p-ISSN: 1412-4920 e-ISSN: 2775-5614 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
DOI : 10.14710/mkmi.21.4.271-278
Evaluasi  Penurunan  Prevalensi  Merokok  dalam  Upaya  Inovasi Penghematan Alokasi APBN Ditjen P2P Kementerian Kesehatan
Saptono Saptono 1*
1 Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan Corresponding author : abbaoppo68@gmail.com
Info Artikel : Diterima 18 Juli 2022 ; Disetujui 22 Juli 2022 ; Publikasi 1 Agustus 2022

## ABSTRAK
Latar  belakang: Merokok  merupakan  faktor  risiko  tinggi  morbiditas  dan  mortalitas  terhadap  suatu  penyakit. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 10% atau sekitar 200.000 jiwa dari total kematian di Indonesia disebabkan oleh rokok. Kerugian Negara sebagai akibat dari tingginya jumlah konsumsi rokok di level rumah tangga dan masyarakat dapat mencapai 600 triliun rupiah per tahun atau setara dengan seperempat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Metode: Metode penelitian  yang  digunakan  merupakan  hasil  evaluasi  berdasarkan  studi  literatur  pemanfaatan alokasi  anggaran  Ditjen  P2P  Kementerian  Kesehatan  dalam  kegiatan  penurunan  angka  prevalensi  merokok  di Indonesia.
Hasil: Berdasarkan  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (2022),  usia  perokok  aktif  didominasi  oleh  usia  remaja, namun berdasarkan hasil tren pada kurun waktu 2021 dan 2018  mengarah secara positif dalam mempengaruhi peningkatan jumlah ke usia lebih muda namun dari sisi persentase mengalami penurunan dengan nilai koefisien korelasi  R² = 0,9125. Di dalam dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024,  layanan  Upaya  Berhenti  Merokok  (UBM)  dan  penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  menjadi  pilar strategi utama kebijakan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2P. Simpulan : Usulan rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk Pemerintah dalam mewujudkan kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UMB), yaitu : 1) Sosialisasi / Pembinaan KTR dan UMB dengan menggandeng mitra dan organisasi masyarakat, 2) Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui inovasi dengan memasukkan pesan pendidikan bahaya dampak merokok bagi kesehatan di kurikulum pengajaran sekolah, serta  3)  Memanfaatkan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  menaikkan  besaran  cukai  rokok  sebesar  12%  per  1 Januari 2022, dengan  upaya  Ditjen P2P dalam  menghemat APBN  melalui  program integrasi GERMAS dalam Local Goverment Sosial Responsibility.
Kata kunci: Merokok; APBN; Ditjen P2P

## ABSTRACT
Title: Evaluation of Smoking Prevalence Reduction in Innovation Efforts to Save State Budget (APBN) Allocations Directorate General of P2P of the Ministry of Health
Background: Smoking is a high risk factor for morbidity and mortality from disease. The Indonesian Ministry of Health states that as much as 10%, or about 200,000, of the total deaths in Indonesia are caused by cigarettes. State losses as a result of the high amount of cigarette consumption at household and community levels can reach 600 trillion rupiah per year, or equivalent to a quarter of the State Budget (APBN).
Method: The research method used is the result of an evaluation based on a literature study on the use of the budget allocation of the Directorate General of P2P of the Ministry of Health in activities to reduce the prevalence rate of smoking in Indonesia.
Result: Based  on  the  National  Socioeconomic  Survey  (2022),  the  age  of  active  smokers  is  dominated  by adolescents, but based on the results of trends in the period 2021 and 2018, it leads positively in influencing the increase in the number of smokers to younger ages. However, in terms of percentage, it decreased with the value of the correlation coefficient R2 = 0.9125. In the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN)
document, the Smoking Cessation Effort (UBM) service and the implementation of Non-Smoking Areas (KTR) are the  main  strategic  pillars  of  the  Non-Communicable  Diseases  Prevention  and  Control  program,  Directorate General of P2P.
Conclusion : Proposed policy recommendations given to the government in realizing the No Smoking (KTR) area and Efforts to Stop Smoking (UMB), namely: 1) Socialization and Guidance of KTR and UMB by cooperating with partners and community organizations; 2) Increasing promotive and preventive efforts through innovation by  including  educational  messages  on  the  dangers  of  smoking  impacts  on  health  in  the  school  teaching curriculum; and 3) Utilizing the Central Government's policy of increasing the amount of cigarette excise by 12% as of January 1, 2022, with the efforts of the Directorate General of P2P in saving the state budget through the GERMAS integration program in Local Government Social Responsibility.
Keywords : Smoking; State Budget; Directorate General of P2P

## PENDAHULUAN
Merokok  merupakan  salah  satu  faktor  risiko tinggi  morbiditas  dan  mortalitas  terhadap  suatu penyakit. World  Health  Organization (WHO) memprediksi  bahwa  Tahun  2020,  penyakit  yang disebabkan oleh rokok akan mengakibatkan kematian sekitar 8,4 juta jiwa di dunia dan setengah dari  kematian  tersebut  berasal  dari  wilayah  Asia. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, lebih dari 80% penyakit  yang  diakibatkan  oleh  rokok  akan  banyak terjadi  pada  negara  dengan  pendapatan  rendah  dan sedang. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan  bahwa  sebanyak  10%  atau  sekitar 200.000  jiwa  dari  total  kematian  di  Indonesia disebabkan oleh rokok. Meskipun data menyebutkan jumlah  perokok  aktif  sekarang  ini  cenderung  naik, ternyata  ditemukan  fakta  lain  yang  terpenting  yaitu masih adanya keinginan dari perokok untuk berhenti merokok. Menurut penelitian WHO, terdapat sekitar 70-80% perokok mempunyai motivasi untuk berhenti merokok,  tapi  hanya  3%  yang  benar-benar  bisa berhenti  dalam  waktu  6  bulan  tanpa  bantuan  orang lain. 1
Merokok  menimbulkan  beban  kesehatan, sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  tidak  saja  bagi perokok  tetapi  juga  bagi  orang  lain.  Perokok  pasif terutama bayi dan anak-anak perlu dilindungi haknya dari kerugian akibat paparan asap rokok. Peningkatan konsumsi  rokok  berdampak  pada  makin  tingginya beban  penyakit  akibat  rokok  dan  bertambahnya angka  kematian  akibat  rokok.  Program  Berhenti Merokok  yang  mulai  dicanangkan  menjadi  bagian terpenting  untuk  mengurangi  semakin  banyaknya orang yang merokok.
Riskesdas Tahun 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa  penggunaan  tembakau  di  Indonesia  masih tergolong  tinggi  di  kalangan  dewasa  dan  remaja. Prevalensi  merokok  di  Indonesia  mengalami peningkatan  secara  signifikan  dan  berada  pada  titik yang sangat mengkhawatirkan bagi kualitas kesehatan nasional.
Instrumen  pengendalian  konsumsi  merokok masih  belum  efektif  dan  persuasif  karena  kebijakan pajak  dan  cukai  rokok  yang  dinilai  masih  lemah secara  peraturan.  Sehingga  hal  tersebut  berdampak pada  tingginya  pengeluaran  rumah  tangga  serta mengakibatkan  rendahnya  investasi  rumah  tangga
pada tumbuh kembang anak. Risiko jangka panjang yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya gizi dan nutrisi  anak  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya stunting .
Rokok menjadi salah satu penyebab dari sekian banyaknya  kejadian  penyakit  katastropik  yang menghabiskan biaya pelayanan kesehatan.
Persentase  yang  digunakan  untuk  pembiayaan kesehatan  tersebut  mencapai  30  persen  dari  total biaya  pelayanan  kesehatan  bersumber  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerugian Negara sebagai akibat dari tingginya jumlah konsumsi rokok di level rumah  tangga  dan  masyarakat  dapat  mencapai  600 triliun  rupiah  per  tahun  atau  setara  dengan seperempat  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN). 2
Angka ini dihitung berdasarkan total kehilangan tahun produktif (morbiditas, disabilitas dan kematian dini), anggaran belanja kesehatan dan belanja rokok. Dampak  langsung  kesehatan  sebagai  akibat  dari konsumsi  rokok  tiap  tahunnya  sebagian  besar ditanggung  Negara  melalui  Program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara  dalam  program  JKN  mengalami dampak krisis defisit alokasi anggaran sebagai akibat dari terus membengkaknya biaya pelayanan kesehatan  untuk  penanganan  penyakit  kronis  atau katastropik.
Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit  (Ditjen  P2P)  Kementerian  Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta amanat  dan  mandat  yang  tercantum  di  dalam RPJMN, salah satunya memiliki peran dalam upaya penurunan prevalensi penyakit, secara spesifik yang menjadi  fokus  saat  ini  adalah  penyakit  yang ditimbulkan akibat pajanan asap rokok. 3 Berdasarkan pada  alokasi  anggaran  APBN  yang  saat  ini dianggarkan,  pasalnya  belum  dapat  mengurangi dan/atau  menurunkan  prevalensi  kejadian  penyakit akibat  merokok.  Sehingga  perlu  untuk  dilakukan evaluasi  kegiatan  pada  Ditjen  P2P  yang  selama  ini belum  efektif  di  dalam  penurunan  prevalensi  kasus penyakit akibat rokok. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat  memberikan  sebuah  inovasi  rekomendasi kebijakan  penurunan  prevalensi  kasus  merokok melalui  upaya  penghematan  alokasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## MATERI DAN METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan hasil  evaluasi  berdasarkan  studi  literatur  dan  kajian pemanfaatan alokasi anggaran Ditjen P2P Kementerian  Kesehatan  dalam  kegiatan  penurunan angka  prevalensi  merokok  di  Indonesia.  Instrumen penelitian  ini  menggunakan  data  primer  serta
sekunder. Data primer didapatkan melalui penilaian / assesment terhadap pengisian target indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan realisasi pemanfaatan yang  dihasilkan  ( output )  kinerja  kegiatan  di  dalam aplikasi  DJA  Kementerian  Keuangan,  DIPA  Induk TA 2021 serta aplikasi perencanaan Bappenas Krisna Renja K/L TA 2021 serta data sekunder melalui hasil telaah studi kepustakaan dan review literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022 Gambar 1. Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2019 – 2021
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022
Gambar 2. Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun menurut Provinsi (Persen) Tahun 2016 – 2018
Berdasarkan  grafik  di  atas,  diketahui  bahwa prevalensi untuk persentase merokok pada penduduk usia  ≥  15  tahun  (usia  remaja)  yang  merupakan rentang golden  age dalam  tolok  ukur  peningkatan produktivitas kerja individu maupun kelompok, telah mengalami  pergeseran  peningkatan  jumlah  di wilayah Indonesia Bagian Barat, tepatnya di wilayah provinsi Lampung sebesar 34,07% pada tahun 2021 apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2018  yang cenderung  berada  di  wilayah  Indonesia  Bagian
Tengah  yaitu  di  provinsi  Gorontalo  dengan  capaian sebesar  36,56%.  Rata-rata  hasil  capaian  nasional pada rentang tahun 2019-2021 secara signifikan telah mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  tahun 2016-2018  sebesar  28,96%  dari  nilai  awal  32,20% (penurunan 3,24%). 9
Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  usia perokok  aktif  yang  didominasi  oleh  usia  remaja berdasarkan hasil perkiraan trend pada kurun waktu 2021  dan  2018  mengarah  secara  positif  dalam
BALI; 19,58
INDONESIA; 28,96
LAMPUNG; 34,07 R² = 0,9125 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 B ALI KALI M AN TAN T IM UR D KI JA KAR TA KALI M AN TAN SE LAT AN D I Y OG YAKART A
SULAW ESI SE LAT AN PA PUA SULAW ESI T EN G G ARA KE P. RI AU PA PUA B ARAT SULAW ESI B ARAT N USA TE N G G ARA TI M UR SUM AT ERA UT ARA KALI M AN TAN UT ARA JAM B I SULAW ESI UT ARA M ALUKU KALI M AN TAN B A R AT KE P. B AN G KA B ELI TUN G JAW A TE N G AH AC EH R IAU JAW A TI M UR IN D ON ESI A KALI M AN TAN T EN G AH SULAW ESI T EN G AH M ALUKU UT A R A G OR ON TALO SUM AT ERA B ARAT SUM AT ERA SE LAT A N B AN TE N JAW A B ARAT N U SA TE N G G AR A B AR AT B EN G KU LU LAM PUN G Sum of 2019 Sum of 2020 DI YOGYAKARTA; 25,80 INDONESIA; 32,20 GORONTALO; 36,56 R² = 0,9634 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 D I Y OG YAKART A B ALI KA LI MAN TAN SE LAT AN JAM B I PA PUA KALI M AN TAN T IM UR SULAW ESI B ARAT
SULAW ESI SE LAT AN KE P. RI AU KALI M AN TAN UT ARA JAW A TI M UR D KI JA KAR TA JAW A TE N G AH KALI M AN TAN B A R AT SUM AT ERA UT ARA N USA TE N G G ARA TI M UR SULAW ESI T EN G G ARA AC EH IN D ON ESI A KE P. B AN G KA B ELI TUN G KALI M AN TAN T EN G AH R IAU PA PUA B ARAT M ALUKU SU LAW ESI U TAR A SUM AT ERA SE LAT A N N USA TE N G G ARA B ARAT B AN TE N M ALUKU UT A R A SUM AT ERA B ARAT B EN G KU LU SULAW ESI T EN G AH JAW A B ARAT LAM PUN G G OR ON TALO Sum of 2016 Sum of 2017
mempengaruhi  peningkatan  jumlah  ke  usia  muda namun  dari  sisi  persentase  mengalami  penurunan
dengan  nilai  koefisien  korelasi  R²  =  0,9125  pada tahun 2021.
Sumber : Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018 Gambar 3. Prevalensi (%) Merokok Penduduk Umur ≥10 Tahun enurut Provinsi , 2013-2018
Mengacu  pada  data  hasil  capaian  prevalensi merokok  untuk  usia  anak  dan  remaja  (≥18  tahun) diketahui  terdapat  penurunan  persentase  nasional pada  tahun  2013  sebesar  29,3%  menjadi  28,8%  di
tahun 2018 (Data Riskesdas Tahun 2013 dan 2018). Berdasarkan  hasil  prevalensi  tersebut  disimpulkan bahwa  persentase  perokok  aktif  cenderung  relatif menurun dan mengalami pergeseran rentang usia.
Sumber : Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018
Gambar 4. Prevalensi Merokok Penduduk Umur 10-18 Tahun, 2007-2018
Berdasarkan  hasil  review  literatur  terhadap dokumen  RPJMN  2020-2024,  terdapat  salah  satu indikator  utama  ( key  indicator )  berupa  peningkatan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dengan menurunkan prevalensi merokok untuk anak usia 10 sampai dengan 18 tahun yang ditargetkan mencapai 8,7  persen  pada  tahun  2024. 6 Namun  pada  tahun 2019,  dari  target  sebesar  5,4%  total  penurunan prevalensi merokok usia 10-18 tahun, data Riskesdas tahun  2013,  Sirkesnas  2016  serta  Riskesdas  tahun
2018,  didapatkan  hasil  capaian  yang  cenderung mengalami kenaikan sebesar 9,1% (selisih mencapai 3,7% dengan tren kenaikan yang relatif turun sebesar 0,3% di tahun 2018 dibandingkan tahun 2016). 10
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,  kegiatan  layanan  Upaya  Berhenti Merokok  (UBM)  dan  penerapan  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR)  menjadi  salah  satu  strategi  kebijakan
32,0 28,8 23,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Ja ba r Gor ontalo L ampung B engkul u B anten S u lt eng S u mbar NT B M alut S u lut S u m sel Ka lt eng IN DO NE S IA R iau B abe l DKI M aluku Ac eh Ja ti m Ja teng P ab ar Ka lbar S u mut Ke pr i NT T Ka lt ar a S u lt ra Ka lt im S u ls el P ap ua S u lbar Ja mbi Ka ls el DI Y B ali % 2013 2018
Merokok hisap setiap hari dan kadang-kadang RISKESDAS 2013, Prevalensi nasional : 29.3% RISKESDAS 2018  Prevalensi nasional : 28.8%
Target RPJMN 2019: 5.4% (total)
dalam  program  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Ditjen P2P.
Tabel 1. Hasil review kesesuaian IKK pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Tahun 2021
No. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DIPA Induk TA 2021 Renja K/L TA 2021 Target Output 1. Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) √ √ 374 kab/kota 2. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) √ √ 100 kab/kota Berdasarkan hasil telaah dari Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian  Dampak  Konsumsi  Rokok  bagi Kesehatan, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan milestone pencapaian  yang  akan  diimplementasikan
guna  mewujudkan  upaya  untuk  pengendalian terhadap dampak konsumsi rokok secara terintegrasi, efektif, dan efisien, sebagai berikut pada Tabel 2 :

## Tabel 2. Studi Literatur Terhadap Capaian Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Tahun 2009 - 2024
No. Target Capaian Tahun 2009 - 2014 Tahun 2015 - 2019 Tahun 2020 - 2024 1. Dilahirkannya kebijakan publik dan regulasi a. Ditetapkannya kebijakan yang melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok. b. Indonesia menjadi anggota Conference of
the Parties Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). c. Pelaksanaan proses legislasi PERDA / kebijakan KTR di seluruh wilayah. - - 2. Dilaksanakannya kebijakan publik dan regulasi disertai penerapan sanksi hukum - a. Penurunan prevalensi perokok sebesar 1% per tahun. b. Penurunan perokok pemula sebesar 1% per tahun. - 3. Keberlanjutan kebijakan - - a. Penurunan prevalensi perokok 10% pada tahun 2024 dibanding prevalensi perokok pada tahun 2013.
b. Perubahan norma sosial terhadap kebiasaan merokok
c. Penurunan prevalensi mortalitas 10% 4 penyakit tidak menular terbesar
(Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Kanker, Diabetes dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik)
Hasil dari telaah literatur dan berdasarkan data survei lapangan terhadap upaya  evaluasi kegiatan pada Ditjen P2P yang selama ini belum efektif di dalam penurunan prevalensi kasus penyakit akibat rokok yang dikaitkan dengan upaya penghematan alokasi APBN, didapatkan analisis pada Tabel 3. berikut :
Tabel 3. Hasil Evaluasi Penurunan Prevalensi Merokok dalam Upaya Inovasi Penghematan Alokasi APBN Ditjen P2P Kementerian Kesehatan
No. Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diinginkan Upaya 1. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UMB) Terdapat < 50% kab/kota yang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta 253 Puskesmas di 100 kab/kota atau sekitar 2,5% FKTP yang aktif untuk layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) *Hasil evaluasi periode Januari - Maret 2021 Sebanyak 374 kab/kota menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan 100 kab/kota telah menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) a. Sosialisasi / Pembinaan KTR dan UMB dengan menggandeng mitra dan organisasi masyarakat
b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui inovasi dengan memasukkan pesan pendidikan bahaya dampak merokok bagi kesehatan di kurikulum pengajaran sekolah
c. Memanfaatkan kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan cukai rokok sebesar 12% per 1 Januari 2022, dengan upaya Ditjen P2P dalam menghemat alokasi APBN melalui program integrasi GERMAS dengan skema model hybrid budget yang mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Local Goverment Sosial Responsibility (LGSR) 2. Menurunkan prevalensi merokok pada usia anak dan remaja menjadi 8,7 persen pada Tahun 2024 Prevalensi anak merokok akan naik dari 9,1% di Tahun 2018 menjadi 16% pada Tahun 2030 atau setara dengan 6 juta anak perokok Penurunan prevalensi sesuai target yaitu 8,7% di tahun 2024, sehingga perlu merehabilitasi sekitar 67.136 anak usia 10-18 tahun yang sudah terlanjur merokok a. Koordinasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan fokus :
1) Advokasi Perda Kawasan Tanpa Rokok
2) Sarasehan nasional penanggulangan konsumsi rokok pada generasi muda
3) Advokasi lintas K/L tentang kawasan tanpa rokok
b. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) dengan fokus :
1) Rakor penguatan kemitraan
2) Pertemuan evaluasi binwil P2P

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penurunan Prevalensi Merokok dalam Upaya Inovasi Penghematan Alokasi APBN Ditjen P2P
Kementerian  Kesehatan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
a. Usia perokok aktif yang semula didominasi oleh usia remaja telah mengalami sedikit pergeseran ke usia lebih muda (anak usia 10 sampai dengan 18 tahun) yang ditargetkan mencapai 8,7 persen pada tahun 2024.
b. Di  dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020- 2024,  kegiatan  layanan  Upaya  Berhenti Merokok  (UBM)  dan  penerapan  Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  menjadi  suatu  strategi kebijakan dalam program pengendalian dampak konsumsi rokok.
c. Rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan kawasan Tanpa Rokok  (KTR)  dan  Upaya  Berhenti  Merokok (UMB), yaitu :
1) Sosialisasi  /  Pembinaan  KTR  dan  UMB dengan menggandeng mitra dan organisasi masyarakat
2) Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui inovasi dengan memasukkan  pesan  pendidikan  bahaya dampak  merokok  bagi  kesehatan  di kurikulum pengajaran sekolah
3) Memanfaatkan kebijakan Pemerintah
Pusat  yang  menaikkan  besaran  cukai rokok  sebesar  12%  per  1  Januari  2022, dengan upaya Ditjen P2P dalam menghemat  APBN  melalui  program integrasi GERMAS dengan skema hybrid budget yang  mengoptimalkan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) dalam Local Goverment Sosial
Responsibility (LGSR).
d. Sedangkan upaya internal rekomendasi kebijakan  publik  yang  dapat  dilakukan  oleh Ditjen  P2P  dalam  rangka  menurunkan  angka prevalensi merokok pada usia anak dan remaja menjadi 8,7 persen pada Tahun 2024, meliputi :
1) Koordinasi  pelaksanaan  Kawasan  Tanpa Rokok (KTR), dengan fokus :
a. Advokasi  Perda  Kawasan  Tanpa Rokok
b. Sarasehan  Nasional  Penanggulangan Konsumsi Rokok di generasi muda
c. Advokasi  lintas  K/L  dan  lintas Program  tentang  Kawasan  Tanpa
Rokok
2) Koordinasi  Layanan  Upaya  Berhenti Merokok (UBM) dengan fokus :
a. Rakor  penguatan  kemitraan  dan  multi sektoral
b. Pertemuan  secara  berkala  kegiatan Evaluasi  Binwil  P2P  dengan  Ormas Penggerak /  Pembina KTR dan UMB Tingkat Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Syafiie, Raka M., dkk. 2009. Stop Smoking ! : Studi Kualitatif Terhadap Pengalaman  Mantan Pecandu Rokok dalam Menghentikan Kebiasaannya.  Fakultas  Psikologi  UNDIP  : Semarang.
2. Chrisnahutama,  Adrian,  dkk.  2019.  Cukai Rokok Tinggi : Menuju Indonesia Sehat Badan dan Sehat Fiskal. Prakarsa Policy Brief : Jakarta
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Kesehatan.
4. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  109  Tahun  2012  tentang Pengamanan  Bahan  yang  Mengandung  Zat Adiktif  Berupa  Produk  Tembakau  bagi Kesehatan.
5. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
6. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan.
7. Analisis  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (SUSENAS,  2004)  dan  Survei  Kesehatan Rumah Tangga (SKRT, 2001).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran.
9. Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2022.  Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/2/pers entase-merokok-pada-penduduk-umur-15- tahun-menurut-provinsi.html.  Diakses  5  Juli 2022.
10. Balitbang Kemenkes RI. 2018. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Balitbang Kemenkes RI : Jakarta