## OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

## M. Hanafi Zuardi
STAIN Jurai Siwo Metro Email : emhazets80@yahoo.com

## Abstracs
As a pillar of Islam, zakat is the economic foundation of moslems. The distribution of  zakat  for  productive  activities  has  certainly  brought  positive  impacts  on  the national development. Also, zakat has been the main capital of the lower economic society.  In  the  Islamic  economic  discussion,  zakat  promotes  the  justice  values focusing on the micro economy. As the social instrument, zakat plays an important role  in  the  moral  and social-based economic  development.  As  Mannan  points  out that  zakat  is  built  upon  the  five  principles  namely  faith,  productivity,  logical reasoning, easiness, and truth. This writing reveals the role of zakat in the history and  its  contribution  for  ritual  worship  as  well  as  the  moslem’s  prosperity, particularly for the mustahiq, those who receive the zakat.
The  question  remains  is  whether  zakat  is  believed  as  the  asset  of  socio-economic growth or as a mere Islamic ritual. Another question is about the management of zakat which should be productive rather than consumptive. This writing deals with the discussion of zakat as an Islamic ritual which is inherent with socio-economic context. This writing uses the comparative approach between normative principles (al-Qur’an and Hadits) and its socio historical implication.
Key words : zakat, real sector, social implication

## Abstract
Zakat  sebagai  salah  satu  bagian  rukun  Islam  merupakan  salah  satu  pondasi ekonomi  umat.  Penyaluran  zakat  kepada  beberapa  usaha  produktif tentunya  akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional bahwa ternyata zakat juga  mampu  berposisi  sebagai  modal  utama  khususnya  dikalangan  masyarakat ekonomi  menengah  kebawah.  Dalam  kajian  ekonomi  Islam,  zakat  memiliki  satu kesatuan nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (sector riil). Zakat sebagai instrument vital  dalam struktur  pembangunan  ekonomi  yang  berlandaskan  moral  dan  sosial,
merupakan  bagian  terpenting  dari  nilai  Islam  yang  diatur  dalam  syariah sebagaimana  yang  dijelaskan  Mannan  meliputi  prinsip  keyakinan,  produktivitas, nalar,  kemudahan  dan  kebenaran.  Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  tentang bagaimana  peran  zakat  dalam  sejarah  kemunculan  serta  bagaimana  peran  zakat yang tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga memiliki implikasi yang positif terhadap  kesejahtreraan  ummat,  khususnya  mereka  yang  tergolong  kepada penerimanya (mustahiq)..
Persoalannya  kemudian  adalah  apakah  zakat  telah  diyakini  sebagai  suatu  asset, dalam  ghirah  pertumbuhan  dan  pemerataan  sosio  ekonomi,  ataukah  sekedar amaliyah  ritual  (ibadah  mahdah),  serta  baagaimana  zakat  dapat  dikelola  secara manajemen  kelembagaan  (Baitul  Maal)  sehingga  zakat  tidak  hanya  bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Tulisan ini hendak menelaah masalah zakat sebagai suatu  perintah  agama  yang  inheren  dengan  konteks  sosio  ekonomi  dengan pendekatan comparative  approach antara prinsip  normatif (al-Qur’an dan hadis) dengan implikasi sosial historisnya.
Key Words: Zakat, Sektor Riil, Implikasi Sosial

## Pendahuluan
Zakat sebagai salah satu rangkaian ibadah atau yang sering disebut dengan  ibadah  maaliyah  yang  bersifat  kedermawanan  sosial  ( filantropi ) merupakan  sebuah  kewajiban  setiap  muslim  yang  telah  ditetapkan  oleh ketentuan syari’ah. Dalam Islam, zakat merupakan instrument pokok ajaran Islam  dan  memiliki  keutamaan  yang  sama  dengan  ibadah  shalat.  Bahkan zakat  dan  shalat  diabadikan  dalam  al-Qur’an  dan  hadis  sebagai  lambang dari keseluruhan ajaran Islam. 1 Shalat dimaknai sebagai lambang hubungan individu  dengan  Tuhan,  melalui  praktek  ritualitas,  sedangkan  zakat  itu
1 Al-Qur’an  surat  at-Taubah  ayat  11  misalnya;  Allah  menjelaskan  bahwa  apabila kaum musyrikin bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara  seagama.  Masih  banyak  lagi  anjuran  lain  tentang  berderma  yaitu  melalui infak dan shodaqoh. Antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), biasanya dikelola dalam suatu unit  lembaga  pengelolaan  zakat  yang  disebut  Baitul  Mal.  Anjuran  berderma  ini  terdapat dalam tiga kategori yang kemudian oleh Allah Swt dirangsang dengan pahala ( reward ). Lihat juga  A.Qodry  Azizy, Melawan  Globalisasi,  Reinterpretasi  Ajaran  Islam,  Persiapan  SDM Terciptanya Masyarakat Madani , (Cet.1; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), h.171
melambangkan  keharmonisan  setiap  individu  dalam  komunitas  sosial melalui sikap kepedulian dan kedermawanan. 2
Pada  aspek  ini  dipahami  bahwa  zakat  selain  sebagai  suatu keharusan  agama  yang  absolut  antara  manusia  yang  memiliki  kelebihan kekayaan  ( muzakki )  untuk  dilaksanakan  sebagai  bentuk  keshalehan individu dengan sang khalik, juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap  manusia  ( mustahiq )  secara  material,  sebagai  suatu  bentuk keshalehan  sosial  dalam  mengatasi  kesenjangan,  menegakkan  keadilan serta pemerataan ekonomi.
Ekonomi  Islam  merupakan  suatu  ilmu  ekonomi  yang  berkarakter normatif dan positif, 3 karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui al-Qur’an  dan  hadis  (normatif),  serta  praktek  perekonomian  ( economic activity )  pada  masa  nabi  (positif),  maka  zakat  dalam  perspektif  ekonomi Islam  memiliki  satu  kesatuan  nilai  yang  koheren.  Dalam  teori  ekonomi Islam, prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro  ( sector  riil ),  adalah  instrument  vital  dalam  struktur  pembangunan ekonomi  yang  berlandaskan  moral  dan  sosial.  Sementara  zakat  adalah bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang  dijelaskan  Mannan  meliputi  yang  prinsip  keyakinan,  produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran. 4
Persoalannya kemudian adalah apakah zakat telah diyakini sebagai suatu  asset,  dalam ghirah pertumbuhan  dan  pemerataan  sosio  ekonomi, ataukah  sekedar amaliyah ritual  ( ibadah  mahdah )?  Bagaimana  zakat  dapat dikelola secara manajemen kelembagaan (Baitul Maal) sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif.
Tulisan ini hendak menelaah masalah zakat sebagai suatu perintah agama  yang  inheren  dengan  konteks  sosio  ekonomi  dengan  pendekatan comparative approach antara prinsip  normatif (al-Qur’an dan hadis) dengan implikasi sosial historisnya.
Pembahasan
2 Lihat, Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam , Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.187 3 Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, antara normatif dan positif disajikan secara  integratif,  karena  ekonomi  Islam  berakar  dari  nilai-nilai  normative  yakni  al-Qur’an dan  hadis,  juga  berbagai  praktek  perekonomian  ( economic  activity )  yang  pernah  mewarnai peradaban dan kejayaan Islam dimasa lalu. Lihat M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek , (Terj.), (Cet. 1; Yogyakarta; PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.15 4 Ibid. , h.257

## 1. Pengertian Zakat
Kata  zakat  secara  epistimologis  merupakan  kata  dasar  dari zaka yang  berarti  berkah,  tumbuh  dan  baik. Menurut Lisan al-Arab , kata zaka mengandung  arti  suci,  tumbuh  berkah  dan  terpuji. 5 . sedangkan  secara  terminologi,  zakat  dalam  pengertian  fiqh  adalah nama  terhadap  sebagian  dari  harta  tertentu  dengan  persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang  harus  diserahkan  kepada  orang-orang  yang  berhak  menurut syariat  Allah  Swt. 6 Keharusan  berzakat  bagi  setiap  muslim  ini ditegaskan dalam al-Qur’an
5 Lihat Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat , (Terj.)., (Cet.1; Lentera Antar Nusa, 1991), h.34. Epistemologi diatas (terutama kata mensucikan), dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti  firman  Allah  “ Sesungguhnya  beruntunglah  orang-orang  yang  mensucikan  jiwa  itu” (Q.S.91:  9)., “Sesungguhnya  beruntunglah  orang-orang  yang  mensucikan  diri” (Q.S  87:  14),  dan “Maka  janganlah  kamu  menyatakan  dirimu  suci” (QS.  53:  32).  Dalam  pengertian  teknis,  kata zakat didalam al-Qur’an kadangkala disinonimkan dengan kata shadaqah dan infaq yang juga bermaksud  sama  yaitu  kedermawanan  (sosial),  tetapi  zakat  adalah  suatu  kewajiban sedangkan shadaqah dan infaq adalah  anjuran  dari  Allah  jika  suatu  harta  tidak  memenuhi nisabnya. Lembaga penelitian dan pengkajian Masyarakat (LPPM) UNISBA Bandung lebih lanjut merincikan pengertian epistemologi zakat ini dalam lima aspek; yang pertama ; adalah tumbuh,  menunjukkan  bahwa  benda  yang  dikenai  zakat  adalah  benda  yang  tumbuh  dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun diusahakan), dan jika benda tersebut sudah dizakati  akan  lebih  tumbuh  dan  berkembang  biak  serta  menimbulkan  mental  keagamaan pemiliknya ( muzakki ) dan penerimanya ( mustahiq ). Kedua; Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dizakati adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati, kebaikan mutunya  akan  lebih  meningkat  serta  akan  menumbuhkan  kualitas  muzakki  dan mustahiqnya. Ketiga ; Berkah, menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang  mengandung  berkah  bagi  setiap  orang  yang  terlibat  didalamnya  jika  benda  tersebut telah  dibayarkan  zakatnya. Keempat ;  suci;  bahwa  benda  yang  dizakati  adalah  benda  suci. Suci dari usaha yang haram maupun penyakit. Dan jika dizakati ia dapat mensucikan mental muzakki  dari  akhlak  jeleknya,  tingkah  laku  yang  tidak  senonoh  juga  dosa,  juga  bagi mustahiqnya. Kelima ;  Kelebihan,  benda  yang  dizakati  adalah  benda  yang  melebihi kebutuhan pokok muzaqi, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiqnya. Lihat  juga,  Mursyidi, Akuntansi  Zakat  Kontemporer ,  (Cet.  1;  Bandung,  Remaja  Rosdakarya,
2003), h.77
6 Didin  Hafidhuddi, Panduan  Zakat  Bersama  KH.  Didin  Hafidhuddin (Cet.II;  Jakarta, Republika,  2003),  h.1.  Madzhab  Hanafi  mendefinisikan  zakat  dengan  menjadikan  sebagai harta yang khusus sebagai milik orang khusus yang ditentukan oleh syari’ah karena Allah Swt. sedangkan menurut madzhab Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk kekayaan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Adapun madzhab Hambali mengatakan, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab , (terj)., (Cet.IV, Jakarta: PT Lintera Basri Utama, 1999), h. 194
                                                                          …
Artinya:  “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…”(Q.S. at-Taubah ayat 103)
Istilah zakat sesuai terminologi diatas, dapat membentuk tiga fungsi penting, pertama ; zakat berfungsi sebagai wahana  pensucian jiwa,  bagi muzaqi dari  sifat  serakah,  dan  sebaliknya  termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. kedua ;  zakat  memiliki  fungsi  sosial  ekonomi,  artinya  zakat  dapat mendorong  tumbuhnya  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat, mencegah  terjadinya  kesenjangan  ekonomi  dan  lebih  jauh  dapat berperan  serta  dalam  membangun  perekonomian  mendasar  yang bergerak  langsung  ke  sektor  riil. 7 Ketiga ;  zakat  juga  berfungsi sebagai ibadah maliyah sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt.
Zakat dalam suatu sistem pengelolaan Negara, dipersepsikan sebagai  pajak  (upeti). 8 Keduanya  telah  menjadi  kewajiban  bagi setiap warga Negara yang muslim. Hanya saja, zakat memang lebih dikhususkan  pada  setiap  warga  masyarakat  Muslim  yang berlebihan harta (nishab), sedangkan pajak adalah tanggung jawab seluruh  warga  Negara.  Suatu  kecendrungan  yang  berjalan  selama ini, adalah adanya pemisahan pemikiran antara zakat dengan pajak. Menurut  Mas’udi  kecendrungan  ini  akibat  umat  Muslim  telah
7 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam,  (terj.) ,  Jilid  III,  (Cet.  1;  Yogyakarta:  PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 238
8 Indonesia  misalnya,  terdapat  Undang-undang  Pengelolaan  Zakat  Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang sistem pengelolaan zakat. Isyarat hukum yang krusial mengatur  tentang  hukum  zakat  dengan  pajak  adalah  Bab  IV  Pasal  14  ayat  3,  yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai  dengan  per-Undang-undangan  yang  berlaku.  Demikian  pula  dinyatakan  dalam Undang-undang  Pajak  yaitu  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000,  dinyatakan  bahwa; zakat yang dibayar oleh pribadi oleh lembaga muslim pada Lembaga Amil Zakat yang resmi dapat  mengurangi  pajak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kekuatan legalitas bagi umat Muslim bahwa pembayaran zakat adalah sebagai pengurang pada biaya pajak  penghasilan.  Hanya  saja  menurut  Didin  Hafidhuddin  untuk  efektifitas pelaksanaannya,  perlu  adanya  produk  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Petunjuk  Pelaksana (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Pemerintah.
tenggelam  dalam  arus  pemikiran  dikotomis  antara  duniawi  dari yang  ukhrawi,  yang  profan  dari  yang  sakral,  negara  di  satu  pihak dan agama di lain pihak. Jika disebut pajak adalah dana wajib yang dipungut dari kantong rakyat, maka yang disebut zakat adalah dana wajib  yang  dipungut  dari  kantong  umat.  Jika  yang  pertama  pusat kekuasaannya berada ditangan umara , maka yang disebut kedua ini berada ditangan ulama . 9
Para  ahli  ekonomi  Islam  memberi  beberapa  kesamaan  yang dapat dilihat pada persyaratan umum yang biasanya diberlakukan pada zakat dan pajak. Pertama ; pembayaran yang diwajibkan, kedua ; tidak  ada  balasan  atau  imbalan, ketiga ;  diwajibkan  kepada  seluruh masyarakat.  Afzalur  Rahman  menjelaskan  zakat  memenuhi persyaratan pertama dan kedua, sedangkan persyaratan ketiga tidak menyerupai, karena zakat hanya dipersyaratkan bagi umat muslim dan bagi non muslim dibebaskan. 10
Meskipun  secara  fungsional  keduanya  berfungsi  untuk kepentingan  publik,  tetapi  klasifikasi  zakat  lebih  diarahkan  pada pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  lemah.  Sementara  pajak lebih  pada  sektor  pembangunan  secara  umum.  Selanjutnya  zakat diklasifikasikan  dalam  dua  kategori  besar,  yakni  zakat  fitrah  dan zakat mal.
a. Zakat Fitrah
Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa ( zakah al-Nafs ),  yaitu  kewajiban  berzakat  bagi  setiap  individu,  baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, 11 dan dibarengi  dengan  ibadah  puasa  (shaum).  Zakat  fitrah  wajib dikeluarkan  sebelum  shalat  Idul  Fitri,  namun  sebagian  ulama lain  berpendapat  untuk  kemudahan  pihak  amil  zakat  (Baitul
9 Masdar  F.  Mas’udi, Agama  Keadilan,  Risalah  Zakat  (Pajak)  Dalam  Islam ,  (Cet.III; Jakarta: P3M, 1993), h.50 10 Perlu digaris bawahi zakat bukanlah suatu pajak dalam arti yang sesungguhnya, sebab zakat sumbernya adalah ibadah mahdah seperti halnya menunaikan shalat, haji dan sebagainya. Lihat Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi… , h.242 11 Menurut  empat  mazhab  (Hanafi,  Maliki,  Hambali  dan  Syafi’i),  zakat  fitrah diwajibkan  kepada  setiap  orang  Islam  yang  kuat  baik  tua  maupun  muda,  maka  bagi  wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.  Lihat  juga  Muhammad  Jawad  Mughniah, Fiqh  Lima… ,  h.195.  sedangkan  menurut mazhab Imamiyah (Jafari), syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah baligh, berakal dan mampu. Maka harta anak kecil juga harta orang gila tidak wajib dizakati.
Maal) dalam pendistribusiannya, maka
dibolehkan mengeluarkannya  pada  sepuluh  hari  sebelum  hari  raya  Idul Fitri.
Ketentuan ( nisbah ) zakat fitrah itu adalah sebanyak 2,5 kg, atau  satu sha ;  yang  diambil  dari  hasil  pertanian,  yakni  beras, gandum,  anggur  kering  dan  kurma.  Persoalannya  adalah bagaimana dengan penduduk muslim yang tidak memiliki jenis hasil  pertanian  yang  serupa  dengan  keempat  kategori  diatas? 12 Dengan mengutip hadis nabi dari Ibnu Umar bahwa rasulullah Saw.  mewajibkan  zakat  fitrah  pada  bulan  Ramadhan,  satu sha’ kurma  atau  satu sha’ gandum,  juga  pernyataan  Abi  Said  al- Khudari  bahwa  kami  mengeluarkan  zakat  fitrah  dizaman Rasulullah Saw, satu sha’ (3,5 liter) dari makan atau satu sha’ dari kurma basah, atau satu sha’ gandum basah. Didin Hafidhuddin menjelaskan satu sha’ itu bukan hanya berlaku bagi kurma yang langsung dimakan, tetapi juga gandum yang tidak bisa langsung dimakan seperti beras. Karena itu analogi ( qiyas ) kurma dengan beras  sudah  tepat  yaitu  dengan  satu sha’ gandum  atau  kurma sama dengan 2,5 kg beras. 13
Zakat  fitrah  juga  dapat  dibayar  dengan  uang.  Demikian pendapat  al-Thausiri,  abu  Hanifa,  Umar  bin  Abdul  Azis  dan Imam Hasan Basri sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi. Abu  Ishak  berkata:  “aku  mendapatkan  orang-orang  membayar zakat  fitrah  pada  bulan  Ramadhan  beberapa  dirham  seharga
12 Terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama,  tentang  jenis  zakat  dari  hasil pertanian  diatas.  Beda  pendapat  ini  diklasifikasikan  dalam  dua  kategori,  yakni  ulama konservatif  dan  ulama  modernis.  Ulama  konservatif  mewajibkan  zakat  hanya  pada  beras, gandum,  anggur  kering  dan  jagung  berdasarkan  hadis  nabi. Pertama ;  “ Janganlah  kamu mengambil zakat kecuali dari empat ini, yakni: beras, gandum, anggur kering dan kurma ” (H.R Ath Thabarani dan Ad-Daeaquthni dari Abu Musa al-Asy’ari), Kedua ; “ Tidak ada zakat pada masa nabi Muhammad kecuali pada lima macam tanaman yakni, beras, gandum, anggur kering, korma dan jagung .”(H.R. Baihaqi dan Mujahid), dan hadis lain yang bermakna sama dari (Baihaqi dari asy  Sya’bi)  dan  (H.R  Ad-Daraquthni  Hakim  dan  Atsram).  Sedangkan  ulama  modernis berpendapat, pertama ;  zakat  itu  terdapat  pada  semua  harta  benda  yang  dapat diperkembangkan  dan  di  perdagangkan. Kedua ;  Zakat  itu  diwajibkan  pada  semua  harta benda yang menyangkut kepentingan sosial berdasarkan firman Allah, “Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan  berdoalah  untuk  mereka.  (Q.S  At-Taubah(9);  103).  Hal  yang  sama  juga  diterangkan dalam (Q.S Al-An’am; 141)
13 Didin Hafidhuddin, Panduan Zakat…, h.118
makanannya.” Qardhawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar  zakat  fitrah  atau  zakat  lainnya  dengan  uang,  salah satunya  adalah  karena  pembayaran  zakat  dengan  harganya (uang)  itu  lebih  mudah  dizaman  sekarang,  terutama  di lingkungan  negara  industri,  dimana  orang  tidak  bermuamalah kecuali dengan uang. 14
b. Zakat Mal
Zakat  Mal  atau  zakat  harta  benda,  adalah  zakat  yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta)  yang  dimilikinya.  Zakat  mal  dapat  dibayarkan  dalam satu  tahun  (tahunan)  maupun  setiap  waktu  atau  satu  bulan (sistem  bulanan) 15 secara  tafsi’I,  dikemukakan  dalam  al-Qur’an dan  hadis  nabi  beberapa  jenis  harta  yang  menjadi  objek  zakat harta yang menjadi obyek zakat, yaitu zakat pertanian (Q.S. Al- An’am(6); 141), Zakat emas dan perak (Q.S. At-Taubah (9); 34-35) dan  zakat  hasil  usaha  (profesi)  (Q.S  al-baqarah  (2);  267). Sedangkan  dalam  hadis  nabi  Saw.  secara  eksplisit  dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah  emas,  perak,  hasil  pertanian,  barang  dagangan,  hewan ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).
Sejalan  dengan  perkembangan  sosial  budaya,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  maka  para  ulama  kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abdurrahman Isa dan  lainnya,  menyatakan  ketentuan  syariat  tentang  harta  yang wajib dizakati (tujuh jenis) itu bersifat kondisional, karena masih terbuka  kemungkinan  untuk  bertambah  sesuai  dengan perkembangan yang ada di masyarakat. 16 Oleh karenanya, objek
14 Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat… , h.995 15 Zakat Mal yang dikeluarkan setahun sekali (berlalu setahun atau al-Haul) seperti; emas, perak, perdagangan, dan hewan ternak. Sedangkan zakat mal yang wajib dikeluarkan sebulan sekali atau sistem bulanan adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan pada saat  panen.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  zakat  pendapatan  (gaji).  Zakat  dari  gaji  tersebut dikeluarkan  pada  saat  menerimanya  (sebulan  sekali).  Lihat  juga  Didin  Hafidhuddin, Panduan Zakat… , h.65 16 Perkembangan  terakhir  sebagaimana  laporan  yang  dihasilkan  dalam  suatu seminar  yang  diadakan  Liga  Arab  di  Damaskus  1962  yang  kemudian  banyak  dijadikan rujukan. Dalam seminar itu dikemukakan bahwa kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta  benda  yang  tidak  diketahui  dimasa  dini  Islam.  Benda-benda  seperti  perindustrian, uang kertas, hasil profesi dan perdagangan, kini dikenai zakat. Lihat, Anang Arief Santoso,
zakat  sudah  seharusnya  terdeferensiasi  kedalam  sektor  baru yang  lebih  mendatang  pendapatan  kekayaan  (harta).  Sektor perolehan  pendapatan  seperti  saham  dan  obligasi,  jauh  lebih besar  hasilnya  dari  emas  dan  perak.  Juga  pekerjaan  yang  lebih banyak  menghasilkan  harta  daripada  pertanian  seperti  profesi jasa  kesehatan,  hakim,  pengacara,  konsultan,  arsitek,  artis olahragawan dan jasa lainnya.
Objek  zakat  yang  disebut  terakhir  ini  sifatnya konvensional  dan  kontemporer.  Zakat  profesi  misalnya  secara normative,  tidak  disebutkan  dalam  al-Qur’an  maupun  hadis nabi.  Akan  tetapi  atas  perkembangan  sektor  ekonomi  modern yang  maju,  sementara  secara  sosial  ekonomi,  masih  banyak diantara  orang  muslim  yang  membutuhkan  bantuan  material. Untuk  itu  para  ulama  kemudian  menganalogikan  ( qiyas )  jenis zakat  yang  telah  dianjurkan  dengan  jenis  sektor  ekonomi  yang paralel. 17
Menurut  Didin  Hafidhuddin  zakat  profesi  dianalogikan ( qiyas )  pada  zakat  pertanian.  Sedangkan  nishab  untuk  zakat pertanian itu adalah 5 ausaq, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis nabi Saw. riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dai  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  Saw.  bersabda:  “Harta pertanian yang kurang dari lima ausaq 18 , tidak wajib dikeluarkan zakatnya.”  5 ausaq itu  berdasarkan  perhitungan  beras  kurang lebih  524  kg  beras  atau  diuangkan  seharga  ±  Rp  1.200.000,-. Sedangkan kewajiban zakatnya dilakukan pada saat penghasilan atau  pada  saat  menerima  gaji  yang  lazimnya  sebulan  sekali. 19
Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan, dalam Jurnal Ekonomi Syariah “ Muamalah ” Vol.1 ., No.1 Agustus 2002, h.87 17 Terdapat nash-nash yang bersifat umum yang menyatakan bahwa pada harta kita ada  hak  orang  lain  (Q.S.  Adz-Dzaariyat;  19),  juga  bahwa  pada  setiap  harta  yang  dimiliki harus diambil zakatnya karena pembersihan dan pensucian. (Q.S.at-Taubah; 103)
18 Ausaq adalah bentuk jamak dari wasaq , dimana maksudnya adalah takaran yang digunakan dalam bidang pertanian di wilayah jazirah Arab pada masa dulunya, dimana 1 wasaq = 60 sha’ , dan 1 sha’ = 2,176 kg gandum. Oleh karena itu, 5 ausaq = 652,8 kg gandum yang jika dibulatkan akan menjadi 653 kg gandum. (Lihat Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , ed.Irwan Kelana, TIM GIP, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2002, h.24)
19 Zakat  profesi  (gaji)  yang  telah  memenuhi nishab ,  wajib  dikeluarkan  zakatnya setelah  dikurangi  dengan  hutang.  Contohnya  seseorang  mempunyai  gaji  Rp  5.000.000,-/ bulan,  kebutuhan  hidup  Rp  4.000.000,-/  bulan.  Utang  bulan  ini  Rp  1.000.000,-  maka  zakat
Selain  zakat  profesi,  ulama  juga  mengharuskan  pengeluaran zakat terhadap usaha-usaha produktif di zaman modern seperti; peternak ayam, juga usaha tanaman anggrek, investasi property dan usaha yang halal dan memenuhi nishab maka wajib dikenai zakatnya. 20

## 2. Zakat Dalam Perspektif Agama dan Sosial.
Perintah Allah Swt. tentang sasaran pengeluaran zakat secara terinci difirmankan dalam Al-Qur’an:
                                                                                                                
                                                                                    
Artinya:  “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak, orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”. (Q.S. At-Taubah (9); 60)
Secara  eksplisit  firman  Allah  Swt.  tersebut  menerangkan tentang  8  (delapan)  kelompok  (asnaf)  yang  berhak  menerima  dan menjadi  sasaran  utama  pengalokasian  zakat.  Pertama,  fakir,  orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhipenghidupannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak  cukup  penghidupannya  dan  dalam  kekurangan,  ketiga; Pengurus zakat (amil), orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola  dan  mendistribusikan  zakat.  Keempat;  muallaf,  orang kafir  yang  ada  harapan  untuk  masuk  Islam  atau  orang  yang
orang  tersebut  dalam  satu  bulan  Rp  4.000.000,-  x  2,5%  =  Rp  100.000,-.  Lihat  Didin Hafidhuddin,  Panduan  Zakat…,  h.43-44.  Para  ulama  telah  bersepakat  bahwa  hutang  jatuh tempo  adalah  biaya  yang  harus  dipotong  dari  pendapatan  sebelum  penentuan  nishab. Sementara  kebutuhan  pokok  dipenuhi  setelah  pembayaran  zakat  (tidak  dipotong).  Lihat Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat… , h.155-156.
20 Sektor  ini  dianalogikan  (qiyas)  pada  zakat  pertanian  atau  zakat  perdagangan.
Lihat  Anang  Arief  Santoso, Zakat  Sebagai  Kebijakan …,  h.88.  Nishab  zakat  untuk  kekayaan niaga adalah 2,5 %, sedangkan untuk hasil pertanian sebesar 10%.
memeluk Islam dan imannya masih lemah. Kelima; memerdekakan budak  (riqab),  mencakup  upaya  melepaskan  orang  muslim  dari tawanan  orang  kafir,  keenam;  yaitu  orang  yan  g  berhutang (gharimin),  yaitu  berhutang  untuk  kepentingan  umat  Islam. Ketuiuh;  pada  jalan  Allah  (sabilillah)  yang  didalamnya  mencakup upaya-upaya  untuk  mempertahankan  Islam  dan  kaum  muslimin, disamping  pengembangan  sarana-sarana  fisik  untuk  kesehatan, pendidikan  dan  kepentingan  umum  lainnya.  Kedelapan;  orang- orang dalam perjalanan ( Ibnu Sabil ), yaitu mereka yang mengalami kesengsaraan  selama  dalam    perjalanan,  sebagian  ulama berpendapat dan membolehkan bantuan keuangan seperti beasiswa masuk kedalam Ibnu Sabil. 21
Jika  dicermati  secara  eksplisit,  makna  Q.S  AT-Taubah  (9);  60 diatas,  menjelaskan  prosedur  pengeluaran  zakat  yang  dimulai penyebutannya dari lapisan masyarakat yang kurang berdaya (fakir dan miskin). Disini kiranya dapat didefinisikan bahwa zakat bukan hanya  sebagai  suatu  perintah  agama  atau  sebatas  kesalehan religious  bagi  yang  mampu  melaksanakannya  dengan  “garansi” pahala.  Tetapi  selebihnya  zakat  adalah  salah  satu  gerakan  sosial ekonomi  dengan  jangkauan  yang  menyentuh  realitas  kultural. Karena  Islam  adalah  agama  yang  menjamin  umatnya  untuk khasanah fil akhirati dan khasanah fiddunnia.
Namun  dalam  realitas,  implikasi  nilai-nilai  agama  ini  masih jauh  dari  harapan.  Menurut  Masdar  F.  Mas’udi,  secara  umum  ada tiga  kelemahan  mendasar  yang  saling  berkaitan  dalam  rentang waktu  yang  demikian  panjang  (12  abad  atau  bahkan  lebih) dikalangan  umat  Islam  tentang  pemikiran  dan  praktek  zakat. Pertama; kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kedua; segi  struktur  kelembagaannya,  ketiga;  kelemahan  segi  manajemen operasionalnya.
21 Lebih rinci penjelasan tentang 8 (delapan) asnaf ini, lihat Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi… ,  h.293-306.  Ketetapan  Allah  tentang  delapan  asnaf  itu  telah  mencakup  semua bentuk jaminan sosial. Menurut Rahman, dengan jaminan ini bukan berarti kedelapan asnaf bersifat  pasif  dalam  berupaya  memenuhi  kebutuhan  materialnya  dan  hanya  menanti datangnya zakat. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras guna memperoleh pendapatn sendiri sekaligus menyarankan agar Negara Islam dapat menyediakan lapangan kerja  untuk  setiap  warganya  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  memperoleh pendapatannya sendiri.
Kelemahan  pertama,  yang  menyangkut  segi  filosofi  dan epistemology,  disebabkan  oleh  tiadanya  pandangan  sosial  yang mendasari praktek zakat. Zakat dipandang tidak lebih dari sekedar ibadah mahda ( maliyah  ritual )  yang  jauh  dari  konteks  sosial.  Zakat ditunaikan  hanya  karena  perintah  dari  Allah  Swt.  Pandangan dogmatis inilah yang membuat zakat menjadi asosial dan teralienasi oleh fungsi dasarnya.
Kelemahan  kedua;  terkait  dengan  struktur  dan  tata  laksana zakat,  misalnya  konsep  zakat  itu  sendiri,  obyek  zakat  (harta  yang harus dizakati), kadar zakat, waktu zakat, mashrauf zakat ( mustahiq atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau untuk siapa zakat itu harus  digunakan),  dan  hal-hal  terkait  yang  selama  ini  menjadi monopoli  bahasan  ahli-ahli  fiqh  dengan  pendekatannya  yang legal formalistic dan a-historis .
Kelemahan  pokok  yang  ketiga;  yang  melemahkan  konsep zakat  yaitu  yang  terjadi  pada  bidang  organisasi  pengelolaannya, atau  dalam  bahasa  al-Qur’an  bidang  per-amilannya.  Jika  ditilik secara  historis,  dizaman  nabi  hingga  khulafa  ar-Rasyidin,  secara konsisten  pengelolaan  zakat  dalam  bentuk  kelembagaannya tidaklah  berbeda  dengan  pengelolaan  pajak.  Ia  berada  dibawah pemerintah;  “dipungut”  oleh  pemerintah  dan  ditasharufkan  juga oleh  pemerintah.  Dorongan  kepercayaan  dan  ketaatan  umat terhadap kepemimpinan nabi dalam menunaikan zakat begitu besar. Tetapi  perubahan  drastic  kemudian  terjadi  ketika  masa kepemimpinan Mu’awiyah
dengan membangun sistem
pemerintahannya  melalui  sistem  pewarisan  yang  dilembagakan. Pergeseran  substansi  dari  sistem  pemerintahan  ini,  kemudian mengandung  reaksi  dikalangan  masyarakat  yang  semula  bersikap partisipatif,  lalu  berubah  menjadi  rakyat  yang bersifat  apatis  (faksi sunni ),  bahkan  ada  yang  bermusuhan  terhadap  pemerintah  (faksi khariji dan khawarij ).
Implikasi perkembangan politik ini adalah bahwa kepercayaan terhadap  pemerintah  sebagai  “iman”  yang  berwenang  mengelola zakat  kian  memudar.  Pola  kehidupan  kelompok  penguasa  yang penuh  kemewah-mewahan  di  lain  pihak,  melemahkan  keyakinan umat tentang kewajiban zakat yang mereka tunaikan dengan niatan karena Allah yang kemudian ditashrufkan untuk kepentingan Allah. Disisi  lain  umat  harus  waspada  bahwa  penyerahan  zakat  kepada
pemerintah  yang  dhalim  bias  berarti  pengakuan  atas  kedhaliman yang dilakukan oleh pemerintah. 22
Kompleksitas ketiga persoalan ini membutuhkan suatu ijtihad yang kontemporer dengan mentransformasikan nilai-nilai fiqh yang klasik  itu,  terhadap  model  pikiran  yang  cenderung  dogmatis, formalistik  a-historis serta  sistem  pengelolaan  zakat  yang  ditangani oleh  pemerintahan  yang  feodal,  sehingga  visi  zakat  sebagai  sarana pencapaian  keadilan  sosial  ekonomi,  pemberantasan  kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial dapat terwujudkan dan tidak menjadi suatu “ Eutopia ”.

## 3. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Muhammad  Daud  Ali  menerangkan  Sembilan  tujuan  zakat antara  lain pertama ;  zakat  mengangkat  derajat  fakir  miskin. Kedua ; membantu memecahkan masalah para gharimin , ibnu sabil dan para mustahiq lainnya. Ketiga ;  membentangkan  dan  membina  tali persaudaraan  antar  sesame  umat  Islam  dan  manusia  pada umumnya. Keempat; menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan  harta. Kelima ;  menghilangkan  sifat  dengki  dan  iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin. 23
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa persoalan  zakat  adalah  permasalahan  yang  sangat  mendasar  dan penting dalam bahasan ekonomi Islam. Secara mikro ekonomi Islam zakat  adalah  bagian  dari  suatu  asset  produktivitas  ( Asset productivity )  ekonomi.  Karena  zakat  memiliki  tujuan  untuk mengatasi  kesenjangan,  kemiskinan  dan  keadilan  ekonomi  pada masyarakat  bawah. 24 Sementara  konsep  ekonomi  Islam  yang melarang  adanya  praktek  riba,  monopolistik  dan  perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi juga secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Atau upaya pemulihan ekonomi
22 Masdar, F. Mas’udi, Agama… , hal.32
23 Anang Arif Santoso, Zakat… , h.88 24 Afzalur  Rahman  menjelaskan  salah  satu  tujuan  penting  zakat  adalah mempersempit  ketimpangan  ekonomi  dalam  masyarakat.  Artinya  zakat  dapat meminimalisir  adanya  perbedaan  ekonomi  diantara  masyarakat  secara  adil  dan  seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengekploitasi anggota masyarakat yang  miskin,  dan  yang  miskin  tetap  saja  miskin.  Dengan  cara  Islam  menjaga  agar  harta dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi ditangan segelintir orang. Prinsip  dasar  ini  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  surat  al-Hasyr  ayat  7,  lihat  juga  Afzalur Rahman, Doktrin…, h.250
masyarakat  bawah  melalui  produk-produk  usaha  ekonomi  yang berbasis profit sharing (non bunga).
Kewajiban  yang  dikenakan  pada  setiap  pendapatan  yang telah  mencapai  nishabnya,  dalam  ilmu  ekonomi  Islam  (teori konsumsi)  disebutkan,  pendapatan  selain  untuk  konsumsi,  juga digunakan  untuk  zakat,  infaq  dan  shodaqoh.  Teori  ini  dapat dikembangkan dalam suatu persamaan sebagai berikut:
C + Z = a + bY, Dimana  artinya  pendapatan  tidak  selamanya  untuk konsumsi, tetapi sebagiannya harus difungsikan untuk zakat, infaq dan  shodaqoh. 25 Kebijakan  nabi  Saw.,  melalui  perintah  Allah  Swt. tentang  kewajiban  zakat  adalah  suatu  kebijakan  fiskal  yang  cukup efektif untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi  dtingkat  masyarakat.  Melalui  penyisihan  harta  sebagai orang  ( muzakki )  terhadap  sebagian  masyarakat  (mustahiq),  maka tingkat kemiskinan masyarakat dengan sendirinya akan mengalami deflasi.  Selain  itu  oleh  pemilik  harta,  tidak  aka  nada  penimbunan atau  penumpukkan  kekayaan,  yang  berakibat  pada  timbulnya inflasi,  karena  tingkat  permintaan  ( demand ),  lebih  terkonsentrasi pada  segelintir  orang,  nilai supply uang  melebihi  standar permintaan.
Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannan bahwa zakat  itu  meliputi  tiga  bidang,  yakni  bidang  moral,  sosial  dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan  si  kaya.  Dibidang  sosial,  zakat  bertindak  sebagai  alat yang  khas  diberikan  Islam  untuk  menghapuskan  kemiskinan  dari masyarakat  dan  menyadarkan  si  kaya  akan  tanggung  jawab  sosial yang  mereka  miliki.  Pada  bidang  ekonomi,  zakat  mencegah penumpukkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi
25 Teori  ini  sekaligus  melengkapi  kekurangan  teori  konsumsi  ekonomi konvensional, bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Dengan persamaan C = a  +  bY,  yang  artinya  konsumsi  (c)  dipengaruhi  oleh  pendapatan  (Y).  Teori  konvensional menunjukkan  bahwa  semakin  besar  tingkat  pendapatan  maka  semakin  besar  tingkat konsumsinya,  dan  semakin  besar  tingkat  konsumsi  maka  semakin  besar  pula  tingkat kesejahteraannya.  Teori  ini  menjadi  legitimasi  masyarakat  bahwa  tolak  ukur  kesejahteraan masyarakat  adalah  tingkat  pendapatan.  Dan  untuk  memperbesar  pendapatan  kemudian banyak dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk salah satunya memlaui jalan yang non-halal.  Lihat  juga  Heri  Sudarsono, Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar ,  Cet.I, Yogyakarta; Ekonomisia, 2002), h.55-56
besar  yang  kemudian  akan  menimbulkan  malapetaka  ditangan pemiliknya.

## 4. Zakat mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan
Sesungguhnya  ada  dua  persoalan  yang  sangat  mendasar yang  menjadi  hambatan  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  yaitu kesenjangan  dan  kemiskinan.  Kedua  faktor  ini  selalu  tumbuh  dan berkembang  dalam  struktur  sosial  kemasyarakatan.  Masalah kesenjangan  sering  dikaitkan  dengan  masalah  distribusi pendapatan.  Selanjutnya  masalah  distribusi  pendapatan  berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut, karena kemiskinan absolut merupakan  akibat  dari  kesenjangan  distribusi  pendapatan  secara terus menerus. Jika kesenjangan distribusi pendapatan tinggi, maka jumlah penduduk miskinpun akan semakin tinggi.
Sementara  kemiskinan  merupakan  fenomena  yang  sangat menarik  dan  menjadi  perhatian  besar  di  berbagai  kalangan. Kemiskinan  sesungguhnya  merupakan  masalah  yang  sudah  ada sejak  lama  dan  tetap  akan  menjadi  kenyataan  hidup. 26 Kenyataan akan kemiskinan dapat dijumpai pada beberapa negara berkembang dan lebih khusus lagi kepada beberapa negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah muslim. 27 Kedua kenyataan diatas inilah yang tidak  dapat  dielakkan  yang  kemudian  menimbulkan  pertanyaan bahwa  apakah  zakat  dapat  menjadi  suatu  kekuatan  dan  alternatif kebijakan dalam mengatasi kedua persoalan diatas.
Jika  akar  persoalan  kesenjangan  dan  kemiskinan  adalah distribusi  pendapatan,  maka  zakat  adalah  suatu  alternatif  untuk mengatasi  hal  tersebut.  Dimana  zakat  merupakan  sumber pendapatan  yang  proses  perolehan  dan  pendistribusiannya  jelas (terarah)  sebagaimana  dalam  (Q.S.  at-Taubah  (9);  ayat  60)  dengan
26 Secara garis besar, terdapat tiga kelompok kemiskinan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan  kultural  dan  kemiskinan  structural.  Kemiskinan  alamiah  dapat  terjadi  dimana saja,  dimasyarakat  maju  atau  miskin.  Kemiskinan  kultural  merupakan  pilihan  perorangan atau masyarakat yang bersangkutan yang disebabkan oleh budaya. Sedangkan kemiskinan yang  disebabkan  oleh  kebijakan  dalam  pembangunan  adalah  kemiskinan  structural.  Lihat juga Anang Arief Santoso, Zakat… , h.89-90 27 Dalam  hal  ini,  ambil  contoh  saja  Indonesia.  Berdasarkan  Laporan  Bank  Dunia 2000/  2001  “ attacking  proverty ”  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  1996,  jumlah  penduduk Indoneia yang berada dibawah garis kemiskinan sebesar 11,3 %. Jumlah tersebut meningkat sebesar 20,3 % (1998) dan 66,1 % atau 136,8 % juta jiwa pada tahun 1999.
klasifikasi  delapan  kelompok  ( ashnaf ).  Sehingga  sebuah  lembaga pengelolaan zakat ( Baitul Maal ), dalam mendistribusikan zakat tidak boleh  diluar  delapan ashnaf tersebut. 28 Dengan  proses pendistribusian  yang  jelas,  akan  mempermudah  masyarakat  yang lemah untuk mengatasi kemiskinannya.
Sebagai sumber pendapatan, zakat dapat dijadikan alternatif dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  terlaksana  jika  beberapa faktor  dalam  pendistribusian  itu  dapat  berjalan  secara  optimal. Antara  lain,  Pertama;  kesadaran  setiap  masyarakat  muslim, terutama  yang  berkelebihan  harta  untuk  membayar  zakat.  Monzer Khaff  menjelaskan  bahwa  secara  makro  ekonomi  Islam,  zakat dipungut atau diproses dari harta yang bersih, baik yang digunakan dari kegiatan-kegiatan produktif, yang disimpan (deposito) maupun yang  digunakan  untuk  bermewah-mewahan. 29 Kedua;  manajemen lembaga  pengelolaan  zakat  yang  bersifat  “ intermediary ”,  haruslah dikelola  dengan  suatu  sistem  dan  manajemen  modern,  yakni dengan  profesionalitas  dan  tingkat  pengetahuan  yang  memadai tentang  zakat,  serta  ketersediaan  waktu  yang  full  time.  Disamping itu  yang  terpenting  juga  adalah  kelembagaan  zakat  harus  bersifat transparan dan amanah. 30 Ketiga; sebagai suatu sumber pendapatan, zakat  tidak  selamanya  bersifat  konsumtif,  tetapi  lebih  berkembang sebagai suatu asset produktif. Oleh karenanya, zakat harus bersifat jangka  panjang,  tidak  selamanya  bersifat  jangka  pendek.  Sebagian besar  penulis  muslim  ternyata  lebih  menekankan  pada  upaya pengembangan  ekonomi  masyarakat  lemah  dengan  memberikan alat-alat  produksi  pada  mereka,  penyediaan  modal,  keterampilan,
28 Bahkan adanya kecendrungan dimasyarakat, bahwa zakat sebaiknya diserahkan secara langsung kepada mustahiq, tidak perlu melalui baitul Maal . 29 Terhadap harta benda yang mewah, dijelaskan dalam (Q.S at-Taubah (9); 34-35), untuk umat Islam Indonesia, potensi zakat yang ada pada tahun 2000 sebesar 5,7 triliun dari jumlah  tersebut  yang  baru  ditarik  hanya  420  M  atau  6,26%  dari  seluruh  potensi.  Hal  ini masih  jauh  tertinggal  disbanding  Malaysia  yang  berhasil  menjaring  247  juta  ringgit  atau sekitar 650 juta milyar pada tahun yang sama. Lihat Anang Arief Santoso, Zakat…, h.92 30 Kelembagaan  Zakat  di  Indonesia  yang  terkait  langsung  dengan  pemerintah seperti  Badan  Amil  Zakat  (BAZ),  juga  tidak  terkait  langsung  dengan  pemerintah,  seperti Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Lihat  UU  No.  38  Tahun  1999.  Yusuf  Qardhawi  juga menjelaskan, seorang Amil Zakat (pengelola) harus memiliki beberapa syarat, antara lain: 1) Muslim; 2) Mukallaf; 3) jujur; 4) Memahami Hukum-hukum Zakat; 5) memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya. Lihat, Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat… , h.152.
latihan  dan  pekerjaan  agar  mereka  dapat  meningkatkan penghasilan,  disamping  distribusi  jangka  pendek  seperti  pangan dan sandang.
5. Langkah-langkah Optimalisasi Zakat
Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasikan zakat adalah tentang
bagaimana memanfaatkan  zakat  sebagai  jaminan  sosial  serta  perlindungan kesehatan  masyarakat 31 .  Dikatakan  oleh  Ahmad Heryawan,  bahwa zakat  akan  lebih  optimal  apabila  disalurkan  sebagai  solusi  untuk mengatasi  masalah  kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat,  karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima  zakat  kini  menjadi  pemberi  zakat.  Selain  itu  juga, perlunya  penguatan  posisi  negara  dalam  pengelolaan  zakat  tanpa menghilangkan peran lembaga amil zakat. Pengadaan Perda dengan memperhatikan  Per-UU-an  yang  mengatur  seputar  zakat  juga menjadi  hal  yang  paling  sentral  dan  utama,  khususnya  sebagai jaminan sosial dan kesehatan.
Landasan  yuridis  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah adanya UU 23/2011 tentang Pengelolaan  Zakat  yang  merupakan  pembaharuan  dari  UU  No.38 Tahun  1999.  Pada  bagian  kedua  dikatakan  bahwasanya  distribusi zakat  itu  dilakukan  dengan  skala  prioritas  dengan  memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian pada Bab III  nya  tentang  pendaya  gunaan,  dalam  pasal  27  ayat  (1  sampai  3) dijelaskan  bahwa  zakat  juga  dapat  didaya  gunakan  untuk  usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang kemudian bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar para mustahiknya telah terpenuhi. Dalam implementasinya  di  lapangan  terlihat  belum  optimal.  Pengelolaan zakat  secara  profesional  masih  lebih  terfokus  di  perkotaan, sementara  di  pedesaan,  pelaksanaannya  lebih  banyak  diserahkan kepada partisipasi pribadi masing-masing. Para muzaki (wajib zakat) cukup  menyerahkan  kepada mustahiq (berhak  penerima  zakat)-nya
31 Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ahmad  Heryawan,  Gubernur  Jawa  Barat Dalam  Musyawarah  Nasional  Cendekiawan  yang  bertemakan  “Jaminan  Sosial  dan Perlindungan Kesehatan Berbasis Zakat” di UNPAD Jatinangor, Sumedang Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.
di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat . Melalui undang undang tersebut  diharapkan  pengumpulan  zakat  dapat  dikelola  secara profesional  dengan  pemanfaatan  secara  berkelanjutan  untuk  umat. Zakat tidak hanya dikelola secara partisipatif individual, tetapi juga tersentralisasi secara kelembagaan.
Sentralisasi  pengelolaan  zakat  juga  dilakukan  Rasulullah SAW  dan  para  kalifah,  dimana  sentralisasi  pengelolaan  zakat dilakukan oleh negara yaitu Rasulullah saw dan para khalifah yang mengumpulkan  serta  mengelola  zakat  dalam  kapasitas  sebagai penguasa.  Namun  Indonesia  bukan  negara  agama,  tetapi  negara dengan  mayoritas  berpenduduk  Muslim,  sehingga  dalam  hal  ini diperlukan jalan  tengah,  yakni  peran  negara  dan  masyarakat  tidak dalam  posisi  paradoksal,  melainkan  dua  posisi  yang  bersinergi. Peran  negara  dalam  pelayanan  sosial  keagamaan  tetap  berjalan, tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat atau individu. Tentu saja komitmen serius dari  kalangan ulama dan  intelektual  muslim juga sangat diperlukan.
Artinya,  pelaksanaan  zakat  hendaknya  tidak  dibiarkan menggelinding  begitu  saja,  tidak  ada  yang  mengurusi  secara sungguh-sungguh. Karena nanti hasilnya tidak akan pernah mampu menjawab  problematika  yang  dihadapi  masyarakat  miskin.  Zakat akan menjadi sebuah slogan kosong, sekadar teks dalam kitab suci yang tidak akan ada artinya dalam implementasinya.
Revitalisasi  dan  optimalisasi  zakat  dapat  ditempuh  melalui penguatan  tata  kelola  zakat,  penguatan  kelembagaan  organisasi zakat,  penguatan  regulasi  dan  penegakkan  hukumnya,  termasuk perlunya  dukungan  politik  dan  penguatan  pengawasan  zakat. Dengan  masuknya  pemerintah  sebagai  agen  utama  penggerak zakat,  maka  zakat  nantinya  bisa  diharapkan  membawa  manfaat sebagai  pilar  redistribusi  kesejahteraan  nasional.  Sehingga  dalam pelaksanaannya  kemudian,  idealnya  memang  zakat  dikelola  oleh negara, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

## Simpulan
Prinsip  pemberantasan  kemiskinan,  keadilan  ekonomi  dan kesenjanganlah  yang  sebetulnya  merupakan  nilai  dasar  yang  harus
dilakukan  oleh  kaum  muslim  melalui  proses  kesadaran  berzakat.  Secara ekonomis,  zakat  tidak  bersifat  konsumtif  (investasi  jangka  pendek),  tetapi haruslah  bersifat  produktif  demi  peningkatan  tingkat  pendapatan masyarakat  muslim  dan  mengurangi  angka  kemiskinan  serta  kesenjangan sosial.  Kemampuan  pemerintah  untuk  mengambil alih  peran ( amil )  dalam pengelolaan zakat juga menjadi hal yang paling sentral yang tentunya perlu dibarengi  adanya  kontrol  (pengawasan)  dari  masyarakat  untuk menghindari manipulasi dalam pendistribusian zakat.

## Daftar Pustaka
A.Qodry  Azizy, Melawan  Globalisasi,  Reinterpretasi  Ajaran  Islam,  Persiapan SDM  Terciptanya  Masyarakat  Madani ,  (Cet.1;  Yogyakarta;  Pustaka Pelajar, 2003) Abdurrachman Qadir,. Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Srigunting: Jakarta. 2001)
Aflah, Noor, dkk, , Zakat dan Peran Negara , (Jakarta; Forum Zakat, 2006)
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (terj.) , Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
Ali  Hasan, Masail  Fiqhiyah  Zakat,  Pajak,  Asuransi  Dan  Lembaga  Keuangan ,
(Jakarta; Rajawali Press, 2003)
Ali Hasan, Tuntunan Puasa dan Zakat , (Jakarta; Srigunting. 1997)
Anang Arief Santoso, Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti  Kemiskinan, ( Jurnal  Ekonomi  Syariah “ Muamalah ” Vol.1 .,  No.1 Agustus 2002)
Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , (Jakarta; UI Press. 1988)
Didin  Hafidhuddin, Panduan  Zakat  Bersama  KH.  Didin  Hafidhuddin (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003) --- dkk, Problematika Zakat Kontemporer , (Jakarta; Forum Zakat. 2003)
Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam , Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
M  Husain  Haekal,  , Sejarah  Hidup  Muhammad ,  (Jakarta;  Litera  Antarnusa, 1992)
M  Umer  Chapra,. Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi ,  Terj.dari Islam  and Economic Development, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Praktek ,  (Terj.),  (Cet.  1; Yogyakarta; PT Dana Bhakti Wakaf, 1997)
Masdar  F.  Mas’udi, Agama  Keadilan,  Risalah  Zakat  (Pajak)  Dalam  Islam , (Cet.III; Jakarta: P3M, 1993)
Mudrajad  Kuncoro, Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan.
( UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997)
Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Mazhab ,  (terj).,  (Cet.IV,  Jakarta: PT Lintera Basri Utama, 1999)
Muhammad,  Sahri, Mekanisme  Zakat  dan  Permodalan  Masyarakat  Miskin, Malang ; (Bahtera Press, 2006)
Munawar  Iqbal,  Ed., Distributive,  Justice  and  Need  Fulfilment  in  an  Islamic Economy ,  (Islamabad:  International  Institut  Of  Islamic  Economics, International Islamic University. 1997)
Mursyidi, Akuntansi  Zakat  Kontemporer ,  (Cet.  1;  Bandung,  Remaja Rosdakarya, 2003)
Yusuf  Qardhawi,  alih  bahasa  Salman  Harun,  et.al.. Hukum  Zakat, (Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan: Jakarta, 1988)
---, Fiqh Zakat , (Terj.)., (Cet.1; Lentera Antar Nusa, 1991)