## ORIENTASI DALAM PEMBANGUNAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL

## Alikuddin Saragih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Substansi undang-undang dilatarbelakangi paradigma yang ada dan berkembang saat itu, juga merupakan ekspresi hukum dalam suatu masyarakat, yang memiliki keterbatasan dan selalu  berubah mengikuti kebutuhan  dan  perkembangan  hukum  suatu  masyarakat, demikian  juga  tentang  ketentuan  pidana  penjara  bagi  anak yang  melakukan  tindak pidana.
Kata Kunci : Hukum Pidana Penjara, Anak

## PENDAHULUAN
Pembangunan hukum merupakan rangkaian kegiatan dan usaha yang terdiri dari langkah strategis  yang  dituangkan  dalam  semua  program  dan  proyek  pembangunan hukum, hingga  seluruh  kegiatannya  dilaksanakan  menurut  pola  dan  mekanisme  yang terarah,  sikron,  terpadu  dan  realitis  serta  dapat  mengantisipasi  perkembangan kebutuhan pembangunan  dan  aspirasi  masyarakat  di  masa  datang,  guna  menunjang, mengiringi, mengarahkan  dan  mengamankan  perubahan  masyarakat  dalam  rangka pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat Indonesia.
Paradigma  pembangunan  hukum  di  Indonesia  membutuhkan  perumusan  yang ekstra  hati-hati  karena  membutuhkan  kajian  yang  komprehensif,  baik  dilihat  dari  sisi sektor,  bentuk, dan  sasaran  pembangunan  hukum  tersebut.  Selain  harus memperhatikan  sisi  dinamikanya,  heterogenitas  yang  terkandung  dalam  komponen- komponen pendukung sistem hukum nasional pun wajib diberi tempat secara tepat dan proporsional dalam perumusan paradigma pembangunan hukum tersebut.
Hukum  memang  dapat  difungsikan  sebagai  sarana  untuk  memperbarui masyarakat (social engineering). Namun, perekayasaan sosial seperti itu membutuhkan dukungan penelitian yang mendalam tentang hukum yang hidup di masyarakat (living law)  dan  tingkat  kesiapan  masyarakat  dalam  menyikapi  pembaruan  yang  akan dilakukan melalui sarana hukum itu.
Problematika  yang  tampak,  institusi  negara  memprioritaskan  pada  legal drafting,  sedangkan  kelompok  masyarakat  memprioritaskan  advokasi  hak-hak masyarakat.  Pada  sisi  lain  institusi  negara  memprioritaskan  pada  sektor  keuangan, sedangkan  kelompok  masyarakat  memprioritaskan  pada  sektor  pengadilan.  Masih kental bahwa pembangunan hukum lebih identik dengan pembuatan hukum.
Penjatuhan pidana  penjara terhadap anak, merupakan salah satu penerapan dari jenis  pidana  yang  dikenal  di  dalam  hukum  pidana  dengan  sanksinya  berupa  pidana penjara,  sebagai  upaya  dalam  penanggulangan  kejahatan  anak.  Menurut  H.L.Packer, penggunaan  upaya  pidana  tersebut  sampai  saat  ini  masih sering  dipersoalkan  dalam
peranannya  menghadapi  masalah  kejahatan  sebagaimana  dikemukakan:”Usaha pengendalian  perbuatan  anti  sosial  dengan  pidana  pada  seseorang  yang  bersalah melanggar  peraturan  pidana,  merupakan  problem  sosial  yang  mempunyai  dimensi hukum yang penting” (dalam Arief Barda Nawawi, 1996:17). Dalam Jurnal Crime and Delinquency Volume:  45  dikemukakan  oleh  Pamala  L.  Griset,  juga  menyatakan adanya  berbagai  masalah  yang  ditemukan  dalam  penelitian  berkaitan  dengan penjatuhan pidana, sebagaimana dinyatakan:
“ This  study  focuses  on  sentence  completion  and  recidivism  of  juvenelies Referred  to teen courts for disposition by their peers as an alternative to judicial sentencing. More than  70  percent  of  the  referrals  completed  their  sentences,  and  just  less  than  a  third recidivate over a 1-yeqar follow-up. In multivariate models, sentence completion was significantly less likely among persons sentenced ” (Pamala L. Griset dalam Jurnal Vol. 45,1999.467.
Dalam  terjemahan  bebasnya,  disampaikan  bahwa  studi  ini  memfokuskan perlunya pembaharuan  dalam  penjatuhan  pidana dan  para  resivis  anak  nakal,  dimana menunjukkan pada 10 (sepuluh) pengadilan untuk menempatkan mereka sebagai suatu alternatif dalam  proses  peradilan  untuk  penjatuhan  pidana. Ada  lebih  dari  70  (tujuh puluh)  persen  dari mereka  dikenakan  alternatif tersebut  dan  hanya  tiga  orang  yang dijatuhi  pidana    lebih  dari  1  (satu)  tahun.  Dalam  berbagai  model  penyempurnaan pemidanaan ditandai dengan  semakin berkurangnya orang – orang yang dipidana.
Sehubungan dengan penjatuhan pidana, pandangan para penyusun Wetboek van Strafrecht yang  telah  tersusun  pada  tahun  1881,  didasarkan  pada  pemikiran,  bahwa anak   yang berumur antara sepuluh sampai dua belas tahun adalah wajar jika mereka tidak dapat berbicara tentang adanya suatu pengetahuan yeng tepat mengenai baik dan buruk, tentang hal-hal yang dibenarkan atau tidak dan tentang hak atau melawan hak. Dengan  demikian  mereka  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sedang  bagi  mereka yang telah  berumur  di  atas  10  (sepuluh tahun)  sampai  dengan  16  (enam  belas  tahun) dipandang  telah  mampu  menilai  dan  menyadari  tentang  perbuatannya,  sehingga dinyatakan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  mereka,  apabila  dapat dibuktikan  secara  menyakinkan.  Hal  ini  dapat  dibaca  dalam  Pasal  38  dan  Pasal  39 Wetboek  van  Strafrecht (KUHP  Belanda)  pada  tahun  1881,  menentukan  sebagai berikut ;
“B ahwa  anak-anak  tidak  dapat  dituntut  menurut  hukum  pidana,  apabila  ia sebelum mencapai umur 10 tahun telah melakukan tindak pidana; Jika seorang anak telah berumur sepuluh tahun atau lebih akan tetapi belum mencapai umur enam belas tahun telah  melakukan kejahatan itu, pelaku dapat membuat  suatu oordeel  des  onderscheids atau  tidak,  artinya  apakah  pelaku  dapat  membuat penilaian  mengenai  perbuatannya.  Apabila  pelaku  tidak  dapat  membuat  suatu penilaian mengenai perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau  tidak,  maka  bagi  pelaku  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  yang  berat,  maka hakim  dapat  memerintahkan  agar  pelakunya  dimasukkan  kedalam  lembaga pendidikan ” (Made Sadhi Astuti,1997:21).
Dalam perkembangan berikutnya sejak tahun 1901, pertanggungjawaban anak menurut hukum Belanda, tentang kriteria dapat atau tidaknya anak membedakan yang baik  dan  yang  buruk  dari  suatu  perbuatan  telah  ditinggalkan. Penggunaan  pidana penjara  sebagai  cara  untuk  menghukum  para  penjahat  baru  dimulai  dalam  akhir perkembangan  abad  18  yang  bersumber  pada  paham  individualisme.  Dengan berkembangnya paham individualisme maka pidana penjara semakin memegang peran
penting  dan  menggeser  kedudukan  pidana  mati  dan  pidana  badan  yang  dipandang kejam (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987:64)
Dengan  landasan  dan  semangat  negara  hukum  dalam  arti  materiil  itu,  setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, yaitu kegunaannya  (doelmatgheid)  dan  landasan  hukumnya  (rechtmatigheid),  harus  selalu diusahakan  agar  setiap  tindakan  negara  (pemerintah)  itu  selalu  memenuhi  dua kepentingan atau landasan tersebut (BP-7 Pusat, 1990: 53).
Mengenai  masalah  ef ektivitas  ini  RM.  Jacson  mengemukakan:  “bahwa  pidana penjara  termasuk  jenis  pidana  yang  relative  kurang efektif.  Berdasarkan  studi perbandingan, bahwa angka perbandingan rata-rata penanggulangan atau penghukuman kembali bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia sipelaku” (RM. Jackson, 1972:306).
Kritik  terhadap  segi-segi  negative  dari  pidana  penjara,  telah  menimbulkan gelombang  usaha  untuk  mencari  bentuk-bentuk  alternative  dari  pidana  penjara. Sementara  itu,  usaha  tersebut  dibarengi  dengan  adanya  kecendrungan  dalam  praktek untuk  menghindari  atau  membatasi  pidana  penjara  serta  usaha  untuk  memperbaiki pelaksanaannya. Dampak tersebut juga dinyatakan, the case study’s implication for the issues at hand, inmate-balance theory holds that authority cannot be taken away from inmates, however skilled the effort, because  shared authority is the essential element of  prison  stability.  If  this  assumption  is  relaxed-taking  away  authority  may  generate tensions-the  argument  becomes  more  reasonable  and  administrative-control  theory can be brought to bear (Bert Useem dan Michael D.Reisig dalam Journal. 1999:755)
Dewasa ini dalam perkembangan ada kecenderungan penjatuhan pidana sedang berubah  dan  memang  seharusnya  memerlukan  perubahan  sesuai  dengan  perubahan dalam  masyarakat.  Perubahan  ini  tidak  hanya  mengenai  perbuatan  apa  saja  yang merupakan atau dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga mengenai jenis pidana untuk suatu  kejahatan,  karena  gagasan-gagasan  mengenai  pidana  juga  telah  berubah  sesuai dengan perubahan-perubahan itu sendiri terutama mengenai pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan (S. Balakhrisnan, 1973:4)
Pelaksanaan  pidana  penjara  terhadap  anak  masih  merupakan  dilema  saat  ini, karena  masih  banyak  terpidana  anak  tidak  ditempatkan  pada  LAPAS  anak,  sebagai contoh  untuk  propinsi  Kalimantan  Timur  terpidana  anak  ditempatkan  pada  Lapas dewasa dan beberapa diantaranya masih dititipkan di berbagai Rumah Tahanan Negara yang ada di daerah Kalimantan Timur.
Dalam hal ini reorientasi terhadap resosialisasi pidana penjara patut diperhatikan lebih  dini  khusus  terhadap  anak  disamping  masih  pada  kondisi  yang  labil  dalam pertumbuhannya,  sehingga  penjatuhan  pidana  penjara  dapat  memberikan  manfaat dalam  perbaikan  anak  dan  menumbuhkan  rasa  kesusilaan  serta  dapat  memiliki  rasa tanggung jawab dirinya di dalam masyarakat dikemudian hari.

## PERMASALAHAN
Dari  pokok  pemikiran  yang  dikemukakan  diatas,  dapat  diajukan  beberapa persoalan  mendasar  yang  akan  dikembangkan lebih lanjut  dalam  menelaah pidana penjara  terhadap  anak dalam  kerangka  pembangunan  substansi  hukum dalam peradilan  pidana  pidana  anak,  sebagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulanaan kejahatan, dengan ruang lingkup masalah yang dirumuskan sebagai berikut.
1. Bagaimana penerapan hukuman pidana penjara untuk anak dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Pembangunan  substansi  hukum pidana  penjara bagi  anak  dan pencegahan kejahatan terhadap anak nakal.

## DEFINISI OPERASIONAL
1. Pengadilan  anak  adalah  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang berada  di lingkungan  peradilan  umum  (Pasal  2,  Undang-undang    Nomor  3  Tahun  1997). Pasal  3  Undang-undang    Nomor  3  Tahun  1997  menyatakan  bahwa  siding  anak bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara anak  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-undang.  Pasal  21  menegaskan bahwa  sidang  anak  berwenang  untuk  memeriksa,  memutuskan  dan menyelesaikan perkara pidana dalam perkara anak nakal.
2. Pengertian  Anak  Nakal  dimaksud  adalah  menurut  Undang-undang  No.3  Tahun 1997, memberikan perumusan dalam Pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :
a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## PEMBAHASAN

## A. Penjatuhan Pidana
Pembahasan  tentang  pidana  di  dalam  lapangan  hukum  pidana,  mendapat perhatian  khusus  para  praktisi  hukum  dalam  keterkaiatannya  dengan  tugasnya melakukan  penegakan  hukum  pidana.  Secara  definitive  dikenal  beberapa  pendapat para ahli hukum yang merumuskan tentang pengertian pidana. Pidana dapat dikatakan merupakan  sanksi  negatif  yang  diberikan  kepada  orang  yang  telah  terbukti  bersalah atau  dapat  dipertanggung  jawabkan  dalam  hukum  pidana  atas  tindak  pidana  yang dilakukan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa ”pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik itu” (dalam Arief Barda Nawawi, 1992:2).
Penggunaan  istilah  penjatuhan  pidana  adalah  sangat  terkait  dan  bagian  dari pemidanaan  yang  menunjukkan  ada  hubungan  dengan  penyelesaian  suatu  perkara pidana  oleh  hakim,  yang  kerap  kali  sinonim  dengan  pemidanaan,  memiliki  arti  yang sama  dengan  pemberian  atau penjatuhan  pidana  oleh  hakim  (Soedarto,  1982:5). Pemidanaan  bila  diartikan  secara  luas  adalah  sebagai  suatu  “proses  pemberian  atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa mencakup keseluruhan ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  bagaimana  hukum  pidana  itu ditegakkan  atau  dioprasionalkan  secara  konkrit  sehingga  seseorang  dijatuhi    sanksi (hukum pidana)” (Barda Nawawi Arief, 1996:129). Oleh karena itu penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkret. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan  oleh  hakim  yang  memeriksa  perkara  pidana.  Dalam  pemeriksaan  perkara pidana ada tiga macam putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu :
1. Penjatuhan  pidana  (verordeling).  Dalam  hal  ini  oleh  hakim  diputuskan  bahwa terdakwa  terang  salah telah  melakukan  peristiwa  pidana  yang  dituduhkan kepadanya; atau
2. Pembebasan dari penuntunan hukuman (ontslag van rechtsvervolging). Dalam hal ini  Hakim  memutuskan,  bahwa  peristiwa  yang  dituduhkan  kepada  terdakwa  itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana atau karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya; atau
3. Putusan  bebas  (vrijsvraak).  Putusan  ini  berarti,  bahwa  kesalahan  terdakwa  atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya (R. Soesilo, 1996:90).
Di  dalam “Dutch  Criminal  Justice  System  From  A  Compare  Legal  Prespective” dikemukakan tentang pengertian pemidanaan atau penjatuhan pidana tersebut badalah: “the  statutory  rules  relating  to  penal  sanctions  and  punishment”  ( L.H.C.  Hulsman, 1978:320).  Seacara  definitive,  perumusan  tersebut  memberikan  pengertian  yaitu menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana atau pemidanaan.
Hakekat pidana adalah pembalasan, prevensi, dan campuran pembalasan prevensi dengan  segala  variasi  dari  pada  ketiga  aliran  tersebut.  Menurut  Bambang  Poernomo, para  ahli  di  satu  pihak  berpendapat  bahwa  KUHP  menganut  paham  campuran  antara pembalasan dan Prevensi, akan tetapi di lain pihak terdapat bahwa KHUP manganut paham prevensi khusus (speciale preventie). Semua pandangan tersebut pada dasarnya dapat diletakkan di dalam pola dasar bahwa reaksi hukum pidana itu mempunyai dua sumber  pemikiran  yaitu  paham revindicatieve (menuntut  balas)  dan  paham punitieve (hukuman) sebagai berikut ini :
“ Revindicatieve merupakan penderitaan sebagai akibat subyektif penderitaan dari korban  yang  dituntut  sebagai  pembalasan,  yang  di  dalam  perkembangannya diajukan  persyaratan  obyektif  bahwa  pembalasan  itu  harus  diukur  seimbang dengan  kejahatan  yang  dilakukan,  dan  syarat  ini  merupakan  persoalan  tersendiri karena  sukar  diukur  untuk  dipenuhi. Punitieve mempunyai  landasan juridischeschuld  yang  melepaskan  diri  dari  moreleschuld  dengan  memberikan penderitaan  sebagai  tujuan  terdekat  guna  mencapai  tujuan-tujuan  lainnya  yang dicita-citakan  masyarakat  antara  lain  mempertahankan  tata  tertib  hukum, melindungi  benda-benda  hukum  dari  perbuatan  yang  tidak  semestinya, menakutkan  manusia  yang  akan  atau  yang  telah  melanggar  hukum,  dan  lain sebagainya ” (Bambang Poernomo,1982:178)
Kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam  pemikiran  tentang  penjatuhan  pidana sebagaimana  nampak  pada  uraian  tersebut  di  atas,  maka  kiranya  dapat  diharapkan peningkatan lebih lanjut, yaitu bahwa penjatuhan pidana sebagai reaksi hukum pidana sejalan dengan pemikiran baru terhadap sistem hukum pidana serta sistem penegakan hukum pidana yang berorientasai dengan perubahan-perubahan masyarakat.
Dilihat secara  fungsional  dan  operasional  pemidanaan  merupakan  suatu rangkaian  proses  dan  kebijaksanaan  yang  konkritisasinya  sengaja  direncanakan melalui  tahap  formulasi  oleh  pembuat  undang-undang,  tahap  aplikasi  oleh badan/aparat yang berwenang dan tetap eksekusi oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar  ada  keterjalinan  dan  keterpaduan  antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  satu  kesatuan system pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Konsep (Rancangan KUHP 1992/1993) merumuskan bermacam-macam pedoman pemidanaan, terdiri dari:
1. Ada  yang  bersifat  umum  untuk  memberikan  pengarahan  kepada  hakim  mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
2. Ada yang bersifat khusus untuk memberikan pengarahan kepada para hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
3. Ada  pedoman  bagi  hakim  dalam  menrapkan  system  perumusan  ancaman  pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

## B. Dasar Pembenaran dan Tujuan Penjatuhan Pidana
Dalam  perkembangan  hukum  pidana,  dikenal  beberapa  pandangan  yang membahas  tentang  dasar  pembenaran  dan  tujuan  dijatuhkannya  pidana  kepada sesorang,  Pandangan  tersebut  masing-masing  menunjukkan  dan  menguatkan kebenaran  dari  argumentasi  yang  diajukan  sebagai  jawabannya.  Pandangan  tersebut dikemukakan sebagai berikut.
Berdasarkan  aliran  theologies  (Kedaulatan  Tuhan),  bahwa  penguasa  adalah  abdi Tuhan untuk melindungi yang baik. Penguasa dalam hal ini adalah negara yang berhak menentukan  hukum,  dan  memaksa  untuk  mentaati  hukum  dengan  ancaman  pidana. Aliran  perlindungan  hukum  mencari  dasar  pembenaran  bertolak  pada  kegunaan  dan kepentingan  penerapan  keputusan  pidana  untuk  mencapai  perlindungan  hukum sekaligus  menjamin  ketertiban  huk.  Aliran  ini  dipelopori  oleh  Bentham,  van  Hamel dan Simons (E.Y.Kanter Sianturi cs, 1982:58).
Aliran  Filsafat Eksistensialis memandang  hanya  negaralah  yang  berwenang memidana,  negara  memperoleh  kewenangan  itu  karena  telah  menerima  penyerahan pembatasan  kebebasan  individu  yang  dalam  kenyataannya  memang  dibatasi  oleh kebebasan  individu  lain.  Penyerahan  pembatasan    kebebasan  individu  ini  merupakan pangkal tolak  wewenang  negara untuk  memidana  (Masruhin  Rubai,  1997:5).  Penulis berpendapat,  dengan  mendasarkan  pemikiran  diatas,  maka  negara  dengan  kekuasaan yang  melekat  padanya  merupakan  satu-satunya  yang  mempunyai  hak  dan  wewenang manjatuhkan  pidana  melalui  alat – alatnya  yang  ditunjuk  dalam  Undang-undang  yang dibuat untuk penegakan hukum pidana.
Dilihat  dari  tujuan  penjatuhan  pidana  dikenal  ada  bebarapa  macam  teori  tentang tujuan  dijatuhkannya  pidana  terhadap  seseorang,  antara  lain,  teori  absolute  atau pembalasan,  teori  relative  atau tujuan,  teori  gabungan  dan  teori  pembinaan. Teori tersebut mempunyai sudut pandang masing-masing dalam memberikan argumentasainya  terhadap  pembenaran  penjatuhan  pidana  atau  tujuan  diadakannya pidana.  Teori  absolute  adalah  teori  yang  tertua  dan  telah  berlangsung  beberapa  abad. Menurut  teori  ini  pemberian  pidana  dipandang  sebagai  pembalasan  terahadap  orang yang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  pembalasan  harus  dilihat  sebagai suatu reaksi  keras,  yang  bersifat  emosional  dan arena  itu  irrasional.  Menurut  Nigel Welker, bahwa ada tiga pengertian mengenai pembalasan (retribution) :
1. “Retaliatory  retribution”  berarti  dengan  sengaja  membebankan  suatu  penderitaan yang  pantas  diderita  oleh  seseorang  penjahat  dan  yang  mampu  menyadari  bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
2. “distributive  retribution”  berarti  pembatasan  terhadap  bentuk -bentuk  pidana  yang dibebankan  dengan  sengaja terhadap  mereka  yang  telah  melakukan  kejahatan. Mereka  ini  telah  memenuhi  persyaratan-persyaratan  lain  yang  dianggap  perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka tehadap bentuk-bentuk pidana;
3. “quantitative  retribution”  berarti  pembatasan  terhadap  bentuk -bentuk  pidana  yang mempunyai  tujuan  lain  dari  pembalasan,  sehingga  bentuk-bentuk  pidana  itu  tidak melampaui tingkat  kekejaman  yang  dianggap  pantas  untuk  kejahatan  yang dilakukan (dalam Sahatepy, 1979:223-224).
Dua  tokoh  lain  menganut  teori  sbsolut  adalah  Immanuel  Kant  (1724-1804)  dan George Hegel (1770- 1831). Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorisch e Imperative”  artinya  seseorang  harus  dipidana  oleh  hakim  karena  ia  telah  melakukan kejahatan.  Hal  ini  merupakan  tuntutan  keadilan  yang  absolute  sebagaiman dikemukakan oleh Kant dalam bukunya “ Philosophy at Law ” seb a gai berikut; “Pidana tidak  pernah  dilaksanakan  semata-mata  sebagai  sarana  untuk  mempromosikan tujuan/kebaikan  lain,  baik  bagi  si  pelaku  itu  sendiri  maupun  bagi  masyarakat,  tetapi dalam  semua  hal  harus  dikenakan  hanya  karena  orang  yang  bersangkutan  telah melakukan suatu kejahatan” (dalam Muladi d an Nawawi, 1992:11).
Menurut  Hegel  penjatuhan  pidana  merupakan  konsekuensi  logis  dari  kejahatan. Karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap hak masyarakat, kejahatan harus ditiadakan dengan pidana sebagai pembalasan, hal ini dikemukakan sebagai berikut: Teori  Hegel  dengan  istilah  “ dialektische  vergelding ”  atau  pembalasan  yang  bersifat dialektis  artinya  pidana  mensyaratkan  adanya  keseimbangan  antara  kejahatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  pidana  yang  harus  dijatuhkan  bagi  orang  tersebut. Seimbang  di  sini  tidak  berarti  harus  sejenis,  melaikan  cukup  apabila  pidana  yang dijatuhkan bagi pelakunya itu mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya (dalam Lamintang, 1984:24)
Dalam  pandangan  teori  relatif,  hukum  pidana  bertujuan  untuk  mencegah  dan mengurangi  kejahatan.  Pidana  harus  dimaksudkan  untuk mengubah  tingkah  laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini lebih melihat ke depan, sedang teori absolute hanya memperhatikan peristiwa yang telah lalu. Aliran behavioral sebagai aliran yang bertujuan mempelajari tingkah laku manusia mengikuti teori  relatif.  Ada  bebarapa  prinsip  yang  dikemukakan  aliran behavioral,  yaitu: Pertama, adanya  kebebasan  kehendak  merupakan  hal  mustahil,  sebab tingkah laku manusia  ditentukan  oleh  kekuatan  yang  membatasi dirinya. Kedua, tanggung  jawab moral  tidak  beralasan,  sebab  kesalahan  tidak  dapat  dianggap  berasal  dari  tabiat, melainkan  merupakan  akibat  dari  situasi  yang  tak  terelakkan. Ketiga, tingkah  laku manusia  dapat diteliti  secara  ilmiah  dan  dapat  dikontrol. Keempat, fungsi  hukum sepenuhnya  bertujuan  untuk  merubah  kepribadian, sehingga  tabiat  seseorang  yang bertentangan dengan norma-norma osial tidak akan terulang dimana yang akan dating, adan  apabila tidak  berhasil pidana  dimaksudkan  untuk  mencegah dilakukannya kejahatan dengan paksaan dari luar (Orland, 1973:185).
Perbedaan  cirri-ciri  pokok  antara  teori  absolute  (retributive)  dengan  teori  relatif
(utilitarian) diuraikan secar rinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut.
1. Dalam cirri-ciri pokok teori absolute (retributive) :
a) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembayaran
b) pembalasan  adalah  tujuan  utama  dan  di  dalamnya  tidak  mengandung  sarana- sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalah si pelanggar;
e) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak  untuk  memperbaiki,  mendidik  atau  memasyarakatkan  kembali  si pelanggar.
2. Sedangkan untuk ciri-ciri teori relatif (utilitarian)
a) tujuan pidana adalah pencegahan
b) pencegahan  bukan  tujuan  akhir,  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk  mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
c) hanya pelanggar-pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja(misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
d) pidana  harus  ditetapkan  berdasarkan  tujuan  sebagai  alat  untuk  pencegahan kejahatan
e) pidana  melihat  kemuka  (bersifat  prespektif)  pidana  mengandung  unsur pencelaan,  tetapi  baik  pencelaan  maupun  unsur pembalasan  tidak  dapat diterima  apabila  tidak  membantu  pencegahan  kejahatan  untuk  kepentingan kesejahteraan  masyarakat  (dalam  Muladi  dan  Arief  Barda  Nawawi, 1992:184:17).
Ada  dua  paham  mengenai  teori  pencegahan,  yaitu  teori  pencegahan  umum  dan teori pencegahan khusus. Pencegahan umum dimaksudkan untuk mempengaruhi orang pada  umumnya  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Pengaruh  ini  dapat  berasal  dari ancaman  pidana  maupun  dari  pelaksanaan  pidana.  Pencegahan  khusus  dimaksudkan untuk mempengaruhi orang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana. Pengaruh demikian dapat berasal dari rasa jera atau mungkin telah  timbul  kesadaran  atas  kesalahan,  bergantung  pada bentuk  pidana  yang dijatuhkan.
Teori  gabungan  berpandangan  bahwa penjatuhan  pidana  dilakukan  atas  asas pembalasan  dan  asas  mempertahankan  tata  tertib  hukum  masyarakat.  Ada  tiga  dasar pemikiran yang diajukan dalam teori ini.
1. Mentitik  beratkan  pada  pembalasan,  tetapi  pembalasan  tersebu  tidak  boleh malampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib
2. Mentitik  beratkan  pada  pertahanan  tata  tertib  masyarakat.  Penjatuhan  pidana bertujuan  untuk  mempertahankan  tata  tertib  masyarakat,  namun  penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dialkukan oleh terpidana
3. Pidana  memenuhi  keharusan  pembalasan  dan  keharusan  melindungi  masyarakat, memberikan  titik  berat  yang  sama antara  pembalasan  dan  perlindungan kepentingan masyarakat (Made Sadhi Astuti, 1997:33)
Sudut pandang teori pembinaan adalah bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah  laku  (kepribadian)  terpidana  agar  ia  meninggalkan  kebiasaan  jelek  yang bertentangan  dengan  norma-norma  hukum  serta  norma-norma  lainnya  agar  supaya  ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana  untuk  memperbaiki  narapidana.  Perkembangan  teori  ini  adalah  perkembangan filsafat  kemanusiaan  dan  perhatiannya  terhadap  kesejahteraan  manusia  (Carney, 1974:66)
Dalam  teori  pidana  kebijaksanaan  yang  ditunjukkan  terhadap  anak,  tujuan  pidana dikemukakan  adalah  untuk:  “(1)  perli ndungan  terhadap  masyarakat,  (2)  perlindungan terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak,  (3)  memupuk  solidaritas  antara  keluarga  dengan masyarakat  dalam  rangka  membina,  memelihara  dan  mendidik  pelaku tindak  pidana anak, dan (4) pencegahan umum dan khusus (Made Sadhi Astuti, 1997:159).

## P E M B A H A S A N

## A. Penerapan Hukuman Pidana Penjara Untuk Anak Nakal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  sejarah  perkembangan sistem  pertanggungjawaban  pidana  terhadap seseorang  yang  berusia  belum  dewasa  (anak-anak)  didasarkan  pada  kemampuan bertanggungjawab, disamping ditentukan batas-btasa umur tertentu. Ketidakmampuan bertanggungjawab terhadap anak didasarkan kepada anak itu sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (oordeel des onderscheid).
Pada  sistem Code  Penal di  Nederland  sampai  pada  tahun  1886  sampai  pada tahun  1918  (di Ned.  Indie)  mengunakan  adanya  pembatasan  umur.  Dikatakan seseorang  anak  yang  belum  mencapai  usia  enam belas  (16)  tahun  melakukan  sesuatu tindak  pidana,  tidak  dipidana,  akan  tetapi  anak  itu  dapat  diperintahkan  oleh  hakim untuk  mendapat  pendidikan  paksa  dari  pemerintah  (E.Y.  Kanter  Sianturi  &  S.R. Sianturi,  1982:264)  Kemudian  dapat  dijelaskan  jika  anak  itu  sudah  berusia  16  tahun tetapi  belum  mencapai  dua puluh  satu  (21)  tahun,  hakim  harus  menyelidiki  apakah anak  itu  sudah  mencapai  akal  yang  dapat  membedakan  yang  baik  dan yang  buruk (berakal).  Jika  ternyata  sudah  berakal,  maka  terhadap  anak  itu  sesuai  dengan  asas peradilan, dapat dipidana tetapi harus mendapat pendidikan paksa.
Di  Negeri  Belanda  sendiri,  pada  tahun  1886,  semenjak  berlakunya  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Belanda, yang dalam banyak hal mencontoh KUHP Jerman, terjadi perubahan dalam batasan usia sebagai berikut :
1. jika seorang anak yang usianya antara 10 tahun, melakukan sesuatu tindak pidana, tidak dipidana, akan tetapi harus mendapat pendidikan paksa dari pemerintah;
2. jika  seorang  anak  yang  usianya  antara  10  tahun  dan  16  tahun  melakukan  suatu tindak pidana, dan sudah berakal (oordeel des onderscheid) anak itu harus dipidana dengan  pengurungan  1/3  nya.  Tetapi  jika  belum  berakal  anak  itu  tidak  dipidana, akan  tetapi  harus  diperintahkan  oleh  hakim  pidana  untuk  dididk  paksa  oleh pemrintah, sampai anak itu berumur 18 tahun;
3. seorang anak yang sudah berusia 16 tahun atau lebih, jika melakukan suatu tindak pidana, harus dipidana.  Semenjak tahun 1905 di Nederland terjadi lagi perubahan dengan mengadakan tersendiri Kinderwetten, yang dapat dibagi menjadi :
4. Strafrechtelijke kinderwet;
5. Penitentaire kinderwet of kinderbeginselenwet;
6. Bugerlijkeke Kinderwet (E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 1982:265)
Perubahan tersebut pada pokoknya adalah mengenai pembatasan usia  kurang dari 10  tahun  dihapuskan,  sehingga  secara  teoritis,  anak-anak  dalam  segala  umur  dapat dipidana  (ini  tidak  berarti  bahwa  hakim  harus  menjatuhkan  pidana,  tetapi  dapat  juga hanya  menjatuhkan  suatu  ketentuan  perbaikan);  bila  jiwanya  sehat,  ia  dipandang mampu  bertanggungjawab  dan  dapat  dituntut  (berarti  ukuran  berakal  ditinggalkan); batas umur belum dewasa dari 16 tahun dinaikkan menjadi 18 tahun.
Di  negara-negara  Asia,  pada  tahun  1953  berdasarkan  laporan  dari  Miss  Katayun H.Cama,  seorang  Hakim Anak  Bombay  (India),  mengadakan  research  untuk Departemen  Sosial  dari  PBB  atas  permintaan Social  Commission  dan  Economic  and Social Council, merincikan bahwa:
“ Di  Birma,  Ceylon,  India  dan  Pakistan  seorang  anak  dibawah  umur  7  tahun tidak dapat dinyatakan melakukan kejahatan atau pelanggaran, di Jepang tindak pidana atau pelanggaran  yang dilakukan oleh anak  yang kurang dari 14 tahun
tidak dapat dihukum, di Philipina anak-anak di bawah umur 9 tahun dan Muang Thai  anak-anak  di bawah  umur  7  tahun  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan secara criminal ” (dalam BPHN, 1977:22).
Dalam  hal  tersebut, ada  sifat  kekhususan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  di atas  usia  diatas  yaitu  dalam  hal,  anak  diantara  umur  7  tahun  dan  di bawah  umur  12 tahun untuk di negara Birma, Ceylon, India dan Pakistan, anak diantara umur 9 tahun dan  di  bawah  umur 15  tahun  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana yang dilakukannya apabila pada waktu melakukannya belum dapat menghayati, bahwa apa yang dilakukan adalah salah.
Di  dalam  Undang-undang  No.3  Tahun  1997  memberikan  perumusan  secara tersendiri tentang anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terahadap tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dengan  demikian  tidak  lagi  berpegang  pada ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  45,  Pasal  46,  dan  Pasal  47  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan:
Ketika Undang-Undang Pengadilan Anak secara sah diberlakukan, menyatakan bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan  Anak disahkan  mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1997, dan dilakukan penundaan hingga berlakunya tahun 1998. Undang-Undang  ini  dimaksud  sebagai  pengganti  Pasal  45,  Pasal  46,  Pasal  47  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  isinya  memuat  hal-hal  baru  dan  lebih lengkap  yang  belum  terdapat  dalam  ketentuan  lama  (dalam  Departemen  Kehakiman, 1997-I).
Penjatuhan  pidana  penjara  adalah  upaya  penegakan  salah  satu  sanksi  yang dikenal  hukum  pidana,  yang  dijatuhkan  atas  diri  seseorang  yang  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana. Menurut ketetapan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  jenis  pidana  irtu  terdiri  dari  :  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan. Pidana  pokok  terdiri  dari  :  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  sementara,  pidana  kurungan  dan  pidana  denda.  Sementara  pidana  tambahan, berupa:  pencabutan  bebarapa  hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu,  dan pengumuman keputusan hakim.
Dengan berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memiliki ciri yang khusus terhadap penjatuhan pidana bagi anak dalam hukum pidana positif,  dimana  tidak  mengikuti  ketentuan  pidana  Pasal  10  KUHP,  dan  mengatur sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang No 3 Tahuyn 1997 (Tentang Pengadilan Anak) dalam Pasal 23 terdiri dari:
1. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun)
2. Pidana Kurungan,
3. Pidana Denda, atau,
4. Pidana Pengawasan.
Terhadap anak yang melakukan tindak pidana seberat apapun tidak dapat dijatuhi pidana  mati,  maupun  penjara  seumur  hidup.  Maksimal  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  anak  maksimal  10  tahun.  Ini  berarti  secara  normatif  tidak  boleh melebihi dari jumlah tersebut.
Jenis  pidana  baru  dalam  Kitab  Undang-Undang  ini  adalah  pidana  pengawasan yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Untuk  pidana tambahan bagi anak, dapat berupa :
1. perampasan barang-barang tertentu, dan atau,
2. pembayaran ganti kerugian.
Ancaman  pidana  yang  dapat  dijatuhi  terhadap  anak  nakal  yang  telah terbukti berasalah  melakukan  tindak  pidana  sesuai  Pasal  26  (1)  Undang-Undang  No 3  Tahun
1997  paling  lama  setengah  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang dewasa.  Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  mati  atau penjara  seumur  hidup,  maka  khusus  untuk  anak  ancaman  pidana  maksimum  10 (sepuluh)  tahun.  Dengan ketentuan  Pasal  26  ini,  maka  ketentuan-ketentuan  dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.
Pasal 26 UU.No 3 Tahun 1997.
1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  angka  2  huruf  a,  paling  lama  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum ancaman pidana penjara bagi oerang dewas.
2. Apabila  Anak  Nakal  sebgaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  a,  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  tersebut  paling  lama  10 (sepuluh) tahun.
3. Apabila  Anak  Nakal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  huruf  2  a, belum  mencapai  umur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup,  maka  terhadap  Anak Nakal  tersebut  hanya  dapat  dijatuhkan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 24 ayat (1) huruf  b.
Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana mati  atau  penjara  seumur  hidup,  sesuai dengan  Pasal  24  (1)  huruf  a  dalam  UU.No  3  Tahun  1997,  maka  terhadapnya  tidak dapat  dijatuhkan  pidana,  melainkan  menyerahkan  anak  itu  kepada  negara  untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dalam latihan kerja.
Pasal 24 UU.No 3 Tahun 1997.
1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
b. menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan,  dan latihan kerja; atau
c. menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial  Kemasyarakatan  yang  bergerak  di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  disertai  dengan  teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
Dalam hal pidana penjara  yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal 2 (dua) tahun,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang  No.3  Tahun  1997, hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  bersyarat,  ini  sepenuhnya  bergantung  pada  hakim untuk menjatuhkan  pidana  bersyarat  atau  tidak. Apabila  dijatuhkan  pidana  bersyarat, maka  ditentukan  syarat  umum  dan  syarat  khusus.  Syarat  umum,  adalah  anak  nakal tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  lagi  selama menjalani  masa  pidana  bersyarat. Sementara syarat  khusus,  misalnya  tidak  boleh  mengemudikan  kendaraan  bermotor atau  wajib  mengikuti  kegiatan-kegiatan  yang  diprogramkan  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) (Prinst Darwan, 1997:25) Pasal 29 UU. No.3 Tahun 1997:
1. Pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim,  apabila  pidana  penjara  yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun,
2. Dalam  putusan  pengadilan  mengenai  pidana  bersyarat  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
4. Syarat  khusus  iaolah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  hal  tertentu  yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa  pidana  bersyarat  bagi  syarat  khusus  lebih  pendek  dari  masa  pidana bersyarat bagi syarat umum.
6. Jangka  waktu  masa pidana  bersyarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Selama  menjalani  masa  pidana  bersyarat,  Jaksa  melakukan  pengawasan,  dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang ditentukan.
8. Anak  Nakal  yang  menjalani  pidana  bersyarat  dibimbing  oleh  Balai Pemasyarakatan dan bersetatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
9. Selama  Anak  Nakal  bersetatus  sebagai  Klien  Pemasyarakatan  dapat  mengikuti pedidikan sekolah.
Jadi syarat umum tidak mengulangi  tindak pidana lagi sedangkan syarat khusus, yaitu melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan. Masa  syarat  khusus  lebih  pendek  dari  syarat  umum  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun. Selama menjalani  pidana  bersyarat,  pengawasan  terhadap  anak  nakal  dilakukan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  sementara  bimbingan  dilakukan  oleh  pembimbing kemasyarakatan.
Disamping  itu  juga  diatur  pidana  kurungan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak nakal sesuai dengan ketentuan Pasal 1, angka 2 huruf a UU No. 3 Tahun 1997, paling lama  (maksimum)  setengah  dari  maksimum  ancaman  pidana  kurungan  bagi  orang dewasa.  Demikian  juga  dalam  hal  pidana  denda  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak nakal  (Pasal  28)  adalah  setengah  dari  maksimum  ancaman  pidana  denda  bagi  orang dewasa. Apabila  denda  itu  ternyata  tidak  dibayar,  maka  wajib  diganti  dengan  wajib latihan  kerja  paling  lama  90  hari  (sembilan  puluh)  hari  kerja  dengan  jam  kerja  tidak lebih  dari  4  (empat)  jam  sehari  dan  tidak  boleh  dilaksanakan  pada  malam  hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Permanaker No: Per-01/Men/1987, yang menentukan anak  yang terpaksa bekerja tidak boleh lebih dari 4 (empat) jam sehari, tidak bekerja pada malam hari (Prinst Darwan, 1997:37).

## B. Pembangunan Substansi Hukum Pidana Penjara Bagi Anak Dan Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak Nakal.
Pembangunan hukum Nasional,  termasuk  didalamnya  pembangunan hukum, tidak selayaknya dilihat dan dipahami hanya sebagai subyek pembangunan, tetapi juga sekaligus sebagai obyek pembangunan.
Sebagai  subyek  pembangunan, hukum dituntut  agar  dapat  tidak  hanya berfungsi  sebagai  sarana  pembangunan  (Law is  a  tool  of  social  engineering),  tetapi sebagai  upaya  menciptakan  system hukum nasional,  maka  dalam  pembangunannya dibutuhkan  pola  pikir,  yang  melihat hukum dan  memahami hukum sebagai  suatu system,  yaitu  system hukum nasional,  yang  dibangun  dengan  cara  antara  lain menerapkan  prinsip  “good  governance”  dan  dilakukan  untuk  menyesuaikan  diri
dengan perubahan system politik dan ketatanegaraan sesuai dengan amandemen UUD 1945.
Dalam kedudukanya sebagai obyek pembangunan nasional, maka pembangunan hukum,  apalagi  pembangunan  yang  berbasis  APBN,  maka  dalam pelaksanaan  pembangunannya  dimasa  datang,  dibutuhkan  tidak  hanya  Visi  dan  Misi yang  jelas,  namun  sekaligus  dan  lebih  penting  lagi  adalah pemikiran  (konsepsi), tentang  indikator-indikator  dan  pengukuran  kinerja  keberhasilannya  yang  jelas,  serta pengawasan yang baik dan dengan pembiayaan yang cukup.
Perubahan  paradigma  dalam  kehidupan  politik  dan  ketatanegaraan  di Indonesia,  yaitu  dari  sistem  otoritarian  kepada  sistem  demokrasi  dan  dari  sistem sentralisitik  kepada  sistem  desentralisasi,  akan  berdampak  pada  sistem hukum yang dianut  selama  ini  yang  menitik  beratkan  kepada  produk-produk hukum yang  lebih banyak  berpihak  kepada  kepentingan  penguasa  dari pada  kepentingan  rakyat,  dan produk hukum yang  lebih  mengutamakan  kepentingan  pemerintah  pusat  dari kepentingan pemerintah daerah.
Oleh  karena  itu,  pembangunan hukum nasional tidak  sekedar  diarahkan  bagi terwujudnya  system hukum yang  menjamin  berfungsinya hukum sebagai  sarana perubahan  social,  tetapi  melalui  pembangunan nasional,  dapat  diciptakan  system hukum nasional bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, antara lain  menjadi  dasar hukum yang  dapat  mencegah  dan  menyelesaikan  konflik-konflik yang terjadi dalam proses pembangunan.
Penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  pelaku  kejahatan  adalah  salah  satu  jenis sanksi dalam hukum pidana  yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Oleh  karena  itu  dalam  perkembangannya,  penjatuhan  pidana  menjadi  perhatian  para ahli dalam bidang hukum pidana dimana pidana penjara mempunyai peranan penting dalam menghadapi masalah kejahatan, sebagaimana dikemukakan bahwa:
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional, yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  makmur  yang  merata  materiil  dan  spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan pidana bertujuan untuk  menanggulangi  kejahatan,  demi  kesejahteraan  dan  penganyoman masyarakat;
2. Perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak dikehendaki,  yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian  (material  dan  atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Pengunaan hukum pidana harus pula mempertimbangkan prinsip “biaya dan hasil” (cost benfit principle);
4. Pengunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasilitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasing) (Sudarto, 1977:48).
Dalam  upaya  penangulangan  kejahatan  pidana  penjara  tidak  hanya  ditujukan kepada  orang  dewasa  (Pasal  10  KUHP),  akan tetapi  juga  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana, hal ini dapat dibaca di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997,  dalam  Pasal  26  ayat  1  menentukan,  “pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhk an kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hurf a, paling lama ½ (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewas”. Dalam
penjelasan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak, dikemukakan dengan adanya pembedaan dan perlakuan ancaman pidana penjara antara anak dan  orang  dewasa,  dikarenakan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  anak  agar menyongsong  masa  depan  anak  yang  masih  panjang,  dan  memberi  kesempatan  pada anak  agar  melalui  pembinaan  akan  memperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi  diri,  keluarga,  bangsa  dan bernegara.
Menurut  Made  Sahdi  Astuti,  penerapan  pidana  perampasan  kemerdekaan terhadap  anak  dalam  ketentuan SMR-JJ  Rule  9.1  dan  Rule  17.1 menganut  penerapan kebijaksanaan  selektif  dan limitataif,  hal  ini  mengingat  pertumbuhan  fisik  dan  jiwa anak. Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut :
17.1. (b). Rectriction on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shaall limited to the possible minimum;
17.2. (c). Deprivation of personal liberty shaall not be imposed unless the Juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in commiting other serious offence  and unless there is no  other appropriate response;
19.1. The placement of a juvenile in an institution shall always be disposition of last  resort and for minimum necessary periode.
Rule 17.1 (b) ditegaskan, bahwa pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dan dibatasi  seminimal  mungkin.  Sedangkan  di  dalam  Rule  17.1  (c) ditentukan,  bahwa  perampasan  kebebasan  atau  kemerdekaan  pribadi tidak  akan  dikenakan  kecuali  kalau  anak  telah  diputuskan  melakukan tindakan kekerasan yang  serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang  lebih  tepat.  Sedangkan  dalam Rule 19.1  ditentukan,  bahwa menempatkan  seorang  anak  dalam  suatu  lembaga  akan  selalu  menjadi penempatan  dari  usaha  terakhir  dan  untuk  waktu  mini9mal  yang ditentukan (Made Sadhi Astuti, 1997:151-152).
Dalam  konsep  rancangan  KUHP  Nasional  (1972),  penggunaan  upaya  pidana tersebut juga masih diperlakukan, sebagaimana ditentukan yaitu : Dalam Pasal 2 ayat 1 :
1. Untuk  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  demi  penganyoman  negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk  membimbing  agar  terpidana  insyaf  dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
Pasal  2  ayat  2:  bahwa  pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan merendahkan  martabat  manusia. Dari  perumusan  tersebut,  bahwa  pemberian  pidana melihat  ke  depan.  Perumusan  ini memperlihatkan  pengaruh  dari  aliran Defense Sociale,  atau  aliran  yang  merupakan  pertumbuhan  lanjut  dari  aliran  moderen.  Aliran moderen  menitikberatkan  perhatiannya  kepada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana dengan maksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.  Perlindungan  masyarakat  adalah  tujuan  semua  pemidanaan,  yaitu:  “(1) mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  baik  oleh  orang  dewasa  maupun  anak  demi
penganyoman  masyarakat  (2)  melindungi  masyarakat  terhadap  sifat  berbahaya sepembuat  dewasa  ataupun  anak,  dan  (3)  melindungi  masyarakat  dari  bahaya pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  maupun  anak  (Made Sadhi Astuti, 1997:151-152).
Aliran Defense  Sociale secara  aktif  hendak  menghilangkan  bahaya  terhadap masyarakat  dengan  mengadakan  resosialisasi  dari  pembuat.  Pidana  hendaknya dipertahankan  sebgai  salah  satu  sarana  untuk  social  defence  dalam  arti  melindungi masyarakat  terhadap  kejahatan  dengan  memperbaiki  atau  memulihkan  kembali (rehabilitatie) pelaku  tanpa  mengurangi  keseimbangan  perorangan  (pembuat)  dan masyarakat (Sudarto, 1977:59). Menurut Fauconnet, bahwa upaya penggunaan pidana adalah  dalam  rangka  penegasan  kembali  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan. Pendapat ini dikemukakan , bahwa “ the cinviction and execution of the sentences is ensentially aceremonial reaffirmation of  the  societal  values  that  are  violated  and  challenged  by  the  crime” (dalam  Karl  O Christiansen, 1976:60).
Ted  Honderich  berpendapat bahwa  suatu  pidana  dapat  disebut  sebagai  alat pencegah  yang  ekonomis  (economical  deterrents)  apabila  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pidana itu sunguh-sungguh mencegah
2. Pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  keadaan  yang  lebih  berbahaya  atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada  pidana  lain  yang  dapat  mencegah  secara  efektif  dengan  bahaya  atau kerugian yang lebih kecil (Barda Nawawi Arief, 1996:39)
Pandangan  Bassiouni,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  harus  memperhatikan kebutuhan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan-kepentingan masyarakat.  Pidana  hanya  dibenarkan  apabila  ada  kebutuhan  yang  berguna  bagi masyarakat dan terwujudnya kepentingan-kepentingan sosial  yang mengandung nilai- nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah : 1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat kembali dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara  atau  mempertahankan  integritas  pandangan-pandangan  dasar  tertentu mengenai  keadilan  social,  martabat  kemanusiaan  dan  keadilan  individu  (dalam Barda Nawawi Arief, 1996:40)
Pendekatan  humanistis  dalam  penggunaan  pidana  oleh  satu  negara  sebagai  upaya penanggulangan  kejahatan  tidak  hanya  berarti  bahwa  pidana  yang  dikenakan  kepada sipelanggar  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  (falsafah  hidup),  tetapi  juga harus  dapat  membuktikan  kesadaran  sipelanggar  akan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan nilai-nilai  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat,  sebagaiman  diungkapkan, “the  very foundation  of  any  criminal  justice  system  consist  of  the  philosophy  behind  a  given country” (W.Clifford, 1973:6).
Dewasa ini dibeberapa negara maju seperti Amerika Serikat, masalah pemidanaan terhadap  anak  lebih  banyak  menggunakan  lembaga probation (menjalani  masa percobaan)  yang  dapat  diterapkan  pada  tingkat  pemeriksaan  di  kepolisian  juga  pada putusan  pengadilan  dengan maksud  agar  pembinaan  anak  dapat  dilakukan  dengan pengawasan  tanpa  memisahkan  anak  dengan  keluarga  dan  masyarakat  sebagai  cara yang terbaik. Hal ini sering dilakukan sebagaimana dikemukakan: “ probation officers
who  recommend  and  lawyers  who  support  without challenge-the  detenition  or commitment of young ster to an institution where he will be preyed upon, and in other ways made bitter rather better ” (Alan R. Coffey.1974:52).

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Di  Indonesia  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997 Tentang  Pengadilan  Anak  telah  membawa  perubahan  baru  tentang  ketentuan pidana  penjara  bagi  anak,  sehingga  ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (Pasal 10 KUHP) tentang jenis hukuman dan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak-anak nakal, dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk dapat dilakukan pembinaan, dan penjatuhan hukuman sepenuhnya berada  dalam  kekuasaan  hakim.  Adapun  dasar pertimbangan  hakim  menjatuhkan pidana  perampasan  kemerdekaan  terhadap  anak  adalah:  (1)  melakukan  tindak pidana  lebih  dari  satu  kali,  (2)  melakukan  kejahatan  berat,  (3)  dipandang  tidak dapat diperbaiki lagi,dan (4) membahayakan masyarakat.
2. Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  nakal  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  angka  2  huruf  a,  paling  lama  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  tersebut  paling  lama  10  (sepuluh) tahun. Apabila Anak Nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap  Anak  Nakal  tersebut  hanya  dapat  dijatuhkan  tindakan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf  b.

## B. Saran-saran
1. Perlu  ditinjau  kembali  batas  umur  terhadap  anak  yang  dapat  dikenakan  pidana penjara,  dan  pengenaan  pidana  penjara  terhadap  anak  perlu  dibangun  paradigma yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  di dalam  peradaban  dan  kultur masyarakat Indonesia.
2. Pemidanaan terhadap anak ke depan sangat perlu menggunakan lembaga probation (menjalani  masa  percobaan)  yang  dapat  diterapkan  pada  tingkat  pemeriksaan  di kepolisian  juga  pada  putusan  pengadilan  dengan  maksud  agar  pembinaan  anak dapat dilakukan dengan pengawasan tanpa memisahkan anak dengan keluarga dan masyarakat sebagai cara yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Fakrulloh,  Zudan, Materi  Kuliah  Hukum  Sumber  Daya  Alam  dan  Perencanaan Pembangunan, Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya, 2010.
Ancel,  Marc  (1965)  Social  Defence, A  modern  approach  to  criminal  problems Routledge & Paul Kegan, London.
BPHN (1976) Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Binacipta, Jakarta.
BPHN (1977) Loka Karya Tentang Peradilan Anak, Bina Cipta Bandung.
BP7  Pusat  (1995) Bahan  Penataran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila, UUD 1945, GBHN, Jakarta
Barda,  Arief    Nawawi  (1994) Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana. Ananta, Semarang.
----------,  (1992) Teori-teori  Dan  Kebijakan  Pidana  (Edisi  Revisi), Alumni, Bandung.
----------,  (1998) Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Clifford,  W.  (1973) Reform  in  Criminal  Justice  in  Asia  and  the  Far  East, Resource Meterial Series No.6 Unafei, Tokyo.
Chandra  Muzaffar  (1995), Hak  Azasi  Manusia  Dalam  Tata  Dunia  Baru, Mizan, Bandung.
Coffey,  Alan  R.  (1974) Juvenile  Justice  as  a  System  Law  Enforcement  To Rehabilitation, Prentice Hall, The United States of Amerika.
Darwan, Prinst (1997) Hukum Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## Hulsman L.H.C. (1978) The Duth Criminal Justice System From A Comperative Legal
Perspective, In  D.C  Fokema  ed.  Introduction  to  Dutch  Law  For  Foreign Lawyers, Kluwe Deventer, Nederlands.
Jackson, RM. (1972) Enforcing the Law, Pelican Book, USA.
J.  Henham.  Ralph  (1999) Crimi9nal  Justice  on  Sentencing  Policy, Dartmouth Publising Company limited, USA.
J. William, Chambliss & Robert B. Seidman (1971) Law, Order, and Power, Addison- Wesley Publishing Company, USA.
Johnson, Alvin.S. (1994) Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Johnston,  Norman,  et.al.,  (1973) The  Sociologiof  Punishment  &  Correction, John Wiley and Sons, New York.
Kusumah, Mulyana W. (1986) Hukum dan Hak-hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta.
----------,  (1982) Analisa  Kriminologi  Tentang  Kejahatan-Kejahatan  Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Orland, Leonard (1973) Justice, Punishment, Treatment The Correctional Proces, Free Press, New York.
Ross, Alf (1975) On Guality, Responsibility and Punishment, Steven & Sons Ltd.
Rubai,  Masruchin  (1997) Mengenal  Pidana  dan  Pemidanaan  Di  Indonesia, Penerbit IKIP, Malang.
Sadhi,  Astuti  Made  (1998) Peranan  Hakim  Dalam  Peradilan  Pidana  Untuk Mewujudkan  Perlindungan  Dan  Kesejahteraan  Anak, Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  UNIBRAW, Malang.
Soesilo,  R.  (1974) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.
Jurnal-jurnal :
Journal  Crime  And  Deliquency.  (1999) Setencing  completion  and  Recidivism  Among Juvenilies  Referred  to  Teen  Courts, Vol. 45  No. 4,  October,  Sage Publications, Inc. USA.
Peraturan-peraturan dan lain-lain:
Resolusi PBB (XIV), Deklarasi Hak-hak Anak, 20 November 1958.
Resolusi  PBB  A/RES/30/33,  1986: The  Beijing  Rules;  United  Nation  Standard Minimum  Rules;  For  The  Administration  of  Juvenile  Justice,  Departemen of Public Information, New York.
Resolusi  PBB  Nomor  44/25  20  November  1989:  Convention  On  The  Rights  of  the Child, United National Children’s F und (UNICEF).
Surat  Edaran  Mahkama  Agung  (SEMA)  No.  6  Tahun  1987  tg.  17  November  1887, Tentang Tata Tertib Sidang Anak.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1982 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak.