## ORIGINAL ARTICLE

## Tantangan Masyarakat Transmigran dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara
Yanmesli, Anggun Dwi Utami, Supriyono, Muhammad Alfi
Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu E-mail: memes.maizar@gmail.com
Diterima 30 Oktober 2022, Direvisi 14 November 2022, Disetujui Publikasi 30 Desember 2022

## Abstract
ransmigration  as  a  government  effort  in  community  development  programs  in  achieving  the  welfare  of transmigrants. However, the findings show that this is different from the theoretical reality with the application of UPT Durian Amparan, because out of 200 heads of households (KK), currently there are only 38 families of original  transmigrants.  This  study  aims  to  evaluate  the  implementation  of  the  transmigration  program  which has been implemented since 2004 at UPT Durian Amparan. The case study method for examining in depth was carried  out  in  this  study  with  primary  data  obtained  through  in-depth  interviews  with  key  informants, observations,  and  surveys,  as  well  as  secondary  data  obtained  from  supporting  literature.  Data  analysis  was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that: First, the transmigration program did not  run  optimally  because  business  land  I  was  handed  over  in  the  second  year  and  business  land  II  was  not given. Second, low welfare and lack of sustainable livelihood strategies. Third, coaching for the transmigration community  was  generally  only  carried  out  in  the  first  2  years,  because  of  the  2007  earthquake,  extension officers rarely visited the location. Placement of transmigrant locations provides an action that is considered as an  effort  for  the  transmigration  program  to  create  community  welfare,  therefore  the  government's recommendations  need  to  pay  attention  to  and  emphasize  location  determination  as  a  standard  in  placing transmigrant community policies.
Keywords: Transmigration, Welfare, Challenges of Transmigrants.

## Abstrak
Transmigrasi  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  program  pengembangan  komunitas  dalam  mencapai kesejahteraan  transmigran.  Namun  atemuan  menunjukkan  ini  berbeda  dengan  realita  teori  dengan  aplikasinya UPT  Durian  Amparan,  karena  dari  200  Kepala  Keluarga  (KK),  saat  ini  hanya  ada  38  KK  transmigran  asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program transmigrasi yang dilaksanakan sejak 2004 di UPT  Durian  Amparan.  Metode  studi  kasus  untuk  mengkaji  secara  mendalam  dilakukan  dalam  penelitian  ini dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi, dan survei, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama , program transmigrasi tidak berjalan optimal karena lahan usaha I  diserahkan  pada  tahun  kedua  dan  lahan  usaha  II  tidak  diberikan. Kedua ,  Rendahnya  kesejahteraan  dan kurangnya  strategi  penghidupan  yang  berkelanjutan. Ketiga ,  pembinaan  masyarakat  transmigrasi  pada umumnya  hanya  dilakukan  pada  2  tahun  pertama,  karena  gempa  bumi  2007,  petugas  penyuluh  sudah  sangat jarang  ke  lokasi.  Penempatan  lokasi  transmigran  memberikan  suatu  tindakan  yang  dipertimbangkan  sebagai upaya  program  transmigrasi  dapat  menciptakan  kesejahtraan  masyarakat,  oleh  karena  itu  rekomendasi pemerintah  perlu  memperhatikan  dan  menekankan  penentuan  lokasi  sebagai  standarisasi  dalam  menempatkan kebijakan masyrakat transmigran.
Kata Kunci : Transmigrasi, Kesejahteraan, Tantangan Transmigran

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi

## A. Pendahuluan
Transmigrasi  adalah  perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan serta menetap di wilayah lokasi pengembangan permukiman transmigrasi (UU No. 15/1997 tentang ketransmigrasian).
Soegiharto  (2009)  mengemukakan  bahwa penyelenggaraan transmigrasi adalah rangkaian  kegiatan  yang  terdiri  dari penyiapan  permukiman  yang  diawali  dari perancangan  wilayah  lokasi  transmigrasi, penempatan  transmigran  disertai  dengan pelatihan, dan pengembangan transmigran yang  diakhiri  dengan  penetapan  lokasi tersebut  sebagai  desa  definitif,  yang merupakan  desa  bentukan  transmigrasi. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, program transmigrasi dijalankan  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan nasional, untuk memeratakan pembangunan antar wilayah dengan  membentuk  pusat  pertumbuhan wilayah baru  atau mendukung percepatan pusat  pertumbuhan  wilayah  yang  sudah ada atau sedang berkembang.
Transmigrasi  dijalankan  sebagai  bentuk mobilitas penduduk lewat penataan persebaran  penduduk  yang  serasi  dan seimbang dengan pemanfaatan sumberdaya  alam  sesuai  daya  dukung alam  maupun  daya  tampung  lingkungan serta  sebagai  wahana  integrasi  dan akulturasi budaya.
Transmigrasi
dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan menciptakan  kesempatan  kerja  serta mendorong  perluasan  dan  pengembangan investasi baru.
Husodo  (2003)  menjelaskan  bahwa tantangan  utama  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan transmigran adalah bagaimana meningkatkan
peran
transmigran  dalam  konteks  pembangunan daerah  tujuan  transmigrasi,  termasuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat  di  sana.  Apabila  dilihat  dari lingkungan  fisik,  pada  umumnya  daerah yang ditetapkan sebagai tujuan
transmigrasi  adalah  daerah  baru  dengan kondisi  lapangan  yang  relatif  berat  serta daya  dukung  lahan  yang  relatif  rendah. Sebagai daerah yang direncanakan menjadi  permukiman  baru,  banyak  hal seperti  sarana,  prasarana  dan  potensinya tidak tersedia.
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap program  transmigrasi  yang  dilaksanakan sejak 2004 di Unit Permukiman Transmigrasi  (UPT)  Durian  Amparan
Kabupaten Bengkulu Utara, Selanjutnya penelitian ini dilakukan dalam ranah kajian geografis,yaitu mengkaji  secara  deskriptif  berbagai  cara tentang  keterkaitan  subsistem  lingkungan fisik  dengan  persebaran  manusia  dalam hubungannya  dengan  faktor  lingkungan fisik  serta  dengan  manusia  lainnya (Ritohardoyo,  2013).  Di  antara  tiga pendekatan  yang  biasanya  digunakan dalam geografi, penelitian ini menekankan  pada  kajian  ekologi,  yaitu keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya (Ritohardoyo, 2013), tetapi  tetap  didukung  pula  dengan pendekatan  lainnya,  yaitu  keruangan  dan kompleks wilayah.
Pada  kajian  lingkungan,  kajian geografis ini menekankan pada aspek fisik dari  lokasi  transmigrasi,  sedangkan  pada kajian  manusia,  kajian  geografis  ini  lebih menekankan  pada  aspek  ekonomi,  sosial dan  budaya,  yang  sama-sama  dikaitkan dengan  kesejahteraan  transmigran  dan strategi penghidupan yang mereka terapkan  dalam  mencapai  kesejahteraan tersebut. Menurut Alfandi (2001), hubungan antara manusia dengan lingkungan  merupakan  hubungan  dua arah karena masing-masing saling mempengaruhi.  Artinya,  manusia  dalam memanfaatkan sumberdaya alam berfungsi sebagai pengubah dan pemelihara  lingkungan  hidup,  tetapi  agar lestari,  mereka  harus  melaksanakan  suatu kegiatan  pembangunan  di  suatu  tempat dengan  memenuhi  persyaratan  kelayakan fisik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  tanpa ada  dampak  yang  merusak  terhadap
lingkungan.  Dalam  konteks  program transmigrasi  yang  telah  dilaksanakan sejak  2004  di  UPT  Durian  Amparan Kabupaten  Bengkulu  Utara,  lingkungan ekologis  maupun  ekonomi,  sosial  dan budaya  merefleksikan  lingkungan  dari lokasi permukiman transmigrasi itu sendiri.
Pertimbangan yang mendasari program  transmigrasi  yang  dilaksanakan di  UPT  Durian  Amparan  Kabupaten Bengkulu  Utara  memang  ideal  sebagai usaha  pemenuhan  hak-hak  dan  hasrat asasi  manusia  akan  kondisi  hidup  yang jauh lebih baik, dalam pengertian sejahtera,  baik  bagi  individu,  keluarga maupun  masyarakat  transmigran  sendiri. Hanya  saja,  ada  banyak  faktor  yang mempengaruhi  masih  rendahnya  capaian kesejahteraan  di  lokasi  transmigrasi  dan tak  semua  transmigran  mampu  menjalani kehidupannya  dengan  daya  adaptasi  yang tinggi.  Kesejahteraan  transmigran  dan strategi penghidupan yang mereka terapkan  secara  berkelanjutan  sangat penting dalam menentukan derajat keberhasilan  program  transmigrasi  yang dilaksanakan  sejak  2004  di  UPT  Durian Amparan  Kabupaten  Bengkulu  Utara. Idealnya,  program  transmigrasi  di  UPT Durian  Amparan    mampu  meningkatkan kesejahteran  sekaligus  pengembangan wilayah menjadi klaster wilayah perkotaan yang jauh lebih maju.
Dalam praktiknya, Berdasarkan observasi  awal  di  lapangan  November 2010, khususnya di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara, diduga kurang  optimalnya  pembinaan yang diberikan  pemerintah  provinsi  kepada transmigran  mendorong  sebagian  dari mereka  meninggalkan  lokasi.  Dari  200 Kepala Keluarga (KK), saat ini hanya ada 85  KK,  yaitu  72  KK  dari  75  KK transmigran  asal  Pasuruan  Jawa  Timur,  2 KK  dari  25  KK  transmigran  asal  DKI Jakarta,  dan  11  KK  dari  100  KK Transmigran  Penduduk  Setempat  (TPS). Artinya,  115  KK  dari  200  KK  memilih meninggalkan  lokasi  transmigrasi  untuk
kembali  ke  daerah  asal  atau  ke  daerah lainnya. Hal ini secara implisit mengindikasikan  adanya  persoalan  yang dialami  oleh  transmigran  sehubungan dengan  relatif  rendahnya  kesejahteraan hidup.  Dari  perspektif  ekologis,  kondisi ini  terjadi  akibat  kurang  harmonisnya interaksi  antara  transmigran  di  lokasi transmigrasi dengan lingkungan di sekitarnya,  baik  fisik,  ekonomi,  sosial maupun budaya, yang mendorong mereka meninggalkan lokasi UPT. Dengan perspektif  ini,  kajian  geografis  mengenai program  transmigrasi,  terutama  interaksi manusia  dan  lingkungan  sekitarnya  di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan dalam hubungannya dengan capaian kesejahteraan  transmigran  dan  strategi penghidupan  yang  diterapkan  dalam mencapai  kesejahteraan  tersebut,  dengan rumusan masalah sebagai berikut:
”bagaimana  program  transmigrasi  yang telah  dilaksanakan  di  UPT  Durian Amparan  Kabupaten  Bengkulu  Utara periode 2004-2013?”
Berdasarkan  observasi  pendahuluan di  lapangan  bahwa  kesejahteraan  hidup warga transmigran bukan hanya dipengaruhi  usaha  internal  di  kalangan mereka  sendiri,  usaha  eksternal  dalam proses interaksi mereka dengan penduduk setempat  atau  usaha  struktural  dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi dari lahan usahatani perkebunan yang  mereka  olah,  melainkan  seringkali dipengaruhi pula oleh keterlibatan institusional  dalam  memberi  bantuan keuangan,  fasilitasi  teknologi  menengah tepat  guna,  penyuluhan  atau  peraturan perundang-undangan pendukung peningkatan produktivitas ekonomi transmigran, seperti kebijakan Kota Terpadu  Mandiri  (KTM).  Kehadiran pemerintah  yang  memiliki  tanggung jawab  dalam  melaksanakan  transmigrasi di berbagai unit yang ada juga menimbulkan rasa aman dan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan transmigran. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah  perlu  diperhatikan  dalam
kajian tentang program  transmigrasi  yang telah  dilaksanakan  sejak  2004  di  UPT Durian  Amparan  Kabupaten  Bengkulu Utara.  Ini  karena  berhasil  atau  tidaknya pencapaian  tujuan  transmigrasi  yang dilaksanakan  di  UPT  Durian  Amparan Kabupaten Bengkulu Utara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

## B. Kajian Pustaka 1. Program Transmigrasi
Menurut  Husodo  (2003),  program transmigrasi  adalah  program  di  mana pemerintah aktif terlibat langsung memindahkan  penduduk  berjumlah  besar untuk  menyeberangi  laut  antar  pulau  dari Pulau  Jawa,  Bali  dan  Madura  ke  pulau- pulau  besar  luar  Pulau  Jawa,  Bali  dan Madura. Keterlibatan aktif yang berlangsung  terus-menerus  dalam  waktu cukup  lama  ini  justru  menjadi  unik  dan sangat  khas  Indonesia  sebagai  negara kepulauan, di mana pemindahan penduduk  bukan  terjadi  diantara  daerah- daerah  di  suatu  daratan  ( resettlement ) melainkan  antarpulau,  dan  menyeberangi laut,  dalam  hal  ini  Pulau  Jawa,  Bali  dan Madura  yang  berpenduduk  padat  ke pulau-pulau  besar  lain  yang  berpenduduk tidak  padat.  Sejak  masa  Orde  Baru, transmigrasi  adalah  program  pemindahan penduduk  yang  terbesar  di  dunia  yang dikelola  oleh  pemerintah  (Levang,  2003). Kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan  program  transmigrasi  pernah menjadi  salah  satu  program  demografis sangat penting bagi pengaturan kependudukan di Indonesia.
2. Program Transmigrasi dari

## Perspektif Geografi
Secara  umum  dapat  dikemukakan bahwa  geografi  merupakan  ilmu  yang melakukan pendekatan secara menyeluruh dengan  kajian  keruangan,  ekologi,  dan kewilayahan  dalam  mendiskripsikan  dan menganalisis  struktur  pola,  fungsi,  dan proses  interaksi  atau  hubungan  timbal-
balik dari serangkaian kejadian kehidupan dengan  keadaan  lingkungannya  (Alfandi, 2001).  Interaksi  dapat  terjadi  antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.  Salah  satu  tujuan  kajian geografi  adalah  untuk  memahami  sifat atau ciri wilayah, potensi, dan sumberdaya  alam  yang terdiri dari  aspek- aspek  fisik,  sosial,  budaya,  ekonomi, politik,  kependudukan,  dan  sebagainya (Bintarto,  1991).  Studi  geografi  mengkaji hubungan  atau  interaksi  antara  manusia dengan lingkungannya dengan menekankan  pada  variasi  fenomena  dari suatu  tempat  dengan  tempat  lainnya  dan menjelaskan  kenampakan  yang  berbeda antar waktu dalam lokasi.
Dari  berbagai  fenomena,  maka dapat  dikenali  distribusi  keruangannya, sehingga  hubungan  antarfenomena  dan variasinya  dapat  dikaji  dengan  berbagai pendekatan,  metode,  dan  alat  analisis, terutama tentang hubungan antara manusia  dan  lingkungannya.  Dalam kerangka  interaksi  tersebut,  ada  tiga pendekatan  yang  dikenal  dalam  geografi terpadu  sebagaimana  diperkenalkan  oleh Hagget (dalam Bintarto dan Hadisumarno, 1987) dalam memahami suatu permasalahan  geografi,  yaitu:  analisis keruangan,  analisis  ekologi,  dan  analisis kompleks wilayah.
a. Analisis keruangan ( spatial analysis ) Analisis  keruangan  mempelajari perbedaan  lokasi  mengenai  berbagai  sifat penting atau serangkaian sifat-sifat penting  suatu  wilayah.  Aspek  yang ditekankan  di  dalam  analisis  keruangan adalah faktor-faktor apakah yang mengusai  pola-pola  penyebaran  dan bagaimana pola-pola tersebut diubah agar penyebarannya  menjadi  lebih  efisien  dan wajar.  Analisis  keruangan  setidaknya memperhatikan dua hal, yaitu penyebaran penggunaan  ruang  yang  telah  ada  dan penyediaan  ruang  yang  akan  digunakan untuk  berbagai  kegunaan  yang dirancang. Dalam  analisis  ini,  dikumpulkan  data lokasi  yang  terdiri  dari  data  titik  ( point
data )  dan  data  bidang  ( areal  data ).  Data titik  meliputi  data  yang  digolongkan  ke dalam data bidang adalah data luas hutan, data  luas  daerah  pertanian,  data  luas padang alang-alang dan lain sebagainya.
Dalam merancang pemukiman transmigrasi,  data  lokasi  dikumpulkan seperti  ketinggian  tempat,  data  sampel tanah,  data  tempat  ditemukannya  sumber air,  data  sampel  kemiringan  lereng,  data curah  hujan  dan  sebagainya.  Selain  itu, dikumpulkan juga data bidang seperti data luas  hutan  dan  data  luas  padang  alang- alang  yang  dapat  diperoleh  dari  foto udara,  data  penyebaran  pemukiman  yang telah ada, dan sebagainya. Dalam perancangan  pemukiman  transmigrasi, yang perlu diperhatikan adalah persyaratan  minimum  tingkat  kesuburan tanah  dan  kemiringan  daerah  maksimum 8%.  Dua  sifat  penting  ini  diperoleh  dari data  bidang  yang  semula  diperoleh  dari data  titik.  Rancangan  wilayah  ini  berarti akan  mengubah  pola  wilayah  itu  secara keseluruhan  agar  menjadi  lebih  efisien, yaitu dengan merancang daerah pemukiman,  daerah  pertanian,  daerah pusat  pemerintahan,  daerah  kuburan, daerah  jaringan  jalan,  daerah  yang  harus tetap tertutup hutan, daerah cadangan dan lain sebagainya.
b. Analisis ekologi ( ecological analysis ) Ekologi  berasal  dari  kata  Yunani
eco yang berarti rumah atau rumah tangga yang diumpamakan sebagai suatu keluarga  yang  hidup  bersama  dan  saling mengadakan  interaksi  di  antara  anggota keluarga  tersebut.  Manusia  adalah  satu komponen  dalam  organisme  hidup  yang penting  dalam  proses  interaksi.  Analisis ekologi banyak mengkaji serta memberikan  interpretasi  hubungan  antara manusia dengan lingkungannya.
Lingkungan  hidup  manusia  dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok,  antara  lain:  lingkungan  fisikal ( physical environment ), lingkungan biologis  ( biological  environment )  dan lingkungan  sosial  ( social  environment ).
Lingkungan  fisikal  adalah  segala  sesuatu disekitar  manusia  yang  berbentuk  mati seperti  pegunungan,  sungai,  udara,  air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya.  Lingkungan  biologis  berupa organisme  hidup  selain  dari  manusia  itu sendiri,  seperti  hewan,  tumbuhan,  jasad renik  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan lingkungan  sosial  mempunyai  beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan,  sikap  kerohanian  dan  lain sebagainya.
Dinamika di lingkungan sosial dapat menimbulkan perubahan gagasan manusia sehingga dapat menimbulkan penyesuaian dan  pembaharuan  sikap  dan  tindakan terhadap lingkungan dimana dia hidup. Di pihak  lain  lingkungan  fisik  di  mana manusia hidup dapat mengalami perubahan  bentuk  dan  fungsi  akibat campur  tangan  manusia.  Penggalian  dan pengolahan  sumberdaya  alam  merupakan faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumberdaya  alam  kehutanan  dan perkebunan dapat dikombinasikan dengan program transmigrasi dalam mengerakkan perekonomian  lokal  dan  mendorong pembangunan ekonomi nasional (Suparno,  2007).  Wilayah  hutan  subur yang  belum  dikelola  bisa  dijadikan sebagai  lahan  pertanian  transmigran dalam upaya persebaran penduduk.
Keberhasilan  dari  pertanian  transmigran ditentukan  oleh  kesuburan  tanah,  karena ada  banyak  jenis  tanah  yang  cocok  atau tidak  cocok  untuk  lahan  pertanian  di lokasi  transmigrasi  seperti  tanah  gambut, tanah  sulfat  asam,  alluvial  podsolik,  dan latosol (Husodo, 2003).
c. Analisis  kompleks  wilayah  ( regional complex analysis )
Analisis kompleks wilayah merupakan  kombinasi  antara  analisis keruangan  dan  analisis  ekologi.  Wilayah- wilayah tertentu didekati dengan pengertian areal  differentiation ,  yaitu suatu  anggapan  bahwa  interaksi  antar wilayah  akan  berkembang  karena  pada
hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah  yang  lain.  Analisis  kompleks wilayah  juga  memperhatikan  penyebaran fenomena  tertentu  (analisis  keruangan) dan interaksi  antara variabel  manusia dan lingkungannya  untuk  kemudian  dipelajari kaitannya.
Secara  umum,  wilayah  merupakan bagian  permukaan  bumi  yang  dapat dibedakan  dalam  hal-hal  tertentu  dari daerah  di  sekitarnya.  Klasifikasi  wilayah menurut  jenisnya  menekankan  pada  jenis sesuatu  wilayah  seperti  wilayah  iklim, wilayah  pertanian,  wilayah  vegetasi, wilayah fisiografi, dan sebagainya. Klasifikasi
wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal yang  mempunyai  ciri-ciri  geografi  yang khusus terutama ditentukan oleh lokasinya dalam kaitannya dengan daerah lain, seperti wilayah Asia Tenggara.
Analisis kompleks wilayah
mengkaji  batas  wilayah  administrasi  dan fungsional,
karena
perbedaan administratif dan fungsional antar wilayah ini  memungkinkan  terjadinya  hubungan kerjasama peningkatan kesejahteraan warga  daerah  yang  saling  terkait.  Hal  ini dapat  terwujud  dengan  pembangunan berkelanjutan, dengan konsep sebagaimana berakar pada wacana integrasi  antara  ekonomi  dan  ekologi (WCED,  1987;  Panayotou,1994),  seperti melalui pelaksanaan transmigrasi.
3. Kebijakan Transmigrasi Menurut Faturochman et al . (2004), di era Orde Baru bahkan sampai sekarang ada  tiga  masalah  pokok  selalu  muncul dalam  setiap  diskusi  mengenai  dinamika kependudukan  Indonesia,  yaitu  jumlah penduduk  besar,  pertumbuhan  penduduk relatif  tinggi,  dan  distribusi  penduduk tidak  merata.  Sejak  dekade  1970-an, Pemerintah  Orde  Baru  sudah  berusaha untuk  mengatasi  persoalan  struktural  ini dengan  program  transmigrasi,  dengan harapan  dapat  mempengaruhi  distribusi penduduk di Indonesia.
Paradigma  yang  awalnya  dominan mempengaruhi  program  transmigrasi  di Indonesia  adalah  bahwa  transmigrasi merupakan  sarana  penyebaran  penduduk dari  Pulau  Jawa,  Madura  dan  Bali  yang berpenduduk  padat  ke  luar  Pulau  Jawa, Madura  dan  Bali  yang  berpenduduk jarang. Paradigma ini pula yang mendasari  konsep  transmigrasi  seperti dikenal  sekarang,  yaitu  perpindahan penduduk antar-pulau dengan menyeberangi  laut,  bukan  antar-daratan. Program ini diprakarsai pemerintah karena pelaksanaannya memerlukan biaya sangat  besar,  khususnya  pada  tahap perambahan  serta  pembukaan  lokasi  baru di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali.
Husodo  (2003)  menyatakan  bahwa selain mendukung pengembangan perekonomian berbagai daerah dan perekonomian nasional, penyebaran penduduk  melalui  transmigrasi  juga diperlukan  untuk  mengatasi  masalah- masalah  yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk seperti di Pulau Jawa.
Kepadatan  penduduk  di  pulau  ini  telah menimbulkan  banyak  masalah  sosial  dan ekonomi, serta menjadi penyebab kemiskinan penduduk,  yang ditandai  oleh bertambahnya  jumlah  buruh  tani,  petani gurem, nelayan miskin, dan para penganggur.  Kondisi  terlalu  padatnya penduduk  di  Pulau  Jawa  ini  sangat dirasakan dalam kehidupan sektor pertanian  di  perdesaan.  Berbagai  lahan usaha  para  petani  yang  semakin  sempit menyebabkan budidaya pertanian menjadi kurang produktif dan tidak efisien. Karena penduduk di pulau ini sudah terlalu padat, maka  kepemilikan  lahan  semakin  sempit. Hal  ini  menggambarkan  betapa  tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian  di  Pulau  Jawa.  Oleh  karena  itu, perlu disediakan lahan pertanian yang luas dengan  tingkat  kesuburan  yang  memadai, salah satunya melalui program transmigrasi. Berkaitan dengan maksud transmigrasi,  dapat  dikemukakan  bahwa tujuan  program  transmigrasi  yang  juga
menonjol  adalah  pemanfaatan  sumber daya  alam  yang  tersedia  di  pulau-pulau besar  Indonesia  dan  penyaluran  potensi sumber  daya  manusia  dalam  peningkatan kesejahteraan  dan  pembangunan  wilayah di negara ini. Husodo (2003) mengemukakan bahwa sebenarnya
program transmigrasi merupakan kegiatan investasi  baik  investasi  manusia  ( human investment )  maupun  investasi  modal ( capital  investment ).  Sebagai  proyek investasi  manusia,  program  transmigrasi memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan hidup transmigran serta masyarakat sekitarnya,  sedangkan  sebagai  investasi modal, program transmigrasi memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan produk  domestik  regional  bruto  tingkat wilayah,  baik  level  provinsi,  kabupaten, kecamatan maupun desa.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  penelitian  studi  kasus.  Dengan metode ini, peneliti ingin mengungkapkan secara  lebih  mendalam  berbagai  aspek problematis unik dari program transmigrasi  yang  telah  dilaksanakan sejak  tahun  2004  sampai  tahun  2013  di UPT Durian Amparan. Studi kasus dipilih sebagai  metode  penelitian  ini  karena metode  itu  dapat  digunakan  untuk mengkaji fenomena spesifik secara mendalam  sesuai  dengan  situasi  maupun kondisi  yang  unik  di  lokasi  penelitian, yaitu di UPT Durian Amparan.
Metode penelitian studi kasus mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, fokus  penelitian  studi  kasus  mengangkat isu-isu  kontekstual  serta  mengeksplorasi dan memahami pemikiran serta pengalaman  yang  digagas  oleh  seseorang secara  subyektif. Kedua, ketika  di lapangan  ada  data  menarik  tetapi  berada di  luar  teori,  data  itu  dapat  digunakan untuk  mengembangkan  dan  menambah kekayaan  teori  yang  telah  digunakan asalkan  logika  yang  dibangun  antara  data dengan teori  itu rasional. Ketiga, tinjauan
pustaka dalam studi kasus tidak berfungsi menjawab  apa  yang  diketahui  tentang suatu topik, melainkan untuk mengembangkan  pertanyaan-pertanyaan yang  lebih  tajam  dan  mengarah  untuk menyingkap  seluruh  fenomena  yang spesifik  dan  unik  secara  mendalam mengenai topik yang bersangkutan.
Studi  kasus  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus mendalam  pada  satu  kasus.  Dengan metode ini, penelitian memusatkan perhatian  pada  fenomena  kontemporer dalam  konteks  kehidupan  nyata  (Yin, 2011),  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan program transmigrasi yang telah dilaksanakan  sejak  tahun  2004  hingga tahun  2013  di  UPT  Durian  Amparan. Penelitian  ini  tidak  melihat  perbandingan atau  menggeneralisasi  antara  kasus  yang terjadi  di  UPT  Durian  Amparan  dengan kasus di daerah lainnya. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat mengupas secara mendalam  kasus  yang  terjadi  di  UPT tersebut dengan mengedepankan keunikan dan  kekhususan  di  sana.  Mengingat terbatasnya waktu, dana, dan kemampuan untuk  mengumpulkan  data  penelitian, metode  studi  kasus  dipilih  agar  lingkup data  yang  dikumpulkan  menjadi  terbatas dan spesifik.  Dengan data itu, diharapkan analisis,  pembahasan  dan  penyajian  data dapat  dilakukan  secara  lebih  fokus terhadap segala keunikan dan kekhususan yang  ditemukan  di  lapangan  mengenai program transmigrasi yang telah dilaksanakan  sejak  2004  hingga  tahun 2013 di UPT Durian Amparan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.  Program  Transmigrasi  di  UPT Durian Amparan
Pelaksanaan  transmigrasi  di  UPT Durian  Amparan  tidak  dapat  dilepaskan dari kebijakan ekonomi berbasis persoalan  kependudukan  di  Provinsi Bengkulu  pada  umumnya  dan  Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya.
Mengingat banyaknya sumberdaya perkebunan  di  wilayah  ini,  pengelolaan
sumberdaya alam yang melimpah membutuhkan  tenaga  kerja  dalam  jumlah banyak,  dan  alternatif  utama  untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  yang dibutuhkan adalah melalui transmigrasi.
Program transmigrasi ini membutuhkan  dukungan  SDM  yang cukup,  baik  kualitas  maupun  kuantitas. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas dan  kompetensi  di  bidangnya,  sedangkan kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah  SDM apakah  sudah  cocok  untuk  memenuhi semua  kebutuhan  (Widodo,  2011).  SDM berpengaruh terhadap keberhasilan program  transmigrasi,  sebab  tanpa  SDM yang  handal  maka  program  transmigrasi akan  berjalan  lambat.  Hal  ini  terkait dengan  tiga  kecamatan  tetangga  yang sudah  berkembang  terlebih  dulu  menjadi sentra  ekonomi  masyarakat  sekitar,  yang pada  akhirnya  sekarang  sudah  dibentuk menjadi KTM Lagita.
Dari  demikian  banyak  program transmigrasi  yang  dilaksanakan  selama ini,  pemerintah  menetapkan  kebijakan pembangunan  Kota  Terpadu  Mandiri (KTM) melalui Keputusan Menteri
Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor Kep. 214/ MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum  Pembangunan  dan  Pengembangan KTM  di  Kawasan  Transmigrasi.  Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu  mengusulkan  dilaksanakannya pembangunan  dan  pengembangan  KTM Lagita  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara, yaitu  kawasan  pengembangan  wilayah transmigrasi  yang  mencakup  kecamatan, seperti Ketahun, Napal Putih, Giri Mulya, Batik  Nau,  Padang  Jaya,  dan  Lais.  UPT Durian  Amparan  merupakan  salah  satu lokasi  transmigrasi  di  wilayah  KTM Lagita  Kecamatan  Batik  Nau.  Hal  ini menunjukkan bahwa transmigrasi  di  UPT Durian Amparan adalah respon
Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten  Bengkulu  Utara  terhadap perkembangan  yang  positif  di  kawasan ekonomi  terpadu  berbasis  transmigrasi  di KTM Lagita.
Sesuai  dengan  tujuan  pembangunan KTM Lagita, transmigrasi di UPT Durian
Amparan juga diarahkan pada pengembangan lokasi transmigrasi menjadi  pusat  pertumbuhan  wilayah berbasis komoditas pertanian dan agroindustri,  serta  dilengkapi  kawasan pengembangan  agribisnis  (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, 2007). Dengan orientasi semacam itu, pengembangan perkebunan di UPT Durian Amparan mempunyai fokus ekonomi  yang  relatif  jelas.  Lahan  usaha tani  yang  dibagikan  kepada  transmigran umumnya berupa lahan pekarangan seluas 50  Ha,  sedangkan  Lahan  Usaha  I  yang dibagikan  adalah  seluas  150  Ha.  Lahan yang diberikan pada warga transmigran di UPT Durian Amparan umumnya digunakan untuk menanam tanaman karet. Kondisi lahan yang berbukit-bukit umumnya mendorong perkembangan perekonomian  di  UPT  Durian  Amparan mengarah  pada  perekonomian  berbasis budidaya lahan kering.
Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  program  transmigrasi  yang  telah dilaksanakan  di  UPT  Durian  Amparan melibatkan beberapa lembaga di antaranya  adalah  Pemerintah  Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten
Bengkulu  Utara,  Pemerintah  Kecamatan Batik  Nau,  dan  Kantor  Desa  Durian
Amparan Lama, serta perusahaan penerima  otoritas  untuk  membuka  lahan dan  membangun  sarana  dan  prasarana fisik  yang  diperlukan  oleh  transmigran seperti  rumah  tinggal,  kantor  petugas penyuluh transmigrasi, sekolah dan Puskesmas Pembantu (PUSTU).
Sebagai  penerima  dan  pelaksana program transmigrasi, mereka lebih banyak terlibat mulai dari mempersiapkan lahan transmigrasi sampai pada menempatkan  transmigran  ke  lokasi  UPT Durian  Amparan.  Pada  tingkat  provinsi, Pemerintah  Daerah  melaksanakan  tugas umum  menerima  dan  menampung  calon transmigran  di  asrama  transito.  Sejak tahap  penerimaan,  Dinas  Tenaga  Kerja
dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  telah memberikan  informasi  mengenai  daerah yang akan mereka datangi dan memberikan  arahan  bagaimana  calon transmigran  akan  diantar  ke  kabupaten hingga akhirnya diantar ke lokasi transmigrasi.
Dalam  penerimaan  oleh  Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, Disnakertrans juga telah  menjelaskan  hak  dan  kewajiban transmigran  di  lokasi  yang  ditentukan  di UPT  Durian  Amparan.  Transmigran dijanjikan akan menerima hak antara lain: (1)  menerima  lahan  2  ha,  yaitu  0,25  ha untuk  lahan  rumah  dan  pekarangan  dan 0,75  ha  untuk  Lahan  Usaha  I,  serta  1  ha untuk Lahan Usaha II; (2) mendapat jatah hidup selama satu tahun, yaitu beras, gula, kopi, garam, ikan asin, dan lain-lain setiap bulan;  (3)  penyuluhan  tentang  bagaimana menyesuaikan  diri  dengan  lokasi  baru, cara menggarap lahan yang telah disediakan, serta jenis-jenis tanaman yang cocok  ditanam  di  daerah  tersebut,  dan sebagainya;  dan  (4)  diberi  pendampingan pembinaan di bawah kewenangan Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  yang diberikan  selama  5  tahun  oleh  petugas Disnakertrans  yang  ditunjuk  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Disnakertrans  Provinsi  Bengkulu telah  menyampaikan  pula  kewajiban umum transmigran untuk selalu menempati  lokasi  yang  telah  ditetapkan dan mengolahnya sesuai dengan penyuluhan  pertanian  yang  diberikan, serta dilarang untuk menjual kepada orang lain  dan/atau  meninggalkan  lokasi  yang telah  diberikan.  Dalam  rangka  memenuhi kewajiban transmigran ini, pihak Disnakertrans  Provinsi  Bengkulu  juga menyampaikan  peran  utama  sebagai pembina  transmigran  dalam  beberapa tahapan selama 5 tahun berturut-turut, dan peran  fasilitator  bagi  semua  bantuan tambahan  yang  diberikan  Pemerintah Pusat  kepada  warga  transmigran,  sampai mereka benar-benar dapat menjadi transmigran  yang  sejahtera  dan  mandiri secara ekonomi.
Selain Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah
Kabupaten
Bengkulu  Utara  juga  melaksanakan  tugas menerima  penyerahan  transmigran  dari Provinsi  Bengkulu  untuk  diantarkan  ke lokasi  yang  telah  ditetapkan.  Untuk melaksanakan  tugas-tugas  pembinaan  di lapangan,
Disnakertrans Kabupaten
Bengkulu Utara menunjuk petugas lapangan  yaitu  seorang  kepala  UPT  yang nantinya  akan  bertugas  mendampingi pembinaan  transmigran  selama  5  tahun pertama  sejak  penempatan,  dengan  tugas menjadi  fasilitator  antara  pemerintah  dan transmigran. Disnakertrans maupun petugas lapangan urusan transmigrasi juga menjelaskan  berbagai  urusan  administrasi yang  harus  diurus  oleh  transmigran setelah  mereka  menempati  lokasi  yang ditetapkan.
Pemerintah  Daerah  (dari  tingkat provinsi  sampat  desa)  selaku  penerima dan  pelaksana  kebijakan  transmigrasi berusaha  menjalankan  kebijakan  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat  diketahui dari  pemberian  informasi  yang  jelas kepada  pihak  terkait,  seperti  tugas  dan tanggung jawab pemerintah daerah (Disnakertrans)  dalam  penerimaan  dan penampungan calon transmigran di asrama transito sampai tranmigran diantar ke  lokasi  pemukiman  di  UPT  Durian Amparan.  Disnakertrans  Provinsi  juga memberi  informasi  yang  jelas  kepada calon  transmigran  tentang  hak  dan kewajiban mereka di UPT, serta kewajiban  dari  Disnakertrans  Provinsi untuk mendampingi dan membina transmigran  selama  lima  tahun  berturut- turut.

## 2.  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pembangunan Lokasi Transmigrasi
Pemerintah  daerah  asal  (Pasuruan Jawa  Timur  dan  DKI  Jakarta)  maupun pemerintah  daerah  penerima  (Provinsi Bengkulu)  pada  umumnya  mempunyai prakarsa  yang  sama  untuk  mengadakan transmigrasi.  Di  satu  sisi,  pemerintah daerah  asal  ingin  warga  miskin  di
lingkungan padat penduduk dari daerahnya  dapat  meningkatkan  taraf hidup  di  lokasi  transmigrasi  melalui pengelolaan  lahan  perkebunan,  sementara di  sisi  lain,  pemerintah  daerah  penerima membutuhkan  tenaga  kerja  tambahan untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perkebunan di lokasi transmigrasi.  Adanya  kebutuhan  akan program transmigrasi dari perspektif yang berbeda  tersebut  telah  menimbulkan peranan  yang  berbeda  dalam  pelaksanaan program  transmigrasi  di  UPT  Durian Amparan, namun demikian mereka memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan  taraf  kehidupan  warga  di sana.
Komunikasi  antar  daerah  pengirim dan  daerah  penerima  selama  ini  kurang berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  daerah pengirim  pada  umumnya  hanya  berperan di  masa  persiapan  dan  pembekalan  calon transmigran  serta  proses  pengirimannya ke  pemerintah  daerah  penerima.  Setelah penempatan  di  UPT  Durian  Amparan, pemerintah  daerah  asal  tidak  banyak terlibat dan sudah menyerahkan sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah penerima.  Sementara  itu,  pemerintah daerah  penerima  pada  umumnya  terlibat dalam  menyiapkan  lokasi  transmigrasi, menerima calon transmigran, memberikan arahan mengenai kondisi lokasi transmigrasi dan cara menyikapinya, serta memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman  yang  cocok  dengan  lahan  di sana.  Pemerintah  daerah  pengirim  dan pemerintah  daerah  penerima  seharusnya tetap bekerjasama, terutama dalam pembinaan transmigran agar mereka dapat mengembangkan  kehidupan  yang  lebih baik di UPT.
Pemerintah  daerah  provinsi  telah menunjuk  seorang  stafnya  yang  berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjadi Kepala  Unit  Pemukiman  Transmigrasi (Ka. UPT) di lokasi transmigrasi. Penunjukkan Ka. UPT merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintah daerah dalam proses pembinaan
transmigran  selama  lima  tahun  berturut- turut.  Transmigran  juga  bertanggung jawab  dalam  menciptakan  lokasi  UPT menjadi wilayah transmigrasi yang berwawasan  lingkungan,  serta  menjadi wilayah  yang  pertumbuhan  ekonominya menjadi andalan bagi penduduk sekitarnya  dengan  cara  mengolah  dan memelihara UPT sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Selama  ini,  pengelolaan  lokasi transmigrasi  di  UPT  Durian  Amparan telah melibatkan peran pemerintah daerah penerima,  khususnya  pada  tahun-tahun awal  penempatan  transmigran  melalui pemberian  jatah  hidup  selama  satu  tahun serta pemberian penyuluhan
ketransmigrasian. Pendampingan dan pembinaan  ini  telah  dilakukan  sesuai dengan  jenis  transmigrasi  dan  pola  usaha pokoknya. Pemerintah daerah yang menerima  transmigran  memiliki  peran yang sangat strategis mulai dari persiapan program  sampai  pembinaan  transmigran (Soegiharto,  2008).  Namun,  pemerintah daerah penerima, dalam hal ini Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  pada umumnya  dan  Pemerintah  Kabupaten Bengkulu  Utara  pada  khususnya,  kurang melaksanakan  peran  strategisnya  secara optimal, baik dalam hal penyediaan lahan, penyiapan permukiman, informasi, seleksi, pendidikan dan pelatihan atau pun pembinaan  masyarakat  dan  permukiman transmigrasi.

## a. Penyediaan Lahan
Berdasarkan
Surat Keputusan Bupati  Bengkulu  Utara  No.  660/2003 tentang penetapan/penunjukan pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman  transmigrasi  di  Kecamatan Batik  Nau  Bengkulu  Utara,  menetapkan pencadangan  tanah  seluas  lebih  kurang 600  Ha.  Namun  prakteknya  di  lapangan, tanah  atau  lahan  yang  diserahkan  kepada transmigran  sejak  mereka  ditempatkan hingga sekarang baru sekitar 200 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan
untuk  warga  transmigran  mengalami kendala dan masalah yang rumit.
Pada  saat  penempatan  transmigran, pemerintah  daerah  hanya  memberikan lahan seluas 0,25 hektar untuk rumah dan pekarangan,  dan  tidak  segera  disusul dengan  pemberian  Lahan  Usaha  I  agar dapat  segera  dikelola.  Lahan  Usaha  I  di UPT  Durian  Amparan  umumnya  baru diberikan  setelah  transmigran  di  lokasi selama  satu  tahun  lebih,  bahkan  terdapat 30  Kepala  Keluarga  transmigran  belum memperoleh lahan seluas 0,75 Ha tersebut terhitung  dengan  masa  tunggu  selama delapan  tahun  hingga  Desember  2013. Lahan  Usaha  II  yang  dijanjikan  akan diberikan  setelah  setahun  penempatan ternyata  tidak  diberikan  juga  sampai sekarang,  imbasnya  warga  mengalami kesulitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa  ada  ketidakjelasan  dan  tidak konsistennya  informasi  yang  diberikan oleh  pelaksana  kebijakan  transmigrasi  di UPT Durian Amparan. Sumber daya yang digunakan  untuk  keberhasilan  program transmigrasi  ini  jelas  sangat  terbatas, seperti  SDM  berupa  staf  pelaksana  yang kurang profesional dan kurang mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan kebijakan program transmigrasi.  Selain  itu,  struktur birokrasi yang  panjang  dan  rumit  serta  kompleks mengakibatkan  penyelenggaraan  program transmigrasi di UPT ini tidak fleksibel.
Dampak  buruk  lemahnya  peran penyediaan lahan oleh pemerintah daerah- penerima  adalah  bahwa  transmigran menjadi  sangat  enggan  mengelola  lahan dengan  baik  demi  produktivitas  yang optimal,  karena  belum  diterimanya  lahan usaha II serta lemahnya status kepemilikan  lahan  yang  mereka  kelola. Pemerintah  daerah  sendiri  tidak  memberi kepastian  hukum  tentang  status  lahan yang mereka kelola, bahkan sampai akhir Desember  2013.  Hal  ini  menandakan adanya  indikasi  inkonsistensi  penerapan mekanisme  penyerahan  lahan  kepada transmigran.
Penyiapan  permukiman  di  UPT Durian  Amparan  ini  masih  belum  sesuai dengan apa  yang diharapkan transmigran, yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek: (1)  wujud  rumah  yang  diterima  oleh transmigran sangat sederhana, baik bentuk,  bahan  maupun  tataruangnya. Rumah  ini  dibangun  di  atas  lahan  rumah dengan kondisi pekarangan yang dibiarkan  tanpa  pengelolaan;  (2)  letak rumah yang jauh satu sama lain, sehingga potensi  saling  bertemu  dan  berinteraksi satu sama lain menjadi sangat terbatas; (3) posisi  sarana  dan  prasarana  sekolah, kesehatan  dan  pemerintahan  berada  jauh di  luar  lingkup  interaksi  masyarakat;  dan (4) kondisi lahan yang dikelola, baik pada lahan  rumah  dan  pekarangan  seluas  0,25 hektar  maupun  Lahan  Usaha  I  yang diberikan  pada  awal  tahun  kedua  seluas 0,75  hektar,  masih  apa  adanya  dan idealnya  harus  dikelola  beberapa  bulan lebih dahulu sebelum ditanami karet.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan bahwa  kegiatan  Disnakerstran  dalam penyiapan permukiman benar-benar minimalis, bahkan dapat dikatakan kurang memadai  dalam  mendukung  penciptaan lingkungan  lokasi  transmigrasi  yang nyaman  dan  sejahtera.  Fasilitas  atau sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi  program  transmigrasi  ini. Pengadaan  fasilitas  yang  layak,  seperti pemukiman, sekolah, kantor transmigrasi, PUSTU,  mesjid,  lahan  usaha,  listrik, sumber  air  bersih,  jalan  dan  fasilitas lainnya akan menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan program
transmigrasi  di  UPT  Durian  Amparan. Anggaran yang terbatas untuk pembebasan lahan serta  penyedian sarana dan  prasarana  sangat  besar  pengaruhnya untuk  dapat  menjamin  kebijakan  berjalan sesuai  dengan  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya.

## b. Pembinaan Transmigran
Pembinaan warga transmigrasi pada dasarnya  diarahkan  untuk  mencapai
kesejahteraan, kemandirian, serta integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian
lingkungan
secara
berkelanjutan.
Pembinaan warga transmigran
maupun lingkungan permukiman transmigrasi oleh pemerintah daerah  penerima  Provinsi  Bengkulu  dan Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  UPT Durian Amparan meliputi bidang ekonomi, khususnya untuk menuju tingkat swasembada berbasis perkebunan tanaman  karet.  Di  bidang  sosial-budaya, pembinaan  diarahkan  pada  pemenuhan kebutuhan pelayanan umum dan terjadinya  integrasi  serta  akulturasi  yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat  sekitarnya.  Pembinaan  juga dilakukan di bidang mental spiritual  yang diarahkan  pada  pengembangan  manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
Jika diamati dari praktik pembinaan melalui penyuluhan ketransmigrasian yang  dilaksanakan  oleh  petugas  lapangan urusan  transmigrasi,  dapat  dikemukakan bahwa  pengelolaan  lahan  yang  telah diarahkan  oleh  pemerintah  daerah  selama ini  memang  secara  normatif  sudah berwawasan lingkungan, karena memperhatikan aspek kelestarian ekosistem  lokal,  seperti  tanah,  air,  dan iklim  sebagai  modal  dasar  kehidupan transmigran.  Hal  ini  dapat  dilihat, misalnya,  dari  penentuan  tanaman  karet sebagai komoditas utama yang dibudidayakan di UPT Durian Amparan.
Dengan  keserasian  ekosistem  yang saling membutuhkan, transmigran
diharapkan  dapat  membentuk  wilayah permukiman beserta sumber-sumber penghidupan bagi kehidupan yang harmonis  dan  berkelanjutan.  Namun demikian, sehubungan dengan pembinaan warga masyarakat dan permukiman transmigrasi, petugas lapangan
penyuluhan transmigrasi selama ini hanya mendatangi  lokasi  transmigrasi  pada waktu terbatas. Penyuluhan hanya diberikan  mengenai  kondisi  lahan,  cara praktis mengolah lahan, bagaimana
menangani  lahan  dengan  tanaman  karet, teknik memeliharanya, dan cara mengatasi hama penyakit.
Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh transmigran di UPT Durian Amparan,  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu pada umumnya dan Pemerintah Bengkulu Utara  pada  khususnya  perlu  melakukan perencanaan kembali program transmigrasi  yang  telah  dilaksanakan  di UPT  Durian  Amparan  tahun  penempatan 2004,  2005  dan  2006  secara  holistik  dan terpadu. Mereka perlu melakukan pengorganisasian dengan koordinasi vertikal  timbal-balik  untuk  merumuskan dan mengeluarkan kebijakan mengadakan dan  menyerahkan  lahan  usaha  I  dan  II yang seharusnya diberikan kepada transmigran  sejak  awal  penempatan  di UPT pada tahun pertama dengan orientasi kesejahteraan transmigran.
Akhirnya, mereka juga perlu melakukan  evaluasi  rutin  berkala  untuk memantau  perkembangan  transmigran  di UPT.  Mengingat  transmigran  selama  ini telah menjalani kehidupan lebih dari lima tahun  pertama  sejak  2004,  2005  atau 2006, pemerintah kabupaten perlu bersikap  proaktif  untuk  memperbaiki kebijakan  yang  ada  agar  transmigrasi yang  dilaksanakan  dapat  berlangsung sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Tujuannya  agar transmigran dapat terpenuhi rasa keadilannya  setelah  hampir  satu  dekade tidak  mendapatkan  haknya  yang  layak atas kepemilikan lahan produksi pertanian di  UPT  Durian  Amparan  sebagaimana dijanjikan oleh Pemerintah Daerah.

## E. Kesimpulan dan Saran.
1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa  eksistensi  pemerintah  dengan kebijakan  afirmatif  sangat  diperlukan guna memberdayakan transmigran sebagai  komunitas  baru  yang  dibentuk dengan prakarsa pemerintah. Tanpa kebijakan afirmatif yang memadai,
khususnya  melalui  penyediaan  akses terhadap  berbagai  aset  penghidupan, mereka akan selalu kesulitan membangun basis-basis  penghidupan  dengan  pilihan- pilihan strategi penghidupan yang berkelanjutan
untuk mencapai kesejahteraan dinamis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi Bengkulu  sudah  melaksanakan  program transmigrasi  di  UPT  Durian  Amparan dengan  cara  menyediakan  lahan  dan membangun  sarana  dan  prasarana  fisik seperti  rumah  tinggal,  kantor  petugas penyuluh transmigrasi, sekolah dan Puskesmas  Pembantu  (PUSTU),  serta memberikan  arahan  penempatan  dan pembinaan  tentang  penanaman  karet. Akan tetapi, pelaksanaan program transmigrasi  di  UPT  Durian  Amparan dapat  dikatakan  tidak  tepat  dan  kontinyu akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan  program  yang  tidak  sesuai dengan  prosedur  transmigrasi,  khususnya yang terkait dengan ketidaktepatan implementasi mekanisme penyerahan lahan usaha I (0,75 Ha) dan II (1 Ha). a. Program transmigrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2004 di  UPT Durian  Amparan  sudah  tidak  tepat sejak  awal,  bahkan  dalam  proses penyediaan  tanah.  Pemerintah  Daerah tidak  menyediakan  lahan  rumah  dan pekarangan secara tepat waktu, yaitu di awal penempatan, yang diperburuk lagi dengan  tertundanya  lahan  usaha  I seluas  0,75  Ha  kepada  transmigran, serta akhirnya tidak diberikannya lahan usaha  II  seluas  1  Ha  sampai  sekarang (2013).
b. Ketidaksesuaian prosedur penyelenggaraan transmigrasi juga terlihat  dari  kurangnya  pembinaan masyarakat  transmigrasi  sebagaimana diamanatkan  Pasal  49  PP  No.  2/1999, bahwa pembinaan masyarakat transmigrasi  dalam  mewujudkan  desa transmigrasi  dirancang  dalam  tiga tahap  perkembangan,  yaitu  tahap adaptasi, pemantapan, dan
pengembangan. Dalam kenyataan, pembinaan  di  UPT  Durian  Amparan pada  umumnya  hanya  dilakukan  pada 2 tahun pertama, karena setelah gempa bumi 2007, petugas penyuluh transmigrasi  sudah  sangat  jarang  ke lokasi  transmigrasi  di  UPT  Durian Amparan.
c. Perlunya  mempertimbangkan  peran intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi, kajian geografis sangat perlu memasukkan  dimensi  kajian  kebijakan yang  jauh  lebih  komprehensif.  Hal  ini bertujuan  agar  aspek  spasial,  ekologi maupun kompleks wilayah yang diasumsikan mempengaruhi kesejahteraan maupun strategi
penghidupan berkelanjutan dari transmigran  dapat  dijelaskan  secara struktural  dengan  mempertimbangkan peran  politis  dan  birokratis  dari pemerintah.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian tersebut,  maka  bisa  diajukan  beberapa saran kebijakan sebagai berikut.
a. Untuk  kasus  program  transmigrasi yang  dilaksanakan  di  UPT  Durian Amparan  tahun  penempatan  2004,
2005  dan  2006,  Pemerintah  Prov Bengkulu  dan  Pemerintah  Kabupaten Bengkulu Utara perlu segera melakukan koordinasi untuk
merumuskan dan mengeluarkan kebijakan mengadakan dan
menyerahkan  lahan  usaha  II  yang seharusnya sudah diberikan sejak awal penempatan transmigran di lokasi pada tahun pertama. Tujuannya agar transmigran  dapat  segera  terpenuhi rasa  keadilannya  setelah  hampir  satu dekade  tidak  mendapatkan  haknya yang  layak  atas  kepemilikan  lahan produksi  pertanian  di  UPT  Durian Amparan  sebagaimana  dijanjikan  oleh Pemerintah Daerah.
b. Untuk program transmigrasi yang akan diadakan  di  tahun-tahun  yang  akan
datang,  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu dan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu Utara  hendaknya  berkoordinasi  dalam merumuskan kebijakan pengadaan lahan  dan  permukiman  transmigrasi, sehingga  lahan  usaha  I  dan  II  dapat diserahkan  kepada  transmigran  sejak awal penempatan transmigran di lokasi pada  tahun  pertama.  Tujuannya  agar mereka dapat mengelolanya sejak awal dan lebih mampu memenuhi kebutuhan jangka  pendek,  menengah  maupun panjang dengan baik, khususnya setelah bantuan jatah hidup pemerintah pada tahun pertama selesai diberikan.
c. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya segera mengeluarkan kebijakan  yang  lebih  progresif  untuk dapat  mengintegrasikan  UPT  Durian Amparan  dengan  konteks  program transmigrasi  di  wilayah  KTM  Lagita. Tujuan integrasi ke dalam KTM Lagita ialah  agar  UPT  Durian  Amparan  lebih cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan  berbasis  pertanian  dan agroindustri, dilengkapi kawasan pengembangan agribisnis.
d. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta  jajaran  pemerintahan  pada tingkat kecamatan dan desa hendaknya mengeluarkan kebijakan
untuk mengintensifkan kembali petugas lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan transmigran agar
transmigran  di  UPT  Durian  Amparan dapat membangun basis strategi penghidupan  yang  lebih  berkelanjutan dalam  kerangka  integrasi  ke  dalam KTM Lagita tersebut.

## Daftar Pustaka
Alfandi, W. 2001. Epistemologi Geografi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Bintarto.  1991.  Geografi  Konsep  dan Pemikiran.  Yogyakarta:  Fakultas Geografi UGM
Bintarto  dan  Hadisumarno,  S.  1987. Metode  Analisa  Geografi.,  Jakarta: LP3ES.
Faturochman, Wicaksono, B., Setiadi, dan Latief, S. 2004. Dinamika Kependu- dukan  dan  Kebijakan.  Yogyakarta: Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebi-jakan, Universitas Gadjah Mada. Husodo, Siswono Yudo. 2003.
Transmigrasi:  Kebutuhan  Negara Kepulauan  Berpenduduk  Heterogen dengan  Persebaran  yang  Timpang.
Jakarta: PT Tema Baru.
Levang, P. 2003. Ayo ke Tanah Sabrang.
Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia. Panayotou,  T.  1994.  “Economy  and Ecology in Sustainable Development  ”  in  The  Society  for Political  and  Economic  studies  (ed) 1994.  Economy  and  Ecology  in Sustainable Development, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 42/1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Peraturan  Pemerintah  No.  2/1999  tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan  Lembaga  Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No. Per 25/Men/IX/2009  tentang  Tingkat Perkembangan  Permukiman  dan Kesejahteraan Transmigran Ritohardoyo,  Su.  2013.  Penggunaan  dan Tata  Guna  Lahan.  Yogyakarta: Penerbit Ombak. Soegiharto, Saraswati. 2009. Transformasi Desa-Desa Transmigrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Suparno,  Erman.  2007.  Paradigma  Baru Transmigrasi: Menuju Kemakmuran
Rakyat.
Jakarta: Departemen
Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Republik Indonesia. Undang-Undang  No.  15/1997  tentang Ketransmigrasian WCED (World Commision on Environment  and  Development). 1987. Our Common Future. Oxford.
Oxford University Press. Yin, R.K. (2011). Studi Kasus:Disain dan Metode, Jakarta: RajaGrafindo
Persada.