## INTEGRASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH: KAJIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA MELALUI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
DEVELOPMENT INTEGRATION IN CENTRAL JAVA PROVINCE: REVIEW OF FINANCIAL ASSISTANCE TO REGENCY/MUNICIPALITY THROUGH CENTRAL JAVA PROVINCE BUDGET

## Handa Ashidy, Wiwandari Handayani
Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota FT Universitas Diponegoro Email: kaylanivanyafayza@yahoo.co.id
Diterima: 29 Maret 2017, Direvisi: 17 April 2017, Disetujui: 19 Mei 2017

## ABSTRAK
Integrasi  pembangunan  melalui  Bantuan  Keuangan  dari  PemerintahProvinsi  Jawa  Tengah Kepada  Kabupaten/Kota telah  mempertimbangkan  skala  prioritas  melalui  proses  Musrenbang, namun masih dijumpai kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga mengindikasikan belum adanya sinkronisasi  antara  kegiatan  yang  ditetapkan  dengan kebutuhan  Kabupaten/Kota.  Dari gambaran tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tingkat integrasi pembangunan dengan  menggunakan  metode penelitian kuantitatif, menggunakan data  sekunder  serta  teknik analisis desk analysis dan diagram kuadran, dengan hasil bahwa tingkat integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang  sarana  prasarana  masih  rendah,  dipengaruhi  oleh  faktor  kebijakan  mengenai  luncuran kegiatan,  ketersediaan  dana  sharing,  konsistensi  penggunaan  indikator  perhitungan proporsionalitas  keserasian,  sumber  usulan,  proporsi  usulan,  jumlah  dan  kapasitas  SDM, kebijakan pemerataan alokasi anggaran dan mekanisme penentuan kegiatan.
Kata kunci :integrasi pembangunan, integrasi vertikal, integrasi strategis

## ABSTRACT
Integrated development through The Financial Assistance Towards the Regency/Municipality financed must consider the priority activities. The fact that are always certain  activities  not  carried  out  indicates  the  lack  of  synchronization  between  the  priority activities  defined  by  the  needs  of  the  Regency/Municipality.  From  the  description,  the research  aimed  to  assess  the  level  of  development  integration  of  Central  Java  Province towards  the  needs  of  the  Regency/Municipality  through  the  implementation  of  the  Financial Assistance  Towards  the  Regency/Municipality  in  the  field  of  infrastructure.  The  study  was conducted  by  using  quantitative  research  methods  and  by  utilizing  the  secondary  data.  The study  population  was  all  Regencies/Municipalities  in  Central  Java  by  performing  desk analysis  analytical  technique  to  as  well  as  quadrant  diagram.  The  analysis  results  indicate that  the  development  integration  in  Central  Java  Province  has  not  been  implemented  well, influenced by the policies of the activities, the availability of funds sharing, consistent use of the indicator calculation proportionality harmony, the source of the proposal, the proportion of  proposals,  capacity  of  human  resources,  equalization  budget  allocation  policies  and mechanisms for determining activities.
KeyWords:development, vertical, strategic integration

## PENDAHULUAN
Integrasi  terbagi  menjadi  tiga dimensi  yaitu wilayah (integrasi wilayah), sektoral (integrasi sektoral) dan organisasi (integrasi  organisasional)  menurut  Kidd (dalam  Ran  dan  Budic,  2016)  yang dilingkupi  oleh  kebijakan  sebagai  konsep besar  integrasi  pembangunan  (Stead  dan Meijers, 2009) . Integrasi wilayah merupa- kan  integrasi  dengan  pendekatan  hirarki (Ran  dan  Budic,  2016)  yaitu  seperangkat elemen  dalam  tingkatan  yang  berbeda mulai  dari  tingkat  regional,  nasional, provinsi  sampai  dengan  lokal  (Rajabifard, Escobar, dan Williamson, 2000 dalam Ran dan Budic, 2016). Integrasi organisasional bertujuan  untuk  menghasilkan  keputusan yang  lebih  komprehensif  serta  menghasil- kan  kegiatan  yang  lebih  mungkin  untuk dilaksanakan (Ran dan Budic, 2016), yang dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu; pertama, integrasi strategis, merupakan sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan dengan program/kegiatan  lain  ataupun  rencana strategis lain; kedua, integrasi operasional, merupakan  integrasi  mekanisme  pelaksa- naan  program  yang  melibatkan  berbagai instansi  terkait;  dan ketiga,  integrasi pemangku kepentingan, merupakan integrasi  dalam  berbagai  disiplin  ilmu serta  berbagai  pemangku  kepentingan (Kidd, 2007 dalam Scott et al, 2013). Hal- hal  yang  mempengaruhi  integrasi  organi- sasional  adalah  ada  tidaknya  koordinasi, komunikasi  dan  saling  pengertian  antara pemangku kepentingan (Wennersten et  al, 2016), keterbatasan kemampuan keuangan (alokasi  anggaran),  keterbatasan  waktu, serta  staf  yang memadai  (keterbatasan sumber  daya  manusia)  menurut  Amos (dalam  Baker  et  al,  2010).  Sementara  itu, integrasi sektoral dapat dibedakan menjadi dua  yaitu  integrasi  lintas  sektoral  dan integrasi antar lembaga (Kidd, 2007 dalam Scott et al, 2013).  Integrasi lintas sektoral merupakan  gabungan  berbagai  perspektif sektor dalam perencanaan program/
kegiatan  (Wennersten  et  al,  2016). Integrasi  antar  lembaga  merupakan  inte- grasi  yang  dilakukan  antara  pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sektor publik (Scott et al, 2013).
Pelaksanaan pembangunan  yang terintegrasi  merupakan  salah  satu  upaya mewujudkan good  governance, yaitu manajemen  kompeten  yang  dijalankan oleh  suatu  negara  dengan  cara  yang terbuka,  transparan,  akuntabel,  adil  dan responsif  terhadap  kebutuhan  rakyatnya (Ray et al, 2013 dalam Chong et al, 2016), utamanya dalam tantangan otonomi daerah.  Otonomi  daerah  adalah  kewe- nangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah  untuk  mengelola  sektor  adminis- trasi  pemerintahan  disamping  urusan pertahanan  dan  keamanan,  kebijakan  luar negeri,  masalah  moneter  dan  fiskal, hukum serta agama (Kuncoro, 2004 dalam Soewardi,  2015). Dengan  adanya  kewe- nangan  tersebut,  diperlukan  pembangunan yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  visi  dan misi  kepala  daerah  kabupaten/kota.  Salah satu  alat  yang  dapat  digunakan  yaitu Bantuan  Keuangan  Kepada  Kabupaten/
Kota  yang dibiayai  dari  APBD  Provinsi Jawa Tengah.
Permasalahan integrasi pemba- ngunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari segi pembia- yaan  berupa  terbatasnya  kemampuan keuangan, sehingga pengalokasiannya
harus mempertimbangkan kegiatan
prioritas  melalui  proses  Musrenbang. Disamping  itu,  selalu  dijumpai  kegiatan yang  tidak  dilaksanakan  oleh  Kabupaten /Kota yang mengindikasikan belum adanya sinkronisasi antara kegiatan prioritas  yang  ditetapkan  dengan  kebutu- han  Kabupaten/Kota.  Dari  gambaran tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  yang bertujuan untuk mengkaji tingkat integrasi pembangunan antara Provinsi Jawa
Tengah  terhadap  kebutuhan  Kabupaten/
Kota-nya  melalui  pelaksanaan  kegiatan Bantuan  Keuangan  Kepada  Kabupaten/ Kota bidang sarana prasarana.
Beberapa penelitian mengenai integrasi dalam pelaksanaan pembangunan di antaranya adalah analisis pembangunan daerah  dari  sumber  alokasi  anggaran  Uni Eropa  menggunakan  metode  penelitian kuantitatif  dan  alat  analisis  korelasi  oleh Mura  dan  Buleca  (2014),  integrasi  penge- lolaan  sumber  daya  daerah  menggunakan alat  analisis  multilevel  untuk  mengiden- tifikasi  kebutuhan  dalam  pendekatan menentukan arah  prioritas  pembangunan ekonomi  regional  oleh  Shugaepova  dan Ravzieva  (2015)  serta  integrasi  pelaporan realisasi  pelaksanaan  kegiatan  beserta perencanaannya  menggunakan  metode penelitian  kuantitatif  dan  alat  analisis deskriptif, chi-squaredan Mann-Whitney oleh  Susanto  dan  Djuminah  (2015). Penelitian  terdahulu  tersebut  dilakukan secara  spesifik  pada  satu  tahapan  tertentu (pengalokasian anggaran saja, pengelolaan saja,  pelaporan  saja,  dan  perencanaannya saja),  sehingga  belum  secara  menyeluruh mengkaji  mengenai  integrasi  pemba- ngunan.

## BAHAN DAN METODE
Metode penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif- positivistik.  Menurut  Sugiyono  (2010) metode  kuantitatif  merupakan  penelitian yang  datanya  berupa  angka-angka  dan analisisnya menggunakan statistik, sedangkan menurut Bungin (2005) metode positivistik  merupakan  penelitian  yang menggunakan  teori  atau  paradigma  teori untuk  menemukan  masalah  penelitian, hipotesis,  konsep-konsep,  metodologi  dan alat-alat analisis data, dengan menekankan
pengalaman  sebagai  sumber  pengetahuan. Data yang  digunakan  merupakan  data sekunder  sedangkan  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  adalah  telaah dokumen.  Dokumen  yang  diperlukan merupakan  dokumen  yang  berkaitan dengan  realisasi  kegiatan  dalam  hal alokasi  anggaran  dan  waktu  pelaksanaan beserta kebijakan terkaitnya dan dokumen yang menunjukkan  gambaran pelaksanaan kegiatan  di  masing-masing  Kabupaten/ Kota.  Selain  itu  diperlukan  pula  dokumen yang  menunjukkan  visi  misi  Kabupaten/ Kota serta prioritas program di Kabupaten/ Kota pada Tahun 2011-2015.
Proses analisis terbagi menjadi dua yaitu pertama proses  analisis  kesesuaian/ ketidaksesuaian  pada  proses  pelaksanaan kegiatan  menggunakan  teknik  analisis desk  analysis untuk  mengidentifikasi kegiatan  yang  selesai dan  tidak  selesai atau  tidak  dapat  dilaksanakan. Kedua, proses  analisis  kesesuaian/ketidaksesuaian kegiatan  terhadap  kebutuhan  Kabupaten/ Kota  menggunakan  teknik  analisis desk analysis terhadap  Kabupaten/Kota  yang memiliki  kegiatan  tidak  dapat  dilaksana- kan  dan  tidak  dianggarkan  kembali  untuk menganalisis kesesuaian/ketidaksesuaian kegiatan dengan  kebutuhan  Kabupaten/ Kota  yang  terwakilkan  dalam  unsur RPJPD,  RPJMD  dan  RKPD  masing- masing  Kabupaten/Kota.  Dari  kedua proses analisis tersebut, diketahui kelompok integrasi Kabupaten/Kota berdasarkan  proses  pelaksanaan  maupun kesesuaian dengan
kebutuhan Kabupaten/Kota  dengan  menggunakan diagram  kuadran  serta  aspek  dan  kegiatan apa  saja  yang  tidak  sesuai  dengan menggunakan desk  analysis sebagaimana Gambar 1.
Gambar 1 Diagram Proses Analisis Integrasi Pembangunan Sumber: Hasil analisis, 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Gambaran hasil  analisis  kegiatan yang  tidak  selesai  dan/atau  kegiatan  yang tidak  dapat  dilaksanakan  di  seluruh Kabupaten/Kota  pada  TA  2011-2015 dapat  dilihat  dalam  Gambar  2.  Melalui diagram  tersebut,  diketahui  bahwa  9 Kabupaten/Kota  selalu  memiliki  kegiatan tidak selesai dan/atau tidak dapat dilaksanakan yaitu; Banjarnegara, Wonosobo,  Klaten,  Grobogan,  Blora, Kudus,  Jepara,  Kota  Salatiga  dan  Kota Semarang.  Dari  sembilan  Kabupaten/Kota yang telah disebutkan, Kabupaten Wonosobo,  Klaten  dan  Banjarnegara merupakan  daerah  dengan  persentase cenderung  selalu  tinggi. Peningkatan terjadinya  kegiatan  yang  tidak  selesai dan/atau  tidak  dapat  dilaksanakan  di sembilan  Kabupaten/Kota  tersebut  rata- rata  terjadi  pada  Tahun  2013,  2014  dan 2015.
Gambar 2 Diagram Kegiatan Tidak Selesai dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan di 35 Kab/Kota TA 2011-2015 Sumber: Hasil analisis, 2017
Kelompok integrasi Kab/Kota berdasarkan proses dan kebutuhan Analisis Kesesuaian/Ketidaksesuaian
Proses pelaksanaan Bankeu Bankeu terhadap Kebutuhan Kab/Kota Aspek ketidaksesuaian integrasi pemb dan keg yg tdk sesuai kebutuhan Kab/Kota
Gambaran  hasil  analisis  kegiatan yang  tidak  sesuai  proses  pelaksanaannya dari segi waktu di seluruh Kabupaten/Kota pada  TA  2011-2015  dapat  dilihat  dalam Gambar  3.  Dalam  diagram  tersebut, sebagian  besar  Kabupaten/Kota  memiliki tingkat  ketidaksesuaian  proses  pelaksa-
naan  kegiatan  berdasarkan  variabel  waktu pelaksanaan  yang  sangat  tinggi  pada Tahun  2013  dan  2014.  Hal  tersebut disebabkan  karena  adanya  perubahan regulasi  kebijakan  mengenai  ketentuan waktu  pelaksanaan  kegiatan  (luncuran kegiatan).
Gambar 3
Diagram Ketidaksesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan dari Variabel Waktu Pelaksanaan di 35 Kab/Kota TA 2011-2015
Trend persentase  ketidaksesuaian proses  pelaksanaan  kegiatan  dari  variabel alokasi  anggaran  terhadap  keseluruhan jumlah  kegiatan  bantuan  sarana  prasarana se-Provinsi  Jawa  Tengah  pada  setiap Tahun Anggaran (TA) cenderung mening- kat  meskipun  sempat  menurun  pada  TA 2014.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar  4. Sebanyak 18  dari  27  Kabupa- ten/Kota  yang  memiliki  kegiatan  yang tidak sesuai dari variabel alokasi anggaran pada Tahun 2013 menurun di Tahun 2014. Penurunan  di  beberapa  Kabupaten/Kota terjadi  cukup  drastis  seperti  Kabupaten Banyumas  (63,64  persen  menjadi  0 persen),  Kabupaten  Kebumen  (93,94 persen  menjadi  0  persen),  Kabupaten Magelang  (57,41 persen  menjadi  0 persen),  Kabupaten  Pati  (99,79  persen menjadi  0  persen),  Kabupaten  Demak
(99,26 persen menjadi 0 persen), Kabupa- ten  Temanggung  (97,56  persen  menjadi  0 persen)  dan  Kota  Pekalongan  (38,89 persen  menjadi  0  persen).  Hal  tersebut yang  mengakibatkan  menurunnya  persen- tase  ketidaksesuaian  pada  keseluruhan Jawa  Tengah  pada  Tahun  2014  tetapi dilihat  secara  masing-masing  Kabupaten/ Kota  terjadi  peningkatan  jumlah  Kabupa- ten/Kota  yang  memiliki  kondisi  tidak sesuai.  Penurunan  ketidaksesuaian  proses pelaksanaan kegiatan dari variabel alokasi anggaran  pada  Tahun  2014  diantaranya dapat  terjadi  karena  adanya  revisi/ regrouping kegiatan, sehingga Kabupaten/ Kota  berkesempatan  untuk  mengganti kegiatan  sesuai  dengan  prioritas  daerah dan lebih siap dalam perhitungan kebutuhan anggaran.
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015
Gambar 4
Diagram Ketidaksesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Dari Variabel Alokasi Anggaran di 35 Kab/Kota TA 2011-2015
Gambaran  hasil  analisis  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan Kabupaten/Kota  pada  TA  2011-2015 dapat  dilihat  dalam  Gambar  5.  Melalui diagram  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa terdapat  2  daerah  yang  hampir  selalu memiliki  kegiatan  tidak  sesuai  dengan kebutuhannya dalam RPJPD, RPJMD atau RKPD,  yaitu  Wonosobo  dan  Blora, sedangkan 21 daerah lainnya selalu sesuai.
Ketidaksesuaian pada kedua daerah tersebut, sebagian besar merupakan kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  jenis kegiatan  dalam  ketentuan  (diantaranya pembangunan balai pertemuan dan pembuatan taman pada Kabupaten
Wonosobo serta pembangunan pada sekolah  dan  pembangunan  gapura  pada Kabupaten Blora).
Gambar 5
Diagram Ketidaksesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan di 35 Kab/Kota TA 2011-2015
Sumber: Hasil analisis, 2017 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015 - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015
Meskipun  banyak  Kabupaten/Kota dengan kondisi kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana  prasarana  telah  sesuai  dengan kebutuhan  Kabupaten/Kota  serta  terjadi persentase  penurunan  pada  Tahun  2013 dan  2014  di  keseluruhan  Jawa  Tengah, namun  pelaksanaan  analisis  ini  memiliki beberapa kelemahan, yaitu prioritas program  dalam  RKPD  Kabupaten/Kota kurang  spesifik,  sehingga  sebagian  besar kegiatan  Bantuan  Keuangan  Kepada Kabupaten/Kota  bidang  sarana  prasarana dapat disesuaikan, selain itu sasaran dalam RKPD  Kabupaten/Kota  belum  disusun secara spasial, sehingga tidak dapat diukur kesesuaian lokasi kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana  prasarana  yang  ditetapkan  dengan lokasi yang direncanakan.
Hasil  analisis  menggunakan  dia- gram kuadran menunjukkan bahwa sebagian  besar  Kabupaten/Kota  terletak pada kuadran III (ketidaksesuaian terbesar berada pada ketidaksesuaian proses pelaksanaan  kegiatan).  Terdapat gap antara  pelaksanaan  Bantuan  Keuangan Kepada  Kabupaten/Kota  yang  diharapkan dapat  mendorong  terjadinya  integrasi pembangunan  di  wilayah  Provinsi  Jawa Tengah dengan implementasinya di lapangan.  Apabila  dilihat  dari  hasil-hasil analisis sebelumnya, gap tersebut bermuara  pada  pengalokasian  anggaran yang besar sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah kegiatan apabila anggaran  per  kegiatan bernilai  kecil,  serta sangat  besarnya  alokasi  anggaran  apabila jumlah  kegiatannya  sedikit.  Keduanya sama-sama  memerlukan  waktu  persiapan yang  panjang  agar  kegiatan  dapat  dimulai seawal  mungkin  dan  dapat  diselesaikan secara  tepat  waktu.  Pengambilan  kebija- kan  ketentuan  waktu  pelaksanaan  yang tidak berpihak pada kondisi di keseluruhan Kabupaten/Kota,  atau  dapat  dikatakan pengambilan  kebijakan  ketentuan  waktu
pelaksanaan yang digunakan untuk menciptakan  kondisi  kesesuaian  justru tidak  tercapai.  Hal  tersebut  dikarenakan ketentuan  waktu  pelaksanaan  kegiatan yang  diharuskan  selesai  dalam  satu  TA mengakibatkan  Kabupaten/Kota  memilih untuk  tidak  melaksanakan  kegiatan  atau tidak  melakukan  pencairan  dana  apabila diperkirakan  waktu  pelaksanaan  tidak mencukupi (utamanya pada kegiatan  yang dialokasikan pada APBD Perubahan).
Hasil  analisis  aspek  ketidaksesuai- an  integrasi  pembangunan  pada  proses pelaksanaan  menunjukkan  bahwa  aspek variabel  integrasi  pembangunan  yang paling mempengaruhi adalah aspek alokasi anggaran  (15  Kabupaten/Kota  pada  2011, 13  Kabupaten/Kota  pada  2012,  26  Kabu- paten/Kota pada 2013 serta 24 Kabupaten/ Kota  pada  2014  dan  2015.  Dengan demikian, variabel alokasi anggaran meru- pakan  sumber  dari  penentuan  integrasi pembangunan  wilayah  di  Provinsi  Jawa Tengah. Hal tersebut relevan dengan hasil- hasil  analisis  sebelumnya  bahwa  pengalo- kasian  anggaran  yang  besar  mengaki- batkan banyaknya jumlah kegiatan apabila anggaran  per  kegiatan  bernilai  kecil  serta sangat  besarnya  alokasi  anggaran  apabila jumlah  kegiatannya  sedikit  yang  mem- pengaruhi  kesiapan  Kabupaten/Kota  agar kegiatan  dapat  dimulai  seawal  mungkin dan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Ditambah pula dengan pengambilan kebijakan  waktu  pelaksanaan  yang  tidak mendukung hal tersebut.

## Pembahasan
Berdasarkan uraian  hasil  analisis, diperoleh  temuan  berupa  faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian proses  pelaksanaan  kegiatan  yaitu  kebija- kan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sinkronisasi dengan  kebijakan  yang  lain,  tingkat kematangan  perencanaan  kegiatan,  dan pengalokasian  kegiatan  memperhatikan
ketersediaan waktu. Keempat faktor tersebut  menunjukkan  adanya  keterkaitan antara  kebijakan  yang  satu  dengan  yang lain,  namun  tidak  saling  menguatkan. Salah  satunya  yaitu  kebijakan  mengenai ketentuan luncuran kegiatan dengan
kebijakan penetapan kegiatan pada APBD Perubahan.  Kedua  kebijakan  tersebut saling  bertentangan  sehingga  berdampak pada
pelaksanaan kegiatan oleh
Kabupaten/Kota (Gambar 6).
Gambar 6
Interkoneksi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sumber: Hasil analisis, 2017
Interkoneksi  kebijakan  yang  tidak saling  mendukung  menyebabkan  tidak terwujudnya  pembangunan  Provinsi  Jawa Tengah  yang  terintegrasi  dengan  Kabupa- ten/Kota. Menurut Kidd (2007) dalam Ran dan  Budic  (2016),  integrasi  pembangunan merupakan pendekatan untuk memperkuat
hubungan  antar  lokasi  melalui  interko- neksi  antar  kebijakan.  Dengan  demikian, pelaksanaan  kegiatan  Bantuan  Keuangan Kepada Kabupaten/Kota tidak mendukung terjadinya integrasi pembangunan di wila- yah Provinsi Jawa Tengah (Gambar 7).
Gambar 7. Hubungan Tidak Terwujudnya Integrasi Pembangunan
Integrasi Pembangunan tidak tercipta Tidak saling mendukung Pendekatan untuk memperkuat hubungan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota tidak tercipta Interkoneksi Kebijakan Antar Kebijakan Provinsi Kebijakan Provinsi dgn Kebijakan lain
Kebijakan  yang  diambil  berkaitan dengan  waktu  pelaksanaan  dan  alokasi anggaran  kegiatan  Bantuan  Keuangan Kepada  Kabupaten/Kota  hingga  mengaki- batkan peningkatan angka ketidaksesuaian setiap  tahunnya,  belum  mencerminkan terwujudnya integrasi pembangunan vertikal sekaligus integrasi strategis antara Provinsi Jawa  Tengah  dengan  Kabupaten/ Kota. Dipandang dari hirarki kewilayahan, integrasi pembangunan melalui pelaksana- an Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota  merupakan  pendekatan  dalam  inte- grasi  vertikal  yaitu  pendekatan  dengan melibatkan  seperangkat  elemen  antara tingkatan spasial yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sebagaimana dijelaskan oleh  Healey  (2004)  dalam  Ran  dan  Budic (2016). Sementara itu, keberhasilan pende- katan  integrasi  vertikal  yang  dilakukan dapat tercermin melalui tercapainya tujuan integrasi  strategis  yaitu  menghasilkan keputusan  yang  lebih  komprehensif serta menghasilkan kegiatan yang lebih mungkin  untuk  dilaksanakan  (Scott  et  al, 2013).  Dilihat  dari  kebijakan  yang berkaitan  dengan  waktu  pelaksanaan Bantuan  Keuangan  Kepada  Kabupaten/ Kota, perubahan kebijakan turut mengaki- batkan kegiatan tidak lebih mungkin untuk dilaksanakan  karena  perubahan  kebijakan ketentuan waktu pelaksanaan tidak diimbangi  dengan  pemilihan  kegiatan yang  tepat.  Masih  adanya  kegiatan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Desa atau hibah yang belum by name by adress
pada  Tahun  2014  diantaranya  pada Kabupaten  Grobogan  dan  Klaten,  serta perubahan  kebijakan  ketentuan  waktu pelaksanaan mengakibatkan kegiatan yang dialokasikan  pada  APBD  Perubahan  tidak dapat dilaksanakan. Sebelumnya, kegiatan yang  dialokasikan  pada  APBD  Perubahan boleh  dianggarkan  kembali  sehingga Kabupaten/Kota tidak ragu untuk melakukan  pencairan  dana  dan  memulai persiapan  kegiatan.  Sementara  itu  setelah tidak diperbolehkan, Kabupaten/Kota memilih untuk tidak melakukan pencairan dana  dan  tidak  melaksanakan  kegiatan. Demikian halnya  dengan  kebijakan  yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Pemberian  alokasi  yang  besar  menimbul- kan  terjadinya  peluang  permasalahan berupa  banyaknya  jumlah  kegiatan  yang harus  dilaksanakan,  sehingga  berimplikasi terhadap kemampuan Kabupaten/Kota dalam  menyelesaikan  pekerjaan  secara tepat  waktu  (keterbatasan  SDM  dan penyediaan  dana sharing)  serta  besarnya nilai  paket  pekerjaan,  sehingga  membu- tuhkan  waktu  penyelesaian  yang  lebih panjang  (membutuhkan  waktu  untuk proses lelang). Kedua kemungkinan tersebut  diperparah  dengan  pengalokasian pada  APBD  Perubahan  serta  penentuan kegiatan diluar usulan dalam Musrenbang. Hubungan  permasalahan  tersebut  dengan tidak  terciptanya  integrasi  vertikal  dan strategis  dapat  dijelaskan  dalam  skema Gambar 8.
Gambar 8. Hubungan Tidak Terwujudnya Integrasi Vertikal Dan Integrasi Strategis Sumber: Hasil analisis, 2017 Dalam temuan hasil analisis kesesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota,  diperoleh  faktor  yang mempengaruhi  ketidaksesuaian  kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota  bidang  sarana  prasarana TA 2011-2015 terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota yaitu
sinkronisasi penentuan  kegiatan  dengan  ketentuan. Ketentuan  mengenai  pedoman  kegiatan sarana  prasarana  apa  saja  yang  boleh dianggarkan  melalui  Bantuan  Keuangan Kepada  Kabupaten/Kota  telah  diatur dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah. Namun  demikian,  masih  ditemui  kegiatan yang  tidak  sesuai.  Apabila  menilik  salah satu  tahapan  proses  penentuan  usulan prioritas  melalui  Musrenbang  adalah pelaksanaan  desk  dan  verifikasi,  maka seharusnya  pemilihan  kegiatan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan dapat
diminimalisir.  Akan  tetapi,  Musrenbang bukanlah  merupakan  satu-satunya  sumber usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Dalam Peraturaan Gubernur Jawa Tengah
menyebutkan bahwa sumber usulan
lainnya  yaitu usulan  strategis  Pemerintah Kabupaten/Kota  pasca  Musrenbangprov dan usulan tindak lanjut hasil reses/kunjungan  kerja  DPRD  Provinsi
Jawa  Tengah,  sehingga  kedua  sumber tersebut juga harus disesuaikan.
Masih ditemukannya kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota menunjukkan adanya ketidaksinkronan kegiatan yang
direncanakan  dalam  Bantuan  Keuangan Kepada  Kabupaten/Kota  dengan  rencana strategis yang ada di Kabupaten/Kota. Hal itu  menyebabkan  masih  ditemukannya kegiatan  yang  tidak  dilaksanakan  dan
Keterangan: : Implikasi
: Kebijakan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
Keg lebih mungkin untuk dilaksanakan Hirarki Wilayah Mekanisme Waktu pelaksanaan Alokasi Anggaran Pengambilan keputusan Kebijakan (Bankeu) Implementasi kegiatan (Bankeu) Tidak dapat dilaksanakan
Integrasi
Pembangunan
Integrasi Vertikal Integrasi Strategis
tidak  dilakukan  pencairan  dananya  karena tidak  sesuai  dengan  prioritas  program daerah.  Hubungan  antara  hal  tersebut
dengan  integrasi  strategis  dan  vertikal ditunjukkan dalam Gambar 9.
Gambar 9.
Pengaruh Sinkronisasi Penetapan Kegiatan Dengan Ketentuan Terhadap Integrasi Vertikal dan Strategis
Sumber: Hasil analisis, 2017
Bagan  dalam  Gambar  9  dapat menjelaskan  bahwa  kebijakan  mengenai kegiatan  yang diperbolehkan serta sumber usulan beserta proporsinya mempengaruhi pelaksanaan  integrasi  strategis  melalui sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan  dengan  kebutuhan  Kabupa- ten/Kota  sebagaimana  diungkap-kan  oleh Scott  et  al  (2013).  Pada  pelaksanaan Bantuan Keuangan  Kepada  Kabupaten/ Kota  bidang  sarana  prasarana  TA  2011- 2015,  integrasi  strategis  belum  dapat diwujudkan  karena  belum  terbangunnya sinkronisasi.
Dari  hasil  analisis  kesesuaian proses pelaksanaan kegiatan serta kesesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten /Kota,  ditemukan  dua  faktor  penyebab terjadinya gap antara pelaksanaan Bantuan Keuangan  Kepada  Kabupaten/Kota  yang diharapkan  dapat  mendorong  terjadinya integrasi pembangunan di wilayah Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  implemen- tasinya  di  lapangan.  Posisi  keduanya membentuk pola integrasi kebijakan Bantuan  Keuangan  Kepada  Kabupaten/ Kota  yang  digambarkan  dalam  diagram pada Gambar 10.
Keterangan: : Implikasi : Kebijakan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Masukan kebijakan Hirarki wilayah Mekanisme Hasilnya (terdapat keg yg tdk sesuai ketentuan) Belum ada sinkronisasi Integrasi Pembangunan Integrasi Strategis Keg yg direncanakan
(dlm Bankeu)
Rencana strategis lain (kebutuhan dlm program prioritas) Sinkronisasi Implementa si Kegiatan Integrasi Vertikal Kebijakan Ketentuan keg yg diperbolehkan Sumber usulan dan proporsinya
Gambar 10
Integrasi Kebijakan Dalam Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sumber: Hasil analisis, 2017
Posisi  integrasi  kebijakan  dalam pelaksanaan  kegiatan  Bantuan  Keuangan Kepada  Kabupaten/Kota  bidang  sarana prasarana  TA  2011-2015  terhadap  perwu- judan  integrasi  pembangunan  digambar- kan  dalam  Gambar  11. Gambar tersebut menunjukkan  bahwa  integrasi  kebijakan merupakan konsep besar dalam mewujud- kan  integrasi  pembangunan  (Steid  dan Meijers,  2009),  demikian  halnya  dalam mewujudkan integrasi pembangunan
melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.  Secara  lebih  jauh,  Steid dan  Meijers  (2009)  menyebutkan  bahwa integrasi  kebijakan  tidak  berdiri  sendiri melainkan  dalam  implementasinya  dipe- ngaruhi  oleh  adanya  kepentingan  antara publik  dan  politis,  mekanisme  alokasi sumber  daya  serta  kondisi  kelembagaan dan  praktek  pelaksanaan.  Pada  proses pelaksanaan  Bantuan  Keuangan  Kepada Kabupaten/Kota, beberapa hal yang mendukung kepentingan publik dan politis adalah  dilakukannya  revisi/regrouping
oleh Kabupaten/Kota kegiatan serta sumber usulan beserta proporsinya. Sementara  beberapa  hal  yang  mendukung mekanisme  alokasi  sumber daya  adalah dilakukannya  pemerataan  alokasi  angga- ran  oleh  Pemerintah  Provinsi,  himbauan untuk menghindari paket pekerjaan bernilai  kecil  serta  pemberian  kegiatan pada  APBD  Perubahan.  Di  samping  itu beberapa  hal  yang  mempengaruhi  kondisi kelembagaan  adalah penyiapan  dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota dan ketentuan luncuran kegiatan oleh Pemerin- tah  Provinsi.  Kesemuanya  menentukan praktek pelaksanaan kegiatan dengan hasil ditemukannya ketidaksesuaian proses pelaksanaan  di  sebagian  besar  Kabupaten /Kota,  sehingga  belum  dapat  mendukung tujuan  bersama  antara  dua  tingkatan pemerintahan yang berbeda (Provinsi Jawa Tengah  dan  Kabupaten/Kota)  sebagai tujuan  integrasi  pembangunan  menurut Stead dan Meijers (2009).
Kebijakan Dalam Bankeu Waktu Pelaksanaan Ketentuan Luncuran Pemberian kegiatan pada APBD-P Tidak aplikatif Alokasi Anggaran Pemerataan Alokasi Menghindari Paket Kecil Revisi/ Regrouping Sumber Usulan dan Proporsinya Jml keg banyak Nilai paket besar Kesiapan dokumen perencan aan
25
Keterangan:
: Implikasi
Gambar 11.
Integrasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan Integrasi
Pembangunan Sumber: Hasil analisis, 2017 Temuan hasil analisis aspek ketidaksesuaian  integrasi  pembangunan pada  proses  pelaksanaan  dan  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan Kabupaten/Kota  berupa  variabel  alokasi anggaran  sebagai  variabel  utama  dalam integrasi  pembangunan  Provinsi  Jawa
Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada  Kabupaten/Kota  bidang  sarana prasarana  TA  2011-2015  serta  kegiatan yang  tidak sesuai  petunjuk  teknis  (Juknis) sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan  Kabupaten/Kota,  dapat  dijelas- kan melalui Gambar 12.
Integrasi Kebijakan Mekanisme alokasi Sumber Daya Kepentingan Publik dan Politis Pemerataan alokasi Menghindari paket kecil Pemberian keg di APBD-P Kondisi Kelembagaan Penyiapan dokumen perencanaan
Ketentuan luncuran Revisi/ regrouping Sumber usulan dan proporsinya Praktek Pelaksanaan Sebagian besar Kab/Kota tdk sesuai proses pelaksanaan kegiatan Integrasi Pembangunan Tidak memenuhi tujuan bersama
Gambar 12. Variabel yang Mempengaruhi Integrasi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Hasil analisis, 2017
Gambar  12  menjelaskan  mengapa temuan  variabel  alokasi  anggaran  dan kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  Juknis menjadi  variabel  yang  menentukan  inte- grasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabu- paten/Kota,  yaitu  variabel  alokasi  angga- ran  menjadi  variabel  penting  karena penentuannya  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  begitu  juga  dengan  implikasinya yang  diakibatkan.  Penentuannya  diantara- nya  dipengaruhi  oleh  sumber  usulan  dan proporsinya  serta  waktu  pengalokasian- nya.  Implikasinya  berupa  banyaknya jumlah kegiatan serta besarnya nilai paket pekerjaan  yang  berujung  pada  tingkat kesiapan  Kabupaten/Kota  dalam  melaksa- nakan kegiatan. Tingkat kesiapan ini yang kemudian menjadi penghambat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendu- kung  integrasi  vertikal  antara  Provinsi Jawa  Tengah  dengan  Kabupaten/Kota,
yang dilakukan dengan cara membanding- kan antara kebijakan dengan implementasi kegiatan  Bantuan  Keuangan  Kepada Kabupaten/Kota  bidang  sarana  prasarana Tahun Angaran 2011-2015; serta Kegiatan Bantuan  Keuangan  Kepada  Kabupaten/ Kota  bidang  sarana  prasarana  TA  2011- 2015  yang  tidak  sesuai  dengan  Juknis sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan  Kabupaten/Kota,  dipengaruhi oleh  beberapa  hal  yaitu  sinkronisasi pemilihan kegiatan dengan ketentuan jenis kegiatan  dan  sinkronisasi  dengan  peratu- ran yang lain. Keduanya merupakan peng- hambat  baik  bagi  Provinsi  Jawa  Tengah maupun  Kabupaten/Kota  untuk  mendu- kung  integrasi  strategis  pada  tingkat perencanaan.
Tingkat integrasi  pembangunan  di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan  Bantuan  Keuangan  Kepada Kabupaten/Kota  bidang  sarana  prasarana
Keterangan: : Implikasi Tingkat kesiapan
Kab/Kota melaksanakan kegiatan
Integrasi Vertikal antara kebijakan dan implementasi keg Bankeu Integrasi Pembangu nan Prov Jateng Tdk sesuai program prioritas daerah Integrasi Strategis antara penentuan keg Bankeu dgn program strategis Kab/Kota Besar Kecil Jml keg banyak Nilai paket besar tidak mendukung pemerataan pembangunan Keg tdk sesuai Juknis Alokasi Anggara n Sumber Usulan dan Proporsinya APBD Induk/P Sinkronisasi pemilihan keg dgn ketentuan jenis kegiatan Sinkronisasi pemilihan keg dgn peraturan lain Political Gover nance Economic Gover nance Administra tive Gover nance Good Gover nance
masih  rendah.  Jika  diamati  dari  titik kritisnya  (Gambar  13),  maka  rendahnya integrasi  pembangunan  di  Provinsi  Jawa Tengah melalui  pelaksanaan  Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu adanya  ketentuan  luncuran  kegiatan, ketersediaan  dana  sharing,  konsistensi
penggunaan indikator perhitungan proporsionalitas keserasian, sumber usulan, proporsi usulan, jumlah SDM pada SKPD
Kabupaten/Kota pengelola kegiatan; kapasitas SDM pengelola kegiatan,  pemerataan  alokasi  anggaran,
dan mekanisme penentuan kegiatan.
Gambar 13.
Skema Integrasi Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sumber: Hasil analisis, 2017
SIMPULAN Rendahnya  integrasi  pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan  Bantuan  Keuangan  Kepada Kabupaten/Kota disebabkan oleh beberapa faktor,  yaitu  adanya  ketentuan  luncuran kegiatan, ketersediaan dana sharing, konsistensi  penggunaan  indikator  perhi- tungan proporsionalitas keserasian, sumber  usulan,  proporsi  usulan,  jumlah
SDM pada SKPD Kabupaten/Kota
pengelola kegiatan; kapasitas SDM pengelola  kegiatan,  pemerataan  alokasi anggaran,  dan  mekanisme  penentuan kegiatan.
Jika  dihubungkan  dengan  faktor- faktor integrasi pembangunan baik integrasi  wilayah,  organisasional  maupun sektoral,  terdapat  beberapa  faktor  yang tampak  turut  berperan  dalam  mem-
pengaruhi  tingkat  integrasi  pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan  Bantuan  Keuangan  Kepada Kabupaten/Kota.  Faktor-faktor  integrasi pembangunan  tersebut  adalah  sinkronisasi kebijakan  merupakan  faktor  dari  integrasi vertikal dalam integrasi wilayah, implementasi  kegiatan  merupakan faktor dari  integrasi  horizontal  dalam  integrasi wilayah,  waktu  pelaksanaan  merupakan faktor  dari  integrasi  strategis  dalam integrasi  organisasional,  alokasi  anggaran merupakan  faktor  dari  integrasi  strategis dalam integrasi organisasional, SDM yang memadai  merupakan  faktor  dari  integrasi operasional  dalam  integrasi  organisasi- onal,  koordinasi  merupakan  faktor  dari integrasi  pemangku  kepentingan  dalam integrasi  organisasional,  komunikasi  dan saling  pengertian  merupakan  faktor  dari integrasi  pemangku  kepentingan  dalam integrasi organisasional, serta keseimbang- an  kekuasaan  antar  sektor  merupakan faktor  dari  integrasi  lintas  sektoral  dalam integrasi sektoral.
Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  untuk mewujudkan  integrasi  pembangunan  di Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  Bantuan
Keuangan
Kepada
Kabupaten/Kota.
Pertama  pengkajian  ketentuan  luncuran kegiatan dengan memperhatikan kebijakan yang  lain  (penentuan  kegiatan  prioritas, penentuan  besaran  anggaran  dan  waktu pengalokasian,  Kedua,  penyediaan  dana sharing untuk membiayai perencanaan dan persiapan  kegiatan,  Ketia,  penggunaan indikator proporsionalitas keserasian untuk menetapkan besaran alokasi anggaran bantuan sarana prasarana.
Keempat,  koordinasi  dalam  penentuan kebijakan proporsi sumber usulan kegiatan (antara usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota,  DPRD  dan  Gubernur) berdasarkan urgenitasnya terhadap
penyelesaian  permasalahan  di  Kabupaten/ Kota  serta  prioritas  terhadap  pencapaian program-program  strategis  daerahuntuk menjaga  keseimbangan  kekuasaan  antar sektor, Kelima,  pengembangan  kapasitas
SDM pada SKPD Kabupaten/Kota pengelola  kegiatan  Bantuan  Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Keenam, peningkatan  komunikasi  bersama  dengan sumber-sumber  usulan  dalam  pemerataan alokasi  anggaran  melalui  rapat  koordinasi terkait besaran dan sasaran lokasi kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baker,  Mark  and  Hincks,  Stephen  et  al. 2010.  Getting  Involved  in  Plan-
Making: Participation and Stakeholder  Involvement  in  Local and  Regional  Spatial  Strategies  in England.  Environment  and  Planning
C  Government  and  Policy  28  (4): 574-594.
Bungin, Burhan. 2005. Metodologi
Penelitian Kuantitatif. Jakarta:
Kencana.
Chong,  Joanne  and  Abeysuriya,  Kumi  et al. 2016. Strengthening Local Governance Arrangements for Sanitation:  Case  Studies  of  Small Cities in Indonesia. Aquatic
Procedia 6: 64-73. Mura,  Ladislav  dan  Buleca,  Jan  et  al. 2014.  Identification  of  Funding  of Regional Governments Using Correlation Analysis. Procedia Economics  and  Finance  15,  154- 161. Ran,  Jing  and  Budic,  Zorica  Nedovic. 2016.  Integrating  Spatial  Planning and  Flood  Risk  Management:  A New Conceptual Framework for The Spatially Integrated Policy Infrastructure. Computers, Environment and Urban Systems 57: 68-79. Scott,  A.J  and  Carter,  C  et  all.  2013. Disintegrated  Development  at  The Rural-Urban  Fringe:  Re-Connecting Spatial Planning Theory and Practice. Progress in Planning 83: 1- 52.
Shugaepova,  Aliya  A  dan  Ravzieva,
Dilyara  I.  2015.  Regional  Strategic Priorities  Identification  Approach. Procedia Economics and Finance 24,
643-651. Soewardi,  Tiara  Juniar  and  Ananda, Candra Fajri. 2015. The Transformation  of  Bea  Acquisition Rights  to  Land  and  Buildings (BPHTB): Case Study in Kediri City of  East  Java.  Procedia-Social  and Behavioral  Sciences  211:  1179- 1185.
Stead,  Dominic  and  Meijers,  Evert.  2009.
Spatial Planning and Policy Integration:  Concepts,  Facilitators and  Inhibitors.  Planning  Theory  & Practice 10: 317-332. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
Susanto,  Dwi  and  Djuminah.  2015.  The Usefulness  of  Local  Government Financial  Statements  for  Regional Development  Planning  Process  (An Empirical Study Against the Head of the  District  Development  Planning Agencies  in  Java  and  Madura). Procedia-Social and Behavioral
Sciences 211: 75-80.
Wennersten,  Ronald  and  Sun,  Qie  et  all.
2016. How Can the Gradual
Development  of  More  Sustainable Energy  Systems  be  Integrated  in Urban  Planning  in  China?.  Energy Procedia 88: 23-30.