PELINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PERJALANAN PULANG DARI TEMPAT KERJA

## LEGAL  PROTECTION  OF  WORKERS  WHO  HAVE WORK ACCIDENTS WHILE TRAVELING FROM WORK TO PLACE OF RESIDENCE
Asri Tsaniya Huwaida a , Agus Mulya Karsona b , Janti Surjanti c

## ABSTRAK
Hubungan  kerja  yang  disepakati  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Salah satu kewajiban  pekerja  adalah  melakukan  pekerjaan.  Dalam  melakukan pekerjaan,  pekerja  dihadapkan  pada  resiko  kecelakaan  kerja  yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan mengancam nyawa pekerja tersebut. Kecelakaan kerja dapat terjadi di dalam tempat kerja maupun diluar tempat  kerja.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  yuridis normatif dengan menekankan pada pendekatan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yaitu: Pertama, pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalan pulang  dari  tempat  kerja  menuju  tempat  tinggalnya  meliputi pemberian  manfaat  jaminan  kecelakaan  kerja  berupa  pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua, Keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  UPTD  Pengawasan ketenagakerjaan tidak berdampak pada hak maupun kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja tetap berkewajiban  melaporkan  kecelakaan  kerja  dan  bertanggung  jawab kepada pekerja, pekerja yang  mengalami kecelakaan  kerja pun tetap berhak  mendapatkan  manfaat  JKK  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  tetap berkewajiban  memberikan  manfaat  JKK  kepada  peserta  yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.
Kata  kunci: kecelakaan  kerja;  manfaat  jaminan  kecelakaan  kerja;
pelindungan hukum.

## ABSTRACT
The  work  relationship  agreed  between  the  worker  and  the  employer  creates rights and obligations for both parties. One of the obligations of workers is to do work. In doing work, workers are faced with the risk of work accidents that can occur at any time and threaten the lives of these workers. Work accidents
a Program  Studi  Sarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: asri18006@mail.unpad.ac.id
b Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: agus.mulya@unpad.ac.id.
c Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: janti.surjanti@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Artikel diterima: 06 Desember 2022
Artikel diterbitkan: 30 Mei 2023 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i2.1135 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
can occur inside the workplace or outside the workplace. This research was conducted using the normative juridical method by emphasizing the statutory approach. Based on the results of the research that has been done, there are conclusions, namely: First, legal protection that can be given to workers who experience work accidents on the way home from work to their homes includes the provision of work accident insurance benefits in the form of health services according to medical needs and compensation in the form of money in accordance with the provisions of Law No.40 of 2004 concerning the National Social Security System. Second,  the  delay  in  reporting  work  accidents  to  the  BPJS  Ketenagakerjaan  and  UPTD  of  Manpower Supervision has no impact on the rights and obligations of workers, employers and BPJS Ketenagakerjaan. Employers are still obliged to report work accidents and are responsible for workers, workers who experience work  accidents  are  still  entitled  to  JKK  benefits  and  BPJS  Employment  is  still  obliged  to  provide  JKK benefits to participants who experience work accidents.
Keywords: legal protection; work accident; work accident benefits.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan,  pada  dasarnya  memiliki  3  (tiga) kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi  agar  dapat  mempertahankan  kelangsungan hidupnya,  yakni  kebutuhan  akan  sandang,  pangan  dan  papan.  Ketika  kebutuhan- kebutuhan  tersebut  telah  dipenuhi  secara  baik  dan  benar,  maka  kesejahteraan  akan tercapai, begitu pula sebaliknya. 1 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terutama di era digital saat ini, manusia dituntut untuk bekerja.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  melindungi  hak  masyarakatnya  untuk mendapatkan pekerjaaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyataka n bahwa “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”  serta  dalam  Pasal  28D  ayat  (2)  yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”.
Banyaknya jumlah  penduduk  di  Indonesia  berpengaruh  pada jumlah  angkatan kerja. Berdasarakan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada bulan Agustus 2021 adalah kurang lebih sebanyak 140,15 juta orang  dengan  jumlah  penduduk  yang  bekerja  sebanyak  131,05  juta  orang. 2 Ketika masyarakat  bekerja,  secara  tidak  langsung  masyarakat  ikut  berperan  dalam pembangunan nasional. Tingginya jumlah angkatan kerja merupakan salah satu modal dasar  dalam  pembangunan  nasional.  Meskipun  demikian,  peran  serta  masyarakat dalam pembangunan nasional yakni dalam hal sebagai pekerja tentunya tidak lepas dari berbagai  resiko  yang harus  dihadapi,  salah satu  contohnya  adalah  resiko  kecelakaan kerja.
1 Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 2.
2 Direktorat  Statistik  Kependudukan  dan  Ketenagakerjaan.  2012.  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Indonesia.https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355feea591c3b6841d361b/keadaan- angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2021.html [di akses pada 10/02/2022]
Resiko  kecelakaan  kerja  merupakan  salah  satu  resiko  yang  harus  diperhatikan dengan baik karena tidak hanya berdampak kepada pekerja dan keluarganya, namun juga terhadap perusahaan itu sendiri bahkan dapat merugikan negara atau masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak hanya  berupa  kerugian materil saja namun  dapat  pula  menimbulkan adanya  korban jiwa  yang  tentu  tidak  ternilai  harganya.  Kehilangan  sumber  daya  manusia  untuk beberapa posisi merupakan kerugian yang sangat besar karena tidak semua teknologi dapat menggantikan keahlian yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, ketika kecelakaan kerja  terjadi  akan  sangat  mungkin  berdampak  kepada  penurunan  produktivitas perusahaan.  Berdasarkan  perkiraan  International  Labour  Organization  (ILO), setidaknya 2,3 juta orang diseluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 3
Kecelakaan  kerja  menurut  Bennet  Silalahi  merupakan  setiap  perbuatan  atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. 4 Pengertian kecelakaan kerja  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  14  Undang-Undang  No.40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  adalah  “kecelakaan  yang  terjadi  dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”. berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi di dalam tempat kerja maupun luar tempat kerja.
Kecelakaan  kerja  memang  bukan  sesuatu  yang  diharapkan  terjadi  dan  diluar kuasa  manusia.  Namun,  manusia  bisa  melakukan  berbagai  hal  untuk  menghindari kecelakaan  kerja  tersebut  dan  mempersiapkan  hal-hal  yang  dibutuhkan  apabila kecelakaan kerja terjadi. Oleh sebab itu, pemberi kerja wajib mendaftarakan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS secara bertahap. 5
Pada dasarnya setiap orang berhak atas jaminan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan jaminan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yakni:  “salah  satu  bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar  hidupnya  yang  layak.”.  Secara  garis  besar,  program  jaminan sosial  yang dilaksanakan  oleh  BPJS  terbagi  menjadi  2  yakni  jaminan  kesehatan  yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang dilaksanakan
3 Situngkir, Decy, dkk. (2021). “Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Antisipasi Kecelakaan  Kerja  dan  Penyakit  Akibat  Kerja  (PAK), Jurnal  Pengabdian  Kesehatan  Masyarakat, Vol.2 No.1.hlm 9.
4 Silalahi, Bennet. (1995). Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Jakarta: Bina Rupa Aksara. hlm.22
5 Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
oleh BPJS Ketenagakerjaan. 6 Lebih lanjut disebutkan bahwa jaminan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 7
Dalam  jaminan  sosial  tenaga  kerja  tersebut,  terdapat  salah  satu  program  yang menaungi  korban  kecelakaan  kerja  yakni  program  jaminan  kecelakaan  kerja.  Ketika pekerja  mengalami  kecelakaan  kerja,  pekerja  berhak  mendapatkan  manfaat  jaminan kecelakaan kerja. Untuk mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan tersebut terdapat beberapa  prosedur  yang  harus  ditempuh  baik  oleh  pemberi  kerja  maupun  pekerja korban kecelakaan kerja.
Pada  31  Desember  2021,  telah  terjadi  kecelakaan  kerja  yang  dialami  oleh  salah seorang  pekerja  di  Kota  Bandung.  Kecelakaan  kerja  tersebut  terjadi  ketika  pekerja tersebut sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya. Kecelakaan  tersebut  terjadi  di  salah  satu  ruas  jalan  di  Kabupaten  Bandung  dimana sepeda  motor  yang  dikendarai  oleh  pekerja  menabrak  kendaraan  yang  berada didepannya.  Akibat  dari  kecelakaan  tersebut,  pekerja  mengalami  retak  tulang  kaki sebelah  kanan  dan  dibawa  ke  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Al-Ihsan.  Bila  melihat Kembali pengertian kecelakaan kerja dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka kecelakaan tersebut termasuk dalam  kecelakaan  kerja.  Namun  kecelakaan  yang  terjadi  tersebut  tidak  langsung dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga terdapat beberapa hak yang tidak didapatkan oleh pekerja tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  kajian  ilmu  hukum  dimana  metode  yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 8 Dalam metode yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 9 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dalam  bidang  ketenagakerjaan  seperti  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program
6 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7 Pasal 18 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
8 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:
Rajawali Press. hlm.14.
9 Soekanto, Soerjono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. hlm.10
Jaminan  Kecelakan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  dan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

## PEMBAHASAN
Pelindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  yang  Mengalami  Kecelakaan  Kerja  Pada  Saat Perjalanan Pulang dari Tempat Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Salah  satu  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  berdasarkan  Pasal  4  huruf  c Undang-Undang  Ketenagakerjaan  adalah  untuk  memberikan  pelindungan  kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Peranan yang dimiliki oleh tenaga kerja sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan sangatlah penting, Oleh karena itu, setiap hak dan kewajiban tenaga kerja dilindungi oleh hukum. Pelindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha pelindungan yang diberikan kepada subjek hukum mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan serta melindungi kepentingan  dan  juga  hak  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum. 10 Dalam  rangka menjalankan  pelindungan  tenaga  kerja,  perlu  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang terpadu serta berkesimbangan. 11
Ketika  suatu  perjanjian  kerja  disepakati  oleh  pekerja  dan  pemberi  kerja,  maka timbulah  timbulah  hubungan  kerja  diantara  pekerja  dengan  pemberi  kerja.  Adapun yang  dimaksud  dengan hubungan  kerja  yakni  hubungan  yang  terjadi  antara  pekerja dengan  pengusaha  dalam  pelaksanaan  kerja  yang  berlangsung  dalam  batas-batas sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja serta peraturan kerja yang sebelumnya telah disepakati baik oleh pekerja maupun pengusaha. 12 Dengan terjalinnya hubungan kerja maka timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak  harus  saling  menghormati  dan  menjalankan  segala  hak  serta  kewajiban  yang timbul tersebut.
Pelindungan  terhadap  pekerja  bukan  hanya  diberikan  oleh  perusahaan  saja, namun  pemerintah  juga  memberikan  pelindungan  kepada  pekerja  salah  satunya dengan membentuk sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  No.  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Badan  yang berwenang  dalam  menjalankan  sistem  jaminan  sosial  nasional  adalah  BPJS. 13 Pada
10 Prodjodikoro, Wirjono . (1987). Hukum Perjanjian Kerja . Jakarta: Penerbit Bina Aksara. hlm 9.
11 Purnomo,  Eka  Prasetya, dkk. (2013).  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kecelakaan  Kerja Bagi  Pekerja  Mini  Market  (Studi  Kasus:  Indomaret  Kebo  Iwa  Denpasar). Jurnal  Kertha  Semaya ,  Vol.01 No.07. hlm.6.
12 G. Kartasapoetra, dkk. (1994). Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila , Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 18.
13 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
dasarnya BPJS terbagi menjadi dua yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi  resiko-resiko  yang  mungkin  akan  timbul  dalam  hubungan  kerja  dimana dalam  penyelenggaraannya  menggunakan  mekanisme  asuransi  sosial. 14 Terdapat  5 Program jaminan sosial yang dibentuk, salah satunya program jaminan kecelakaan kerja yang  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  dengan  Pasal  34.  Pekerja  berhak  memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) apabila terjadi kecelakaan  kerja  dalam  saat  akan,  sedang  dan  setelah  melakukan  pekerjaannya  di tempat kerja. 15
Peserta  dapat  menikmati  manfaat  dari  program  yang  telah  dirancang  tersebut, apabila  para  pekerja  menjadi  peserta  dari  program  tersebut.  Jika  pekerja  mengalami kecelakaan kerja, maka pekerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Dalam program  jaminan  kecelakaan  kerja,  terdapat  berbagai  manfaat  yang  dapat  dinikmati oleh pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tidak semua kecelakaan yang dialami oleh pekerja merupakan kecelakaan kerja. Berdasarkan  pengertian  kecelakaan  kerja  sebagaimana  tercantum  dalam  1  Angka  14 Undang-Undang  No.40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dapat dipahami  bahwa  kecelakaan  kerja  bukan  hanya  kecelakaan  yang  terjadi  dalam lingkungan tempat kerja dan pada saat jam kerja saja, namun termasuk juga kecelakaan yang terjadi ketika pekerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya dan juga penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Suatu kecelakaan dapat dikatakan sebagai kecelakaan kerja apabila memenuhi unsur-unsur kecelakaan kerja yakni sebagai berikut:
1. Adanya hubungan kerja
2. Tempat terjadinya kecelakaan tersebut dalam lingkungan kerja dan atau terjadi pada saat dalam perjalanan dari  rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Selain unsur-unsur diatas, kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa  yang  dibuktikan  dengan  adanya  cidera/jejas  atau  luka  pada  tubuh  manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7  Permenaker  No.  5  tahun  2021  tentang  Tatacara  Penyelenggaraan  Program  JKK, Jaminan Kematian, dan JHT.
14 Adillah, Siti Ummu dan Sri Anik. (2015). “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. Jurnal Yustisia, Vol.4 No.3. hlm 558.
15 Dimas Agung Firmansyah dan Arinto Nugroho (2023). “Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja saat Work From Home yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja”. Novum: Jurnal Hukum. hlm 220.
Kecelakaan kerja memiliki beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7  Ayat  (2)  dan  (7)  Permenaker  No.  5  tahun  2021  tentang  Tatacara  Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Salah satu kriteria kecelakaan kerja diatur Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Huruf  b  Permenaker  No.  5  tahun  2021  tentang  Tatacara Penyelenggaraan  Program  JKK,  Jaminan  Kematian,  dan  JHT  yakni  sebagai  berikut: “Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.”. Terdapat unsur - unsur dalam kriteria kecelakaan tersebut yakni:
1. Kecelakaan  terjadi  pada  saat  berada  dalam  perjalanan  berangkat  dari  rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;
2. Tempat kecelakaan merupakan jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.
Bila  dikaitkan  dengan  kecelakaan  yang  dialami  oleh  salah  satu  pekerja  di  kota
Bandung sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, maka kecelakaan tersebut termasuk dalam kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang- Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo Pasal 7 Ayat (1) dan  (2)  huruf  b  Permenaker  No.  5  tahun  2021  tentang  Tatacara  Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Kejadian kecelakaan yang dialami korban telah  memenuhi  unsur-unsur  kecelakaan  kerja,  dimana  yang  pertama  adalah  unsur adanya hubungan kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara korban dengan perusahaan.
Unsur  kedua  yakni  kecelakaan  terjadi  pada  saat  dalam  perjalanan  dari  rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dimana kecelakaan yang dialami korban terjadi pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumahnya. Unsur ketiga yakni adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan retaknya tulang kaki sebelah kanan korban karena  kecelakaan  tersebut.  Kecelakaan  yang  dialami  oleh  korban  termasuk  dalam kriteria kecelakaan kerja dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT karena memenuhi  dua unsur kriteria kecelakaan tersebut yakni kecelakaan terjadi pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dimana kecelakaan yang  dialami  korban  terjadi  pada  saat  perjalanan  pulang  dari  tempat  kerja  menuju rumahnya dan tempat kecelakaan merupakan jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  No.40  Tahun  2004 tentang  Jaminan  Sosial  Nasional  jo  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.44  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian jo Pasal 83 Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian,  dan  JHT,  setiap  peserta  berhak  untuk  memperoleh  manfaat  jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, Bapak Dadan Hamdani yang mengalami kecelakaan
pada saat perjalanan pulang dari temapt kerja menuju tempat tinggalnya berhak untuk memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja.
Adapun manfaat jaminan yang dapat diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terdapat dua kategori manfaat JKK yang dapat diperoleh oleh Peserta sekaligus menjadi hak Peserta yakni manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai  kebutuhan  medis  dan  manfaat  santunan  berupa  uang.  Terdapat  empat  belas pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan peserta yakni: 16
a) Pemeriksaan baik pemeriksaan dasar maupun penunjang;
b) Perawatan pada tingkat pertama dan lanjutan;
c) Pelayanan kesehatan berupa rawat inap kelas I di RS Pemerintah, RS Pemerintah daerah atau RS Swasta yang setara;
d) Perawatan intensif;
e) Penunjang diagnostic;
f) Penanganan (termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan KK dan penyakit akibat kerja);
g) Pelayanan khusus;
h) Alat kesehatan dan implant;
i) Jasa dokter atau medis;
j) Operasi;
k) Pelayanan darah;
l) Rehabilitasi medik;
m) Perawatan di rumah bagi peserta yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengobatan ke rumah sakit;
n) Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
Adapun  santunan  berupa  uang  yang  berhak  diperoleh  oleh  peserta  BPJS
Ketenagakerjaan yakni:
a) Penggantian  biaya  transportasi  yang  terdiri  atas  biaya  transportasi  ke  rumah sakit dan/atau rumahnya. Pertolongan pertama pada kecelakaan serta rujukan kerumah  sakit  lain  dan  atau  biaya  transportasi  bagi  peserta  yang  mengikuti program  kembali  kerja menuju  dan  pulang  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan balai latihan kerja;
b) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
16 Pasal  25  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  No.82  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
c) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
d) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
e) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.;
f) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu dan/atau alat pengganti.;
g) Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata;
h) Beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

## Dampak  dari  Keterlambatan  Pelaporan  Terjadinya  Kecelakaan  Kerja  kepada  BPJS
Ketenagakerjaan  serta  Dinas  Terkait  yang  Mengurusi  Ketenagakerjaan  terhadap Korban dan Perusahaan.
Salah  satu  kewajiban  perusahaan  atau  pemberi  kerja  adalah  melaporkan  setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas provinsi  atau  unit  pengawasan  ketenagakerjaan  setempat. 17 Adapun  jangka  waktu untuk melaporkan kecelakaan kerja tahap 1 yakni paling lama 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosa penyakit akibat kerja. 18 Laporan tersebut dapat dilakukan baik secara manual dan/atau elektronik. 19
Dalam  praktik,  berdasarkan  hasil  wawancara  antara  penulis  dengan  BPJS Ketenagakerjaan, prosedur yang harus ditempuh ketika kecelakaan kerja terjadi yakni sebagai berikut:
a. Pemberi  kerja  mengisi  formulir  laporan  kecelakaan  kerja  tahap  1  yang tersedia  di  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  setempat  atau  dapat  di  unduh secara daring pada website resmi BPJS Ketenagakerjaan
(https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/F3_La poran_Kasus_Kecelakaan_Kerja_Tahap_I.pdf )
b. Formulir  laporan  kecelakaan  kerja  tahap  1  diserahkan  kepada  UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan setempat untuk diregistrasi. Dalam halaman web  Sistem  Informasi  Pelayanan  Ketenagakerjaan  UPTD  Empat,  dapat dilakukan dengan membawa formulir yang telah diisi yakni formulir tahap 1 atau formulir tahap 2 atau surat keterangan dokter, yakni: 20

## 1. Menyerahkan formulir
17 Pasal 43 ayat (1) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
18 Pasal 43 ayat (2) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
19 Pasal 43 ayat (8) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
20 https://sipketupat.online/pelaporan-dan-pencatatan-kecelakaan-kerja-dan-penyakit-akibat-kerja/
2. Memberikan nomor register
3. Meneliti laporan
4. Mengambil arsip
c. Formulir  laporan  kecelakaan  kerja  tahap  1  yang  telah  dilaporkan  kepada UPTD  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dapat  diserahkan  langsung  kepada fasilitas  kesehatan  atau  BPJS  Ketenagakerjaan,  tergantung  sistem pembayaran yang dipilih.
d. Pemberi  kerja  melaporkan  kecelakaan  kerja  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan baik secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun secara online melalui  aplikasi  JMO  (Jamsostek  Mobile)  dengan  mengikuti  langkah- langkah yang telah disediakan dalam aplikasi.
Berdasarkan  penuturan  pihak  UPTD  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Wilayah  IV Bandung  dalam  praktiknya,  banyak  perusahaan  yang  melaporkan  kecelakaan  kerja lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, termasuk salah satunya laporan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di Bandung. Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan  Pasal  43  ayat  (2)  PP  No.44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pasal 8 ayat (2) Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja tahap 1 tidak tidak menghilangkan hak peserta atau pemberi kerja  untuk  menuntut  manfaat  JKK  selama  tidak  melebihi  batas  waktu  sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak untuk menuntut manfaat JKK akan menjadi gugur apabila  telah  lewat  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  Kecelakaan  Kerja  terjadi  atau  sejak penyakit  akibat  kerja  didiagnosis. 21 Dalam  penjelasannya,  disebutkan  bahwa  alasan gugurnya hak untuk menuntut JKK setelah lewat 5 tahun adalah karena dikhawatirkan tempat  kejadian  kecelakaan  kerja  atau  dokumen  bukti  penyakit  akibat  kerja  telah berubah, saksi-saksi sudah tidak ada dan data pendukung sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, terdapat ketentuan untuk melaporkan kecelakaan kerja dalam jangka waktu 2x24 jam sebagai suatu bentuk usaha pencegahan agar data bukti dan pendukung masih lengkap sehingga penyelesaian kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja akan lebih mudah.
Dengan  demikian  hak-hak  serta  kewajiban  baik  untuk  pekerja  maupun perusahaan tidak hilang meskipun kecelakaan kerja dilaporkan lewat dari waktu yang telah  ditentukan  tersebut.  Korban  tetap  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan
21 Pasal 26 PP No.82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
kesehatan  sesuai  kebutuhan  medis  seperti  pemeriksaan  dasar,  perawatan  intensif maupun  alat  kesehatan.  Selain  itu,  korban  pun  tetap  berhak  mendapatkan  santunan berupa  uang  yakni  biaya  transportasi  peserta  transportasi  ke  rumah  sakit  dan/atau rumahnya,  pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  serta  rujukan  kerumah  sakit  dan santunan  sementara  tidak  mampu  bekerja.  Dalam  hal  ini,  Perusahaan  sebagai penanggung jawab pertama ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja berkewajiban untuk membantu dan mengurusi korban kecelakaan kerja.
Perusahaan  tetap  harus  melaksanakan  kewajibannya  yakni  untuk  tetap melaporkan kecelakaan kerja tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pasal 8 Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Selain itu perusahaan wajib bertanggung jawab  atas  kecelakaan  kerja  yang  menimpa  pekerjanya,  salah  satunya  dengan membayar terlebih dahulu biaya pengobatan yang diperlukan.
Selain  itu,  meskipun  perusahaan  melanggar  ketentuan  waktu  pelaporan kecelakaan  kerja,  perusahaan  tidak  dikenakan  sanksi.  Pengaturan  mengenai  sanksi administratif dalam program jaminan kecelakaan kerja terdapat dalam PP No.44 Tahun 2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  60.  Dalam  kedua  pasal  tersebut  tidak  ada pengenaan  sanksi  administratif  apabila  perusahaan  atau  pemberi  kerja  melanggar ketentuan dari Pasal 43 ayat (2).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dalam  bab-bab  sebelumnya, terdapat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut: pertama, pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya meliputi pemberian  manfaat  jaminan  kecelakaan  kerja  berupa  pelayanan  kesehatan  sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Kedua,  Keterlambatan kecelakaan  pelaporan  kecelakaan  kerja  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  UPTD Pengawasan  ketenagakerjaan  tidak  berdampak  pada  hak  maupun  kewajiban  bagi pekerja,  pemberi  kerja  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pemberi  kerja  tetap  berkewajiban melaporkan  kecelakaan  kerja  dan  bertanggung  jawab  kepada  pekerja,  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  pun  tetap  berhak  mendapatkan  manfaat  JKK  dan  BPJS
Ketenegakerjaan  tetap  berkewajiban  memberikan  manfaat  JKK  kepada  peserta  yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis  memiliki  beberapa  saran yang dapat digunakan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yaitu sebagai berikut: pertama, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial perlu meningkatkan waktu dan kualitas dari sosialisasi yang diberikan  kepada  perusahaan  maupun  pekerja  mengenai  program  jaminan  sosial tersebut,  salah  satunya  mengenai  program  JKK.  Kedua,  perusahaan  perlu  lebih memahami  dan  melaksanakan  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  khususnya dalam  bidang  ketenagakerjaan  sehingga  hak  dan  kewajiban  baik  bagi  perusahaan maupun pekerja dapat terpenuhi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
G.  Kartasapoetra,  dkk.  (1994). Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila , Jakarta: Sinar Grafika.
Prodjodikoro, Wirjono. (1987). Hukum Perjanjian Kerja. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Silalahi, Bennet. (1995). Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

## Jurnal
Adillah, Siti Ummu dan Sri Anik. (2015). “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal  Berbasis  Keadilan  Sosial  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan”. Jurnal Yustisia , Vol.4 No.3.
Firmansyah ,  Dimas  Agung  dan  Arinto  Nugroho  (2023).  “Analisis  Yuridis  Klasifikasi Kecelakaan  Kerja  saat  Work  From  Home  yang  Dapat  Ditanggung  Program Jaminan Kecelakaan Kerja”. Novum: Jurnal Hukum .
Purnomo,  Eka  Prasetya, dkk.  (2013).  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kecelakaan  Kerja  Bagi  Pekerja  Mini  Market  (Studi  Kasus:  Indomaret  Kebo  Iwa Denpasar). Jurnal Kertha Semaya, Vol.01 No.07.
Situngkir, Decy, dkk. (2021). “Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan K erja (K3) Sebagai Upaya  Antisipasi  Kecelakaan  Kerja  dan  Penyakit  Akibat  Kerja  (PAK), Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat, Vol.2 No.1.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  No.44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program  Kembali  Kerja  Serta  Kegiatan  Promotif  dan  Kegiatan  Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian  dan Jaminan Hari Tua.

## Sumber Lain
Direktorat  Statistik  Kependudukan  dan  Ketenagakerjaan.  2012.  Keadaan  Angkatan
Kerja di Indonesia. https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/
ee355feea591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus- 2021.html> [Di akses pada 10/02/2022].
https://sipketupat.online/pelaporan-dan-pencatatan-kecelakaan-kerja-dan-penyakit- akibat-kerja/.