Journal of Natural Resources and Environmental Management 10 (3): 545-558. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.545-558
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Studi  alih  fungsi  menjadi  pertambangan  semen  pada  Hutan  Lindung  Maruni Kabupaten Manokwari

## A study conversion to be mining cement in Maruni protected forest Manokwari Regency
Mahmud a , Heru Joko Budirianto b , Wahyudi a , Ambar Kusumandari c
a Program studi Kehutanan Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Manokwari, 98314, Indonesia (+62 81298519196)
b Program studi Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Papua, Manokwari, 98314, Indonesia (+62 81316170403)
c Program studi Kehutanan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia  (+62 82138856645)
Article Info:
Received: 12 - 02 - 2020 Accepted: 29 - 09 - 2020
Keywords: Attitude, cement mining, conversion Maruni protected forest, perception
Corresponding Author: Mahmud Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua; Tel. +6281298519196 Email: mahmudalya6@gmail.com
Abstract. Protected forests play an important role in supporting human life, protecting  land  and  water,  and  preventing  the  dangers  of  flooding  and landslides, but a lot of conversions have taken place today. Research-based on techniques for observation, interviews, and case studies. Measurement of respondents' perceptions and attitudes is carried out using instruments in the form  of  questionnaires  that  refer  to  the  Likert  scale.  Data  analysis  was performed  descriptively  to  describe  the  level  of  perception,  attitude  with simple  non-parametric  linear  regression.  Maruni  protected  forest  has  the potential of limestone with 11 mineral elements, 5 of which are the largest Ca (93.62%), Si (2.45%), Mg (1.58%), Al (0.97%) ), and K (0.47%). This forest allows conversion area, from an area of 969.84 ha with limestone potential of only 250 ha (25.78%), another 719.84 ha (74.22%) can still be designated as a protected forest. The public perception of conversion to cement mining was 59.03% negative, 14.83% neutral, and 26.12% positive. While the attitudes of the  community  43.1%  accept,  38.94%  neutral  and  47.92%  reject  the conversion to become cement mining. The community hopes that there will be economic  improvement,  community  empowerment,  and  employment, especially in affected communities.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Mahmud, Budirianto HJ, Wahyudi, Kusumandari A. 2020. Studi alih fungsi menjadi pertambangan semen pada Hutan Lindung Maruni Kabupaten Manokwari. JPSL 10 (3): 545-558. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.545-558.

## PENDAHULUAN
Hutan  di  Indonesia  sekarang  ini  telah  mengalami  kerusakan  baik  pada  produksi,  konservasi  maupun lindung.  Pada  hutan  produksi  telah  terjadi  pembalakan  liar,  penebangan  liar,  tumpang  tindih  izin  dan  tidak mengikutkan masyarakat lokal. Menurut Petrova (2014), penebangan liar secara ekologi telah merusak ketika individu  memotong  cabang  yang  kering  atau  pohon dengan  diameter  sampai  8  cm  yang  digunakan  sebagai kayu  bakar.  Pada  hutan  kawasan  konservasi  sering  terjadi  alih  fungsi  lahan  menjadi  areal  tambang, pemukiman, kawasan perkebunan dan penyerobotan lahan.  Menurut Gunawan et al. (2017), konversi hutan telah  menyebabkan  cadangan  karbon  menurun  dari  369  910  ton  menjadi  310  640  ton.  Penggalian  juga membanjiri hutan mengubahnya menjadi badan air (Yadav and Borana, 2017).
Beberapa daerah sejauh ini telah mengalami kerusakan lahan, misalnya di Jawa Barat laju kerusakan 23 341 ha hingga 33 951 ha pertahun yang menyebabkan terbentuknya lahan kritis (Subarna, 2011). Permasalahan dan  alih  fungsi  juga  terjadi  pada  Hutan  Lindung  Wosi  Rendani  (HLWR)  Manokwari  seperti:  penyerobotan lahan,  ladang  berpindah,  pertanian,  penjualan  tanah,  perambahan  hutan,  pengkaplingan  lahan,  pembukaan lahan dengan membakar, ladang berpindah, hilangnya tapal batas, enclave (pemukiman dan pemilikan lahan), pembukaan areal untuk jalan, pengerasan jalan, dan erosi tanah, sehingga tidak aneh jika hutan di Indonesia sekarang  tersisa  120.35  ha  yang  terdegradasi  mencapai  59.2  ha  (Ka’ban,  2006).  Sebagaimana  masalah  di HLWR  menurut  Mahmud et  al .  (2017),  perlu  dibuat  skenario  perubahan  fungsi  lahan  salah  satunya  tetap diperuntukkan sebagai hutan lindung.
Tursino  (2013),  menyebutkan  bahwa  Hutan  Lindung  Maruni  (HLM)  telah  mengalami  perambahan, diantaranya  penggunaan  lahan  untuk  pertanian,  pemukiman  dan  penebangan  liar.  Padahal  hutan  lindung berfungsi melindungi air dan  tanah, ancaman banjir dan longsor  pada kawasan tersebut maupun di sekitarnya. Perusahaan tambang semen PT SDIC (Gambar 4) yang berdekatan dengan HLM berdiri sejak tahun 2013 akan menguntungkan masyarakat Papua, mengingat harga semen tahun 2017 mencapai Rp 100 000/sak bahkan di Kabupaten Wamena bisa mencapai 1 000 000/sak, bisa turun menjadi Rp 50 000/sak. Harga semen yang mahal berdampak  tingginya  harga  bangunan,  biaya  bangunan  dan  mahalnya  biaya  kos/kontrakan.  Akan  tetapi perusahaan  semen  yang  mengelola  Areal  Penggunaan  Lain  (APL)  dekat  HLM  setidaknya  mengancam pengelolaan hutan ini. Dengan demikian 25 hingga 30 tahun kedepan perusahaan tambang dapat merambah ke HLM  atau mengalihfungsikan hutan lindung menjadi APL atau dalam bentuk hutan produksi jika penetapan dan pengukuhan tanpa diiringi pengelolaan yang tepat. Untuk kepentingan ekonomi dan kemakmuran rakyat alih  fungsi  hutan  menjadi  peruntukan  lain  pernah  dilakukan  pemerintah  seperti  pertambangan  batubara  di Samarinda  Kalimantan  Timur  (Purwati et  al., 2011),  pertambangan  di  Kabupaten  Luwu  Timur  Provinsi Sulawesi  Selatan  (Hidayat et  al .,  2015)  dan  perkebunan  karet  di  Kabupaten  Kuantan  Singigi  Provinsi Kepulauan Riau (Oksana et al., 2012). Akan tetapi jika alih fungsi secara illegal, seperti menjadi pertambangan emas akan berdampak  logam berat yang mengontaminasi air dan  terakumulasi pada sedimen (Cordova dan Riani, 2011), selain itu juga dapat merusak berbagai organ tubuh (Riani, 2010). Penambangan batubara juga dilaporkan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, melalui pelepasan gas metana dan hilangnya tanaman penutup lahan (Kartikasari et al ., 2019).
Subarna (2011) dan Pitopang (2012), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat untuk bekerja di tanah di hutan lindung adalah adanya tekanan ekonomi, motivasi untuk memiliki tanah, dan jumlah  minimum  petugas  keamanan  hutan.  Perubahan  fungsi  lahan  hutan  menjadi  kebun  kelapa  sawit menunjukkan  terjadinya  perubahan  sifat  kimia  tanah  diantaranya,  pH,  C  organik,  kapasitas  tukar  kation,  N total dan bahan organik (Oksana et al., 2012). Demikian juga alih fungsi hutan menjadi areal batubara yang berakibat  kenaikan  nilai  kandungan  total  material  tersuspensi  sepanjang  DAS  Berau  (Purwati et  al., 2011). Menurut Rahmadi (2002), menyebutkan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan belum dapat dikatakan aman.  Tanaman  perkebunan  mempunyai  sifat  yang  berbeda  dengan  tanaman  hutan.  Kekuatan  tanaman perkebunan  dalam  menahan  air  hujan  tidak  sebesar  kekuatan  tanaman  hutan  yang  biasanya  telah  berumur puluhan  tahun  dengan  akar  yang  menghunjam  jauh  ke  dalam  tanah.  Oleh  karena  itu,  risiko  tanah  longsor maupun banjir lumpur masih menjadi ancaman pada daerah ini.
Atas dasar tersebut perlu kajian terhadap kawasan HLM yang berdekatan dengan kawasan tambang semen Maruni  berupa  kondisi  biofisik,  potensi  keanekaragaman  jenis,  potensi  kandungan  material  kapur  sebagai bahan utama semen, serta persepsi dan sikap masyarakat lokal dan pemerintah daerah akan adanya alih fungsi hutan lindung. Di sisi lain terdapat fakta bahwa kondisi saat ini ada keterbatasan perusahaan tambang semen di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  yaitu  hanya  ada  di  Manokwari.  Perusahaan  ini  dibangun  dengan  modal pendirian pabrik yang sangat besar dan disayangkan bila dalam waktu 25 tahun mendatang harus tutup karena terkendala  bahan  baku  material  kapur.  Oleh  karena  itu,  untuk  keberlangsungan  perusahaan  semen  dan kemakmuran masyarakat lokal perlu dikaji apakah perlu sebagian HLM di konversi menjadi APL atau hutan
produksi yang ada  kemungkinan memiliki potensi material  kapur.  Manfaat penelitian mendapatkan sebagai bahan pertimbangan jika sebagian kawasan HLM dikonversi menjadi pertambangan semen.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  6  bulan  bertempat  Laboratorium  Perencanaan  dan  Manajemen  Hutan, Laboratorium Instrumentasi Teknik Kimia UGM, serta kawasan HLM Kabupaten Manokwari (Gambar 1).

## Gambar 1 Peta lokasi penelitian

## Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan adalah peta wilayah HLM, tegakkan pohon, kuesioner, batu kapur, tanah, bahan kimia berupa HCl (Asam Clorida), H 2 C 2 O 4 (Amonium oksalat), H 2 O (aquades), AgNO (Perak Nitrat), BaCl 2 (Barium Clorida), HNO 3 (Asam Nitrat), altimeter, kamera, tali, meteran, corong beaker, penangas, gelas ukur, erlenmeyer, termometer, neraca analitik eksikator mortal alu, tabung reaksi, alat lapangan  berupa GPS, parang, sekop, bor tanah, alat tulis-menulis, seperangkat komputer yang dilengkapi perangkat lunak Arc GIS 3.3, Microsoft Office dan QSB.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  berdasarkan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi  kasus.  Observasi  dilakukan  untuk mengevaluasi  biofisik  termasuk  keanekaragaman  jenis  dan  potensi  tegakan,  serta  mengukur  kandungan material  kapur.  Titik  sampel  dibagi  dalam  3  jalur  dengan  setiap  jalur  diamati  kedalaman  tanah  dan keanekaragaman jenis. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan sikap masyarakat serta pemerintah terkait penunjukan HLM, proses pembebasan lahan yang menjadi kawasan tambang semen, jumlah
pemilik  hak  ulayat  kawasan  tambang  semen  dan  kemungkinan  perambahan  HLM.  Data  diperoleh  secara purposif  pada  tiga  jalur  pengamatan  yang  diharapkan  mewakili  HLM.  Data  yang  dikumpulkan  antara  lain potensi kawasan terdiri atas jenis tanah, keanekaragaman dan  keendemikan jenis, potensi tegakan, perubahan vegetasi, potensi material kapur yang terdiri  atas identifikasi mineral batuan kapur dan luasan serta kualitas kapur. Sementara data persepsi dan sikap masyarakat diambil pada jarak dengan radius 10 km dari HLM dan pabrik semen stakeholder seperti pemerintah daerah, BPKH, serta Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari. Pengukuran persepsi dan sikap responden dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa  kuesioner yang mengacu pada skala Likert. Responden diambil dari pemerintah daerah dan masyarakat. Responden terdiri atas aparat  kampung  (kepala  kampung,  sekretaris  dan  bendahara),  tokoh  pemuda,  tokoh  wanita,  kepala  suku, masyarakat  yang  dianggap  mewakili  ketiga  kampung  tersebut  dan  masyarakat  yang  berada  disekitar  HLM. Data  dikumpulkan  berdasarkan  kuesioner  yang  meliputi  identitas  responden  (pengetahuan,  pengalaman, persepsi, sikap, tingkat pendidikan, umur  dan lama bermukim).

## Metode Analisis Data
Data  dianalisis  secara  deskriptif,  kuantitatif  dan  tabulasi  berupa  nama  jenis  (nama  Botanis),  jumlah individu tiap jenis, diameter pohon, tinggi pohon bebas cabang. Kriteria indeks keanekaragaman jenis menurut Shanon-Wiener, indeks keanekaragaman jenis dinilai tinggi bila H>3, sedang bila 1<H<3 dan rendah bila H<1. Indeks keragaman Shannon-Wiener (H’) ditentukan dengan persamaan berikikut:
H’= -∑  [ni/N] ln [ni/N]
Dimana:
H’ : Indeks keragaman ni  : Jumlah individu tiap jenis N  : Jumlah individu seluruh jenis
Analisis  gravimetrik  digunakan  untuk  menentukan  kualitas  kapur  yang  berupa  penguapan,  gravimetri elektrolisa dan gravimetri metode pengendapan. Persepsi dan sikap masyarakat dianalisis dengan regresi linier sederhana non-parametrik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi dan Penurunan HLM
Luas Hutan Lindung.Maruni 969.84 ha, agar potensi dan kedalaman tanah terwakili maka lokasi sampel dibagi  menjadi  tiga  jalur.  Hasil  penelitian  kedalaman  olah  tanah  yang  dikaitkan  dengan  dominasi  jenis tegakkan pada setiap lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.
Hasil penelitian menunjukkan jenis tanah pada HLM adalah Mediteran (Alfisol) dengan kedalaman olah tanah antara 8-15 cm yang menunjukkan kedalaman olah tanah yang sangat dangkal. Menurut  Harjowigeno (2010),  tanah  Alfisol  didominasi  oleh  lempung  kaolinit  tanpa  karakteristik  kembang  kerut,  warna  merah kecokelatan,  topografi  landai,  aerasi  yang  baik  dan  KTK  rendah.  Tegakan  yang  tumbuh  pada  tanah  Alfisol mempunyai  pertumbuhan  yang  cukup  lama,  karena  unsur  hara  yang  rendah  dan  perakaran  tegakan  berada diantara bebatuan-bebatuan lepas. Kedalaman olah yang sangat tipis dari jenis tanah ini menyebabkan jenis- jenis pohon mudah tumbang (Mahmud, 2016).
Walaupun tanah olah dangkal namun banyak dijumpai tegakan hutan yang berdiameter antara 20 sampai dengan 40 cm. Masyarakat pemilik hak ulayat bekerjasama dengan pemilik modal melakukan illegal loging atau penebangan liar dengan hanya menebang pohon yang diameternya di atas 50 cm. Pada HLM bertipe tanah Alfisol, oleh karena itu illegal loging harus diwaspadai, jika tidak akan menimbulkan deforestasi dan degradasi seperti yang dialami di Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Wardhana et al. (2012), deforestasi tanpa terkontrol mengakibatkan lahan mengalami tandus, gersang dan kering. Penebangan yang  dilakukan secara tradisional
dengan memilih kayu secara selektif inilah membuat HLM  saat ini tidak terdegradasi. Setelah kedalaman 8 hngga  15  cm  pada  kawasan  HLM  ditemukan  batuan  kapur.  Adapun  tegakan  bisa  tumbuh  dan  berkembang dengan baik disebabkan perakaran yang menelusup diantara bebatuan-bebatuan lepas batu kapur. Sifat batu kapur pada umumnya tidak kompak sehingga mudah lepas, berpisah dan hancur sehingga membuat perakaran dari pohon untuk leluasa mendapatkan unsur hara.
Tabel 1 Kedalaman olah tanah dan dominansi tegakan Lokasi Sampel Kedalaman tanah maks. (cm) Dominansi Tegakan 1 2 3 Jalur 1 10 15 12 Spastimon javensis, Lunasia amara, Pometia pinnata, Palaquium ambonensis, Syzigium sp, Glochidion sp, Lepinopsis ternatensis, Sterculata parkinsoni, Aglaia cuculata dan Pimeliodendron amboinicum, Diospyros papuana. Jalur 2 8 12 10 Spastimon javensis, Sterculata parkinsoni, Pometia pinnata, Aglaia cuculata  dan Pimeliodendron amboinicum, Intsia sp, Syzigium sp, Diospyros papuana. Jalur 3 10 15 12 Spastimon javensis , Syzigium sp, Pometia sp, Pimeliodendron
amboinicum, Lunasia amara, Lepinopsis ternatensis, Aglaia cuculata, Glochidion sp dan  Pometia pinnata , Diospyros papuana.
Hasil  analisis  vegetasi  pada  HLM  diperoleh  221  jenis  tumbuhan  berkayu  dimana  tingkat  semai diidentifikasi terdapat 49 jenis vegetasi dengan 17 famili, tingkat pancang 66 jenis vegetasi dengan 20 famili, tingkat tiang 62 jenis vegetasi dengan 19 famili dan pohon sebanyak 44 jenis vegetasi dengan 19 famili. Nilai indeks keanekaragaman jenis (H) sebagaimana tertera pada (Tabel 2).
Tabel 2 Keanekaragaman berbagai tingkatan pohon Tingkat Pertumbuhan Jumlah Jenis Individu Indeks Keragaman Jenis (H) Semai 49 575 1.39 Pancang 66 466 1.50 Tiang 62 216 1.57 Pohon 44 160 1.42
Sumber: Data pengamatan di lapangan yang telah diolah 2016
Analisis  tingkat  keanekaragaman  jenis  vegetasi  mulai  tingkat  semai  sampai  pohon  adalah  1.39-1.57, sehingga  dikategorikan  sedang.  Terdapat  5  jenis  tegakan  yang  selalu  hadir  pada  setiap  jalur  pengamatan diantaranya: Spastimon javensis, Syzigium sp, Pometia pinnata, Aglaia cuculata, Diospyros papuana. Menurut Kuswandi et  al .  (2015),  jenis  yang  memiliki  indeks  nilai  penting  tertinggi  lebih  mungkin  untuk  dapat mempertahankan pertumbuhan dan keberlanjutan jenisnya.
Potensi tegakan berangsur-angsur menurun seiring dengan perkembangan waktu, yang salah satu variabel adalah  diameter.  Diameter  30  hingga  40  cm  dalam  kawasan  HLM  hanya  ditemukan  24  pohon,  sedangkan diameter 41 cm ke atas hanya ditemukan 12 pohon (Tabel 3). Agar HLM tidak semakin rusak maka stakeholder memainkan peranan penting untuk menjaga kawasan HLM seperti membuat papan larangan  merusak hutan lindung, dilarang menebang kayu, menjaga pal batas, mengaktifkan polisi hutan (polhut) jaga kawasan hutan, sosialisasi batas kawaan hutan, sosialisasi hutan lindung dan lain-lain.
Tabel 3 Penurunan pohon dominan pada HLM Spesies Famili Diameter 30-40 cm  Diameter 41 cm keatas Pometia coreaceae Sapindaceae 5 5 Palaquium ambonensis Sapotaceae 4 3 Spastimon javensis Euphorbiaceae 2 0 Pimeliodendron amboinicum Euphorbiaceae 6 0 Sterculia shilinglawi Malvaceae 1 2 Celtis latifolia Cannabaceae 4 0 Alstonia scholaris Apocynaceae 0 1 Pometia pinnata Sapindaceae 2 1 Aglaia cuculata Meliaceae 0 0 Linoeciera macropyla Euphorbiacea 0 0 Jumlah 24 12

## Sumber: Data pengamatan di lapangan yang telah diolah 2016
Hilangnya pohon diameter berukuran besar terjadi akibat illegal loging (perambahan liar) yang dilakukan oleh  masyarakat  di  HLM  (Gambar  2  dan  3).  Masyarakat  pemilik  hak  ulayat  HLM  umumnya  bekerjasama dengan pengusaha kayu dengan pembagian hasil  kayu  yang disepakati bersama.  Penurunan jumlah tegakan bila dibiarkan dalam waktu yang cukup lama akan sampai pada keseimbangan dinamis hutan (Mahmud et al ., 2019). Penelitian Budirianto et al. (2015), di lokasi yang sama menyebutkan bahwa di lapangan minimal ada 3 kelompok penebang kayu yang rata-rata kayu olahan yang diperoleh 1 m 3 /hari. Tentu keanekaragaman dan kelimpahan  spesies  menurun  dikhawatirkan  akan  terancam  punah  terlebih  pada  jenis  endemik  Papua. Demikian juga menurut Hidayat (2015), jika kawasan hutan telah terdegradasi dan dikonversi untuk menjadi hutan kembali realisasi sangat kecil karena membutuhkan waktu yang lama dan mahal.
Gambar 2 Bekas aktifitas penebangan liar
Gambar 3 Hasil ikutan pohon tumbang

## Mineral Batuan Kapur
Batu kapur memiliki banyak manfaat untuk bahan bangunan seperti: untuk batu serbuk kapur, pengeras jalan, bahan bangunan rumah, bangunan Dam dan lain-lain. Dari hasil uji batuan kapur, mineral yang diperoleh diantaranya:  Ca,  Si,  Mg,  Al,  K,  S,  Fe,  Sr,  Cu,  O,  Mn  dan  LOI.  Dari  11  unsur  mineral  5  yang  terbesar diantaranya:  Ca  (93.62%),  Si  (2.45%),  Mg  (1.58%),  Al  (0.97%)  dan  K  (0.47%)  dengan  kandungan  Ca (93.62%) sangat tinggi, menunjukkan bahwa batuan kapur yang ada di HLM sangat berpotensi untuk bahan semen maupun bahan-bahan industri lain.

## Tabel 4 Kandungan mineral batuan kapur

## Sumber: Data pengamatan di laborotorium yang telah diolah 2016
Menurut  Suharmin  (2013),  batuan  kapur  bermanfaat  sebagai  bahan mentah  utama  pembuat portlind cement , pembuat kalk zandsteen dan semen alam. Batu kapur berperan di dalam industri keramik, alat-alat dari gelas/email.  Batu  kapur  di  dalam  teknologi  kimia  digunakan  untuk  menambahkan  kalsium  di dalam  pabrik gula, membuat  gas  CO 2 ,  CaC,  CaO  dan  CaCl 2 ,  sebagai bahan  pemberi  warna  dalam  industri  minyak  dan lemak. Disamping  itu  kapur  digunakan  pula  sebagai  bahan-bahan  kedokteran  seperti  pasta  dan  pembuatan pupuk. Dalam dunia pertanian dipakai sebagai pencegah penyakit tanaman dan mengurangi keasaman tanah. Sedangkan peranan batu gamping di dalam industri logam yaitu untuk flux atau bahan merendahkan titik lebur dan bahan-bahan tahan api. Batu kapur juga digunakan untuk bahan pembuatan kerajinan/seni budaya.

## Gambar 4 Perusahaan semen PT SDIC

## Konversi Kawasan Hutan
Menurut  Ekawati et  al. (2011),  hutan  lindung  telah  menarik  perhatian  regional  dan  internasional mengingat  pentingnya  hutan  lindung.  Hutan  lindung  di  Indonesia  memiliki  potensi  sangat  besar,  seperti tambang,  air  dan  batuan  kapur  antara  lain  kawasan  hutan  lindung  Kabupaten  Seluma,  Provinsi  Bengkulu memiliki tambang batu bara, karet, minyak kelapa sawit, dan menyimpan kandungan emas dalam jumlah besar (Putro, 2016). Hutan Lindung Gunung Botak di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi pasir kuarsa sebagai bahan baku semen. Demikian juga kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas
Jenis
Mineral Kandungan (%) Sampel 1 2 3 4 5 6 Total Rata-rata Ca 93.04 94.32 92.49 93.81 94.17 93.88 561.71 93.62 Si 2.88 2.14 2.80 2.62 2.31 1.95 14.7 2.45 Mg 1.53 1.35 2.05 1.52 0.34 1.68 9.47 1.58 Al 1.04 0.88 1.17 1.04 0.85 0.85 5.83 0.972 K 0.38 0.43 0.78 0.44 0.41 0.39 2.83 0.472 S 0.34 0.4 0.39 0.09 0.35 0.57 2.14 0.357 Fe 0.09 0.12 0.12 0.12 0.07 0.06 0.58 0.097 Sr 0.07 0.02 0.15 0.06 0.04 0.14 0.48 0.08 Cu 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.32 0.053 O 0.02 0 0 005 0 0 0.07 0.012 Mn - 0.019 - - - 0.0 0.019 0.01 LOI 0.56 0.26 0.39 0.25 0.39 0.43 2.28 0.38
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi emas cukup besar . Namun, potensi ekonomi ini berada di dalam  kawasan  hutan  lindung,  dimana  seseorang/perusahaan  dilarang  untuk  mengeksploitasi  hutan, sebagaimana  pasal  50  ayat  3  huruf  g  UU  No  .41  tahun  1999  yang  menyebutkan  “Setiap  orang  dilarang melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi/eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Namun demikian apabila alasan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kebutuhan semen, maka perubahan status tidak menjadi masalah. Sebagaimana potensi batuan kapur yang ada di HLM di Papua Barat. Dari luas 969.84 ha HLM yang berpotensi batuan kapur hanya 250 ha (25.78%), yang lain 719.84  ha  (74.22%)  masih  bisa  diperuntukkan  sebagai  hutan  lindung.  Total  kawasan  HLM  yang dialihfungsikan untuk menjadi hutan konversi atau APL sebesar 25.78 % atau seluas 250 ha.
Hutan Papua sebagai pertahanan terakhir di Indonesia dengan lebih dari 30% dari luas wilayahnya. Selain HLM  yang  akan  dikonversi  sebagai  APL  (hutan  produksi)  sebagai  lahan  tambang  semen  seluas  250  ha (25.78%)  tidak  akan  berdampak  berarti  jika  dilepas  sebagai  APL.  Padahal  sesuai  arahan  dari  Kementerian Kehutanan  suatu  wilayah  harus  memiliki  kawasan  hutan  minimal  30%  dari  total  wilayahnya.  Alih  fungsi pernah  terjadi  sesuai  surat  keputusan  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor  SK.826/Menhut-II/2013  yang ditandatangani Zulkifli Hasan tertanggal 19 November 2013, mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 1.942 ha sebagai hutan produksi dari total luas Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) 9743.28 ha terletak di BKPH Kabupaten Banyuwangi. Kawasan HLM sangat memungkinkan dialihfungsikan sebagaimana Pasal 19 ayat (1), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Lebih lanjut  pasal  38  ayat  3  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pertambangan  dilakukan  melalui  izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
Demikian  juga  ayat  5  pemberian  izin  pinjam  pakai  pada  HLM  sebagaimana  ayat  3  yang  berdampak penting  dan  cakupan  yang  luas  serta  bernilai  strategis  dilakukan  oleh  menteri  atas  persetujuan  DPR. Berdampak penting maksudnya mempunyai cakupan yang luas serta bernilai strategis adanya perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya  dampak  sosial  masyarakat  bagi  kehidupan  generasi  sekarang  dan  yang  akan  datang.  Berhubung  di dekat kawasan ini terdapat perusahaan semen, setelah HLM menjadi hutan konversi status bisa diubah menjadi APL. Sistem pinjam pakai pernah dilakukan dengan menerbitkan Kepres No. 41 tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Pelaksanaan usaha bagi 13 perizinan dan  perjanjian  di  bidang  pertambangan  di  kawasan  hutan  lindung  didasarkan  pada  izin  pinjam  pakai  yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Mengingat potensi mineral batuan kapur yang sangat besar sebagai bahan dasar semen (Tabel 4) maka berpotensi terjadi konversi hutan menjadi APL. Padahal hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan  sifat  fisik  wilayahnya  perlu  dibina  dan  dipertahankan  sebagai  hutan  dengan  penutupan  vegetasi  secara tetap  guna  kepentingan  hidrologi,  yaitu  tata  air,  mencegah  banjir  dan  erosi  serta  memelihara  keawetan  dan kesuburan  tanah,  baik  dalam  kawasan  hutan  yang  bersangkutan  maupun  kawasan  yang  dipengaruhi  di sekitarnya. Sebagaimana menurut Sinery dan Mahmud (2014), yang menyebutkan hutan lindung bermanfaat memelihara tata air, mencegah longsor, banjir dan erosi serta menjaga keawetan dan kesuburan tanah.

## Persepsi Masyarakat
HLM merupakan aset baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dari 31 responden yang  diwawancarai masyarakat  mempunyai  persepsi  positif  (26.13%)  terhadap  konversi  hutan  lindung  menjadi  pertambangan semen  dan  hanya  sebagian  kecil  yang  netral/tidak  memberi  tanggapan  (14.83%)  serta  berpersepsi  negatif (59.04%) (Tabel 5). Responden berpersepsi negatif 59.04% (tidak setuju) terhadap alih fungsi hutan lindung menjadi  pertambangan  semen.  Hal  ini  disebabkan  lokasi  hutan  lindung  yang  berada  di  sekitar  pemukiman masyarakat pendatang, gereja, SMP Katolik dan sumber pendapatan masyarakat lokal. Padahal saat penetapan
HLM  telah  dibuat  papan  larangan  untuk  tidak  bercocok  tanam  dan  mengambil  kayu.  Menurut  Dako et  al. (2019)  ketergantungan  masyarakat  yang  tinggi  pada  hutan  lindung  dapat  menyebabkan  deforestasi  dan degradasi hutan.
Tabel 5 Wujud persepsi masyarakat lokal Wujud persepsi Indikator Jumlah Nisbah (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Negatif 20  12 20 15 17 13 25 20 16 25 183 59.04 Netral 6 10 5 5 4 3 2 2 6 3 46 14.83 Positif 5 9 6 11 10 15 4 9 9 3 81 26.13 Jumlah 310 100
Sumber: Data pengamatan di lapangan yang telah diolah 2016
Perusahaan harus memindahkan masyarakat di sekitar tambang, karena dikhawatirkan berdampak pada kesehatan dan keselamatan.  Sebagaimana menurut  Huang et al. (2015), masyarakat yang terletak di daerah dekat  tambang  batubara  Xinzhouyao  terganggu,  baik  karena  pengaruh  karbon,  emisi  dan  gas-gas  lainnya. Masyarakat meyakini walaupun perusahaan  mengantongi  AMDAL kenyataan di lapangan perusahaan tidak mentaati seperti reklamasi areal bekas tambang. Pemilik hak ulayat menyadari andaikan hutan lindung rusak (longsor)  maka  akan  menyebabkan  kerusakan  tanah,  hutan  dan  lingkungan  bagi  masyarakat  lokal  dan sekitarnya (Mahmud et al., 2017).
Selama ini HLM memberi manfaat sangat besar sebagai  dapur/hidup yang mana mereka bisa bercocok tanam baik tanaman pertanian maupun buah-buahan. Dengan demikian masyarakat dengan sadar menjaga dan melindungi  serta  berpartisipasi  jika  pemerintah  mengadakan  GNRHL/reboisasi.  Menurut  Kurniadi et  al . (2017), pengembangan hutan lindung dianggap sebagai cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Demikian juga menurut sebagian responden menginginkan tetap sebagai HLM karena untuk penetapan hutan lindung membutuhkan biaya sangat mahal mulai dari penunjukan sampai penetapan. Setelah penetapan pemerintah harus membuat tapal batas, rehabilitasi lahan kosong, pemasangan papan larangan yang semuanya ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
Hanya 14.83% responden yang menyatakan netral/tidak memberikan komentar terhadap alih fungsi hutan lindung  menjadi  pertambangan  semen.  Alasan  mereka  tidak  memberikan  jawaban,  mungkin  kurang memahami pertanyaan secara detail, tingkat pendidikan yang rendah, tidak peduli terhadap hutan lindung dan mereka menyadari sebagai masyarakat pendatang tidak bisa berbuat banyak terhadap tanah dan status hutan di sekitarnya.  Sedangkan  yang  berpersepsi  positif  hanya  sebanyak  26.13%  terhadap  alih  fungsi  hutan  lindung menjadi pertambangan semen. Kelompok yang menyatakan setuju terutama kepala kampung, kepala suku dan masyarakat  berpendidikan.  Mereka  beralasan  hutan  lindung  yang  dialihfungsikan  menjadi  pertambangan semen  akan  mendapatkan  ganti  rugi  lahan  berupa  uang.  Hasil  wawancara  mengungkap  bahwa  pada  awal pembukaan  tambang  semen  kepala  suku  memperoleh  uang  (uang  buka  jalan)  yang  cukup  besar  dan  hanya sedikit yang diberikan kepada masyarakat lain (saudara, anak, menantu). Disamping itu pengajuan persyaratan dengan keberadaan pabrik semen maka anak-anak Papua dapat bekerja di pabrik sehingga ekonomi masyarakat sekitar meningkat serta terbangunnya fasilitas kampung dan adanya bagi hasil yang jelas antara masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah dan perusahaan semen. Masyarakat setuju jika reklamasi dibuat menjadi taman wisata,  kawasan  terbuka  hijau  atau  pasar  ramah  lingkungan.  Seperti  pasar  ekologis  atau  pasar  ramah lingkungan “Argo Wijil”, yang sebelumnya hutan lindung sebagian telah dialihfungsikan sebagai tambang di Desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta (KLHK, 2017)

## Sikap  Masyarakat
Sikap  merupakan  kecenderungan  bertindak,  berekspresi  terhadap  suatu  gagasan,  situasi,  masalah  atau nilai tertentu. Sikap masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat tanah menerima (43.13%), netral (8.94%) dan menolak (47.93 %) jika HLM dialihfungsikan hutan lindung menjadi pertambangan semen (Tabel 6). Menurut masyarakat  alih  fungsi  ini  akan  meningkatkan  harkat,  martabat  dan  pendapatan  ekonomi.  Hasil  wawancara dengan  masyarakat  menginginkan  ada  ganti  rugi  hak  ulayat  terhadap  HLM.  Sebagian  besar  masyarakat/ responden menolak jika hak ulayat dilepas secara sukarela. Oleh karena itu, hutan lindung bukan hanya milik pemerintah akan tetapi milik semua masyarakat termasuk masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat.
Tabel 6 Wujud sikap dari responden Wujud persepsi Indikator Jumlah Nisbah (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Menerima 9 6 20 21 20 12 17 13 9 8 135 43.13 Netral 4 3 2 3 2 2 3 4 2 3 28 8.94 Menolak 20 22 9 8 9 17 11 14 20 20 150 47.93 Jumlah 313 100
Sumber: Data pengamatan di lapangan yang telah diolah 2016
Sekarang  dan  selamanya  hutan  lindung  harus  dikelola  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dan jangan memberikan ganti rugi ke pemilik hak  ulayat/kepala suku dalam bentuk uang tetapi stimulus seperti pekerjaan,  pendidikan,  sarana  umum  yang  bisa  dinikmati  masyarakat.  Masyarakat  diajak  untuk  menjaga, melindungi dan mempertahankan hutan dengan menanami tanaman kehutanan dan buah-buahan yang hasilnya mereka  petik  untuk  pemilik  hak  ulayat  dan  keturunannya  (Mahmud,  2016).  Himbauan  atau  papan  larangan dalam kawasan HLM selama ini tidak ada. Padahal himbauan/papan larangan dalam kawasan Hutan Lindung adalah mutlak untuk dipasang. Pengumuman/papan larangan mungkin sebenarnya ada akan tetapi masyarakat meremehkan himbauan tersebut, ini terbukti adanya perambahan hutan lindung yang dimulai sejak lengsernya era  Suharto  tahun  1998.  Sejak  itulah  sampai  sekarang  hutan  lindung  terus  dilakukan  perambahan  dengan mengambil kayu jenis Pometia pinnata, P. coreaceae, Intsia palembanica, I. bijuga dan jenis lain yang laku di pasaran.

## Pemberdayaan Masyarakat
Hadirnya  perusahaan  di  tengah  masyarakat  jangan  dianggap  sebagai  penjajah  ekonomi,  akan  tetapi sebagai mitra yang diharapkan bisa peningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan ilmu dan tekhnologi. Sebagaimana pemerintah jika berkunjung ke luar negeri selalu menawarkan untuk menanamkan investasi  di Indonesia.  Semenjak  berdiri  perusaahan  semen  PT  SDIC  tahun  2013  baru  berproduksi  semen  tahun  2018, sehingga  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  belum  begitu  optimal,  akan  tetapi  menurut  Sari  dan Wanggai (2019), memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat lokal yang ditandai dengan nilai keynesianlocal income multiplier effect sebesar 1.35. Investasi perusahaan dengan biaya sangat mahal tetap harus diutamakan SDM lokal/tenaga kerja untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut, disamping tenaga ahli dari negara asing. Adapun tenaga kerja pada perusahaan semen seperti Tabel 7.
Dari Tabel 7 menunjukan terdapat 19.04% orang asli Papua pada bidang pekerjaan security /pengaman. Dengan  masyarakat  lokal  diperdayakan  melalui  rekruitmen  tenaga  kerja  maka  masyarakat  akan  merasa diuntungkan  kehadiran perusahaan.  Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan pengetahuan, pola pikir, tindakan  dalam  pengeloaan  SDA  dan  hutan.  Jika  dibandingkan  dengan  pendatang  tenaga  kerja  asli  Papua tergolong masih agak rendah. Menurut Sari dan Wanggai (2019), tenaga kerja lokal kurang profesional dan loyal terhadap pekerjaan dan atasan, mereka sesuka hati masuk dan keluar kerja serta perusahaan yang dekat dengan leluhur moyang mereka. Sementara itu dalam sarasehan Gubenur Papua Barat, Dominggus Mandacan
berpesan kepada manajer PT SDIC agar meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal yang berada disekitar pabrik semen Maruni. Pesan lain dari Gubernur sebelum direkrut sebagai tenaga kerja orang asli Papua harus diajari, dibina dan diarahkan sampai betul-betul bisa kerja di lapangan.
Tabel 7 Tenaga kerja pada perusahaan semen PT SDIC Bidang Jumlah Kategori % Security 20 Orang Asli Papua (OAP) 19.04 Kepala shift 9 Pendatang 8.57 Operator 9 Pendatang 8.57 Tenaga lapangan 67 Pendatang 63.82 Jumlah 105
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2019
Selain perusahaan merekrut tenaga lokal perusahaan telah memberikan kompensasi ke pemilik hak ulayat batu kapur sebesar 100 juta-150 juta setiap 4 bulan sekali. Hal ini sependapat dengan Widyanto et al. (2019), pemberdayaan  masyarakat  berpengaruh  pada  perubahan  pengetahuan  warga  dalam  pelestarian  hutan  dan pertanian berkelanjutan. Menurut Fauzi et al . (2019), terlibatnya masyarakat yang terdampak sebagai akibat penggunaan sumber daya alam ini menjadi hal yang direkomendasikan. Ke depan, jika telah terjadi konversi sebagian kawasan HLM sebagai kawasan tambang maka kompensasi diusahakan jangan hanya bentuk uang akan tetapi ditingkatkan berupa sosial seperti pembanguan gereja, klinik kesehatan, sekolah, pasar, beasiswa dan lain-lain. Karena jika hanya uang cepat habis dan apabila pembagian ke pemilik hak ulayat tidak merata akan timbul masalah sosial seperti pemalangan, pemaksaan minta uang ke perusahaan, dan penodongan.
Memang pada awalnya masyarakat lokal terasa asing dengan pekerjaan yang tidak terbiasa, akan tetapi jika dilakukan pelatihan dan pembelajaran akan mudah mengikuti dan melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik.  Peluang  kerja  yang  besar  bagi  masyarakat  lokal  akan  menurunkan  kesenjangan  sosial  ditengah masyarakat, karena masalah sosial seperti pencurian, penjambretan, penodongan, kemiskinan bahkan keluar dari NKRI selalu diawali ketimpangan kesenjangan sosial. Menurut Lamech et al. (2014), masyarakat sekitar hutan yang terlibat dalam pengelolaan dengan pendekatan partisipatif kehidupannya meningkat dibandingkan dengan masyarakat sekitar hutan yang tidak pendekatan partisipatif.
Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, maka melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 telah dikeluarkan sistem Perhutanan Sosial dengan melalui beberapa skema  yaitu  hutan  adat,  hutan  desa,  hutan  tanaman  rakyat,  hutan  kemasyarakatan  dan  pengelolaan  hutan dengan  pola  kemitraan.  Semuanya  ini  merupakan  wujud  perhatian  pemerintah  dalam  memperhatikan kesejahteraan  masyarakat  dan  kelestarian  hutan  demi  tercapainya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya lokal dan tidak bertentangan dengan sosial budaya masyarakat, baik jenis kelamin, tradisi, institusi, hukum adat dan kearifan lokal akan meningkatkan program (Yuniati dan Khotimah, 2018). Pengelolaan dapat terwujud melalui pemberian kewenangan pengelolaan kepada masyarakat melalui pengawasan yang kuat dari pemerintah berupa regulasi yang mengikat serta monitoring dan evaluasi secara kontinu sehingga masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan tingkat kehidupannya lebih sejahtera dan hutannya tetap aman dan lestari (Dako et al., 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian jenis  tanah pada HLM adalah Mediteran (Alfisol) dengan kedalaman olah tanah antara 8-15 cm. Spesies didominasi antara laian Spastimon javensis, Syzigium sp 1, Pometia pinnata, Aglaia cuculata, Diospyros papuana dengan keanekaragaman jenis vegetasi mulai tingkat semai sampai pohon 1.39-1.57 dikategorikan sedang. HLM memiliki potensi batuan kapur dengan 11 unsur mineral, 5 yang terbesar diantaranya  Ca  (93.62%),  Si  (2.45%),  Mg  (1.58%),  Al  (0.97%)  dan  K  (0.47%).  HLM  memungkinkan
dialihfungsikan  menjadi  hutan  konversi/APL  atau  izin  pinjam  pakai,  dari  luas  969.84  ha  yang  berpotensi batuan  kapur  hanya  250  ha  (25.78%),  yang  lain  719.84  (74.22%)  masih  bisa  diperuntukkan  sebagai  hutan lindung. Persepsi masyarakat terhadap alih fungsi HLM menjadi pertambangan semen sebesar 59.04% negatif, 14.83% netral dan 26.13% positif. Sedangkan sikap masyarakat 43.13% menerima, 8.94% netral dan 47.93% menolak  terhadap  alih  fungsi  HLM  menjadi  pertambangan  semen.  Masyarakat  mengharapkan  jika  HLM beralih  fungsi  menjadi  pertambangan  semen  ada  peningkatan  ekonomi,  pemberdayaan  masyarakat  dan penyerapan tenaga kerja terutama masyarakat sekitar yang terkena dampak. Pemberdayaan masyarakat orang asli Papua harus terus dilakukan dengan pembinaan yang intensif mulai perekrutan, ketika bekerja sampai di lingkunagan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dinas  Kehutanan  Kab.  Manokwari  yang  telah  memberikan petunjuk  dan  arahannya  serta  tim  yang  membantu  di  lapangan  seperti  Bapak  Yonas  Mandacan,  Philipus Mandacan dan Yan Doansiba.

## DAFTAR PUSTAKA
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2016.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta (ID): KLHK.
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2017. Pulihkan  Areal  Bekas  Tambang,  Menteri LHK  Resmikan  Pasar  Ramah  Lingkungan [Internet].  [diunduh  2018  Des  7].  Tersedia  pada: http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/614 .
Budirianto HJ, Mahmud, Wahyudi, Lekitoo L. 2015. Jenis endemik papua dan kelimpahan vegetasi pada tanah mediteran  di  Hutan  Lindung  Maruni  (HLM)  Kabupaten  Manokwari. Prosiding  Seminar  Nasional Biologi PBI ke - XXIII . 23-34.
Cordova MR, Riani E. 2011. Konsentrasi logam berat (Hg, Cd, Pb) pada air dan sedimen di Muara Sungai Angke, Jakarta. Jurnal Hidrosfir. 6(2): 107-112.
Dako FX, Purwanto RH, Farida LRW, Sumardi. 2019. Kerusakan antropogenik kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan upaya penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 9(2): 437-455. doi: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.437-455.
Ekawati S, Hariadi K, Hardjanto, Haryatno DP, Dodik RN. 2011. Policy making process of authorities among levels of government in the protected forest management and its implementation in the  regency level.
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 8(2): 132-151. Fauzi  R,  Hidayat  MY,  Hindratmo  B,  Masitoh  S.  2019. Persepsi,  partisipasi,  dan  faktor-faktor  yang memengaruhi  orang  tua  siswa  dalam  mitigasi  dampak  pencemaran  Timbel  (Pb)  di  udara. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 16(3): 169-180.
Gunawan R, Leksono, AF, Setyo A, Afandhi A. 2017. Land use change and carbon stock dynamics in Tuban, East Java, Indonesia. Ecology, Environment and Conservation Paper . 23(1): 71-76.
Harjowigeno S. 2010. Ilmu Tanah . Jakarta (ID): Akademikia Presindo.
Hidayat WE, Rustiadi, Kartodihardjo H. 2015. Dampak pertambangan terhadap perubahan penggunaan lahan dan  kesesuaian  peruntukan  ruang  (studi  kasus  Kabupaten  Luwu  Timur,  Provinsi  Sulawesi  Selatan).
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 26(2): 130-146.
Huang  Y,  Tian  F,  Wang  Y,  Wang  M,  Hu  Z.  2015.  Effect  of  coal  mining  on  vegetation  disturbance  and associated carbon loss. Environment Earth Science . 73: 2329-2342.
Ka’ban MS. 2006. Arahan kebijakan pembangunan  kehutanan dalam penanganan kawasan tidak produktif.
Seminar  Nasional  Arahan  Pembentukan  Unit  Manajemen  Kelembagaan  Kawasan  Kelola  dan Pengembangan Manusia dalam Program GNRHL ; 2006 Agustus 29-30; Yogyakarta, Indonesia.
Kartikasari R, Rachmansyah A, Leksono AS. 2019. Impact of coal mining in forest area to carbon emission in Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Journal of Natural Resources and Environmental Management. 9(4): 1066-1074. doi: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4.1066-1074.
Kurniadi R, Purnomo H, Wijayanto N, Fuah AM. 2017. The refusal of livestock owners towards exclusion policy in protected area. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. 23(1): 16-24.
Kuswandi R, Sadono R, Supriyatno N, Marsono D. 2015. Keanekaragaman struktur tegakan hutan alam bekas tebangan. Jurnal Manusia dan Lingkungan . 22(2): 151-159.
Lamech  F,  Ming  M,  Rennie  HG,  Memon  A,  Forest  A.  2014.  Potential  for  co-management  approaches  to strengthen livelihoods of forest dependent communities: A Kenyan case. Land Use Policy . 41: 304-312. doi: 10.1016/j.landusepol.2014.06.008.
Mahmud.  2016.  Implementasi  Jenis  tanaman  serbaguna  dan  jasa  lingkungan  untuk  mempertahankan  Hutan Lindung  Wosi  Rendani  Kabupaten  Manokwari. Proseding  Seminar  Sehari.Mipa .  Manokwari  (ID): Unipa.
Mahmud, Kusumandari A, Sudarmadji, Supriyatno N. 2019. The species diversity and structure of the limited production  forest  in  Arui  Watershed  of  Manokwari  District  of  West  Papua,  Indonesia. Biosaintifika . 11(2): 279-288. doi: http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/biosaintifika.
Mahmud,  Wahyudi,  Budirianto  HR,  Nugroho  B.  2017.  Scenarios  of  land-use  change  in  protected  forest  of Wosi Rendani Manokwari District, West Papua, Indonesia. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . 23(1): 8-15.
Oksana, Irfan M, Huda MU. 2012. Pengaruh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa Sawit terhadap sifat kimia tanah. Jurnal Agroteknologi. 3(1): 29-34.
Pemerintah  Indonesia.  1999.  Undang-Undang  Nomor  41  tentang  Kehutanan.  Lembaran  Negara  RI  Tahun 1999, No. 167. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2004. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Petrova S. 2014. Contesting forest neoliberalization: Recombinant geographies of illegal loging in the Balkans.
Geoforum . 55: 13-21. doi: 10.1016/j.geoforum.2014.04.008.
Pitopang  R.  2012.  Impact  of  forest  disturbance  on  the  structure  and  composition  of  vegetation  in  tropical rainforest of central Sulawesi, Indonesia. Biodersitas. 13(4): 178-189.
Purwati  E,  Soewardi  K,  Kusumantoro  MT,  Kartasasmita  I,  Nurjaya  W.  2012. Dampak  perubahan  kawasan hutan menjadi areal industri batubara terhadap kualitas air di sepanjang DAS Berau-Kalimantan Timur. Jurnal Penginderaan Jauh. 8(2): 60-70.
Putro  YH.  2016. Emas  Menumpuk  di  Bawah  Hutan  Lindung  Bengkulu [Internet].  [diunduh  2017  Mei  5]. Tersedia pada: http://regional.lipupan6.com/read/2584244/akses 10-5-2017.
Rahmadi A. 2002. Air sebagai indikator pembangunan berkelanjutan (studi kasus: pendekatan daerah aliran sungai). Makalah Pengantar Sain Program Pascasarjana IPB [Internet]. [diunduh 2018 Agustus 08]. Tersedia pada: http://tumutou. Net/7020412/andi rahmadi .
Riani E. 2010. Kontaminasi merkuri (Hg) dalam organ tubuh ikan petek ( Leiognathus equulus ) di perairan Ancol, Teluk Jakarta. Jurnal Teknologi Lingkungan. 11(2): 139-322.
Sari CFK, Wanggai CB. 2019. Kajian keterkaitan keberadaan industri semen terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jurnal Science Tech. 5(2).
Sinery AS, Mahmud. 2014. Fungsi kawasan dan strategi pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari . Jurnal Agrifor. 12(2): 131-140.
Subarna T. 2011. Factors that influence social to cultivate land in protected forest. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 8(2): 34-42. Suharmin. 2013. Laporan Penentuan Kalsium dalam Batu Kapur [Internet]. [diunduh 2016 Januari 22].
Tersedia pada: http://awanI.com/2010/11/penentuan-kalsium-dalam-batu-kapur.html.
Tursino.  2013.  Identifikasi  kegiatan  perambahan  pada  kawasan  Hutan  Lindung  Maruni  di  Kabupaten Manokwari [skripsi]. Manokwari (ID): Unipa.
Wardhana W, Sartohadi J, Rahayu L, Kurniawan A. 2012. Analisis transisi lahan di Kabupaten Gunung Kidul dengan citra penginderaan multi temporal. Jurnal Ilmu Kehutanan. 6(2): 89-102.
Widyanto  A,  Mulatsih  S,  Karlinasari  L.  2019.  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pelestraian  hutan  dan pertanian  berkelanjutan  di  sekitar  suaka  margasatwa  Karakelang,  Sulawesi  Utara  (Community empowerment  on  forest  protection  and  sustainable  agriculture  in  villages  near  Karakelang  wildlife sanctuary, North Sulawesi). Journal of Natural Resources and Environmental Management. 9(4): 1019- 1031. doi: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4.1019-1031.
Yadav  SK,  Borana  SL.  2017.  Monitoring  and  temporal  study  of mining  area  of Jodhpur City  using  remote sensing and GIS. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) . 4(10): 1732- 1736.
Yuniati  D,  Khotimah  H.  2018. Socio-economic  factors  influencing  the  existence  of  bamboo  weaving enterprises and farmers In Bangli. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 15(1): 31-46.