KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA  WARIS  SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 3 TAHUN 2006

## Eka Susylawati
( Dosen Tetap pada Jurusan Syari`ah STAIN Pamekasan dan Alumni S2 Universitas Narotama Surabaya)

## Abstrak:
Walaupun  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  sudah  berlaku  selama  hampir  17  tahun (sampai  tahun  2006)  pada  masyarakat  Muslim  di  Indonesia, tetapi  ternyata  fungsi  peradilan  agama  dalam  menangani perkara waris belumlah maksimal. Dengan berlakunya undang- undang  tersebut  masyarakat  belum  dapat  mengubah  perilaku dari  kebiasaan  berperkara  di  pengadilan  negeri  kemudian beralih  ke  pengadilan  agama.  Hal  ini  oleh  sebagian  orang dianggap  lumrah  karena  hukum  waris  merupakan  bagian  dari hukum perdata, di mana di dalam hukum perdata terdapat azas kebebasan  memilih  hukum.  Namun  apabila  hal  tersebut dikaitkan  dengan  personalitas  keislaman,  maka  perilaku tersebut masih jauh dari harapan. Namun hak opsi dalam waris tersebut  saat  ini  akan  sulit  untuk  dilakukan  karena  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  mengisyaratkan  pemberlakuan hukum  waris  Isl â m  dalam  sengketa  waris  antar  orang  yang beragama  Islâm,  sehingga  tidak  dimungkinkan  lagi  pemilihan hukum  waris.  Hanya  saja  pertanyaannya  sekarang,  akan effektifkah berlakunya Undang-Undang tersebut nantinya.
Kata Kunci: Peradilan Agama, waris, hukum waris Islâm, dan hak opsi.

## Pendahuluan
Negara Indonesia terdiri dari  berbagai suku, agama, dan adat kebiasaan,  di  mana  antara  satu  dan  lainnya  memiliki  ciri  tertentu. Perbedaan  ini  juga  tercermin  dalam  tata  hukum  nasional  yang eksistensinya sampai saat ini masih berlaku, khususnya dalam ruang
Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
139
lingkup  hukum  perdata,  didukung  oleh  hukum  adat,  hukum  Islâm dan hukum Barat.
Pluralisme dalam bidang hukum perdata tersebut merupakan konsekwensi  dari  salah  satu  norma  dasar,  yakni  dalam  pasal  II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan titik awal  dari  tata  hukum  nasional. 1 Hal  ini  didasarkan  pada  isi  pasal tersebut  yang  menyatakan  bahwa  segala  peraturan  yang  ada  pada waktu  sebelum  Indonesia  merdeka,  masih  langsung  berlaku  selama belum dibuat  yang baru menurut Undang-Undang Dasar.
Dari  pasal  II  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945, hukum  produk  legislatif  kolonial,  hukum  adat,  dan  hukum  Islâm berlaku  setelah  kemerdekaan.  Beraneka  ragamnya  sistem  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  tersebut,  dalam  perkembangannya masyarakat  mengalami  pergesekan  nilai-nilai  yang  dibawa  oleh masing-masing  sistem  hukum.  Pergesekan  nilai-nilai  ini  membawa manusia memilih kekebasan hukum yang dirasakan menguntungkan bagi  diri  seseorang.  Sistem  hukum  yang  semula  dirasakan  adil akhirnya dianggap tidak adil  dan mulai ditinggalkan. Salah satunya adalah  dalam  masalah  warisan.  Masalah  ini  merupakan  suatu  hal yang  bersifat  universal,  di  mana  setiap  orang  dari  bangsa,  agama, jenis kelamin, dan status sosial mana pun akan menghadapinya.
Sebenarnya  pembagian  waris  adalah  sesuatu  yang  wajar, yakni setelah seseorang meninggal dunia maka hartanya akan dibagi di  antara  ahli  waris.  Masalah  timbul  jika  terdapat  ketidakpuasan terhadap  jumlah  harta  yang  akan  diterima.  Jalan  pertama  yang biasanya ditempuh adalah dengan jalur musyawarah dalam keluarga itu  sendiri,  baik  dengan  bantuan  pihak  ketiga  ataupun  tidak.  Tetapi apabila  jalan  musyarawah  tersebut  tidak  berhasil,  maka  ahli  waris yang  tidak  puas  atas  bagiannya,  akan  mengajukan  gugatannya  ke pengadilan.
Masalah  waris  juga    dapat  terjadi  akibat  pluralisme  hukum waris  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  di  mana  pihak-pihak  tunduk pada  hukum  waris  yang  berbeda.  Hal  ini  terjadi  karena  masih dikenalnya  pilihan  hukum,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang
1 Afdol  dan  Lilik  Kamilah,  “Pola  Pembagian  Waris  berdasarkan  Permohonan  di Pengadilan Agama Surabaya dan Malang”, Yuridika, Vol. 14 No. 1 (Januari-Pebruari, 1999), hlm. 45

## Eka Susylawati
Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Dengan  adanya pilihan  hukum  tersebut,  seorang  yang  beragama  Islâm  dapat menundukkan  diri  pada  hukum  waris  adat  atau  waris  Barat,  yang notabene merupakan kewenangan pengadilan negeri.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pilihan  hukum  waris  bagi  orang  yang  beragama  Islâm  sudah  tidak ada  lagi  sehingga  secara  otomatis  bagi  orang  Islâm  berlaku  hukum waris  Islâm  apabila  hendak  membagi  dan  menentukan  ahli  waris. Namun  masyarakat  beranggapan  bahwa  Undang-Undang  tersebut bertentangan dengan azas kebebasan memilih hukum dalam hukum perdata.

## Kedudukan Hukum Waris Islâm di Indonesia
Sebelum  agama  Islâm  masuk  ke  Indonesia,  masyarakat Indonesia menganut Animisme dan Dinamisme. Tetapi setelah agama Islâm  dikenal,  ternyata  mampu  mengubah  pola  pikir  masyarakat pada waktu itu.
Sebagai  akibat  perkembangan  yang  pesat  dari  agama  Islâm, akhirnya agama  Islâm mampu menggeser kedudukan agama-agama yang ada sebelumnya (Hindu dan  Budha). Hal ini  dapat dibuktikan dengan  banyaknya  kerajaan  Islâm,  misalnya  kerajaan  Banten, Samudra  Pasai,  dan  sebagainya.  Pada  kerajaan-kerajaan  itu,  hukum Islâm  sudah  merupakan  hukum  yang  diterapkan  dalam  seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memeluk agama Islâm,  termasuk dalam penyelesaian masalah waris.
Pada  saat  Belanda  datang  ke  Indonesia,  yang  bertujuan berdagang,  juga  membawa  hukumnya  sendiri  yaitu  hukum  Eropa, sehingga  pada  waktu  itu  hukum  Islâm,  hukum  adat,  dan  hukum Eropa  (BW)  berlaku  secara  berdampingan  dalam  masyarakat,  tanpa campur tangan dari pemerintah Belanda.
Pada  tahun  1855,  pemerintah  Hindia  Belanda  memberikan perhatiannya  kepada  hukum  Islâm,  yaitu  dengan  dikeluarkannya Regeringsreglement ( Staatsblad 1855  Nomor  2).  Dalam Staatsblad tersebut, hal yang terkait dengan hukum Islâm adalah pasal 75 ayat 3,
4 ,dan 5, yang secara berurutan adalah sebagai berikut:
Selain  dari  apa  yang  telah  dinyatakan  berlaku  bagi  penduduk asli  seperti  yang  termaksud  di  atas  atau  dimana  penduduk  asli
Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
141
itu  sendiri  yang  telah  menyatakan  tunduk  kepada  hukum perdata dan hukum dagang golongan Eropa, maka hakim Bumi Putera  harus  memperlakukan  kebiasaan  (adat),  undang-undang peraturan  agama, instelling penduduk  asli  sejauh  tidak bertentangan  dengan  azas-azas  kepatutan  dan  keadilan  yang diakui umum;
Dengan  peraturan  (undang-undang)  agama, instelling dan kebiasaan  (adat)  itu  pulalah  hendaknya  hakim  Eropa  ( Raad  Van Justitie )  memutus  perkara  ( gevonnisd )  kepala-kepala  penduduk asli yang tunduk kepada pengadilan tingkat ini dan juga perkara yang  diajukan  bandingnya  atas  putusan  hakim  Bumi  Putera mengenai perkara  perdata  dan dagang;
Hakim  Eropa  sejauh  mungkin  memperlakukan  undang-undang
(peraturan)  agama ,  instelling dan  kebiasaan  (adat)  itu  apabila tergugat  dihadapkan  kepadanya  adalah  seorang  penduduk  asli karena sesuatu hal dalam perkara perdata dan dagang …. 2
Dari  isi  pasal  75  ayat  3,  4,  dan  5  tersebut  nampak  bahwa pemerintah  Hindia  Belanda  dengan  peraturannya  yang  tertulis, mengakui keberadaan hukum Islâm bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islâm.
Sebenarnya  dikeluarkannya  peraturan  tentang  berlakunya hukum  Islâm  bagi  penduduk  asli  Indonesia  yang  beragama  Islâm adalah  akibat  dari  teori receptio  in  complexu .  Teori  ini  menyatakan bahwa  hukum  Islâm  berlaku  sepenuhnya  bagi  orang  Islâm  di Indonesia  walaupun  terdapat  penyimpangan. 3 Pemerintah  Hindia Belanda pada waktu itu memberikan pengakuan atas hukum Islâm. Pada  perkembangannya,  pemerintah  Hindia  Belanda menganggap bahwa penyebaran agama Islâm menghambat usahanya dalam  menguasai  seluruh  wilayah.  Sejalan  dengan  usaha  tersebut timbul teori Receptie, yang menentang teori Receptio in complexu . Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk orang Islâm bukan hukum Islâm melainkan hukum adat dan hukum Islâm baru menjadi hukum apabila diterima oleh hukum adat. 4
2 Sajuti  Thalib, Receptio  Acontrario,  Hubungan  Hukum  Adat  Dengan  Hukum  Islam (Jakarta : Bina Aksara 1982), hlm. 25.
3 Ibid., hlm. 26.
4 Ibid. hlm. 23.

## Eka Susylawati
Teori Receptie ini mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Hukum Islâm yang telah menjadi jiwa masyarakat Islâm di Indonesia  berangsur  mulai  dirubah.  Perubahan  itu  ditujukan  pada pasal 75 RR di atas yang dianggap menguntungkan bagi orang Islâm di  Indonesia.  Pada  tahun  1906  dengan Staatblad 1907-204  kata ‘memperlakukan godstientige  wetten (peraturan)  agama”  diperlunak dengan diganti kata “diikuti”.  Selanjutnya dengan Staatblad 1916-621 kata  “diikuti”  diganti  dengan  “memperhatikan”.  Dengan  demikian terjadi  dua  kali  perlunakan  terhadap  berlakunya  hukum  Islâm  di Indonesia.  Sejak  saat  itu,  maka  apabila  terjadi  sengketa  perdata sesama  orang  yang  beragama  Islâm  akan  diselesaikan  oleh  hakim agama Islâm sepanjang hukum adat mereka menghendaki dan tidak bertentangan dengan ordonantie . 5
Setelah  jaman  kemerdekaan,  alam  pikiran  masyarakat  yang menganut teori receptie masih banyak. Golongan ini mempertahankan teori  tersebut  dengan  menggunakan  pasal  II  Aturan  Peralihan Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti.
Selain  golongan  yang  mempertahankan  teori receptie di  atas, masih terdapat golongan lain yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dasar  yang  dipakai  oleh  golongan  ini  adalah  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Golongan  ini  menyatakan  bahwa  isi  pasal  134 ayat  2  IS  dihubungkan  dengan  Pembukaan  jo.  pasal  29  ayat  2-nya, maka  akan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  isi  pasal  134  ayat  2  IS bertentangan dengan peraturan yang tertinggi di negara kita.
Dengan  demikian  dapatlah  disimpulkan  bahwa  dasar berlakunya hukum  Islâm  di  Indonesia   adalah Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945  khususnya  pada  alinea  keempat,  yang  di dalamnya  terdapat  rumusan  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan pasal 29  ayat 2. Pasal 29 ayat 2 inilah yang dapat dijadikan landasan bagi  ummat  Islâm  untuk  menggunakan  segala  ajaran  atau  syar î ’at agamanya, termasuk di dalamnya untuk menggunakan hukum waris Islâm dalam menyelesaikan masalah waris.
Kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  Menangani  Perkara  Waris Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
5 Ibid.
Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
143
Jika  kita  membicarakan  masalah  kewenangan  peradilan agama  dalam  perkara  waris  maka  tidak  dapat  dipisahkan  dengan politik dan sejarah yang melantarbelakanginya. Pada awalnya, bangsa Belanda  yang  bertujuan  berdagang  ke  Indonesia,  tidak mempengaruhi  keberadaan  hukum  Islâm  yang  telah  ada.  Malahan pada  tahun  1855  dibentuk  pengadilan  agama  yang  berwenang menangani  masalah  perkawinan,  waris  dan  wakaf.  Tetapi  setelah VOC  digantikan  dengan  pemerintah  penjajah  yang  sebenarnya, pemerintah  Belanda  mengganggap  ajaran    agama  Islâm  sebagai penghalang  dalam  menjalankan  politik  hukumnya 6 sehingga dikeluarkanlah Staatblaat 1937-116  yang    menyatakan  bahwa wewenang pengadilan agama saat itu dipersempit dan masalah waris menjadi kewenangan pengadilan negeri (Landraad).
Setelah  merdeka,  jika  dibandingkan  kewenangan  pengadilan agama  (baca: Mahkamah  Syar’iah )  di  luar  Jawa  dan  Madura  adalah lebih  luas  dibandingkan  dengan  kewenangan  pengadilan  agama  di Jawa dan Madura.
Kendati demikian, walaupun pengadilan agama khususnya di Jawa  dan  Madura  sejak  tahun  1937  secara  formal  tidak  berwenang lagi  menerima  perkara waris  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak,  tetapi pengadilan  agama  diperbolehkan  memberikan  fatw â waris.  Secara hukum  fatw â waris  dari  pengadilan  agama  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat,  artinya  meskipun  dalam  suatu perkawa  waris  sudah  dimintakan  fatw â kepada  pengadilan  agama, namun  pihak-pihak  dapat  memperkarakan  kembali  ke  pengadilan negeri.
Walaupun  sejak  tahun  1937,  wewenang  pengadilan  agama dalam bidang waris sudah dicabut, namun dalam praktik kehidupan masyarakat  tertentu,  pengadilan  agama  lebih  banyak  menangani perkara  waris  dibandingkan  dengan  pengadilan  negeri.  Hal  ini menunjukan  bahwa  hukum  waris  Islâm  dan  eksistensi  pengadilan agama  tidak  dapat  begitu  saja  dihilangkan  dari  lingkungan masyarakat Indonesia.
Secara  hukum  penyelesaian  waris  di  pengadilan  agama sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  tidak
6 A.  Rachmad  Budiono, Pembaharuan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

## Eka Susylawati
efektif  karena  hanya  berupa  fatw â .  Namun,  hal  yang  patut dipertanyakan adalah mengapa masyarakat senantiasa menghadap ke pengadilan agama dan tidak sekedar meminta nasihat melainkan ada juga yang meminta putusan. Jawaban atas pertanyaan ini lebih terkait dengan  kondisi  dan  sikap  masyarakat  sendiri  dibandingkan  dengan faktor yuridis. Adapun kondisi dan sikap masyarakat itu, antara lain, adalah: Pertama ,  pada  umumnya  masyarakat,  terutama  di  Jawa  dan Madura,  tidak  menganggap  adanya  masalah  kewenangan  hukum, yaitu  bahwa  pengadilan  negerilah  yang  berwenang  untuk memutuskan persengketaan waris dan masih banyak orang terutama golongan menengah ke bawah berpendapat bahwa pengadilan agama sebagai  tempat  untuk  menyelesaikan  perkara  perkawinan  dan pengadilan negeri sebagai tempat untuk perkara pidana. 7 Kedua , pada umumnya  mesyarakat  tidak  terbiasa  dengan  prosedur-prosedur resmi,  sehingga  lingkungan  sosial  dan  agama  sangat  berpengaruh dalam  memilih  pengadilan  mana  yang  akan  dimintai  bantuan hukum. 8 Ketiga ,  karena  pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan masalah  waris  lebih  bersifat  kekekuargaan,  lebih  cepat  dan  lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan negeri. Jarang sekali pengadilan agama memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara waris yang diajukan pihak-pihak, sebab pada umumnya  di  antara  mereka  tidak  ada  persengketaan.  Hal  ini  jauh berbeda  dengan  perkara  waris  yang  diajukan  ke  pengadilan  negeri, yang  memerlukan  waktu  yang  relatif  lama,  apalagi  jika  ada  pihak yang  tidak  puas  akan  putusan  yang  diberikan  sehingga  masih dimintakan upaya banding atau kasasi.
Pada tanggal 29 Desember 1989, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Salah satu tujuan diundangkannya undang-undang tersebut  adalah  agar  terdapat  kesatuan  hukum,  baik  dalam  sisi peraturan  hukum  yang  mendasarinya  maupun  dalam  hal kewenangan.  Di  dalam  pasal  49  secara  tegas  diatur  tentang kewenangan  pengadilan  agama  pada  waktu  itu,  yaitu  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  pada  tingkat  pertama  atara
7 Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Studi Tentang landasan Politik Lembaga - Lembaga Hukum (Jakarta : Intermasa, 1980), hlm. 263. 8 Ibid.

## Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
145
orang-orang yang beragama Islâm di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islâm  serta wakaf, dan sadaqah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  khusus dalam  masalah  waris,  pengadilan  agama  berwenang  memutus  dan putusannya  mempunyai  kekuatan  mengikat  seperti  halnya  putusan pengadilan  negeri.  Namun  walaupun  sudah  secara  tegas  telah dinyatakan bahwa masalah waris antara orang yang beragama Islâm merupakan  kewenangan  pengadilan  agama,  di  dalam  Penjelasan Umum  butir  2  alinea  ke-6  dinyatakan  bahwa  para  pihak  sebelum berperkara  dapat  mempertimbangkan  untuk  memilih  hukum  apa yang  akan  digunakan  dalam  pembagian  warisan.  Dari  kata  “dapat” tersebut  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  para  pihak  boleh melakukan  pilihan  hukum,  apakah  mereka  akan  memilih  hukum waris Islâm, hukum waris adat,  ataupun hukum waris Barat (BW).
Dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus  memuat  pasal-pasal  tertentu  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau  sumber  hukum    tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk mengadili. Dari isi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa  hukum    tidak  tertulis  dapat  dipergunakan  dasar  di  dalam pengadilan  agama  memberikan  putusan.  Bila  pasal  tersebut  tidak dibatasi,  maka  bukan  hukum  Islâm  saja  yang  dapat  diterapkan sebagai  dasar  pengambilan  putusan,  tetapi  juga  meliputi  ketentuan- ketentuan  lain  yang  ada  dalam  pergaulan  masyarakat,  misalnya hukum adat. Bila semua hukum yang hidup dapat diterapkan dalam pengadilan  memutus  perkara  waris,  maka  hal  ini  bertentangan dengan  pasal  49  ayat  (3)  di  mana  dinyatakan  bahwa  pengadilan agama  di  dalam  setiap  pengambilan  putusan  dalam  perkara  waris senantiasa menerapkan hukum waris Islâm.
Apabila  hal  tersebut  di  atas  terjadi  maka  diperlukan pertimbangan dari pengadilan agama agar tidak menjadikan pasal 62 ayat (1) sebagai satu-satunya landasan yurudis, melainkan harus pula memperhatikan faktor-faktor non yuridis, misalnya faktor sosiologis, sehingga pengadilan agama tidak dapat menerima begitu saja perkara yang  diajukan  oleh  para  pihak  apabila  hukum  yang  dipilih  selain hukum  Islâm.  Bila  hal  itu  terjadi  maka  pengadilan  agama  dapat memberikan  nasihat  kepada  para  pihak  bahwa  jika  mereka

## Eka Susylawati
menginginkan masalah warisnya diselesaikan menurut hukum selain Islâm,  maka  sebaiknya  perkara  itu  diajukan  ke  pengadilan  negeri. Namun  pengadilan  agama  dapat  juga  menyarankan  bahwa  apabila pihak-pihak  memang  sepakat  untuk  membagi  waris    berdasarkan hukum  selain  Islâm,  maka  pengadilan  agama  dapat  menyelesaikan perkara  tersebut  dengan  hukum  waris  Islâm  (merupakan  hasil kesepakatan  atau  musyawarah).  Jadi,  hasil  musyawarah  inilah  yang dapat dikategorikan sebagai pilihan hukum berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

## Azas Personalita Keislaman dalam Hukum Waris
Jauh  sebelum  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989,  luas  jangkauan  peradilan  agama  sebenarnya  mengadili perkara-perkara   waris bertitik tolak dari azas keislaman, walaupun hal  di  atas hanya  meliputi  di  luar  Jawa  dan  Madura.  Tetapi  apabila dihubungkan  dengan  ketentuan    pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989, 9 maka  sangatlah  jelas  bahwa  salah  satu  azas  sentral dalam undang-undang tersebut adalah personalitas keislaman. 10
Azas  personalitas  keislaman  dijadikan  sebagai  dasar penegakan  eksistensi  peradilan  agama  di  mana  di  dalam  Penjelasan pasal  10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman  (yang  kemudian  dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004),  kekhususannya  terletak  pada  redaksi “golongan  rakyat  tertentu”.  Yang  dimaksud  golongan  masyarakat tertentu  itu  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  2  jo.  Pasal  49  ayat  1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 11
9 Isi  pasal  2  menyatakan  bahwa  peradilan  agama  merupakan  salah  satu  pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama  Islâm mengenai perkara perdata tertentu.
10 Azas  personalita  keislaman  artinya  seseorang  yang  tunduk  atau  yang  dapat ditundukan pada hukum Islâm, yakni mereka yang memeluk agama Islâm. Selain itu azas  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  hanya  pada  bidang-bidang  hukum tertentu  saja.  Lihat  M.Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm.147.
11 Adapun kewenangan pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, bagi orang-orang  yang  bergama  Islâm,  menurut  pasal  49  ayat  1  tersebut  antara  lain: perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi syari’ah.
Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
147
Namun walaupun di dalam pasal-pasal tersebut sudah secara eksplisit  dinyatakan  kewenangan  pengadilan  agama  untuk memeriksa dan memutus perkara waris orang-orang yang beragama Islâm, namun di dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala, baik  dari  sisi  lembaga  pengadilan  maupun  masyarakat  pada umumnya.  Pada  kenyataannya,    masyarakat  lebih  banyak  memilih menyelesaikan  persoalan  warisnya  di  pengadilan  negeri,  yang  tentu saja tidak menerapkan hukum waris Islâm.
Sebenarnya    tidak  diterapkannya  hukum  waris  Islâm  dalam sengketa  waris  antara  orang-orang  yang  beragama  Islâm  adalah akibat adanya hak opsi 12 . Dengan adanya hak opsi ini, maka hukum waris merupakan bidang yang sifatnya hanya mengatur (reglen ) dan tidak  bersifat  memaksa (dwingend ).  Karenanya  azas  personalitas keislaman  yang  sebenarnya  menjadi  dasar  berlakunya  hukum  waris Islâm  bagi  orang  yang  beragama  Islâm  dapat  disingkirkan  melalui persetujuan/kesepakatan  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa. Terkadang   hukum   waris      Islâm  disimpangi    dengan  alasan  yang lain,  misalnya  bahwa  hukum  waris  Islâm  mengandung  cacat tersembunyi terutama dalam masalah portie (pembagian) antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Problema  adanya  hak  opsi  dalam  hukum  waris  tidak  hanya terdapat pada tataran hukum waris materiil, tetapi juga pada hukum acara.  Ketika  pihak-pihak  yang  bersengketa  tidak  dapat  mencapai kata  sepakat  untuk  menentukan  hukum  waris  yang  akan dipergunakan  dalam    menyelesaikan  suatu  sengketa  waris,  maka kemungkinan  satu  sengketa  waris  diperiksa  oleh  2  (dua)  peradilan yang berbeda dan akan menerapkan hukum waris yang berbeda pula, yaitu    pengadilan  agama  dan  pengadilan  negeri  sebagai  pengadilan
12 Hak  opsi  adalah  hak    memilih  hukum  yang  dirasa  cocok  dengan  seseorang  dan biasanya  bidang-bidang  hukum  yang  memiliki  hak  opsi  adalah  bidang  hukum perdata.  Dengan  hak  opsi,  undang-undang  memberikan  kesempatan  kepada  para pihak  yang  bersengketa  untuk  memilih  hukum  waris  yang  dianggap  adil  di  antara hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia.  Karena  termasuk ke  dalam ruang  lingkup hukum  perdata, hakim  tidak dapat  menentukan  hukum  apa  yang akan  diterapkan. Dengan  demikian  hak  opsi  dalam waris  tidaklah  bertentangan dengan azas hukum perdata.  Namun  jika  ditinjau  dari  sudut  pandangan  hukum  Islâm,  hal  tersebut berbeda karena dengan hak opsi seolah-olah menomorduakan hukum agama.

## Eka Susylawati
tingkat  pertama.  Bila  hal  ini  terjadi,  maka  akan    tidak  memberikan kepastian berlakunya hukum di masyarakat.
Kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  Menangani  Perkara  Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  idealnya suatu  hukum  dapatlah  mengikuti  perkembangan  jaman  sehingga hukum yang berlaku dapat juga menyelesaikan persoalan. Salah satu perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  adalah kewenangan  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  agama  yang diperluas, yang dituntut oleh perkembangan hukum dan  kebutuhan masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim.  Salah  satu  perubahan yang  fundamental  adalah  masalah  waris  bagi  orang-orang  yang beragama Islâm. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  dimana  redaksi  tentang  hak  opsi  dalam  pembagian  waris dinyatakan  dihapus.  Dengan  demikian  pengadilan  agama  sebagai pengadilan  tingkat  pertama  mempunyai  kewenangan    memeriksa, memutus  dan  menyesaikan  perkara  waris  antara  orang-orang  yang beragama Islâm. Hal ini menunjukan bahwa dengan Undang-Undang yang  baru  ini,  kedudukan  hukum  peradilan  agama  lebih  kuat daripada sebelumnya.
Selanjutnya  yang  menjadi  pertanyaan  besar  adalah; pertama, mampukah  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  berlaku  secara efektif?  Di  mana  hukum  waris  Islâm  benar-benar  dapat  diterapkan pada  sengketa  hukum  waris  antar  orang  yang  beragama  Islâm? Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2001, yakni 12 tahun setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  di  Pengadilan- pengadilan  Surabaya,  Malang,  Madiun,  Jember,  dan  Pamekasan menunjukan  bahwa  tingkat  pendayagunaan  atau  pemanfaatan pengadilan agama  masih sangat rendah. Prosentase hasil penelitian menunjukan bahwa perkara waris Islâm yang diajukan ke pengadilan agama  sangatlah  minim,  dan  para  pihak  lebih  banyak  yang memperkarakan ke pengadilan negeri. 13
Kedua , apakah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, hak opsi bagi orang yang beragama Islâm sudah
13 Afdol, Penerapan  Hukum  Waris  Islam  Secara  Adil (Surabaya:  Airlangga  University Press, 2003), hlm. 22.

## Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
149
tidak  ada  lagi,  sehingga  mau  tidak  mau  haruslah  menggunakan hukum  waris  Islâm?    Untuk  menjawab  pertanyaan  yang  kedua  ini haruslah  dengan  pikiran  yang  jernih  dan  bersih.    Menurut  hemat penulis,  selama  pihak-pihak  sepakat  untuk  tidak  menggunakan hukum waris Islâm yang menjadi kewenangan pengadilan agama, hal tersebut masih dapat dibenarkan, dengan syarat tidak terdapat pihak- pihak  yang  dirugikan  akibat  kesepakatan  tersebut.  Hal  ini  mengacu pada prinsip musyawarah yang dijunjung tinggi dalam hukum Islâm, sehingga kesepakatan tersebut  juga termasuk dalam koridor hukum Islâm.  Namun  sebaliknya,  jika  tidak  terdapat  kesepakatan,  pihak- pihak haruslah tunduk pada hukum waris Islâm.
Hal  tersebut  didasarkan  pada  logika  hukum  bahwa kedaulatan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dapat  dianggap  ada terutama  dalam  hukum  perjanjian.  Sedangkan  dalam  hukum keluarga,  perkawinan,  dan  waris,  pengaruh  kemauan  sendiri  pihak- pihak yang berkepentingan sangatlah kurang. 14
Dengan  pendekatan  teori  ilmu  hukum,  terdapat  hubungan yang  erat  antara  peristiwa  hukum  dan  aturan  hukum. 15 Waris  yang timbul  akibat kematian seseorang, merupakan peristiwa hukum dan bukan  perbuatan  hukum,  karena  orang  yang  telah  meninggal  tidak dapat  melakukan  perbuatan  hukum.    Dengan  demikian,  agama pewarislah  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menentukan  hukum waris apa yang akan diterapkan.

## Penutup
Walaupun  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 mengisyaratkan  bahwa  hukum  waris  Islâm  mengikat  dan  berlaku bagi orang-orang yang beragama Islâm, dalam kenyataannya  belum memenuhi  harapan,  karena  ternyata  ada  sebagian  anggota masyarakat yang belum menundukkan diri pada hukum waris Islâm. Selain  faktor  sejarah  politik devide  et  impera Hindia  Belanda,  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  ternyata  juga  disebabkan  oleh  faktor ketidakpahaman  sebagian  masyarakat  tentang  waris  Islâm  dan terutama    tentang  kewenangan  peradilan  agama  dalam  mengadili dan  memutus  perkara  waris.  Karenanya  perlu  ditingkatkan  lagi
14 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Adat Golongan (Bandung: Sumur, 1985), hlm. 44.
15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 35.

## Eka Susylawati
sosialisasi  hal  tersebut  kepada  masyarakat.    Pemahaman  tersebut, tentu  saja,  haruslah  diupayakan    secara  terencana  dan  intensif, dengan  harapan  agar  pada  masa  yang  akan  datang,  hukum  waris Islâm selalu dipergunakan dalam menyelesaikan masalah waris bagi masyarakat muslim di Indonesia. Wall â h a’lam bi al-shaw â b.

## Daftar Pustaka
Afdol. Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
Afdol  dan  Kamilah,  Lilik.  “Pola  Pembagian  Waris  berdasarkan Permohonan  di  Pengadilan  Agama  Surabaya  dan  Malang”,
Yuridika, Vol. 14 No. 1  (Januari-Pebruari, 1999).
Noeh, Zaini Ahmad. Peradilan Agama Islam di Indonesia: Studi Tentang landasan  Politik  Lembaga - Lembaga  Hukum. Jakarta:  Intermasa, 1980.
Budiono,  A.  Rachmad. Pembaharuan  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Harahap, M.Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Adat Golongan. Bandung: Sumur, 1985.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
Thalib,  Sajuti. Receptio  A  Contrario,  Hubungan  Hukum  Adat  dengan Hukum Islam. Jakarta: Bina Aksara 1982.