## Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

## Sugeng Andrean
sugengandrean@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstract
Throughout 2020 until earlier 2021 world is hit by pandemic known as the COVID-19 pandemic. Many sectors have  the impact of this pandemic, one of which is the economic sector, especially consumer financing institutions. In Indonesia the COVID-19 pandemic has been designated as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12/2020 (hereinafter referred to as Keppres 12/2020). Consumer or debitor at consumer finance companies argue that this Presidential Decree 12/2020 can be used as an excuse for force majeure so that contracts that have been made can be misled or canceled. For this reason, researchers conducted legal research to find answers to whether the COVID-19 pandemic could be used as an excuse force majeure in consumer financing contracts. In addition, researchers will also examine what legal measures can be made by consumers who fail to pay due to the COVID-19 pandemic for determining defaults in financing companies.
Keywords: COVID-19 Pandemic; Force Majeure; Consumer Financing
Restructuring.

## Abstrak
Sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini dunia tengah dilanda pandemi virus yang dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19.
Banyak sektor mengalami dampak dengan adanya pandemi ini, salah satunya adalah sektor ekonomi khususnya lembaga pembiayaan konsumen. Di Indonesia pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen mendalihkan bahwa Keppres 12/2020 ini dapat dijadikan alasan force majeure sehingga kontrak yang telah dibuat dapat disimpangi atau dibatalkan.  Untuk itu peneliti melakukan penelitian hukum guna menemukan jawaban apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure dalam kontrak pembiayaan konsumen. selain itu, peneliti juga akan menelaah upaya hukum apa  yang dapat dilakukan konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi pada perusahaan pembiayaan
Kata Kunci: Pandemi COVID-19; Force Majeure; Restrukturisasi Pembiayaan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Sugeng Andrean ‘Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 5 Maret 2021; Diterima  20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26991
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1168 Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...

## Pendahuluan
Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang memiliki peran cukup besar di dalam masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ( consumer finance ) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran melalui angsuran.
Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen ( consumer credit ) pada bank dimana yang membedakan hanyalah ada pada lembaga yang membiayainya. Pada pembiayaan konsumen, biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan ( financing company ),  sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank. 1
Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur yang rumit. Konsumen dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit biasanya dalam bentuk perjanjian baku atau standar, tertuang dalam bentuk formulir yang harus diisi oleh konsumen atau debitor. 2 Apabila permohonan tersebut telah disetujui, kemudian perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dari pemasok ( supplier ) dengan ketentuan konsumen diharuskan membayar kembali harga barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan dengan cara angsuran beserta bunganya. Karena perusahaan pembiayaan konsumen adalah lembaga bisnis yang tidak bisa steril dari unsur risiko, maka perusahaan pembiayaan konsumen juga akan meminta jaminan guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. 3
Dewasa ini, perkembangan dari  suatu perjanjian sudah sangat pesat di tengah masyarakat. Berdasarkan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), menyebutkan bahwa “Suatu  perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang
1 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Sinar Grafika 2019).[96].
2 Hartini, ‘Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta’ (2014) 8 Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA.[9].
3 Sunaryo, Op. Cit .[105].
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1313 BW tersebut memang masih cukup kabur, oleh karena itu diperlukan adanya doktrin hukum untuk memperjelas pengertian dari perjanjian itu sendiri. R. Subekti mengemukakan pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 4 Sedangkan menurut Agus Yudha  Hernoko  definisi  dari  perjanjian  atau  perikatan  adalah  hubungan  hukum bersifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu berhak atas prestasi, sedang pihak lain berkewajiban untuk berprestasi yang mana hubungan ini menimbulkan konsekuensi tanggung gugat apabila tidak dipenuhi (wanprestasi). 5
Perlu dipahami bahwa dalam segala jenis perjanjian antara dua pihak, kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu (prestasi) kepada pihak yang lain, dimana pihak yang satu berhak (kreditor) atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib (debitor) memenuhi prestasi. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan pada saat perjanjian telah berlangsung salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut. Tidak dilaksanakanya prestasi yang telah diperjanjikan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi  terjadi pada perikatan yang lahir karena diperjanjikan.
Oleh karena itu “wanprestasi” diterjemahkan dengan istilah “ingkar janji” atau “cidera janji” karena kaitannya dengan pelaksanaan janji atau prestasi dalam suatu perjanjian yang belum atau tidak terlaksana. 6
Di sisi lain, dunia saat ini tengah dihadapkan pada pandemi virus yang menimbulkan banyak korban jiwa. World Health Organization (WHO) secara resmi pada tanggal 11 Februari 2020 lalu memberi nama pada penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona ini dengan sebutan Coronavirus Disease 2019
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2005).[1].
5 A. Yudha Hernoko, Slide Perkuliahan Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Air- langga, Surabaya 2017).[1].
6 Leonara Bakarbessy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan , (Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Zifatama Jawara 2018).[41].

## Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...
(COVID-19). 7 WHO kemudian menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena tingkat penyebarannya yang sangat luas pada tanggal 11 Maret 2020. 8 Sehingga pada tanggal 13 April 2020 pemerintah kemudian secara resmi menetapkan wabah COVID-19 ini sebagai bencana nasional non alam. Penetapan status bencana nasional tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020).
Kemunculan pandemi tersebut memiliki imbas yang besar di kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi yang menyebabkan banyak orang mengalami PHK dan penurunan omset pendapatan. Sehingga dampaknya juga cukup dirasakan oleh lembaga keuangan baik pada bank maupun non bank seperti lembaga pembiayaan. Konsumen atau debitur pada lembaga keuangan yang terikat dengan perjanjian kredit mengaku mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kreditnya, yang akan terjadi selanjutnya risiko gagal bayar dan berujung wanprestasi tentu tidak bisa terelakkan.
Terkait dengan diterbitkannya Keppres 12/2020 tentang penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam kemudian memunculkan adanya polemik di tengah masyarakat. Ada beberapa pihak yang mendalihkan bahwa status pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam berdasarkan Keppres 12/2020 tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi atau bahkan membatalkan kontrak yang telah dibuat dikarenakan menganggap bahwa pandemi COVID-19 tersebut adalah termasuk keadaan memaksa atau force majeure.
Pendahuluan adalah bagian pertama dari artikel ini. Harus menyatakan latar belakang artikel. Latar belakang adalah deskripsi singkat tentang pentingnya topik
7 World Health Organization (WHO), ‘Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) and The Virus that Cause It’, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/tech- nical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it,> dikun- jungi pada 9 September 2020.
8 World Health Organization (WHO), ‘WHO Director-General’s opening remarks at the me- dia briefing on COVID-19 - 11 March 2020’, < https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-direc- tor-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>  diakses  pada 9 September 2020.
dan sesuatu yang didiskusikan, data awal harus tersedia, dan teori dasarnya harus disajikan. Pada bagian ini, masalah hukum, yang akan dibahas dalam artikel, harus ada. Jika artikel tersebut merupakan hasil penelitian hukum, metode penelitian digunakan untuk menganalisis masalah hukum yang harus disebutkan. Baris paragraf pertama harus menjorok 1 cm dan tidak ada spasi antar paragraf ( no before and after space ).
Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, dalam penelitian ini dikaji permasalahan sebagai isu hukum yaitu apakah penetapan bencana nasional akibat pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure dalam perjanjian pembiayaan konsumen, selain itu dalam penelitian ini juga akan dikaji upaya hukum konsumen yang gagal bayar karena pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan.

## Pembiayaan Konsumen
Perjanjian pembiayaan konsumen sendiri pada praktiknya sering menggunakan bentuk perjanjian baku atau perjanjian standard. Dalam perjanjian ini, perusahaan pembiayaan adalah pihak yang kuat (secara ekonomis) karena penyandang dana, sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang lemah. Dalam perjanjian ini perusahaan pembiayaan konsumen telah menentukan isi dari perjanjian, syarat, ketentuan termasuk hak dan kewajiban para pihak. Kebebasan berkontrak hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dan penandatangananlah yang menjadi tanda disepakatinya isi perjanjian tersebut. 9 Disini konsumen tidak mempunyai kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjian.
Kegiatan pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988
9 Dewi Hendrawati, ‘Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen’ (2011)  4  Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro.[412].

## Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 10 Kemudian aturan tersebut dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9/2009 dan PMK 86/PMK.012/2006). Perjanjian  pembiayaan konsumen merupakan salah satu perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III BW. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan jual beli bersyarat yang diatur dalam BW. Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan dan konsumen digolongkan ke dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam ketentuan pasal 1754-1773 BW. 11 Pasal 1754 BW menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam pengertiam barang pakai habis disini adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman (perusahaan pembiayaan konsumen) sebagai kreditor kepada konsumen sebagai debitor.
Selain digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pembiayaan konsumen juga digolongkan sebagai perjanjian jual beli bersyarat. 12
Perjanjian jual beli bersyarat ini sendiri adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen ( supplier ) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok yang diatur dalam pasal 1457-1518 BW, dimana pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.
10 Sunaryo, Op.Cit .[98].
11 Sunaryo, Op.Cit .[99].
12 Sunaryo, Op.Cit .[100].

## Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Perjanjian atau kontrak yang pelaksanaannya berjangka waktu ( executor contracts ) terdapat suatu klausul yang sering dicantumkan dalam substansinya, yaitu klausul keadaan kahar atau keadaan memaksa yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “o vermacht ” atau  “ force majeure” (selanjutnya akan disebut satu istilah saja yaitu force majeure ). Terkait dengan force majeure , buku III BW mengaturnya secara tersebar ( fragmentaris ) dalam beberapa pasal, yaiu bagian IV tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan (Pasal 1244-1245 BW) dan Bagian VII Tentang Musnahnya Barang yang Terutang (Pasal 1244-1445 BW). 13
Force majeure adalah doktrin pengecualian pertanggungjawaban atas ganti rugi yang dikenal dalam sistem hukum Civil Law (pada sistem hukum Common Law disebut sebagai the Doctrines of Frustration atau the Doctrine of Impossiblility of Performance ). Sesungguhnya dapat juga diuraikan bahwa force majeure adalah klausul yang memberikan dasar pemaaf atas terjadinya event atau kejadian tertentu yang dialami oleh para pihak.
Terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen, perlu dicermati secara mendalam  manakala  dikaitkan  dengan  pendefinisian force majeure dalam perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen. Penting untuk menelaah peristiwa apa saja yang telah disepakati oleh para pihak sebagai force majeure di dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut . Keppres 12/2020 mendefinisikan  pandemi  COVID-19  sebagai  bencana  nasional  non-alam. Sehubungan  dengan  itu,  penting  untuk  memahami  definisi force majeure dalam perjanjian  yang  telah  disetujui  tersebut  adakah  klausul  yang  mengklasifikasikan kejadian bencana non-alam sebagai force majeure. 14
13 Agus Yudha Hernoko, ‘FORCE MAJEURE” ATAU “HARDSHIP CLAUSE’ Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis’ (2006) 3 Persepektif. [207].
14 Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, ‘Kajian Force Majeure Terkait Pememnuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional’(2020), 8 Jurnal Kertha Semaya. [894].

## 1174 Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...
Menurut Nindyo Pramono, norma itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. 15 Oleh karena itu, apabila dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dicantumkan terkait dengan klausul force majeure tersebut maka kajian tentang iktikad baik dari para pihak penting dilakukan dalam kaitannya untuk membuktikan dua unsur dari force majeure , yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan unsur ada iktikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya.
Pasal 1339 BW  menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Pada Pasal 1347 BW juga disebutkan bahwa hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan oleh karena itu, Kiranya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan menjadi penting untuk dikaji walaupun dalam perjanjian pembiayaan tidak secara tegas diatur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah telah dilakukan upaya untuk mencegah timbul kerugian yang lebih banyak akibat dampak suatu hal, termasuk didalamnya dampak COVID-19.
Berbicara terkait konsep force majeure adalah berbicara terkait ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi karena konsep force majeure sendiri adalah all or nothing . Artinya selama masih memungkinkan untuk dilakukan suatu prestasi kendati sangat sulit dalam pelaksanaan prestasi tersebut maka hal itu tentu tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. 16 Apabila pelaksanaan prestasi yang mengalami hambatan dengan adanya pandemi COVID-19, maka asas iktikad baik berdasarkan pasal 1338 yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dapat dipakai untuk menghendaki adanya prestasi dan kontraprestasi
15 Nindyo Pramono, ‘Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian’(2010), 22 Jurnal Mimbar Hukum. [224].
16 Hamalul Qur’ani, ‘Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya’ , <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea0fc11c17fa/ingin-gunakan-dalil-iforce-ma- jeure-i--pahami-dulu-persyaratannya?page=1> dikunjungi pada tanggal 17 Desember 2020.
dari debitur dan kreditur secara fair. 17
Apabila klausul force majeure diterapkan secara sembarangan yang tercapai bukanlah win-win solution , akan tetapi sebagai penanggungan risiko ( switch risk ). 18 Misalnya jika awalnya kerugian akibat terhambatnya pelaksanaan prestasi ditanggung oleh debitur, namun karena kondisi pandemi ini dikategorikan sebagai force majeure akhirnya debitur terbebas dari beban penanggungan kerugian itu, dan otomatis kreditur yang menanggung kerugian. Kerugian dalam kondisi jatuhnya ekonomi dalam masa pandemi seperti saat ini seharusnya dapat ditanggung secara bersama-sama antara kreditur dan debitur.  Itulah mengapa renegosiasi berdasarkan iktikad baik menjadi pilihan terbaik. 19
Klaim force majeure juga pada dasarnya tidak dapat digunakan apabila sebabnya telah ada pada saat kontrak tersebut dibuat atau pihak tersebut sewajarnya dapat mengantisipasi sebab force majeure dan mengambil langkah mitigasi. Oleh karena itu menurut penuturan praktisi hukum Sri H. Rahayu, kontrak  yang  dibuat  setelah  adanya  konfirmasi  kasus  COVID-19  terjadi, mungkin debitur tidak dapat mengambil manfaat dari klausul force majeur. 20
Dengan demikian bahwa pandemi COVID-19 meskipun telah ditetapkan menjadi bencana nasional berdasarkan Keppres 12/2020 tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai suatu kondisi force majeure dimana para pihak dapat menyimpangi perjanjian yang telah dibuat bahkan dapat membatalkan perjanjian tersebut.
17 Klik Legal, ‘Apakah Force Majeure dan Hardship dapat Diterapkan Sebagai Alasan Penundaan atau Pembatalan Prestasi dalam Kontrak Saat Pandemi’ ,< https://kliklegal.com/apakah- force-majeure-dan-hardship-dapat-diterapkan-sebagai-alasan-penundaan-atau-pembatalan-presta- si-dalam-kontrak-saat-pandemi/ >  dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020
18 Arie Exchell Prayoga Dewangker, ‘Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi’(2020), 8  Jurnal Education and Development Institue Pendidikan Tapanuli Selatan.[310].
19 ibid.

## 1176 Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...
Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Hukum Bagi Konsumen Gagal Bayar Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan POJK Nomor 14/ POJK.05/2020
Untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi, dibuatlah beberapa kebijakan, diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK 11/2020). Terkait dengan pembiayaan konsumen OJK juga menerbitkan POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut POJK 14/2020) yang kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020.
Melalui  POJK 14/2020 ini  lembaga jasa keuangan nonbank termasuk di dalamnya adalah lembaga pembiayaan konsumen diberi kewenangan untuk memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada konsumen terdampak COVID-19). Syaratnya adalah konsumen yang dimaksud terkena dampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar cicilan utangnya di lembaga pembiayaan konsumen.
Perlu dipahami oleh konsumen bahwa restrukturisasi pembiayaan bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya, melainkan terdapat penyesuaian baru dalam pembayaran cicilan utang. Skema umum dalam pemberian restrukturisasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Berbagai skema restrukturisasi tersebut dapat bervariasi dan tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan pembiayaan, tergantung pada hasil identifikasi serta penilaian atau assessment dari perusahaan pembiayaan konsumen atas prospek usaha dan kapasitas membayar dari debitur yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengajukan restrukturisasi. Berdasarkan website dari salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, debitur atau konsumen yang terkena dampak langsung dari adanya pandemi COVID-19 dapat
mengajukan permohonan restrukturisasi/keringanan atas pembiayaan yang sedang berjalan kepada perusahaan pembiayaan.
Perlu untuk dipahami juga oleh konsumen, bahwa restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki iktikad baik dan terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Maksud dari beritikad baik  adalah debitur atau konsumen yang bersangkutan tidak pernah ada permasalahan pembayaran angsuran sebelum adanya pandemi ini. Pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil dengan nilai pinjaman di bawah 10 Milyar terutama untuk UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak COVID-19 mengalami kesulitan membayar cicilan. 21
POJK 14/2020 menjelaskan terkait skema restrukturisasi pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen/debitur. Pasal 9 Ayat 1 POJK 14/2020 berbunyi LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19,di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tanpa batasan plafon. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan peraturan OJK yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB dan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara :
a.  Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
b.  Perpanjangan jangka waktu;
c.  Penundaan sebagian pembayaran;
d.  Pengurangan tunggakan pokok;
e.  Pengurangan tunggakan bunga;
f.  Penambahan pembiayaan syariah; dan g.  Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.
Penting untuk ditelaah lebih dalam lagi mengenai skema restrukturisasi mana yang paling tepat diberikan kepada konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen. Skema penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah, perpanjangan
21 OJK, ‘8 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Resrtrukturisasi Kredit/ Pembiayaan’, <https:// www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20 yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf > dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2020.

## 1178 Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...
jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga  masih memungkinkan untuk diterapkan untuk merestrukturisasi konsumen pada perusahaan pembiayaan konsumen.
Skema penambahan modal syariah menjadi kurang tepat diberikan kepada konsumen sebagai bentuk restrukturisasi karena dalam hal ini pembiayaan konsumen hanya terbatas pada barang-barang konsumtif yang dibutuhkan konsumen saja, tidak termasuk barang-barang modal. Konversi kredit menjadi penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan juga kurang tepat jika diberikan sebagai mekanisme restrukturisasi kepada konsumen pada perusahaan pembiayaan.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal (selanjutnya disebut POJK 36/2017) dalam Pasal 1 angka (3) dijelaskan mengenai penyertaan modal yaitu penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib ( mandatory convertible bonds ) atau surat investasi konversi wajib ( mandatory convertible sukuk ) atau jenis transaksi tertentu akibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
Berdasarkan pengertian dari penyertaan modal dalam POJK 36/2017 tersebut maka skema restrukturisasi berupa konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal tentunya tidak tepat jika diberikan kepada konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen yang debiturnya adalah perseorangan.
Konversi kredit menjadi penyertaan modal ini akan tepat jika konsumen atau debitur yang direstrukturisasi tersebut adalah perusahaan, misalnya adalah perusahaan konstruksi yang posisinya sebagai debitur pada perusahaan pembiayaan sewa guna usaha untuk pembiayaan alat-alat konstruksi.
Setelah restrukturisasi tersebut diberikan maka kemudian kualitas kredit dari debitur yang direstrukturisasi dapat ditetapkan sebagai lancar kembali.  Sebagai catatan penting, OJK juga untuk sementara waktu melarang penarikan objek pembiayaan oleh dept collector. Namun bagi debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah COVID-19, dan mengalami tambahan permasalahan karena
adanaya wabah ini, diharapkan untuk menghubungi perusahaan pembiayaan untuk dicarikan kesepakatan, antara lain penjadwalan kembali angsuranya tersebut. 22
Restrukturisasi kredit di masa pandemi ini pertama kali diberikan pada bulan Maret 2020 lalu, saat wabah COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, dan masa relaksasi ini pun akan habis pada bulan Maret tahun 2021. Namun, dengan kondisi yang masih belum juga pulih hingga penghujung tahun 2020 ini. Untuk menanggulangi kondisi yang belum juga membaik saat ini, OJK kemudian membuat kebijakan baru yakni dengan memperpanjang masa restrukturisasi kredit baik kepada lembaga keuangan bank melalui POJK 11/2020, maupun melalui lembaga keuangan non bank yang tertuang dalam POJK 14/2020.
Bagi perusahaan pembiayaan konsumen, perpanjangan restrukturisasi kredit khususnya bagi perbankan karena perusahaan pembiayaan juga merupakan debitur pada bank menjadi sangat penting lantaran perusahaan pembiayaan itu sendiri juga harus merestrukturisasi para konsumennya yang terdampak dengan adanya pandemi  COVID-19  dan  di  lain  sisi  industri  multifinance  tersebut  juga  harus tetap membayar bunga kepada para investor dan juga masih harus mengeluarkan biaya operasional (gaji karyawan, biaya sewa, listrik, air, dan lain-lain) sehingga perpanjangan restrukturisasi ini menjadi angin segar juga bagi perusahaan pembiayaan konsumen. 23

## Kesimpulan
Status pandemi sebagai bencana nasional bukan berarti hal tersebut dapat serta merta dijadikan pembatalan kontrak atau alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban oleh debitur untuk membayar angsurannya dengan dalih force majeure kepada perusahaan pembiayaan. Manakala suatu prestasi yang masih dapat dilakukan walaupun  sangat  sulit  maka  hal  itu  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai force
22 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), FAQ Restrukturisasi Kredit Pembiayaan terkait Dampak COVID-19, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FAQ-Restrukturisa- si-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx >  dikunjungi pada 10 Desember 2020.

## 1180 Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...
majeure karena konsep force majeure itu sendiri adalah terkait ketidakmungkinan sama sekali pelaksanaan suatu prestasi. Sehingga kesulitan yang dialami oleh konsumen dengan adanya pandemi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu alasan force majeure .
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 adalah dengan mengajukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK 14/2020. Restrukturisasi yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK 14/2020 adalah meliputi Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan pembiayaan syariah; dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal. Dalam hal ini skema restrukturisasi yang paling memungkinkan untuk diberikan kepada konsumen pada perusahaan pembiayaan hanya sebatas Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga. Mekanisme restrukturisasi berupa penambahan pembiayaan syariah dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal kurang tepat untuk diberikan kepada debitur yang terdampak pandemi COVID-19 pada perusahaan pembiayaan konsumen karena debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah perseorangan atau individu bukanlah perusahaan. Dengan diberikannya restrukturisasi tersebut kepada debitur maka kualitas kredit/pembiayaan debitur tersebut dikategorikan menjadi lancar, sehingga dikemudian hari tidak akan ada sengketa lagi terkait dengan kualitas pembiayaan yang telah ditetapkan lancar tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha Hernoko, Slide Perkuliahan Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017).
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Sinar Grafika 2019).
Leonara Bakarbesy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Zifatama Jawara 2018).

## Jurnal
Agus  Yudha Hernoko, “FORCE MAJEURE” ATAU “HARDSHIP CLAUSE” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis (2006) 3 Jurnal PERSPEKTIF 109.
Arie Exchell Prayoga Dewangker, ‘Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi’(2020) 16 Jurnal Education and Development Institue Pendidikan Tapanuli Selatan 2.
Hartini, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta (2014) 1 Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA 17.
Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Kajian Force Majeure Terkait Pememnuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional (2020) 6 Jurnal Kertha Semaya 3.
Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian (2010) 2 Jurnal Mimbar Hukum 5.

## Laman
Qur’ani, Hamalul, ‘Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya’,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5ea0fc11c17fa/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami- dulupersyaratannya?page=1>.
Mohammad Januar Rizki,’Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat PandemiCorona’,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat- pandemi-corona/>.
World Health Organization, ‘WHO Director-General’s opening remarks at the media  briefing  on  COVID-19  -  11  March  2020”,  < https://www.who.int/ dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media- briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
World Health Organization, ‘Naming The Coronavirus Disease (COVID19) and The Virus that Cause It’. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease- (covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it>.

## 1182 Sugeng Andrean: Tanggung Gugat Konsumen...

## Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek ( Staadblad Tahun 1847 Nomor  23).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/ 2020.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.