## Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah

## Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Ilmu Hukum,Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email. habibi.marwa@law.uad.ac.id

## Abstract
Studies  on  the  age  limit  of  marriage  are reviewed  from  various  perspectives  continue  to  be carried  out  by  academics,  because  the  age  of  marriage  of  a  person  is  inherently  part  of achieving the goal of marriage, namely the realization of a happy and eternal family based on the One True God. The purpose of the study was to analyze the age limit setting of marriage perspective  of  muhammadiyah  sakinah  family. This  research  includes  normative  research using secondary legal materials obtained from library studies. The data obtained is analyzed qualitatively-descriptively using conceptual approach and statute approach. The results of this study show that the age of marriage perspective of positive law, and Islamic law has different arrangements, but has similarities in achieving the goal of marriage. The sakinah family was formed through a legitimate marriage. In the perspective of muhammadiyah sakinah family, choosing  a  partner  should  consider  autonomy  and  adulthood.  Maturity  in  the  readiness  of marriage  is  not just  paying attention  to  puberty  (biological  maturity),  but  must  be  at  the consideration of rusyd (psychological-social maturity) which if translated in into age is the age of 19 years as the Marriage Act.
Keywords: Marriage Age Limit; Sakinah's family; Muhammadiyah

## Abstrak
Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para  akademisi,  karena  usia  kawin  seseorang  bagian inheren untuk  mencapai  tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pengaturan  batas  usia  perkwinan perspektif  keluarga  sakinah  Muhammadiyah.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  normatif dengan  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka.  Data  yang diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif-deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  konsep (Conceptual  Approach) dan  pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah,  memilih  pasangan  harus  mempertimbangkan  otonomi  dan  usia  dewasa. Kedewasaan  pada  kesiapan  menikah  bukan  sekedar  memperhatikan baligh (kedewasaan biologis),  tetapi  harus  pada  pertimbangan rusyd (kedewasaan  psikologis-sosial)  yang  jika diterjemahkan  dalam  ke  dalam  usia  adalah  usia  19  tahun  sebagaimana  Undang-Undang Perkawinan.
Kata Kunci : Batas Usia Perkawinan; Keluarga Sakinah; Muhammadiyah

## PENDAHULUAN
Perbincangan  mengenai  batas  usia  minimal  seseorang  dapat  melangsungkan perkawinan  selalu  menjadi  perdebatan  hangat  di  tengah  masyarakat.  Sebelum  tahun  1974, penduduk Indonesia tunduk pada berbagai peraturan pernakwinan yang diwarisi dari berbagai negara kolonial. Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha membawa warga negara di bawah satu Undang-Undang, namun hanya ikut andil dalam masalah keluarga jika ini diperlukan oleh tekanan  eksternal.  Sebagai  contoh,  dari  Gereja  di  Belanda  yang  menginginkan  peraturan khusus untuk sesama orang Kristen di Hindia (Judiasih and Dkk, 2018). Namun, pada 31 Juli 1973,  Presiden  Republik  Indonesia  menyampaikan  RUU  Perkawinan  kepada  DPR  yang kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  salah  satunya  mengatur  ketentuan  batas  minisal  usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan.
Pengaturan usia perkawinan yang  telah ditetapkan relevan untuk kondisi masyarakat saat itu. Namun, seiring perkembangan sosial-kemasyarakat yang begitu cepat menyebabkan pengaturan  usia  kawin  yang  ada  harus  dilakukan  penyesuaian.  Akhirnya,  tahun  2019 pemerintah  menetapkan  Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  karena  batas  usia  minimal perkawinan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dipandang  bertolak  belakang  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  dirubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Undang-Undang  Perkawinan  terbaru  menyatakan  bahwa  perkawinan  laki-laki  dan perempuan  hanya  diizinkan  jika  sudah  mencapai  usia  19  tahun,  yang  sebelumnya  batas minimal  bagi  laki-laki  19  tahun  dan  perempuan  16  tahun.  Adanya  perubahan  batas  usia minimal  khususnya  perempuan  dari  16  tahun  menjadi  19  tahun  adalah  telah mengakomodir prinsip  kesetaraan  dan  juga  bentuk  afirmasi  yang  progresif  meskipun  masih  menyisakan persoalan  khususnya  tentang  dispensasi  nikah  bagi  yang  belum  mencapai  usia  minimal perkawinan.
Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  bagi  calon  pengantin  yang  belum mencapai usia 18 tahun, maka digolongkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur atau  perkawinan  anak.  Anak  sebagai  investasi  masa  depan  bangsa,  maka  hak-hak  dasarnya harus dilindungi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak  (2019),  dinyatakan  30,1%  atau  sekitar  79,5  juta  penduduk  Indonesia  adalah  anak. Perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap pendidikan (putus sekolah), kesehatan (ibu dan anak), ekonomi (pekerja anak dan upah rendah), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pola asuh anak yang salah, dan sebagainya. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (2018),  perempuan  yang  menikah  sebelum  18  tahun  empat  kali  lebih  kecil  dalam menyelesaikan pendidikan Sekolah Menenegah Atas ke atas dibandingkan yang menikah 18 tahun atau lebih. Bahkan, ada sekitar 44,9% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun paling  banyak  hanya  menyelesaikan  pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama.  Dari  aspek kesehatan, perempuan yang menikah dini empat kali peluang terjadi kehamilan risiko tinggi, dua kali risiko kematian saat melahirkan, dua kali berpeluang preklamsia, kontraksi rahim tidak oprtimal, risiko lahir premature, dan lainnya. Sedangkan, dampak ekonomi yang akan diderita bagi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir dua kali lebih banyak bekerja di sektor pertanian dibanding yang menikah usia di atas 18 tahun.
Muhammadiyah  sebagai  salah  satu  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  sosial- keagamaan memiliki cita-cita membangun keluarga sakinah sebagai perwujudan “Menegakkan dan  menjunjung  tinggi  agama  Islam  sehingga  terwujud  masyarakat  Islam  yang  sebenar- benarnya”.  Keluarga  sakinah  dalam  pandangannya  dijadikan  gerbang  pertama  untuk melahirkan  generasi  baru  yang  lebih  baik  untuk  masa  depan  suatu  bangsa.  Berdasarkan penjelasan di atas, melalui tulisan ini penulis akan membahas, bagaimana pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif,  karena  menggunakan  data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah” dan jurnal mengenai batas usia  perkawinan  dan  keluarga  sakinah.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach) (Dewata and Achmad, 2010) .

## PEMBAHASAN
Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum
Menurut  Roscoe  Pound,  hukum  dapat  difungsikan  sebagai  alat  untuk  melakukan rekayasa  sosial  (Djasmani,  2011).  Tulisan  ini  hanya  akan  menjelaskan  pengaturan  batas minimal  usia  perkawinan  menurut  hukum  positif  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan hukum Islam. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan yaitu apabila  calon  suami  istri  belum  mencapai  umur  21  tahun  untuk  bisa  melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Meskipun Undang-Undang  Perkawinan  memperbolehkan  menikah  bagi  perempuan  yang  berusia  16 tahun,  tetapi  usia  segitu  dipandang  masuk  kategori  anak-anak  yang  secara  fisik  dan  mental masih rentan dan belum matang dalam menghadapi konsekuensi perkawinan  (Fawzi, 2014). Namun,  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (1) bahwa pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun. Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  terdapat  dua  lapis  pembatasan  usia  minimal  perkawinan. Kedua  calon  pasangan  pengantin  harus  dipastikan  sudah  berusia  21  tahun.  Apabila  belum mencapai usia 21 tahun, maka harus memperoleh izin orang tuanya. Dapat izin orang tua tidak cukup, laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Adanya keharusan meminta izin kepada orang tua termasuk nilai-nilai positif yang harus dipertahankan dalam melangsungkan perkawinan.
Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  menjelaskan  manakala  terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yaitu menikah di bawah umur 19 tahun dapat dimintakan  permohonan  dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  diajukan  oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup. Pengaturan dispensasi nikah ini dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum guna menganulir penyimpangan yang terjadi di masyarakat untuk  memperoleh  jalan  keluar  (solusi)  apabila  terdapat  anak  yang  belum  mencapai  batas minimum usia kawin akan melangsungkan perkawinan (Tofif, 2014). Artinya, Pasal 7 ayat (2) ini  masih  membuka  tafsir  adanya  peluang  perkawinan  yang  belum  mencapai  usia  19  tahun dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah.
Mengutip pendapat Andi Syamsu Alam, bahwa perpaduan antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) karena adanya dispensasi kawin memberi kesan kepada publik bahwa  telah hilang ketegasan hukum terhadap perkawinan di bawah umur sebagaimana ditetapkan Undang-
Undang Perkawinan. Oleh karenanya, diperlukan sanksi tegas terhadap calon pengantin yang belum  mencapai  usia  minimal  perkawinan  seperti  diatur  dalam  undang-undang  ini  tanpa dispensasi pengadilan dan tidak sekedar denda (Candra, 2018).
Menurut  Maman  dan  Satrio  (dalam  Musfiroh,  2016),  pembatasan  usia  anak  tersebut merupakan  cara  negara  untuk  melindungi  warganya  yang  belum  mampu  mengemukakan pendapat dengan baik dan benar serta belum menyadari konsekuensi atas perbuatannya. Secara politik  hukum,  kebijakan  ini  untuk  memastikan  laju  pembangunan  sumber  daya  manusia berjalan  sesuai  yang  diharapkan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  demi  memenuhi kebutuhan di masa mendatang (Suhaili, 2018)
Pembahasan  kedewasaan  dalam  khasanah  hukum  Islam  mengalami  perkembangan yang dinamis. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan konsep kedewasaan.  Pertama,  menentukan  kedewasaan  seseorang  dengan  mengidentifikasi  tanda- tanda biologis yaitu minimal telah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Jika  seseorang  telah  mengalami  tanda-tanda  tersebut,  maka  sudah  dianggap baligh. Kedua, menentukan kedewasaan dengan menggunakan kriteria umur (Yusuf, 2020).
Jika menggunakan kriteris umur, setidaknya sejak periode klasik (610-650) telah terjadi perbedaan pandangan pembatasan usia minimal perkawinan. Imam Hanafi berpendapat batas minimal usia seseorang diperbolehkan menikah adalah laki-laki sudah mengalami mimpi basah dengan  perkiraan  usia  12-18  tahun,  sedangkan  perempuan  dimulai  ketika  mengalami menstruasi  antara  usia  9-17  tahun.  Pandangan  lain  disampaikana  oleh  Imam  Malik  yang menyatakan  batas  minimal  perkawinan  laki-laki  dan  perempuan  adalah  17  tahun.  Imam Hanbali dan Imam Syafi’I berpendapat batas minimal usia dapat dilangsungkannya perkawinan yakni  15  tahun.  Pandangan  para  imam  madzhab  ini  bertahan  hingga  periode  pertengahan (1250-1800). Hal ini dapat dimengerti mengingat saat itu terdapat anggapan pintu ijtihad telah tertutup, sehingga para ulama tidak memiliki keberanian dan kemerdekaan untuk mencurahkan tenaga  dan  fikiran  untuk  melakukan  penemuan  hukum  yang  sesuai  dengan  kondisi  sosial kemasyarakatan  (Latief,  2016).  Pada  periode  modern  (1800),  ulama-ulama  pengikut  imam madzhab  mulai  mengembangkan  batas  minimal  usia  perkawinan,  seperti  ulama  Syafi’iyah menetapkan 15 tahun, ulama Hanafiyah 17 tahun, ulama Malikiyah 18 tahun (Rohman, 2016). Yusuf  Musa  memberikan  batas  minimal  perkawinan  berusia  21  tahun,  sedangkan  March Hendry Frank memberikan pembatasan lebih ketat bahwa kematangan seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan 20 tahun (Latief, 2016).
Ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maupun Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu minimal calon suami berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun (sekarang keduanya harus berusia minimal 19 tahun). Apabila calon pengantin belum  mencapai  21  tahun,  maka  harus  mendapatkan  izin  kedua  orang  tua  atau  wali  atau pengadilan. Berbagai pengaturan tersebut menghendaki supaya calon suami-istri harus sudah matang  secara  jiwa  dan  raga  sebelum  melaksanakan  perkawinan  supaya  tujuan  perkawinan dapat  terwujud  dan  tidak  berakhir  dengan  perceraian.  Dengan  demikian,  sebisa  mungkin perkawinan di bawah umur ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian akibat pasangan suami-istri kurang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional.
Pengaturan  batas  usia  perkawinan  ini  dalam  rangka  untuk  memastikan  bahwa  para calon pengantin harus sudah matang secara emosional, psikologi, ekonomi, dan sosial, karena hal  tersebut  merupakan  aspek  terpenting  untuk  menjaga  dan  memastikan  kelangsungan perkawinan.  Sehingga,  kesehatan  suami  isteri  dan  keturunan  yang  akan  ada  tetap  terjaga dengan  baik,  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  setiap  keluarga,  serta  memberikan penegasan  sekaligus  menghilangkan  kekaburan  terhadap  berbagai  macam  bentuk  penafsiran mengenai batas usia perkawinan.

## Keluarga Sakinah Muhammadiyah
Konsep  keluarga  sakinah  Muhammadiyah  secara  resmi  disahkan  berdasarkan  Surat Keputusan  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  Nomor  101/KEP/1.1/B/2015  tentang  Tanfidz Keputusan  Musyawarah  Nasional  Tarjih  XXVIII  dan  hasil  musyawarah  tersebut  dibukukan dengan judul “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”. Keluarga sakinah berasal dari dua kata “keluarga”  dan  “sakinah”.  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau  ibu  dan  anaknya.  Keluarga  dalam  terminologi  Al-Qur’an  menggunakan  istilah al-ahl sebagaimana merujuk surat At-Tahrim (66) : 6.
ُّيَأَٰٓ َي ِغ ٌةَكِئَٰٓ َلَم اَهۡيَلَع ُة َراَج ِحۡلٱ َو  ُساَّنلٱ اَهُدوُق َو ا ٗراَن  ۡمُكيِل ۡهَأ َو  ۡمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُق ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَه َ َّللَّٱ َنوُصۡعَي  َّلَّ ٞداَدِش  ٞظ َلَ
َنو ُرَم ۡؤُي اَم َنوُلَعۡفَي َو  ۡمُه َرَمَأ َٰٓاَم
Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan jika al-ahl yaitu keluarga yang terdiri ayah, ibu, anak, dan pembantu yang  kemudian disebut keluarga kecil. Sedangkan, keluarga dalam arti  luas  terdiri  dari  anggota  keluarga  kecil  ditambah  kerabat  dekat  maupun  jauh.  Keluarga sakinah menganut konsep keluarga kecil dan keluarga luas, di mana memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan keluarga inti dan kerabat dari garis suami-istri (’Aisyiyah and Muhammadiyah, 2017).
Sedangkan,  sakinah  diserap  dari  bahasa  Arab sakana-yaskunu-suknan, yang  berarti ketenangan dan kemuliaan. Artinya, ketika pasangan suami-istri telah berumah tangga, maka rumah  tersebut  disebut sakan (damai)  karena  dari  tempat  itulah  mereka  diharapkan  akan memperoleh ketenangan batin dan batin (Prasetiawati, 2017). Di antara ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang ketenangan (sakinah) adalah surat Al-Fath (48) : 4.
َأ َٰٓيِذَّلٱ  َوُه
َو ِت  َو  َمَّسلٱ ُدوُنُج ِ َّ ِللَّ َو ۡۗۡمِهِن  َميِإ َعَّم اٗن  َميِإ ْا َٰٓوُداَد ۡزَيِل َنيِنِم ۡؤُمۡلٱ ِبوُلُق يِف َةَنيِكَّسلٱ َل َزن ُ َّللَّٱ َناَك َو  ِِۚض ۡرَ ۡلۡٱ
ا ٗميِكَح اًميِلَع
Artinya: “Dialah  yang  telah  menurunkan  ketenangan  ke  dalam  hati  orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Konsep keluarga sakinah ini merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surat Ar- Rum  (30) : 21.
َو ٗةَّد َوَّم مُكَنۡيَب َلَعَج َو اَهۡيَلِإ ْا َٰٓوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج  َو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ  ۡنَأ َٰٓۦِهِت َياَء  ۡنِم َو ٖم ۡوَقِ ل  ٖت َيَٰٓ َلۡ َكِل َذ يِف َّنِإ ًِۚةَم ۡح َر
َنو ُرَّكَفَتَي
Artinya  : “Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh,  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Berdasarkan  ayat  di  atas  tujuan  rumah  tangga  adalah  untuk  mewujudkan  sakinah (ketentraman  atau  ketenangan)  dengan  dasar mawaddah  wa  rahmah (saling  mencintai  dan penuh  kasih  sayang). Mawaddah merupakan  kasih  sayang  yang  lahir  dari  interaksi  fisik, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Jika mawaddah adalah
cinta potensial, maka rahmah adalah cinta aktual. Mawaddah wa rahmah merupakan media perekat  antara  anggota  keluarga  yang  menjadi  sumber  suasana  ketentraman,  kedamaian, keharmonisan,  keadilan,  kejujuran,  dan  keterbukaan  dalam  rumah  tangga.  Sehingga, terwujudnya  kesakinahan  berkeluarga  merupakan  hasil  dari  berkembangnya mawaddah  wa rahmah . Pembentukan keluarga sakinah dengan tujuan untuk membentuk insan yang bertaqwa dan  masyarakat  yang  berkemajuan  dibangun  atas  lima  asas,  yaitu karamah  insaniyah, pola hubungan kesetaraan, keadilan, mawaddah wa rahmah, dan pemenuhan hidup sejahtera dunia dan  akhirat.  Keluarga  sakinah memiliki  fungsi  sangat  strategis  yang  tidak  dapat tergantikan oleh institusi lain, yaitu fungsi keagamaan, reproduksi, peradaban, kasih sayang, perlindungan, kemasyarakatan,  pendidikan,  ekonomi,  lingkungan,  internalisasi  nilai-nilai  keislaman  yang berkemajuan, dan fungsi kaderisasi (’Aisyiyah and Muhammadiyah, 2017). Keluarga sakinah sebagaimana yang dikonsepkan dalam Al-Qur’an dibangun berdasarkan pondasi agama kuat, melalui perkawinan suci yang sah dengan landasan cinta, mawaddah , rahmah dan amanah, di mana  masing-masing  anggota  keluarga  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggungjawab mewujudkan kedamaian dengan pembagian tugas secara proporsional sesuai peran, status dan fungsinya.

## Pengaturan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  mengaitkan perkawinan  dengan  aspek agama  dan  keyakinan,  yaitu “Perkawinan merupakan  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau  istri  dituntut  memiliki  kematangan  jasmani  dan  rohani  ketika  memasuki  jenjang perkawinan.  Maksudnya,  usia  perkawinan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dengan tujuan  perkawinan  dan  menjiwai  dasar  perkawinan.  Tujuan  perkawinan  di  antaranya  untuk memperoleh kebahagiaan yang sifatnya kekal dan abadi. Rumusan tersebut memiliki kesamaan tujuan  dengan  perkawinan  (pernikahan)  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yakni membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram, dan bahagia), yang dibina dengan cinta dan kasih sayang ( mawaddah , dan rahmah ) oleh kedua belah pasangan. Suami istri wajib saling menghormati,  setia,  dan  memberi  bantuan  secara  lahir  dan  batin  supaya  dapat  membangun bahtera  keluarga  penuh  kebahagiaan  untuk  selama-lamanya.  Oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan  perkawinan  yang  membahagiakan  dibutuhkan  cara  yang  dapat  mengarahkan menuju kesakinahan keluarga.
Adanya  pengaturan  usia  perkawinan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  merekayasa terwujudnya  keluarga  yang  bahagia  dan kekal.  Memahami  aturan  batas  usia  kawin  menjadi bagian  penting  dari  persiapan  fisik  dan  mental  untuk  melaksanakan  pernikahan  yang merupakan prosesi sakral bagi manusia. Mempertimbangkan faktor usia perkawinan menjadi hal penting dalam memilih pasangan hidup, mengingat dalam sebuah perkawinan ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami-istri maupun orang tua dari anak-anak yang akan ada.
Umur  memiliki  keterkaitan  dengan  beberapa  faktor  dalam  perkawinan.  Adanya pengaturan  batas  umur  perkawinan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Perkawinan apabila ditelusuri secara mendalam, maka faktor fisiologis atau kesehatan menjadi pertimbangan  utama.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan:  "Untuk  menjaga  keselamatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur perkawinan." Perempuan yang belum cukup umur dapat menyebabkan kehamilan berisiko. Perempuan berusia 15-19 tahun potensi meninggal saat melahirkan lebih besar dibandingkan mereka yang berusia 20-25 tahun. Perempuan di bawah umur yang sedang hamil rentan pendarahan, keguguran, terserang kanker serviks, persalinan sulit, bahkan dapat menyebabkan ibu meninggal dunia (Koalisi Perempuan Indonesia  Untuk  Keadilan  dan  Demokrasi,  2019).  Secara  psikologis  perkawinan  di  bawah umur dipandang belum memiliki kesiapan untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai suami-istri  maupun  orang  tua  bagi  anaknya.  Ketidaksiapan  tersebut  akhirnya  menjadi  awal terjadinya perselisihan rumah tangga, hingga akhirnya banyak terjadi perceraian (Yusuf, 2020).
Kesiapan  secara  ekonomi  dan  sosial  berperan  sekali  untuk  menentukan  keutuhan kehidupan rumah tangga seseorang. Semakin dewasa usia seseorang lebih mungkin memiliki kesiapan  dan  kematangan  dalam  mengupayakan  segala  kebutuhan  yang  dijadikan  sebagai modal untuk membangun bahtera keluarga. Sebaliknya, semakin melangsungkan perkawinan di  usia  muda  mungkin  dapat  diperkirakan  akan  mengalami  kesulitan  ekonomi  dan  interaksi sosial  yang  justru  dikhawatirkan  dapat  mengganggu  keberlangsungan  rumah  tangga. Akibatnya  apa  yang  menjadi  tujuan  luhur  perkawinan  yaitu  memperoleh  kebahagiaan  yang kekal sulit terwujud. Maka dapat dibenarkan jika suatu negara membuat pengaturan batas usia calon pasangan pengantin sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan maksud dan tujuan perkawinan dapat terwujud (Suhaili, 2018).  Berbagai  pengaturan  tersebut  dibuat  dalam  rangka  menjamin  keabsahan  dan kebahagiaan yang kekal  dari suatu perkawinan. Mengingat pengaturan  usia kawin berkaitan erat terhadap akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan hukum berupa perkawinan yang
kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami-istri baik menyangkut status perkawinan, anak (keturunan) yang akan ada, maupun harta.
Pengaturan  usia  perkawinan  dalam  perspektif  keluarga  sakinah  Muhammadiyah sebagai usaha mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri. Karena perkawinan bukan saja untuk memuaskan  kebutuhan  biologis  semata,  maka  dibutuhkan  kesiapan  psiko-sosial  dan kemampuan  mengelola  konflik-  konflik  yang  akan  terjadi  sehingga  rumah  tangga  keluarga tetap  bertahan  selamanya  (’Aisyiyah  and  Muhammadiyah,  2017).  Membangun  keluarga sakinah  tidak  hanya  disandarkan  pada  fungsi  organ  reproduksi,  melainkan  harus dipertimbangkan  atas  kedewasaan (rusyd) seseorang  di  antaranya  dengan  melihat  usia perkawinan.  Al-Qur’an  telah  memberikan  petunjuk  betapa  pentingnya  kematangan  usia perkawinan seseorang, karena perkawinan itu sendiri akan banyak melahirkan tanggung jawab bagi pasangan suami-istri. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi demi terwujudnya keluarga sakinag. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surat An-Nisa’ (4) : 6.
َأ  ۡمِهۡيَلِإ ْا َٰٓوُعَفۡدٱَف اٗد ۡشُر  ۡمُهۡنِ م مُت ۡسَناَء  ۡنِإَف َحاَكِ نلٱ ْاوُغَلَب اَذِإ َٰٓ ىَّتَح   ىَم َتَيۡلٱ ْاوُلَتۡبٱ َو ا ًراَدِب َو اٗفا َر ۡسِإ َٰٓاَهوُلُكۡأَت  َلَّ َو ۡۖۡمُهَل  َو ۡم
َغ َناَك نَم َو ِْۚاوُرَب ۡكَي نَأ
ۡشَأَف  ۡمُهَل  َو ۡمَأ  ۡمِهۡيَلِإ  ۡمُتۡعَفَد اَذِإَف  ِِۚفوُرۡعَمۡلٱِب  ۡلُكۡأَيۡلَف ا ٗريِقَف َناَك نَم َو  ۡۖۡفِفۡعَت ۡسَيۡلَف اٗ يِن ِۚۡمِهۡيَلَع ْاوُدِه
ا ٗبيِسَح ِ َّللَّٱِب   ىَفَك َو
Artinya :  “Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri  (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  barangsiapa  yang  miskin,  maka  bolehlah  ia makan  harta  itu  menurut  yang  patut.  Kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”
Menurut Muhammadiyah ayat di atas menjelaskan tanda-tanda kedewasaan yang harus menjadi  pertimbangan  bagi  yang  akan menikah,  yaitu telah  mencapai  usia  mampu  menikah yang  ditandai  dengan  mulai  berfungsinya  organ  seksual  laki-laki  mimpi  basah  sedangkan perempuan  sudah  haid,  dan  telah  mencapai rusyd yakni  dewasa  secara  biologis,  psikologis, ekonomi,  sosial,  dan  intelektual.  Muhammadiyah  berpandangan  usia  dewasa  seseorang
sehingga layak melangsungkan perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek baligh, tetapi harus  sudah  mencapai rusyd yang  jika  dikonversi  dalam  angka  adalah  berumur  18  tahun (Muhammadiyah, 2018). Hal ini dapat dimengerti bahwa ukuran baligh seseorang belum tentu mencapai rusyd, sedangkan  jika  telah rusyd maka  orang  tersebut  sudah baligh. Dalam pengertian lain dewasanya seseorang berdasarkan fisik belum tentu menunjukkan kedewasaan secara psikologi, sosial, dan ekonomi. Intinya batas minimal usia kawin bagi calon pengantin yang dipedomani Muhammadiyah adalah mengutamakan kriteria rusyd dibandingkan baligh.
Patokan  umur  18  tahun  ini  mengikuti  rumusan  anak  dalam  Undang-Undang Pelindungan  Anak.  Anak  menurut  pandangan  Muhammadiyah  adalah  mereka  yang  belum berusia 18 tahun dalam urusan muamalah dan 12 tahun untuk urusan ibadah. Sedangkan, usia perkawinan menurut konsep keluarga sakinah Muhammadiyah mendasarkan pada  kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  menetapkan  batas  usia  minimal  perkawinan  yaitu  usia  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16 tahun untuk perempuan (’Aisyiyah and Muhammadiyah, 2017). Namun, mengingat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah merubah aturan batas minimal usia perkawinan  di mana  laki-laki  dan  perempuan  yang akan  menikah minimal  harus berusia  19 tahun, maka sekarang Muhammadiyah berpijak pada aturan terbaru tersebut.
Adanya pengaturan usia  perkawinan karena perkawinan akan mempengaruhi banyak hal  terhadap  diri  seseorang,  rumah  tangga  atau  keluarga  yang  akan  dibina.  Dalam  keluarga sakinah  diharuskan  dipenuhinya  kebutuhan  hidup  supaya  potensi  diri  yang  dimiliki  dapat dikembangkan secara normal dan optimal. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan spiritual, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Pasangan yang belum mencapai usia dewasa dipandang akan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut (’Aisyiyah and Muhammadiyah, 2017).
Orang  tua  berkewajiban  melakukan  berbagai  pendekatan  dan  konseling  agar  anak- anaknya tidak keliru dalam memilih pasangan, diutamakan dengan mempertimbangkan aspek agama  di  samping  pendidikan,  sosial,  dan  ekonomi  (Zaini,  2015).  Untuk  mengikuti  sunnah Rasul, apabila sudah tiba waktunya menikah maka orang tua harus segera menikahkan anaknya dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan pedoman tentang kedewasaan dan usia perkawinan yang hendaknya dipenuhi oleh pasangan yang  akan  melakukan  pernikahan.  Pasangan  yang  belum  memenuhi  usia  perkawinan  rawan
terjadi  perselisihan  yang  menjadikan  perkawinan  tidak  berusia  lama.  Meskipun  perkawinan tersebut akan tetap dipertahankan, tetapi rumah tangganya dipenuhi dengan ketidaktenangan.

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum posistif di Indonesia menegaskan batas  minimal  usia  laki-laki  dan  perempuan  diizinkan  melakukan  perkawinan  jika  sudah mencapai  19  tahun,  meskipun  penyimpangan  terhadap  ketentuan  usia  kawin  tersebut  dapat dimintakan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan pertimbangan mendesak dan bukti yang sah dan menguatkan. Pengaturan usia pernikahan dalam hukum Islam sebagian ulama mendasarkan pada tanda-tanda fisiologis haid pada perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, sebagian lainnya berpijak pada ketentuan umur. Adanya pengaturan usia perkawinan dalam  rangka  untuk  menjaga  kesehatan  pasangan  suami-istri  dan  keturunan  yang  akan  ada, memberikan  perlindungan  terhadap  anak,  dan  mewujudkan  keluarga  sakinah.  Batas  usia perkawinan  menurut  pandangan  keluarga  sakinah  Muhammadiyah  selain  menggunakan kriteria  tanda-tanda  fisik (Baligh) juga  mengutamakan  pertimbangkan  aspek  kedewasaan (Rusyd) secara  psikologi,  sosial,  dan  ekonomi  jika  dikonversi  dalam  bentuk  angka  berusia sekitar  18  atau  19  tahun  sebagaimana  ketentuan  batas  minimal  usia  perkawinan  yang ditetapkan  Undang-Undang  Perkawinan.  Pentingnya  mempertimbangkan  usia  perkawinan, karena  perbuatan  hukum  perkawinan  akan  menimbulkan  banyak  tanggung  jawab  bagi pasangan suami istri dan orang tua bagi keturunan yang akan ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aisyiyah, P. P. and Muhammadiyah, M. T. dan T. P. P. (2017) Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah . II. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Candra,  M.  (2018) Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia :  Analisis  tentang Perkawinan di Bawah Umur . 1st edn. Jakarta: Prenadamedia Group. Dewata, M. F. N. and Achmad, Y. (2010) Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . I. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Judiasih, S. D. and Dkk (2018) Perkawinan Bawah Umur di Indonesia : Beserta Perbandingan Usia  Perkawinan  dan  Praktik  Perkawinan  Bawah  Umur  di  Beberapa  Negara . Kesatu. Edited by D. Sumayyah. Bandung: PT. Refika Aditama.
Muhammadiyah,  M.  T.  dan  T.  P.  P.  (2018) Materi  Musyawarah  Nasional  Tarjih Muhammadiyah  XXX .  I.  Yogyakarta:  Panitia  Muasyawarah  Nasional  Tarjih Muhammadiyah XXX.

## Jurnal
Djasmani, H. Y. (2011) ‘Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di
Indonesia’, Masalah Masalah Hukum , 40(3), pp. 365–374.
Fawzi,  M.  A.  (2014) Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Kesehatan Reproduksi . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Koalisi  Perempuan  Indonesia  Untuk  Keadilan  dan  Demokrasi,  D.  (2019) Naskah  Akademik RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Latief,  M.  N.  H.  (2016)  ‘Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Serta  Dampaknya  Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita’, Jurnal Hukum Novelty , 7(2), p. 196. doi: 10.26555/novelty.v7i2.a5467.
Musfiroh,  M.  R.  (2016)  ‘Pernikahan  Dini  dan  Upaya  Perlindungan  Anak  di  Indonesia’, De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah , 8(2), pp. 64–73. doi: 10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3. Prasetiawati,  E.  (2017)  ‘Penafsiran  Ayat-Ayat  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah  Wa  Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir’, Comparative Tafseer, Sakinah Family, Mawaddah, Wa Rahmah , 05(1), pp. 1–29.
Rohman,  H.  (2016)  ‘Batas  Usia  Ideal  Pernikahan  Perspektif  Maqasid  Shariah’, Journal  of Islamic Studies and Humanities , 1(1), p. 67. doi: 10.21580/jish.11.1374. Suhaili, A. (2018) ‘Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah’, Al-Bayan , 1(1), pp. 1–15. Tofif (2014) ‘Kedewasaan Janda/Duda Pasca-Dispensasi Kawin’, Varia Peradilan , (349). Yusuf (2020) ‘Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam’, JIL : Journal of Islamic Law , 1(2), pp. 200–217. doi: 10.24260/jil.v1i2.59.
Zaini,  A.  (2015)  ‘Membentuk  Keluarga  Sakinah  Melalui  Bimbingan  Dan  Konseling Pernikahan’, Bimbingan Konseling Islam , 6(1), pp. 89–106.