## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika
Meli Indah Sari, Hafrida Fakultas Hukum Universitas Jambi Author's email correspondence: indahmeli829@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar pertimbangan  hakim  dalam  penerapan  pidana  penjara  sebagai pengganti  pidana  denda  dalam  putusan  kasus  narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang berhubungan  dengan  putusan  pengadilan  tentang  tindak  pidana narkotika.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akumulasi antara  pidana  penjara  dan  pidana  denda  dalam  undang-undang narkotika  ini  belum  efektif  karena  dalam  penerapannya  pidana denda tidak pernah dibayarkan oleh pelaku. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana  pengganti berupa pidana penjara. Hal ini  menguatkan  pendapat  bahwa  persoalan  ini  terjadi  karena pidana penjara pengganti denda rendah sehingga cenderung lebih menguntungkan terpidana secara pragmatis. Disarankan pembuat kebijakan  hendaknya  memperhatikan  efektivitas  penetapan sanksi pidana denda  dengan merumuskan peraturan perundang- undangan  yang  seimbang  antara  beratnya  pidana  penjara  yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda.
Kata Kunci: Kasus narkotika; pidana denda; pidana pengganti

## ARTICLE HISTORY
Submission: 11 decemer 2019 Accepted: 29 January 2020 Publish: 06 February 2020
KEYWORDS: Fines; narcotics
case; substitute

## ABSTRACT
This  article  seeks  to  analyze  basis  of  judge's  consideration  in exercising  imprisonment  as  a  substitute  for  criminal  fines  in narcotics abuse case. As a normative juridical research, this study examines laws and  their application  to court decisions regarding narcotics  crime.  The  results  of  this  study  demonstrates  that  the accumulation of imprisonment and criminal fines in the narcotics' law  has  not  been  effective  to  urge  the  perpetrator  pay  criminal fines.  In  reality,  the  perpetrator  pragmatically  prefers  carrying out  imprisonment  to  substitute  sanction.  The  result  of  this research  has  supported  the  idea  that  the  problem  behind  the application  of  imprisonment  as  a  subtitute  of  fines  tends  to  be pragmatically  favourable  to  that  of  fines  sanction.  It  is recommended  that  the  policy-makers  pay  attention  to  the effectiveness  of  the  stipulating  criminal  sanctions  in  the  form  of fines  by  formulating  a balanced  legislation  between  the  severity of imprisonment and its substitute in the form of fines sanction.

## A. Pendahuluan
Lokasi provinsi Jambi yang strategis yang terletak di kawasan Growth Triangle yang terbuka berada di kawasan laut china selatan.
The  position  of  Jambi  Province  is  quite  strategic  because  it  is  located  near Economic Growth Region. Jambi sees a future opportunity by the establishment
of Thai Pass (previously called as Kra Pass or Kra Isthmus Pass. This will open a new  opportunity  to  Jambi  Province  because  of  its  position  directly  facing  and open to South China Sea. This  geographic  situation on the one hand will give a positive  impact  on  the  economic  growth  of  Jambi  Province.  On  the  other  hand, however, this situation will also open an opportunity for drug trafficking in Jambi Province. 1
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  telah  banyak  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  Hakim.  Meskipun telah  memiliki  aturan  hukum  yang  jelas,  namun  peredaran  narkotika  di  Indonesia belum  dapat  diredakan.  Dari  tahun  ke  tahun,  permasalahan  peredaran  narkotika  di Indonesia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan. 2
Drugs offence has been playing a significant role as a trans-national crime both in Indonesia  and  Singapore.  As  countries  with  bold  commitment    to    eradicate drugs  in  these  regions,  Indonesia  and  Singapore are still facing problems with respect to which sanctions have to be imposed against the drugs offenders. 3
Di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Sengeti  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  juga  terus  terjadi,  hal  ini  dibuktikan  dengan  ditangkapnya  beberapa  orang pengedar  dan  pengguna  narkotika.  Dengan  ditangkapnya  pengedar  dan  pengguna narkotika tersebut terdapat putusan yang pada amar putusannya hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan, apabila terpidana tidak  mampu  membayar  denda  tersebut  maka  pidana  denda  dapat  diganti  dengan pidana penjara.
Pidana  penjara  dan  denda  adalah  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  oleh hakim  di  dalam  putusan  pidana  selain  pidana  mati,  pidana  kurungan  dan  pidana tutupan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja dalam putusan  hakim  tersebut  ada  perbedaan  lamanya  pidana  penjara  sebagai  pidana pengganti denda yang diberikan oleh hakim antara putusan satu dengan putusan yang lainnya. Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda tentu saja bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan ekonomis atau sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan pelaksanaannya tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan dari pemidanaan.  Hakim  dalam  memutus  harus  memperhatikan  nilai  kepastian,  keadilan, dan kemanfaatan karena peranan hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  “Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
1 Hafrida,  H.,  Herlina,  N.,  &  Adamy,  Z.  (2019).  The  Protection  of  Women  and  Children  as Victims  of  Human  Trafficking  in  Jambi  Province. Jambe  Law  Journal , 1 (2),  207-230. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230. P. 211-212.
2 Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia , Jurnal Hukum: Vol. 7, No.1, hal.143.
3 Monalisa, M., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2020). A Comparative Study on Criminal Sanction Against  Drugs  Offenders. Jambe  Law  Journal , 2 (2),  181-206.  Retrieved  from http://www.jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/38. P. 182.
Berikut merupakan tabel putusan di wilayah Pengadilan Negeri Sengeti tentang kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  penjatuhan  pidana  penjara  pengganti  pidana dendanya berbeda:

## Tabel 1
Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dengan penjatuhan jumlah pidana denda yang sama
dan lama pidana pengganti yang berbeda No. Putusan Ancaman Pidana Penjara Denda Pengganti Denda 1. 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 6 tahun 1 Miliar 6 bulan penjara 2. 94/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 6 tahun 1 Miliar 6 bulan penjara 3. 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 5 tahun 1 Miliar 1 bulan penjara 4. 108/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 5 tahun 1 Miliar 3 bulan penjara 5. 117/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 6 tahun 1 Miliar 4 bulan penjara
Dari tabel di atas terlihat terdapat perbedaan pada lamanya penjatuhan pidana pengganti denda yang diberikan walaupun pidana denda yang dijatuhkan besarannya sama pada setiap putusan yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perbedaan penjatuhan  pidana  tersebut  jelas  terjadi  kesenjangan  dan  dimata  masyarakat  timbul ketidak  percayaan,  dimana  pidana  yang  dijatuhkan  tidak  mewujudkan  rasa  keadilan dalam  masyarakat  serta  pidana  pengganti  denda  yang  dijatuhkan  terkesan  seperti basa-basi sehingga si terhukum pasti akan memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar denda. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 menyatakan, “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  ini  tidak  dapat  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana Narkotika  dan  tindak  pidana  Prekursor  Narkotika,  pelaku  dijatuhi  pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.” Namun  semua  itu  tergantung  pada  pertimbangan  hakim  yang  memimpin  sidang perkaranya,  karena  seorang  hakim  dalam  putusan  yang  dijatuhkannya  selain mempertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  juga  akan  mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dari  5  (lima)  putusan  tersebut  hanya  akan  dibahas  2  (dua)  putusan  saja  yaitu putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. atas nama Nasrul Als Caul Bin Syahril dan putusan nomor  106/Pid.Sus/2018/PN.Snt .  atas  nama  Ade  Siswandi  Bin  Deswandi  (Alm).  Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dimana  keduanya  terbukti  secara  sah  tanpa  hak  atau melawan  hukum  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I  bukan tanaman berupa Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik  terdakwa  Caul  dan  4,41  (empat  koma  empat  puluh  satu)  gram  milik  terdakwa Ade Siswandi. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan apabila tidak dibayarkan maka terdakwa harus mengganti dengan pidana  penjara  pengganti  pidana  denda  1  bulan  untuk  terdakwa  Caul  dan  6  bulan penjara bagi terdakwa Ade Siswandi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative  yaitu  dimana penelitian ini  berangkat  adanya  analisis  putusan  nomor  86/Pid.Sus/2018/PN.Snt  dan    putusan
nomor  106/Pid.Sus/2018/PN.Snt  tentang  tindak  pidana  narkotika.  Menggunakan bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.

## C. Pembahasan
1. Dasar  Pertimbangan  yang  digunakan  Hakim  dalam  Penetapan  Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sengeti
Seorang  hakim  dalam  hal  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  tidak  boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti  yang  sah,  sehingga  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).
Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang  telah  memeriksa  dan  mengadili  suatu  putusan  yang  selanjutnya  untuk  dijatuhi putusan.  Dalam  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan  dasar  putusan,  juga  memuat  Pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Tidak ada  pertimbangan  khusus  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam  menangani  perkara narkotika,  pada  dasarnya  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan  itu  sama seperti pertimbangan pada perkara lainnya. Seperti hal-hal yang meringankan dan hal- hal  yang  memberatkan,  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf.  Yang  mana  dasar pertimbangan  hakim  tersebut  dimusyawarahkan  dalam  rapat  majelis  hakim  yang menangani putusan tersebut.
Adapun  kebijakan  reformulasi  pidana  denda  dalam  tindak  pidana  narkotika belum  berjalan  efektif  pidana  denda  sudah  lama  dikenal  secara  luas  di  dunia,  tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang  berbeda  tentang  pidana  denda  dalam  keseluruhan  sistem  pidana,  khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Konsep baru dalam sanksi pidana dalam hukum  pidana  di  Indonesia  adalah  perkembangan  sanksi  alternatif  (alternative sanction) dari pidana hilang kemerdekaan  salah satunya adalah pidana denda. 4
Pandangan-pandangan  tersebut  membentuk  suatu  sikap  yang  saling  bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara, para ahli hukum  pidana  cenderung  meminimalisasi  penggunaannya.  Sebaliknya,  pidana  denda justru  ingin  dimaksimalisasi.  Pidana  penjara  seringkali  dianggap  terlalu  berat  jika dibandingkan dengan pidana denda. Dalam praktiknya di Pengadilan, ternyata pidana perampasan  kemerdekaan,  yaitu  pidana  penjara  dan  kurungan  masih  merupakan pilihan utama dari pada hakim. 5
4 Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.
5 Yesmil  Anwar  dan  Adang,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Reformasi  Hukum  Pidana, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm. 145
Pidana  denda  akan  diusahakan  semaksimal  mungkin  dan  menjadi  prioritas utama  sebelum  ditambah  dengan  pidana  penjara,  penggunaan  pidana  denda mempunyai  beberapa  keuntungan  dibandingkan  dengan pidana  penjara.  Penggunaan pidana  denda  dapat  menghindari  biaya-biaya  sosial  yang  dikeluarkan  untuk memelihara  penjara,  menghindari  penahanan  yang  tidak  perlu,  dan  menghindari penyianyian modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara. 6
Dalam  memutuskan  satu  perkara  pidana  khususnya  dalam  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika,  hakim  tidak  hanya  menilai  terdakwa  dari  segi  perbuatan saja,  tetapi  banyak  segi  atau  faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan-pertimbangan  yang  diambil  oleh  hakim  dalam  menentukan lamanya pidana denda, hal ini dapat dilihat dari hasil  wawancara  dengan Bapak  Dicky Irvandi sebagai  salah  seorang  hakim Pengadilan Negeri Sengeti, antara lain:

## a. Adanya keyakinan hakim bahwa pidana denda yang tidak dibayarkan (Unsur Sosiologis/Kemanfaatan)
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  untuk  putusan  tindak pidana  narkotika  berupa  pidana  pokok  yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Dari beberapa  putusan  kasus  narkotika,  lamanya  pidana  penjara  yang  diberikan  kepada terdakwa  sangat  bervariasi.  Berbeda  halnya  dengan  pidana  denda  yang  diberikan dengan  jumlah  besaran  yang  sama  yaitu  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah), seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 2
Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dengan penjatuhan jumlah pidana denda yang sama No. Putusan Pidana penjara  Pidana denda 1. 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 6 Tahun 1 Miliar 2. 94/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 6 Tahun 1 Miliar 3. 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 5 Tahun 1 Miliar 4. 108/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 5 Tahun 1 Miliar 5. 117/Pid.Sus/2018/PN.Snt. 6 Tahun 1 Miliar Sumber: Pengadilan Negeri Sengeti
Pidana pokok yang diberikan oleh hakim kepada terpidana narkotika sangatlah bervariasi seperti terlihat pada tabel, tetapi dari ke 5 (lima) putusan hakim tersebut, 2 (dua)  putusan  hakim  menjatuhkan  pidana  pokok  penjara  dengan  menggunakan ancaman  pidana  minimum  yaitu  5  (lima)  tahun  penjara.  Sebagaimana  yang  telah disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Dari  beberapa  putusan  kasus  narkotika  yang  telah  disidangkan  di  Pengadilan Negeri Sengeti, ditemukan fakta bahwa kondisi perekonomian terdakwa pelaku tindak pidana  narkotika  bukanlah  orang  dengan  kondisi  ekonomi  yang  baik.  Terdakwa hanyalah  orang  yang  kehidupannya  biasa-biasa  saja  serta  melakukan  perbuatan tersebut semata-mata  untuk  mencari  uang.  Melihat  kondisi  ekonomi  terdakwa,  maka
6 Rastra  Prasetyo  Aditiyono, Kebijakan  reformulasi  pidana  pengganti ,  Jurnal  Hukum:  Vol.  2, No.1, hlm. 112.
hakim  berkeyakinan  bahwa  pidana  denda  yang  diberikan  dengan  jumlah  Rp. 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  kepada  terdakwa  tidak  akan  dibayarkan. Keyakinan  hakim  tersebut  adalah  benar,  hal  ini  terlihat  setelah  putusan  hakim dijatuhkan,  hampir  semua  terdakwa  tidak  membayarkan  pidana  denda  yang  telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya.
Riwayat  hidup,  keadaan  sosial  dan  ekonomi  terdakwa  juga  menjadi pertimbangan  hakim  untuk  menetapkan  lamanya  pidana  pengganti  denda  yang berbeda  terhadap  putusan  yang  sama.  Dari  beberapa  putusan  yang  dijatuhkan terdakwa merupakan orang yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Pekerjaan terdakwa  sehari-hari  hanyalah  sebagai  pedagang,  swasta  dan  wiraswasta.  Mereka melakukan  perbuatan  tersebut  semata-mata  hanya  untuk  mencari  uang  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Karena  itu  di  dalam  putusannya  hakim  juga menetapkan pidana pengganti denda sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  berbunyi  apabila  pidana  denda  tidak  dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

## 2. Pertimbangan  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  (Unsur Yuridis/Kepastian Hukum)
Perbedaan  pidana  pengganti  denda  yang  ditetapkan  dalam  putusan  terjadi karena sebelumnya hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan penjelasan saksi-saksi  dan  terdakwa  dalam  mempersidangkan  putusannya.  Hakim  juga memberikan  pertimbangannya  terhadap  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada terdakwa. Pedoman hakim dalam memutuskan putusannya adalah fakta-fakta yang ada dipersidangan  yang  dapat  memberatkan  dan  meringankan  bagi  terdakwa.  Dan  di dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  pada  kasus  narkotika  di  Pengadilan Negeri  Sengeti  hakim  memuat  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan di dalam putusannya.
a.  Hal-hal yang memberatkan
Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu karena suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (tidak diatur secara umum dalam KUHP tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik kejahatan maupun pelanggaran), dan samenloop atau gabungan (Pasal 65 dan 66 KUHP). Dan di dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah hal-hal memberatkan yang dipertimbangkan  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  yang  terkait  dengan  pidana pengganti denda dalam putusan kasus narkotika yang diteliti.
Hal-hal yang memberatkan yang dipertimbangan oleh hakim untuk menetapkan pidana  pengganti  denda  dari  5  (lima)  putusan  dalam  penulisan  skripi  ini,  yaitu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam  memberantas narkotika.  Dan  2  (dua)  putusan  yang  diteliti  Penulis  yaitu  Putusan  Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sehingga pidana penggantinya dijatuhkan selama 6 (enam) bulan dan pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. pidana penggantinya dijatuhkan hanya 1 (satu) bulan saja karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
Selain  itu  terdapat  fakta-fakta  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  yang  tidak dituliskan  dalam  putusan  yang  didapatkan  pada  saat  dipersidangan  yaitu  seperti terdakwa  yang  sengaja  menghilangkan  barang-bukti  ketika  dalam  proses
penangkapan,  mempersulit  jalannya  persidangan,    dan  memberikan  keterangan  yang berbelit-belit.
b.  Hal-hal yang meringankan
Menurut  KUHP  alasan-alasan yang dapat meringankan  pidana  yaitu,  percobaan (Pasal  53),  membantu  atau  medleplegend  (Pasal  57),  dan  belum  dewasa  (Pasal  47). Hal-hal  yang  meringankan  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  untuk  menetapkan pidana pengganti denda dari 2 (dua) putusan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:
1) Mengakui perbuatannya
2) Menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya
3) Bersikap sopan dipersidangan
4) Belum pernah dihukum 5) Mempunyai tanggungan keluarga Hal  tersebut  di  atas  yang  merupakan  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan lamanya  pidana  pengganti  denda  yang  dijatuhi  terhadap  terdakwa.  Dan  hal  ini  juga digunakan oleh hakim dalam setiap putusannya.

## 3. Pertimbangan  terhadap  peran  dan  jumlah  barang  bukti  (Unsur Filosofis/Keadilan)
Pertimbangan  lamanya  pidana  penjara  pengganti  pidana  denda  juga didasarkan  pada  peran  dan  posisi  terdakwa  dalam  putusan  yang  disidangkan. Perbedaan  lamanya  pidana  pengganti  denda  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa,  juga didasarkan pada besaran barang bukti yang diajukan dipersidangan.

## Tabel 3
Jenis dan Jumlah Barang Bukti Narkotika No. Putusan Jenis Narkotika Jumlah Barang Bukti Pidana Pengganti Denda 1. 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Metamfetamin 0,13 gram 6 bulan 2. 94/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Metamfetamin 1,83 gram 6 bulan 3. 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Metamfetamin 4,41 gram 1 bulan 4. 108/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Metamfetamin  1, 85 gram 3 bulan 5. 117/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Metamfetamin 1,85 gram 4 bulan Sumber: Pengadilan Negeri Sengeti
Dari  tabel  3  tersebut  di  atas    ditemukan  fakta  bahwa  dari  ke  5  (lima)  putusan tersebut  besarnya  barang  bukti  yang  digunakan  berbeda-beda.  Jumlah  barang  bukti yang  terkecil  yaitu  0,  13  (nol  koma  tiga  belas)  gram  yaitu  pada  putusan  nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt dan jumlah barang bukti yang terbesar adalah 4, 41 (empat koma  empat  puluh  satu)  gram  yang  terdapat  pada  putusan  nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt.  Perbedaan  jumlah  barang  bukti  ini  juga  turut mempengaruhi lamanya pidana pengganti denda yang diberikan kepada terdakwa.
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  penulis  melihat  dari  2  (dua)  putusan  juga  yaitu Nomor  86/Pid.Sus/2018/PN.Snt  dan  106/Pid.Sus/2018/PN.Snt.  Pidana  pengganti
denda yang paling lama terdapat pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt, yaitu 6  (enam)  bulan  penjara.  Tidak  hanya  pada  pidana  pengganti,  pidana  pokok  yang dijatuhkan pada putusan tersebut juga dengan ancaman di atas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu  5  (lima)  tahun.  Barang  bukti  pada  Putusan  Nomor  86/Pid.Sus/2018/PN.Snt memang  yang  paling  sedikit  namun  karena  dalam  pertimbangannya  terdakwa  sudah pernah di hukum pada tahun 2014 dan juga dalam perkara yang sama yaitu narkotika jenis  shabu  dan  putus  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun.  Inilah  yang menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pengganti  denda  yang selama 6 (enam) bulan penjara dan juga dari 5 (lima) putusan tersebut hanya Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. inilah yang terdakwanya sudah pernah dihukum.
Selanjutnya pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt., barang bukti yang digunakan adalah 4, 41 (empat koma empat puluh satu) gram Narkotika gol 1 bukan tanaman shabu dengan pidana penggantinya 1 (satu) bulan penjara. Meskipun barang bukti  pada  putusan  ini  yang  paling  tinggi  namun  ternyata  dalam  proses  persidangan terungkap  bahwa  barang  bukti  tersebut  bukanlah  milik  terdakwa,  terdakwa  hanya dititipkan oleh pemiliknya.
Selain pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas psikologis dan latar  belakang  hakim  juga  dapat  mempengaruhi  suatu  putusan  dan  hakim  dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas dari apa yang telah didakwakan dan tuntutan dari jaksa sebagai penuntut umum. Hakim memang tidak pernah menjatuhkan pidana penjara pengganti denda dengan ancaman yang maksimal yaitu 2 (dua) tahun pidana penjara.  Karena  hakim  merasa  hal  ini  terlalu  berat  apabila  dijatuhkan  kepada terdakwa.  Dan  hakim  menjatuhkan  ancaman  tertinggi  tidak  melebihi  dari  6  (enam) bulan.  Ada  beberapa  faktor  dari  dalam  diri  seorang  hakim  itu  sendiri  yang  juga mempengaruhi  yaitu  faktor  subyektif  dan  faktor  objektif  yang  dapat  mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan sebagai dasar pertimbangan yang digunakan hakim  dalam  menetapkan  pidana  pengganti  denda  dalam  putusan-putusan  tindak pidana narkotika.
1. Subyektif
a.  Sikap  perilaku  yang  apriori,  seringkali  hakim  dalam  mengadili  satu  perkara  sejak awal  dihinggapi  suatu  prasangka  atau  dugaan  bahwa    tersangka  atau  terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau  dinyatakan sebagai pihak yang salah.
b.  Sikap  perilaku    emosional,  perilaku    hakim  yang    mudah  tersinggung    atau  marah akan  berbeda  dengan  perilaku  hakim  yang  penuh  pengertian,  sabar  dan  teliti dalam  menangani  suatu  perkara.
c.    Sikap    perilaku    arogan,    hakim    yang    memiliki    sikap    arogan    merasa    dirinya berkuasa    dan    pandai    melebihi    orang    lain    sering    kali    mempengaruhi keputusannya.
d.    Moral,  faktor  ini  merupakan  landasan yang  sangat  vital  bagi  penegak  hukum  dan keadilan terutama hakim.
2. Obyektif
a.  Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi
Latar  belakang  sosial  seorang  hakim  mempengaruhi  sikap  perilaku  hakim.  Dalam kajian  sosiologis  menunjukkan  bahwa  hakim  yang  berasal  dari  status sosial  tinggi berbeda  cara  memandang  suatu  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat,  bila
dibandingkan  dengan  hakim  yang  berasal  dari  lingkungan status sosial menengah ke bawah.
Kebudayaan  atau  pendidikan  seorang  hakim  juga  ikut  mempengaruhi  suatu keputusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu  perkara  dibanding  dengan  hakim  yang berasal  dari  lingkungan  budaya yang  halus,  longgar,  dan  kekeluargaan. Satu  hal lagi    yang    banyak  mempengaruhi  perilaku  hakim  adalah  latar  belakang  ekonomi. Sebagai  manusia  biasa    yang    harus    mencukupi    kebutuhan    hidupnya    dan keluarganya,    faktor  ekonomi    seringkali    mempengaruhi    pola    pikirnya.  Faktor  ini tentunya  tidak  bersifat    absolut,  sebab  hakim  yang  memegang  teguh  kode  etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi  oleh  faktor  apapun  termasuk desakan ekonomi.
b.  Profesionalisme
Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan    ketelitian    merupakan    faktor    yang  mempengaruhi    cara    hakim  dalam mengambil    keputusan.    Masalah    profesionalisme    ini    juga    seringkali  dikaitkan dengan  kode  etik  di    lingkungan    peradilan,  oleh  karena  itu  hakim  yang  menangani suatu  perkara  dengan  berpegang  teguh  pada  etika  profesi  tentu  akan  menghasilkan putusan  yang  lebih  dapat    dipertanggungjawabkan,  jika  dibandingkan  dengan  hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. 7
Oleh  sebab  itu,  dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  yang  menjadi  dasar pertimbangan  dalam  menentukan  lamanya  pidana  pengganti  denda  tersebut  adalah sebagian besar dari pelaku kejahatan dan diluar pelaku kejahatan. Pertimbangan yang berasal dari pelaku diantaranya adalah jumlah dan jenis barang bukti, kondisi ekonomi pelaku kejahatan, peran pelaku kejahatan, dan residivis. Sementara itu, faktor di luar pelaku kejahatan yaitu pendapat majelis hakim dan tuntunan jaksa atas kasus tersebut. Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  diatur mengenai pidana denda yaitu pada Pasal 111 sampai dengan 126 dan Pasal 129, yang mana  besaran  denda  yang  disebutkan  adalah  berkisar  antara  Rp.  400.000.000,00 (empat  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar rupiah)  dan  jika  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  dapat  diganti  dengan  pidana penjara  maksimal  selama  2  (dua)  tahun  sesuai  dengan  Pasal  148  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Besarnya  denda  tersebut  adalah  untuk  lebih  memberikan  efek  jera  pada  pelaku tindak  pidana  narkotika  namun  berdasarkan  penelitian  penulis  di  Pengadilan  Negeri Sengeti adalah tidak ada dari mereka terdakwa yang dijatuhi pidana denda membayar atau  menghiraukan  maksud dari  penjeraan  tersebut dan  tentu  mereka  lebih  memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda saja ketimbang harus membayar  pidana  denda  yang  nilainya  sangat  besar.  Nilai  pidana  denda  yang  tinggi tentu saja membuat pidana denda dalam undang-undang ini menjadi tidak efektif serta interval  pidana  penjara  pengganti  denda  yang  sangat  rendah.  Hal  ini  tentu  saja  juga berakibat  pada  bertambahnya  besaran  pagu  anggaran  dan    realisasi  anggaran  untuk bahan makanan narapidana.
7 Anshari, Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta ,  Volume  1,  Nomor  1, Tahun 2018, hal. 152.
Dari ke 5 (lima) putusan yang ada pada tabel tidak ada seorang pun terdakwa yang membayar  denda.  Karena  terdakwa  bisa  memilih  untuk  menjalani  tambahan  pidana penjara sebagai  pengganti denda  yang  lamanya  1  (satu)  sampai  6  (enam)  bulan  saja. Terlihat  bahwa  penjatuhan  pidana denda terkesan seperti  hanya  basa-basi  saja tidak berjalan  efektif  seperti  tujuan  dari  pemidanaan  sehingga  tidak  ada  pemulihan  dan pengembalian untuk keuntungan Negara. Dan seorang Hakim memiliki kedudukan dan peranan  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  di  Negara  Indonesia. Sebagaimana  telah  disebut  di  dalam  UUD  1945  dalam  Pasal  27  secara  khusus ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  24  dan  25  dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh luar.  Jika  menghadapi  suatu  perkara  yang  diajukan  padanya  hakim  harus  mampu memperhatikan duduk perkaranya menurut berbagai sudut pandang para pihak yang terlibat.  Jadi,  penerapan  pidana  penjara  merupakan  pilihan  terdakwa  sendiri  sesuai putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim berdasarkan aturan pada Pasal 148 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan  pidana  penjara  dan  hakim  hanya  tinggal  menyesuaikan  peraturan tersebut.

## 4. Analisis
Ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam secara kumulatif dengan pidana penjara. Dengan demikian terhadap  terdakwa  yang  melanggar  Pasal  yang  di  dalamnya  diatur  secara  kumulatif pidana  penjara  dan pidana  denda  maka  hakim  harus  memutuskan  pidana  denda  dan pidana penjara secara bersama-sama. Dan untuk setiap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh undang-undang ini maka boleh diganti dengan pidana penjara. Pada Pasal 148 dalam undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat  dibayar  maka  boleh  diganti  dengan  pidana  penjara  maksimal  2  (dua)  tahun. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian pidana pengganti bagi hakim dalam  menjatuhkan  putusan.  Sehingga  hakim  hanya  berpedoman  pada  rasa keadilannya  sendiri  dan  berdasarkan  kesepakatan  dari  musyawarah  antara  majelis hakim. Hal tersebut juga menimbulkan perbedaan antara putusan satu dengan lainnya. Apabila    seorang  hakim    mempunyai    sikap    yang    apriori,    emosional,    atau arogansi,  maka  dapat  saja penjatuhan pidananya diperberat. Namun apabila seorang hakim  mempunyai  sikap  yang  arif  dan  bijaksana,  maka  hakim  tersebut  akan mempertimbangkan  banyak  faktor,  terutama  dari    sisi    nilai    sosial    dan    nilai kemanusiaan,    dapat    menyebabkan    hakim    menjatuhkan  pidana  yang  dapat meringankan terdakwa. Sikap  terdakwa  yang  sopan,  masa  depan  terdakwa  yang masih    panjang,    serta  penyebab  terdakwa    melakukan    tindak    pidana    atau penyalahgunaan narkotika tentu dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersendiri oleh hakim.  Seorang  terdakwa  yang  baru  pertama  kali  dihukum  akibat  salah  pergaulan, tentu  penjatuhan  sanksinya    akan  berbeda  dengan  seorang  terdakwa  yang  telah berulang  kali  dihukum.  Seorang  terdakwa  yang  baru  pertama  kali  dihukum  dan dijatuhi  hukuman  yang  meringankan  terdakwa  oleh  hakim,  maka  hakim  mempunyai penilaian  bahwa  tingkah  laku  terdakwa  masih  dapat  diperbaiki.  Alasan  sebenarnya sangat  jelas  dan  sederhana,  pertama  karena hakim  adalah  manusia  yang  dapat bekerja  dengan  akal  budinya,  sehingga  dalam menyelesaikan  suatu  perkara  tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam
mengoperasionalisasikan  hukum,  namun  juga  berlandaskan  moral yang muncul dari hati  nuraninya.  Kasus  yang  bervariasi  dapat  berpengaruh  terhadap  putusan  hakim, namun  hal  ini  tentu  saja  masih  tergantung  dari    banyak    faktor,  seperti  situasi,  dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lainnya.
Akibat dari banyaknya narapidana yang memilih menjalani pidana pengganti denda akan berakibat pada meningkatnya pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk bahan makanan narapidana. Seharusnya aturan  mengenai nominal denda di dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  ini  diturunkan  agar  negara memperoleh  uang  pemasukan  dan  mendapat  solusi  mengenai  beban  negara  pada permasalahan over  capacity pada  lembaga  pemasyarakatan. 8 Karena  besaran  pidana denda yang terlalu tinggi sehingga berakibat para narapidana kasus narkotika ini lebih memilih untuk menjalani pidana pengganti denda yang dijatuhkan hanya berkisar 1-6 bulan saja. Seharusnya aturan mengenai pidana pengganti lebih disesuaikan mengingat tingginya jumlah ancaman denda pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini agar terdakwa juga mempertimbangkan apabila harus menjalani pidana pengganti.  Sehingga  pidana  denda  akan  membuat  terdakwa  menjadi  jera  dan mencegah  masyarakat  lainnya  atau  mencegah  terdakwa  agar  tidak  melakukan kejahatan yang lebih lagi.
Pengaturan  pidana  pengganti  denda  yang  demikian  bertolak  belakang  dengan ancaman  sanksi  pidana  denda  yang  dapat  dikenai  kepada  pelaku  tindak  pidana narkotika.  Ancaman  pidana  denda  yang  tinggi  tersebut  hanya  perlu  diganti  dengan pidana  penjara  selama  paling  lama  2  tahun.  Hal  ini  dapat  membuka  peluang  bagi terhambatnya  proses  penegakan  dan  penerapan  sanksi  pidana  denda  yang  di amanatkan  dalam  Undang-Undang  Narkotika  yang  akhirnya  juga  berdampak  pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana  denda  hanya  menjadi  hiasan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Narkotika. Praktek  penegakan  hukum  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  ini, terdapat  kecendrungan  hakim  untuk  memutuskan  pidana  penjara  pengganti  denda dengan  jangka  waktu  yang  relatif  singkat,  yakni  hanya  dalam  hitungan  bulan. Sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan  juta  rupiah  bahkan  milyaran  rupiah.  Pengenaan  sanksi  pidana  denda  yang tinggi  dan  pidana  pengganti  denda  yang  relatif  singkat  ini  agaknya  mendapatkan pembenaran  dalam  putusan  pengadilan  yang  terkait  mengenai  tindak  pidana narkotika.  Seperti  halnya  dengan  putusan  pengadilan  di  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri  Sengeti  yang  terkait  dengan  tidak  pidana  narkotika  seperti  putusan  nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt  atas  nama  Nasrul  Als  Caul  Bin  Syahril  dan  putusan  nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt  atas  nama  Ade  Siswandi  Bin  Deswandi  (Alm).  Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dimana  keduanya  terbukti  secara  sah  tanpa  hak  atau melawan  hukum  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I  bukan tanaman berupa Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik  terdakwa  Caul  dan  4,41  (empat  koma  empat  puluh  satu)  gram  milik  terdakwa Ade Siswandi. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan apabila tidak dibayarkan maka terdakwa harus mengganti dengan
8 https://www.kompasiana.com/adamdosapertama/5511635ca33311c147ba7d3a/  pidana- denda-yang-tidak-efektif-dalam-uu-no-35-2009-tentang-narkotika.
pidana  penjara  pengganti  pidana  denda  1  bulan  untuk  terdakwa  Caul  dan  6  bulan penjara bagi terdakwa Ade Siswandi.
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  kedua  putusan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa tidak ada pertimbangan majelis hakim yang memiliki hubungan positif terkait dengan bagaimana  dan  seberapa  banyak  pidana  denda  dapat  dijatuhkan  kepada  terdakwa narkotika atau dengan kata lain dasar yang menjadikan pidana denda patut diterapkan kepada  terdakwa  tersebut.  Sehingga  patut  untuk  dipertanyakan  apa  yang  menjadi dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tersebut.  Putusan  tersebut dapat  dilihat  bagaimana  korelasi  yang  tidak  seimbang  antara  pidana  denda  dengan pidana penjara pengganti denda yang akhirnya menghambat penerapan sanksi pidana denda sekaligus menghambat penegakan hukum yang lebih maksimal bagi para pelaku tindak  pidana  narkotika.  Hal  ini  juga  dapat  berdampak  tehadap  tercapainya  tujuan pidana yang diharapkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Narkotika.
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan perlu mempertimbangkan:
a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran  denda  dalam  hal  ini  terpidana  tidak  membayar  dalam  batas waktu yang telah ditetapkan;
d. Pelaksanaan  pidana  denda  dalam  hal  khusus  (misalnya  terhadap  seorang anak  yang  belum  dewasa  atau  belum  kerja  dan  masih  dalam  tanggungan orang tua);
e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda. 9
Penerapan  pidana  denda  dianggap  memberikan  banyak  segi  keuntungan  dan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa:
1. Pembayaran denda  mudah  dilaksanakan  dan  direvisi  apabila  ada  kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya;
2. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah  tidak  banyak  megeluarkan  biaya,  bila  tanpa  disertai  dengan kerugian subsidair;
3. Hukuman  denda  tidak  membawa  atau  mengakibatkan tercelanya  nama  baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana;
4. Pidana denda akan membuat lega dunia prikemanusiaan;
5. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota. 10
Jika  sanksi  dijatuhkan  secara  tegas  sesuai  dengan  undang-undang  narkotika, maka  denda  yang  harus dibayarkan  lumayan  berat,  akan tetapi  kasus  yang terjadi di Pengadilan Negeri Sengeti dari 5 (lima) contoh putusan tersebut semua pelaku berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu. Oleh sebab itu, pendapat dan keputusan hakim juga  terkesan  bersifat  dilematis  antara  menegakan  hukum  di  satu  sisi  dengan kemampuan  ekonomi  yang  tidak  memadai  pada  sisi  yang  lain.  Hal  ini  menunjukan bahwa  keputusan  hakim  juga  terkait  erat  dengan  keadilan  hukum  dan  sisi kemanusiaan.  Hal  ini  mengakibatkan  apabila  penjatuhan  pidana  denda  yang  begitu
9 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, 1992, hal. 181- 182.
10 Sutherland dan Cressey, The Control Crime, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana , Sudjono, Bandung, Tarsito, 1974, hal. 487.
besar  menjadi  tidak  seimbang  dengan  pidana  penjara  pengganti.  Jauhnya  interval tersebut yang sudah jelas bagi pelaku akan memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar denda.
Melihat  dari  segi  keuntungan  pidana  denda  sangat  disayangkan  apabila penerapan  pidana  denda  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika ini yang belum efektif. Hal ini juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi yaitu:
1. Dalam  kaitannya  dengan  batas  waktu  pembayaran  denda  dimana  hakim  tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana dalam putusannya.
2. Tidak ada kebebasan dari hakim untuk menentukan upaya-upaya atau tindakan- tindakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjamin  agar  terpidana  mau  membayar denda. Misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana seperti dalam hal pembayaran uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
3. Tidak  adanya  kemungkinan  harta  terpidana  disita  sehingga  terpidana  yang sebenarnya  masih  memiliki  kekayaan  baik  yang  berasal  dari  keuntungan  yang diperoleh  dari  tindak  pidana  yang  mungkin  nilainya  sampai  berjuta-juta  rupiah atau  bahkan  bermilyar-milyar  rupiah  maupun  kekayaan  dari  terpidana  sendiri maka yang bersangkutan tetap dapat menikmati kekayaannya tersebut baik yang berasal dari  hasil kejahatannya  maupun  kekayaan/pendapatan  terpidana  sendiri dengan  tidak  perlu  khawatir  harta  benda  atau  kekayaannya  akan  dirampas  atau disita.
Dari  kendala  di  atas  di  dalam  RUU  KUHP  sistem  pembayaran  pidana  denda ternyata dapat dilakukan  dengan  mencicil  pada  Pasal  82  ayat  (1)    dan dapat diambil dari  kekayaan  atau  pendapatan  terpidana  Pasal  82  ayat  (2)  rancangan  KUHP. Pengaturan  sistem  pembayaran  pidana  denda  sebagaimana  yang  diatur  dalam rancangan  KUHP  merupakan  salah  satu  solusi  dari  permasalahan  penerapan  pidana denda. Jika selama ini dikatakan bahwa penerapan pidana denda kurang efektif karena terpidana  tidak  mampu  membayar  denda  yang  dijatuhkan,  maka  dengan  diberi kesempatan kepadanya untuk mencicil sesuai dengan kemampuan terpidana tersebut secara nyata maka tidak ada lagi alasan tidak mampu untuk membayar. Pembayaran pidana  denda  yang  tidak  dilaksanakan  sampai  dengan  batas  waktu  yang  ditetapkan dapat  diambil  dari  kekayaan  atau  pendapatan  terpidana  yang  juga  merupakan  salah satu  upaya  agar  denda  yang  dijatuhkan  dibayar.  Akan  tetapi,  bagaimana  sistem pengambilan  kekayaan  atau  pendapatan  tersebut  tidak  dijelaskan  dalam  RUU  KUHP tersebut. Penulis berpendapat perlu adanya aturan mengenai hal tersebut, supaya jika akan diterapkan telah mempunyai dasar pelaksanaannya.
Ketentuan  Pasal  82  RUU  KUHP  merupakan  suatu  pemikiran  yang  bertujuan untuk  mengindentifikasi  pidana  denda.  Pidana  denda  dikatakan  efektif  tidak  hanya diterapkan dengan menjatuhkan pidana tersebut kepada pelaku kejahatan, melainkan juga  harus  disertai  dengan  dibayarkannya  denda  tersebut.  Dengan  adanya kemungkinan  untuk  mencicil  denda  dan  pengambilan  kekayaan  atau  pendapatan terpidana  untuk  membayar  denda,  maka  prospek  pembayaran  pidana  denda  lebih baik.
Berdasarkan  wawancara  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  hakim berpendapat  “perlunya  pembaharuan  mengenai  penjatuhan  pidana  denda,  yaitu pidana denda dapat dialternatifkan dengan pidana penjara sebagai pengganti dengan ketentuan  tidak  boleh  melebihi  setengah  putusan  pokok  masing-masing  pidana disetiap  putusan.  Dan  mengenai  pidana  pengganti  tidak  perlu  disebutkan  mengenai ancaman  minimum  dan  maksimumnya.  Sehingga  apabila  pidana  denda  lebih  rendah dari pengaturan yang ada pelaku tindak pidana akan lebih mempertimbangkan untuk membayar denda”. Karena yang diinginkan dari adanya pidana denda tersebut bukan seberapa besar nominal hakim dapat menjatuhkan pidana denda kepada pelaku tindak pidana narkotika melainkan yang diharapkan dari adanya pidana denda dalam undang- undang  ini  adalah  untuk  pemulihan  atau  kompensasi  kepada  Negara  karena  kasus narkotika yang memiliki nilai keuntungan ekonomi dan dapat membantu mengurangi beban  negara  dalam  mengatasi  permasalahan  kelebihan  kapasitas  dari  lembaga pemasyarakatan.  Pidana  denda  mengandung  nilai  ekonomis  yang  tidak  dimiliki  oleh pidana  penjara.    Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  pidana  penjara  sama  sekali  tidak menghasilkan  pendapatan  bagi  negara tidak  seperti  pidana  denda, tetapi  biaya-biaya sosial  pidana  penjara  jauh  lebih  besar  daripada  kalau  mengumpulkan  pidana  denda dari seorang terdakwa. Untuk menetapkan dan menjatuhkan pidana harus diterapkan prinsip  proporsionalitas.  Prinsip  ini  bermakna  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  harus sesuai  dengan  beratnya  pelanggaran  yang  telah  dilakukan.    Hal  ini  merupakan  salah satu upaya untuk mencapai keadilan.
Penggunaan  pidana  denda  harus  terus  didorong  sebagai  salah  satu  bentuk pendapatan  bagi  negara  termasuk  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  ini.  Cara  penghukuman  pidana  denda  mempunyai  perspektif keadilan  yaitu  pembayaran  denda  mudah  dilaksanakan  dan  dapat  direvisi  bilamana ada  kesalahan,  pidana  denda  ini  adalah  sanksi  yang  menguntungkan  pemerintah karena  pemerintah  tidak  mengeluarkan  biaya  untuk  pemidanaan  dan  malah mendapatkan kompensasi atau pemulihan. Untuk itu agar pelaksanaan pidana denda di dalam  undang-undang  ini  lebih  efektif  maka  dirasa  perlu  pembaharuan  mengenai tingginya  nomimal  penjatuhan  pidana  denda,  mengenai  pidana  penggantinya  serta ketentuan  batas  waktu  pelaksanaan  pembayaran  denda  di  dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena selain pidana denda mudah diatur, tidak  mengakibatkan  tercelanya  terpidana  dan  memberikan  kesempatan  bagi terpidana  untuk  memperbaiki  hidupnya,  pidana  denda  juga  dapat  menjadi  sumber penghasilan bagi negara. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan sebagaimana yang disebutkan  di  dalam  RUU  KUHP,  oleh  karenanya  pidana  denda  seharusnya  dapat dirasakan sifat nestapa dengan keharusan membayar dendanya.

## D. Simpulan
Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan pidana pengganti denda  dalam  putusan  kasus  narkotika,  terletak  pada  adanya  keyakinan  dari  hakim bahwa tidak akan dibayarkannya pidana denda yang telah ditetapkan dalam putusan karena begitu tingginya nominal denda yang harus dibayarkan. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun.  Hal  ini  dapat  membuka  peluang  bagi  terhambatnya  proses  penegakan  dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya
tujuan dari pemidanaan denda terhadap pelaku narkotika. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan  pidana  pengganti  berupa  pidana  penjara.  Hal  ini  menguatkan  pendapat bahwa  persoalan  ini  terjadi  karena pidana  penjara  pengganti denda  rendah  sehingga cenderung  lebih  menguntungkan  terpidana  secara  pragmatis.  Disarankan  pembuat kebijakan  hendaknya  memperhatikan  efektivitas  penetapan  sanksi  pidana  denda dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang seimbang antara beratnya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana . UU Nomor 8 Tahun 1981.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Narkotika .  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika. LNRI Nomor 67.TLNRI Nomor 5062.
Republik Indonesia , Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman . Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 157.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun  2019.
Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2018/P.N Sengeti Muaro Jambi
Putusan Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sengeti Muaro Jambi
Putusan Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Sengeti Muaro Jambi
Putusan Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Sengeti Muaro Jambi

## Buku
Muladi dan Arif, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. 1992.
Suhariyono. Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif. Papas Sinar Sinanti. Jakarta. 2012.
Sutherland  dan  Cressey. The  Control  Crime Hukuman  Dalam  Perkembangan  Hukum Pidana. Tarsito, Bandung,.1974.
Yesmil  Anwar  dan  Adang,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Reformasi  Hukum  Pidana, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm. 145.

## Jurnal
Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Hukum:  Vol. 7, No.1.
Anshari,  Faktor-Faktor  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri  Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018.
Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. Jambe Law Journal , Vol. 1, No . 2, 207-230. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230.
Monalisa,  M.,  Rahayu,  S.,  &  Wahyudhi,  D.  (2020).  A  Comparative  Study  on  Criminal Sanction  Against  Drugs  Offenders. Jambe  Law  Journal , Vol.  2,  No.  2,  181-206. Retrieved from http://www.jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/38.
Rastra  Prasetyo  Aditiyono,  Kebijakan  reformulasi  pidana  pengganti,  Jurnal  Hukum: Vol. 2, No.1.
Website
https://www.kompasiana.com/adamdosapertama/5511635ca33311c147ba7d3a /pidana-denda-yang-tidak-efektif-dalam-uu-no-35-2009-tentang-narkotika.