## PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

## GOVERNMENT GOODS AND SERVICES PROCUREMENT TRAINING BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 12 OF 2021
Benny RM Nainggolan * , Tetty Tiurma Uli Sipahutar
Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia *Email: benny.bppk@gmail.com (Diterima 28-01-2022; Disetujui 21-02-2022)

## ABSTRAK
Pengadaan  barang/jasa  bertujuan  untuk  menjamin  efisiensi,  transparansi,  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Perpres 12/2021 ini ditetapkan demi menjawab sejumlah tantangan dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha mikro dan usaha kecil  serta  koperasi  dan  pengaturan  pengadaan  jasa  konstruksi  yang  pembiayaannya  bersumber  dari APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa. Metode pelatihan pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan metode pembelajaran orang dewasa, dimana setiap materi diberikan diskusi dua arah antara narasumber dan peserta pelatihan. Narasumber akan memberikan feedback di setiap diskusi yang dilakukan sehingga peserta pelatihan.  Di  akhir  pelatihan  selalu  diberikan  review  materi  berupa  latihan-latihan  soal  agar  peserta mengetahui  contoh  atau  model  soal  yang  keluar  dalam  ujian  sertifikasinya,  di  sesi  terakhir  diberikan  soal tryout ,  dimana tryout tersebut  menggambarkan  soal-soal  ujian  sertifikasi  sebenarnya. Diberlakukannya Perpres  12/2021  berguna  untuk  memperbaiki  tata  kelola,  menurunkan  permasalahan  korupsi  dalam  dunia tender  pengadaan  barang/jasa,  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  juga  meningkatkan  kecepatan penyerapan  anggaran.   Selain  itu,  perubahan  Perpres  tentang  PBJ  ini  juga  memberikan  pemenuhan  nilai manfaat ( value for money ) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.
Kata kunci: PBJ, Perpres, Sertifikasi, Kompetensi, LKPP

## ABSTRACT
Procurement of goods/services aims to ensure efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development  activities  by  the  government.  This  Presidential  Decree  12/2021  was  stipulated  in  order  to answer a number of challenges in the world of procurement of government goods/services and to implement the provisions in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to prioritize the use of products/services for  Micro  and  Small  Businesses  and  Cooperatives  and  arrangements  for  the  procurement  of  construction services  that  The  financing  is  sourced  from  the  APBN/APBD  in  the  Procurement  of  Goods/Services.  The training method for the procurement of goods/services is carried out using the adult learning method, where each material is given a two-way discussion between the resource persons and the training participants. The resource person will provide feedback in every discussion that is carried out so that the training participants. At  the  end  of  the  training,  material  reviews  are  always  given  in  the  form  of  practice  questions  so  that participants know the examples  or models of questions that come out in the certification exam, in the last session  a  tryout  question  is  given,  where  the  tryout  describes  the  actual  certification  exam  questions.  The enactment of Presidential Decree 12/2021 is useful for improving governance, reducing corruption problems in  the  world  of  procurement  of  goods/services  tenders,  increasing  transparency,  accountability,  and  also increasing  the  speed  of  budget  absorption.  In  addition,  the  amendments  to  the  Presidential  Regulation on PBJ also provide value for money and contribute to increasing the use of domestic products, increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and sustainable development.
Keywords: PBJ, Perpres, Certification, Competence, LKPP

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dituntut  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  birokrasi  untuk  menyusun berbagai  langkah  perubahan  kebijakan  sebagai  wujud  responsif  dalam  menghadapi gelombang perubahan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021(Presiden  Republik  Indonesia,  2021)  tentang Perubahan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  pada  pasal  88  disebutkan  bahwa “Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa  wajib  memiliki  sertifikat  kompetensi  PBJ  atau sertifikat  PBJ  tingkat  dasar”.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya  pengadaan  barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace yang dimuat dalam pasal 70 pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (Sekretariat Kepresidenan RI, 2018)
E-marketplace pengadaan  barang/jasa  merupakan  penyediaan  infrastruktur  teknis dan  dukungan  layanan  transaksi  bagi  kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  dan  juga penyedia  berupa  katalog  elektronik,  toko  daring,  dan  pemilihan  penyedia  (Adipranata  et al., 2016). Selanjutnya, dalam pengembangan dan pengelolaan dapat bekerja sama dengan UKPBJ  maupun  pelaku  usaha.  Keberadaan e-marketplace dalam  pengadaan  barang  dan jasa pemerintah juga dapat menjadi  salah satu solusi dari permasalahan  korupsi, maupun masih kurang efektif dan efisiennya sistem pengadaan (Lestari & Jennah, 2018)
Perubahan  yang  dinamis  dalam  pengaturan  barang  sangat urgent agar  mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian  hukum diperoleh oleh para pihak yang  terlibat  dalam  proses  pengadaan  tersebut.  Kegiatan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Indonesia,  memiliki  arti  penting  dengan argumentasi sebagai berikut: pertama, pengadaan  barang dan jasa  pemerintah  memiliki arti  strategis  dalam  proteksi  dan  preferensi  bagi  pelaku  usaha dalam  negeri. Kedua, pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  sektor  signifikan  dalam  upaya pertumbuhan ekonomi, Ketiga sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  akan  mendorong  efisiensi  dan efektivitas  belanja  publik  sekaligus mengondisikan  perilaku  tiga  pilar,  yaitu  pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. Keempat, bahwa ruang lingkup  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  meliputi  berbagai  sektor  dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa (Listiyanto, 2012).
Pengadaan  barang/jasa  mencakup  penjelasan  dari  dari  seluruh  proses  sejak  awal perencanaan,  persiapan,  perijinan,  penentuan  pemenang  lelang  hingga  tahap  pelaksanaan dan proses administrasi pengadaan barang, pekerjaan atau jasa (jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya) (Nurchana et al, 2014).
Bagaimana pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya keputusan  untuk  membuat  atau  membeli  adalah  keputusan  regulasi  dalam  arti  bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ekonomi dan sosial (Bernard M, 2018). Oleh sebab itu,  perubahan  kebijakan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  perlu  untuk dilakukan apalagi mengingat adanya peningkatan Anggaran Belanja Negara (APBN) 2018 pada saat itu (Sugiyah & Nurhidayati, 2019).
Begitu pentingnya pengelola pengadaan barang/jasa memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar,  sehingga  seluruh  ASN  baik  di  lingkungan  kementerian/lembaga/perangkat  daerah mengikuti pelatihan tersebut. ASN dapat mengikuti ujian sertifikasi dan lulus. Bila  ASN lulus  dan  mendapatkan  sertifikasi  ahli  pengadaan  barang/jasa  tingkat  dasar maka  kepada ASN  tersebut  dapat  ditugaskan  sebagai  Pejabat  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/Pejabat Pembuat Komitmen.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan pengabdian tentang pelatihan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  bertujuan  untuk,  yaitu:  a)  peserta  mampu menjelaskan  ketentuan  tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  b)  peserta  mampu menjawab  soal-soal  dalam  ujian  sertifikasi  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  c)  peserta setelah lulus ujian sertifikasi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  pelatihan    ini  dilaksanakan  di  Hotel  Grand  Antares  selama  2  hari  yang dimulai  pada  tanggal  16  sampai  17  Desember  2021  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga Pendidikan  dan  Pelatihan  Citra  Mandiri  bekerjasama  dengan  Dewan  Pengurus  Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI). Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 30 jam  pembelajaran  (20  JP  pembelajaran  teori-teori  berdasarkan  Perpres  12  Tahun  2021 ditambah 10 JP pembahasan soal-soal ujian sertifikasi).
Dari  data  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  yang menjadi  lembaga  bentukan  pemerintah  yang  tugas  dan  fungsinya  membuat  kebijakan  di bidang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  serta  yang  melaksanakan  pelatihan  dan  ujian sertifikasi  ahli  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  bahwa  jumlah  peserta  pelatihan  yang ikut serta yang lulus ujian tidak signifikan tingkat kelulusannya.

## Gambar 1. Tingkat Kelulusan Ujian Sertifikasi
Diklat  barang  dan  jasa  dibagi  dalam  tiga  tingkatan,  yaitu  tingkat  dasar,  menengah dan  kompetensi.  Untuk  tingkat  dasar  peserta  diajarkan  mengenai  pengetahuan  dan pemahaman,  dimana  materi-materinya  banyak  berisi  tentang  peraturan-peraturan; sedangkan menengah dan kompetensi, peserta sudah diarahkan untuk membuat dokumen pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kelulusan  dengan  ditandai memperoleh  sertifikat.  Tentu  saja  ini  tidak  bisa  lepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  kelulusan  tersebut,  baik  faktor  internal  maupun  faktor  ekternal.  Faktor internal diantaranya faktor minat, usia dan motivasi.
Bahan pembelajaran yang digunakan adalah bahan pembelajaran yang disusun oleh Pusdiklat  LKPP  RI  (modul,  slide  pembelajaran  dan  soal-soal),  setiap  narasumber  dalam pelatihan ini harus sudah tersertifikasi oleh LKPP kecuali untuk topik-topik tertentu dapat dipaparkan oleh narasumber yang lain.
Metode pelatihan pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan metode pembelajaran orang  dewasa,  dimana  setiap  materi  diberikan  diskusi  dua  arah  antara  narasumber  dan peserta pelatihan. Narasumber akan memberikan feedback di setiap diskusi yang dilakukan sehingga  peserta  pelatihan  benar-benar  berdiskusi  dengan  baik.  Di  akhir  pelatihan  selalu diberikan reviu materi berupa latihan-latihan soal agar peserta mengetahui contoh-contoh atau model-model soal  yang keluar dalam ujian sertifikasinya. Untuk lebih menarik bagi peserta  pelatihan,  di  sesi  terakhir  diberikan  soal tryout ,  dimana tryout tersebut menggambarkan soal-soal ujian sertifikasi sebenarnya.
Materi Pelatihan adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam  materi  ini  dipaparkan  mengenai  ketentuan-ketentuan  umum  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  ruang  lingkup  pemberlakuan  baik  dari  sumber  dana APBN/APBD, cara pengadaan barang/jasa pemerintah serta jenis-jenis barang/jasa.
2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Materi  ini  memaparkan  yang  menjadi  tujuan  dari  pengadaan  barang/jasa  pemerintah, bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  prinsip- prinsip  yang  digunakan  agar  efisien  dan  efektif,  serta  etika  bagi  pelaku  pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Kelompok  Kerja Pemilihan  (Pokja  Pemilihan),  Pejabat  Pengadaan,  Agen  Pengadaan,  Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, SDM dan Kelembagaan Bahwa  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pun  dilaksanakan  dengan  elektronik  yang sering disebut dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
5. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dimulai  sejak  disetujuinya APBN/APBD dibahas di DPR/DPRD.
6. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persiapan pengadaan barang/jasa dimulai dengan menyusun spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan rancangan kontrak, lalu menyusun dokumen pemilhan dan jadwal pemilihan penyedia.
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dengan menetapkan tipe  swakelola,  tipe  1  adalah  pelaksanaan  dilaksanakan  oleh  penanggungjawab anggaran,  tipe  2  adalah  pelaksana  lain,  tipe  3  adalah  organisasi  kemasyarakatan  dan tipe 4 adalah kelompok masyarakat.
8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
Dilaksanakan dengan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender.
9. Pengadaan Khusus
Pengadaan khusus adalah pengadaan untuk keadaan darurat dan pengadaan yang diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  atau  pengadaan  yang  dilakukan  sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan misalnya pengadaan tiket pesawat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 ini dilaksanakan selama 3 hari. Jumlah materi yang disampaikan kepada peserta sebanyak 30 peserta dimana setiap harinya disampaikan materi yang berbeda.
Pada  hari  pertama  yaitu  Kamis,  16  Desember  2021  peserta  diberi  materi  seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Materi Hari 1 No Materi Waktu 1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Jam 2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Jam 3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Jam 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 1 Jam 5. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Jam
Pada  hari  pertama  dalam  sesi  1  dijelaskan  ketentuan  umum  pengadaan  barang/jasa pemerintah,  peraturan-peraturan  teknis  terkait  dalam  pengelolaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Sesi  2  dijelaskan  mengenai  tujuan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah, kebijakan-kebijakan  pemerintah  terhadap  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  prinsip- prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan etika bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam sesi 3 dijelaskan mengenai pelaku-pelaku dalam pengadaan barang/jasa  pemerintah  yaitu  Pengguna  Anggaran,  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat Pembuat  Komitmen,  Pelaku  Usaha  dan  Agen  Pengadaan.  Sesi  4  dijelaskan  mengenai pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik  dan  sesi  5  tentang  perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Gambar 1. Slide Materi Hari 1
Pada hari kedua yaitu Jumat, 17 Desember 2021 peserta diberi materi seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Materi Hari 2 No Materi Waktu 1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Jam 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola 1 Jam 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 2 Jam 4. Pengadaan Khusus 1 Jam 5. Reviu Materi & Pembahasan Soal-Soal Ujian Sertifikasi 3 Jam
Pada hari kedua, sesi 1 dengan materi persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam sesi ini dijelaskan persiapan PBJ yang dipersiapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen adalah spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, harga perhitungan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Sesi 2 dijelaskan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dilanjutkan dengan sesi 3 yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dan sesi 4 tentang pengadaan  khusus,  pengadaan  dalam  keadaan  darurat  serta  pengadaan  barang/jasa  yang dikecualikan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Sesi 5 dilakukan pembahasan soal-soal ujian sertifikasi untuk mempersiapkan peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Gambar 2. Slide Materi Hari 2
Selama kegiatan berlangsung para peserta tampak semangat menyimak materi yang disampaikan  dan  fokus  mengerjakan  latihan  yang  diberikan  oleh  pemateri.  Para  peserta aktif  bertanya  jika  ada  materi  yang  dirasa  kurang  paham  serta  semangat  dan  fokus mengerjakan  latihan  dan  mengikuti  instruksi  yang  diberikan  oleh  pemateri.  Pada  setiap sesi, di akhir pembahasan materi peserta diberikan tugas dengan tujuan untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pelatihan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sangat-sangat  dibutuhkan  oleh pengelolaan  pengadaan  barang/jasa,  dimana  pengelola  pengadaan  barang/jasa  pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  wajib  memilik  sertifikat  ahli  pengadaan barang/jasa.
2. Pelatihan  ini  akan  sangat  berdampak  bila  pembelajaran  teori  dipadupadankan  dengan praktik-praktik yang berlaku.
3. Pelatihan  ini  juga  harus  dibarengi  dengan  pembahasan-pembahasan  soal  sehingga dalam ujian sertifikasi peserta pelatihan dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik.

## Saran
1. Durasi  waktu  pelatihan  harus  ditambah  agar  materi-materi  pelatihan  dapat  diberikan secara keseluruhan sesuai kebutuhan.
2. Penyelenggara  pelatihan  agar  memperhatikan  waktu  pembelajaran  dengan  tepat,  agar topik-topik pembelajaran disampaikan dengan tepat waktu.
3. Soal-soal  latihan  dan tryout agar  diperbanyak  sehingga  peserta  lebih  banyak mengetahui  contoh-contoh  soal  untuk  persiapan  ujian  sertifikasi  pengadaan barang/jasanya.

## UCAPAN TERIMA
Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Citra  Mandiri  bekerjasama  dengan  Dewan  Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI) yang sudah memberikan kesempatan menjadi  narasumber  pada  kegiatan  pelatihan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  tahun  2021.  Tidak  lupa  juga  kami  ucapkan
terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adipranata,  R.,  Lestiowati,  T.,  &  Wiryono,  S.  (2016).  E-Market  Place  Sebagai  Sarana Transaksi Lelang Online. Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Kristen Petra , 1–7.
Bernard M, H. (2018). Government procurement (Jane DRAKE). University of Adelaide Press. https://doi.org/10.20851/eu-trade
Lestari, B. A., & Jennah, L. M. (2018). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  Dalam  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018. Jurnal  Administrasi Dan Manajemen , 9 (1), 10–20.
Listiyanto,  A.  (2012).  Pembaharuan  Regulasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah.
Jurnal  Rechts  Vinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (10),  277–294. http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf Nurchana,  A.  R.  A.,  &  Haryono,  Bambang  Santoso,  Adiono,  R.  (2014).  Efektivitas  E- Procurement  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  (Studi  Terhadap  Penerapan  E- Procurement  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Di  Kabupaten  Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (2), 355–359.
Presiden Republik Indonesia. (2021). PERPRES RI No. 12 tentang Perub PP No. 16 Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  In Presiden  Republik  Indonesia (Issue SK No 092xxx A).
Sekretariat Kepresidenan RI. (2018). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  16  TAHUN  2018  TENTANG  PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH .
Sugiyah, S., & Nurhidayati, N. (2019). Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk sepatu Di  PT  Sinar  Pratama  Agung  Jakarta. Jurnal  Akuntansi  Dan  Manajemen , 16 (02), 267–286. https://doi.org/10.36406/jam.v16i02.248