## Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang

## TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN OJK TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BPR DI WILAYAH KERJA KANTOR OJK MALANG
Dian Wijayanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung dian.wijayanti@machung.ac.id
Tommy M. H. Hutapea Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung tommy.hutapea@machung.ac.id

## Suggested Citation:
Priambodo,  R.  dan  Supriyatno,  E.  2007.  Penerapan  Good  Corporate  Governance  sebagai  Landasan  Kinerja Perbankan, Usahawan No.05 Th XXXVI Hal. 22-30, Jakarta.

## Abstrak
Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  melihat  tingkat  kepatuhan  BPR  dengan  membuat  gambaran  secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner kepada Direktur dan atau Pejabat yang mewakili BPR. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Direktur BPR  di  Wilayah  Kerja  Kantor  OJK  Malang  sebanyak  67,80%  (di  bawah  81%  kriteria  Patuh)  telah  memenuhi kriteria  patuh  dalam  penerapan  peraturan  yang  diberlakukan.  Agar  tingkat  kepatuhan  BPR  semakin  baik, disarankan  untuk  memenuhi  kelengkapan  organisasi  khususnya  penerapan  fungsi  auditor  internal  dan manajemen risiko serta pelaksanaan tugas-tugas Direksi dan Dewan Komisaris BPR.
Keywords: Kapatuhan, Tata Kelola BPR, Peraturan OJK, BPR Wilayah Kerja OJK Malang

## Abstract
This descriptive study aims to look at the level of compliance of the BPR by making a systematic, factual  and accurate description of the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated. The type of  data  used  is  quantitative  data  with  data  collection  techniques  using  questionnaires  to  the  Director  and  /  or Officer representing the BPR. The results of the study indicate that the Director of BPR in the Work Area of the OJK Malang Office as much as 67.80% (below 81% of the compliant criteria) has met the criteria of compliance in the  application  of  the  regulations  that  are  in  force.  In  order  to  improve  the  level  of  BPR  compliance,  it  is recommended to fulfill the organization's requirements, especially the implementation of the functions of internal auditors and risk management and the implementation of the duties of the BPR's Board of Directors and Board of Commissioners.
Keywords : Compliace, BPR Governance, OJK Regulations, BPR in Work Area OJK Malang
Submitted Date : 27 Februari 2019
Accepted Date : 12 Maret 2019

## Pendahuluan
Perekonomian  Indonesia  yang  senantiasa  bertumpu  pada  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM) merupakan  salah  satu  dasar  penetapan  strategi  pemerintah  dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  nasional  yaitu pembangunan  yang  terfokus  pada  pemberdayaan  UMKM.  Sejalan  dengan  strategi  pemerintah  tersebut,  BPR sebagai salah satu jenis bank yang selama ini telah memberikan pelayanan perbankan terutama kepada usaha mikro dan kecil (UMK) juga terus mengalami perkembangan. Perkembangan industri BPR yang terus meningkat diikuti  dengan  persaingan  yang  semakin  tajam  serta  dukungan  dari  sarana  teknologi  informasi  yang  tumbuh sangat deras justru mengakibatan semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh manajemen BPR.
Risiko yang dihadapi oleh BPR bukan hanya risiko kredit, risiko bunga, risiko likuiditas, tetapi juga risiko operasional, dan risiko hukum sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap sistem dan peraturan yang berlaku baik peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  internal  maupun  pihak  ekternal  yang  pada  akhirnya  dapat  berdampak  pada risiko  reputasi.  Risiko  yang  timbul  di  dunia  bisnis  khususnya  di  industri  perbankan  adalah  masalah  keagenan yang merupakan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer yang asimetris, disamping adanya tuntutan  perusahaan  dan  individu  yang  menyebabkan  sering  terjadinya  kecurangan  atau  fraud  dalam operasionalnya.
Pemerintah sangat berkepentingan atas hadirnya BPR karena posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan  dan  ditingkatkan  agar  keberadaan  BPR  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi masyarakat  dan  mendorong  perekonomian  daerah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) secara  konsisten  terus  mengatur  dan  mengawasi  perkembangan  sektor  keuangan  khususnya  industri  BPR sebagai  perannya  dalam  unsur  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Indonesia.  Salah  satu  peraturan  yang  dikeluarkan oleh OJK adalah Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat  yang  dikeluarkan  pada  bulan  Maret  2015  dengan  masa  penyesuaiannya  sampai  akhir  tahun  2017. Peraturan  ini  dikeluarkan  dengan  mempertimbangkan  bahwa  semakin  besar  volume  usaha  BPR  dan  dalam menghadapi tantangan serta  persaingan yang semakin berat, maka BPR perlu melengkapi diri dengan sistem dan prosedur operasional yang baku. Kelengkapan manajemen dalam mengelola BPR yang baik wajib memiliki Pedoman Tata Kelola BPR untuk meminimalkan risiko tersebut di atas. Tata kelola (Corporat Governance) terdiri atas  5  prinsip  yang  menjadi  dasar  manajemen  untuk  mencapai  tujuan  BPR  yaitu,  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
Menurut Sutedi (2011), mekanisme Good Corporate Governance (GCG) diarahkan untuk menjamin dan mengawasi  berjalannya  sistem governance dalam  sebuah  organisasi.  Sedangkan  mekanisme Corporate Governance (CG) menurut Priambodo dan Supriyatno (2007) adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan  untuk  menekan  terjadinya  masalah  keagenan.  Disamping  itu,  penerapan  GCG  dapat  memberikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu. Mekanisme corporate governance (CG) sebagai upaya penegakan praktik CG dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan juga diharapkan mampu untuk mengontrol biaya.
Pada  dasarnya  seluruh  organisasi  atau  perusahaan  akan  mengelola  usaha  bisnisnya  secara  baik  agar tujuannya dapat tercapai dengan mengorbankan sumber daya seminimal mungkin tetapi memperoleh manfaat dan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Begitu  halnya  dengan  BPR,  sebelum  diberlakukannya  POJK  Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, secara alamiah akan mengelola bisnisnya dengan niat baik untuk menjaga kepentingan stakeholder. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada pertengahan tahun 2016 peneliti telah melakukan penelitian terhadap 37 BPR yang cukup mewakili seluruh BPR  yang  berada  di  wilayah  kerja  OJK  Malang,  guna  mengamati  sejauh  mana  perhatian  dan  kesiapan  para Direktur  BPR  dalam  menyikapi  dan  mematuhi  POJK  tersebut  dengan  memilih  topik  “KEEFEKTIFAN PENERAPAN  PRINSIP-PRINSIP  TATA  KELOLA  BANK  PERKREDITAN  RAKYAT  DI  WILAYAH  KERJA KANTOR OJK MALANG.”
Hasil  penelitian  tersebut,  memberikan  gambaran  bahwa  kalkulasi  yang  diperoleh  adalah  16  responden memperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  86,30  dengan  predikat  Efektif,  20  responden  memperoleh  nilai  rata-rata

## Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang
Hlm. 15 - 23
sebesar 71,75 dengan predikat Cukup Efektif dan 1 responden memperoleh nilai sebesar 60,00 berada di skala Kurang  Efektif.  Secara  keseluruhan  37  responden  memperoleh  nilai  sebesar  77,45  dengan  predikat Cukup Efektif .
Memperhatikan hasil akhir bahwa Direksi 37 BPR tersebut masih Cukup  Efektif dalam menyikapi POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan atas hasil kalkulasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola di atas, maka dengan telah berakhirnya masa penyesuaian penerapan tata kelola bagi BPR pada akhir 2017, peneliti ingin meneliti sejauh mana  Direksi  BPR  mematuhi  POJK  dimaksud  dengan  judul  “Tingkat  Kepatuhan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Bpr Setelah  Diberlakukannya  Peraturan  Ojk  Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bpr  Di  Wilayah  Kerja  Kantor  Ojk Malang”.

## Kajian Teori
Corporate  Governance merupakan  rangkaian  proses  terstruktur  yang  digunakan  untuk mengelola  serta mengarahkan  atau  memimpin  bisnis  dan  usaha-usaha  korporasi  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang  dikeluarkan  beberapa  pihak  baik  dalam  perspektif  yang  sempit  ( shareholder )  dan  perspektif  yang  luas ( stakeholders ), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan  ( transparency ),  akuntabilitas  ( akuntabilitas ),  pertanggungjawaban  ( responsibilitas ),  independensi ( Independency ), dan kewajaran ( kewajaran ).
Pelaksanaan  GCG  yang  baik  merupakan  langkah  penting  dalam  membangun  kepercayaan  pasar  dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Menurut Bassel Committee on Banking Supervision , tujuan dan manfaat GCG antara lain sebagai berikut:
a. Mengurangi agency cost , biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah
b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalkan risiko.
c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang
d. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, Direksi dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
e. Mendorong  dewan  komisaris,  anggota  direksi,  pemegang  saham  dalam  membuat  keputusan  dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
f. Menjaga going concern (keberlangsungan usaha) perusahaan
Hery  (2013:4-5)  mengatakan  bahwa,  ada  lima  kriteria  GCG  versi The  Organization  for Economic Cooperation and Development (OECD), yaitu sebagai berikut:
1. The rights of shareholders
Hak  para  pemegang  saham  terdiri  dari  hak  untuk  menerima  informasi  yang  relevan  mengenai perusahaan  pada  waktu  yang  tepat,  mempunyai  peluang  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam pembagian keuntungan/ laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan scara efisien dan setransparan mungkin.
2. The equitable treatment of shareholders
Adanya  perlakuan  yang  adil  terhadap  seluruh  pemegang  saham,  khususnya  para  pemegang  saham minoritas atau asing, yang terdiri atas hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan  yang  material.  Seluruh  pemegang  saham  dengan  kelas  saham  yang  sama  harus
diperlakukan  secara  adil.  Anggota  corporate  board  dan  manajer  diharuskan  mengungkapkan  segala kepentingannya yang material atas setiap transaksi perusahaan yang terjadi.
3. The role of stakeholders in corporate governance
Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan  stakeholder  demi  menciptakan  pekerjaan,  kemakmuran,  dan  perusahaan  yang  sehat  secara finansial.
4. Disclosure and transparency
Adanya  pengungkapan  dan  transparansi  yang  akurat  dan  tepat  waktu  atas  segala  hal  yang  material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholder . Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.
5. The responsibilities of the board
Kerangka kerja  GCG  harus menjamin adanya  arahan, bimbingan  dan  pengaturan  yang  strategis  atas jalannya  operasional  maupun  finansial  perusahaan,  pemantauan  dan  pengawasan  yang  efektif  oleh corporate board, dan adanya pertanggungjawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.
Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa a peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada pada  perusahaan,  dimana  dengan  penerapan  prinsip  GCG  maka  diyakini  akan  menolong  perusahaan  secara umum  dan  perekonomian  negara  secara  khususnya.  Selain  itu  hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa motivasi  perusahaan  adalah  untuk  melaksanakan  prinsip  GCG  secara  utuh,  memenuhi  harapan  stakeholder, mendapatkan  legitimasi,  dan  memenangkan  penghargaan  tertentu  (Tadikapury,  2011).  Pasorong  (2012) menunjukkan  adanya  peranan  penting  antara  penerepan  GCG  terhadap  prosedur  pemberian  kredit.  Hasil penelitian ini mendorong dan memotivasi perusahaan agar prinsip GCG dijadikan sebagai budaya perusahaan. Dan Labesi (2013) mengisyaratkan bahwa pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip-prinsipnya di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado telah terwujud dengan baik. Pengawasan terhadap kinerja manajemen terkontrol dengan baik  dan  tujuan  perusahaan  untuk  mengarahkan  perusahaan  pada  peningkatan  nilai  perusahaan  dijalankan dengan baik.
Penelitian  ini  mempertimbangkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  NOMOR  4/POJK.03/2015 TENTANG  PENERAPAN  TATA  KELOLA  BAGI  BANK  PERKREDITAN  RAKYAT  yang  masa  penyesuaiannya akan  berakhir  pada  akhir  Desember  2017.  Penelitian  terdahulu  melihat  seberapa  jauh  Direksi  BPR mempersiapan  diri  untuk  melengkapi  atribut  tata  kelola  BPR  sebelum  POJK  tersebut  diberlakukan.  Setelah diberlakukannya POJK tersebut di atas, diharapkan para jajaran pimpinan Bank Perkreditan Rakyat di wilayah kerja  Kantor  OJK  Malang  dapat  menyesuaikan  atau  meningkatkan  bahkan  mengembangkan  tata  kelola organisasinya ke arah yang lebih baik. Dengan adanya tata kelola yang baik, kinerja BPR juga dapat terdongkrak, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi di sektor perbankan.

## Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang. Peneliti bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang  mengundang  Direktur  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  se  wilayah  kerja  Kantor  OJK  Malang  ke Universitas  Ma  Chung  dalam  rangka  penjelasan  maksud,  tahapan,  dan  pengambilan  data  penelitian.  Subyek penelitian yang akan dimintai keterangan melalui kuesioner adalah Direktur BPR di Kota Malang yang berjumlah kurang lebih 40 direktur.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara penyebaran kuesioner kepada 40 Direktur BPR di Wilayah Kerja Kantor OJK Malang yang memiliki total aset minimal Rp10 milyar.

## Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang

## Hlm. 15 - 23
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Direktur BPR di Wilayah Kerja Kantor OJK Malang. Jumlah BPR  di  Wilayah  Kerja  Kantor  OJK  Malang  berjumlah  86  BPR.  Dalam  hal  ini,  peneliti  akan  menguji  Tingkat Kepatuhan  Penerapan  Tata  Kelola  BPR  terhadap  seluruh  BPR  yang  berada  di  Wilayah  Kerja  Kantor  OJK Malang,  apakah  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  Tata  Kelola  BPR  atau  sebaliknya.  Tingkat  kepatuhan penerapan  Tata  Kelola  BPR  ini  diukur  dengan  menggunakan  indikator-indikator  yang  tertuang  dalam  daftar pertanyaan kuesioner. Indikatornya adalah Prinsip-prinsip:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Penanganan Benturan Kepentingan
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana Bisnis BPR
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Indikator Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki Modal Inti paling sedikit  Rp80  milyar)  tidak  dihitung/dinilai  karena  di  wilayah  Kerja  OJK  Malang  belum  ada  BPR  yang  memiliki Modal Inti paling sedikit RP80 milyar.
Tabel 1 Indikator dan Skala Pengukuran VARIABEL INDIKATOR SKALA PENGUKURAN INSTRUMEN Perwujudan Tata Kelola BPR 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Penanganan Benturan Kepentingan
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko,
Termasuk Sistem Pengendalian Intern
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana Bisnis BPR
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Ordinal Kuesioner
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey kepada responden. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada Direktur BPR di Wilayah Kerja Kantor OJK Malang. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui kolaborasi dengan OJK Malang. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert 4 poin, yaitu skor 4 untuk pilihan “PATUH”, skor 3 untuk pilihan “CUKUP PATUH”, skor 2 untuk pilihan ”BELUM PATUH”, skor 1 untuk pilihan ”TIDAK PATUH”.
Analisis  data  dilaksanakan  dengan  membandingkan  kondisi  yang  sebenarnya  di  BPR  dengan  kriteria- kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Data  kemudian  dianalisis  untuk  menjawab  tingkat  kepatuhan  penerapan Tata Kelola BPR berdasarkan hasil kuesioner dengan menggunakan perhitungan persentase. Berikut adalah tahapan analisis data yang akan dilakukan.
a. Tabulasi: mengelompokkan data yang diteliti kemudian disusun secara teratur dan selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel.
b. Pemrosesan  data:  data  yang  telah  ditabulasi  kemudian  diolah  atau  diproses  dalam  bentuk  matematis dengan menggunakan model analisis yang telah ditentukan.
c. Interpretasi data: data yang telah diproses dalam bentuk matematis akan dianalisis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif berdasarkan persentase jawaban  responden  terhadap  masing-masing  pernyataan  dalam  kuesioner  yang  dirumuskan  sebagai berikut:
P= K/N (%) Keterangan:
P : presentase yang dihasilkan K : jumlah skor Kepatuhan yang diperoleh dari responden N : jumlah pertanyaan Kepatuhan
Selanjutnya untuk mengukur tingkat kepatuhan Tata Kelola (GCG) menurut Riduwan (2005), yakni dengan skala interval sebagai berikut :
81 – 100 =  Patuh 61 - 80 =  Cukup Patuh 41 - 60 =  Belum Patuh 21 – 40 =  Tidak Patuh

## Hasil dan Pembahasan
Data Penelitian diperoleh dengan metode survey kepada responden yaitu direktur BPR di Wilayah Kerja OJK Malang. Survey dilakukan saat pelaksanaan pertemuan dengan BPR se Wilayah Kerja OJK Malang pada tanggal  4  Oktober  2018.  Kuesioner  dibagikan  kepada  74  responden  yang  hadir  dan  kuesioner  yang  kembali berjumlah 59. Dengan demikian response rate survey ini adalah sebesar 79,7%.
Deskripsi responden adalah sebagai berikut, 59 responden menduduki jabatan direktur/direktur utama, 1 responden  menduduki  jabatan  kepala  bagian  kepatuhan/PE.  Klasifikasi  responden  yang  menjawab  kuesioner adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Deskripsi Responden No. Deskripsi Jumlah 1 Peserta yang mencantumkan nama BPR dan menjawab pertanyaan 44 BPR 2 Peserta yang tidak mencantumkan nama BPR tetapi memberi jawaban 7 BPR 3 Peserta yang tidak mencantumkan nama BPR dan tidak memberi jawaban 2 BPR 4 Peserta yang mencantumkan nama BPR tetapi tidak memberi jawaban 6 BPR
Sumber : Data dioleh, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana BPR telah mematuhi POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Pengujian  dilakukan  dengan  membandingkan jawaban setiap responden dengan jumlah keseluruhan pertanyaan kuesioner. Secara keseluruhan perhitungan tabulasi data menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Tabulasi Data Jumlah Responden Persentase Kriteria 40 Responden 67,80% Patuh 7 Responden 11,86% Cukup Patuh 3 Responden 5.08% Kurang Patuh 1 Responden 1,69% Tidak Patuh 8 Responden 13.56% Tidak memberi jawaban
Sumber : Data diolah, 2018

## Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang
Hlm. 15 - 23
Analisis tambahan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan BPR paling banyak di aspek yang mana.
Tabel 4. Presentase Skor Masing-Masing Indikator Skor Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2.06% 1.85% 8.50% 8.60% 8.26% 2.35% 3.59% 0.39% 0.00% 0.00% 2 2.17% 2.42% 7.19% 4.07% 7.56% 1.57% 7.68% 3.92% 1.96% 0.84% 3 13.62%  12.57%  18.95%  21.87%  15.83% 5.10%  26.31% 8.24% 6.54% 6.44% 4 81.63%  81.66%  64.05%  61.99%  48.60%  61.57%  57.19%  83.53%  90.20%  92.44% 0 0.52% 1.50% 1.31% 3.47%  19.75%  29.41% 5.23% 3.92% 1.31% 0.28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan  Tabel  1.5,  kepatuhan  ditunjukkan  dengan  skor  4,  dan  persentase  jawaban  responden terbanyak di indicator ke-10 yaitu Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (92,44%). Hal ini dapat diintepretasikan bahwa BPR telah patuh dalam pelaksanaan tata kelola terkait dengan fungsi transparansi.
Aspek Tata Kelola yang dinilai belum memenuhi kepatuhan dapat dilihat dari skor yang diberikan adalah 1. Berdasarkan Tabel 1.5, persentase nilai 1 yang tertinggi adalah di indicator Penerapan Fungsi Kepatuhan (8,6%). Sedangkan  persentase  jawaban  yang  dinilai  Kurang  Patuh  (angka  2)  terbanyak  di  indicator  Penerapan Manajemen  Risiko  (7,68%).  Berikut  tabel  yang  menunjukkan  urutan  jawaban  terbanyak  pada  penilaian  Tidak Patuh dan Kurang Patuh.
Tabel 5. Ranking Presentase Tidak Patuh Ranking Persentase Indikator Pertama 8.6% Penerapan Fungsi Kepatuhan Kedua 8,50% Penanganan Benturan Kepentingan Ketiga 8,26% Penerapan Fungsi Audit Intern Keempat 3,59% Penerapan Manajemen Risiko
Sumber : Data diolah, 2018
Tabel 6. Ranking Presentase Kurang Patuh Ranking Persentase Indikator Pertama 7,68% Penerapan Manajemen Risiko Kedua 7,56% Penerapan Fungsi Audit Intern Ketiga 7,19% Penanganan Benturan Kepentingan Keempat 4,07% Penerapan Fungsi Kepatuhan
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan hasil tersebut maka secara umum BPR di Wilayah Kerja OJK Malang sebagian besar (40 responden dari total 59 responden) telah memenuhi ketentuan kepatuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR yang diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan  19  responden  BPR  lainnya  yang  belum  lengkap  bahkan  belum  memiliki  unit  kerja  Audit  Intern, Kebijakan  Fungsi  Kepatuhan,  Penerapan  Manajemen  Risiko  serta  belum  patuhnya  Dewan  Komisaris  dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan  urutan  indikator  Tata  Kelola  yang  memiliki  persentase  Tidak  Patuh  terbanyak  adalah Penerapan  Fungsi  Kepatuhan.  Hal  ini  tampak  dari  persentase  isian  skor  1  di  indicator  ini  adalah  terbanyak dibandingkan  indicator  lainnya.  Persentase  ini  dekat  dengan  indicator  Penangan  Benturan  Kepentingan  dan
Penerapan  Fungsi  Audit  Intern.  Tindak  lanjut  penelitian,  maka  disiapkan  contoh  Kebijakan  Audit  Intern  yang secara umum dapat digunakan oleh BPR sebagai dasar melakukan fungsi pengawasan sebagai langkah awal mematuhi  prinsip controlling dalam  manajemen.  Diharapkan  dengan  adanya  panduan  ini  BPR  dapat  juga mengatasi kelemahan dalam penerapan fungsi kepatuhan dan penanganan benturan kepentingan.

## Kesimpulan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  sejauh  mana  BPR  telah  mematuhi  POJK  Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Metode survei dilakukan untuk pengambilan  data  dengan  responden  adalah  direktur  BPR  di  Wilayah  Kerja  OJK  Malang.  Kepatuhan  POJK tentang  penerapan  Tata  Kelola  BPR  diukur  dengan  menggunakan  indicator  kepatuhan  yang  terdiri  atas  10 (sepuluh) aspek tata kelola yang telah ditentukan berdasarkan POJK tersebut.
Metode  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  menghitung  skor  masing-masing  BPR  dan dibandingkan dengan nilai skor sempurna kepatuhan. Hasil yang diperoleh sebanyak 67,80% responden memiliki skor pada kriteria Patuh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Wilayah Kerja OJK Malang sebagian besar BPR telah  masuk  kriteria  Patuh  dalam  hal  penerapan  Tata  Kelola  sesuai  dengan  POJK  Nomor  4/POJK.03/2015. Peringkat aspek kepatuhan yang dinilai paling banyak telah dipatuhi BPR adalah Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan dengan jawaban patuh sebanyak 92,44%. Sedangkan aspek kepatuhan yang dinilai paling tidak dipatuhi adalah Penerapan Fungsi Kepatuhan sebanyak 8,6% jawaban dengan skor minimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  implikasi  penelitian  adalah  bahwa  sebanyak  32,20%  BPR  masih tergolong cukup patuh hingga tidak patuh. Sehingga hal ini dapat menjadi dasar pendampingan bagi BPR untuk melihat aspek-aspek tata kelola yang masih harus ditingkatkan. Bagi BPR, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  masukan  bagi  BPR  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam  penerapan  tata  kelola  BPR.  Tindak  lanjut penelitian, maka disiapkan contoh Kebijakan Audit Intern yang secara umum dapat digunakan oleh BPR sebagai dasar  melakukan  fungsi  pengawasan  sebagai  langkah  awal  mematuhi  prinsip controlling dalam  manajemen. Diharapkan  dengan  adanya  panduan  ini  BPR  dapat  juga  mengatasi  kelemahan  dalam  penerapan  fungsi kepatuhan dan penanganan benturan kepentingan.
Saran  penelitian  disampaikan  untuk  penelitian  selanjutnya.  Diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat mengembangkan penelitian  ini  dengan menguji perbedaan  persentase  peringkat  kriteria  kepatuhan  tata  kelola pada  tingkat  patuh dan  tidak patuh.  Berdasarkan  penelitian  ini  peringkat  kriteria  tata  kelola  yang dinilai  paling dipatuhi adalah Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan dan kriteria yang dinilai paling tidak dipatuhi adalah  Penerapan  Fungsi  Kepatuhan.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menguji  apakah  persentase  dari  peringkat tertinggi tersebut berbeda signifikan dibandingkan peringkat selanjutnya.

## Daftar Pustaka
Bank  Indonesia,  2006, ‘Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/4/PBI/2006  Tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi Bank Umum’, ( www.bi.go.id )
Bank Indonesia, 2006, ‘Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor  8/4/PBI/2006  Tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  Bagi  Bank  Umum, ( www.bi.go.id )
Hery. 2010. Potret Profesi Audit Internal. Bandung : Alfabeta. Hery. 2013. Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini!. CV. Alfabeta. Bandung.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  38,  Tahun  1988  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Diakses  26 Februari 2016.
Labesi,  Thereza  Michiko.  2013.  Analisis  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  di  PT  Bank Sulut,  Kantor  Pusat  Manado. Jurnal  EMBA .  Vol.  1  No.  4  Desember  2013,  Hal  1274  –  1283.  Unsrat: Manado.

## Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang
Hlm. 15 - 23
Pasorong,  Andrew.  2012.  Evaluasi  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance terhadap  Prosedur Pemberian  Kredit  pada  Lembaga  Perbankan  (Studi  Empiris  pada  Bank  Central  Asia  (Persero)  Tbk). Skripsi . Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Hasanuddin. Makassar.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Diakses 26 Februari 2016.
Priambodo,  R.  dan  Supriyatno,  E.  2007.  Penerapan  Good  Corporate  Governance  sebagai  Landasan  Kinerja Perbankan. Usahawan No.05 Th XXXVI Hal. 22-30, Jakarta. Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika.
Tadikapury,  Violetta.  2011.  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Pada  PT  Bank  X  Tbk  Kanwil  X. Skripsi . Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Hasanuddin. Makasar.
Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Diakses 26 Februari 2016.