Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah
Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi
e-ISSN : 2621-4105
Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah
Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi
1 Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kewenangan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  dan  bagaimana legal  reasoning hakim  dalam memutuskan  perkara  ekonomi  syariah  ini.  Putusan  Nomor  0950/Pdt.G/2019/PA.JP  merupakan perkara ekonomi syariah akad musyarakah terkait wanprestasi yang melibatkan empat pihak, yakni pihak Pelawan selaku  PT. Mofatama Bangun Nusa (Badan Hukum Perusahaan), pihak Terlawan I selaku  pihak  PT.  Bank  Muamalat  Indoneisa,  Tbk.  dan  Terlawan  II  selaku  Kepala  Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang II Jakarta/KPKNL II Jakarta selaku turut Terlawan I, serta Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras selaku turut Terlawan II beserta Ny. Dian Pertiwi selaku  Terlawan  III.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif, dengan  mengambil  lokasi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat.  Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan absolut dari pengadilan agama untuk memutuskan perkara  yang  terkait  dengan  ekonomi  syariah,  sehingga  melalui  ini  didapatkan  sebuah legal reasoning dalam  pemutusan  perkara  ekonomi  syariah.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif.    Berdasarkan  hasil  penelitian  hakim  mengabulkan  perlawanan  Pelawan  dengan  dimana Terlawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan  eksekusi Lelang tanggal 9 Juli  2019  dan  setelahnya  yang  dijalankan  turut  Terlawan  II/Balai  Lelang  Swasta  PT.  Power Astindo  Selaras,  atas  Penetapan  Eksekusi  Lelang  turut  Terlawan  I  /  KPKLN  II  Jakarta,  No.  S- 1040/WKN.07/KNL.  02/2019,  tanggal  09  Mei  2019  tidak  sah  dan  Menghukum  Terlawan  untuk membayar biaya perkara.
Kata kunci: Ekonomi Syariah; Musyarakah; Wanprestasi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  how  the  authority  of  the  Central  Jakarta  Religious  Court  is  in resolving  sharia  economic  disputes  and  how  is  the  legal  reasoning  of  judges  in  deciding  this sharia  economic  case.  Decision  Number  0950/Pdt.G/2019/PA.JP  is  a  sharia  economic  case regarding a musyarakah contract related to default involving four parties, namely Pelawan as PT. Mofatama Bangun Nusa (Company Legal Entity), Defendant I as PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.  and  Defendant  II  as  Head  of  State  Assets  and  Auction  Service  Office  II  Jakarta/KPKNL  II Jakarta as Co-Defendant I, as well as Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras as Co- Defendant  II  and  Mrs.  Dian  Pertiwi  as  Defendant  III  This  research  is  a  qualitative  descriptive field research, taking place at the Central Jakarta Religious Court. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, the judge granted Pelawan's resistance where the Defendant  had  defaulted/broken  his  promise  during  the  execution  of  the  auction  on  9  July  2019 and  thereafter  which  was  carried  out  by  Co-Respondent  II/Private  Auction  Center  PT.  Power Astindo  Selaras,  for  the  Determination  of  the  Co-Opponent  I  /  KPKLN  II  Jakarta  Tender Execution, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, May 9 2019 is invalid and Convicts the Defendant to pay court fees.
Keywords: Default; Musyarakah; Sharia Economic
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  nasional  maupun  internasional  yang  selalu mengalami  peningkatan  turut  menjadi  alasan  muncul  berbagai  macam  bank  di Indonesia. 1 Salah  satu  perkembangan  dalam  bidang  ekonomi  10  tahun  terakhir adalah  mengenai  konsep  ekonomi  syariah. 2 Penyelesaian  perkara  sengketa ekonomi  syariah  telah  diterbitkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara dalam bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, 3 lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah, 4 reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  surat  berharga  berjangka  syariah,  sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah,  bisnis  syariah,  termasuk  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  yang  bersifat komersial, baik perkara yang bersifat kontensius maupun volunteer.
Terdapat  perkara  ekonomi  syariah  yang  telah  diputuskan  di  Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu perkara Nomor 0950/Pdt.G/2010/PA.JS terkait dengan wanprestasi.  Pada  perkara  tersebut,  terlibat  lima  pihak  yang  bersekutu, diantaranya    pihak  Pelawan  selaku  PT.  Mofatama  Bangun  Nusa  (Badan  Hukum Perusahaan), pihak Terlawan I/PT. Bank Muamalat Indoneisa, Tbk. dan Terlawan II/Kepala  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  negara  dan  turut  Terlawan  I/lelang  II Jakarta/KPKNL  II  Jakarta,  serta  turut  Terlawan  II  /Balai  Lelang  Swasta  PT. Power Astindo Selaras beserta Ny. Dian Pertiwi selaku Terlawan III.
Dalam  konteks  sengketa  ekonomi  syariah,  pengaturan  wanprestasi  dapat dilihat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila karena kesalahannya, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di dalam perjanjian, memenuhi kewajiban yang tidak sesuai  dengan perjanjian, terlambat dalam memenuhi  kewajiban, atau melakukan  sesuatu  yang  berdasarkan  perjanjian  tersebut  tidak  boleh  dilakukan. 5
1 S Sumadi, “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  1  (2020):  145,  https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761;  Agus  Suprijanto, “Dampak  Globalisasi  Ekonomi  Terhadap,” Jurnal  Ilmiah  CIVIS I,  no.  2  (2021):  100–119, journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/592/542;  Febriani  Nur  Fadilla,  “Implementasi Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Perbankan  Menurut  Kajian  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 230, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272.
2 Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018): 10–21, https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21; Sri  Mahargiyantie,  “Peran  Strategis  Bank  Syariah  Indonesia  Dalam  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,” Al  - Misbah 1, no. 2 (2020): 83–94, http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135.
3 Ephin  Apriyandanu,  “Kedudukan  Basyarnas  Dalam  Penanganan  Kepailitan  Perbankan  Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 30,  https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230;  Rikart  Maha  Riskianti,  “Kewenangan  Pengadilan  Agama Menjalankan  Mediasi  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di  Kota  Semarang,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1 (2019): 1, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256.
4 Sukadi  Suratman  and  Muhammad  Junaidi,  “Sistem  Pengawasan  Asuransi  Syariah  Dalam  Kajian Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian,” Jurnal  USM  Law  Review 2, no. 1  (2019): 63, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259.
5 Jannah,  “Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Studi  Atas  Putusan  Hakim  No.  0459/Pdt.  G/2016/PA.  Sby Dalam Perspektif KHES,” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 2 (2018), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v6i2.1362; Rossy Ibnul Hayat and Sukardi Sukardi, “Analisis Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Ekonomi  Syariah  Terkait  Wanprestasi,” Khatulistiwa  Law
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Wanprestasi  adalah  salah  pelanggaran  yang  dilakukan  seseorang  mengenai pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. 6
Di  sini  Hakim  melihat  terlebih  dahulu  fakta-fakta  yang  ada  sebelum membuat  putusan  tersebut.  Hal  yang  menguatkan  keyakinan  Hakim  dalam memutus  perkara  bahwa  Tergugat  dianggap  melakukan  wanprestasi/ingkar  janji karena  telah  melalaikan  kewajibannya/tidak  pernah  lagi  melunasi  pokok pembiayaan  dan  margin  keuntungan  kepada  Penggugat,  pembuktiannya  dapat dinilai dari alat-alat bukti berupa surat  yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya yang  diakui/dibenarkan  oleh  pihak  Tergugat  maka  tidak  perlu  dibuktikan.  Sama halnya  dengan  dalil  gugatan  Penggugat  harus  dibuktikan  dan  dalam  hal  ini  telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal  standing untuk  mengajukan  gugatan  pembayaran  sisa  hutang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama jo .  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
Majelis  hakim  tersebut  menggunakan  dalil syar’i berupa  Al-Qur’an  Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad- akad  itu”.  Ayat  tersebut  merupakan  dalil  untuk  mempertimbangkan  perkara ekonomi  syariah  terkait  dengan  wanprestasi.  Selanjutnya  majelis  hakim  juga menggunakan  hadis  riwayat  Abu  Daud  sebagai  dasar  pertimbangannya,  yang berbunyi, “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak  menghianati  pihak  lainnya,  kalau  salah  satunya  berkhianat  aku  keluar  dari keduanya”. 7 Beberapa  penelitian  terkait  dengan  wanprestasi  telah  dilakukan  di antaranya oleh Hidayat yang meneliti mengenai penyelesaian debitur wanprestasi atas  objek  jaminan  fidusia  yang  telah  didaftarkan.  Hasil  penelitian  menunjukan hambatan  yang  sering  terjadi  pada  saat  debitur  wanprestasi  kreditur  sering mengalami  kesulitan  pada  saat  akan  melakukan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia dikarenakan  objek  jaminan  fidusia  tersebut  sudah  di  pindah  tangankan  oleh debitur,  padahal  eksekusi  merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa hukum sebagai upaya terakhir kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya. 8 Hasil penelitian lain dilaporkan  oleh  Sipahutar  dkk, 9 hasilnya  menunjukan  bahwa  Berbagai  kendala
Review 1,  no.  2  (2020):  163–81,  https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.72;  Ika  Atikah,  “Eksistensi  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2017): 143–62.
6 Hayat  and  Sukardi,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Ekonomi  Syariah Terkait Wanprestasi.”
7 Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  “Implementasi  Akad  Berpola  Kerja  Sama  Dalam  Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah),” Jurnal Hadratul Madaniyah 7, no. 1 (2020): 34–41, https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613.
8 Hidayat  and  Soegianto,  “Penyelesaian  Debitur  Wan  Prestasi  Atas  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang Telah Didaftarkan.”
9 Apul  Oloan  Sipahutar  et  al.,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Praktik  Pada  Debitur Yang Wanprestasi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 144, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
dalam  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia,  seperti:  ketidak  patuhan  dan kesadaran  debitur  dengan  aturan  yang  berlaku.  Selain  itu  keberadaan  putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal  collection oleh  pihak  kreditur  yang  berlebihan  dalam  menjalankan tugasnya.  Terakhir  penelitian  oleh  Ahmad, 10 hasilnya  menyimpulkan  bahwa penggunaan  surat  kuasa  membebankan  fidusia  di  bawah  tangan  sebagai  dasar pembuatan  akta  fidusia  oleh  lembaga  pembiayaan  selama  ini  tidak  dapat dibenarkan menurut hukum Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada aspek  analisis  legal  reasoning  sehingga  yang  banyak  di  bahas  pada  aspek legalnya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah ini.
2. METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  berdasarkan  pada  perundang-undangan (law  in  books).  Penelitian  ini  menggunakan  konsep  pendekatan  dalam  penelitian ini,  yaitu:  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  kasus ( case  approach ). 11 Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  sumber  hukum  primer yaitu  berikut:  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  Fatwa  DSN-MUI  No.  73/DSN-  MUI/XI/2008  tentang  musyarakah, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0950/Pdt.G/2019/PA.JP. Teknik Analisis  Data,  dalam  penelitian  ini  menginterpretasikan  data-data  tersebut menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  adalah menjabarkan  semua  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kemudian  disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab semua rumusan  masalah  yang  ada.  Analisis  deskriptif  ini  ditujukan  untuk menggambarkan  bagaimana  hakim  dalam  memutus  perkara  ekonomi  syariah dalam tinjauan analisis legal reasoning.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kewenangan  Pengadilan  Agama  terhadap  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah
Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama secara  jelas  memberikan  kompetensi  kepada  peradilan  agama  untuk  mengadili perkara ekonomi syari’ah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. 12 Alasan  bahwa  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  belum familiair  dalam  menyelesaikan  perkara  perbankan,  bukan  menjadi  suatu  alasan
10 Fandy  Ahmad,  “Keabsahan  Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta  Oleh  Lembaga  Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 147, https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037.
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020).
12 “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” (2006).
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
yang  logis  untuk  mereduksi  kewenangan  mengadili  dalam  perkara  perbankan syariah.
Kewenangan  mengadili  perkara  ekonomi  syariah  menjadi  dualisme penyelesaiaan terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan  Pengadilan  Agama  ketika  para  pembuat  akad  mengacu  pada  proses peradilan  dalam  lingkup  pengadilan  Agama  dengan  dasar  Pasal  55  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008, 13 yang  menyebutkan  ketika  adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya.
Polemik  tersebut  menuntut  Mahkamah  Agung  untuk  mempertegas  dan menyelesaikan  dualisme  penyelesaiaan  perkara  dalam  lingkup  litigasi  tersebut. Sehingga  pada  tahun  2008  ketika  polemik  itu  muncul  Mahkamah  Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  terhadap  sengketa  ekonomi syari’ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas  keberadaan  pengadilan  agama  dalam  eksekusi  putusan  Badan Arbitrase Syari’ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara  ekonomi syariah.
Penafsiran  Ahli  dalam  memahami  pasal  55  ayat  (2)  dan  (3)  bahwa  pasal yang  dianggap  krusial  dalam  penyelesaian  sengketa,  dalam  istilah  hukum  Islam akan  menimbulkan  yang  disebut  dengan  ta’arudh  al-adillah,  pertentangan  dua aturan  ketika  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah  yang krusial masih tetap ada. Menurut ahli, Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Perbankan Syari’ah  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  sehingga  menimbulkan  adanya ketidakpastian  hukum  dan  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945, Adanya  pilihan  forum  untuk  penyelesaian  perkara,  dan  juga  diberikannya kebebasan  untuk  memilih  dan  tidak  ditunjuk  langsung  oleh  undang-undang,  hal tersebut  akan  menimbulkan chaos sebelum  atau  dalam  praktik  akad.  Sebab mungkin  saja  ketika  seseorang  mau  menandatangani  akad  di  bank  syariah, sementara pihak bank menginginkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, sedangkan nasabah menginginkan diselesaikan di pengadilan agama, hal tersebut akan  menimbulkan  masalah  dalam  akad  tersebut;  Menurut  ahli  ketika  diberikan kesempatan choice of forum adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang  yang  masuk  ke  bank  syariah  bukan  orang  muslim  saja,  tetapi  ada  non muslim.  Dalam  teori  hukum  ketika  orang  non  muslim  masuk  kepada  peradilan atau perbankan syariah, dia telah melakukan choice of law (telah memilih hukum). Ketika  dia  telah  memilih  hukum,  maka  secara  langsung  dia  siap  dan  ikut  diatur dengan aturan dan asas yang ada di lembaga yang dia masuki, yaitu hal-hal yang terkait dengan syariah dan ketika bank syariah menerapkan aturan-aturan syariah, maka ketika non muslim masuk ke dalam bank syariah telah menyiapkan diri dan siap juga menerima terhadap aturan  yang diterapkan oleh bank syariah, sehingga
13 “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” (2008).
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
dari urusan asas, aturan, dan sampai  penyelesaian sengketanya harus disesuaikan dengan syariah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa non muslim yang telah masuk ke dalam bank syariah telah melakukan choice of law karena ada bank konvensional yang  dapat  dipilih,  karena  di  bank  syariah  telah  dijelaskan  secara  nyata  bahwa aturan dan asas yang telah dilaksanakan mulai akad sampai penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan syariah;
Pelaksanaan ekonomi syariah di peradilan agama adalah merupakan bentuk dari  pada  implementasi  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945,  maka  negara  mempunyai kewajiban  melindungi  hak-hak  hukum  bagi  setiap  warga  negaranya.  Selain  itu, Pasal  28  ayat  (1)  UUD  1945,  sudah  jelas  tentang  kepastian  hukum,  yaitu  setiap orang  berhak  atas  pengakuan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal lain bahwa, equality before the  law adalah  samanya  kedudukan  antara  pengadilan  agama  dan  pengadilan negeri,  tetapi oleh  karena  pengadilan  agama  telah  dijustifikasi  oleh  undang- undang  tersendiri,  sehingga  ini  adalah  merupakan  kompetensi  absolut  bagi peradilan agama.
Sehingga  Kompetensi  pengadilan  agama  untuk  memutus  perkara  ekonomi syariah  menjadi  kompetensi  absolute  karena  didukung  dengan  dasar  hukum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah Pasal 55, dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Eksekusi Putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional.  Kompetensi  absolut  yang  masuk  di Peradilan  Agama  Jakarta  Selatan,  adalah  sebagai  berikut  pengadilan  agama bertugas dan berwenang memeriks, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: cerai talak, cerai  gugat,  poligami,  adopsi,  pengesahan  nikah,  ijin  kawin,  dispensasi  nikah, fasakh, rujuk, syiqoh, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari’ah.
3.2 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP
Perkara tersebut bermula dari adanya akad pembiayaan musyarakah /penggabungan  antara  nasabah  bernama  Pelawan/PT.  Mofatama Bangun  Nusa,  dan  Terlawan  I/PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,Tbk,/  disingkat Bank,  telah  saling  mengikatkan  diri  untuk  menjalankan  usaha  yang dikerjasamakan,  masing  masing  sebesar  16,  65  %,  untuk  Pelawan  dan  sebesar 83,35%  untuk  Terlawan  I/Bank,  dengan  rincian,  dalam  bentuk  dana  sebesar Rp. 649.050.000.000,00 Enam ratus empat puluh sembilan milyar, lima puluh juta rupiah),  dengan  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  bulan,  terhitung  dari  tanggal  27 April  2015  s/d  tanggal  27  April  2020,  sebagaimana  Akta  Pembiayaan Musyarakah /Penggabungan,  No.  52,  tanggal  27  April  2015,  yang  dibuat dihadapan  Ny.  Hajjah  Julia  Chairani  Rachman,  SH,  MKn,  selaku  Notaris  di Jakarta.
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Syamsul Huda, SH.,  ME.,  namun  berdasarkan  laporan  mediator  tanggal  05  September  2019, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi  ketentuan  Pasal  4  dan  7  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil,  dengan  demikian  pemeriksaan  perkara a  quo telah  memenuhi  maksud Pasal  130  HIR. jo .  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009. 14
Memperhatikan dalam perjalanan sidang, terdapat  munculnya Putusan Sela Provisi  Nomor  950/Pdt.G/2019/PA.JP.  tanggal  20  Februari  2020  Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut: (1) Tidak menerima gugatan provisi Pelawan; (2) Memerintahkan kedua belah  pihak  untuk  melanjutkan  persidangan,  (3)  Menangguhkan  biaya  perkara hingga putusan akhir.
Dilihat dari formulasinya perlawanan yang diajukan Pelawan melalui Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Pramataram RBS & Rekan yang telah di Register di Kepaniteraan Agama Jakarta Pusat dengan No: 950/Pdt.G/2019/PA-JP tanggal 02 Juli  2019 adalah keberatan terhadap Penetapan lelang KPKNL  II Jakarta,  No. S- 1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan tanggal Pelaksanaan Eksekusi Lelang, atas jaminan pembiayaan milik Pelawan.
Perlawanan  Pelawan  secara  keseluruhan  hanyalah  berkisar  pada  keberatan terhadap pelaksanaan lelang  yang telah dilakukan Terlawan dan telah diterbitkan jadwal hari dan tanggal lelang berdasarkan surat turut Terlawan I/KPKNL Jakarta II  No.  1040/WKN.07/KNL.02/2019  tanggal  09  Mei  2019  dan  juga  berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayan yang meliputi pembayaran dan jumlah kewajiban  yang  harus  dipenuhi  yang  didalilkan  tidak  pasti,  tidak  tetap  dan berubah-ubah  dan  tidak  ada  satupun  alasan  yang  menyangkut  masalah  hak  dan kepemilikan  atas  jaminan,  sehingga  menyebabkan  perlawanan  tersebut  tidak berdasar ( obscure libbellium );
Murabahah dalam  Akad  Pembiayaan Musyarakah /Penggabungan  tanggal 27  April  2015,  Nomer  tersebut,  terkandung  makna  harus  saling  menguntungkan, atau  dalam  perbankan  disebut deferred  payment  sale ,  terminologi  fikih  klasik mendefinisikan, murabahah merupakan  salah  satu  bentuk  jual-beli,  dimana penjual  harus  menyatakan  dengan  jujur  biaya  perolehan  barang/ al-tsaman  al- awwal dan  keuntungan  yang  diinginkan,  karena murabahah menuntut  adanya transparansi harga perolehan /altsaman al-awal , maka dalam suatu terminologinya murabahah  disebut  pula  dengan  jual-beli  amanah,  tetapi murabahah juga
14 “Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah
Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi e-ISSN : 2621-4105
merupakan jual beli muthlaq karena objek akadnya adalah barang/ aiyn , dan uang
/ daiyn, sesuai  Akad  Pembiayaan Musyarakah /Penggabungan,  tanggal  27  April 2015,  Nomer  tersebut,  dan  ternyata  tidak  sesuai/tidak  memenuhi  dengan  yang disepakati, dalam Akad Pembiayaan Musyarakah /Penggabungan, tanggal 27 April 2015,  nomer  tersebut,  yaitu  akad  perjanjian  belum  jatuh  tempo,  selain  jumlah hutang  tidak  pasti,  tidak  tetap  dan  berubah  rubah,  juga  pelawan  diprioritakan sebagai  pembeli,  sebelum  eksekusi  lelang  dijalankan,  karenanya  Pelawan memiliki  kualitas  sebagai  Pelawan,  selain  memenuhi  prinsip  saling menguntungkan, sebagaimana murabahah dalam Akad Pembiayaan Musyarakah / Penggabungan, tanggal 27 April 2015.
Pertimbangan  majelis  hakim  bahwa  eksepsi  ( exception )  dalam  kontek hukum  acara  adalah  tangkisan  atau  bantahan  yang  ditujukan  pada  hal-hal  yang menyangkut  syarat-syarat  atau  formalitas  gugatan  dan  tidak  ditujukan  atau  tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara. Tentang dalil eksepsi Terlawan yang menyatakan  bahwa  Perlawanan  Pelawan  secara  keseluruhan  hanyalah  berkisar pada  keberatan  terhadap  pelaksanaan  lelang  yang  telah  dilakukan  Terlawan  dan telah diterbitkan jadwal hari dan tanggal lelang berdasarkan surat  turut Terlawan I/KPKNL  Jakarta  II  No.  1040/WKN.07/KNL.02/2019  tanggal  09  Mei  2019  dan juga  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  pembiayan  yang  meliputi pembayaran  dan  jumlah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  yang  didalilkan  tidak pasti,  tidak  tetap  dan  berubah-ubah  dan  tidak  ada  satupun  alasan  yang menyangkut  masalah hak dan kepemilikan atas jaminan, sehingga tidak  berdasar ( obscure  libbellium ),  hal  tersebut  keterikatan  kuat  dengan  pokok  perkara,  maka dari  itu  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  majelis  Hakim  berpendapat  bahwa eksepsi Terlawan tersebut patut untuk ditolak.
Turut  Terlawan  I  dalam  eksepsinya  mendalilkan  bahwa  dalam perlawanannya  Pelawan  tidak  mengikutsertakan  instansi  atasan  dari  turut Terlawan  I,  yaitu  Pemerintah  Republik  Indonesia cq .  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia cq . Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2012  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Jakarta II adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala  Kantor  Wilayah.  Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  maka terhadap  perlawanan  Pelawan  yang  langsung  ditujukan  kepada  turut  Terlawan  I tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan kurang tepat, karena turut Terlawan  I  tidak  memiliki  kualitas  untuk  dapat  dituntut  di  muka  peradilan  jika tidak  dikaitkan  dengan  badan  hukum  induknya/  instansi  atasannya  tersebut.  Hal ini  berakibat  pada  gugatan  yang  kurang  sempurna  dan  oleh  karenanya  harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ).
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
e-ISSN : 2621-4105
3.3 Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Nomor
950/Pdt.G/2019/PA.JP
Eksekusi lelang yang dijalankan oleh KPKNL II Jakarta melalui balai lelang swasta, PT Power Asetindo Selaras, adalah  bertentangan dengan ketentuan Pasal 224  HIR,  karena  eksekusi  lelang  sendiri  atas  Perintah  Terlawan  I  berdasar  pada Pasal 6, UUHT No. 4 tahun 1994 tersebut, bersifat memaksa, sedangkan menurut undang  undang,  perintah  paksa  terjadi  apabila  atas  perintah  Ketua  Pengadilan, dalam  hal  ini  Ketua  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat,  dan  perintah  paksa  dari Ketua  Pengadilan  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  224  HIR,  bukan  didasarkan pada  ketentuan  Pasal  6,  UUHT  No.  4  tahun  1994,  apalagi  sertifikat  hak tanggungan  yang  akan  di  eksekusi  lelang  sendiri  sebagai  pengganti grosse akta hipotik  dan  tidak  memiliki  kekuatan  eksekotorial/non  eksekutable,  bahkan berdasar  Akad  Pembiayaan Musyarakah /Penggabungan  Nomor  tersebut  belum jatuh  tempo,  sehingga  hal  ini  melanggar  undang-undang,  utamanya  melanggar ketentuan Pasal 224 HIR.
Seluruh  jaminan  pembiayaan  telah  dibebani  hak  tanggungan  dan  telah didaftarkan  pembebanannya  ke  kantor  pertanahan  dan  sebagai  bukti  adanya  hak tanggungan telah diterbitkan sertifikat hak tanggungan yang dimuat dalam (Pasal 13  ayat  (1),  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996), sehingga  berdasarkan  Pasal  224  HIR jo .  Pasal  6  dan  20  Undang-undang  No.  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pada penjelasan Pasal 6 menyebutkan:
Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari  satu  pemegang  hak  tanggungan.  Hak  tersebut  didasarkan  pada  janji  yang diberikan  oleh  pemberi  hak  tanggungan  bahwa  apabila  debitur  cidera  janji, pemegang  hak  tanggungan  berhak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  melalui pelelangan  umum  tanpa  memerlukan  persetujuan  lagi  dari  pemberi  hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu  lebih  dahulu  daripada  kreditur-kreditur  yang  lain.  Sisa  hasil  penjualan  tetap menjadi  hak  pemberi  hak  tanggungan;  bahwa  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1) UUHT  No.  4  Tahun  1996  ditetapkan  sebagai  tanda  bukti  telah  lahirnya  hak tanggungan, pemegang hak tanggungan akan diberikan sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan. Sertipikat hak tanggungan memuat irah- irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, sertipikat  hak  tanggungan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dan  berlaku sebagai pengganti grosse akta sepanjang mengenai hak atas tanah;
Berdasarkan  bukti  yang  telah  Pelawan  berikan  yang  sama  isinya  dengan bukti Terlawan dan turut Terlawan berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 52  tanggal  27  April  2015  terikat  di  dalamnya  satu  persetujuan  dan  semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagai  undang-
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah
Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi e-ISSN : 2621-4105
undang bagi mereka yang membuatnya ( pacta sunt servanda ) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer.;
Bukti  berupa  rekap  transfer  angsuran  yang  dibayarkan  Pelawan  kepada Terlawan,  dikaitkan  dengan  bukti  berupa  surat-surat  peringatan/somasi,  maka terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  Pelawan  telah  cedera  janji,  karena tidak melakukan angsuran membayaran sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
Bukti  dari  Terlawan  berupa  penetapan  dan  hari  pelaksanaan  lelang, dihubungkan dengan bukti dari turut Terlawan berupa proses parate eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan dan turut Terlawan I, maka terbukti secara meyakinkan bahwa  parate  eksekusi  telah  dilaksanakan,  namun  hasilnya  tidak  ada  penawaran sehingga  parate  eksekusi  dalam  perkara a  quo yang  idealnya  dilakukan  oleh Terlawan  sebagai  alternatif  penyelesaian  kredit  bermasalah  menjadi  tidak  ada hasil dan tidak mempunyai kepastian hukum.
Pada  prinsipnya  ada  3  (tiga)  macam  eksekusi  hak  tanggungan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  yaitu:  Pertama: parate  executie atau eksekusi  atas  kekuasaan  sendiri  eksekusi  atas  kekuasaan  sendiri  ini  harus diperjanjian dalam perjanjian sebelumnya. Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  apabila  debitur  wanprestasi  maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  itu.  Kedua:  titel  eksekutorial,  yaitu berdasarkan  irah  irah  “Demi  Keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” yang terdapat di dalam grosse akte ketua pengadilan dengan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Ketiga: eksekusi di bawah tangan eksekusi penjualan di bawah tangan objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang  Hak  Tanggungan.  Inti  dasar  dari  pasal  ini  adalah  adanya  kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan bahwa penjualan di bawah tangan objek  hak  tanggungan  akan  memperoleh  harga  tertinggi  yang  akan menguntungkan semua pihak.
Pengaturan  mengenai  parate  eksekusi  dalam  Undang-Undang  Hak Tanggungan sebenarnya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pihak bank selaku  kreditur  dalam  melakukan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  guna mendapatkan  pelunasan  dari  piutangnya  apabila  debitur  cidera  janji/wanprestasi. Akan tetapi secara normatif dalam UUHT tersebut terdapat kerancuan pengaturan mengenai  parate  eksekusi.  Penjelasan  Umum  angka  9  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah (UUHT), yang berbunyi: “salah satu  ciri  hak  tanggungan  yang  kuat  adalah  mudah  dan  pasti  dalam  pelaksanaan eksekusinya  jika  debitur  cidera  janji,  walaupun  secara  umum  tentang  eksekusi diatur  dalam  hukum  acara  perdata  yang  berlaku,  dipandang  perlu  untuk memasukkan  secara  khusus  ketentuan  eksekusi  hak  tanggungan  dalam  UU  ini,
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
yaitu yang mengatur lembaga parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBG untuk daerah luar jawa dan Madura”
Penjelasan  umum  angka  9  tersebut  jelas  disebutkan  bahwa  pelaksanaan parate  eksekusi  didasarkan  atas  Pasal  224  HIR.  Apa  yang  disebutkan  dalam Penjelasan  angka  9  UUHT  tersebut  jelas  tidak  saja  bertentangan  dengan ratio legis dimuatnya  ketentuan  Pasal  6  dalam  UUHT  tersebut,  tetapi  juga  telah menunjukkan  sikap  inkonsistensi  dari  pembentuk  undang-undang  yang  telah memberikan  kewenangan  kepada  kreditur/pemegang  hak  tanggungan  pertama untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum.  Hal  inilah  yang  membuat  adanya  kerancuan  atau  konflik  norma  antara Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  dengan  Pasal  224 HIR.
Penjelasan umum angka 9 tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 26 UUHT  tersebut  yang  berbunyi:  “Selama  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengaturnya,  dengan  memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang- undang  ini,  berlaku  terhadap  eksekusi  hak  tanggungan”.  Penjelasan  Pasal  26, berbunyi: yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada dalam  pasal  ini,  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  224 Reglement Indonesia  yang  diperbaharui  (Het Herziene  Indonesisch  Reglement, staatblad 1941-44)  HIR  dan  Pasal  258  Reglement  tot Regeling  Van  Het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura, staatblad 1927-227/RBG. Dapat dipahami baik dalam penjelasan umum angka 9 dan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa benda benda yang berkaitan dengan tanah tersebut semuanya mendasarkan eksekusi hak tanggungan  pada  ketentuan  Pasal  224  HIR.  Akibatnya  pelaksanaan  parate eksekusi  selalu  menimbulkan  masalah  karena  disatu  sisi  pelaksanaan  parate eksekusi  menurut  Pasal  6  UUHT  sudah  tidak  perlu  lagi  meminta fiat maupun adanya  campur  tangan  pengadilan,  akan  tetapi  disisi  lain  pelaksanaan  parate eksekusi  yang  didasarkan  atas  ketentuan  Pasal  224  HIR.  mewajibkan  untuk meminta ijin/fiat dari pengadilan. Akibat hukum yang timbul dari adanya konflik norma  pengaturan  mengenai  parate  eksekusi  tersebut  adalah  tidak  adanya kepastian  hukum  karena  adanya  kerancuan/konflik  norma  mengenai  pengaturan parate eksekusi;
Pandangan secara sosiologis tidak menerima begitu saja pelaksanaan parate eksekusi, debitur dapat melakukan perlawanan sebagaimana dalam perkara a quo , dan jika perlawanan itu diproses di pengadilan tentu akan menyita waktu, tenaga dan  biaya  bagi  perbankan,  sehingga  tidak  sejalan  dengan  asas  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman:  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan, sebagaimana  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Bukti-bukti  yang  telah  dilampirkan  dalam  persidangan  berupa  sertifikat- sertifikat hak tanggungan pada Pasal 2 nya dinyatakan bahwa: “Dalam hal debitur sungguh-sungguh  cedera  janji,  pihak  kedua  oleh  pihak  pertama  dengan  akta  ini diberi  dan  menyatakan  menerima  kewenangan,  dan  untuk  itu  kuasa,  untuk mengelola  objek  hak  tanggungan  berdasarkan  penetapan  Ketua  Pengadilan Agama  yang  daerah  hukumnya  meliputi  letak  objek  hak  tanggungan  yang bersangkutan”; Artinya  apabila  kreditur/Pelawan  cedera  janji,  maka debitur/Terlawan  diberi  kewenangan  untuk  mengelola/memanfaatkan  objek  hak tanggungan, namun harus berdasarkan penetapan.
Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE- 21/PN/1998  juncto  SE-23/PN/2000  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pasal  6 Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  bahwa  parate eksekusi  hak  tanggungan  dapat  dilakukan  langsung  tanpa fiat pengadilan  dan berdasarkan asas  lex  posterior  derogat  legi  priori ,  yaitu  pada  peraturan  yang sederajat,  peraturan  yang  paling  baru  menyampingkan  peraturan  yang  lama. Artinya  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI)  No.  3210 K/Pdt/1984,  tanggal  30  Januari  1986.  Pasal  224  H.I.R,  secara  hukum  telah digantikan oleh Undang-Undang yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  (UUHT),  sehingga  parate eksekusi  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  kreditur  secara  langsung  (Pasal  6  UUHT), sebagaimana  putusan  Mahkamah  Nomor  573  K/Ag/2016  telah  memutus  bahwa bank/pihak  kreditur  berwenang  untuk  melaksanakan  eksekusi  hak  tanggungan dengan  lelang  karena  debitur  telah  wanprestasi  walau  perjanjian  belum  jatuh tempo,  namun  oleh  karena  penerapan  parate  eksekusi  dalam  perkara a  quo , disamping  secara  mormatif  UUHT  mempunyai  kendala  yuridis  yaitu  adanya kerancuan tau konflik norma antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan Tanah dengan Pasal 224 HIR., juga secara sosiologis pelaksanaan parate eksekusi  yang  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  09  Juli  2019  di  hadapan  Pejabat Lelang  pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  Jakarta  II  yang merupakan  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  khusus  untuk  melaksanakan penjualan  melalui  lelang,  tetapi  tidak  ada  penawaran  sampai  sekarang,  sehingga parate  eksekusi  dalam  perkara a  quo yang  idealnya  dilakukan  oleh  Terlawan sebagai  alternatif  penyelesaian  kredit  bermasalah  menjadi  tidak  ada  hasil  dan akibatnya  dengan  adanya  parate  eksekusi  tersebut  menimbulkan  ketidak manfaatan  dan  ketidakpastian  hukum  atas  objek  lelang,  apalagi  apabila  di reschedule ulang jadwal parate eksekusi dan ada pembeli, akan terdapat kesulitan dalam  pengosongan  objek  lelang  karena  objek-objek  lelang  dalam  keadaan dikontrakan  kepada  pihak  lain,  maka  Majelis  Hakim  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  berpendapat  bahwa  demi  kepastian  dan  manfaat  hukum pelaksanaan  eksekusi  lelang  tanggal  9  Juli  2019  dan  yang  dijalankan  turut Terlawan  II  atas  penetapan eksekusi lelang  turut  Terlawan  I/  KPKLN  II Jakarta,
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
No.  S-1040/WKN.07/KNL.  02/2019,  tanggal  09  Mei 2019 tidak  sah  dan  harus dilaksanakan melalui fiat pengadilan.
Pada  substansi  pokok  perkara  pada  perkara a  quo telah  dipertimbangkan, maka  permohonan  Pelawan  pada petitum sub  1  dan  2  agar  perlawanannya dikabulkan  dan  dinyatakan  sebagai  Pelawan  yang  benar  dapat  dikabulkan kemudian  semua  alat  bukti  selain  yang  Majelis  Hakim  telah  jadikan  sebagai pertimbangan  dalam  putusan  ini  dinyatakan  dikesampingkan.  Para  pihak  dalam turut  Terlawan  I,  turut  Terlawan  II  dan  turut  Terlawan  III  ditarik  oleh  Pelawan sebagai pihak dalam perkara a quo , maka turut Terlawan I, turut Terlawan II dan turut  Terlawan  III  diperintahkan  tunduk  dan  mematuhi  putusan  ini.  Perkara  ini termasuk  sengketa  ekonomi  syari’ah,  berdasarkan  pasal  181  ayat  1  HIR.  biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terlawan.
Menurut  Pasal  1238  KUHPerdata,  seseorang  dapat  dikatakan  melakukan wanprestasi  apabila  salah  satu  pihak  berdasarkan  surat  perintah  atau  dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan wanprestasi atau penetapan wanprestasi yang didasarkan  pada  suatu  perikatan  yang  dibuat  oleh  Masing-masing  pihak. 15 Pasal 1234  KUHPerdata  yang  menguraikan  perikatan  ke  dalam  tiga  jenis,  yakni memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. 16 Secara a contrario ,  seseorang  yang  dalam  melaksanakan  suatu  perikatan  tidak  sesuai dengan  ketiga  jenis  perikatan  tersebut  maka  dapat  dikatakan  telah  melakukan wanprestasi. 17 Ekonomi syariah mampu menjembatani dan menjadi alternatif bagi seseorang  dalam  bertransaksi. 18 Pasca  perubahan  amandemen  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989. 19 tentang  Pengadilan  Agama  yang  terdapat  transformasi atas  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  Mahkamah  Agung  mengerluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 20
15 Ahmad,  “Keabsahan  Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta  Oleh  Lembaga  Pembiayaan  Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.”
16 Mhd  Yadi  Harahap,  “Pengikatan  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Kontrak  Pembiayaan  MudÌ£aÌrabah Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Debitur  Wanprestasi  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 272/K/AG/2015  Tentang  Pembiayaan  Mudharabah),” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 14,  no.  1 (2020): 51–67, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999; Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani,  “Analisis  Putusan  Hakim  Nomor  02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk  Tentang  Sengketa  Wanprestasi  Akad Murabahah  Bil  Wakalah,” Al-Aqad 1,  no.  1  (2021):  80–90,  http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al- aqad/article/view/361; S F Delanti, R Sulaiman, and A Bakar, “Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt. G/2017/PA. Stg),” Al- Aqad 1, no. 1 (2021): 1–14, http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/333.
17 Rahmat  Hidayat  and  Soegianto  Soegianto,  “Penyelesaian  Debitur  Wan  Prestasi  Atas  Objek Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Didaftarkan,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  288, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275.
18 Lanang  Sakti  and  Nadhira  Wahyu  Adityarani,  “Tinjauan  Hukum  Penerapan  Akad  Ijarah  Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Jurnal Fundamental Justice 1,  no.  2  (2020):  39–50,  https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900;  Irfan,  “Perkembangan  Ekonomi Syariah  Di  Indonesia,” Https://Irfan.Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/ 07,  no.  01  (2019): 47–56, http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar.
19 “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989).
20 Mahkamah  Agung  RI,  “Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Badan  Peradilan  Agama Buku II” (Jakarta, 2019).
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  dengan  tujuan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim mengabulkan  perlawanan  Pelawan  dengan  dimana  Terlawan  telah  melakukan wanprestasi/ingkar  janji  dalam  pelaksanaan  eksekusi  lelang  tanggal  9  Juli  2019 dan setelahnya yang dijalankan turut Terlawan II/Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo  Selaras,  atas  Penetapan  Eksekusi  Lelang  turut  Terlawan  I/KPKLN  II Jakarta, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019 tidak sah dan Menghukum  Terlawan  untuk  membayar  biaya  perkara.  Melalui  penelitian  ini didapatkan  bahwa legal  reasoning merupakan  hal  yang  penting  dalam  putusan sengketa  syariah.  Hal  ini  selaras  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  93/PUU- X/2012    menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  menjadi kewenangan tunggal dari pengadilan agama, tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Konsekuensi  konstitusionalnya, pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Fandy.  “Keabsahan  Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta  Oleh  Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  2015.” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  2  (2018):  147. https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037.
Apriyandanu,  Ephin.  “Kedudukan  Basyarnas  Dalam  Penanganan  Kepailitan Perbankan  Syariah  Ditinjau  Dari  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah.” Jurnal  Usm  Law  Review 1,  no.  1  (2018):  30. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230.
Atikah,  Ika.  “Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Sebagai Pedoman  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Ekonomi  Syariah  Di Pengadilan Agama.” Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2017): 143–62.
Delanti,  S  F,  R  Sulaiman,  and  A  Bakar.  “Lelang  Agunan  Sebagai  Akibat Wanprestasi  Akad  Murabahah  (Kajian  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama Sintang Nomor 0079/Pdt. G/2017/PA. Stg).” Al-Aqad 1, no. 1 (2021): 1–14. http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/333.
Fadilla,  Febriani  Nur.  “Implementasi  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi
Perbankan  Menurut  Kajian  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 230. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272.
Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. “Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk  Tentang  Sengketa  Wanprestasi  Akad  Murabahah
Bil  Wakalah.” Al-Aqad 1, no. 1 (2021): 80–90. http://e- journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/361.
Harahap,  Mhd  Yadi.  “Pengikatan  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Kontrak Pembiayaan  MudÌ£aÌrabah  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Debitur Wanprestasi  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  272/K/AG/2015 Tentang  Pembiayaan  Mudharabah).” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam 14, no. 1 (2020): 51–67.
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999.
Hayat, Rossy Ibnul, and Sukardi Sukardi. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi.” Khatulistiwa Law Review 1, no. 2 (2020): 163–81. https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.72. Hidayat,  Rahmat, and Soegianto  Soegianto.  “Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Didaftarkan.” Jurnal  USM  Law Review 2, no. 2 (2019): 288. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275. Hidayatullah,  Muhammad  Syarif.  “Implementasi  Akad  Berpola  Kerja  Sama Dalam  Produk  Keuangan  Di  Bank  Syariah  (Kajian  Mudharabah  Dan Musyarakah  Dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah).” Jurnal  Hadratul Madaniyah 7, no. 1 (2020): 34–41. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613. Irawan,  Mul.  “Politik  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perkembangan  Lembaga Keuangan  Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal  Media  Hukum 25,  no.  1  (2018): 10–21. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21. Irfan. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Https://Irfan.Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/ 07,  no.  01
(2019): 47–56. http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar. Jannah.  “Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Studi  Atas  Putusan  Hakim  No.  0459/Pdt. G/2016/PA.  Sby  Dalam  Perspektif  KHES.” Maqasid:  Jurnal  Studi  Hukum Islam 6, no. 2 (2018). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v6i2.1362. Mahargiyantie,  Sri.  “Peran  Strategis  Bank  Syariah  Indonesia  Dalam  Ekonomi Syariah  Di  Indonesia.” Al  -  Misbah 1,  no.  2  (2020):  83–94. http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135.
Mahkamah  Agung  RI.  “Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Badan Peradilan Agama Buku II.” Jakarta, 2019.
Riskianti,  Rikart  Maha.  “Kewenangan  Pengadilan  Agama  Menjalankan  Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang.” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256.
Sakti,  Lanang,  and  Nadhira  Wahyu  Adityarani.  “Tinjauan  Hukum  Penerapan Akad  Ijarah Dan  Inovasi Dari Akad  Ijarah  Dalam  Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Jurnal Fundamental Justice 1, no. 2 (2020): 39–50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900.
Sipahutar,  Apul  Oloan,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Diah  Sulistyani Ratna Sediati. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 144. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif . 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2020. Sumadi, S. “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah.” Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  1  (2020):  145. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761.
Suprijanto, Agus. “Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap.” Jurnal Ilmiah CIVIS I, no. 2 (2021): 100–119. journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/592/542. Suratman,  Sukadi,  and  Muhammad  Junaidi.  “Sistem  Pengawasan  Asuransi
Syariah  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1  (2019):  63. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259.
Revised: 4-3-2023 Accepted: 16-8-2023
Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah
Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi e-ISSN : 2621-4105
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (2006). Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). “Undang-Undang  RI  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,” 2009.
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989).