2 2442-9325
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] * Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Jalan A.R. Hakim Nomor 6 Padang, , laurensiusarliman@gmail.com S.H., M.Kn. (Universitas Andalas).

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)
Laurensius Arliman S.*

## Abstrak
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat di dalam sanubari manusia itu sendiri yang  dak  dapat  dikurangi  baik  oleh  masyarakat,  pemerintah,  maupun  dirinya.  Salah satunya adalah hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama merupakan suatu hak yang bebas dipilih oleh seseorang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga mandiri  yang  kedudukannya  se ngkat  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang  berfungsi melaksanakan pengkajian, peneli an, penyuluhan, pemantauan, dan  mediasi HAM. Dari peneli an yang telah dilakukan, terlihat bahwa  dak ada koordinasi peranan antara Komnas HAM  dengan  pemerintah.  Komnas  HAM  sebagai  lembaga  mandiri  yang  berfungsi menegakkan  hak  kebebasan  beragama,  dak  memiliki  sikap  tegas  dalam mengimplementasikan  peranannya.  Dalam  peneli an  ini  juga  dikemukakan  kasus penyelesaian  konﬂik  antar  umat  beragama,  yaitu  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri terkait dengan rumah ibadah, dimana Komnas HAM kurang memiliki sikap terhadap hal ini. Seharusnya, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri memiliki sikap tegas dalam pelaksanaan fungsinya tersebut dan memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri tentang peranan Komnas HAM.
Kata  Kunci: konﬂik  antar  umat,  kebebasan  beragama,  Komnas  HAM,  Ahmadyah, pelanggaran HAM.

## Inter-Religious Conﬂict Resolu on

## Abstract
Human Rights is a human or fundamental rights inherent in the human heart itself, which can not be reduced either by the public, government and himself. One of them is the right to religious freedom. Right to religious freedom is a right that is freely chosen by the individual. The Na onal Commission on Human Rights, an independent ins tu on whose posi on is equal  to  other  state  agencies,  which  func on  to  carry  out  an  assessment,  research, extension, monitoring, and media on of human rights. From research ﬁndings, it appears that there is no coordina on between Komnas HAM and government. Komnas HAM, as an independent ins tu on whose func on is to uphold the right of religious freedom, does not
have a ﬁrm stance in implemen ng its role. This study also found cases of inter-religious conﬂict  resolu on,  namely  West  Sumatra  Governor  Regula on  No.  17  of  2011  on  the Prohibi on  of  the  Ac vity  of  Ahmadyah  Indonesia  in  West  Sumatra  province  and  two ministerial decree related to houses of worship, the Commission lacks the a tude towards it. Supposedly , Komnas HAM as an independent ins tu on has a ﬁrm stance in the execu on of these func ons and has its own legisla on on the role of the Komnas HAM .
Keyword: inter-religious  conﬂict,  freedom  of  religion,  Komnas  HAM,  Ahmadyah,  human rights viola on.

## A.  Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sangat  mengakui  dan menjunjung  nggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia yang harus  dilindungi  dan  harus  dihorma   demi  peningkatan  martabat  kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Pada masa Orde Baru, banyak terjadi pelanggaran  HAM  di  berbagai  daerah.  Sejak  tahun  1965  sampai  sekarang  telah tercatat  berbagai  penderitaan,  kesengsaraan,  dan  kesenjangan  sosial  yang disebabkan  oleh  perilaku  dak  adil  dan  diskrimina f.¹  Perilaku  ini  merupakan pelanggaran HAM baik yang bersifat ver kal (dilakukan oleh negara terhadap warga negara)  maupun  horizontal  (dilakukan  antar  warga  negara),  bahkan  sebagian pelanggaran HAM tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat ( gross viola on of human rights ).²
Hukum  di  Indonesia  menempatkan  kebebasan  beragama  pada  tatanan ter nggi.  Kebebasan  beragama  dalam  kacamata  HAM  sendiri  mempunyai  posisi yang  kompleks.  Amanat  hak  kebebasan  beragama  terdapat  dalam  Mukadimah Kons tusi Indonesia yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amanat kebebasan beragama tersebut bahkan lahir sebelum Universal Declara on  of  Human  Rights  1948 atau  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM 1948). Hal ini menunjukkan bahwa pendiri republik ini menghorma  dan menjunjung  nggi kebebasan beragama atas martabat kodra  manusia yang paling hakiki.
¹  Eddie Riyadi (et.al.) , Kebenaran Versus Keadilan , Jakarta: Elsam, 2003, hlm. 3.
²  Is lah  Pelanggaran  HAM  berat  ( Gross  Viola on  on  Human  Rights )  yang  menjadi  bagian  dari  hukum  posi f nasional sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pada tanggal 23  November  2000,  memang  dak  mendeﬁnisikan  penger an  is lah  “pelanggaran  HAM  berat”,  melainkan menyebutkan  kategori  kejahatan  yang  merupakan  pelanggaran  HAM  berat,  yakni  kejahatan  genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 1 angka 2 junto Pasal 7 beserta penjelasannya dan juncto Pasal 9 beserta penjelasannya); sebagaimana dalam Laurensius Arliman S., Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana , Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 3.

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
Seja nya, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih,  memeluk  dan  menjalankan  agama  dan  keyakinan.  Hak  ini  dak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun  ( non-derogable  rights) ³  karena  merupakan landasan  bagi  kebebasan  manusia  demi  keadilan  dan  perdamaian.  Lebih  lanjut, konsep  ini  merupakan  hak-hak  yang  dak  dapat  ditangguhkan  atau  dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun . Mengabaikan  dan  memandang  rendah  HAM  telah  mengakibatkan  ndakan- ndakan yang melanggar hukum dan keji, serta melanggar norma-norma agama manapun  yang  diyakini.  Hal  tersebut  membuat  HAM  harus  dilindungi  dengan peraturan  hukum  agar  masyarakat  dak  terpaksa  melakukan  pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang  rani dan penindasan. Jaminan terhadap hak  atas  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  terdapat  pada  instrumen  HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.
Meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, akan tetapi makna dari kebebasan beragama yang tertuang di dalam Pasal 29 UUD 1945  dak pernah mengalami perubahan. Pada hakikatnya ketentuan Pasal 29 UUD 1945 sama dengan amanat Pasal 18 DUHAM 1948 yang menentukan:
“Se ap  orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan,  dan beragama,  hal  ini  mencakup  kebebasan  untuk  bergan   agama  atau kepercayaannya,  dan  kebebasan  untuk  menjalankan  agama  atau kepercayaannya  dalam  kegiatan  pengajaran,  beribadah  dan  pentaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, baik secara terbuka maupun pribadi.”⁴
Pemerintah Indonesia berkali-kali mengambil prakarsa untuk menumbuhkan toleransi  di  antara  pemeluk  agama,  diantaranya  adalah  pada  tahun  1967  telah diadakan Musyawarah Antar Umat Beragama yang diharapkan dapat melahirkan gentlement  agreement di  antara  para  tokoh  dan  pemimpin  agama  dalam memelihara kerukunan hidup. Pada Komentar Umum No. 22 dinyatakan bahwa:
“Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18 bersifat luas dan mendalam;
³  Pasal 28 I ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk  dak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan ha  nurani, hak beragama, hak untuk  dak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk  dak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang  dak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Hal ini merupakan salah satu dari konsep non-derogable rights. Selain itu hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 4 UU HAM yang menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk  dak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan ha  nurani, hak beragama, hak untuk  dak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk  dak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang  dak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. ⁴  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 (DUHAM 1948).
hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi,  dan  komitmen  terhadap  agama  atau  kepercayaan,  baik  yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain.”⁵ Dengan  demikian,  hak  atas  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  pada dasarnya melipu  dua dimensi individual dan kolek f. Dimensi individual tercermin dalam  perlindungan  terhadap  keberadaan  spiritual  seseorang  ( forum  internum ) termasuk  di  dalam  dimensi  ini  adalah  memilih-menggan ,  mengadopsi  dan memeluk  agama  dan  keyakinan.  Sedangkan  dimensi  kolek f  tercermin  dalam perlindungan  terhadap  keberadaan  seseorang  untuk  mengeluarkan  keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik ( forum eksternum ). Dengan kata lain, pada Pasal 18 DUHAM 1948 dibedakan antara kebebasan berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Pembedaan ini secara legal sangat pen ng untuk membedakan di wilayah mana negara diperbolehkan untuk membatasi dan wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan.
Demi undang-undang tersebut dapat terealisasi secara nyata, maka segenap pihak harus berupaya untuk mendukung mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Negara sebagai pemangku kewajiban HAM se daknya memiliki  ga kewajiban yang harus  dilaksanakan  untuk  menjamin  hak  atas  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  terpenuhi,  yaitu:  kewajiban  untuk  menghorma (to  respect) ; melindungi (to  protect); dan  memenuhi (to  fullﬁl). ⁶ Negara  dalam  hal  ini  adalah pemerintah yang sebagai penyelenggara negara harus ber ndak cepat, tepat, dan tegas bila mengetahui ada pihak-pihak tertentu yang menodai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Era demokra sasi telah menghadirkan kebebasan luar biasa  yang  memungkinkan  kita  untuk  mengembangkan  berbagai  potensi  dasar kemanusiaan dan peradaban. Ditambah dengan kondisi di tengah kemajemukan moral yang makin menguat seiring dengan globalnya dunia kita.⁷ Namun demikian, di  samping  kemajuan  yang  sangat  berar   itu,  kini  kita  juga  tengah  menghadapi masalah-masalah baru yang cukup fundamentalis.
Pembentukan  ins tusi  nasional  HAM  seharusnya  lembaga  yang  efek f  dan mempunyai kelayakan untuk disebut sebagai sebuah ins tusi nasional. Untuk itu, pembentukan ins tusi nasional HAM harus memenuhi elemen-elemen yang diatur di dalam standar internasional. Pembentukan ins tusi nasional HAM sebagaimana disebutkan  di  dalam  Prinsip-Prinsip  Paris  1991  atau Paris  Principle  1991 .  Upaya
⁵  Pasal 18 Komentar Umum oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB (Komite HAM PBB) berkaitan dengan Kovenan Hak
Sipil dan Poli k Nomor 22 yang menyangkut tentang makna dalam DUHAM 1948.
⁶  Suryadi Radjab, Indonesia: Hilangnya Rasa Aman. Hak Asasi Manusia dan Transisi Poli k Indonesia , Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Asasi Manuisa Indonesia dan The Asia Founda on, 2002, hlm 6.
⁷  Erick J. Barus, Kebebasan Beragama, HAM dan Komitmen Kebangsaan, Jakarta: Bidang Marturia-PGI, 2009, hlm.
13.

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
perlindungan  kebebasan  beragama  di  Indonesia  berdasarkan  prinsip  Bhineka Tunggal Ika, yaitu kesatupaduan dan pengakuan atas kondisi keberagaman. Demi memas kan adanya jaminan perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, maka kehadiran ins tusi nasional HAM sangatlah diperlukan untuk dibangun demi  kemajuan  dan  perlindungan  HAM.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (Tap  MPR)  Nomor  XVII/MPR/1998  yang  merupakan  salah  satu  landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)  menyatakan,  lembaga-lembaga  nggi  negara  dan  seluruh  aparatur pemerintah untuk menghorma , menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai  HAM  kepada  seluruh  masyarakat.  Selain  itu  juga  disebutkan  bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, peneli an dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ditetapkan dengan undang-undang.⁸ UU HAM disahkan pada tanggal 23 September  1999  untuk  menunjukkan  konsistensi  tegaknya  kebebasan  beragama sebagai  ndak  lanjut  dari  amanat  Tap  MPR  tersebut.  Dalam  undang-undang tersebut, selain mengatur mengenai HAM juga mengatur mengenai kelembagaan Komnas HAM. Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 UU HAM  adalah:  “Lembaga  mandiri  yang  kedudukannya  se ngkat  dengan  lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, peneli an, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.”
Timbulnya  berbagai  konﬂik  agama  yang  terjadi  belakangan  ini , sangat merongrong  kebebasan  beragama.  Beberapa  contoh  konﬂik  terjadi  didaerah seper : Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya (1995), Padang (Pertengahan 1996- 1997), Padang (2004-2005), Solok dan Pesisir Selatan (Pertengahan 2005), Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman (2007), dan Pasaman (2009).⁹ Masih banyak konﬂik tentang kebebasan beragama yang terjadi, padahal undang-undang sendiri sudah menegaskan perlindungan terhadap kebebasan beragama tersebut dan telah membentuk  suatu  lembaga  independen  di  Indonesia  yang  memiliki  fungsi sebagaimana yang tertuang dalam UU HAM .
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komnas  HAM  (Keppres  Komnas  HAM  1993),  Komnas  HAM  bertujuan: pertama , membantu  pengembangan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  HAM  sesuai dengan  Pancasila,  UUD  1945,  PBB  serta  DUHAM; kedua ,  meningkatkan perlindungan  HAM  guna  mendukung  terwujudnya  pembangunan  manusia nasional,  yaitu  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  maupun
⁸  Komite Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia , Jakarta: Komnas HAM, 2004, hlm. 3.
⁹  Sudarto,  “Kebebasan  Agama  Dalam  Cita  Dan  Realita ”,  Makalah  Hasil  Pemantauan  Sekaligus  Pengalaman Langsung Dari Lembaga PUSAKA Padang , disampaikan di Padang, 2011.
pembangunan masyarakat pada umumnya . ¹⁰ Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya ins tusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran  HAM  yang  berat.  Pada  penyelesaian  konﬂik  antar  umat  beragama, Komnas HAM memiliki fungsi yang sangat pen ng dalam membantu penyelesaian pelanggaran HAM. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  (UU Pengadilan  HAM).  Berbagai  usaha  pemerintah  dilakukan  dengan  membentuk Komnas HAM beserta aturannya dalam UU HAM, namun berbagai konﬂik seper yang telah disebutkan dalam uraian di atas tetap terjadi.

## B.  Peranan Komnas HAM dalam Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
Se ap orang mempunyai hak untuk menikma  kehidupannya serta tumbuh dan berkembang  dalam  berbagai  kehidupannya  yang  aman,  tenteram,  damai , dan sejahtera. Oleh karena itu , manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihorma , dijunjung  nggi dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  se ap  orang  demi penghormatan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabatnya  sebagai  seorang manusia.
Konsep peranan memiliki sejarah yang panjang baik dalam ilmu antropologi, sosiologi,  maupun  psikologi.  Dalam  rumusan  klasiknya,  Linton  membedakan peranan dengan status. Status mengacu kepada posisi atau kedudukan di dalam sebuah  sistem  sosial  sementara,  sedangkan  peranan  mengacu  kepada  aspek perilaku yang berasosiasi atau berhubungan dengan status yang diberikan.¹¹
Tujuan  peranan  dari  seseorang  didasari  oleh  peraturan  yang  sah,  seper peraturan  administra f,  kode  e k,  dan  lain-lain.  Dikarenakan  dak  adanya persetujuan  dalam  harapan  peranan  ini,  Gross  Mason  dan  Mc  Eachern mengemukakan  bahwa  anggota  peranan  sendirilah  yang  menentukan  ukuran kebijaksanaan terhadap pemberhen an sebuah kewenangan peranan yang mereka miliki. Banyaknya jumlah dan jenis kebijaksanaan yang dijalankan oleh seseorang anggota  peranan  dalam  sebuah  sistem yang  legal merupakan  bagian  dari fungsi orientasi atau sikapnya terhadap harapan dari peranan itu sendiri. Perilaku peranan masing-masing berbeda dengan orientasi peranan dan harapan peranan, melipu n d a k a n   y a n g   m e m i l i k i   m a k s u d   y a n g   j e l a s   p a d a   p e n g a m b i l a n kebijakan/keputusan . ¹²
¹⁰  Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komnas HAM. ¹¹  Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993, hlm. 73. ¹²  William M. Evans, The Sociology Of Law A Social-Structrural Perspec ve , Free Press, A Division of Macwiliam
Publishing, New York: University of Pennsylvania, hlm. 241-243.

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
Sejalan  dengan  penger an  tersebut , Soerjono  Soekanto  mengemukakan bahwa, “peranan ( role ) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan . ¹³ Selanjutnya, peranan lebih menunjuk pada fungsi yang dilaksanakan. Linton menjelaskan bahwa suatu peranan ialah ' the dynamic aspect of a status' (aspek dinamis dari status). Suatu status ialah ' a collec on of rights and du es' (atau kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.
Secara sosiologis Komnas HAM Indonesia mempunyai kedudukan ( status ) dan peranan  ( role ).  Kedudukan  sosial  merupakan  posisi  tertentu  di  dalam  struktur masyarakat  yang  mungkin  nggi,  sedang-sedang  saja,  atau  rendah.  Kedudukan tersebut  sebenarnya  merupakan  wadah  yang  isinya  adalah  hak  dan  kewajiban tertentu  yang  merupakan  peranan  ( role ).  Oleh  karena  itu,  seseorang  yang mempunyai  kedudukan  tertentu  lazimnya  dinamakan  pemegang  peranan  ( role occupant ).   Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau  dak berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  beban  dan  tugas.  Peranan  adalah  dinamisasi  dari fungsi yang melekat pada seseorang atau suatu badan. Dalam hal ini, Komnas HAM yang  kedudukannya  sebagai  lembaga  negara  yang  didalamnya  terdapat  hak-hak yang  harus  dilaksanakan.  Adapun  fungsi-fungsi  tersebut  adalah  pemantauan, penyelidikan, pengkajian, dan mediasi.
Sejarah yang begitu panjang telah dilalui dalam pembentukan Komnas HAM dengan satu tujuan, yaitu demi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 yang kita yakini sebagai kons tusi ter nggi bila dilihat dari segi hierarkinya.  Memang  pengaturan  tentang  Komnas  HAM  ini  dak  diatur  dalam undang-undang  tersendiri  namun  dalam  UU  HAM  dijelaskan  secara  terperinci tentang tujuan dan fungsi dari Komnas HAM itu sendiri.
Adapun tujuan lembaga ini dibentuk adalah:¹⁴
a.  Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan
Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta DUHAM 1948; dan
b.  Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  kemampuannya  berpar sipasi  dalam berbagai bidang kehidupan.
Dengan telah di ngkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari keputusan  presiden  menjadi  undang-undang  dan  tersebarnya  perwakilan  dan kantor  Komnas  HAM,  diharapkan  Komnas  HAM  dapat  menjalankan  fungsinya dengan lebih op mal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai subpoena power
¹³  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2006, hlm. 212-217.
¹⁴  Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
376 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
dalam  membantu  penyelesaian  pelanggaran  HAM . Komnas  HAM  bertugas  dan berwenang melakukan:¹⁵
a.  Pengkajian  dan  peneli an  berbagai  instrumen  internasional  HAM  dengan tujuan  memberikan  saran-saran  mengenai  kemungkinan  aksesi  dan/atau ra ﬁkasi;
b.  Pengkajian  dan  peneli an  berbagai  peraturan  perundang-undangan  untuk memberikan  rekomendasi  mengenai  pembentukan,  perubahan  dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
c.  Penerbitan hasil pengkajian dan peneli an;
d.  Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
e.  Pembahasan  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
f.  Kerjasama pengkajian dan peneli an dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya,  baik  ngkat  nasional,  regional,  maupun  internasional  dalam  bidang HAM.
Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:¹⁶ a.  Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
b.  Upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  HAM  melalui  lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c.  Kerjasama  dengan  organisasi,  lembaga  atau  pihak  lainnya,  baik  di  ngkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.
Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:¹⁷
a.  Pengamatan  pelaksanaan  HAM  dan  penyusunan  laporan  hasil  pengamatan tersebut;
b.  Penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  peris wa  yang  mbul  dalam masyarakat  berdasarkan  sifat  atau  lingkupnya  patut  diduga  terdapat pelanggaran HAM;
c.  Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d.  Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan buk  yang diperlukan;
¹⁵  Berbagai data dan informasi yang berkenaan dengan Pedoman Internasional Pembentukan Ins tusi Nasional HAM (Paris Principle 1991 ), disarikan dari buku Ins tusi Nasional Hak Asasi Manusia, seri pela han profesional
No. 4 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Ibid.

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
e.  Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f.  Pemanggilan  terhadap  pihak  terkait  untuk  memberikan  keterangan  secara tertulis  atau  menyerahkan  dokumen  yang  diperlukan  sesuai  dengan  aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;
g.  Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat- tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; dan
h.  Pemberian  pendapat  berdasarkan  persetujuan  ketua  pengadilan  terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut  terdapat  pelanggaran  HAM  dalam  masalah  publik  dan  acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang:¹⁸ a.  Mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang ber kai;
b.  Menyelesaikan  perkara  melalui  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan penilaian ahli;
c.  Memberi  saran  kepada  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui pengadilan;
d.  Menyampaikan  rekomendasi  atas  suatu  kasus  pelanggaran  HAM  kepada pemerintah untuk di ndaklanju  penyelesaiannya; dan
e.  Menyampaikan  rekomendasi  atas  suatu  kasus  pelanggaran  HAM  kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di ndaklanju .

## C.  Beberapa Kasus Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama yang Ditangani oleh Komnas HAM
Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada hakikatnya manusia dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa hak dan kewajiban. Beberapa dekade sudah terlampaui oleh Indonesia yang mengakui kepas an HAM atas warga negaranya, namun masih saja ada  masalah  terkait  hak  dan  kewajiban  ini  dan  yang  paling  utama  adalah  hak kebebasan beragama. Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  sendiri,  terkenal  sebagai  wilayah  yang  memiliki masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam.
Menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  berar   hubungan  sesama  umat beragama  telah  dilandasi  rasa  toleransi,  saling  penger an,  saling  menghorma , menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Berhubungan dengan hal tersebut, harmonisasi antara Pemerintah Sumatera Barat dan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk  mewujudkan  kerukunan  antar  umat  beragama  dalam  penegakkan  dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat dibutuhkan untuk memicu upaya menciptakan suasana atas kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Menciptakan hubungan kerukunan dan kehidupan beragama dan berkeyakinan yang  baik  dan  harmonis  akan  banyak  mendatangkan  banyak  keuntungan  dari berbagai macam sektor, baik itu sektor pembangunan, perekonomian, dan sektor- sektor  pen ng  lainnya.  Proses  mengembangkan  dan  memajukan  negara  akan semakin terjaga, stabil dan terus menerus, akibat terciptanya kehidupan sosial antar warga  negara  yang  kondusif  dan  aman.  Tanpa  terciptanya  konﬂik  yang  nan nya dapat  memicu  permusuhan  dan  mengakibatkan  perpecahan  dari  rasa  kesatuan yang kuat, sudah dibangun oleh warga negara Indonesia dari sejak dulu dan tersebar dari sabang sampai merauke, dan memiliki berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa.
Namun  hal  ini  menjadi  berbanding  terbalik,  jika  kerukunan  hidup  umat beragama  dan  berkeyakinan  tak  mampu  dijaga  secara  kondusif.  Kerugian  yang terjadi akan terasa amat besar, bukan saja kerugian ekonomi yang muncul karena akibat dari kegiatan perekonomian yang  dak berjalan dengan lancar dan berefek pada  kerusakan  terhadap  sarana  prasarana  (material),  tetapi  juga  kerugian immaterial yang tak bisa dinilai harganya, yaitu adanya kerusakan yang sangat vital akan terjadi, terhadap kerukunan umat beragama dan berkeyakinan persatuan dan kesatuan terhadap warga negara Republik Indonesia.
Kerukunan  hidup  umat  beragama  merupakan  hal  yang  paling  pen ng  dan strategis, karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang agamais . ¹⁹ Pada prinsipnya se ap ajaran agama dan aliran kepercayaan diyakini selalu mengajarkan kebajikan dan kebaikan . ²⁰ Hakikat kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa se ap  orang  berhak  meyakini  serta  untuk  hidup  beribadat  dan  berkomunikasi sesuai  apa  yang  diyakini  sebagai  tuntutan  Tuhan  yang  mutlak.²¹  Hak  kebebasan beragama  di  Sumatera  Barat  belum  sepenuhnya  terjamin.  Dalam  kehidupan bermasyarakat, tak jarang juga agama ini menjadi pemicu konﬂik. Itu terjadi karena masih terjadi beragam bentuk pelanggaran terkait hak atas kebebasan beragama.
¹⁹  H. Darwas, “Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama Sumatera Barat” , Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat , Padang, 2007, hlm. 1. ²⁰ Ibid . ²¹  Ismail  Hasani, Putusan  Uji  Materi  Undang-Undang  No./1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 , Jakarta: Publikasi Setara Ins tute, 2010, hlm.19.

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
Dari tahun 1998 sampai 2009, Komnas HAM telah menerima ratusan pengaduan terkait kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan antara lain  pelarangan  pendirian  tempat  ibadat,  perusakan  tempat  nggal  umat, pelarangan beribadat, penutupan tempat ibadat,  ndakan diskriminasi terhadap umat tertentu dan penganiayaan. Kasus-kasus tersebut harus diselesaikan secara tuntas  dan  dicegah  untuk  dak  muncul  kembali,  sehingga  dak  terjadi  kerugian yang besar dalam kehidupan bernegara.
Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya telah dijamin baik hak maupun kewajiban. Se ap provinsi di Indonesia memiliki perwakilan Komnas HAM  yang  diharapkan  membantu  dalam  hal  penegakkan  HAM  itu  sendiri.  Kita mengetahui bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki perwakilan Komnas HAM. Secara teori s, UU HAM sudah menjabarkan beberapa tugas  dan  peranan  dari  Komnas  HAM  itu  sendiri  yakni  pengkajian,  peneli an, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
Seja nya, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini  dak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non-derogable rights ). Adanya jaminan terhadap hak  atas  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  terdapat  pada  instrumen  HAM internasional  dan  peraturan  perundang-undangan  nasional . Seharusnya,  agama bukanlah suatu hal yang harus dipersoalkan jika dalam kehidupan sehari-hari terjadi sinkronisasi  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban.  Ke ka  kita  membicarakan tentang hak kebebasan beragama, pas  tak terlepas dari sekelompok para penegak hak tersebut serta kewajibannya.
Pada  hakikatnya,  jika  pemaknaan  kebebasan  beragama  ini  terjadi  suatu kesalahpahaman  maka  suatu  konﬂik  pun  akan  mbul.  Di  Sumatera  Barat, pemaknaan kebebasan beragama ini masih kurang terpahami oleh sebagian lapisan masyarakat  dan  pemerintah.  Dimensi  individual  tercermin  dalam  perlindungan terhadap  keberadaan  spiritual  seseorang  ( forum  internum )  termasuk  di  dalam dimensi  ini  adalah  memilih - menggan ,  mengadopsi,  serta  memeluk  agama  dan keyakinan. Dimensi kolek f tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik ( forum eksternum ). Di Sumatera Barat terdapat beberapa temuan tentang  konﬂik  antar  umat  beragama  akibat  kurang  terpahaminya  makna sebenarnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya:
1.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Larangan

## Kegiatan Jemaat Ahmadyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat
Kebebasan  beragama  maupun  berkeyakinan  merupakan  hak  yang  telah  dijamin dalam UUD 1945 dan beberapa undang-undang lainnya. Adapun undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Pasal 28 I UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin dan memberikan perlindungan  kepada  se ap  warga  negara  untuk  memeluk  agama  dan beribadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya  tanpa  bisa  dikurangi dalam keadaan apapun ( non-derogable right) ; b.  Pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  UU  HAM  menyatakan  bahwa  se ap  orang  bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya  itu  dan  negara  menjamin  kemerdekaan  ap- ap  orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu; dan
c.  Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ra ﬁkasi Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Poli k (UU Ra ﬁkasi Kovenan Hak Sipil dan Poli k 2005)  menyatakan  bahwa  hak  se ap  orang  atas  kebebasan  berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut. Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  dengan  kemajemukan  budaya,  adat is adat, suku, bahasa, agama, dan keyakinan. Di Indonesia, terdapat 5 (lima) agama dan  1  (satu)  kepercayaan  yang  terdapat  undang-undang,  yaitu:  Islam,  Kristen Protestan,  Katolik,  Budha,  Hindu,  dan  kepercayaan  Konghuchu.  Selain  keenam agama tersebut terdapat pula beberapa keyakinan di Indonesia yaitu Ahmadyah, Bahai,  Saksi  Jahowa,  dan  lain-lain.  Baik  hak  kebebasan  beragama  maupun berkeyakinan sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UUD 1945, UU HAM, UU Ra ﬁkasi Kovenan Hak Sipil dan Poli k 2005, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDN-MAG/1969.
Gubernur Sumatera Barat sebagai kepala daerah, pada tanggal 24 Maret 2011 mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat (Pergub Sumbar Larangan Ahmadyah 2011). Dalam peraturan tersebut, disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa penganut dan anggota pengurus jemaat Ahmadyah dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan penyebaran penafsiran dan ak vitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam. Kemudian pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  melipu :  a)  penyebaran  ajaran  Ahmadyah  melalui  lisan,  tulisan ataupun melalui media elektronik; b) pemasangan papan nama organisasi jemaat Ahmadyah Indonesia di tempat umum; c) pemasangan papan nama pada rumah peribadatan,  lembaga  pendidikan  dan  lain  sebagainya  dengan  iden tas  jemaat Ahmadyah  Indonesia;  dan  d)  penggunaan  atribut  jemaat  Ahmadyah  Indonesia dalam bentuk apapun.
Peraturan  gubernur  tersebut  merupakan  salah  satu  ndakan  yang  telah melanggar  peraturan  perundang-undangan  baik  UUD  1945  maupun  perundang-
undangan lain sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang secara tegas mengakui dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan se ap orang.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengatakan bahwa Surat Ketetapan Bersama (SKB) sama sekali  dak melarang ataupun menghalang-halangi jemaat Ahmadyah untuk memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dan bahwa sesungguhnya pembatasan terhadap jemaat Ahmadyah adalah semata-mata mengenai penyebaran paham atau ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu pengakuan adanya Nabi Muhammad SAW.
Bu r  6  SKB  disebutkan  bahwa  diperintahakan  kepada  aparat  pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. Terhadap hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa SKB  dak pernah memerintahkan gubernur, bupa /walikota untuk  membentuk  peraturan  tentang  larangan  kegiatan  jemaat  Ahmadyah melainkan hanya memerintahkan melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka  pengamanan  yang  semes nya  harus  berdasarkan  hukum  dan  dak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan UUD 1945.

## 2.  SKB 2 Menteri Terkait dengan Rumah Ibadah
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB Nomor 01/Ber/MDN- MAG/1969  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Aparatur  Pemerintah  dalam  Menjamin Keter ban  dan  Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibadat  Agama  oleh Pemeluknya (SKB 1/1969). Pada tanggal 21 Maret 2006, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dengan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  beragama  dan  Pendirian Rumah Ibadah. SKB 2 Menteri yang telah dikeluarkan ini membawa permasalahan dalam kehidupan beragama di beberapa kalangan sehingga menimbulkan konﬂik antar umat beragama.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Sumatera  Barat,  tidak  jarang  SKB  ini dijadikan alat oleh beberapa pihak untuk membatasi hak-hak para kaum minoritas. S K B   d i j a d i ka n   a l a s a n   b a g i   s u at u   ke l o m p o k   u nt u k   m e l a ku ka n   a ks i penyegelan/perusakan  rumah  ibadah,  penghalangan  kegiatan  ibadat,  dan kekerasan  terhadap  jemaat.  Adanya  pembatasan-pembatasan  dalam  pendirian rumah ibadah. Hal ini terlihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam SKB 2 Menteri ini, yaitu:
Pasal 14:
(1)  Pendirian  rumah  ibadat  harus  memenuhi  persyaratan  administra f  dan persyaratan teknis bangunan gedung;
(2)  Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus melipu :
a.  Da ar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan  ngkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b.  Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c.  Re ko m e n d a s i   te r t u l i s   ke p a l a   ka n t o r   d e p a r te m e n   a ga m a kabupaten/kota; dan
d.  Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a terpenuhi  sedangkan  persyaratan  huruf  b  belum  terpenuhi,  pemerintah daerah  berkewajiban  memfasilitasi  tersedianya  lokasi  pembangunan rumah ibadat.
Pasal ini sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 E dan Pasal 18 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Poli k. Perusakan tempat ibadah ini dilakukan oleh  masyarakat  dan  pembakaran  tempat  ibadah  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama Islam (MUI) terhadap tempat ibadah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) di Kampung Padang Panjang II oleh sekitar seratus masyarakat warga kampung Padang Panjang II pada tanggal 30 November 2010.²²
Beberapa kasus yang telah terjadi ini merupakan suatu kerawanan di bidang kerukunan  hidup  antar  umat  beragama.  Kerawanan  di  bidang  kerukunan  hidup beragama pada hakikatnya adalah suatu persengketaan atau pertentangan antara dua  pihak  atau  lebih  yang  disebabkan  masalah-masalah  keagamaan,  baik  intern umat  beragama,  antar  umat  beragama,  maupun  antar  umat  beragama  dengan pemerintah,  yang  menjurus  pada  konﬂik  terbuka  dan  dadakan- ndakan  anarkis dengan ciri kekerasan ﬁsik serta pelecehan hukum.²³ Konﬂik-konﬂik yang terjadi ini mengakibatkan  terganggunya  stabilitas  dan  integritas  bangsa,  sehingga  akan berujung pada terguncangnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Dari beberapa kasus yang terjadi seper  disebutkan di atas, terdapat beberapa hal  yang  menyebabkan  konﬂik-konﬂik  tersebut  terjadi.  Beberapa  temuan  yang menyebabkan terjadinya konﬂik-konﬂik tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Pendirian  tempat  ibadah  sering  sekali  menjadi  suatu  permasalahan  dalam kehidupan  beragama.  Padahal,  bila  kita  menyadari  akan  hak  kebebasan beragama  hal  ini  bukanlah  suatu  pemicu  munculnya  konﬂik  antar  umat beragama karena Pasal 28 UUD 1945 sudah menjamin hal ini;
²²  Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010 , Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010, hlm. 154.
²³ Ibid , hlm. 103.
b.  Penyiaran  agama,  baik  lisan  maupun  tulisan,  baik  itu  melalui  media  cetak, brosur, media elektronik serta media lainnya yang dapat menimbulkan konﬂik antar umat beragama;
c.  Bantuan  Luar  Negeri/Lokal  (daerah  sendiri)  untuk  pengembangan  dan penyebaran suatu agama, baik yang berupa bantuan materi ﬁnansial ataupun tenaga ahli kegiatan keagamaan, bila  dak mengiku  peraturan yang ada dapat menimbulkan  suatu  ke dakharmonisan  dalam  kebebasan  beragama  baik intern umat yang dibantu maupun antar umat beragama;
d.  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  berbeda  agama,  walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konﬂik antar keluarga, namun hal ini dapat menyebabkan ke dakharmonisan antar umat beragama terutama pada hukum perkawinannya;
e.  Penodaan  agama,  yakni  perbuatan  yang  bersifat  melecehkan  atau  menodai suatu  ajaran  dan  keyakinan  suatu  agama  dan  kepercayaan  tertentu  yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan konﬂik antar umat beragama;
f.  Kegiatan aliran sempalan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang  yang  didasarkan  pada  keyakinan  terhadap  suatu  agama tertentu  secara  menyimpang  dari  ajaran  agama  yang  bersangkutan  dan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, dapat menyebabkan mbulnya konﬂik antar umat beragama;
g.  Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi hak kebebasan beragama adalah kepadatan penduduk, kesenjangan sosial melalui kegiatan agama, adat is adat  atau  budaya  daerah  yang  beranekaragam,  ekonomi,  pelaksanaan pendidikan, gerakan separa s penyusupan ideologi dan poli k berhaluan keras yang  berskala  lokal,  regional  maupun  internasional  yang  masuk  ke Indonesia/suatu daerah melalui kegiatan sosial keagamaan; dan h.  Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah yang tengah terjadi , baik dalam pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, aspek non agama yang mempengaruhi dan penodaan agama. Dari kasus-kasus yang telah terjadi, setelah Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh di lapangan terkait konﬂik antar umat beragama, diteruskan dengan mendengar keterangan dari saksi yang relevan serta menganalisis hasil penyelidikan atas kasus tersebut, maka kegiatan Komnas HAM selanjutnya adalah menyusun dan membuat laporan dalam bentuk laporan  penyelidikan  Komnas  HAM  Perwakilan  Sumatera  Barat.  Setelah  laporan penyelidikan  selesai  dikerjakan,  kegiatan  selanjutnya  adalah  penyampaian rekomendasi kewenangan Komnas HAM sesuai Pasal 89 ayat (4) huruf d UU HAM ditujukan kepada instansi terkait dengan kasus tersebut.
Pengaduan  berbagai  kasus  pelanggaran  HAM  disampaikan  oleh  masyarakat baik secara langsung ke Komnas HAM maupun melalui surat. Pengaduan ini akan ditangani oleh Komnas HAM tepatnya pada Sub Komisi sesuai dengan fungsinya masing-masing.  Selanjutnya  dilakukan  penilaian  apakah  pengaduan  tersebut merupakan  pelanggaran  HAM  atau  bukan.  Pengaduan  terhadap  adanya pelanggaran  ini  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  bertatap  muka  dengan Komnas  HAM  maupun  secara  dak  langsung  yaitu  melalui  surat.  Seluruh pengaduan  yang  diterima  dianalisis  secara  intensif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  analisis  tersebut diambil  ndak  lanjut  yang  diperlukan,  misalnya  dengan  meneruskan  pengaduan tersebut kepada instansi pemerintah yang bersangkutan; mengadakan peninjauan lapangan untuk memperoleh fakta lanjutan; menyarankan diadakannya mediasi; atau jika diduga ada pelanggaran HAM yang berat, mengusulkan pembentukan  m ad hoc penyelidikan berdasarkan UU Pengadilan HAM . ²⁴

## D.  Penutup
Komnas  HAM  merupakan  suatu  lembaga  mandiri  yang  kedudukannya  se ngkat dengan  lembaga  negara  lainnya  yang  berfungsi  melaksanakan  pengkajian, peneli an, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM yang dalam hal ini adalah melaksanakan  peranannya  dalam  penyelesaian  konﬂik  antar  umat  beragama. Komnas HAM juga mempunyai subpoena power dalam membantu penyelesaian konﬂik  antar  umat  beragama  ataupun  yang  berkaitan  dengan  hak  kebebasan beragama.  Sesuai  dengan  amanat  UU  HAM,  Komnas  HAM  mempunyai  fungsi pengkajian  dan  peneli an,  penyuluhan,  pemantauan,  serta  mediasi.  Adapun peraturan yang dapat digunakan dalam penyelesaian konﬂik antar umat beragama oleh  Komnas  HAM  antara  lain,  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  17 Tahun  2011  tentang  Larangan  Kegiatan  Jemaat  Ahmadyah  Indonesia  di  Provinsi Sumatera  Barat  dan  SKB  2  Menteri  terkait  dengan  Rumah  Ibadah.  Dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM kurang tanggap dalam melihat berbagai konﬂik antar  umat  beragama  yang  ada  di  Sumatera  Barat  akibat  minimnya  melakukan peninjauan  dan  mediasi  ke  daerah  konﬂik.  Amanat  dari  UU  HAM  menyatakan bahwa  Komnas  HAM  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  dibentuk  untuk menjamin hak kebebasan beragama.
Dari  pembahasan  serta  uraian  peneli an  di  atas  dan  demi  terwujudnya penegakkan dan perlindungan hak kebebasan beragama serta untuk menghindari konﬂik-konﬂik antar umat beragama harus ada upaya sungguh-sungguh baik dari
²⁴  Pelangaran HAM yang berat ini dibagi menjadi  ga yaitu: a)  dak dapat dibuk kan kebenarannya; b) belum dapat dibuk kan kebenarannya; dan c) dapat dibuk kan kebenaranya.

## Penyelesaian Konﬂik Antar Umat Beragama
pemerintah, Komnas HAM dan pihak-pihak terkait mempertegas peranan mereka masing-masing. Perlunya sikap yang konsekuen yang harus menjadi prinsip Komnas HAM dalam melaksanakan peranannya sebagai ins tusi atau lembaga negara serta tetap pada sikap independensi sesuai yang diamanahkan oleh UU HAM itu sendiri, dalam  memberikan  rekomendasi  dan  menangani  se ap  kasus  yang  terindikasi sebagai  pelanggaran  HAM.  Selain  itu,  pemerintah  wajib  mendorong  masyarakat untuk  mendukung  upaya  pemenuhan  hak  atas  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan. Peran dari LSM, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stake holders lainnya juga pen ng. Sinergi dari pemerintah dengan para stake holders hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat dibutuhkan untuk meman k upaya penciptaan kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Apabila  Indonesia  mampu  menciptakan  kerukunan  kehidupan  beragama  dan berkeyakinan  maka  hal  itu  akan  mendatangkan  banyak  keuntungan  seper Indonesia  akan  lebih  mudah  menyerap  investasi  untuk  pembangunan, perekonomian akan terjaga dan stabil, serta kehidupan sosial akan lebih aman dan terjaga.

## Da ar Pustaka Buku
Eddie Riyadi (et.al . ) , Kebenaran Versus Keadilan , Elsam, Jakarta, 2003. Erick  J.  Barus, Kebebasan  Beragama,  HAM  dan  Komitmen  Kebangsaan, Bidang Marturia-PGI, Jakarta, 2009.
Evans, William M., The Sociology of Law A Social-Structural Perspec ve, Free Press, A Division of Macwiliam Publishing, New York, University of Pennsylvania. Ins tusi Nasional Hak Asasi Manusia, Seri Pela han Profesional No. 4 , Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan  di  Indonesia  2010 ,  Pustaka  Masyarakat  Setara, Jakarta, 2010. Ismail  Hasani, Putusan  Uji  Materi  Undang-Undang  No./1/PNPS/1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 , Publikasi Setara Ins tute, Jakarta, 2010. Kumanto  Sunarto, Pengantar  Sosiologi, Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1993. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia Indonesia , Komnas HAM, Jakarta, 2004.
Suryadi Radjab, Indonesia:Hilangnya Rasa Aman. Hak Asasi Manusia dan Transisi Poli k  Indonesia ,  Perhimpunan  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Indonesia dan The Asia Founda on, Jakarta, 2002. Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar, Raja  Graﬁndo  Persada,  Jakarta, 2006.

## Dokumen Lain
H. Darwas, “Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama Sumatera Barat ”, Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, Padang, 2007. Sudarto, “Kebebasan Agama dalam Cita dan Realita”, Makalah Hasil Pemantauan Sekaligus Pengalaman Langsung dari Lembaga PUSAKA Padang, Padang, 2011.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia.
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.