## ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERHADAP SENGKETA NEGARA ISLE OF MAN DAN WEN KEN DRUG CO. PTE
LTD
Riska Luneto & Aldilla Dika UIN Alauddin Makassar & Universitas Gadjah Mada Email : riska105@gmail.com & al_dilla_88@yahoo.com

## ABSTRACK
Protection  of  trademarks  (goods  /  services)  is  one  of  the  important  things  for  every  inventor.  The  success  of  the WTO as an organization that oversees cooperation in the field of trade has an important role in the struggle that was  resolved  in  the  field  of  trade,  in  accordance  with  the  agreement  in  the  TRIPs  which  discussed  Intellectual Property  that  was  sponsored  both  nationally  and  internationally.  The  damaged  trademark  case  by  the  Wen  Ken Group Company later became an example of violation of the agreement, when the trademark product / service that was registered did not conflict with the logo, symbol or symbol of an ideology or the State. The resolution of this dispute is then still a polemic in Indonesia because the decisions made are not in accordance with the provisions in force, so they are approved by the WTO.
Keywords: Intellectual Property Rights, WTO, TRIPs, Trademarks, Disputes

## PENDAHULUAN
Intellectual  Property  Right (Hak  Kekayaan  Intelektual-HKI)  merupakan  istilah  perlindungan hukum  terhadap  karya  intelektual  dari  seorang  inventor  (Utomo  2009).  Dalam  kesepakatan negara anggota World Trade Organization (WTO) melalui Uruguay Round disepakati perjanjian mengenai Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) yang juga sudah mengatur hal-hal mengenai perlindungan  Kekayaan Intelektual dan berlaku untuk seluruh anggota. Perjanjian ini mencangkup  perlindungan  terhadap Copyright  and  Related  Rights,  Trademarks,  Geographical Indications,  Industrial  Designs,  Patents,  Patents,  Protection  of  Undisclosed  Information, Control  of  Anti-Competitive  Practices  in  Contractual  Licences (World  Trade  Organization 2018) .
Setiap peelindungan mengenai  Kekayaan  Intelektual dapat  diberlakukan  melalui syarat- syarat tertentu, seperti misalnya perlindungan terhadap Merek Dagang dari suatu produk barang ataupun  jasa.  Berlakunya  perlindungan  terhadap  Merek  Dagang  disetujui  apabila  produk/jasa tersebut  tidak  memiliki  kemiripan  dengan  produk  lain,  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum  ataupun memiliki  kemiripan  dengan  lambang  dari  Negara  (DJKI  Kemenkumham  2001).  Kasus  ini kemudian  berkaitan  langsung  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  satu  satu  produk minuman kesehatan yang terjadi pada tahun 2013, yaitu minuman larutan Cap Kaki Tiga.
Larutan penyegar Cap Kaki Tiga sendiri adalah sebuah merek dagang yang telah berdiri sejak tahun 1937 di Singapura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dasar, tahun 1978 Cap Kaki  Tiga  mulai  memasuki pasar di  Indonesia sebagai  minuman pereda panas dalam  (Wen  Ken  Group  2018).  Ditahun  yang  sama,  sebuah  gugatan  dilayangkan  oleh  salah seorang warga negara berkebangsaan  Inggris, Russel Vince  terhadap logo Cap Kaki  Tiga  yang dianggap sebagai bentuk penjiplakan terhadap lambang negara Isle of Man. Isle of Man sendiri merupakan  wilayah  yang  memiliki  kedaulatan  sendiri,  dimana  untuk  urusan  luar  negeri  yang berhubungan  dengan  Negara  lain,  Isle  of  Man  diwakili  oleh  Negara  Inggris  (Isle  of  Man Government 2009).
Dalam  kasus  ini  Vince  berpegang  pada  Pasal  68  Undang  Undang  Merek  Republik Indonesia yang berbunyi: ”Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang  berkepentingan  berdasarkan  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,  5  dan  6”; gugatan merek Cap Kaki Tiga ada karena dianggap merupakan tiruan atau menyerupai lambang negara  Isle  of Man  yang  digunakan  dalam  bendera  dan/atau  mata  uang  negara  yaitu logo lingkaran dengan tiga kaki didalamnya,  sementara  Isle of Man berdiri jauh sebelum merek cap kaki tiga terdaftar di Indonesia ataupun negara asalnya.
Dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi-konvensi  internasional  yang telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  merek  menjadi  sangat  penting  terutama  dalam  menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam kasus ini ada beberapa putusan yang kemudian dikeluarkan oleh  Pengadilan  Niaga,  pada  putusan  pertama  Pengadilan  Niaga  membenarkan  bahwa  Produk Wen Ken Group memang melakukan beberapa poin kesalahan berdasarkan aturan Mere Dagang baik  yang  berlaku  di  Indonesia  maupun  TRIPs  dan  Konvensi  Paris,  akan  tetapi  kemudian Pengadilan menyetujui banding yang dilakukan oleh Wen Ken Group. Hal inilah yang kemudian menarik  bagi  penulis  untuk  kemudian  mengkaji  perlindungan  Merek  berdasarkan  perjanjian- perjanjian yang telah disepakati dalam WTO.

## KERANGKA ANALISIS
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  analisis  perlindungan  hukum  terhadap  segala  jenis bentuk  Kekayaan  Intelektual  khususnya  yang  mengatur  mengenai  Merek  Dagang  berdasarkan perjanjian  kerjasama  perdagangan  dunia.  WTO  sendiri  telah  mengatur  bagaimana  kemudian kerjasama  baik  perdagangan,  tariff  maupun  perlindungan  terhadap Intellectual  Property  Right (IPR). Dalam  penelitian  ini  penulis  kemudian  mengadopsi  konsep  mengenai  perlindungan Merek Dagang berdasarkan:

## 1. TRIPs Agreement
Uruguay Round yang dilakukan pada tahun 1984-1994 kemudian menyepakati perlindungan IPR yang  berlaku  bagi  setiap  Negara  anggota.  Dalam  putaran  ini  setiap-negara  anggota  kemudian diperkenalkan  landasan  hukum  mengenai  Kekayaan  Intelektual  yang  seharusnya  dilindungi bersama,  baik  dari  penlindungan  Paten,  Indikasi  Geografis,  Merek,  Tata  Letak  dan  beberapa perlindungan  KI  lainnya.  Salah  satu  poin  penting  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana kemudian  TRIPs  berdampak  pada  perlindungan  Merek  Dagang  dan  Simbol/Lambang  satu Negara.
2. UU Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Dalam  UU  RI  No.  15  Pemerintah  mengadopsi  berbagai  hukum  internasional  mengenai perlindungan  Merek.  Didalamnya  Pemerintah  menjelaskan  bagaimana  kemudian  suatu  Merek dapat berlaku dan terdaftar dalam suatu Negara, selain itu berbagai ketentuan-ketentuan seperti pembatalan maupun sanksi bagi pelanggaran merek termaktub didalamnya.

## 3. Paris Convention
Sebagai  landasan  hukum  bagi  perlindungan  Kekayaan  Intelektual,  Konvensi  Paris  kemudian penulis  jadikan  sebagai  konsep  analisis  dalam  melihat  sengketa  yang  ada.  Dalam  Article  6  (1) Paris Convention misalnya dijelaskan “Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations  indicated  in  this  Article.  Such  countries  may,  before  proceeding  to  final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by  the  competent  authority.  No  authentication  shall  be  required  for  this  certificate” (WIPO 1994) . Dalam  kasus  ini  kemudian  penulis  meninjau  sejauh  mana  Konvensi  Paris  melindungi Merek Dagang suatu produk barang/jasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder yang  penulis  dapatkan  dari  UU  Merek  Dagang  RI,  TRIPS, Paris  Convention juga  berdasarkan wawancara  kepada  salah  saksi  ahli  dalam  sengketa  ini.  Sumber  data  yang  penulis  gunakan adalah  berdasarkan  dokumen-dokumen  mengenai  aturan  maupun  putusan  yang  diberlakukan oleh  pemerintah.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  studi  pustaka,  dengan  cara mengumpulkan  berbagai  bahan  terkait  sengketa  maupun  UU/Perjanjian  terkait  Merek  Dagang baik yang berlaku Nasional maupun Internasional. Kemudian dengan data primer dan sekunder
yang penulis dapatkan, kami menganalisis sejauh mana kasus sengketa Merek Dagang tersebut jika dikaitkan dengan berbagai kajian perlindungan hukum yang berlaku.

## PEMBAHASAN
Merek  Dagang  merupakan  salah  ciri  khas  atau  tanda  yang  membedakan  satu  produk  dengan produk lain, keberadaan Merek Dagang juga dapat mempermudah konsumen dalam identifikasi produk  yang  mereka  inginkan  (Djumhana  2006),  sehingga  terdaftarnya  Merek  Dagang  akan sangat  menguntungkan  bagi  produsen  dan  juga  konsumen,  oleh  sebab  itu  kemudian  sengketa mengenai  pelanggaran  Merek  Dagang  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  satu  perusahaan khusunya  pada  nilai  ekonomi  suatu  produk  (Dianggoro  1997).  Era  globalisasi  dan  terbukanya pasar serta bebas masuknya produk-produk asing kedalam suatu Negara menuntut menjaga agar setiap  produk  dan  sumber  daya  yang  dihasilkan  layak  dan  mampu  bersaing  secara  global  dan memiliki perlindungan hukum (Peter 2017).
Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Pasal  1 tentang  Merek, dijelaskan bahwa Merek adalah “ tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa ”.  Sementara  Merek  Dagang  adalah  “ Merek  yang digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya” . Kemudian  Merek  Jasa  adalah “Merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya” (DJKI Kemenkumham 2001) .
WTO  adalah  satu  satu  organisasi  perdagangan  dunia  yang  memiliki  anggota  hampir seluruh  Negara  yang  ada,  kesepakatan  mengenai  kerjasama  perdagangan  diatur  didalamnya begitu juga mengenai  aturan perlindungan pada setiap Kekayaan Intelektual baik  yang dimiliki perorangan  maupun  kelompok  (Jened,  Trademark  Law  2015).  Pada  Putaran  Uruguay  tahun 1986-1994 yang merupakan agenda rutin bagi setiap Negara anggota untuk membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan,  disetujui  mengenai  aturan  Kekayaan  Intelektual  yaitu  TRIPs  (World Trade  Organization  2017).  Merek  dalam  TRIPs  merupakan “Any  sign,  or  any  combination  of signs,  capable  of  distinguishing  the  goods  or  services  of  one  undertaking  from  those  of  other undertakings, shall be capable of constituting a trademark” (TRIPs 1994) .
Indonesia mengkategorikan pelanggaran terkait Kekayaan  Intelektual  sebagai  salah satu bentuk  tindak  pidana  (Sulistiyono  2004).  Pelanggaran  merek  ini  terjadi  antara  dua  pihak  yang
terlibat. Russel Vince sebagai warga Negara berkebangsaan Inggris melakukan gugatan terhadap perusahaan  yang  menurutnya  melanggar  kesepakatan  aturan  mengenai  Merek  dala  UU  No.  15 Tahun  2001, TRIPs  Agreement ,  maupun  Konvensi  Paris.  Menurutnya  setiap  merek  yang didaftarkan  pada  hakikatnya  tidak  dapat  berbentuk  menyerupai  logo/lambang  satu  Negara, dalam UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 5 dan Pasal 6  juga dijelaskan mengenai proses pendaftaran. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Vince untuk kemudian melakukan gugatan tersebut.

## Isle of Man
Isle  of  Man  adalah  salah  satu  pulau  yang  dikenal  dengan  sebutan  Mann,  keberadaan  pulau  ini telah  dihuni  oleh  sebagian  masyarakat  campuran  yang  berada  dekat  dengan  pulau  tersebut, seperti  Negara  persemakmuran  Inggris.  Berdasarkan  sejarah  yang  teryulis  pada  Putusan Mahkamah  Agung  mengenai  sejarah  Isle  of  Man  dijelaskan  bahwa  pada  abad  ke-9,  tentara Norsemen  Kerajaan  Isle,  adalah  Magnus  III,  yang  merupakan  Raja  Norwegia  juga  dikenal sebagai  Raja  Mann  antara  pada  tahun  1099  dan  1103.  Pada  1266,  pulau  ini  menjadi  bagian Skotlandia  di  bawah  Perjanjian  Perth,  setelah  diperintah  oleh  Norwegia.  Setelah  melewati berbagai  perebutan  kekuasaan  antara  Inggris  dan  Norwegia,  wilayah  tersebut  akhirnya  jatuh dibawah pemerintahan United Kingdom (Isle of Man Government 2009).
Pada dasarnya Isle of Man adalah negara berdaulat dengan Tynwald Parliament sebagai pusat  pemerintahan  domestik,  akan  tetapi  Negara  tersebut  masih  menggantungkan  pertahanan luar  negeri  pada  Inggris,  Inggris  merupakan  representative  dari  negara  tersebut  begitu  pula dalam  urusan  di  forum  internasional,  selain  berada  dibawah  pemerintahan  Inggris  Negara  ini juga ikut dalam peraturan hukum Inggris (Mahkamah Agung 2015).
Gambar 1 . Peta Negara Isle of Man

## Sumber: www.google.com
Isle  of  Man  menggunakan  lambang/simbol  kuno  bernama Triskelion (Kaki  Tiga),  yang semuanya  memiliki  makna  tersendiri  dan  dilengkapi  bintang  pada  setiap  sudutnya.  Simbol
Triskelion juga  dihunakan  sebagai  publikasi  pemerintah,  mata  uang,  bendera,  dan  lain-lain. Ketiga  kaki  secara  langsung  berhubungan  dengan  semboyan  Isle  of  Man  yaitu “Quocunque Jeceris  Stabit”, yang  artinya Kemanapun  anda  melemparnya,  ia  akan  berdiri .  Semboyan  ini kemudian  berjalan  lurus  dengan  konsep  hidup  warga  Negara  Isle  of  Man  (Mahkamah  Agung 2015). Kesamaan dari lambang ini yang kemudian membawa gugatan terhadap Cap Kaki Tiga di Pengadilan Niaga Jakarta.

## Wen Ken Drug Co.Pte (Cap Kaki Tiga)
Larutan  merek  Cap  Kaki  Tiga  pertama  kali  didirikan  di  Singapura  pada  tahun  1937  oleh  Wen Ken  Drug  Co  (Pte)  Ltd  atas  dasar  kebutuhan  masyarakat  terhadap  obat-obatan,  seiring berjalannya  waktu  jenis  obatan  berupan  Larutan  Penyegar  menjadi  salah  satu  bentuk  inovasi perusahaan dalam kompetisi. Sehingga, perusahaan berinisiatif untuk membuat sebuah minuman daya  tahan  tubuh  yang  diberi  naman  Larutan  Penyegar  Cap  Kaki  tiga  dan  pada  tahun  1978 produk ini mulai memasuki pasar Indonesia dan didaftarkan merek dagangnya pada tahun 1989. Lambang dari produk Cap Kaki Tiga sendiri memiliki makna (Wen Ken Group 2018);
 Kaki  yang  terarah  ke  atas  melambangkan  kehidupan  yang  harus  selalu  terarah  pada ajaran tentang kebenaran yang bersumber dari yang maha kuasa.
 Kaki  yang  berpijak  ketanah  melambangkan  kerja  keras  yang  harus  dilakukan  untuk mencapai sebuah kesuksesan.
 Kaki  yang  bersimpuh  melambangkan  kerendahan  hati  yang  harus  dimiliki  setiap  orang yang berakhlak mulia.
Gambar 2 . Logo Larutan Cap Kaki Tiga
Sumber: (Wen Ken Group 2018)
Di  Indonesia,  produk  ini  telah  berdiri  sejak  tahun  70-an,  yang  kemudian  dalam  proses beredarnya  produk-produk  dari  perusahaan  tersebut  tidak  luput  dari  pendaftaran  Merek  produk mereka sejak tahun 1989 dengan berbagai kategori perlindungan, sehingga kemudian peredaran produk Cap Kaki Tiga pada dasarnya dilindungi secara hukum di Indonesia.

## Analisis UU. No 15 Tahun 2001
Tahun 2014 Russel Vince seorang warga Negara  Inggris melalui kuasa hukumnya di  Indonesia melakukan  permohonan  pembatalan  Merek  suatu  produk  dengan  berpegang  pada  Pasal  68  UU No. 15 Tahun 2001.
1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
2) Pemilik  Merek  yang  tidak  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal. (3)
3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Disamping itu, loga/lambnag Kaki Tiga sudah digunakan jauh sebelum adanya produk Wen Ken Group.  Sebagai  warga  Negara  Inggris,  yang  mengatur  hubungan  luar  negeri  ataupun representative  dari  Isle  of  Man  Vince  merasa  perlu  melakukan  tindakan  pelaporan  karena menganggap  bahwa  hal  tersebut  berkaitan  dengan  kedaulatan  suatu  bangsa.  Indonesia  sebagai Negara yang memiliki hak edar produk dengan logo tersebut memiliki peran dalam mengambil keputusan,  hal  ini  dapat  berakibat  pada  hubungan  antar  kedua  Negara  Indonesia-Isle  of  Man meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomasi langsung. Disatu sisi Isle of Man yang memiliki  Inggris  sebagai  bagian  penting  dalam  system  pemerintahannya  yang  kemudian  dapat mengganggu hubungan diplomatic tersebut.
Gambar 3 . Logo Cap Kaki Tiga dan Lambang Negara Isle of Man
Sumber: www.gooogle.com
Selain Pasal 68, Vince melalui kuasa hukumnya juga melihat pada Pasal 69 ayat (2) UU Merek  bahwa  : “Gugatan  pembatalan  dapat  diajukan  tanpa  batas  waktu  apabila  Merek  yang bersangkutan  bertentangan  dengan  moralitas  agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum.
Sebagaimana  dari  diatas,  tindakan  Cap  Kaki  Tiga  yang  menggunakan  lambang  negara  Isle  of Man sebagai merek dagang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku dala  TRIPs,  sehingga  gugatan  yang  dilayangkan  sudah  pada  tahap  kewajaran.  Jika  ditinjau berdasarkan  UU  No.  15  Pasal  6  Ayat  3  sudah  mengatur  bagaimana  seharusnya  suatu  Merek layak  untuk  diberi  perlindungan,  Merek  dapat  ditolak  perlindungannya  apabila  (DJKI Kemenkumham 2001):
a) Merupakan atau  menyerupai  nama orang terkenal,  foto, atau  nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol  atau  emblem  negara  atau  lembaga  nasional  maupun  internasional,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Penggunaan  merek  Cap  Kaki  Tiga  pada  produk  minuman  ini  juga  dinilai  akan berdampak  pada  hubungan  negara  baik  Inggris-Indonesia  maupun  Isle  of  Man-Indonesia  yang sebelumnya  tidak  berkonflik  justru  akan  berdampak  sebaliknya  jika  hal  tersebut  dibiarkan  dan tidak ditindak lanjuti. Selain itu, sengketa ini juga bukan tidak mungkin akan tidak berpengaruh terhadap  perkembangan  perekonomian  ataupun  kesepakatan/perjanjian  perdagangan  negara- negara terkait, Indonesia yang dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai negara turut tergugat juga akan mengalami tekanan politik karena dinilai lalai dalam memberlakukan IPR atau izin merek dagang di negaranya (Indriyanto and Yusnita 2016).
Pengajuan  pembatalan  merek  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang menjadi perwakilan ataupun yang memiliki hubungan langsung dengan Merek yang bersengketa dalam  jangka  waktu  5  tahun  sejak  terdaftarnya  merek  tersebut.  Sebagai  bagian  dari  Kekayaan Intelektual, perlindungan Merek berlaku jika produk/jasa telah didaftarkan disatu Negara sesuai permintaan/permohonan  pihak  terkait  (Kaligis  2012).  Dalam  UU  No.15  disimpulkan  bahwa terdapat beberapa prinsip dan ketentuan Merek (Utomo 2009):
1. Merek adalah sebuah tanda yang membedakan sebuah produk barang/jasa
2. Perlindungan Merek diberikan atau permohonan
3. Pihak  yang  mengajukan  permohonan  tidak  dibatasi,  baik  individu  maupun  kelompok atau badan hukum
4. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan
5. UU Merek mengatur first to file pada hal ini
6. Penghapusan  Merek  dapat  terjadi  karena  empat  kemungkinan;  prakarsa  DJHKI, permohonan  pemilik  Mere,  putusan  pengadilan  dan  tidak  adanya  perpanjangan perlindungan.
Berdasarkan  beberapa legal  standing yang  diajukan  Vince  melalui  kuasa  hukumnya, pemerintah  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  ada  Pengadilan  Niaga  Republik  Indonesia mengeluarkan  putusan  dalam  kasus  tersebut.    tahun  2015  Mahkamah  Agung  mengeluarkan putusan No. 85 PK/Pdt.Sus-HKI /2015 bahwasanya:
a) Menyatakan  bahwa  seluruh  merek  dagang  “Cap  Kaki  Tiga”  atas  nama  Tergugat menyerupai atau merupakan tiruan dari Lambang/ Simbol/ Emblem/ Mata Uang Isle of Man
b) Membatalkan  atau  Setidak-tidaknya  menyatakan  batal  Seluruh  Sertifikat  Merek  “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan  segala  akibat  hukumnya  atas  Sertifikat- Sertifikat Merek
c) Memerintahkan  Tergugat  untuk  menghentikan  produksi,  distribusi,  dan  promosi,  serta menarik  dari  peredaran  atas  produk-produk  yang  mengandung  Unsur-unsur  dalam Sertifikat-Sertifikat Merek.
Gambar 4 . Bendera dan Uang Kertas Isle of Man
Sumber: (Mahkamah Agung 2015)
Akan  tetapi,  permasalahan  lain  muncul  ketika  pihak  Cap  Kaki  Tiga  mengeluarkan sanggahan kepada MA mengenai latar belakang penggugat, agar gugatan penggugat dibatalkan
oleh  pengadilan  dengan  alasan  : Bahwa  Penggugat  ternyata  hanyalah  seorang  warga  negara Inggris yang sama sekali bukanlah subjek hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Inggris untuk mewakili  Negara  Isle  of  Man  untuk  berperkara  dengan  Tergugat  di  Indonesia  sehingga Penggugat  tidak  memilik  kapasitas  untuk  menggugat  ;  Dengan  demikian,  gugatan  Penggugat harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (niet  ontvankelijke  verklaard)  karena  Penggugat  tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (disqualificatie actoris exeptie) (Mahkamah Agung 2015) .
Selain itu, bagi Cap Kaki Tiga pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Russel Vince hanyalah  seorang  warga  negara  Inggris  yang  secara  kebetulan  mengetahui  adanya  pendaftaran Merek  Cap  Kaki  Tiga  di  Indonesia  yang  dianggap  menyerupai  lambang  negara  Isle  of  Man, sehingga  sebenarnya  yang  memiliki  kepentingan  dalam  sengketa  ini  pada  hakikatnya  adalah Negara  Isle  of  Man  yang  merasa  lambang  negaranya  ditiru  dan  didaftar  sebagai  merek  di Indonesia  bukan  individu.  Merek  Cap  Kaki  Tiga  pertama  kali  didaftarkan  di  Singapura  sejak Tahun  1937  dan  negara  Isle  of  Man  selama  ini  tidak  pernah  mempersoalkan  kepentingan tersebut, negara Isle of Man tidak merasa terganggu dengan keberadaan Merek Cap Kaki Tiga.
Sebagai salah satu negara yang telah bergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan menyepakati  kesepakatan  mengenai Intellectual  Property  Right, secara  tidak  langsung menjadikan kita untuk patuh terhadap segala jenis aturan yang telah dibuat. Berbicara mengenai HKI  tentunya  kita  tidak  hanya  akan  berpegang  pada  satu  Undang-Undang  Republik  Indonesia saja, melainkan terdapat banyak konvensi yang juga harus diadopsi dan dijadikan pertimbangan oleh negara dalam penyelesaian sengketa. Begitu pula dengan kasus Cap Kaki Tiga. Akan tetapi, jika  dilihat  berdasarkan  putusan  mengenai  gagalnya  gugatan  Vince,  Indonesia  belum  dapat melindungi hak-hak ekslusif dari ketentuan-ketentuan suatu Merek.
Bagi  penulis,  kasus  ini  sekiranya  memberikan  contoh  mengenai  bagaimana  setiap perusahaan seharusnya  mengambil  keputusan dalam penggunaan merek dagang bagi  usahanya. Sebab,  dalam  UU  RI  serta  Hukum  Internasional  lainnya  telah  mengatur  mengenai  seperti  apa merek  tersebut  serta  merek  yang  dibatalkan  pendaftaran,  sehingga  baik  pihak  pemberi  izin merek  dagang  maupun  pemilik  merek  dagang  sepatutnya  mengetahui  hal  tersebut  sebelum beresiko  pada  pembatalan  Merek  ataupun  sengketa.  Selain  itu,  dalam  kerjasama  perdagangan setiap  pemilik  usaha  juga  membutuhkan  ketelitian  pada  penetapan  Merek  barang/jasa,  setiap merek yang sudah terdaftar sebelumnya tidak dapat didaftarkan dengan nama produk barang/jasa berbeda (Purwaka 2018).

## TRIPs Agreement & Paris Convention
TRIPs  adalah  salah  satu  jembatan  bagi  setiap  Negara  anggota  untuk  ikut  serta  mengurangi pelanggaran-pelanggaran Kekayaan  Intelektual,  Article 1 (1) “Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not  contravene  the  provisions  of  this  Agreement.  Members  shall  be  free  to  determine  the appropriate  method  of  implementing  the  provisions  of  this  Agreement  within  their  own  legal system  and  practice”. TRIPs  memberikan  kebebasan  utnuk  setiap  Negara  mengembangkan ketentuan  hukum  yang  dapat  diberlakukan,  di  Indonesia  kesepakatan  TRIPs  sendiri  diadipsi dalam UU No. 15 tahun 2001.
Dalam kesepakatan TRIPs yang diberlakukan oleh WTO, menjelaskan bagaimana setiap merek  yang  didaftarkan  dilindungi  secara  hukum  (Jened,  Hak  Kekayaan  Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif 2007), setiap usaha yang memiliki merek produk selaknya untuk mendaftarkan  produknya  sebelum  bersengketa  dengan  pihak,  sebab  sengketa  yang  diajukan namun tidak terdaftar secara otomatis dibatalkan, sebagaimana dijelaskan dalam Article 15 (5); “Members  shall  publish  each  trademark  either  before  it  is  registered  or  promptly  after  it  is registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trademark to be opposed” (TRIPs 1994) .
Jika dihubungkan dengan kasus Wen Ken Co. hal ini dinyatakan sah, sebab merek Cap Kaki  Tiga  sendiri  merupakan  merek  dagang  yang  sudah  didaftarkan  produknya  di  Indonesia, disamping  itu  keberadaan  Isle  of  Man  sebagai  sebuah  wilayah  yang  lambang  negaranya menyerupai logo produk Cap Kaki Tiga. Sama halnya dengan TRIPs, sebagai dasar hukum dan aturan terkait Merek, konvensi  Paris juga menerangkan bahwa setiap Negara berhak dan wajib melindungi  setiap  merek  yang  mereka  daftarkan,  Article  6 “The  countries  of  the  Union undertake to protect service marks. They shall not be required to provide for the registration of such marks”. Produk yang telah terdaftar memiliki perlindungan hukum, akan tetapi untuk setiap perlindungan  Merek  sesuai  ketentuan  yang  diadopsi  Indonesia  adalah  tidak  dapat  berupa Lambang/symbol dari suatu Negara.
TRIPs  dan  Paris  Convention  adalah  landasan  Indonesia  dalam  merumuskan  UU mengenai  perlindungan  Kekayaan  Intelektual,  salah  satunya  adalah  UU  No.  15  Tahun  2001 mengenai  Merek  untuk  produk  Barang/Jasa.  Dari  landasan  hukum  tersebut  Indonesia  ataupun
Negara lain kemudian melakukan pengembangan hukum sesuai yang berlaku di Negara masing- masing anggota dan berdasarkan kesepakatan. Kedua landasan ini kemudian menjelaskan sejauh mana  Merek  dan  bagaimana  suatu  Merek  dapat  mendapatkan  hak  eksklusif  namun  tidak berbicara  mengenai  penyelesaian  akhir  dari  sengketa  Merek.  Keberadaan  TRIPs  dan  Paris Convention  menganalisi  bahwanya  setiap  merek  yang  menyerupai  merek  lain  secara  otomati gugur atau tidak dapat didaftarkan (Christman 2008).

## KESIMPULAN
Setelah  melalui  beberapa  proses  penting  di  pengadilan,  putusan  Pengadilan  Niaga  RI  bahwa pihak  Cap  Kaki  Tiga  dinyatakan  untuk  menarik  produk  tersebut  di  Indonesia,  hal  ini  tentunya mengajarkan kita bahwa bentuk penjiplakan baik logo, lambang atau hal-hal lain yang berkaitan dengan merek dalam UU Indonesia adalah sesuatu yang penting dan patut diketahui oleh setiap pihak. Dalam kasus sengketa merek ini, adalah seharusnya Pengadilan Niaga melalui Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut,  sebab  sengketa Merek  yang ada dapat berdampak pada konflik negara terkait yang nantinya akan mempengaruhi sistem politik, ekonomi dan pertahanan negara Indonesia dan Negara terkait.
Dalam  upaya  gugatan  yang  dilayangkan  oleh  Vince  memiliki  kendala  dikarenakan banding  yang  dilakukan  oleh  pihak  Wen  Ken,  hal  ini  mengingat  bahwa  Vince  tidak  memiliki hak  kuasa  sah  untuk  mengajukan  gugatan  serta  Isle  of  Man  bukan  merupakan  Negara  anggota PBB serta produk minuman Cap Kaki Tiga Bukanlah produk asli Indonesia, sehingga Penggugat seharusnya  mengeluarkan  gugatan  pada  Negara  asal  perusahaan  tersebut  dan  tidak  dapat dikaitkan  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  kemudian  Pengadilan  Niaga Indonesia juga mengeluarkan putusan bahwa gugatan tersebut tidak sah dan dibatalkan. Namun, putusan  akhir  Pengadilan  Niaga  adalah  dengan  memberikan  sangsi  denda  sebesar  Rp. 10.000.000.,
Dari sengketa Merek inidapat kita simpulkan bahwasanya pendaftaran dan perlindungan Kekayaan  Intelektual  adalah  proses  yang  layak  diterima  oleh  setiap  inventor  berdasarkan  pada hasil  karya,  ide  kreatif  dari  suatu  produk  perusahaan  tanpa  harus  menjiplak  atau  meniru logo/lambang pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Christman, John. The Myth of Property. New York: Oxford Press, 2008. Dianggoro,  Wiratmo. Pembaharuan  Undang-Undang  Merek  dan  Dampaknya  Bagi  Dunia Bisnis. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997.
DJKI  Kemenkumham.  "DJKI  Kemenkumham." Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual. January 14, 2001. https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf- files/uu_pp1/uu_no_15_th_2001.pdf (accessed October 22, 2019).
Djumhana,  Muhamad. Perkembangan  Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Indriyanto,  Agung,  and  Irnie Mela  Yusnita. Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Rajawali Press, 2016.
Isle  of  Man  Government. Isle  of  Man  Government. August  13,  2009.  https://www.gov.im/ (accessed November 18, 2019).
Jened, Rahmi. Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya: Airlangga Press, 2007.
—. Trademark Law. Jakarta: Kencana, 2015.
Kaligis, O.C. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta. Jakarta Timur: Alumni, 2012. Mahkamah Agung. Putusan Mahmakah Agung. Putusan MA, Jakarta: Mahkamah Agung, 2015. Peter, Achmad. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA (Studi  Kasus  :  Sengketa  Merek  Dagang  Antara  Wen  Ken  Drug  Co  (  PTE  )  Ltd  Lawan PT. Sinde Budi Sentosa)." Media Neliti , 2017: 4-6.
Purwaka, Tommy Hendra. Perlindungan Merek. Jakarta: Buku Obor, 2018. Sulistiyono,  Adi. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  HKI  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual. Surakarta: UNS Press, 2004.
TRIPs. AGREEMENT  ON  TRADE-RELATED  ASPECTS  OF  INTELLECTUAL  PROPERTY RIGHTS. Constitution, San Fransisco: WTO, 1994. Utomo,  Tomi  Suryo. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global,  Sebuah  Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Wen Ken Group. About Us: Wen Ken Group. June 3, 2018. https://www.wenken.com (accessed September 12, 2019).
WIPO.  "World  Intellectual  Property  Right." Paris  Convention. February  1,  1994. https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Paris_Convention_0.pdf (accessed December 22, 2019).
World Trade Organization. "Intellectual Property Rights." World Trade Organizatio. February 2, 2018.  https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf  (accessed  October  12, 2019).
—. Understanding WTO: Intellectual Property. September 4, 2017.
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm  (accessed  July  15, 2019).