Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada
Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017
3 5

## WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA

## Oleh: Marselo V. G. Pariela

## ABSTRACT
The  development  of  such  a  fast  franchise  business  can  occur  because  with  the  franchise system  in  general  the  possibility  of  success  is  greater  than  if  you  start  a  business  with  your own  power  and  the  name  /  trademark  itself  is  still  new,  but  the  franchise  business  is  not spared from the various deficiencies and advantages that will faced by the  parties especially in  the  franchise  agreement.  The  occurrence  of  wanprestasi  on  the  franchise  agreement resulted  in  legal  consequences  that  the  parties  to  the  fraudulent  agreement  are  entitled  to claim  compensation  and  cancellation  of  the  agreement  to  the  franchisor  who  committed  the default.

## Keywords: Franchise Agreement, Default

## A. PENDAHULUAN.
Saat  ini  pengembangan  usaha melalui  system franchise (waralaba)  mulai banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan  di  Indonesia,  dalam kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Direktorat Jenderl Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia,  menugaskan  Institut  Pendidikan dan  Pembinaan  Manajemen  (IPPM)  untuk mengadakan  suatu  penelitian  mengenai kebijakan-kebijakan-kebijakan  yang  perlu diambil  untuk  membina,  mengembangkan, dan  melindungi  usaha franchise (Waralaba) di Indonesia. 1
Kehidupan manusia di jaman modern ini  begitu  cepat  berputar  setiap  hari  dipaksa oleh sistem untuk bekerja demi mempertahankan  hidup,  sehingga  mereka
1 Amores  Hendra.  Tinjauan  Yuridis  Perjanjian Franchise Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Skrripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008, hlm. 1
yang tidak dapat bertahan dalam persaingan    pada    akhirnya    akan tersisih.  Kehidupan    yang    serba    cepat ini    memacu    manusia    untuk    dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula.  Pemenuhan  kebutuhan  hidup  secara cepat  telah  membuka  peluang  bagi    pelaku bisnis    untuk    memikirkan    pola pendistribusian barang atau jasa dengan baik dan tepat. 2 Pelaku bisnis di Indonesia didominasi  oleh  pengusaha  kecil  dan menengah  harus  sudah  mulai  memikirkan nasibnya  agar  dapat  bertahan  terus.  Salah satu cara untuk bertahan adalah adanya pola distribusi  barang  dan  jasa  yang  baik, sehingga  hasil  produksi  dari  pelaku  bisnis dapat disalurkan serta diserap oleh konsumen  secara  optimal, 3 Di  Indonesia,
2 Suryati, dkk. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Waralaba  Lapis  Legit  Spesial Nyidam  Sari,  Makalah,  Fakultas  Hukum  Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Tanpa Tahun, hlm. 1-2
3 Lindawati  P  Sewu  ,  Franchise  Pola  Bisnis Spektakuler (Dalam Perspektif Hukum Dan
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 3 6
bisnis  penjualan  secara  retail  semacam waralaba  mulai  dikembangkan,  banyak sekali  bermunculan  pebisnis-pebisnis  lokal yang  melirik  penjualan  barang  atau  jasanya secara waralaba, misalnya :
1. Pertamina  yang  mempelopori  penjualan retail  bensin  melalui  lisensi  pompa bensin.
2. Ayam    Goreng    Wong    Solo    dan Tahu    Tek-Tek,    yang    mempelopori bisnis waralaba di bidang makanan
3. Es  Teler  77  yang  mempelopori  dalam bidang minuman
4. Primagama  yang  mempelopori  waralaba dalam bidang jasa pendidikan
Menurut Douglas  J  Queen, konsep bisnis waralaba yang sudah teruji kemungkinan besar mengimbangi biaya    awal    dan    royalti    selanjutnya dari  waralaba    tersebut.    Besarnya    biaya tersebut    memberikan    hak    pada pemilik waralaba berupa penyediaan
pelayanan utama berikut ini : 4
1) Pemilihan dan pengkajian lokasi
2) Spesifikasi peralatan dan tempat
3) Pelatihan manajemen dan staf
4) Dukungan promosi dan iklan
5) Manfaat pembelian dan volume
6) Merek dagang yang terkenal
Berdasarkan  penyediaan  pelayanan tersebut  oleh  pemilik  waralaba,  maka pembeli waralaba mempertimbangkan kemungkinan  memperoleh  keuntungan  bila membeli  /  meneriman    izin    perolehan waralaba.    Dengan    kata    lain,    pemberi waralaba      melisensikan      waralaba disertai      penyediaan      utama      yang dapat  menguntungkan  penerima  waralaba. Para pihak yang ingin      menyelenggarakan usaha      waralaba      harus  berdasarkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian  waralaba.  Pasal  1319  KUH
Ekonomi), Utomo,    Bandung, 2004, hlm. 1
4 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perusahaan Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1989,  hlm. 337
Perdata menentukan dua kelompok perjanjian, yaitu: 5
1. Perjanjian bernama atau nominaat contracten ,  disebut  demikian  karena merupakan  perjanjian  yang  diberi  nama dan  pengaturan  secara  khusus  dalam undang-undang,  seperti  perjanjian  jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perjanjian  tak  bernama  atau innominaat contracten ,  disebut  demikian  karena merupakan perjanjian yang belum mempunyai  nama  tertentu  dan  belum diatur secara khusus dalam
undang-undang,  seperti  perjanjian  sewa beli,  perjanjian  kerjasama  dan  lain sebagainya.
Waralaba  menurut  Pasal  1  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007,  bahwa:  “Waralaba  adalah  hak  khusus yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau badan usaha    terhadap sistem bisnis dengan ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan barang  dan/atau    jasa  yang  telah  terbukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan perjanjian waralaba”.
Berdasarkan pengertian tersebut      di      atas      dapat      dimaknai bahwa  waralaba    ialah  perikatan  antara dua  pihak    dimana  para  pihak    tersebut adalah  pemberi  dan  penerima  waralaba. Pemberi waralaba adalah “orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang memberikan  hak  untuk  memanfaatkan dan/atau  menggunakan  Waralaba  yang dimilikinya  kepada  Penerima  Waralaba” 6 , sedangkan penerima waralaba adalah “Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak  oleh  Pemberi Waralaba  untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan
5 Salim    HS.  Perkembangan  Hukum  Kontrak Innominaat  Di  Indonesia.  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2003, hlm. 1. Dalam Suryati, dkk, Ibid. hlm. 2
6 Pasal  1  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2007
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 3 7 Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba”. 7 Para pihak yang akan menyelenggarakan        usaha  waralaba harus  berdasarkan  perjanjian  tertulis  yang dibuat  antara  para  pihak  sebagaimana ditegaskan  oleh  Pasal  4  Ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007,  yang menentukan bahwa “Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis  antara  Pemberi  Waralaba  dengan Penerima  Waralaba  dengan  memperhatikan hukum Indonesia”. Semakin menjamurnya
bisnis waralaba  saat  ini,  pemerintah  memandang perlu  untuk  mengetahui  legalitas  dan bonafiditas  usaha  Pemberi  Waralaba  baik dari  luar  negeri  dan  dalam  negeri  guna menciptakan  transparansi  informasi  usaha yang  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal oleh  usaha  nasional  dalam  memasarkan barang      dan/atau      jasa      dengan Waralaba. Disamping itu, Pemerintah dapat  memantau  dan menyusun  data  Waralaba  baik  jumlah maupun  jenis  usaha  yang  diwaralabakan. Untuk  itu,  Pemberi  Waralaba  sebelum membuat  perjanjian  Waralaba      dengan Penerima Waralaba, harus menyampaikan      prospektus  penawaran Waralaba  kepada  Pemerintah  dan  calon Penerima  Waralaba.  Disisi  lain,  apabila terjadi  kesepakatan  perjanjian  Waralaba, Penerima  Waralaba  harus  menyampaikan perjanjian Waralaba tersebut kepada Pemerintah.  Berdasarkan  alasan  tersebut pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang Waralaba. Kejelian memilih waralaba sebenarnya hanyalah sebagian dari
serangkaian  kiat  sukses  di  bisnis  ini.  Selain itu  prinsip  kehati-hatian  juga  harus  dijaga. Perjanjian  yang  akan  dibuat  hendaknya benar-benar  dipahami  oleh  para  pihak  agar dikemudian  hari  tidak  terjadi  sengketa  yang
7 Pasal  1  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2007
berujung  pada  gugatan  wanprestasi  salah satu  pihak.    Sehingga  permasalahan  yang terjadi  yaitu  mengenai  tanggung  jawab  para pihak  terhadap  wanprestasi  dalam  perjanjin Waralaba ( franchise )

## B. PEMBAHASAN
1. Tanggung jawab Para Pihak Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Pada  dasarnya  tanggungjawab  Para  Pihak yang  terlibat  didalam  Perjanjian  waralaba merupakan    justifikasi  yuridis  terhadap ditariknya tanggung jawab seorang Franchisee menjadi  tanggung    jawab Franchisor atas  tindakan  yang  dilakukan oleh  Pihak franchise ,      adapun  tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut : 8

## 1. Justifikasi Interen
Dalam  hal  ini  jika  terdapat  pengaruh atas  campur  tangan  yang  cukup  besar dari Pihak franchisor terhadap jalannya bisnis franchise yang sebenarnya dikelola oleh Pihak Franchisee .

## 2. Justifikasi Eksteren
Justifikasi  eksteran  yaitu,  jika  terdapat kesan  kepada  masyarakat  sedemikian rupa  sehingga  seolah-olah  tindakan tersebut  dilakukan  oleh  atau  atas  nama Pihak Franchisor .
Franchisor tidak boleh  lalai  terhadap  segala kewajibannya  terhadap franchise dengan poin-poin berikut:
1. Membuat  prototipe  secara  tepat  dan membuktikan  bahwa  bisnis  tersebut
8 Juajir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 46.
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 3 8
menguntungkan.
2. Memberikan informasi yang faktual dan jujur  kepada franchisee untuk  membuat sebuah  keputusasn  yang  informatif dalam membeli franchise .
3. Memberikan  asistensi  manajemen  yang memadai  kepada franchisee pada  saat memulai franchise .
4. Memberikan  support  yang  besar  dan terus-menerus kepada franchisee setelah pembukaan franchise khususnya  dalam hal pemasaran dan promosi, dan R&D.
Meskipun  demikian franchisor juga  harus berhati-hati dalam memilih franchisee . Akan sangat tidak bertanggungjawab bila franchisor hanya  menerima  siapa  saja  yang mempunyai  uang  untuk  membeli franchise .
Para  pelamar  yang  tidak  mengadakan investigasi  yang  masuk  akal  dan  yang  tidak mempunyai  kemampuan  dasar,  pendidikan, kualitas probadi dan cukup modal janganlah dipertimbangkan  untuk  diterima  menjadi franchisee . Hak
dan kewajiban merupakan
tanggungjawab  yang  wajib  dilaksanakan para  pihak  dalam  perjanjian franchise
(waralaba)  yang  dibuat  sesuai  dengan  isi perjanjian  yang  mereka  sepakatinya  dalam perjanjian franchise (waralaba)  tersebut. Hak  dan  kewajiban  para  pihak  tersebut terjadi  secara  bertimbal  balik  dimana kewajiban  satu  pihak  menjadi  hak  pihak lainnya,  demikian  pula  sebaliknya  hak  di pihak  lain  melahirkan  kewajiban  di  pihak lainnya.
Pengaturan  yang  ada  di  dalam  PP  waralaba menyangkut  hak  dan  kewajiban  para  pihak baik  pihak  pemberi  waralaba  maupun  pihak penerima  waralaba  dapat  diuraikan  sebagai berikut :
1. Pemberi  waralaba  wajib  memberikan prospectus  penawaran  waralaba    kepada calon  penerima  waralaba  pada  saat melakukan  penawaran  (Pasal  7  PP
Waralaba).
2. Pemberi  waralaba  wajib  memberikan pembinaan    dalam  bentuk  pelatihan, bimbingan operasional manajemen,
pemasaran,  penelitian  dan  pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan (Pasal 8 PP Waralaba).
3. Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib    mengutamakan    penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri  sepanjang  memenuhi  standar  mutu barang  dan/atau  jasa  yang  ditetapkan secara  tertulis  oleh  pemberi  waralaba (Pasal 9 ayat (1) PP Waralaba).
4. Pemberi  waralaba  harus  bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba  atau  pemasok  barang  dan/atau jasa  sepanjang  memenuhi  ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi  waralaba  (Pasal  9  ayat  (2)  PP Waralaba).
5. Pemberi  waralaba  wajib  mendaftarkan prospektus  penawaran  waralaba  sebelum membuat  perjanjian  waralaba  dengan penerima waralaba (Pasal 10 PP Waralaba). 6. Penerima waralaba wajib mendaftarkan    perjanjian    waralaba (Pasal    11    PP Waralaba).
Secara  umum  dapat  dirumuskan  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  pemberi  waralaba maupun penerima waralaba sebagai berikut:
1. Kewajiban pemberi waralaba:
a) Memberikan  segala  macam  informasi yang  berhubungan  dengan  Hak  atas Kekayaan  Intelektual,  penemuan  atau ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen, cara penjualan atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi  objek  waralaba,  dalam  rangka pelaksanaan  waralaba  yang  diberikan tersebut;
b) Memberikan  bantuan  pada  penerima waralaba  pembinaan,  bimbingan  dan
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 3 9
pelatihan kepada penerima waralaba.
2. Hak pemberi waralaba:
a) Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba;
b) Memperoleh  laporan-laporan  secara berkala  atas  jalannya  kegiatan  usaha penerima waralaba;
c) Melaksanakan      inspeksi      pada daerah kerja penerima waralaba      guna  memastikan  bahwa waralaba yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
d) Sampai  batas  tertentu  mewajibkan penerima waralaba dalam hal-hal tertentu,  untuk  membeli  barang  modal dan atau barang-barang tertentu lainnya dari pemberi waralaba;
e) Mewajibkan      penerima      waralaba untuk      menjaga      kerahasiaan
Hak      atas  Kekayaan  Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha
misalnya  sistem  manajemen,  cara penjualan  atau  penataan  atau  cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;
f) Mewajibkan  agar  penerima  waralaba tidak  melakukan  kegiatan  yang  sejenis, serupa,  ataupun  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan  usaha  yang  mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya  sistem  manajemen,  cara penjualan  atau  penataan  atau  cara distribusi yang merupakan karakteristik khu sus yang menjadi objek waralaba;
g) Menerima  pembayaran  royalti  dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
h) Meminta dilakukannya pendaftaran atas  waralaba  yang  diberikan  kepada penerima waralaba;
i) Atas  pengakhiran  waralaba,  meminta kepada penerima waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun  keterangan  yang  diperoleh penerima waralaba selama masa
pelaksanaan waralaba;
j) Atas pengakhiran waralaba, melarang penerima waralaba untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh
penerima waralaba selama masa pelaksanaan waralaba;
k) Atas  pengakhiran  waralaba,  melarang penerima waralaba untuk tetap melakukan  kegiatan  yang  sejenis, serupa,  ataupun  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas
Kekayaan  Intelektual,    penemuan atau    ciri    khas  usaha  misalnya sistem  manajemen,  cara  penjualan  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi objek waralaba;
l) Pemberian  waralaba,  kecuali  yang bersifat  eksklusif,  tidak  menghapuskan hak  pemberi    waralaba    untuk    tetap memanfaatkan,    menggunakan    atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan  Intelektual,  penemuan  atau ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen, cara penjualan atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi objek waralaba.
3. Kewajiban penerima waralaba:
a) Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan  oleh  pemberi  waralaba kepadanya  guna  melaksanakan  Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan  atau penataan  atau  cara    distribusi yang    merupakan    karakteristik khusus    yang    menjadi    objek waralaba;
b) Memberi  keleluasaan  bagi  pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi
berkala  maupun  secara  tiba-tiba, guna  memastikan  bahwa  penerima
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 4 0 waralaba telah melaksanakan waralaba  yang  diberikan  dengan baik; c) Memberikan  laporan-laporan  baik secara berkala maupun atas permintaan  khusus  dari  pemberi waralaba; d) Sampai  batas  tertentu  membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka  pelaksanaan  waralaba  dari pemberi waralaba;
e) Menjaga  kerahasiaan  atas  Hak  atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, baik selama maupun  setelah  berakhirnya  masa pemberian waralaba;
f) Melaporkan  segala  pelanggaran  Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba yang ditemukan dalam praktik; g) Tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba selain dengan  tujuan  untuk  melaksanakan waralaba yang diberikan;
h) Melakukan pendaftaran waralaba;
i) Tidak  melakukan  kegiatan  yang sejenis,  serupa,  ataupun  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual,  penemuan  atau    ciri khas usaha misalnya sistem manajemen,  cara  penjualan  atau
penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; j) Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama; k) Atas pengakhiran waralaba, mengembalikan seluruh data,
informasi  maupun  keterangan  yang diperolehnya;
l) Atas  pengakhiran  waralaba,  tidak memanfaatkan  lebih  lanjut  seluruh data,  informasi  maupun  keterangan yang diperoleh oleh penerima waralaba  selama  masa  pelaksanaan waralaba;
m) Atas  pengakhiran  waralaba,  tidak lagi  melakukan  kegiatan  sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung  maupun  tidak  langsung dapat menimbulkan persaingan dengan  mempergunakan  Hak  atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.
4. Hak penerima waralaba: a) Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual,    penemuan    atau ciri    khas    usaha    misalnya system manajemen, cara penjualan atau  penataan  atau  cara  distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut;
b) Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba  atas  segala  macam  cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak  atas  Kekayaan  Intelektual penemuan  atau  ciri  khas  usaha misalnya  sistem  manajemen,  cara penjualan  atau  penataan  atau  cara
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 4 1 distribusi yang merupakan karakteristik  khusus  yang  menjadi objek waralaba.
Hak franchisee adalah  menerima lisensi,  sedangkan  kewajibannya  adalah membayar  royalti  kepada Franchisor dan menjaga  kualitas  barang  dan  jasa  yang  di franchisee .  Suatu    hal    yang    utama dalam    mengetengahkan    hak    dan kewajiban    para  pihak  dalam  perjanjian franchise adalah  perihal  pembayaran  atas lisensi yang dipakai.
Pembayaran    oleh    hukum    perikatan bukanlah    sebagaimana    ditafsirkan  dalam bahasa pergaulan sehari-hari,
yaitu pembayaran  sejumlah  uang,  tetapi  setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat  dari  prestasi  itu. Penyerahan  barang  oleh  penjual  atau  pihak yang  bersangkutan  berbuat  sesuatu  atau tidak  berbuat  sesuatu  adalah  merupakan pemenuhan  dari  prestasi  atau  tegasnya adalah merupakan “Pembayaran”. Ketentuan ini  juga  dapat  dilihat  dari  Pasal  1384  KUH Perdata,  yaitu:  “  Adalah  perlu  bahwa  orang yang  membayar  itu  pemilik  mutlak  barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindah-mindahkannya, agar supaya pembayaran yang dilakukan itu sah “.
Sedangkan  dalam  hal  yang  berhak menerima  pembayaran  maka  Pasal  1385 KUH  Perdata  menentukan  “  Pembayaran harus    dilakukan    kepada    si    berpiutang atau    kepada    seorang    yang  dikuasakan olehnya,  atau  juga  kepada  seorang  yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si
berpiutang”.
Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan  perjanjian  secara  sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh yang  bersangkutan  saja.  Namun  Pasal  1382 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembayaran    dapat    dilakukan    oleh
orang lain. Dengan demikian undang-undang  tidak  mempersoalkan  siapa yang  harus  membayar,  akan  tetapi  yang penting adalah hutang itu harus dibayar.
Tiap-tiap  perikatan  dapat  dipenuhi  oleh siapa  saja  yang  berkepentingan  seperti seorang  yang  turut  berutang  atau  seorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat  dipenuhi  juga  oleh  seorang  pihak ketiga,  yang  tidak  mempunyai  kepentingan, asal  saja  pihak  ketiga  itu  bertindak  atas nama  dan  untuk  melunasi  utangnya  si berhutang  atau  bertindak  atas  namanya sendiri  asal  ia  tidak  menggantikan  hak-hak si berpiutang.
Maksud  "pembayaran"  oleh  Hukum Perikatan  bukanlah  sebagaimana  ditafsirkan dalam  bahasa  pergaulan  sehari-hari,  yaitu pembayaran  sejumlah  uang,  tetapi  setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimana  pun  sifat  dari  prestasi  itu. Penyerahan  barang  oleh  penjual,  berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  adalah merupakan pemenuhan prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”. Pembayaran kepada orang yang tidak berkuasa menerima adalah  sah  apabila  kreditur      telah menyetujuinya      atau      nyata-nyata telah      memperoleh      manfaat  karenanya (Pasal  1384,  Pasal  1385,  Pasal  1386  KUH Perdata).  Pembayaran  harus  dilakukan  di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan jika tidak ditetapkan    dalam perjanjian    maka    pembayaran    dilakukan di    tempat    barang    itu  berada  atau  di tempat  tinggal  kreditur  atau  juga  di  tempat tinggal  debitur.  Jika  objek      perjanjian adalah      sejumlah      uang      maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang jika objeknya benda maka perikatan berakhir setelah adanya penyerahan benda. Pasal 1004 KUH Perdata menegaskan adanya penitipan untuk membantu  pihak-pihak  yang  berhutang, apabila  si  berpiutang  menolak  menerima
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 4 2 pembayaran  dengan  melakukan  penitipan uang  atau  barang  si  Panitera  Pengadilan.
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyatakan bahwa salah suatu cara menghapuskan  perjanjian  ialah  dengan tindakan  penawaran  pembayaran  tunai  yang diikuti dengan konsiyasi. Penawaran pembayaran  tunai  yang  diikuti  dengan penitipan  hanya  mungkin  terjadi  dalam perjanjian  yang  berbentuk:  a).  Pembayaran sejumlah  uang,  b).  Penyerahan  sesuatu benda bergerak.
Dengan  dilakukannya  penitipan  di Panitera Pengadilan itu maka akan membebaskan  siberutang  dari  perikatan  dan berlakulah  baginya  sebagai  pembayaran, asal  penawaran  itu  telah  dilakukan  dengan cara menurut UU dan uang atau barang yang dititipkan  di  Panitera  Pengadilan  tetap  akan menjadi tanggungan si berpiutang.
Bedasarkan  uraian  diatas  maka  agar waralaba  dapat  berkembang  dengan  pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu  teritori  adalah  kepastian  hukum  yang mengikat  baik  bagi  Pemberi  Waralaba ( franchisor) maupun  Penerima  Waralaba ( franchisee) .  Karenanya,  kita  dapat  melihat bahwa  di  negara  yang  memiliki  kepastian hukum  yang  jelas,  waralaba  berkembang pesat,  misalnya  di  AS  dan  Jepang.  Tonggak kepastian  hukum  akan  format  waralaba  di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  (PP)  RI  No.  16  Tahun  1997 tentang  Waralaba.  PP  No.  16  tahun  1997 tentang  Waralaba  ini  telah  dicabut  dan diganti  dengan  PP  No  42  Tahun  2007 tentang Waralaba.
waralaba  dalam  hukum  perjanjian merupakan  perjanjian  khusus  karena  tidak dijumpai  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Waralaba  diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara
Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba,  dimana Penerima Waralaba wajib mendaftarkan  Perjanjian  Waralaba  tersebut.
Disamping  itu,  Pemberi  Waralaba  wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba  sebelum  membuat  Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. Seperti  perjanjian  pada  umumnya,  ada kemungkinan  terjadinya  wanprestasi  dalam pelaksanaan Perjanjian
Waralaba. Wanprestasi  terjadi  ketikan  salah  satu  pihak tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana tertera  dalam  Perjanjian  Waralaba,  yang menyebabkan  salah  satu  pihak  merasa dirugikan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka secara  khusus  pihak  yang  dapat  dirugikan dalam  bisnis  waralaba  ( franchise )  yaitu
Pemberi Waralaba ( franchisor ) dan
Penerima Waralaba ( franchisee ).
a. Wanprestasi dari pihak Penerima Waralaba  ( franchisee )  antara  lain  dapat berupa:
1. Tidak  dibayarnya  biaya  waralaba  tepat pada waktunya;
2. Melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh seorang Penerima Waralaba ( franchisee );
3. Melakukan pelayanan  yang tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam system  waralaba  yang  merusak image merek/produk;
4. Tidak  mau  mengembalikan  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  milik Pemberi  Waralaba  ( franchisor )  setelah habis masa berlakunya perjanj ian;
5. Membuka  usaha  baru  dengan  merek yang baru namun jenis usaha yang sama sehingga menjadi pesaing dan berkompetisi dengan usaha franchise/waralaba yang telah diserahkan  kepada  penerima  waralaba ( franchisee ).
b. Wanprestasi dari Pihak Pemberi Waralaba ( franchisor ) antara lain dapat berbentuk: 1. Tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan
sistem waralaba
berjalan sebagaimana mestinya;
2. Tidak  melakukan  pembinaan  terhadap Penerima  Waralaba  ( franchisee )  sesuai dengan yang sudah diperjanjikan;
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 4 3
3. Tidak  membantu  Penerima  Waralaba
( franchisee )  dalam  kesulitan  yang dihadapi  ketika  melaksanakan  usaha waralabanya.
Secara  umum  tanggungjawab  akibat hukum  kelalaian  salah  satu  pihak  dalam suatu  perjanjian  waralaba  (wanprestasi) adalah:
1) Bagi Pemberi Waralaba
a) Mengganti kerugian. b) Obyek perjanjian menjadi tanggungjawab Penerima Waralaba. 2) Bagi Penerima Waralaba:
a) Pemenuhan perikatan
b) Ganti kerugian.
Ganti  rugi  adalah  berupa:  (1)  Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang  nyata-nyata  telah  dikeluarkan Penerima;  (2)  Rugi  yaitu segala akibat negatif yang menimpa
penerima  waraba  akibat  kelalaian penerima kerugian yang didapat atau diperoleh  pada  saat  perikatan  itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar  janji;  (3)  Bunga,  yaitu keuntungan  yang  diharapkan  namun tidak diperoleh kreditur. 9
Wanprestasi  berupa  tidak  memenuhi prestasi,  dalam  ilmu  hukum  perjanjian dikenal  dengan  suatu  doktrin  yang  disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial,  yaitu  suatu  doktrin  yang mengajarkan  bahwa  sungguhpun  satu  pihak tidak  melaksanakan  prestasinya  secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya  secara  sempurna.  Apabila  suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara    substansial,    maka    dia    disebut tidak melaksanakan perjanjian secara
9 Handri Raharho, Hukum Perjanjian di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 81.
material.
Apabila  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan,  atau lebih    jelas    apa  yang  merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka  perbuat,  maka  dikatakan  bahwa pihak  tersebut  wanprestasi,  yang  artinya tidak  memenuhi  prestasi  yang  diperjanjikan dalam perjanjian.
2. Upaya  Hukum  Para  Pihak  atas Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba
Di  dalam  suatu  perjanjian,  tidak terkecuali  perjanjian Franchise (Waralaba) ada kemungkinan salah satu pihak melalaikan  perjanjian  atau  tidak  memenuhi isi  perjanjian  sebagaimana  yang  telah mereka sepakati bersama-sama, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi  yang  sudah  disepakatinya  pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.
Apabila  salah  satu  pihak  dalam perjanjian Franchise (Waralaba)  melakukan wanprestasi  maka  pihak  yang  melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi membayar kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.  Dimisalkan  dalam  hal  ini  pihak Franchisee (Penerima) melakukan wanprestasi  tidak  membayar fee kepada Franchisor (Pemilik)  sesuai  dengan  jadwal yang  dijanjikan,  maka  pihak Franchisor dapat menuntut pihak Franchisee (Penerima) untuk  membayar  kerugian  atas  wanprestasi Franchisee (Penerima)  tersebut,  termasuk membayar semua  semua  biaya yang terlambat  dibayar  maupun  hasil  lainnya seperti denda maupun bunga atas keterlambatan pembayaran.
Dengan  demikian  berdasarkan  Pasal 1266  KUH  Perdata,  dalam  perjanjian Franchise (Waralaba)  apabila  salah  satu pihak wanprestasi maka pihak yang
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 4 4
dirugikan  dapat  menempuh  upaya  hukum penyelesaian  sengketanya  melalui  beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak yaitu melalui :
1. Badan Peradilan (Pengadilan) a) Pengadilan Negeri
Penanganan  sengketa  waralaba  di lingkup keperdataan, maka penyelesaiannya  melalui  pengadilan negeri  jika  yang  disengketakan adalah  mengenai  masalah-masalah selain  masalah  HAKI.  Jika  yang disengketakan dalam lingkup masalah  HAKI  (Hak  cipta,  paten, merek,  dll)  maka  penyelesaiannya di lingkup  wilayah  Pengadilan  Niaga. 10
Di  lingkup  peradilan  ini  upaya hukum yang ditempuh jika salah satu pihak menolak putusan dari pengadilan  tingkat  pertama  ( judex facti )  maka  bisa  melakukan  banding kemudian kasasi.
b) Pengadilan Niaga
Pengadilan    Niaga    merupakan pengadilan khusus yang keberadaannya diatur dalam  UU  No. 4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan
Kehakiman  pada  pasal  15  ayat  (1) dan penjelasannya, bahwa :
“  Pengadilan  khusus  hanya  dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  yang diatur dengan undang-undang.”
Yang  dimaksud  dengan  ”pengadilan khusus”  dalam  ketentuan  ini,  antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan  niaga,  pengadilan  hak asasi  manusia,  pengadilan  tindak pidana
korupsi, pengadilan hubungan  industrial    yang    berada
10 www.legalitas.org, Pengadilon-pengadilan Khusus di Indonesia . Diakses 22 Agustus 2015
di    lingkungan    peradilan    umum, dan pengadilan pajak di lingkungan  peradilan  tata  usaha negara. Sengketa waralaba yang
berhubungan  dengan  masalah  HAKI misalnya  masalah  penyalahgunaan merek  yang  tidak  semestinya  maka penyelesaiannya  melalui  pengadilan Niaga. Upaya Hukum jika salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan  tingkat  pertama  ( judex facti )  maka  langkah  selanjutnya adalah  melakukan  kasasi  karena Pengadilan  Niaga  tidak  mengenal Tingkat Banding. 11
2. Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian  sengketa  harus  secara tegas dicantumkan dalam kontrak konstruksi dan sengketa yang dimaksud adalah sengketa  perdata  (bukan  pidana).  Misalnya, pilihan  penyelesaian  sengketa      tercantum dalam      kontrak      adalah  Arbitrase. Dalam  hal  ini  pengadilan  tidak  berwenang untuk  mengadili  sengketa  tersebut  sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Pada umumnya  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun demikian,  dengan  mengingat  akan  sifat  dari pemberian
waralaba, penyelesaian perselisihan  yang  dilakukan  melalui  forum peradilan  dikhawatirkan  oleh  pihak  pemberi waralaba akan menjadi suatu forum ”buka-bukaan” bagi Penerima Waralaba  yang  tidak  beriktikad  baik.  Untuk menghindari    hal    tersebut    maka sebaiknya    setiap    sengketa    yang berhubungan  dengan    perjanjian  pemberian waralaba    diselesaikan    dalam    kerangka
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017
4 5
pranata  alternatif  penyelesaian  sengketa, termasuk di dalamnya pranata arbitrase. 12 Pranata penyelesaian sengketa
alternatif,  termasuk  di  dalamnya  pranata arbitrase  di  Indonesia  saat  ini  telah  diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan tersendiri,  yaitu  Undang-Undang  No.  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut ketentuan    Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa  yang  akan  diselesaikan  di  luar pengadilan  melalui  lembaga  arbitrase  (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa  lainnya)  dapat  dilakukan  hanya untuk  sengketa  di  bidang  perdagangan  dan mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa. Tidak  ada    suatu    penjelasan    resmi mengenai    maksud    ketentuan    Pasal    5 ayat        (1)  Undang-Undang    No.    30 Tahun    1999    tersebut,  namun  jika  dilihat ada  Pasal  66  huruf  (b)  Undang-Undang  No. 30  Tahun  1999,  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional, di  mana  pada  Penjelasan  Pasal  66  huruf  (b) Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 tersebut  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  ruang  lingkup  hukum  perdagangan adalah  kegiatan-kegiatan  antara  lain  bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman  modal;  industri;  Hak  Kekayaan Intelektual.  Ini  berarti  bahwa  makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal  5  ayat  (1),  seharusnya  juga  memiliki makna  yang  luas.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  ketentuan  selanjutnya  dalam  Pasal 5 ayat  (2),  yang  memberikan    perumusan negatif,    di    mana    dikatakan    bahwa sengketa-sengketa  yang  dianggap  tidak dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah sengketa  yang  menurut      peraturan
12 Gunawan Widjaja, Op.Cit ., hlm. 103
perundang-undangan      tidak      dapat diadakan      perdamaian.  Dengan    adanya ketentuan    sebagaimana    dijelaskan  dalam Penjelasan    Pasal    66  huruf    (b) Undang-Undang    No.    30    Tahun    1999 tersebut, maka sengketa yang berhubungan  dengan  pemberian  waralaba, baik  yang  berhubungan  dengan  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  pada  waralaba  dapat diselesaikan  melalui  pranata  Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk Arbitrase.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di atas  maka  pada  dasarnya  kalangan  dunia bisnis  akan  menggunakan  jalur  non  litigasi/ alternatif  penyelesaian  di  luar  pengadilan dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  para pihak. Demikian pula dalam bisnis waralaba, penyelesaian sengketa dalam bisnis waralaba  menggunakan  musyawarah  dan apabila  tidak  terdapat  mufakat  maka  dalam penyelesaian sengketa tersebut akan menyelesaikan sengketa dengan
menggunakan  cara  arbitrase  dengan  jasa arbitrator.  Pilihan  penyelesaian  sengketa dengan  menggunakan  musyawarah  dan dengan  arbitrase  di  atas  merupakan  pilihan kedua  belah  pihak,  karena  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan

## C. P E N U T U P
Tanggungjawab  yang  timbul  apabila para  pihak  melakukan  wanprestasi  yang  di dalam  suatu  perjanjian  waralaba  yaitu apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang berlaku dari segi pembiayaan,  hak  dan  kewajiban.  Pihak pemberi mendapatkan haknya atas kewajiban  sebagai  tanggungjawab  penerima waralaba  untuk  membayar  biaya fee dan royalti  sesuai  dengan  ketentuan  yang diperjanjikan  dalam  perjanjian  waralaba sedangkan penerima waralaba adalah mendapatkan haknya atas kewajiban sebagai
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 4 6 tanggungjawab pemberi waralaba antara lain pembinaan dalam bentuk pelatihan,
bimbingan operasional manajemen, pemasaran,  penelitian  dan  pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.  Sehingga  apabila  para pihak tidak melaksanakan prestasinya sebagai tanggungjawabnya atas kewajibannya  dalam  perjanjian  waralaba maka  pihak  yang  wanprestasi  (Penerima maupun Pemberi Waralaba), yaitu: Membayar kerugian yang diderita atau ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Peralihan resiko, Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di depan pengadilan. DAFTAR PUSTAKA . Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Handri  Raharho, Hukum  Perjanjian  di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009. Juajir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Lindawati  P  Sewu  , Franchise  Pola  Bisnis Spektakuler ( Dalam  Perspektif Hukum  Dan  Ekonomi ),  Utomo, Bandung, 2004.
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1994.
Salim    HS. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat  Di  Indonesia .  Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Amores Hendra. Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Berdasarkan Undang-Undang  Tentang  Hak Atas Kekayaan Intelektual, Skrripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008. Suryati,  dkk. Akibat  Hukum  Terhadap Wanprestasi  Dalam  Perjanjian
Waralaba  Lapis  Legit  Spesial
Nyidam  Sari ,  Makalah,  Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Tanpa Tahun.
www.legalitas.org, Pengadilon-pengadilan
Khusus  di  Indonesia .  Diakses  22
Agustus 2015.