## INOVASI E-GOVERNMENT MELALUI SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI
*Yoga Aldi Saputra 1) , Muhammad Rizki Pratama 2)
1) Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
Indonesia
*Email Korespondensi : yogaaldisaputr@gmail.com
Diterima Redaksi: 20-08-2022 | Selesai Revisi: 21-01-2023 | Diterbitkan online: 11-04-2023

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi e-government yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Inovasi e-government melalui Smart Kampung dari Kabupaten Banyuwangi muncul dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pemberdayaan masyarakat  kepada  warganya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  literatur  review  dalam kerangka pendekatan kualitatif. Hasil deskripsi studi ini menunjukkan progres positif inovasi e- government pemerintah daerah menuju good governance. Selain itu adanya program ini bertujuan untuk  membantu  mempercepat  dan  memudahkan  layanan  kepada  masyarakat  baik  itu  layanan yang  diakses  secara online maupun offline .  Program  ini  memiliki  7  prioritas  inovasi  dan ditargetkan dapat diterapkan pada 189 desa dan 28 kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.
Kata Kunci : Smart Kampung; E-Government; Good Governance

## Abstract
This study aims to describe e-government innovations carried out by Banyuwangi Regency. The e-government  innovation  through  Smart  Kampung  from  Banyuwangi  Regency  arises  from  the local government's commitment to provide the best service and community empowerment to its citizens.  This  study  uses  a  literature  review  method  within  the  framework  of  a  qualitative approach.  The  results  of  the  description  of  this  study  show  the  positive  progress  of  local government e-government innovation towards good governance. In addition, the existence of this program aims to help speed up and facilitate services to the public, both services that are accessed online and offline. This program has 7 innovation priorities and is targeted to be implemented in 189 villages and 28 sub-districts in Banyuwangi Regency.
Keywords : Smart Kampung; E-Government; Good Governance

## PENDAHULUAN
Pengembangan electronic  government ( e-goverment )  untuk  menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik  memerlukan suatu strategi dan sistematika perencanaan yang  tepat.  Kebijakan  berupa  strategi  nasional  dalam  mengembangkan e-government diatur di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 (Sugiharti et al., 2021). Selama ini konsep e-government diterapkan secara berbeda di setiap negara, akan  tetapi  mayoritas  memilih  untuk  menerapkan  konsep smart  city di  level  kota (Wargadinata,  2021).  Perkembangan smart  city saat  ini  telah  menjadi  suatu trend bagi perkembangan  suatu  kota  untuk  meningkatkan  efisiensi  birokrasi  dengan  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu menurut Aziiza & Susanto (2020) konsep smart  city juga  berfokus  pada  pengembangan  masyarakat  melalui  infrastruktur dan fasilitas TIK. Kecepatan perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah solusi yang  tidak  hanya  dirasakan  oleh  sektor  privat  akan  tetapi  juga  sektor  publik  untuk meningkatkan  kinerja  operasionalnya.  Adanya  teknologi  dapat  membawa  suatu perubahan  transformasional  dalam  penyampaian  suatu  layanan  publik,  kegiatan administrasi, maupun keterlibatan masyarakat umum. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi  suatu  pemerintah  daerah  untuk  mengubah  cara  layanan  yang  ditawarkan  kepada warganya dengan menerapkan  model pengelolaan dan layanan yang lebih efisien, serta inovatif (Saleh et al., 2022).
Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu dengan terbitnya suatu Masterplan Smart City melalui suatu gerakan 100 Smart City di Indonesia (Aziz & Putri, 2021). Salah satu kegiatannya adalah  melakukan  pendampingan  bagi  kabupaten  atau  kota  untuk  memaksimalkan penggunaan  TIK  baik  di  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat  ataupun melakukan akselerasi terhadap potensi yang ada di masing-masing daerah. Keberhasilan smart  city dalam  mengatasi  permasalahan  yang  kompleks  di  perkotaan,  menjadikan konsep ini diadopsi dan dikembangkan di perdesaan dengan nama smart village . Menurut Chatterjee & Kar (2011) dalam Baru et al (2019) smart village merupakan suatu desa yang mana  pemerintah  desa  menyediakan  sekumpulan  layanan  bagi  warganya  yang  ramah terhadap  semua  usaha/  bisnis  yang  dilakukan,  bertindak  sebagai  penyedia,  serta
menghadirkan  layanan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  desa  secara  lebih  efektif  dan efisien  dengan  adanya  bantuan  dari  TIK.  Pada  konsep smart  village ,  suatu  desa memanfaatkan  TIK  untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  meningkatkan  kualitas  hidup warganya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  konsep smart  village telah  mendapatkan banyak perhatian di Indonesia, dengan berbagai proyek yang didirikan di hampir setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (Saleh et al., 2022). Hal ini karena dorongan dari warga  yang  menuntut  adanya  efisiensi  yang  lebih  besar,  dan  terciptanya  pembangunan berkelanjutan. Selain itu adanya smart village didasarkan pada kebutuhan akan smart city di perkotaan dan perdesaan yang memiliki standar yang berbeda. Sehingga tidak semua elemen yang terdapat di smart city dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Konsep smart  village merupakan  suatu  konsep  yang  dikembangkan  oleh  N. Viswanadham, dan Sowmya Vedula dari India dalam bukunya yang berjudul “ Design of Smart  Village ”(Aziiza  &  Susanto,  2020).  Model smart  village mengikuti  model  dari smart  city sebagai  dampak  dari  perubahan  teknologi  yang  terintegrasi  untuk diimplementasikan  di  daerah  terpencil.  Konsep smart  village menggambarkan  sebuah ekosistem suatu desa, serta memberikan gambaran suatu prosedur mengenai bagaimana membangun  desa  pintar  (Aziiza  &  Susanto,  2020).  Kemudian Europian  Network  for Rural  Development dalam  Subekti  &  Damayanti  (2019)  mendefinisikan  bahwa smart village adalah  kawasan  perdesaan  yang  membangun  kekuatan  pada  aset  yang  mereka miliki dengan mengembangkan nilai tambah ( added value ) melalui teknologi informasi komunikasi, inovasi, serta penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk masyarakat. Berikut beberapa karakteristik dari smart village menurut Sugiharti et al. (2021).
Tabel 1 Karakteristik Smart Village Aspek Smart Village Pendekatan Bottom Up Posisi Pemerintah Fasilitator Posisi Warga Pelanggan ( Customer) Pembangunan Kesadaran dan partisipasi Prioritas Target Masyarakat kelas menengah ke bawah Kondisi Sukses Pendekatan sosial budaya menjadi dasar untuk dukungan smart village
Tujuan
Memanfaatkan TIK untuk pemberdayaan,
Penguatan kelembagaan, dan kesejahteraan sosial
Sumber: Sugiharti et al. (2021)
Salah  satu  penerapan smart  village adalah  hadirnya Smart Kampung  yang merupakan suatu program inovasi e-government dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Smart Kampung  membantu  untuk  mempercepat  dan  memudahkan  layanan  kepada masyarakat baik itu layanan yang diakses secara online maupun offline (Aziiza & Susanto, 2020).  Program  ini  merupakan  hasil  inisiatif  dari  bupati  Kabupaten  Banyuwangi  yaitu Abdullah Azwar Anas. Adanya program ini dilandasi karena kondisi geografis Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar adalah perdesaan, serta jarak antara satu desa dengan desa lain maupun antara kecamatan dengan kecamatan lain yang berjauhan. Bahkan ada kawasan  yang  memerlukan  perjalanan  darat  hingga  3  jam  untuk  mendapatkan  akses layanan di Kabupaten Banyuwangi (Manar et al., 2021). Hal ini tentunya berdampak pada sulitnya  masyarakat  untuk  bisa  mengakses  layanan  publik.  Dengan  kondisi  tersebut, akhirnya  pemerintah  daerah  mengeluarkan  kebijakan  berbasis  teknologi  yang  bersifat terpusat  (Lintang  Pamungkas,  2020).  Tujuannya  adalah  menciptakan  suatu  layanan pemerintah yang ringkas, cepat, dan definitif.
Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan  pemberdayaan  masyarakat  kepada  warganya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik atau good  governance yang  ditandai  dengan  pelayanan  publik  berdasarkan  dengan persamaan hak, dan semua warga mendapatkan perlakuan yang sama (Ella Lesmanawaty, 2021).  Penelitian  ini  mendeskripsikan  inovasi e-government yang  dilakukan  oleh Kabupaten  Banyuwangi.  Deskripsi  ini  penting  sebab  Kabupaten  Banyuwangi  telah mengembangkan konsep smart village sejak tahun 2015, kemudian dilakukan branding ulang dengan nama Smart Kampung (Baru et al., 2019). Pada tahun 2021 daftar domain desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan smart Kampung yaitu sejumlah 189 desa (KabarBwi, 2021). Beberapa diantaranya  seperti Desa Jajag, Desa Purwoasri, Desa  Banyuanyar,  dan  lain  sebagainya.  Inovasi  tersebut  telah  diinisiasi  dengan  waktu yang tidak singkat dan dengan cakupan wilayah yang besar sehingga diperlukan deskripsi
tebal  mengenai  sejauh  mana  implementasi  inovasi  yang  pada  dasarnya  memiliki  kadar kesulitan dan kegagalan yang tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode literatur review dalam kerangka pendekatan kualitatif.  Metode  literatur  review  merupakan  upaya  untuk  menelaah  masalah  tertentu dengan menggunakan bahan data sekunder (Lubis et al., 2020). Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data yang berkaitan dengan objek kajian dengan sudut pandang relevansi permasalahan smart  village .  Tahapan  analisis  dalam  penelitian  ini  diantaranya  adalah membaca jurnal/ data ilmiah yang berkaitan dengan konsep smart village, implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, serta perkembangan e -goverment yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional dalam kurun tahun 2016-2021 dengan  mempertimbangkan  relevansi  masalah.  Selanjutnya  penulis  mencatat  hasil interpretasi dari proses membaca, dan menyusun ke dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) E-Government melalui Smart Village
Organisasi  publik  sering  mendapatkan  kritik  karena  terkesan  kaku,  prosedural, tidak efisien, serta tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena  itu, untuk menjawab kritik yang ada pemerintah mulai mengeluarkan terobosan dalam bentuk inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat (Ella Lesmanawaty, 2021). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang tepat serta efisien  (Saleh et al., 2022).  Adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  secara masif  pada  akhirnya  mengubah  wajah  organisasi  pemerintah  ke  dalam  konsep  digital melalui e-government. Konsep e-government membuka  akses  bagi  masyarakat  seluas- luasnya  untuk  melakukan  komunikasi  dengan  pemerintah  melalui  berbagai platform digital.
E-government memberikan hak yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan  publik.  Salah  satu  bentuk  penerapan e-government yaitu  adanya  konsep smart
village yang  merupakan  layanan  yang  dapat  memberikan  informasi  mengenai  semua persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tanpa terkecuali. Istilah smart  village apabila  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  maka  memiliki  makna desa pintar. Hal ini untuk  melawan suatu stigma yang telah melekat pada desa, seperti anggapan  bahwa  desa  terbelakang  secara  pendidikan,  miskin,  serta  tidak  mengikuti perkembangan trend (Subekti & Damayanti, 2019).
b) Penerapan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi
Program Smart Kampung merupakan suatu inovasi e-government dari Pemerintah Kabupaten  Banyuwangi  yang  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  dengan  situasi Banyuwangi yang 87% wilayahnya adalah perdesaan (Manar et al., 2021). Program Smart Kampung  diatur  melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  60  Tahun  2017  tentang  Masterplan Smart  City melalui  Banyuwangi Smart Kampung (Ardiyasa  &  Rahayu,  2022) . Smart Kampung merupakan suatu pengembangan masyarakat pada suatu komunitas dengan cara yang  pintar  dan  bijak  dalam  memecahkan  suatu  permasalahan  dengan  cara mengoptimalkan semua sumber daya secara efisien, serta memperhatikan norma dan adat yang berlaku di dalamnya. Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengadopsi konsep Smart Kampung sebagai salah satu kebijakan strategis (Baru et al., 2019). Melalui kebijakan ini, Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km² yang mana merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa memiliki visi bahwa pelayanan publik harus menjangkau hingga pinggiran secara merata.
Sejak  diterapkan Smart Kampung  sebagai  inovasi e-government di  Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2017 pemerintah daerah mendapatkan penghargaan TOP IT dan Telco  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  Penerapan  program Smart Kampung  dalam  upaya  pemanfaatan  teknologi  informasi  berbasis  internet  pada  setiap desa bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia (Gartika et al., 2019). Adopsi teknologi informasi dilakukan melalui penataan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Copyright@2023; Jurnal Mediasosian - pISSN: 2579-342X, eISSN: 2620-5149 | 36

## Gambar 1 Portal Layanan Smart Kampung Sumber: https://smartKampung.id (2022)
Terdapat  perbedaan  jenis  dan  jumlah  layanan Smart Kampung  pada  masing- masing desa di Banyuwangi. Sebagai contoh di Desa Ketapang memiliki 35 pelayanan, dengan  rata-rata  setiap  layanan  hanya  5  menit  (Aziiza  &  Susanto,  2020).  Setiap  desa memiliki otonominya masing-masing sehingga pemerintah kabupaten hanya memberikan fasilitas  berupa  infrastruktur  dan  arahan  untuk  peningkatan  TIK.  Bagi  desa  yang  tidak memiliki staf TI (Teknologi Informasi) maka dapat melakukan rekrutmen staf TI. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar yang digunakan oleh semua desa dalam melakukan pelayanan  yang  mana  pelayanan  disesuaikan  dengan  kreativitas,  kemampuan,  dan kebutuhan desa. Terdapat 7 prioritas program inovasi pelayanan pemerintah desa di dalam konsep Smart Kampung  diantaranya  adalah:  pelayanan  publik,  pelayanan  kesehatan, pemberdayaan  ekonomi,  informasi  hukum,  pengentasan  kemiskinan,  seni  budaya, pendidikan,  serta  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  (Sanjaya  et  al.,  2018). Berikut merupakan penjelasan setiap program pada Smart Kampung.
Copyright@2023; Jurnal Mediasosian - pISSN: 2579-342X, eISSN: 2620-5149 | 37

## Gambar 2 Prioritas Program Smart Kampung
Sumber: Olahan Penulis (2022)

## 1. Pelayanan Publik (Smart Governance)
Program  ini  menjadi  fokus  dalam  pengembangan Smart Kampung  untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan publik yang selama ini terhambat akibat adanya jarak yang berjauhan antar desa ke kota sebagai pusat pelayanan pemerintah. Selain itu melalui Smart Kampung  masyarakat  tidak  perlu  untuk  meluangkan  waktu  yang  terlalu lama  karena  prosedur  layanan  yang  berbelit-belit  (Lintang  Pamungkas,  2020). Smart Kampung  Kabupaten  Banyuwangi  juga  telah  terintegrasi  dengan  dengan  program pemerintah desa (Setiawan P et al., 2016).
Berbagai  program  layanan  publik  ini  yang  terdapat  pada smart Kampung diantaranya adalah: Pertama, Sistem Informasi Manajemen Desa (SimDes) yaitu suatu portal  yang  berguna  untuk  mengelola  data  kependudukan  desa.  Aplikasi  ini  terhubung dengan sistem data base masyarakat di tingkat kabupaten yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yang berguna untuk mengurus keperluan surat administrasi seperti surat keterangan pindah, surat pernyataan keterangan miskin, dan lain sebagainya. Estimasi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  setiap  layanan  sangat  cepat  berkisar  hanya  3-5
Smart Kampung Pelayanan Publik Pemberdayaan Ekonomi Kesehatan Kemiskinan Informasi Hukum Pendidikan Seni Budaya Kapasitas SDM
menit (Ana Fitrianti et al., 2021). Hal ini tentunya menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas, efisien, serta efektif. Kedua, Portal Banyuwangi yaitu suatu portal layanan publik guna mengurus surat keterangan. Portal ini digunakan untuk mengurus berbagai jenis surat keterangan. Sebagai contohnya surat keterangan umum, pindah, kelahiran, dan lain sebagainya. Ketiga, Procot Lahir Bawa Akta yaitu sebuah sistem untuk mengurus akta kelahiran, serta kartu keluarga baru dengan metode online . Sebelum adanya program Smart Kampung untuk mengurus akta kelahiran maka masyarakat harus pergi ke Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang  tentunya  memakan  waktu,  saat  ini  dengan Procot  Lahir  Bawa  Akta bagi  bayi  yang  baru  berusia  1-3  hari  sudah  dapat  didaftarkan untuk pembuatan akta. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat, serta membuat layanan publik lebih efisien.
Keempat, e-village  budgeting  (e-vb) yaitu  sistem  perencanaan  dan  pengelolaan anggaran  keuangan  desa  pertama  di  Indonesia.  Melalui  sistem  ini  masyarakat  dapat melakukan pengawalan terhadap penggunaan dana desa dengan penggunaan yang lebih transparan,  serta  tepat  pada  sasaran.  Selain  itu  melalui e-village  budgeting juga  ikut mencegah  adanya  program  pemerintah  yang  tumpang  tindih.  Partisipasi  masyarakat dengan  adanya e-village budgeting juga  ikut  terbangun,  mereka  dapat  ikut  melakukan perencanaan  dan  memastikan  program  apa  saja  yang  nantinya  akan  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dari  anggaran  APBDes.  Kelima, e-village  monitoring  system  (e-vms) yaitu  sistem  untuk  melakukan  pengawalan  suatu  kegiatan  ( monitoring )  dan  evaluasi terhadap  keuangan  desa  yang  berbasis online .  Sistem  ini  digunakan  untuk controlling proses  pembangunan  fisik  yang  terjadi  di  desa. E-village  monitoring  system dalam prosesnya  telah  terhubung  dengan e-village  budgeting ( e-vb ).  Seluruh  program  untuk pembangunan  fisik  akan  dipantau  melalui  penggunaan  teknologi  berbasis  fitur google maps berbayar.
Tabel 2 Program Pelayanan Publik No Nama Program Manfaat Program 1 Sistem Informasi Manajemen Desa  Mengelola data kependudukan desa 2 Portal Banyuwangi Portal  layanan  publik  guna  mengurus  surat keterangan 3 Procot Lahir Bawa Akta Mengurus akta kelahiran, serta kartu keluarga baru
4 E-Village Budgeting Sistem  perencanaan  dan  pengelolaan  anggaran keuangan desa 5 E-Vilage Monitoring System Melakukan
pengawalan suatu kegiatan
( monitoring ) dan evaluasi terhadap keuangan desa Sumber: Olahan Penulis (2022)

## 2. Pemberdayaan Ekonomi (Smart Economy)
Program  ini  diwujudkan  melalui  pengembangan  BUMDes  sebagai  penggerak perekonomian masyarakat desa. Diperlukan suatu manajemen yang baik untuk mengelola potensi  yang  ada  di  desa.  Instrumen  TIK  dalam smart Kampung  mampu  mendorong kreativitas  dari  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  produktif  (Astuti, 2017). Produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal nantinya akan dipromosikan melalui banyuwangi-mall.com. Beberapa usaha masyarakat  yang dikelola oleh BUMDes antara lain:  Pertama, Pasar  Desa merupakan  sebuah  pasar  yang  telah  diperbaiki  secara  tata kelola manajemen menjadi lebih modern, seperti dilakukan penataan parkir, pengelolaan terhadap sampah, pengelolaan toilet, serta pengelolaan terhadap retribusi bagi pedagang. Kedua, Toserba , yang mana harga barang yang dijual di Toserba lebih murah dikarenakan adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  desa  dengan  distributor.  Ketiga, Kantin  Desa , merupakan  suatu  unit  usaha  masyarakat  yang  menyediakan  makanan  dan  minuman dilengkapi dengan fasilitas wifi bagi warga yang sedang berkunjung ke kantor desa.
Selanjutnya  keempat, Jasa  Pelayanan  Sampah ,  merupakan  suatu  jasa  untuk pengangkutan sampah di desa yang berasal dari rumah makan. Nantinya sampah plastik akan  dilakukan  proses  pengolahan.  Program  jasa  pelayanan  sampah  nantinya  akan diintegrasikan dengan program eco literasi yang merupakan program pembelajaran untuk anak  agar  mereka  mau  mencintai  dan  melestarikan  lingkungan.  Kelima, Unit  Simpan Pinjam , merupakan sebuah unit yang digunakan untuk simpan pinjam masyarakat desa. Adanya  program  ini  membantu  masyarakat  desa  untuk  meminjam  uang  tanpa  ada jaminan.  Selain  itu  bunga  yang  ditawarkan  melalui  program  ini  juga  rendah,  sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sebelumnya masyarakat desa harus meminjam uang ke bank dengan perhitungan bunga yang lumayan besar sehingga memberatkan bagi warga desa. Keenam, Pengembangan e-commerce, bertujuan sebagai wadah untuk penjualan aneka  produk  hasil  industri  rumah  tangga,  maupun  UMKM  secara online .  Pemerintah
desa bekerja sama dengan PT. Icon Plus. Akan tetapi program ini belum terlalu berjalan, karena adanya kendala di sumber daya manusia, proses transaksi belum besar, dan belum banyaknya produk yang dapat ditawarkan.
Tabel 3 Program Pemberdayaan Ekonomi No Nama Program Manfaat Program 1 Pasar Desa Pasar dengan tata kelola manajemen yang lebih modern. 2 Toserba Kerja  sama  antara  pemerintah  desa  dengan  distributor  yang menjual barang dengan harga lebih murah. 3 Kantin Desa Unit  usaha  masyarakat  yang  menyediakan  makanan  dan minuman.
4 Jasa Pelayanan Sampah Pengangkutan sampah di desa yang berasal dari rumah makan.
5 Unit Simpan Pinjam Unit untuk simpan pinjam masyarakat desa.
6 E-Commerce Wadah  untuk  penjualan  aneka  produk  hasil  industri  rumah tangga.
Sumber: Olahan Penulis (2022)

## 3. Pelayanan Kesehatan (Smart Living)
Program ini berfokus pada upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan berupa pengobatan tanpa berbayar bagi masyarakat miskin yang sakit. Beberapa program Smart Kampung  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  kesehatan  diantaranya  adalah: Pertama, Gandrung JKN, merupakan sebuah program kolaborasi antara Smart Kampung dengan  BPJS.  Melalui  program  ini  masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  diri  menjadi peserta  BPJS  cukup  berkunjung  ke  kantor  desa.  Masyarakat  tinggal  membawa  semua persyaratan  untuk  pendaftaran  BPJS  dan  nantinya  akan  diproses  petugas  kantor  desa. Kemudian  untuk  kartu  BPJS  nantinya  akan  dikirimkan  melalui  PT.  POS  Indonesia. Gandrung JKN merupakan inovasi pertama yang mengintegrasikan layanan BPJS hingga ke tingkat desa.
Kedua, Surat  Pernyataan  Miskin  (SPM) merupakan  suatu  sistem  pelayanan publik  di  bidang  kesehatan  bagi  keluarga  tidak  mampu/miskin  yang  selama  ini  tidak mendapatkan fasilitas layanan BPJS. Dengan adanya sistem ini, setiap keluarga miskin dapat mengurus SPM untuk pengobatan di rumah sakit rujukan baik pemerintah ataupun swasta.  Warga  yang  ingin  mengurus  SPM  sebelum  adanya Smart Kampung  harus mengeluarkan  biaya,  waktu,  dan  juga  tenaga.  Sehingga  hadirnya  inovasi  ini  membuat layanan publik menjadi lebih mudah.

## Tabel 4 Program Pelayanan Kesehatan
No Nama Program Manfaat Program 1 Gandrung JKN Kolaborasi  antara Smart Kampung  dengan  BPJS  untuk mempermudah pendaftaran peserta BPJS. 2 Surat Pernyataan Miskin Sistem  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  yang  tidak mendapatkan fasilitas layanan BPJS.
Sumber: Olahan Penulis (2022)

## 4. Pengentasan Kemiskinan (Smart Living)
Program pengentasan kemiskinan merupakan isu prioritas, karena adanya tingkat kemiskinan  yang  cukup  tinggi  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Beberapa  program Smart Kampung  yang  berhubungan  dengan  pengentasan  kemiskinan  diantaranya  adalah: Pertama, Rentang  Kasih yaitu  program  pemberian  makanan  bagi  masyarakat  tidak mampu/miskin  yang  sudah  tidak  dapat  bekerja  secara  mandiri.  Pemerintah  desa memberikan jatah memberikan makanan 2 kali dalam satu hari. Kedua, Renovasi Rumah dan  Jamban yaitu  program  peningkatan  kualitas  hidup  warga.  Ketiga, Unit  Gawat Darurat  Kemiskinan  (UGDK) yaitu  sistem  untuk  mendata  masyarakat  tidak mampu/miskin yang ada di suatu desa. Dengan adanya sistem ini, pemerintah desa dapat melakukan  pengecakan  ulang  bagi  masyarakat  yang  berhak  untuk  menerima  bantuan sosial.  Sehingga  tercipta  suatu data  base bagi  keluarga  miskin  penerima  bantuan  yang tepat.  Selain  itu  sistem  ini  sudah  terintegrasi  dengan  semua  program  pengentasan kemiskinan.
Tabel 5 Program Pengentasan Kemiskinan No Nama Program Manfaat Program 1 Program Rentang Kasih Program  pemberian  makanan  bagi  masyarakat tidak mampu/miskin.
2 Renovasi Rumah dan Jamban Program peningkatan kualitas hidup warga. 3 Unit  Gawat  Darurat  Kemiskinan (UGDK) Mendata masyarakat tidak mampu/miskin yang ada di suatu desa. Sumber: Olahan Penulis (2022)

## 5. Informasi Hukum (Smart Governance)
Pilar  yang  menyediakan  sistem  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  hukum (JDIH) berbasis online yang bertujuan agar masyarakat memahami dan mengetahui akan prosedur-prosedur hukum yang berlaku.

## Gambar 3 Program Informasi Hukum
Sumber: Olahan Penulis (2022)

## 6. Pendidikan dan Seni Budaya (Smart Society)
Pilar  dalam Smart Kampung  yang  dilaksanakan  melalui  pengembangan  rumah baca/ perpustakaan, serta pelatihan pentas seni yang rutin dilaksanakan di desa.  Pertama, program Desa  Literasi yang  merupakan  sebuah  gerakan  untuk  mengembangkan  dan menumbuhkan  minat  baca  bagi  masyarakat  desa,  sehingga  terjadi  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  masyarakat  desa  (Sekarsari  &  Winarno,  2018).  Kedua,  program Perpustakaan  Desa menyediakan  buku-buku  bagi  para  pelajar  maupun  bacaan  umum bagi orang tua. Program ini terkoneksi dengan program desa literasi. Ketiga, Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya merupakan program untuk mendukung pelestarian seni dan  budaya  di  masyarakat  agar  tidak  hilang.  Kegiatan  ini  juga  diintegrasikan  dengan kegiatan di sektor pariwisata.
Tabel 6 Program Pendidikan dan Seni Budaya
No Nama Program Manfaat Program 1 Program Desa Literasi Gerakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan minat baca masyarakat 2 Perpustakaan Desa Menyediakan  buku-buku  bagi  para  pelajar maupun bacaan umum
3 Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya Mendukung  pelestarian  seni  dan  budaya  di masyarakat Sumber: Olahan Penulis (2022) Informasi Hukum ( Smart Environment ) JDIH

## 7. Kapasitas SDM (Smart Society)
Program pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia diwujudkan melalui pemberian  beasiswa  bagi  pelajar  dan  juga  mahasiswa.  Pada  program Smart Kampung terdapat program akses internet gratis guna mendukung berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Selain itu masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Hal ini  juga  mempermudah  pemerintah  desa  dalam  menyebarkan  suatu  informasi  ataupun kegiatan bagi pembangunan desa melalui sistem online .

## Gambar 4 Program Kapasitas SDM
Sumber: Olahan Penulis (2022)
c) Smart Kampung menuju Good Governance
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang  terbaik  dan  pemberdayaan  masyarakat  kepada  warganya.  Hal  ini  tentunya merupakan  upaya  pemerintah  menuju  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  atau good governance yang ditandai dengan pelayanan publik yang didasari dengan persamaan hak, dan  semua  warga  mendapatkan  perlakuan  yang  sama.  Menurut United  Nations Development  Program (UNDP)  “ Governance  and  Sustainable  Human  Development , 1997”) dalam Graham et al., (2003) terdapat 9 prinsip dari Good Governance diantaranya adalah:  Partisipasi  Masyarakat;  Tegaknya  Supremasi  Hukum;  Transparansi; Ketanggapan;  Berorientasi  pada  Konsensus;  Kesetaraan;  Akuntabilitas;  Efektivitas  dan Efisiensi; serta Visi Strategis. Dari 9 prinsip good governance menurut UNDP, terdapat 7 prinsip yang telah terpenuhi dengan hadirnya Smart Kampung diantaranya adalah:
Pertama,  Partisipasi  Masyarakat.  Prinsip  partisipasi  bagi  masyarakat  dalam program Smart Kampung muncul dengan adanya program pemberdayaan masyarakat (Aji
& Dharmawan, 2020), berupa program pengembangan e-commerce, serta pasar desa yang merupakan sebuah pasar yang telah diperbaiki secara tata kelola manajemen menjadi lebih modern. Kedua,  Transparansi.  Prinsip  transparansi  dapat  terwujud  melalui e-village
Kapasitas SDM ( Smart Society )
Akses Internet Gratis
budgeting (e-vb) yang berguna untuk merencanakan dan mengelola anggaran keuangan desa.  Melalui  sistem  ini  masyarakat  dapat  mengawal  penggunaan  dana  desa,  sehingga penggunaannya dapat lebih transparan serta tepat sasaran. Ketiga, Ketanggapan. Prinsip ketanggapan dalam Smart Kampung salah satunya diwujudkan dalam program Gandrung JKN,  merupakan  sebuah  program  kolaborasi  antara Smart Kampung  dengan  BPJS. Melalui  program  ini  masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  diri  menjadi  peserta  BPJS dimudahkan dengan cukup datang ke kantor desa.
Keempat,  Kesetaraan.  Prinsip  kesetaraan  dalam  program Smart Kampung difokuskan pada masyarakat miskin agar  mendapatkan kesejahteraan yang sama. Salah satu  layanan  yang  ada  adalah  adanya  sistem  Surat  Pernyataan  Miskin  (SPM)  yang diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  layanan  BPJS.  Kelima, Efektivitas  dan  Efisiensi.  Prinsip  efektivitas  dan  efisiensi  merupakan  salah  satu  tujuan pokok hadirnya program Smart Kampung yang mana dapat tercipta layanan publik yang tidak berbelit-belit secara prosedural. Salah satu layanan yang ada adalah adanya Sistem Informasi  Manajemen  Desa  (SimDes)  untuk  mengurus  keperluan  surat  administrasi seperti  surat  pernyataan  keterangan  miskin,  pindah,  dan  lain  sebagainya.  Keenam, Akuntabilitas.  Prinsip  akuntabilitas  dalam  program Smart Kampung  dapat  terwujud dengan adanya e-village monitoring system ( e-vms ). Seluruh program pembangunan fisik akan  dipantau  melalui  penggunaan  teknologi  berbasis  fitur google  maps berbayar. Masyarakat dapat mengawal suatu kegiatan, serta melakukan evaluasi terhadap keuangan desa. Selain itu sistem ini juga digunakan untuk controlling proses pembangunan fisik di desa. Ketujuh, Visi Strategis. Tujuan pembangunan manusia (SDM) melalui prinsip visi strategis  dalam  program Smart Kampung  diwujudkan  dengan  adanya  program  Desa Literasi  yang  merupakan  sebuah  gerakan  untuk  mengembangkan  dan  menumbuhkan minat  baca  bagi  masyarakat  desa.  Selain  itu  ada  juga  Pelatihan  dan  Pertunjukan  Seni Budaya merupakan program untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di masyarakat agar tidak hilang. Kegiatan ini juga diintegrasikan dengan kegiatan di sektor pariwisata.

## KESIMPULAN
Program Smart Kampung  sebagai  salah  satu  bentuk  dari smart  village yang diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu best practice dalam penerapan tata kelola yang baik atau good governance karena berupaya untuk mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, ketanggapan, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan,  serta  visi  strategis.  Tujuan  dari  program  ini  yaitu  membantu  dalam mempercepat dan memudahkan layanan kepada masyarakat baik itu layanan yang diakses secara online maupun offline . Program ini berbasis teknologi yang bersifat terpusat, hal ini  dilandasi  karena  kondisi  geografis  Kabupaten  Banyuwangi  yang  merupakan perdesaan, dan juga jarak antar desa maupun antar kecamatan yang berjauhan. Setiap desa memiliki  jumlah  dan  jenis  layanan  yang  berbeda-beda  yang  mana  disesuaikan  dengan kebutuhannya.

## REFERENSI
Aji, G. G., & Dharmawan, A. (2020). E-Government to Improve Public Service in Village Difussion  of  Smart  Kampung  Innovation  in  Banyuwang . 226 (Icss),  347–351. https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.71
Ana  Fitrianti,  A.,  Cellindita,  S.,  &  Pramnesti,  K.  (2021).  Efektivitas  Inovasi  Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Journal of Governance Innovation , 3 (1), 1–17. https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438
Ardiyasa,  G.  G.,  &  Rahayu,  E.  (2022).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 8 (4), 712–728.
Astuti,  D.  D.  (2017).  Reformasi  Dan  Inovasi  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pembangunan Desa  Dengan  Metode  “  Smart  Kampung”  Kabupaten  Banyuwangi. Prosiding Tantangan Bisnis Era Digital , 1 (1), 67–83.
Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The Smart Village Model for Rural Area (Case Study:  Banyuwangi  Regency). IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering , 722 (1), 12011.
Aziz, N. A., & Putri, N. P. (2021). Smart Kampung, Mereduksi Birokratisasi Pelayanan Publik  (Studi  pada  Desa  Wringinrejo,  Kecamatan  Gambiran,  Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) FIA UB , 7 (3), 414–422. Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di  Desa  Ketapang  Kabupaten  Banyuwangi. Jurnal  Planoearth , 4 (2),  68. https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000
Ella  Lesmanawaty,  W.  (2021).  The  Leadership  Role  in  The  Smart-Village  Program  in Banyuwangi  District,  East  Java. Jurnal  Manajemen  Pemerintahan , 13 (1),  79–93. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1429
Gartika, D., Rusli, B., Rochaeni, A., & Satia Muharam, R. (2019). Policy Network: Smart Village  Program  in  Banyuwangi  Regency. Iapa  Proceedings  Conference , 2 ,  690. https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.261
Graham, J., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). Principles for Good Governance in the 21 st Century - Policy Brief No. 15. Policy Brief No.15 , 15 , 1–8.
KabarBwi.  (2021). Smart  Kampung  Banyuwangi  Kembali  Diganjar  Penghargaan Pemerintah Pusat (p. 1).
Lintang  Pamungkas,  N.  (2020).  Penyerahan  Agenda  Politik  Pemerintah:  Pengelolaan Kebijakan  Smart  Kampung  Berbasis  Society  Kabupaten  Banyuwangi. Jurnal Transformative ,
6 (1), 48–71. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3
Lubis,  H.,  Rohmatillah,  N.,  &  Rahmatina,  D.  (2020).  Strategy  of  Tourism  Village Development  Based  on  Local  Wisdom. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 9 (2), 320. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.22385
Manar,  D.,  Alfirdaus,  L.,  &  Yuwono,  T.  (2021). Localizing  IT:  Smart  Kampung  as Banyuwangi Regency’s Innovation from Below 2015-2020 . 2–5. https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304816
Saleh, C., Ibad, S., Suryadi, & Suryono, A. (2022). Analysis of Public Services Innovation Smart  Kampung  Banyuwangi  Model  in  The  Perspective  of  Public  Service Management. Journal  of  Southwest  Jiaotong  University , 57 (1),  523–541. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.1.48
Sanjaya,  A.,  Alunaza,  H.,  Hidayah,  T.,  &  Biyoga,  S.  (2018). Mass  Media  and  Green Airport in Indonesia: Do They Aware of Smart Village? 9–10.
Sekarsari,  R.  W.,  &  Winarno,  T.  (2018).  Smart  Kampung  Sebagai  Wujud  Kemajuan Sistem  Administrasi  Dan  Manajemen  Di  Desa  Ketapang,  Kecamatan  Kalipuro, Kabupaten  Banyuwangi. JPSI  (Journal  of  Public  Sector  Innovations) , 2 (2),  82. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87
Setiawan  P,  T.,  Octawirani,  P.,  &  Perdana  W,  I.  (2016).  Kajian  Model  Akselerasi Pelayanan  Desa  Terintegrasi  Melalui  Program  Smart  Kampung  Di  Kabupaten Banyuwangi. Pemberdayaan Dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa , 115.
Subekti,  T.,  &  Damayanti,  R.  (2019).  Penerapan  Model  Smart  Village  dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. Journal of Public Administration and Local Governance , 3 (1), 18. https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358
Sugiharti, I., Adnan, F., Prasetyo, B., & Shahihah,  D. (2021). E-Government Roadmap
for Smart Governance: A Study from Banyuwangi Smart Village. 2021 International Conference  on  Computer  Science,  Information  Technology,  and  Electrical Engineering, ICOMITEE 2021 , 105–112.
https://doi.org/10.1109/ICOMITEE53461.2021.9650320
Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan dan Peran Pemangku Kepentingan Pogram Smart- Kampung Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 1 (1), 47– 64. https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v11i1.1449