Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 333-340
Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19
Winda Hidayanti 1*) , Hesty Juan Kirana 2) , Anisya May Yustitia 3) , Harnum Widyaningrum 4) , Tulasmi 5) , Titania Mukti 6) 1,2,3,4,5,6 Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia *Email korespondensi: 18423063@students.uii.ac.id

## Abstract
The research is a Case Study of Troubled Financing Handling at BMT Hubbul Wathon in the Covid-19 Pandemic. The  research  method  uses  a  descriptive  qualitative  approach.  In  collecting  data,  researchers  used  interview techniques with BMT about policies to deal with the economic crisis during the Covid-19 Pandemic. BMT Hubbul Wathon Sumowono is one of the non-bank syari'ah financial institutions that issues a lot of financing products, such as Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Ijarah financing. In providing financing to customers, an agreement is made in the BMT institution, in which there are several provisions that must be agreed upon by both parties. During the Covid-19 Pandemic, BMT Hubbul Wathon experienced a decrease in both savings, financing and installments. In the Covid-19 Pandemic as well, problematic financing at BMT Hubbul Wathon Sumowono increased by 5% when compared to the financing provided before the Covid-19 Pandemic. Therefore, this non- bank syari'ah financial institution issued several measures or policies including maintaining liquidity, restrictions in providing financing, and also by adding new customer members.

## Keywords : Baitul Maal wa Tamwil, Financial Problems, Dispute Resolution
Saran sitasi : Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 333-340. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum berakhir.  Kota  Wuhan,  menjadi  tempat  virus  Covid- 19  pertama  kali  ditemukan,  sejak  Desember  2019. Wabah tersebut disebabkan oleh virus yang bernama Coronavirus dan telah menginfeksi lebih dari 68.000 jiwa.    Tidak  hanya  di  Tiongkok  saja,  virus  ini  juga menyebar  luas  dengan  cepat  di  beberapa  negara termasuk  Indonesia.  Di  Indonesia  memiliki  kasus yang  terinfeksi  berjumlah  344.749  jiwa  dan meninggal  berjumlah  12.156  jiwa, pada  pertengahan Oktober 2020.  Berdasarkan data yang ada, Indonesia memiliki angka kematian tertinggi di urutan ke 17 dari berbagai  negara.    Tersebarnya  Wabah  Covid-19  ini selain membawa dampak pada kesehatan namun juga berdampak  pada  perekonomian  global.  Manteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mempredikasi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2020  mencapai  minus  1,7%  sampai  dengan  0,6% (KEMENKEU, 2020).
Dampak  positif  dirasakan  oleh  masyarakat karena mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.  Ditemukan  sekitar  3  juta  nasabah BMT mendapatkan biaya dari BMT seluruh Indonesia (Zulkifli,  Zulfadli,  &  Hamzah,  2016).  Tingginya permintaan  masyarakat  guna  mendapat  pembiayaan dari  BMT  dikarenakan  masyarakat  sulit  serta  tidak memiliki  akses  untuk  meminjam  dari  sektor perbankan,  BMT  lembaga  mikro  yang  menerapkan prinsip  syariah  cocok  digunakan  untuk  masyarakat muslim, dan kemudahan dan modal yang relative kecil untuk membangun usaha BMT menuai kesuksesan di beberapa  cabang  BMT  yang  membuat  masyarakat ingin  mendirikan  institusi  yang  sama,  merupakan alasan  BMT  tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat. Hal itu di tandai dengan mendapat penghargaan dari masyarakat,  namun  dibeberapa  cabang  BMT  juga mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh sikap yang tidak bijak.
Pembiayaan  memberikan  fasilitas  persediaan dana guna memenuhi golongan yang termasuk dalam defisit  unit  (Aan,  Rudi,  &  Darwanto,  2018). Terhentinya  berbagai  macam  aktivitas  seperti pembatasan sosial berskala besar, penerapan kebijakan  lockdown  di  beberapa  Negara  yang diselenggarakan guna mengantisipasi atau menurunkan jumlah lonjakan pasien positif covid-19, ternyata  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  bagi bermacam sektor. Indonesia mengalami dampak pada sektor keuangan. Terlebih lagi  pada  sektor pembiayaan, dan salah satunya yang terdampak ialah lembaga  usaha  pembiayaan  BMT.  Hal  ini  membuat pendapatan  masyarakat  kian  menurun.  Sehingga sektor usaha  yang memiliki pinjaman di BMT Hubbul Wathon  mengalami  kesulitan  dalam  pembayaranya. Apabila masalah tersebut hanya dibiarkan, maka akan mempengaruhi  tingkat  kesehatan Baitul  Maal  wa Tamwil (BMT).
BMT  Hubbul  Wathon  Sumowono  mengalami permasalahan  dalam  penyaluran  kredit,  dimana ketidakmampuan  debitur  untuk  membayar  sesuai jangka waktu tertentu (kredit macet). Sektor keuangan ini  diharapkan  dapat  mengatasi  guncangan  ekonomi dimana  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro  di  atur sesuai  dengan  POJK  No  13/  POJK.05/2014, sedangkan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Lembaga Keuangan Mikro di atur dengan No 14/POJK.05/2014 (OJK,  2014).  Oleh  karena  itu,  sekiranya  perlu dilakukan  kajian  kembali  berupa  menguraikan masalah  dengan  lebih  komprehensif  dan  sistematis agar dapat dihadapi oleh BMT dengan cara yang lebih efisien  serta  memudahkan  masyarakat  dalam melakukan  aktivitas ekonomi.  Diharapkan  penelitian ini masyarakat dapat membantu dan mendukung serta yakin dengan pentingnya berkontribusi guna menopang  ekonomi  kerakyatan  di  berbagai  daerah terjangkit pandemi Covid-19.

## Kajian Pustaka
Baitul Maal wa Tamwil
Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT)  yaitu  lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan praktiknya berlandaskan  aturan  syari’ah  seperti  membagi keuntunganya dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk rasa kepedulian terhadap golongan yang kurang mampu  (Solikhul,  2018). Baitul  Maal merupakan lembaga  sosial  yang  menerima  amanah,  dana masyarakat  baik zakat,  infaq, dan shadaqah untuk kepentingan  sosial  yang  dalam  penyaluran  dananya menggunakan  prinsip  syari’ah.  Sedangkan Baitul
Tamwil berfungsi  sebagai  pengembangan  dana masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  atau  menabung untuk  meningkatkan  kualitas  ekonomi  (Muh  Awal, 2015).  Dalam  kegiatan  jual  beli  dengan  akad Murabahah, Salam, Istishna’ serta kegiatan bagi hasil dengan  akad Mudharaah,  Musyarakah,  dan  ijarah adalah  ciri  khas  sistem  lembaga  keuangan  berbadan koperasi dalam menumbuhkan bisnis usaha mikronya dan menyalurkan sebuah pembiayaan.

## Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  merupakan  bagian  dari sebuah  perjanjian  yang  bersifat  open  system,  karena terkait  dengan choice  of low (pilihan  hukum) dan choice  of  form (pilihan  form),  dan  yang  mempunyai tanggung jawab penuh yaitu pihak yang bersengketa. Dalam  konsep  agama  Islam  ada  tiga  caara  dalam menyelesaikan  perselisihan  yaitu  secara  damai  ( as- shulh ),  arbitrase  ( al-tahkim ),    dan  melalui  lembaga peradilan atau al-qadha (Wijayanti, 2013).

## Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  atau Non  Performing Loan (NPL)  yaitu,  dimana  kualitas  pembiayaanya kurang  lancer  atau  macet  (Ubaidillah,  2018). Pembiayaan  bermasalah  termasuk  dalam  kategori kualitas pembiayaan yang diatur Berdasarkan Pasal 4 Surat  keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998. Menurut Susilo  (2015)  pembiayaan  bermasalah  mempunyai karakteristik, yaitu:
a. Adanya keterlambatan angsuran pokok dan bunga yang melebihi 270 hari.
b. Jika  mengalami  kerugian  maka  akan  ditutup dengan pinjaman baru.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menjelaskan beberapa  penanganan  pembiayaan  bermasalah  di BMT  Hubbul  Wathon  Sumowono  selama  masa Pandemi  Covid-19  dengan  menggunakan  prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif melalui wawancara, yaitu penelitian  yang  menggambarkan  peristiwa  untuk mendapat  kesimpulan  secara  umum  (Singarimbun, 1989).  Dalam  melaksanakan  wawancara,  peneliti bersama  pihak  yang  terkait  pada  lembaga  BMT Hubbul  Wathon  dilakukan  secara  daring  guna mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah akibat pandemi Covid-19. Esterberg mengatakan wawancara
merupakan pertemuan dua orang dengan tanya jawab untuk mendapat informasi dalam satu topik yang sama (Sugiyono, 2008). Peneliti juga menggunakan metode library research (kepustakaan) yaitu mengambil dari beberapa  referensi  artikel,  jurnal-jurnal  yang  telah dipublikasikan  sesuai  dengan  fenomena  dan  realitas ekonomi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Penelitian  ini  diambil  dari  wawancara  secara daring melalui platform yang bernama zoom dengan Bapak  Muhammad  Fauzan  selaku  Manajer  BMT Hubbul  Wathon  Sumowono.  Dengan  visi  utamanya yaitu BMT yang amanah, teladan, sehat,  profesional serta  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  anggota dan  pengelola.  Terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah dalam BMT Hubbul Wathon karena lembaga tersebut menjalankan pelayanan institusi keuangan menggunakan    prinsip  syariah.  Pasal  14  ayat  1 menjelaskan  bahwa  KSPPS  wajib  memiliki  Dewan Pengawas  Syariah.    Peran sebagai  Dewan  Pengawas Syariah itu sendiri tentunya melihat bagaimana akad- akad itu dilakukan oleh LKS (Ulin, 2018).
Dari  penelitian  ini  kami  akan  menguraikan jawaban atas pertanyaan bagaimana gambaran umum perihal BMT Hubbul Wathon, bagaimana perkembangan  anggota  nasabah  di  BMT  Hubbul Wathon.  Selain  itu,  fokus  utama  dari  penelitian  ini adalah  mengetahui  seberapa  besar  lonjakan  kredit macet yang terjadi di BMT Hubbul Waton akibat dari adanya  pandemi covid-19 di  Indonesia  yang  terjadi sejak maret lalu.Karena seperti yang telah diketahui, pandemi  ini  telah  melumpuhkan  perekonomian hampir    di  seluruh  negara    termasuk    Indonesia. berikut  grafik  yang  menyajikan  kemerosotan perekonomian Indonesia karena adanya pandemi virus covid-19 :

## Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2020
Gambar 1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2020
Mengutip dari cnbcindonesia.com, pertumbuhan ekonomi  kwartal  ke  II  di  Indonesia  mengalami penurunan  tajam  kebawah  sebesar  5,32%  dari pertumbuhan ekonomi kwartal ke II di tahun 2019 bila dilihat  dari  sisi  tahun  ke  tahun  ( year  to  year ). Sedangkan,  Badan  Pusat  Statistik  mengumumkan bahwa  pada  tingkat  kwartal,  kwartal  ke  II pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan  sebesar  -4,19%  dari  kwartal  I.  Ini membuktikan  bahwa  pandemi  virus covid-19 melumpuhkan  perekonomian  Indonesia  bahkan  bisa saja mengantarkan Indonesia ke jurang resesi apabila dilihat  dari  kedua  kwartal  tersebut.  Sri  Mulyani sebagai Mentri Keuangan Indonesia juga mengatakan bahwa  pada  kwartal  ke  III  Indonesia  bisa  saja mengalami resesi apabila tidak ada penanganan yang cukup  efektif  dari  pemerintah  dalam  menangani masalah perekonomian saat ini, menurutnya pemulihan ekonomi saat ini akan terasa lebih sulit jika tidak  ada  penanganan  khusus  karena  bidang-bidang utama  yang  mendukung  perekonomian  Indonesia seperti  bidang  pariwisata,  konsumsi  ikut  terseret cukup dalam karena adanya pandemi ini (Putri, 2020). Selain itu, fokus penelitian ini juga mengarah kepada apa  penanganan  yang  diterapkan  oleh  BMT  Hubbul Waton  terhadap  terjadinya  kredit  macet  akibat terjadinya  pandemi covid-19 ini.  Berikut  adalah penjabaran dari hasil penelitian yang kami lakukan: Perkembangan  Penyaluran  Pembiayaan  Baitul

## Maal wa Tamwil (BMT)
Berikut  ini  merupakan  data  yang  menunjukan perkembangan jumlah anggota tahun 2018-2019:
Tabel 1: Perkembangan Anggota BMT
No Tahun Anggota 1 2018 6516 2 2019 7252 Sumber: BMT Hubbul Wathon
Tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  anggota  BMT pada  tahun  2018  mencapai  sekitar  6.516  anggota. Sedangkan  pada  saat  periode  2019  mengalami peningkatan  yaitu  menjadi  7.252  anggota.  Hal  ini membuktikan bahwa BMT dapat berkembang sesuai dengan  kondisi  perekonomian  pada  saat  itu. Kemudian  untuk  tahun  2020  saat  ini,  Covid-19  juga menghambat    lembaga  BMT  dimana  326  BMT terdapat dalam PBMT (Permodalan BMT) mempunyai  permasalahan  pembiayaan  dan  juga permasalahan  liquiditas  karena  wabah  Covid-19
(KNKS,  2020).  Berikut  ini  data  penyaluran  kredit UMKM di Indonesia sampai dengan Desember 2019:

## Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK 2019

## Gambar 2: Data Penyaluran Kredit UMKM di Indonesia Tahun 2015 – 2019
Berdasarkan data yang tertera di atas, total dana yang disalurkan oleh perbankan untuk kredit UMKM sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 rata-rata 52,34% nya  ada  pada  sektor  perdagangan,sisanya  sekitar 12,10%  ada  pada  sector  pariwisata,  sector  peneydia akomodasi makanan dan minuman serta transportasi. Semua  sector  tersebut  adalah  sector  yang  paling terdampak  akibat  pandemic  virus  covid-19  ini. Dengan  melihat  grafik  data  pada  tahun  2019  yang disajikan  memperlihatkan  bahwa  bisa  saja  terjadi ketidakmampuan pembayaran kredit, yang menyebabkan  kredit  macet  dan  meningkatkan  nilai Non Performing Loan perbankan sebesar 500 triliun. Non  Performing  Loan yang  meningkat  akan mempengaruhi  pendanaan  perbankan.  Hal  ini  di buktikan  dengan  turunnya  harga  saham  perbankan secara  drastis  pada  Maret  2020.  Perbankan dihadapkan  dengan  peformanya  yang  menurun  pada saat  itu,  namun  tetap  harus  menjalankan  tugasnya sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
Kenaikan Kredit Macet di Baitul Maal wa Tamwil Hubul Wathon
Hasil yang kami dapatkan dari wawancara daring dengan  Bapak  Muhammad  Fauzan  selaku  Manajer BMT Hubbul Wathon Sumowono mengenai presentase lonjakan kredit macet akibat pandemi virus covid-19  di  BMT  Hubbul  Waton  ialah,  narasumber berkata  terjadi  lonjakan  sebanyak  5%  pada  produk pembiayaan  dari  kemacetan  kredit  yang  terjadi sebelum  pandemi  covid-19  terjadi  di  Indonesia. Narasumber  mengatakan, lonjakan ini  cukup signifikan karena mengingat arus pendanaan di BMT itu  sedikit  tidak  sebanyak  arus  pendanaan  yang  ada pada institusi perbankan. Narasumber juga mengatakan, kredit macet ini disebabkan oleh banyak sedikitnya nasabah yang terkena PHK ataupun terkena dampak  potong  gaji,  sedangkan  nasabah  yang
menggunakan  produk  pembiayaan  di  BMT  Hubbul Waton ialah para pedagang umkm yang jelas terkena dampak paling serius akibat adanya pandemi virus ini seperti  sehingga  kebanyakan  nasabah  menunda membayar  kreditnya  kepada  kami  akibat  kesulitan dalam masalah perekonomian.
Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan a. Produk Simpanan
1) Si Rela (Simpanan Sukarela Lancar) Sirela  merupakan  simpanan  yang  dapat diambil sewaktu-waktu. Syarat ketentuan dan karakteristik: • Menggunakan akad wadi’ah
yadhomanah
• Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
• Dilakukan sesuai jam kerja
2) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka )
Syarat ketentuan dan karakteristik:
• Menggunakan akad
wadi’ah
yadhomanah dan mudharabah
• Setoran minimal Rp 3.000.000,-
• Jangka  waktu  jatuh  tempo  :  3  bulan,  6 bulan, 12 bulan.
3) Si Supel (Simpanan Sukarela Pelajar) Syarat ketentuan dan Karakteristik :
• Menggunakan akad wadi’ah yadhomanah .
• Setoran awal minimal Rp 5.000, untuk selanjutnya minimal Rp 2.000,-
• Dilakukan sesuai jam kerja
4) Si  Suqur  (  Simpanan  Persiapan  Ibadah
Qurban) Syarat ketentuan dan Karakteristik :
• Menggunakan akad wadiah yadhomnah
• Setoran  awal  minimal  Rp  50.000,  untuk selanjutnya minimal Rp 10.000,-
• Dapat diambil 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha
• Dilakukan sesuai jam kerja
5) Simpanan Pembiayaan
6) Simpanan Wadi'ah
7) Si Fitri ( Simpanan Persiapan Idul Fitri)
b. Produk Pembiayaan
1. Mudharabah (MDA)
Mudharabah yaitu  bentuk  akad  kerja  sama atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama (BMT selaku shahibul maal ) akan menyediakan semua modal usaha,
sedangkan pihak
kedua (anggota BMT/Mudharib)  akan  bertindak  sebagai pengelola  usaha  yang  akan  dijalani  nantinya dan  hasil  dari  usaha  tersebut  akan  dibagi antara anggota BMT dan BMT sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di persetujuan awal.
2. Musyarakah (MSA)
Musyarakah  merupakan  bentuk  akad  yang dilakukan  oleh  BMT  dan  dengan  anggota BMT  untuk  mendukung  dalam  membangun usaha  tertentu,  yang  dalam  pelaksanaannya masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa  dana  (modal  usaha).  Dalam  akad  ini keuntungan dan risiko usaha akan ditanggung bersama  antara  BMT  dengan  anggota  BMT sesuai kesepakatan yang dilakukan pada awal akad pembiayaan.
3. Murabahah (MBA)
Murabahah adalah suatu akad berbentuk jual beli  yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga dengan  nasabahnya.  Dalam  akad  ini  berarti suatu  barang  antara  BMT  (penjual)  dengan anggota BMT (pembeli) dengan menegaskan harga  belinya  kepada  anggota  BMT  dan anggota  BMT  membayarnya  dengan  harga yang  lebih  sebagai  laba.  Hal  ini  murni dilakukan  dengan  kesepakatan  yang  telah disetujui oleh kedua pihak.
4. Ijaroh (IJR)
Ijaroh merupakan  akad  yang  berbentuk pemindahan  hak  guna  (manfaat)  dari  suatu barang atau jasa dalam  kurun waktu tertentu dengan  adanya  pembayaran  sewa/upah. Dalam  akad  ini  tidak  adanya  pemindahan pemilikan barang kepada pihak lain.

## 3.2. Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  kami  dapatkan  ini  sama seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elgit  Abdul Basit  yang  menjelaskan  bahwa  BMT  Bina  Usaha  di Karangjati  Kabupaten  Semarang  memiliki  produk simpanan yaitu Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela), Simpanan  Sukarela  Berjangka  (Si  Suka),  Simpanan Sukarela  Pelajar  (Si  Supel),  Simpanan  Sukarela Qurban  (Si  Suqur),  Simpan  Amanah  (Si  Aman). Simpanan  Sukarela  Lancar  merupakan  produk  yang lebih  diminati  karena  produk  Si  Rela  menggunakan akad  wadiah  yang  bersifat tolong  menolong.    (Elgit, 2016).  Penelitian  Dimas  Saputra  juga  membahas mengenai  produk  BMT  Atunnisa  di  kartasura  yang
menyebutkan bahwa di BMT tersebut tersedia Produk Pembiayaan  Murabahah,  Musyarakah,  Murabahah dan Ijarah. Pada BMT Atunnisa akad sewa menyewa selain ijarah terdapat juga  ijarah muntahiya bit tamlik. (Dimas, 2017),
Selanjutnya  pada  penelitian  Ezzah  May  Farroh produk BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Salatiga menyebutkan  terdapat  Produk  Simpanan  Sukarela Lancar  (Si  Rela),  Simpan  Sukarela  Berjangka  (Si Suka),  Simpanan  Sekolah,  Simpanan  Sukarela Pendidikan (Si Sidik), Simpanan Haji dan Umrah (Si Haji dan Umrah), Simpanan Hari Raya Idul Fitri (Si Hafit),  dan  Simpanan  Produk  Masa  Depan  (Si Mapan).  (Ezzah,  2019),  Lalu  terdapat  dua  produk pembiayaan, pertama modal  kerja  dengan  akad Mudharabah (bagi  hasil)  , kedua Pembiayaan  Jual Beli  Barang  dengan  akad Murabahah .    Hal  ini membuktikan produk pada BMT sebagian besar sama berdasarkan asas saling menolong dan kekeluargaan. Sehingga  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  BMT dapat  mempermudah  masyarakat  untuk  mengambil pinjaman  dan  melakukan  simpanan  di  cabang  BMT manapun  karena  produk  yang  ditawarkan  cendrung memiliki  banyak  kesamaan.  BMT  Hubbul  Wathon didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat di desa sumowono. Dengan adanya produk ini diharapkan  pembiayaan  dapat  tersalurkan  guna memperkuat modal usaha mikro di desa sumowono.
Akibat Pandemi Covid-19 BMT Hubbul Wathon mengalami  Permasalahan  Pembiayaan  sebesar  5% dari  pembiayaan  bermasalah  sebelum  pandemi. Menurut  narasumber  terkait,  solusi  yang  diterapkan untuk menghapi kredit macet selama pandemi ini ialah dengan  meningkatkan  likuiditas  BMT  yaitu  dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna  menjamin  keuangan agar  tetap  stabil  dan  tidak terganggu  akibat  kredit  yang  tidak  lancar,  selain  itu ialah  dengan  cara  tetap  menjalin  hubungan  baik dengan  nasabah,  menyelesaikan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  kredit  macet  ini    dengan kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung  jawabnya  kepada  kami    selaku  wadah pembiayaan mereka. Serta solusi lain yang disiapkan BMT  ialah  menambah  anggota  nasabah  baru  agar lebih meningkat.
Likuiditas  sangat  penting  bagi  BMT  dalam menjalankan kegiatannya, seperti mengatasi kekurangan  dana,  memuaskan  nasabah  untuk
pembiayaan  dan  memberikan  fleksibilitas  untuk investasi.  Likuiditas  dapat  diartikan  juga  dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban- kewajiban  yang  wajib  dipenuhi  (Eko,  2018).  Dalam mengukur  sebuah  likuditas  apabila  sudah  memenuhi syarat  dikatakan  “likuid”  dilihat  melalui  Rasion Lancar  ( currentratio ),  Rasio  Kas  ( cashratio ),  dan Rasio  Cepat  ( quickratio ).  Likuiditas  yang  tersimpan tidak  boleh  terlalu  kecil  karena  dapat  mengganggu pekerjaan    maupun  terlalu  besar  karena  bisa menurunkan  efisiensi  dan  berpengaruh  terhadap rendahnya  tingkat  profitabilitas.  Pada  pembatasan pembiayaan  pihak  BMT  bisa  melaukan  pemilihan untuk memberikan atau tidak memberikan pembiayaan kepada anggotanya.  Pada penilitian lain (Eko, 2018) menunjukkan bahwa masalah risiko yang terjadi pada BMT dapat dicegah dengan menerapakan prinsip  yang  akan  memudahkan  petugas  dalam memilih  calon  anggota  dan  anggota yang  sesuai  dan layak  untuk  diberikan  pinjaman,  prinsip  tersebut adalah 5C + 1S (Buchori, 2012), yakni:
a. Character (Karaktek)
Dalam  hal  ini  petugas  akan  melihat  melalui kondisi  keluarga  dan  lingkungan  sekitar  calon anggota  atau  anggota  yang  akan  mengajukan pembiayaan.  Petugas  juga  akan  melakukan pendekatan  kepada  kepala  tokoh  masyarakat setempat  tentang  karakter  dan  kehidupan  sehari- hari  agar  mendapatkan  kepercayaan  dalam pembiayaan.
b. Condition of Economy (Kondisi Usaha)
Kondisi lingkungan usaha seperti kondisi politik, sosial, ekonomi maupun budaya dapat mempengaruhi  seseorang  dalam  mendirikan sebuah  usaha.  Usaha  yang  dijalankan  tentunya harus  mempunyai  kondisi  yang  baik  untuk kebutuhan karyawan maupun keluarganya. Maka dari  itu  kondisi  tersebut  akan  menjadi  patokan petugas  dalam  memberikan  pembiayaan  kepada anggotanya.
c. Capacity (kemampuan)
Kemampuan  anggota  akan  ditinjau  oleh  petugas BMT dalam menjalankan aktivitas usahanya yang nantinya  akan  digunakan  untuk  melaksanakan kewajiban  melunasi  tanggungan  pembiayaan yang  telah  disetujui  oleh  anngota  maupun  oleh pihak BMT.
d. Capital (Modal)
Pihak BMT akan melakukan perhitungan jumlah modal  pembiayaan  kepada  BMT.  Hal  ini
dilakukan  agar  meminimalkan  risiko  yang  akan terjadi di kemudian hari jika modal yang dimiliki anggotanya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang dimiliki oleh BMT.
e. Collateral (Jaminan)
Pihak BMT akan melakukan pengecekan terhadap barang  jaminan  yang  akan  digunakan  oleh anggotanya.  Hal  ini  dilakukan  agar  barang jaminan  yang  diserahan  tidak  mendatangkan kesusahan dalam pembayaran. Adapun dua fungsi barang  jaminan,  yaitu  cadangan  pelunasan  jika tidak  mampu  membayar  kewajibannya.  Tetapi pihak BMT sendiri tidak akan langsung menarik jaminan tersebut, melainkan memberi waktu agar anggotanya mencai alternative lain yang nantinya akan  disepakati  bersama.  Kedua,  jaminan digunakan  apabila  anggota  melakukan  gagal bayar dalam waktu yang telah ditentukan.
f. Syariah
Prinsip  ini  dilakukan  jika  melihat  bidang  usaha yang akan melakukan pinjaman pembiayaan tidak bertentangan dengan Syariah dan akan dikaji lagi dengan  kesuaian  kebutuhan  pembiayaan  dengan berdasarkan prinsip Islam.
Dengan  demikian  pihak  BMT  Hubbul  Wathon juga  dapat  melakukan  penambahan  anggota  baru dengan  memberikan  pelayanan  dan  keunggulan produk  yang  terbaik.  Pendekatan  dengan  calon anggota dapat dilakukan untuk memberikan citra baik BMT.  Dalam  melakukan  pendekatan  dan  keakraban dengan  calon  anggota,  pihak  BMT  herus  menjadi bagian yang baik dan memberikan solusi permasalahan bagi para anggotanya.

## 4. KESIMPULAN
Dilihat  dari  segi  produktivitas  kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT Hubbul Wathon, adanya  pembiayaan  bermasalah  mengakibatkan menurunnya  pendapatan  BMT  hingga  tidak  adanya pendapatan  sama  sekali.  Risiko  lainnya  adalah kewajiban BMT Hubbul Wathon dalam memperbesar dana  (PPAP)  Pencadangan  Penyisihan  Penghapusan Aktiva Produktif. PPAP yang besar dapat menurunkan produktifitas  dana  BMT.  Sedangkan  dari  lingkup nasional,  yaitu  dapat  mengurangi  kontribusi  BMT Hubbul  Wathon  dalam  menjalankan  fungsinya sehingga  perannya  sebagai  funding  (pengumpulan dana)  maupun  landing  (penyaluran  dana)    bagi masyarakat menjadi tidak optimal.
Solusi yang diterapkan untuk menghapi pembiayaan  bermasalah  di  BMT  Hubbul  Wathon selama  pandemi  ini  ialah  dengan  meningkatkan likuiditas  BMT  yaitu  dengan  cara  menekankan  atau mengurangi  produk  pembiayaan  lancar  agar  dapat mengurangi  dana  yang  beredar  dan  mengurangi jumlah  penggunaan  kas  BMT  guna  menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar, selain itu ialah dengan cara tetap  menjalin  hubungan  baik  dengan  nasabah, menyelesaikan  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  kredit  macet  ini    dengan  kekeluargaan  agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung jawabnya kepada kami  selaku wadah pembiayaan mereka. Serta solusi  lain  yang  disiapkan  BMT  ialah  menambah anggota nasabah baru agar lebih meningkat.
Dari  hasil  penelitian  ini,  BMT  Hubbul  Wathon dalam memberikan pembiayaan  sudah sesuai dengan prinsip  syari’ah.  Dengan  demikian  beberapa  saran untuk  lembaga  BMT  dalam  menghadapi  krisis ekonomi pada saat Pandemi Covid-19, seperti halnya realisasi zakat pada saat ini yang masuk ke BAZNAS tidak  sesuai.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  penyaluran zakat lebih lagi difokuskan kepada fakir miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 ini sesuai dengan data mustahik yang benar.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Prodi  Ekonomi  Islam,  JSI-FIAI-UII,  mahasiswa Ekonomi  Islam,  dan  pihak  -  pihak  BMT  Hubbul Wathon Cabang Sumowono serta seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, dorongan dan doa, sampai kini  penulis  mampu  menyelesaikan  penelitian. Semoga  Allah  SWT  membalas  dengan  rahmat, nikmat,  dan  hidayah  yang  jauh  lebih  baik,  Amiin. Jazakumullah Khairan Katsiran .

## 6. REFERENSI
Aan, Z. A., Rudi, J. L., & Darwanto. (2018). Analisa
Majamen  Pembiayaan  Macet. Jurnal  Ekonomi
Islam, 9 (1) , 1-20.
Aldi,  Andika,  &  Yodi.  (2020,  Maret  25). Ancaman Krisis  di  Sektor  Keuangan  Mikro  Syariah . Retrieved from KNKS.go.id:
https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di- sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1
Buchori, N. S. (2012). Koperasi Syari'ah dan Praktek.
Dimas,  S.  (2017).  Respons  Masyarakat  terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura. Journal of Multidisciplinary Studies, 1 (2) , 244-256.
Edi,  S.  (2015).  Manajemen  Pembiayaan  dan  Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. 1 .
Eko,  L.  P.  (2018).  Penerapan  Manajemen  Risiko Pembiayaan  dalam  Menjaga  LIkuiditas  dan Solvabilitas BMT. Skripsi .
Elgit,  A.  B.  (2016).  Analisis  Produk  Simpanan Sukarela  Lancar  (Si  Rela)  di  BMT  Bina  Usaha Karang  Jati  Kecamatan  Bergas  Kabupaten Semarang. Skripsi .
Ezzah,  M.  F.  (2019).  Strategi  Pemasaran  Produk  Si Mapan (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Salatiga. Skripsi . KEMENKEU,  g.  (2020,  November  9). Kuartal  III,
Pembalikan  Ekonomi  2020  Terjadi .  Retrieved from
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ku artal-iii-2020-pembalikan-ekonomi-terjadi/ KNKS.  (2020,  April  17). Ancaman  Krisis  di  Sektor Keuangan  Mikro  Syari'ah .  Retrieved  from https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di- sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1 Masri, S. (1984). Metode Penelitian.
Muh Awal, S. N. (2015). Urgensi Penerapan Islamic Corporate  Governance  di  Baitul  Maal  Wat Tamwil (BMT). Jurnal Kajian Bisnis, 23 (1) , 64-
70.
OJK. (2014). Peraturan LKM - OJK . Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Perat uran-LKM.aspx
OJK. (2019). Statistik Perbankan Syari'ah . Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan- statistik/statistik-perbankan- syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--- Desember-2019.aspx Putri, C. A. (2020). Buka-bukaan Sri Mulyani: Resesi hingga Kans PDB Minus di Q3. Jakarta: CNBC Indonesia.
Solikhul,  H.  (2018).  Persepsi  Masyarakat  terhadap Baitul  Maal  wa  Tamwil  dalam  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat. al-Uqud:  Journal  of Islamic Economics, 2 (2) , 198-212. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian
Pendidikan:(Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R & D).
Ubaidillah.  (2018).  Pembiayaan  Bermasalah  pada Bank  Syari'ah:  Strategi  Penanganan  dan Penyelesaianya. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 6 (2) , 287-310.
Ulin, N. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro Syari'ah. Journal  of  Islamic  Banking  and Finance, 2 (2) , 211-222.
Wijayanti,  M.  (2013).  Pola  Penyelesaian  Sengketa Pembiayaan  Bermasalah  di  Kalangan  Ekonom Pegiat  Ekonomi  Syari'ah  Kota  Metro. Adzkiya:
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, 1 (1) , 111- 125.
Zulkifli, R., Zulfadli, H., & Hamzah. (2016). Analisa Permasalahan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). Jurnal Al-Hikmah, 13 (1) , 18-29.