada  khususnya. Sedangkan dasar dari hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Walaupun grasi merupakan Hak Prerogatif seorang Presiden, bukan tidak mungkin dalam pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana pada kenyataannya tidak selalu sama  antara  terpidana  yang  satu  dengan  terpidana  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu menurut  penulis,  seyogyanya  pihak  pemerintah  maupun  pihak  legislatif  (DPR),  agar substansi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  grasi  hendaknya
dirumuskan  kembali  secara  lebih  rinci.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  Presiden  dalam memberikan  keputusan  grasi  kepada  terpidana  tidak  tebang  pilih,  bukan  berarti Presiden  berbuat  sewenang-wenang  karena  kekuasaan  dan  wewenangnya,  melainkan didasarkan hak asasi manusia, hak warga negara selaku terpidana yang pada dasarnya memang telah bersalah namun juga sebagai pencari keadilan, pengakuan dan persamaan dalam  bidang  hukum,  serta  dilaksanakan  berdasarkan  aturan  yang  secara  eksplisit tertera  dengan  mengacu  kepada  isi  dari  rumusan  pasal-pasal  yang  telah  ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan dijabarkan melalui peraturan perundangan-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anom  Suryo  Putra,  Hukum  Konstitusi  Masa  Transisi;  Semiloka,  Psikoanalisis  dan  Kritik

## Ideologi,  Bandung: Nuansa Cendekian, 2003.
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,  Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002. E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,
Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Jimly  Asshiddiqie,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD

## 1945,  Yogyakarta, FHUII, 2002.
Purnadi  Purbacaraka  dan A. Ridwan Halim,  Filsafah Hukum Pidana dalam Tanya Jawab,
Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982.
Rendi Wijaya, Posisi Grasi dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Posted, 2012.
http://anugrahrizki.biogspot.com/2012/06/Pengujian  Keputusan  Presiden  tentang
Pemberian  Grasi  kepada Schapelle Leight Corby. html, diakses 21 Desember 2019.