## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (STUDI DI KEMENTRIAN ATR/ BPN KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
JURIDICAL ANALYSIS SETTLEMENT OF LAND DISPUTES DUE TO MULTIPLE CERTIFICATES (STUDY AT THE MINISTRY OF ATR/BPN CENTRAL LOMBOK REGENCY)

## Musmuliadi
MIH-Universitas Mataram Email : musmuliadi@gmail.com

## Djumardin
Universitas Mataram Email : djumardin@unram.ac.id

## Aris Munandar
Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda dalam satu bidang tanah di Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah serta akibat hukum terbitnya sertifikat ganda atas tanah dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda di Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah. Hasil penelitian ini antara lain: 1) Faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda di Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor Interanal dan Eksternal. Faktor Internal dapat terjadi karena tidak dilaksanakannya undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggung jawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangka faktor eksternal dapat terjadi karena ketidak jujuran pemohon dalam memberikan data teknis atau data yuridis terkait pendaftaan tanah. 2) Akibat hukum atas terbitnya sertipikat ganda (overlappig) hak atas tanah menyebabakan kerugian terhadap pemilik tanah yang menjadi obejek terbitnya sertipikat ganda (overlapping), kerugian tersebut berupa status hak tanah menjadi tidak jelas, serta tanah tersebut juga tidak dapat di manfaatan atau dikelola maupun di jaminkan pinjaman di bank. 3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, melalui Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah melalui upaya mediasi dan Penyelesaian menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; Kedua, Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum; Ketiga, Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda, Kementrian ATR/BPN

## Abstract
This research is normative-empirical legal research that aims to analyze the factors that led to the issuance of multiple certificates in one plot of land in the Ministry of ATR/BPN Central Lombok and the legal consequences of issuing multiple certificates on land and to analyze land dispute resolution mechanisms due to multiple certificates in the Ministry of ATR/ Central

## 358~371
Lombok BPN. The results of this study include: 1) The factors causing the issuance of multiple certificates in Central Lombok Regency can be grouped into two factors, namely internal and external factors. Internal factors can occur because the fundamentals agrarian law and its implementing regulations need to be implemented consistently and responsibly. Besides that, there are still people who act for personal gain. While external factors can occur due to the applicant’s dishonesty in providing technical data or juridical related to land registration. 2) The legal consequences of the issuance of double certificates (overlapping) of land rights cause losses to landowners who are the object of the issuance of double certificates (overlapping), the loss is in the form of unclear land rights status, and the land cannot be utilized or managed or guaranteed a loan at the bank. 3) Mechanisms for Settlement of Land Disputes Due to Multiple Certificates can be divided into three, namely: First, through the Ministry of Agrarian Affairs/ BPN Central Lombok through mediation and Settlement efforts according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases; Second, Settlement of disputes through public court bodies; Third, Settlement of disputes through the State Administrative Court (PTUN).

## Keywords: Land Dispute, Double Certificate, Ministry of ATR/BPN

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang agraris, hal demikian terlihat jelas karena sebagian besar masyarakatnya memperoleh penghasilan dengan bekerja sebagai petani. Tanah menjadi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi. 1 Kebutuhan akan tanah terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka miliki. Tanah yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara ekonomi, sosiologi, bahkan dengan jumlah tanah yang dimiliki dapat membedakan derajat seseorang di tengah masyarakat.
Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, mengakibatkan bertambahnya keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan, terlebih karena faktor tanah yang semakin banyak berhubungan dengan masalah perekonomian seperti jual beli tanah serta tanah yang digunakan sebagai jaminan kredit di perbankan. Dalam kehidupan sehari-hari, sertifikat tanah seringkali menjadi sengketa bahkan hingga pada tahap sidang pengadilan. Hal demikian timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Rasa ingin menguasai ini sering mengakibatkan timbulnya masalah-masalah pertanahan dan perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam sistem hukum nasional demikian halnya dengan hukum tanah, maka harus sejalan dengan konstitusi yang berlaku di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-be- sarnya kemakmuran rakyat.” 2
Berdasarkan alasan tersebut, maka pemerintah menyusun suatu peraturan yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor
1 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia , Surabaya: Penerbit Arkola, 2002, hlm. 26.
2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Keberadaan UUPA dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hukum tanah positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Adapun tujuan dari UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan Umumnya yaitu:
1.  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2.  Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3.  Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 3
Berdasarkan tujuan pokok UUPA tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut Pasal 16 UUPA, hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan/atau badan hukum adalah:
1.  Hak milik;
2.  Hak guna-usaha;
3.  Hak guna-bangunan;
4.  Hak pakai;
5.  Hak sewa;
6.  Hak membuka tanah;
7.  Hak memungut-hasil hutan;
8.  Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 4
Undang-Undang Pokok Agraria memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi:
1.  Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yang disebut pula kepastian subyek hak atas tanah.
2. Kepastian letak, batas-batasnya, panjang dan lebar yang di sebut dengan kepastian obyek atas tanah. 5
Ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang pendaftaran tanah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997. Ketentuan Pelaksana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PMNA/ KBPN 3/1997. Dalam Pasal 19 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah hanya meliputi: Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran dan
3 Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 16.
5 Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia , Surabaya: Arkota, 2003, hlm. 78.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 360~371
peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai tanda bukti yang kuat. 6
Bentuk dari sebuah kepastian hukum pendaftaran tanah, yakni sertifikat tanah yang telah di daftarkan nantinya akan berguna sebagai pembuktian. Hal ini dikarenakan dalam substansi sertifikat terdiri atas data fisik dan data yuridis atas tanah. Sepanjang data yuridis dan data fisik sesuai dengan data-data dalam surat ukur dan buku tanah hak dari bidang tanah tersebut. Maka, penggunaan sertifikat menjadi penguat dalam validitas kepemilikan. Pemerintah dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menekankan:
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan se- cara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis ke- pada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. 7
Akan tetapi, seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu maupun sertifikat ganda dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Pemalsuan atau penggandaan sertifikat terjadi karena tidak didasarkan pada alas hak yang benar, seperti penerbitan sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan kepemilikan yang dipalsukan, bentuk lainnya berupa stempel BPN dan pemalsuan data pertanahan.
Penyebab sertifikat ganda ini muncul dikarenakan adanya lebih dari satu uraian sertifikat dengan bidang tanah yang sama. Akibat dari permasalahan ini menyebabkan bidang tanah tersebut secara administrasi mengalami overlapping atau tumpang tindih baik sebagian bidang tanah ataupun secara keseluruhan bidang tanah tersebut. 8 Sertifikat ganda juga timbul karena kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian atas suatu kebijakan atau dapat disebut suatu kelalaian yang baik disengaja maupun tidak disengaja.
“Akibat kelalaian petugas tersebut, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan luas bidang tanah yang kemudian menimbulkan terbitnya sertifikat ganda. Perbuatan la- lai tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).” 9
Dengan adanya sertifikat lain terhadap objek yang sama, pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut, sehingga
6 Samun Ismaya, Hukum administrasi pertanahan , Graha Ilmu, Yogyakarta,2010, hlm. 82.
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2).
8 Ali Achmad Chomzah, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, hlm. 18.
9 Adam Ilyas, “Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional ”, Jurnal Yuridis, Vol. 1, No.1, April 2020, hlm. 7.
pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan di Kantor Pertanahan setempat. Masalah baru muncul dan diketahui terdapat adanya sertipikat ganda, yaitu untuk sebidang tanah yang diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih ketika pemegang sertipikat yang bersangkutan akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang bersangkutan.
Kepemilikan tanah yang memiliki sertifikat ganda jika dibiarkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks lagi nanti kedepannya. Bahkan tanah-tanah yang sedang dalam sengketa tidak dapat dikelola oleh pemegang sertifikat maupun pihak- pihak lainnya. Secara ekonomis tentu sangat merugikan, sebab kepemilikan tanah yang memiliki sertifikat ganda tersebut tidak produktif. Tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menanam hasil perkebunan ataupun tanaman lainnya serta dijadikan jaminan di bank. Apabila kasus-kasus sertifikat ganda tidak ditangani secara serius maka akan mengganggu stabilitas perekonomian. Adanya sertifikat ganda juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu status hukum dalam satu bidang tanah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan dan pembatalan atau pencabutan sertifikat.
Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan pendaftaran tanah yang di harapkan (das solen) bahwa tujuan tersebut agar terdapat kepastian hukum terhadap hak tanah yang di miliki. Namun dalam keadaan yang nyata (das sein) masih dapat muncul sertifikat lain (sertifikat ganda) pada bidang tanah yang sama. Hal demikian tentu dapat merugikan pemilik tanah, serta mencederai kepastian hukum dalam tatanan hukum Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian didukung dengan data yang merupakan bahan penelitian empiris. Dalam metode penelitian hukum normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”. 10 Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Untuk membantu menjawab isu hukum yang dihadapi dalam permasalahan di atas, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis hukum secara normatif dan analisis data secara empiris. Analisis hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif, yaitu dengan melakukan penafsiran (interpretation) terhadap bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar. Dalam melakukan penafsiran, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 11 Analisis yuridis normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis. Kemudian
10   http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 21.00 WIB. 11   Amiruddin & Zainal Asikin, Op.Cit., hlm. 174.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 362~371
analisis data secara empiris dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data dari hasil penelitian yang kemudian dikaitkan atau dibandingkan dari bahan-bahan hukum yang diperoleh seperti undang-undang, teori-teori hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor Yang Menyebabkan Terbitnya Sertifikat Ganda Dalam Satu Bidang Ta- nah Di Kementrian Atr/Bpn Kabupaten Lombok Tengah
Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun landasan konstitusional kebijakan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, dengan disahkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 berarti telah diletakkan landasan bagi penyelenggaraan Administrasi Pertanahan guna mewujudkan tujuan nasional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dibentuk Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disingkat BPN, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Seiring dengan perkembangan di bidang pertanahan, peraturan tersebut mengalami berbagai perubahan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh bagi pemegang hak dengan wajib dilakukan inventarisasi data-data yang berkenaan dengan setiap peralihannya. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.
Dapat disimpulkan bahwa konflik pertanahan yang terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara masyarakat dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah. Misalnya salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus yang paling sering terjadi adalah permasalahan sertipikat ganda (overlapping) atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. Sertipikat ganda (overlapping) dapat terjadi jika obyeknya sama tetapi alas haknya berbeda atau obyeknya sama tetapi nama, nomor, alas haknya berbeda, bisa juga obyek dan lokasinya yang sama. Sertifikat dapat dikatakan sertipikat ganda (overlapping) apabila obyek tanah yang mempunyai dua alas hak yang berbeda tetapi yang satu sertifikat sedangkan yang lain girik. Selain itu apabila batas yang ditunjukkan oleh pemohon secara sengaja atau tidak sengaja keliru sehingga surat ukur atau gambar situasinya menggambarkan keadaan batas-batas yang bukan sebenarnya atau sebagian, karena sebelumnya di lokasi yang sama telah diterbitkan sertifikat. 12
Oleh karena itu, dalam kasus terbitnya sertifikat ganda, terdapat dua kemungkinan bentuk tumpang tindih yang terjadi, yaitu pertama, terbitnya sertifikat ganda (overlapping) akibat tumpang tindih sebagian hak atas tanah, dan yang kedua yaitu terbitnya sertifikat ganda (overlapping) yang diakibatkan atas tumpang tindih seluruh objek hak atas tanah. Terjadinya tumpang tindih hak atas tanah baik sebagian maupun seluruhnya dapat diakibatkan banyak hal, namun ada beberapa situasi bahwa meski terdapat penerbitan sertifikat baru dalam objek yang sama namun tidak termasuk dalam kategori sertipikat ganda (overlapping) , hal demikian adalah sebagai berikut: a.  Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang hilang;
b.  Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang rusak;
c.  Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang dibatalkan karena sertifikat tersebut telah dinyatakan tidak berlaku sebagai tanda bukti.
2. Faktor Terjadinya Sertipikat Ganda (Overlapping) Di Kabupaten Lombok Ten- gah
Apabila diterjemahkan perkata, sertifikat dapat diartikan sebagai surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis atau tercetak dari orang atau instansi yang berwenang sebagai bukti suatu kejadian secara otentik. 13 Sedangkan Ganda menurut kamus bahasa Indonesia berarti lipat atau rangkap (tentang hitungan). 14 Oleh itu Sertipikat ganda (overlapping) dalam konsep hukum dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempuyai lebih dari satu sertifikat. Hal tersebut dapat megakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia.
Menurut pihak BPN Lombok Tengah yang menjadi penyebab terjadinya sertipikat ganda karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain dua faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain sebagai berikut yaitu: a.  Faktor Pejabat yang Berwenang Atas Penerbitan Sertipikat b.  Faktor Itikad Tidak Baik dari Pemohon c.  Faktor Ketidakjelasan Sejarah Asal Usul Tanah
12   Margaretha Dewi Kirana, Sertipikat ganda (overlapping) Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 156/K/TUN/2005 , Hal : 56-57, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia 13   Sudarsono, Kamus Hukum Terbaru , Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 483
14   Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta: Difa Publisher, 2009, hlm. 304
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 364~371
d.  Faktor Sejarah Kepemilikan Tanah e.  Faktor Psikologi Masyarakat f.  Faktor Kelemahan Aturan Pendaftaran Tanah g.  Faktor Pelaksana dan Pelaksanaan h. Faktor Pengaruh Undang-Undang Perpajakan
3. Faktor Terjadinya Sertipikat Ganda (Overlapping) antara SHM No. 1032 dengan SHM No. 3656 di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dari sejumlah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) pengaduan kasus pertanahan, pernah terjadi 1 kasus penerbitan sertipikat ganda (overlapping) yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3656 Tanggal 24 Oktober 2019 surat ukur nomor 8229/Sengkol/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan luas 8.282 M 2 atas nama Lalu Taufikurrahman yang terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sekol mendapatkan hasil bahwa terjadinya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No. 1032 atas nama Lalu Sukmajaya dengan Sertipikat Hak Milik No. 3656 atas nama Lalu Taufikurrahman yang terletak di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan oleh tidak jelasnya sejarah dan asal-usul tanah terhadap penerbitan sertipikat pertama yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1032 atas nama Lalu Sukmajaya yang memang bermasalah. Hal demikian dijelaskan oleh Lemah Hirnanto selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Sengkol.

## 4. Akibat Hukum Terhadap Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa indonesia, hal ini karena negara indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat indonesia senantiasa membutuhkkan dan melibatkan soal tanah. Bagi sebagian besar masyarakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. Maka dari penjelasan diatas tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpukan bahwa terdapat beberapa kerugian terhadap pemilik tanah yang menjadi obejek terbitnya sertipikat ganda (overlapping), kerugian tersebut berupa akibat hukum ketidak jelasan kepemilikan (ketidak pastian) hak atas tanah, selain hal tersbut terdapat kerugian lain secara tidak lansung yaitu tanah yang memiliki sertifikat tumpang tindih atau ganda tidak dapat di manfaatan atau dikelola maupun di jaminkan pinjaman di bank.
5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kement- erian ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah
a.  Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Melalui Kementrian ATR/ BPN Lombok Tengah
1) Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Mediasi
Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Pertama, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif untuk mencapai kontribusi terhadap hal-hal yang disepakati dengan kesepakatan bersama.
Peran mediator selama mediasi adalah untuk memimpin diskusi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang, mendorong para pihak untuk terbuka tentang masalah dan kepentingan, dan membuat mereka sadar bahwa konflik bukanlah pertempuran tetapi menyelesaikan, mendengarkan, mencatat, dan mengajukan pertanyaan akan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Tahapan dan proses mediasi meliputi: Pertama, menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa melalui pra-mediasi, yaitu, (1) Menjelaskan peran mediator dan memberikan pemahaman kepada para pihak tentang proses dan tata cara mediasi. (2) Strategi mediasi prosiding. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, dan mediator mendukung para pihak dalam analisis sebagai proposal pengelolaan sengketa. (3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah Mengumpulkan dan menganalisis data sengketa Menentukan para pihak dan subjek sengketa dan menentukan kepentingan para pihak yang bersengketa, (4) Merundingkan siapa yang akan terlibat dalam perundingan dan di mana Bagaimana negosiasi diatur, pengaturan tempat duduk para peserta, prosedur yang digunakan, masalah atau kepentingan, dan apa yang mungkin Para pihak mungkin ingin melakukan perubahan. Menetapkan aturan negosiasi, rencana umum untuk negosiasi awal, cara membimbing para pihak, atau cara memberikan wawasan tentang proses arbitrase, cara mengatasi kebuntuan, (5) Membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak. 15
Membangun kepercayaan para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi. Kedua, tahap mediasi, meliputi: (1) Memulai sesi mediasi di mana mediator memperkenalkan dirinya dan para pihak, menjelaskan pentingnya mediasi dan peran mediator, menjelaskan proses mediasi, dan para pihak untuk motivasi penyelesaian, penjelasan tata tertib proses mediasi, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menjelaskan maksud dari penyebabnya, menguraikan jadwal dan waktu proses mediasi, (2) Menyiapkan agenda Menyerahkan, yaitu menyelidiki dan mengkoordinir topik yang akan dibahas, menyiapkan agenda yang akan dibahas, dan (3) Mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak dengan dua cara:secara langsung, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung. Mendengar atau merumuskan kembali pernyataan yang dibuat oleh para pihak dan secara tidak langsung, yaitu oleh para pihak, (4) Menciptakan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk terbuka dan bersama-sama mencari alternatif pemecahan masalah. (5) Analisis opsi penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan kekuatan dan kelemahan menerima atau menolak solusi dari masalah. Mediator memperingatkan para pihak untuk tidak membuat permintaan yang tidak pantas atau
15   Putu Diva Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 2 No.2, hal. 92

## 366~371
penawaran yang realistis. (6) Proses negosiasi. Kedua belah pihak melihat kepentingan bersama dan siap untuk membuat konsesi satu sama lain. (7) Sebuah kesepakatan formal tercapai. Proses atau rencana para pihak untuk membuat kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dan mengakhiri perselisihan. 16

## 2) Penyelesaian Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Mediasi disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) dan (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 17
Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan. kewenangan Kementrian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Pemen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. 18 Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa:
1) Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan inisiatif dari kementerian, kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu.
2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik.
3) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri.
4) Dalam hal hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik. 19
Kemudian mengenai penyelesaian sengketa dan konflik yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa:
16   Ibid, hal. 93 17   Thania Audria Radina, “Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang), Dipo- negoro Law Journal Vol.10 No. 2, hal. 514 18   Feibe Youla Lengkong, “Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”, Jurnal Lex Privatum Vol. 12 No. 4, hal. 114 19   Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No- mor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 5.
1) Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa atau konflik berdasarkan pengaduan masyarakat, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat.
2) Pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian.
3)  Dalam hal Pengaduan, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
4) Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.
5) Pengaduan harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti- bukti yang terkait dengan pengaduan. 20
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka langkah selanjutnya yaitu setelah pengaduan diterima, petugas yang bertanggungjawab dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas Pengaduan.
a. Indonesia menganut stelsel negatif yang bertendesi ke positif, hal demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997 yang menjelaskan pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran datanya disajikan oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif yang tidak dijamin kebenaran data yang disajikan oleh Negara, tetapi juga tidak menggunakan sistem publikasi negatif murni.
b.  Penyelesaian atas sertipikat tanah ganda (overlapping) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa sertipikat kepemilikkan hak atas tanah yang mana yang mempunyai pembuktian lebih kuat didasarkan pada alat-alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## 3. Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Melalui Badan Peradilan Umum

## Penyelesaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sama halnya dengan Peradilan Umum yaitu pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses ini dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda atas tanah tidak ditemukan penyelesaiannya untuk kedua belah pihak yang berperkara, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat dalam mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini penerbitan sertifikat ganda atas tanah yang sama.
Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
20 Ibid., Pasal 6.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 368~371
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pen- gadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”. 21

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda SHM Nomor 1032 Sengkol/2000 dengan SHM Nomor 3656 Sengkol/2019
Dalam kasus sertifikat ganda, kedua sertifikat tersebut sah karena diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Mekanisme penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah atau mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda SHM Nomor 1032 Sengkol/2000 dengan SHM Nomor 3656 Sengkol/2019 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah.
Perlindungan dapat diberikan jika setiap sertipikat atas tanah yang terbit diketahui dengan pasti letak atau lokasinya. Sehingga dengan demikian, setiap usaha untuk mensertipikatkan tanah yang sama dapat segera diketahui dan dicegah oleh Badan Pertanahan Nasional. Tetapi, masih terdapat tanah bersertipikat yang tidak diketahui lokasinya yang disebabkan oleh ketidaktersediaan peta. Padahal peta adalah informasi yang menggambarkan letak seluruh bidang tanah di permukaan bumi. Dan jika sertipikat yang diterbitkan tidak dipetakan dalam sebuah peta akibat tidak adanya sarana pada saat itu, maka bisa dipastikan bidang tanah tersebut memiliki potensi untuk lahir sertipikat ganda.

## D. KESIMPULAN
Faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda di Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor Interanal dan Eksternal. Faktor Internal dapat terjadi karena tidak dilaksanakannya undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggung jawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangka faktor eksternal dapat terjadi karena ketidak jujuran pemohon dalam memberikan data teknis atau data yuridis terkait pendaftaan tanah.
Akibat hukum atas terbitnya sertipikat ganda (overlappig) hak atas tanah menyebabakan kerugian terhadap pemilik tanah yang menjadi obejek terbitnya sertipikat ganda (overlapping), kerugian tersebut berupa ketidak jelasan kepemilikan (ketidak pastian) hak atas tanah. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, melalui Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah melalui upaya mediasi dan Penyelesaian menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; Kedua, Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum; Ketiga, Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Seharusnya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, Pejabat Kantor Pertanahan Nasional lebih meningkatkan upaya pencegahan timbulnya setifikat ganda ( overlapping ) dengan melakukan pendaftaran tanah secara lebih teliti, cermat dan seksama. Terutama
21   Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (1).
pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah. Seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah sebisa mungkin berhasil untuk dapat menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda melalui upaya mediasi. Karena jika penyelesaian secara mediasi ini tidak berhasil dicapai, maka tentu para pihak yang berperkara akan menempuh upaya lainnya seperti melalui badan peradilan. Tentu hal inilah yang nantinya akan membuat pihak yang berperkara akan mengeluarkan biaya dalam penanganan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Feibe Youla Lengkong, Toar N. Palilingan, Dan Harly Stanly Muaja. (2020). Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jurnal Lex Privatum , 8 (2). Retrieved From Http:// Jak_Lexprivatum,+11.+Feibe+Youla+Lengkong_Privatum
M. Naufal Al-Hadi Kasuma, Afdhal Fadhila, Nur Aini. (2022). Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, 3 (2).
Novia Tika Febriana Dan Murry Darmoko A. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/Pt.Tun.Sby). Jurnal Judiciary, 11 (1).
Putu Diva Sukmawati. (2020). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2 (2).
Saharuddin Daming, Latifah Ratnawaty (Dkk). (2023). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengka. Jurnal Legislasi Indonesia, 20 (1).
Thania Audria Radina Dan Nur Adhim, Triyono. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang). Diponegoro Law Journal, 10 (2).