## TAX AMNESTY PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI’AH JASEER AUDA

## Umi Cholifah
Universitas Jember
Email: umicholifah.feb@unej.ac.id
Abstrak: Kebijakan Tax Amnesty telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1964.  Program ini kemudian diulang kembali pada tahun 1984, tahun 2007, tahun 2009, dan tahun 2016. Kebijakan tax amnesty ini tentu memiliki efek negatif  dan positif. Salah satu dari segi negatif misalnya, munculnya beberapa polemik seperti peningkatan jumlah wajib pajak tidak patuh. Namun di sisi lain, kebijakan ini dibutuhkan baik untuk negara maupun wajib pajak itu sendiri. Lalu bagaimana Islam berpandangan mengenai hal ini? Melalui penelitian yang bersifat normatif  yuridis, penelitian ini menelaah secara kritis kebijakan tersebut dengan teori maqā ṣ id syari’ah Jaseer Auda dari sudut pandang filosofis dan yuridis. Pendekatan sistem yang digunakan pada teori tersebut memiliki lima point penting yakni validitas kognisi secara menyeluruh, holism, keterbukaan dan pembaruan diri, ushul fiqh multidimensional, hingga terakhir menuju maksud atau maqā ṣ id itu sendiri. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa tax amnesty di Indonesia tidak bertentangan dengan maqā ṣ id syari’ah yang digagas oleh Jaseer Auda. Hal ini disebabkan tax amnesty memiliki koherensi dengan unsur hifdzul māl yang kemudian berkesinambungan dengan bagian al-kulliyah al-khamsah lainnya, yakni hifdzul nasl, hifdzu diin, hifdzul ‘aqli, dan hifdzu nafs . Kata kunci : Pengampunan Pajak, Tax Amnesty , Pajak Islam, Maqā ṣ id Syari’ah .
Pendahuluan Tax amnesty merupakan kebijakan yang diharapkan untuk mempengaruhi
perekonomian bangsa menjadi lebih baik, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. Secara fiskal, kebijakan ini memiliki potensi untuk menambah penerimaan dalam APBN tahun 2016 yang kemudian diharapkan akan terus berlanjut pada tahun- tahun berikutnyadengan jumlah penerimaan yang lebih besar. Sementara secara non fiskal, kebijakan ini diharapkan diikuti dengan repatriasi aset orang Indonesia di luar negeri untuk membantu stabilitas ekonomi makro 1 . Namun, jika mengacu pada tinjauan historitas, tax amnesty di tahun 2016 bukanlah tahun pertama bagi Indonesia. Tercatat bahwa kebijakan ini telah diterapkan sebanyak lima kali, yakni tahun 1964, tahun 1984, tahun 2007, tahun 2009, dan tahun 2016. Periode antar kebijakan tersebut pun dapat dibilang relatif  singkat, yakni tidak lebih dari 25 tahun. Keadaan ini kemudian dapat menimbulkan efek negatif  bagi keberlangsungan pajak di Indonesia, salah satunya adalah keengganan Wajib Pajak patuh untuk membayar pajak 2 . Maka, selayaknya jangka waktu pelaksanaan 3 dan jarak waktu pelaksanaan diperlukan sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Islam juga memiliki konsep amnesty. Dalam sejarah, konsep ini telah dicontohkan Rasulullah di masa perang Badar. Ketika kaum kafir Quraish kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkanlah ghanimah atas mereka 4 . Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim 5 . Konsep-konsep tersebutlah yang kemudian berkesinambungan satu sama lain sehingga melahirkan teori amnesty dalam Islam. Demikian pula dalam kajian fiqih yang juga memiliki konsep amnesty dengan istilah kafarat, fidyah dan dam.
Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih kriris dari dari dua konsep amnesty tersebut sehingga dapat ditemukan titik pertemuannya
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Transkrip Wawancara Tax Amnesty Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro , www.kemenkeu.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2016.
2 Bintoro Wardiyanto, Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif  Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No. 28 tahun 2007 , Journal “Universitas Airlangga”, No. 4, Vol. 21, Oktober 2008, hal.  330.
3 John Hutagaol, Perpajakan Isu-isu Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 32.
4 Nurul Huda dan Ahmad Muti, Keuangan  Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 43.
5 Adiwarman A Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41.
menuju maqā ṣ id syari’ah . Kemudian dapat ditarik benang merah mengenai maqā ṣ id syari’ah tax amnesty di Indonesia dalam bingkai kaidah و حلاصملا بلج دسافملا ءرد .
Metode Penelitian Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 6 dengan mendeskripsikan data-data terkait implementasi tax amnesty di Indonesia serta kajian  pengampunan  dalam  literasi  fiqih.  Penelitian  ini  melakukan  pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi 7 , dengan menggunakan bahan hukum primer: Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampunan Pajak, Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakandan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sementara dari bahan hukum primer Islam adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang relevan dengan pengampunan dalam Islam, terutama dalam lingkup muamalah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku teks tentang pajak secara konvensional maupun pajak Islam.
Dalam mengolah data, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap data yang telah diolah, yakni data pengampunan pajak di Indonesia secara global. Kemudian, peneliti juga mengkaji konsep pengampunan atau amnesty dari literasi fiqih.  Dari  kedua  hal  tersebut,  esensi  dari  maksud  atau maqā ṣ id amnesty akan terbaca. Hal inilah yang kemudian dianalisis dengan teori maqā ṣ id syari’ah Jaseer Auda, sehingga dapat melahirkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.
Sejarah Singkat Tax Amnesty di Indonesia Dalam catatan sejarah perpajakan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan tax amnesty sebanyak lima kali. Kebijakan tersebut diawali di tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampunan Pajak. Pelaksanaan tax amnesty 1964 dimulai sejak tanggal disahkan yaitu 9 September 1964 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1965. Beberapa alasan pertimbangan Presiden Soekarno ketika itu adalah pertimbangan kepentingan
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 10.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 97.
Revolusi Nasional Indonesia, Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dan demi kelancaran Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 yang membutuhkan dana, daya dan tenaga. Adapun sasaran dari pengampunan pajak saat itu adalah modal- modal yang berada pada masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak. Modal yang dimaksud merupakan modal yang belum dikenakan pajak baik perseroan, pendapatan dan kekayaan yang didaftarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1965. Konsekuesinya setelah pendaftaran tersebut, pemerintah melalui instansi- instansi fiskal menjamin untuk tidak bertanya, menyelidiki ataupun memeriksa asal usul harta modal tersebut.
Pada tahun 1984 tax amnesti muncul untuk kedua kalinya. Kondisi Indonesia pada saat itu sedang dalam tahapan revitalisasi perpajakan nasional. Oleh karenanya, Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak menetetapkan kebijakan tersebut pada tanggal 18 April 1984 dan berakhir hingga 30 Juni 1985. Subjek pengampunan pajak pada periode ini adalah wajib pajak orang pribadi ataupun badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan objek pengampunan menyasar pada beberapa jenis pajak, diantaranya: pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan atas laba, pajak atas bunga, dividen dan royalty , MPO wapu (saat ini dipersamakan dengan with holding system ), pajak pendapatan buruh dan pajak penjualan. Selang 22 tahun, tax amnesty hadir untuk ketiga kalinya. Lahirnya kebijakan ini dilandasi oleh perubahan pertama pada UUD’45 pada tahun 1999. Berdasarkan amanat Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang telah diubah menerangkan bahwa Presiden berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.  Inilah  spirit  transformasi  yang  signifikan  terhadap  regulasi  yang  ada  di Indonesia, salah satunya adalah aturan pengampunan pajak. Kebijakan ini dimuat dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  Pasal yang menjelaskan unsur tax amnesty ini adalah pasal 37A yang berbunyi:
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (1)“ Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak ”.tidak benar atau menyatakan lebih bayar
Dari dua ayat pasal tersebut, terdapat dua kategori subjek pengampunan pajak, yakni: pertama : wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007  dan dikarenakan perbuatannya tersebut ia dibebankan pembayaran pajak yang lebih besar; kedua , wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Sementara objeknya hanya terbatas pada Pajak Penghasilan saja. Selain itu, batas waktu yang diberikan dalam tax amnesty ini adalah 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, yaitu tanggal 17 Juli 2007 sampai 17 Juli 2008.
Pengampunan pajak 2007 rupanya berdampak positif  pada kekuatan basis perpajakan nasional. Efeknya, masyarakat pun masih banyak yang ingin memanfaatkan fasilitas kebijakan tersebut, seperti pengurangan atau sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat  atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan“ Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi mebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ”.ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengampunan Pajak 2009 sebenarnya merupakan perpanjangan jangka waktu dari pengampunan pajak 2007.

## Tahun 2016 merupakan sesi kelima dalam sejarah pengampunan pajak di
Indonesia.  Meskipun  demikian  secara  definitif,  pengampunan  pajak  belumlah termaktub secara jelas dalam setiap regulasi- regulasi yang ada sebelumnya. Deskripsi tersebut barulah muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Undang-Undang tersebut merumuskan bahwa pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Terdapat tiga tujuan kebijakan ini, diantaranya: pertama, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif  dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, setiap wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan tax amnesty. Dengan demikian, jika seseorang belum menjadi wajib pajak, maka ia diperkenankan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai wajib pajak. Kemudian WP diwajibkan untuk melakukan pengungkapan atas hartanya dalam Surat Pernyataan, barulah ia bisa menikmati fasilitas tax amnesty. Adapun objek pengampunan pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Tahun Filosofis Yuridis 1964 kepentingan Revolusi Nasional Indo- nesia, Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dan demi kelancaran Deklara- si Ekonomi 28 Maret 1963 Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampu- nan Pajak 1984 revitalisasi perpajakan nasional Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak 2007 kewenangan Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi  menjadi spirit trans- formasi regulasi  di Indonesia Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 37A 2008 dampak positif  TA 2007 pada kekuatan basis perpajakan nasional yang mengaki- batkan masyarakat masih banyak yang ingin memanfaatkan fasilitas kebijakan tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat  atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2016 untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. Kedua, mendo- rong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif  dan terintegrasi. Ketiga, me-
ningkatkan penerimaan pajak
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016
Konsep dan Parameter Amnesty dalam Literasi Fiqih Konstruksi teori amnesty dalam Islam secara utuh memang belum ditemukan. Mengacu  pada  definisi  dari  teori  yang  merupakan  satu  kesatuan  rangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan preposisi dan kemudian berfungsi sebagai penjelasan fenomena sosial yang sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep 8 . Dengan demikian, potensi untuk membangun dan membentuk teori amnesty dalam Islam ini adalah sangat mungkin, karena konsep pengampunan sendiri telah ada di dalam setiap Islam.
Tahap pertama dalam pembangunan bentuk teori amnesty dalam Islam ini adalah pengupasan etimologi dari amnesty. Kata amnesty berasal dari bahasa Yunani, amnestia yang memiliki arti melupakan. Sedangkan KBBI memberi pemaknaan amnesty sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.Dari dua penjelasan tersebut (melupakan, pengampunan dan penghapusan) dapat ditarik kesimpulan makna bahwa amnesty merupakan menjadikan sesuatu yang ada menjadi tidak ada dengan cara melupakan, mengampuni, atau menghapus.
Tahap kedua adalah penentuan landasan hukum dari ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan fondasi terhadap konsep pengampunan.  Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi:
دقف للهٱب كشري نمو ءٓاشي نمل كلٰذ نود ام رفغيو ۦهب كشري نأ رفغي لا للهٱ نإ اميظع امثإ ىترفٱ
”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.“
8 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: LP3ES, 1998), hal.
37.

## Umi Cholifah
Hasbi as-shidqie menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan ancaman yang berat untuk dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan untuk diampuni 9 .  Quraish  Syihab  juga  memberikan  tafsiran  yang  sama  bahwa Allah akan mengampuni segala dosa selain itu (syirik), baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang bersangkutan memohon ampun ataupun tidak, tetapi itu semua bagi yang dikehendaki-Nya dan berdasarkan ketetapan dan kebijaksanaan- Nya. Dia juga memberikan qiyas hal ini ke dalam Undang-Undang dimana terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan, seperti makar untuk merebut kekuasaan atau mengubah dasar negara dinilai berkhianat kepada negara, tidak diampuni, dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Adapun pelanggaran yang tidak sampai pada makar, maka hukumannya akan lebih ringan bahkan dimaafkan 10 . Tahap ketiga adalah tahapan inti dalam pembentukan kerangka konsep pengampunan dalam Islam. Pada tahap ini, konsep pengampunan diulas kembali dari dalam khazanah Islam yang bersumber dari literasi fiqih baik yang berkaitan dengan hablumminallah ataupun habluminnannas . Kedua sumber tersebut diambil karena didalamnya terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dinilai sebagai mahkum fih. Adapun pengertian mahkum fih secara istilah adalah pekerjaan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh mukallaf yang dapat dinilai hukumnya, maka mahkum fih juga dapat diartikan sebagai perbuatan mukallaf yang menjadi objek dari hukum syara’ 11 . Pada konteks fiqih terdapat konsep amnesty diantaranya adalah:
a) Kafarat yang secara bahasa diambil dari kata al-kufr yang bermakna penutup, adapun secara istilah ia diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menghapuskan dosa dengan syarat-syarat tertentu baik berupa membebaskan budak, bersedekah, ataupun berpuasa. Secara syar’i ia merupakan penambal kekurangan yang terjadi pada perbuatan manusia. Kafarat juga merupakan perwujudan dari perbaikan atas apa yang telah rusak atau perbaikan atas tindakan salah yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut 12 .
9 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al Qur’anul Majid (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hal. 205.
10 M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hal. 468.
11 Ali Sodiqin, DKK, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia,
(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hal. 118.
12 Musthafa al- Bugha, Musthafa al-Khann dan Ali Surbaji, Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi’i, terj. Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 570.
Mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa kafarat memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya.Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa macam kafarat yang harus di laksanakan sebagai konsekuensi atas kesalahan seseorang, maka kafarat-kafarat tersebut bukanlah kafarat yang bersifat pilihan atau optional, tetapi kafarat tersebut dikerjakan berdasarkan kemampuan orang yang bersalah 13 . Jika, ia tidak mampu melaksanakan tuntunan kafarat pada tahap yang pertama, maka ia boleh menggantinya dengan kafarat tahap kedua, demikian juga seterusnya. Contoh kafarat yang disebabkan oleh berhubungan badan di Bulan Ramadhan. Tahap pertama adalah kafarat dengan cara membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Namun jika sudah tidak ada lagi hamba sahaya, maka ia pun harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Inilah tahapan kedua dari kafarat tersebut. Kemudian, jika seseorang tersebut tidak mampu untuk berpuasa, maka ia pun baru diperbolehkan untuk melaksanakan tahap kafarat yang ketiga, yakni memberi makan enam puluh orang miskin. b) Fidyah yang disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur’an, yakni pada surat al-Baqarah ayat 184 dan 196, dan surat al-Hadid ayat 1 sebagai berikut:
Al-Baqarah ayat 184.
ني َ لٱ علىو ۚرخأ مايأ نم ةدعف رفس على وأ اضيرم مكنم نكا نمف ۚتدودعم امايأ نإ مكل يرخ اوموصت نأو  ۚۥله يرخ وهف ايرخ عوطت نمف ۖينكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نوملعت متنك
”(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah , (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui“.
Al-Baqarah ayat 196.
مكسوءر اوقلتح لاو ۖيده ۡلٱ نم سريتسٱ امف متصرحأ نإف ۚلله ةرمعۡلٱو جلحٱ اومتأو نم ةيدفف ۦهسأر نم ىذأ ٓۦهب وأ اضيرم مكنم نكا نمف  ۚۥهلمح يدهلٱ غلبي تىح ۚيده ۡلٱ نم سريتسٱ امف جۡلحٱ لىإ ةرمعۡلٱب عتمت نمف متنمأ اذإف ۚكسن وأ ةقدص وأ مايص
13 Hasan Ayub, Fikih Ibadah, terj. Abdurrahim (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hal. 441.

## مل نمل كلذ ةلمكا ةشرع كلت ۗمتعجر اذإ ةعبسو جلحٱ في مايأ ةثلث مايصف ديج مل نمف باقعۡلٱ ديدش للهٱ ن َ أ اوملعٱو للهٱ ْاوقتٱو ۚمار ۡ لحٱ دجسملٱ يضراح هلهأ نكي
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ´umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ´umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
Al-Hadid ayat 15.
ۖمكىلوم هي ۖرالنٱ مكىو ۡ أم اورفك نيلٱ نم لاو ةيدف مكنم ذخؤي لا موليٱف يرصملٱ سئبو
Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang- orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.
Tafsir dari fidyah pada Al-Baqarah 184 diartikan sebagai memberi makan seorang miskin.  Dalam hal ini, secara konteks fidyah dibebankan kepada seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Lain halnya dengan penafsiran yang terdapat pada Al-Baqarah ayat 196 yang merupakan tuntunan dalam ibadah haji. Ditafsirkan dalam ayat tersebut bahwa terdapat larangan untuk mencukur rambut ketika berihram. Apabila ada seseorang yang memiliki sakit dan hanya dengan bercukur sakit tersebut dapat disembuhkan, maka ia diwajibkan untuk ber fidyah dengan cara berpuasa selama tiga hari 14 . Sementara pada surat al-Hadid ayat 15 diceritakan kondisi kaum munafik di akhirat, yang pada mana pada hari tersebut
14 Shihab, Tafsir al-Misbah , hal. 402.
fidyah atau tebusan mereka tidak lagi diterima dan tidak bisa membebaskan mereka dari siksaan api neraka 15 .
Dari tiga ayat di atas, meskipun terdapat perbedaan secara kontekstual, namun dapat disimpulkan bahwa fidyah merupakan tebusan yang diberikan seseorang setelah melakukan suatu kesalahan. Tebusan disini dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan atau tindakan pengganti atas perbuatan yang tidak dikerjakan yang kemudian mengakibatkan adanya suatu pelanggaran oleh karena kealpaan dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut.
c) Dam adalah denda yang dibayarkan ketika seseorang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji.Sifat dari pembayaran dam tersebut pun bertahap dan tergantung pada kemampuan dan kondisi pelanggar. Jadi, apabila ia tidak bisa membayar pelanggarannya dengan ketentuan dam tahap pertama, maka ia pun diberikan keringanan untuk membayar dam dengan ketentuan tahap kedua dan seterusnya.
Selain itu, kajian yang mendekati konsep amnesty dalam ruang lingkup pengampunan pajak adalah amnesty telah di aplikasikan pada sumber pendapatan Negara Islam pada masa lampau, seperti zakat , jizyah, kharaj, usyr, ghanimah, dan dharibah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan definisi operasional terhadap amnesty yang dimaksud. Jika amnesty yang terdapat pada kafarat,  fidyah dan dam memang terdapat pengampunan yang yang diberikan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan dan dengan cara melakukan perbuatan lain sebagai tebusannya, maka pada amnesty yang tersirat pada konsep sumber pendapatan Negara Islam ini lebih condong kepada subjek maupun objek yang tidak di kenai beban pungutan. Dalam arti lain, baik subjek maupun objek tersebut terbebas dari beban dan diampuni jika tidak melaksanakannya, namun tetap memiliki beban lain yang harus di lakukan. 1617
15 Wahbah az- Zuhaili, Tafsir al-Wasith , Jilid 3, terj. Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 590- 592.
16 Yusuf  Qaradhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 96-98.
17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 159.

## Umi Cholifah
Jenis Pungutan Subjek Objek Sasaran pemberian Diwajibkan Dibebaskan Di pungut Bebas Pungut Zakat setiap muslim pemilik harta yang telah men- capai nisab dan haul.
Orang yang bukan mus- lim 1 . Emas, perak, tanaman, buah-buahan, perniagaan,
hewan ternak, harta tambang, barang terpen- dam 2 . Harta yang tidak di- miliki secara penuh, tidak berkembang atau tidak memberi- kan keuntungan, be- lum sampai senisab, belum mencukupi kebutuhan biasa pe- miliknya, tidak bebas dari hutang, belum mencapai satu tahun. Fakir, Miskin, Riqab,
Gharim,
Muallaf, Fis- abilillah, Ibnu Sabil, Amil . Jizyah kafir dzimmi yang laki-laki, sudah baligh, berakal dan merdeka. Kaum kafir dzimmi yang tidak mampu untuk mem- bayarnya dan muallaf 18 . Diri atau jiwa, misalnya den- gan jenis peker- jaan, Harta kaum kafir dzimmi. Pemerintah Kharaj Setiap pemilik dari tanah yang ditakhluk- kan baik de- wasa ataupun
dibawah umur, bebas ataupun budak, muslim ataupun beri- man 20 . Orang miskin dan orang- orang yang lemah 19 . Hasil tanah maupun nilai taksiran tanah tersebut Tanah rampasan perang milik orang miskin dan orang- orang yang lemah. Negara ( Baitul Māl ) Usyr Pedagang yang melakukan perdagangan di Negara Islam
21 . Kaum mus- lim dan kafir dzimmi. Perdagangan International Selain hasil pertanian dan perdagangan Negara Ghanimah Tawanan per- ang Tawanan yang tidak mampu Tawanan per- ang, barang- barang kepemi- likan ( al-amwal ) dan tanah. Harta dari tawanan yang tidak mampu Kaum mus- limin
Dharibah Kaum Musli- min Orang non muslim Harta Harta dari orang non muslim Kebutuhan atau pos-pos pengeluaran saat Baitul Māl tidak mempunyai uang untuk mencuku- pinya. 18 19 20 21
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam sumber pendapatan Negara Islam tidak semua subjek dapat di jadikan mukallaf (orang yang terbebani) atas beban pungutan, demikian juga dengan objeknya.
Melihat dari segi subjeknya, seseorang dikatakan mukallaf apabila ia sanggup menerima beban. Kesanggupan tersebut dibagi menjadi dua macam: pertama, ahliyatul wujub yang merupakan kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Kepantasan ini terdapat pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, sempurna akalnya maupun kurang, sehat maupun sakit. Bagi ahliyatul wujub yang sempurna, ia bisa melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu, bagi ahliyatul wujub yang tidak sempuna, seperti anak-anak ataupun orang yang kurang sehat akalnya, ia dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Kedua, ahliyatul adaa’ yang merupakan kepantasan seseorang untuk dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya, misalnya jika seorang muslim telah membayar zakat, maka ia pun telah menggugurkan kewajibannya 22 . Maka, lain halnya ketika seorang non-muslim membayar zakat, maka tidak ada suatu kewajiban yang gugur, karena subjek hukum yang tidak termasuk syarat mukallaf yang terbebani zakat, maka perbuatannya pun dianggap tidak sah dan tidak menggugurkan sesuatu.
Di sisi lain, jika melihat dari segi objeknya, pemisahan antara objek pungutan
18 Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 243-
244.
19 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 112.
20 Abu Ubaid Al- Qasim, Al- Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan
Zakat, Pajak, dll (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 136.
21 Huda dan Muti, Keuangan Publik Islam , hal. 44-45.
22 Yahya Mukhtar dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam (Bandung: Al- Ma’arif, 1993), hal. 165- 166.

## Umi Cholifah
sumber pendapatan Negara Islam satu sama lain lebih dipengaruhi oleh jenis mukallaf nya dan fungsi dari pungutan itu sendiri. Contohnya adalah zakat, yang secara ekplisit diperintahkan di dalam Al-Qur’an َةوَكَّزلا اْوُتاَء َو َةَلاَصلا ْاوُماَقَأ , dbebankan hanya kepada orang Islam saja dan di distribusikan kepada delapan golongan yang telah di tentukan pula di dalam Al-Qur’an yakni fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fi  sabilillah,  ibnu  sabil, dan amil. Maka, dapat diartikan bahwa membayar zakat berfungsi sebagai penggugur atas kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim  sebagaimana  yang  diperintahkan  didalam  Al-Qur’an.  Berbeda  halnya dengan jizyah yang dibebankan kepada kaum kafir dzimmi, pungutan ini berfungsi sebagai jaminan keamanan, keselamatan, dan kebebasan beribadah ketika mereka tinggal di negara Islam 23 . Dengan demikian, maka kedua hal yang tidak terbebani pungutan inilah dalam konteks ini yang dipersamakan dengan amnesty.

## Kajian Maqāsid Syari’ah Jaseer Auda
Teori Maqā ṣ id syari’ah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori maqā ṣ id syari’ah yang dicetuskan oleh Jaseer Auda, salah satu pakar terkemuka di bidang maqā ṣ id syari’ah. Teori maqā ṣ id syari’ah ini berbeda dengan teori maqā ṣ id syari’ah lainnya karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem.  Pendekatan  sistem  yang  dimaksud  ialah  pendekatan  filosofis  lain  yang ‘anti-modernisme’ yang mengkritik modernism dengan cara yang berbeda dari teori postmodern. Pendekatan inilah yang digunakan untuk membuka metode baru untuk mengkaji sebuah maqā ṣ id syari’ah dengan  fitur  watak  kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Hingga akhirnya, realisasi dari maqā ṣ id inilah yang menjadi kadar keberhasilan suatu ijtihad. Sehingga Hukum Islam terbukti memiliki kapasitas untuk membuat suatu perubahan yang nyata di dalam kehidupan umat Islam 24 .
Pendekatan sistem pada maqā ṣ id syari’ah yang dilakukan Jaseer Auda memiliki lima poin penting yang dipergunakan sebagai jalan untuk mencapai sebuah maqā ṣ id, antara lain:
a) Validitas kognisi secara menyeluruh. Kognisi yang diaplikasikan pada maqā ṣ id syari’ah Jaseer Auda adalah pemisahan atau pembedaan yang jelas antara
23 Muhammad Nazori Majid, Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam: Relevansinya dengan Kekinian, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hal. 227-228.
24 Jaseer Auda, Membumikan Hukum Islan Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el- Mun’im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 23- 30.
Syari’ah  dan  Fiqih.  Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  banyaknya  metode  ataupun hasil  fiqih  yang  dipahami  sebagai God’s rulings atau aturan tuhan, meskipun pada  dasarnya  metode  dan  hasil  fiqih  tersebut  juga  merupakan  hasil  sebuah ijtihad dari ijma’ . Pemahaman ini pun telah tertuang dengan wujud pengertian fiqih  secara  istilah  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ulama,  contohnya  Sayyid Al-Jurjaniy  mengartikan  bahwa  fiqih  adalah  ilmu  tentang  hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Bahkan Abdul Wahhab Khalaf   mendefinisikan  bahwa  fiqih  sebagai  kumpulan  hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun solusi konflik yang ditawarkan oleh Jaseer Auda adalah memperluas jangkuan urf atau kebiasaan atau adat. Hal ini sejalan dengan kaidah al-a’datu al-muhakkamah, yang mana adat dianggap sebagai pendamping atau elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional untuk dijadikan salah satu alat penunjang hukum syara’ 25 . Tahapan selanjutnya diharapkan adanya sinergi antara urf dan fiqih untuk berkontribusi terhadap perundang-undangan.
b) Holism . Pada pendekatan ini, nash yang dipergunakan merupakan nash tunggal tanpa memandang nash lain yang relevan. Kondisi ini menimbulkan problematika terhadap basis ‘sebab-akibat (kausalitas) yang bersifat parsial dan atomistik. Untuk itulahpara cendekiawan kontemporer mencoba untuk memperbaiki problem tersebut dengan cara menyempurnakan ‘kekurangan individualitas’ dalam ide maqā ṣ id .
c) Openness and self  renewal. Untuk menuju gagasan ini , terdapat dua mekanisme yang di butuhkan. Pertama, mengubah hukum dengan cara merubah pandangan kognitif  seorang faqih yang kemudian diajukan sebagai mekanisme keterbukaan dalam sistem Hukum Islam. Kedua, keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaharuan diri dalam sistem Hukum Islam.
d) Multi dimensionality. Ada dua konsep dasar yang diaplikasikan di dalam poin ini adalah al-qa ṭ ’i (kepastian) dan at-ta’ārud (pertentangan). Pada konsep yang pertama, al-qa ṭ ’i, mengatur bahwa sebuah literatur akan dimulai dengan definisi  atau  penjelasan  konsep  baku.  Namun,  problem-problem  justru  sering muncul karena disebabkan oleh “kepastian” ini. Penyebab dari konflik tersebut diantaranya adalah nash yang jelas secara linguistik di klaim qa ṭ ’i, kepastian dalam sanad dengan level tingkatan yang mempengaruhi kualitas nash, dan kepastian implikasi logis bersifat biner yang diwujudkan dalam metode qiyas berdasarkan
25 Dahlan Tamrin, Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 240.

## Umi Cholifah
kemiripan illat (sebab-akibat). Maka, pengkajian kembali terhadap dalil-dalil yang disesuaikan dengan kondisi dapat dijadikan solusi dari kebakuan penafsiran dari nash tersebut . Konsep yang kedua adalah at-ta’ārud atau pertentangan . Untuk mengurai pertentangan yang terjadi pada dua dalil shahih, maka diperlukan perluasan pemikiran bahwa tidak musti kedua dalil yang sedang bertentangan tersebut tidak dapat dipecahkan. Beberapa strategi pemecahan pertentangan tersebut antara lain adalah al-jam’, al-nash, tarjih, al-tawaqquf, al-tasaqut, dan al-takhyir.
c) Purposefulness. Untuk memenuhi kriteriria dasar teori maqā ṣ id seperti metodologi, rasionalitas, kegunaan, keadilan dan moralitas, maqā ṣ id masih dikatakan terlalu “tidak pasti” untuk melawan dalil-dalil logis yang saling bertentangan. Maka, dengan memberikan sebuah gambaran yang utuh dan koherensi  sistematis  pada  sumber  primer  (Al-Qur’an  dan  Hadis)  dan  sumber rasional ( ijma’, qiyas, istihsan , dll)diharapkan maqā ṣ id dapat memberikan maksud untuk mengisi kesenjangan tersebut.
Selain  itu,  di  tingkat  efektifitas,  Jaseer  Auda  juga  melakukan  perluasan jangkauan maqā ṣ id. Perluasan ini mencangkup lingkup individual ke ranah sosial, atau dari individu ke masyarakat yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat. Hal ini pun berpengaruh pada perluasan kepentingan individu ke kepentingan publik.
Perluasan jangkauan maqā ṣ id syari’ah inilah yang dibutuhkan untuk membuka kajian tax amnesty. Hal ini disebabkan oleh penggalian sumber dari pengampunan pajak yang tidak bisa bersandar kepada literasi mazhad fikih dan harus menggali langsung dari nash. Sementara dari segi jangkauan maqā ṣ id nya yakni al-maqā ṣ id al- a’mmah dapat dilihat dari landasan filosofis pengampunan pajak. Hal ini dibutuhkan untuk mengukur nilai keadilan dan kemudahan yang didapat dari kebijakan ini.

## Hasil Penelitian
Konsep amnesti di dalam Islam disandarkan pada firman Allah surat An- Nisa ayat 48 yangmenerangkan bahwa Allah SWT mengampuni segala dosa selain dari syirik. Beberapa mufassir, seperti Hasbi as-shidqie dan Quraish Syihab, juga
Cognition Holism Openness and self renewal Purposefulness Multi dimensionali ty
memberikan penafsiran bahwa ayat ini merupakan ancaman yang berat untuk dosa syirik. Adapun dosa-dosa lainnya masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT 26 . Di sisi lain, Wahbah Az- Zuhaili menafsirkan bahwa ayat tersebut disampaikan sebagai bantahan terhadap orang- orang yang memimpikan ampunan Allah tanpa mewujudkan keimanan 27 .  Dari penafsiran tersebut, dapat ditarik sebuah konsep bahwa di dalam Islam, dosa-dosa selain syirik memang memiliki kemungkinan untuk diampuni, tetapi seseorang yang melakukan kesalahan tetap harus mengganti kesalahannya tersebut dengan wujud keimanannya.
Pada tingkatan al-maqāsid  al-‘āmmah terdapat pengembangan pada ide terminologi al-kulliyah al-khamsah. Bagian- bagian dari al-kulliyah al-khamsah adalah dalam konsep maqā ṣ id kontemporer, seperti: 1) hifdzul nasl dari “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga dan nilai- nilai moral dalam Islam; 2) hifdzul ‘aqli dari yang hanya terbatas seputar larangan minum minuman keras menjadi pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid , dan mencegah mengelirnya tenaga ahli ke luar negeri; 3) hifdzu diin dari hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar menjadi kebebasan berkeyakinan; 4) hifdul māl dari proteksi uang menjadi pengembangan ekonomi;
5) hifdzu nafs yang lebih disarankan menuju pembangunan sumber daya manusia. Salah satu bagian dari al-kulliyah al-khamsah tersebut yang memiliki koherensi langsung dengan sosio-ekonomi atau pengampunan pajak pada khususnya adalah hifdzul māl (perlindungan harta). Jika maqā ṣ id klasik menjelaskan bahwa perlindungan harta merupakan perlindungan secara personal atau individu, maka maqā ṣ id kontemporer lebih mendorong pada pengembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Meskipun demikian, keempat teori lainnya juga dapat memiliki kesinambungan yang bersifat tidak langsung. Ekonomi yang stabil pasca kebijakan amnesti pajak diharapkan juga berdampak positif  padakeharmonisan dalam keluarga ( hifdzul nasl ), kerukunan umat beragama ( hifdzu diin ). Selain itu, pengelolaan dana investasi yang bersumber dari amnesti pajak tentu akan melibatkan banyak tenaga ahli, maka diharapkan hal ini dapat menekan laju aliran tenaga ahli dalam negeri ke luar negeri ( hifdzul ‘aqli ) sehingga diikuti oleh meningkatnya lapangan pekerjaan untuk pengembangan SDM dalam negeri ( hifdzu nafs ).
26 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al Qur’anul Majid , hal. 205.
27 Wahbah Az- Zuhaili, Tafsiral-Wasith , hal. 748.

## Umi Cholifah
Melihat kerangka kepentingan pengampunan pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional NKRI, maka al-maqāsid  al-‘āmmah telah dicapai oleh kebijakan ini. Selain aspek development yang dipersyaratkan dalam al-maqāsid  al- ‘āmmah kontemporer, aspek public protection juga memiliki andil dalam tercapainya sebuah maqā ṣ id. Maka dari itu, negara dalam memberikan pengampunan pajak juga memiliki tujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan dengan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.
Pada tingkatan pertama, yakni al-maqāsid al-khāssah. Dalam ruang lingkup yang lebih khusus, pengampunan pajak merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan sebagai salah satu upaya untuk menutupi defisit APBN. Kondisi ini pula yang menyebabkan kebutuhan penerimaan pajak terus meningkat dan harus dipenuhi Kerangka inilah yang menjadi alat pemerintah untuk merumuskan kebijakan ini dengan penerapan dan aturan khusus yang mengikat, yakni berupa undang- undang pengampunan pajak.
Adapun pada tingkatan ketiga, yakni al-maqāsid al-juz’iyyah, lebih diarahkan pada bagian yang lebih parsial. Bagian ini adalah individu-individu yang dibebani pajak atau Wajib Pajak. Pertimbangan pengampunan pajak sebagai upaya untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak merupakan upaya parsial dalam mewujudkan sebuah maqā ṣ id. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh aspek kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan. Langkah ini pula yang dijadikan perangkat pemerintah untuk menagih pembayaran pajak secara berkelanjutan. Adanya deklarasi harta yang dipersyaratkan dalam pengampunan pajak, maka secara otomatis pemerintah pun akan memiliki tambahan pemasukan pajak yang berkelanjutan dari harta-harta yang telah dideklarasikan tersebut.
Dengan demikian, pengampunan pajak di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah salu alat pemerintah untuk mewujudkan maqā ṣ id syari’ah pada perekonomian Negara.

## Daftar Pustaka
Ash-Shiddieqy, T. H. 1965. Tafsir al Qur’anul Majid. Jakarta: Bulan Bintang. Ath-Thayyar, A. b., Al-Muthlaq, A. b., & Al-Musa, M. b. (2004). Al-Fiqhul- Muyasssar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamak- Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim. Riyadh: Manarul Wathan Lin-Nasyr. Auda, J. 2015. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. Bandung: PT Mizan Pustaka. Ayub, H. 2010. Fiqih Ibadah. Jakarta: Cakra Lintas Media. Baaqi, M. F. 1992. Al mu'jam Mufahrosy li Alfadil Qur'anil Karim. Beirut: Dar al-Fikr. Bugha, M. a., al-Khann, M., & Surbaji, A. 2012. Fiqih Manhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imam Syafi’i. Yogyakarta: Darul Uswah. Burhanuddin. 2010. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press. CSIS. 2017. Ada apa dengan milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik. Jakarta:
Centre For Strategic and International Studies. Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Huda, N., & Muti, A. 2011. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf. Bogor: Ghalia Indonesia. Hutagaol, J. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Karim, A. A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Karim, A. A. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo

## Pembangunan Nasional NKRI
Menutupi Defisit APBN Meningkatkan Wajib Pajak
Patuh
al- maqāsid al - ‘āmmah
al- maqāsid al - khāssah
al- maqāsid al - juz’iyyah

## Umi Cholifah
Persada. Katsir, I. 2016. Tafsir Ibnu Katsir. Solo: Insan Kamil. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Transkrip Wawancara Tax Amnesty Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro. Jakarta: www.kemenkeu.go.id. Majid, M. N. 2003. Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam: Relevansinya Dengan Kekinian. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam. Marzuki, P. M. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Jakarta: Prenada Media Group. Mukhtar, Y., & Rahman, F. 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam. Bandung: Al-Ma’arif. Purtanto, A. 2018. PTPN XII Ajak Universitas Jember Pecahkan Masalah. Jember:
Kompas.id.
Qaradhawi, Y. 1993. Hukum Zakat. Bogor: Lentera Antar Nusa.
Qasim,  A.  U.  2009. Al- Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll . Jakarta : Gema Insani. Sabiq, S. 2013. Fiqih Sunnah. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang. Seokanto, S., & Mamudji, S. 2009. Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Shihab, M. Q. 2006. Tafsir al Misbah. Tangerang: Lentera Hati. Singarimbun, M., & Effendi, S. 1998. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: LP3ES. Sodiqin, A. 2014. Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Soekanto, S., & Mamudji, S. 2009. Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Syafi’i, I. 2005. Ringkasan Kitab al-Umm. Jakarta : Pustaka Azzam. Tamrin, D. 2010. Kaidah- kaidah Hukum Islam. Malang: UIN Maliki Press. Wardiyanto, B. 2008. Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No. 28 tahun 2007 dalam Journal Universitas Airlangga .
Zuhaili, W. a. 2012. Tafsir al-Wasith. Jakarta: Gema Insani.