## TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA
Kartika Widya Utama* 1 , Yudhitiya Dyah Sukmadewi 2 , Retno Saraswati 3 , Aju Putrijanti 4 1,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, 50275
2 Fakultas Hukum, Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang, 50196 kartikawidyautama.undip@gmail.com

## Abstract
Tragedy of Indonesian football occurred in Kanjuruhan, 125 Arema Malang supporters died and 330 people were injured. One of the issues highlighted is the use of tear gas by the police. The use of tear gas is accused of being the main factor in the number of fatalities, even though FIFA regulations stipulate the prohibition against carrying and using tear gas or firearms in stadium security. Meanwhile, the Indonesian National Police has its own references to control crowds. The differences in procedures is the main focus discussion, in hope it can provide an overview of whether  the  actions  of  the  Indonesian  Police  in  releasing  tear  gas  constitute  an  abuse  of authority or a lawful action from the perspective of Indonesia’s administrative law.
Keywords : Football Tragedy; Kanjuruhan; Abuse of Power; Administrative Law.

## Abstrak
Tragedi  kelam  dalam  dunia  persepakbolaan  Indonesia  terjadi  di  Kanjuruhan,  125  (seratus  dua puluh lima) orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang terluka. Salah satu isu yang disorot oleh masyarakat adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian.  Penggunaan  gas  air  mata  dituduh  sebagai  faktor  utama  banyaknya  korban  jiwa, padahal dalam peraturan FIFA telah diatur larangan untuk membawa dan menggunakan gas air mata  atau  senjata  api  dalam  pengamanan  stadion.  Di  sisi  lain  Kepolisian  Republik  Indonesia memiliki  acuan  tersendiri  dalam  upaya  pengendalian  massa.  Perbedaan  prosedur  inilah  yang akan  dibahas  dalam  artikel  ini,  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  apakah tindakan  Kepolisian  dalam  melepaskan  gas  air  mata  merupakan  bentuk  penyalahgunaan wewenang  atau  merupakan  perbuatan  yang  sah  dan  legal  menggunakan  perspektif  hukum administrasi negara.
Kata Kunci : Kanjuruhan; Penyalahgunaan Wewenang; Hukum Administrasi.

## A. Pendahuluan
Duka mendalam dirasakan oleh masyarakat khususnya insan persepakbolaan Indonesia, 125 (seratus dua puluh lima) Suporter Sepakbola Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur  (Chaterine,  2022)  sehingga  total  korban  mencapai  455  (empat  ratus  lima  puluh  lima) orang. Kerusuhan dalam pertandingan sepakbola memang kerapkali terjadi, sebut saja kasus dua
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
suporter Persib yang meninggal akibat terjatuh saat berdesak-desakan ke area stadion pada Piala Presiden 2022 antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan  Api  (Setyowati,  2022).  Kemudian  kasus  penganiayaan  dan  penusukan  Haringga  Sirla pada  September  2018  ketika  usai  menyaksikan  pertandingan  antara  Persija  Jakarta  dan  Persib Bandung.  Tak  lekang  pula  dalam  ingatan,  sesaat  sebelum  terjadinya  kerusuhan  di  Malang,  15 September  2022  terjadi  perusakan  Stadion  Gelora  Delta  Sidoarjo  oleh  suporter  Persebaya Surabaya pasca kekalahan dari Rans Nusantara FC.
Banyaknya  korban  jiwa  yang  jatuh  di  Stadion  Kanjuruhan  tidak  berlebihan  kiranya  jika disebut sebagai tragedi atau bencana dalam Persepakbolaan Indonesia. Penggunaan kata bencana atau tragedi  (Steen, 2016)  adalah  akhiran  yang  biasa  digunakan dalam  penggambaran  bab-bab paling mengerikan di sejarah olahraga paling populer di dunia yaitu sepakbola. Penggunaan kata tragedi  atau  bencana  dimulai  sejak  kerusuhan  pada  stadion  Heysel,  ketika  39  suporter  klub sepakbola  Italia  Juventus  tewas  akibat  berdesak-desakan  saat  diserang  oleh  suporter  klub sepakbola asal Inggris Liverpool dan kerusuhan pada stadion Hillsborough dengan 97 (sembilan puluh  tujuh)  suporter  klub  sepakbola  meninggal  dunia    berdesak-desakan  karena  stadion  yang kelebihan kapasitas dan mengakibatkan kepanikan massa.
Potensi  besar  kerusuhan  pertandingan  sepakbola  di  Indonesia  berakibat  pada  setiap pertandingan  harus  selalu  melibatkan  pengamanan  dari  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan dibantu  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia.  Lalu  mengapa  suatu  pertandingan  olahraga  yang mestinya memberikan hiburan kepada masyarakat bisa berubah menjadi sedemikian berbahaya. Menurut  sosiolog,  menjadi  supporter  telah  berkembang  menjadi  identitas  sosial  yang membanggakan  dan  meningkatkan  citra  diri  (Budianto,  2022).  Sehingga  prestasi  suatu  tim sepakbola  oleh  suporter  dianggap  sebagai  bentuk  prestasi  dan  kegagalan  pribadi,  keterkaitan emosi  inilah  yang  kemudian  mengakibatkan  reaksi  emosional  dalam  menyikapi  sebuah kekalahan dalam pertandingan sepakbola. Hal ini didukung pula oleh fenomena crowd behavior. Fenomena ini terjadi ketika orang dalam jumlah banyak berkumpul dalam suatu kerumunan yang bersifat  khusus  dan  menimbulkan  keberanian  yang  bersifat  semu  dan  tidak  akan  muncul  pada situasi normal, sifat keberanian semu ini akan menyebabkan seseorang merasa kuat dan merasa benar  dan  tanpa  ragu  melakukan  suatu  tindakan  (Kampus,  2022).  Bentuk  negatif  dari  sifat fenomena  ini  diistilahkan  sebagai  hooliganisme,  yang  diartikan  sebagai  suatu  paham/budaya yang  merujuk  pada  yang  secara  luas  dianggap  sebagai  perilaku  nakal  dan  merusak  oleh kelompok suporter sepakbola, seperti berkelahi, vandalism, dan melakukan tindakan intimidasi (Hendika & Nuraeni, 2020).
Potensi  kerusuhan  yang  diakibatkan  oleh  perilaku  atau fenomena crowd behavior tersebut memerlukan  mekanisme  pengamanan  yang  dapat  meredam  terjadinya  kerusuhan  untuk mengantisipasi  yang  dimaksud  sebagai crowd  psychology atau  psikologi  massa  (Sinatrya  & Darminto,  2013).  Pengamanan  dan  keselamatan  di  dalam  stadion  dalam  rangka  pertandingan sepakbola  secara  umum  mengacu  kepada  FIFA Stadium  Safety  and  Security Regulasi  tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event FIFA khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai (FIFA, n.d.). Salah satu unsur yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut  adalah  mengenai  keberadaan Stewards atau  Panitia Pengamanan  Pertandingan.  Berdasarkan  Pasal  13  ayat  1  FIFA Stadium  Safety  and  Security Regulation , steward merujuk  kepada  orang  yang  dipekerjakan,  disewa,  dikontrak  atau sukarelawan  yang  membantu  manajemen  pengamanan  dan  keselamatan  penonton,  VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion. Dikecualikan dalam tugas pengamanan dan keselamatan Steward adalah orang-orang yang memang hadir di stadion untuk mengamankan individual tertentu berdasarkan kewenangan atau kontrak, sebagai contoh apabila Presiden menghadiri pertandingan sepakbola akan selalu diikuti oleh pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), keselamatan Paspampres bukanlah menjadi tanggung jawab
Steward . Keselamatan Polisi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban di stadion juga bukan merupakan kewenangan Steward .
Keberadaan Polri dan Militer dalam pengamanan pertandingan sepakbola diatur dalam Pasal 13  ayat  2 FIFA  Stadium  Safety  and  Security  Regulation yang  berbunyi  dalam  terjemahannya sebagai  berikut  “Dalam  event  tertentu,  personel  polisi  atau  militer  dapat  dipekerjakan  sebagai Steward sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  ayat  1. Dalam  hal  tersebut,  seluruh  personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai Steward harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan yang diatur  dalam  peraturan  ini  ketika  menjalankan  tugas  sebagai Steward .  Dengan  demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian  dan  Penggunaan Kekerasan oleh pihak  Militer tidak selaras dengan peraturan FIFA tersebut, sehingga muncul tuduhan dari pelanggaran HAM hingga  penyalagunaan  wewenang  (Memorandum,  2022).  Meskipun  demikian,  tuduhan penyalahgunaan  wewenang  dalam  penggunaan  gas  air  mata  oleh  anggota  kepolisian  dalam rangka pengamanan pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan perlu diuji lebih lanjut.  Hal tersebut berkaitan  dengan kedudukan Polisi sebagai  Aparat Penegak Hukum yang juga tunduk pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dugaan  penyalahgunaan wewenang  tersebut  perlu diuji dengan mengacu pada hukum positif (Simanjuntak, 2018) yang menjadi  pedoman  pelaksanaan  kewenangan  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  terhadap peraturan  FIFA  mengenai  pengamanan  stadion  sepakbola.  Perbedaan  aturan  pedoman  inilah yang menjadi pokok bahasan dalam artikel konseptual ini.
Terdapat beberapa studi pendahuluan yang telah membahas mengenai isu kekerasan dalam dunia  persepakbolaan  di  Indonesia,  sebagai  contohnya  adalah  tulisan  dari  Rumpoko  yang membahas  mengenai  kerusuhan  antar  suporter  di  Indonesia  dilandasi  pada  empat  faktor,  yaitu muatan dendam masa lalu, gesekan spontan di lapangan/tribun, agitasi oleh koordinator suporter melalui  nyanyian-nyanyian  suporter  yang  provokatif  dan  efek  dari  hasil  pertandingan  dan provokasi  dari  dalam  lapangan  baik  yang  dilakukan  oleh  pemain,  ofisial  maupun  wasit (Rumpoko,  2018).  Hal  ini  diperkuat  dengan  studi  yang  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi pergeseran  dari  pertandingan  sepakbola  menjadi  konflik  identitas,  dengan  potensi  terbesar penyebab kerusuhan pertandingan sepakbola adalah keributan antar suporter (Wibowo, 2018).
Studi-studi  yang  ada  belum  memberikan  penjelasan  mengenai  kasus  yang  terjadi  di Kanjuruhan.  Pada  kasus-kasus  sebelumnya  yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah bertemunya  dua  kubu  suporter  sepakbola  yang  kemudian  menimbulkan  kerusuhan.  Padahal, pada  malam  meninggalnya  ratusan  suporter  Arema,  tidak  ada  satupun  suporter  lawan  yang datang di stadion. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut; pertama, apakah tindakan aparat kepolisian dalam membawa dan  menembakkan  gas  air  mata  merupakan  penyalahgunaan  wewenang  berdasarkan  hukum positif  di  Indonesia?  Rumusan  masalah  yang  kedua  adalah,  apakah  peraturan  pengamanan stadion  FIFA  dapat  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  kondisi  infrastruktur  dan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan persepakbolaan Indonesia?

## B. Pembahasan
1. Unsur Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Guna  memahami  apakah  tindakan  penembakan  gas  air  mata  dan  kekerasan  oleh  Pihak Kepolisian  dan  Tentara  Nasional  Indonesia,  terlebih  dahulu  perlu  dipahami  mengenai penyalahgunaan wewenang. Istilah Penyalahgunaan Wewenang secara umum digunakan dalam Hukum Administrasi Negara dan dideskripsikan  oleh Hadjon sebagaimana dikutip oleh Sahlan sebagai  penggunaan  wewenang  yang  tidak  sebagaimana  mestinya  (Sahlan,  2016)  dalam  arti Pejabat  yang  diberikan  kewenangan  tidak  melaksanakan  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan tujuan  diberikan  kewenangannya.  Sedangkan  menurut  Jean  Rivero  dan  Waline,  bentuk penyalahgunaan  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga,  yaitu  (Anggoro,  2016):  a)  Penyalahgunaan
wewenang  dalam  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum demi  kepentingan  pribadi,  kelompok,  atau  golongan;  b)  Penyalahgunaan  wewenang  dalam  hal tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat tidak sesuai dengan tujuan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Penyalahgunaan wewenang melalui penggunaan prosedur yang berbeda dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan tertentu.
Penyalahgunaan dengan demikian menjadi genus (Simanjuntak, 2018) yang terdiri dari tiga spesies  yang  berbeda-beda  sebagaimana  dikemukakan  di  atas.  Ditinjau  dari  pengertiannya Keputusan/Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  harus  memenuhi  tiga  syarat  sah,  yaitu ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  dibuat  sesuai  dengan  prosedur  dan  substansi keputusan/tindakan  sesuai  dengan  obyek  dari  keputusan  tersebut.  Legalitas  dari Keputusan/Tindakan  pejabat  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Anggota  Kepolisian  dan  Tentara  Nasional  Indonesia  berada  di  pinggir  lapangan  Stadion Kanjuruhan  termasuk  dalam  kategori  sebagai  pejabat  yang  sedang  menjalankan  kewenangan karena  kehadiran  polisi  dan  militer  di  dalam  stadion  adalah  untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan  sebagaimana  tugas  dan  kewenangan  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  fungsi “salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanaan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Lebih  khusus  dalam  Pasal  52  Undang-Undang  Keolahragaan,  mengatur  setiap  penyelenggara kejuaraan  olahraga  wajib  memenuhi  persyaratan  teknik  kecabangan,  kesehatan,  keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.
Peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  pengamanan  pertandingan  sepakbola dengan  demikian  memiliki  dua  fungsi  yakni  sebagai Steward yang  berpedoman  pada FIFA Stadium  Safety  and  Security  Regulation atau  sebagai  aparat  kepolisian  yang  bertugas  untuk menjaga  keamanan,  ketertiban  umum  dan  kepentingan  publik.  Perbedaan  peran  tersebut memiliki dampak terhadap prosedur yang digunakan di lapangan, apakah menggunakan prosedur sesuai standar FIFA atau sesuai dengan prosedur di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Prosedur Pengendalian Massa oleh Kepolisian Republik Indonesia .
Prosedur  pengamanan  massa  dalam  pertandingan  sepakbola  belum  diatur  dalam  aturan tersendiri jika mengacu pada seluruh Peraturan Kapolri yang terbit sebelum Tragedi Kanjuruhan terjadi.  Dalam  hal  Pengamanan  Massa,  Kepolisian  Republik  Indonesia  berpedoman  pada Peraturan  Kapolri  No.  16  Tahun  2006  tentang  Pengendalian  Massa  sedangkan  dalam penggunaan  kekuatan  mengacu  kepada  Peraturan  Kapolri    No.  1  Tahun    2009  tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian.  Kedua  peraturan  ini  memang  mengatur bahwa  dalam  upaya  pengendalian  massa,  anggota  kepolisian  yang  bertugas  diwajibkan  untuk membawa gas air mata.
Ruang  lingkup  pengendalian  massa  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  No  16. Tahun 2006 Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengendalian massa (dalmas) meliputi jalan raya, di dalam gedung/bangunan penting dan di lapangan/lahan terbuka. Dari ketiga ruang lingkup  tersebut,  dua  di  antaranya  mengatur  bahwa  dalam  hal  situasi  mulai  tidak  terkendali (situasi kuning) maka pelemparan dan penggunaan gas air mata dilaksanakan. Namun,  apabila pengendalian  massa  dilakukan  dalam  gedung/bangunan  penting,  tidak  diatur  mengenai pelemparan dan penggunaan gas air mata. Artinya, bahaya dari penggunaan gas air mata dalam gedung/bangunan  sudah  disadari  oleh  para  pembuat  Peraturan  Kapolri  No  16  tahun  2006 tersebut.
Perlu  menjadi  sebuah  pertanyaan  klasifikasi  stadion  sepakbola  dalam  tiga  ruang  lingkup yang  ada  tersebut,  apakah  merupakan  jalan  raya,  sebuah  gedung/bangunan  atau  merupakan bagian  dari  lapangan/lahan  terbuka.  Apabila  diklasifikasikan  sebagai  bangunan,  tentunya
membawa  dan  menggunakan  gas  air  mata  bukan  menjadi  bagian  dari  prosedur  pengendalian massa. Lain halnya, jika stadion sepakbola diklasifikasikan sebagai pengendalian massa dalam ruang  lingkup  lapangan/lahan  terbuka,  maka  membawa  dan  menggunakan  gas  air  mata  oleh aparat kepolisian adalah bentuk dari pemenuhan prosedur dan bukan merupakan penyalahgunaan wewenang.
Perlu  menjadi  suatu  pemahaman,  bahwa  prosedur  sebagai  sebuah  pedoman  tidak  dapat dilaksanakan  dengan  baik  tanpa  dibarengi  dengan pelatihan  yang memadai  untuk menjalankan prosedur tersebut.  Dalam konteks pengendalian massa, pelatihan yang diberikan kepada anggota kepolisian  adalah  untuk  menangani  setiap  potensi ancaman, termasuk  di  dalamnya  identifikasi atas  ancaman  itu  sendiri.  Padahal,  karakteristik  antara  satu  massa  dengan  massa  lainnya  bisa sangat  berbeda, karakteristik  antara massa aksi  unjuk  rasa  dengan suporter sepakbola berbeda. Dilihat  dari  sisi  demografinya  saja,  massa  bisa  terdiri  dari  individu-individu  yang  bersifat homogen seperti massa demonstrasi mahasiswa, dapat dipastikan bahwa di dalam massa tersebut kecil  kemungkinan  ada  anak-anak/balita  atau  ibu-ibu  bahkan  lansia.  Berbeda  dengan  suatu pertandingan  sepakbola  yang  demografi  massanya  heterogen,  dengan  rentang  umur  yang beragam  pula.  Karakteristik  massa  yang  berbeda  membutuhkan  cara  penanganan  yang  khusus dan  berbeda  pula  (Hoggett  &  Stott,  2010),  sayangnya  dalam  hukum  positif/prosedur  yang dimiliki  dan  menjadi  pegangan  anggota  kepolisian  yang  bertugas  di  lapangan,  tidak  ada perbedaan  sama  sekali,  semua  massa  dianggap  sama,  dan  hal  ini  terbukti  fatal.  Polisi  yang bertugas  di  lapangan  Stadion  Kanjuruhan  tidak  memiliki  keterampilan  yang  cukup  untuk menangani potensi kerusuhan dalam sebuah pertandingan sepakbola. Padahal pelatihan memiliki peranan  penting  dalam  meningkatkan  efektivitas  dalam  pengendalian  massa  (Ciptoningtyas  & Fanida, 2013).

## 3. Perbedaan standar FIFA dan PSSI dalam Pengamanan Stadion Sepakbola
Paska  penggunaan  gas  air  mata  oleh  pihak  kepolisian  dalam  rangka  membubarkan kerusuhan  di  stadion  Kanjuruhan  diberitakan  oleh  media,  masyarakat  menyoroti  hal  tersebut sebagai pelanggaran atas artikel 19 huruf b FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang berbunyi  “ No  firearms  or  “crowd  control  gas”  shall  be  carried  or  used ”.  Apabila  hanya mengacu pada ketentuan dalam artikel 19 huruf b tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi  pelanggaran  prosedur  dalam  pengamanan  stadion  sesuai  dengan  Standar  FIFA.  Perlu disadari bahwa artikel 19 huruf b ini adalah bagian dari satu bab pengaturan mengenai Stewards . Jika  dibaca  secara  keseluruhan  sebagai  bagian  dari  penafsiran  hukum  secara  sistematis (Purwaka,  2011),  maka  akan  terlihat  perbedaan  yang  signifikan  dalam  memaknai  keberadaan Anggota Kepolisian dan TNI antara FIFA dan PSSI.
Pertama, pengerahan anggota kepolisian dan anggota TNI dalam pengamanan pertandingan sepakbola sebagai Pitchside Stewards adalah sebagai pengamanan yang bersifat supportive atau bantuan, sesuai dengan Artikel 19 yang berbunyi “ in order to protect the players and officials as well as maintain public order, it may be necessary to deploy stewards and/or police around the perimeter of the field of play ” serta Artikel 13 ayat 2 yang berbunyi “ At some events, police or military personnel may be employed as stewards as defined above. In such circumstances, those personnel  identified  to  perform  the  duties  of  stewards  shall  apply  the  principles  contained  in these regulations when performing said duties ”. Penggunaan frasa stewards and/or police serta police or military personnel may be employed as Stewards menunjukkan bahwa Polisi dan TNI tidak dimaksudkan sebagai unsur utama dalam pengamanan pertandingan sepakbola. Kedua, Steward sebagaimana dimaksud dalam artikel 13 harus memperoleh pelatihan formal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebelum bertugas pada semua event FIFA. Adapun pelatihan Stewards , kualifikasi dan sertifikasi Steward harus memenuhi standar yang ditentukan oleh  negara  penyelenggara  pertandingan  atau  asosiasi  dalam  hal  ini  PSSI  sebagai  federasi sepakbola  yang  menaungi  seluruh  kegiatan  dan  pertandingan  sepakbola  di  Indonesia.  Apakah
anggota  Kepolisian  dan  TNI  yang  ditempatkan  sebagai Pitchside  Steward telah  mendapatkan pelatihan formal dan telah memiliki sertifikasi sebagaimana telah diatur dalam artikel 13 tersebut menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi. Kompetensi dalam pelaksanaan sebuah tugas adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap individu (Pandelaki, 2018).
Ketiga,  sebagaimana  telah  disampaikan  pada  poin  pertama,  polisi  yang  berada  di  dalam stadion dapat memiliki lebih dari satu peran, yaitu sebagai Steward dan sebagai Aparat penegak hukum  yang  bertugas  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan.  Salah  satu  bentuk  identifikasi peran dalam suatu pertandingan sepakbola adalah melalui seragam yang dikenakan. Dalam hal ini,  polisi/personel  militer  yang  bertugas  sebagai steward semestinya  telah  mengenakan  rompi bertuliskan stewards sementara  polisi/personel  militer  yang  tidak  bertugas  sebagai steward mengenakan  seragam  instansi  masing-masing.  Konsekuensi  dari  penggunaan  seragam  tersebut menentukan  apakah  dalam  melakukan  tindakan  seorang  individu,  dalam  hal  ini  anggota polisi/militer berpedoman pada prosedur instansi masing-masing atau prosedur yang telah diatur oleh FIFA.
Keempat,  dalam  konteks  penyelenggaraan  pertandingan  sepakbola,  idealnya  penegakan hukum mengacu pada aturan hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas/federasi olahraga tersebut. Namun pada praktiknya di Indonesia, pengamanan dan pengendalian massa pada pertandingan sepakbola masih perlu melibatkan unsur Kepolisian dan/atau Militer sebagai Aparat Penegak Hukum. Sehingga, diperlukan suatu aturan khusus yang dapat  mengikat  Aparat  Penegak  Hukum  agar  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  karakteristik massa  suporter  sepakbola  yang  bersifat  heterogen.  Diperlukan  suatu  peraturan  teknis pengamanan pertandingan sepakbola yang harus dijadikan pedoman bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan sepakbola sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  diajukan  dalam  artikel  ini.  Kesimpulan pertama  adalah  dalam  menentukan  ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  oleh Kepolisian/  TNI  dalam  mengamankan  pertandingan  sepakbola  antara  Arema  Malang  melawan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan perlu memisahkan secara tegas peran dan fungsi dari keberadaan kedua instansi tersebut pada malam kejadian.  Kesimpulan kedua adalah untuk dapat melaksanakan  ketentuan  FIFA Stadium  Safety  and  Security  Regulation ,  apabila  Polisi/TNI dilibatkan  dalam  pengamanan  stadion,  tidak  boleh  ditempatkan  sebagai stewards tanpa mendapatkan pelatihan formal yang menjadi tanggung jawab Federasi dalam hal ini PSSI untuk mengelola  bentuk  dan  cara  pelatihan  tersebut.  Kesimpulan  ketiga,  polisi  yang  membawa  dan menembakkan gas air mata adalah bentuk pelaksanaan dari prosedur yang berlaku, sebagaimana pelatihan  yang  diterima.  Mengharapkan  anggota  kepolisian/militer  bertindak  di  luar  apa  yang menjadi kompetensi mereka adalah suatu hal yang absurd.
Saran  pertama  yang  dapat  diajukan  atas  ketiga  kesimpulan  di  atas  adalah  dalam mengimplementasikan FIFA Stadium Safety and Security Regulation tidak cukup hanya sekedar berargumen bahwa ketika suatu pertandingan sepakbola dilaksanakan maka yang harus dijadikan acuan adalah aturan FIFA, karena aturan FIFA tersebut dibentuk dengan asumsi bahwa Federasi Sepakbola  pada  masing-masing  Negara  telah  memiliki infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  peraturan  FIFA.  Untuk  itu diperlukan peran dari Federasi dalam melakukan pelatihan-pelatihan terhadap seluruh perangkat pertandingan, termasuk apabila melibatkan pihak kepolisian dan militer dan memastikan bahwa siapapun yang bertugas sebagai Stewards dan unsur pengamanan Pertandingan Sepakbola harus mendapatkan  pelatihan  formal  sebagaimana  prasyarat  sesuai  artikel  nomor  13  angka  5 FIFA Stadium  Safety  and  Security  Regulation .  Saran  ketiga  adalah  PSSI  selaku  Federasi  dan
Kepolisian  Republik  Indonesia  perlu  untuk  duduk  bersama  dan  membuat  standar  operasional prosedur  yang  khusus  mengatur  bagaimana  pengendalian  massa  dalam  suatu  pertandingan sepakbola di stadion, jika hal ini tidak dilakukan dan evaluasi terhadap tragedi ini hanya berhenti sampai  pada  pemidanaan  beberapa  pelaksana  di  lapangan,  maka  tidaklah  mengherankan  jika suatu saat nanti akan muncul tragedi-tragedi lainnya dalam pengamanan stadion sepakbola kita.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  F.  N.  (2016).  Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap  Keputusan Dan/Atau Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  Oleh  PTUN. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum , 10 (4), 647–670. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803
Budianto,  A.  (2022,  October  3).  Kenapa  Pertandingan  Bola  Sering  Terjadi  Kerusuhan?  Ini
Penjelasan Sosiolog. Okenews . Retrieved from https://news.okezone.com/read/2022/10/03/525/2679825/kenapa-pertandingan-bola-sering- terjadi-kerusuhan-ini-penjelasan-sosiolog
Chaterine, R. N. (2022, October 3). UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka- luka dan 125 Meninggal Dunia. Kompas.Com . Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/18374251/update-jumlah-korban-tragedi- kanjuruhan-330-luka-luka-dan-125-meninggal
Ciptoningtyas,  A.  R.,  &  Fanida,  E.  H.  (2013).  Efektivitas  Pelatihan  Pengendalian  Massa  Di
Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Publika , 1 (2), 1–12. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2571
FIFA.  (n.d.).  FIFA  Stadium  Safety  and  Security  Regulations.  Retrieved  from  FIFA  website: https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf
Hendika, F., & Nuraeni, N. (2020). Globalisasi Hooliganisme terhadap Suporter Sepak Bola di Indonesia. Jurnal  Hubungan  Internasional , 13 (1),  85–102.  Retrieved  from  https://e- journal.unair.ac.id/JHI/article/view/18269
Hoggett,  J.,  &  Stott,  C.  (2010).  Crowd  Psychology,  Public  Order  Police  Training  and  The Policing  of  Football  Crowds. Policing:  An  International  Journal , 33 (2),  218–235. https://doi.org/10.1108/13639511011044858
Kampus. (2022, October 4). Redam Potensi Crowd Behavior untuk Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Ini Saran Pakar Unpad. Republika . Retrieved from https://kampus.republika.co.id/posts/181066/redam-potensi-crowd-behavior-untuk-cegah- tragedi-kanjuruhan-terulang-ini-saran-pakar-unpad
Memorandum,  A.  M.  (2022).  Peradi  Nilai  Tragedi  Kanjuruhan  Murni  Pelanggaran  HAM. Retrieved from Memorandum.co.id website: https://memorandum.co.id/peradi-nilai-tragedi- kanjuruhan-murni-pelanggaran-ham/
Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Lex  Et  Societatis ,
6 (5), 157–169. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/20367 Purwaka,  T.  H.  (2011).  Penafsiran,  Penalaran,  dan  Argumentasi  Hukum  Yang  Rasional. Masalah-Masalah Hukum , 40 (2), 117–122. Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462
Rumpoko,  S.  S.  (2018).  Kekerasan  Dalam  Sepakbola. Jurnal  Ilmiah  Penjas , 4 (3),  33–57. Retrieved from http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/726
Sahlan, M. (2016). Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi  Absolut  Peradilan  Administrasi. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 23 (2),
271–293. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6
Setyowati, D. (2022). Deretan Tragedi Suporter Bola RI, selain Kerusuhan Stadion Kanjuruhan.
Retrieved from
katadata.co.id
website:
https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/633909d652825/deretan-tragedi-suporter-bola-ri- selain-kerusuhan-stadion-kanjuruhan
Simanjuntak,  E.  P.  (2018).  Pengujian  Ada  Tidaknya  Penyalahgunaan  Wewenang  Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Examination To Determine The Presence Or Absence  Of  Abuse  Of  Authority  According  To  Government  Administration  Law. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 7 (2), 237–262. https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262
Sinatrya, E. Y., & Darminto, E. (2013). Agresifitas Supporter Sepak Bola Persebaya Surabaya Pada  Saat  Pertandingan  Berlangsung. Character :  Jurnal  Penelitian  Psikologi , 1 (2). Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/1877
Steen,  R.  (2016).  Interwoven  Tragedies:  Hillsborough,  Heysel  and  Denial. Sport  in  Society ,
19 (2), 254–266. https://doi.org/10.1080/17430437.2015.1079011
Wibowo, A. (2018). Perpolisian Kerumunan dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia (Studi Kasus:  Konflik  Suporter  Sepak  Bola  Viking  (Persib)  dan  Jakmania  (Persija). Indonesian Journal of Sociology and Education Policy , 3 (2), 1–30.