http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DARI ASPEK PERDATA DI INDONESIA Azimatus Sa’diah

## Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Permasalahan yang terjadi pada Lingkungan karena dengan tidak memberlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih  diuji  dengen  pelaksanaan  (uitvoering  atau  implementation)  dan  merupakan  bagian  dari  mata rantai  pengaturan  (regulatory  chain)  pengelolaan  lingkungan.  Dalam  merumuskan  kebijakan lingkungan,  Pemerintah  lazimnya  menetapkan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Kebijakan  lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.Undang-Undang  No.  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UUPLH) mendasari  kebijaksanaan  lingkungan  di  Indonesia,  karena  Undang-  Undang,  peraturan  pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (instrumenten van beleid). Instrumen  kebijaksanaan  lingkungan  perlu  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan lingkungan dami kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan.  Instrumen  hukum  kebijaksanaan  lingkungan  (juridische  milieubeleidsinstrumenten) tetapkan  oleh  pemerintah  melalui berbagai  sarana  yang bersifat  pencegahan,  atau  setidak-tidaknya pemulihan,  sampai  tahap  normal  kualitas  lingkungan.  Upaya  penegakan  hukum  lingkungan  yang konsisten  akan  memberikan  landasan  kuat  bagi  terselenggaranya  pembangunan,  baik  dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar- benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Kata kunci: hukum lingkungan, perdata

## Latar Belakang
Permasalahan  yang  terjadi  pada  Lingkungan  karena  dengan  tidak  memberlakukan Undang-Undang  dan  komitmen  untuk  melaksanakannya.  suatu  Undang-Undang  yang mengandung  instrumen  hukum  masih  diuji  dengen  pelaksanaan  (uitvoering  atau implementation)  dan  merupakan  bagian  dari  mata  rantai  pengaturan  (regulatory  chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Kebijakan  lingkungan  disertai  tindak  lanjut pengarahan  dengan  cara  bagaimana  penetapan  tujuan  dapat  dicapai  agar  ditaati masyarakat.Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPLH)  mendasari  kebijaksanaan  lingkungan  di  Indonesia,  karena  Undang-  Undang, peraturan  pemerintah  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya  merupakan  instrumen kebijaksanaan  (instrumenten  van  beleid).  Instrumen  kebijaksanaan  lingkungan  perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dami kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan.(Sartika Alamsyah et al., 2020) Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (juridische milieubeleidsinstrumenten) tetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidak- tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan  yang  konsisten  akan  memberikan  landasan  kuat  bagi  terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan  waktu  agar  supremasi  hukum  dapat  benar-benar  memberikan  implikasi  yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional .(Maharani & Suseno, 2018)
Dalam  hubungan  dengan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  penegakan  hukum dibidang  lingkungan  hidup  dapat  diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Penegakan  hukum  Lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  Hukum  Administrasi  /  Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.
Selama ini pemerintah harus memberikan Sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya  hukum  yang  harus  dikatakan  sebagai  kegiatan  preventif  oleh  karena  itu  sanksi administrasi  perlu  ditempuh  dalam  rangka  melakukan  penegakan  hukum  lingkungan. Disamping sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana.

## Rumusan Masalah
1. Apa saja kendala yang terjadi dalam Penegakan Hukum Lingkungan ?
2. Bagaimana Hukum Lingkungan dapat bertumbuh kembang ?

## Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitain terdahulu serta  buu  referensi  yang  relevan.  Metode  penelitian  hukum,  menurut  Soerjono  Soekanto adalah “ suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,  yang  bertujuan  mempelajari  serta  menganalisis  beberapa  gejala  hukum tertentu.(Michael, n.d.)

## Pembahasan Kendala Penegakan Hukum Lingkungan
Dewasa ini dalam penegakan Hukum Lingkungan khususnya memang selalu terpaku dalam  berbagai  kendala.  Pertama,  masih  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  aparatur penegak  hukum  dalam  memahami  dan  memaknai  peraturan  perundang-undangan  yang ada. Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas. Ketiga, membuktikan  telah  terjadi  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  bukanlah  pekerjaan mudah.
Peluang  yang  kondusif  di  era  seperti  ini  guna  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam penegakan hukum lingkungan. perlu adanya exit strategy sebagai solusi penting yang harus diambil  oleh  pemegang  policy  dalam  penyelamatan  fungsi  lingkungan  hidup.  Pertama, mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua, adanya sanksi yang memadai (enforceability) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika  ada  indikasi  tindak  pidana,  aparat  penegak  hukum  dapat  menindak  tegas  para pelaku/penanggung  jawab kegiatan  seperti  diatur  dalam  Pasal 41-48  UU  23/1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.(Hufron  &  Hajjatulloh,  2020)  Ketiga,  adanya  partisipasi publik,  transparansi,  dan  demokratisasi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu  pemerintah,  pengusaha,  dan  masyarakat.  Pada  gilirannya,  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menikmati  lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## Tumbuh kembang Hukum Lingkungan
Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  menyangkut faktor-  faktor apakah  suatu  ketentuan  hukum  diketahui, dimengerti, ditaati  dan  dihargai. Apabila  masyarakat  hanya  mengetahui  adanya  suatu  ketentuan  hukum,  maka  taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya. Kesadaran  hukum  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan  dan  tingkat  kesadarannya  bisa berbeda-beda tergantung tingkat aplikasi faktor-faktor di atas. Selain itu, kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing individu dalam melihat "hukum".
Kesadaran  hukum  lingkungan,  baik  itu  pelestarian  maupun  pengelolaannya,  pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada,  sejak  dia  lahir  sampai  meninggal  dunia.(Hidayat  et  al.,  2020)  Namun  kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain- lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum  tersebut,  baik  dari  sisi  mental  manusianya  maupun  dari  segi  kebijakan.  Sinergi keduanya penting, karena kesadaran hukum itu ada yang tumbuh karena memang sesuai dengan nilai yang dianutnya.
Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan.  Kesadaran  hukum  juga  dapat  tumbuh  karena  takut  dengan  sanksi  yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita.(Bukit et al., 2018)  Lepas  dari  penyebab  kesadaran  hukum  itu  muncul,  yang  berbahaya  adalah  apabila kesadaran  hukum  itu  telah  ada  namun  kemudian  menurun  bahkan  hilang  karena  faktor eksternal,  seperti  penegakan  hukum  yang  tidak  tegas  dan  tebang  pilih.  Hal  ini  akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap  hukum.  Jadi,  upaya  menumbuhkan  kesadaran  hukum  tidak  cukup  dengan menuntut  masyarakat,  tetapi  juga  harus  disertai  dengan  tauladan  dan  penegakan hukum.Manusia,  baik  kedudukannya  sebagai  anggota  masyarakat,  sebagai  pelaku  usaha, sebagai  aparat  penegak  hukum,  maupun  sebagai  pembuat/pengambil  kebijakan,  harus memiliki kesadaran hukum lingkungan. meskipun secara bertahap, dari sekedar mengetahui sampai  dengan  menaati  dan    menghargai  berbagai  ketentuan  hukum  lingkungan  yang ada.(Mayrusta Dwi Murti & Purnomo, 2018)
Berkaitan  dengan  faktor-faktor  kesadaran  hukum  sebagaimana  disebutkan  diatas, untuk hukum lingkungan, ada beberapa masalah yang perlu dicermati, yaitu :
1. "mengetahui", secara yuridis, setelah UU disahkan, sejak itu pula muncul asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahuinya. Asumsi ini terealisasi apabila pasca diundangkan ada aktivitas sosialisasi yang tepat dan kontinyu. Bila tidak, maka dapat dihitung berapa jumlah masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang peraturan tersebut dan jumlahnya dipastikan tidak akan menyentuh masyarakat kalangan bawah, tidak hanya di desa tetapi juga diperkotaan. Akibatnya tidak heran bila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki atau bahkan tidak mengetahui perlunya AMDAL.
2. "mengerti",  masyarakat  tidak  cukup  hanya  sekedar  mengetahui  saja,  tetapi  juga  harus memahami  isi  peraturan,  seperti  apa  tujuan  dan  manfaat  dikeluarkannya  peraturan tersebut. Hukum lingkungan tentunya bertujuan agar proses pembangunan tidak merusak lingkungan.(Syahroni et al., 2019) Oleh karena itu diperlukan adanya aturan AMDAL dan perizinan. Adanya aturan ini hendaknya tidak menjadi beban bagi pelaku usaha dan lahan
korupsi bagi oknum birokrasi/aparat hukum, tetapi sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan.
3. "mentaati", setelah mengetahui dan memahami, maka diharapkan dapat mentaati. Namun hal ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bagi pihak yang merasa kepentingannya sama,  maka  biasanya  akan  langsung  mentaati.  Apabila  tidak,  maka  masih  ada  proses berfikir, bahkan mencari celah bagaimana "menghindari" atau "mensiasatinya".
4. "menghargai", ketika seseorang telah mentaati, maka sikap menghargai suatu peraturan hukum  lingkungan  itu  akan  muncul  bersamaan  dengan  kesadaran  hukumnya  bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati demi kepentingan dirinya, masyarakat dan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan.Proses menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan di atas, jangan sampai terjebak dengan kata "lingkungan" saja, sehingga hanya UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) saja yang dipahami masyarakat, tetapi juga UU lain  yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti UU tentang Perikanan, Benda Cagar Budaya, Pertambangan, ZEE, Perindustrian, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pelayaran. Karena lingkungan hidup itu meliputi tanah, air, udara, ruang angkasa, termasuk manusia dan perilakunya.
UU  PLH  pada  dasarnya  merupakan  UU  induk  atau  Payung  "umbrella  Act"  dibidang lingkungan hidup bagi semua UU tersebut.(Afifah, 2018) Menumbuhkan Kesadaran Hukum Lingkungan Upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara:
1) Meningkatkan  program  sosialisasi  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  desa-desa,  khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, seperti prosedur AMDAL, perizinan dan dampak positif dan negatif apabila prosedur tersebut tidak dilakukan.
2) Meningkatkan kesadaran hukum (mental) semua pihak.
3) Menindak tegas oknum pemerintah/aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dan menindak tegas pelaku perusakan/pencemaran lingkungan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat percaya dengan upaya penegakan hukum lingkungan.
4) Memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.
5) Semakin  meningkatkan  kualitas  dalam  pemberian  penghargaan  dibidang  lingkungan, khususnya  kriteria  penilaian  dengan  memasukkan  kriteria  pembangunan  berwawasan lingkungan, baik ditingkat nasional maupun di daerah-daerah.
6) Menghindari  penggunaan  sarana  hukum  pidana  dalam  penegakan  hukum  lingkungan yang masih dapat menggunakan sarana hukum lain yang lebih efektif. Contohnya Perda tentang pembuangan sampah disembarang tempat dengan sanksi pidana kurungan dan denda yang tinggi yang ternyata tidak efektif.
Tumbuhnya  kesadaran  hukum  lingkungan  diharapkan  dapat  mendukung terwujudnya slogan "Pembangunan Berwawasan Lingkungan" menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar  menjadikannya sebagai visi dan misi pembangunan saja.(Syahroni et al., 2019)

## Kesimpulan
Berkembangnya  masyarakat  Indonesia  memang  tergolong  lebih  dekat  dengan permasalahan  Lingkungan  daripada  Teknologi.  Perkembangan  teknologi  yang  mengelola
sumber  daya  alam  harus  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan rakyat,  dengan  tetap  memperhatikan  keseimbangan  dan  kelestariannya  sehingga  tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Dengan memperhatikan kualitas alam, sosial, budaya,  dan  ekonomi  sebagai  komoditi  masyarakat  setempat  yang  tersubsistem.  Hanya tindakan  manusia  yang  membuat  seolah-olah  mampu  menguasai  alam  sehingga  hampir semua  lingkungan  hidup  sudah  tersentuh  oleh  kehidupan  manusia.  Penegakkan  hukum lingkungan dapat dilakukan dengan pemberian sanksi yang berupa sanksi administrasi.
Karena masyarakat indonesia lebih dekat mengenai permasalahan alam maka sangat perlu  untuk  memperhatikan  kualitas  alam,  sosial,  budaya, dan  ekonomi  sebagai komoditi masyarakat  setempat  yang  tersubsistem.  Hanya  tindakan  manusia  yang  membuat  seolah- olah  mampu  menguasai  alam  sehingga hampir  semua  lingkungan  hidup  sudah tersentuh oleh  kehidupan  manusia.  Penegakkan  hukum  lingkungan  dapat  dilakukan  dengan pemberian  sanksi  yang  berupa  sanksi  administrasi.  Saran  kami  kepada  Pemerintah  untuk kiranya lebih meningkatkan lagi dalam hal nya penegakan hukum lingkungan di Negara kita ini, sekiranya apa yg sudah di terbitkan dalam Undang-undang dapat ditegakkan dengan tegas berdasarkan peraturan dasar tersebut. Kepada masyarakat negeri ini dan terutama bagi seluruh  masyarakat  sekiranya  dapat  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  sebagaimana yang sudah di atur di dalam undang-undang, dan agar sekiranya Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan.

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 14, 54.
Bukit, J., Warka, M., & Nasution, K. (2018). EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KONSUMEN DI INDONESIA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1788
Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. Jurnal Akrab Juara. https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233
Hufron, H., & Hajjatulloh, H. (2020). Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia. Mimbar Keadilan, 13(1), 68. https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2949
Maharani, M., & Suseno, I. (2018). PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606
Mayrusta Dwi Murti, & Purnomo, S. H. (2018). PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN
PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN. AKRAB JUARA. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Michael, T. (n.d.). MENERAPKAN AJARAN PURGE SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI. VYAVAHARA DUTA, 15(2), 172–183.
Sartika Alamsyah, D. P., Suhartono, S., & Nasution, K. (2020). SUI GENERIS DALAM PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM RUANG ANGKASA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3643
Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478