## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG KOTA SINGARAJA)
Ni Made Asri Setyawati, Si Ngurah Ardhya, Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: asrisetyawati99@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, raiyuliartini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh pengguna jasa PT. JNE Cabang  Kota  Singaraja  apabila  mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi  dalam  hal  keterlambatan pengiriman  barang  (2)  bentuk  ganti  kerugian  pengguna  jasa  PT.  JNE  cabang  Kota  Singaraja  akibat wanprestasi  dalam  hal  keterlambatan  pengiriman  barang.Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  non probability  sampling  dengan  bentuk  purposive  sampling  yakni  sampel  yang  akan  dipilih  berdasarkan pertimbangan/penelitian  subjektif  dari  peneliti.  Pengolahan  dan  analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman  barang  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  adalah  memberikan  Upaya  yang  dapat  di  tempuh pengguna  jasa  bilamana  mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi  dan/atau  pengguna  jasa  pengiriman barang pada PT. JNE cabang Kota Singaraja dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata.
Kata Kunci: pengguna jasa,jasa pengiriman barang, kerugian

## Abstract
This study aims to (1) review and  analyze  law  enforcement against perpetrators of traffic accidents that This study aimed to (1) determine the legal remedies that are able be taken by the service users of PT. JNE Singaraja City Branch if it suffers a loss due tobreach of contract in terms of delays in delivery of goods (2) a form of compensation for service users of PT. JNE Singaraja City branch due to default in terms of delays in delivery of goods. The type of research used is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling in the form of purposive sampling, namely the sample to be selected based on subjective considerations/research from the researcher. Processing and analysing data used a qualitative descriptive manner.  Based on this  research, it could be seen  that  legal protection for users of goods delivery services in the event of a default is to provide efforts that could be taken by service users when getting the losses due to default and/or users of goods delivery services at PT. JNE Singaraja City could file a claim for compensation due to default based on the provisions of article 1243 of the Civil Code.
Keywords: service users, goods delivery services (freight forwarders) , losses
PENDAHULUAN cenderung  hidup  berkelompok  dan membentuk komunitas. Di kehidupan sehari-hari,  kebutuhan  manusia  dapat
dipenuhi karena keberadaan dan kontribusi orang  lain  yang  terhubung  dalam  sebuah jalinan interaksi yang  kompleks dan sistematis  meliputi  jual  beli,  pegadaian,
sewa-menyewa, wasiat, dan lain sebagainya.  Manusia  sebagai  makhluk sosial yang tentunya pasti akan melakukan suatu  interaksi  atau  saling  berinteraksi dengan sesama satu dengan yang lainnya. Banyak  sekali  interaksi  interaksi  yang manusia bisa lakukan dengan manusia yang lainnya,  yang  dimana  salah  satu  bentuk interaksi  manusia  adalah  membuat  suatu ikatan-  ikatan  yang  satu  dengan  yang  lain, yang  berupa  perjanjian  dalam  suatu  jasa. Pola pikir manusia yang semakin maju dan modern menimbulkan ide yang kreatif dalam membangun suatu usaha atapun jasa, salah satunya  aspek  kehidupan  yang  sangat berpengaruh  di  dalam  maskarakat  ialah pengangkutan.  Pengangkutan  dalam  dunia perniagaan sangat penting sekali, mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen/grosir sampai ke konsumen.  Pengangkutan  adalah  satu bidang  kegiatan  yang  sangat  vital  dalam kehidupan  masyarakat.  Kemajuan  bidang pengangkutan  terutama  yang  digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan  diberbagai  sektor  misalnya sektor perhubungan, Pengangkutan memperlancar  arus  manusia,barang,  jasa, Informasi ke seluruh penjuru tanah air.
Kemajuan bidang pengangkutan mendorong  pengembangan  ilmu  hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan  pengangkutan,  karena  pada dasarnya Indoesia adalah Negara Hukumsesuai  dengan  Undang  Undang Dasar  Negara  Repubik  Indonesia  1945 dirumuskan  dengan  tegas  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  yang  menyatakan,  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Salah satu  jenis  pengangkutan  adalah  jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang merupakan salah satu layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih dijaman  yang  serba  canggih  ini  manusia akan selalu mencari kemudahan- kemudahan  karena  era  globalisasi  dengan perkembangan teknologinya cenderung membuat  mereka  menyukai  hal-hal  yang serba instan. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan  dan  kepraktisan  dalam  hal mengirimkan  suatu  barang  terlebih  jika  itu menyangkut  keterjangkauan  wilayah  jasa pengiriman  barang  akan  sangat  efisien
digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana  tidak  dapat  dijangkau  sendiri  oleh masyarakat. Terdapatnya masyarakat yang saling mengirim barang dari suatu daerah ke daerah  yang  lain  atau  jauh  membuat  jasa pengiriman  barang  ini  menjadi  sangat penting  bagi  masyarakat.    Salah  satu penyedia  jasa  pengiriman  barang  yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu PT. Jalur  Nughara  Ekakurir,  yang  selanjutnya disingkat  menjadi  PT.  JNE.  PT.  JNE merupakan  perusahaan  pengiriman  bararg milik  swasta  yang  bergerak  di  bidang  jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman  barang  ini  menjadi  sangat penting.  Seiring  dengan  perubahan  zaman yang  semakin  modern  dan  pesatnya perkembangan  bisnis  menyebabkan  jasa pengiriman  barang  PT.  JNE  juga  semakin melesat  dan  berkembang.  Sesuai  dengan kenyataan,  saat  ini  kebutuhan  akan  jasa pengiriman barang sangat penting sehingga kantor PT. JNE yang berpusat di Jakarta pun mengepakkan sayapnya dan mulai membuka kantor cabang di berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Kota Singaraja pun  tak  luput  dari  perhatian  PT.  JNE, terdapat  satu kantor cabang  PT.  JNE  yang berlokasi  di  Jalan  WR.  Supratman  No.  28 Singaraja yang sebelumnya sempat beroperasi  di  Jalan  Angsoka,  Kaliuntu.  PT. PT.  JNE  Singaraja  merupakan  cabang  ke delapan  yang  berada  dibawah  manajemen PT.  JNE  Denpasar,  setelah  tujuh  cabang lainnya berdiri di wilayah Bali, hingga Nusa Penida dan Lembongan.
Di  bukanya  kantor  cabang  PT.  JNE Singaraja  dikarenakan  Kota  Singaraja merupakan  Kota  Terbesar  Kedua  setelah denpasar,  hal  lain  yang  melatarbelakangi dikembangkannya  cabang  PT.  JNE  di  kota Singaraja yakni Kota Singaraja yang dikenal sebagai  kota  pendidikan  yang  terdapat beberapa universitas besar membuat perekonomian di Kota Singaraja dipercayakan  berkembang  pesat.  Terdapat berbagai  macam  fasilitas  dan  pelayanan yang  disediakan  oleh  PT.  JNE  bagi masyarakat  .  pengguna  PT.  JNE  berhak untuk  memilih  paket-paket  yang  telah disediakan  oleh  PT.  JNE.  Dari  berbagai paket-paket yang telah ditawarkan oleh PT. JNE Cabang Kota Singaraja memiliki harga
atau tarif pengiriman barang/dokumen yang berbeda  yang  disesuaikan  dengan  paket yang dipilih oleh pengguna jasa. Di PT. JNE sebagai perusahaan jasa pengiriman barang  jika  konsumen  ingin  barangnya cepat  dikirim  untuk  sampai  pada  penerima maka  tarif  yang  harus  dibayar  oleh konsumen  kepada  perusahaan  pengiriman barang akan semakin mahal dan begitu juga sebaliknya.
Dalam  kegiatan  pengiriman  barang yang  dilakukan  oleh  JNE  melibatkan beberapa  pihak  yang  terlibat  antara  lain penyedia  jasa  dan  pengguna  jasa  yang mengadakan  hubungan  hukum  berupa suatu  perjanjian.  Hubungan  hukum  antara Pengirim Barang dengan PT. JNE merupakan hubungan hukum perjanjian dan mulai  berlaku  pada  saat  barang  diterima oleh  karyawan  PT.  JNE  serta  pengirim barang  telah  menandatangani  blangko/resi yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan  jasa  pengiriman  dan  pengirim barang  telah  membayar  ongkos  kirim barang. Dengan peristiwa ini, pihak PT. JNE telah mengikatkan diri untuk mengantarkan barang  milik  pihak  pengirim,  sedangkan pihak  pengirim  mengikatkan  diri  dengan membayar  ongkos  yang  disebut  dengan tarif.    Perjanjian  antara  PT.  JNE  dengan pengirim  barang  merupakan  Perjanjian Timbal Balik yang bentuknya Baku (dikarenakan  isi  perjanjian  tersebut  telah ditulis  di  dalam  blangko/resi).  Sedangkan besar  kecilnya  tarif  atau  ongkos  kirim ditentukan berdasarkan pada jenis pengiriman dari produk jasa yang ditawarkan,  jarak  serta  berat  barang  yang dikirim tersebut.
Dalam kegiatan bisnis usaha atau jasa yang  sehat  terdapat  keseimbangan  antara pelaku  usaha  dengan  pengguna  jasa. Hubungan  antar  pelaku  usaha  penyedia layanan  jasa  pengiriman  barang  dengan pengguna jasa sering kali terdapat kendala yang  diakibatkan  oleh  berbagi  masalah teknis  dalam  proses  pengiriman  barang. Kendala  ataupun  masalah  yang  sering dialami  atau  dirasakan  oleh  pengguna  jasa pada  PT.  JNE  cabang  Kota  Singaraja adalah  masalah  dalam  hal  keterlambatan. keterlambatan  pengiriman  barang  yang tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  atau  disepakati  sebelumnya.
Keterlambatan  dalam  pengiriman  barang yang  dilakukan  Oleh  PT.  JNE  Di  cabang Kota Singaraja Kerap sering terjadi terlebih lagi jika memasuki hari raya ataupun tahun baru.  Terdapat  wanprestasi  pada  pelaku usaha  mengakibatkan  kerugian  jatuh  pada pihak  konsumen  sebagi  pengguna  jasa. Terdapat  berbagai  macam  alasan  yang menyebabkan  masalah  keterlambatan  ini terjadi  ialah  dikarenakan  overload  (jumlah barang  yang  dikirim  terlalu  banyak  dan harus  menunggu  untuk  dikirim  sesuai dengan  kapasitas  yang  telah  ditentukan), dan  faktor  lain  yang  menyebabka  masalah dalam hal keterlambatan pengiriman barang ialah  terjadinya  barang  yang  tertukar sehingga  hal  ini  tentu  akan  menimbulkan masalah  dalam  waktu  dan  mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang. Pengguna  jasa  merasa  dirugikan  atas masalah  keterlambatan  tersebut  yang dilakukan  oleh  PT.  JNE  Cabang  Kota Singaraja  karena  pihak  penanggung  jawab dari  PT.  JNE  Cabang  Kota  Singaraja  tidak memberi  informasi  kepada  Pengguna  jasa atas  keterlambatan  yang  terjadi.  Tidak adanya suatu informasi atau pemberitahuan atas keterlambatan dari pihak PT. JNE Kota singaraja.  Pengguna  jasa  yang  mengalami masalah dalam proses pengiriman terutama dalam  hal  keterlambatan  barang  dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil.  Hal  ini  antara  lain  dikarenakan kerana jenis barang yang dikirim cendurung cepat  untuk  kadaluarsa,  ataupun  barang menjadi tidak berguna atau kurang manfaatnya  jika  diterima  tidak  tepat  waktu. Tentu  saja  kerugian  yang  dialami  akibat keterlambatan yang dilakukan karena kelalaian penyedia jasa sangatlah merugikan  pengguna  jasa  di  waktu  yang sekarang maupun di kemudian hari.
Kasus keterlambatan dalam pengiriman  barang  yang  dirasakan  oleh pengguna  jasa  juga  di  alami  oleh  Sintiana Dewi.  Pada  saat  itu  Sintiana  Dewi  yang beada  di  bali  hendak  mengirimkan  barang kepada  kakaknya  yang  berada  di  Kota Bandung,  sudah  ada  kesepakatan  antara pengguna  jasa  dan  pelaku  usaha  terhadap estimasi  waktu  dalam  pengiriman  barang yaitu  pelaku  usaha  atau  pihak  PT.  JNE sudah  mengklaim  bahwa  barang  akan sampai  paling  lambat  satu  minggu.  Dan
Sintiana Dewi
sudah melakukan pembayaran  ke  PT.  JNE  sebagai  bentuk kewajiban  yang  harus  di  penuhi  sebagai pengguna  jasa,  namun  di  satu  sisi  pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dengan  baik  karena  barang  yang  hendak dikirim oleh Sintiana Dewi kepada kakaknya tidak  tiba  tepat  waktu  sesuai  dengan perjanjian sebelumnya. Peneliti juga mewawancarai  konsumen  atas  nama  Putri pagarani  yaitu  pengguna  jasa  yang  pernah mengalami  masalah  dalam  keterlambatan pengiriman  barang,  dimana  kasus  beliau tersebut bermula dari saudari putri membeli masker wajah di salah satu online shop yang berada  di  jakarta,  online  shop  tersebut sudah  menerangkan  bahwa  barang  yang dipesan  oleh  putri  sudah  ia  kirimkan  lewat ekspedisi  JNE  dan  barang  tersebut  akan sampai  pada  waktu  kurang  lebih  3-4  hari, namun  ternyata  barang  tersebut  tidak kunjung  datang  juga  dan  setelah  di  cek ternyata barang yang di pesan oleh saudari putri mengalami kendala di JNE diperkirakan  karena  masalah  overload barang.
Dalam  hal  ini,  pengguna  jasa  yang mengalami  kerugian  akibat  perbuatan wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak pelaku usaha, pengguna jasa berhak untuk menuntut  ganti  rugi  dan  pelaku  usaha berkewajiban  untuk  memberikan  tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna  jasa.  Kesalahan  atau  kelalaian yang  dilakukan  PT.  JNE  cabang  Kota Singaraja  selaku  pelaku  usaha  merupakan suatu wanprestasi. Sederhananya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati  janji.  Menurut  Abdul  R  Saliman (Saliman  :  2004,  hal.  15),  wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu  keadaan  di  mana  debitur  tidak memenuhi  janjinya  atau  tidak  memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu
perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur, walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu  yang  telah  ditentukan”.  Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
1.  Ada perjanjian oleh para pihak.
2.  Ada  pihak  melanggar  atau  tidak melaksakan  isi  perjanjian  yang  sudah disepakati
3.  Sudah  dinyatakan  lalai  tapi  tetap  juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Pasal  1239  KUHPer  berbunyi  “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak  berbuat  sesuatu,  wajib  diselesaikan dengan  memberikan  penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga,  bila  debitur  tidak memenuhi kewajibannya:Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi:“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan  suatu  kebendaan  dan  pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.  Definisi  pasal  diatas,  bahwa penjual  berhak  atas  sejumlah  pembayaran atas barang atau jasa  yang telah diserahkan kepada  pembeli  sebagaimana  yang  telah disepakati  bersama.  Disamping  itu  pembeli memiliki  hak  atas  penyerahan  barang  atau jasa  yang  telah  dibelinya  dari  si  penjual. Pada kenyataannya tidak semua konsumen yang dirugikan mendapatkan pertanggungjawaban  yang  sesuai  dengan kerugian  yang  dialaminya.  Pelaku  usaha kerap  mengabaikan  Hak-Hak  yang  dimiliki oleh pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa  mengetahui  adanya  hak  hak  yang  ia miliki,  Namun  karena  kurangnya  suatu pemahaman mengenai bagaimana tata cara prosedur  complain  terhadap  penyedia  jasa membuat  pengguna  jasa  enggan  untuk memperjuangkan hak-haknya. Padahal dalam  hal  ini,  pengguna  jasa  dapat mengajukan  complain  terhadap  penyedia jasa  karena  antara  penyedia    jasa  dan pengguna  jasa  memiliki  hubungan  hukum yang lahir dari suatu perjanjian.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan  diatas,  penting  kiranya  untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum  Terhadap  Pengguna  jasa  PT.  JNE
cabang Kota Singaraja terkait hal wanprestasi,  maka  penulis  melakukan penelitian  dalam  bentuk  proposal  skripsi yang  berjudul  : “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PENGIRIMAN  BARANG  DALAM  HAL TERJADINYA  WANPRESTASI  (STUDI KASUS
DI PT JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG KOTA

## SINGARAJA)

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian yang  mengacu  kepada  kenyataan  hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial  atau  budayanya,  penelitian  terhadap efektivitas  hukum  tertulis  maupun  hukum kebiasaan  yang  tercatat  pada  dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (das sollen)  dengan  realita  hukum  (das  sein). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hukum Kajian  hukum  empiris  ialah  telaah  yang memperhatikan hukum untuk realita (Warjiyanti, 2018) yang mencangkup realita sosial  dan  realita  kultur  (Dewi,  2020)  yang beranjak  dari  kesenjangan  (Law  in  Action) sebagai perilaku individual atau masyarakat terhadap peraturan hukum untuk dibedakan ke  Law  in  Book  yang  diartikan  sebagai undang-undang (Marzuki, 2017) itu berfungsi  dalam  masyarakat  seperti  halnya perbedaan penerapan Undang-Undang atau aturan lainnya dengan kenyataan. Sifat dari penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan  akurat  terhadap  suatu  populasi  atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik,  atau  factor-faktor  tertentu (Zainuddin, 2019 : 10).
Data  Penelitian  menggunakan  data yang diteliti ada dua jenis  yaitu data primer dan  data  sekunder.  Data  Primer  (Field Research),  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumbernya,  baik  melalui wawancara,  observasi  maupun  laporan dalam  bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang kemudian  dioleh  oleh  peneliti  (Zainudi, 2009:106).  Penelitian  ini  mengarah kepada pengguna jasa PT. JNE sebagai pihak yang terindikasi  dirugikan  maupun  dari  pihak pelaku usaha atau PT. JNE itu sendiri yang
bertanggung jawab atas kerugian pengguna jasa.  Dalam  hal  ini  lokasi  penelitian  akan dilakukan pada masyarakat di Kota Singaraja  dan  dari  pihak-pihak  yang  terkait dengan  masalah  yang  diangkat  dalam skripsi ini. Data Sekunder (Library Research)  adalah  mencakup  dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan  dan sebagainya  (Amirudin  dan  Zainal  Asiki, 2016:30).  Data  sekunder  yang  digunakan pada pembuatan kajian studi berikut ialah : 1.  Bahan Hukum Primer
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, bahan  hukum  primer  merupakan  bahan hukum  yang  bersifat  otoritatif  atau memiliki  otoritas.  Bahan-bahan  hukum primer  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan  perundang-undangan  dan putusan-putusan  hakim  (Ishaq,  2017: 68). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari UUD Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen 2)
2.  Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan  hukum  yang  berisikan  informasi atau  kejelasan  tentang  bahan  hukum primer  (Soekanto,  2014:  29).  Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian  dan  hasil  karya  dari  kalangan hukum (Ishaq, 2017: 101). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  terdiri  atas  jurnal-jurnal hukum  dan  hasil  penelitian  hukum  yang berkaitan dengan Hukum Wanprestasi.
3.  Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia  (Ishaq,  2017:  102).  Terkait penelitian  ini,  penulis  menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan :
1.  Teknik Studi Dokumen Teknik  studi  dokumen  merupakan teknik  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan  serangkaian  kegiatan  studi kepustakaan dengan membaca,
mengutip  bukuk-buku  serta  menelaah peraturan
perundang-undangan,
dokumen  dan  informasi  yang  ada hubungannya  dengan  penelitian  yang dilakukan (Ishaq, 2017: 113).
2.  Teknik Observasi atau Pengamatan Teknik observasi atau pengamatan merupakan  teknik  yang  dilakukan dengan  cara  melakukan  pengamatan dan  pencatatan  secara  sistematis terhadap  gejala-gejala  yang  diteliti (Ishaq, 2017: 119). Teknik ini dgunakan untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan sendiri terhadap  objek  penelitian.  Terkait penelitian  ini  penulis  menggunakan teknik  observasi  tidak  langsung  (non participant  observation)  yaitu  peneliti mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan tanpa menjadi  bagian  dari  situasi  yang terjadi.
3.  Teknik Wawancara Wawancara  merupakan  proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi  atau  keterangan- keterangan  (Ishaq,  2017:  116).  Teknik wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan  cara  terjun  langsung  ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan.
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non  probability  sampling  artinya  dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti berapa  sampel  yang  harus  diambil  agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008 : 46). Cara yang digunakan dalam
menentukan subjek penelitian adalah dengan  cara  purposive  sampling  yaitu sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Dimana dalam  purposive  sampling  ini  sampel  yang akan  dipilih  berdasarkan  pertimbangan/ penelitian  subjektif  dari  penelitian.  Jadi dalam  hal  ini  peneliti  menentukan  sendiri sampel yang menjadi ciri utama populasinya yaitu  beberapa  Pengguna  Jasa  pengiriman
barang  di  PT.  JNE  Cabang  Kota  Singaraja yang  pernah  mengalami  kerugian  akibat Masalah dalam hal keterlambatan pengiriman  barang  yang  disebabkan  oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak PT. JNE Cabang Kota Singaraja. Teknik pengolahan dan  anailisi  data  Data  penelitian  ini  diolah dan  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  data yang  disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka, melainkan  data-data  yang  wujudnya  dalam bentuk  kata-kata  yang  nantinya  disusun secara sistematis (Adi, 2021) Jenis penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian hukum  empiris  yang  merupakan  jenis penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat (Ishaq, 2020: 70). Penelitian ini bersifat  deskriptif  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  atau  frekuensi adanya  hubungan  tertentu  antara  suatu gejala  dan  gejala  lain  dalam  masyarakat. Data  dan  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari tempat penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  serta  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah non probability sampling dengan  jenis  sampel yaitu purposive sample . Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data yang di dapat diuraikan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang tindih,  dan  efektif  sehingga  memudahkan pemahaman  dan  interpretasi  data  (Ishaq, 2020:73)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Ditempuh Pengguna  Jasa  PT.  Jalur  Nugraha Ekakurir  Cabang Kota Singaraja  Apabila Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam  Hal  Keterlambatan  Pengiriman Barang
Pada  hasil  penelitian  yang  di  dapat dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Putu Yudhi  Agus  Pradipta  selaku  kepala  Kantor PT.  JNE  Di  Cabang  Kota  Singaraja,  jika terjadi  suatu  masalah  atau  kendala  dalam pengiriman  barang  dan  barang  tersebut belum  diterima  oleh  si  penerima  sesuai dengan  estimasi  waktu  sebelumnya  maka disini  pengguna  jasa  pada  PT.  JNE  Di Cabang  Kota  Singaraja    haruslah  yang terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pihak PT. JNE akibat kendala yang di  alami.  Menurut  Bapak  Yudhi  selaku kepala  kantor  di  PT.  JNE  Cabang  Kota Singaraja  upaya  yang  ditempuh  dalam perjanjian pengiriman barang apabila mengalami  kendala  berupa  keterlambatan dalam  pengiriman  barang,  dapat  dilakukan melalui upaya penyelesaian masalah hukum diluar  pengadilan  (non-litigation),  Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan olehmelalui alternatif penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan Negeri.
Selain melakukan wawancara dengan bapak  Yudhi  selaku  Kepala  Kantor  JNE Cabang  Kota  singaraja,  peneliti  juga mewawancarai  beberapa  pengguna  jasa yang mengalami kerugian di dalam pengiriman  barang  terkait  dengan  upaya hukum yang mereka tempuh dalam penyelesaian kasus wanprestasi ini. Peneliti mewawancarai Sintiana Dewi selaku pengguna  jasa  yang  pernah  mengalami kerugian akibat keterlambatan dalam pengiriman barang, disini peneliti menanyakan  terkait  dengan  apakah  beliu perah  menemupuh  jalur  hukum  dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini, beliau mengatakan  bahwa  selama  ini  kasus  yang beliau  rasakan  khususnya  dalam  hal keterlambatan  pengiriman  barang  yang disebabkan oleh phak JNE itu sendiri upaya yang  Sintiana  Dewi  lakukan  belum  pernah sampai  menempuh  jalur  Hukum.  Belaiu mengatakan bahwa hal ini ia lakukan karena jika  sampai  menempuh  jalur  hukum  beliau harus  mengeluarkan  biaya,  belum  lagi  jika menempuh  jalur  hukum  atau  pengadilan biaya  yang  dikeluarkan  lumayan  cukup mahal  dibandingkan  dengan  barang  yang Beliau kirim.
Selain  Sintiana  Dewi,  peneliti  juga mewawancarai  pengguna  jasa  yaitu  Putri Pagarani  yang  juga  pernah  mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam keterlambatan  pengiriman  barang,  selama kasus  keterlambatan  pengiriman  barang  Di JNE,  Putri  Pagarani  Mengatakan  bahwa belum sama sekali pernah membawa kasus tersebut sampai menempuh jalur hukum dan menuntut  ke  pengadilan,  Putri  Pagarani mengatakan  hal  ini  ia  lakukan  karena  atas dasar  tidak  ingin  melakukan  suatu  yang rumit, selain itu beliau mengatakan tidak tau bagaimana  alur  ataupun  prosedur  yang harus  beliau  lakukan  di  dalam  menumpuh jalur  hukum  khususnya  dalam  wanprestasi keterlambatan pengiriman barang.
Pelaksanaan pengiriman atau pengangkutan  barang  di  PT.  JNE  cabang kota  Singaraja  tidak  selamanya  berjalan dengan baik dan lancar karena dapat terjadi berbagai kendala dalam proses pengirimannya. Dari sekian kendala ataupun  masalah  yang  terjadi  dalam pengiriman  barang  pada  PT.  JNE  terdapat masalah  yang  paling  umum  dan  sering terjadi yakni keterlambatan dalam pengiriman  barang.  Hal  tersebut  memicu terjadinya  wanprestasi  dikarenakan  barang pengguna  jasa  yang  hendak  dikirim  pada kenyataannya  tidak  dikirim  sesuai  dengan estimasi waktu yang delag disepakati kedua belah pihak.
Adapun  upaya-upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  pengguna  jasa  apabila dirugikan dalam pemanfaatan Jasa pengiriman khusunya dalam hal keterlamabatan
pengiriman barang,
pengguna  jasa  berhak  untuk  mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dideritanya.
Pengaturan mengenai
penyelesaian  sengketa  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha  adalah  sebagai berikut:
1.  Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha atau melalui badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2.  Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau melalui  luar  pengadilan  berdasarkan
pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.
3.  Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  menghilangkan tanggung  jawab  perdata  sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4.  Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Pemilik barang yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau  harta  bendanya  dalam  pemanfaatan jasa pengiriman dapat mengajukan gugatan melalui  Peradilan  Umum  ataupun  melalui BPSK. Berdasarkan data lapangan diperoleh  bersumber  dari  hasil  wawancara dengan beberapa pihak pengguna jasa yang mengalami kerugian  dalam  keterlamabatan pengiriman  barang  pada  PT.  JNE  cabang Kota Singaraja, mereka beranggapan bahwa  banyaknya  syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  proses  pengajuan  gugatan jika  di  bawa  ke  dalam  ranah  hukum  atau pengadilan. Hal ini membuat mereka dalam mempenuhi kompensasi dari pihak PT.JNE, membuat pengguna jasa memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Penanganan gangguan terhadap pengiriman barang ataupun kerugian  yang  diderita  konsumen,  pihak PT.JNE  berusaha  cepat  dalam  mencari alternatif solusi dalam pemberian kompensasi dan ganti rugi. Hal ini dilakukan secara  kekeluargaan.  Dengan  adanya peristiwa yang menimbulkan suatu kerugian kepada salah satu pihak, sehingga mengakibatkan  timbulnya  konflik  diantara para pihak, maka terhadap pihak pengangkut  dan  pemilik  barang  angkutan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, yakni dengan alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  yang dikenal  dengan  penyelesaian  sengketa melalui jalur nonlitigasi, hingga permasalahan  tersebut  mendapat  solusi tanpa
harus menyelesaikan permasalahannya  melalui  pengadilan  (jalur litigasi).
PT.  JNE  pernah  terjadi  sengketa antara  pemilik  barang  angkutan  dan  pihak pengangkut,  namun  sejauh  ini  sengketa tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  jalan damai  secara  kekeluargaan  antara  pihak pengangkut  dan  pihak  pemilik  barang angkutan.  Pada  penyelesaian  sengketa  ini pihak PT. JNE dan pemilik barang angkutan tidak  melibatkan  pihak  ketiga  dalam penyelesaian masalah. Jika dilihat dari cara penyelesaian sengketanya, maka penyelesaian  yang  dilakukan  para  pihak disini  adalah  “negosiasi”  karena  hanya dilakukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan, tanpa melibatkan pihak ketiga.
Upaya hukum Dalam sistem penyelesaian  sengketa  perdata  terdapat tahapan  penyelesaian  sengketa  melalui ruang Non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa tersebut di proses di peradilan (Dr. Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016), penyelesain non litigasi tersebut dibagi dua yaitu  Abritase  dan  Alternative  Dispute Resolution  (ADR).  Hal  ini  telah  di  atur  di dalam  undang-undang  UU  30  tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  mengatur  tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar  para  pihak  dalam  suatu  hubungan hukum  tertentu  yang  telah  mengadakan perjanjian  arbitrase  yang  secara  tegas menyatakan  bahwa  semua  sengketa  atau beda  pendapat  yang  timbul  atau  yang mungkin  timbul  dari  hubungan  hukum tersebut  akan  diselesaikan  dengan  cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian  sengketa.  Apabila  alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan  di  atas  masih  belum  bisa menyelesaikan  suatu  perselisihan  para pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka langkah  selanjutnya  yang  harus  dilakukan oleh  para  pihak  yaitu  dengan  melakukan suatu  gugatan  tuntutan  ganti  kerugian kepada Pengadilan.
Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian Upaya Hukum yang telah diberikan Oleh pihak PT. JNE cabang Kota Singaraja  kepada  pengguna  jasa  yag mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi keterlaambatan  pengiriman  barang  telah sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat padaketentuan peraturan  UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  (Shahab,  2000). Karena  di  dalam  penyelesaian  setiap masalah  atau  kendala  yang  menyebabkan kerugian  pada  pengguna  pada  pengiriman barang  yang  dilakukan  di  PT.  JNE  cabang Kota  Singaraja,  dari  pihak  PT.  JNE  sudah memberi upaya upaya yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengedepankan jalan damai dengan melakukan negosiasi atau mediasi Bersama kedua belah pihak.
Bentuk  Ganti  Kerugian  Pengguna  Jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota Singaraja Akibat Wanprestasi Dalam Hal Keterlambatan Pengiriman Barang
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa  pengguna  jasa  yang  pernah mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman barang,  beberapa  pengguna  jasa  tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan klaim/complain ke pihak perusahaan  jasa  pengiriman  atas  kerugian yang dideritanya. Berdasarkan hasil wawancara, pengguna jasa tidak mengajukan complain terhadap perusahaan jasa  pengiriman  karena  enggan  mengurus prosedur klaim yang memakan waktu serta ribet,  selain  itu  beberapa  diantaranya menyatakan bahwa complain tidak diajukan karena  barang  kirimannya  dianggap  tidak begitu tinggi nilai atau nominalnya sehingga mereka membiarkan hal tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan konsumen, peneliti mendapati bahwa terdapat  konsumen  yang  tidak  mengetahui mengenai keberadaan ketentuan pemberian ganti  kerugian  bagi  pengguna  jasa  atau konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi,  dimana  dalam  hal  ini  sudah diatur  di  dalam  pasal  1243  KUHPerdata. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Yudhi mengatakan bahwa sebaiknya jika mengalami masalah dalam
hal keterlambatan
pengiriman
barang seharusnya  pihak  pengirim  atau  pengguna jasa  yang  seharusnya  bersikap  atau langsung mengambil tindakan untuk melapor  langsung  Ke  pihak  JNE,  sehingga nantinya dari pihak JNE bisa mencari faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang serta mencari solusinya langsung.
Dari  pihak  PT.  JNE  cabang  Kota singaraja mengatakan bahwa
Keterlambatan  dalam  pengiriman  barang kiriman tidak mendapat suatu ganti kerugian berupa pengembalian uang tetapi memberikan tanggung jawab kepada pengguna  jasa  dengan  memprioritaskan barang pengguna jasa tersebut dan segera mengirimkannya  ke  tempat  tujuan,  dari Pihak JNE mengaku bahwa jika ada barang dari konsumen yang mengalami keterlambatan  dalam  pengiriman  barang pihak  JNE  akan    memberi  suatu  informasi kepada  pengguna  jasa  bahwa  barang kirimannya mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Tetapi ada
pengecualian jika bagi pengguna jasa yang mengalami
keterlambatan dalam pengiriman  barang  hingga  berbulan-bulan maka  pemberian  ganti  ruginya  berupa pengembalian uang sejumlah tarif pengiriman  dengan  catatan  bahwa  hal tersebut  terjadi  karena  adanya  faktor kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. JNE Cabang  Kota  Singaraja  sendiri.  Untuk mendapatkan ganti kerugian atas keterlambatan barang bagi pengguna layanan  jasa  pengiriman  regular  harus mengajukan klaim keterlambatan barang.
Peneliti juga mewawancarai pengguna  jasa  yang  pernah  mengalami kerugian  akibat  wanprestasi  keterlambatan pengiriman barang yaitu
Sintiana  Dewi.  Pada  saat  itu  Sintiana Dewi yang beada di bali hendak mengirimkan barang kepada kakaknya yang berada  di  Kota  Bandung,  sudah  ada kesepakatan  antara  pengguna  jasa  dan pelaku  usaha  terhadap  estimasi  waktu dalam  pengiriman  barang  yaitu  pelaku usaha atau pihak PT. JNE sudah mengklaim bahwa  barang  akan  sampai  paling  lambat satu  minggu.  Dan  Sintiana  Dewi  sudah melakukan pembayaran ke PT. JNE sebagai bentuk  kewajiban  yang  harus  di  penuhi sebagai  pengguna jasa,  namun  di satu  sisi pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya  dengan  baik  karena  barang yang  hendak  dikirim  oleh  Sintiana  Dewi kepada  kakaknya  tidak  tiba  tepat  waktu sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
Peneliti juga mewawancarai konsumen  atas  nama  Putri  pagarani  yaitu pengguna  jasa  yang  pernah  mengalami
masalah  dalam  keterlambatan  pengiriman barang,  dimana  kasus  beliau  tersebut bermula  dari  saudari  putri  membeli  masker wajah di salah satu online shop yang berada di  jakarta,  online  shop  tersebut  sudah menerangkan  bahwa  barang  yang  dipesan oleh putri sudah ia kirimkan lewat ekspedisi JNE dan barang tersebut akan sampai pada waktu kurang lebih 3-4 hari, namun ternyata barang  tersebut  tidak  kunjung  datang  juga dan setelah di cek ternyata barang yang di pesan oleh saudari putri mengalami kendala di  JNE  diperkirakan  karena  masalah overload barang, saudari putri enggan untuk menyatakan  complain  ke  JNE  karena menurutnya  klaim  complin  terlalu  ribet  dan harus melalui banyak proses.
Apabila terdapat pengguna jasa yang mengalami  kerugian  khusunya  dalam  hal wanprestasi keterlambatan pengiriman barang, ia berhak untuk menuntut ganti rugi atas  semua  kerugian  yang  dialaminya. Namun  tak  jarang  pula  masih  terdapat pelaku  usaha  yang  menghindar  dari tanggung jawab yang semestinya diberikan kepada  pengguna  jasa  yang  mengalami kerugian  tersebut.  Kondisi  ini  mendorong pemerintah  untuk  mengeluarkan  peraturan perundang-undangan guna melindungi masyarakat dari hal tersebut yakni Kerugian yang  dalam  hal  wanprestasi  terjadi  karena adanya suatu prestasi yang tidak dilakukan dengan  baik  di  dalam  suatu  perjanjian. Dalam  perjanjian,  terdapat  asas-asas  yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai  asas  yang  ada  dalam  perjanjian, asas pacta sunt servanda dianggap sebagai asas  fundamental  karena  asa  tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Pengaturan  tentang  asas  pacta  sunt servanda  pada  hukum  positif  (Khairani, 2011), diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur:
1.  Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2.  Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang-undang.
Apabila konsumen mengalami kerugian  dalam  menggunakan  produk  atau jasa dari pelaku usaha, ia berhak menuntut
ganti  rugi  atas  semua  kerugian  yang dialaminya. Tak jarang pula terdapat pelaku usaha yang berusaha menghindari tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi  kepentingan  konsumen  yakni Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Miru  & Yudo, 2020).
Dalam  hal  keterlambatan  seharusnya PT. JNE bertanggung jawab untuk memberikan  ganti  kerugian  sesuai  dengan ketentuan Pasal 477 KUHD yang menyatakan  bahwa  pengangkut  wajib bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang  yang  diangkutnya,  kecuali  apabila dibuktikannya,  bahwa  keterlambatan  itu disebabkan karena  suatu  malapetaka  yang selayaknya  tidak  dapat  dicegah  atau dihindarkan,  karena    Dalam  perjanjian pengangkutan tidak menutupi.kemungkinan bahwa  dapat  terjadi  force  majeure  dalam perjanjian tersebut. Force majeure (keadaan memaksa atau overmacht) diatur dalam BW dalam.pasal  1244  dan  1245.  Berdasarkan ketentuan  mengenai  force  majeure  dalam BW  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  force majeure (keadaan memaksa atau overmacht)  adalah  suatu  kejadian  yang tidak  terduga,  tidak  disengaja  dan  tidak dapat dipertangunggjawabkan serta memaksa  dengan  maksut  pihak  yang mengalami  force  majeure  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  dalam  perjanjian tersebut. Menurut subekti, keadaan memaksa  adalah  suatu  alasan  untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi  (Subekti,  2002).  Sehingga  apabila dilihat  force  majeure  dalam  perjanjian pengangkutan  ,  Pasal  468  KUHD  pada dasarnya menyatakan bahwa pihak pengangkut dalam melaksanakan
pengangkutan. haruslah dilaksanakan dengan  baik  serta  harus  menjaga  agar barang-barang  yang  diangkut  tetap  berada dalam  keadaan  aman  dari  saat  pihak pengirim  menyerahkan  barang  kepada pihak. penggangkut sampai saat penyerahnya  kepada  pihak  penerima  dan pihak pengangkut juga mempunyai
kewajiban  untuk  mengganti  kerugian  yang disebabkan  karena  tidak  diserahkannya barang  seluruhnya  atau  sebagian  atau barang mengalami kerusakan, kecuali pihak pengangkut  dapat  membuktikan  bahwa barang tidak dapat diserahkan karena akibat dari suatu peristiwa diluar kehendaknya dan tidak dapat dicegahnya (Force Majeure).
Bentuk ganti kerugian terhadap wanprestasi  pengiriman  barang  dalam  hal keterlambatan  pengiriman  barang  diatur  di dalam kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
pasal
1243KUHPerdata
menentukan  bahwa;  Penggantian  biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai, tetap  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu  yang  telah  ditentukan  (Muhammad, 2013).  Selanjutnya  di  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  pada Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai Tanggung jawab pelaku usaha.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan Bapak  Yudhi  selaku.Pimpinan  Kantor  JNE Cabang Singaraja, adapun bentuk tanggung jawab  JNE  terhadap  pengguna  jasa    yang menderita  kerugian  akibat  keterlambatan dalam  pengiriman  barang  ialah  yakni Keterlambatan  dalam  pengiriman  barang kiriman tidak mendapat suatu ganti kerugian,  dari   Pihak  JNE  mengaku  bahwa jika  ada  barang  dari  konsumen  yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang pihak JNE akan memberi suatu informasi kepada pengguna jasa  bahwa  barang  kirimannya  mengalami keterlambatan  dalam  pengiriman  barang. Tetapi ada pengecualian jika bagi pengguna jasa  yang  mengalami  keterlambatan  dalam pengiriman  barang  hingga  berbulan-bulan maka  pemberian  ganti  ruginya  berupa pengembalian uang sejumlah tarif pengiriman  dengan  catatan  bahwa  hal tersebut  terjadi  karena  adanya  faktor kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. JNE Cabang Kota Singaraja sendiri.
Memperhatikan substansi Pasal 1243 KHUPerdata dapat diketahui bahwa
tanggung  jawab  pelaku  usaha,  meliputi tanggung jawab  ganti  kerugian atas keterlambatan  pengiriman  barang  berupa Biaya,  kerugian,  dan  bunga  yang  diberikan kepada  pengguna  jasa  yang  mengalami kerugian.  Begitu  pula  dengan  adanya kesalahan  atau  kelalaian  yang  disebabkan pelaku  usaha  yang  dialami  oleh  pengguna jasa  JNE  meliputi  keterlambatan  dalam pengiriman barang sehingga sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19  ayat  (1)  UUPK  yaitu  pelaku  usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi atas  kerusakan,  pencemaran  dan  atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
Terhadap kerugian akibat keterlambatan  pengiriman  barang  PT.  JNE cabang  Kota  Singaraja  tidak  memberikan ganti  kerugian  baik  berupa  penggantian barang  maupun  kompensasi  dalam  bentuk lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  pada pasal  1243  KUHPerdata  dan  pasal  19 Undang-undang  perlindungan  konsumen, melainkan PT. JNE berjanji untuk sesegera mungkin  mengirimkan  barang  tersebut,  hal ini  sebagai  akibat  dari  pemenuhan  asas pacta sunt servanda yang  mewajibkan para pihak  untuk  mentaati  perikatan  diantara mereka sehingga setiap prestasi harus tetap dilaksanakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Upaya Hukum yang telah diberikan oleh pihak PT. JNE  cabang  Kota  Singaraja  kepada pengguna jasa apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman barang mengacu pada alternative penyelesaian
sengketa
sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dimana dalam  prakteknya  PT.  JNE  cabang  Kota singaraja  mengedepankan  jalur  damai melalui  negosisasi  dan  mediasi  dengan pihak  pengguna  jasa  yang  mengalami kerugian.
Terhadap
kerugian akibat
keterlambatan  pengiriman  barang  PT.  JNE
tidak memberikan ganti kerugian.baik berupa penggantian barang maupun kompensasi dalam bentuk lainnya, melainkan PT. JNE berjanji untuk sesegera mungkin  mengirimkan  barang  tersebut,  hal ini  sebagai  akibat  dari  pemenuhan  asas pacta sunt servanda yang mewajibkan para pihak  untuk  mentaati  perikatan  diantara mereka sehingga setiap prestasi harus tetap dilaksanakan.

## SARAN
Berdasarkan dari permasalahan tersebut  diatas,  adapun  saran  yang  dapat diberikan  yaitu  Disarankan  kepada  pihak PT.  JNE  cabang  Kota  Singaraja  lebih tanggap lagi terhadap keluhan dari
pengguna jasa yang mengalami wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman  barang  dan  dengan  segera untuk  memberikan  ganti  kerugian  yang diderita oleh pengguna  jasa apabila wanprestasi tersebut memang terjadi karena kesalahan dari pihak PT. JNE cabang Kota Singaraja. Dan konsumen dapat memahami hak  nya  yang  terdapat  pada  pasal  1243 KUHPerdata terkait dengan pemberian ganti rugi  apabila  mengalami  kerugian  akibat wanprestasi.  Hendaknya  setiap  masalah yang  terjadi  antara  pengguna  jasa  dengan pelaku  usaha  PT.  JNE  cabang  Kota Singaraja dapat diselesaikan secara damai. Karena  hal  ini  merupakan  penyelesaian masalah yang terbaik tanpa harus menempuh  jalur  hukum.  Pengguna  jasa selaku  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat menyampaikan keluhan atas masalah yang dialaminya  akibat  terjadinya  wanprestasi dalam  pengiriman  barang.  Dan  PT.  JNE cabang  kota  Singara  selaku  pelaku  usaha yang  bertanggung  jawab  akan  dengan mudah  untuk  melakukan  negosiasi  dengan pihak  yang  dirugikan  dan  mencari  solusi yang  terbaik  yang  akan  disepakati  oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Miru.  2007.  Hukum  Kontrak  Dan Perancangan  Kontrak.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada Ahmad Zuhairi. 2016. Hukum Perlindungan
Konsumen Dan Problematikanya.
Jakarta : GH Publishing
Aisyah Ayu Musyafah. Perlindungan Konsumen  Jasa  Pengiriman  Barang Dalam  Hal  Terjadi  Keterlambatan
Pengiriman barang. Jurnal Law Reform. Vol. 14 No. 2 Tahun 2018. Ali,  Achmad  dan  Heryani  Wiwie.  2012.
Kajian  Empiris  terhadap  Hukum. Jakarta: Kencana.
Ali,  Zainuddin.  2009.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Asikin.  2016.  Pengantar Metode  Penelitian.  Jakarta:  PT.  TIKI Raja Grafindo Persada.
Andika  Wijaya.  2017.  Pengantar  Hukum Dagang  :  Sejarah  Pengertian  Dan Implementasi Di Indonesia Dan Implementasi Undang-Undang Perdagangan  Di  Indonesia.  Malang  : Setara Press. Budiono Kusumohamidjojo. 2017. Perancangan  dan  Legalitas  Kontrak. Jakarta: CV. Mandar Maju
Erna Widjiati Dan Yessy Kusumadewi. 2015.
Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di Indonesia.  Tangerang  Selatan  :  CV. Wafi Media Tama Hetty  Hassanah.  2018.  Aspek  Hukum Perdata  Di  Indonesia.  Yogyakarta  :
Deepublish
Imbawani,  Djoko.  2016.  Hukum  Perdata.
Malang : Setara Press.
Johannes  Ibrahim  Dan  Lindawati  Sewu. 2007.  Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi Manusia  Modern.  Bandung  :  PT. Refika Aditama
Joni, Emirzone dan Sadi, Muhammad. 2021.
Hukum  Kontrak  Teori  Dan  Prektik. Jakarta: Kencana.
Kosasih,  Ibrahim.  2019.  Kausa  Yang  Halal dan  Kedudukan  Bahasa  Indonesia Dalam  Hukum  Perjanjian.  Jakarta: Sinar Grafika.
Kritiyanti,  Tri  Siwi,  Celina.  2011.  Hukum Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:
Sinar Grafika. Kurniawan,  Permasalahan  dan  Kendala Penyelesaian  Sengketa  Konsumen melalui Badan Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 1, . Marilang. 2017. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Makassar: Indonesia Prime.
Miru, Ahmad dan Pati, Sakka. 2020. Hukum Perjanjian  (Penjelasan  Makna  Pasal-
Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW) ). Jakarta: Sinar Grafika.
Puspaningrum, Galuh. 2011. Hukum Perjanjian Yang Dilarang dalam Persaingan Usaha. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Salim, H.S. 2010. Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan
Teknik
Penyusunan  Kontrak.  Jakarta  :Sinar Grafika Setiawan,  Oka.  2015.  Hukum  Perikatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Simanjutak. 2017. Hukum Perdata
Indonesia.  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Suharnoko.  2009.  Hukum  Perjanjian  Teori Dan Analisis Kasus. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Syahrizal,  Darda.  2011.  Hukum  Perdata  Di
Indonesia. Yogyakarta: Pustaka
Grhatama.
Teguh,  Muhammad.  2019.  Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar: CV. Social Politic Genius. Togi Pangaribuan. Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian  Akibat  Kerugian.  Jurnal
Hukum & Pembangunan. Vol. 49. No. 2. Tahun 2019. Triwulan Tutik, Titik. 2008.  Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenadmedia
Group.
Wardiono, Kelik dkk. 2018. Hukum Perdata.
Surakarta:  Muhammadiyah  University Press.
Yudha, Agus. 2011. Hukum Perjanjian Asas
Proporsionalitas Dalam
Kontrak
Komersial.  Jakarta:  Prenadamedia Group.