Jurnal Kajian Wilayah 12 (2021) 105-120
JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x

## RINGKASAN HASIL PENELITIAN: ANALISIS BUDAYA DAN IMPLIKASI SOSIAL EKONOMI DALAM PRAKTIK SABUK JALAN TIONGKOK

## CULTURAL ANALYSIS AND THE SOCIO-ECONOMIC IMPLICATION ON THE CHINA BELT AND ROAD INITIATIVE PRACTICES
Erlita Tantri 1 , Paulus R Yuniarto 2 , Rita Pawestri 3 , Wabilia Husnah 4 Pusat Penelitian Kewilayahan - LIPI 1 2 3 4 email: 1 erlitatantri@gmail.com , 2 rudolfyuniarto@gmail.com,
3 rita_pawestri@yahoo.com, 4 wabiliahusnah89@gmail.com
Diterima: 15-03-2021
Direvisi:
20-04-2021
Disetujui:03-05-2021

## ABSTRACT
China’s  Belt  Road  Initiative  (China’s  BRI)  is  the  Chinese  government’s  economic  and  political diplomacy aimed at securing the country’s supply of production and foreign exchange, spreading capital and investment, and enhancing international relations. This initiative represents a road map on how China plays a strategy to rule the world economy while also strengthening political influence in the Belt and Road region. China combines all internal and external economic, political, cultural and security interests. China BRI was developed from the cultural foundations of Taoism, Confucianism and Mohism which taught ethics and law in society. Chinese culture is at the heart of the Belt Road Initiative, so this initiative has a peaceful, harmonious, open and prosperous nature which is in line with the ethics taught in the teachings of Confucianism, Taoism, and Mohism. In the course of China’s BRI, China took a sociocultural approach with the countries that were invited to cooperate. The Belt Road Initiative provides tremendous benefits for China itself to realize its dream. This article seeks to describe the notion of China’s BRI along with the challenges and cultural strategies and other collaborations carried out in it. The Chinese government wants this BRI cooperation not to end in the form of a physical project, but also to create cooperation in the social and cultural fields and relations between people. However, one problem that China has to overcome is the country’s negative image in the world.
Keywords : China’s BRI, China’s Dream, Cooperation, Socio-cultural Approach.
https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.889 2087-2119 / 2502-566X ©2021 Jurnal Kajian Wilayah. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018

## ABSTRAK
China’s Belt Road Initiative ( BRI Tiongkok) atau Prakarsa Sabuk Jalan Tiongkok merupakan diplomasi ekonomi dan politik Pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk mengamankan pasokan produksi negara dan devisa, penyebaran modal dan investasi, serta peningkatan hubungan internasional. Selain itu, BRI Tiongkok merepresentasikan peta jalan Tiongkok dalam memainkan strategi untuk memimpin ekonomi dunia sekaligus juga memperkuat pengaruh politik di negara yang dilalui Sabuk dan Jalan. Negara ini berupaya menggabungkan seluruh kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan keamanan internal dan  eksternal.  BRI  dikembangkan  dari  dasar  budaya  Taoisme,  Konfusianisme  dan  Mohisme  yang mengajarkan etika dan hukum dalam bermasyarakat. Budaya Tiongkok menjadi ruh dalam berjalannya Belt Road Initiative. Xi Jinping menyebutkan bahwa Belt Road Initiative memiliki sifat damai, harmoni, terbuka dan makmur yang  sejalan dengan etika yang diajarkan dalam ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Mohisme.  Dalam perjalanan China’s BRI, Tiongkok melakukan pendekatan sosial budaya dengan negara-negara yang diajak kerja sama .  Belt  Road  Initiative memberikan  manfaat  luar  biasa  bagi Tiongkok sendiri untuk merealisasikan impiannya. Tulisan ini berupaya menggambarkan mengenai ide besar China’s BRI tersebut beserta tantangan dan strategi budaya serta kerja sama lainnya yang dilaksanakan di dalamnya. Pemerintah Tiongkok ingin kerja sama BRI ini tidak berakhir dalam bentuk proyek fisik saja, tetapi juga menciptakan kerja sama bidang sosial dan budaya dan hubungan antar masyarakat. Namun, salah satu masalah yang harus diatasi Tiongkok adalah citra negatif negara tersebut di dunia.
Kata kunci : BRI Tiongkok, Kerja sama, Sosial Budaya , impian Tiongkok.

## PENDAHULUAN
Belt Road Initiative (Prakarsa Sabuk Jalan, BRI ) merupakan satu ide besar yang digagas oleh Presiden Xi Jinping pada 2013. Walaupun BRI menuai masalah di luar Tiongkok, seperti perdebatan masalah konflik  antar  negara  sebagai  akibat pembangunan  infrastruktur  di  wilayah perbatasan Indo China atau di Laut Cina Selatan, migrasi pekerja maupun mobilitas manusia yang semakin meningkat, gencarnya investasi perdagangan dan pertukaran barang dari Tiongkok, serta sektor pariwisata yang dibanjiri turis Tiongkok, namun di dalam negeri Tiongkok sendiri BRI disambut cukup antusias. BRI dianggap sebagai kendaraan untuk mewujudkan mimpi Tiongkok, sehingga Pemerintah Tiongkok bersama rakyatnya berupaya mempromosikan mimpi besar negara tersebut yaitu membangun
kesejahteraan dan kemakmuran bersama serta menjadi pusat dunia.
China’s  BRI atau Prakarsa Sabuk Jalan Tiongkok awalnya berusaha membangun infrastruktur fisik yang dalam pergerakannya akan membentuk suatu ‘connectography’ , yaitu  sebuah gambaran tentang keterhubungan antar wilayah dan manusia. Tidak ada lagi perbedaan ideologi dan politik dalam berhubungan, yang ada hanyalah koneksitas ekonomi yang makin mengglobal melalui kota-kota besar dan  federasi  atau  kumpulan-kumpulan kepentingan ekonomi melalui pembangunan jaringan-jaringan fisik seperti kabel, pipa, rel kereta api, serta jaringan rantai suplai bisnis dan  industri.  Jaringan  dan  infrastruktur yang terbangun tersebut menjadi jalan baru yang oleh Khanna (2016) disebut sebagai ‘Global Renaissance’ (dunia baru).
Pembangunan dan konektivitas infrastruktur China’s BRI akan mempunyai kemampuan daya saing korporasi dan keunggulan investasi, serta dapat menjadi stimulus untuk membuka keterisolasian dan memacu perkembangan industri lokal terutama di bidang pengolahan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan perekonomian internasional antar negara (Khanna, 2016) .
Pembangunan  infrastruktur,  terutama  yang berbentuk fisik seperti jaringan transportasi, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Tulisan ini berupaya menyajikan gambaran mengenai ide-ide dalam BRI serta dinamika budaya, sosial, dan ekonomi dalam hal persoalan dan tantangannya.

## IDE BESAR CHINA’S BRI
BRI adalah program Pemerintah Tiongkok dalam upaya mensinergikan kekuatan politik dan ekonomi mereka di kawasan Eurasia. Ada tiga situasi umum yang melatarbelakangi terbentuknya BRI , yaitu pertama , kompetisi ekonomi Tiongkok dengan Amerika, Rusia, Jepang, India dan upayanya memperluas pengaruh di kawasan Asia  dan  Pasifik.  Dalam  konteks hubungan dagang, negara di kawasan Asia Tengah menjadi sasaran pasar strategis bagi produk-produk Tiongkok, karena kawasan ini memiliki populasi mencapai 60 juta orang dan potensial sebagai sumber konsumen. Selain menjadi kawasan sasaran produk Tiongkok, Asia juga memiliki
posisi geopolitik yang strategis bagi Tiongkok dalam hal keamanan energi dan militer yaitu strings of pearls . Tiongkok secara langsung berbatasan darat dengan Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afganistan,  India,  Mongolia  dan  India. Untuk menguasai daerah ini menjadi negara pengekspor dan mengakumulasi devisa maka Tiongkok  harus  lebih  aktif  berperan secara ekonomi dan bersaing dengan negara lainnya (Kartini, 2015) .
Kedua , krisis ekonomi global. Akibat terjadinya krisis ekonomi global pada 2008 terjadi penumpukan pasar ekonomi di sektor domestik Tiongkok yang mengakibatkan akumulasi modal terkumpul di dalam negeri. Model perdagangan seperti ini membuat ekspor dan juga Foreign Direct Investment (FDI) menjadi kurang efektif dan berkembang. Padahal Tiongkok adalah negara yang sedang menggenjot ekspor untuk mengakumulasi devisa dan membuka pola pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi. Untuk menghadapi krisis  finansial  global,  Pemerintah Tiongkok mengambil kebijakan stimulus untuk meningkatkan kapasitas produksi demi  meredam  efek  krisis.  Langkah  ini sedikit demi sedikit cukup berhasil pada saat itu, namun kemudian Tiongkok harus ‘membuang’ kelebihan kapasitas produksi mereka, termasuk modalnya keluar negeri. Pemerintah Tiongkok mengantisipasi masalah kelebihan kapasitas produksi dengan memfokuskan paket stimulus pada sektor  infrastruktur  daripada  membangun pabrik baru. Untuk mengatasi hal ini, Tiongkok harus menemukan pasar ekspor
baru atau menjaga pasar yang ada, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir yang kaya dengan wilayah daratan yang miskin serta menjaga stabilitas baik di dalam maupun di luar negeri. Permasalahan ekonomi domestik inilah yang mendorong para pemimpin Tiongkok menggagas jalur logistik darat dan laut (Wibowo, 2015; Kartini, 2015) .
Ketiga , perlambatan ekonomi Tiongkok. The Organisation for Economic Co-operation  and  Development (OECD,
2018) memperkirakan ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan sekitar 6,5% di 2016 dan diproyeksikan akan mencapai 6,8%. Kepentingan utama Pemerintah Tiongkok dalam menjamin produksi tetap tinggi karena khawatir memicu perlambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran, maka kebijakan membuka pasar baru harus dilakukan. Tiongkok membutuhkan saluran keluar untuk mengalirkan kelebihan kapasitas ini demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sasarannya adalah negara- negara berkembang di sekeliling wilayah Tiongkok. Dengan menggunakan cadangan devisanya sebagai pinjaman bagi negara berkembang, Tiongkok bisa menciptakan permintaan proyek besar bagi perusahaan- perusahaan konstruksi mereka. Negara- negara yang menerima bantuan juga akan menjadi pasar baru, saluran bagi kelebihan kapasitas produksi barang dan jasa yang terjadi di Tiongkok (Wibowo, 2015) .
China  BRI secara keseluruhan memperlihatkan relasi antara konektivitas infrastruktur dan pergerakan barang, modal, manusia di tingkat global yang dipraktikan
dalam investasi China  BRI . Semua ini bertujuan untuk mewujudkan “Impian Tiongkok” . Secara garis besar, perwujudan “Impian  Tiongkok”  yang  diterjemahkan oleh Presiden Xi Jinping terangkum dalam kata kunci: ‘Kebangkitan Besar Bangsa Tionghoa’ (Nufus,  2014) . Menurut Kuhn, Impian Tiongkok yang dinyatakan oleh Presiden Xi tersebut merupakan upaya peremajaan besar bangsa Tiongkok saat ini (Kuhn, 2013) . Fewsmith (2013) berpendapat bahwa Impian Tiongkok bukan hanya cerminan perjuangan bangsa Tionghoa di masa modern, namun juga semua sejarah bangsa baik masa modern atau lampau.  Oleh  karenanya  di  dalam  Impian Tiongkok mengandung nilai patriotisme yang menunjukkan semangat nasional. Tidak hanya peran masyarakat yang besar dalam pembentukan Impian Tiongkok ini, melainkan juga peran Partai Komunis Tiongkok. Partai dipandang memiliki kepemimpinan politik untuk membimbing masyarakat mewujudkan impian.
China’s  BRI merupakan gagasan global yang sangat penting bagi Tiongkok, yaitu untuk membawa dunia bersama memfasilitasi ke arah globalisasi baru (yang adil). Artinya membuka konektivitas di area  di  mana  pembangunan  infrastruktur, khususnya jalan, saling terbangun (Yiwei,
2016; Mitrovic, 2018) . China’s  BRI juga menjadi alat bagi perjuangan meraih impian Tiongkok, sebuah negara yang kaya dan berkuasa. Untuk mewujudkan impian ini, Tiongkok wajib menunjukkan semangat orang Tiongkok, intinya adalah semangat nasional dengan berlandaskan nilai
patriotisme dan kolektivisme (Fewsmith, 2013) .

## PENDANAAN CHINA’S BRI
Untuk  pendanaan  inisiatif  ini,  Tiongkok memelopori dua mekanisme finansial, yaitu dana Jalur Sutra Baru dari pihak pemerintah dan  dari  Bank  Investasi  Infrastruktur Asia ( Asian Infrastructure Invesment Bank/ AIIB).
Sebanyak 21 negara Asia, bergabung dalam AIIB pada  pendiriannya,  yaitu  24  Oktober 2014. Tiongkok sendiri menyumbang 50 persen dari modal awal lembaga pendanaan infrastruktur tersebut. AIIB bertujuan untuk menyediakan dana bagi sejumlah proyek infrastruktur  seperti  jalanan,  pelabuhan, menara telekomunikasi di negara-negara Asia. Walau mendapatkan kritikan karena dianggap menyaingi institusi pendanaan World Bank dan International  Monetary Fund (IMF), namun banyak pengamat ekonomi menganggap AIIB punya dampak positif  bagi  ekonomi  negara  berkembang. Dengan pendanaan ini, Pemerintah Tiongkok ingin mengurai sumbatan konektivitas Asia dengan membentuk lembaga pendanaan (Armandhanu, 2014) .
Menurut Wang (2018) ada beberapa persamaan dan perbedaan BRI dan Marshall  Plan . Kesamaan antara BRI dan Marshall Plan adalah pada upaya BRI untuk memanfaatkan dana yang berlimpah, kelebihan  modal  dan  memanfaatkan produktivitas melalui investasi di luar negeri. Namun Bowen (2018) juga mengklaim bahwa BRI berbeda dengan Marshall  Plan dalam hal latar belakang
sejarahnya, tujuannya, struktur negara- negara yang berpartisipasi, isinya, dan cara implementasinya.
Tiga sumber pembiayaan BRI terdiri dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Silk  Road  Fund (SRF), dan China Development Bank (CDB). AIIB dan SRF merupakan dua organisasi keuangan yang khusus didirikan untuk mendukung BRI . Namun masing-masing sumber berbeda peruntukannya atau membiayai proyek-proyek yang berbeda yang tidak hanya  untuk  pembangunan  infrastruktur. Pertama, AIIB merupakan sebuah bank pembangunan multilateral yang memiliki misi untuk meningkatkan sosial ekonomi di Asia. AIIB berkantor pusat di Beijing. Hingga 2019 terdapat 100 anggota dari  seluruh  dunia.  Pendanaan  sifatnya konsorsium, artinya, beberapa negara secara bersama-sama ikut menggalang dana, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, termasuk Indonesia. Keikutsertaan negara-negara sebagai anggota AIIB ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut setuju dengan Tiongkok mengenai perlunya membangun infrastruktur di Asia. Partisipasi dalam bank juga memungkinkan negara-negara anggota tersebut, termasuk Indonesia, meminjam uang dari AIIB demi membiayai  pembangunan  infrastrukturnya (Wuryandari, 2017) .
Kedua adalah Silk  Road  Fund (SRF) yang didirikan di Beijing di 2014. Pendanaannya merupakan investasi dari empat lembaga, meliputi: State Administration  of  Foreign  Exchange
(65%), China  Investment  Corporation
(15%), Export-Import Bank of China (5%) dan China  Development  Bank (15%) ( Silk Road  Fund , 2019) . Sumber pendanaan ini mayoritas bersumber dari Pemerintah Tiongkok. Dari segi peruntukannya, SRF memberikan pembiayaan dan dukungan keuangan untuk kerja sama ekonomi, perdagangan, dan konektivitas di bawah kerangka kerja BRI yaitu di bidang infrastruktur,  pembangunan  sumber  daya dan energi, kerja sama kapasitas industri, dan keuangan negara. Sifat investasi ini bisa jangka menengah maupun panjang.
Ketiga , adalah China  Development
Bank (CBD). CDB yang didirikan pada 1994 sebagai institusi kebijakan keuangan yang berada langsung di bawah koordinasi China State  Council. CDB sendiri menyediakan pembiayaan  fasilitas  berjangka  menengah – panjang yang membantu strategi pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok jangka panjang ( China Development Bank , 2015) . CDB mempromosikan proyek besar dan mendukung rel kereta api Tiongkok serta perusahaan energi nuklir. Dari ketiga lembaga keuangan tersebut, AIIB dan SRF khusus didirikan untuk mendukung implementasi BRI . Sementara CBD tidak secara langsung didirikan karena BRI , tetapi seiring dengan dibangunnya BRI , CBD turut berperan dalam berbagai pembiayaan proyek.

## TANTANGAN DAN STRATEGI BUDAYA
Budaya Tiongkok telah memainkan peran
penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri mereka, dan hal ini kemudian menjadi landasan dalam menginisiasi Belt Road Initiative . Belt Road Initiative dikembangkan dari dasar budaya Taoisme, Konfusianisme  dan  Mohisme  yang mengajarkan etika dan hukum dalam bermasyarakat. Budaya Tiongkok tersebut menjadi ruh dalam berjalannya Belt Road Initiative. Xi Jinping menyebutkan bahwa Belt Road Initiative memiliki  sifat  damai,
harmoni, terbuka dan makmur. Keempat karakteristik Belt Road Initiative ini sejalan dengan etika yang diajarkan dalam ajaran Konfusianisme,  Taoisme,  dan  Mohisme, sehingga diharapkan BRI dapat memberikan manfaat  besar  bagi  Tiongkok  dalam mewujudkan cita-cita atau impian Tiongkok yang salah satunya adalah menjadi pusat dunia.
Meskipun Belt Road Initiative memang  bisa  memberikan  manfaat luar biasa bagi Tiongkok sendiri untuk merealisasikan impiannya, namun, salah satu masalah yang harus dihadapi Tiongkok adalah citra negatif negara tersebut di dunia. Banyak negara yang merasa khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Belt Road Initiative , serta mempertanyakan maksud terselubung di balik proyek ini. Hal ini sedikit banyak menghambat jalannya Belt Road Initiative . Hal ini terlihat di mana perkembangan China  BRI dalam kurun waktu 5 tahun belakangan  memperlihatkan ‘kemandegan’ kemajuan akibat beberapa kendala yang terkait stereotype budaya Tiongkok, agresivitas Tiongkok dalam mewujudkan impian Tiongkok, dan jebakan
hutang,  sehingga  muncul  sikap  negatif dari negara lain. Salah satu permasalahan berakar pada konteks sosial-budaya (termasuk di dalamnya sejarah sub-ordinat Tiongkok, sejarah hubungan antar negara, posisi geostrategis/geopolitik Tiongkok, atau perbedaan budaya) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ide dan praktik China’s  BRI. Gambaran konteks sosial budaya ini belum banyak di jelaskan dalam implikasi kebijakan BRI selama ini .
Demi membantu mempromosikan Belt and Road Initiative , sekaligus memperbaiki citranya di dunia internasional, Tiongkok mengangkat kembali nilai-nilai budaya tradisional mereka dalam Belt Road Initiative . Pemerintah Tiongkok menyebut Belt Road Initiative sebenarnya berisi nilai- nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Konfusianisme, seperti cinta kasih terhadap manusia, harmoni, kedamaian dan saling berbagi. Ada dua poin penting yang ingin ditampilkan oleh Pemerintah Tiongkok melalui citra ini. Pertama , Belt and Road Initiative adalah sebuah proyek damai, yang penuh dengan nilai-nilai budaya yang luhur. Kedua, sesungguhnya Belt and Road Initiative merupakan sebuah gagasan yang tidak muncul dalam sekejap mata saja. Kebaikan Belt and Road Initiative justru sudah tertanam dalam jiwa Tiongkok sejak ribuan tahun lampau.
Pada The Second Plenary Meeting of the 60th Anniversary of the Unitid Nations Summits , Presiden Hu Jintao menyampaikan pidatonya yang berjudul “ Strive to build a harmonious world of lasting peace and common prosperity” . Dalam pidato tersebut,
Presiden Hu mengemukakan konsep “Dunia yang Harmonis” (Han dan Zhang, 2018) . Xi Jinping juga sering menggunakan konsep harmoni. Xi memperkenalkan Belt and Road Initiative sebagai sebuah proyek yang menjunjung tinggi harmoni, dan bertujuan untuk menciptakan harmoni di dunia. Dalam One  Belt  One  Road  Forum yang diselenggarakan pada Mei 2015, Presiden Xi mengungkapkan bahwa “kami tidak memiliki niat untuk membentuk kelompok kecil yang merugikan stabilitas, apa yang kami harapkan adalah untuk menciptakan keluarga besar yang koeksistensi harmonis”. Dalam Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs pada Oktober 2014 lalu,
Presiden Xi Jingping menyebutkan: “ Prinsip dasar kebijakan diplomasi Tiongkok dengan negara tetangga adalah tetangga yang baik dan rekan yang baik. Prinsip kebijakan ini adalah persahabatan, ketulusan, timbal balik dan toleransi” (Jinping, 2014: 297) .
Harmoni ini bisa dibangun oleh masyarakat dunia dengan saling bekerja sama demi kemakmuran bersama. Xi sendiri sering mengatakan frasa yang berbunyi 命 运共同体 ( Mìngyùn  Gòng  Tóngtǐ ) yang artinya komunitas untuk berbagi takdir bersama, atau 合作共 ( Hézuò Gòng Yíng ) yang artinya kerja sama dan kemakmuran bersama, untuk menggambarkan proyek Belt and Road Initiative .
Melalui konsep harmoni tersebut, Konfusianisme mengajarkan cara menjalin hubungan interpersonal. Kebajikan, moralitas dan cinta kasih yang merupakan suatu  fondasi  dalam  sistem  politik  dan sosial perlu dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari untuk menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis. Sejalan dengan  Konfusius,  Mensius  menuturkan, untuk menjaga hubungan interpersonal yang harmonis tersebut, etika moral menjadi hal yang sangat penting (Han & Zhang, 2018) .
Harmoni dijadikan ruh dalam proyek Belt and Road Initiative dan Tiongkok berusaha mengembangkan hubungan internasional dengan win-win situations , membangun komunitas takdir bersama untuk kepentingan umat manusia, tanpa konfrontasi  dan  perpecahan.  Komunitas takdir bersama ( community of shared future ), digunakan dalam hubungan internasional Tiongkok.  Konsep yang digagas Presiden Xi Jinping ini meyakini bahwa setiap manusia memiliki kepentingan bersama, bekerja sama untuk win-win situations dan saling berbagi suka dan duka. Konsep ini dipegang dalam hubungan diplomatik antara Tiongkok dan negara-negara berkembang, negara-negara tetangga dan negara maju (Han & Zhang, 2018) .

## KEKUATAN LUNAK (SOFT POWER) DALAM CHINA  BRI
Dalam upaya memenuhi kepentingan internasional, pandangan budaya dan faktor sosial merupakan teknik yang sangat diandalkan dalam berdiplomasi. Demikian pula dengan kerja sama sosial budaya. Kekuatan lunak ( soft power ) dalam proyek China BRI hadir dengan bantuan sosial dan budaya. Beberapa kegiatan yang tercakup dalam misi tersebut antara lain, misi olahraga, misi pendidikan, misi pertukaran
budaya, pariwisata dan lainnya. Semuanya bergerak dalam kerangka hubungan antar masyarakat ( people to people exchange ).
Oleh  karena  itu, China  Belt Road Initiative bertujuan tidak hanya menghubungkan Tiongkok dengan negara Asia  dan  Eropa  secara  fisik,  namun  juga membangun platform kerja sama dan mempromosikan konektivitas internasional dalam lima aspek: pertukaran budaya (mempromosikan ikatan hubungan dan kerja sama); koordinasi kebijakan (merencanakan dan mendukung pengembangan kebijakan  pengembangan  infrastruktur); memfasilitasi  konektivitas  (membangun fasilitas  infrastruktur  fisik  dan  non-fisik); investasi  dan  perdagangan  (memfasilitasi investasi lintas batas dan mendukung rantai kerja sama); serta integrasi keuangan (meningkatkan koordinasi keuangan dan kerja sama keuangan bilateral) (Yinquan,
2015) .
Melalui BRI, Tiongkok sedang membujuk negara dunia mengikuti inisiatifnya  di  panggung  global  dan berupaya memperdalam hubungan antara bangsa dan budayanya dengan negara- negara lain di sepanjang jalur koridor BRI (Dellios, 2017) .  Inisiatif  ini,  pada sisi yang lain, sekaligus menjadi strategi memperkuat pengaruh Tiongkok di daerah (negara) Sabuk Jalan dan Maritim yang dilewati sambil menggabungkan seluruh kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan keamanan internal dan eksternal ke dalam pengaruh Tiongkok (Mitrovic, 2018) .
Dengan demikian, BRI nantinya bukan hanya soal kegiatan ekonomi (perdagangan dan pembangunan infrastruktur), tetapi juga hendak mendorong hubungan antar manusia yang akan membentuk interaksi dan konektivitas yang mendalam, menghasilkan pembentukan komunitas yang dibarengi hibridisasi kepentingan sosial-budaya bersama (Dellios, 2017) . Terkait hal ini, Pemerintah Tiongkok melakukan beberapa langkah internasionalisasi budaya dan integrasi sosial melalui platform BRI , di antaranya: strategi prioritas budaya, menjalankan kebijakan go out budaya; penyebarluasan ajaran/konsep  budaya;  aktif  membangun forum  multikultural  jalan  sutra;  dan membuat festival budaya (Li, 2017) .
Hal ini dikarenakan pemerintah Tiongkok tidak ingin kerja sama BRI ini  berakhir  dalam  bentuk  proyek  fisik, tetapi  juga  dapat  memberikan  efek  atau menciptakan kerja sama bidang sosial dan budaya dan hubungan antar masyarakat. Melalui penggunaan kekuatan lunak ( soft power ) yang dimiliki, proyek China BRI hadir juga dengan beberapa bantuan sosial atau budaya, seperti investasi budaya  bidang  perfilman  atau  fotografi, bidang bantuan kemanusiaan, perluasan pendidikan melalui pembentukan Institut Konfusius Global, pariwisata, dan lainnya.
Sebagai contoh, berdiri Confusius Institute di berbagai negara, menjadi sarana sebagai saluran-saluran untuk terjadinya tukar- menukar kebudayaan, menyebarluaskan media berbahasa Mandarin di Indonesia, menaikkan daya saing produk dan
budaya Tiongkok serta mempromosikan produk-produk kebudayaan. Melalui Institut  Konfusius  Pemerintah  Tiongkok memperkenalkan nilai-nilai dan budaya tradisional  (Taoisme,  Konfusianisme  dan Mohisme) dalam skema BRI . Kesemuanya bergerak dalam kerangka hubungan antar masyarakat ( people to people exchange ).
Soft power Tiongkok lebih banyak melalui budaya, seperti diplomasi publik melalui      televisi, radio, pertukaran pendidikan dan budaya, publikasi surat kabar, dan lain sebagainya (Lai dan Lu, 2012) . Penggunaan diplomasi budaya sebagai soft power strategy menjadi lebih berarti dan lebih kuat untuk mempromosikan citra mereka (Sterling, 2018) . Salah satu alat promosi Belt and Road Initiative yang digunakan Pemerintah Tiongkok secara cukup gencar adalah  media  film.  Film  menjadi  sarana yang tepat untuk menyebarkan propaganda, ideologi, paham, maupun pesan-pesan moral kepada masyarakat luas. Apalagi, film  memiliki  sifat  lintas  budaya,  bahasa, dan mudah dipahami penonton dunia (Jing, 2017) . Film bisa diterima dengan baik oleh penonton dari negara lain, meskipun memiliki budaya, bahasa dan kebiasaan yang  berbeda.  Di  lain  sisi,  film  juga  bisa menunjukkan karakteristik, sejarah dan budaya suatu bangsa.

## TANTANGAN KERJA SAMA
Dibalik investasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok ada beberapa hal yang menjadi tantangan, misalnya bidang perdagangan dari Tiongkok ke negara mitra
atau sebaliknya. Sejauh ini, perdagangan negara mitra dan Tiongkok tidak seimbang. Oleh sebab itu dengan adanya BRI mungkin dapat memberikan solusi. Negara mitra kerja sama berharap tidak terpaku pada potential wealth yang ditawarkan oleh Tiongkok tetapi melihat pertumbuhan baru yang didapat dengan platform China BRI ini.
Terdapat beberapa tantangan (kendala) dari hubungan kerja sama BRI Indonesia–Tiongkok. Pertama, terkait soal  persepsi  inisiatif.  Di  Indonesia khususnya, BRI dipandang sebagai investasi  infrastruktur  berupa  pinjaman untuk berbagai proyek terkait program Jalan Sutra dan Jalur Maritim. Indonesia menganggap BRI adalah proyek-proyek infrastruktur  yang  dibiayai  oleh  pinjaman dari Tiongkok dengan tetap mengedepankan pengembalian disertai bunga pinjaman (Negara dan Suryadinata, 2018) . Sementara itu, Tiongkok dalam konteks kerja sama ekonomi melakukan bisnis dengan cara ‘lebih halus’ yaitu melalui skema win- win solution . Maksudnya, pola kerja sama investasi (pinjaman) infrastruktur dibarengi dengan pertukaran lain, seperti pemberian beasiswa pendidikan atau kerja sama pariwisata. Tiongkok menggunakan pola ini agar bisa membangun hubungan lebih intim dengan semua negara (Negara dan Suryadinata, 2018) . Namun tampaknya ada kesenjangan yang cukup besar dalam hal  perspektif  kerjasama BRI , di satu sisi investasi adalah persoalan yang murni ekonomi terkait hutang-piutang, sedangkan di sisi lain kerjasama tersebut diberi ‘embel-
embel’ transparan, inklusif dan setara. Titik temu kedua pandangan tersebut terletak pada penempatan  ide  konektivitas  infrastruktur dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hubungan antar bangsa ( p-to-p connection ) yang diharapkan menjembatani perbedaan pandangan di kedua belah pihak. Hingga saat ini, baik Indonesia maupun Tiongkok tampaknya masih mengambil sikap berhati-hati dan mencari berbagai cara agar dapat menjalin kerja sama lebih erat. Beberapa poin kerja sama skema BRI yang sudah di sebutkan di atas adalah salah satu upaya yang dilakukan.
Kedua, merupakan kendala yang terkait dengan kondisi kehidupan sosial dan politik di Tiongkok dan Indonesia. Bagi Indonesia isu negara Tiongkok yang kerap menjadi masalah adalah paham Komunisme versus ideologi agama; migrasi penduduk dan tenaga kerja; serta ancaman ekonomi dan kewilayahan. Sementara bagi Tiongkok permasalahan mengenai sejarah PKI dan pemberontakan G 30 S di Indonesia yang dikaitkan dengan Partai Komunis Cina; ekstrimisme Islam; masalah pribumi dan non-pribumi; Gerakan Anti- Tiongkok merupakan subyek masalah yang menghambat relasi antar negara.
Ketiga, kendala terkait regionalisme ekonomi dan penguasaan sumber daya antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang memicu konflik atau perseteruan. Masalah-masalah yang muncul di sini antara lain: kekhawatiran penguasaan berlebihan wilayah Laut Cina Selatan oleh Tiongkok— yang mana klaim atas kedaulatan teritorialnya sampai sekarang masih belum
terpecahkan; dominasi produk dan mata uang Tiongkok yang menguasai wilayah daratan Asia Tenggara yang berbatasan langsung; ketidakstabilan politik di berbagai negara yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan luar negeri, di mana semua hal tersebut dapat berpotensi merusak kerja sama. Keempat, adalah persoalan internal di negara Tiongkok maupun Indonesia, antara lain: masalah korupsi; rendahnya kualitas barang produksi; ketidakadilan sosial; ketergantungan energi; terorisme dan  perdagangan  narkotika;  konflik  antar agama dan lainnya. Kelima , berdasarkan survei yang dilakukan Global Times tahun 2013/14 menunjukan pandangan (persepsi) terhadap Tiongkok sebagai negara yang ‘terlalu percaya diri’ dan ‘arogan’. Tiongkok memiliki masalah citra negatif baik dalam hal bekerjasama maupun dalam bersikap/ perilakunya,
Selain itu, dari kemajuan kerja sama selama beberapa tahun terakhir, ada beberapa catatan yang menjadi persoalan dalam proyek BRI ini. Pertama , persoalan hutang. Banyak negara yang masuk dalam program BRI mengeluhkan persoalan hutang ini. Muncul kekhawatiran beberapa negara bahwa Tiongkok membuat jebakan utang ke negara-negara yang kemungkinan tidak mampu membayarnya (“Kebijakan Belt  and  Road,”  2018) . Beberapa negara seperti Malaysia, Maladewa, Sri Lanka, dan Pakistan mulai mengevaluasi bantuan investasi Tiongkok ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Pembangunan Global (lembaga peneliti AS) menemukan bahwa ada delapan negara yang memiliki
kekhawatiran yang serius terkait keberlanjutan investasi jalur sutra ini yaitu, Pakistan, Djibouti, Maladewa, Mongolia, Laos, Montenegro, Tajikistan, dan Kyrgyztan. Studi ini juga melihat bahwa “biaya proyek kereta Cina-Laos, sebesar US$ 6.7 miliar, adalah hampir setengah dari  PDB  negara-negara  Asia  Tenggara”. Sebagai tambahan, Kompas mencatat, Pakistan, Sri Lanka, Laos, dan Montenegro masuk  dalam  daftar  negara  yang  kini proyek-proyek BRI -nya tersendat dan berakhir dengan berhutang, khususnya kasus di Sri Lanka dan Maladewa. Negara- negara tersebut tak mampu menangani masalah utang mereka yang luar biasa besar ke Tiongkok. Kini, negara-negara tersebut merasa bahwa beberapa proyek infrastruktur  yang  didanai  Tiongkok tak sepadan dengan harga yang dipatok (Julianto, 2018) . Hal serupa bukan tidak mungkin menjadi bertambah. Masih ada 70-an negara yang terlibat dalam China BRI adalah negara-negara dengan ekonomi yang cukup  berisiko  menurut  daftar  peringkat resiko negara yang dikeluarkan oleh The Organisation  for  Economic  Co-operation and Development (OECD).
Kedua , Program BRI ternyata memunculkan respon negatif warga negara lain terhadap perilaku ekspansif Tiongkok. Hal ini menimbulkan persoalan citra Tiongkok yang kurang positif di masyarakat global. Sebagai contoh, saat ini muncul beberapa atribusi yang disebutkan orang di dunia ketika menggambarkan karakteristik Tiongkok. Beberapa atribut yang menonjol antara lain: ”percaya diri berlebih”, ”mulai
gemar  berperang”,  dan  ”lebih  arogan” (Yuniarto, 2018) . Sebuah jajak pendapat juga memberikan kesimpulan bahwa, ”semakin  dekat  Anda  dengan  Tiongkok, semakin mungkin pula Anda dipandang negatif  seperti  Tiongkok”.  Jajak  pendapat dilakukan di 14 negara antara lain Amerika Serikat, Rusia, Jepang, India, Vietnam, Korea  Selatan,  Afrika  Selatan,  Inggris, Filipina, dan Brasil dengan jumlah responden mencapai 14.400 orang. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 30,3 persen responden menuturkan Tiongkok dengan asosiasi percaya diri, 29,4 persen adalah Tiongkok gemar berperang, sementara 28,1 persen menyebut Tiongkok arogan. Survei ini tidak lepas dengan problem Tiongkok dengan klaim teritorinya seperti sengketa kawasan yang berhadapan dengan beberapa negara, seperti Jepang di Laut Cina Timur dan sejumlah negara anggota ASEAN di Laut Cina Selatan (“China mendapat banyak”,  2013) .  Juga  muncul  konflik yang terkait dengan Kepuluan Spartly, di mana Tiongkok menyelesaikan melalui mekanisme bilateral dengan Vietnam, Filipina, dan Malaysia, serta tambahan di perairan di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia.
Persoalan lain yang muncul dari proyek yang dilakukan dalam program BRI yaitu konflik perbatasan dari pembangunan infrastruktur Tiongkok di sepanjang pesisir dan beberapa pulau di Laut Cina Selatan, turun naiknya siklus perdagangan di negara-negara ASEAN, dan problematika perbatasan antar negara. Di negara- negara Asia Tenggara, China’s BRI kerap
dicurigai membawa dampak lain seperti migrasi besar-besaran buruh (pekerja) dan masuknya barang-barang ilegal dari Tiongkok. Pembangunan yang muncul dari proyek BRI dalam bentuk pembangunan infrastruktur  bisa  juga  mempertajam  teori ‘ancaman Cina’ bagi negara-negara yang berkompetensi secara ekonomi dan politik dengan Tiongkok (Wibowo, 2015) .
Pemerintah Tiongkok menyadari kondisi mengenai persepsi ini. Melalui kementerian perdagangan dan urusan luar negeri, pemerintah Tiongkok membangun kekuatan halusnya ( soft power ). Pemerintah Tiongkok mulai melakukan diplomasi dengan negara tetangga mereka. Salah satunya adalah dengan mengadakan program Training Course for Development Countries (TCDC). Program ini telah dilakukan sejak 2000, namun dalam tahun-tahun belakangan ini semakin intensif dilakukan. Program ini ditujukan untuk mengenalkan budaya dan bahasa Tiongkok, kemajuan industri dan perdagangan, dan kerja sama pendidikan. Sejauh ini program ini telah mengundang banyak  negara  di  dunia,  terutama  Afrika dan Asia. Secara perlahan-lahan Tiongkok mulai  membangun  citra  positif  kepada para  pejabat  negara  Asia  dan  Afrika agar mereka dapat mengetahui sekaligus juga  menginformasikan  perkembangan Tiongkok kepada khalayak di negaranya.
Perbedaan budaya menjadi salah satu hal unik dalam relasi perdagangan/hubungan ekonomi yang dapat menimbulkan dampak sosial/budaya dari implemetansi program ini. Stereotip Tiongkok muncul, misalnya: ‘tidak  komunikatif’,  ‘menabrak  aturan’,
‘berorientasi keuntungan’, ‘menyimpan dendam sejarah’, ‘tidak menghormati orang (budaya) lokal’, ‘hirarkis’, ‘pragmatis’, dan sebagainya. Di sisi, sebaliknya, negara yang diajak kerja sama dianggap ‘terlalu birokratis’, ‘tidak kompeten’, ‘mahal’, ‘korup’, dan sebagainya. Perbedaan karakter bisa mendorong tatanan kerja sama menjadi kompleks atau mencari posisi ‘ win-win solutions ’ dari kerja sama yang dilakukan. Tidak hanya soal perbedaan budaya, soal integrasi sosial dan budaya adalah dampak yang juga muncul dari program ini. Seiring dengan berjalannya proyek BRI , Tiongkok tampaknya  aktif  melakukan  penyebaran budaya Tionghoa melalui: Strategi Prioritas Budaya, menjalankan kebijakan Go  Out budaya Tionghoa; penyebarluasan ajaran/ konsep budaya Tionghoa; melakukan pengembangan Institut Konfusius di negara- negara di sepanjang Jalan Sutra; melakukan pembukaan sekolah pelatihan multi bahasa di Tiongkok dan negara-negara Silk Road ; aktif  membangun  Forum  Multikultural Jalan  Sutra;  membuat  festival  budaya Tionghoa dan lainnya. Kebijakan Sabuk Jalan merupakan jalan budaya Tiongkok menghubungkan dan memperkaya kehidupan sosial dan kehidupan budaya (spiritual) masyarakat Tionghoa (Li, 2017) .

## PENUTUP
Presiden Xi mengatakan, Impian Tiongkok adalah Impian Negara yang Kuat ( 强国梦
; Qiángguó  mèng ). Tujuannya adalah untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara yang kuat dan berwibawa (强中
国 ; Qiáng  zhōngguó ) dan menjadi pusat dunia ( 中国 ; Zhōngguó ). Secara praktik, Impian Tiongkok berisi ide tentang “peremajaan nasional, peningkatan kehidupan masyarakat, kesejahteraan, pembangunan masyarakat yang lebih baik dan penguatan militer” (Haas, 2015) . Pada masa lalu, Tiongkok disebut sebagai pusat dari peradaban dunia. Sekarang, Tiongkok berupaya untuk kembali mendapatkan kemuliaan di masa lalu itu melalui Chinese Dream , impian yang sedang diperjuangkan mati-matian oleh Tiongkok. BRI menjadi instrumen kunci untuk menggapai impian tersebut. BRI digadang-gadangkan akan mengembalikan posisi Tiongkok sebagai pusat dunia seperti ribuan tahun lalu.
BRI sangat membantu negara tersebut mencapai impiannya menjadi negara yang kuat. Pembangunan dalam BRI misalnya, bermanfaat untuk mengatasi ketidaksetaraan antara Tiongkok bagian Barat dan Timur, serta mengoptimalkan sinergi di dalam negeri. Dengan bantuan proyek dalam BRI , perkembangan infrastruktur di daerah Barat Tiongkok yang lebih tertinggal dari daerah lain berhasil dipacu, misalnya melalui pembangunan kereta api cepat. Dengan begitu, daerah- daerah tersebut bisa lebih terbuka dan terhubung dengan daerah lain, bahkan dengan dunia luar. Hal ini tentu akan bisa merangsang perkembangan pembangunan di daerah-daerah tersebut. Tidak sampai di situ, dengan semakin terbukanya jalur ekonomi, Tiongkok Barat bisa mengerahkan sumber daya dan produk-produk khas
mereka  ke  luar.  “Keterbukaan”  ini  tentu akan memberikan dampak sangat baik bagi kemajuan Tiongkok bagian Barat. Kemajuan inilah yang ingin dibangun dan ditawarkan Tiongkok kepada negara-negara lain melalui proyek BRI , melalui kerja sama pembangunan infrastruktur baik keras (seperti pembangunan jalan raya, rel kerata api, pipa-pipa gas, dan pelabuhan laut/ udara) maupun lunak  (dalam koridor sosial budaya).
Melalui proyek China’s  BRI , semakin tumbuh pertukaran pekerja migran, pelajar, turis, dan pertukaran budaya antara Tiongkok dan negara yang bekerjasama. Hal ini memperkokoh kerja sama budaya antara masyarakat sekaligus juga memunculkan sikap anti-Tiongkok karena persoalan yang ditimbulkan terkait ketidakseimbangan tenaga kerja, dominasi pariwisata, dan agresivitas promosi budaya. Di lain pihak, budaya  Tiongkok  (sifat  damai,  harmoni, terbuka dan makmur) memainkan peran penting dalam menginisiasi Belt Road Initiative sekaligus menjadi latar belakang ide untuk menggapai Impian Tiongkok (kemakmuran dan kekuatan Tiongkok, peremajaan negara, kebahagiaan bagi masyarakat Tiongkok dan kebangkitan budaya tradisional Tiongkok).

## PUSTAKA ACUAN
Armandhanu, D. (2014). ”Jalur Sutra: ambisi Tiongkok menggarap Jalur Sutra”. CNN Indonesia. Diakses pada November 2019 dari https:// www.cnnindonesia.com/internasion- al/20141120041914-113-12636/am-
bisi-tiongkok-menggarap-jalur-sutra pada November 2019.
Bowen, J. (2018). Motivations and machi - nations. Australian Strategic Policy In- stitute. China Development Bank. (2015). About CBD . Diakses pada 5 Agustus 2019 dari  http://www.cdb.com.cn/English/ gykh_512/khjj/.
“China mendapat banyak persepsi bu- ruk.”  (2013).  Kompas.com.  Diak - ses pada 12 Januari 2018 dari https://internasional.kompas.com / read/2013/12/11/0825579
Dellios, R. (2017). Silk roads of the twenty- first  century:  The  cultural  dimension. Asia Pacific Policy Study , 4, 225–236 . Fewsmith, J. (2013). Xi Jinping’s Fast Start. China Leadership Monitor , 41:1-7.
Haas, B. (2015). “Confucius makes come - back under Xi’s ‘Chinese Dream’”. Ja - pan  Times. Diakses pada 20 Februari 2018 dari http://www.japantimes.co.jp/ news/2015/01/18/asia-pacific/politics- diplomacy-asia-pacific/confucius- makes-comeback-under-xis-chinese- dream/#.VZXsVL2S xN.
Han, Z. & Zhang, W. (2018). China’s Val - ues . Beijing: China Social Sciences Press.
Jinping, Xi. (2014). 习近平谈治国理政 . Beijing: Foreign Languages Press. Jing, W. (2017). Study on the creative strat- egy of film and television culture under the strategy of one belt and one road. Advances in Social Science, Education and Humanities Research , 96, 559-564.
Julianto, P. A. (2018).  “Bangun infrastuk - tur pakai utang dari China, negara-neg- ara ini malah bangkrut”. Diakses pada 20 Desember 2018 dari  dari https:// ekonomi.kompas.com/read/2018/03/ 21/161116226/bangun-infrastuktur- pakai-utang-dari-china-negara-negara- ini-malah-bangkrut pada 20 Desember 2018.
Kartini, I. (2015). Kebijakan Jalur Su- tra Baru Tiongkok dan implikasinya bagi Amerika Serikat. Jurnal  Kajian Wilayah , 6 (2):  131-147.
“Kebijakan Belt and Road China sebabkan utang  besar”  (2018).  CNN  Indonesia. com. Diakses pada 2 Januari 2019 dari https://www.cnnindonesia.com/eko- nomi/20180902164934-92-326974/ke- bijakan-belt-and-road-china-sebabkan- utang-besar.
Khanna, P. (2016). Connectography: mapping the future of global civilization ( First  edition ). New York: Random House.
Kuhn, R. L. (2013). “Xi Jinping’s Chinese Dream”. New York Times . Diakses pada 25 November 2018 dari http://www.ny- times.com/2013/06/05/opinion/global/ xi-jinpings-chinese-dream.html.
Li, Wei. 2017. Construction of humanistic silk road with sharing cultures and in- tercommunicating souls based on Chi- nese civilization wisdom. IOSR  Jour - nal of Research & Method in Education (IOSR-JRME). Volume 7, Issue 2 Ver. I (Mar. - Apr.), PP 01-05.
Mitrovic, D. (2018) China’s Belt and Road Initiative: Connecting and trans- forming initiative. In Cheng, Y. et al.,
(Eds). (2018). The belt & road initia- tive in the global arena, 17-35. Singa- pore: Palgrave Macmillan. https://doi. org/10.1007/978-981-10-5921-
Negara, S. D. & Suryadinata, L. (2018).
Indonesia and China’s Belt and road and initiatives: perspectives, issues and prospects. Series: Trends in Southeast Asia; TRS11/18 . Singapore: ISEAS- Yusof Ishak Institute.
Nufus, H. (2014). Impian Tiongkok: nasion - alisme Tiongkok melintas batas dalam pembangunan Tiongkok. Jurnal Pene- litian Politik , 11(2) Desember, 43–54. OECD.  (2018). China’s  Belt  and  road initiative in the global trade, investment,
and finance landscape. OECD Business and Finance Outlook. Silk Road Fund. (2019). About us . Diakses pada 5 Agustus 2019 dari http://www. silkroadfund.com.cn/enweb/23773/in - dex.html.
Sterling, D. P. (2018). A new era in cultural diplomacy:  promoting  the  image  of China’s  “Belt  and  Road”  initiative  in Asia. Open Journal of Social Sciences , 6, 102-116.
Wang, Y. (2018). The Belt and Road Initia- tive: what will China offer the world in its rise. Beijing: New World Press.
Wibowo, A. (2015). China dan Jalur Sutra baru . Diakses pada 20 Juli 2017 dari http://agustinuswibowo.com/ 12360/ china-dan-jalur-sutra-baru/.
Wuryandari, G. (2017). Essay collection the 1st International Penang Forum: The belt and road initiative and Southeast Asia. Essay  Collection  the  1st  Inter - national Penang Forum: The Belt and road Initiative and Southeast Asia. Pen- ang, Malaysia.
Yinquan, H. (18 November 2015). Konsep baru “Satu Kawasan dan Satu Jalur” wujudkan perkembangan saling menguntungkan . Diakses pada 5 Agustus 2019 dari http://denpasar. china-consulate.org/id/zt_10/ydyl/ t1316032.htm.
Yiwei, W. (2016). The Belt and Road Initiative:  what  will  China  offer  the world  in  its  rise. Beijing: New World Press
Yuniarto, P. R. (2018). Praktik China Belt Road Initiative bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. P enelitian DIPA Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, tidak diterbitkan.
CST. 2018. “China’s  BRI”. Hasil Wawancara dengan Peneliti CSIS, P2W, LIPI, Jakarta.