## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TINJAUAN YURIDIS PEMAIN JUDI ONLINE DI WILAYAH SIDOARJO
Reditya Apriyanto Universitas Sunan Giri Surabaya redityaredi472@gmail.com
Haniyah Universitas Sunan Giri Surabaya haniyahkarsa99@gmail.com

## Abstrack
The development of information technology has made a significant contribution to the improvement of welfare, the advancement of human civilization, and progress in various fields. On the other hand, information tech-nology can also be effectively used as a means to facilitate illegal activities, such as online gambling. This re-search aims to identify the factors causing online gambling in the Sidoarjo region  and  to  understand  the  pre-ventive  efforts  and  the  application  of  criminal  sanctions  against online gambling players in that area. This re-search adopts a non-doctrinal legal approach with socio- legal approach. The data sources used are both sec-ondary and primary. Secondary data is obtained from books, journal articles, and relevant theses. Primary da-ta is acquired through informants from the Sidoarjo Police Department. Data collection techniques involve in-terviews and observations. Data analysis is conducted using descriptive analytical approach and employs em-pirical concepts to explain the  legal  prevention  mechanisms  against  online  gambling.  The  research  findings  indicate  that  the causes of online gambling in the Sidoarjo region are attributed to factors lack of faith and devotion to God,  economic  difficulties,  and  cultural  habits.  Preventive  measures  and  law  enforcement  against online gambling players in the Sidoarjo region include collaboration with the Ministry of Information and Electronics to block websites involved in online gambling. Prevention is also conducted through educating the public about the negative effects of electronic media on psychological well-being and behavior. Law enforce-ment is based on Article 27 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions.
Keywords: Yudisial Review. Online Gambling. Sidoajo

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  informasi  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  peningkatan kesejahteraan, perkembangan peradaban manusia, dan kemajuan dalam berbagai bidang. Pada sisi lain teknologi  informasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  yang  efektif untuk  melancarkan  aktivitas ilegal, seperti perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perjudian  online  di wilayah  Sidoarjo  serta untuk  memahami upaya preventif  dan  penerapan  sanksi pidana  terhadap  pemain  judi  online  di  wilayah  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  hukum  non- doktrinal pendekatan socio-legal approach. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan skripsi yang relevan. Data primer diperoleh melalui informan  Polres  Sidoarjo.  Teknik  pengumpulan  data  wawancara  dan  observasi.  Analisis  data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitif dan menggunakan konsep empiris untuk menjelaskan mekanisme  pencegahan  hukum  terhadap  perjudian  online.  Hasil  penelitian  ini  ditunjukan  bahwa faktor penyebab perjudian online di wilayah Sidoarjo desebabkan oleh faktor kurangnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan, kesulitan ekonomi, dan faktor kebiasaan dan budaya, Upaya preventif dan penegakan  hukum  terhadap  pemain  judi  online  di  wilayah  Sidoarjo  mencakup  kerjasama  dengan Kementerian Informasi dan Elektronik untuk memblokir website yang terlibat dalam perjudian online.
Pencegahan  juga  dilakukan  melalui  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  dampak  negatif  media elektronik terhadap kesejahteraan psikologis dan perilaku. Penegakan hukum mengacu pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Kata kunci: Tinjauan Yuridis.Judi Online.Sidoarjo

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  informatika  dalam  dunia  maya  telah mengakibatkan  hubungan  dunia  menjadi sangat  luas  tanpa  adanya  batasan ( borderless )  dan menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  secara  signifikan  dan  berlangsung pesat. Pada saat ini teknologi informasi mempunyai dua dampak yang diantaranya dampak negatif  dan  dampak  positif,  selain  memberikan  beberapa  kontribusi  bagi  peningkatan kesjahteraan, peradaban manusia dan kemajuan, dan juga bisa menjadikan sebuah sarana yang efektif perbuatan melawan hukum seperti kasus yang sedak marak saat ini yaitu perjudian di dunia  maya. 1 Adapun  beberapa  masalah  yang  ditimbulkan  dari  kasus  perjudian tersebut adalah bahwasannya beberapa dari orang akan menjadi ketagihan, meraka tidak akan berhenti dari permainan judi dan pada akhirnya akan kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelas bahwa judi ialah suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan lingkungan seperti masyarakat karena hal tersebut selain dapat menjadi hal negatif terhadap kesehatan mental seseorang, juga dapat menghancurkan sebuah perekonomian masyarakat secara luas. Selain  dalam  merugikan  uang,  merugikan  mental,  dan  juga  merugikan  kesehatan  dan mendorong  para  pemain  judi  tersebut  menjadi  seseorang  yang pantas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh. 2
Perjudian  ialah  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  moral, kesusilaan,  maupun  hukum,  serta  membahayakan  bagi  penghidupan  dan  kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan terhadap sebuah moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda, oleh karenanya perlu untuk mengupayahkan agar kehidupan sebuah masyarakat jauh dari hal tersebut yang dapat merugika diri sendiri dan juga orang lain. 3 Perjudian juga menjadi faktor penghambat dari pembangunan nasional yang  beraspek  materil,  karena  judi  ialah  hal  yang
1 Amandemen  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik  (UU  RI  No.19  Tahun  2016), (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 55.
2 Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia PustakaMedia, 1991) 181.
3 B. Simandjutak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1990), 352-353.
Submit Approve Publish 17 Mei 2023 19 Juni  2023 03 Juli 2023
mendidik  seseorang  untuk  mencari  uang  atau  nafkah  dengan  tidak  semestinya  dan membangunya  rasa  malas,  sednagkan  dalam  pembangunan  membutuhkan orang  yang  giat dalam bekerja dan bermental kuat. Dalam hal ini sudah jelas bahwa judi harus dicarikan cara untuk penyelesaiannya, karena sudah diperjelas bahwa judi ialah masalah sosial yang dapat mengangu fungsi sosial dari masyarakat.
Fenomena dari permainan judi online yang awalnya di tunjukkan bagi anak-anak dan remaja, kini seiring berkembangnya  zaman sudah dimainkan dan juga  diminati  oleh  orang- orang dewasa. Jaminan Financial terhadap para pemain merupakan faktor yang menyebabkan permainan judi semakin diminati, karena apabila menang maka uang yang dijanjikan pun juga tidak sedikit.  Sejak thaun 2019 permainan judi  online mulai. Maraknya sebuah permainan perjudian online tesebut  juga diikuti dengan  munculnya berbagai pendapat mengenai efek dari  permainan  online  tersebut,  sebagian  dari  masyarakat  ada  yang  menyatakan  bahwa permainan online tersebut dapat berakibat buruk bagi anak-anak dan remaja, namun juga ada yang beranggapan bahwa permainan judi online tersebut dapat juga memberikan efek positif bagi  penggemarnya,  namun bagaimana jika permainan  tersebut  yang  awalnya  hanya  untuk menghibur tapi malah menjadi acuan untuk merusaknya moral bangsa. 4
Perjudian di dalam networking/internet merupakan hal yang perlu untuk di cegah, di tutup, dan dihilangkan dari semua jenis jaringan internet yang memasuki wilayah otoritas Indonesia,  karena  dapat  meninumbulkan  sebuah  konten.  Di  Indonesia  yang  di  maksud mengenai konten negatif dalam internet ialah semua hal yang mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubaha atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tepatnya pada Pasal 27 ayat 1 (kesusilaan) dan ayat 2 (perjudian). Melihat pentingnya sebuah hukum untuk mengatur hal- hal  yang  berkaitan  dengan  informasi  dan  transaksi  elektronik,  pemerintah  segera mengesahkannya  Undang-Undang  ITE  (Informasi  dan  Transaksi  Elektronik),  yang disahkannnya pada tahun 2008 yang pada salah satu isi pasalnya yang tepatnya pada Pasal 27 ayat  2  berbunyi  :  “Setiap  orang  dengan  sengaja  tanpa  hak  mendisribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian”.
Upaya  Polres  Sidoarjo  dalam  upaya  pencegahan  adanya  kegiatan  yang  berbau permainan  judi  yang  dilakukan  secara  online  dalam  hal  ini  Polres  Sidoarjo  berkoordinasi dengan  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  untuk  melakukan  pemblokiran  website- website yang dideteksi adanya kegiatan yang berhubungan  dengan  permainan  judi  online, jika  hal  tersebut  benar  dengan adanya kegiatan tersebut dalam suatu website maka Polres Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi mengenai pemblokiran  website  tersebut  untuk  mencegahnya  orang  yang  bermain  perjudian online karena  permainan  tersebut  cepat  atau  lambat  akan  akan  merugikan  seseorang  yang memainkan permainan  tersebut.  Namun, praktik perjudian ini makin lama makin banyak. Permainan  judi  berbasis  web,  telah  dijelaskan  dalam  KUHP  sudah  dijelaskan  mengenai pemberlakuan perjudian online dalam U ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun
4 Octaviana  Cynthia  Soebastian.  “Dampak  Psikologis  Negatif  Kecanduan  Perjudian  Online PadaMahasiswa”, Skripsi (Semarang: Fak.Psikolgi Universitas Katolik Soegijapratana, 2010), 3.
2016  perubahan  atas  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  dengan  sebab  itu  untuk menguranginya  sebuah  konflik  yang  terjadi dalam  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  judi yang dilakukan di internet atau bisa juga disebut dengan media sosial dan juga bisa disebut juga  dengan  kejahatan  cybercrime,  sehingga  kemajuan  teknologi  yang  sudah  terfasilitasi memberi  ruang  kepada  para  pelaku  untuk  terus  melakukan  sebuah  perjudian  online. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online di Wilayah Sidoarjo dan Untuk Mengetahui Upaya Preventif dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemain Judi Online Wilayah Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosio legal, dengan mengunakan data primer yang diperoleh dari wawancara pelaku judi online di area Sidoarjo, dari bebearapa kali wawancara, data yang di dapat akan di kaji aau di telaah, terkalit penyebab yang  melatarbelakangi pelaku   judi online, sehingga judi online menjadi daya  Tarik  dan  menarik  bagi  sebagaian  masyarakat  sidoarjo,  berapa  rentan  usia  para  judi online, bagaimana tingkat Pendidikan, status sosial dan status keluarga pelaku judi online, dari data yang di dapat akan di anlisisis berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang adanya larang atau informasi berkaitan dengan permainan judi online dan saksi pidana bagi para pelaku judi online, dari hasil analisis akan di dapatkan hasil penelitian yang akan di narasikan secara naratif sebagai hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya-Upaya Dalam Menanggulangi Judi Online di Wilayah Sidoarjo.
Berbagai upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Kota Sidoarjo dalam memberantas dan menanggulangi perjudian di wilayah Kota Sidoarjo, meliputi : Upaya yang Bersifat Represif tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas perjudian setelah judi online itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan  aturan yang ada, antara lain: (a)Melakukan penyelidikan dengan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.  Tindakan  Penyelidikan  untuk  menentukan  apakah  sebuah  peristiwa merupakan  sebuah  peristiwa  pidana  merupakan  sebuah  kewajiban  bagi  pejabat  yang berwenang ketika  menerima  sebuah  laporan  dari  masyarakat  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, dalam melakukan proses Penyelidikan  terhadap Tindak Pidana  Perjudian  Polresta  Sidoarjo  melakukan  kerjasama         dengan,  Polsek-polsek,  agar mempermudah mendapatkan informasi- informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian onlline. Proses penyelidikan ini bertujuan  untuk menentukan dapat  tidaknya  penanganan  selanjutnya  yaitu  tahap  penyidikan.  Dalam  menyelidiki kebenaran  adanya  Tindak  Pidana  Judi  Online  Kepolisian  lebih  dahulu  melakukan penyelidikan yang terkait dengan perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati,
melacak,  serta  menganalisis  mengenai  apakah  tindak  pidana tersebut  benar-benar  ada;  (b) Melakukan  penyidikan,  Proses  penyidikan  dilakukan  oleh  Kepolisian  dengan  tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka judi online jika setelah dengan  adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian,  guna  mengetahui  dilakukan  pemeriksaan  dan  telah  memenuhi  syarat   sebagai tersangka  dengan  bukti-bukti  yang  ada.  Menurut  IPTU  Ahmad  Sulton,  Kepala  Urusan Opersional,  Satreskrim  Polresta  Sidoarjo,  Tindakan  Penyidik  untuk  membuktikan  adanya suatu kegiatan perjudian tersebut ialah melakukan penyamaran (under cover) yang sengaja ikut melakukan judi online untuk menjebak para pelaku perjudian, setelah penyidik yakin dengan pelaku  barulah  mengadakan  rapat  gelar  perkara  terlebih  dahulu  untuk  merencanakan penangkapan. 5 ,  (c)  Penangkapan,  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  20  KUHAP  bahwa penangkapan  merupakan  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu kebebasan  tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup   bukti  guna  kepentingan penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan           dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur undang-undang. Penangkapan  pelaku  perjudian  dilakukan  setelah  adanya  bukti  permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa  bukti  permulaan  yang   cukup  merupakan  keterangan  dan  data  yang  terkandung  di dalam  dua  diantaranya,  laporan  polisi,  BAP  di  tempat  kejadian  perkara,  laporan  hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian ini dari  hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dilakukan setelah  menerima laporan dari warga masyarakat dannmelakukan  penyamaran  ( under  cover  ) untuk  menjebak  pelaku    perjudian,  (d)Penggeledahan  dan  Penyitaan,  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (1)  KUHAP,  penggeledahan  harus  dengan  ijin  dari  Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Dalam  keadaan  normal,  penggeledahan  harus  mendapat  ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak,  mengingat  jika  menunggu  lebih  lama,  akan  semakin  banyak  pelaku  perjudian, maka  penggeledahan  dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  mendapat  surat  ijin  dari  Ketua Pengadilan  Negeri.  menurut  wawancara  dengan  penyidik  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo penggeledahan  dilakukan  setelah  penangkapan  Penyitaan,  sesuai  dengan  Pasal  38  KUHAP harus  dengan  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat,  berlaku  sebaliknya  bila  dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat  barang  bukti  yang  diperoleh  dari  pelaku  perjudian  sangat  mudah  untuk dimusnahkan.
Penahanan yang dilakukan oleh penyidik di dasarkan pada tiga hal  (1) Dasar yuridis, landasan  adanya  kekhawatiran,  dan  dipenuhinya  Pasal  21  Ayat  (1)  KUHAP.  dasar  yuridis penahanan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga  dapat  dilakukan terhadap pelaku tindak
5 Hasil wawancara Wawancara dengan IPTU Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional/
(karmintu ) SATRESKRIM Polresta Sidoarjo  tanggal 10 April 2023, Pukul: 20.00 WIB
pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal- pasal tindak pidana itu  dianggap sangat mempengaruhi   kepentingan masyarakat, (2)  Dasar adanya kekhawatiran, menitik  beratkan  perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana  tercantum  pada Pasal  21  Ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  :  tersangka  atau  terdakwa diduga  keras  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  bersangkutan  dan dugaan  keras  itu didasarkan pada bukti  yang cukup, (3) penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang  yang  terdapat  pada  Pasal  21  Ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  diduga  keras  sebagai pelaku  tindak  pidana  perjudian  dan  dugaan  tersebut  didasarkan  pada  bukti  yang  cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.
Pelimpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Ke Kejaksaan, tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti  berupa  barang  bukti  yang  digunakan  oleh  tersangka  atau  pelaku  tindak pidana perjudian,  berikut  ini  adalah  tahap-tahap  pelimpahan  perkara  kepada  kejaksaan 6 : (a)Melengkapi administrasi  yang  diperlukan  dalam  pemberkasan, sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan, Kepolisian terlebih dahulu melengkapi administrasi yang  diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian , daftar isi dan sampul berkas (b) Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Tahap I), (c) Setelah seluruh  syarat  administrasi  dalam  pemberkasan  telah  dinyatakan  lengkap  oleh  kepolisian maka  selanjutnya dilaksanakan  pengiriman  berkas  perkara  kepada  Kejaksaan  Sidoarjo nantinya  akan  diperiksa  kembali  oleh  Kejaksaan  apakah   hasil  penyidikan  dalam  berkas perkara  tersebut  sudah  lengkap,  (c)  Kejaksaan  Memeriksa  Kelengkapan  Berkas  Perkara. Dalam tahap ini pihak Kejaksaan memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari Kejaksaan berkewajiban memberitahukan  hasil  pemeriksaan  terhadap  berkas  perkara  kepada  penyidik  (P.21)  hasil penyidikan  telah  dinyatakan  lengkap  oleh  Kejaksaan,  atau  (P.18/P.19)  hasil  penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari Kejaksaan, (d) Pengiriman tersangka dan barang bukti  ke  Kejaksaan  (tahap  II),  tahap  terakhir  dalam  penanganan  tindak  pidana  perjudian adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang buki kepada Kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian telah dinyatakan selesai.
Upaya yang bersifat preventif, yaitu: 7
1. Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian di wilayah Kota Sidoarjo usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap minggunya.
6 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 1995
7 EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Grafika, Jakarta,2002
2. Melakukan  himbauan  kepada  masyarakat  agar  menghindari  kejahatan        perjudian, misalnya  melalui  khotbah- khotbah  pada  Sholat  Jum’at  dengan bantuan  para  tokoh agama dan ulama setempat.
3. Mengaktifkan  kembali  siskamling  di  masyarakat,  dalam  hal  ini  masyaraka  t juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian. usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan untuk berjudi
4. Melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat  maupun  tokoh  agama  agar  sama-sama memberantas perjudian misalnya satuan Reserse Polresta Sidoarjo pernah mengadakan diskusi dan seminar dengan mengundang para tokoh agama dan masyarakat mengenai perjudian dan cara penanggulangannya.
5. Melakukan  pemantauan  kepada  para  bekas  pelaku  tindak  pidana  perjudian, misalnyawajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku perjudian.
Upaya  Yang Bersifat Rehabilitatif
Tindakan  yang  bersifat  rehabilitatif  yaitu  melakukan  pembinaan-  pembinaan  kepada para penjudi yang tertangkap agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut IPTU Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional, Satreskrim Polresta Sidoarjo pada kenyataannya sebagian besar  masyarakat  Sidoarjo  sudah  peduli  dengan  lingkungan  sekitarnya,  mereka  tidak  mau wilayahnya menjadi tempat dilakukannya tindak kejahatan, tidak jarang mereka melaporkan kepada polisi apabila di wilayahnya terjadi tindak pidana khususnya perjudian.peran aparat Kepolisian  dalam  menanggulangi  perjudian  di  Kota  Sidoarjo  sangatlah  luar  biasa,  sehingga Polres  Kota  Sidoarjo  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  Polres  yang  dengan  konsisten memberantas perjudian dengan tidak pandang bulu, intinya bahwa, perjudian tidak boleh ada lagi di Kota Sidoarjo.

## Penerapan Sanksi Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo
Dalam hukum positif Indonesia, terdapat dua aturan yang menjadi dasar hukum tindak pidana perjudian, diantaranya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga terdapat pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam  perjudian  yang dilakukan dengan cara online atau dengan akses internet, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  tidak  mengatur  secara  khusus  megenai  perbuatan  tersebut  diundangkan  dalam Undang-Undang  tentang  Data  dan  Pertukaran  Elektronik.  Namun,  sebagai  aturan  umum, standar dalam hal demonstrasi taruhan diatur dalam pasal 303 KUHP.
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dan barang siapa tanpa mendapat izin: 8
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
8 Ahmad M. Ridwan. Dkk, “ Tinjauan Yuridis Mengenai Kun Media Sosial Yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik”, pemuliaan hukum, Vol.2, No. 1, April 2019
3. Dengan sengaja menawarkan atau  memberikan  kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli  apakah  untuk  menggunakan  kesempatan  adanya  suatu  syarat  atau dipenuhinya suatu tata cara. Menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
4. Kalau  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencarahian itu.
5. Yang  dimaksud  dengan  permainan  judi  adalah  tiap  tiap  permainan,  dimana  pada umunya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menjalankannya. Disitu termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan  atau permainan lain- lainnya  yang  tidak  diadakan  antara  mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain, demikian juga dari segala pertaruhan lainnya.
Selain dalam pasal 303 ayat (1), larangan perjudian juga terdapat pada pasal 303 Bis ayat (1) sebagai berikut: Pasal 303 Bis:Diancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
Dalam kasus pidana judi online di dunia maya (cybercrime) secara khusus belum diatur dalam sebuah  peraturan  perundang – undangan  tertentu,  tetapi  dalam  kasuas  cybercrime  sudah diatur  dalam Undag – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang – Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  masuk  dalam tindak  pidana  perjudian  menggunakan jejering internet yang  menggunakan komputer. Perjudian online di atur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan pidana yang dilarang, yaitu : “ Setiap orang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. 25 Berikutnya dalam Bagian IX tentang "Perjanjian Pidana", Pasal 45  ayat  (1)  yang  membaca:  Ayat  (1)  Setiap  orang  yang  memenuhi  komponen  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau denda  paling banyak Rp. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pengaturan  persyaratan  hukum  yang  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  direvisi  menjadi  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, yang di dalamnya terdapat komponen emosional dan komponen  objektif.  Sengaja  dan  tanpa  hak  adalah  bagian  dari  komponen  emosional  yang muncul karena adanya maksud dan tujuan (opzettelijke) dari pelakunya untuk melakukan perbuatan salah yang mengandung komponen perjudian melalui media web.
Taruhan yang disinggung di dalamnya adalah demonstrasi berdasarkan manfaat yang dibantu  melalui kerangka  kerja  elektronik, di mana menyelesaikan latihan ini sebagai akses berarti bahwa ada komponen asosiasi dengan media elektronik pada premis independen atau dalam  suatu  organisasi,  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (15) Undang – Undang Nomor 19  Tahun  2016  perubahan  atas  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. 9 Seperti  yang  sudah  di  paparkan  oleh  penulis,  yang  menjadi penguat akan
9 Pasal 1 angka (15) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor
pengaturan larangan perjudian yang  dilakukan  melalui internet  yang  berada  di  Indonesia dengan  dasar – dasar  hukum  yang dikutip dari pasal – pasal Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Aspek  pembuktian  judi online  berdasarkan Undang – Undang  Nomor 19 Tahun 2016 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Pertukaran  Data  dan Elektronik  Dalam  setiap  perkara  pidana  terdapat  interaksi  yang  mendemonstrasikan  yang menjadi  tolak  ukur  pemikiran  hakim  untuk  memilih  suatu  perkara.  Mengenai  hal  itu memasukkan berbagai alat dan alat bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang  berkuasa  di  Indonesia,  oleh  karena  itu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Menunjukkan bahwa dalam membujuk hakimmengenai kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktiannya hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja.
Sebagai titik sentral di pengadilan pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisikan sebuah pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan oleh Undang – Undang untuk membuktikan  sebah  kesalahan  atau  kealpaan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  melalui alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  dalam  undang-undang  untuk  digunakan  hakim  dalam membuktikan  sebuah  kesalahan  dari  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  hakim  tidak  dapat mempergunakan  alat  bukti  yang  bertentangan  mengenai  undang – undang,  dikarenakan sebuah kebenaran atau suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki sebuah kekuatan dalam hal pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.
Mengenai  pembuktian  pada  kasus  perjudian  ini  yang  dilakukan dengan cara akses internet  yang  tidak  terlepas  dari  ketentuan  mengenai alat  bukti  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada  pasal 5  ayat (1)  Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang – Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dijelaskan  bahwa: 10 “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Sementara itu, pada Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan bahwa: “ Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”
Dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahawa  sebuah  perjuian  yang  diselenggarakan  di suatu website dengan jejaring internet, E-mail, dan juga alat judi lainnya merupakan suatu bagian  dari  informasi elektronik yang dapat dianggap bagian dari alat bukti yang sah secara hukum, dan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ketentuan- ketentuan mengenai alat
bukti dan pembuktian sebagai mana yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  oleh  karena  itu perluasan alat bukti petunjuk.
Dalam  menentukan  sebuah  pembuktian,  bahwa  adanya  seseorang  tersangka  atau terdakwa telah melakukan sebuah tindak pidana perjudian dalam ruang lingkup cyber  maka tindakan  yang  dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan bahwa orang  itu  sudah  memenuhi  keseluruhan  unsur  yang  telah  di  atur  dalam  Pasal  27  ayat  (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, khususnya: (i) ada kesengajaan dan tidak ada hak, (ii) ada demonstrasi mengedarkan, mengomunikasikan, atau membuat data terbuka atau laporan elektronik, (iii) mengandung pertaruhan substansi dengan memanfaatkan bukti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Dalam  menentukan  seberapa  banyak  dan  seberapa  sering  pelaku  dalam  pengaksesan website dalam tindak pidana perjudian, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu  dengan  menyita  beberapa  alat  media  yang  dilakukannya  untuk  bermain  diantaranya menyita  laptop.  Kemudian  Penyidik  dapat  melakukan  proses imaging/kloning data  dalam forensik  digital  terhadap  suatusisitem  elektronik  pelaku,  mislakan  laptop  yang  disita  oleh aparat digunakan dengan tujuan mencari informasi tentang rekaman aktivitas (log) pelaku. Dari  hasil  pencitraan  tersebut  dapat  dijadikan  alat  bukti  berdasarkan  Pasal  5  jo.  Pasal  44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Hasil  pencitraan  sistem elektronik pelaku, misalnya, menunjukkan pelaku telah mengakses situs judi sebanyak 6 kali. 11 Selanjutnya,  langkah  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  menyita  server  pengelola perjudian. Penyidik dapat melakukan forensik digital untuk: menggali sebuah infromasi dalam membukikan  bahwasannya  pelaku  telah  mengakses  web  tersebut.  Hasil  dari imaging pada server  juga  dapat  dijadikannya  sebagai  bukti berdasarkan  Pasal  5  jo.  Pasal 44  Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atass  Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas. Dari hasil  imaging  kedua,  semisal  ditemukannya  akses  situs  judi  oleh  pelaku  sebanyak  56  kali. Dengan demikian, hasil pencitraan sistem elektronik milik pelaku dan pengelola perjudian itu sama. Dengan adanya kesamaan yang telah dibuktikan dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh penyidik bahwa salah satu unsur pidana telah terpenuhi.  Misalnya, pada saat penyidikan, penyidik menemukan adanya saksi yang melihat pelaku mengakses dan bermain judi online di warnet (warnet). tersebut bisa dijadika sebagai bahan alat bukti. 12
Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dengan melakukan permainan judi online, sehingga terpenuhi unsur-unsur kejahatan judi online yaitu :
1) Pelaku  telah  mengakses  situs  judi  online  sebanyak  56  kali  terbukti  dari  hasil pencitraan laptop dan server.
11 Chrisina, “ Perjudian Online..., 74
12 ibid
2) Pelaku  telah  mengunduh  dan  menginstal  aplikasi  permainan  judi  online  yang dibuktikan dengan hasil pencitraan pada laptop pelaku;
3) Pelaku  melakukan  transfer  uang  berkali-kali  yang  dibuktikan  dengan  bukti transfer  dan  pengelola  telah  memproses  uang  tersebut yang  sudah  di  transfer pelaku untuk di koverensi dengan koin judi sebgaimana yang sudah di buktikan dengan hasil imaging server pengelolah judi;
4) Saksi – saksi yang melihat pelaku memainkan judi online bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Maka penyidik  dapat menyimplkan  bahwa memang  pelaku  tersebut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 13
Realita perjudian di Kota Sidoarjo menyoroti pentingnya peran aparat Kepolisian dalam upaya penanggulangan perjudian. Kepolisian merupakan bagian integral dari sistem keadilan pidana, bekerja bersama dengan penuntut umum dan lembaga pengadilan untuk mengontrol tindak  kriminal  serta  memberikan  pelayanan  masyarakat  dalam  rangka  menindak  dan memberantas  perjudian.  Pendekatan  penanggulangan  perjudian  di  wilayah  Sidoarjo mencakup  tiga  aspek  utama. yaitu    pendekatan  represif,  preventif  dan  rehabilitatif  dimana pendepkatan  repsentatif  melibatkan  tindakan  penegakan  hukum  seperti  penyelidikan, penyidikan,  penangkapan,  penggeledahan,  penyitaan,  dan  penahanan  terhadap  pelaku perjudian.  pendekatan preventif berfokus pada patroli  rutin, himbauan kepada masyarakat untuk menghindari perjudian, aktivasi siskamling, dan kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat  dan  pendekatan  rehabilitatif  melibatkan  pembinaan  terhadap  penjudi  yang tertangkap  untuk  mencegah  mereka  mengulangi  perbuatan  tersebut.  Masyarakat  Sidoarjo juga  berperan  aktif  dalam  melaporkan  tindak  pidana  perjudian,  menunjukkan  kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya.
Penegakan  hukum  perjudian  online  di  wilayah  ini  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2019  yang  mengubah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Data dan Pertukaran Elektronik. Sanksi pidana yang melibatkan  hukuman  penjara  dan  denda  diterapkan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. Proses pembuktian tindak pidana perjudian online melibatkan pengumpulan alat bukti digital seperti  hasil  pencitraan  sistem  elektronik  pelaku  dan  server  pengelola  perjudian,  bukti transfer uang, dan keterangan saksi. Dengan bukti yang cukup, penyidik dapat membuktikan bahwa  pelaku  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  tindak  pidana  perjudian  online. Penegakan  hukum  perjudian  online  di  Sidoarjo  mengikuti  ketentuan  hukum  yang  berlaku, dengan perhatian khusus pada penggunaan alat bukti digital dalam proses penyidikan dan penuntutan.  Terlepas  dari  upaya-upaya  ini,  penyebab  utama  perjudian  online  di  wilayah Sidoarjo melibatkan faktor-faktor seperti keimanan, kondisi ekonomi, dan faktor kebiasaan. Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  perlu  disertai  dengan  upaya  pencegahan,  edukasi,  dan perubahan perilaku untuk mengatasi akar permasalahan ini secara holistik.
13 ibid

## KESIMPULAN
Perjudian  online di Kota Sidoarjo  dipicu oleh berbagai faktor  dimana faktor tersebut terdapat  faktor  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  membuat individu yang memiliki keyakinan agama yang kuat cenderung menghindari perjudian online. Faktor ketidakstabilan ekonomi, di mana individu dengan pendapatan rendah atau kesulitan ekonomi  tertarik  oleh  potensi  keuntungan  besar  yang  ditawarkan  oleh  perjudian  online. Namun, tidak terbatas pada mereka saja, karena kalangan menengah ke atas juga tergoda oleh peluang  pendapatan  tambahan.  faktor  kebiasaan  dan  adat  masyarakat  juga  mempengaruhi peningkatan praktik perjudian online, di mana perjudian telah menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihindari dalam beberapa komunitas. Untuk menanggulangi masalah perjudian online, Sidoarjo  mengadopsi  tiga  pendekatan  utama,  yaitu  pendekatan  represif  melalui  penegakan hukum,  pendekatan  preventif  melalui  patroli  dan  edukasi,  serta  pendekatan  rehabilitatif untuk  membantu  individu  keluar  dari  lingkaran  perjudian.  Selain  itu,  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  melaporkan  tindak  pidana  perjudian  juga  menjadi  faktor  kunci  dalam upaya penanggulangan perjudian online di wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Tabah, Anton. 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia PustakaMedia,
Simandjutak, B. 1990. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito
Muladi. 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit UNDIP,
Kanter, EY, dan Sianturi, SR. 2022, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta: Storia Grafika Soebastian, Octaviana Cynthia. 2010. " Dampak Psikologis Negatif Kecanduan Perjudian Online Pada Mahasiswa. " Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapratama, Semarang.
Ridwan, Ahmad M., dkk. 2019. "Tinjauan Yuridis Mengenai Kun Media Sosial Yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Pemuliaan Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2019.
Christina. "Legislator Christina Soroti Maraknya Judi Online, Minta Kominfo Patroli." Detik.com, https://news.detik.com/berita/d-6095258/legislator-christina-soroti- maraknya-judi-online-minta-kominfo-patroli. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia I, Pasal/Bagian 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 303 dan 303 bis KUHP.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Republik Indonesia (2017). Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016 ). Jakarta Timur. Sinar Grafika.