UNIVERSALITAS ASAS PRIVITY OF CONTRACT
Agus Marzuki dan Arvie Johan 

## Abstrak
Asas  personalitas  atau privity  of  contract berakar  dari postulat  yang  bersifat  universal  bahwa  manusia mengetahui  apa  terbaik  bagi  dirinya  sendiri  dalam mengadakan  hubungan kontraktual. Kontrak  menjadi tolak  ukur  atau  pegangan  bagi  pembagian  hak  dan kewajiban antar pihak-pihak dalam membangun hubungan  hukum,  serta  penyelesaiannya  jika  terjadi sengketa. kontrak yang  dalam  Islam  disebut sebagai aqad merupakan pertemuan ijab yang  dinyatakan  oleh salah satu pihak dengan qobul dari pihak lain secara sah menurut  syarat  yang  tampak  akibat  hukumnya  pada obyeknya.
Kata Kunci: Privity of Contract, Kesepakatan, Universal.

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  embrio  dari  kegiatan  ekonomi  adalah  hukum perdata  yang  hakikatnya  mengkaji  hubungan  hukum  antar  pelaku- pelaku  ekonomi. 1 Hubungan  hukum  antar  pelaku  usaha  tersebut terumuskan melalui kontrak. Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan  sampai-sampai  subyek  kontrak  tidak  mengetahui  berapa banyak  kontrak  yang  telah  disepakati  setiap  harinya. 2 Bahkan  dalam
1 Sri  Rejeki  Hartono,  2007, Hukum  Ekonomi  Indonesia,  Banyumedia Publishing, Malang, hal. 5.
2 Karla  C.  Shippey,  2004, Menyusun  Kontrak  Bisnis  Internasional,  Judul Asli  “A  Short  Course  in  International  Contracts”,  diterjemahkan  Hesti Widyaningrum, Penerbit PPM, Jakarta, hal. 1.
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....
public  service,  kontrak  juga  berperan  penting  dalam  membangun fasilitas  umum  yang  dikenal  dengan  kontrak Built  Operate  Transfers (BOT) antara pemerintah dengan pihak swasta. 3
Kontrak menjadi  tolak  ukur  atau  pegangan  bagi  pembagian hak  dan  kewajiban  antar  pihak-pihak  dalam  membangun  hubungan hukum,  serta  penyelesaiannya  jika  terjadi  sengketa. 4 Ini  didasarkan pada  analogi  antara  undang-undang  dan  kontrak,  yakni  hingga  batas tertentu  para pihak  yang  mengadakan  kontrak  berbuat  sebagai pembentuk  undang-undang:  ia  membentuk  suatu  peraturan. 5 Demikian,  maka  kontrak  yang  diadakan  para  pihak  mengikatnya sebagaimana undang-undang.
Sudikno  Mertokusumo  memberikan  definisi  kontrak  sebagai hubungan hukum  antara  dua  orang  yang  bersepakat  untuk menimbulkan  akibat  hukum. 6 Sedangkan  menurut  Rutten  kontrak merupakan  perbuatan  hukum  yang  sesuai  dengan  formalitas- formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban
3 Kontrak  BOT  pada  awalnya  lahir  dari  konsep privatisasi  sebagai  embrio masuknya swasta dalam proyek infrastruktur yang ditangani pemerintah pada tahun 1980-an.  Konsep  BOT  mulai  dikenal  luas  sekitar  tahun  1985  di  Turki,  sebagai konsep swastanisasi PM Turgut Ozal yang ditandatanagi kerjasama antara Kumagai Kigumi  dari  Jepang  dengan  Yuksel  Insaat  dari  Turki  untuk  pembangunan  dan pengelolaan bendungan di sungai Syehan. Lihat Budi Santoso, 2008, Aspek Hukum Pembiayaan  Proyek  Infrastruktur  dengan  Model  BOT  (Bulit  Operate  Transfer), Genta Press, Yogyakarta, hal. 12-13.
4 Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan  Hukum  Perjanjian  ke  dalam  Perancangan  Kontrak,  Udayana University Press, Denpasar, hal. 27.
5 L.J.  van  Apeldoorn,  2004, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Judul  Asli “Inleiding Tot  de  tudie  van  Het  Nederlandse  Recht”,  diterjemahkan  Oetarid  Sadino,  Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 155.
6 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 118.
pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. 7
Mencermati  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  sebagaimana dikutip  Siti  Jenie  Ismijati  yang  menyatakan  asas  hukum  merupakan latar  belakang  peraturan  kongkrit  yang  terdapat  di  dalam  dan  di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan undang- undang dan putusan hakim, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga): 8
1. Asas  hukum  bersifat  universal,  yakni  asas  hukum  yang  berlaku kapan  saja  dan  di  mana  saja  tidak  terpengaruh  oleh  waktu  dan tempat.
2. Asas hukum umum, yakni asas hukum yang berlaku pada seluruh bidang hukum.
3. Asas  hukum  khusus  yakni  asas  hukum  yang  berlaku pada  satu bidang hukum saja.
Maka timbul pertanyaan: apakah asas personalitas atau privity
of contract dalam hubungan kontraktual bersifat universal? Menyadari keterbatasan  penulis,  maka  makalah  ini  membatasi  sifat  universal didasarkan  dari  hukum  islam,  hukum common  law di  Inggris,  dan hukum civil  law di  Jerman  serta  di  Indonesia.  Dengan  menelusuri dalam  ketiga  sistem  hukum  di  atas  akan  diketahui  pemahaman  yang mendalam tentang makna personalitas dalam hubungan kontraktual.

## Kemandirian Subyek Kontrak
Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa  hukum  pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah  dalam  suatu  kehidupan  bersama. 9 Hukum  mengatur
7 Purwahid  Patrik,  1994, Dasar-Dasar  Hukum Perikatan  (Perikatan  Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, hal. 46.
8 Siti  Ismijati  Jenie,  “Itikad  Baik,  Perkembangan  dari  asas  Hukum  Khusus menjadi  Asas  Hukum  di  Indonesia, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 10 September 2007, Yogyakarta, hal. 2- 3.
9 Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal. 41
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....
hubungan  hukum  yang  terdiri  dari  ikatan-ikatan  antara  individu  dan masyarakat dan antara individu sendiri. 10 Ikatan-ikatan tercermin pada hak dan kewajiban. 11 Ini berarti hukum melekatkan hak dan kewajiban kepada  manusia.  Penyandang  hak  dan  kewajiban  itulah  yang  disebut sebagai subyek hukum.
Dalam  perspektif  hukum,  terminologi  penyandang  hak dan kewajiban  disebut  sebagai  orang.  Orang  sebagai  subyek  hukum  bisa berupa  orang-perorangan  (manusia)  atau  badan  hukum.  Berkenaan dengan  kontrak,  Hans  Kelsen  berpendapat  “ dalam  ranah  privat,  tak seorangpun dapat menciptakan hak untuk dirinya sendiri, karena hak seseorang  mensyaratkan  adanya  kewajiban  dari  orang  lain,  dan hubungan  hukum  itu  hanya  bisa  terjadi  melalui  kesepakatan  dua individu ”. 12 Konsep  ini  mendasarkan  pada  gagasan  bahwa  subyek hukum sebagai pememegang hak (atas kekayaan) memiliki kebebasan yang  dilindungi  oleh  tatanan  hukum  yang  tidak  bisa  ditembus  selain dengan kesepakatan di antara mereka. Selanjutnya Kelsen menyatakan tatanan  yang  tidak  menjamin  kebebasan  hak  subyektif  demikian bukanlah tatanan hukum. 13
Uraian  tersebut  menggambarkan  bahwa  penentuan  hak  dan kewajiban  yang  melekat  pada  subyek  hukum  dalam  lapangan  hukum privat  didasarkan  dari  paradigma  kebebasan  berkontrak  (freedom  of choice).  Ada 2 (dua) aspek dalam kebebasan berkontrak (freedom of choice), yaitu; (1)pilihan individu untuk mengadakan atau tidak suatu hubungan  kontrak  dan  dengan  siapa  ia  mengadakan  hubungan kontraktual  itu;  dan  (2)kebebasan  untuk  menentukan  obyek  dari hubungan  kontraktual. 14 Berdasarkan  kebebasan  berkontrak  (freedom of  choice)  itulah  subyek  hukum  menentukan  hak dan  kewajiban  di
10 Ibid. 11 Ibid.
12 Lihat Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif ,  Judul  Asli  “Pure  Theory  of  Law”,  diterjemah kan  Raisul  Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung, hal. 192.
13 Ibid., hal. 193.
14 Richard  Stone,  2002, The  Modern  Law  of  Contract  (Fifth  Edition), Cavendish Publishing Limited, New South Wales, hal. 2.
antara  mereka  untuk  saling  mengikatkan  diri  melalui  hubungan kontraktual.
Saling  mengikatkan  diri  tersebut  hanya  dapat  terjadi  jika  ada kesepakatan  di  antara  para  pihak.  Mariam  Darus  Badrulzaman memberikan pengertian kesepakatan sebagai kehendak  yang disetujui (overeenstemende  wilsverklaring)  antara  pihak-pihak. 15 Sedangkan kesepakatan menurut Subekti dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan  kontrak  haruslah  setuju,  seiya-sekata  mengenai  hal-hal pokok dari kontrak yang diadakan oleh mereka. 16
Dalam  konteks  hukum  Islam,  kontrak  di  sebut  sebagai aqad yang  berasal  dari  bahasa  Arab,  didefinikan  pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qobul dari pihak lain secara sah  menurut  syarat  yang  tampak  akibat  hukumnya  pada  obyeknya. 17
Pernyataan  ini  biasanya  di  sebut  sebagai sighat  aqad yakni  suatu ungkapan  para  pihak  yang  melakukan  berupa ijab (penawaran)  dan qobul (penerimaan). 18 Agar ijab dan qobul ini  menimbulkan  akibat hukum,  maka  disyaratkan  2  (dua)  hal:  (1)adanya  persesuaian (tawaqud)  antara ijab dan qobul yang  menandai  adanya  persesuaian kehendak  sehingga  terwujud  kata  sepakat;  dan  (2)persesuaian kehendak  tersebut  haruslah  disampaikan  dalam  satu  majelis  yang sama (kesatuan majelis). 19
Selanjutnya,  tradisi common  law di  Inggris  memandang persetujuan  (kesepakatan)  pihak  dalam  kontrak  ditunjukkan  dengan penerimaan  tanpa  syarat  atas  suatu  penawaran  dan  tidak  sedang
15 Mariam  Darus  Badrulzaman,  1996, K.U.H.  Perdata  Buku  III:  Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, hal. 98.
16 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 17.
17 Rahmani Timorita Yulianti, “Asas -Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 1, Juli 2008, hal. 94.
18 Afdawaiza,  “Terbentuknya  Akad  dalam  Hukum  Perjanjian  Islam”, Al- Mawarid, edisi XVIII Tahun 2008, hal. 188.
19 Ibid.
berunding. 20 Penawaran itu sendiri sifatnya pasti, harus diberitahukan kepada  pihak  yang  menjadi  tujuan  penawaran,  walaupun  mungkin penawaran  itu  tidak  ditujukan  khusus  untuk  satu  orang. 21 Sedangkan penerimaan  pada  dasarnya  adalah  bahwa  penawaran  harus  disetujui tepat  sebagaimana  adanya  dan  persetujuan  harus  benar-benar  sesuai dengan syarat dan ketentuan penawaran. 22
Di  Jerman,  persyaratan  adanya  penawaran  dan  penerimaan secara  tersirat  dapat  diketahui  dari Section  145 - Section  157 Bürgerlichen  Gesetzbuches (BGB).    Penawaran  dan  penerimaan dianggap  belum  efektif  sampai  keduanya  mencapai  kepada  penerima dan  tidak  dibatalkan  dalam  waktu  tertentu. 23 Hanya  saja  pengiriman penawaran  dengan  cepat  tidaklah  cukup. 24 Ini  dikarenakan  tidak  ada kewajiban bahwa penerima menyadari penawaran, cukuplah penerima diletakkan  dalam  posisi  di  mana  ia  bisa  menyadari  datangnya penawaran. 25 Dalam konstruksi hukum kontrak di Jerman, penawaran dianggap  sudah  mengikat  pemberi  tawaran,  sehingga  tidak  bisa  di tarik  kembali  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  untuk penerimaannya,  atau  jika  tidak  ditentukan,  maka  didasarkan  pada jangka  waktu  yang  paling  masuk  akal. 26 Namun  demikian,  kontrak dianggap  belum  lahir  kecuali  para  pihak  menyepakati  semua  poin yang menjadi obyek kontrak. 27
Di Indonesia, persyaratan kesepakatan sebagai dasar hubungan kontraktual  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  dinyatakan
20 Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 94.
21 Arthur Lewis, 2009, Dasar-Dasar Hukum Bisnis , judul asli “Introduction of  Business  Law”  diterjemahkan  Derta  Sri  Widowatie,  Nusa  Media,  Bandung,  hal. 81.
22 Ibid, hal. 86.
23 Manfred  Pieck,  “A.  Study  of  Significant  Aspect  of  German  Contract Law”, Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 3 Issue 1 (7) 1996, hal. 116.
24 Ibid.
25 Ibid. 26 Ibid., hal 117.
27 Ibid.
tentang kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Tercapainya suatu kesepakatan  harus  ada  satu  penawaran  dan  ada  yang  menerima tawaran  tersebut.  Diterimanya  suatu  penawaran  dan  terpenuhinya persyaratan  lain  akan  menimbulkan  kontrak  bagi  para  pihak  yang menyepakatinya.
Dari  uraian  tentang  kesepakatan  dari  konteks  hukum  islam, sistem common  law di  Inggris, civil  law di  Jerman  dan  Indonesia tersebut  dapat  diketahui  bahwa  suatu  kesepakatan  dalam  kontrak haruslah  sedikitnya  terdiri  dari  2  (dua)  subyek  hukum,  yakni offeror (pihak  yang  menawarkan)  dan offeree (pihak  yang  menerima penawaran).  Kesepakatan  lahir,  jika  penawaran  dari offeror diterima oleh offeree.Berkenaan  dengan  waktu  terjadinya  kesepakatan,  ada  4
(empat) teori, yakni:
1. Teori  kehendak:  kesepakatan  terjadi pada  saat  kehendak  para pihak dinyatakan.
2. Teori pengiriman: kesepakatan terjadi pada saat kehendak  yang dinyatakan itu di kirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori  pengetahuan:  kesepakatan  terjadi  pada  saat  yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan: kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud. 28
Setelah  terjadi  kesepakatan,  maka  timbulah  hubungan  hukum di  antara  para  pihak,  dimana  satu  pihak  wajib memenuhi  prestasi (debitur), sedangkan pihak lain berhak atas suatu prestasi (kreditur). 29 Jadi dalam suatu kontrak terdapat 2 (dua) unsur, yakni (1)unsur pasif ialah pihak yang mendapat beban kewajiban yang harus dilaksanakan dalam  kontrak  yang  mereka  buat,  ini  di  sebut  sebagai  debitur;  dan
28 Mariam Darus Badrulzaman, loc.cit.
29 M.  Yahya  Harahap,  1982, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian,  Alumni, Bandung, hal. 15.
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....
(2)unsur  aktif  adalah  pihak  yang  mendapatkan  hak-hak  atas pelaksanaan kewajiban itu, dan ini di sebut sebagai kreditur. 30
Demikian,  maka  kreditur  dan  debitur  adalah  subyek  atau personalia dalam suatu kontrak. Debitur merupakan pihak  yang pasif atau  pihak  yang  berhutang  atau  yang  berkewajiban  melaksanakan sesuatu.  Adapun  kreditur  adalah  pihak  yang  aktif  atau  pihak  yang berpiutang atau yang mendapatkan pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan. 31

## Asas Personalitas dalam Hubungan Kontraktual Bersifat Universal
Hukum  pada  dasarnya  memberikan  manusia  kebebasan menentukan  apa  yang  baik  untuknya  dalam  membangun  kontrak dengan  sesamanya  untuk  mencukupi  kebutuhannya. 32 Hukum
hanyalah memberikan rumusan berupa kewajiban untuk mentaati apa yang  telah  ia  (manusia)  sepakati  dalam  kerjasama  dengan sesamanya. 33 Hal  tersebut  beranjak  dari  keyakinan  bahwa  manusia secara  individulah  mengetahui  apa  yang  terbaik  dalam  mencukupi kebutuhannya melalui kesepakatan dengan sesamanya.
Dalam konteks hukum Islam, keyakinan terhadap kemampuan manusia  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  kebutuhannya  dalam membangun  perjanjian,  tersirat  dalam  Al  Quran  melalui  Surat  Al Maa- idah  ayat  1,  yang  diterjemahkan  “ Hai  orang-orang  yang beriman,  penuilah  aqad- aqad  itu… ”. Kata  “ aqad ”  pada    ayat  ini ditafsirkan  sebagai:  1)janji  prasetia  hamba  kepada  Allah;  dan
30 A.  Qirom  Syamsudin  Meliala,  1985, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, hal. 14.
31 Ibid.
32 Lihat  Paul  Scholten,  1992, MR.  C.  Asser.  Penuntun  dalam  Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum , Judul Asli “MR. C. Assers’s Handleiding Tot  De  Beoefening  van  Het  Nedherlandsch  Bugerlijk  Recht: Algemeen  Deel”, diterjemahkan  Siti  Soemarti  Hartono,  Gadjah  Mada  University  Press,  Yogyakarta, hal. 22.
33 Ibid.
2)perjanjian  yang  di  buat  manusia  dalam  pergaulan  sesamanya. 34
Islam,  dengan  demikian,  meyakini  bahwa  manusia  memiliki kemampuan  akal  yang  cukup  untuk  menentukan  apa  yang  baik  bagi dirinya sendiri untuk melakukan aqad (perjanjian) dengan sesamanya.
Mencermati  titik  tolak  pada  keyakinan  terhadap  kemampuan akal manusia, Aristoteles berpendapat bahwa akal manusia memiliki 2 (dua)  fungsi  yakni  untuk  mengenal  kebenaran  dan  memberikan petunjuk  supaya  manusia  mengetahui  apa  yang  harus  diputuskan dalam  keadaan  tertentu. 35 Pendapat  ini  kemudian  diikuti  oleh  Cicero menyatakan  bahwa  hakikat  manusia  dicirikan  oleh  akal  budi  atau logos. 36 Selanjutnya  Cicero  berpendapat  “ mereka  yang  memiliki  akal akal  budi  secara  bersama  juga  harus  memiliki  akal  budi  yang  tepat secara  bersama,  dan  karena  akal  budi  yang  tepat  adalah  hukum ”. 37
Pendapat  Cicero  ini  kemudian  diteruskan  Hugo  Grotius  yang menyatakan “ tuntutan akal budi yang tepat, yang menunjukkan bahwa suatu  tindakan,  sejauh  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  hakikat rasional,  mempunyai  suatu  kualitas  pendasaran  moral  atau keniscayaan  moral ”. 38 Penggunaan  akal  manusia  sebagai  pemecah masalah  kemudian  berkembang  secara  ekstrim,  yang  dipelopori  oleh Rene  Descrates  dengan  falsafahnya  “ cogito  ergo  sum ”  (karena berpikir  maka  aku  ada). 39 Pandangan  Descrates  ini  berkembang  pada era aufklarung yang  mendasarkan  pada  rasionalisme  manusia  untuk
34 Departemen Agama Islam R.I., Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama R.I., Jakarta, hal. 156.
35 K.  Bertens,  1992, Sejarah  Filsafat  Yunani, Kanisius,  Yogyakarta,  hal. 164.
36 Sonny  Keraf,  1997, Hukum  Kodrat  dan  Teori  Hak  Milik  Pribadi, Kanisius, Yogyakarta, hal. 15.
37 Ibid.
38 Ibid, hal. 24.
39 Abdul  Ghofur  Ansori,  2009, Filsafat  Hukum,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta, hal. 22.
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....
memenuhi kepentingan dan menjalankan usahanya sendiri, dan untuk itu diperlukan kebebasan. 40
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  berkenaan  dengan keyakinan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui apa  yang terbaik  bagi  dirinya  sendiri  dalam  hubungan  kontraktual  merupakan pandangan yang universal. Keyakinan ini melahirkan asas personalitas atau privity  of  contract,  yakni  setiap  orang  tidak  dapat  membuat perjanjian  atas  namanya  selain  untuk  dirinya  sendiri  kecuali  janji untuk  pihak  ke-3. 41 Dalam  hukum  islam, tidak  semua  subyek  hukum dapat  melaksanakan  sendiri hak  dan  kewajibannya,  yang  di  sebut sebagai Mahjur  ‘alaih .  Ketentuan  ini  didasarkan  dari  Surat  An-Nisa ayat  5-6  yang  diterjemahkan  sebagai  berikut :  “ Dan  janganlah  kamu serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna  akalnya,  harta (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan  oleh  Allah sebagai  pokok  kehidupan.  Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari hasil  harta  itu)  dan  ucapkan  kepada  mereka  kata-kata  yang  baik ” (QS. 4:5), dan ayat 6 yang berbunyi:
“ Dan ujilah anak yatim  itu sampai mereka  cukup umur untuk kawin.  Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkan  kepada  mereka  harta- hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari batas kepatutan dan (jangalah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)  sebelum  mereka  dewasa.  Barangsiapa  (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  barangsiapa  miskin,  maka bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut  yang  patut.  Kemudian  apabila kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  hendaklah  kamu  adakan saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  Cukuplah  Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) ”. (QS. 4:6)
Kedua  ketentuan  di  atas  mengecualikan  subyek aqad dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang didasarkan pada belum dewasa
40 Ian Adams, 2004, Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa  Depannya ,  judul  asli  “Political  Ideology  Today”  diterjemahkan  Ali Noerzaman, Qalam, Yogyakarta, hal. 29.
41 A. Qirom Syamsudin Meliala, loc.cit.
dan sehat akal pikir. Berkenaan dengan persyaratan sehat akal pikiran, Surat  Al  Baqarah  ayat  282  dijelaskan  “ Jika  yang  berhutang  itu  orang yang  lemah  akalnya(keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  sanggup mengimlakkkan,maka  hendaklah  walinya  mengimlakkannya  dengan jujur” .
Sedangkan batasan dewasa dikaitkan dengan tercapainya umur genap 18 tahun diasumsikan memiliki kecakapan tindakan hukum dan menerima hukum yang sempurna. 42 Demikian, maka dalam perspektif hukum  islam,  seseorang  dianggap  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajiban  yang  terjadi  melalui  hubungan aqad jika  orang  tersebut sudah  dewasa  serta  sehat  akal  pikirnya.  Selanjutnya  Hadist  Nabi Muhammad  saw  bersabda  “ Orang-orang  muslim  itu  terikat  kepada perjanjian-perjanjian  (klausul-klausul)  mereka,  kecuali  perjanjian (klausul)  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang haram ”  (H.R.  Bukhari).  Ini  berarti  hanya  orang  yang  mengadakan aqad yang terikat untuk mentaatinya.
Dalam  tradisi common  law di  Inggris,  asas  personalitas  atau privity of contract didefinisikan sebagai “ No one, they declared, may be entitled to or bound by the terms of a contract to which he is not an origin  party ”. 43 Subyek  kontrak  sendiri  juga  harus  memenuhi persyaratan  kecakapan  (capacity)  berdasarkan  Pembaharuan  Hukum Keluarga  (The  Family  Law  Reform  Act.  1969)  yang  menentukan seseorang  mencapai  kedewasaannya  pada  hari  ulang  tahun  ke-18. 44 Syarat  yang  lain  adalah  sehat  akal  pikiran  yang  didasarkan Mental Treatment Law Act. 1930.
42 Afdawaiza, op.cit., hal. 187.
43 Michael  Furmston, 2007, Law  of  Contract  (Fifteenth  Edition),  Oxford University Press Inc., New York, hal. 572.
44 Hukum menggunakan sifat kebapakan terhadap anak yang belum dewasa dan  memberikan  hak-hak  istimewa  dan  kekebalan,  mencegah  mereka  melakukan perbuatan  yang  di  pandang  mereka  belum  mampu  untuk  itu,  atau  mungkin  dapat merusak  kehidupan  mereka.  Ia  juga  terhindar  dari  pertanggunjawaban  dari  kontrak yang dibuatnya. Lihat Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal. 89-90.
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....

## Pada  tahun  1991 Law  Commission menyusun Consultative Paper yang  mengusulkan  perubahan  mendasar  hukum  kontraktual  di
Inggris.  Setelah  perdebatan  yang  panjang,  akhirnya  pada  tahun  1999 usulan  tersebut  diakomodir  menjadi  undang-undang  yang  dikenal dengan The Contract (Rights of Third Parties) 1999. 45 Doktrin privity of  cantract di  bawah  kaedah  normatif  ini  hanya  mengikat  jika non- party (pihak  ke-3)  tidak  dapat  melakukan  tindakan  terhadap  kontrak, misalnya:  A  memberikan  mobil  kepada  istrinya  yang  dibeli  dari  B, istri  A  mungkin  tidak  memiliki  hak  berdasarkan  kontrak,  namun  ia dapat  menggugat  berdasarkan  kaedah  normatif  ini  jika  mengalami cidera yang disebabkan kelalaian B untuk memeriksa mobil tersebut. 46
Masuknya kepentingan pihak ke-3 ke dalam suatu kontrak ini didasarkan pada 2 (dua) kondisi, yakni: (1)kontrak jelas mengandung kepentingan  tersebut;  atau  (2)cabang  subyek  dimana  isi  kontrak memberikan  keuntungan  padanya  (pihak  ke-3).  Cabang  subyek  tidak dapat  digunakan  jika  konstruksi  kontrak  menyatakan  bahwa  para pihak tidak memaksudkan kontrak untuk dapat dilaksanakan pihak ke- 3.  Demikian  maka The  Contract  (Rights  of  Third  Parties)  1999 menolak doktrin privity of contract yang menyatakan pihak ke-3 tidak bisa  dijadikan  subyek  atas  suatu  beban  di  mana  ia  bukan  merupakan pihak  dalam  kontrak. 47 Berdasarkan  kaedah  normatif  tersebut,  para pihak  dapat  mengikatkan  diri  untuk  kepentingan  pihak  di  luar hubungan kontraktual (pihak ke-3).
45 Ibid, hal. 574.
46 Ibid,  hal.  575.  Sedangkan  dalam  hukum Anglo-America ada  3  (tiga) alasan  yang  mendorong  diakomodirnya  kepentingan  (hak)  pihak  ke-3  dalam kontrak,  yakni:  (1)Pihak  ke-3  dalam  keadaan  tertentu  mempunyai  hak  untuk melaksanakan  kontrak;  (2)pihak  kepada  siapa  bertanggungjawab  atas  kontrak memperlihatkan  hak  pelaksanaannya  kepada  pihak  ke-3;  dan  (3)pihak  yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak dapat mendelegasikannya kepada pihak ke-3  yang  bisa  saja  mendelegasikannya  kepada  pihak  lain.  Lihat  Steven  J.  Burton, 2001, Principles of Contract Law (Third Edition), West Publishing Co., Minnesota, hal. 604.
47 Marwah Suff, 2000, Essential Contract Law (Second Edition), Cavendish Publishing Limited, London, hal. 142.
Asas personalitas atau privity of contract juga terdapat dalam sistem civil law di Jerman. Ini diketahui dari Section 145 Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB)  yang  dinyatakan  “ Any  person  who  offers  to another  to  enter  into  a  contract  is  bound  by  the  offer,  unless  he  has excluded  being  bound  by  it ”.  Kaedah  normatif  tersebut  memberikan persyaratan  kecakapan  (capacity)  bagi  pihak  yang  membangun hubungan  kontraktual,  yakni  berusia  17  tahun  dan  tidak  memiliki gangguan mental. 48
Dalam  tradisi civil  law di  Jerman,  pelaksanaan  kepentingan pihak ke-3 tergantung pada tujuan yang disepakati oleh promissor dan promissee. Ini dapat diketahui dari kal imat ‘ the object of the contract ’ dan  ‘ the  surrounding  circumstances ’  dari  kontrak  yang  menentukan apakah pihak ke-3 akan  memperoleh hak,  namun hanya dalam tidak adanya persyaratan yang dinyatakan secara jelas. 49
Dalam kaedah normatif kontrak di Indonesia, asas personalitas atau privity of contract didasarkan pada Pasal 1315 KUHPerdata yang dinyatakan “ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya  sendiri ”.  Asas  ini  ditegaska n  kembali  melalui  Pasal  1340 KUHPerdata  yang  dinyatakan  “ Suatu  janji  hanya  berlaku  antara pihak-pihak yang membuatnya ”. Adapun syarat kecakapan ( capacity) di  atur  melalui  Pasal  1330  KUHPerdata  yang  memberikan  ketentuan ketidakcapakan  membuat  kontrak, yakni:  belum  dewasa,  di  bawah pengampuan,  dan  orang-orang  perempuan  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Belum  dewasa  ini  ditentukan  melalui  Pasal  330 KUHPerdata, yakni berusia 21 tahun dan belum menikah.
Menurut  Subekti,  kontrak  untuk  pihak  ke-3  digambarkan sebagai  suatu  penawaran  (offerte)  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang minta  diperjanjikan  (stipulator)  hak-hak  kepada  pihak  ke-3  tersebut, ini dipahami sebagai alasan mengapa pihak  yang berjanji tidak boleh
48 Section 104 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
49 Ibid, 197.
menariknya jika pihak ke-3 hendak menggunakan hak-hak tersebut. 50
Misalnya:  A  (stipulator)  mengadakan  perjanjian  untuk  menyerahkan modalnya kepada B (promissor) dengan ketentuan bahwa keuntungan dari  pemakaian  modal  itu  olehnya  akan  diserahkan  kepada  C  (pihak ke-3). Dengan demikian maka melalui perjanjian itu B memikul beban yang diberikan kepada A. 51
Ini  berarti  ada  2  (dua)  macam  persyaratan  yang  ditetapkan secara  alternatif,  yaitu  (1)kontrak  yang  dibuat  tersebut  sesungguhnya untuk kepentingan salah satu pihak sendiri; dan (2)adanya pemberian kebendaan  secara cuma-cuma. 52 Pertama,  “ memperoleh  kepentingan sendiri ” didasarkan dari putusan Hoge Raad dalam kasus Paul Kruger Arrest  (26  Juni  1914)  yang  perkaranya: Presiden  Kruger  dalam perjanjiannya  dengan  musium  Dodrecht  hanya  menetapkan  bahwa Kruger  atau  pemuka-pemuka  Afrika  Selatan  atau  Dr.  Leijds  berhak menuntut  kembali  barang  yang  dipinjamkan  olehnya.  Dalam  kalimat lain,  isi  perjanjian  untuk  diri  Kruger  adalah  sama  dengan  isi  janji untuk  pihak  ke-3  (Dr.  Leijds).  Setelah  Kruger  meninggal,  pemuka- pemuka  meminta  barang-barang  itu  kembali,  namun  di  tolak  oleh pihak  musium,  karena  janji  untuk  pihak  ke-3  tidak  ada  dalam perjanjian.
Hoge Raad berpendapat bahwa pemuka-pemuka tersebut dapat meminta  kembali  benda-benda  yang  bersangkutan,  sebab  hak  yang dimintakan  untuk  diri sendiri  (Kruger)  sama  dengan  hak  yang  akan diberikan kepada pihak ke-3 (pemuka-pemuka). 53 Kedua, “ pemberian kebendaan ” didasarkan pada putusan Hoge Raad tanggal 17 Desember 1926  yang  menentukan:  “ hak-hak  yang  timbul  karena  perjanjian untuk  diri  sendiri  dapat  dimintakan  kepada  pihak  lawan,  untuk melakukan prestasinya kepada pihak ke- 3” . 54
50 Subekti, 2002, op.cit., hal. 30.
51 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hal. 96.
52 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 22-24.
53 Purwahid Patrik, 1994, op.cit., hal. 67.
54 Ibid.
Dalam  hal  ada  wanprestasi,  berdasarkan  yurisprudensi diasumsikan kepentingan pihak ke-3 melekat pada kepentingan pihak yang  menerima  kontrak  (stipulator).  Konsekuensinya, batalnya  suatu kontrak  antara  penawar  (offerte)  dengan  penerima  (stipulator) mengakibatkan hilangnya kepentingan pihak ke-3 tersebut. 55 Menurut R.  Setiawan  kontrak  untuk  kepentingan  pihak  ke-3  berdasarkan yuriprudensi  Hoge  Raad  menggunakan  teori  pernyataan untuk memperoleh  hak  (theorie  rechtverkrijgende  verklaring). 56 Teori  ini mengemukakan bahwa hak pihak ke-3 baru terjadi setelah pihak ke-3 menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut. 57

## Penutup
Asas personalitas atau privity of contract berakar dari postulat yang  bersifat  universal  bahwa  manusia  mengetahui  apa  terbaik  bagi dirinya sendiri dalam mengadakan hubungan kontraktual. Ada 2 (dua) persyaratan  yang  harus  dipenuhi  subyek  kontrak  agar  diasumsikan memiliki  kecakapan  tindakan  hukum  dan  menerima  hukum  secara sempurna,  yakni  dewasa  dan  berakal  sehat.  Namun  demikian,  asas personalitas  atau privity  of  contract dapat  dikesampingkan  dalam pengadaan  kontrak  untuk  kepentingan  pihak  ke-3.  Dalam  sistem common  law di  Inggris,  kontrak  untuk  kepentingan  pihak ke-3 diakomodir  melalui The  Contract  (Rights  of  Third  Parties)  1999. Masuknya  kepentingan  pihak  ke-3  ke  dalam  suatu  kontrak  ini didasarkan pada 2 (dua) kondisi, yakni: (1)kontrak jelas mengandung kepentingan  tersebut;  atau  (2)cabang  subyek  dimana  isi  kontrak memberikan keuntungan padanya (pihak ke-3).
Sedangkan  dalam  sistem civil  law di  Jerman,  kontrak  untuk kepentingan pihak ke-3 dirumuskan melalui Section 328 Bürgerlichen
55 J.  Satrio,  1992, Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  pada  Umumnya),  Citra aditya Bakti, Bandung, hal. 100.
56 R.  Setiawan,  1999, Pokok-Pokok Hukum  Perikatan,  Putra  A.  Bardin, Bandung, hal. 55.
57 Ibid.
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....
Gesetzbuches (BGB). pelaksanaan kepentingan pihak ke-3 tergantung pada  tujuan  yang  disepakati  oleh  promissor  dan  promissee.  Ini  dapat diketahui  dari  kalimat  ‘ the  object  of  the  contract ’  dan  ‘ the surrounding  circumstances ’  dari  kontrak  yang  menentukan  apakah pihak  ke-3 akan  memperoleh  hak,  namun  hanya  dalam  tidak  adanya persyaratan yang dinyatakan secara jelas.
Di  Indonesia,  kontrak  untuk  kepentingan  pihak  ke-3  di  atur melalui  Pasal  1317  KUHPerdata.  Kontrak  untuk  pihak  ke-3 digambarkan  sebagai  suatu  penawaran  (offerte) yang  dilakukan  oleh pihak yang minta diperjanjikan (stipulator) hak-hak kepada pihak ke-3 tersebut,  ini  dipahami  sebagai  alasan  mengapa  pihak  yang  berjanji tidak boleh menariknya jika pihak ke-3 hendak menggunakan hak-hak tersebut. Adapun  dalam  perspektif hukum  islam,  kontrak  untuk kepentingan  pihak  ke-3  pada  asasnya  dapat  diadakan  selama  obyek kontrak tidak termasuk kategori yang haram untuk diadakan.

## Daftar Pustaka
Adams,  I., Ideologi  Politik  Mutakhir:  Konsep,  Ragam,  Kritik,  dan
Masa Depannya, Judul  A sli  “Political  Ideology  Today” diterjemahkan Ali Noerzaman, Qalam, Yogyakarta,
2004.
Afdawaiza, “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam”, Al- Mawarid, edisi XVIII Tahun, 2008.
Ansori,  A.G., Filsafat  Hukum,  Gadjah  Mada  University  Press,
Yogyakarta, 2009.
Apeldoorn,  L.J.v., Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Judul  Asli  “Inleiding  Tot de tudie van Het Nederlandse Recht”, diterjemahkan
Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Artadi,  K.,    Putra,  I.D.N.R.A., Implementasi  Ketentuan-Ketentuan
Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, 2010. Badrulzaman,  M.D., K.U.H.  Perdata  Buku  III:  Hukum  Perikatan dengan Penjelasannya,  Alumni,  Bandung.Bertens,  K.,  1992, Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
Departemen  Agama  Islam  R.I.,  Al-Quran  dan  Terjemahnya,
Departemen Agama R.I., Jakarta.
Furmston, M., Law of Contract (Fifteenth Edition), Oxford University Press Inc., New York, 1997.
Harahap,  M.Y., Segi-Segi  Hukum  Perjanjian,  Alumni,  Bandung, 1982.
Hartono,  S.R., Hukum  Ekonomi  Indonesia,  Banyumedia  Publishing,
Malang, 2007.
Jenie,  S.I.,  “Itikad  Baik,  Perkembangan  dari  asas  Hukum  Khusus menjadi Asas Hukum di Indonesia, Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, 10 September 2007, Yogyakarta, 2007.
Kelsen, H., Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,
Judul  Asli  “Pure  Theory  of  Law”,  diterjemahkan  Raisul
Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006.
Keraf,  S., Hukum  Kodrat  dan  Teori  Hak  Milik  Pribadi,  Kanisius,
Yogyakarta, 1997.
Agus Marzuki dan Arvie Johan: UNIVERSALITAS ASAS .....
Lewis,  A., Dasar-Dasar  Hukum  Bisnis ,  Judul  Asli  “Introduction  of Business Law” diterjemahkan  Derta  Sri  Widowatie,  Nusa Media, Bandung, 2009.
Meliala, A.Q.S., Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Mertokusumo,  S., Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Liberty, Yogyakarta, 2005.
Muhammad, A., Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. Muljadi,  K.,  Widjaja,  G., Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Patrik, P., Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994. Pieck, M., “A. Study of Significant Aspect of German Contract Law”, Annual Survey of International  & Comparative Law, Vol. 3 Issue 1 (7) 1996. Satrio,  J., Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  pada  Umumnya),  Citra aditya Bakti, Bandung, 1992.
Scholten,  P.,, MR.  C.  Asser.  Penuntun  dalam  Mempelajari  Hukum Perdata Belanda: Bagian  Umum ,  Judul  Asli  “MR.  C. Assers’s Handleiding Tot De Beoefening van Het Nedherlandsch Bugerlijk Recht: Algemeen Deel”, diterjemahkan Siti Soemarti Hartono, Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta, 1992.
Setiawan,  R., Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  Putra  A.  Bardin, Bandung, 1999.
Shippey, K.C., Menyusun Kontrak Bisnis Internasional , Judul Asli “A Short  Course  in  International  Contracts”,  diterjemahkan  Hesti Widyaningrum, Penerbit PPM, Jakarta, 2004.
Stone,  R., The  Modern  Law  of  Contract  (Fifth  Edition),  Cavendish Publishing Limited, New South Wales, 2002. Suff,  M., Essential  Contract  Law  (Second  Edition),  Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002.
Yulianti,  R.T.,  “Asas -Asas  Perjanjian  (Akad)  dalam  Hukum Kontrak
Syariah”, La-Riba Jurnal  Ekonomi  Islam,  Vol.  II  No.  1,
Juli 2008.