JURNAL ILMIAH KESEHATAN RUSTIDA | Page : 108 - 118 Vol. 11 No. 02 Juli 2024 | p-ISSN2356-2528; e-ISSN 2620-9640
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS DESA TANJUNG ANOM
Indah Doanita Hasibuan 1
1 Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara
Farah Sabila 2 (CA)
Email: sabilafarah2@gmail.com ( Corresponding Author ) 2 Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara
Tiara Pakar Ningrum 3
3 Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara
Naswa Fadila 4
4 Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara
Wulan Andika 5
5 Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara

## ABSTRAK
Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola dan dimanfaatkan oleh puskemas  sesuai dengan ketentuan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022  tentang  Penggunaan  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dan  Dukungan  Biaya Operasional  Pelayanan  Kesehatan  dalam  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah Daerah. Puskesmas  adalah  organisasi  nirlaba  atau  nirlaba  BPJS  Kesehatan memberikan insentif JKN, yang  dikenal sebagai kapitasi JKN, kepada Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan. Dana Insentif JKN dibayar setiap bulan tanpa memperhitungkan  berapa  banyak  Pasien  Peserta  JKN  yang  berobat  atau  jenis pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  mereka.    Artinya,    Puskesmas menerima bantuan tunai dari JKN setiap bulan. Puskesmas  Tanjung  Anom  adalah salah satu Puskesmas yang ada di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer digunakan,  yang  berarti  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  melalui observasi langsung dan teknik penunjang adalah wawancara dengan informan yaitu kepala  puskesmas,  bendahara  jaminan  kesehatan  nasional  dan  tata  usaha puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan dana kapitasi  JKN  di  PuskesmasTanjung  Anom.  Setelah  dilakukan  penelitian,  kami menemukan  bahwa  elemen  perencanaan  sudah  optimal.  Artinya,  perencanaan sesuai dengan anggaran yang ada dan memenuhi usulan kebutuhan puskesmas
Kata Kunci : Dana Kapitasi, JKN, Pengelolaan, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar masyarakat, dan setiap negara menyadari  bahwa  Kesehatan  adalah  aset  terbesar  untuk  kemakmuran, sehingga  kesehatan  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  dilindungi  oleh konstitusi.        Oleh  karena  tu  perbaikan  pelayanan  kesehatan  pada  dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Ambulan Panjaitan, 2020).
Puskesmas adalah fasilitas kesehatan utama dan pusat pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya   di   bawah   Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kualitas pelayanan yang diberikan di puskesmas memainkan peran  penting  dalam meningkatkan tingkat kesehatan secara keseluruhan. Puskesmas adalah organisasi nirlaba  atau  nirlaba.  BPJS  Kesehatan  memberikan  insentif  JKN  (Jaminan Kesehatan  Nasional),  yang  dikenal  sebagai  kapitasi  JKN,  kepada  Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan. Dana Insentif JKN dibayar setiap bulan tanpa memperhitungkan  berapa  banyak  Pasien  Peserta  JKN  yang  berobat  atau  jenis pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  mereka.    Artinya,    Puskesmas menerima bantuan tunai dari JKN setiap bulan, yang merupakan hak operasional Puskesmas (Anggraini, 2023). Pengelolaan Dana Kapitasi JKN menurut Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Penggunaan  Jasa  Pelayanan Kesehatan  dan  Dukungan  Biaya  Operasional  Pelayanan  Kesehatan  dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi  Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Puskesmas  Tanjung  Anom  yang  berada  di  Pancur  Batu,  Kabupaten  Deli Serdang merupakan  puskesmas  pembantu  yang  tidak berbatasan  dengan  laut dan    diluar    Kawasan  hutan.  Terdapat  2,471  keluarga,  ada  kepala  desa,  ada sekretaris  desa  dan  11  aparatur  pemerintahan,  ada  BPD/  Lembaga  masyarakat dengan jumlah 11 orang. Musyawarah Pada tahun 2017  sebanyak  tanjong anom tergolong  maju    menurut  indeks    desa  membangun    dan  tergolong    mandiri (Kementerian   Keuangan, 2019).
Beberapa  fungsi  memengaruhi  sistem  keuangan  kesehatan,  termasuk pengendalian dan pengawasan pemerintah dan pemimpin, sumber daya fisik dan manusia,  pelayanan  kesehatan,  dan  keuangan.  Fungsi  sistem  pembiayaan kesehatan  secara  khusus  mencakup  pengumpulan  pendapatan,  konsolidasi anggaran, dan pengeluaran anggaran,  dan  secara  langsung  meningkatkan kinerja berdasarkan kebutuhan, efisiensi, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Berdasarkan  data  dan  informasi  diatas  perlu  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui Pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan Nasional di puskesmas Desa Tanjung Anom Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Data primer digunakan, yang berarti data yang diperoleh langsung  dari  sumbernya melalui    observasi  langsung  dan teknik  penunjang  adalah  wawancara dengan informan yaitu kepala puskesmas, bendahara jaminan kesehatan nasional dan tata usaha puskesmas.
Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Desa Tanjung Anom. Metode analisa yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menalarkan variable-variabel yang diteliti secara naratif berupa informasi.

## HASIL
Pengelolaan Dana Kapitasi
1. Proses      Pelaporan      Pencarian      Dan Pertanggung Jawaban Dana Kapitasi Melibatkan    serangkaian    langkah    dalam
mengumpulkan,  merekam,  dan  menyampaikan  informasi  terkait  penggunaan dana kapitasi secara transparan.
“…Proses  pencarian  dana  kapitasi  puskesmas  tanjung        anom      ini pencariannya      melalui  puskesmas  gunung  tinggi,  mereka  hanya  membuat rekapan  lalu  mereka  laporan  ke  puskesmas  gunung  tinggi  dan  disana  ada bendahara lalu laporan ke khusus JKN melalui staf-staf yang sudah ditentukan. Puskesmas ini hanya melayani lalu membuat pelaporan yang sudah ditetapkan itu perharinya.” (Kepala Puskesmas)
Kepala  Puskesmas  menjelaskan  proses  pencarian  dana  kapitasi  di Puskesmas Tanjung Anom melibatkan kerja sama dengan Puskesmas Gunung Tinggi. Puskesmas Tanjung Anom membuat rekapan pengeluaran yang terkait dengan dana kapitasi, kemudian melaporkannya ke Puskesmas Gunung Tinggi. Di Puskesmas Gunung Tinggi, bendahara bertanggung jawab dalam menyusun laporan  yang  kemudian  disampaikan  ke  kantor  JKN  melalui  staf  yang  telah ditunjuk.
2. Akumulasi     Dan     Perencanaan     Dana Kapitasi Perencanaan       akan       ditetapkan       untuk mengalokasikan Dana Kapitasi  ke  berbagai program,  layanan  kesehatan,  dan  kegiatan promosi dan pencegahan.  Rencana  ini  akan mencakup alokasi insentif untuk obat-obatan, biaya rumah sakit, layanan kesehatan dasar, vaksinasi, dan program kesehatan lainnya.  “…Sekarang    sudah    Badan    Layanan    Umum  Daerah           (BLUD) obat     sudah      dibeli menggunakan biaya per-puskesmas, tidak lagi ditanggung dengan  pemerintah,  obat  JKN  tetap  sama    namun    perhitungannya    berbeda- beda,  setiap  tahun  bertambah  pesertanya  tidak  bisa  dipastikan  sekian  tahun karena pasti berbeda- beda, namun setiap bulan juga ada perubahan.” (Kepala Puskesmas)
Perencanaan  dana  kapitasi  menjadi  perhatian  utama,    terutama    dalam konteks    pengadaan  obat  untuk  layanan  kesehatan  masyarakat.  Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa meskipun  angka kapitasi kumulatif  dihitung setiap  tahun,  namun  perencanaan  pengadaan  obat  oleh  JKN  dilakukan sepanjang tahun dan dilakukan perubahan setiap bulannya.
3. Keterlibatan Dana JKN dan APBD dalam Perecanaan dan Pelaksanaan Untuk  menjamin  akses,  kualitas,  dan  keberlanjutan  layanan  kesehatan yang  adil  dan  berkualitas  bagi  masyarakat,  perencanaan  dan  implementasi sistem kesehatan sangat penting. “…Dari perencanaan untuk biaya obatnya dan perhitungan  nya  dua-duanya  ada,  ada  dari  JKN  ada  dari  APBD,  karena  dua duanya seimbang dalam perencanaan untuk pembiayaan.” (Kepala Puskesmas)
Kepala Puskesmas menekankan bahwa perencanaan biaya, seperti biaya obat-obatan  dan  administrasi,  dipengaruhi  oleh  kedua  dana  JKN  dan  APBD. Puskesmas  Tanjung  Anom  memastikan  bahwa  rencana  pendanaan dilaksanakan  secara  seimbang  antara  dana JKN dan APBD, sehingga tercipta sinergi  antara  anggaran  pemerintah  daerah  dan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional.
Pemanfaatan     Dana     Kapitasi     Untuk Operasional Puskesmas Dalam wawancara dengan bedahara dan tata usaha Puskesmas, didapat informasi terkait dana kapitasi digunakan dan di rencanakan untuk kebutuhan operasional Puskesmas.
1. Pemanfaatan      Dana      Kapitasi      dan Perencanaannya Pengelolaan  Dana  Kapitasi  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk meningkatkan  akses,  kualitas,  dan  keberlanjutan  layanan  kesehatan  di masyarakat  yang  dilindungi  oleh  program  asuransi  kesehatan  jika direncanakan  dengan  baik  dan  digunakan  dengan  benar.  Selama implementasi,   pengelolaan   Dana   Kapitasi harus dipantau dan dinilai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar, hasil yang diharapkan dicapai, dan standar kualitas dipatuhi.
“…Pemanfaatan dana dan perencanaan ini bisa di alokasikan ini yang dihitung  berdasarkan  persentase  tertentu  dari  anggaran  Dana  Desa  yang dibagi  secara  merata  kepada  setiap  Desa  berdasarkan  klaster  jumlah penduduknya.” (Bendahara Puskesmas)
Bendahara  Puskesmas  menjelaskan  bahwa  persentase  tetap  dari anggaran  Dana  Desa  digunakan  untuk  mengatur  penggunaan  dan penganggaran     penghargaan.     Dana    desa kemudian didistribusikan secara merata ke setiap desa berdasarkan demografi penduduknya. Metode ini  memastikan  bahwa  setiap  daerah  memiliki  akses  yang  sama  terhadap sumber  daya  kesehatan  dan  menekankan  bahwa  insentif  didistribusikan secara adil.
2. Perencanaan        dan        Pemanfaatan        Dana  Kapitasi  Biaya  Operasional Puskesmas
Proses penting ini memungkinkan fasilitas layanan kesehatan primer bekerja  dengan  efisien  dan  memberikan  layanan  berkualitas  kepada masyarakatnya.
“…Pemanfaatan  dana  kapitasi  untuk  biaya  operasional  puskesmas biasanya untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada    Fasilitas      Kesehatan      dan setiap  bulannya  dibuat  perencanaan tersebut.”(Tata Usaha Puskesmas)
Tata  Usaha  Puskesmas  menjelaskan  untuk  mendukung    biaya operasional    pelayanan  medis    dan    fasilitas    kesehatan,    penggunaan penghargaan  biaya  operasional  Puskesmas  dilakukan melalui pelaksanaan rencana belanja insentif setiap bulan. Ini memungkinkan Puskesmas untuk menilai  kebutuhan  operasional  secara  berkala  dan  melakukan  perubahan yang diperlukan.
3. Persentase Dana Kapitasi untuk Pembelian Obat-obatan
Persentase  dana  kapitasi  yang  dialokasikan  untuk  pembelian  obat dapat bervariasi tergantung    pada    kebijakan    dan    prioritas pengelola program jaminan  kesehatan serta kebutuhan  kesehatan  masyarakat  yang dilayani.
“…Total anggaran JKN 40%untuk pegawai, sedangkan   60%   untuk operasional      (obat-obatan  dan  alat  yang  dibutuhkan  puskesmas).”(Tata Usaha Puskesmas) . Pihak Puskesmas mengatakan bahwa 40% dari anggaran JKN      akan      dialokasikan      untuk pegawai  dan  60%  sisanya  akan dialokasikan untuk  operasional,  termasuk  membeli  obat-  obatan  dan peralatan  yang  dibutuhkan  Puskesmas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  uang  penghargaan  dialokasikan  untuk  pembelian  obat- obatan,  yang  merupakan  elemen  penting  untuk  memastikan  bahwa  obat- obatan  tersedia  dan  dapat  diakses  di  masyarakat  yang  dilayani  oleh Puskesmas.

## Strategi Mekanisme Dalam Dana Kapitasi
1) Proses Penerimaan Dana Kapitasi
Untuk menerima dana kapitasi serta memantau dan mengevaluasi kinerja program,  beberapa  langkah  penting  harus  dilakukan.  Ini  termasuk memantau kepatuhan  penyedia  layanan,  menilai  efisiensi  proses  penagihan,  dan memberikan  layanan  yang  baik  kepada peserta.
“…Dana   kapitasi   ini   proses   nya   melalui kepengurusan  JKN  lalu masuk   ke   rekening masing-masing.” (Bendahara Puskesmas)  Pencairan  dana kapitasi  berkaitan  erat  dengan penyediaan  layanan  kesehatan  nasional. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh perwakilan keuanga, uang muka akan dikirim langsung ke rekening Puskesmas dan biasanya akan dibayarkan sebelum tanggal tertentu setiap bulan.
2) Pengalokasian     Dana     Kapitasi     untuk Pembiayaan Obat Mengutamakan penggunaan kapitasi untuk pembelian    obat.    Prioritas ini    ditetapkan berdasarkan tingkat keparahan penyakit, kebutuhan obat-obatan kritis,  dan  ketersediaan  obat  alternatif  yang  lebih  murah.  Ini  melibatkan pembagian dana untuk pembelian obat sesuai dengan prioritas ini.
“…Tidak ada, karena pemerintah tidak ada memberikan  dana  dari  mana pun  kecuali  dari JKN.”  (Tata  Usaha  Puskesmas) Tata  Usaha  Puskesmas menegaskan tidak ada dana selain JKN yang digunakan untuk membiayai   obat- obatan,   yang   menunjukkan bahwa Puskesmas sangat bergantung pada insentif JKN  untuk  mendanai  kebutuhan  obat-  obatan  bagi  pelayanan  kesehatan masyarakat. Metode  ini  menghindari ambiguitas dan  kemungkinan penyalahgunaan  dana  dengan  memastikan  bahwa  dana  imbalan  digunakan dengan jelas.

## Monitoring Evaluasi Dana Kapitasi
1) Karakteristik     Dana     Kapitasi     dalam Monitoring dan Evaluasi Sistem  pembayaran  di  mana  penyedia  layanan  kesehatan  menerima pembayaran  tetap  per  orang  (atau  per  kapitasi)  untuk  menyediakan  seluruh rangkaian  layanan  kesehatan  kepada sekelompok peserta selama periode waktu
tertentu,  misalnya per  bulan. “…Berbeda,    karena    setiap    bulan    itu    ada perubahan apalagi pertahunnya jadi tidak sama setiap bulannya dan setiap bulan pasiennya berbeda-beda. Jika setiap bulannya sama pasti sudah  tau berapa  dana yang diperoleh, lagi pula JKN nya naik turun.” (Bendahara Puskesmas)
Bendahara  Puskesmas  menjelaskan  biaya  dana  kapitasi  tidak  tetap  dan berubah setiap bulan karena  perubahan yang terjadi  setiap bulan, seperti jumlah pasien  yang  pergi  ke  Puskesmas.  Oleh  karena  itu,  rencana  penggunaan  dana kapitasi harus dibuat secara berkala dan mempertimbangkan kondisi saat ini.
2) Waktu Pembuatan Perencanaan dan Durasi Pelaksanaanya Perencanaan  dana  kapitasi  JKN  biasanya  dilakukan  setiap  tahun  atau beberapa tahun sekali,     tergantung     pada     kebijakan     dan peraturan yang berlaku.  Ini  dapat  dimulai  beberapa  bulan  sebelum  tahun  fiskal  untuk memberikan waktu yang cukup untuk proses yang komprehensif.
“…Dibuatnya  perencanaan  ini  sebelum  melaksanakan  suatu  program atau  pekerjaan dan perencanaan ini dibuat  sebulan sekali.” (Kepala Puskesmas) . Kepala  Puskesmas  menjelaskan  sebelum  program  atau  pekerjaan  dilakukan, perlu  direncanakan    bagaimana    dana    penghargaan akan  digunakan.  Pusat kesehatan masyarakat dapat menilai kebutuhan operasional secara berkala  dan melakukan  penyesuaian  dengan memiliki rencana bulanan. Periode perencanaan didasarkan pada periode bulanan sehingga puskesmas dapat beradaptasi dengan perubahan dan permintaan baru.

## Kendala Hambatan
Selama  proses  dana  kapitasi  program  Jaminan Kesehatan  Nasional (JKN), banyak  tantangan  dan  tantangan  yang  dapat  memengaruhi  efisiensi  dan  efisiensi pelaksanaan  program  tersebut. “…Hambatan        dalam        menggunakan        dana kapitasi  JKN  di  puskesmas  tanjung  anom  ini  tidak  memiliki  hambatan,  berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang dilayani di puskesmas ini.” (Kepala Puskesmas) Dalam wawancara dengan Kepala Puskesmas, terungkap bahwa tidak ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Tanjung  Anom.  Namun,  penting  untuk  mempertimbangkan  apakah  masalah  atau hambatan  akan  muncul  di  masa  depan,  dan kemudian  membuat  cara  yang efektif  untuk mengatasi mereka.

## PEMBAHASAN Pengelolaan Dana Kapitasi
Karena pentingnya kesehatan untuk setiap orang, pemerintah memprioritaskan layanan medis melalui program seperti jaminan kesehatan sosial dan  jaminan  kesehatan nasional (JKN).  (Fitria Handayani,  2019). Sangat penting untuk menjalankan sistem kesehatan, terutama pada tingkat layanan utama seperti puskesmas,  dan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  Indonesia membangun sistem modal untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat.
Fakta  bahwa  koordinasi  antar  puskesmas  memiliki  peran  penting  menyoroti kompleksitas  administratif  dalam  mengelola  dana  tersebut.  Kerja  sama  antar  dinas kesehatan  menjadi  krusial  dalam  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penggunaan  insentif.  Selain  itu,  pengelolaan  Rencana  Kefarmasian  JKN  telah
mengalami perubahan akibat transfer tanggung jawab pembelian obat kepada Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD).  Perubahan  ini  mencerminkan  pergeseran paradigma  dalam  pembiayaan  kesehatan  masyarakat  di  mana  puskesmas  setempat sekarang  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  penggunaan  kapitasi  sesuai kebutuhan  daerah.  Dikarenakan  peran  dana  JKN  dan  APBD  dalam  pembiayaan layanan  kesehatan,  integrasi  kebijakan  antara  tingkat  nasional  dan  daerah  menjadi sangat  penting.  Hal  ini  akan  membentuk  dasar  yang  kokoh  untuk  memastikan keberlanjutan  layanan  kesehatan  primer  di  tingkat  daerah.  Pengelolaan  insentif  di Puskesmas Tanjung Anom menunjukkan tantangan dan peluang dalam menerapkan sistem kesehatan universal. Hasil wawancara ini memiliki implikasi yang luas:
a) Keterlibatan Masyarakat: Transparansi dalam pengelolaan kepala puskesmas memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi bagaimana program jaminan kesehatan nasional dijalankan
b) Peningkatan  Efisiensi:   Puskesmas akan lebih mampu memenuhi kebutuhan daerah dengan        lebih        fleksibel        dengan mengalihkan tanggung jawab pembelian obat ke BLUD.  Ini juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana insentif.
c) Sinergi       Antar       Program:       Dengan menggabungkan  Dana  JKN  dan  APBD,  ada  peluang  untuk  meningkatkan koordinasi program kesehatan yang didukung pemerintah pusat dan daerah.
d) Penguatan       Kapasitas       Manajerial: Keterampilan manajemen  yang  kuat ditingkat  puskesmas  diperlukan  untuk  mengelola  dana  kapitasi,  termasuk perencanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan.

## Pemanfaatan      Dana      Kapitasi      Untuk Operasional Puskesmas
Puskesmas memainkan peran krusial dalam memberikan layanan kesehatan primer kepada masyarakat, dengan penggunaan dana insentif menjadi fokus utama dalam  operasional  mereka.  Untuk  membiayai  layanan  kesehatan  dan  menopang biaya  operasional  pelayanan  medis,  manfaat  kapitasi  JKN  secara  keseluruhan dimanfaatkan.  Dana  untuk  mendukung  biaya  operasional  ditentukan  oleh  selisih antara  jumlah  kapitasi  dan  alokasi  yang  dialokasikan  untuk  pembayaran pengobatan.  Penetapan  alokasi  dana  kapitasi  yang  diterima  oleh  FKTP  (Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama)  dilakukan  setiap  tahun  melalui  keputusan  Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Naufal Hidayat, 2021).
Pengeluaran  untuk  barang  operasional  di  Puskesmas  mengikuti  mekanisme perencanaan  yang  melibatkan  usulan  dari  setiap  unit  kerja  Puskesmas,  yang kemudian  dilaporkan  kepada  pengelola  belanja  operasional,  yaitu  Kepala  Tata Usaha dan Bendahara JKN Puskesmas (Dedy & Hardy, 2021).
Pendekatan perencanaan yang berkelanjutan ini memungkinkan Puskesmas untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  layanan kesehatan.  Pengenalan  kapitasi  ke  dalam  proyek  Puskesmas  diharapkan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, dan menjamin  keberlanjutan  operasional  Puskesmas.  Namun,  tantangan  seperti pengelolaan  insentif  yang  efektif  dan  transparan,  pengawasan  ketat  terhadap penggunaan dana, serta kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan juga harus diatasi.

## Strategi Mekanisme Dalam Dana Kapitasi
Puskesmas  merupakan  salah  satu  layanan  kesehatan  yang  tersedia  bagi peserta  JKN.  Sistem  pembayaran  BPJS  Kesehatan  untuk  puskesmas  didasarkan pada  uang  muka,  di  mana  biaya  kapitasi  merupakan  pembayaran  bulanan  yang dibayarkan  terlebih  dahulu  kepada  FKTP  berdasarkan  jumlah  peserta  terdaftar, tanpa memandang jenis atau cakupan layanan kesehatan yang diberikan. Menurut Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  6  tahun  2022,  dana  kapitasi  JKN digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang ditetapkan sekurang- kurangnya  60%,  dan  untuk  pembayaran  dukungan  biaya  operasional  pelayanan kesehatan  ditetapkan  sebesar  selisih  dari  besar  dana  kapitasi  dikurangi  dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan (Dedy & Hardy, 2021).
Saat  mengelola  dana  kapitasi  di  puskesmas,  penting  untuk  memahami metode dan prosedur  yang digunakan untuk memastikan  bahwa dana digunakan secara efektif dan transparan. Melalui wawancara dengan pengelola dan bendahara puskesmas,  kami  berusaha  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang bagaimana  insentif  diprioritaskan  dan  dikelola.  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) memberikan dana bernama Insentif JKN kepada institusi kesehatan tingkat  pertama  yang  memberikan  layanan  medis  kepada  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional.  Batasan  tersebut  disebabkan  oleh  manajemen  dan pengembangan iuran peserta Dana Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Batas maksimal Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah batas tersebut. Untuk memastikan bahwa tunjangan kapitasi digunakan sesuai ketentuan yang  berlaku,  puskesmas  dapat  menerima  tunjangan  kapitasi  setiap  bulannya, sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan yang mengatur pembayaran modal dan modal  berdasarkan  pemenuhan  kewajiban  kinerja  fasilitas  kesehatan  di  tingkat pertama oleh Bendahara dana modal JKN.
Untuk  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas  penggunaan  dana,  pendekatan dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengelola  insentif  memiliki  konsekuensi strategis yang signifikan. Puskesmas memastikan penggunaan uang muka sesuai ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  memastikan  uang  muka  ditransfer langsung ke rekening Puskesmas dan obat-obatan tidak dibiayai dari sumber selain JKN. Meskipun ada keuntungan yang jelas dari pendekatan ini, masih ada masalah yang  harus  diatasi,  seperti  bagaimana  mengelola  dan  memantau  penggunaan insentif  dengan  benar.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  peningkatan kapasitas  manajemen  dan  pengawasan  internal  di  tingkat  Puskesmas  serta  kerja sama yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, termasuk otoritas audit dan pengawasan.

## Monitoring Dan Evaluasi Dana Kapitasi
Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah proses penting dalam pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas, bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan penggunaan dana tersebut. Untuk mengurangi masalah yang terkait, Puskesmas  harus  melakukan  pembinaan  intensif  mulai  dari  perencanaan, pengawasan  penggunaan  dana  kapitasi,  hingga  pelaporan  keuangan,  terutama
dengan  pendampingan  perencanaan,  agar  dana  kapitasi  JKN  dapat  digunakan secara optimal (Sabillah, 2022).
Manajemen,  proses  pengawasan  dan  evaluasi  sangat  memengaruhi keberlangsungan  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit.  Puskesmas Desa  Tanjung  Anom  melaksanakan  pemantauan  dan  penilaian  terhadap penggunaan dana kapitasi sekali dalam setahun melalui pihak internal puskesmas untuk  mengetahui  pemanfaatan  dana,  menilai  efektivitas  program  dan  kegiatan yang  didanai,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  dana tersebut. Meskipun pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan insentif diakui penting,  masih  ada  banyak  masalah  yang  perlu  ditangani.  Tantangan  tersebut termasuk sumber daya manusia yang lebih baik, pengembangan sistem informasi yang lebih canggih, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi dampak nyata dari penggunaan insentif terhadap kesehatan masyarakat.

## Kendala Hambatan
1) Identifikasi Potensi Tantangan di Masa Depan Meskipun tidak ada hambatan yang jelas saat ini, penting untuk tetap waspada terhadap perubahan kebijakan, fluktuasi anggaran, dan perubahan kebutuhan layanan  kesehatan  masyarakat  yang  mungkin  muncul.  Pemimpin  puskesmas dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan sambil tetap memperhatikan tren dan perubahan kebijakan kesehatan.
2) Meningkatkan Kapasitas SDM Memperkuat  kemampuan  petugas  puskesmas  dalam  pengelolaan  keuangan, manajemen risiko, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal akan membantu mereka mengatasi kesulitan dan hambatan di masa depan. Pelatihan dan  pengembangan  keterampilan  secara  rutin  dapat  membantu  karyawan menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks. Terbatasnya sumber daya manusia  yang  memahami  perencanaan  dan  komitmen  yang  rendah  dapat menghambat kemampuan SDM, oleh karena itu dukungan pembinaan di Dinas Kesehatan sangatlah penting.
3) Meningkatkan          Transparansi          dan Komunikasi Komunikasi  terbuka  dengan  pemangku  kepentingan  internal  dan  eksternal, termasuk  masyarakat  yang  dilayani,  akan  membantu  menemukan  hambatan potensial  lebih  awal  dan  mengatasinya  dengan  lebih  efektif.  Membangun hubungan  dengan  lembaga  keuangan,  regulator,  dan  masyarakat  juga  akan membantu mengatasi masalah yang muncul.
4) Evaluasi dan Pelaporan Rutin Untuk mengatasi hambatan dengan lebih baik, menjadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk perubahan kebijakan atau regulasi, dapat membantu. Kepala Puskesmas dapat memastikan bahwa sistem dan prosedur yang ada dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan memungkinkan Puskesmas beradaptasi dengan cepat. Dengan mengambil tindakan ini, Puskesmas Tanjung Anom dapat terus mengelola dana kapitasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun tantangan saat ini  mungkin  kecil,  tindakan  ini  akan  membuat  Puskesmas  lebih  siap  dan terampil untuk menghadapi masalah di masa depan.

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan  dana  kapitasi  Puskesmas Tanjung Anom telah optimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dan  Dukungan  Biaya  Operasional  Pelayanan Kesehatan  dalam          Pemanfaatan          Dana          Kapitasi  Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Puskesmas  dapat  memaksimalkan  manfaat  dari  dana  kapitasi  untuk meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas  layanan  kesehatan.  Melalui  proses pencarian,  pelaporan,  dan  perencanaan  yang  cermat,  Puskesmas  dapat memastikan  bahwa  dana  kapitasi  digunakan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
3. Monitoring       dan       evaluasi       dalam pengelolaan dana kapitasi Puskesmas sangat  penting  untuk  memastikan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  kualitas layanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Dengan  memahami karakteristik  dan  proses  Monev  yang  tepat,  Puskesmas  dapat  meningkatkan penggunaan  dana  kapitasi  secara  efisien  dan  mengoptimalkan  dampaknya terhadap  kesehatan  masyarakat  yang  dilayani.  Ini  akan  membantu  mencapai tujuan kesehatan nasional dan memperkuat sistem kesehatan utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambulan  Panjaitan,  A.  (2020).  Analisis  Pemanfaatan  Pelayanan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Indonesia: a Literature Review. Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis, 1(1), 44–50.
Anggraini,  H.  (2023).  Prosedur  Penyaluran  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan Nasional di UPT Puskesmas Sungai Lebung Pemulutan Selatan (OI).
Dedy, P.,      &      Hardy, K.      (2021). Pelaksanaan Kapitasi Berbasis         Kinerja Dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  di  UPTD  Puskesmas  Kabupaten Klungkung (Vol.4).
Fikri, I., Putri, R. N., & Ernia, R. (2022). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Pegawai Di Puskesmas. Journals of Ners Community, 13(6), 623-541.
Fitria Handayani, N. (2019). Pengendalian Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Pasrujambe Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2019.
Harbing,  H.  H.  (2018).  Analisisi  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama Milik  Pemerintah  (Study  Pada  Puskesmas  Parigi  Kabupaten  Parigi Moutong). Katalogis, 6(3), 117-127.
Hardy, P. D. K. (2021). Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja Dan Pemanfaatan Dana  Kapitasi  Di  UPTD  Puskesmas  Kabupaten  Klungkung.  In  Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA) (Vol. 4).
Hasan, A. G., & Adisasmito, W. B. (2017). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi  JKN  pada  FKTP  Puskesmas  di  Kabupaten  Bogor  Tahun  2016. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 6(3), 127-137
Kurniawan,  M.  F.,  Siswoyo,  B.  E.,  Mansyur,  F.,  Aisyah,  W.,  Revelino,  D.,  & Gadistina,  W.  (2016).  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  kapitasi (monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 5(3), 122-131.
Nasution,  N.  M.,  Lestari,  R.,  Saphira,  S.  J.,  &  Gurning,  F.  P.  (2023).  Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  di  Kota  Medan.  Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research, 3(3), 7953-7960.
Naufal Hidayat, H. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi Jkn Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Rahmawati, B., Gobel, L. Van, & Rukiyah, N. (2023). Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pinogu. 3, 8187–8193.
Sabillah,  E.  F.  (2022).  Evaluasi  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas.
Sari,  F.  I.,  Suroso,  I.,  &  Nurhayati,  N.  (2017).  Strategi  optimalisasi  pengelolaan dana  kapitasi  jaminan  kesehatan  nasional  puskesmas  di  kabupaten bondowoso. BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11(2), 224-236.
Sholihin, M. I., Sakka, A., & Paridah, P. (2016). Pengelolaan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Haluoleo University).
Undap,  I.  C.,  Kalangi,  L.,  &  Manossoh,  H.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Dana Kapitasi  JKN  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  Di  Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" GOODWILL", 8(1).