## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 2, Januari 2023, pp. 74-88 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power
Dinda Tulus Tiara 1* , Syasya Yuania Fadila Mas'udi 1
1 Program Studi Hubungan Internasional,  Universitas Muhammadiyah Malang, 65144, Malang-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Des 18, 2022 Diterima: Jan 16, 2023 Dipublikasi: Jan 31, 2023
Kata Kunci: Diplomacy; Soft Power; World Peace;

## Koresponden:
Dinda Tulus Tiara
Program Studi Hubungan
Internasional,
Universitas
Muhammadiyah Malang
Email: dindatulustiara@webmail.umm. ac.id
Sitasi Cantuman: Tiara, D. T., & Mas’udi, S. Y. F. (2023).  Diplomasi  Indonesia dalam Konflik Rusia  - Ukraina: Sebuah  Kajian  Tentang  Soft- Power. Journal  of  Political Issues. 4(2); 74-88. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2 . 95
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.95
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract  The  Russia-Ukraine  conflict  has  a  negative  impact  on  global  stability,  thus triggering crises in various countries. Conflict conditions that have not subsided, making Indonesia take the initiative to carry out a peace mission through President Joko Widodo who  visited  Ukraine  and  Russia,  to  become  a  communication  bridge  between  the  two countries. This study aims to explain the reasons why Indonesia carried out a peace mission against the Russia-Ukraine conflict. The research used a qualitative explanatory method, with library research data collection techniques, as well as qualitative analysis techniques. Besides that, it also uses Soft Power Theory, and the Concept of First Track Diplomacy. The  results  obtained  were  that  Indonesia  used  first-track  diplomacy  instruments  in  the Russian-Ukrainian  conflict  peace  mission,  which  can  be  seen  from  the  use  of  dialogue, negotiation and cooperation between countries, thereby opening up opportunities for peace between countries. In addition, behind the peace mission, Indonesia has economic interests, forms a positive image, and prepares to launch the agenda for the upcoming G20 summit. This phenomenon is in line with the goal of Soft Power Indonesia, which is to improve the security of the external environment by projecting a peaceful and attractive image of the country by using its Soft Resources as Host & Chair of the G20 Summit. This study builds on previous studies, because the results obtained enrich the study of the development of the Russia-Ukarina conflict, especially when viewed from the perspective of soft power.
Abstrak Konflik Rusia – Ukraina memberikan dampak negatif terhadap stabilitas global, sehingga memicu krisis di berbagai negara. Kondisi konflik yang belum mereda, membuat Indonesia  berinisiatif  melakukan  misi  perdamaian  melalui  Presiden  Joko  Widodo  yang melakukan kunjungan  ke  Ukraina  dan  Rusia, untuk  menjadi jembatan  komunikasi  kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia melakukan misi  perdamaian  terhadap  konflik  Rusia  -  Ukraina.  Penelitian  menggunakan  metode eksplanatif  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan,  serta  teknik analisis  kualitatif.  Selain  itu  juga  memakai  Teori  Soft  Power,  dan  Konsep  First  Track Diplomacy. Hasil yang didapatkan yaitu Indonesia memakai instrumen diplomasi first track dalam  misi  perdamaian  konflik  Rusia  –  Ukraina,  yang  terlihat  dari  penggunaan  dialog, negosiasi,  dan  kerja  sama  antar  negara,  sehingga  membuka  peluang  perdamaian  antar negara.  Selain  itu,  dibalik  misi  perdamaian  tersebut,  Indonesia  memiliki  kepentingan ekonomi, membentuk citra positif, dan mempersiapkan untukmelancarkan agenda KTT G20 mendatang.  Fenomena  tersebut  kemudian  bersesuaian  dengan  tujuan  dari  Soft  Power Indonesia  yaitu  untuk  meningkatkan  keamanan  lingkungan  eksternal  dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik  dengan menggunakan Soft Resource nya sebagai Tuan Rumah & Ketua Penyelenggaraan KTT G20. Studi ini mengembangkan studi sebelumnya, karena hasil yang didapatkan memperkaya kajian tentang perkembangan konflik rusia - ukarina terutama jika ditinjau dari segi soft power .

## Tentang:
Dinda  Tulus  Tiara ,  saat  ini  merupakan  mahasiswa  di  Program  Studi  Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.
Syasya  Yuania  Fadila  Mas’udi ,  menyelesaikan  Studi  S-2  di  The  Australian  National University,  Master  of  Strategic  Studies  pada  tahun  2017-2018.  Saat  ini  bekerja  sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

## PENDAHULUAN
Konflik  antara  Rusia  dan  Ukraina  yang  dimulai  pada  akhir  Februari  2022  lalu merupakan sebuah fenomena global yang memiliki kompleksitas dampak baik dari sisi politik, ekonomi, hingga keamanan global. Rusia secara mengejutkan memutuskan untuk melakukan ‘operasi militer khusus’ dengan dalih ‘untuk melindungi etnis Rusia di Donbass dan Luhansk dari  ancaman  dan  persekusi  rezim  Kiev’.  Intervensi  tersebut  menyebabkan  perang berkepanjangan  pada  saat  tulisan  ini  ditulis,  dimana  Ukraina  sendiri  memperoleh  bantuan militer  dari  NATO  yang  membuat  konflik  ini  belum  menemukan  titik  terangnya  ( Mankoff, 2022 ). Konflik ini kemudian membawa tantangan baru dalam dunia internasional.
Adanya  adu  retorika  diantara  kedua  pihak  membuat  resolusi  konflik  melalui  jalur diplomasi  masih  jauh  dari  kata  tercapai.  Rusia  mengklaim  bahwasanya  Ukraina—yang didukung oleh NATO memiliki motif untuk melakukan ekspansi aliansi tersebut agar semakin menuju  ke  arah  timur  dan  mengancam  untuk  melemahkan  eksistensi  negara  tersebut. Sedangkan Ukraina dan NATO sendiri membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kepada sebuah negara yang independen ( Falahi, 2022 ). Terlebih dengan adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS dan NATO, dan  juga  tudingan  negatif  oleh  beberapa  kepala  negara  dari  blok  tersebut  membuat  peluang akan negosiasi perdamaian semakin menipis. Selain itu baik Rusia dan Ukraina masih memiliki harapan  bahwa  konflik  tersebut  masih  realistis  untuk  dimenangkan,  yang  membuat  perang tidak akan selesai dalam waktu dekat ( Sweijs & Bertolini, 2022 ).
Konflik  Rusia  –  Ukraina  memberikan  dampak  negatif  ke  negara-negara  lain,  seperti pada bidang energi, pupuk, dan supply chain. Pada bidang energi, terjadinya kelangkaan energi di Uni Eropa, karena Rusia merupakan salah satu eksportir terbesar komoditas energi seperti minyak, gas, dan batu bara, yang mana sekarang dilarang perdagangannya karena sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Kemudian, komoditas pupuk juga mengalami kelangkaan  yang  mana  mempengaruhi  20%  perdagangan  pupuk  internasional,  sehingga menciptakan kekurangan pupuk di berbagai negara ( Primadhyta, 2022 ). Berbagai kondisi ini mendisrupsi supply chain mencakup peredaran makanan, bahan baku, dan elektronik, terutama food chain karena Rusia dan Ukraina mencakup 1/3 produksi gandum dunia, dan 75% minyak bunga matahari ( Primadhyta, 2022 ). Berbagai krisis ini terus berlanjut hingga sekarang, karena konflik yang belum menemukan titik terang.
Oleh  sebab  itu  Indonesia  merasa  terpanggil  untuk  turut  berpartisipasi  dalam mendamaikan  kedua  negara  tersebut.  Hal  tersebut  dirasa  merugikan  seluruh  pihak  dan berdampak baik secara material (ekonomi, sosial, keamanan) maupun immaterial (politik dan kemanusiaan). Pada tanggal 29 Juni 2022 Presiden Joko Widodo bertolak ke Ukraina dalam rangka  menemui  Presiden  Ukraina,  Volodymyr  Zelensky  ( Pebrianto,  2022 ).  Kedatangan Presiden Joko Widodo adalah bentuk manifestasi dari kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Secara simbolis kunjungan Presiden RI ke Ukraina merupakan sebuah perwujudan dari bentuk  rasa kemanusiaan  masyarakat  Indonesia untuk  Ukraina  ( CNN Indonesia, 2022 ). Hal tersebut dikarenakan perwakilan negara seperti Presiden, Menteri Luar Negeri, dan lain- lain, yang datang/berkunjung ke negara lain, dalam diplomasi merupakan simbol representasi negara  dan  masyarakatnya  itu  sendiri,  sehingga  juga  membawa  citra  negaranya  di  tingkat internasional ( Stanzel, 2018 ). Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sebagai aktor diplomasi dan representasi dari Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi tentang  nilai  kedaulatan  dan  integrasi  wilayah.  Indonesia  menganggap  bahwa  pengawalan terhadap spirit perdamaian dan resolusi secara damai adalah hal yang penting dan tidak boleh luntur.  Maka  dari  itu,  Presiden  Joko  Widodo  kemudian  menawarkan  diri  kepada  Presiden Zelensky untuk menjadi 'pengantar pesan' kepada Presiden Putin ( Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022a ).
Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo tiba di Moskow Rusia bersama  rombongan.  Kunjungan  Presiden  RI  ke  Rusia  adalah  upaya  dalam  mewujudkan
amanat konstitusi Indonesia dalam berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin sesuai  dengan  janji  yang  diberikan  Presiden  Joko  Widodo  kepada  Ukraina.  Dalam  hal  ini, Indonesia bertekad dan bersedia untuk menjadi jembatan penghubung antara komunikasi kedua negara.  Presiden  Joko  widodo  juga  menyampaikan  kekhawatirannya  kepada  Presiden  Putin akan  rantai  pasok  makanan  yang  terganggu  akibat  adanya  perang  ini.  Oleh  karena  itu diharapkan  konflik  yang  berakibat  buruk  terhadap  kemanusiaan  ini  agar  dapat  segera menemukan jalan tengah nya ( Sekretariat Kabinet RI, 2022 ).
Pembahasan mengenai Konflik Rusia-Ukraina dan peran Indonesia dalam menghadapi fenomena  tersebut  telah  dijelaskan  melalui  beberapa  studi  terdahulu.  Nagy  dan  Kim menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rusia memiliki konsekuensi global, yakni mengenai  adanya  upaya  untuk  mengubah  tatanan  dunia  yang  berorientasikan  pada Westernisasi  menjadi  sebuah  sistem  yang  multipolar  dengan  Rusia  dan  Tiongkok  sebagai kekuatan  penyeimbang  dari  kekuatan  Barat  ( Nagy  &  Kim,  2022 ).  Kemudian,  Mbah  dan Wasum menerangkan bahwa rangkaian sanksi ekonomi yang diterapkan menyebabkan inflasi dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan krisis energi beserta pangan ( Mbah & Wasum, 2022 ). Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi domestik Indonesia dimana terjadi kenaikan  harga  terhadap  komoditas  energi,  dan  juga  berdampak  pada  adanya  peningkatan beban subsidi negara ( Junaedi, 2022 ).
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  peneliti  mendapatkan  suatu  pola  anomali  yang  mana Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki power sebesar negara-negara maju (Amerika Serikat,  Tiongkok,  dll)  tetapi  Indonesia  berani  melakukan  misi  perdamaian  ke  Rusia  dan Ukraina.  Terlebih  lagi,  Indonesia  melakukan  misi  tersebut  di  luar  kawasannya  yaitu  Asia Tenggara yang mana terdapat  ASEAN, sedangkan  Indonesia jarang terlibat  langsung dalam resolusi  konflik  di  luar  Asia  Tenggara.  Oleh  karena  itu  menjadi  menarik  untuk  mengetahui alasan Indonesia melakukan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana akan mengarah kepada kepentingan sebenarnya dari Indonesia. Selain itu, menjadi menarik untuk mendalami kepentingan serta motif dibalik pendekatan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon  konflik  tersebut.  Sehingga  terbentuklah  satu  rumusan  masalah  yakni  “Mengapa Indonesia mengupayakan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina?”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan misi perdamaian Indonesia terhadap konflik Rusia - Ukraina.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksplanatif  kualitatif.  Secara  definisi,  penelitian eksplanatif dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi terhadap fenomena yang sedang diamati dan berusaha menjelaskan mengapa fenomena terjadi dan apa pengaruhnya ( Bungin, 2010 ). Penelitian ini menggunakan unit analisis tingkat negara-bangsa dalam memandang topik yang diangkat, dengan level korelasionis yakni menempatkan Indonesia sejajar dengan Rusia dan Ukraina sebagai unit pembahasan. Pola deduktif digunakan dalam menganalisis fenomena yang  dikaji  pada  penelitian  ini,  sehingga  memberikan  visualisasi  terhadap  peristiwa  yang terjadi.  Data  yang  dikumpulkan  akan  dianalisa  dengan  cara  kualitatif,  yaitu  analisis  non statistik  yang  berupa  tabel,  gambar,  ataupun  grafik  yang  kemudian  diolah  menjadi  sebuah bentuk  paragraf  ( Mas'oed,  1990 ).  Kemudian,  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  secara  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan cenderung bersifat sekunder, dengan data yang disajikan diperoleh melalui beberapa sumber literatur elektronik, seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, press release , dokumen kenegaraan resmi, website berita, dan website kementerian dari negara-negara terkait. Terakhir, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana analisis berbentuk penjelasan kualitatif dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data, pengelompokan data, pengelolaan data, hingga pada penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Soft Power
Penelitian  ini  menggunakan  Teori Soft  Power yang  mana  akan  berfungsi  menjelaskan kepentingan  Indonesia  dalam  misi  perdamaian  terhadap  konflik  Rusia-Ukraina. Soft  Power menurut Geun Lee merupakan kemampuan negara untuk mengelola soft resources (ide, simbol, budaya, tradisi, image, dll), sehingga dapat mempengaruhi pihak lain baik bersifat kooperatif maupun  koersif  ( Nucterlain,  1976; Lee,  2009 ).  Selain  bertujuan  memenuhi  kepentingan nasional, soft power juga memiliki tujuan utama yaitu untuk menjadi ‘menarik ( attractive )’ di panggung  internasional.  Lebih  lanjut  Geun  Lee  membagi  tipe soft  power berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) Soft power untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan  citra  negara  yang  damai  dan  menarik;  (2) Soft  power untuk  memobilisasi dukungan  negara  lain  untuk  kebijakan  luar  negeri  dan  keamanan  seseorang  (3) Soft  power untuk  memanipulasi  cara  berpikir  dan  preferensi  negara  lain  (4) Soft  power untuk  menjaga kesatuan  komunitas  atau  komunitas  negara  (5) Soft  power untuk  meningkatkan  peringkat persetujuan  dari  seorang  pemimpin  atau  dukungan  domestik  pemerintah  ( Nucterlain,  1976; Lee, 2009 ). Teori ini menjadi tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan alasan Indonesia melakukan misi perdamaian dunia ke Rusia dan Ukraina, baik kepentingan nasional maupun membentuk citra positif Indonesia di mata dunia. Penggunaan teori ini juga menjadi pembeda ( novelty ) dengan penelitian lainnya yang menggunakan teori-teori ekonomi politik internasional, tanpa menghiraukan analisis pada aspek immaterial yang diperjuangkan Indonesia dalam hal ini yaitu soft power. Dengan menggunakan Teori ini juga, penulis dapat menarik sebuah argumen tentang bagaimana cara Indonesia dalam membentuk Soft Powernya sehingga nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada permasalahan konflik Rusia-Ukraina.

## Konsep First Track Diplomacy
Penelitian ini juga menggunakan First Track Diplomacy sebagai pendekatan tambahan yang berfungsi untuk  menggambarkan upaya misi  perdamaian  Indonesia dalam  merespon konflik Rusia - Ukraina. Track / jalur ini kerap dianggap sebagai ‘diplomasi tradisional’ yang berfokus pada  penyelesaian  konflik  melalui  jalur  dialog  antar  kepala  negara  /  pejabat  pemerintahan, sehingga jalur ini mengedepankan perspektif nation-centric ( Wehrenfennig, 2008 ). Kelebihan dari track ini adalah negara dapat memainkan instrumen politik sebagai kekuatan untuk dapat mempengaruhi  luaran  dari  proses  negosiasi  ( Mapendere,  2016 ).  Selain  itu  negara  dapat menggunakan berbagai  macam  kekuatan material  dan  finansial mereka untuk  meningkatkan posisi leverage mereka dalam proses dialog ( Bercovitch & Langley, 1993 ). Namun kekurangan dari track ini adalah proses dialog dan perdamaian dapat menjadi tidak efektif oleh aspek power yang  terkadang  dapat  membuat  negara  mengabaikan  hasil  perjanjian  akibat  ‘terlena’  oleh kekuasaan  ( Diamond  &  McDonald,  1996 ).  Dalam  konteks  penelitian,  Indonesia  berusaha untuk menjalin diplomasi dengan melakukan kunjungan resmi kepada Rusia dan Ukraina untuk meredakan ketegangan sekaligus mendorong kedua negara untuk titik terang dari permasalahan yang  ada.  Konsep first  track  diplomacy ini  juga  menambah novelty penelitian,  yang  mana membantu penjelasan pembentukan soft power oleh aktor misi perdamaian dunia Indonesia, sehingga  mendapatkan  hasil  yang  lebih  komprehensif  dibandingkan  penelitian-penelitian sebelumnya yang menitikberatkan analisis secara sistem interasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Misi Perdamaian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Perang Rusia-Ukraina
Berangkat  dari  UUD  1945  yang  termaktub  di  dalamnya  untuk  turut  menciptakan perdamaian dunia dan turut menjaga ketertiban dunia, dalam konteks krisis Rusia  – Ukraina adalah hal krusial bagi Indonesia. Hal tersebut untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam konstitusi. Sejalan dengan kenyataan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian ini adalah untuk mengawal
isu kemanusiaan. Menurut Moerdijat, krisis Rusia  – Ukraina harus segera menemukan jalan keluarnya. Mengingat, krisis yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap berbagai tatanan geopolitik maupun geostrategis di dunia. Tidak dapat dipungkiri, krisis Rusia – Ukraina juga akan sangat berdampak pada sektor energi dan sektor ketahanan pangan ( Moerdijat, 2022 ).
Baik Ukraina maupun Rusia secara cepat atau lambat akan merasakan dampak perang khususnya pada komoditas ekonomi yang cukup signifikan. Pasalnya kedua negara memiliki signifikansi terhadap rantai pasokan komoditas tersebut. Seperti misalnya Rusia yang diketahui sebagai negara pemasok bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) dan kedua negara (Rusia  – Ukraina) sebagai  penyumbang seperempat  dari komoditas non bahan  bakar fosil dalam bentuk logam seperti ekspor global besi dan produk setengah jadi baja non-paduan, serta  ekspor  besi  kasar  dunia.  Dengan  tidak  mempertimbangkan  alternatif  energi  pengganti tersebut  maka  secara  agregat  penghentian  dari  Rusia  akan  menyebabkan  output  sektor manufaktur dan jasa – jasa negara OECD sehingga berkurang antara 2,75% - 3% ( Fadel, 2022 ).
Tidak  hanya  pada  sektor  migas,  krisis  ini  juga  turut  berimbas  pada  sektor  pangan. Banyak  pengamat  mengatakan  bahwa  terdapat  peluang  akan  timbulnya  krisis  pangan  dunia ( Ben Hassen & El Bilali, 2022 ; Buddhavarapu, 2022 ;). Hal tersebut dikarenakan banyak negara yang memiliki ketergantungan bahan makanan pokok pada kedua negara yang bertikai. Salah satu komoditas bahan makanan pokok yang terdampak adalah gandum. Negara – negara seperti Armenia  dan  sekitarnya  memiliki  ketergantungan  impor  gandum  terhadap  Rusia  –  Ukraina hampir 99%. Tidak hanya berdampak pada negara tetangga saja, Timur – Tengah dan Afrika juga turut merasakan hal serupa. Sudan mengimpor gandum dari Rusia – Ukraina hampir 93% dari  total  impor  komoditas  tersebut.  Negara  –  negara  lain  secara  berurut  juga  mengimpor gandum dengan persentase; Lebanon 92,6%, Mesir 86%, Libya 65%, Tunisia 61,7%, Oman 58,3%,  Namibia  52,2%,  dan  Yaman  51%.  Krisis  tersebut  memberikan  dampak  langsung terhadap kegiatan impor negara – negara yang telah disebutkan ( Fadel, 2022 ).
Dalam konteks keterlibatan Indonesia untuk menengahi krisis tersebut, banyak pihak yang skeptis dengan upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya kesempatan pertemuan  KTT  G7  di  Jerman,  Presiden  Joko  Widodo  menyatakan  akan  melanjutkan perjalanannya menuju Ukraina dan Rusia sebagai bentuk dalam mewujudkan misi perdamaian yang dibawa oleh Indonesia. Namun ternyata hal tersebut kemudian banyak menghasilkan nada – nada minor. Beberapa pengamat di Indonesia beranggapan bahwa Indonesia sejatinya tidak memiliki leverage power atau dapat dikatakan pengaruh kekuatan untuk menekan Rusia dan Ukraina agar segera berdamai ( Wibowo, 2022 ).
Dalam  beberapa  kesempatan  Presiden  Joko  Widodo  juga  kerap  membangun komunikasi antara kedua negara yang bertikai. Pada tanggal 27 April 2022 pukul 15.00 WIB Presiden  Joko  Widodo  melakukan  komunikasi  dengan  Presiden  Ukraina  menggunakan  via telepon.  Perbincangan  tersebut  berisikan  tentang  kabar  dari  kondisi  terkini  lapangan  yang diberitahukan oleh Presiden Zelensky. Pada perbincangan telepon tersebut Presiden Ukraina juga  membahas  berbagai  permintaan  bantuan  khususnya  persenjataan  kepada  Indonesia. Presiden  Joko  Widodo  membalas  dengan  menolak  secara  halus  bahwa  amanat  konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia menentang pemberian bantuan persenjataan kepada  negara  lain.  Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan  bahwa  Indonesia  siap  dalam memberikan  dukungan  dan  bantuan  kemanusiaan.  Sebelum  menutup  telepon  Presiden  Joko Widodo juga tidak lupa mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 di Bali nanti. ( Humas Kemensetneg, 2022 ).
Setelah  menghubungi  Presiden  Ukraina,  Presiden  Joko  Widodo  kemudian menghubungi Presiden Putin pada tanggal 28 April 2022. Sama halnya dengan perbincangan yang dilakukan oleh Presiden Zelensky, Presiden Putin juga memberikan update kabar terkini
di Ukraina menurut versinya. Presiden Putin juga mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua belah pihak juga terus berjalan. Presiden Joko Widodo berharap besar kepada Presiden Putin  untuk  dapat  segera  mengakhiri  perang.  Sembari  membicarakan  hal  tersebut  tak  lupa Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada Presiden Rusia untuk hadir pada KTT G20 di bulan November dan Presiden Putin menyatakan akan hadir pada acara tersebut. Indonesia siap  berkontribusi  penuh  dalam  upaya  mendamaikan  perang  Rusia  –  Ukraina  ( Humas Kemensetneg, 2022 ).

## Diplomasi Indonesia ke Ukraina
Indonesia  melakukan  diplomasi  ke  Ukraina  melalui  cara  kunjungan  diplomatik, pembentukan  dan  penguatan  kerja  sama,  serta  negosiasi  resolusi  konflik.  Kunjungan diplomatik Indonesia ke Ukraina berlangsung pada tanggal 29 Juni 2022, yang mana Presiden Joko  Widodo  bertemu  secara  langsung  dengan  Presiden  Ukraina  Volodymyr  Zelensky. Pertemuan ini merupakan upaya pertama diplomasi Indonesia secara langsung dalam merespon konflik  Rusia  –  Ukraina,  dan  juga  menandakan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  Asia pertama yang mengunjungi Ukraina ( Katriana, 2022 ). Pada pertemuan diplomatik ini, Presiden Joko  Widodo  meyakinkan  Presiden  Zelensky  bahwa  kunjungan  tersebut  merupakan  murni dorongan  aspirasi  dan  dukungan  masyarakat  Indonesia  ke  Ukraina,  serta  menginginkan perdamaian antar kedua negara. Melihat motivasi tersebut, Presiden Zelensky merespon positif dengan mengatakan bahwa sangat  menghargai  dukungan dari Indonesia dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan Ukraina ( Katriana, 2022 ).
Tahap  selanjutnya  dari  kunjungan  misi  perdamaian  Indonesia  ke  Ukraina  yaitu menguatkan dan membentuk kerja sama bilateral. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa tepat  pada  bulan  Juni  ini,  merupakan  perayaan  30  tahun  hubungan  diplomatik  Indonesia  – Ukraina  ( Katriana,  2022 ).  Oleh  sebab  itu,  kedua  negara  sepakat  memperkuat  kerja  sama bilateral yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 silam, Indonesia dan Ukraina telah  sepakat  meningkatkan  kerja  sama  bilateral  di  bidang  ekonomi,  pertahanan,  intelijen, budaya,  pendidikan,  dan  pariwisata.  Pada  saat  itu  juga  disahkan  perjanjian  kerja  sama pertahanan Indonesia-Ukraina ( Kementerian Luar Negeri RI, 2022b ). Berlandaskan hubungan yang  kooperatif  tersebut,  pada  kunjungan  Presiden  Joko  Widodo  pada  Juni  2022,  terus berupaya membangun komunikasi yang kooperatif, sehingga menghasilkan kesepakatan kerja sama  dengan  Ukraina  di  bidang  visa  ( Asmara,  2022 ).  Indonesia  dalam  momen  ini  juga memberikan  berbagai  bantuan  terhadap  Ukraina.  Bantuan  dari  Indonesia  berupa  pemberian obat-obatan dan bantuan pembangunan rumah sakit di Kyiv, Ukraina. Selain itu, kedua negara membahas mengenai potensi kerja sama rekonstruksi pasca perang di Ukraina ( Asmara, 2022 ).
Merespon  kondisi  konflik  Rusia  –  Ukraina  yang  memanas  dan  belum  usai,  Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia sebagai negosiator antara Rusia dan Ukraina, yang mana bertujuan untuk mendapatkan titik terang perdamaian antar kedua negara. Presiden Joko Widodo  mengatakan  bahwa  meskipun  susah  diraih,  akan  tetapi  semangat  perdamaian  harus terus dilontarkan dan diperjuangkan ( Katriana, 2022 ). Peran mediator Indonesia dalam konflik ini terlihat dari bersedianya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk meneruskan pesan dari  Presiden  Zelensky,  yang  mana  diharapkan  dapat  mencapai  titik  kesepakatan  damai. Indonesia  mengirimkan  pesan  Ukraina  terhadap  Rusia,  terutama  mengenai  dibukanya  jalur supply  chain termasuk  ekspor  impor  makanan  dan  gandum,  yang  mana  tidak  hanya mempengaruhi kedua negara saja tetapi juga dunia internasional ( Asmara, 2022 ).
Diplomasi dan negosiasi Indonesia ke Ukraina tidak hanya sampai disitu saja, Indonesia juga  mengundang  Ukraina  untuk  menghadiri  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  G20  di Indonesia. Agenda tersebut menjadi ajang untuk pemulihan ekonomi global, serta diharapkan menjadi upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas global. Indonesia melalui Presiden Joko
Widodo  mengundang  Presiden  Zelensky  untuk  hadir  di  KTT  G20,  yang  mana  juga  akan dihadiri oleh Rusia, sehingga pada agenda tersebut kedua negara dapat saling berdialog dan negosiasi secara langsung, dengan dipandu oleh negara-negara G20. Langkah ini merupakan salah satu upaya nyata dari Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan perdamaian konflik Rusia  –  Ukraina.  Merespon  undangan  tersebut,  Presiden  Zelensky  mengatakan  bahwa berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk ikut dalam KTT G20, akan tetapi Ukraina dapat memastikan hadir tergantung pada situasi dan kondisi keamanan di Ukraina. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk kedua negara dapat bertemu di KTT G20, yang mana Presiden Zelensky  mengatakan  bahwa  adanya  agenda  tersebut  dapat  menguatkan  upaya  dalam mengakhiri perang ( Katriana, 2022 ).

## Kunjungan Diplomatik Indonesia ke Rusia
Pada  awal  terjadinya  konflik  Rusia-Ukraina,  respon  pertama  Indonesia  melalui Kementerian Luar Negeri  adalah dengan mengutuk aksi  penyerangan tersebut  dengan tanpa menyebutkan bahwa Rusia sebagai  pihak agresor. Indonesia sendiri menghimbau Rusia dan juga Ukraina agar segera menyelesaikan konflik tersebut dalam jangka waktu yang dekat dan melalui jalur damai. Melalui pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo juga menyerukan bahwa konflik yang terjadi dapat menghambat proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi ( Storey & Choong, 2022 ). Bentuk dari pernyataan resmi oleh kepala negara dan kementerian luar negeri tersebut merupakan langkah awal Indonesia untuk melakukan komunikasi terhadap pihak yang bertikai, terutama Rusia.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi terjadinya konflik  tersebut  dengan  menyatakan  yang  menjadi  perhatian  utama  bagi  Indonesia  adalah kenaikan  harga  pangan  yang  dapat  membahayakan  banyak  negara,  terutama  bagi  negara berkembang  ( Buddhavarapu,  2022 ).  Dalam  melakukan  kunjungan  diplomatik  ke  Rusia, terdapat  dua tujuan penting yang dibawa oleh Indonesia yakni  1) untuk  melakukan persuasi kepada Presiden Vladimir Putin guna membuka rute suplai ekspor gandum Ukraina di tengah berjalannya  konflik,  dan  2)  Mengundang  Putin  untuk  menghadiri  KTT  G20  di  Bali  pada November  mendatang  ( Strangio,  2022 ).  Pencapaian  akan  kedua  tujuan  tersebut  akan memperkuat  posisi  Indonesia  dalam  politik  internasional,  sembari  memenuhi  kepentingan nasionalnya.
Pada  30  Juni  2022,  Presiden  Joko  Widodo  bertemu  Presiden  Vladimir  Putin  untuk membahas  tentang  isu  perdamaian  dan  kemanusiaan  terkait  konflik  Rusia-Ukraina,  sembari mengutarakan dua tujuan penting sebelumnya. Indonesia menegaskan pesan serta perhatiannya terhadap konflik yang menyebabkan krisis keamanan dan juga humanitarian, sekaligus menjadi mediator  bagi  kedua  negara  untuk  mencapai  perdamaian.  Kemudian  Indonesia  juga ‘membujuk’ Rusia agar  kembali  menghidupkan  semangat  perdamaian dan multilateralisme, terutama dalam hal untuk memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang telah terdisrupsi akibat dari perang ( Kementerian Luar Negeri RI, 2022a ).
Sebagai  luaran  dari  pertemuan  tersebut,  Presiden  Vladimir  Putin  bersepakat  untuk membuka  jalur  ekspor  gandum  Ukraina  dan  juga  memberikan  jaminan  suplai  terhadap komoditas pupuk Rusia dalam upaya untuk reintegrasi kedua komoditi tersebut ke dalam rantai pasok global ( Kementerian Luar Negeri RI, 2022a ). Ia juga mengkonfirmasi kehadiran Rusia pada KTT G20 mendatang, walaupun belum dapat dikonfirmasi kehadirannya secara personal atau melalui komunikasi daring ( Teslova, 2022 ). Selain itu Rusia juga menawarkan kerja sama di bidang pembangunan transportasi kereta api dan juga energi nuklir untuk Ibukota Nusantara (IKN) di masa mendatang ( Ho, 2022 ). Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwasanya kunjungan Presiden  Indonesia  ke  Rusia  merupakan  bentuk  dari  pemenuhan  kepentingan  domestik,
terlepas  klaim  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  kepentingan  tertentu  dibalik  kunjungan tersebut.

## Misi Perdamaian Indonesia Pada Krisis Rusia – Ukraina sebagai Upaya Pembentukan Soft Power
Dibalik narasi perdamaian dunia yang dilontarkan oleh Indonesia terkait Konflik Rusia - Ukraina, terdapat kepentingan nasional dibaliknya. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia tidak bertindak  semata-mata  berdasarkan  idealisme  perdamaian  dunia  saja,  tetapi  juga  adanya kebutuhan nasional yang terganggu karena adanya Konflik Rusia - Ukraina yang berdampak negatif di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia melakukan misi perdamaian dunia tidak hanya karena memperjuangkan kepentingan bersama ( common interest ) tetapi juga kepentingan nasional yang terdiri dari kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan, menurunkan tensi negara - negara Barat, mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia, dan membentuk soft power Indonesia itu sendiri di mata dunia.
Pertama, kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan. Salah satu efek yang paling berpengaruh signifikan dari adanya konflik tersebut adalah terjadinya krisis energi dan pangan secara global yang berdampak kepada berbagai negara, terutama negara berkembang. Dalam bidang energi, dunia merasakan dampak yang sama dikarenakan melambungnya harga energi fosil (minyak bumi, gas alam, dll.) yang sangat tinggi dan fluktuatif sebagai akibat dari terganggunya proses supply chain kepada pasar energi global. Rusia sebagai pelopor eksportir gas alam dan sekaligus penghasil komoditas minyak terbesar kedua di dunia dijatuhi berbagai sanksi  dan  embargo  ekonomi  sehingga  tidak  dapat  melakukan  distribusi  optimal  akan komoditas  tersebut.  Adanya  krisis  energi  yang  berkepanjangan  juga  dikhawatirkan  akan menimbulkan  gesekan  diantara  negara-negara  untuk  mendapatkan  akses  terhadap  sumber energi ( UN Global Crisis Group, 2022 ).
Hal  tersebut  juga  berlaku  dalam  bidang  pangan  dimana  Rusia  dan  Ukraina  merupakan pemasok komoditas gandum terbesar dan juga negara pertama menjadi eksportir pupuk yang signifikan  bagi  proses  agrikultural  global.  Adanya  konflik  tersebut  membuat  kedua  negara tidak dapat menyalurkan komoditas tersebut ke dalam supply chain global sehingga membuat negara-negara  yang  memiliki  ketahanan  pangan  yang  rendah  menjadi  kian  rentan.  Terlebih konflik ini juga mencegah dan menghambat adanya proses budidaya gandum di Ukraina pada musim  semi  dan  proses  panen  pada  musim  dingin,  dan  kegagalan  proses  tersebut  akan membuat suplai gandum kepada pasar internasional menjadi tidak optimal. Ketidakmampuan penyaluran  distribusi  komoditas  dari  kedua  negara  yang  dianggap  sebagai  ‘keranjang  roti dunia’ tersebut juga berdampak pada membesarnya potensi kelaparan global menjadi 323 juta orang mengalami insekuritas pangan di tahun 2022 ( Quader, 2003 ; Ben Hassen & El Bilali, 2022 ).
Krisis  energi  dan  pangan  global  tersebut  juga  berimbas  pada  tataran  domestik Indonesia yang mengalami kenaikan harga bahan bakar dan juga pangan. Di bidang energi, Indonesia  merupakan  negara  yang  masih  bergantung  pada  proses  impor  terhadap  suplai minyak domestik sehingga berdampak kepada kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat dari kenaikan tren global. Namun secara umum suplai bahan bakar Indonesia dapat dikategorikan aman karena tidak melakukan impor langsung dari Rusia ( Wicaksana et al., 2022 ). Di bidang pangan,  kenaikan  harga  gandum  juga  memicu  fluktuasi  harga  beberapa  komoditas  pangan pokok  seperti  roti,  mie,  dan  bahan  dasar  tepung  terigu.  Semenjak  terjadinya  konflik,  harga gandum  global  meningkat  sebesar  5.34%  menjadi  Rp.141.373  per  gantang  dan  merupakan kenaikan terbesar semenjak terakhir pada Krisis Ekonomi 2008 ( Hanifah, 2022 ).
Kenaikan  komoditi  energi  dan  pangan  diatas  membuat  Indonesia  melakukan penyesuaian arah kebijakan luar negeri dengan melakukan Misi  Perdamaian tersebut.  Maka dari  itu,  dengan  adanya  ancaman  energi  dan  pangan  terhadap  kondisi  domestik  membuat kunjungan  Presiden  Joko  Widodo  ke  Kiev  dan  Moskow  menandakan  bahwa  Indonesia memiliki ‘kepentingan’ agar global supply chain kembali pulih. Hal tersebut menjadi penting
untuk membuat keadaan dalam negeri Indonesia kembali menjadi stabil dan menguat. Gestur akan lobi kepentingan tersebut terlihat dalam pernyataan berikut:
“Ini  menjadi  penting  bagi  seluruh  pihak  untuk  menyediakan  jaminan keamanan demi kelancaran ekspor komoditas pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan. Saya mendukung PBB dalam hal ini ” – Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kiev ( Kementerian Luar Negeri RI, 2022a ).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  Misi  Perdamaian  Dunia  menjadi  penting  bagi Indonesia  agar  dapat  mengamankan  ketersediaan  energi  dan  pangan  agar  dapat  memenuhi kepentingan nasional sekaligus kepentingan masyarakat. Dari sisi dalam negeri, gestur tersebut menjadi penting dikarenakan kestabilan energi dan pangan (yang merupakan fundamental bagi keberlangsungan negara) dapat menjadi faktor kunci agar pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap  berjalan  dan  menghindari  demonstrasi  dari  masyarakat  ( Kementerian  Luar  Negeri  RI, 2022a ). Sedangkan dari sisi kebijakan luar negeri, hal ini menjadi penting untuk menunjukkan sikap  dan  citra  Indonesia  di  mata  internasional  sebagai  negara  yang  dapat  berkontribusi terhadap kestabilan global supply chain , disamping juga berniat untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Maka dari itu, apa yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dengan menjadikan sektor luar negeri sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Kedua,  adanya  kepentingan  menurunkan  tensi  negara  -  negara  Barat.  Akibat  krisis Rusia – Ukraina yang tengah berlangsung ini membuat Indonesia berada pada posisi yang sulit. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  tuan  rumah  dari  KTT  G20 nanti menjadi polemik yang rumit dikarenakan harus menemui dilema. Terdapat tekanan dan boikot yang mungkin dan bahkan akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan sanksi kepada Rusia dengan tetap memperbolehkan hadir pada KTT tersebut. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo  bersama  dengan  Menteri  Luar  Negeri  RI  Retno  Marsudi  melakukan  lobi  kepada negara – negara barat. Hal ini diperlukan mengingat akan mengancam keberlangsungan G20 secara kolektif ( BBC News Indonesia, 2022 ).
Forum G20 berpotensi menjadi dua blok yaitu blok AS dan Sekutu yang memberikan dukungan  terhadap  Ukraina,  dan  blok  Tiongkok  dan  Brazil  yang  memberikan  dukungan terhadap Rusia. Amerika Serikat dan Sekutunya meminta dan mendesak Indonesia agar tidak mengundang Rusia dalam pertemuan G20 di Bali. Dilain sisi Tiongkok dan Brazil tidak setuju jika  Rusia  tidak  dilibatkan  sebagai  bagian  dari  kesatuan  G20.  Hal  tersebut  tentunya memberikan tekanan kepada Indonesia dimana pemimpin – pemimpin negara anggota banyak yang memberikan ancaman boikot terhadap pelaksanaan G20 mendatang. Indonesia sejauh ini belum mengambil sikap dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Hal tersebut didasari oleh belum adanya instruksi dan ketetapan resmi dari Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB). Indonesia memegang prinsip integritas dan menghormati hukum internasional karena sampai tulisan ini dibuat belum terdapat ketetapan sanksi resmi dari PBB ( FISIP UI, 2022 ).
Menanggapi  hal  tersebut  Indonesia  akan  melakukan  kunjungan  ke  sejumlah  negara Eropa. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus membangun komunikasi antara negara  –  negara  anggota  G20  dengan  harapan  seluruh  anggota  dapat  menghadiri  kegiatan tersebut.  Hal  tersebut  tentunya  ditujukan  untuk  memberikan  perspektif  Indonesia  sebagai presidensi secara komprehensif kepada negara – negara barat yang anti Rusia. Kunjungan akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan membawa agenda isu terkini termasuk  G20  dan  upaya  dalam  menurunkan  ketegangan  Rusia  –  Ukraina  ( BBC  News Indonesia, 2022 ).
Ketiga,  kepentingan  mensukseskan  berjalannya  KTT  G20  di  Indonesia.  Ketegangan yang  berlangsung  diantara  negara  –  negara  barat  anggota  G20  adalah  bukan  hal  yang menguntungkan bagi Indonesia. Jika benar nantinya Indonesia akan diboikot oleh mayoritas negara  barat  dalam  konteks  ini  Amerika  Serikat  dan  Sekutu,  maka  kecil  kemungkinan  pilar presidensi G20 akan terealisasi secara maksimal. Momen ini merupakan hal yang sangat krusial
bagi  Indonesia.  Dikarenakan  pada  agenda  yang  akan  berlangsung  dalam  KTT  G20  memuat sejumlah rancangan strategi ekonomi.
Terdapat  setidaknya  enam  agenda  prioritas  jalur  keuangan  dalam  Presidensi  G20 Indonesia.  Secara  berurut;  1) Exit  Strategy  to  Support  Recovery, yaitu  sebuah  agenda  yang diperuntukkan  untuk  membahas  peran  G20  dalam  melindungi  negara  -  negara  berkembang yang berusaha bangkit menuju pemulihan ekonomi; 2) Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth, pada agenda ini pembahasan difokuskan pada upaya dalam mengatasi dampak jangka  panjang  ( scarring  effect )  krisis  dengan  cara  meningkatkan  produktivitas, ketenagakerjaan, household ,  korporasi,  dan  finansial;  3) Payment  System  in  Digital  Era, agenda  pembahasan  seputar  penetapan  standar  pembayaran  lintas  batas  negara  serta pembahasan komprehensif terkait pengembangan CBDC ( Central Bank Digital Currency ); 4) Sustainable Finance, bertujuan dalam membahas isu resiko iklim dalam konteks resiko transisi menuju ekonomi berbasis lingkungan; 5) Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance, pembahasan pada agenda ini akan tertuju pada ide pemanfaatan open banking dalam upaya mendorong produktivitas, ekonomi, serta keuangan. 6) International  Taxation , agenda  ini  secara  khusus  akan  membahas  perpajakan  internasional  dalam  implementasi Framework bersama OECD ( BBC News Indonesia, 2022 ).
Keenam  agenda  prioritas  tersebut  diperuntukkan  dalam  memperkuat  lingkungan kemitraan;  mendorong  produktivitas;  Meningkatkan  ketahanan  dan  stabilitas;  Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif; serta Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat ( Bank Indonesia, 2022 ). Jika pertemuan dalam forum ini gagal akibat krisis Rusia – Ukraina yang semakin memburuk maka poin – poin yang telah disebutkan akan tidak terwujudkan dan akan membawa kerugian yang besar bagi  Indonesia, kawasan regional, dan negara  – negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga upaya peran diplomasi yang dilakukan  oleh  Indonesia  kepada  Rusia  maupun  Ukraina  adalah  sebuah  langkah  dalam mengantisipasi dan mencegah agar kemungkinan terburuk tidak terjadi.
Kepentingan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  kemudian  mengarah  kepada pembentukan soft power Indonesia itu sendiri di mata dunia. Misi perdamaian Rusia - Ukraina yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya Indonesia dalam menjadi attractive/ menarik di  mata dunia, karena dapat  menjadi  negara yang berani  menekan Rusia  dan Ukraina untuk dapat berdamai melalui dialog. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa misi perdamaian Indonesia meskipun memiliki berbagai kepentingan, namun tetap akan mengarah terhadap pembentukan soft power. Hal ini karena, Indonesia memiliki soft resources, sehingga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia jika menunjukkan aksi perdamaian. Dalam mencapai  berbagai  kepentingan  dan  tujuan  tersebut,  Indonesia  menggunakan  instrumen diplomasi first-track yang  telah  dijelaskan  di  sub  bab  sebelumnya.  Guna  memahami  lebih lanjut,  penjelasan  detail  mengenai soft  power Indonesia  akan  dijelaskan  setelah  penjelasan kepentingan nasional Indonesia lainnya pada bab selanjutnya.
Melihat pada Gambar 1, menerapkan lebih lanjut mengenai Teori Soft Power dari Geun Lee ( 2009 ) yaitu misi perdamaian Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik. Hal ini menjadi  tepat,  karena  Indonesia  memperjuangkan  perdamaian  Rusia  -  Ukraina  yang  akan mengembalikan stabilitas keamanan global, dan di sisi lain Indonesia juga memperjuangkan terbentuknya  citra  positif  Indonesia  sebagai  negara  cinta  perdamaian  dan  menarik  perhatian negara-negara lainnya untuk dapat segera mengakhiri Perang Rusia - Ukraina.
Dalam  mencapai  tujuan soft  power tersebut,  diperlukannya soft  resources yang  mana akan  dikelola  menjadi  senjata  yang  dapat  mempengaruhi  negara-negara  lain.  Indonesia memiliki soft  resources yaitu  status  sebagai  tuan  rumah  dan  ketua  (Presidensi) penyelenggaraan  KTT  G20.  Status  tersebut  menjadi  berpengaruh  kuat  karena  KTT  G20 merupakan agenda yang penting, karena menjadi wadah dari negara-negara untuk bekerjasama menghadapi krisis dan memulihkan perekonomian global pada saat ini. Komitmen Indonesia dalam memulihkan perekonomian global yang dilanda krisis dapat dilihat dari tema KTT G20 itu  sendiri  yaitu  “ Recover  Together,  Recover  Stronger ”.  KTT  G20  sebagai soft  resources Indonesia  juga  didukung  dengan  status  G20  itu  sendiri  yang  mana  merupakan  sebuah  grup
Gambar 1 Alasan Indonesia Melakukan Misi Perdamaian ke Rusia dan Ukraina dalam Soft Power (Diolah oleh Penulis, 2022)
informal yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa serta perwakilan dari IMF dan World Bank. G20 dapat dikatakan sebagai forum  ekonomi utama dunia yang memiliki signifikansi yang strategis. Hal tersebut mengingat G20 memiliki pengaruh secara kolektif mewakili sekitar 65%  penduduk  dunia,  79%  perdagangan  global,  dan  sekitar  85%  perekonomian  dunia ( Mantong & Kembara, 2022 ). Oleh karena itu, status Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 tidak dapat dipandang remeh oleh negara-negara lain, sehingga menjadi suatu soft resources yang patut dipertimbangkan.
Menganalisis lebih lanjut, pada Gambar 1, Indonesia mengelola soft resources tersebut menjadi kebijakan luar negeri yang bersifat kooperatif yang berarti Indonesia mengedepankan langkah-langkah soft, damai,  dan  tidak  memancing  peningkatan  tensi  kedua  negara  yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan instrumen diplomasi dalam misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana berupaya menjadi jembatan komunikasi antar kedua negara tersebut. Tidak ada perbedaan dalam diplomasi Indonesia ke Rusia dan Ukraina, Indonesia  tetap  menjaga  posisinya  sebagai  negara  pihak  ketiga  yang  netral  dan  berperan sebagai mediator. Hal tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia. Oleh sebab itu, adanya misi  perdamaian yang bersifat  kooperatif dan menggunakan  diplomasi,  menjadi  cara  Indonesia  dalam  mengupayakan  perdamaian  Rusia  - Ukraina dan mendapatkan citra positif di mata dunia.

## SIMPULAN
Indonesia  dalam  misi  perdamaian  dunia  di  Ukraina  dan  Rusia,  menggunakan  instrumen diplomasi  yang  mana  memiliki  tujuan  untuk  meredakan  konflik  dan  mencapai  perdamaian. Upaya  Indonesia  tersebut  juga  diselingi  oleh  pembentukan soft  power Indonesia  itu  sendiri seperti membangun citra positif, menyambut KTT G20, dan kepentingan ekonomi. Meskipun terdapat  kepentingan  nasional  bagi  Indonesia,  namun  hal  tersebut  tidak  melunturkan kepentingan  global  yang  dibawa  Indonesia  seperti  pemulihan  ekonomi  global,  dan supply chain. Keberanian  Indonesia  dalam  politik  internasional  ini  berbeda  dengan  negara-negara lainnya, dikarenakan Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia  menggunakan  instrumen Soft  Power -nya  yang  berupa First  Track  Diplomacy sebagai sebuah upaya dalam mengawal dialog damai antara kedua negara. Sehingga Indonesia dapat  menjamin  tercapainya  tujuan  dan  kepentingan  yang  dibawanya.  Walaupun  dapat digarisbawahi fokus Indonesia adalah isu kemanusiaan dimana isu tersebut kemudian beririsan dengan  isu  ekonomi  sehingga  didalamnya  terkandung  unsur  -  unsur  agenda  ekonomi  baik secara domestik, regional, maupun internasional. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia  dengan  memanfaatkan Soft  Resource yang  dimilikinya  dan  menjamin keberlangsungan  agenda  internasional  yang  melibatkan  negara  yang  sedang  berkonflik  dan negara - negara lain pada konteks KTT/G20.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara, C. G. (2022, Juni 30). Simak! Ini Dia Hasil Lengkap Pertemuan Jokowi-Zelensky .
Retrieved from CNBC Indonesia:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220630091735-4-351669/simak-ini-dia-hasil- lengkap-pertemuan-jokowi-zelensky
Bank Indonesia. (2022). Presidensi G20 Indonesia 2022 . Bank Indonesia.
BBC News Indonesia. (2022). G20: Negara Barat ancam boikot KTT G20, upaya lobi Indonesia “diragukan berhasil” dan diminta “tetap netral.” BBC News Indonesia.
Ben Hassen, T., & El Bilali, H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? Foods , 11 (15), 2301. https://doi.org/10.3390/foods11152301
Bercovitch, J., & Langley, J. (1993). The Nature of the Dispute and the Effectiveness of International Mediation. The Journal of Conflict Resolution , 37 (4), 670–691. http://www.jstor.org/stable/174545
Buddhavarapu, R. (2022). Jokowi says rising food prices are dangerous and put developing nations like Indonesia at risk . CNBC. https://www.cnbc.com/2022/06/20/jokowi-food- inflation-is-dangerous-for-developing-nations-like-indonesia.html
Bungin, B. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua (Ed. 1, cet. 5 ed.). Jakarta: Kencana.
CNN Indonesia. (2022). Jokowi Temui Zelensky , Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Ukraina . CNN INdonesia.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220629143655-134-815028/jokowi- temui-zelensky-bawa-bantuan-kemanusiaan-untuk-ukraina
Diamond, L., & McDonald, J. (1996). Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace (3rd ed.). Kumarian Press Book.
Fadel, M. (2022). Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina . Sekretariat Jenderal MPR RI. https://www.mpr.go.id/berita/Menelisik-Peluang- Keberhasilan-Jokowi-Mendamaikan-Rusia-dan-Ukraina
Falahi, Z. (2022). The Ukraine Crisis: An Offer of Conflict Resolution and Its Impact on Global Economy. Info Singkat Bidang Hubungan Internasional , 7–12.
FISIP UI. (2022). Dosen Hubungan Internasional Dalam Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia . Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Hanifah, S. (2022). Invasi Rusia ke Ukraina Bisa Membuat Pecinta Mi Sengsara, Harus Bagaimana? Open Data Jabar. https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/invasi-rusia-ke- ukraina-bisa-membuat-pecinta-mi-sengsara-harus-bagaimana
Pebrianto, F. (2022). Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Guru Besar UI: RI Tak Punya Kekuatan Memaksa Damai . Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1606110/jokowi-ke-rusia-dan- ukraina-guru-besar-ui-ri-tak-punya-kekuatan-memaksa-damai
Ho, Y. (2022). Putin Offers Russian Railways Investment in New Indonesia Capital .
Bloomberg Asia. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/putin-offers- russia-railways-investment-in-new-indonesia-capital
Humas Kemensetneg. (2022). Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara . Kementerian Sekretariat Negara. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-bahas-solusi-damai-perang- rusia-ukraina-dengan-sejumlah-pemimpin-negara/
Katriana. (2022, Juli 3). Indonesian peace mission on Russia-Ukraine conflict . Retrieved from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-07-03/indonesian- peace-mission-on-russia-ukraine-conflict
Kementerian Luar Negeri RI. (2022a). Bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina . Kementerian Luar Negeri RI. https://kemlu.go.id/portal/id/read/3756/berita/bertemu-dengan-presiden-putin-presiden- jokowi-indonesia-siap-menjembatani-komunikasi-rusia-ukraina
Kementerian Luar Negeri RI. (2022b). President Jokowi: The Visit to Ukraine Shows Indonesia’s Concern for Ukraine . Kementerian Luar Negeri RI. https://kemlu.go.id/portal/en/read/3752/berita/president-jokowi-the-visit-to-ukraine- shows-indonesias-concern-for-ukraine
Lee, G. (2009, June). A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power Strategy. Korean Journal of Defense Analysis , 2 (2), 205-218. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10163270902913962
Mankoff, J. (2022). Russia’s War in Ukraine: Identity, History, and Conflict. In Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Issue May). https://www.jstor.org/stable/resrep40567
Mantong, A. W., & Kembara, G. (2022). Indonesia’s G20 Presidency and the War in Ukraine . Retrieved from Istituto Affari Internazionali:
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indonesias-g20-presidency-and-war-ukraine
Mapendere, J. (2016). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks.
Culture of Peace Online Journal , 2 (1), 66–81.
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_ Mapendere.pdf
Mas'oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
Mbah, R. E., & Wasum, D. (2022). Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe. Advances in Social Sciences Research Journal , 9 (3), 144–153. https://doi.org/10.14738/assrj.93.12005
Moerdijat, L. (2022). Kedepankan Pertimbangan Kemanusiaan untuk Upayakan Perdamaian pada Krisis Rusia-Ukraina . Sekretariat Jenderal MPR RI. https://www.mpr.go.id/berita/Kedepankan-Pertimbangan-Kemanusiaan-untuk- Upayakan-Perdamaian-pada-Krisis-Rusia-Ukraina
Nagy, S., & Kim, P. (2022). Ukraine-Russia War : A prelude to a post-Western international order ? . https://isdp.eu/publication/ukraine-russia-war-a-prelude-to-a-post-western- international-order/
Nucterlain, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. British Journal of International Studies, 2 (3), 246-266. https://www.jstor.org/stable/20096778
Primadhyta, S. (2022). Harga Pupuk NPK Diprediksi Naik Imbas Perang Rusia-Ukraina . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220314165503-92- 771047/harga-pupuk-npk-diprediksi-naik-imbas-perang-rusia-ukraina
Junaedi, J. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine War on the Indonesian Economy. Journal of Social Commerce, 2(2), 71–81. https://doi.org/10.56209/jommerce.v2i2.29
Quader, A. K. M. A. (2003). Natural gas and the fertilizer industry. Energy for Sustainable Development , 7 (2), 40–48. https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60353-1
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Presiden Jokowi: Kunjungan ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia untuk Ukraina . Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke- ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina
Stanzel, V. (2018). New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research Paper 11 . https://www.swp- berlin.org/en/publication/new-realities-in-foreign-affairs-diplomacy-in-the-21st-century
Strangio, S. (2022). Indonesia’s President Jokowi to Visit Russia, Ukraine: Report . The Diplomat. https://thediplomat.com/2022/06/indonesias-president-jokowi-to-visit-russia- ukraine-report/
Storey, I., & Choong, W. (2022). Russia’s Invasion of Ukraine : Southeast Asian Responses and Why the Conflict Matters to the Region. In Perspective ISEAS Yusof Ishak Institute (Issue 24). https://www.iseas.edu.sg/wp- content/uploads/2022/02/ISEAS_Perspective_2022_24.pdf
Sweijs, T., & Bertolini, M. (2022). How Wars End War Terminations: Insights for the Russia-Ukraine War (Issue 1). https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/05/How-Wars- End-HCSS-2022.pdf
Teslova, E. (2022). Putin accepts invitation to G20 summit in Indonesia . Anadolu Agency. https://www.aa.com.tr/en/world/putin-accepts-invitation-to-g20-summit-in- indonesia/2624145
UN Global Crisis Group. (2022). Global impact of war in Ukraine: Energy crisis (Issue 3). https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis
Wibowo, E. A. (2022). Jokowi ke Rusia dan Ukraina , Guru Besar UI : RI Miliki Kekuatan Moral Hentikan Perang . Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1606431/jokowi-ke- rusia-dan-ukraina-guru-besar-ui-ri-miliki-kekuatan-moral-hentikan-perang
Wehrenfennig, D. (2008). Multi-Track Diplomacy and Human Security. Human Security Journal , 7 (Summer), 80–89.
https://www.researchgate.net/publication/296668093_Multi-
Track_Diplomacy_and_Human_Security
Wicaksana, K. S., Ramadhan, R. F., Sujaka, M. ’Azza, & Prasojo, A. S. A. ayubi. (2022). The Effect of the Russia-Ukraine Crisis on Price Fluctuations and Trade in Energy Sector in Indonesia. Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom , 4 (1), 6–18. https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/345