## MENCARI LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PENYANGGA (AGGREGATOR) GAS ALAM
Junaidi Albab Setiawan Advokat/Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: albabsetiawan@gmail.com

## ABSTRAK
Aggregator  bergerak  menjalankan  fungsinya  di  bidang  kegiatan  hilir  gas dimulai sejak gas dipasarkan ke pasaran dalam negeri. Gas tersebut terdiri dari gas yang dihasilkan dari kegiatan ekploitasi dari sumber dalam negeri maupun gas yang dihasilkan  dari  impor.  Gas  produksi  dalam  negeri  maupun  gas  yang  diimpor  dari luar  negeri  memiliki  perbedaan  harga  beli.  Perbedaan  ini  berakibat  kepada perbedaan  harga  jual  kepada  konsumen,  baik  konsumen  rumahan  maupun perusahaan  dan  industri.  Demikian  halnya  berimbas  kepada  ketidakadilan  bagi konsumen  yang  berdomsili  jauh  dari  pusat  suplai  gas  dan  belum  memiliki  sarana distribusi yang memadai, karena mereka akan terkena dampak dari tingginya harga. Terlebih  lagi  kebijakan  distribusi  migas  selama  ini  masih  terpusat  di  lokasi  lokasi yang  dekat  dengan  kota-kota  besar  dan  telah  memiliki  jaringan  distribusi.  Oleh karenanya  maka  negara  membentuk  aggregator  ( aggregator )  gas  yang  berfungsi untuk membeli gas dari produsen dari sumber gas dalam negeri dan import migas dari  luar.  Gas  dari  berbagai  sumber  selanjutnya  dijual  kepada  konsumen  dengan harga rata-rata sama kepada konsumen
Kata Kunci: Aggregator, Gas Alam, Migas

## ABSTRACT
The aggregator implements its functions in the gas activities downstream since the  gas  sold  in  the  domestic  market.  The  gas  consists  of  both  the  local  resources exploitation and the foreign production. There is a different purchase price among the local resources gas and the international production gas. This variance resulted from the difference in the selling price to the consumers, in which the home, enterprise, and industry users. Furthermore, this difference leads to injustice to the consumers who are living  away  from  the  central  of  gas  supply  and  do  not  have  adequate  distribution facilities. They will be affected by the high price of the gas. Moreover, the oil and gas distribution policy are still centered in the nearby town region that has a network of distribution. Therefore, the state formed the gas aggregator that is used to purchase gas from domestic resources gas and the international production gas producers. The following gas from various sources will be sold to consumers at the equal price.
Keywords: Aggregator, Natural Gas, Oil and Gas

## A. LATAR BELAKANG
Pemerintah dan DPR RI sedang menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)  Minyak  Bumi  dan  Gas  Alam  (Migas).  Revisi  Undang-Undang  Migas  masuk
dalam  Program  Legeslasi  Nasional  (Prolegnas)  tahun  2015.  Semula  RUU  Migas  ini tercatat sebagai inisiatif DPR, namun ternyata DPR tidak siap dan tahun 2016 akan dirubah  menjadi  RUU  inisiatif  pemerintah  karena  ternyata  pemerintah  lebih  siap menyajikan RUU ini. Saat ini pemerintah mulai mensosialisasikan draf RUU kepada publik dalam berbagai forum terbatas di kampus-kampus maupun kepada kalangan terbuka, termasuk mulai membahasnya dengan DPR RI.
Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM memaparkan draf revisi  UU  Migas  yang  disusun  Pemerintah.  Menurut  pemikiran  pemerintah, penyusunan Rancangan Undang-Undang ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberikan  kepastian  hukum,  memperbaiki  iklim  investasi,  dan  meningkatkan ketahanan  energi  (Partowidigdo,  2008:  23).  Draf  RUU  Migas  versi  pemerintah tersebut  mengatur  tiga  hal  pokok  tentang  kegiatan  hulu,  hilir,  dan  pembentukan aggregator gas sebagai badan atau lembaga baru yang diusulkan oleh RUU ini.
Gas  alam  adalah  komponen  vital  untuk  suplai  energi  dunia.  Gas  alam merupakan sumber penting untuk produksi, baik bahan bakar maupun amonia yang merupakan  komponen  vital  untuk  produksi  pupuk.  Berdasarkan  BP Statistical Review  of  World  Energy tahun  2011,  bahwa  komposisi  kebutuhan  energi  dunia bertumpu kepada 33,07 % Minyak, 30,34 Batubara, 23,67 % Gas, 4,88 % Nuklir, 6,45 %  Air,  1,56  energi  terbarukan  (Rianto,  2012;  34).    Jika  dilihat  dari  cadangan  gas dunia keseluruhan maka Indonesia memiliki cadangan gas terbesar ke 14 di dunia (http:katadata.co.id, diakses pada tanggal 25 Juli 2016).
Pemanfaatan  energi  gas alam  di  Indonesia  relatif stabil  karena  produksi  gas alam  berorientasi  ekspor,  ditambah  konsentrasi,  tradisi,  dan  kebiasan  serta peralatan  yang  digunakan  masyarakat  masih  cenderung  peralatan  yang menggunakan  sumber  energi  BBM.  Penggunaan  Gas  alam  sebagai  sumber  energy belum mendapatkan perhatian yang serius (LIPI, 1977: 3). Hal ini bisa dilihat dari tabel perbandingan produksi dan konsumsi gas di Indonesia.
Daftar Produksi dan Konsumsi Gas di Indonesia 2005-2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produksi dalam milyar m³ 75.1   74.3   71.5   73.7   76.9   85.7   81.5   77.1   72.1   73.4 Konsumsi dalam milyar m³ 35.9   36.6   34.1   39.1   41.5   43.4   42.1   42.2   36.5   38.4
Sumber: BP Statistical Review of World Energi 2015
Sejak kurun waktu tahun 2012, seiring dengan upaya konversi Minyak tanah (mitan)  ke  Gas  dan  upaya  lain  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  BBM menjadi gas, maka hingga tahun 2025 akan mengalami peningkatan kebutuhan yang cukup signifikan  terhadap  gas  alam.  Pada  periode  tersebut  gas  alam  dioptimalkan penggunaannya  di  dalam  negeri,  baik  sebagai  bahan  bakar  maupun  bahan  baku
industri, serta sebagai jembatan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi yang lebih  bersih  seperti  energi  baru  dan  terbarukan  ( http://www.migas.esdm.go.id , diakses pada tanggal 21 maret 2016).
Pada  tahun  2014,  total  pasokan  gas  Indonesia  mencapai  6.970  yang  berasal dari pasokan eksisting 6.764 dan pasokan project 206. Tahun berikutnya, pasokan eksisting mengalami penurunan 106 menjadi 6.658 dan pasokan project meningkat 704  menjadi  910.  Pada  tahun  2015,  terdapat  pasokan  potensial,  sehingga  total pasokan gas mencapai 7.569.
Berdasarkan  gambaran  pasokan  dan  kebutuhan  gas  tahun  2014  dan  2015, terlihat  adanya  selisih  yang  cukup  tajam.  Pada  tahun  2014,  selisih  pasokan  dan kebutuhan  gas  mencapai  2.524  dan  pada  tahun  2015  turun menjadi  2.044  karena turunnya  ekspor.  Potret  pasokan  dan  kebutuhan  gas  5  tahun  mendatang  masih diwarnai tingkat defisit yang tinggi. Selisih pasokan dan kebutuhan gas tahun 2019 diperkirakan  meningkat  pada  tahun  2020.  Hal  ini  disebabkan  terus  menurunnya jumlah  pasokan.  Pada  tahun  2019,  diperkirakan  akan  mengalami  penurunan sebesar  33%  dari  pasokan  eksisting  pada  tahun  2014.  Pasokan  gas  tahun  2019 ditopang oleh kenaikan pasokan project dari 206 pada 2014 menjadi 3.910. Ada pula tambahan dari pasokan potensial sebanyak 59 yang menjadikan pasokan gas secara keseluruhan  pada  tahun  2010  sebesar  8.445.  Proyeksi  produksi  gas  di  atas menyiratkan gambaran bahwa produksi gas di masa depan akan semakin meningkat begitupun  tingkat  kebutuhan.  Gas  secara  berangsur-angsur  akan  menjadi  sumber energi utama menggantikan BBM.
Selama ini pemanfaatan gas alam digolongkan dalam tiga kelompok; Pertama , gas  alam  sebagai  bahan  bakar  atau  sumber  energi  yang  digunakan  sebagai  bahan bakar  pembangkit  listrik  tenaga  gas  atau  uap,  bahan  bakar  industri  ringan, menengah,  dan  berat,  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  dan  bahan  bakar  rumah tangga. Kedua , gas alam sebagai bahan baku, selain sebagai sumber energi, gas alam dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  beberapa  produk,  seperti  pupuk,  petrokimia, methanol,  dan  plastik. Ketiga adalah  gas  alam  sebagai  komoditas  ekspor  dalam bentuk LNG (IPB Press, 2012: 12).
Keberadaan  aggregator  belum  dikenal  dalam  undang-undang  migas sebelumnya.  Sehingga  keberadaannya  masih  menimbulkan  berbagai  pertanyaan, terutama pertanyaan legal formal dan  operasional.  Tulisan ini bermaksud  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  terutama  menyangkut  aspek-aspek dasar keberadaan Aggregator gas nasional, yang meliputi
1. Apakah dasar hukum keberadaan aggregator gas?
2. Apakah peran dan fungsi aggregator gas dalam tata kelola gas?

## B. PEMBAHASAN

## 1. DASAR HUKUM KEBERADAAN AGGREGATOR GAS
Pengertian gas alam  menurut UU Migas No 22 tahun 2000, Pasal  1 angka 2 adalah  hasil  proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi  tekanan  dan temperatur  atmosfer  berupa  fase  gas  yang  diperoleh  dari  proses  penambangan
minyak  dan  gas  alam.  Gas  alam  atau  yang  sering  juga  disebut  sebagai  gas  rawa, adalah  bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana Ch4.  Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas alam. Mirip dengan minyak mentah dan batubara, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan  dan  mikroorganisme  yang  tersimpan  dalam  di  bawah  tanah  selama  jutaan tahun. Namun tidak seperti bahan-bahan bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu  sumber  energi  yang  paling  bersih  (memiliki  intensitas  karbon  yang  rendah), teraman,  dan  paling  berguna  dibanding  semua  sumber  energi  lain (http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/gas-alam).
Literatur lain menyebutkan, gas alam didefinisikan sebagai bahan bakar fosil berbentuk  gas,  tidak  berwarna  dan  tidak  berbentuk  namun  memiliki  efek  yang mengandung energi. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah dan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Pada umumnya, gas alam terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat dalam kandungan minyak alam ( associated gas ). Semua kandungan minyak alam berkaitan dengan gas alam, di mana gas itu larut dalam minyak mentah dan seringkali membentuk “cungkup gas” (gas  cap)  di  atas  kandungan  minyak  alam  tersebut  baik  di  darat  maupun di  dasar laut. Selain itu, gas alam juga dapat berkumpul pada tambang batubara dan ladang gas alam (Richarg, 2012: 87).
Sementara  itu,  untuk  menemukan  aggregator  khas  Indonesia,  perlu mengambil  definisi  tentang  aggregator  dari  berbagai  sumber.  Demikian  sehingga mendapatkan “daya beli” untuk meminta harga termurah untuk gas alam kelompok dan/atau  kebutuhan  listrik.  Hal  ini  disebut Governmental Aggregation
( http://www.puco.ohio.gov ,  diakses  pada  tanggal  16  Maret  2016).  Berdasarkan contoh tersebut maka definisi aggregator kurang lebih adalah
( http://www.qvinta.com , diakses pada tanggal 16 Maret 2016):
“A broker that  acts on behalf of a group or groups of customers. Typically, an aggregator  will  set  up  arrangements  with  members  of  groups  such  as homeowner  associations,  affinity  groups  (religious,  cultural,  regional,  and fraternal, etc.) and seek rate offers from suppliers for these ‘bundled’ groups of customers. Customers typically do not pay for the aggregator's services, and are not  contractually  required  to  accept  the  supplier  offers  that  the  aggregator finds. The possible advantage is that the aggregator can offer a larger customer pool to the supplier, and may be able to get more competitive offers as a result.” Definisi  ini  memberikan  batasan  bahwa  peran  aggregator  pada  dasarnya adalah  sebagi supplier pemasok kebutuhan gas kepada konsumen perumahan atau suatu  kelompok  konsumen  dari  berbagai  golongan  masyarakat  di  suatu  kawasan atau  daerah  tertentu,  tanpa  dikenakan fee tertentu  namun  aggregator  mengambil keuntungan dari harga jual gas kepada konsumen. Oleh karena itu aggregator adalah penyedia gas yang mendapatkan gas dari berbagai sumber dengan caranya. Karena tidak  dikenakan fee ,  maka  harga  jual  kepada  pengguna  sudah  meliputi  harga  beli,
biaya pengangkutan, biaya pembangunan infrastruktur, dan kemasan (Salim, 1999: 54).
Pengertian  Aggregator  di  Indonesia  juga  bisa  ditemukan  dengan  cara membandingkan  atau  mengadopsi  pengertian  aggregator  lain  yang  memiliki  tugas dan  fungsi  mirip  seperti  Badan  Urusan  Logistik  (BULOG).  Kalau  Bulog  bertujuan utama  untuk  menciptakan  kedaulatan  pangan,  maka  aggregator  gas  bertujuan utama  untuk  mewujudkan  kedaulatan  energi  dari  sumber  energi  khususnya  gas. Aggregator  adalah  suatu  badan  yang  bertugas  menjamin  proporsionalitas, keseimbangan dan keseragaman harga komoditi strategis, dalam hal ini gas, untuk memenuhi  kebutuhan  atau  hajat  hidup  masyarakat  dan  bagi  industri,  serta membuat  kebijakan  ditribusi  dan  menyiapkan  infrasruktur  pendukung,  sehingga masyarakat  dan  pengguna  mendapatkan  akses  yang  sama serta harga  yang  paling murah  serta  proporsional.  Tujuan  utamanya  adalah  agar  gas  dapat  diakses  secara mudah oleh seluruh rakyat dengan harga yang proporsional dan mewujudkan fungsi gas  untuk  mendorong  pembangunan  yang  merata  dan  adil  ke  seluruh  wilayah negeri.
Uraian  di  atas  adalah  definisi  yang  masih  terlalu  umum,  dengan  maksud sekedar  untuk  memudahkan  pembahasan,  namun  ke  depan  diperlukan  definisi khusus secara legal formil yang sejalan dengan tugas dan fungsi aggregator dalam sistem  tata  kelola  gas.  Aggregator  gas  ini  harus  bersifat  monopolistis  atau setidaknya harus di bawah kontrol penuh negara, karena menurut konstitusi Pasal 33  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  gas  termasuk  dalam  golongan  kekayaan  alam  yang bersumber dari alam Indonesia serta menjadi hajat hidup rakyat, maka hanya bisa dikuasai  oleh  negara.  Sehingga  pengertian  aggregator  harus  merupakan implementasi  dari  pengertian  “dikuasai”  oleh  negara  sebagaimana  diamanahkan oleh konstitusi itu.
Aggregator  gas  akan  menjadi  lembaga  formil  yang  masuk  dalam  sistem kegiatan  usaha  (bisnis)  hilir  gas,  maka  pembahasan  akan  dimulai  dengan menganalisis posisi aggregator dalam perspektif hukum Indonesia. Landasan hukum akan  menjadi  panduan  atau  pengarah  kebijakan  dan  sekaligus  batasan  dalam praktek  pelaksanaan.  Sehingga  keberadaan  aggregator  harus  sejalan  dengan kebijakan  kedaulatan  energi,  sehingga  tidak  bebas  nilai  dan  tanpa  misi.  Hal  ini sesuai  rekomendasi  Hak  Angket  BBM  DPR  RI  tahun  2008  yang  pada  intinya merekomendasikan  untuk  mengganti  UU  Migas  2001  dan  mengajukan  RRU  Migas baru  yang  memiliki  pola  pikir  ( mindset )  terpenuhinya  ketahanan  energi  nasional sebagai sumber kemakmuran rakyat (Budiyono, 2008: 2).
Payung hukum aggregator dimulai dari peraturan dasar ( ground norm ) yakni Pancasila,  hingga  peraturan  praktis  berupa  peraturan-peraturan  pelaksana  yang relevan.  Pancasila,  terutama  sila  ke  5,  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia”,  harus  menjadi  landasan  filosofis  pembentukan  Aggregator  gas.  Sila  ini menyiratkan keinginan negara untuk mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila  yang  sering  disebut  sebagai  ekonomi  Pancasila.  Doktrin  ini  berbasis kepada  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  bagi  seluruh  rakyat  anggota  bangsa
(Rahardjo,  2008;  23;  Mubyarto,  1997:  23).  Keadilan  sosial  adalah  cita-cita  negara untuk  mewujudkan  kesetaraan  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk mendapatkan  akses  yang  sama    terhadap  kekayaan  alam  sebagai  anugerah  Tuhan yang  tersimpan  di  alam  Indonesia.  Negara  tidak  membedakan  suku  bangsa,  asal- usul,  adat  istiadat,  kemampuan  ekonomi,  dan  strata  sosial.  Negara  memberikan peluang  yang  sama  agar  tidak  terjadi  penguasaan  (monopoli)  sumber  daya  alam strategis  oleh  perorangan,  perusahaan,  maupun  sekelompok  orang,  sehingga menutup  akses  serupa  terhadap  sekelompok  yang  lain.  Intinya,  semua  rakyat Indonesia memiliki kesempatan dan akses yang sama secara adil dan proporsional.
Berjalannya roda ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila tidak ketat seperti sistem  ekonomi  etatisme  ala  Uni  Sovyet,  tidak  pula  liberal  ala  Amerika  Serikat (Poepowardojo,  1993:  26;  Basr,  1995:  21).  Ia  adalah  kebebasan  dengan  tanggung jawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat adil dan makmur atas dasar landasan demokrasi ekonomi. Karena negara adalah organisasi manusia  (rakyat)  yang  berbeda-beda  latar  belakangnya,  maka  tanggung  jawab penguasaan  atas  kekayaan  alam  strategis  dan  menguasai  hajat  hidup  rakyat dipercayakan kepada negara dan negara diwajibkan menyelenggarakan dengan cara yang  berkeadilan.  Sehingga  jelaslah  bahwa  sistem  ekonomi  Pancasila  tidak  saja menolak free fight liberalism akan tetapi juga etatisme (ekonomi komando), di mana negara  beserta  aparatur  ekonomi  negara  mendominasi  penuh  dan  mematika inisiatif rakyat (Pranowo, 2010: 11).
Menurut  ekonomi  Pancasila,  monopoli  negara  dalam  pengertian  mengatur dan  mengarahkan  dengan  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan,  masih  dimungkinkan (Widjaja, 2001: 14). Oleh karenanya, aggregator harus menjadi kepanjangan tangan negara  untuk  mewujudkan  harapan  negara  itu.  Kita  belum  pernah  memiliki aggregator  gas,  namun  kita  pernah  memiliki  aggregator  dan  lembaga  sejenis  yang dalam  prakteknya  justru  melenceng  dan  merugikan  rakyat.  Abdul  Hakim  G. Nusantara  dalam  bukunya,  Analisa  dan  Perbandingan  Undang-undang  Anti Monopoli, menguraikan  secara  gamblang  praktek monopoli  dan  kartel  bisnis  yang tumbuh  subur  dalam  ekonomi  kita  sebelum  krisis  ekonomi  2009. Pertama , monopoli pengadaan, perdagangan dan olahan tepung terigu oleh PT. Bogasari Flour Mills  dan  group  yang  ditunjuk  Bulog. Kedua ,  Asosiasi  Semen  Indonesia  (ASI)  yang mendapat monopoli untuk memproduksi dan mengedarkan semen. Perusahaan ini bertindak  sebagai  kartel  dalam  pasar  semen  Indonesia. Ketiga ,  Aggregator  dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Badan ini mendapat monopoli untuk membeli cengkeh dari petani lewat Koperasi Unit Desa (KUD) dengan harga yang sudah ditentukannya secara sepihak. Keempat , monopoli produksi dan hak impor baja oleh PT. Krakatau Steel di Cilegon bersama Salim Group dengan PT. Cold Rolling Mill Indonesia (CRMI) yang menguasai pengadaan baja lembaran. Kelima , Assosiasi panel kayu Indonesia (APKI)  yang  berfungsi  sebagai  kartel  penjualan  kayu.  Assosiasi  ini  memegang  hak tunggal  memberi  lisensi  ekspor  kayu  lapis  (Abdul  Hakim,  1999;  67).    Sehingga pengalaman  buruk  ini  tidak  boleh  berulang  dan  merugikan  rakyat.  Agar  tidak mengulangi sejarah buruk di masa lalu, maka rencana pembentukan aggregator gas
harus  disertai  analisis  yang  matang  serta  berani  belajar  dari  pengalaman  untuk selanjutnya membuat aturan yang jelas, tegas dan adil bagi rakyat.
Kegiatan usaha minyak alam dan gas alam yang diatur dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan,  kemakmuran  bersama,  kesejahteraan  rakyat  banyak,  keamanan, keselamatan,  dan  kepastian  hukum  yang  berwawasan  lingkungan.  Pasal  3  huruf  c menyebutkan perlunya menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak alam dan  gas  alam,  baik  sebagai  sumber  energi  maupun  sebagai  bahan  baku,  untuk kebutuhan dalam negeri.
Undang undang ini juga membagi kegiatan usaha migas ke dalam dua bagian, yakni kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang  berintikan  atau  bertumpu  pada  kegiatan  usaha  pengolahan,  pengangkutan, penyimpanan,  dan/atau  niaga  (Kuncoro,  1993:  4).  Undang-Undang  ini  mengatur agar  pemerintah  menjamin  efektivitas  pelaksanaan  dan  pengendalian  usaha pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan,  dan  niaga  secara  akuntabel  yang diselenggarakan  melalui  mekanisme  persaingan  usaha  yang  wajar,  sehat,  dan transparan.  Untuk  menutup  kecenderungan  atau  tabiat  binis  yanag  monopolistis, badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  hilir  tidak  dapat  melakukan  usaha hulu,  sehingga    kecenderungan  monopolistis  itu  dapat  diminimalisir,  karena aggregator hanya dapat bergerak di sisi hilir (Kusumo, 2001: 4).
Aggregator  gas  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2007 tentang Energi maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas.  Namun  isyarat  perlunya  aggregator  migas  bisa  disimpulkan  dari asas dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam kedua Undang-Undang itu. UU  Energi  menyebutkan  bahwa  sumber  daya  energi  merupakan  kekayaan  alam sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945,  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Peranan  energi  sangat penting  artinya  bagi  peningkatan  kegiatan  ekonomi  dan  ketahanan  nasional, sehingga  pengelolaan  energi  yang  meliputi  penyediaan,  pemanfaatan,  dan pengusahaannya  harus  dilaksanakan  secara  berkeadilan,  berkelanjutan,  rasional, optimal dan terpadu (Marwan Ja’far, 2008: 11; Iwan Paryitno, 2003: 23). Aggregator gas juga harus berlandaskan kepada arah kebijakan energi nasional yang bisa dilihat dari UU Energi tersebut.
Kebijakan  energi  nasional  adalah  kebijakan  pengelolaan  energi  yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya  kemandirian  dan  ketahanan  energi  nasional  (Nazara,  2008;  3).  Untuk menciptakan  tujuan  itu  negara  telah  menetapkan  rencana  umum  energi,  yakni rencana  pengelolaan  energi  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  di  suatu  wilayah, antar wilayah, atau nasional.
Aggregator  gas  juga  harus  mempetimbangkan  hak  dan  peran  masyarakat. Karena UUD  1945,  menggariskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak memperoleh penghidupan layak (Pasal 27). Salah satunya dengan tercukupinya kebutuhan energi dan ketentuan itu diperkuat oleh Undang-Undang energi yang menggariskan bahwa
setiap  orang  berhak  memperoleh  energi.  Masyarakat,  baik  secara  perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
a. Penyusunan  rencana  umum  energi  nasional  dan  rencana  umum  energi daerah;
b. Pengembangan energi untuk kepentingan umum.

## 2. PERAN DAN FUNGSI AGGREGATOR GAS
Semua manusia untuk bisa hidup harus bekerja, untuk bekerja membutuhkan daya, sedangkan daya didapat dari energi, dan gas adalah sumber energi. Gas Alam adalah  hasil  proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi  tekanan  dan temperatur  atmosfer  berupa  fase  gas  yang  diperoleh  dari  proses  penambangan Minyak  dan  Gas  Alam.    Pada  skala  besar  maupun kecil  gas  sebagai sumber  energi diperlukan  oleh  semua  manusia  untuk  beraktifitas.  Namun  kenyataannya  dari  sisi hulu, tidak semua gas didapatkan dengan cara yang sama, ada yang mudah dan ada yang sulit bergantung di mana posisi cekungan tempat di mana gas tersebut berada. Ada yang di darat, di dataran rendah yang mudah diakses, ada yang di pegunungan, dan  ada  juga  yang  di  tengah  hutan  belantara  yang  sulit  diakses.  Cekungan  gas  di Indonesia banyak ditemukan di laut lepas ( off shore ), ada yang laut dangkal ada juga yang di laut dalam (Sanusi, 2001: 23).
Perbedaan-perbedaan  itu  memiliki  konsekuensi  kepada  cara  mendapatkan (ekplorasai  maupuan  ekploitasi).  Untuk  di  tempat  yang  sulit  tentu  dibutuhkan sumber  daya  dan  ahli  ( expert ),  tenaga  kerja  ( man  power ),  serta  dibutuhkan peralatan dan teknologi yang lebih rumit ( complicated ). Oleh karenanya, perbedaan lokasi,  perbedaan  cara,  perbedaan  kebutuhan  alat  penunjang,  dan  perbedaan sumber daya manusia akan membawa akibat kepada perbedaan biaya dan  harga.
Gambaran  di  atas  menunjukkan  kepada  kita  beberapa  hal  yang  menjadi perhatian dalam rangka menemukan tata kelola hulu dan hilir gas yang berkeadilan. Jika dilihat dari sisi hulu, tingkat kesulitan eksplorasi dan eksploitasi yang berbeda- beda mengakibatkan harga yang berbeda beda pula. Akibatnya kita tidak mungkin memaksa  seluruh  Kontraktor  Kontrak  Kerjasama  (KKKS)  Gas  yang  kebanyakan adalah  perusahaan-perusahaan  dari  luar  negeri  (Chevron,  Total  E&P,  Conoco Philips,  CNOOC,  CNPC,  British  Petrolium,  Vico  Indonesia,  Kodeco  Energy)  untuk menentukan  harga  jual  gas  yang  dihasilkannya  secara  seragam.  Karena  harga ditentukan oleh cara dan biaya untuk mendapatkannya, maka sangat tidak adil kalau kita  menyeragamkan  harganya,  namun  juga  harga  tidak  bisa  kita  serahkan sepenuhnya  kepada  mekanisme  pasar.  Dengan  demikian  dari  sisi  produksi  sudah pasti  terjadi  perbedaan  harga,  perbedaan  harga  menjadi  keniscayaan,  dari  situlah maka  terjadi  deferensiasi  harga  dari  sisi  produksi.  Sementara  di  sisi  hilir,  lokasi pengolahan  gas  (pengilangan),  kemudahan  akses penyaluran  untuk  membawa  gas kepada  pemakai,  baik  perorangan  maupun  industri,  akan  membawa  konsekuensi kepada  pengangkutan  laut  dan  darat  ( transportation ),  ketersediaan  sarana penunjang  distribusi  (pipanisasi)  dan  jumlah  kebutuhan  gas  ( demand )  yang bergantung  dari  perbedaan  jumlah  penduduk,  jumlah    industry,  dan  sarana penunjang,  kesemuanya  akan  berpengaruh  kepada  harga  jual.  Semakin  sulit  dan
panjang  rantai  distribusi  penyaluran,  maka  semakin  tinggi  harga  jual.  Begitupun sebaliknya,  semakin  mudah  penyaluran  juga  berakibat  semakin  murah  harga  jual. Tidak  kalah  penting  adalah  besarnya  jumlah  permintaan  atau  kebutuhan  gas  dari masyarakat  (rumah  tangga)  maupun  industri  (listrik,  pupuk,  pabrikan,  dll)  akan berpengaruh juga kepada harga jual. Sehingga baik dari sisi produksi eksplorasi dan ekploitasi  (hulu)  maupun  dari  sisi  hilir,  pengolahan,  pengangkutan  dan pendistribusian terjadi perbedaan yang berpengaruh kepada harga.
Situasi  itulah  yang  membawa  pemerintah,  karena  kewajibannya,  untuk mencari  jalan  keluar  agar  disparitas  dan  deferensi  harga  baik  hulu  dan  hilir  tidak menjadi  masalah.  Ide  tersebut  diformulasikan  oleh  pemerintah  dengan  cara membentuk  aggregator  (Public  Utilities  Reports,  2004:  12).  Aggregator  menurut pemerintah  wajib  menjamin  ketersediaan  dan  pendistribusian  gas  alam  sesuai dengan kebijakan energi nasional. Agregator diberi beban untuk menyelenggarakan penyediaan dan pendistribusian gas alam serta konsep pengembangan infrastruktur minyak dan gas alam harus dibangun dengan pemetaan kebutuhan. Pengembangan pembangunan infrastruktur gas alam merupakan syarat bagi pemenuhan gas alam di  dalam  negeri  secara  merata  dan  proporsional.  Selain  itu,  agrregator  harus menjamin  agar  harga  gas  alam  terjangkau  oleh  konsumen.  Untuk  harga  gas, pemerintah berupaya menghilangkan disparitas harga antara produk LNG dan gas alam (O’Hara, 1999: 44).
Aggregator harus menjamin ketersediaan migas dengan harga yang seimbang ( price  leader )  dan  terus  berusaha  mendekatkan  migas  kepada  konsumen  dengan membangun  infrasruktur.  Tugas  aggregator  menurut  pemerintah  sebagai  penjelas RUU Migas adalah:
a. Pengaman cadangan gas nasional;
b. Membeli gas alam dari dalam negeri;
c. Membeli  LNG dari dalam negeri dan impor;
d. Membangun infrastruktur gas alam;
e. Menjual  gas  alam  di  dalam  negeri  (kepada  konsumen  dan  badan  usaha negara)
f. Melakukan aggregasi harga gas alam pada wilayah usahanya.
Pembentukan aggregator juga akan berhadapan dengan UU Persaingan Usaha,
mengingat UU Migas sebelumnya meliberalisasi bisnis hilir dan membiarkan pasar mengatur  harga  keekonomian  dengan  sistem unbundling dengan  persaingan terbuka.  Jika  harga  akan  diatur  oleh  aggregator  atas  nama  kepentingan  kolektif, maka  banyak  perusahaan  bisnis  hilir  akan  tumbang  karena  dipaksa  seragam. Padahal  diferensiasi  harga  produk  hulu  adalah  keniscayaan  sesuai  perbedaan tingkat  kesulitan  eksplorasi  dan  eksploitas.  Korban  yang  jatuh  tidak  hanya  Badan Usaha  (BU)  dan  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT),  namun  juga  BUMD  yang  selama  ini diperbolehkan  oleh  Peraturan  Tata  Kerja  (PTK)  BP  Migas  No.  029-PTK-VII-2009 untuk  mendapat  gas  lewat  penunjukan  langsung,  untuk  membantu  daerah-daerah penghasil. Mereka tentu memerlukan solusi yang adil.
Ide-ide  pemerintah  tentang  aggregator  tersebut  melalui  mekanisme konstitusional  yang  sudah  digariskan  dalam  UUD  1945,  terutama  Pasal  5  ayat  (1) mengatur  bahwa  Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  Undang-undang  kepada DPR. Pasal 20 menunjukkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang- undang.  Setiap  Rancangan  Undang-Undang  dibahas  bersama  Presiden  untuk mendapatkan pengesahan.
Pengusahaan  energi  meliputi  pengusahaan  sumber  daya  energi,  sumber energi, dan energi.  Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan. Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan  usaha  dan  perseorangan.  Pengusahaan  jasa  energi  sebagaimana  dimaksud mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi. Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain  untuk  melindungi  dan  memberikan  kesempatan  pertama  dalam  penggunaan jasa energi dalam negeri.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa pengertian dasar tentang aggregator gas, di antaranya adalah bahwa aggregator akan bergerak menjalankan fungsinya  di  bidang  kegiatan  hilir  gas  dimulai  sejak  gas  dipasarkan  ke  pasaran dalam negeri. Gas tersebut terdiri dari gas yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi dari sumber dalam negeri maupun gas yang dihasilkan dari impor.
Gas  produksi  dalam  negeri  maupun  gas  yang  diimpor  dari  luar  negeri memiliki  perbedaan  harga  beli.  Perbedaan  ini  berakibat  kepada  perbedaan  harga jual kepada konsumen, baik konsumen rumahan maupun perusahaan dan industri. Perbedaan ini berakibat kepada ketidak adilan bagi konsumen yang berdomsili jauh dari pusat supply gas dan belum memiliki sarana distribusi yang memadai, karena mereka akan terkena dampak dari tingginya harga. Terlebih lagi kebijakan distribusi migas selama ini masih terpusat di lokasi-lokasi yang dekat dengan kota-kota besar dan  telah  memiliki  jaringan  distribusi.  Oleh  karenanya,  maka  negara  membentuk aggregator  gas  yang  berfungsi  untuk  membeli  gas  dari  produsen  dari  sumber  gas dalam negeri dan impor migas dari luar. Gas dari berbagai sumber selanjutnya dijual kepada  konsumen  dengan  harga  rata-rata  sama  kepada  konsumen.  Untuk menghindari  disparitas  harga  demikian  maka  pemerintah  menetapkan  kebijakan kegiatan hilir sebagai berikut:
a. Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan minyak alam dan gas  alam  untuk  kebutuhan  dalam  negeri  dan  bertugas  menyediakan cadangan strategis minyak alam dan gas alam.
b. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak, gas alam dan LPG.
c. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  infrastruktur  untuk mendukung  ketersediaan  dan  keterlancaran  distribusi  bahan  bakar minyak, gas alam dan LPG.
d. Pemerintah menetapkan harga BBM,  gas alam dan LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
e. Pemerintah membentuk/menunjuk Badan Usaha Penyangga Minyak Alam dan BBM (agregator).
f. Pemerintah  membentuk/menunjuk  Badan  Usaha  Penyangga  Gas  Alam (agregator).
g. Subdisi  diberikan  kepada  yang  berhak  dan  mengarah  pada  subsidi langsung bukan subsidi harga.
h. Terdapat  aggregator/BUMN  hilir  untuk  ketahanan  Energi  dan pengendalian harga (Price Leader).
i. Sedangkan kelembagaan hilir gas alam, secara lebih khusus diusulkan:
j. Pemerintah membentuk Badan Regulator Hilir Gas Alam.
k. Kegiatan  usaha  hilir  gas  alam  dilaksanakan  dengan  Izin  Usaha Hilir/penunjukan dari Pemerintah.
l. Pemerintah  menunjuk  BUMN  sebagai  Badan  Usaha  Penyangga  Gas  Alam Nasional pada wilayah tertentu.
m. Tugas Badan Usaha Penyangga Gas Alam Nasional:
1) Pengaman cadangangan alam nasional.
2) Membeli gas alam dari dalam negeri.
n. Peran serta Pemda dan BUMD:
1) Membeli LNG dari dalam negeri & impor.
2) Membangun infrastruktur gas alam.
3) Menjual gas alam di dalam negeri (kepada konsumen dan badan usaha niaga).
4) Melakukan agregasi harga gas alam pada wilayah usahanya.
o. BU/BUMD/Swasta/Koperasi  dapat  menjadi  badan  usaha  niaga  untuk kawasan/estate  dengan  izin  usaha  dari  pemerintah  (membeli  gas  dari agregator).

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
a. Keberadaan  aggregator  harus  sejalan  dengan  kebijakan  kedaulatan  energi, sehingga  tidak  bebas  nilai  dan  tanpa  misi.  Hal  ini  sesuai  rekomendasi  Hak Angket BBM DPR RI tahun 2008 yang pada intinya merekomendasikan untuk mengganti  UU  Migas  2001  dan  mengajukan  RRU  Migas  baru  yang  memiliki pola pikir ( mindset ) terpenuhinya ketahanan energi nasional sebagai sumber kemakmuran  rakyat.  Payung  hukum  aggregator  dimulai  dari  peraturan  idiil ( ground  norm )  yakni  Pancasila,  hingga  peraturan  praktis  berupa  peraturan- peraturan  pelaksana  yang  relevan.  Pancasila,  terutama  sila  ke  5,  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  harus  menjadi  landasan  filosofis pembentukan  aggregator  gas.  Sila  ini  menyiratkan  keinginan  negara  untuk mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang sering disebut sebagai  ekonomi  Pancasila.  Doktrin  ini  berbasis  kepada  kesetaraan  hak  dan kewajiban bagi seluruh rakyat anggota bangsa.
b. Aggregator harus menjamin ketersediaan migas dengan harga yang seimbang ( price  leader )  dan  terus  berusaha  mendekatkan  migas  kepada  konsumen dengan  membangun  infrasruktur.  Tugas  aggregator  menurut  pemerintah sebagai penjelas RUU Migas adalah :
a. Pengaman cadangan gas nasional;
b. Membeli gas alam dari dalam negeri;
c. Membeli  LNG dari dalam negeri dan impor;
d. Membangun infrastruktur gas alam;
e. Menjual  gas  alam  di  dalam  negeri  (kepada  konsumen  dan  badan  usaha Negara)
f. Melakukan aggregasi harga gas alam pada wilayah usahanya.
2. Saran
a. Mengingat  fungsi  strategisnya  sebagai  pengendali  dan  stabilisator  komoditi vital, maka perusahaan yang ditunjuk sebagai aggregator tersebut tidak bisa lain  harus  milik  Negara  100  %.  Pilihan  praktisnya  aggregator  gas dipercayakan kepada badan hukum milik negara yang sudah terbentuk, yakni PT. Pertagas anak perusahaan PT. Pertamina (100 % saham milik Pertamina), yang sudah mapan bergerak dalam sektor midstream dan downstream industri gas  Indonesia,  dengan  cara  “menyapih”nya  ( spin  off )  dari  PT.  Petamina (persero).
b. Pembentukan aggregator juga akan berhadapan dengan UU Persaingan usaha, mengingat UU Migas sebelumnya meliberalisasi bisnis hilir dan membiarkan pasar  mengatur  harga  keekonomian  dengan  sistem unbundling dengan persaingan  terbuka.  Jika  harga  akan  diatur  oleh  aggregator  atas  nama kepentingan  kolektif,  maka  banyak  perusahaan  bisnis  hilir  akan  tumbang karena  dipaksa  seragam.  Padahal  diferensiasi  harga  produk  hulu  adalah keniscayaan sesuai perbedaan tingkat kesulitan ekplorasi dan ekploitas, yang akan menjadi korban tidak hanya Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), namun juga BUMD yang selama ini diperbolehkan oleh Peraturan Tata Kerja  (PTK)  BP  Migas  No.  029-PTK-VII-2009  untuk  mendapat  gas  lewat penunjukan  langsung,  untuk  membantu  daerah-daerah  penghasil.  Mereka tentu memerlukan solusi yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU, MAKALAH, DAN JURNAL
Basri, Faisal H. (1995) Perekonomian Indonesia menjelang abad ke 21 . Erlangga. LIPI  (1977). Cadangan  gas  bumi  di  Indonesia:  suatu  penelitian  penjajagan , Proyek Sumber  Daya  Ekonomi,  Lembaga  Geologi  dan  Pertambangan  Nasional . Jakarta: LIPI. Garuda , Abdul  Hakim  dan  Harman,  Benny  K.  (1999). Analisa  dan  Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli di Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Ja’far, Marwan (2008). Energinomic, Ideologi Baru Dunia, Kebijakan Energi Kini dan Esok . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kuncoro, Mudrajat (2009). Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis & Pelayanan Publik . Yogyakarta: Galang Press.
Kusumo, Suharto Prawiro (2001). Ekonomi Rakyat: Konsep, kebijakan dan  strategi . Jakarta: BPFE UI.
L. Itteilag, Richarg (2012). Natural Gas Future : A World Without Oil . Authorhouse. Mubyarto (1997). Ekonomi Pancasila : Lintasan pemikiran Mubyarto . Aditya Media. Nazara,  Suahasil,  Suryanto,  G.  Irwan  (2008). Memperkuat  ketahanan  pangan  dan energi nasional dalam era persaingan global . Prosiding Sidang Pleno XIII dan Seminar  Nasional  Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia,  Mataram,  17-18  Juli 2008.
O’Hara, Ann (1999). A Practical Guide a gas Contracting . Tusla Oklahama: PennWell Publishing Company.
Partowidigdo,  Widjajono  (2008). Memperkuat  Ketahanan  Energi  dan  Pangan nasional  Dalam  Era  Persaingan  Global .  Prosiding  Sidang  Pleno  XIII  dan Seminar  Nasional  Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia,  Mataram,  17-18  Juli 2008.
Paryitno, Iwan (2003). Dilema Kebijakan Egergi . Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. Sumber  Daya  Mineral,  Kementerian  Energi  (2015). Peta  Jalan  Kebijakan  Gas  Alam Nasional 2014-2030 . Jakarta: Direktorat Jendral Minyak dan gas Alam. Poepowardojo, Soerjanto (1993). Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya: Sebuah Pendekatan Filsafat . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Pranowo, M.  Bambang (2010). Multi Dimensi Ketahanan Nasional . Jakarta: Pustaka Alfabet.
Public  Utilities  Reports,  Volume  235 , Lawyers  Cooperative  Publishing  Company, 2004 Pudyantoro, Rianto (2014). Proyek Hulu Migas Evaluasai dan Analisis Petro Ekonomi . Jakarta: Petromindo.
Rahardjo, M. Dawam (2004). Ekonomi Pancasila: Jalan lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur . Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTE) UGM.
Salim (1999). Kembali Ke jalan Yang Lurus . Jakarta: AlvaBet. Sanusi, Bachrawi (2004). Potensi ekonomi migas Indonesia . Rineka Cipta. Tempo, Volume 37, Issues 41-44, Badan Usaha Jaya Press Jajasan Jaya Raya, 2008 Widjaja,  Gunawan  (2001). Merger  dalam  perspektif  monopoli , Yogyakarta:  Raja Grafindo Persada.
Zaenal  A.  Budiyono  (2008). DCSC  Pub,  Angket  dan  Paradok  Politik .  Seputar Indonesia, 2 Juli 2008.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Menteri ESDM No.03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

## C. INTERNET
http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/gas-alam/item184 diakses pada 22 Desember 2015, Pukul 05:14.
http://katadata.co.id/infografik/2014/07/02/cadangan-gas-indonesia-terbesar-ke-
14 dunia#sthash.Zxc4s0Hs.dpbs , diakses pada 22 Desember 2015, Pukul 05:22. http://www.migas.esdm.go.id/post/read/Pertumbuhan-Kebutuhan-Gas-Alam-
2015-2030-Capai-7-Persen diakses pada 22 Desember 2015, Pukul 16:00.
http://www.puco.ohio.gov/puco/index.cfm/be-informed/consumer- topics/governmental-energy-aggregation-local-community-buying- power/#sthash.9ZJU9uUf.dpbs , diakses pada 12 Maret 2015, Pukul 07.03
http://www.qvinta.com/what-are-energy-suppliers-brokers-and-aggregators ,
diakses pada 1 Maret 2015 jam 6.18 www.bulog.co.id , diakses pada tanggal 23 Maret 2016