Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 pp. 173-177| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEWA MENYEWA TANAH
I Wayan Ari Subakti, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan HAM serta hal tersebut dipersembahkan pada individu luas supaya  setiap  orang  dapat  memperoleh  adanya  suatu  rasa  kenyamanan  dan  ketentraman  dalam  menjalankan kehidupan tanpa adanya suatu ancaman tertentu yang timbul dari diri masyarakat lainnya, dengan demikian maka masyarakat  tidak  mengeluh  terhadap  adanya  suatu  penegakan  peraturan.  Pemidanaan  yakni  suatu  proses  yang timbul  akibat  dari  adanya  suatu  ulah  yang  dilakukan  oleh  setiap  individu,  dimana  hal  tersebut  diberikan  suatu sanksi yang mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti serta komponen dalam tipu-menipu dan penggelapan dan untuk  menjelaskan perlindungan hukum terhadap rakyat asing korban perbuatan pidana sewa menyewa tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Perbuatan tipu-menipu merupakan suatu perbuatan berdasarkan apa  yang diperbuat oleh  seseorang  menyangkut barang. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan  yaitu  membujuk  orang  lain,  untuk  menyerahkan  suatu  barang.  Sedangkan  penggelapan  barang merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan seseorang guna untuk menguntungkan diri sendiri. Unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan yaitu, barang siapa, suatu barang, seluruhnya atau milik orang lain, yang berada dalam  teritorialnya  bukan  kejahatan,  dengan  melawan  hukum  dan  dalam  sadar.  Perlindungan  hukum  WNA terhadap kejahatan penggelapan dan penipuan sewa menyewa tanah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 KUHP.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tindak Pidana; Penipuan; Penggelapan; Warga Negara Asing

## Abstract
Legal protection is all efforts to fulfill human rights and it is offered to the broad individual so that everyone can get a sense of comfort and peace in running life without a certain threat arising from other societies, thus the community does not complain about the existence of an enforcement the rules. Criminalization is a process that arises as a result of an act carried out by each individual, where it is given a binding sanction. The purpose of this research is to find out the meaning and components in deception and embezzlement and to explain the legal protection  of  foreign  people who  are  victims  of  the  crime  of  renting  land.  This  research  uses  normative  legal methods.  Deception  is  an  act  based  on  what  someone  does  with  regard  to  goods.  The  elements  of  a  criminal offense are to persuade another person to hand over an item. While embezzlement of goods is an act that can harm a person in order to benefit himself. The elements of embezzlement are: whoever, an item, all or the other people  who are  in  their  territory  is  not  a  crime,  by  fighting  the  law  and  being  aware.  The  legal  protection  of foreigners against evasion and fraud in renting land is regulated in the Criminal Code article 378 of the Criminal Code.
Keywords: Legal Protection; Crime; Fraud; Embezzlement; Foreign Citizens

## I. PENDAHULUAN
Tanah adalah suatu keperluan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk memenuhi suatu keperluan. Setiap individu berkembang dan melakukan setiap kegiatan dengan media tanah, tanah sangat penting didalam  menunjang  segala  sesuatu  aktivitas  yang  dijalankan  oleh  setiap  individu,  maka  dari  itu pentingnya peranan tanah bagi setiap individu. Hak atas tanah, merupakan hak yang didapat sebagai suatu pelengkap adanya pembangunan, dimana setiap individu memiliki aturan kepemilikan pribadinya. Adanya suatu hak tersebut, dimana hal itu sangatlah penting, maka didalam menggunakannya haruslah sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  sang  penguasa  yaitu  pemerintah  dengan  tujuan tertentu, agar dapat meminimalisir sengketa dikemudian harinya. Maka dari itu, adanya suatu prosedur sangat  mempengaruhi  terhadap  suatu  perkembangan  hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  di  dalam menyelesaikan suatu sengketa.
Pada aktivitas menyewa, adanya suatu pertikaian jika para pihak melanggar kewajibannya yang satu dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan terjadi konflik antara individu satu dengan individu lainnya. Pertikaian menyewa, adalah suatu persoalan yang mudah, dimana setiap keperluan akan hal tersebut  semakin  hari  semakin  meningkat,  akan  tetapi  jumlahnya  tetap,  dilain  sisi  adanya  suatu peningkatan  akan  hal  tersebut.  Adanya  kesulitan  terhadap  rakyat  asing  untuk  memperoleh  tanag, menimbulkan  opsi  lain  terhadap  rakyat  asing  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  warga  setempat. Sehingga  peluang  bisnis  dibidang  sewa  menyewa  tanah  bagi  warga  setempat  semakin  menjanjikan, namun ternyata masih banyak yang memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan kejahatan, yang dimana  hal  tersebut  sewaktu-waktu  dapat  merugikan  suatu  negara  ataupun  individu  satu  dengan individu lainnya, maka sangat diperlukan adanya aturan akan hal tersebut agar tidak terulang kembali. Dengan  demikian,  terjadinya  suatu  perbuatan  melawan  aturan  di  derita  oleh  WNA  dengan  berbagai macam modus sehingga mengakibatkan kerugian secara materiil dan inmateriil. Warga Negara Asing (WNA) yaitu, orang yang tinggaI dan berinteraksi di wilayah tertentu di suatu neagra tapi tidak terdaftar di negara itu atau bisa dikatakan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum ini dikarenakan faktor sosial dan faktor ekonomi yang begitu berat, sehingga pelaku melakukan perbuatan yang dapat merugikan seseorang yang dimana suatu kerugian itu dapat berupa kerugian materiil dan inmateriil. Hal tersebut merupakan satu alternative pemberantasan perbuatan melawan aturan, maka aturan pidana yaitu “kebijakan kriminal”. Aturan atau pemberantasan  perbuatan  melawan  aturan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  untuk  menegakan keadilan serta mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh setiap individu (Arief 2008).
Dari berbagai ancaman delik yang terjadi di masyarakat saIah satunya adaIah meIawan hukum tindak pidana penipuaan dan penggelapan, bahkan daIam masa ini banyak terjadi delik tersebut, dan penggelapan  dengan  bermacam  bentuk  yang  terus  berkembang  yang  menuju  semakin  tinginya inteIektualitas dari delik penipuan dan penggelapan. Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diangkat penulis adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Selamet yang kedudukannya sebagai pemilik tanah dan Kumi Kikuchi (WNA) sebagai penyewa tanah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah arti serta komponen  dalam  tipu-menipu  dan  penggalapan?  Dan  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap warga  negara  asing  korban  perbuatan  pidana  sewa  menyewa  tanah?  Berdasarkan  rumusan  masalah tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  arti  serta  komponen  dalam  tipu-menipu  dan penggelapan  dan  untuk  menjelaskan  perlindungan  hukum  terhadap  rakyat  asing  korban  perbuatan pidana sewa menyewa tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan  metode  hukum  normatif.  Beranjak  dari  metode  ini, pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  pendekatan  konsep  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus (case  approach).  Bahan hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.  Metode  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  dengan  studi  kepustakaan.  Teknik  pengumpulan bahan hukum, ialah dengan cara mempelajari literatur dan penelitian serupa.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum merupakan kumpuIan aturan yang berIaku di kaIangan masyarakat yang dimana untuk mengatur  ketentraman  dan  ketertiban  dalam  kemasyarakatan  yang  meliputi  Iembaga-Iembaga  dan proses guna menajaIankanya (Najih 2012). Perlindungan hukum adaIah segaIa Tindakan yang diberikan oIeh suatu badan hukum untuk memberikan jaminan dan keamanan dari delik yang mengancam jiwa orang tersebut daIam berbagai bentuk jaminan yang diberikan untuk keamanan orang tersebut.
Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika cara Iain sudah tidak dapat diseIesaikan lagi, bagaimanapun juga diberikan agar memberikan efek jera kepada peIaku dari dideritanya rasa tidak enak atau perbuatan yang merugikan dengan memberikan kurungan untuk memberikan aIasan pembenaran (Prasetyo 2014).
Pemidanaan  merupakan  bagian  penting  dari  hukum  pidana,  karena  merupakan  ujung  tertinggi dari  keseIuruhan  proses  memberikan  ganti  rugi  yang  dibuatnya  dengan  memberikan  kurungan  yang setimpaI.  Dengan  demikian,  konsepsi  tentang  kesalahan  mempunyai  pengaturan  yang  signifikat terhadap  pengenaan  pidana  dan  proses  pelaksanaannya  merupakan  perwujudan  dari  celaan  tersebut
(Huda  2016).  Menurut  Cleiren  bahwa  tindak  pidana  penipuan  adalah  tindak  pidana  dengan  adanya akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten)atau delik komisi (Hamzah 2010).
Sarana perlindungan Hukum ada dua macam (Hadjon 2007), yaitu :
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  orang  dapat  memberikan  nota  keberatan  sebelum  adanya putusan yang diberikan dari pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum  preventif sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan.  Di indonesia  belum  ada  pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum bertumpu kepada hak manusia dan adanya prinsip negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia, pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama  dan  dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum yang mengkhusus bagi warga negara asing di Indonesia memang belum ada, tetapi menurut (Prodjodikoro 2008) ada beberapa prinsip terkait keberlakuan hukum pidana di Indonesia, yaitu:
a. Prinsip Teritorialitas
Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana.
b. Prinsip Nasional aktif
Prinsip ini dianut dalam Pasal 5 (KUHP) yang mengatakan bahwa ketentuan- ketentuan hukum pidana lndonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara lndonesia.
c. Prinsip Nasional pasif
Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar.
d. Prinsip Universalitas Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia.
Warga negara adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya,  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  secara  penuh  sebagai  warga  negara  tersebut,  dapat digolongkan negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). WNA merupakan orang yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut yang mana ia melakukan kepentingan dalam beberapa waktu tertentu yang mana tidak  menetap  di  suatu  negara  tersebut  namun  tidak  juga  terdaftar  tinggal  secara  lama,  meskipun memiliki status WNA namun mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.
Menurut  Lamintang,  delik penggelapan  adalah  penyalahgunaan  hak  atau  penyalahgunaan  rasa tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  mana  kepercayaan  tersebut  diperolehnya  tanpa adanya  unsur  melawan  hukum.  Menurut  beliau,  dengan  penyebutan  penyalahgunaan  hak  atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan pengetahuan yang mana perbuatan yang dilarang dan hukuman yang setimpal apa saja yang diberikan (Lamintang 1989).
Penggelapan  adalah  kejahatan  yang  hampir  sama  dengan  pencurian  dalam  pasal  362  KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”  sedangkan  pada  penggelapan  waktu  dimilikinya  barang  itu  sudah  ada  di  tangan  si pembuat tidak dengan jalan kejahatan (Soesilo 1984).
Menurut Tongat, dengan berdasarkan Pasal 372 KUHP, bahwa tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:
a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari (Tongat 2003):
1) Barang siapa, Unsur barang siapa memacu kepada peIaku antara lain manusia dan koorporasi, menunjuk subjek hukum itu, baik orang maupun badan hukum jika melakukan delik dapat dikatakan sebagai  pelaku  dari  suatu  delik  tersebut  bila  terbukti  dengan  jelas  melakukan  suatu kejahatan dengan disengaja.
2) Sesuatu, barang,
Barang memiliki arti yang luas baik bergerak maupun non bergerak sampai keciri-ciri yang lebih spesifik lagi.
3) Seluruhnya milik orang lain, Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya  terdapat  hubungan  yang  sedemikian  eratnya,  sehingga  apabila  ia  akan melakukan  segala  perbuatan  terhadap  benda  itu  ia  dapat  segera  melakukannya  secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan- perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb (Chazawi 2009).
4) Secara melawan hukum, Bahwa,  unsur lain  yang  terdapat  pada  Pasal  372  KUHP,  yaitu  unsur  “melawan  hukum mengaku  sebagai  milik  sendiri  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan orang lain”.
Bahwa, maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku  atau  dader  bertentangan  dengan  norma  hukum  tertulis  Per-UU-an  atau  norma  hukum  tidak tertulis (layak dan selaras) atau konflik dengan hak orang lain sehingga dikenakan hukuman setimpal.
Kejahatan  adalah  prilaku  yang  dilarang  oleh  aturan  yang  beriaku,  larangan  tersebut  dibarengi dengan  hukuman  yang  setimpal  dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  hukuman  yang  setimpal  yang diberikan  adalah  bagian  dari  hukum  yang  memberikan  efek  jera  kepda  si  pelaku  itu,  hukumaan diberikan  untuk  mewujudkan  keselarasan  dalam  masyarakat  guna  mencapai  kedamaian  untuk mengontrol  agar  meminimalisir  terjadinya  suatu  kejahatan  dan  untuk  merehab  pelaku  untuk  tidak mengulang kembali kejahataanya.
Aturan  hukum  yang  berlaku  untuk  mengatur  masyarakat,  baik  dalam  lingkungan  yang  kecil maupun  dalam  lingkungan  yang  lebih  besar,  agar  didalamnya  terdapat  suatu  keserasian,  suatu ketertiban, suatu jaminaan, dan lain sebagainya. Kurungan merupakan yang sangat berarti dari hukum pidana,  dikarenakan  kunci  dari  keseluruhan  pertanggung  jawaban  seseorang  yang  telah  bersalah melakukan kejahataan. Hukum pidana tanpa kurungan berarti memberikan kesaIahan bagi orang  lain namun tidak diberikan kejeraan. Pemidanaan diberikan karena si pelaku diharuskan menerima sanksi dari  perbuatan  yang  dilakukan  demi  kesalahannya.  Kurungan  menjadi  solusi  yang  adil  bagi kecerobohan dilakukan.
Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan moral maupun mental manusia serta kepercayaan dan kejujuran seseorang. Tindak pidana penipuan dan penggelapan ini perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan melawan hukum yang ada. Sesuai dengan bunyi pasal 372 KUHP, pelaku tindak pidana penggelapan dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4  tahun  dan  denda  uang  sebesar  sembilan  ratus  ribu  rupiah.  Penyebab  seseorang  melakukan  tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah karena adanya wanprestasi. Wanprestasi berasaI dari bahasa BeIanda,  keIaIaian  sengaja.  Wanprestasi  memiliki  arti  sengaja  tidak  memenuhi  suatu  perjanjian. Sehingga sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam sewa menyewa tanah ada 2, apabila dilihat dari sanksi hukum perdata maka sanksinya berupa kewajiban untuk  memenuhi  prestasi,  pembayaran  ganti  rugi  materiil  dan  pembayaran  ganti  rugi  immateriil. Sedangkan apabila dilihat dari sanksi hukum pidana maka pelaku dapat dikenakan pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 372 tentang Penggelapan dengan bentuk sanksi berupa hukuman penjara dan hukuman denda.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  simpulan  yang  dapat  diberikan  ialah,  pengertian  dan  unsur-unsur  tindak pidana  penipuan  dan  penggelapan  ialah  sebagai  berikut,  penipuan  adalah  perlakuan  atau  omongan bukan kebenaranya, palsu dan dengan inisiatif untuk mengelabuhi, mengakali atau memperkaya pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yaitu membujuk orang lain, untuk menyerahkan suatu barang. Penggelapan  adalah  kejahatan  yang  hampir  sama  dengan  pencurian  hanya  saja  waktu  dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan yaitu, barang siapa, suatu barang, seluruhnya atau milik orang lain, yang berada daIam teritorialnya bukan kejahatan, dengan melawan hukum dan dalam sadar.
Perlindungan hukum WNA terhadap kejahatan penggelapan dan penipuan sewa menyewa tanah didapatkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana penipuan dikenakan pasal 378 KUHP yang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun, dan pelaku tindak pidana penggelapan dikenakan pasal 372 KUHP yang dapat diberikan kurungan selama empat tahun dan denda materiil sebesar sembilan ratus rupiah. Warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2. Saran
Apabila  dalam  melakukan  suatu  perjanjian  sewa-menyewa  tanah,  sebaiknya  untuk  selalu  waspada, jangan dengan mudah percaya, ditambah lagi dengan perbedaan kewarganegaraan yang mana itu akan mempersulit proses perjanjian, sebaiknya menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik untuk  menghindari  adanya  konflik  di  kemudian  hari  akibat  adanya  wanprestasi  dalam  proses  sewa menyewa tanah.
Sebaiknya  dibuatkan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  bagi warga  negara  asing  di  Indonesia  agar  warga  negara  asing  mengetahui  bahwa  ia  dan  hak-haknya dilindungi di Indonesia. Serta untuk meminimalisir tindak pidana yang terjadi terhadap warga negara asing di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Chazawi, Adami. 2009. Hukum Pidana II . Depok: Raja Grafindo Persada.
Hadjon,  Philipus  M.  2007. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia,  Sebuah  Studi  Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi . Jakarta: Peradaban. Hamzah,  Andi.  2010. Delik-Delik  Tertentu  (SpeciaIe  DeIicten)  Di  Dalam  KUHP .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Huda,  Chairul.  2016. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  KesaIahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa KesaIahan . Jakarta: Kencana Prenada Media. Lamintang.  1989. Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan .  Bandung: Sinar Baru.
Najih, Mokhammad. 2012. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Setara Press. Prasetyo, Teguh. 2014. Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers. Prodjodikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Soesilo. 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus . Bogor: Politea. Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil . Malang: Umm Press.