## PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

## Oleh
Devy Nayasari Sastradinata
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Fidusia  sebagai  jaminan  kebendaan  sangat  digemari  dan  populer  karena  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  objek  jaminan  hutang  secara  fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan mengunakan jaminan fidusia dapat mempermudah  kreditur  karena  selain  prosedur  pemasangan  fidusia  itu  lebih  sederhana, namun  juga  ketentuan  bahwa  tidak  mensyaratkan  berpindahnya  benda  jaminan  dalam kekuasaan  kreditur,  sehingga  kreditur  tidak  perlu  menyediakan  tempat  khusus  bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminkan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  dapatlah  dirumuskan  beberapa permasalahan  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  perjanjian  kredit dengan  jaminan  fidusia  dan  bagaimana  penyelesaian  kredit  macet  pada  pembiayaan konsumen.  Tipe  penelitiaan  hukum  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif.  Penelitiaan hukum  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian  hukum  tentang  kaidah-kaidah  atau  norma- norma dalam hukum positif.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan,bahan hukum sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  buku  teks,jurnal,pendapat  sarjana  dan kasusu hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengarah pada petujuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  mahluk  sosial, memiliki  kebutuhan  yang  beranekaragam. Kebutuhan  dan  keinginan  itu  yang mendorong manusia berusaha memenuhinya.  Meningkatnya  daya  beli serta  kemudahan  seseorang  memperoleh kredit  dari  lembaga  keuangan  non  bank, dapat menjadi penyebab mudahnya seseorang  memiliki  kendaraan  bermotor. Meningkatnya jumlah pemilikan kendaraan  bermotor  roda  empat  melalui kredit,  memberikan  pengaruh  pada  bisnis penunjang  industri  ini  yakni  munculnya lembaga pembiayaan (financing institution)  yang  mengkhususkan  pada pembiayaan konsumen.
Alasan-alasan tersebut dapat menunjukkan akan arti pentingnya pembiayaan  konsumen  sebagai  alternatif sumber  pembiayaan  bagi  masyarakat khususnya  para  konsumen.  Keuntungan sistem  ini  bagi  masyarakat  adalah  dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan  melainkan  hanya  barang  yang dibiayai  itulah  yang  langsung  dibebani dengan  jaminan  fidusia.  Konsumen  tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut. Lembaga jaminan diperlukan
terkait  dengan  adanya  jaminan  didalam perjanjian  kredit  antara  kreditur  dan
debitur.  Salah  satu  lembagajaminan  yang sering  digunakan  adalah lembaga  Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  didalam Pasal  1angka  1  memberikan  batasan  dan pengertian  fidusia  sebagai  pengalihan hakkepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwabenda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilikbenda  (pemberi  Jaminan  Fidusia). Kepercayaan  disini  diartikan  bahwabenda yang  dijaminkan  tetap  berada  di  dalam kekuasaan pemilik, yaitupihak debitur.
Menurut  Sri  Soedewi  Masjchun Sofwan,  S.H,  timbulnyalembaga  fidusia dikarenakan  ketentuan  Undang-Undang yang  mengaturtentang  lembaga  gadai masih  mengandung  banyak  kekurangan, tidakmemenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembanganmasyarakat.
Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat  digemari  dan  populer  karena  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  objekjaminan  hutang  secara fisik  masih  tetap  dalam  penguasaan debitur.  Selainitu,  dengan  menggunakan Jaminan  Fidusia  dapat  mempermudah krediturkarena selain prosedur pemasangan  fidusia  itu  lebih  sederhana, namun jugaketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalamkekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempatkhusus  bagi  penyimpanan  benda- benda yang dijaminkan.
Jaminan  Fidusia,  selain  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  42Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  diatur  pula dalam  peraturanpelaksanaannya,  antara lain  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan AktaJaminan  Fidusia,  LN.170,  TLN.4005. Peraturan  ini  muncul  karena  fidusialahir dari yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran  sehinggakurang  menjamin
kepastian  hukum,  terutama  bagi  pihak kreditur.
Adanya  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, makapendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk
mendapatkankepastian hukum tentang Jaminan Fidusia.
Penyelesaian  kredit  sebagaimana tertuang  dalam  pasal  29  undang-undang nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan fidusia,dapat  menjelaskan  bahwah  benda yang  di  jaminkan  dengan  akta  fidusia mempuyai kekuatan hukum yang memaksa debitur wanprestasi, maka benda yang  menjadi  tujuanya  untuk  mencari harga  tertinggi  akan  tetapi  apabila  dalam pelelangan umum tidak tercapai atau tidak di  lakukakn  dengan  cara  pelelangan umum, maka dapat di lakukan juga dengan cara  penjualan  dibawah  tangan  yang  telah disepakati  oleh  pemberi  dan  penerima fidusia.tujuan  di  lakukan  penjualan  di bawah  tangan  ini  mencari  penjualan dengan harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  judul  dan  materi yang  di  bahas  maka  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian  hokum  normative  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hokum darisisi normatif. 1
Di  dalam  penelitian  hokum  terdapat beberapa  pendekatan.  Dengan  pendekatan tersebut  penelitian  yang  di  gunakan  adalah Yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undang ( statuteapproach ) pendekatan tersebut  melakukan  pengkajian  terhadap undang-undang  yang  berhubungan  dengan pokok  permasalahan. 2 selain  itu  juga
1 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke enem, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57
2 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga, Surabaya. 2005. H. 96
pendekatan  analisis  ( Analiticalapptoach ), pendekatan  ini  maksudnya  menganalisa tentang  penyelesaian  kredit  macet  pada pembiayaan  konsumen  dengan  jaminin fidusia  menurut  undang-undang  nomor  42 tahun 1999 tentang fidusia.
Bahan  hukum  primer  merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas  bahan  hukum  primer terdiri  dari  perundang-undangan  antara  lain: undang-undang  nomor  42  tahun  1999 tentang  jaminan  fidusia.  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata.UU  No.  40  Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas,
Keputusan  Presiden  No.  61  tahun  1988
Tentang  Lembaga Pembiayaan. (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1988
Nomor  53),Keputusan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988  Tentang  Ketentuan
Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No.  84/KMK.01/2006  Tentang  Lembaga Pembiayaan.(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 )
Bahanhukumsekunder berupa semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa  buku  teks,  kamus-kamus  hukum, jurnal-jurnal  hokum  dasar,  komentar- komentar  atas  putusan  pengadilan.  Bahan hukum  tersier  bahan  hokum  tersier  adalah bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  bermakna  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopediadan lain-lain.

## PEMBAHASAN
1. Undang-undang  Nomor  42  tahun  1999 tentang  jaminan  fidusia  telah  cukup memberikan perlindungan hukum kepada  bank.  Perlindungan  hukum  ini diberikan  antara  lain  melalui  pasal  11 UU fidusia mengenai kewajiban pendaftaran  benda  yang  telah  dibebani dengan  jaminan  fidusia.  Pasal  15  UU fidusia
memberikan kewenangan
kepada  bank  penerima  fidusia  untuk melakukan penjualan atas benda jaminan  dalam  hal  debitur  pemberi fidusia melakukan wanprestasi.
Perlindungan  hukum  yang  lebih  jelas lagi adalah melalui pasal 29 UU fidusia. Dalam praktek, penyelesaian
wanprestasi  perjanjian  kredit  dengan jaminan fidusia lebih banyak berdasarkan pada pasal 29 ini.
2. Dalam menyelesaikan wanprestasi debitur,  yang  umumnya  adalah  kredit macet,  maka  cara  dan  tindakan  yang  di tempuh oleh pihak bank antara lain:
a. Pendekatan  secara  kekeluargaan  oleh petugas marketing bank kepada debitur  kredit  macet  dalam  kategori kolektibilitas  untuk  mengupayakan penyelesaian kredit macetnya sebelum tergolong dalam kolektibilitas.
b. Pengamanan  kredit  melalui  tindakan reschedulling (penjadualan  kembali), reconditioning (persyaratan  kembali), restructuring (penataan kembali) terhadap kredit macet yang berkategori kolektibilitas 3.
c. Penjualan  dibawah  tangan    benda objek  jaminan  fidusia  berdasarkan kesepakatan  antara  debitur  kredit macet  dan  pihak  bank  untuk  menutup utang  yang  belum  terbayar  pada kategori kolekdibilitas 4.
d. Pelimpahan kredit macet
(kolektibilitas  5)  kepada  PUPN  untuk kemudian  dilakukan  penyitaan  benda objek  jaminan  fidusia  maupun  harta pribadi  debitur  dan  di  lanjutkan dengan pelelangan melalui KP2LN.
Pasal  36  UU  fidusia  memuat kentetuan  pidana  bagi  pemberi  fidusia yang  mengalihkan,  mengadaikan,  atau menyewakan  atas  benda  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia  dengan  ancaman pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan denda paling banyak Rp
50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

## PENUTUP
Untuk menekan atau memperkecil kemungkinan  terjadinya  wanprestasi  oleh debitur  dalam  pelaksanaan  perjanjian kredit  dengan  jaminan  fidusia  maka  dapat disarankan beberapa hal :
1. Dalam  pemberian  kredit,  hendaknya pihak kreditur sungguh-sungguh
memperhatikan karakter pemohon (calon debitur), meneliti tentang permodalan dan kemampuannya mengelolah perusahaan, keadaan usahaanya maupun benda yang dijadikan  jaminan  kredit  tersebut  serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pemberian kredit. Prinsip- prinsip  ini  harus  diperhatikan  secara seimbang,  maksudnya  tidak  ada  salah satu  prinsip  yang  menonjol  sementara prinsip  yang  lain  tidak  terpenuhi.  Hal ini untuk menghindari dan meminimalisir  kemungkinan  terjadinya kredit  macet  yang  akan  merugikan pihak bank.
2. Pengunaan  perjanjian  kredit  dengan persyaratan  yang  lebih  lengkap  cermat dan tepat dalam membatasi kewenangan  debitur  untuk  melakukan peralihan  atau  jual  beli  terhadap  benda yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia.
Bisa  juga  persyaratan  ini  diperkuat dengan  ancaman  pidana,  misalnya ancaman tindakan penggelapan.
3. Eksekusi menurut undang-undang
fidusia  No.  42  Tahun  1999  (pasal  29)
sebagai berikut :
a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai  titel  eksekutorial),  yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual  (tanpa  perlu  penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum.
c. Dijual  dibawah  tangan  oleh  pihak kreditur sendiri.
Setiap  janji  untuk  melaksanakan  eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  obyek jaminan fidusia dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hokum.

## DAFTAR PUSTAKA
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  metode penelitian hukum normatif, Bayumedia publising,  malang
2012.
Peter mahmud marzuki. Penelitian hukum. Universitas air langga, surabaya.
Mariam  badrulzaman,  mencari  sistem hukum benda, bandung, alumni, 1978 Sri  soedewi  masjhoen  sofwan,  hukum
perdata: hukum benda
(yogyakarta:  liberty  yogyakarta,
1981)
D.Y.  witanto  sh.  hukum  jaminan  fidusia (PT. Mandar maju)
PERATURAN

## PERUNDANG-
UNDANGAN :
Undang-undang  dasar  negara  republik indonesia tahun 1945 Kitab undang-undang hukum perdata Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.