## Analisis Kritis Etika Politik Kasih Tinjauan Fratelli Tutti 154 Perang Melawan Politik Individualisme
Yohanes Alfrid Aliano*, Yeremia Anton Julianus Welan, Stefanus Lau, Josep Arianto
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia *alfridyohanes@gmail.com

## Abstract
This study discusses the phenomenon of the "Politics of Love" as a response to the increasing politics of individualism in the context of critical analysis of Political Ethics, with reference to the views expressed in Fratelli Tutti's encyclical 154. The background of  this  research  involves  concerns  about  globalization  which  increasingly  emphasizes individualism in dynamics. Politics, which can threaten the principles of social solidarity and bonum commune. The main objective of this research is to identify the key elements of the concept of "Politics of Love" advocated by Fratelli Tutti as an alternative to the politics  of  individualism.  The  method  used  involves  critical  text  analysis  of  the  154 encyclicals,  with  a  focus  on  historical  context  and  in-depth  theological  interpretation. The results of this study reveal that the "Politics of Love" advocates the adoption of a more inclusive, collaborative, and caring approach to the common good. This includes rejecting narrow views that only prioritize the interests of certain individuals or groups. This research also highlights the importance of moral leadership in promoting solidarity, shared prosperity, and the spread of human values. This research shows that in facing the political challenges of increasingly strong individualism, the concept of "Politics of love"  can  be  an  ethical  guide  that  has  the  potential  to  restore  the  principles  of inclusiveness and mutual care in the world of politics. By referring to the teachings of Fratelli  Tutti,  this  research  underscores  the  need  for  a  transformation  in  the  political paradigm towards an approach that is more oriented towards love, equality and social justice for the common good.
Keywords: Politics of Love; Democracy; Ethics; Pancasila; Fratelli Tutti

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  fenomena  "Politik  Kasih"  sebagai  respons  terhadap meningkatnya politik individualisme dalam konteks analisis kritis terhadap Etika Politik, dengan merujuk  pada pandangan yang diungkapkan dalam Ensiklik  Fratelli Tutti  154. Latar  belakang  penelitian  ini  melibatkan  kekhawatiran  terhadap  arus  globalisasi  yang semakin  menonjolkan  individualisme  dalam  dinamika  politik,  yang  dapat  mengancam prinsip solidaritas sosial dan prinsip bonum commune dalam masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari konsep "Politik Kasih"  yang  dianjurkan  dalam  ensiklik  Fratelli  Tutti  154  sebagai  alternatif  terhadap politik individualisme. Metode yang digunakan melibatkan analisis teks kritis terhadap artikel 154 ensiklik tersebut, dengan fokus pada konteks historis dan interpretasi teologis yang  mendalam.  Hasil  dari  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  "Politik  Kasih" mengadvokasi  adopsi pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan peduli terhadap kepentingan  bersama.  Hal  ini  mencakup  penolakan  terhadap  pandangan  sempit  yang hanya memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini juga menyoroti  pentingnya  kepemimpinan  moral  dalam  mempromosikan  solidaritas, kesejahteraan    bersama,   dan    penyebaran    nilai-nilai   kemanusiaan.   Penelitian   ini
menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan politik individualisme yang semakin kuat,  konsep  "Politik  Kasih"  dapat  menjadi  panduan  etis  yang  berpotensi  untuk mengembalikan prinsip-prinsip inklusif dan saling peduli dalam dunia politik. Dengan merujuk pada ajaran Fratelli Tutti, penelitian ini menggarisbawahi perlunya transformasi dalam  paradigma  politik  menuju  pendekatan  yang  lebih  berorientasi  pada  kasih, kesetaraan, dan keadilan sosial demi kebaikan bersama.
Kata Kunci: Politik Kasih; Demokrasi; Etika; Pancasila; Fratelli Tutti

## Pendahuluan
Saat  ini,  dalam  konteks  politik  dan  sosial,  perdebatan  tentang  peran  politik individualisme dan alternatifnya semakin  relevan. Konsep politik individualisme telah menjadi  aspek sentral  dalam pemikiran politik modern, dengan fokus pada penekanan terhadap  hak  individu,  kebebasan,  dan  pencapaian  tujuan  pribadi  yang  semakin mengurangi nilai demokrasi kekuatan-kekuatan politik Indonesia (Jurdi, 2016). Namun, dampak  dari  individualisme  yang  ekstrem  telah  menghasilkan  isolasi  sosial, ketidaksetaraan,  dan  kekurangan  solidaritas  dalam  masyarakat.  Dalam  beberapa  tahun terakhir,  pandangan  ini  mulai  disorot  oleh  kritik  dan  penelitian  yang  mengusulkan perlunya "Politik Kasih" sebagai tanggapan terhadap politik individualisme. Pandangan ini terinspirasi oleh ensiklik Fratelli Tutti Paus Fransiskus, khususnya pada artikel 154, di mana terdapat panggilan untuk membentuk tatanan sosial yang didasarkan pada prinsip- prinsip kasih, solidaritas, dan perhatian terhadap sesama. Dalam konteks inilah, "Politik Kasih" muncul sebagai alternatif yang mengusulkan penolakan terhadap sikap egoistik dalam politik dan mengajak pada pemikiran yang lebih inklusif dan kolektif.
Namun,  meskipun  gagasan  ini  menerima  perhatian  yang  semakin  besar, pengimplementasiannya  masih  menghadapi  tantangan.  Keberlanjutan  dan  aplikabilitas "Politik  Kasih"  dalam  sistem  politik  yang  telah  terstruktur  sangat  individualistik memerlukan  transformasi  yang  mendalam.  Selain  itu,  pertanyaan  mendasar  mengenai bagaimana menerjemahkan konsep kasih ke dalam kebijakan konkret dan tindakan politik tetap menjadi subjek analisis yang penting sebagai bentuk kesucian demokrasi politik di tengah krisis kemanusiaan (Andalas, 2008).
Studi dalam analisis kritis  terhadap Etika Politik, terutama melalui lensa Fratelli Tutti 154, berperan penting dalam menguraikan makna dan implikasi dari "Politik Kasih" dan bagaimana ia dapat berfungsi sebagai kontra-narasi terhadap politik individualisme. Melalui  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  teks  dan  konteks,  penelitian  ini mengarahkan perhatian pada bagaimana tatanan politik yang didasarkan pada nilai-nilai kasih dan solidaritas dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam skala yang lebih luas.
Pemilihan umum menjadi term untuk menyebut istilah pesta rakyat yang kental di Indonesia.  Dunia  juga  menyebutnya  pesta  rakyat  meski  dengan  bahasa  yang  berbeda. Namun, pikiran penulis sedikit menggelitik, benarkah itu sungguh-sungguh pesta rakyat? Sungguhkah  rakyat  bergembira  ria  saat  pemilu  itu  tiba?  Apakah  politik  itu  sungguh berlandaskan  ‘politik  kasih’  yang  memanusiawikan?  Lantas  bagaimana  peran  Etika politik  kasih  dalam  isu  politik  di  Indonesia?.  Bisa  jadi  pemilu  adalah  pesta  kaum konglomerat  hanya  saja  dibuat  seolah-olah  pesta  rakyat.  Perhatikan  saja  siapa  yang mengambil peran paling banyak dalam pemilu, pasti kelompok, partai dan para politikus saja  yang  paling  aktif  memainkan  perannya.  Sedangkan  rakyat  kecil  hanya  menjadi penonton yang juga kerap kali tak mengerti asas dan tujuan pemilu. Toh, saat pemilu tiba apakah  yang  miskin  langsung  kaya  karena  BBM  sudah  turun,  atau  harga  sembako semakin murah, atau kesejahteraan rakyat meningkat pesat karena sudah lahir pemimpin baru yang gagah dan cakap? Ternyata tidak juga (Aliano 2022, The Columnist.com )
Kaum  miskin  tetap  mengemis  dan  mati  kelaparan.  Kaum  tunawisma  ya  tetap tinggal di jalanan, Kaum tunanetra ya masih dibutakan oleh janji-janji kampanye, kaum tunawicara akan tetap terdiam meratapi hak berbicaranya yang tak pernah didengarkan dan  sebagainya  (Andalas,  2008).  Syukur  kepada  Allah  kalau  pada  akhirnya  pemimpin yang baru tersebut sungguh-sungguh memiliki hati nurani dan sikap ‘politik kasih’ yang sungguh  berjuang  demi  kesejahteraan  rakyat.  Maka,  Paus  Fransiskus  melalui  Ensiklik Fratelli  Tutti  (190-192)  mengingatkan  para  pemimpin  politik  hendaknya  mampu mengayomi  dengan  kasih  yang  berdaya  menyatukan  dan  mengumpulkan.  Ini  bukan utopia  melainkan  target  yang  tinggi.  Tantangan  bagi  politik  sekarang  ialah mempersatukan individu dan kelompok yang hidup dalam logika eksklusivisme.
Berpaling ke etika politik kasih, Fratelli Tutti (193-194) lebih lanjut menegaskan seorang  pemimpin  politik  memikirkan  kebutuhan  komunitas  warga.  Dan,  ia  ditantang untuk lebih khusus memerhatikan kaum lemah dan terpinggirkan. Mengutamakan yang lemah tidak mengurangi mutu politik. Sebab, seorang politisi juga adalah manusia, yang tentu  memiliki  dalam  diri  hasrat  untuk  mengasihi  sesama.  Sebagai  manusia  ia  juga memiliki tempat dalam hati untuk mengasihi dengan kehangatan kasih. Maka Gereja mau mengajak  semua  elemen  untuk  bersama  menciptakan  perubahan  dalam  hal  kebebasan warga  negara,  reksa  kesejahteraan  bersama  serta  perubahan  menata  hubungan  (antara warga  negara  dan  pemerintah)  demi  menciptakan  keadilan  dengan  semangat  kasih (Harefa, 2020).
Lantas mengapa para politikus tersebut  sudah ramai-ramai mengusung calonnya, sudah memasang baliho dan spanduk wajah-wajah beserta janji-janji manis. Simpati dan perhatian  mulai  terblok  dimana-mana  padahal  pekerjaan  negara  masih  banyak.  Ini keegoisan politik (Putra, 2019) . Bayangkan berapa banyak uang rakyat yang digunakan untuk  menarik  simpati  dan  sensasi  publik  tersebut  yang  mungkin  tidak  kita  ketahui? Betapa masih banyak anggaran dan dana yang masih banyak diperuntukkan demi rakyat miskin,  pemulihan  kesehatan,  perekonomian  yang  rata,  pembangunan  yang  signifikan dan lain sebagainya. Namun,  harta dan tahta tampak lebih utama padahal  membangun martabat manusia pembangun itu lebih utama dan urgen.
Etika politik yang baik dan benar melalui ensiklik Fratelli Tutti (188-189) dengan tegas menyatakan perlu pengorbanan dalam politik. Hal yang urgen dalam politik ialah keberpihakan  bagi  mereka  yang  lemah.  Dalam  situasi  krisis,  politik  kasih  memainkan peran penting juga terutama di era digitalisasi yang kian modern dan canggih ini (Hasfi, 2019). Tujuan politik ialah membantu warga semakin mandiri, bukan menjadikan rakyat sasaran  pemerasan.  Perlindungan  anak-anak,  orang  tua,  perempuan  dari  kekerasan merupakan peran sentral institusi politik dan perangkat hukum. Bencana kelaparan rakyat adalah skandal bagi politik.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap konsep "Politik Kasih" sebagai alternatif terhadap politik individualisme, dengan merujuk pada pandangan  yang  diungkapkan  dalam  artikel  154  ensiklik  Fratelli  Tutti.  Penelitian  ini merupakan studi kasus kualitatif yang mengkaji konsep "Politik Kasih" dan dampaknya sebagai perlawanan terhadap politik individualisme. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kritis, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks Fratelli Tutti 154 serta konteks sosial, politik, dan teologisnya. Sumber data utama adalah ensiklik Paus Fratelli Tutti, khususnya artikel 154, yang akan dianalisis secara kritis. Selain itu, literatur terkait tentang politik individualisme, konsep politik kasih, dan etika politik juga akan digunakan sebagai sumber data pendukung. Dengan metode pendeskripsian, penelitian
ini menggunakan studi diskursus dari para ahli teologi khususnya seruan Paus Fransiskus dalam  Ensiklik  Fratelli  Tutti  154,  ilmu  politik,  dan  etika  yang  memiliki  pemahaman mendalam  tentang  teks  dan  konteks  Fratelli  Tutti  154  serta  konsep  "Politik  Kasih". Instrumen  penelitian  berupa  panduan  studi  literatur  terstruktur  yang  akan  digunakan. Panduan  deskripsi  tentang  kasus  politik  individualisme,  konsep  politik  kasih,  dan implikasinya dalam konteks sosial dan politik. Data yang dihasilkan dari studi literatur akan  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kritis.  Ini  melibatkan  mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dalam diskursus, serta membandingkannya dengan konsep politik individualisme dan politik kasih yang ada dalam ensiklik Fratelli Tutti 154. Hasil analisis akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang  bagaimana  politik  kasih  dapat  berfungsi  sebagai  perlawanan  terhadap  politik individualisme dalam konteks etika politik.

## Hasil dan Pembahasan
1. Politik Berkedok Agama
Update berita  sebagaimana  yang  dapat  kita  akses  mengenai  pesta  politikus  ini adalah  maraknya  kegiatan-kegiatan  aktif  kaum  politisi,  kampanye-kampanye terselubung, mulai marak pemasangan spanduk, isu bakal calon presiden, bentuk koalisi partai, pertemuan kubu-kubu partai, mulai pengusungan hingga pengakuan untuk menjadi kandidat  calon  presiden.  Parahnya  ada  isu  relawan-relawan  partai  yang mengatasnamakan kelompok agama (Andalas, 2008).
Politik dengan mengatasnamakan agama tertentu seperti isu Ahok senyatanya akan membawa pada perang politik yang merugikan semua pihak dan yang paling merasakan dampaknya  kelak  adalah  rakyat  kecil,  miskin  dan  cenderung  tidak  dianggap  dan diperhatikan  oleh  pemimpin  negara  ini  (Solihah,  2018).  Isu  yang  menjadi  keluh  kesah penulis, keresahan serta tidak masuk akal adalah mengatasnamakan agama Katolik yang dalam hal ini para pemuka atau pemimpin umat Katolik menjadi getah dari sadapan isu pemilu  yang  terkesan  tamak,  rakus,  tergesa-gesa  dan  gila  hormat  dan  kekuasaan.  Isu tersebut adalah seperti dukungan para uskup Jabodetabek yang dikabarkan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan. Lantas apakah Indonesia ini negara Pancasila atau negara Agama (Dewantara, 2019)?
Itu  hoax,  penipuan  dan  informasi  yang  amat  tidak  benar.  Padahal  senyatanya tidaklah demikian. Amat tidak logis dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui struktur hirarki, tugas dan wewenang dari pemimpin Gereja Katolik. Belum lama ini 03 November  2022  pun  dikabarkan  tujuh  puluh  pastor  di  Medan  yang  dikabarkan mendukung  Anies  Baswedan  (Suhardiman,  2022  Sumutsuara.com).  Hoax  yang  amat plonga-plongo, terkesan licik dan tak sesuai dengan aturan dan kode etik tersebut dalam pemilu  maupun  kegiatan  kampanye.  Paus  Fransiskus  dalam  Fratelli  Tutti  (178-179) kiranya memberi nasihat yang baik, tanda politik yang sehat: siap dan mampu mengatasi situasi sulit dan mampu menjamin kebaikan bersama dalam jangka panjang: sekarang dan masa  depan.  Politik  yang  sehat  memiliki  mimpi  akan  masa  depan  manusia  yang  lebih baik, bukan hanya demi kepentingan elektorat sesaat. Dengan kata lain, jika politik itu sehat,  bukan  kepentingan  ekonomi  yang  mengendalikannya,  tetapi  ia  menjadi  wadah untuk mengarahkan sistem ekonomi demi kesejahteraan bersama (Kasih, 2018).
Untuk diketahui dan perlu ditegaskan kepada seluruh kalangan baik umat Katolik maupun  masyarakat  Indonesia  terutama  politikus  bahwa  para  pemimpin  Gereja  (kaum tertahbis) dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis seperti menjadi tim sukses atau terlibat langsung dalam mendukung pemilu publik (bdk. KHK 287 artikel ke- 2)  dan  penulis  kira  hal  demikian  yang  ada  di  Gereja  Katolik  juga  telah  diatur  dalam kelompok atau komunitas tertentu. Gereja Katolik selalu menjaga persatuan dan kesatuan
multi  etnik  dan  agama,  dan  tidak  pernah  memihak  kelompok  tertentu  baik  partai  atau tokoh  tertentu  melainkan  dengan  sikap  netralnya  menjaga  integritas,  konsistensi, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Berpaling sejenak ke ASG pada Centesimus Annus (45-47) dan Gaudium et Spes (76) menegaskan bahwa agama tidak terikat pada sistem politik  manapun  dan  memiliki  masing-masing  lahan  pengabdian.  Kehadiran  agama (Gereja) membuka ruang keadilan dan cinta yang universal dan menghormati kebebasan serta tanggung jawab politik warga negara. Agama bebas mewartakan iman, melindungi kebebasan pribadi, keluarga dan organisasi sosial apabila kejiwaannya terganggu.

## 2. Demokrasi Partisipasi Politik
Sebagai salah satu filsuf besar zaman kuno, Aristoteles dengan rajin dan hati-hati bergulat dengan berbagai masalah, termasuk masalah etika dan politik, yang ia masukkan dalam dua karya kolosalnya, Etika dan Politik Nicomachean (Aliano dan Riyanto, 2022). Keterlibatan  politik,  yaitu  ketika  warga  negara  secara  aktif  berpartisipasi  dalam kehidupan negara atau publik, merupakan komponen penting dari politik. Orang-orang di era kontemporer yang lebih pragmatis ini memanfaatkan politik secara singkat dan sempit karena  mereka  hanya  mengasosiasikannya  dengan  satu  elemen  tertentu,  seperti kekuasaan, hukum, atau regulasi, serta keuntungan sebenarnya dari keterlibatan politik. Oleh  karena  itu,  model  kehidupan  politik  saat  ini  tidak  mendukung  kewarganegaraan yang bahagia.
Pengertian umum partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik.  Tahap  proses  apa,  misalnya,  warga  harus  mulai  berpartisipasi  atau  melibatkan diri? Masalah ini harus diangkat karena sudah menjadi hal yang lumrah bagi warga untuk dihubungi hanya ketika keputusan atau kebijakan yang dikembangkan elit politik akan segera dilaksanakan. Masyarakat hanya dimobilisasi untuk mendukung dan memajukan keputusan  yang  dibuat  oleh  pihak  lain.  Penafsiran  reduksionis  ini  sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Riyanto, 2019). Partisipasi aktif warga negara dalam semua aspek pemerintahan, dari proses pengambilan keputusan hingga peninjauan hasil, termasuk kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaannya, merupakan prasyarat untuk demokrasi sejati. Dalam pengaturan ini, penting bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam semua proses politik, termasuk pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasinya (Suryana, 2020).
Orang  sering  mempertimbangkan  siapa  yang  memutuskan  apa  yang  harus dilakukan  negara,  berapa  lama,  dan  berapa  biayanya  ketika  mendengar  kata  politik. Karena merekalah yang mendistribusikan dan menggunakan kekuasaan politik atas nama negara,  hanya  elit  politik  atau  pemegang  kekuasaan  politik  yang  dapat  mengklaim kepemilikan  politik  dalam  pengertian  terbatas  ini.  Sementara  itu,  mayoritas  rakyat dianggap sebagai massa mengambang dan hanya memiliki kesempatan untuk berpolitik (berpartisipasi) setiap empat atau lima tahun sekali dalam pemilihan umum. Perspektif politik ini berakibat nyata bahwa pada umumnya warga negara memiliki kecenderungan untuk menjauhkan diri dari politik dan kehilangan minat terhadap segala aktivitas politik (Riska, 2016: 17).
Fenomena  meluasnya  kelompok  golongan  putih  (golput),  di  mana  masyarakat sengaja memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di seluruh negeri. Pada kenyataannya, ini adalah salah satu  contoh  paling jelas dari keengganan individu untuk  terlibat  dalam  politik  apa  pun.  Warga  negara  percaya  bahwa  menggunakan  hak mereka untuk memilih tidak begitu penting atau tidak mempengaruhi hasil dari kehidupan sehari-hari mereka. Padahal senyatanya hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu akomodasi  hukum  dan  politik  di  Indonesia  demi  menciptakan  demokrasi  yang  sesuai konstitusi bangsa dari generasi ke generasinya (Tarigan, 2017).
Orang yang berilmu dan penuh kasih tentu akan mendedikasikan bagian terbaik dari dirinya  untuk  kontemplasi,  tetapi  dia  juga  membutuhkan  kehadiran  orang  lain,  serta keberadaan negara, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih manusiawi (Riyanto, 2015). Akibatnya, pertanyaan yang paling esensial bukanlah bagaimana keutamaan moral dihubungkan  dengan  refleksi  politik  dalam  praktik  keutamaan  moral.  Karena  warga negara yang baik mengoptimalkan kemampuan rasionalnya untuk menjalani kehidupan sebaik  mungkin,  ia  akan  mengatur  cara  hidupnya  berdasarkan  pertimbangan  rasional tentang tujuan hidupnya dan interaksi yang akan membawa kebahagiaan.
Aristoteles, filsuf Yunani, (Tri dan Arrasyid, 2021: 210) menyatakan dalam latar politik seperti ini bahwa politik adalah ilmu yang unggul karena alasan-alasan berikut. Untuk memulai, politik menentukan mata pelajaran mana yang harus dipelajari di negara tertentu.  Kedua,  politik  menentukan  segmen  individu  mana  yang  diminta  untuk mempelajari mata pelajaran ini. Ketiga, politik mengacu pada disiplin lain seperti strategi, ekonomi,  retorika,  dan  sebagainya.  Politik  menjadi  lebih  beragam  dan  kaya  ketika melibatkan para profesional dari beberapa bidang. Keempat, politik mengatur apa yang harus dilakukan suatu negara.
Selain  alasan-alasan  yang  disebutkan  di  atas,  Aristoteles  menilai  kualitas  politik dari  segi  tujuannya.  Dia  percaya  bahwa  lebih  baik  memperoleh  kebaikan  untuk  kota secara  keseluruhan  daripada  kebaikan  untuk  individu.  Dengan  demikian  tercipta demokrasi  yang  mencegah  oligarki  dan  tirani  (Tinambunan,  2023)  Perkataan  Najwa Shihab  kiranya  tepat,  “Politik,  bagi  rakyat,  bukan  tentang  koalisi  atau  oposisi,  tetapi tentang bagaimana kebijakan publik memengaruhi kehidupan sehari-hari,”
Gagasan  partisipasi  deliberatif  pemerintahan  demokratis  mengasumsikan  bahwa pengambilan  keputusan  adalah  kompetensi  yang  berbeda  dari  aktor  politik,  yang semuanya  adalah  warga  negara,  bukan  hanya  elit  politik  (Kasih,  2018).  Arendt menekankan  kemampuan  warga  untuk  berkomunikasi,  berdiskusi,  berunding,  dan akhirnya  bertindak  bersama  untuk  mempertahankan  komunitas  yang  merupakan konsekuensi  dari  konstruksi  kolaboratif  melalui  tindakan  dan  diskusi  (Magnis-Suseno, 2016: 138-290). Pemerintah sering mengabaikan keterampilan ini karena gagasan sesat bahwa masyarakat itu apolitis dan tidak tahu banyak tentang urusan publik.
Seiring  dengan  era  globalisasi,  penekanan  harus  diberikan  pada  substansi demokrasi,  dimana  kekuasaan  atau  kewenangan  rakyat  untuk  merumuskan  dan melaksanakan  kehendaknya  harus  diimbangi  dengan  kekuasaan  negara.  Dengan munculnya masyarakat sipil, gagasan ini dibangkitkan kembali. Masyarakat sipil muncul dari  kebutuhan  untuk  membangun  hubungan  yang  seimbang  antara  masyarakat  dan institusi  politik untuk  membangun demokrasi.  Ketika negara dan masyarakat  memiliki otoritas yang sama dalam konektivitas akan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik  yang  baik,  demokrasi  berjalan  dengan  sukses  (Made,  2015).  “Politik  bukanlah perebutan  kekuasaan  bagi  masing-masing  pihak,  bukan  pula  kompetisi  untuk menonjolkan ideologi masing-masing,” kata Ir. Sukarno.

## 3. Skeptisisme Generasi Demokrasi Digitalisasi
Dunia terus berubah secara teratur. Munculnya demokrasi digital merupakan salah satu  pergeseran  yang  menonjol  di  antara  pasang  surut  kehidupan  bangsa.    Demokrasi digital adalah proses demokrasi yang berlangsung di lingkungan virtual yang berpusat di internet. Proses adaptasi dengan demikian dianggap penting bagi setiap individu untuk mencapai  keselarasan  antara  pendekatan  dan  realitas  demokrasi  saat  ini  (Hasfi,  2019). Hal ini terlihat dari pendekatan demokrasi Generasi Z yang didorong oleh perkembangan teknologi  internet  melalui  berbagai  produk  seperti  media  sosial.  Generasi  Z  dapat berpartisipasi  aktif dalam  demokrasi  digital yang dapat  eksis secara elektronik melalui media sosial.
Menurut Institute  for  Emerging  Issues pada  tahun  2021,  Generasi  Z  merupakan generasi  yang  paling  berbeda  dan  melek  teknologi  (Qudsi  dan  Syamtar,  2020). Penggunaan teknologi  secara ekstensif oleh  Generasi  Z bukanlah hal  baru. Generasi  Z adalah  generasi  pertama  yang  terpapar  teknologi  dan  internet.  Generasi  Z  atau  sering disebut  sebagai  Generasi  Digital  (digital  natives)  merupakan  generasi  yang  tumbuh bersama,  berkembang  bersama,  dan  bergantung  pada  teknologi.  Menurut  temuan  studi We  ARE  Social  Singapura (Supratman,  2018),  digital  natives  adalah  pengguna  media sosial yang paling aktif di Indonesia. Setiap hari, penduduk asli digital menghabiskan 79 persen waktunya untuk online .
Kedekatan  Generasi  Z  dengan  media  sosial  tentunya  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  pola  demokrasi  bangsa.  Marshall  McLuhan  menjelaskan  dalam bukunya The  Guttenberg  Galaxy:  The  Making  of  Typographic  Man (Syamtar,  2020) bagaimana  implikasi  penggunaan  teknologi  oleh  masyarakat  pada  akhirnya mempengaruhi  keberadaan  manusia  itu  sendiri.  Keterlibatan  politik  Generasi  Z  telah berubah  secara  dramatis.  Generasi  Z  menggunakan  media  sosial  untuk  memfasilitasi integrasi dan periklanan yang lebih cepat dan sederhana.
Menurut  penulis,  Generasi  Z  ingin  melakukan  perubahan  progresif  pada  politik Indonesia  secara  kontemporer  dan  lugas.  Komponen  demokrasi  yang  tergabung  dalam keterlibatan  politik  Generasi  Z  kini  lebih  bersifat  kontemporer.  Generasi  Z  tidak  perlu turun ke jalan untuk memprotes berbagai ketidakadilan sosial politik. Generasi Z hanya mengandalkan media sosial yang berpotensi memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial  politik  Indonesia.  Pada  saat  ini,  Generasi  Z  telah  membentuk  bentuk  demokrasi baru  (Tarigan,  2017).  Jejaring  sosial  tampaknya  menjadi  fondasi  atau  kekuatan  utama Generasi  Z.  Gaya  demokrasi  Generasi  Z  yang  khas  dan  sensitif  berdampak  signifikan terhadap  orientasi  politik.  Namun  di  tengah  optimisme  tersebut,  politik  media  sosial dengan fokus utama Generasi Z menjadi masalah yang sangat berat ketika "digunakan" untuk keuntungan pribadi.
Politisi  memanfaatkan  media  sosial  yang  seharusnya  menjadi  wadah  positif  bagi Generasi  Z  untuk  mengorganisir  suara  untuk  kepentingan  tertentu.  Gerakan transformasional inheren dimanipulasi untuk menyampaikan informasi yang kontradiktif (hoaks). Tentu saja, hal ini seringkali mengaburkan kecenderungan progresif Generasi Z. Akibatnya, dukungan publik terhadap Generasi Z tidak hanya akan berkurang, tetapi juga dapat berdampak pada dimensi kehidupan politik Indonesia.
Politisasi media sosial adalah isu kecil yang melemahkan harapan Generasi Z. Pada level  ini,  media  sosial  ibarat  "Pisau  Bermata  Dua".  Di  satu  sisi,  jejaring  sosial  dapat membantu individu memperbaiki kehidupan sosial politik mereka. Sementara itu, media sosial dapat memadamkan semangat dan optimisme. Titik kesimpulan, dalam pandangan penulis,  sebagai  solusi  dari  dilema  ini  adalah  dengan  memaksimalkan  sikap  skeptis. Skeptisisme  adalah  aliran  filsafat  Yunani  Kuno  yang  berpendapat  bahwa  tidak  ada kebenaran  mutlak.  Dalam  teori  ini,  kecurigaan  terhadap  kebenaran  menjadi  sangat penting. Skeptisisme meragukan "kebenaran" di era demokrasi digital.Dalam hal ini sikap skeptisisme diperlukan dalam melawan politik demokrasi tersebut.
Skeptisisme pada dasarnya memungkinkan kita untuk menolak menerima berbagai jenis  informasi  tanpa  terlebih  dahulu  memverifikasi  dan  menguji  kebenarannya  (Arif, 2015). Dalam sangkar teori skeptis, Generasi Z harus mampu mengawal dan mengawasi dinamika  demokrasi  bangsa  agar  tetap  pada  koridornya.  Bagi  Generasi  Z,  pendekatan kritis  terhadap  'penciptaan'  realitas  politik  dan  komponen  teoretis  kolaborasi  harus didasarkan  pada  refleksi  mendalam.  Generasi  Z  pasti  dapat  melakukannya  melalui penggunaan  media  sosial  yang  bijak.  Skeptisisme  merupakan  sikap  yang  tepat  bagi Generasi  Z  untuk  lebih  komprehensif,  teliti,  dan  berhati-hati  dalam  menempatkan
kepercayaan  yang  disebarluaskan  di  media  sosial.  Jika  keyakinan  Generasi  Z  terbukti benar,  maka  demikian  pentinglah  generasi  muda  untuk  menyumbangkan  ide  kritisnya melawan politik individualisasi ini.

## 4. Sinergi Kaum Muda dalam Politik
Demokrasi adalah komponen alami dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia berhak  mengharapkan  kehidupan  yang  baik  di  suatu  negara.  Demokrasi  memajukan kehidupan  negara  sejauh  partisipasi  setiap  orang.  Ketika  kepemimpinan  Soeharto berakhir  pada  21  Desember  1988,  terjadi  pergeseran  tema  dan  aktor  di  pentas  politik nasional. Suharto gagal mengenali semangat generasi baru yang memahami makna dan semangat  demokrasi,  yang  menginginkan  terwujudnya  pemerintahan  yang  adil, demokratis, dan bersih (Aliano, 2022).
Seiring  dimulainya  era  reformasi,  pemilu  2004  memberikan  peluang  baru  bagi masyarakat  untuk  memilih  pemimpin  secara  langsung.  Dulu  pemerintah  otoriter  dan korup,  kini  rakyat  bebas  mengambil  keputusan  sendiri  tanpa  paksaan.  Pemilu  2024 merupakan titik kumpul bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Sistem pemilu 2024 memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memilih  siapa  yang  pantas  untuk dipilih.  Kebebasan  memilih  rakyat  sebagai  bentuk  keterlibatan  dalam  pengelolaan kehidupan  yang  demokratis.  Ada  sesuatu  yang  segar  di  cakrawala  untuk  pemilu  2024. Hal  ini  menandai  babak  baru  dalam  sejarah  demokrasi  bangsa  Indonesia.  Anak  muda dengan pola pikir kritis berada di panggung politik, mengharapkan pemimpin yang layak di pemilu 2024. Menurut kajian yang dilakukan Kompas pada Selasa, 27 September 2022, anak muda usia 17 hingga 39 tahun mengharapkan pemimpin 2024 bersih, berintegritas, anti korupsi, serta tetap sederhana dan merakyat. Kaum muda berharap politisi yang jujur dan  tidak  korup  bisa  mewujudkan  impiannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan membuka lapangan pekerjaan.
Lebih  lanjut,  anak  muda  akan  berperan  signifikan  dalam  menentukan  peserta demokrasi pada 2024. Menurut Center for Strategic and International Studies Jakarta , 8- 13 Agustus 2022, Survei Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Pasca Pandemi Sistem Politik, karakter pemimpin yang dicita-citakan bangsa  Indonesia pada pemuda tahun 2024 adalah jujur dan tidak korup (34,8 persen). Ada juga pemimpin yang merakyat  dan  sederhana  (15,9%),  tangguh  dan  berwibawa  (12,4%),  berhasil  atau berprestasi saat memimpin (11,6%), dan berpengalaman memimpin (10,1%).
Apa cita-cita anak muda di pemilu 2024 ini sebagai cerminan aspirasi rakyat untuk memajukan demokrasi? Hal ini disebabkan karena pemimpin yang jujur dan bersih tidak dapat  dipisahkan  dari  bagaimana  mereka  memandang  masa  depan  dalam  menyikapi tantangan yang muncul dalam kehidupan bersama guna memajukan kesejahteraan hidup bersama.  Pemimpin  bukan  hanya  mereka  yang  memegang  posisi  penting,  memiliki tingkat  keterampilan  tertinggi,  atau  hanya  memiliki  banyak  uang;  seorang  pemimpin pertama dan terutama adalah seseorang yang dapat merangkul banyak orang lain untuk maju bersama. Dalam hal ini Nasjum (2020) menyebut Pancasila sebagai landasan hukum merupakan sistem etika politik yang perlu di tegakkan di Indonesia.
Apa cita-cita anak muda di pemilu 2024 ini sebagai cerminan aspirasi rakyat untuk memajukan demokrasi? Hal ini disebabkan karena pemimpin yang jujur dan bersih tidak dapat  dipisahkan  dari  bagaimana  mereka  memandang  masa  depan  dalam  menyikapi tantangan yang muncul dalam kehidupan bersama guna memajukan kesejahteraan hidup bersama.  Pemimpin  bukan  hanya  mereka  yang  memegang  posisi  penting,  memiliki tingkat  keterampilan  tertinggi,  atau  hanya  memiliki  banyak  uang;  seorang  pemimpin pertama dan terutama adalah seseorang yang dapat merangkul banyak orang lain untuk maju bersama.
Pemilihan pemimpin oleh partai politik memiliki kelebihan tersendiri. Partai politik harus memilih pemimpin yang benar-benar siap menyampaikan argumentasi yang masuk akal untuk Pemilu 2024. Menurut Mardani Ali Sera, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan  Sejahtera,  partai  politik  harus  berani  mengajukan  angka  dan  gagasan  untuk Pemilu  2024. Demokrasi  kita tidak lagi berdasarkan emosi, tapi logika. Para elit  harus mengubah  demokrasi  prosedural  dan  emosional  menjadi  kontes  karya  dan  gagasan. Akibatnya, keinginan partai politik harus berani memutuskan pemimpin yang kompeten.
Kriteria paling krusial yang dituntut publik adalah kejujuran kandidat itu sendiri. Menurut  temuan  survei,  kemampuan  lebih  signifikan  daripada  popularitas  karakter. Sebanyak  87,8  persen  responden  mengharapkan  parpol  menekankan  memilih  calon presiden yang berintegritas dan memiliki kualitas intelektual untuk memerintah (Kompas. Id, 7 Maret 2022). Alhasil, partai politik memiliki peran dalam menentukan pemimpin yang  dibutuhkan  kaum  muda.  Partai  politik  yang  berhak  melahirkan  pemimpin  yang jujur, berwawasan kerakyatan, dan bersih. Jadi, yang penting setiap partai politik sebagai bentuk  partisipasi  membuka  telinga  untuk  mendengar  setiap  masukan  dari  masyarakat agar demokrasi dapat menata kehidupan yang baik.

## 5. Politik Res Publika Res Populi
Antusiasme seputar pemilu 2024 sudah mulai terlihat. Media cetak dan digital tak henti-hentinya  membombardir  publik  dengan  informasi  tentang  para  pemimpin  partai yang bolak-balik untuk  bertemu.  Pertemuan itu menjadi  viral  ketika para pakar politik memberikan analisis terbaru mereka untuk membantu publik memahami tujuan rahasia pertemuan  itu.  Sayangnya,  ketika  publik  mendengar  analisis  analis  politik  tentang pertemuan  tersebut,  mereka  mengetahui  bahwa  pertemuan  tersebut  tidak  bermaksud membahas urusan publik. Namun, yang ada hanyalah kemeriahan dari pimpinan partai, pertukaran  kepentingan,  atau  pemujaan  tokoh.  Padahal  jelas  Sidi  (2014)  menekankan aspek  wawasan  etika  politik  harus  dibangun  dengan  sikap  kritis  dan  rasional  yang mencerminkan wajah bangsa Indonesia.
Di sisi lain, hiruk pikuk pemilu diperparah dengan persoalan otoritas penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut pandangan penulis, KPU menghadapi setidaknya tiga persoalan utama. Pertama, terjadi insiden antara Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dengan Ketua Umum Partai Republik Hasnaeni yang juga dikenal sebagai "wanita emas".  Kedua,  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Jaga  Pemilu  Bersih  menggugat  KPU  karena melakukan kecurangan dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu  2024.  KPU  terbukti  melakukan  kesalahan  dalam  dua  dari  tiga  masalah  yang disebutkan  sebelumnya,  yakni  skandal  antara  Ketua  KPU  dan  Ketua  Umum  Partai Republik dan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima terkait dugaan kecurangan dalam tahapan pendaftaran. verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.
Meski  baru  dua  isu  yang  terbukti,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  isu  yang diangkat  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Pelindung  Pemilu  Bersih  dapat  diverifikasi.  Lebih lanjut, gugatan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Pemilu Bersih sejalan dengan gugatan Partai Prima. Meski isi kedua perkara itu berbeda, namun intinya tetap sama: menggugat kecurangan dalam proses pemilihan partai peserta pemilu.
Insiden yang melibatkan Ketua KPU dan Ketua Umum Partai Republik itu berujung pada  penjatuhan  denda  kepada  Ketua  KPU  Hasyim  Asy'ari  oleh  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setelah DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  (KEPP),  sanksi  ini  dijatuhkan.  Hasyim Asy'ari melanggar kode etik dengan memiliki hubungan dengan Hasnaeni, juga dikenal sebagai 'Wanita Emas' (Asusum.co)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung kasus yang diajukan Partai Prima terkait kecurangan dalam tahapan memilih partai peserta pemilu, seperti halnya masalah skandal.  Menurut  putusan  Bawaslu,  KPU  melanggar  prosedur  verifikasi  administrasi. Lebih  lanjut  Bawaslu  menilai  KPU  tidak  sepenuhnya  melaksanakan  keputusannya. Menurut  Bawaslu,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  telah  melakukan  pelanggaran administratif, seperti halnya PKPU 4 Tahun 2022 ( https://katadata.co.id ).
Tidak perlu heran atau heran dengan banyaknya kesulitan yang dialami KPU karena track record lembaga ini tidak pernah lepas dari tudingan kecurangan sejak tahun 2004 hingga  2019.  Bedanya,  tudingan  penipuan  yang  dilayangkan  ke  KPU  sebelumnya biasanya  rancu.  Sementara  tudingan  penipuan  kini  sudah  kentara,  kalau  bukan menjijikan, karena diwarnai unsur "skandal".
Gerilya yang dilakukan oleh para politisi  untuk menarik perhatian masyarakat  di akar  rumput  mencerminkan  kegembiraan  menjelang  pemilu  2024.  Dari  membagikan amplop  berisi  uang  di  tempat  ibadah  hingga  menggunakan  jabatan  publik  untuk mempromosikan  diri  melalui  berbagai  jenis  acara  yang  dilakukan  oleh  para  politisi. Apalagi papan reklame berwajah politisi sudah mulai bermunculan di berbagai pelosok Indonesia.  Yang  lebih  absurd  lagi  adalah  kemunculan  tak  terduga  dari  sekelompok individu  yang  mengambil  tindakan  dan  membentangkan  spanduk  untuk  mendukung tokoh-tokoh terkemuka. Lantas, setelah 25 tahun reformasi bertahap, mengapa kualitas pemilu masih jauh dari cita-cita reformasi 1998?
Demokrasi  yang  dimaksudkan  untuk  melahirkan  pemimpin-pemimpin  yang beretika dan mampu melepaskan diri dari sikap feodalisme juncto korupsi ternyata belum menghasilkan  pemimpin-pemimpin  yang  demikian.  Sebaliknya,  demokrasi  menjadi mesin  yang  melahirkan  politisi-politisi  yang  tidak  beretika  dan  terobsesi  dengan feodalisme  dan  korupsi.  Memang,  Armada  Riyanto  menyebut  demokrasi  Indonesia sebagai "demokrasi krisis paham dalam konstitusi Indonesia".
Penulis  tidak  ingin  langsung  menjawab  pertanyaan  ini,  lebih  memilih menyerahkannya kepada pembaca untuk dipertimbangkan. Meskipun demikian, penulis ingin mengajak semua pembaca untuk merenungkan uraian yang diberikan di bawah ini. Mudah-mudahan, ini akan membantu pembaca dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini  dengan  jelas.  Mari  kita  mulai  dengan  hati-hati  menganalisis  contoh  berikut  oleh Sabrang M.D.P: Ada serigala yang memakan domba dalam rantai makanan karena ada keseimbangan, dan cuaca yang sesuai jelas dibutuhkan untuk membangun keseimbangan. Karena pengaruh cuaca dimana bibit tumbuh besar. Kurma dan kaktus tumbuh subur di iklim panas. Mangrove tumbuh subur di tempat yang airnya payau. Cuaca tidak dianggap sebagai  faktor  dalam  rantai  makanan,  meski  berdampak  padanya.  Banyaknya  rumput yang tumbuh sangat dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan.
Jika benih  yang ditanam di  tanah  Indonesia  adalah demokrasi,  dan yang  tumbuh dari benih itu adalah pemangku kepentingan juncto politisi seperti sekarang, maka benih itu tidak akan mendapat cuaca yang layak. Penulis menyinggung budaya politik Indonesia yang masih diwarnai hubungan patron-klien, feodalisme, politik uang, dan dendam.
Harus  diakui  bahwa  saat  membahas  kerusakan  lingkungan  politik  Indonesia, penulis tidak pernah mempertimbangkan pengaruh cuaca. Terlepas dari kenyataan bahwa cuaca  merupakan  elemen  kunci  dalam  pengembangan  tanaman.  Selama  ini  kerusakan ekosistem  politik Indonesia hanya dilihat dari perspektif sistem (demokrasi) dan figur. Padahal cuaca (budaya politik) membentuk sistem dan figur yang menampilkan politik Indonesia yang berlandaskan demokrasi Pancasila demi pembangunan nasional dewasa ini  (Dewantara,  2018).  Jika  kondisi  ini  tidak  bertahan,  suasana  politik  Indonesia  harus diubah. Tentu saja, mengubah ini tidak mudah; itu membutuhkan perubahan total pada tingkat konsepsi dan perbuatan inovatif (Riyanto, 2019).
Pada  tingkat  konseptual,  negara  kita  harus  menyadarkan  republik  sebagai  sistem filsafat  politik.  Mengaktifkan  kembali  republik  berarti  mengubah  semua  sikap  warga negara tentang politik dan demokrasi (Riyanto, 2017: 65). Sementara itu, tindakan rakyat harus menegaskan kembali asas res publica res populi, yang menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut urusan publik harus diarahkan kepada rakyat. Alhasil, pesta demokrasi (pemilu) adalah urusan rakyat, bukan segelintir elite. Namun, jika pesta demokrasi telah dimonopoli  oleh  sekelompok  kecil  elit  politik,  masyarakat  umum  harus  melakukan tindakan revolusioner dengan tidak memilih atau memboikot pemilu!

## 6. Alienasi Golput
Antara pertengahan 1971 dan 1982, ada dukungan besar-besaran untuk bagian kulit putih pada surat suara pemilu. Mereka juga menempatkan segi lima dengan garis hitam dan  penutup  putih  di  samping  bendera  partai  yang  menghiasi  jalan-jalan  kota  selama genderang  pemilu.  Ali  Murtopo  menyebut  kelompok  itu  sebagai  bau  yang  tidak  enak “Saya Golput.” Golput terlihat dalam pemilu 1971. Golput adalah kekuatan pendorong bagi pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, dan mereka sering mempengaruhi pemilu.
Tempo menerbitkan sebelum Kampanye Mengalahkan Putih pada 13 Maret 1982, mengklaim bahwa penyebab pertarungan solidaritas kelompok kulit putih telah kembali. Penyebabnya  adalah  ketidakpuasan  ketika  partai  politik  gagal  berfungsi  sebagaimana mestinya,  sehingga  tujuan  politiknya  tidak  dapat  diterima  oleh  partai  politik.  Sebagai perbandingan,  bayangkan  memasuki  telinga  kanan  melalui  telinga  kiri.  Lebih  lanjut, sebagai koordinator Lembaga Pembangunan Nasional (Lappenas) saat itu, Imam Waluyo memandang  pemilu  sebagai  formalitas  belaka.  Maklum,  berdasarkan  warna  bendera partai yang beragam, warna kuning akan menang. Imam Waluyo mengimbau setiap orang yang merasakan hal yang sama untuk mencoblos di bagian putih surat suara.
Abstensi  terhambat  oleh  hal-hal  positif  dan  negatif.  Arief  Budiman  diam-diam menanggapi  tarik  ulur  antara  isu  kepentingan  dan  kecaman  keras  terhadap  Kelompok Putih. Feisal Tamin, juru bicara Departemen Dalam Negeri saat itu, menyinggung soal Golput.  Menurutnya,  penulisan white  space di  kertas  pemilu  tidak  tepat  karena merupakan  hak  asasi  manusia.  Masalah  muncul  ketika  dia  meminta  orang  untuk memberikan suara dalam jumlah besar untuk sisi putih surat suara. Tak hanya itu, Feisal Temin menyebut hak pilih dari sisi agama. Warga negara yang tidak memilih termasuk dalam kategori seseorang yang melakukan dosa di matanya. Hal ini disebabkan hak pilih setiap individu mempengaruhi pola tingkat pertumbuhan di masa mendatang.
Dari segi politik dan pemilu, kita akan melihat pembentukan pesta demokrasi dalam waktu kurang dari setahun. Beberapa caleg atau eksekutif sudah mulai mencium peluang menggairahkan  partai  politik  pada  2024.  Golongan  putih  masih  membayangi.  Mereka adalah  bagian  dari  skeptisisme  elit  politik  yang  seringkali  terputus  dari  massa.  Buku Cheppy Haricahyono  Ilmu  Politik  dan  Perspektif  (1981)  terbitan  Tiara  Wacana membahas tentang hakikat partai politik. Syahdan, partai politik, merupakan komponen penting  dari  demokrasi.  Kekesalan  terhadap  partai  politik  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor, termasuk konten partai politik yang kadang kontradiktif. Arief Budiman dan Imam Waluyo termasuk di antara mereka yang dikhianati, menghasilkan segi lima hitam yang menunjukkan abstain.
Dalam  buku  itu,  Edmund  Burke  dikutip  membahas  isi  partai  politik.  Adalah kumpulan  orang-orang  yang  telah  menyepakati  filosofi  yang  akan  bermanfaat  bagi kepentingan nasional. Menurut Burke, partai politik harus didirikan atas dasar melayani kepentingan  nasional  daripada  kepentingan  kelompoknya  sendiri.  Tempo  10  Februari 2019 menggali lebih dalam mengapa golput dalam pemilihan umum bermasalah. Adanya partai  politik  di  Indonesia  yang  kurang  mampu  memberikan  jawaban  atas  kuldesak
menjadi penyebabnya. Terlepas dari kenyataan bahwa partai politik ada untuk melayani demokrasi,  kompetensi  dalam  kebijakan  yang  tepat  merupakan  beban  berat  bagi demokrasi dan hal-hal sepelenya.
Golput adalah duri di sisi otoritas. Pokja adalah poin penting di Era Orde Baru, dan sering ikut campur untuk memenangkannya. Hari ini, setiap kandidat harus menggunakan strategi populis baru untuk memenangkan hati rakyat Indonesia. Selain memiliki akses yang  kuat,  nilai  partai  politik  akan  mempengaruhi  kepercayaan.  Korupsi,  premanisme, dan  kolaborasi  dengan  pandangan  dunia  moralistik  adalah  beberapa  alasan ketidakpercayaan yang menyebabkan ledakan Abstensi. Pemilih sangat memperhatikan citra partai politik. Namun, keberadaan partai politik lebih dari sekedar logo atau tanda. Tapi  komitmen  untuk  mendengar  suara  rakyat.  Pemilihan  sering  diwarnai  dengan ketidakhadiran.  Golput  akan  terus  meningkat  selama  elit  politik  tidak  tertarik  untuk mempromosikan orang miskin.
Meskipun partai politik sangat penting bagi demokrasi, keberadaannya seringkali membingungkan  publik.  Dasar  Majalah  Nomor  07-08/62/2013,  menunjukkan  alasan mengapa  pemilih  tidak  dapat  dipercaya  oleh  partai  politik.  B.  Herry  Juliawan berkontribusi  pada  artikel  berjudul Panggung  Politik  Badut  dan  Monster (Kompasiana.com). Judulnya menarik, namun ada beberapa arti penting bagaimana titik puncak pemilihan kelompok kulit putih lahir.
Menurut  Juliawan,  Winters  (2011),  oligarki  adalah  mereka  yang  menguasai demokrasi. Satu persen orang kaya mengendalikan 46,6 persen kesejahteraan orang lain (Global  Wealth  Report,  2018).  Atas  dasar  pemikiran  inilah  Boikot  datang  untuk menguasai  satu  persen  melalui  perselingkuhan  antara  uang  dan  politik  (baca:  politik uang), membuatnya semakin skeptis terhadap kontestasi politik di Indonesia.
Kesadaran  politik  berujung  pada  kajian  terhadap  masing-masing  dalam  konteks kondisi terkini. Arief Budiman lainnya mungkin masih bolak-balik mengkritik demokrasi Indonesia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk melompat atau tidak, dan tidak ada asap  tanpa  membakar  api.  Partai  politik  harus  memeriksa  diri  mereka  sendiri  untuk memastikan  bahwa  mereka  beroperasi  di  jalur  yang  tepat,  yang  akan  meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi kita.

## 7. Relevansi: Etika Politik Kasih
Dalam  era  kontemporer  yang  ditandai  oleh  dominasi  politik  individualisme, penelitian  ini  memiliki  relevansi  yang  signifikan  dalam  menghadapi  tantangan munculnya polarisasi sosial dan kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan individu. Dengan  menganalisis  konsep  "Politik  Kasih"  sebagai  alternatif,  penelitian  ini berkontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai solidaritas dan perhatian terhadap sesama dapat mengimbangi efek negatif dari politik individualisme. Konsep "Politik Kasih" yang dijelaskan dalam Fratelli Tutti 154 menawarkan perspektif baru dalam merancang kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan kesetaraan. Dengan diskursus yang mendalam, penelitian ini mengungkapkan bahwa "Politik  Kasih"  sebagai  konsep  mengandung  potensi  yang  kuat  untuk  merespons tantangan politik individualisme.
Hasil penelitian ini menggambarkan secara konsisten menyoroti kelemahan politik individualisme  dalam  menciptakan  ketidaksetaraan  dan  isolasi  sosial.  "Politik  Kasih" sebagai  pendekatan  yang  lebih  holistik,  mempromosikan  inklusivitas,  perhatian  pada kelompok yang rentan,  dan pembangunan masyarakat yang lebih  adil. "Politik Kasih" memerlukan transformasi paradigma politik, di mana pemimpin dan pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan umum.
Konsep  "Politik  Kasih"  dalam  menantang  dominasi  politik  individualisme memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana pandangan etika politik, terutama yang  terkandung  dalam  Fratelli  Tutti  154,  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penelitian ini mengilustrasikan  pentingnya  pendekatan  yang  lebih  manusiawi  dalam  politik  untuk menghadapi permasalahan kompleks dalam masyarakat kontemporer.
Penulis  melihat  isu  politik  dalam  pemilu  yang  penuh  drama  dan  berbahaya  ini, penulis  mengajak  pertama  kepada  pemerintah  agar  lebih  sigap,  perhatian  dan  tegas menanggapi isu pemilu dengan segala kegiatan kampanye buta yang mengatasnamakan agama. Siapapun yang bertugas dalam pemilu ini hendaknya mengambil langkah-langkah positif  ‘politik  kasih’  sehingga  pemilu  berlangsung  baik,  lancar,  damai  dan  adil  baik untuk pemerintah maupun terutama rakyat kecil. Armada Riyanto (20003) menyebutnya dengan krisis paham kenegaraan yang termuat dalam konstitusi Indonesia. Dalam hal ini prinsip  negara  hukum  adalah  melindungi  martabat  manusia  (HAM)  di  mana  terutama pemerintah, Paus Fransiskus melalui Ensikliknya Fratelli Tutti (162) menegaskan dalam arti sesungguhnya, pemerintah ialah dia yang mengupayakan pertumbuhan kesejahteraan rakyat.  Ia  merakyat.  Ia  populis,  tetapi  bukan  demi  popularitas.  Ia  bekerja  untuk menumbuhkan benih kebaikan dalam diri rakyat, demi masa depan rakyat. Terkait tema ini,  Paus  mengangkat  isu  lapangan  pekerjaan.  Seorang leader yang  merakyat mengupayakan  lapangan  kerja  bagi  rakyat,  bukan  hanya  untuk  mendapat  gaji,  tetapi sebagai wadah pengungkapan bakat dan kemampuan, untuk hidup lebih manusiawi, dan pada gilirannya berbuat baik sebagai warga negara.
Kepada masyarakat hendaknya lebih cermat, cerdas, kritis dan analitis tajam dalam melihat isu  pemilu.  Jangan mudah terprovokasi  dan percaya pada isu  yang senyatanya perlu difilter dan dipelajari lebih dalam. Jangan mudah terpancing dan terbawa arus pada isu  pemilu  dengan  segala  iming-iming,  janji  dan  suapan-suapan  maut  untuk memenangkan kelompok tertentu dengan cara tak adil dan melanggar norma dan aturan pemilu. Jangan sampai kita salah melangkah dan memilih pemimpin negara ini karena masa depan kesejahteraan dan kebaikan kita ditentukan oleh pemimpin negeri ini yang sangat  jarang  memperhatikan  kehidupan  dan  penderitaan  rakyatnya.  Riyanto  (2017) menyebutnya  ‘aku  Indonesia,  aku  Pancasila’  suatu  kesadaran  politik  untuk  konstruksi diri.  Dalam  hal  ini  Paus  Fransiskus  melalui  Fratelli  Tutti  (167)  mengajak  dunia pendidikan  untuk  memainkan  peran  penting  membentuk  kesadaran  orang  akan  sebuah pandangan  tentang  manusia  secara  integral,  yang  tidak  memihak  pada  kepentingan ekonomi, politik, dan media. Kaum politikus ditantang untuk memandang rakyat sebagai komunitas sosial, bukan individu yang mengklaim selalu memiliki solusi atas berbagai kesulitan dalam kehidupan.
Partai politik juga hendaknya sadar bahwa dasar dari pemilu yang bersih, jujur dan adil adalah mengikuti norma dan aturan pemilu yang baik dan benar sebagaimana terdapat dalam  nilai  luhur  Pancasila  (iman,  harapan  dan  kasih),  perjuangan  martabat  luhur manusia  yang  sama  dan  sederajat,  persatuan  dan  kesatuan  seluruh  bangsa  dan  rakyat Indonesia,  kebajikan  dan  kebijaksanaan  dalam  hikmat  kepemimpinan  yang  baik  dan benar,  dan  terakhir  adalah  prinsip  keadilan  sosial,  kesejahteraan  dan  perdamaian  yang merata  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  hal  ini  para  politikus  harus  benar-benar memahami  makna  berpolitik  yang  sesungguhnya  (Riyanto:  2019:78)  Di  hadapan kenyataan ini, Paus dalam Ensiklik Fratelli Tutti (165) menegaskan kebajikan Kristiani: Kasih  (caritas)  mempersatukan  semua.  Kasih  menggerakkan  orang  menjumpai  sesama dan memperlakukannya sebagai rakyat, dan lebih jauh sebagai saudara dan saudari. Ini butuh  kerja  sama  pada  level  kebaikan  bersama.  Ada  berbagai  aliran  politik,  gerakan sosial. Namun tanpa dasar kasih, semua hanya menjadi proyek instan.
Akhirnya  penulis  mengajak  semua  elemen  pemerintah,  Gereja  dan  rakyat  agar mendasarkan pola pikir yang kritis bahwa kepentingan yang utama dari  pemilu  adalah kebaikan  bersama bonum  commune .  Bukan  kepentingan  golongan  atau  kelompok tertentu. Prinsip bonum commune harus sudah melekat dan terpatri di pikiran, hati nurani yang baik dan seluruh keputusan dan tindakan kita semua. Fratelli Tutti (176-177) kiranya jelas bahwa bagi banyak orang sekarang ini, ‘politik’ adalah kata yang buruk. Ini bisa dimengerti,  sebab  nyatanya  dalam  politik  terjadi  banyak  korupsi  dan  kepentingan ideologis. Sistem politik dengan motif ekonomi adalah sistem politik yang tidak sehat. Motif ekonomi menyebabkan penegakkan hukum lemah. Kita perlu memikirkan sistem politik yang sehat yakni politik kasih. Bonum commune akan terwujud jika struktur politik tidak  diskriminatif  (terbuka  bagi  semua  warga  negara)  dalam  tata  hukum,  sistem pemerintah, pengakuan atas hak privat, hak berkomunitas dalam kreativitas dan inovasi, serta campur tangan pemerintah dalam menata hidup yang baik. Seorang warga terpanggil untuk  melakukan  aksi solidaritas;  seorang  politisi  terpanggil  mengupayakan aksi subsidiaritas:  menyediakan  sarana  distribusi  barang  kebutuhan  rakyat  secara  lebih luas dan tentu demi kebaikan rakyat yang lebih banyak. Politik itu mulia, ia adalah ruang untuk  melakukan  aksi  kasih  yang  lebih  besar  demi  kesejahteraan  umum.Dengan kesadaran penuh bahwa  pemilu  bukan pesta kaum  politikus atau partai  saja melainkan pesta rakyat di mana rakyat menjadi asas dan dasar dari demokrasi Pancasila yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

## Kesimpulan
Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pentingnya konsep "Politik Kasih" sebagai  respons  terhadap  tantangan  yang  dihadapi  oleh  politik  individualisme  dalam konteks etika politik, dengan merujuk pada pandangan yang diungkapkan dalam artikel 154 ensiklik Fratelli Tutti Paus Fransiskus. Dalam era yang ditandai oleh individualisme yang semakin kuat, konsep ini muncul sebagai alternatif yang menawarkan cara berpikir dan  bertindak  yang  lebih  inklusif,  peduli  terhadap  sesama,  dan  berfokus  pada kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan diskursus dengan studi kasus, penelitian ini berhasil  mengumpulkan  pandangan  yang  mendeskripsikan  pemahaman  mendalam tentang etika politik dan implikasi dari konsep "Politik Kasih". Ditemukan bahwa "Politik Kasih" memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan politik individualisme, yang sering kali mengakibatkan kesenjangan sosial, isolasi, dan merosotnya nilai-nilai kolektif.
Diskursus ini menemukan temuan bahwa "Politik Kasih" memerlukan transformasi paradigma  politik  dan  peran  aktif  pemimpin  dalam  mempromosikan  kesadaran  akan tanggung  jawab  bersama  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Konsep  ini  menekankan inklusivitas,  solidaritas,  dan  perhatian  pada  kelompok  yang  rentan  sebagai  pijakan penting dalam mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. "Politik  Kasih"  merupakan  perlawanan  yang  potensial  dan  relevan  terhadap  dominasi politik  individualisme.  Dengan  merujuk  pada  ajaran  Fratelli  Tutti  154,  penelitian  ini menggarisbawahi  urgensi  untuk  menerapkan  nilai-nilai  kasih,  perhatian,  dan  keadilan sosial dalam arena politik. Transformasi menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif diharapkan dapat meretas jalan menuju masyarakat  yang lebih adil, harmonis, dan berfokus pada kesejahteraan bersama.

## Daftar Pustaka
Andalas,  P.  Mutiara.  (2008) Kesucian  Politik:  Agama  dan  Politik  di  tengah  Krisis Kemanusiaan. Jakarta: Libri PT BPK Gunung Mulia.
Aliano,  Yohanes  Alfrid  Dan  F.  X.  Eko  Armada  Riyanto.  (2022).  Pemulihan  Martabat Manusia  Dalam  Perspektif  Metafisika  Persahabatan. Jurnal  Filsafat  Indonesia.
5 (2):162–72.
Arif,  M. (2015) Individualisme  Global  Di  Indonesia  (Studi  Tentang  Gaya  Hidup Individualis Masyarakat Indonesia di Era Global). Kediri: IAIN Kediri Press. Ariana, Riska.  (2016).  Meta-Etika Politik Di Era Post  Truth  (Studi  Prilaku Elit politik Perspektif Etika Emotivis Bertrand Russell). Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 20 (2).
Ericha, F. (2019, July 4). Indonesia Negara Pancasila Atau Negara Agama ? Dilihat Dari Weltanschauung Bangsa Indonesia.
Fransiskus. (2020). Fratelli Tutti Saudara Sekalian. (124):5–180.
Hadi,  R.  T.,  &  Arrasyid,  A.  (2021).  Etika  Politik  Aristoteles:  Kohesivitas  Etika  dan
Politik. Jurnal Al-Aqidah , 13 (2), 200-213.
Hasfi, N. (2019) Komunikasi Politik di Era Digital. Politika, Jurnal Ilmu Politik, 10 (1): 93-111.
Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih. Sunderman, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, sains, Humaniora dan Kebudayaan STT BNKP Sunderman, 13 (1): 40-47.
Haricahyono, C. (1986). Ilmu Politik dan Perspektifnya . Yogyakarta: Tiara Wacana. Jurdi,  S.  (2016). Kekuatan-Kekuatan  Politik  Indonesia  Kontestasi  Ideologi  dan Kepentingan. Jakarta: Kencana.
Kartika,  I.  Made.  (2015).  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Membangun  Etika  Politik  Di Indonesia. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwndra
4 (1).
Kasih,  E.  (2018).  Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip  Demokrasi  Dalam  Sistem  Politik  di Indonesia  Guna  Mewujudkan  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia. Jurnal Lemhannas, 6 (2): 49-68
Miftahul  Reski  Putra  Nasjum.  (2020).  Pancasila  Sebagai  Etika  Politik  Dan  Hukum Negara Indonesia. Law Review, 22 (1):147–54.
Paus  Fransiskus.  Fratelli  Tutti  Saudara  Sekalian.  Ensiklik  Paus  Fransiskus  tentang Persaudaraan  dan  Persahabatan  Sosial  3  Oktober  2020.  Seri  Dokumen  Gerejawi No.  124.  Penterj.  Martin  Harun,  OFM.  Jakarta:  Departemen  Dokumentasi  dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. 2021.
Putra,  D.  K.  S.  (2019). Komunikasi  CSR  Politik:  Membangun  Reputasi,  Etika,  dan Estetika PR Politik. Jakarta: Kencana.
Ritaudin, M. S. (2014). Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis Dan Rasional Politik Bangsa. Jurnal Tapis 10(2):12–32.
Riyanto,  A.  (2003).  Krisis  Paham  Kenegaraan :  Dalam  Konstitusi  Indonesia. Studia Philosophica Et Theologica 3(2):79–99.
Riyanto,  Fx.  Eko  Armada.  (2017).  Aku  Indonesia,  Aku  Pancasila’  Sebuah  Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri. Seri Filsafat Teologi 27(26):59–70.
Riyanto, A. (2019). Berfilsafat Politik . Kanisius: Yogyakarta.
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73-88. Suseno, F. M. (2016). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Kompas Gramedia.
Suryana,  Y.  (2020).  Pengaruh  Pelaksanaan  Pemilu  Serentak  Terhadap  Budaya  Politik. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 29 (1), 13-28.
Tarigan,  J.  P.  (2017).  Akomodasi  Politik  Hukum  Di  Indonesia  Terhadap  Hak  Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. Jurnal Konstitusi 14 (1):168-87. Tinambunan,  E.  R.  (2023).  Analisis  Platonian  atas  Fenomena  Regresi  Demokrasi  di Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 14 (1), 87-106.