Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14

## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: Ocktober 30, 2019; Reviewed: February 10, 2020; Accepted: May 5, 2020.
To cite this article: Pradhani, SI 2020, ‘Perspektif pemikiran hukum barat dalam penemuan hukum adat oleh hakim: Studi kasus putusan sengketa tanah adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6, no. 1, hlm. 1-14.
DOI: 10.31292/jb.v6i1.420
Copyright: ©þ2020 Sartika Intaning Pradhani. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM BARAT DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS PUTUSAN SENGKETA TANAH ADAT DI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH, PADANG, MAKALE, DAN PAINAN
WESTERN LEGAL THOUGHT IN ADAT LAW FINDING BY JUDGE: CASE STUDY ON ADAT LAND DISPUTE IN MUARA TEWEH, PADANG, MAKALE, AND PAINAN DISTRICT COURT

## Sartika Intaning Pradhani
Departemen Hukum Adat dan Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada sartika@mail.ugm.ac.id
Abstract: Adat law as empirical knowledge found by judges through western legal thought grows to be norma- tive knowledge. This research tried to prove the hypothesis that judges used positivist legal reasoning in f inding adat law applicable in specif ic cases. This study, written in the form of a legal descriptive research with socio- legal approach, aims to identify and analyze the legal reasoning used by judges to f ind applicable adat law. This research proves that the judges applied western legal thought to f ind appropriate adat law by referring to jurisprudence, doctrines, and concepts on adat law to measure legal actions validity. Positivist legal reasoning practice helped judges to f ind adat law applicable in concrete cases, but it alienated adat law from its empirical reality since judges only considered particularities of each case which support normative claim found in the existing adat law concepts, doctrines, and jurisprudence. Key words: positivist adat law, legal f inding, adat land dispute
Intisari: Hukum adat sebagai pengetahuan empiris berkembang menjadi pengetahuan normatif yang ditemukan melalui perspektif hukum barat oleh hakim. Penelitian ini berusaha untuk membuktikan hipotesis bahwa hakim menggunakan nalar hukum adat positivistik dalam menemukan hukum adat yang berlaku dalam suatu sengketa. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif dengan pendekatan sosio-legal untuk mengidentif ikasi dan menganalisis nalar/ reasoning yang digunakan hakim untuk menemukan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini membuktikan bahwa hakim menggunakan perspektif pemikiran hukum barat dalam melakukan penemuan hukum adat dengan mendasarkan pada yurisprudensi, doktrin, dan konsep tentang hukum adat untuk mengukur validitas suatu perbuatan hukum. Di satu sisi, praktik nalar positivistik dalam penemuan hukum adat oleh hakim memudahkan hakim untuk menerapkan hukum adat dalam kasus konkret. Namun di sisi lain hal tersebut menjauhkan perkembangan hukum adat dari realitas empirisnya karena hakim hanya mempertimbangkan partikularitas masing-masing kasus yang sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam konsep, doktrin, dan yurisprudensi yang telah ada.
Kata Kunci: hukum adat positivistik , penemuan hukum, sengketa tanah adat.
2 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020

## A. Pendahuluan
Hukum adat sebagai pengetahuan empiris tentang keteraturan yang berlaku pada masya- rakat Hindia Belanda mula-mula diperkenalkan oleh Willken kemudian dilanjutkan oleh Liefrinck dan Snouck Hurgronje (Sulastriyono dan Pra- dhani 2018, 450; Pradhani 2019, 280). Meskipun pada awalnya laporan Dutch Lower House menyarankan menggunakan istilah customary law (hukum kebiasaan) untuk menyebut hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya menggunakan istilah hukum adat untuk merujuk pada hukum non-kodif ikasi yang berlaku bagi pribumi (Sulastriyono dan Pradhani, 2018, 451- 452). Istilah hukum adat awalnya ditemukan oleh Snouck Hurgronje (Hurgronje 1906, 16).
Merujuk pada temuan Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven mengkonstruksi bahwa hukum adat sebagai adat yang mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan sebagai satu terminologi yang tepat untuk menyebut hukum non-kodif ikasi yang berlaku bagi masyarakat pribumi. Van Vollenhoven merasa bahwa hukum adat meru- pakan istilah yang lebih tepat untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi pribumi daripada hukum kebiasaan karena banyak dari hukum masyarakat pribumi dan timur asing yang tidak dikodifikasi dan tidak berdasarkan pada kebiasa- an, tetapi peraturan atau dokumen tertulis, seperti peraturan desa, maklumat raja, dan peraturan tentang hukum Islam (Van Vollenhoven 1981, 5).
Setelah hukum adat diakui sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, Peme- rintah Hindia Belanda upaya yang sistematis untuk mengadministrasikan berlakunya hukum adat. Menurut Ter Haar, hukum adat yang berla- ku adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh penghulu adat (Haar 1979, 275). Keputusan baik dalam kasus konkrit maupun pada kasus serupa menunjukkan adanya kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ter Haar (1979, 69) berpendapat bahwa studi hukum adat sebaiknya mampu menjadi bahan untuk penyelidikan ke arah nilai-nilai fungsional baik melalui lukisan kenyataan sosial menurut cara fungsional atau
pencatatan hukum adat yang berlaku. Senada dengan Ter Haar, Simarmata (2018, 464; 2013, 7) mengatakan bahwa gagasan melahirkan ilmu hukum adat yang menunjukkan karakter sebagai jurisprudence tidak lepas dari kebutuhan untuk memudahkan para ilmuwan dan penyelenggara negara untuk memahami hukum adat dan cara berfungsinya. Jika hukum adat diasumsikan seba- gai sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara mekanis dan selaras, maka tepat jika dikatakan bahwa ilmu hukum adat merupakan ilmu hukum adat positif (Simar- mata 2018, 464).
Dalam ilmu hukum positif, hukum merupa- kan suatu sistem. Koesno merupakan salah satu ahli yang menjelaskan cara bekerja sistem hukum adat. Ia mengelompokkan sistem hukum adat dalam tiga kategori: konstitutif, institutif, dan eksekutif (Koesno 1979, 61). Sistem hukum adat bertolak dari ajaran tentang manusia dan kehi- dupannya (konstitutif) yang dituangkan dalam rangkaian lembaga (institutif) dan menghadapi peristiwa serta menyelesaikan masalah-masalah melalui keputusan dan kebiasaan hidup sehari- hari (eksekutif) (Koesno 1979, 61). Djojodigoeno (1961, 29) secara tegas mengatakan bahwa pada prinsipnya penegakan hukum dalam sistem hu- kum adat dan sistem hukum kodifikasi sama saja karena berdasarkan pada ukuran: (1) asas- asas dan peragaan hukum pada waktu lampau; (2) keadaan masyarakat; dan (3) individualitas masing-masing kasus.
Lebih lanjut, menurut Tamanaha (2001, 3), hukum adalah cerminan dari masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Hu- kum harus konsisten dengan morality (moral) dan reason (nalar) karena hukum adalah kebe- naran yang sesuai dengan moralitas yang dida- patkan melalui nalar (Tamanaha 2001, 5). Rimawati (2019, 4) mengatakan bahwa pranata tradisional (termasuk di dalamnya sistem hukum adat yang bersifat tradisional) juga menerapkan praktik nalar berdasarkan kepercayaan yang berlaku sebab-akibat. Tamanaha (2001, 81) ber- pendapat bahwa nalar adalah suatu instrumen. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk
Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14
dapat menarik kesimpulan berupa pengetahuan (Sunggono 1997, 5). Berdasarkan pemaparan tersebut, nalar merupakan instrumen yang digunakan untuk menemukan suatu pengeta- huan, termasuk hukum, khususnya hukum adat.
Mertokusumo mengatakan bahwa hakim adalah aktor utama dalam penemuan hukum karena hakim mempunyai tugas untuk meme- riksa dan memutus suatu perkara (Mertokusumo 2008, 163). Pada masa Hindia Belanda, Pemerin- tah mengakui peradilan adat yang dilaksanakan oleh Hakim Eropa dan Hakim Indonesia untuk penduduk pribumi berdasarkan hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman Batavia (Wiratraman 2018, 493). Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, peradilan-peradilan mengalami penataan menuju unifikasi; sehingga peradilan adat tidak lagi diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Wiratra- man 2018, 494). Pasca kebijakan tersebut, Penga- dilan Negara sebagai satu-satunya lembaga pera- dilan formal mendapatkan perluasan yurisdiksi untuk menerapkan hukum adat dalam kasus- kasus konkret.  Dalam upaya untuk menemukan hukum yang berlaku, hakim pengadilan negara wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat ditemukan dalam hukum adat (Pusat Kajian hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2019, 7).
Berdasarkan penjelasan di atas, hukum adat merupakan salah satu sumber hukum dimana hakim dapat menemukan hukum yang berlaku. Hukum adat adalah pengetahuan yang didapat- kan dari instrumen berupa nalar. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Koesno dan Djojodigoeno, hakim dalam menemukan hukum adat menggu- nakan penalaran yang bersifat deduktif, yaitu menggunakan asas atau konsep tentang hukum adat untuk menemukan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa konkrit. Tulisan ini berupaya untuk menemukan bagaimana nalar
bekerja dalam penemuan hukum adat oleh hakim pengadilan negara. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan apakah hakim menggunakan perspektif pemikiran hukum barat dalam mela- kukan penemuan hukum adat. Menurut Simar- mata, perspektif pemikiran hukum barat adalah pemikiran bahwa hukum adat merupakan sesu- atu yang bisa dibuktikan keberadaannya (positif) dan merupakan benda yang dapat diamati ( ob- servable) (Simarmata 2018, 473) . Dalam perspektif pemikiran hukum barat tersebut, wujud hukum adat dapat ditampilkan dalam kasus dan putusan yang merupakan pembuktian keberadaan hukum adat (Simarmata 2018, 473).
Penelitian ini adalah penelitian hukum norma- tif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiolegal. Penelitian hukum adalah penelitian dalam ilmu hukum untuk mengembangkan ilmu hukum (Istanto 2007, 29; Ashshofa 2004, 5). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena menggunakan data sekunder (Soekanto dan Sri Mamudji 2015, 33). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang sengketa hak tanah adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh (2014), Penga- dilan Negeri Padang (2015), Pengadilan Negeri Makale (2011), dan Pengadilan Negeri Painan (2014). Putusan pengadilan tentang sengketa ta- nah adat dipilih sebagai obyek dalam penelitian ini karena sejak zaman penjajahan hingga hari ini, konsep tentang tanah adat, khususnya hak ulayat, dan sengketa tanah adat telah menjadi satu diskursus yang selalu dibicarakan oleh para ahli hukum dan terus berkembang; sehingga penalaran terhadap penguasaan atas tanah adat bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mem- buktikan kebenaran hipotesis (Marzuki 2007, 36). Hipotesis yang dibuktikan dalam penelitian ini adalah  hakim pengadilan negara menggunakan nalar hukum positivistik (pemikiran hukum Barat) dalam penemuan hukum adat. Pende- katan sosio-legal digunakan untuk menganalisis putusan hakim dengan cara mengidentif ikasi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim
4 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
dan menganalisis nalar yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukum adat yang berlaku dalam kasus tersebut.
State of the arts dalam penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hak ulayat merupakan isu hukum agraria yang signif ikan sejak zaman penjajahan sebagaimana dipaparkan oleh Van Vollenhoven hingga saat ini (Holleman 1981, XLVI; Bosko, 2014, 14; Bosko 2006, 74; Fitzpatrick 2007, 137; Sita 2016, 103—105; Masrani 2016, 203; Simar- mata, 2019). Dalam konteks NKRI hari ini, hak ulayat masih berlaku dan telah diakui dalam ber- bagai macam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum penyeleng- garaan pengelolaan agraria oleh masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, konflik agraria masih selalu terjadi. Di sisi lain, untuk memu- dahkan penyelenggara negara dalam memahami hukum adat sejak zaman Hindia Belanda hingga hari ini, studi hukum adat yang berkembang adalah studi hukum adat dengan pendekatan positivistik. Penelitian ini berbeda dengan pene- litian lain karena penelitian ini berusaha untuk membuktikan bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan pendekatan hukum adat postivistik berdasarkan nalar bahwa hukum adat dapat dibuktikan dan diamati kebe- radaannya. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa pada hakikatnya hukum adat adalah hukum yang hidup yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan pekembangan masyarakat; sehingga menemukan hukum adat dengan menggunakan pendekatan postivistik berpotensi untuk mematikan perkembangan ilmu hukum adat itu sendiri sebagai suatu pengeta- huan empiris.

## B. Nalar Penemuan Hukum Adat yang
Digunakan oleh Hakim dalam Kasus Sengketa Tanah Adat
1. Putusan Pengadilan Negeri Muara
Teweh Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Mtw Majelis Hakim menemukan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Eban dan merupakan tanah adat berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung ;
alat bukti surat; keterangan saksi dan ahli; putusan Mahkamah Konstitusi; peraturan daerah; konsep tentang hukum adat; dan doktrin. Yurisprudensi yang dirujuk oleh Majelis Hakim adalah Yuris- prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/SIP/1983, tanggal 3 Mei 1983 yang menegaskan bahwa “penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak dari- pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”.
Bukti surat alas hak atas penguasaan Peng- gugat terhadap objek sengketa adalah fotokopi Surat Pernyataan/Bukti Hak Tanah Adat atas nama Eban tertanggal 25 Oktober 1987 yang menerangkan batas-batas kepemilikan tanah adat yang dikuasai secara turun-temurun di Sungai Parau; fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah Adat Wilayah Parau dari Eban sebagai pemberi hibah kepada Yasaya Nyanya (Penggugat) ter- tanggal 5 Juli 2008 yang menerangkan mengenai batas-batas pemberian hibah Tanah Adat yang terletak di wilayah Sungai Parau; Surat Kete- rangan atas nama Abayani tertanggal 20 Februari 2013; dan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 17/DKA/LH/I/2013 tertanggal 20 Februari 2013.
Bukti surat tersebut kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Eban tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 1915 dan saat ini kuburan Eban masih ada di satu lokasi dengan kuburan Tumenggung Sulur. Sepengetahuan saksi, Eban memiliki Surat Keterangan Tanah dan Segel Adat pada tahun 2005 atas objek sengketa. Eban juga kemudian diketahui menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Saksi (Abayani) memberikan kesaksian bahwa selaku Demang Kecamatan Lahei, ia membantu membuat dan menanda- tangani Surat Keterangan atas nama Abayani tertanggal 20 Februari 2013 dan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 17/DKA/LH/I/2013 tertanggal 20 Februari 2013.
Majelis Hakim menemukan bahwa ada penga- turan dan pengakuan dari negara terhadap hak- hak adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Penga- turan dan pengakuan negara tersebut dapat
Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14
ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperha- tikan hak masyarakat hukum adat; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara jelas telah mengatur dan mengakui hak-hak adat di setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk menjelaskan hukum adat mengenai tanah, Majelis Hakim merujuk pada konsep bahwa hukum tanah adat bersifat komunalistik religius yang berangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia asli yang memandang bahwa dalam hubungan antara individu dan masyarakat, kepentingan masyarakat- lah yang selalu diutamakan. Untuk mendukup konsep tersebut, Majelis Hakim (2014, 99) merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh Soepomo (seba- gaimana dikutip oleh Soesangobeng 2003). Soepomo menjelaskan bahwa di dalam hukum adat manusia bukan individu yang terasing bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat. Dalam hukum adat, tanah dipercaya sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, merupakan satu kesatuan yang saling memenga- ruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam ( cosmos), besar ( macro cosmos ), dan kecil ( mi- cro cosmos ). Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyelu- ruh dan utuh. Pendapat Soepomo (dalam Soe- sangobeng 2003) dikutip oleh Majelis Hakim dari makalah yang ditulis oleh Herman Soesango- beng.
Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum adat masih berlaku pada objek sengketa, termasuk kepemilikan hak atas tanah berdasarkan kete- rangan ahli yang mengatakan bahwa ciri-ciri
hukum adat yang masih ada di suatu daerah (Kalimantan Tengah) adalah masih adanya Demang di daerah tersebut. Selain itu, masih adanya hukum adat yang berlaku pada objek sengketa ditemukan dalam kegiatan upacara adat Nynggar dimana Salamander Energy (Bangkanai) Ltd (Tergugat I) pernah menyerahkan biaya untuk upacara adat Nynggar sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Menurut Majelis Hakim, penyerahan biaya untuk upacara adat Nynggar menunjukkan bahwa secara tidak langsung Tergugat I mengakui bahwa masih ada hukum adat yang berlaku pada objek sengketa.

## 2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Pdg
Dalam sengketa harta pusaka tinggi kaum, Majelis Hakim menerima eksepsi Penggugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I menyatakan bahwa Para Penggugat secara hukum adat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena obyek sengketa adalah harta Pusaka Tinggi Kaum dan Para Penggugat bukan Mamak Kepala Waris Kaumnya. Berdasarkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I untuk menjawab per- tanyaan apakah Para Penggugat berdasarkan hukum adat berwenang untuk mengajukan gu- gatan dalam perkara ini. Untuk menjawab per- tanyaan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Hu- kum Adat Minangkabau; konsep Hukum Adat Minangkabau; dan saksi ahli.
Dalam perkara ini, objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Putri Rakena Gading Buah Perut Putri Sari Diam Jurai Putri Rakena. Para Penggugat adalah perempuan kakak beradik selaku kemenakan dan penerima kuasa dari Mamak Kepala Waris Kaum Putri Sari Diam. Surat kuasa tersebut telah dilegalisir oleh notaris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadillan Negeri Padang. Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah sesama keme-
6 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
nakan dalam satu kaum yaitu kaum Putri Sari Diam dan Suku Koto/Tanjung Koto. Para Peng- gugat adalah kemenakan perempuan, sedangkan Tergugat I adalah kemenakan laki-laki.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 Sep- tember 1977 menyatakan bahwa “dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak”. Yurisprudensi Mah- kamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975 memaparkan lebih lanjut bahwa “dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat dite- rima”. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98/K/SIP/1972 tanggal 5 Agus- tus 1972 lebih lanjut menerangkan bahwa “Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah yang menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke da- lam dan ke luar atas nama kaum”.
Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim mengkonstruksi suatu konsep tentang fungsi dan tugas Mamak Kepala Waris dalam Hukum Adat Minangkabau. Menurut Majelis Hakim, Mamak Kepala Waris berfungsi sebagai penjaga harta pusaka tinggi dalam kaumnya. Ia bertugas untuk mempertahankan hak kaumnya atas harta pusaka tinggi ketika harta tersebut diambil oleh orang lain, suku lain, atau kaum lain. Mamak Kepala Waris juga berwenang untuk menyelesaikan per- masalahan yang timbul diantara anggota kaum- nya dan menjadi panutan oleh seluruh anggota kaum. Apabila terjadi permasalahan antar sesama anggota kaum, Mamak Kepala Waris harus menyelesaikannya secara baik-baik agar anggota kaum dapat hidup rukun dan damai.
Berdasarkan konsep tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Mamak Kepala Waris Kaum Putri Sari Diam kepada Para Penggugat agar dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat dibenar-
kan karena antara Para Penggugat dan Tergugat I masih ada dalam satu kaum di bawah kewe- nangan Mamak Kepala Waris kaum yang sama. Majelis Hakim juga merujuk pada konsep Hukum Adat Minangkabau dimana seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat membe- rikan kuasa atau memihak kepada salah seorang kemenakan dalam kaumnya, sebagaimana dalam pepatah barek samo dipiku ringan samo dijinjing, yang artinya anak kemenakan kedudukannya sama dimata seorang Mamak Kepala Waris dan seharusnya Mamak Kepala Waris tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam anggota kaumnya dan tidak boleh ber- pihak.
Pendapat Majelis Hakim yang merujuk pada konsep Hukum Adat Minangkabau diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang menjelaskan bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak boleh memberikan kuasa kepada kemenakannya yang satu untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan melawan kemenakannya yang lain. Permasalahan sesama kemenakan seharusnya tidak diselesaikan oleh orang lain, tetapi oleh Ma- mak Kepala Waris sendiri. Apabila Mamak Kepala Waris berhalangan, maka ia dapat mengangkat seorang Panungkek. Panungkek adalah wakil dari Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum. Panung- kek harus seorang laki-laki kecuali jika tidak ada laki-laki, maka Panungkek boleh diwakilkan oleh seorang perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Peng- gugat tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk mengajukan gugatan karena Para Peng- gugat adalah kemenakan perempuan dari Ma- mak Kepala Waris. Meskipun Mamak Kepala Wa- ris telah memberikan Surat Kuasa untuk meng- gugat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, hal tersebut tidak dapat dibenar- kan karena dalam kaum Para Penggugat masih ada kemenakan laki-laki; sehingga Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal.
Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14

## 3. Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin
Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam kasus ini, antara lain Para Penggugat menuntut untuk menyatakan Peng- gugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat; untuk menyatakan Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat; untuk menyatakan objek sengketa sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Peng- gugat; untuk menyatakan perbuatan Para Tergu- gat telah menguasai, merampas, dan mengolah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum; dan untuk meletakkan sita jaminan pada objek sengketa. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada konsep Hukum Adat Minangkabau; yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Hukum Adat Minang- kabau; alat bukti surat; dan keterangan saksi.
Merujuk pada organisasi atau struktur keke- rabatan Masyarakat Adat Minangkabau, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerabatan tersusun secara berjenjang dan terdiri dari samande, saparuik, jurai, kaum, suku, dan nagari. Berda- sarkan konsep kekerabatan Masyarakat Minang- kabau tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai ikatan kekerabatan yang berakar dari nenek yang sama (saparuik). Dengan demikian, Para Penggugat be- lum dapat dinyatakan sebagai kaum. Berdasarkan hal tersebut, gugatan untuk menyatakan Peng- gugat I sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat ditolak karena ikatan kekerabatan Para Penggugat merupakan kelompok kekerabatan saparuik yang dipimpin oleh seorang laki-laki dengan gelar tungganai.
Para Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat. Tuntutan ini ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persi- dangan dapat disimpulkan bahwa Para Peng- gugat dan Para Tergugat adalah satu kaum, seharta sepusaka, segolok segadai, seranji seke- turunan, sepandam sepekuburan di bawah kepe- mimpinan Datuk Malano; dan tidak ada satupun
bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah keluar dari kaum Datuk Malano. Berda- sarkan hal tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan untuk menyatakan bahwa tegugat I adalah Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat (saja) karena Tergugat merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat.
Para Penggugat menuntut objek sengketa dinyatakan sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum. Menurut Majelis Hakim, dalam Hukum Adat Minangkabau kedudukan Harta Pusaka Tinggi merupakan harta Pusaka Tinggi milik bersama sebagai harta turun-temurun kaum. Oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa objek seng- keta hanya sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat saja.
Tuntutan Para Penggugat yang selanjutnya adalah pernyataan dari Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas, menguasai dan mengolah objek sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa merupakan hak ganggam bauntuak dari Jurai Para Penggugat; sehingga penguasaan, pengolahan, dan pemanfaatan seca- ra sepihak oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan yang berten- tangan dengan norma dan Hukum Adat Minang- kabau serta asas keperdataan yang hidup di Masyarakat Minangkabau.
Pernyataan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, konsep Hukum Adat Minangkabau tentang Harta Pusa- ka Tinggi, termasuk tentang pembagian dan pemanfaatannya ( ganggam bauntuak ), dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada dua alat bukti surat, yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Barapak yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun
8 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
berdasarkan pagang lah bauntuak, pacik lah bamasiang; dan Surat Keterangan Wali Nagari Kota Baru Koto Barapak yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat seba- gai cucu dari Tijirah dan merupakan tanah Harta Pusaka Tinggi yang diperoleh berdasarkan pem- bagian untuk keturunan Tijirah (Para Penggu- gat).
Alat bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi. Saksi-saksi menerangkan bahwa Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuk Malano terdiri dari beberapa bidang yang telah dikuasai oleh masing-masing Jurai dalam Kaum Datuk Malano. Diantara Jurai-Jurai tersebut, ada Jurai Para Penggugat dan Jurai Para Tergugat. Para saksi menerangkan bahwa objek sengketa adalah bidang tanah Harta Pusaka Tinggi yang telah dikuasai dan diolah sejak zaman Tijirah hingga keturunannya, yaitu Para Penggugat.
Untuk menjelaskan dasar hukum pembagian bidang tanah Harta Pusaka Tinggi kepada Tijirah dan keturunanya, Majelis Hakim merujuk pada konsep hukum adat Minangkabau tentang Harta Pusaka Tinggi. Menurut Majelis Hakim, Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau adalah harta pusaka dalam kaum yang diperoleh/ diterima secara turun-temurun lebih dari tiga generasi/keturunan yang pengaturan serta pemanfaatanya diatur oleh seorang Mamak Kepala Waris, dan tiap unit keluarga yang disebut Samande atau Saparuik dapat diberi hak pakai atas tanah Harta Pusaka Tinggi tersebut.
Pembagian Harta Pusaka Tinggi lazim disebut ganggam bauntuak . Majelis Hakim berpendapat bahwa ganggam bauntuak merupakan hak istimewa yang diberikan kepada ahli waris dalam kaum untuk menggunakan dan memanfaatkan Harta Pusaka Tinggi serta menikmati hasilnya. Namun, pemanfaatan yang melebihi daripada itu, seperti menggadai atau mengalihkan hak atas Harta Pusaka Tinggi, tidak dapat hanya dilakukan oleh mereka yang menerima pembagian ganggam bauntuak, melainkan kembali kepada kesepakatan kaum sebagai akibat dari sifat kepemilikan secara komunal yang melekat pada Harta Pusaka Tinggi. Majelis Hakim menjelaskan bahwa maksud dari
ganggam bauntuak atau pembagian Harta Pusaka Tinggi bukan untuk menjadi kepunyaan atau milik masing-masing yang menggenggam (menguasai), melainkan tetap menjadi kepemi- likan bersama secara komunal dimana hasil-hasil yang diperoleh dari Harta Pusaka Tinggi tersebut menjadi hak bagi mereka yang menggenggam Harta Pusaka Tinggi yang telah dibagi.
Menurut Majelis Hakim, ganggam bauntuak cenderung sering terjadi dalam Masyarakat Minangkabau secara spontan melalui lisan; se- hingga sulit pembuktiannya ketika timbul seng- keta antarsesama anggota kaum. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tatanan Hukum Adat Minangkabau, apabila suatu jurai dalam kaum telah menguasai atau mengolah sebagian dari Harta Pusaka Tinggi dalam kaum, maka hal yang demikian dapat dianggap bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum tersebut telah dibagi-bagi. Pertim- bangan Mahkamah Agung tersebut merujuk pada yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung di bawah ini.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 461 K/Sip/1974 tanggal 9 Juli 1974 menyatakan bahwa “dalam hal kenyataan menunjukkan bahwa jurai- jurai dari suatu kaum telah menguasai dan mengerjakan sebagian sawah Harta Pusaka Ting- gi kaum, maka pada hakikatnya pembagian ganggam bauntuak telah terjadi dalam kaum tersebut”. Berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana terjadinya pembagian ganggam bauntuak, fakta menunjukkan bahwa sejak dikuasainya objek sengketa oleh nenek Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dengan Jurai lain dalam kaum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tanah Pusaka Tinggi kaum telah dibagi-bagi dalam bentuk ganggam bauntuak pada masing-masing Jurai, antara lain Jurai milik Para Penggugat dan Jurai milik Para Tergugat.
Pendapat Majelis Hakim tersebut juga didu- kung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Sip/1974 tanggal 9 Juli 1974 yang menyatakan bahwa “meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan positanya
Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14
bahwa sawah terperkara adalah milik dari Jurai Penggugat yang diperoleh dengan jalan ganggam bauntuak menurut adat, namun itu tidaklah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas sawah tersebut sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum”. Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum. Meskipun saat ini gelar Datuk Malano dilipek (ditangguhkan) dan mangulipah (bergabung untuk sementara waktu) dengan Datuk Bandaro Panjang Suku Caniago; sehingga untuk semen- tara waktu kaum tidak memiliki penghulu sendiri. Hal tersebut tidak menghilangkan hak Para Peng- gugat atas Harta Pusaka Tinggi kaum yang telah dikuasai secara turun temurun.

## 4. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.MKL
Objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah adat yang termasuk dalam pengadaan tanah guna pembangunan bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Tergugat I (Bupati Kabupaten Tana Toraja Cq. Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pem- bangunan untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Tana Toraja) telah melakukan bebe- rapa pembayaran ganti kerugian kepada Masya- rakat Adat berdasarkan alat bukti kepemilikan tanah. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan siapa-siapa masyarakat adat dari Tongkonan Dada Saruran yang secara f isik menguasai tanah objek sengketa yang selanjutnya menjadi pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa termasuk di dalamnya siapa-siapa yang paling berhak menerima ganti kerugian pembe- basan lahan untuk pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek. Pendapat Maje- lis Hakim tersebut berdasarkan pertimbangan yang merujuk pada aspek-aspek hukum yang melekat pada objek sengketa. Untuk menjelaskan aspek-aspek hukum yang melekat pada objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh para ahli hukum.
Pertama, Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh Maria S. W. Sumardjono
(2008) tentang konsep hukum tanah nasional dalam buku yang berjudul “Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya” yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Sumar- djono (2008) mengemukakan bahwa dalam hubungan antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak dalam konsep hukum tanah nasional dikenal pengertian tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); sedangkan Tanah Ulayat dan Tanah Wakaf tidak termasuk dalam pengertian Tanah Negara.
Berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim menelusuri hak yang melekat pada objek seng- keta. Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Dada Saruran. Para Tergugat mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai secara turun-termurun sebagai anggota dari Masyarakat Adat Tongkonan Sangpulo dan merupakan wila- yah Adat Tongkonan Sangpulo yang belum per- nah dibagi-bagi. Berdasarkan kedua penyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah tanah milik adat. Selanjutnya, Majelis Hakim menelusuri adat yang berlaku di Tana Toraja.
Doktrin kedua yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menelusuri adat yang berlaku di Tana Toraja adalah pendapat dari Van Vollen- hoven. Pada tahun 1920, Van Vollenhoven (Holleman, 1981) membagi Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat ( rechtskringen). Tana Toraja merupakan salah satu dari lingkungan hukum adat yang adat tersebut. Untuk menje- laskan secara lebih mendalam hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, Majelis Hakim merujuk pada doktrin ketiga yang disampaikan oleh Frans Bararuallo dalam buku yang berjudul “Kebuda- yaan Toraja” yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Jakarta.
Menurut Frans Bararuallo (1955), Tana Toraja dahulu dikenal dengan nama Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Allo. Pada masa kekuasaan

## 10
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
Tangdilino dan Buen Manik, Tana Toraja dibagi dalam 3 wilayah adat besar: Peka Amberan, Kapuangan, dan Padang Kama’dikaan. Meng- kendek berada di wilayah adat Kapuangan. Frans Bararuallo (1955) berpendapat bahwa dalam suatu wilayah adat terdapat seorang penguasa adat yang memangku tugas peradatan tertentu, dinobatkan sebagai pakar ( bidaa ) di dalam wilayah adatnya, didatangi anggota masyarakat untuk menerima petunjuk dan perintah tertentu atas setiap masa- lah yang terjadi di wilayah adatnya.
Penguasa adat menjalankan tugas dan kewa- jiban adat dalam suatu rumah adat yang bernama Tongkonan. Kata Tongkonan berasal dari kata tongkon dan ongan. Tongkon artinya duduk dan ongan artinya tempat bernaung. Tongkonan merupakan tempat untuk duduk, mendengar, membicarakan dan menyelesaikan masalah penting yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat di dalam wilayah adat masyarakat Tongkonan tersebut. Di samping itu, Tongkonan juga berarti rumah tempat tinggal dan tempat kedudukan pemangku adat. Keturunan yang lahir dari Tongkonan mempunyai kewajiban untuk memilihara kedudukan dan kekuasaan Tong- konan tempat dimana mereka lahir dan ber- kembang.
Berdasarkan pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim mengabstraksi konsep bahwa Tongkonan merupakan personif ikasi dari suatu persekutuan masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu berdasarkan persamaan garis keturunan yang dipimpin oleh pemangku adat. Keberadaan Tongkonan pada Masyarakat Adat Tana Toraja menunjukkan suatu bentuk tatanan hidup masyarakat yang telah berakar dan sampai sekarang tetap dipelihara serta hidup dalam setiap kegiatan masyarakat, utamanya pada saat pesta- pesta adat seperti Rambu Solo (pesta kedukaan), Rambu Tuka’ (pesta kegembiraan) serta pesta pernikahan. Berdasarkan karakteristik dari penguasaan Tongkonan atas tanah adat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi Tongkonan sebagai suatu persekutuan rumpun keluarga ter- tentu memiliki hak-hak yang serupa dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pada saat ini hak-
hak Tongkonan atas tanah adat pada kenyata- annya masih ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah masih berlaku di Tana Toraja saat ini.
Majelis Hakim merujuk pada berbagai pera- turan perundang-undangan baik di level nasional maupun internasional untuk memberikan kepas- tian terhadap penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga merujuk pada pengertian masyarakat adat dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusan- tara I pada Maret 1999 yang merumuskan masya- rakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geograf is tertentu, serta memiliki sis- tem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penguasaan masyarakat adat atas tanah merujuk pada penguasaan yang didasarkan pada hukum adat. Hukum adat Tongkonan mengatur bahwa seluruh rumpun keluarga menurut garis ketu- runan si pendiri Tongkonan dapat menikmati tanah adat. Selain itu, tanah adat juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang ditempatkan di situ untuk menggarap tanah dalam wilayah adat Tongkonan berdasarkan suatu perjanjian adat ( basse ). Oleh karena pemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa didasarkan pada hak-hak dari masyarakat hukum adat di Tana Toraja, maka keberadaannya haruslah diakui dan dihormati sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Konsep penguasaan masyarakat adat atas suatu tanah dalam lingkup suatu Tongkonan baik berdasarkan ikatan garis keturunan yang sama maupun atas dasar penempatan sebagai peng- garap ( kaunan ) harus sepengetahuan dari pengu- asa adat. Majelis Hakim berpendapat bahwa hak penguasaan atas suatu tanah dalam wilayah Tongkonan lambat laun dapat diwarisi secara turun temurun. Adanya hak penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat yang dapat diwarisi
Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14
secara turun-temurun pada hakikatnya telah memberikan alas hak milik bagi yang mengu- asainya utamanya bagi rumpun keluarga tertentu dari Tongkonan yang bersangkutan.
Majelis Hakim berpendapat bahwa seiring dengan pemberlakuan UUPA sebagai dasar hukum pertanahan nasional, terlihat adanya pergeseran nilai dari hak penguasaan adat yang berlaku secara turun temurun yang berada dalam penguasaan rumpun keluarga tertentu menjadi hak untuk memiliki tanah tersebut yang selanjutnya diperkuat dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik.
Penggugat tidak bisa membuktikan siapa-siapa masyarakat adat yang secara nyata menguasai objek sengketa. Sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan penguasaan mereka terhadap bidang tanah objek sengketa melalui Sertifikat Hak Milik, Surat SPPT PBB, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2006 Kelurahan Rantedada yang kemudian dipetakan dalam Peta Hasil Inven- tarisasi dan Identifikasi Pembebasan Tanah untuk pembangunan bandar udara baru di Kecamatan Mengkendek. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang ditujukkan oleh Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat meru- pakan penguasa objek sengketa yang sah.

## C. Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim
Pemikiran Hukum Barat bersifat positivistik dimana hukum dianggap sebagai sistem yang bertingkat atau hierarkis. Penalaran hukum ( le- gal reasoning ) merupakan cara yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukum yang berlaku. Penalaran hukum dapat dilakukan kare- na hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari norma dan dalam menerapkan norma terse- but diperlukan interpretasi (Raz 2009, 204). Dalam sistem hukum yang bersifat hierarkis, validitas masing-masing norma ditentukan ber- dasarkan norma yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya perilaku-perilaku hukum ( legal acts) yang validitasnya ditentukan berdasarkan norma hukum sebagaimana dapat dilihat dalam putusan pengadilan (Wacks 2006, 32-34; Raz 1980, 62).
Munzer menjelaskan bahwa norma yang menjadi ukuran validitas suatu norma dapat berasal antara lain dari yurisprudensi dan kebiasaan (Munzer 1972, 65). Yurisprudensi dan kebiasaan tersebut kemudian dirujuk oleh hakim sebagai deskripsi dari suatu keadaan yang diharapkan supaya suatu perilaku hukum dapat dinyatakan sebagai valid (Munzer 1972, 65). Dalam hukum internasional, doktrin dan yurisprudensi merupakan subsidiary means for the determination of rules of law yang digunakan ketika tidak ada cukup penjelasan dalam konvensi internasional, kebiasaan interna- sional, dan prinsip-prinsip hukum yang umum; sehingga doktrin dan yurisprudensi dapat digu- nakan untuk menunjukkan bahwa hukum berla- ku dalam kasus tersebut (Peil 2012, 141).
Dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Majelis Hakim menentukan hak masya- rakat hukum adat atas tanah adat dengan meru- juk pada putusan Mahkamah Konstitusi, pera- turan daerah provinsi, dan peraturan gubernur. Untuk menjelaskan hukum adat yang berlaku pada objek sengketa, Majelis hakim merujuk pada konsep bahwa tanah adat bersifat komunalistik religious dan doktrin yang disampaikan oleh Soepomo tentang hubungan antara manusia dan tanah yang bersifat religious . Konsep tentang hukum tanah adat yang bersifat komunalistik re- ligious dan doktrin yang mengajarkan bahwa dalam hukum adat hubungan antara manusia dan tanah bersifat religious menjadi ukuran validitas eksistensi berlakunya hukum adat dalam objek sengketa. Majelis Hakim menyatakan hu- kum adat masih berlaku dengan melihat praktik upacara adat Nynggar yang menunjukkan sifat religius dalam relasi antara manusia dan tanah; serta eksistensi Demang sebagai kepala adat yang mengorganisir pengelolaan tanah adat secara komunal.
Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang, Majelis Hakim menggunakan nalar positivistik dalam penemuan hukum dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan konsep tentang fungsi dan tugas Mamak Kepala Waris dalam Hukum Adat Minangkabau. Yurisprudensi dan konsep tersebut memvalidasi legal standing

## 12
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
Para Penggugat sebagai kemenakan perempuan yang diberi Surat Kuasa oleh Mamak Kepala Waris untuk menggugat kemenakan laki-laki di muka pengadilan. Menurut Majelis Hakim, Hukum Adat Minangkabau mengatur bahwa Mamak Kepala Waris harus menyelesaikan sengketa antar anggota kaum, termasuk di dalamnya antarke- menakan dalam satu kaum. Yurisprudensi Mah- kamah Agung menyatakan bahwa hanya Mamak Kepala Waris yang mempunyai hak untuk mela- kukan menggugat atas sengketa harta pusaka tinggi kaum. Berdasarkan kedua ketentuan hu- kum tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa tindakan hukum Mamak Kepala Waris Kaum memberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat selaku kemenakan perempuan untuk bersengketa melawan Penggugat selaku kemenakan laki-laki di pengadilan tidak sah menurut hukum adat; sehingga Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan menggunakan nalar pemikiran hukum Barat dengan merujuk pada konsep tentang organisasi/ struktur kekerabatan Masyarakat Adat Minang- kabau yang bersifat hierarkis. Berdasarkan struktur tersebut, kekerabatan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai kaum karena kekerabatan Para Penggugat tersusun dari garis nenek buyut (jurai), sedangkan kaum tersusun dari beberapa jurai. Oleh karena Para Penggugat berada dalam satu kesatuan jurai, tanah adat yang mereka kuasai tidak dapat dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi kaum.
Untuk memvalidasi penguasaan tanah adat oleh Para Penggugat, Majelis Hakim merujuk pada konsep penguasaan tanah berdasarkan ganggam bauntuak yang ditemukan dalam yuris- prudensi Mahkamah Agung. Bahwa apabila suatu jurai telah menguasai dan mengolah sebagian Harta Pusaka Tinggi Kaum, maka dapat dianggap bahwa harta tersebut telah dibagi. Oleh karena Para Penggugat telah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum sejak nenek buyut Para Penggugat, maka Para Penggugat mengusai objek sengketa secara sah secara hukum adat.
Majelis Hakim Pengadilan Makale menggu- nakan nalar pemikiran hukum positivistik untuk menemukan hukum yang berlaku dalam seng- keta tanah adat. Doktrin dari para ahli hukum yang menjelaskan tentang tanah ulayat; Tana Toraja sebagai salah satu lingkungan hukum adat; dan eksistensi penguasa adat sebagai ukuran dari adanya wilayah hukum adat merupakan ukuran untuk memvalidasi berlakunya hukum adat da- lam objek sengketa. Majelis Hakim menemukan bahwa keberadaan Tongkonan dalam Masyarakat Adat Tana Toraja menunjukkan bahwa hukum adat berlaku dalam objek sengketa; sehingga objek sengketa dapat dikategorikan dalam tanah ulayat.
Penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa hakim pengadilan negara menggunakan per- spektif pemikiran hukum Barat dalam penemuan hukum adat. Hukum adat dapat ditemukan dalam yurisprudensi, doktrin, dan konsep. Vali- ditas berlakunya hukum adat diamati berda- sarkan kesesuaian antara perilaku hukum dan ketentuan/norma hukum adat dalam yurispru- densi, doktrin, dan konsep. Nalar positivistik memudahkan hakim dalam menentukan hukum adat yang berlaku. Padahal pada hakikatnya hukum adat adalah hukum yang hidup yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat; sehingga penggunaan perspektif pemikiran hukum barat menjauhkan perkembangan hukum adat dari kenyataan empirisnya karena partikularitas yang ditemukan di lapangan dipertimbangkan oleh hakim hanya jika mendukung/sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam yurisprudensi, doktrin, dan konsep. Sebagai contoh partikularitas dalam per- kembangan Hukum Adat Minangkabau dimana Mamak Kepala Waris memberikan Surat Kuasa kepada kemenakan perempuan untuk meng- gugat kemenakan laki-laki tidak dipertimbangkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang ditemukan dalam konsep dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, hakim penga- dilan negara dalam menyelesaikan sengketa hukum adat perlu lebih memperhatikan perkem- bangan hukum yang berlaku di masyarakat dalam
Sartika Intaning Pradhani, Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan  ... 1-14
mengambil keputusan; sehingga putusan pengadilan dapat sesuai dengan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, seperti per- kembangan masyarakat adat yang semakin memberikan akses terhadap perempuan untuk mencari keadilan. Perubahan hukum adat yang semakin adil gender perlu ditangkap oleh hakim pengadilan negara, sehingga hukum adat dapat berkembang secara dinamis menjawab kebu- tuhan rasa keadilan para warga masyarakatnya.

## D. Kesimpulan
Penelitian ini membuktikan bahwa perspektif pemikiran hukum Barat bekerja dalam penemuan hukum adat oleh hakim pengadilan negara. Hakim menggunakan nalar positivistik dalam melakukan penemuan hukum adat dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep tentang hukum adat. Yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep tentang hukum adat digunakan sebagai ukuran untuk memvalidasi hukum adat yang berlaku pada sengketa tanah adat. Partikularitas dalam masing-masing kasus dipertimbangkan oleh hakim ketika partikularitas tersebut sesuai ketentuan/norma hukum adat yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep yang dirujuk oleh Majelis Hakim. Praktik nalar positivistik dalam penemuan hukum adat oleh hakim memudahkan hakim untuk mene- rapkan hukum adat dalan kasus konkret. Namun di sisi lain hal tersebut menjauhkan perkem- bangan hukum adat dari realitas empirisnya karena hakim hanya mempertimbangkan partikularis masing-masing kasus yang sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam konsep, doktrin, dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

## Daftar Pustaka
Bosko, RE 2006, Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Elsam dan AMAN, Jakarta.
Bosko, RE 2014 “Reconsidering the inalienability of communal ulayat rights: theoretical over-
view”, proceeding, The 9 th ALIN Expert Fo- rum Land Rights Law in Asian Countries on June 12 th , 2014 at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.
Bararuallo, F 1955, Kebudayaan Toraja , Universi- tas Atma Jaya, Jakarta.
Djojodigoeno, M 1961, Reorientasi hukum dan hukum adat, PT Penerbitan Universitas,
Jogjakarta.
Fitzpatrick, D 2007, “Land, custom and the state in post-suharto Indonesia a foreign lawyer’s perspective”, dalam Jamie S. Davidson and David Henley (eds.), The revival of tradi- tion in Indonesian politics the deployment of adat from colonialism to indigenism, New York, Routledge.
Haar, T 1979, Asas-asas dan susunan hukum adat, penerj K. Ng. Soebaktipoesponoto, Cetakan Ke-IV, Pradya Paramita, Jakarta Pusat.
Holleman, F (Ed.) 1981, Van vollenhovenn on In- donesian adat law, Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, Leiden.
Hurgronje, CS 1906, The achehnese vol. I, penej A.W.S. O’Sullivan, Late E.J. Brill, Leyden.
Istanto, FS 2007, Penelitian hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29; Ashshofa, B 2004, Metode penelitian hukum, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta.
Koesno, M 1979, Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini, Airlangga University Press, Surabaya.
Masrani 2016, “Laporan penelitian sajogyo institue hutan adat kami dirampas, warga kami dikriminalisasi komunitas masyarakat adat Dayat Bequaq Kampung Muara Tae mem- perjuangkan hutan adat”, dalam Eko Cahyono (eds.), Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
Marzuki, PM  2007, Penelitian hukum, Cetakan Ke-III, Prenada Media Group, Jakarta.
Mertokusumo, S 2008, Mengenal hukum suatu pengantar, Cetakan Ke-IV, Liberty, Yogya- karta.
Munzer, S 1972, Legal validity, Martinus Nijhoff,
14
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
The Hague.
Peil, M 2012, “Scholarly writings as a source of law: a survey of the use of doctrine by the international court of justice”, Cambridge Journal of International and Comparative Law, vol. 1, No. 3.
Pradhani, SI 2019, “Dynamics of adat law com- munity recognition: struggle to strengthen legal capacity”, Mimbar Hukum , vol. 31, No. 2. Pusat Kajian hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Ya- yasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2019, Hukum yang hidup dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana , Brief Paper Draft.
Raz, J 1980, The concept of a legal system an intro- duction to the theory of legal system second edition, Oxford University Press, New York. Raz, J 2009, Between authority and interpretation on the theory of law and practical reason. Oxford University Press, New York. Rimawati 2019, “Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Mental Mela- lui Pranata Adat dan Pranata Hukum Formil”, Ringkasan Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Simarmata, R 2013, “Relevansi menggagas studi kontemporer hukum adat” , makalah, disam- paikan pada Lokakarya Reorientasi Pengajaran dan Studi Hukum Adat, kerjasama Epistema Institute dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7-8 Maret 2013. Simarmata, R 2018, “Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat”, Mimbar Hukum, v ol. 30,
no. 3.
Simarmata, R 2019, “The enforceability of formal- ized customary land rights in Indonesia,
Australian Journal of Asian Law, v ol. 19, no. 2.
Sita, R 2016, “Tercekik Sawit” jalan panjang perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Asiatic Persada, dalam Eko Cahyono, (Eds.), Konflik agraria masyara- kat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
Soekanto, S & Mamudji, S 2015, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Cetakan Ke-
17, PT aja Graf indo Perkasa, Jakarta.
Soesangobeng, H 2003, “Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Perma- salahannya di Indonesia”, makalah, disam- paikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung di Yogyakarta.
Sulastriyono & Pradhani, SI 2018, “Pemikiran hukum adat Djojodigoeno dan relevansinya kini”, Mimbar Hukum, vol. 30, no. 3. Sunggono, B 1997, Metode penelitian hukum , PT Raja Graf indo Persada, Jakarta. Sumardjono, MSW 2008, Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial budaya , Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Tamanaha, BZ 2001, A General jurisprudence of law and society, Oxford University Press,
Oxford.
Vollenhoven, CV 2013, Orang Indonesia dan ta- nahnya, Penerj. Soewargono, Bogor, Jakarta, Sleman, Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press, Tanah Air Beta. Wack, R 2006, Philosophy of law a very short in- troduction, Oxford University Press, New York.
Wiratraman, HP 2018, “Perkembangan politik hukum peradilan adat”, Mimbar Hukum, vol.
30, no. 3.