## PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT WACANA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP OBJEK NATURA/KENIKMATAN
Fayiz Arif Raharjo 1) Hasnawati 2)
1) Fayizarif2511@gmail.com , Universitas Trisakti 2) hasnawati@trisakti.ac.id , Universitas Trisakti

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  perceptions  of  individual  taxpayers  by  conducting  a  survey  and  analysis  of  the perceptions of these taxpayers regarding the existence of a regulatory change in the Harmonization of Tax Regulations Law which examines the in-kind as an income tax object. The sample and population used in this study are individual taxpayers in the Jabodetabek area with various types of jobs and different backgrounds. The research results of this study  are  tax  payers  has  understood  the  general  understanding  of  the  definition  of  natura  /  enjoyment  and  has  a perception of disagreeing if natura is used as an income tax object, tax payers has a perception of disagreeing with the principle of fairness in tax collection in the discourse of imposition of income tax on natura / enjoyment which is considered not to reflect the principle of fairness in tax collection,  tax payers has a perception of agreeing with the principle of benefit in the discourse of imposition of income tax on natura.
Keywords : Benefit in kind, Fringe benefit, Income Tax

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  melakukan  survey  dan analisis  dari  persepsi  wajib  pajak  tersebut  terkait  adanya  suatu  perubahan  regulasi  didalam  Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  mengkaji  terkait  natura  dijadikan  sebagai  suatu  objek  pajak  penghasilan. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah jabodetabek dengan berbagai jenis pekerjaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari penelitian ini  wp op telah  memahami atas pemahaman umum dari pengertian natura/kenikmatan dan  memiliki persepsi tidak setuju  jika  natura  dijadikan  sebagai  objek  pajak  penghasilan,  wp  op  memiliki  persepsi  tidak  setuju  terhadap  asas keadilan pemungutan pajak didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang dinilai belum dapat  mencerminkan  asas  keadilan  didalam  pemungutan  pajak,  wp  op  memiliki  persepsi  setuju  atas  asas  manfaat didalam wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura/kenikmatan.
Kata kunci : Kenikmatan, Natura, Pajak penghasilan

## PENDAHULUAN
Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mendorong suatu perubahan ekonomi negara dari  segi  kebijakan  perpajakan  melalui  penetapan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.  Hal  ini  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  untuk  memperbaharui  ketentuan-ketentuan perpajakan  di  Indonesia  yang  sebelumnya  dianggap  tidak  dapat  menjadi  sebuah  solusi  untuk meningkatkan perekonomian dari segi kebijakan perpajakan  yang fundamental. Dalam Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  tersebut  di  dalamnya  mengatur  ketentuan-ketentuan berbagai  macam  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan pajak natura yang ada didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan salah satunya untuk menghindari kasus perencanaan pajak yang timbul dari selisih  tarif  yang tinggi bagi  suatu pengusaha kena pajak mempunyai  suatu  rencana atau  strategi  dengan  memberikan  suatu  pemberian  ekonomis  dalam  bentuk  natura  kepada  para karyawan  nya.  Selain  itu,  Kebijakan  atas  pengenaan  pajak  terhadap  natura  ini  merupakan  suatu fungsi  upaya  optimalisasi  pelaksanaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi,  Kini  Pemerintah

## EDUCORETAX
Membuat suatu kebijakan terhadap pajak natura yang diatur didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini dapat menjadi suatu objek pajak penghasilan.
Dalam  Pasal  4  ayat  1  huruf  (a)  Pajak  Penghasilan  pada  UU  HPP  No.7  Tahun  2021 dikatakan, (1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah  kekayaan,  dianggap  sebagai  penghasilan  dan  dikenai  pajak.  Hal  ini  termasuk:  (a) Pemberian  imbalan  terhadap  pekerjaan  atau  layananan  yang  dilakukan,  yang  dalam  hal  ini  bisa berupa pembayaran gaji, upah, honor, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiunan. Hal  ini  menegaskan  terkait  ketentuan  pemberian  natura  atau  kenikmatan  mengalami  perubahan dapat dijadikan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh penerima tersebut.
Adanya  sebuah  perubahan  regulasi  didalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 yang mengkaji terkait wacana pengenaan Pajak Penghasilan atas natura  salah  satunya  ialah  bertujuan  untuk  meminimalisir  suatu  penghindaran  pajak  dan perencanaan  pajak  yang  sering  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  atau  para  pemberi  kerja  dengan memberikan  fasilitas  natura/kenikmatan  kepada  para  pegawainya  yang  pada  ketentuan  regulasi sebelumnya  atas  objek  natura/kenikmatan  belum  di  atur  lebih  lanjut  dan  belum  direncanakan sebagai suatu objek pajak penghasilan bagi para pegawai yang menerima nya.
Selain  itu,  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun  2022  secara  resmi mengatur penerapan pajak atas natura, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan penerapannya yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 Desember 2022 yang mengatur terkait kebijakan atas biaya natura yang diberikan oleh suatu pemberi kerja atau perusahaan kepada para karyawan-nya yang dapat dibebankan secara fiskal. Hal ini menjadi suatu hal yang menarik dikarenakan didalam Undang- Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, atas biaya Natura yang diberikan kepada para karyawan dikatakan sebagai Non-deductible expense atau tidak menjadi suatu objek pajak penghasilan orang pribadi.
Seiring dengan seringnya para karyawan yang mendapatkan sebuah kenikmatan Fasilitas atau Natura dari pemberi kerja atau perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja dari para karyawan tersebut, kini menjadi sebuah pertanyaan oleh para wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemerintah yang membuat sebuah ketentuan terhadap natura kini dapat menjadi sebuah objek  Pajak  Penghasilan  Pasal  21.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  dan  pemberi  kerja  yang memberikan kenikmatan atau Natura memiliki konsekuensi tersendiri dari dampak ketentuan yang ditetapkan  peraturan  negara  tersebut.  khususnya  para  wajib  pajak  perseorangan  yang  menjadi sebuah  pertanyaan,  apakah  dari  ketentuan  pemerintah  terkait  pemungutan  pajak  natura  yang menjadi  objek  pajak  tersebut  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  asas-asas  perpajakan,  yaitu  antara lain:
1. Asas Equality (Asas Keadilan/Keseimbangan)
2. Asas Manfaat
Menurut Yon Arsal Staf ahli bidang kepatuhan pajak Direktorat Jenderal Pajak di dalam laman  resmi  pajak.go.id  mengatakan,  pengenaan  pajak  terhadap  natura  beralasan  untuk mengurangi  perencanaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  para  perusahaan  atau  pemberi  kerja  untuk menghindari beban pajak yang tinggi yang selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai  tidak  menjadi  suatu  bagian  dari  penghasilan  yang  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak karena bentuknya tidak berupa uang.
Sebelum  adanya  perubahan  regulasi  didalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan,  natura  digunakan  oleh  para  pemberi  kerja  atau  perusahaan  dalam  melakukan
perencanaan  pajak  untuk  penghindaran  pajak.  Perusahaan  atau  pemberi  kerja  dapat  melakukan penghindaran  pajak  dengan  melakukan  pemberian  natura  kepada  para  pegawainya.  Atas  biaya pemberian  natura  tidak  dianggap  sebagai  biaya  dan  tidak  diperhitungkan  bagi  perusahaan  yang memberinya (Kartz & Mankiw, 1985).
Perubahan regulasi atas natura ini menciptakan kesulitan bagi otoritas pajak dalam menilai aset dan celah untuk terjadinya sengketa pajak. Selain itu, salah satu kesulitan dalam menerapkan undang-undang  ini  adalah  potensi  perencanaan  pajak  oleh  wajib  pajak.  Penghasilan  dari  natura dan/atau  kenikmatan  sebagai  penghasilan  kena  pajak  tentu  saja  akan  meningkatkan  penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022).
Dampak dari amandemen undang-undang harmonisasi pajak berpusat pada keadilan bagi seluruh  masyarakat;  perubahan  ini  merupakan  respon  atas  kegagalan  UU  Pajak  Penghasilan sebelumnya  untuk  menegakkan  prinsip-prinsip  keadilan  secara  memadai  (Sinta,  Afriansyah,  & Charolina, 2022).
Memahami  Undang-Undang  dan  peraturan  perpajakan  memiliki  dampak  besar  pada seberapa baik dari pembayar pajak dalam mematuhi kewajiban, dengan adanya suatu perubahan tarif atau penurunan tarif pajak di dalam suatu regulasi perpajakan terbukti memiliki dampak yang dapat  mempengaruhi  patuhnya  dari  pembayaran  pajak  dengan  memperhatikan  asas  keadilan didalam pemungutan perpajakan  yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Manubulu & Rupilu, 2020).
Dengan adanya wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura/kenikmatan di dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  kurangnya  sosialisasi  terkait pemungutan  pajak  terhadap  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  dapat mempengaruhi tingkat sudut pandang wajib pajak dari adanya suatu perubahan regulasi perpajakan (Nurillah & Andini, 2022).
Perubahan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  terhadap  objek natura/kenikmatan  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dengan  menghindari  tax avoidance  serta  mengurangi  imbalance  dan  inequality  dari  regulasi  peraturan  sebelumnya  yang dapat merugikan negara (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022)
Dengan  adanya  reformasi  dari  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan, diharapkan mampu menunjang kebutuhan pembangunan yang baik secara keseluruhan, sehingga menjadikan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabilitas dengan berdasarkan asas kepentingan nasional yang mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan bermanfaat bagi masyarakat atau wajib pajak (Agasi & Zubaedah, 2022).
Penelitian ini merupakan sebuah pengembangan dari penelitian terdahulu yang membahas terkait  pajak  natura  yang  pada  penelitian  sebelumnya  hanya  membahas  dari  segi  penerapan perencanaan  pajak  natura  yang  dimanfaatkan  oleh  perusahaan.  Penelitian  ini  juga  memiliki referensi sekaligus dapat menjadi sebuah pengembangan dari penelitian yang dikemukakan oleh (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022) yang berjudul Natura dan Kenikmatan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:
1. Penelitian ini fokus terhadap persepsi dari wajib pajak orang pribadi dari adanya perubahan regulasi didalam UU HPP yang didalamnya terdapat pasal yang mengkaji terkait objek natura / kenikmatan akan dijadikan sebagai Objek PPh
2. Persepsi wajib pajak orang pribadi pada penelitian ini merupakan persepsi nyata sesuai dengan keadaan yang dirasakan oleh wajib pajak pada sampel & populasi yang diambil

## EDUCORETAX Volume 3 No.3, 2023
3. Penelitian ini menambahkan suatu kegiatan observasi wawancara untuk memperkuat hasil dari questioner responden wajib pajak yang telah diterima

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak
Menurut  (Mardiasmo,  Perpajakan,  2016),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara  yang terutang oleh rakyat yang masuk ke keuangan negara secara yang diatur secara hukum dengan tidak langsung mendapat imbalan namun melalui fasilitas ataupun kebutuhan biaya publik dalam bentuk jasa timbal balik. Negara menggunakan sumbangan ini untuk menyediakan layanan dan fasilitas umum untuk masyarakat. Komponen ini membuat masyarakat paham bahwa pajak adalah sesuatu yang harus mereka lakukan dengan kesediaan dan sadar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.  Pendapatan  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  yang  konsisten  yang  dapat  dihasilkan dengan baik sesuai dengan persyaratan pemerintah dan keadaan setempat.

## Asas Pemungutan Pajak
Pendapat  W.J  Langen  yang  dalam  dalam  bukunya,  De  Grondbeginselen  van  het  Ned Belastingrecht (Tempel & Langen, 1959), asas pemungutan pajak dijelaskan dalam uraian poin- poin berikut:
a. Asas Daya Pikul, menyatakan bahwa besarnya pajak yang dikenakan harus ditentukan oleh besarnya  penghasilan  wajib  pajak.  Beban  pajak  meningkat  seiring  dengan  tingkat pendapatan.
b. Asas Manfaat, pemungutan. dan penerimaan pajak negara harus digunakan sebaik-baiknya.
c. Asas Kesejahteraan, pemungutan pajak oleh pemerintah dipergunakan sebaik-baiknya demi tercapainya kebutuhan dan rakyat yang sejahtera.
d. Asas Kesamaan, pengenaan tarif kepada wajib pajak harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama jika berada dalam kondisi yang sama.
e. Asas  Beban,  menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak  harus  seminimal  mungkin-yaitu serendah  mungkin-dibandingkan  dengan  nilai  barang  yang  dikenai  pajak  agar  tidak membebani wajib pajak.

## Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  yang  dapat  digunakan  untuk  konsumsi  atau meningkatkan  kekayaan  mereka,  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar  Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Pajak  penghasilan  adalah  biaya  yang  dikenakan  atas  perorangan,  badan  usaha,  dan organisasi legal lainnya atas penghasilan yang dihasilkan (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Resmi, 2016) mendefinisikan terkait Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan pada subjek pajak berdasarkan pendapatan yang mereka terima atau hasilkan dalam tahun pajak tertentu.

## Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi
Menurut (Mardiasmo, 2011), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pungutan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diberikan kepada orang pribadi atas layanan, pekerjaan, atau kegiatan lainnya
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mendefinisikan pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam  bentuk  gaji,  upah,  honor,  tunjangan,  dan  bentuk  lainnya  dengan  nama  apapun  dan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan perseorangan dalam negara, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dengan berdasarkan

## EDUCORETAX
Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 yang dapat dijadikan sebuah objek dari PPh 21 ini adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan yang didapatkan pekerja tetap, baik dalam secara rutin maupun tidak
b. Penghasilan yang didapatkan secara teratur oleh pensiun pekerja dalam bentuk penghasilan yang sebanding
c. Penghasilan yang didapatkan dalam bentuk uang pesangon, uang pensiunan, atau tunjangan yang  diberikan  dalam  satu  kali  pembayaran  sekaligus  dan  diterima  lebih  dari  dua  tahun setelah masa kerja karyawan berakhir
Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU No.7 Tahun 2021,  dengan  berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Pajak  PER16/PJ/2016,  sasaran  PPh  Pasal  21  tidak berlaku untuk penerimaan dalam bentuk natura atau bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau  pemerintah  Dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  ini  kini  sekarang natura/kenikmatan sudah menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi bagi para wajib pajak/para pegawai yang menerima natura/kenikmatan tertentu dari pemberi kerja atau perusahaan.

## Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan wajib pajak yang berbentuk perorangan atau orang pribadi  yang  menjadi  sebuah  subjek  yang  dikenakan  pajak.  Menurut  Pasal  2  Ayat  1  Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi suatu subjek pajak penghasilan ialah :
a. Subjek Pajak Orang Pribadi
b. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi
c. Subjek Pajak Badan
d. Bentuk Usaha Tetap
Menurut Mardiasmo (2016) kriteria dari subjek pajak orang pribadi ialah sebagai berikut, yaitu :
1. Seseorang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) selama periode waktu 12 (dua belas) bulan
2. Seseorang  yang  berada  di  Indonesia  dalam  suatu  tahun  pajak  dengan  maksud  untuk menetap di Indonesia.

## Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Di tahun 2021 tepatnya pada tanggal 21 Oktober, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia  telah  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan diganti menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/UU HPP No.7 Tahun 2021.
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak,  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki tujuan tertentu, antara lain yaitu:
a. Untuk memfasilitasi laju pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
b. Untuk tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, perlu memaksimalkan pendapatan negara guna mendanai pertumbuhan nasional yang mandiri.
c. Merealisasikan struktur perpajakan yang lebih adil dan terjamin secara hukum
d. Memperluas  basis  pajak,  melaksanakan  reformasi  administrasi,  mengkonsolidasikan kebijakan perpajakan, dan
e. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak yang membayarkan pajak

## Natura / Kenikmatan
Menurut  (Muljono,  2009),  pernyataan  yang  mendefinisikan  kenikmatan  dalam  bentuk natura sebagai  setiap pembayaran  yang diterima  oleh pekerja, karyawan  pegawai,  atau keluarga dari pemberi kerja tetapi tidak dalam bentuk uang tunai.
Objek Natura/Kenikmatan pada umum nya tidak dikenakan pajak dari segi pegawai yang menerima sebuah fasilitas Natura/kenikmatan dan tidak dapat dijadikan suatu biaya pengurang bagi suatu  perusahaan  atau  pemberi  kerja.  Hal  ini  dapat  menjadi  sebuah  penyimpangan  bagi  pihak pemberi kerja yang membuat suatu rencana yang bersifat menguntungkan dengan menggabungkan antara  pemberian  natura/kenikmatan  serta  uang  tunai.  Oleh  karena  itu,  pembuktian  utama  dari pengenaan Pajak Penghasilan atas Natura/Kenikmatan ini sangat berhubungan erat dengan prinsip asas keadilan bagi para wajib pajak yang menerima nya (Kartz & Mankiw, 1985).
Menurut (Kartz & Mankiw, 1985) suatu faktor dalam sebuah perusahaan atau pemberi kerja memberikan  sebuah  fasilitas  berupa  natura/kenikmatan  kepada  para  pegawai  nya  ialah  sebagai berikut:
1. Pemberian  fasilitas  natura/kenikmatan  untuk  kontribusi  para  pegawai  nya  dalam meningkatkan produktivitas perusahaan
2. Pemberian  fasilitas  natura/kenikmatan  yang  diberikan  kepada  para  pegawainya  sebagai salah satu bentuk upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  66  Tahun  2023  tentang  perlakuan pembayaran atau kompensasi untuk tenaga kerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan  diperlakukan  mengehai  pajak  penghasilan,  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  objek natura/kenikmatan di Indonesia akan dikenakan atas  objek sebagai berikut :
1. Fasilitas olahraga dengan nilai nominal maksimum Rp 1,5 juta pertahun yang bukan untuk golf, pacuan kuda, terbang layer, atau otomotif
2. Tiket kupon makan dengan nilai nominal tidak lebih dari Rp 2 juta perbulan yang digunakan oleh karyawan untuk keperluan dinas luar, seperti penggantian biaya makan dan minum
3. Hadiah yang bukan untuk acara keagamaan dan memiliki nilai nominal pertahun nya tidak lebih dari Rp 3 juta
4. Sewa apartemen atau rumah dengan nilai tidak lebih dari Rp 2 juta perbulan
5. Fasilitas  mobilisasi  dari  pemberi  kerja  kepada  para  pegawai  yang  menerima  dengan memiliki penghasilan dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp 100 juta/pegawai/tahun pajak dari pemberi kerja

## Pengenaan Pajak Penghasilan atas Natura
Menurut Pasal 23 pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022, yang juga dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, objek pajak penghasilan juga termasuk natura/kenikmatan yang diterima dalam bentuk imbalan
Dalam Peraturan Pemerintah No,55 Tahun 2022, yang menjadi objek suatu natura sebagai aturan  turunan  dari  aturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan tentang Pajak Penghasilan ialah:
a. Memiliki Batas Nilai Tertentu
b. Disediakan  diluar  daerah  tertentu  atau  lokasi  usaha  pemberi  kerja  mendapat  penetapan daerah tertentu
c. Mempertimbangkan jenis atau nilai penggantian atau imbalan
d. Mempertimbangkan kriteria penerima atau imbalan

## Tax Planning
Menurut (Tekkay, 2015),  Tax Planning dapat  membawa manfaat  yang sangat  besar bagi perusahaan  karena  apabila  diterapkan  dengan  tepat,  perusahaan  atau  pemberi  kerja  dapat  dapat melakukan Tax Avoidance dengan mengurangi beban pajak perusahaan, penerapan perencanaan pajak  untuk  biaya  natura  kepada  pegawai  pada  perusahaan  dianggap  berhasil  untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.
Menurut  (Isnaniati,  2021),  Pemilihan  metode  tax  planning  pemberian  natura      akan mengoptimalkan  beban  pada  perusahaan,  beban  tersebut  yang  akan  ikut      dikurangkan      dalam penghasilan    bruto   perusahaan    sehingga mengakibatkan laba neto  perusahaan  akan menjadi turun.    Dengan    demikian,  pemilihan  tax  planning  dianggap  sebagai  cara  yang  tepat  untuk meminimalisir beban pajak terutang perusahaan.
Kerangka Pemikiran kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian Pengembangan Preposisi
Pengembangan preposisi didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari Persepsi WP OP terhadap Pemahaman umum Perpajakan natura pada WP OP, Asas Keadilan Perpajakan, dan Asas Manfaat Perpajakan apakah memiliki suatu hubungan terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura pada WP OP.

## Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut Azza & Wijaya (2022) dalam penelitiannya menyatakan, tingkat kepatuhan pajak dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif sistem pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  memprediksi  kapan  peraturan  pajak  akan  diterapkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pandangan mengenai wajib pajak perseorangan terkait perubahan kebijakan regulasi natura sangat menentukan untuk menilai dari suatu aturan yang baru diterbitkan apakah akan sukses berjalan lancar dan dapat diterima di kalangan masyarakat umum /wajib pajak khususnya yang merasakan dampak dari regulasi tersebut. Persepsi dari wajib pajak dalam hal ini dapat  mempengaruhi  tingkat  kesukesan  dari  adanya  suatu  perubahan  dalam  kebijakan  regulasi natura yang diatur lebih lanjut di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

## Pemahaman Umum Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam  Penelitian  ini,  dilakukan  sebuah  pengukuran  terkait  tingkat  pemahaman  umum
wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  adanya  suatu  perubahan  regulasi/kebijakan  pada natura/kenikmatan ini yang diwacanakan akan dikenakan pajak penghasilan. Pemahaman umum wajib pajak orang pribadi khususnya sangat berdampak dan berpengaruh terhadap suatu perubahan regulasi kebijakan natura ini yang menjadi objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi.
Menurut  Manubulu  &  Rupilu  (2022)  menyatakan,  pemahaman  umum  akan  perundang- undangan  mengenai  pajak  memiliki  dampak  besar  terhadap  patuhnya  pembayaran  wajib  pajak secara signifikan. Artinya, tingginya masyarakat atau wajib pajak yang memahami kewajiban pajak sesuai dengan peraturannya, maka pemahaman tersebut mampu meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Manubulu, 2020).
Pengembangan  preposisi  atas  pemahaman  umum  wajib  pajak  orang  pribadi  telah mengetahui dan memahami terkait objek natura/kenikmatan dengan memiliki persepsi yang tidak setuju dari adanya suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang diatur didalam UU HPP.

## Asas Keadilan Perpajakan
Asas Keadilan dalam pemungutan perpajakan pada wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap  natura  nantinya  akan  memiliki  dampak  yang  penting  terhadap  kesejahteraan  para pembayar pajak dan patuhnya pembayaran pajak yang dilakukan
Menurut (Rahayu, 2022) syarat pelaksanaan pajak adalah keadilan, agar proses pelaksanaan tidak  mengalami  kendala,  dan  keadilan  memiliki  dampak  yang  positif  dan  substansial  terhadap kepatuhan, dengan demikian semakin besar tingkat keadilan dalam proses pelaksanaan pajak, maka akan meningkat pula patuhnya kewajiban pajak.
Persepsi masyarakat atau wajib pajak ini akan berdampak terhadap perilaku penghindaran pajak dan kepatuhan. Jika masyarakat percaya bahwa peraturan pajak tidak adil, maka mereka akan cenderung melanggar hukum dan menghindari membayar pajak. Jika rakyat berfikir bahwa pajak yang dikenakan oleh pemerintah telah dibebankan dengan benar dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya, maka sistem perpajakan dapat dikatakan adil.
Pengembangan  preposisi  atas  Asas  Keadilan  perpajakan  dari  persepsi  wp  op  memiliki persepsi  yang  tidak  setuju  dari  adanya  suatu  wacana  pengenaan  pajak  penghasilan  atas natura/kenikmatan yang diatur didalam UU HPP.

## Asas Manfaat Perpajakan
Pajak  pada  dasarnya  dipungut  oleh  pemerintah  dan  untuk  masyarakat  yang  mengingat bahwa  pajak  nantinya  akan  dikembalikan  dalam  bentuk  fasilitas  dan  pelayanan  publik  untuk masyarakat, maka pemerintah harus memungut pajak dari masyarakat sesuai hukum perundang- undangan pajak yang telah ditetapkan. Pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan tujuan umum ditetapkannya kebijakan peraturan pajak, seperti halnya kebijakan publik lainnya (Mansury, 2000)
Oleh  karena  itu,  pada  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengukur  terkait bagaimana persepsi wajib pajak terhadap asas manfaat yang telah negara berikan atas kewajiban perpajakan  yang  telah  dilakukan  wajib  pajak,  apakah  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  manfaat yang  diterima  oleh  wajib  pajak  atau  belum  sesuai  jika  nantinya  atas  natura/  kenikmatan  akan dijadikan objek pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, maka akan menambah nominal penghasilan bruto  dan akan menambah jumlah nominal PPh terhutang wajib pajak orang pribadi tersebut
Pengembangan  preposisi  atas  Asas  Manfaat  perpajakan  dari  persepsi  wp  op  memiliki persepsi  yang  setuju  dari  adanya  suatu  wacana  pengenaan  pajak  penghasilan  atas natura/kenikmatan yang diatur didalam UU HPP.

## EDUCORETAX

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer yang  akan  diteliti  oleh  peneliti  dengan  uji  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  cara menyebarluaskan  questioner  yang  dibagikan  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  di  wilayah Jabodetabek.  Pada  penelitian  ini,  pengukuran  terhadap  variabel  questioner  responden  dengan menggunakan skala likert dalam penelitian ini yang terdiri dari pilihan Sangat Tidak Setuju dengan skala (1) hingga Sangat Setuju dengan skala (5).
Populasi  &  sample  pada  penelitian  ini  ialah  wajib  pajak  orang  pribadi  di  tingkat jabodetabek dan sample pada penelitian ini dengan menggunakan Convenience sampling. Dalam Penelitian ini, survey questioner yang dibagikan dimulai dari tanggal 5 April 2023 hingga 20 mei 2023.  Hasil  dari  penelitian  ini  memperoleh  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  sebanyak  185 responden yang fokus terhadap para responden ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja  disuatu  perusahaan,  instansi  pemerintah,  maupun  seorang  wiraswasta  yang  melakukan kegiatan usaha bisnis.
Penelitian Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan untuk menjawab  secara  lebih  detail  dari  segi  persepsi  wajib  pajak  terhadap  permasalahan  yang  akan diteliti  yaitu  terhadap  wacana  pengenaan  pajak  penghasilan  terhadap  natura  yang  akan  menjadi objek pajak penghasilan nantinya bagi para wajib pajak yang menerima.

## Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini terhadap variabel dari pengembangan preposisi yang telah ada diatas, diukur  dengan  menggunakan  questioner  yang  terdiri  dari  pertanyaan  dan  pernyataan.  Aspek pemahaman  umum  wajib  pajak  orang  pribadi  diukur  dengan  menggunakan  5  pertanyaan  atau pernyataan  pada  questioner  yang  atas  kerangka  pertanyaan  questioner  tersebut  dikutip  dari penelitian yang dikemukakan oleh Yuliyanti (2018) dengan antara lain sebagai berikut:
a. saya  sudah  memahami  istilah  natura  dengan  membaca  penjelasan  singkat  diatas  terkait natura sebelumnya
b. Saya Setuju Rencana kebijakan natura yang akan dikenakan pajak penghasilan yang diatur lebih lanjut didalam UU HPP
c. Menurut saya pengenaan pajak terhadap natura akan membuat wajib pajak orang pribadi terbebani
d. Pengenaan Pajak terhadap Natura dapat mendorong dan menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat
e. Menurut Saya, jika rencana pengenaan PPh atas natura nantinya seharusnya dimulai dengan tahap uji coba dahulu dan disosialisasikan kepada wajib pajak
Persepsi wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan aspek Asas Keadilan pajak diukur dengan  menggunakan  7  pertanyaan  atau  pernyataan  pada  questioner  yang  kerangka  atas pertanyaan dan pernyataan dalam questioner tersebut dikutip dari penelitian yang dikemukakan oleh Yuliyanti (2018), antara lain sebagai berikut, yaitu:
a. Saya setuju jika natura akan dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, karena hal ini sudah sesuai dengan asas keadilan pemungutan pajak sebagai upaya mengimbangi ketimpangan tarif PPh orang pribadi
b. Saya Setuju jika natura  akan dikenakan pajak penghasilan, karena hal  ini sebagai  wujud otimalisasi penerimaan PPh orang pribadi sekaligus telah menerapkan asas keadilan antara kelompok wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah
c. Saya Setuju dalam rencana pengenaan PPh natura mencerminkan asas keadilan bagi WP
OP  berpenghasilan  tinggi  yang  sering  menerima  natura/kenikmatan  dari  pemberi  kerja karena pada regulasi sebelumnya, atas kenikmatan tersebut tidak dikenakan pajak
d. Saya Setuju Pengenaan Pajak Penghasilan atas natura “TELAH” mencerminkan keadilan bagi karyawan berpenghasilan menengah s.d rendah yang jarang atau pertama kali dalam menerima Pemberian natura/Fasilitas kenikmatan dari pihak pemberi kerja
e. Saya  Setuju  penerimaan  natura/kenikmatan  berupa  fasilitas  apartment  atau  mobil  yang sering  diberikan  kepada  para  pejabat  harus  ditegaskan  tanpa  memandang  bulu  atas perlakuan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan tersebut
f. Menurut  saya  pengenaan  Pajak  natura  sebaiknya  hanya  dikenakan  dengan  batas  nilai nominal tertentu
g. Menurut saya pengenaan Pajak natura sebaiknya hanya dikenakan pada objek tertentu saja Persepsi wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan aspek Asas Manfaat pajak diukur dengan  menggunakan  5  pertanyaan  atau  pernyataan  pada  questioner  yang  kerangka  atas pertanyaan dan pernyataan dalam questioner tersebut dikutip dari penelitian yang dikemukakan oleh Yuliyanti (2018) antara lain sebagai berikut :
a. Saya Setuju Penerapan dari kebijakan pengenaan pajak penghasilan terhadap natura dapat meningkatkan  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  sehingga  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
b. hasil  pendapatan  negara  dari  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  natura  nantinya  akan digunakan  untuk  pembangunan  negara  salah  satunya  dapat  berupa  fasilitas  umum  yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan seksama
c. Menurut saya jika kebijakan regulasi rencana pengenaan natura sebagai objek PPh ini sudah diterapkan,  nantinya  akan  mampu  mendorong  pembangunan  berkelanjutan  negara  untuk masyarakat
d. terkait  rencana  regulasi  ini  saya  yakin  dapat  bermanfaat  bagi  kepentingan  rakyat  seperti pemberian bantuan operasional pendidikan dan jaring pengaman sosial.
e. saya  yakin  bahwa  besaran  manfaat  yang  akan  diterima  para  wajib  pajak  atas  pengenaan pajak natura nantinya akan sebanding dengan manfaat yang diterima secara pribadi.

## Teknik analisis data Uji Validitas
Keabsahan  kuesioner  dievaluasi  dengan  menggunakan  uji  validitas.  Kuesioner  dianggap sah jika pertanyaan-pertanyaannya dapat memberikan gambaran tentang pokok bahasan yang ingin dinilai. Tujuan uji validitas adalah untuk menilai tingkat ketepatan antara data yang dikumpulkan pada item dan data yang diberikan oleh peneliti (Sugiyono, 2019).

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  pada  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  di Jabodetabek yang diambil dengan jumlah populasi sebanyak 185 orang. Uji Reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah suatu alat pengukur dapat diandalkan atau tidak, yaitu melalui koefisien reliabilitas, dan jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,06 maka seluruh pernyataan dianggap reliabel atau tidak (Sugiyono, 2019).

## Observasi wawancara
Sehubungan  dengan  topik  penelitian  ini  yang  memiliki  sampel  dan  populasi  wajib  pajak  orang pribadi di wilayah jabodetabek, peneliti dalam membuktikan dan menguatkan hasil dari jawaban questioner responden, peneliti melakukan sebuah kegiatan observasi wawancara kepada 3 wajib pajak orang pribadi tertentu yang memiliki kriteria tertentu.

## EDUCORETAX Volume 3 No.3, 2023

## Uji Tabulasi silang crosstab
Dari data questioner responden yang telah terkumpulkan di olah dengan analisis uji tabulasi silang crosstab berdasarkan kriteria latar belakang responden wajib pajak orang pribadi terhadap 3 aspek yang diuji, yaitu aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat terhadap wacana regulasi natura tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil pengumpulan sampel
Hasil dari penelitian ini memperoleh responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 185 responden yang  terdiri  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  berstatus  sebagai  pegawai  swasta,  pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, dan wiraswasta di wilayah jabodetabek dengan sampel yang memiliki  penghasilan  dalam  setahun  diatas  PTKP  PPh  Pasal  21  orang  pribadi.  Adapun  hasil pengumpulan sampel dan pengelompokkan karakteristik wajib pajak orang pribadi dari responden questioner yang telah terpenuhi yaitu antara lain sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Pengumpulan Sampel Responden KETERANGAN JUMLAH Questioner yang telah terkumpulkan 185 Questioner yang tidak memenuhi syarat - Questioner yang telah memenuhi syarat 185
Sumber, SPSS 2023, diolah.
Frekuensi karakteristik latar belakang pekerjaan para responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran questioner yang telah diterima  ialah sebagai berikut:

## Tabel 2
Karateristik latar belakang pekerjaan sampel responden

## Sumber, SPSS 2023, diolah.
Pengumpulan  sampel  responden  questioner  yang  telah  diterima  ini  memiliki  responden dengan  latar  belakang  pekerjaan  Pegawai  swasta  sebanyak  66  orang  atau  35,7%,  Pegawai BUMN/BUMD sebanyak 42 orang atau 22,7%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 orang atau 22,2%, dan Wiraswasta 36 orang atau 19,5%.
Frekuensi  karakteristik  latar  belakang  berdasarkan  tingkat  pendidikan  responden  wajib pajak  orang  pribadi  dari  hasil  pengumpulan  sampel  dalam  penyebaran  questioner  yang  telah diterima ialah sebagai berikut:
Latar Belakang Frekuensi  Persentase Pegawai Swasta 66 35.7 Pegawai BUMN/BUMD  42 22.7 PNS 41 22.2 Wiraswasta 36 19.5 Total 185 100

## EDUCORETAX

## Tabel 3 Karakteristik latar belakang tingkat pendidikan sampel responden

## Sumber, SPSS 2023, diolah.
Hasil  pengumpulan  sampel  responden  questioner  yang  telah  diterima  ini  memiliki responden  dengan  latar  belakang  Pendidikan  D3  sebanyak  40  orang  atau  21,6%,  latar  belakang Pendidikan S1 sebanyak 119 orang atau 64,3%, latar belakang Pendidikan S2 sebanyak 26 orang atau 14,1%.
Frekuensi karakteristik latar belakang berdasarkan tingkat penghasilan perbulan responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran questioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:

## Tabel 4
Karakteristik latar belakang penghasilan sampel responden
Sumber, SPSS 2023, diolah.

## Uji Validitas
Dalam uji validitas, suatu data penelitian dapat dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R  tabel.  Didalam  penelitian  ini,  untuk  peneliti  mengetahui  nilai  R  hitung  maka  dapat  diketahui dengan  rumus  df  =  n  –  2.  Yang  dimana  df  tersebut  melambangkan  sebuah  sampel  responden questioner yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 185. Untuk mengetahui nilai R hitung maka 185 – 2 = 183 maka dalam R Tabel yang dipilih ialah sebesar 0.1443.
Dalam  penelitian  ini,  nilai  R  hitung  lebih  besar  dari  nilai  R  tabel.  Maka  dari  itu  dapat dikatakan  dalam  aspek  aspek  dari  variabel  yang  di  uji  dalam  penelitian  ini  seperti  aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura telah valid.

## Uji Reliabilitas
Sebuah data dapat dikatakan konsisten atau reliabel apabila koefisien Cronbach Alpha dari data  tersebut  telah  lebih  dari  0,60.  Seluruh  item  pertanyaan  maupun  pernyataan  pada  aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan asas manfaat di dalam penelitian ini telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat dengan memiliki nilai Cronbach`s Alpha > 0,60.
Pendidikan Frekuensi Persentase D3 40 21.6 S1 119 64.3 S2 26 14.1 Total 185 100 Penghasilan Frekuensi Persentase Rp. 5.000.000 - Rp. 15.000.000 136 73.5 Rp. 15.000.001 - Rp. 25.000.000 23 12.4 Rp. 25.000.001 - Rp. 35.000.000 10 5.4 Rp. 35.000.001 - Rp. 45.000.000 10 5.4 > Rp. 45.000.000 6 3.2 Total 185 100

## EDUCORETAX
Uji Tabulasi Preposisi Pemahaman Umum wajib pajak orang pribadi Tabel 5 Uji Tabulasi Preposisi Pemahaman Umum WP OP
Pemahaman Umum Frequency Sangat Tidak Setuju 11 Tidak setuju 44 Netral 77 Setuju 45 Sangat Setuju 8 Total 185
Sumber, SPSS 2023, diolah.
Dengan berdasarkan Tabel Uji Tabulasi atas pengembangan preposisi pemahaman umum wajib pajak orang pribadi terhadap adanya suatu wacana pengenaan Pajak Penghasilan terhadap objek  natura/kenikmatan  diatas,  wajib  pajak  orang  pribadi  telah  memahami  terkait  objek natura/kenikmatan dengan memiliki persepsi tidak setuju sebesar 50,92% dengan 55 responden, dan persepsi setuju sebesar 49,08% dengan 53 responden.
Dengan banyaknya para responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab netral pada questioner  yang  dibagikan  membuat  peneliti  dalam  melakukan  analisis  dari  uji  persepsi  yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atas aspek pemahaman umum dengan melakukan sebuah perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dari hasil yang telah diterima.
Dengan berdasarkan hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak orang pribadi  mendominasi  dengan  memiliki  persepsi  yang  tidak  setuju  dari  adanya  sebuah  wacana pengenaan pajak penghasilan atas objek natura/kenikmatan dari pertanyaan dan pernyataan yang disajikan didalam sebuah questioner penelitian.
Asas Keadilan Perpajakan Tabel 6 Uji Tabulasi Preposisi Asas Keadilan Perpajakan
Asas Keadilan Frequency Sangat Tidak Setuju 8 Tidak setuju 48 Netral 75 Setuju 46 Sangat Setuju 8 Total Responden 185 Sumber, SPSS 2023, diolah. Preposisi Asas Keadilan Perpajakan TOTAL  Persen Persepsi Tidak Setuju & Sangat Tidak Setuju 55 50,92% Persepsi Setuju & Sangat Setuju 53 49,08%
Dengan berdasarkan Tabel Uji Tabulasi atas pengembangan preposisi aspek asas keadilan di  dalam  pemungutan  pajak  terhadap  regulasi  kebijakan  natura  ini  ,  wajib  pajak  orang  pribadi memiliki persepsi tidak setuju  sebesar 50,90% dengan 56 responden, dan persepsi setuju sebesar 49,10% dengan 54 responden.
Dengan banyaknya para responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab netral pada questioner  yang  dibagikan  membuat  peneliti  dalam  melakukan  analisis  dari  uji  persepsi  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  atas  aspek  asas  keadilan  dengan  melakukan  sebuah perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dari hasil yang telah diterima.
Dengan berdasarkan hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak orang pribadi  mendominasi  dengan  memiliki  persepsi  yang  tidak  setuju  dari  adanya  sebuah  wacana pengenaan pajak penghasilan atas objek natura/kenikmatan yang dinilai tidak mencerminkan asas keadilan  dalam  pemungutan  pajaknya  terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  akan  terkena dampak ke depan nya.
Asas Manfaat Perpajakan
Tabel 7 Uji Tabulasi Preposisi Asas Manfaat Perpajakan Asas Manfaat Frequency Sangat Tidak Setuju 14 Tidak setuju 30 Netral 95 Setuju 34 Sangat Setuju 12 Total 185 Sumber, SPSS 2023, diolah.
Dengan berdasarkan Tabel Uji Tabulasi atas pengembangan preposisi aspek asas manfaat di  dalam  pemungutan  pajak  terhadap  regulasi  kebijakan  natura  ini  ,  wajib  pajak  orang  pribadi memiliki persepsi tidak setuju  sebesar 48,88% dengan 44 responden, dan persepsi setuju sebesar 51,12% dengan 46 responden
Dengan banyaknya para responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab netral pada questioner  yang  dibagikan  membuat  peneliti  dalam  melakukan  analisis  dari  uji  persepsi  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  atas  aspek  asas  manfaat  dengan  melakukan  sebuah perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dari hasil yang telah diterima.
Preposisi Asas Keadilan Perpajakan TOTAL  Persen Persepsi Tidak Setuju & Sangat Tidak Setuju 56 50,90% Persepsi Setuju & Sangat Setuju 54 49,10% Preposisi Asas Keadilan Perpajakan TOTAL  Persen Persepsi Tidak Setuju & Sangat Tidak Setuju 44 48,88% Persepsi Setuju & Sangat Setuju 46 51,12%
Dengan berdasarkan hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak orang pribadi mendominasi dengan memiliki persepsi yang setuju terhadap asas manfaat di dalam sebuah wacana  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  objek  natura/kenikmatan  ini  nantinya  dinilai  dapat memberikan suatu manfaat dengan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan, fasilitas umum, bantuan Pendidikan dan bantuan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

## Pembahasan
Persepsi pemahaman umum wajib pajak orang pribadi terhadap wacana pengenaan  pajak penghasilan atas natura/kenikmatan
Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  menggunakan  survey  questioner  yang  dibagikan, maka dapat diketahui wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami pengertian atas pemahaman umum terkait objek natura / kenikmatan dengan memiliki suatu persepsi yang tidak setuju dari adanya suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang diatur didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penelitian  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  aspek  pemahaman  umum  ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian sejenis terdahulu yang dikemukakan oleh (Nurillah &  Andini,  2022),  yang  menyatakan  Terdapat  kurangnya  sosialisasi  terkait  pemungutan  pajak terhadap Undang-Undang  HPP. Persepsi  tidak setuju terhadap adanya kebijakan regulasi natura yang menimbulkan suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura / kenikmatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak terkait dari adanya suatu ketentuan perubahan regulasi yang menyatakan objek natura/kenikmatan akan dikenakan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang menerima nya, dari peraturan yang sebelumnya bahwa objek natura/kenikmatan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.
Persepsi  tidak  setuju  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dikemukakan  oleh (Firmansyah & Wijaya, 2022), yang menyatakan bahwa PPh Terhutang WP OP akan meningkat karena ditetapkannya penghasilan atas natura sebagai taxable income. Hal ini menjadi suatu alasan dan faktor yang mendukung dari suatu persepsi tidak setuju yang dimiliki oleh para wajib pajak orang pribadi dari aspek ini terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/ kenikmatan.
Pemahaman  umum  wajib  pajak  orang  pribadi  khususnya  sangat  berdampak  dan berpengaruh  terhadap  suatu  perubahan  regulasi  kebijakan  natura  ini  yang  menjadi  objek  pajak penghasilan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dengan  wajib  pajak  memiliki  persepsi  yang  tidak setuju,  hal  ini  dapat  berdampak  terhadap  kepatuhan  dari  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura ini.
Dengan dilakukannya kegiatan observasi wawancara dalam penelitian ini, terbukti bahwa terdapat 2 persepsi yang berbeda antara informan narasumber wajib pajak secara umum, responden wajib  pajak  questioner  dengan  persepsi  informan  narasumber  penelitian  yang  mewakilkan narasumber dari sisi pihak pemerintah hal itu menandakan dari suatu perubahan regulasi natura ini menunjukkan  adanya  suatu  perdebatan  antara  pemerintah  selaku  penggagas  kebijakan  dengan rakyat selaku wajib pajak yang masih menjadi pro dan kontra
Persepsi aspek asas keadilan pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/ kenikmatan
Persepsi  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  berdasarkan  hasil  questioner  yang diterima wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi tidak setuju yang mengatakan dari adanya perubahan  regulasi  yang  menjadikan  natura  sebagai  objek  penghasilan  ini  belum  dapat mencerminkan suatu asas keadilan didalam pemungutan pajak nantinya. Wajib pajak orang pribadi tingkat menengah ke bawah dan wajib pajak menengah keatas, kedua nya memiliki persepsi yang tidak setuju terhadap aspek asas keadilan didalam wacana pengenaan pajak penghasilan ini.
Persepsi tidak setuju atas aspek asas keadilan didalam pemungutan pajak yang menandakan dari adanya wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura ini belum dapat mencerminkan suatu asas keadilan didalam pemungutan pajak yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi didalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  terdahulu  sejenis  yang  dikemukakan  oleh  (Manubulu  &  Rupilu,  2020)  didalam penelitian  tersebut  dikatakan  bahwa  telah  Terbukti  Asas  keadilan  dalam  pemungutan  pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Meskipun wajib pajak orang pribadi  memiliki persepsi  yang tidak setuju  terhadap aspek asas keadilan didalam pemungutan pajak penghasilan atas natura yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, namun hal ini tidak dapat membuat wajib pajak orang pribadi tersebut lepas dari tanggungan pajak terhutang yang harus mereka bayarkan yang sesuai dengan sifatnya yaitu pajak bersifat memaksa.
Meskipun  wajib  pajak  memiliki  persepsi  yang  tidak  setuju  atas  asas  keadilan  didalam pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan, perumusan wacana atas perubahan regulasi natura ini tetap digagas oleh pemerintah secara serius yang mempunyai tujuan selain meningkatkan sumber penerimaan negara yaitu untuk menghindari tax planning dan tax avoidance yang dilakukan oleh pihak perusahaan/ pemberi kerja.
Persepsi masyarakat atau wajib pajak ini akan berdampak terhadap perilaku penghindaran pajak dan kepatuhan. Jika masyarakat percaya bahwa peraturan pajak tidak adil, maka mereka akan cenderung  melanggar  hukum  dan  menghindari  membayar  pajak.  Dengan  wajib  pajak  memiliki persepsi  yang  tidak  setuju  dalam  aspek  asas  keadilan,  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  dari wajib pajak tersebut memiliki sifat untuk menghindari membayar pajak penghasilan jika menerima suatu objek natura/kenikmatan yang dikenakan pajak.
Dengan  dilakukannya  kegiatan  observasi  wawancara  pada  penelitian  ini,  terbukti  bahwa terdapat 2 persepsi yang berbeda antara informan narasumber wajib pajak secara umum, responden wajib  pajak  questioner  dengan  persepsi  informan  narasumber  penelitian  yang  mewakilkan narasumber dari sisi pihak pemerintah , hal itu menandakan dari suatu perubahan regulasi natura ini menunjukkan adanya suatu perdebatan antara pemerintah selaku penggagas kebijakan dengan rakyat selaku wajib pajak yang masih menjadi pro dan kontra
Persepsi  aspek  manfaat  pemungutan  pajak  terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/ kenikmatan
Persepsi  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  berdasarkan  hasil  perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju dari data questioner yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi yang setuju atas aspek asas manfaat didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/ kenikmatan. Persepsi setuju terhadap asas manfaat dapat menandakan bahwa hasil penerimaan negara dari sumber pemungutan pajak terkait kebijakan pajak  natura  ini  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pembangunan  nasional  berkelanjutan  yang dapat bermanfaat dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pajak  pada  dasarnya  dipungut  oleh  pemerintah  dan  untuk  masyarakat  yang  mengingat bahwa  pajak  nantinya  akan  dikembalikan  dalam  bentuk  fasilitas  dan  pelayanan  publik  untuk masyarakat, hal ini sejalan dengan persepsi wajib pajak  yang memiliki persepsi setuju atas asas manfaat yang dianggap nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama.
Dengan berdasarkan hasil questioner persepsi responden dan kegiatan observasi wawancara dengan informan wajib  pajak umum dan informan dari pihak pemerintah, maka dapat diketahui dari adanya suatu kebijakan atau regulasi perpajakan atas natura ini wajib pajak orang pribadi telah sepakat dengan memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam pemungutan pajak dari adanya
wacana  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  natura  ini  yang  dianggap  dapat  bermanfaat  untuk pembangunan  nasional  berkelanjutan  yang  dapat  berupa  fasilitas  umum,  fasilitas  kesehatan, bantuan operasional Pendidikan, dan bantuan sosial.
Persepsi  setuju  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap  asas  manfaat  dalam  wacana pengenaan  pajak  penghasilan  terhadap  objek  natura/kenikmatan  yang  dianggap  nantinya  dapat digunakan  untuk  kepentingan  bersama,  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dikemukakan  oleh  (Agasi  &  Zubaedah,  2022)  yang  mengatakan,  Urgensi  kenaikan  tarif  pajak didukung dengan asas kepentingan nasional atau asas manfaat yang mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat yang membuat basis pajak kuat dan merata berdasarkan APBN yang sehat

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian mengenai survey terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa para wajib pajak orang pribadi telah memiliki pemahaman umum atas objek natura dan kenikmatan dengan memiliki persepsi yang tidak setuju , memiliki persepsi yang tidak setuju  terhadap  aspek  asas  keadilan  didalam  wacana  pengenaan  pajak  penghasilan  atas natura/kenikmatan yang dinilai belum mampu mencerminkan asas keadilan bagi para wajib pajak, dan memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam regulasi terkait natura ini yang dinilai dapat membantu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional berkelanjutan demi  Indonesia  yang  lebih  maju  yang  dapat  bermanfaat  dan  dapat  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat Indonesia.
Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan sebuah data primer yang berbentuk dengan questioner, Proses dan pengumpulan data didalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara luas, Terdapat  keterbatasan  dalam  hal  memastikan  kejujuran  dan  keseriusan  dari  para  responden questioner yang memiliki interpretasi berbeda mengenai item-item pertanyaan dan pernyataan pada questioner,  Banyaknya para responden yang menjawab netral pada questioner penelitian sehingga analisis  penelitian  ini  dengan  membandingkan  hasil  jawaban  responden  yang  memiliki  persepsi setuju dengan persepsi tidak setuju dengan mengeluarkan jawaban netral pada penelitian.
Maka  dari  itu,  keterbatasan  didalam  penelitian  ini  untuk  penelitian  lebih  lanjut  agar dimungkinkan  bagi  peneliti  selanjutnya  menambah  luas  untuk  populasi,  diharapkan  dapat menggunakan  variabel-variabel  lain  untuk  mengetahui  determinan  dari  pengenaan  pajak penghasilan terhadap natura/kenikmatan sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lebih komprehensif dan kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Perspektif Hukum, 22 (2), 215-239.
Firmansyah,  Azza,  R.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Natura  dan  Kenikmatan  Sebelum  dan  Sesudah Undang-Undang  Harmonisasi  Perpajakan. Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara  (PKN), 3 (2), 343-359. Firmansyah,  R.  A.,  &  Wijaya,  S.  (2022). Analisis  Perubahan  Aturan  Pembebanan  Fiskal Pengeluaran  Atas  Natura  Dan/Atau  Kenikmatan  Dalam  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
Indonesia. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Nomor  7  Tahun  2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.3, 2023
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta. Isnaniati. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Ngadirejo). Jurnal Ekuivalensi . Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa
Dua Tahun
Berturut-turut . https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2022). Ketentuan  dalam  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2022).  Asas  Pemungutan  Pajak. https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak
Kartz, A., & Mankiw, N. (1985). How Should Fringe Benefits Be Taxed? National Tax Journal, 38 (1). Mansury,  R.  (2000). Kebijakan  Perpajakan. Jakarta:  Yayasan  Pengembangan  dan  Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
Manubulu. (2020). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Pembangunan .
Manubulu,  A.,  &  Rupilu,  Y.  (2020).  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5 (4), 35-42. Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi 2011 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2018 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi. Menteri  Keuangan  RI.  (2018). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam  Bentuk  Natura  dan  Kenikmatan  di  Daerah  Tertentu  dan  yang  Berkaitan  dengan Pelaksanaan Pekerjaan.
Muljono. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: Andi.
Nurillah, T., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. Jurnal Multidisiplin Madani, 2 (7), 3195- 3216. doi:https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767
Rahayu, Suaidah. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EKUITAS. 3 (4), 939-945.
Rahayu, S. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. EKUITAS 3 (4) , 939-945.
Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat. Sinta,  D.,  Afriansyah,  B.,  &  Charolina,  O.  (2022,  November).  PERUBAHAN  PERATURAN PAJAK  PENGHASILAN  PADA  UNDANG-UNDANG  HARMONISASI  DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN. Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA, 5 (3), 324-330. Retrieved from https://journals.upi- yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/2658/1974
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.
Tekkay,  A.  A.  (2015).  Perencanaan  Pajak  Untuk  Biaya  Natura  Kepada  Pegawai  Perusahaan Sebagai  Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang  Manado. Jurnal EMBA . Tempel, A. J., & Langen, W. J. (1959). De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht, dl.II [door]. W.J. de Langen: Boekbespreking. Muusses.