## PENGARUH KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Royda, S.E., M.Si.
Dosen Tetap Universitas Tridinanti Palembang
Email : roydafauzi@ymail.com
Info Artikel :
Diterima 13 September 2016
Direview 20 September 2016 Disetujui 15 Oktober 2016

## ABSTRACT
Purpose  -  The  research  problem  was  how  fiscal  capacity influenced capital expenditure in Bangka Belitung Design/methodology  -  The  analysis  period  was  ten  years starting from 2004 to 2013. The data analysis method used is descriptive analysis. The data were analyzed by using multiple regression model with Least Squares method.
Findings – The results showed that the overall fiscal capacity significantly affected the capital expenditures by the coefficient of  determination  83.33  percent.  It  was  due  to  the  fact  that regional  governments  in  Bangka  Belitung  had  not  been optimally  allocating  locally-generated  revenues  to  finance regional  expenditures,  thus  providing  less  stimulus  for economic growth and being highly dependent on  the transfer of funds from the central government.
Keywords :
Regions Financial Regions Financial Independence Regional Financial Efficiency Capital Expenditure
PENDAHULUAN
Upaya  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang
dan  jasa  yang  akan  mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian (Badrudin,
2012).  Keberhasilan  pembangunan ekonomi  bisa  diidentifikasikan  dari meningkatnya kesejahteraan
masyarakat, untuk mengukur
keberhasilan  pembangunan  suatu daerah  ada  bebarapa  indikator  hasil
pembangunan yang bisa dilihat seperti  PDRB,  laju  pertumbuhan ekonomi,  dan  pendapatan  perkapita di suatu daerah.
Pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  (APBD)  merupakan  media pemerintah
daerah untuk mengevaluasi  prestasi  pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan  daerah.  Hal  tersebut berarti pengalokasian anggaran
publik  harus  lebih  diperuntukkan pada  kepentingan  publik,  misalnya dalam  hal  belanja  modal.  Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi  pendapatan  yang  dimiliki untuk  memberikan  porsi  belanja daerah yang lebih besar untuk sektor- sektor produktif. Semakin tinggi investasi  modal,  diharapkan  mampu meningkatkan kualitas layanan  publik serta meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Priyo, 2012).
Belanja modal pemerintah daerah juga  digunakan  untuk  pembangunan dan  perbaikan  infrastruktur  pada sektor  pendidikan,  kesehatan  dan transportasi  sehingga  masyarakat secara  langsung  dapat  menikmati adanya pembangunan daerah
tersebut  (Wibowo,  2008).  Kebijakan otonomi daerah yang sudah
dijalankan  pada  setiap  kabupaten dan  kota  di  Indonesia  dirasakan masih terdapat
berbagai
permasalahan  seperti  ketimpangan pertumbuhan  yang  terjadi.  Hal  ini disebabkan oleh kesiapan dari masing  -  masing  daerah  yang berbeda  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah. Permasalahan ini merupakan motivasi pertama dilakukannya penelitian ini.
Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimana  kemampuan  keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  terhadap  belanja  modal daerah mengingat Kepulauan Bangka Belitung  merupakan  Provinsi  yang baru  berdiri  setelah  memisahkan  diri dari  Provinsi Sumatera  Selatan.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap  belanja  modal  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Keuangan Daerah Berdasarkan  Ketentuan  Umum
Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005, pengertian  Keuangan  daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban  daerah  tersebut.  Ruang lingkup  keuangan  daerah  terdiri  dari keuangan daerah yang dikelola langsung (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  dan  barang-barang inventaris milik daerah) dan Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan (Badan Usaha Milik Daerah).
Menurut  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  merupakan  dasar pengelolaan  keuangan  daerah  dalam masa  satu  tahun  anggaran  terhitung mulai  1  Januari  sampai  dengan  31
Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari  :  Pendapatan  Daerah,  Belanja Darah  dan  Pembiayaan  Daerah. Struktur APBD tersebut
diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan  dan  organisasi  yang bertanggung  jawab  melaksanakan urusan  pemerintahan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian  keuangan  daerah
menunjukkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  yang  telah  membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.
Rasio kemandirian
daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu  daerah  yang  diukur  dengan besarnya  pendapatan  asli  daerah terhadap  jumlah  total  penerimaan daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi nilai kemandirian  keuangan  daerah  maka semakin  kecil  tingkat  ketergntungan daerah  terhadap  bantuan  dari  luar daerah  terutama  pemerintah  pusat. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga
mengambarkan  tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan  masyarakat  daerah tersebut (Halim, 2008:233).
Efisiensi Keuangan Daerah Apabila pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan  daerah  maka  daerah tersebut dapat dikatakan efisien pada keuangan daerahnya. Efisien Keuangan  Daerah  dikur  dengan  cara membandingkan  total  pengeluaran daerah  dengan  total  pendapatan daerah.Semakin  kecil  nilai  efisiensi maka  akan  semakin  efisien  suatu daerah. Hal ini menyiratkan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Hasil perbandingan antara
realisasi  pengeluaran  dan  realisasi penerimaan  tersebut  dapat  menilai suatu kinerja keuangan daerah (Medi, 1966  dalam  Budiarto,  2007).  Apabila kinerja  keuangan  diatas  100%  maka dapat  dikatakan  tidak  efisien,  90%- 100%  adalah  kurang  efisien,  80%- 90%  adalah  cukup  efisien,  60%-80% adalah  efisien,  dan  dibawah  60% adalah sangat efisien.
Belanja Modal Pengeluaran pemerintah mencerminkan  kebijakan  pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan  suatu  kebijakan  untuk membeli  barang  dan  jasa,  maka pengeluaran
pemerintah mencerminkan    biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut. Belanja  daerah  merupakan  perkiraan beban  pengeluaran  daerah  yang dialokasikan  secara  adil  dan  merata agar  relatif  dapat  dinikmati  oleh seluruh  kelompok  masyarakat  tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan
umum (Bastian,  2006:  45).  Belanja  daerah yang  digunakan  untuk  keperluan pembangunan  daerah adalah belanja modal  atau  belanja  pembangunan.
Belanja  modal  itu  sendiri  merupakan investasi  pemerintah  yang  digunakan untuk pembentukan modal.
Belanja modal merupakan pengeluaran  yang  dilakukan  dalam rangka  pembelian/pengadaan  atau pembangunan  aset  tetap  berwujud yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan, irigasi  dan  jaringan  serta  aset  tetap lainnya  (Permendagri  No.13  Tahun 2006  Pasal  53).  Pemerintah  daerah harus  mampu  mengelola  dana  yang ada  untuk  belanja  modal  demi meminimalisir  kesenjangan  antara tingkat pelayanan pemerintah dengan harapan  oleh  masyarakat.  Apabila pemerintah daerah sudah memberikan  pelayanan  publik  yang optimal  maka  akan  memberikan keuntungan  di  masa  depan  yang terlihat  dari  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dikemukakan sebelumnya, maka  hipotesis  penelitian  adalah pengaruh  Kemampuan  Keuangan Daerahyang  tercermin  dalam  tingkat efisiensi  dan  kemandirian  keuangan daerah secara keseluruhan
berpengaruh signifikan terhadap Belanja  Modal  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung. METODE PENELITIAN Penelitian  ini  mengamati  dan meneliti tentang pengaruh kemampuan keuangan
daerah terhadap  belanja  modal  di  provinsi Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Periode  analisis  terdiri  dari  sepuluh tahun  yang  dimulai  dari  tahun  2004 sampai  dengan  2013.  Jenis  data yang digunakan adalah data sekunder  dalam  bentuk  data  time series  dengan  rentang  waktu  tahun 2004  sampai  dengan  2013  yang dipublikasikan oleh situs resmi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia  dan  Badan  Pusat  Statistik. Metode pengumpulan data
menggunakan  metode  dokumentasi data  yakni  pengambilan  data  melalui dokumen  tertulis  baik  berupa  angka maupun keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian.
Metode analisis data yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang  berkaitan  dengan  pengumpulan data  dan  penyajian  data  sehingga memberikan  informasi  yang  berguna. Proses deskripsi data meliputi
penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung  dalam  data.  Kemudian hasil  informasi  ini  disajikan  secara lebih ringkas dan sederhana.
Langkah selanjutnya adalah
melakukan evaluasi atau uji spesifikasi  model.  Langkah  ini  perlu untuk membuktikan bahwa spesifikasi model  yang  dibangun  sudah  tepat baik  menurut  kriteria  ekonometrika, kriteria  statistik  dan  kriteria  ekonomi (Widarjono, 2013).
Metode  regresi  linear  merupakan usaha dalam rangka untuk meminimalkan  penyimpangan  hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual (nyata).Oleh karena itu harus  diuji  dengan  beberapa  uji asumsi sebagai berikut : uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk
mendapatkan  model  yang  baik,  perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria statistik yang meliputi :
- Uji  koefisien  determinasi  (  R 2 ), Koefisien
determinasi menunjukkan  besarnya  pengaruh semua variabel independen terhadap dependen.
- Uji  t,  Uji  parsial  (uji  t)  bertujuan untuk mengetahui variabel
independen  yang  terdapat  dalam model secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
- Uji F, Sedangkan Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Evaluasi model berdasarkan
kriteria  ekonomi  dilakukan  untuk melihat apakah model yang diestimasi  telah  sesuai  dengan  teori ekonomi,  dengan  cara  melihat  tanda dan  besaran  koefisien  parameter yang menunjukkan arah dan besarnya  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikat sudah sesuai dengan teori ekonomi maupun penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka pelaksanaan otonomi  daerah,  keuangan  daerah merupakan  salah  satu  kriteria  untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kemampuan  daerah  yang  dimaksud berkaitan dengan
kemampuan daerahmengoptimalkan
sumber-
sumber  penerimaan  yang  ada,  baik penerimaan  yang  bersumber  dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, serta memanfaatkan  penerimaan  tersebut untuk  membiayai  program  -  program pembangunan daerah yang tercermin dari  realisasi  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
Kemampuan  keuangan  masing- masing daerah pada umumnya berbeda  untuk  satu  daerah  dengan daerah  lainnya.  Begitu  juga  dengan masing-masing  provinsi  di  wilayah Sumatera yang menunjukkan beragam  perbedaan  baik  dari  sisi penerimaan  daerah  maupun  belanja daerahnya. Secara umum total penerimaan  daerah  baik  di  wilayah
Sumatera maupun
Indonesia meningkat setiap tahunnya.
Peningkatan  penerimaan  terjadi setiap  tahunnya  bahkan  penerimaan daerah  di  Sumatera  tahun  2012 mencapai  enam  kali  dari  penerimaan di  tahun  2001.  Rata-rata  penerimaan daerah terbesar terdapat pada Provinsi  Sumatera  Utara  yang  diikuti Provinsi  Riau,  Provinsi  Aceh  dan Provinsi  Sumatera  Selatan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  besar jumlah penduduk dan luas daerahnya
maka  akan  semakin  besar  juga jumlah penerimaan daerahnya. Sedangkan besarnya rata-rata kontribusi penerimaan daerah Sumatera  terhadap  total  penerimaan pusat adalah 26,52 persen.
Selain  realisasi  dari  penerimaan,
terdapat realisasi pengeluaran daerah  yangbiasanya  akan mengikuti besarnya jumlah
realisasi penerimaan,  dimana  daerah  yang kapasitas penerimaan daerahnya besar  cenderung  memiliki  realisasi pengeluaran daerah yang besar juga. Begitu juga dengan realisasi
pengeluaran  daerah  di  Sumatera yang  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, jumlah realisasi pengeluaran  di  tahun  2012  untuk wilayah  Sumatera  mencapai  6,5  kali
jumlahnya dibandingkan jumlah
realisasi  pengeluaran  di  tahun  2001. Sedangkan rata-rata  pengeluaran daerah  yang  terbesar  masih  terdapat pada  provinsi  Sumatera  Utara  yang diikuti  Provinsi  Riau,  Provinsi  Aceh dan  Provinsi  Sumatera  Selatan. Besaran persentase pengeluaran daerah  terhadap  penerimaan  daerah di  wilayah  Sumatera  adalah  sebesar 83,2  persen.  Besarnya  persentase tersebut  lebih  tinggi  dibandingkan persentase  nasional  yang  sebesar 80,78 persen.
Dengan pertimbangan bahwa jumlah  time  series  sebanyak  sepuluh tahun, maka model analisis data yang akan digunakan adalah metode Least square.  Hasil  pengujian  metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Hasil pengujian dengan Least square
Sebelum  melakukan  estimasi, maka  dalam  penelitian  ini  juga dilakukan beberapa uji asumsi klasik.
Pada  hasil  uji  asumsi  klasik,  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  regresi
terbebas dari masalah normalitas dan heterokedastisitas, multikolinearitas serta Autokorelasi. Adapun pengujian normalitas  dapat  terlihat  dari  gambar berikut:
Gambar 2. Pengujian Normalitas
Pengujian dilakukan dengan
menggunakan  analisis  Chi  Square. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual telah memiliki distribusi normal. Uji normalitas  dapat  diketahui  dengan membandingkan  nilai  Jarque-Bera dan  nilai  Chi  square  tabel.  Uji  JB didapat  dari  histogram  normality dengan hipotesis  yang digunakan  H0 =  data  terdistribusi  normal.  Nilai  JB sebesar  1,022317  sedangkan  nilai Chi  square  tabel  yang  dilihat  dari
jumlah  variabel  independen  k=2, maka  df  (10-2=8)  pada  α=5%  yakni sebesar  15.5073.  Nilai  JB  <  nilai  Chi square (1,022317 < 15.5073) sehingga H0 diterima
dan disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Permasalahan  heterokedastisitas terjadi  jika  varian  tidak  konstan (heterokedastisitas) dan terjadi hubungan  yang  kuat  antar  residual. Masalah  heteroskedastisitas  sering dialami  oleh  data  yang  bersifat  cross section.  Berdasarkan  hasil  regresi
Least Square, nilai koefisien
determinasi  (R2)  sebesar  0,833365. Nilai  Chi  square  hitung  sebesar 8,33365  yang  diperoleh  dari  jumlah observasi  dikali  dengan  nilai  R2. Sedangkan  nilai  kritis  Chi  squared pada  α=5%,  dengan  df  =  10-2  =8 adalah 15.5073. Oleh karena nilai Chi squared  hitung  lebih  kecil  daripada nilai  kritis  Chi  squared,  maka  H0 ditolak sehingga tidak terdapat
permasalahan heteroskedastisitas pada penelitian.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi  panel  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  independen. Model  yang  baik  adalah  model  yang tidak  terjadi  atau  tidak  terdapat korelasi antar
variabel independennya. Multikolinearitas dapat  dideteksi  dari  adanya  nilai  R2 tinggi (lebih dari 0,80), tetapi sedikit t- statistik  yang  signifikan  serta  nilai  F- statistik  yang  signifikan  namun  t- statistik  dari  masing-masing  variabel bebas  tidak  signifikan.  Berikut  hasil uji multikolinearitas pada penelitian.
Tabel 1. Hasil pengolahan uji multikolinearitas
Sumber : pengolahan dari eviews
Uji Autokorelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi  pada  model  ini  akan digunakan  uji  Durbin-Watson  (DW- Test).  Jika  nilai  DW-Test  lebih  besar dari  batas  atas  (dU),  maka  tidak terjadi  autokorelasi.  Untuk  menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian  ini  digunakan  statistik  d dari Durbin-Watson (DW test) dimana
angka-angka  yang  diperlukan  dalam metode  tersebut  adalah  dL  (angka yang  diperoleh  dari  table  DW  batas bawah),  dU  (angka  yang  diperoleh dari  tabel  DW  batas  atas),  4-  dL  dan 4-dU. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak  terjadi  autokorelasi,  sebaliknya jika  mendekati  0  atau  4  terjadi autokorelasi.
Pengujian statistik dilakukan untuk  mengukur  ketepatan  fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya.  Uji  statistik  dilakukan dengan koefisien determinasinya
(R 2 ), koefisien regresi secara individual  (uji  t),  dan  pengujian koefisien secara serentak (uji F). Nilai koefisien determinasi (R 2 ) menggambarkan  kemampuan  model regresi  dalam  menjelaskan  variabel dependennya, sedangkan nilai di luar koefisien determinasi (1- R 2 )
dijelaskan  oleh  faktor-faktor  di  luar model.  Dari  hasil  estimasi,  besarnya R 2 yang  diperoleh  adalah  sebesar 0,833365. Artinya variabel Y  (Belanja Modal)  dalam  model  sebesar  83,33 persen  dipengaruhi  oleh  variabel- variabel  bebas  yang  ada  di  dalam model  yaitu  Kemandirian  Keuangan Daerah  (X 1 )  dan  Efisiensi  Keuangan Daerah  (X 2 ).  Sementara  sisanya sebesar 16,66 persen dijelaskan oleh variabel-variabel  lain yang tidak terdapat  dalam  model  ini  dan  faktor- faktor lainnya.
Uji  signifikansi  parameter  atau uji  F  dilakukan  dengan  tujuan  untuk melihat  pengaruh  variabel-variabel independen  secara  bersama-sama atau keseluruhan. Parameternya adalah  bila  nilai  F  hitung  lebih  besar
dibandingkan  nilai  F  tabel  atau  nilai probabilitas  F-statistik  lebih  kecil  dari nilai  α=5%,  maka  dapat  dikatakan bahwa  secara  keseluruhan  variabel- variabel  independen  dalam  model berpengaruh signifikan terhadap variabel  dependennya.  Nilai  F  hitung sebesar  17,50398sedangkan  nilai  F tabel  yang  dilihat  dari  tabel  F  α=5% untuk  n=10  dan  k=2  (df  pembilang  = k-1,  df  penyebut  =  n  –  k)  adalah sebesar  5.31766.  Oleh  karena  F hitung  lebih  besar  daripada  F  tabel, maka  H0  ditolak  sehingga  secara bersama-sama semua variabel bebas pada  penelitian  secara  serentak berpengaruh terhadap variabel belanja modal.
Uji signifikansi individu bertujuan  untuk  melihat  signifikansi pengaruh variabel independen secara individu  terhadap  variabel  dependen. Parameter  yang  digunakan  adalah suatu  variabel  independen  dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap  variabel  dependen  bila  nilai t  hitung  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel atau  juga  dapat  diketahui  dari  nilai probabilitas  t-statistik  yang lebih  kecil dari  nilai  α=5%.  Nilai  t  tabel  dilihat dari  n=10  dan  k=2  yakni  sebesar 1.85955. Berikut tabel uji signifikansi t (α=5%) :

## Tabel 2. Uji Signifikansi t (α=5%) Belanja Modal
Analisis t- statistik t-tabel Kesimpulan X 1 X 2 -2,2648 2,7962 1.85955 1.85955 Signifikan Signifikan Sumber : Diolah dari hasil regresi Dari model regresi, terlihat bahwa semua variabel
berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal. Berdasarkan  hasil  olah  data  statistik dapat  dilihat  bahwa  kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung yang terlihat dari hasil/ nilai
probabilitas koefisien determinasi sehingga hipotesis penelitian diterima.
Adanya  pengaruh  signifikan  dan negatifpada variabel kemandirian keuangan daerah tersebut dikarenakan Kabupaten/Kota di
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung masih sangat tergantung pada bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat dan  pinjaman.  Rasio  kemandirian keuangan  daerah  relatif  kecil  apabila dilihat  dari  statistik  sehingga  belum mampu untuk
membiayai pengeluaran  daerah  pada  belanja modal.  Kecilnya  rasio  kemandirian
keuangan daerah di Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  juga mengindikasikan bahwa belum siapnya  pemerintah  daerah  dalam mengelola keuangan daerahnya. Selain itu, kondisi alam dalam bentuk kepulauan mengakibatkan fokus pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum maksimal.
Efisiensi  Keuangan  Daerah  pada penelitian  ini  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  modal  di  Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.
Berdasarkan  hasil  statistik,  semakin tinggi rasio efisiensi keuangan daerah menyiratkan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil dalam menganggarkan  keuangan  daerah. Penggunaan  keuangan  daerah  yang tidak efisien pada daerah disebabkan realisasi  pengeluaran  yang  lebih besar dari realisasi penerimaan sehingga  terjadi  pemborosan  belanja daerah  dan  tidak  dimaksimalkan
untuk belanja modal. Padahal belanja modal  sangat  berperan  terhadap pengembangan  dan  pembangunan daerah.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan maka kesimpulan yang dapat diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini adalah pengaruh
kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan (simultan)  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  yang  dilakukan dengan menggunakan  model  analisis regresi  berganda  dengan  model estimasi  Least  square  menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada  periode  penelitian  yakni  2004- 2013  mempengaruhi  belanja  modal secara signifikan pada periode tersebut.  Sedangkan  besarnya  nilai koefisien determinasi (R2)
menunjukkan  bahwa  sebesar  83,33 persen  belanja modal  dijelaskan  oleh variabel  yang  ada  pada  penelitian, sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh variabel  lain  di  luar  penelitian. Sedangkan  secara  parsial,  masing- masing variabel
mempunyai
pengaruh yang signifikan, akan tetapi variabel kemandirian keuangan daerah  mempunyai  arah  yang  positif
terhadap belanja modal pada penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari.  2012.  Kemampuan keuangan  Daerah  Dalam  Era
Otonomi dan Relevansinya Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota se  Jawa-Bali).  KRITIS,  Jurnal Studi  Pembangunan  Interdisiplin Vol. XXI, No.1, 2012, Hal. 1-19.
Badrudin,  Rudi.  2012.  Implementasi
Otonomi Daerah di Kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Tengah.  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis  Vol.6.  No.3.  November
(2012), Hal.249-264.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi  Sektor  Publik,  Edisi  2, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan  Daerah,  edisi  Revisi,
Salemba Empat, Jakarta.
Wibowo,  Puji.  2008.  Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah.  Jurnal  Keuangan  Publik, Vol.5, No.1, Oktober 2008 Hal.55-83. Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika.  UPP  STIM  YKPN.
Yogyakarta.
Realisasi  APBD  Tahun  2004-2012 dalam: www.djpk.depkeu.go.id