## Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank
Komang Indra Apsaridewi Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia dewiapsari94@gmail.com
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Apsaridewi,  K.I.  (2023).  Tindakan  Hukum  Penyelamatan  Kredit  Bermasalah  Pada  Bank. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 59-73. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73

## Abstrak
Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas yang Performing Loan sehingga dapat  memberikan  pendapatan  yang  besar  bagi  Bank.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  perkreditan  berupa selisih  antara  biaya  dana  dengan  pendapatan  bunga  yang  dibayar  para  pemohon  kredit.  Aspek  hukum  merupakan salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  setiap  transaksi  apapun  termasuk  pemberian  kredit  yang  merupakan perbuatan  hukum  perjanjian  sehingga  setiap  analis  dan  pejabat  pengelolaan  kredit  harus  dibekali  dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah  memenuhi  syarat  tetapi  kalau  aspek  hukumnya  tidak  memenuhi  syarat  atau  tidak  sah  maka  semua  ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah  diberikan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  bank  dalam penyelamatan kredit yang diberikan kepada debitur, kedua, bagaimana upaya Bank menyelesaikan kredit bermasalah yang  dilakukan  oleh  nasabah  debiturnya.  Metode  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang didukung  oleh  penelitian  empiris,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual,  yaitu  analisis  normatif  memperlihatkan  bahwa  tindakan  hukum  didasarkan  pada  asas-asas  dan  norma- norma hukum  yang  berlaku, sedangkan pendekatan konseptual  menyangkut upaya penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan  hasil  pembahasan,  bahwa  tindakan  hukum  penyelamatan  kredit  bermasalah  antara  lain:  melalui perundingan  kembali  antara  Kreditur  dan  Debitur  atau  dengan  istilah  lain  disebut  restrukturisasi,  dengan  langkah- langkah seperti : penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit. Ada tiga model penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank yaitu sebagai berikut: 1). Penyelesaian secara damai, yang dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai  itikad  baik  (kooperatif)  untuk  menyelesaikan  kewajibannya:  2).  Penyelesaian  melalui  saluran  hukum atau  melalui  bantuan  pihak  ketiga  antara  lain:  a)  Penyelesaian  kredit  melalui  Pengadilan  Negeri;  b)  Pengurusan piutang  macet  melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang,  dan  c).  Penyelesaian  Kredit  Melalui Pengadilan Niaga Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci: Penyelamatan Kredit, Bank dan Tindakan Hukum

## Abstract
Prudent managed loans will place on the quality of the Performing Loan so as to provide substantial revenues to the Bank. Revenues earned from lending activities are the difference between the cost of funds and the interest income paid by the credit applicants. Legal aspect is one of the most important aspects in any transaction including credit extension  which is a legal act of agreement so that every analyst and credit management officer must be equipped with  legal  knowledge  related  to  the  crediting.  Although  other  aspects  beyond  the  law  are  eligible  but  if  the  legal aspect is not eligible or invalid then all covenant agreements in crediting may be void so that it will make it difficult for Banks to withdraw credit already granted. Problems in this research, first whether the legal action performed by the bank in  the rescue of loans granted to the debtor, secondly, how the Bank's efforts to  solve the problem loans made by its debtor customers. This research was supported by the normative juridical empirical research, using the approach  of  legislation  and  conceptual  approaches,  the  normative  analysis  shows  thatlegal  action  based  on  the principles and norms of law, while the conceptual approach regardingtroubled loan settlement efforts. Based on the
E-ISSN: 2621-3737
results of the discussion, that egal action to rescue problem loans include: through renegotiation between Creditors and Debtors or in other terms called restructuring, with steps such as: decrease of loan interest rate, reduction of loan interest arrears, reduction of arrears principal and extension of credit term. There are three models of problem loans  settlement  that  can  be  done  by  the  Bank  that  is  as  follows:  1).  A  peaceful  settlement,  committed  against  a debtor  who  still  has  good  faith  (co-operative)  to  settle  his  obligations:  2).  Settlement  through  legal  channels  or through  third  party  assistance  include:  a)  Debt  settlement  through  the  District  Court;  b)  Handling  of  bad  debts through  the  State  Wealth  Service  Office  and  Auction,  and  c).  Completion  of  Credit  through  Commercial  Courts Conducted in accordance with applicable regulations.
Keywords: Rescue credit, Bank and Legal Actions

## I. PENDAHULUAN
Perbankan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai  perantara  antara  kreditur  dengan  debitur, dimana  bank  salah  satu  sumber  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat  berupa  pemberian  kredit (Janni  W, 2018) .  Oleh  karena  dana  yang  diperoleh  dari masyarakat  diantaranya  disalurkan  kembali  ke masyarakat  dalam  bentuk  perkreditan  baik  bagi masyarakat  perorangan  atau  badan  usaha  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsinya  atau  untuk meningkatkan  produksinya.  Kebutuhan  yang menyangkut  kebutuhan  produktif  misalnya  untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya.  Kepentingan  yang  bersifat  konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat  dapat  memanfaatkan  pendanaan  dari Bank  yang  dikenal  Kredit  Pemilikan  Rumah disingkat  KPR.  Salah  satu  Bank  Milik  Negara yang  secara  luas  telah  menyediakan  pendanaan bagi  masyarakat  untuk  membeli  rumah  dengan berbagai  type,  dan  harga  adalah  Bank  Tabungan Negara  (BTN).  Bank  ini  telah  membuktikan  ikut memberikan  kontribusi  dalam  pembangunan Negara,  turut  mensejahterakan  warga  negaranya dengan  menyediakan  Kredit  Pemilikan  Rumah untuk  memenuhi  salah  satu  kebutuhan  pokok dalam hidup seseorang, sehingga jutaan masyarakat  indonesia  telah  memiliki  rumah  yang memadahi  dan  layak  sehingga  hidupnya  menjadi lebih  tentram  dan  sejahtera.  Kebutuhan  untuk membeli  kendaraan  misalnya  sepeda  motor  atau mobil  masyarakat  dapat  memanfaatkan  dana  dari bank  yang  biasa  dikenal  dengan  kredit  pemilikan motor  atau  mobil.  kebutuhan  yang  bersifat produktif  misalnya  untuk  meningkatkan  atau memperluas  kegiatan  bisnisnya,  dagangnya  atau usaha  lain  apapun.  Contohnya  membeli  mesin- mesin  pabrik,  membangun  pabrik  dan  lain-lain. setiap  orang  atau  badan  usaha  yang  berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif  sangat  memerlukan  pendanaan  dari
bank salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal  yang  dimiliki  perusahaan  atau  perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.
Perlu  dipahami  bahwa  sumber  dana  perbankan yang  dipinjamkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  tersebut  bukan  dana  milik  Bank sendiri  karena  modal  perbankan  juga  sangat terbatas,  tetapi  merupakan  dana-dana  masyarakat yang  disimpan  pada  Bank  tersebut,  sehingga perbankan  berusaha  dan  berlomba-lomba  menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan  dananya  pada  Bank  tersebut  dengan berbagai  undian,  hadiah  atau  iming-iming  lainnya dengan  tujuan  semata-mata  agar  masyarakat menyimpan  dananya  dalam  Bank  dalam  waktu yang  lama.  Dana  masyarakat  yang  disimpan  pada Bank  pada  umumnya  dalam  bentuk  Tabungan, Deposito,  Giro,  Sertifikat  Deposito  dan  lain-lain. Dana  masyarakat  yang  terkumpul  dalam  jumlah yang  sangat  besar  dengan  jangka  waktu  cukup lama  merupakan  sumber  utama  bagi  Bank  dalam menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  yang memerlukan  dana  bentuk  pinjaman/kredit.  Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Karena itu suatu Bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadahi akan  sangat mengganggu  usaha  dan  kegiatan  Bank  dan  Bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.
Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini,  kegiatan  Bank  terutama  dalam  pemberian kredit  merupakan  salah  satu  kegiatan  Bank  yang sangat  penting  dan  utama  sehingga  pendapatan dari  kredit  yang  berupa  bunga  merupakan komponen  pendapatan  paling  besar  dibandingkan dengan  pendapatan  jasa-jasa  diluar  bunga  kredit untuk  biasa  disebut  fee  base  income.  Berbeda dengan  Bank-Bank  di  negara-negara  yang  sudah maju  laporan  keuangan  menunjukkan  bahwa komponen pendapatan bunga dibandingkan dengan  pendapatan  jasa-jasa  perbankan  lainnya sudah cukup berimbang.

## Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank
Seperti dijelaskan dimuka bahwa sumber dana perbankan  yang  disalurkan  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  bukan  dana  milik  Bank sendiri  tetapi  dana  yang  berasal  dari  masyarakat, sehingga  penyaluran  kredit  harus  dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat  dan  mendalam,  penyaluran  yang  tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan  jaminan  yang  kuat  dan  dokumentasi perkreditan  yang  teratur  dan  lengkap,  semuanya itu  bertujuan  agar  kredit  yang  disalurkan  tersebut dapat  kembali  tepat  pada  waktunya  sesuai perjanjian  kredit  yang  meliputi  pinjaman  pokok dan  bunga.  Apabila  yang  kredit  yang  telah disalurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar  tidak  dibayar  kembali  kepada  Bank  tepat pada  waktunya  sesuai  perjanjian  kredit  maka kualitas  kredit  dapat  digolongkan  menjadi  Non Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang NPL nya tinggi akibatnya dapat mengganggu likuiditas Bank  yang  bersangkutan.  Kondisi  likuiditas terganggu akibat meningkatnya kredit bermasalah (NPL),  akan  bertambah  parah  bila  masyarakat yang  menanamkan  dana  pada  Bank  tersebut  tiba- tiba  banyak  yang  menarik  simpanannya  dalam jumlah  besar  dan  Bank  harus  membayar  saat  itu juga,  tidak  boleh  menunda-nunda  atau  menolak akibatnya Bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas.  Karena  itu  setiap  Bank  harus  menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana, memperlakukan  nasabah  penyimpan  dana  adalah sebagai  sumber  profit,  Costumer  is  a  king. Peranan  tim  Asset  Liquidity  Committee  (ALCO) sangat penting dalam mengelola dan mengantisipasi  likuiditas  antara  dana  yang dipinjamkan  dalam  bentuk  kredit  dengan  dana- dana yang berasal dari masyarakat.
Kredit  yang  dikelola  dengan  prinsip  kehati- hatian  akan  menempatkan  pada  kualitas  yang Performing  Loan  sehingga  dapat  memberikan pendapatan  yang  besar  bagi  Bank.  Pendapatan yang  diperoleh  dari  kegiatan  perkreditan  berupa selisih  antara  biaya  dana  dengan  pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Dengan demikian keberhasilan  unit kerja pengelola kredit seperti  Seksi  Kredit,  Bagian  Kredit  atau  Divisi Kredit  dalam  menjaga  kualitas  kredit  berupa pembayaran  bunga  dan  pokok  yang  lancar merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu  Bank.  Untuk  mencapai  tujuan  keberhasilan
pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka  sejak  awal  permohonan  kredit  harus dilakukan  analisa  yang  akurat  dan  mendalam  oleh seorang  analis  dan  pejabat-pejabat  yang  bertugas di  unit  kerja  pengelolaan  kredit  guna  mengurangi resiko  kredit  bermasalah.  Seorang  analis  dan pejabat  yang  bekerja  di  unit  pengelolaan  kredit harus  mampu  melakukan  analisa  dari  berbagai aspek  seperti  aspek  hukum,  aspek  pemasaran, aspek  lingkungan,  aspek  keuangan,  aspek  sosial ekonomi,  aspek  tenis  dan  aspek-aspek  lainnya yang  masih  berkaitan  dengan  tujuan  permohonan kredit.  Maka  sangat  penting  membekali  berbagai pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek tersebut kepada para analis dan pejabat pengelolaan kredit.
Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat  penting  dalam  setiap  transaksi  apapun termasuk  pemberian  kredit  yang  merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan  pejabat  pengelolaan  kredit  harus  dibekali dengan  pengetahuan  hukum  yang  berkaitan dengan  pemberian  kredit  tersebut.  Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat  tetapi  kalau  aspek  hukumnya  tidak memenuhi  syarat  atau  tidak  sah  maka  semua ikatan  perjanjian  dalam  pemberian  kredit  dapat gugur  sehingga  akan  menyulitkan  Bank  untuk menarik  kembali  kredit  yang  telah  diberikan. Demikian  pentingnya  aspek  hukum  bagi  seorang yang  bekerja  di  suatu  Bank  maka  seorang  ahli yang  bernama (Hatta  Zul,  2021) mengatakan bahwa  seorang  Direktur  Bank  yang  baik  harus memiliki sifat-sifat yaitu :
1. Wibawa seperti seorang Uskup atau Kyai.
2. Humor seperti seorang Badut sandiwara.
3. Senyum seperti seorang Bintang Film.
4. Kulit Tebal seperti seekor Badak.
George  A.  Alian  mengatakan  bahwa  seorang Banker  harus  memiliki  pengetahuan  hukum  2/5 bagian.  Pendapat  ini  menurut  penulis  sangat  tepat dan  benar  karena  setiap  transaksi-transaksi  yang dilakukan  Bank  hampir  semuanya  mengandung aspek hukum. Tidak ada transaksi Bank yang tidak mengandung  aspek  hukum  karena  transaksi  yang dilakukan  Bank  adalah  suatu  perbuatan  hukum. Oleh  karena  itu  sangat  penting  membekali  setiap pegawai  Bank  dengan  pengetahuan  hukum khususnya hukum keperdataan dan hukum dagang yang  berkaitan  erat  dengan  jasa-jasa  yang diberikan  perbankan.  Hubungan  antara  penabung,
deposan,  pemegang  rekening  giro,  pembayaran cek,  wesel,  pemberian  kredit  dan  lain-lain  adalah perbuatan  hukum  antara  Bank  dengan  pemegang rekening.  Dengan  pengetahuan  hukum  yang memadahi  bagi  pegawai  Bank  maka  akan  sangat membantu  kelancaran  tugas  bagi  pegawai  Bank yang bersangkutan dan menghindarkan kesalahan yang dapat merugikan Bank dalam transaksi yang dilakukan.  Tujuan  Penelitian  untuk  membahas dan menganalisis tindakan hukum yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah yang diberikan oleh pihak bank. Untuk membahas dan  menganalisis  upaya  Bank  menyelesaikan kredit bermasalah terhadap debitur dilakukan oleh nasabah debiturnya.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti,  maka penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum yuridis  normative  yang  didukung  oleh  penelitian empiris.  Penelitian  hukum  yuridis  normative adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan  atau  putusan  pengadilan,  serta  norma- norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat (Ali, 2010) .
III. HASIL PENELITIAN 1. Tindakan  Hukum  Penyelamatan  Kredit  Oleh Bank
Kredit  berasal  dari  bahasa  Romawi  credere yang  berarti  percaya  atau  credo  atau  creditum yang  berarti  saya  percaya.  Seseorang  yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat  kepercayaan  dari  kreditur.  Black’s Law  Dictionary  memberi  pengertian  bahwa kredit adalah : “The ability of a business man to borrow  money,  or  obtain  goods  on  time, inconsequence of the favourable opinion held by the  particular  lender,  as  to  his  solvency  and reliability” (Campbell, 1990) .
Pengertian Kredit menurut Collins Dictionary Law adalah :
1.  to  put  money  into  a  person’s  account;  in contrast  to  debit  which  is  the  taking  of  money from  an  account.  2.  A  period  given  to  someone before he has to make payment. 3. In the law of evidence,  credit  is  synonymous  with  credibility; objections that were formely sufficient to make a witness  incompetent  are  now,  in  general,  only available  as  affecting his credit or worthiness to
be believed” (Steward, 1996) .
Pengertian  Kredit  adalah  kemampuan  untuk melaksanakan  suatu  pembelian  atau  mengadakan suatu  pinjaman  dengan  suatu  janji,  pembayaran akan  dilaksanakan  pada  jangka  waktu  yang  telah disepakati (Fuady, 2002) .
Pengertian  kredit  yang  lebih  mapan  untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan  dalam  Undang  –  Undang  Pokok Perbankan  No.  7  Tahun  1992  yang  menyatakan bahwa  kriteria  adalah  penyediaan  uang  /  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  /  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  pihak  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan  jumlah  bunga  sebagai  imbalan.  Dalam praktek  sehari  –  hari  pinjaman  kredit  dinyatakan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  baik  dibawah tangan  maupun  secara  materiil.  Dan  sebagai jaminan  pengaman,  pihak  peminjam  akan memenuhi  kewajiban  dan  menyerahkan  jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.  Sebenarnya  sasaran  kredit  pokok dalam  penyediaan  pinjaman  tersebut  bersifat penyediaan  suatu  modal  sebagai  alat  untuk melaksanakan  kegiatan  usahanya  sehingga  kredit (  dana  bank  )  yang  diberikan  tersebut  tidak  lebih dari pokok produksi semata.  Dari Kamus Hukum Ekonomi  adalah  :  “Kecakapan  atau  kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan  pinjaman  uang:  penyediaan  uang atau  tagihan-tagihan  yang  dapat  disamakan dengan  itu  berdasarkan  perjanjian  pinjam meminjam  antara  kreditur  dengan  debitur” (Erawaty, A.F. Ell, 1996).
Mariam  Darus  Badrulzaman  memberikan beberapa kredit dari literatur :
1.  Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain adalah:
a.  Sebagai  dasar  dari  setiap  perikatan  di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
b.  Sebagai  jaminan,  di  mana  seseorang menyerahkan  sesuatu  kepada  orang  lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (commodatus, depositus, regulare,
pignus) (Badrulzaman, 1983) .
2.  Levy  merumuskan  arti  hukum  dari  kredit sebagai berikut :
“Menyerahkan  secara  sukarela  sejumlah  uang
untuk  dipergunakan  secara  bebas  oleh  penerima kredit.  Penerima  kredit  berhak  mempergunakan pinjaman  itu  untuk  keuntungannya  dengan kewajiban  mengembalikan  jumlah  pinjaman  itu di belakang hari 3. (Subekti,  1991) mengemukakan  bahwa  kredit adalah  suatu  ukuran  kemampuan  dari  seseorang untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  bernilai ekonomis  sebagai  ganti  dari  janjinya  untuk membayar  kembali  hutangnya  pada  tanggal tersebut.
Selanjutnya dikatakan bahwa dapat disimpulkan empat elemen yang penting yaitu: a.  Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan  peminjam  dan  pemberi  kredit untuk  saling  tukar  menukar  sesuatu  yang bernilai ekonomis;
b.  Tidak  seperti  pembelian  secara  kontan transaksi  kredit  mensyaratkan  debitur  untuk membayar  kembali  kewajibannya  pada  suatu waktu di belakang hari;
c.  Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara  tunai,  transaksi  kredit  akan  terjadi sampai  pemberi  kredit  bersedia  mengambil risiko  bahwa  pinjamannya  mungkin  tidak akan dibayar;
Sebegitu jauh ia bersedia menanggung risiko, bila  pemberi  kredit  menaruh  kepercayaan terhadap  peminjam.  Risiko  dapat  dikurangi dengan  meminta  kepada  peminjam  untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun  sama  sekali  tidak  dapat  dicegah semua risiko kredit.
Salah  satu  tindakan  penyelamatan  kredit dilakukan dengan merestrukturisasi kredit debitur  dengan  harapan  debitur  akan  dapat kembali  lancar  memenuhi  kewajibannya  kepada kreditur.  Penyelamatan  kredit  dapat  dilakukan antara lain dengan melakukan upaya restrukturing,
rescheduling
ataupun reconditioning  yang  dalam  istilah  perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R.
Penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka upaya tindakan penyelamatan  kredit,  harus  terlebih  dahulu didahului  dengan  adanya  penelitian  secara menyeluruh  mengenai  sebab-sebab  suatu  kredit menjadi bermasalah (Susatyo, 2011) . Pada setiap proses  pemberian  kredit  kepada  debitur  selalu mengandung  resiko.  Secara  prinsip  tindakan penyelamatan kredit adalah tindakan penanganan
kredit bermasalah dengan tujuan mempertahankan dan tetap melanjutkan hubungan dengan debitur.
Secara administratif, kredit yang diselamatkan adalah  kredit  yang  semula  tergolong  kurang lancar,  diragukan  atau  macet  yang  kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.
Sejak negeri ini mengalami krisis ekonomi dan moneter salah satunya berakibat pada kemerosotan  di  bidang  usaha  atau  bisnis.  Bisnis yang  dilakukan  para  pengusaha  besar,  menengah atau  kecil  biasanya  memanfaatkan  kredit  dari perbankan  untuk  memperkuat  usaha  bisnisnya. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi,  bisnis  yang  dilakukan  para  pengusaha banyak  mengalami  kegagalan  dan  dampaknya pinjaman  kredit  tidak  dapat  dikembalikan  dan  di perbankan  menjadi  kredit  bermasalah  atau  non performing  loan  yang  jumlahnya  sangat  besar. Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk  dan  pedoman  tentang  tata  cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah  dengan  surat  Direksi  Bank  Indonesia nomor  31/150/KEP/DIR  tanggal  12  November 1998. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan  Bank  dalam  usaha  perkreditan  agar Debitur  dapat  memenuhi  kewajibannya.  Jadi tujuan restrukturisasi adalah:
a. Untuk  menghindarkan  kerugian  bagi  Bank karena  Bank  harus  menjaga  kualitas  kredit yang telah diberikan.
b. Untuk  membantu  memperingan  kewajiban Debitur  sehingga  dengan  keringan  ini Debitur  mempunyai  kewajiban  untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan  kembali  usahanya  akan memperoleh  pendapatan  yang  sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
c. Dengan  restrukturisasi  maka  penyelesaian kredit  melalui  lembaga-lembaga  hukum dapat  dihindarkan  karena  penyelesaian melalui  lembaga  hukum  dalam  prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.
Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan
untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah  menurut  keputusan  Direksi  Bank Indonesia tersebut diatas antara lain : a.  Penurunan Suku Bunga Kredit
Penurunan  suku  bunga  kredit  merupakan salah  satu  bentuk  restrukturisasi  yang  bertujuan memberikan keringanan kepada Debitur sehingga  dengan  penurunan  bunga  kredit besarnya  bunga  yang  harus  dibayar  Debitur setiap  tanggal  pembayaran  menjadi  kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.  Misalnya  bunga  kredit  yang ditetapkan  dalam  perjanjian  kredit  sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran  bunga  setiap  bulannya  menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha Debitur  dapat  dialokasikan  untuk  membayar sebagian  pokok  dan  sebagian  lainnya  untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan  demikian  dalam  waktu  tertentu  sesuai perhitungan  cash  flow  atas  usaha  Debitur  dapat diprediksi  akan  mampu  menyelesaikan  seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.
Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan  suku  bunga  yaitu  perlu  dilakukan amandemen  atau  addendum  terhadap  perjanjian kredit.  Pasal  yang  semula  mengatur  tentang besarnya  suku  bunga  kredit  perlu  diadakan perubahan  atau  amandemen  untuk  disesuaikan dengan  besarnya  penurunan  suku  bunga  kredit. Mungkin  saja  terjadi,  dengan  penurunan  suku bunga  kredit,  Kreditur  atau  Bank  memberikan syarat  tambahan atau merubah syarat  yang telah ada.  Oleh  karena  itu  syarat  tambahan  atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam  amandemen  atau  addendum  perjanjian kredit.  Amandemen  atau  addendum  merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian kredit  lama.  Semua  ketentuan  dan  syarat  dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penurunan  suku  bunga  tidak  merubah perjanjian  ikutannya  yaitu  perjanjian  pengikatan jaminan.  Penurunan  suku  bunga  hanya  merubah ketentuan  dan  syarat  dalam  perjanjian  kredit. Bentuk addendum perjanjian  kredit dapat dibuat dengan  akta  dibawah  tangan  yaitu  akta  yang dibuat  oleh  para  pihak.  Biasanya  Bank/Kreditur akan  mempersiapkan  addendum  perjanjian
kredit tersebut.
b.  Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit Salah  satu  tanda  kredit  bermasalah  adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran.  Bunga  kredit  yang  seharusnya dibayar  setiap  bulan  atau  dalam  jangka  waktu tertentu  sesuai  perjanjian  kredit,  tidak  dibayar sehingga  tunggakan  bunga  kredit  lama  kelamaan menjadi  menumpu  yang  jumlahnya  menyamai hutang  pokok.  Dalam  kondisi  krisis  seperti sekarang  ini  usaha  yang  dilakukan  Debitur  tidak berjalan  sesuai  rencana  bahkan  gagal  sehingga pendapatan  usaha  merosot  dan  akibatnya  tidak mampu  memenuhi  kewajiban  membayar  bunga kepada Kreditur setiap bulannya.
Untuk  menyelamatkan  kredit  bermasalah restrukturisasi  kredit  dapat  dilakukan  dengan memperingan  beban  Debitur  dengan  cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus  seluruhnya  tunggakan  bunga  kredit. Debitur  dibebaskan  dari  kewajiban  membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian  atau  seluruh  tunggakan  bunga  kredit diharapkan Debitur memiliki kemampuan kembali  untuk  melanjutkan  usahanya  sehingga menghasilkan  pendapatan  yang  dapat  digunakan untuk  membayar  hutang  pokoknya  yang  tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh Kreditur/Bank. Misalnya  tunggakan  bunga  selama  30  bulan sebesar  400  juta  rupiah,  kemudian  dikurangi sebesar 250 juta sehingga Debitur hanya memberi 150  juta  rupiah  inipun  masih  dijadwal  kembali atau  tunggakan  bunga  dihapus  seluruhnya menjadi nol.
Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan  perubahan  akta  perjanjian  kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan  bunga  yang  seharusnya  dibayar Debitur.  Bukti  adanya  pengurangan  tunggakan bunga,  Bank  cukup  mengeluarkan  surat  yang ditujukan  kepada  Debitur  yang  menegaskan bahwa  besarnya  tunggakan  bunga  yang  harus dibayar  dikurangi  sehingga  lebih  kecil  dari perhitungan  sebenarnya  berdasarkan  perjanjian kredit.
c.  Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Sejumlah  pinjaman  uang  yang  diberikan Kreditur/Bank kepada Debitur inilah yang disebut
pokok  kredit.  Misalnya  Bank  meminjamkan uang  kepada  Debitur  sebesar  satu  milyar  rupiah dan  Debitur  telah  menarik  seluruh  pinjaman  ini maka  satu  milyar  rupiah  inilah  yang  disebut pokok  kredit  yang  harus  dibayar  kembali  oleh Debitur  sesuai  jangka  waktu  yang  ditentukan dalam  perjanjian  kredit.  Pembayaran  pokok kredit  dapat  dilakukan  sebagian-sebagian  setiap bulan  berbarengan  dengan  pembayaran  bunga atau  sekaligus  di  akhir  jangka  waktu  kredit.  Hal ini  sesuai  kesepakatan  yang  tercantum  dalam perjanjian  kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan  restrukturisasi  kredit  yang  paling maksimal diberikan Bank kepada Debitur karena pengurangan  tunggakan  pokok  biasanya  diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.  Pengurangan  tunggakan  pokok  ini merupakan pengorbanan Bank yang sangat besar karena asset Bank yang berupa hutang pokok ini tidak  kembali  dan  merupakan  kerugian  yang menjadi beban Bank.
Besarnya  hutang  pokok  kredit  tercantum dalam  perjanjian  kredit  sehingga  dengan  adanya pengurangan  pokok  kredit  yang  harus  dibayar, perlu  dilihat  akta  addendum  perjanjian  kredit yang  menegaskan  bahwa  besarnya  pengurangan pokok  kredit  dan  besarnya  pokok  kredit  yang harus dibayar setelah dikurangi. Selain menggunakan instrumen addendum pengurangan pokok  dapat  dilakukan  dengan  surat  dari Kreditur  yang  ditujukan  kepada  Debitur  yang menegaskan  hutang  pokok  yang  harus  dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Addendum atau surat pemberitahuan ini merupakan  bukti  bagi  Bank  dan  Debitur  dalam melakukan restrukturisasi dengan fasilitas pengurangan pokok.
d.  Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk  restrukturisasi  kredit  yang  bertujuan memperingan  Debitur  untuk  mengembalikan hutangnya.  Misalnya  hutang  seluruhnya  yang seharusnya  dikembalikan  selambat-lambatnya pada 16 Juni 2006 diperpanjang menjadi 16 Juni 2007.  Dengan  memperpanjang  jangka  waktu kredit  maka  kualitas  kredit  Debitur  digolongkan menjadi  performing  loan  (tidak  bermasalah) dengan  dengan  perpanjangan  jangka  waktu memberikan  kesempatan  kepada  Debitur  untuk
melanjutkan  usahanya.  Pendapatan  usaha  yang seharusnya  digunakan  untuk  membayar  hutang yang  jatuh  tempo  dapat  digunakan  untuk memperkuat  usaha  dan  dalam  jangka  waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.
Akta  yang  perlu  dibuat  berkenaan  dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen  atau  addendum  perjanjian  kredit. Pasal atau ketentuan yang mengatur jangka waktu pelunasan. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk  akta  dibawah  tangan  yaitu  akta  yang dibuat  dan  dipersiapkan  sendiri  oleh  Bank  atau akta  otentik  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan notaris.  Bentuk  addendum  yang  merubah  jangka waktu perjanjian kredit sebenarnya bisa berbentuk surat  yang  dibuat  Bank  dan  dikirimkan  kepada Debitur  isinya  merubah  jangka  waktu  kredit. Sebagai tanda persetujuan Debitur dapat menandatangani  surat  itu.  Surat  yang  telah disetujui Debitur dapat dianggap sebagai addendum.
e.  Penambahan Fasilitas Kredit
Kadang-kadang  menjadi  tandatanya  kredit macet  justru  diberikan  penambahan  kredit sehingga  hutang  menjadi  bertambah  besar. Apakah  Debitur  mempunyai  kemampuan  untuk mengembalikan.  Inilah  strategi  penyelamatan kredit.  Penambahan  kredit  diharapkan  usaha Debitur  akan  berjalan  kembali  dan  berkembang yang  akan  menghasilkan-pendapatan  yang  dapat digunakan  untuk  mengembalikan  hutang  lama dan  tambahan  kredit  baru.  Untuk  memberikan tambahan  fasilitas  kredit  harus  dilakukan  analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat  mengenai  prospek  usaha  Debitur  harus mampu  menghasilkan  pendapatan  yang  dapat digunakan  untuk  melunasi  hutang  lama  dan tambahan  kredit  baru  dan  masih  mampu mengembangkan usaha ke depan.
Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas  kredit  harus  dibuatkan  akta  perjanjian kredit  baru  atau  addendum  terhadap  perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti  syarat-syarat  tambahan  sehingga  syarat- syarat  tambahan  harus  dirumuskan  dalam perjanjian kredit baru atau dalam addendum. Jika penambahan  fasilitas  kredit  itu  disyaratkan  ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan  jaminan  tambahan  yang  bentuk pengikatan  jaminan  tergantung  benda  yang
menjadi  jaminan  tambahan.  Kalau  jaminan tambahan  berupa  tanah  dan  bangunan  maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan.  Jika  jaminan  tambahan  berupa benda  bergerak  maka  pengikatan  jaminan menggunakan instrumen fiducia atau gadai.
f.  Pengambil Alihan Agunan/Aset Debitur Pengambil  alihan  aset  Debitur  dalam  hukum dapat  disebut  Kompensasi  atau  Perjumpaan hutang.  Untuk  menyelamatkan  kredit  dengan cara  ini  Bank/Kreditur  mengambil  alih  agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan  dengan  jumlah  kredit  sebesar nilai  agunan  yang  diambil,  maka  terjadilah kompensasi.  Dengan  kata  lain  agunan  kredit yang  diambil  alih  Bank  dibayar  dengan menggunakan  kredit  yang  tertunggak.  Dengan demikian agunan kredit menjadi milik/aset Bank dan hutang Debitur dinyatakan lunas. Pengambil alihan aset Debitur juga dapat disebut set off.
Menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  cara Bank  mengambil  alih  jaminan  kredit  secara  sah menurut hukum. Untuk mengalihkan suatu benda jaminan  milik  Debitur  kepada  Bank  secara hukum  perlu  alas  hak  yang  menjadi  landasan hukum  beralihnya  suatu  benda.  Bank  tidak cukup  hanya  dengan  mengeluarkan  surat  yang menyatakan telah mengambil alih agunan kredit. Surat  yang  dikeluarkan  Bank  seperti  ini  tidak dapat  digunakan  untuk  mengalihkan  agunan menjadi  milik  Bank.  Untuk  mengambil  alih diperlukan  alas  hak  yang  berupa  akta  jual  beli yang dibuat Pejabat  Akta  Tanah  (PPAT)  agunan tanah  antara  Kreditur  sebagai  pembeli  dan Debitur  sebagai  penjual.  Akta  Jual  Beli  PPAT merupakan  alas  hak  atau  alas  hukum  untuk memindahkan  hak  milik  Debitur  berupa  agunan tanah  kepada  Kreditur.  Akta  jual  beli  digunakan sebagai  alas  hak  untuk  balik  nama  sertifikat menjadi  atas  nama  Kreditur  jika  agunan  berupa tanah  dan  bangunan  dan sebagai  dasar penyerahan  agunan  kepada  Kreditur  jika  benda agunan berupa benda bergerak. Dengan akta jual beli  agunan  menjadi  milik  Kreditur  dan  kredit yang  tertunggak  menjadi/luas  seluruhnya  atau sebagian  tergantung  kesepakatan  Kreditur  dan Debitur. Karena agunan telah menjadi milik atau aktiva  tetap  Bank  maka  dalam  batas  waktu tertentu  Bank  segera  menjual  kembali  kepada masyarakat  untuk  mendapatkan  aktiva  yang
lebih  produktif.  Penguasaan  agunan  sebagai aktiva  tetap  Bank  yang  terlalu  lama  tidak memberikan  keuntungan  bagi  Bank,  sehingga undang-undang  perbankan  mengharuskan  agar agunan  yang  telah  diambil  alih  Bank  tersebut segera  dicairkan/dijual  kembali  dalam  waktu selambat-lambatnya  satu  tahun  sejak  tanggal pengambil alihan.
Untuk  melakukan  pengambil-alihan  atau kompensasi atas jaminan kredit diperlukan syarat- syarat  atau  kriteria  agar  nantinya  dalam  waktu satu tahun agunan yang diambil alih segera dapat dijual  kembali  sehingga  menjadi  aktiva  yang produktif  kembali.  Syarat-syarat  atau  kriteria yang diperlukan antara lain :
a. Agunan  yang  akan  diambil  alih  atau dikompensasikan  dengan  tunggakan  kredit tersebut  marketable  dan  strategis  sehingga sewaktu-waktu  Bank  dengan  mudah  untuk menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
b. Dokumen  atau  surat-surat  benda  yang menjadi  agunan  tersebut  lengkap  dan  sah menurut hukum.
c. Nilai  agunan  yang  diambil  alih  lebih  besar dari tunggakan kredit yang dikompensasikan. Untuk  melakukan  pengambil-alihan  atau kompensasi  agunan  kredit  diperlukan  akta-akta untuk kepentingan Bank dan Debitur yaitu :
a. Akta  jual-beli  dari  Debitur  atau  pemilik agunan  kepada  Bank.  Jika  agunan  berupa tanah berikut bangunan maka dengan akta jual beli  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Akta  Tanah (PPAT).  Bila  agunan  berupa  barang-barang bergerak  seperti  mesin-mesin,  mobil,  motor dan  benda  bergerak  lainnya  dibuat  dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.
b. Adanya  penegasan  dalam  akta  jual  atau dengan  kwitansi  tersendiri  bahwa  jual  beli barang  agunan/jaminan  tersebut  dibayar  atau dikompensasikan dengan  menggunakan kredit yang tertunggak.
Kelemahan  restrukturisasi  pengambil  alihan agunan (set off)
Terdapat  kelemahan  atau  kesulitan  dalam melakukan  restrukturisasi  kredit  bermasalah dalam bentuk pengambil alihan agunan yaitu :
a. Untuk  membuat  alas  hak  yang  berupa  akta jual  beli  agunan  antara  Kreditur  (pembeli) dengan  Debitur  (penjual)  memerlukan  biaya seperti  pajak  jual  beli,  biaya  akta  dan  biaya
balik nama sertifikat untuk agunan berbentuk tanah  dan  bangunan.  Biaya  pajak  jual  beli tanah cukup besar sehingga menjadi persoalan  siapa  yang  menanggung  biaya pajak ini.
b. Setelah  agunan  menjadi  milik  Bank  yang berarti  menjadi  aset  Bank,  untuk  menjual kembali  aset  tersebut  sesuai  kebutuhan anggaran dasar perusahaan biasanya memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Untuk
memperoleh  persetujuan  RUPS  memerlukan waktu tertentu karena RUPS tidak setiap saat diselenggarakan.
c. Persyaratan  undang-undang  perbankan  yang menentukan  waktu  satu  tahun  segera menjual  kembali  agunan  yang  telah  diambil alih  terlalu  pendek  karena  untuk  menjual kembali  agunan  seperti  tanah  dan  bangunan tidak mudah.
Terpaan badai krisis ekonomi yang menimpa dunia  perbankan  secara  signifikan  sangat mempengaruhi  kondisi  portofolio  kredit  dari suatu  bank.  Pada  masa  krisis  ekonomi  kegiatan dunia  usaha  berada  pada  kondisi  stagnant sehingga  tingkat  resiko  gagal  bayar  dari  debitur bank-pun juga menjadi semakin meningkat.
Pengertian  kredit  bermasalah  tidak  dapat dipersamakan  dengan  kredit  macet,  cakupan pengertian kredit bermasalah lebih luas dibanding  kredit  macet,  tidak  setiap  kredit bermasalah  merupakan  kredit  macet  namun setiap  kredit  macet  adalah  bagian  dari  kredit bermasalah.
Menurut (I  Made  Jaya  Nugraha,  2017) Tindakan  penyelamatan  kredit  yang  dilakukan Bank  pada  umumya  dalam  kegiatan  usaha perkreditan  sebagai  upaya  agar  debitur  dapat memenuhi  kewajibannya,  dilakukan  antara  lain dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Perubahan  jadwal  pembayaran/  angsuran (termasuk  perubahan  jumlah  angsuran  baik atas  pokok,  bunga,  denda  atau  biaya-biaya lain, perubahan grace periode).
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit .
4. Penurunan suku bunga kredit
5. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
6. Penambahan fasilitas kredit.
7. Pengambil-alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Konversi  kredit  menjadi  penyertaan  modal sementara pada perusahaan debitur.
2.  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Oleh Bank
Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit  bermasalah  yang  dilakukan  oleh  bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek  lagi  atau  tidak  mempunyai  usaha  lagi, atau  mempunyai  itikad  tidak  baik  sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi.
Ada  3  model  penyelesaian  kredit  bermasalah yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  Bank  yaitu sebagai berikut :
1) Penyelesaian secara damai
Dilakukan  terhadap  debitur  yang  masih mempunyai  itikad  baik  (kooperatif)  untuk menyelesaikan  kewajibannya,  meliputi  antara lain:
a. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
b. Keringanan tunggakan bunga atau denda
c. Penjadwalan angsuran
d. Penjualan  sebagian  atau  seluruh  agunan secara  dibawah  tangan  oleh  debitur  atau pemilik  agunan  untuk  angsuran  atau penyelesaian kewajiban debitur
e. Penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty (deferred interest
payment)
f. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
2)  Penyelesaian  melalui  saluran  hukum  atau melalui  bantuan  pihak  ketiga  antara  lain meliputi :
a)  Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri Dapat  dilakukan  dengan  menempuh  alternatif sebagai berikut:
I. Somasi/peringatan diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.
II. Parate  Eksekusi  dilakukan  dengan  cara mengajukan  flat  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  atas  barang  agunan yang  telah  diikat  sempurna  dan  nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
III. Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai  hak  kepemilikan  sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna  tetapi  belum  dibebani  hak tanggungan.
Kredit macet dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban  debitur  untuk  melunasi  hutangnya kepada  bank  merupakan  bagian  dari  lingkup permasalahan sengketa perdata, sehingga apabila para  pihak  tidak  dapat  menyelesaikannya  maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian secara  hukum  melalui  pemgadilan.  Upaya  bank untuk  melakukan  tindakan  penyelesaian  kredit melalui  jalur  pengadilan  seringkali  banyak menemukan kendala-kendala. Penyelesaian kredit  melalui  pengadilan  hanya  akan  ditempuh oleh  bank  apabila  debitur  atau  penjamin  debitur masih  mempunyai  harta  kekayaan  yang  dapat digunakan  untuk  melunasi  hutang  debitur ataupun  berlaku  bagi  debitur  yang  tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada bank.
Penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  jalur pengadilan  merupakan  the  last  action  yang ditempuh oleh sebagian besar bank-bank swasta, karena  untuk  bank-bank  milik  pemerintah penyelesaian  kredit  dilakukan  melalui  PUPN. UU  No.49  Prp.  Tahun  1960  secara  prinsip menegaskan  bahwa  semua  instansi  negara  atau pemerintah  supaya  menyerahkan  piutangnya yang  macet  kepada  PUPN  untuk  diurus penyelesaiaannya,  meskipun  tidak  tertutup  pula penyelesaian  melalui  peradilan  umum.  Secara detail  penyelsaian  melalui  pengadilan  ini  dapat disampaikan sebagai berikut :
Berbeda  dengan  penyelamatan  kredit  melalui restrukturisasi,  penyelamatan  kredit  melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara Kreditur dan Debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum  lebih  ditujukan  pada  eksekusi  jaminan yang  hasilnya  untuk  melunasi  hutang  Debitur. Oleh  karena  itu  kondisi  barang  jaminan  harus strategi dan marketable didukung dokumen yang lengkap  Penyelamatan  kredit  melalui  lembaga hukum  terpaksa  dilakukan  karena  penyelamatan melalui  restrukturisasi  tidak  dapat  dilakukan karena  syarat-syarat  restrukturisasi  tidak  bisa dipenuhi  Debitur.  Langkah  seperti  ini  dalam bahasa penyelamatan kredit disebut Second Way Out.
Langkah-langkah penyelamatan kredit (Second  Way  Out)  melalui  lembaga-lembaga hukum (pengadilan) ini antara lain meliputi : 1.  Somasi
Somasi atau peringatan oleh Kreditur  kepada
Debitur  agar  Debitur  memenuhi  ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutangnya  baik  hutang  pokok  atau  bunga  karena waktu  pembayaran  sudah  jatuh  tempo.  Jatuh tempo  disini  bisa  terjadi  karena  waktu-waktu yang  ditentukan  pembayaran  bunga  setiap  bulan atau  triwulan  sudah  waktunya  dibayar  namun Debitur  belum  melakukan  pembayaran  atau jangka  waktu  kredit  sudah  jatuh  berakhir  tetapi Debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok,  bunga  dan  denda.  Peringatan  atau  somasi ini  dapat  dilakukan  Kreditur/Bank  sendiri langsung  kepada  Debitur.  Peringatan  dapat dilakukan  beberapa  kali.  Bukti  peringatan  atau somasi ini dapat digunakan oleh Kreditur sebagai alat  bukti  pada  waktu  mengajukan  somasi  atau gugatan  atau  eksekusi  melalui  Pengadilan.  Ini menunjukkan bahwa Kreditur beretikad baik atau tidak  melakukan  tindakan  yang  semena-mena kepada  Debiturnya.  Jadi  somasi  atau  peringatan dapat dilakukan sendiri oleh Kreditur atau melalui bantuan Pengadilan.
Somasi  menurut  pasal  1238  KUHPerdata adalah  satu  peringatan  atau  perintah  yang disampaikan  Pengadilan  kepada  Debitur  untuk segera membayar/menyelesaikan hutangnya kepada  Kreditur.  Somasi  melalui  Pengadilan  ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian  bahwa  Debitur  telah  cidera  janji. Namun  untuk  menentukan  Debitur  cidera  janji tidak  harus  ditentukan  adanya  somasi  dari Pengadilan.  Dengan  lewatnya  waktu  pembayaran dari jadwal  yang ditentukan  tetapi Debitur belum melakukan pembayaran juga bisa dikualifikasikan Debitur telah cidera janji.
Pengadilan  akan  melakukan  somasi  jika  ada permohonan  terlebih  dahulu  dari  Krediturnya maka  Kreditur  harus  mengajukan  permohonan somasi  secara  tertulis  kepada  Pengadilan  yang daerah  hukumnya  meliputi  domisili  hukum Debitur  atau  domisili  yang  telah  dipilih  sesuai perjanjian  kredit.  Atas  permohonan  somasi  dari Kreditur Pengadilan akan mengeluarkan penetapan Pengadilan tentang Debitur cidera janji dan  memberikan  surat  somasi  kepada  Debitur yang isi pokoknya:
1.  Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
2.  Perintah  untuk  membayar  hutangnya  dalam jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur.
3.  Batas waktu bagi Debitur untuk melaksanakan pembayaran.
Terkait  dengan  hal  tersebut  Somasi  secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada  Debitur  untuk  membayar  artinya  jika Debitur  yang  disomasi  tidak  memenuhi  atau menghiraukan  somasi  tersebut  maka  Kreditur tidak  dapat  memaksa.  Namun  dengan  adanya somasi  diharapkan  adanya  tekanan  psikologis dan  membuat  malu  Debitur  sehingga  Debitur diharapkan menyelesaikan hutangnya atau paling tidak  menunjukkan  etikad  baik  menyelesaikan hutangnya.
2.Gugatan Kepada Debitur
Apabila  somasi  atau  teguran  yang  diberikan Kreditur  sendiri  atau  somasi  melalui  bantuan Pengadilan  tidak  mendapat  tanggapan  dari Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi  maka  tindakan  selanjutnya  yang dapat  dilakukan  Kreditur  menurut  hukum  ialah mengajukan  gugatan  perdata  kepada  Debitur melalui Pengadilan Negeri.
Pada asasnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan  Debitur  macet/cidera  janji  dan penyelamatan  melalui  restrukturisasi  tidak  dapat dilakukan  atau  restrukturisasi  telah  dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya  maka  penyelesaian  yang  harus ditempuh  Kreditur  menurut  hukum,  Kreditur harus  mengajukan  gugatan  perdata  kepada Debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan  hukum  atas  jaminan-jaminan  jika Kreditur  memiliki  dasar  hukum  melakukan eksekusi.  Kreditur  tidak  dibenarkan  memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, menciderai  secara  phisik  atau  melakukan kekerasan  atau  tindakan  intimidasi  lainnya kepada  Debitur  agar  membayar  hutangnya. Kreditur  juga  tidak  dibenarkan  menjual  sendiri jaminan secara langsung tanpa melalui perantaraan  kantor  lelang  atau  menjadi  pemilik dari  jaminan  yang  ada.  Tindakan-tindakan Kreditur  seperti  itu  merupakan  tindakan  yang ingin  melaksanakan  haknya  sesuai  kehendak sendiri  dan  sewenang-wenang  yang  dapat dikualifikasikan  sebagai  tindakan  main  hakim sendiri (eigenrichting).
Hak-hak  yang  dimiliki  Kreditur/Bank  untuk memperoleh  kembali  haknya  yang  berupa pengembalian hutang dari Debitur harus
disalurkan  melalui  prosedur  hukum  yang  berlaku dengan  meminta  perlindungan  hukum  dari Pengadilan  yaitu  memperoleh  putusan  perdata dari  Pengadilan  yang  isinya  memberikan  hak kepada Kreditur untuk memaksa Debitur melunasi  hutangnya.  Untuk  memperoleh  putusan dari  Pengadilan  Kredit  harus  terlebih  dahulu mengajukan  gugatan  kepada  Debitur  atau  pihak lain  yang  turut  bertanggung  jawab  atas  hutang Debitur  melalui  Pengadilan  Negeri (Anwar, 2014) .  Jadi  tujuan  Kreditur  mengajukan  gugatan Debitur antara lain:
1. Untuk  memperoleh  perlindungan  hukum dari  Pengadilan  yaitu  untuk  melaksanakan haknya  menagih  secara  paksa  berdasarkan keputusan  Pengadilan  kepada  Debitur  agar membayar kembali hutangnya.
2. Untuk memperoleh suatu putusan
Pengadilan  yang  tetap/pasti  dari  Pengadilan. Keputusan  tetap  atau  pasti  dalam  bahasa Belanda  dinamakan  In  krach  Van  Gewijsde. Keputusan  Pengadilan  yang  tetap  artinya keputusan  itu  sudah  tidak  bisa  dirubah  lagi karena  sudah  tidak  ada  upaya  hukum  lagi. Misalnya  keputusan  Pengadilan  negeri  para pihak tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri  menjadi  putusan  tetap.  Contoh  lagi keputusan  Pengadilan  negeri  salah  satu pihak  mengajukan  ke  Pengadilan  Tinggi maka  putusan  Pengadilan  Negeri  belum memperoleh  putusan  tetap.  Atas  keputusan Pengadilan Tinggi salah satu pihak mengajukan kasasi maka putusan Pengadilan Tinggi  belum  disebut  keputusan.  Keputusan Pengadilan  Tinggi  merupakan  keputusan tetap jika salah satu pihak tidak mengajukan kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Keputusan Mahkamah  Agung  merupakan  keputusan tetap karena upaya hukum biasa sudah tidak ada  lagi.  Meskipun  ada  upaya  hukum peninjauan kembali keputusan kasasi merupakan keputusan tetap karena peninjauan kembali merupakan upaya hukum  luar  biasa  yang  secara  hukum  tidak mempengaruhi pelaksanaan keputusan kasasi  yang  tetap/pasti  kecuali  Mahkamah Agung atas kebijakannya menunda pelaksanaan keputusan kasasi.
3. Putusan  Pengadilan  yang  tetap/pasti  inilah merupakan perlindungan hukum bagi
Kreditur untuk melaksanakan haknya secara paksa  kepada  Debitur  untuk  membayar kembali hutangnya.
4. Jika Debitur berdasarkan putusan Pengadilan  yang  tetap/pasti  tersebut  tidak secara  sukarela  melunasi  hutangnya  maka Kreditur dapat menggunakan putusan Pengadilan  tetap/pasti  itu  sebagai  dasar hukum  untuk  melelang  harta  milik  Debitur baik  yang  dijaminkan  atau  harta  lain  yang tidak menjadi jaminan.
5. Untuk  melakukan  lelang  harta  kekayaan Debitur  berdasarkan  keputusan  Pengadilan yang tetap/pasti Kreditur harus mengajukan permohonan  lelang  melalui  Pengadilan setempat dimana barang yang akan dilelang berada. Kemudian Pengadilan akan meminta  bantuan  kantor  lelang  untuk melaksanakan lelang harta Debitur.
6. Dengan  adanya  gugatan  itu,  secara  hukum Debitur memiliki kesempatan untuk membela  diri  atau  menyampaikan  hak jawabnya melalui persidangan di Pengadilan. Dengan demikian dalam menyelesaikan  Debitur  cidera  janji  hukum memberikan  keseimbangan  hak  Kreditur dan Debitur. Hukum memberi perlindungan yang sama antara Kreditur dan Debitur.
Penyelamatan  kredit  melalui  gugatan  kepada Debitur  dalam  pelaksanaannya  kurang  efektif karena  memerlukan  waktu,  tenaga  dan  biaya yang  cukup besar. Waktu yang digunakan untuk memproses  gugatan  sampai  ada  keputusan memerlukan  waktu  terlalu  lama  karena  terikat pada  prosedur  acara  perdata  yaitu  panggilan kepada  para  pihak  untuk  persidangan,  adanya Penggugat  yang  disebut  replik,  jawaban  Debitur atas  replik  dari  Debitur  yang  disebut  duplik, kemudian  acara  pembuktian  berupa  bukti tertulis,  saksi-saksi,  dan  lain-lain,  kesimpulan dan terakhir baru keputusan. Belum lagi Debitur mengulur-ulur  waktu  dengan  mengajukan  upaya hukum teru menerus. Misalnya putusan Pengadilan Negeri, Debitur mengajukan banding ke  Pengadilan  Tinggi,  kemudian  atas  putusan Pengadilan Tinggi Debitur mengajukan kasasi ke Mahkamah  Agung.  Atas  keputusan  Mahkamah Agung Debitur mengajukan peninjauan kembali. Untuk  memperoleh  keputusan  Pengadilan  yang tetap  sampai  dengan  keputusan  kasasi  oleh Mahkamah  Agung  dalam  praktek  peradilan  di
Indonesia ini membutuhkan waktu paling cepat 6 tahun.  Dengan  penyelamatan  kredit  melalui gugatan  ini  yang  bertujuan  untuk  memperoleh keputusan  tetap  membutuhkan  waktu  sangat lama.  Biaya  yang  dibutuhkan  juga  sangat  mahal karena ada biaya resmi yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga besarnya  sudah  pasti  dan  ada  bukti  pembayaran dan  biaya  tidak  resmi  yaitu  biaya  yang  diminta oknum-oknum  Pengadilan  yang  besarnya  sangat relatif  tergantung  tawar  menawar  dengan  oknum Pengadilan.  Jika  biaya  tidak  resmi  ini  tidak dibayar  maka  perjalanan  perkara  tidak  lancar bahkan  perkara  yang  diajukan  menjadi  kalah. Tenaga  yang  dibutuhkan  sangat  menyita  waktu kerja  karena  harus  menghadiri  persidangan  yang berulang-ulang yang kadang-kadang jam persidangan  selalu  mundur  dari  jadwal  yang ditentukan.  Belum  lagi  Debitur  sering  tidak datang  tetapi  tidak  diberi  sanksi  misalnya  hak untuk menjawab menjadi hilang.
Gugatan  kepada  Debitur  atau  orang  yang menjamin  hutang  Debitur  ini  terpaksa  dilakukan karena  Kreditur  tidak  memegang  jaminan kebendaan secara khusus  yang telah diikat secara khusus seperti hak tanggungan atau gadai fiducia. Kreditur  hanya  memiliki  perjanjian  kredit  saja dan dokumen atas jaminan seperti sertifikat tanah. Jika Bank hanya memiliki bukti berupa perjanjian kredit  saja  dan  barang  jaminan  yang  ada  belum dilakukan  pengikatan  maka  penyelamatan  kredit hanya  dapat  dilakukan  melalui  gugatan  perdata melalui Pengadilan  karena jaminan-jaminan  yang ada  tetapi  belum  dilakukan  pengikatan  maka jaminan  ini  tidak  dapat  dilakukan  lelang  secara langsung. Untuk melakukan lelang Kreditur harus mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap  sebagai  dasar  hukum melakukan  lelang  harta  kekayaan  Debitur.  Atau berdasarkan  akta  yang  oleh  undang-undang kekuatannya disamakan dengan keputusan Pengadilan  tetap.  Misalnya  Sertifikat  Hak Tanggungan,  Sertifikat  Hipotik  selain  tanah, sertifikat fiducia, akta  gadai dan  lain-lain  sebagai dasar  hukum  untuk  melakukan  lelang  terhadap jaminan  kredit.  Eksekusi  yang  tidak  berdasarkan keputusan  Pengadilan  tetapi  berdasarkan  akta- akta  yang  kekuatannya  disamakan  dengan keputusan  Pengadilan  akan  diuraikan  lebih  lanjut dibawah ini. Untuk melakukan eksekusi berdasarkan  akta-akta  tersebut  petugas  kredit
jangan  sampai  lalai  melakukan  pengikatan jaminan  yang  sempurna  karena  kelalaian  itu mengakibatkan  penyelesaian  kredit  menjadi berlarut-larut atau tidak efisien lagi.
a)  Pengurusan  piutang  macet  melalui  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL).
Dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Sebelum  kredit  macet  diserahkan kepada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau
penyelesaian  secara  damai  oleh  pihak  Bank secara maksimal.
b)  Penyelesaian  Kredit  Melalui  Pengadilan Niaga
Dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan perundang-undangan yang berlaku. Krisis ekonomi  yang  berkepanjangan  secara  signifikan akan  mempelopori  pailitnya  suatu  perusahaan ataupun  debitur  perorangan  yang  tengah  dilibat hutang.  Upaya  penyelesaian  kredit  dengan mengajukan permohonan pailit diatur berdasarkan  Undang-Undang  No.4  Tahun  1998 tentang Kepailitan yang disahlan oleh DPR pada tanggal 24 Juli 1998. Debitur apabila dinyatakan pailit akan kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya  dan  atas  harta  kekayaan  tersebut akan dijual guna memenuhi kewajiban hutangnya kepada para debiturnya.
Permohonan  Kepailitan  dan  Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
merupakan bentuk lain sebagai salah satu sarana hukum  dalam  penyelesaian  utang  piutang. Permohonan  kepalitian  pada  dasarnya  ditujukan sebagai  upaya  melakukan  sita  umum  yang mencakup  seluruh  kekayaan  debitur  untuk kepentingan  untuk  kepentingan  para  kreditur yang mengarah pada adanya jaminan mekanisme penyelesaian  sengketa  hutang  piutang  antara kreditur  dan  debitur  secara  adil,  cepat,  terbuka dan  effektif  melalui  lembaga  peradilan  berupa adanya  pembagian  kekayaan  debitur  melalui kurator  untuk  memenuhi  kewajiban  hutangnya sesuai  dengan  hak-hak  dari  masing-masing kreditur. (I  Gusti  Ngurah  Krisna  Aditya  Putra, 2017) Pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan pailit adalah :
a. Debitur
b. Seorang atau lebih kreditur
c. Kejaksaan (untuk kepentingan umum)
d. Bank  Indonesia  (dalam  hal  menyangkut debitur yang merupakan bank)
e. Bapepam  (dalam  hal  yang  menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek)
Sedangkan kriteria debitur yang dapat diajukan pailit adalah :
a. Debitur  yang  mempunyai  hutang  pada  2 (dua) atau lebih kreditur.
b. Debitur  tidak  membayar  minimal  1  (satu) utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih.
Tujuan  PKPU  adalah  menghindarkan  debitur pada  keadaan  tidak  mampu  membayar  utang untuk sementara waktu agar debitur tersebut tidak dinyatakan  pailit.  PKPU  diajukan  oleh  debitur agar debitur diberikan kesempatan untuk mengatur kembali schedule pembayaran hutangnya  kepada  kreditur. (Kheriah,  2013) dimana  pada  waktu  itu  debitur  mengalami kesulitan  financial  sehingga  debitur  pada  saat  itu tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  hutangnya kepada  kreditur  apabila  debitur  mengajukan PKPU maka :
a. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan menunjuk hakim pengawas.
b. Mengangkat satu/lebih pengurus untuk mengurus harta debitur dan menyelenggarakan sidang paling lambat pada hari  ke  45  terhitung  sejak  putusan  PKPU sementara ditetapkan.
c. Bank  harus  segera  menyampaikan  tagihan- tagihan dalam kedudukannya sebagai kreditur konkruen dengan melampirkan data- data pendukungnya.
d. Bank mengikuti persidangan dengan memberikan atau menolak PKPU tetap.
e. Agar dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus  harta  debitur,  bank  disarankan untuk ikut sebagai panitia kreditur.
Dikabulkannya  PKPU  yang  diajukan  oleh debitur  sangat  bergantung  pada  rapat  kreditur ataupun  keputusan  para  kreditur  dipersidangan apakah  para  kreditur  tidak  berkeberatan  atas PKPU sementara yang diajukan oleh debitur.
Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian  kredit  fokus  utama  yang  hendak dicapai  adalah  keberhasilan  dengan  tingkat pengembalian  kredit  yang  maksimal  dari  debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit  hal prinsip yang  harus  dipersiapkan  dan  diperhatikan  adalah
mencakup  banyak  aspek  baik  atas  prosedur pemberian  kredit,  pencairan  kredit  ataupun  dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen- dokumen  terkait  lainnya  yang  akan  digunakan sebagai  sarana  pengesahan  peng-legitimasian bank  yang  secara  yuridis  formal  dianggap sebagai  pihak  yang  sah  dan  benar  serta dilindungi  hukum  untuk  menagih  kredit  debitur dengan  menjual  asset-assetnya  guna  pelunasan kreditnya.
Kecukupan  agunan  atau  collateral  coverage dari  nilai  agunan  kredit  debitur  merupakan instrumen  pokok  penting  lainnya  yang  mutlak harus  diperhatikan  sehingga  dalam  hal  bank harus  berperkara  melawan  debitur,  bank  tidak hanya  menang  secara  diatas  kertas  on  sheet dengan  tangan  hampa  karena  agunan  kreditnya tidak  mampu  untuk  mengcover  atau  mencukupi seluruh  kewajiban  hutang  debitur,  namun  harus menang  dalam  arti  yang  sesungguhnya.  Dalam hal  demikian Legal  Officer (LO)  bank memegang  posisi  kunci  bank  untuk  dapat menang  dalam  perkara  yang  diajukannya  dalam rangka  penjualan  asset  debitur  untuk  melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.
Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian  kredit  cenderung  terlalu  berlarut- larut  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya.  Para  pihak  berperkara  dalam hal  merasa  berkeberatan  terhadap  isi  putusan dapat  menggunakan  haknya  untuk  melakukan upaya  hukum.  Upaya-upaya  hukum  baik  berupa banding,  kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan  verset  dari  para  pihak  berperkara ataupun pihak  ketiga lainnya  jelas  akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian  kredit  yang  ditempuh  oleh  bank. Penyelesaian  kredit  hanya  dilaksanakan  untuk menangani  kredit  bermasalah  yang  sudah  tidak dapat  terselamatkan  dan  bertujuan  untuk  tidak memperpanjang hubungan  dengan  debitur. Penyelesaian  kredit  melalui  lembaga  pengadilan merupakan  salah  satu  bentuk  law  enforcement yang  dijalankan  bank  sebagai  upaya  the  last action  dalam  rangka  memperoleh  tingkat pengembalian kredit yang maksimal .
Penyelesaian  kredit  melalui  saluran  hukum ditempuh  apabila  upaya  penyelamatan  melalui restrukturisasi  atau  penyelesaian  secara  damai
sudah  diupayakan  secara  maksimal  tetapi  belum memberikan  hasil  yang  positif  atau  debitur  tidak menunjukkan itikad baik.
3)  Penyelesaian  kredit  macet  dengan  bantuan pihak ketiga
i. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan  Kejaksaan  Dilakukan  sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk  memonitor  debitur  yang  penagihannya dimintakan  bantuan  Kejaksaan  agar  agar  Kantor Cabang  membuat  Register  Penyelesaian  Piutang Macet ke Kejaksaan.
ii. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi Penyelesaian  kredit  dengan  pengajuan  klaim yang  risikonya  dibebankan  kepada  perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap  kredit  yang  diasuransikan  (asuransi kredit)  ataupun  terhadap  debiturnya  (asuransi jiwa).
Pilihan  penyelesaian  kredit  hanya  akan ditempuh  apabila  upaya  penyelamatan  kredit dalam  hal  ini  upaya  restrukturing,  rescheduling ataupun reconditioning (3R) tidak dapat dilaksanakan.  (Perbawa,  2016).  Hal-hal  penting yang  harus  diperhatikan  sebelum  dilakukannya tindakan penyelesaian kredit antara lain meliputi : a. Kepastian  bahwa  pemberian  kredit  kepada debitur  telah  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian  “prudential  banking  “  maupun  telah sesuai  dengan  Kebijakan  Perkreditan  Bank (KPB) Bank Danamon yang disusun berdasarkan  pedoman  penyusunan  kebijakan perkreditan  bank  yang  dicanangkan  Bank Indonesia.
b. Kepastian  bahwa  pemberian  kredit  yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,  masih  dalam  batas  sektor  ekonomi, segmen  pasar  serta  dalam  toleransi  resiko yang  ditetapkan  sesuai  kemampuan  atau keterbatasan yang ada.
c. Kepastian bahwa calon debitur tidak beritikad baik  untuk  melunasi  kredit  atau  hutangnya kepada bank.
d. Kepastian bahwa agunan kredit yang diserahkan  sebagai  second  way  out  benar- benar  meng-cover  dan  memiliki  preferensi serta executable.
e. Kepastian  bahwa  bank  memiliki  jaringan yang  memadai  pada  waktu  ditempuhnya upaya penyelesaian kredit.
f. Kepastian  bahwa  dokumen  hukum  yang tersimpan  pada  bank  sudah  lengkap  dan sempurna.
g. Kepastian bahwa biaya-biaya yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelesaian kredit tidak menjadikan  beban  kerugian  tersendiri  bagi bank..

## IV. KESIMPULAN
Tindakan hukum penyelamatan kredit bermasalah  antara  lain  :  melalui  perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur atau dengan istilah  lain  disebut  restrukturisasi,  dengan langkah-langkah seperti : penurunan suku bunga kredit,  pengurangan  tunggakan  bunga  kredit, pengurangan  tunggakan  pokok  kredit  dan perpanjangan jangka waktu kredit.
Ada  3  model  penyelesaian  kredit  bermasalah yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  Bank  yaitu sebagai  berikut  :  1).  Penyelesaian  secara  damai, yang  dilakukan  terhadap  debitur  yang  masih mempunyai  itikad  baik  (kooperatif)  untuk menyelesaikan  kewajibannya:  2).  Penyelesaian melalui  saluran  hukum  atau  melalui  bantuan pihak  ketiga  antara  lain  :  a)  Penyelesaian  kredit melalui  Pengadilan  Negeri;  b)  Pengurusan piutang  macet  melalui  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan c). Penyelesaian  Kredit  Melalui  Pengadilan  Niaga Dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Z.  (2010). Metode  Penelitian  hukum .  Sinar
Grafika.
Anwar,  M.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak  Tanggungan  Menurut  Undang-Undang  No. 4 Tahun  1996. Jurnal  Jendela  Hukum,  Fakultas Hukum UNIJA , 1 (1). Badrulzaman,  M.  D.  (1983). Perjanjian  Kredit  Bank . Alumni.
Campbell, H. B. (1990). Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn . Erawaty,  A.F.  Ell,  dan  J.  S.  B.  (1996). Kamus  Hukum Ekonomi . ELIPS. Fuady,  M.  (2002). Hukum  Perkreditan  Kontemporer . PT.Citra Aditya Bakti.
Hatta  Zul,  E.  Y.  (2021).  Analisis  Yuridis  Mengenai Kedudukan  Kode  Etik  Bankir  Dalam  Dimensi Tindak Pidana Perbankan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21 (2).
I  Gusti  Ngurah  Krisna  Aditya  Putra,  I.  N.  D.  (2017). Pihak  Yang  Berwenang  Mengajukan  Permohonan Pernyataan  Pailit  Terhadap  Debitur  Dalam  Kredit Sindikasi. Kertha Semaya , 5 (1).
I  Made  Jaya  Nugraha,  I.  M.  U.  (2017).  Upaya  Bank Dalam  Penyelamatan  Dan  Penyelesaian  Kredit Bermasalah. Kertha Semaya , 5 (2).
Kheriah.  (2013).  Independensi  Pengurus  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Pkpu)  Dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2).
Perbawa,  I.  K.  S.  L.  P.  (2016).  Penyelesaian  Kredit Macet dalam Perbankan. Jurnal Advokasi . Steward,  W.  J.  and  R.  B.  (1996). Collins  Dictionary Law, Harper Collins Publisher, Sidney . Subekti.  (1991). Jaminan  jaminan  Untuk  Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia . Citra Aditya . Susatyo,  R.  (2011).  Aspek  Hukum  Kredit  Bermasalah Di  Pt.  Bank  International  Indonesia  Cabang Surabaya. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (13).
W,  A.  M.  J.  (2018).  Peranan  Perbankan  Sebagai Lembaga  Penyalur  Kredit  Bagi  Masyarakat. Jurnal Ilmiah Serat Acitya , 7 (3).