## ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
I Gede Mahatma Yogiswara Winatha 1 , Anak Agung Gede Agung Indra Prathama 2 , Putu Pradnyamita Setianingtyas 3 , Ni Putu Wulan Cintana cita 4
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar. Email : 1 yogiswara.winatha@unr.ac.id
Abstrak, Tujuan  dalam  penelitian ini  adalah  untuk  memperoleh  kajian  dan  pemahaman komperhensif  terhadap  kepastian  hukum  pengetahuan  dan  ekspresi  budaya  tradisional, baik  pengakuan  dan  perlindungannya  dalam  hukum  nasional  maupun  dalam  hukum internasional  yang  berfokus  sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual.  Adapun metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil dan simpulan yang ditemukan bahwa dimensi HKI atas pengetahuan tradisional merujuk pada  karya  teknologi  lokal  dan  pribumi,  sedangkan  ekspresi  budaya  tradisional berhubungan tentang karya tradisional dalam bidang musik, tari, sastra atau cerita, ritual, lencana, seni, kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan sebagainya. Jaminan atas  kepastian  hukum  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional  diakui secara  implisit  dan  eksplisit  dalam  hukum  internasional  dan  nasional. Ius  constitutum Indonesia  merujuk  pada  perspektif  hukum  Hak  Cipta,  Hukum  Paten,  Hukum  Merek, UUPK  dan  Permenkumham  tentang  Data  Kekayaan  Intelektual  Komunal.  Ditemukan adanya  ketidaksempurnaan  pengaturan  terkait  jaminan  hak  atas  subjek  hukum  komunal dari  pengetahuan  dan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagai  bagian  dari  HKI  yang  perlu dilindungi.
Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional.
Abstract,  The  purpose  of  this  research  is  to  obtain  a  comprehensive  study  and understanding  of  the  legal  certainty  of  traditional  knowledge  and  cultural  expressions, both for their recognition and protection in national law and in international law which focuses  on  intellectual  property  rights.  The  writing  method  used  is  normative  legal research,  with  statutory  approaches,  conceptual  approaches  and  comparative approaches.  The  results  and  conclusions  found  that  the  IPR  dimension  of  traditional knowledge refers to local and indigenous technological works, while traditional cultural expressions relate to traditional works in the fields of music, dance, literature or stories, rituals, badges, arts, crafts, carving forms, architectural form, and so on. Guarantees for legal  certainty  of  traditional  knowledge  and  traditional  cultural  expressions  are implicitly  and  explicitly  recognized  in  international  and  national  law.  Ius  constitutum Indonesia  refers  to  the  legal  perspective  of  Copyright,  Patent  Law,  Trademark  Law, UUPK  and  Permenkumham  regarding  Communal  Intellectual  Property  Data.  It  was found  that  there  were  regulatory  imperfections  related  to  the  guarantee  of  rights  to communal  law  subjects  from  knowledge  and  traditional  cultural  expressions  as  part  of IPR that needed to be protected.
Keywords: Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  dengan
keragaman  suku  bangsa  serta  budaya, memiliki warisan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, dengan keunikan pada setiap suku  dan  wilayahnya  masing-masing. Hal itu kini menjadi sorotan pemerintah,
khususnya dalam pembangunan ekonomi  yang  berbasis  kebudayaan  dan pariwisata. 1 Akan  tetapi,  kondisi a  quo tidak  dibarengi  terhadap  pengakuan, perlindungan  dan  jaminan  kepastian hukum  yang  kongkrit. 2 Hal  tersebut terlihat  pada  kondisi  hukum  positif Indonesia  yang  masih  bergantung  pada aturan  hukum  induk  lainnya,  seperti dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya  disebut  UU  Hak  Cipta), Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun 2016  tentang  Paten  (selanjutnya  disebut UU  Paten),  Undang-Undang  RI  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan
Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut UU Merek), Undang-Undang RI Nomor 5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya
disebut
UUPK),  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual
1 Roisah, K. (2014). Perlindungan ekspresi budaya  tradisional  dalam  sistem  hukum kekayaan  intelektual. Masalah-Masalah Hukum , 43 (3), hlm. 372-379.
2 Ibid .
Komunal (selanjutnya disebut
Permenkumham  tentang  Data Kekayaan
Intelektual Komunal).
Keunikan  serta  ciri  khas  utama yang penting untuk mendapatkan pengakuan  dan  perlindungan  ialah berkaitan dengan subjek hukum komunal atas kepemilikan dari pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional. 3 Hal  itu  menjadikan pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional  berbeda  dari  objek atau  ruang  lingkup  dimensi  dari  hak kekayaan  intelektual  lainnya.  Persoalan terkait  kondisi  jaminan  perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi  budaya  tradisional  secara  nyata masih  mengalami  problematika,  baik secara hukum nasional maupun
internasional. 4 Oleh karenanya
membawa dampak terkait adanya peluang  untuk  diklaim  oleh  oknum- oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab, yang secara langsung bukan bagian dari masyarakat  komunal  pemilik  hak  atas
3 Atsar,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pengetahuan  Dan  Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  Dari
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017 Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  Dan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta. Law  Reform , 13 (2), hlm. 284-299.
4 Widyanti,  Y.  E.  (2020).  Perlindungan Ekspresi  Budaya  Tradisional  Indonesia Dalam  Sistem  Yang  Sui  Generis. Arena Hukum , 13 (3), hlm. 388-415.
pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional  tersebut.  Oleh  sebab  itu, penting  untuk  memberikan  pengakuan dan  perlindungan  atas  jaminan  hukum yang  kongkrit,  khususnya  bagi  subjek hukum  komunal  dan  harmonisasinya terhadap jaminan hak kekayaan inteleltual  dari  objek  hukumnya.  Atas kegelisahan a  quo ,  rumusan  masalah yang Penulis kemukakan dalam penelitian ini berkaitan tentang bagaimana  kepastian  hukum  terhadap perlindungan  pengetahuan  tradisonal dan  ekspresi  budaya  tradisional  dalam hak kekayaan intelektual pada perspektif nasional  dan  internasional?.  Adapun tujuan  yang  ingin  dicapai  ialah  untuk memperoleh  kajian  dan  pemahaman komperhensif terhadap kepastian hukum pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, baik pengakuan dan perlindungannya  dalam  hukum  nasional maupun  dalam  hukum  internasional yang  berfokus  sebagai  bagian  dari  hak kekayaan intelektual.

## A. METODOLOGI PENULISAN
Dalam  penulisan  artikel  ilmiah
ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat
deskritif eksplanatif. Adapun data hukum  yang  Penulis  gunakan  ialah  data sekunder,  data  tersebut  bersumber  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum
sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 5
Peraturan  perundang-undangan,  literatur ilmiah  seperti  jurnal  ilmiah  dan  buku- buku  digunakan  sebagai  bahan  hukum utama. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan ( the statute approach ),
pendekatan  konseptual  ( the  conceptual approach ), dan pendekatan perbandingan ( the comparative
approach ). 6
Jenis penelitian, bahan hukum dan pendekatan  tersebut  Penulis  pilih  untuk digunakan, sebab penelitian dan penulisan  ini  dilaksanakan  dengan melakukan kajian studi pustaka terhadap data  dan  bahan  hukum  yang  diperoleh. Pendekatan  konsep  ( the  conceptual approach )  dapat  membantu  Penulis untuk mengkaji keunikan dari pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional  sebagai  bagian  dari hukum kekayaan intelektual. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( the statute approach ) akan membantu Penulis  dalam  mengelaborasi  terhadap permasalahan  terkait  pengaturan  hukum positif ( ius constitutum ) tentang
5 Purba,  P.,  Sudiatmaka,  K.,  &  Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), hlm. 156-167.
6 Petter  Mahmud  Marzuki. Penelitian Hukum, Cetakan ke-III . (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 137.
pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya tradisional dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia.
Selanjutnya,  Penulis  juga  menggunakan pendekatan perbandingan ( the
comparative  approach ),  yang  mengarah pada  kajian  komparasi  dalam  perspektif hukum internasional. B. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kajian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional  Sebagai Bagian  dari  Hak  Kekayaan Intelektual  dalam  Perspektif Hukum Internasional. Dalam perspektif hukum internasional, pengakuan serta perlindungan  pengetahuan  tradisional dan ekspresi budaya tradisional setidaknya dimuat secara implisit maupun eksplisit dalam beberapa aturan dan sumber hukum internasional. Aturan hukum internasional tersebut diantaranya  terdiri  atas  perlindungan pengetahuan tradisional 7 dan
perlindungan  atas  ekspresi  budaya tradisional: 8
7 Ridwan,  A.  M.  (2018).  Perlindungan
Pengetahuan  Tradisional  Terkait  dengan Keanekaraaman Hayati di Indonesia. Jurnal Pemuliaan Hukum , 1 (1), hlm. 97-124.
8 Rafianti,  L.,  &  Sabrina,Q.Z.  (2014). Perlindungan  bagi  Kustodian  Ekspresi Budaya  Tradisional  Nadran  berdasarkan
Perspektif  Hukum  Internasional  dan Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu
a) Universal Declaration of Human Rights dan International Convenant  in  Economic,  Social and Cultural Rights. Dalam hukum internasional, penelaahan  atas  perlindungan  hukum terkait  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi  budaya  tradisional  dapat  dikaji dalam  paradigma  hukum  hak  asasi manusia  internasional.  Atas  hal  tersebut Universal  Declaration of Human  Rights (selanjutnya disebut UDHR) dan International  Convenant  in  Economic, Social  and  Cultural  Rights (selanjutnya disebut  ICESCR)  menjadi  instrumen hukum  internasional  yang  fundamental yang memberikan pengakuan dan perlindungan  atas  pengetahuan  dan ekspresi  budaya  tradisional a  quo . Pengakuan  serta  perlindungan  atas pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya tradisional sebagai bagian integral  dari  warisan  budaya  menjadi sangat  penting,  sebab  memiliki  dampak pada hak-hak dasar seperti hak kebudayaan, intelektual, makanan,
kesehatan hingga pada hak informasi. 9
Hal tersebut tersirat dalam Article 27  UDHR 10 dan Article  15  ICESCR 11 ,
Hukum (Journal of Law) , 1 (3), hlm. 498-
521.
9 Ridwan, A. M., loc.cit .
10 Article 27 UDHR:
1. Everyone  has  the  right  freely  to participate  in  the  cultural  life  of  the community,  to  enjoy  the  arts  and  to share  in  scientific  advancement  and its benefits.
bahwa deklarasi dan konvensi
internasional a  quo mengakui  setiap orang  baik  individu  maupun  kelompok atau  komunal  memiliki  hak  asasi  atas pengetahuan  kebudayaan,  yang  dalam hal ini adalah pengetahuan dan kebudayaan  tradisional.  Pengakuan  hak tersebut merujuk pada tindakan partisipasi,  menikmati  dan  memperoleh kemanfaatan dari kemajuan dan kepentingan  moral  dan/atau  material yang  timbul  dari  pengetahuan a  quo .
Atas  hal  tersebut,  maka  memberikan perlindungan hukum terhadap
2. Everyone  has  the  right  to  the protection  of  the  moral  and  material interests resulting from any scientific, literary  or  artistic  production  of which he is the author.
11 Article 15 ICESCR:
1. The  States  Parties  to  the  present Covenant  recognize  the  right  of everyone:
a) To take part in cultural life;
b) To  enjoy  the  benefits  of  scientific progress and its applications;
c) To  benefit  from  the  protection  of the  moral  and  material  interests resulting  from  any  scientific, literary  or  artistic  production  of which he is the author.
2. The  steps  to  be  taken  by  the  States Parties  to  the  present  Covenant  to achieve  the  full  realization  of  this right  shall  include  those  necessary for the conservation, the development
and  the  diffusion  of  science  and culture.
3. The  States  Parties  to  the  present Covenant  undertake  to  respect  the freedom  indispensable  for  scientific research and creative activity.
4. The  States  Parties  to  the  present
Covenant recognize the benefits to be derived  from  the  encouragement  and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.
pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional  menjadi  salah  satu  bentuk untuk  mewujudkan  perlindungan  hak asasi manusia.
b) United  Nations  Declaration  on
Indigenous Peoples Rights.
United  Nations  Declaration  on Indigenous  People  Rights atau  dikenal sebagai Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat  Asli  tahun  2007,  mengakui dan  mengatur  secara  eksplisit  terkait pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. 12 Adapun hak-hak masyarakat  asli  yang  diakui  mencakup lingkup  yang  luas,  berasal  dari  struktur sosial  dan  budaya,  ekonomi  politik, sejarah, serta filosofi spiritual. 13
Pengakuan juga diberikan pada tindakan atau  praktik  tradisional  serta  budaya masyarakat asli yang memberikan manfaat atau kontribusi bagi
pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, dan terhadap pengelolaan lingkungan  yang  baik. 14 Atas  hal tersebut,  terdapat  beberapa-beberapa tindakan  yang  eksplisit  diakui  sebagai hak masyarakat asli yaitu mempertahankan ( to maintain ), mengontrol  ( to  control ),  melindungi  ( to protect ) dan mengembangkan ( to devevlop ), sebagaimana termaktub
dalam Pasal 31 15 Konvensi a quo .
12 Ridwan, A. M., loc.cit .
13 Ibid . 14 Ibid . 15 Article 31:
c) WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
Dalam WIPO  Performances  and Phonograms Treaty (selanjutnya disebut sebagai  WPPT)  memang  tidak  secara langsung  membahas  serta  mengatur terkait pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional,  namun  WPPT  memberikan cakupan  yang  lebih  luas  terhadap pengertian  dari  penampil. 16 Article 2  (a) WPPT  menyatakan  bahwa  “ performers are  actors,  singers,  musicians,  dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim,  play in, interpret,  or  otherwise perform  literary  or  artistic  works  or expressions  of  folklore .” 17 Atas  hal tersebut,  terdapat  dasar  pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan seniman tradisional yang menampilkan pertunjukan
1. Indigenous  peoples  have  the  right  to maintain, control, protect and develop  their  cultural    heritage, traditional knowledge and traditional cultural  expressions,  as  well  as  the manifestations  of  their  sciences, technologies  and  cultures,  including human  and  genetic  resources,  seeds,
medicines, knowledge of the properties    of  fauna  and  flora,  oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing  arts.  They  also  have  the right  to  maintain,  control,  protect and develop their intellectual property  over  such  cultural  heritage, traditional knowledge, and tradition  al cultural expressions.
2. In conjunction with indigenous peoples,  States  shall  take  effective measures  to  recognize  and  protect the exercise of these rights.
16 Roisah, K. loc.cit .
17 Ibid .
“ folklore ” atau ekspresi budaya
tradisional. 18 WPPT sejatinya lebih mengutamakan  atau  berfokus  pada  isu terhadap perlindungan hak-hak penampil ( performer’s right ), sehingga perlindungan ekspresi budaya tradisional dipandang sebagai karya seni yang tidak terpisah  dengan  penampilnya. 19 Adapun perlindungan  hak-hak  tersebut  merujuk pada moral  rights  of  performers, economic  rights  of  performers  in  their unifixed  performances,  the  right  of reproduction,  the  right  of  distribution, the  right  of  rental, dan the  right  of making  available. 20 Isu  pengakuan  dan pengaturan hak terhadap ekspresi budaya  tradisional  tersebut,  nyatanya belum mencakup lingkup yang luas serta jaminan  nyata  terhadap  pelaku  atau penampil dari ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut disebabkan atas bentuk  pengakuan  ekspresi  budaya tradisional  dalam  lingkup  “phonogram” yang  berfokus  pada  perlindungan  pada aspek suara ( sound ) atau perwakilan dari suara ( representation of sound ). Dampak terhadap  pengakuan  dan  pengaturan terbatas a quo mengarah pada keperluan ekspresi budaya tradisional untuk difaksasi 21 ( fixation ).
18 Ibid.
19 Ibid . 20 Ibid . 21 Fiksasi  adalah  perekaman  suara  yang dapat  didengar,  perekaman  gambar  atau
d) UNESCO  The  Convention  for the Safeguarding Intangible
Cultural  Heritage  dan  UNESCO
Convention  on  the  Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005 Dalam  kedua  konvensi  tersebut, pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional  mulai  diakui  dan dilindungi secara tersirat. Fokus
daripada  konvensi a  quo mengarah
kepada  peran  utama  pemerintah  dan negara terhadap penghormatan, perlindungan  dan  pelestarian  segala bentuk  warisan  budaya  tak  benda,
ekspresi budaya dan pertunjukan audiovisual. 22 UNESCO The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage, yang  selanjutnya  disebut Konvensi  Warisan  Budaya  Tak  Benda (WBTB) memberikan definisi yang luas terhadap  warisan  budaya  tak  benda. Adapun  cakupannya  meliputi  tradisi lisan,  bahasa,  seni  pertunjukan,  praktik sosial  berupa  kegiatan  ritual  keagamaan dan  festival,  pengetahuan  dan  praktik terkait  alam  semesta,  hingga  pada kerajinan  kriya  yang  diakui  oleh berbagai  masyarakat  komunal  hingga generasi selanjutnya. 23
keduanya,  yang  dapat  dilihat,  didengar, dan  digandakan,  atau  dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
22 Roisah, K. loc.cit .
23 Ibid .
Kemudian dalam UNESCO
Convention  on  the  Protection  and
Promotion  of  the  Diversity  of  Cultural Expressions 2005
atau konvensi internasional  terkait  ekspresi  budaya telah  secara  khusus  mengakui  dan mengamanatkan  untuk  bahwa  negara- negara anggota melakukan perlindungan dan  mempromosikan  keanekaragaman ekspresi  budaya  agar  tidak  punah. 24
Adapun  cara  atau  langkah  yang  dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut,  konvensi a  quo memberikan kebebasan  serta  keleluasaan  terhadap negara  sesuai  dengan  keperluan  dan kemampuannya. 25 Atas  hal  tersebut, rujukan atas kedua konvensi
internasional a  quo mengarah  pada kesadaran  dan  ketersediaan  tiap  negara anggota  untuk  menjamin  perlindungan dan  kepastian  hukum  atas  pengetahuan dan  ekspresi  budaya  tradisional  dalam hukum positifnya masing-masing.
2. Kajian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional  Sebagai Bagian  dari  Hak  Kekayaan Intelektual dalam Hukum Nasional. Hak  kekayaan  intelektual  atau umumnya dikenal sebagai HKI
merupakan  suatu  hak  ekonomis  yang muncul  atas  hasil  olah  pikir  dan
24 Ibid . 25 Ibid .
kreativitas intelektual dari proses membentuk  atau  melahirkan  suatu karya. 26 HKI  memuat  prinsip-prinsip berupa prinsip ekonomi, prinsip
keadilan, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial. 27 HKI secara internasional dikenal dalam istilah Intellectual
Property  Rights (IPR).  Kemunculan HKI  berawal  pada Paris  Convention tahun  1883  tentang  paten  dan  desain, serta Berne  Convention tahun  1886 tentang hak cipta.
Selain  kedua  konvensi  tersebut yang  menjadi  pedoman  utama  terkait pengakuan  dan  perlindungan  HKI, World  Trade  Organization (WTO) kemudian mengatur kembali isu hak atas kekayaan  intelektual  dalam  persetujuan yang  dikenal  sebagai Trade-Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights
atau TRIPS Agreement . Indonesia sebagai  negara  yang  termasuk  dalam WTO kemudian melakukan pengharmonisasian  aturan  tentang  HKI sesuai dengan TRIPS Agreement .
26 Lindati,  D.,  Kasmawati,  K.,  &  Danu,  R. (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Ekspresi  Budaya  Tradisional  Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014. Pactum  Law  Journal , 1 (04),  hlm. 348-361.
27 Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  Universitas  Medan  Area. 2021.  “Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (HaKI):  Pengertian  dan  Jenisnya”, https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak- atas-kekayaan-intelektual-haki- pengertian-dan-jenisnya/  ,  (diakses  pada tanggal 14 Desember 2022).
Adapun  lingkup  dan  dimensi  HKI  yang diatur  secara  nasional  oleh  Indonesia terdiri  atas  Hak  Cipta,  Merek  Dagang, Paten,  Desain  Industri,  Perlindungan Varietas  Tanaman  dan  Desain  Tata Letak  Sirkuit  Terpadu. 28 Atas  hal tersebut,  objek  yang  diatur,  diakui  dan dilindungi  setidaknya  memuat  karya- karya  yang  lahir  dari  olah  intelektual manusia  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni dan sastra bahkan hingga di bidang teknologi.
Dalam perkembangannya, keberadaan karya-karya seni sastra yang memiliki dan mengandung nilai pengetahuan budaya tradisional, menjadi dialektika  isu  yang  menarik  untuk ditelaah  dalam  perspektif  hak  kekayaan intelektual.  Khususnya  dalam  perspektif hak  kekayaan  intelektual  di  negara Indonesia.  Hal  tersebut  disebabkan  atas keragaman  etnik  dan  suku  bangsa Indonesia,  yang  memiliki  dan  mewarisi pengetahuan  budaya  tradisional  dengan ciri  khas  dan  keunikannya  masing- masing. Karya intelektual  tersebut terbagi  atas  pengetahuan  tradisional dan ekspresi budaya
tradisional.
Pengetahuan  tradisional  merujuk  pada karya teknologi lokal dan pribumi terkait metode  atau  cara  pengolahan  tanaman, mulai  dari  penyiapan  dan  pembibitan.
28 OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 210.
Termasuk  juga  terkait  diagnose  dan pengobatan,
holtikultural, resep makanan  dan  minuman,  prediksi,  atau tata  cara  penggunaan  bahan  alamiah. 29
Kemudian,  ekspresi  budaya  tradisional berhubungan  tentang  karya  tradisional dalam  bidang  musik,  tari,  sastra  atau cerita,  ritual,  lencana,  seni,  kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan sebagainya. 30 Pengetahuan tradisional
digolongkan  dalam  karya-karya  yang dapat dipatenkan, dengan catatan terdapat  novelty  atau  kebaruan,  dengan ciri-cirinya: 31 berupa karya yang diciptakan  dan  dipertahankan  dalam konteks  kepemilikan  kolektif,  oleh masyarakat  asli/pribumi  ( indigenous ) dan  komunitas  atau  bangsa  lokal. Bahwa,  hal  tersebut  secara  langsung memiliki
keterhubungan dengan
identitas  budaya  dan/atau  sosial  dan warisan budaya, dari masyarakat asli/pribumi  dan  komunitas  atau  bangsa lokal.  Karya  tersebut  dapat  diteruskan dari generasi ke generasi, dapat terkodifikasi  secara  tertulis,  lisan  atau bentuk-bentuk  yang  lain,  serta  bersifat dinamis dan berkembang.
Kemudian,  pada  ekspresi  budaya tradisional  atau folklore mengarah  pada
29 M.Hawin  dan  Budi  Agus  Riswadi. Isu- Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2020), hlm, 88-89.
30 Ibid .
31 Ibid , hlm, 90.
karya-karya baik dalam bentuk berwujud ( tangible ) maupun tidak berwujud  ( intangible ),  dalam  cakupan syarat  berupa:  Pertama,  perwujudan ekspresi  harus  merupakan  hasil  dari aktivitas  intelektual  yang  kreatif  yang mencakup aktivitas komunal atau aktivitas  individual.  Kedua,  ekspresi tersebut  harus  bersifat  atau  bagian  dari identitas  budaya,  sosial  dan  warisan budaya  dari  suatu  komunitas  tertentu. Oleh  karenanya,  ekspresi  budaya a  quo mempunyai  hubungan  atau  keterkaitan dengan  identitas  atau  sebagai  warisan suatu  komunitas,  serta  harus  bersifat autentik  atau  asli,  sebagai  lambang ( attribute ) dari suatu komunitas. Ketiga, ekspresi berwujud harus dijaga, digunakan  atau  dikembangkan  oleh komunitas,  atau  oleh  individu  yang mempunyai  hak  atau  tanggung  jawab untuk melakukan hal-hal tersebut, sesuai dengan  hukum  kebiasaan  dan  praktik yang berlaku di komunitas a quo . 32
Dalam  perspektif  hak  kekayaan intelektual Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional  tersebut  sejatinya  belum diatur  secara  spesifik  dalam  landasan yuridis tertentu. 33 Oleh karenanya pengakuan, pengaturan dan
32 Ibid , hlm, 117.
33 Adawiyah,  R.,  &  Rumawi,  R.  (2021). Pengaturan  hak  kekayaan  intelektual dalam masyarakat komunal di
indonesia. Repertorium:  Jurnal  Ilmiah
Hukum Kenotariatan , 10 (1), hlm. 1-16.
perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masih tersebar dalam payung hukum  induk  seperti  dalam  UU  Hak Cipta,  UU  Paten  dan  UU  Merek. 34
Kepentingan atau urgensi utama sebagai landasan  perlunya  pengakuan  serta perlindungan  terhadap  pengetahuan  dan ekspresi budaya tradisional ialah merujuk  pada  pemenuhan  jaminan  hak bagi  masyarakat  komunal  yang  masih sangat  minim,  serta  perlindungan  atas objek  dari  pengetahuan  dan  ekspresi budaya tradisional tersebut atas
kemungkinan adanya klaim-klaim secara pihak  oleh  oknum-oknum  yang  tidak termasuk  dalam  masyarakat  komunal a quo .
3. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional  Sebagai
Bentuk  Perlindungan  dalam Hak Kekayaan Intelektual. Kepastian  hukum  sebagai  salah satu  tujuan  hukum  selain  keadilan  dan kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud oleh Gustav Radbruch,
menjadi nilai dasar suatu aturan hukum. 35 Keberadaan  atas  jaminan
kepastian hukum mengarah pada
34 Ibid .
35 Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian  hukum  melalui  konstruksi penalaran  positivisme  hukum. Jurnal Crepido , 1 (1), hlm. 13-22.
kewajiban agar hukum tersebut dibentuk secara  pasti  dan  tertulis,  sehingga memuat  kejelasan  dalam  suatu  produk hukum positif. 36 Sehubungan atas pengakuan serta perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional  sebagai  bagian  dari  dimensi
HKI di Indonesia, jaminan atas kepastian  hukum  sesuai ius  constitutum Indonesia  merujuk  pada  perspektif hukum  Hak  Cipta,  Hukum  Paten, Hukum  Merek,  UUPK,  serta  dalam Permenkumham  tentang  Data Kekayaan Intelektual  Komunal  atau  kini  juga dikenal sebagai Permenkumham tentang KIK. 37
Pertama,  perspektif  hukum  Hak
Cipta merujuk atas pengakuan, pengaturan  dan  perlindungan  terkait ekspresi  budaya  tradisional,  khususnya dalam  Pasal  38 38 UU  Hak  Cipta  serta
36 Ibid .
37 Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan,  P.  G.  (2020).  Perlindungan
Pengetahuan  Tradisional  Sebagai  Hak Konstitusional di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 17 (1), hlm. 178-196.
38 Bahwa Pasal 38 UU Hak Cipta:
(1) Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya tradisional dipegang oleh Negara.
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga,  dan  memelihara  ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  harus  memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional
dalam penjelasan pasalnya terkait cakupan dari ekspresi budaya
tradisional. 39 Kedua, dalam hukum Paten khususnya  Pasal  26 40 UU  Paten, pengaturan  serta  perlindungan  terhadap pengetahuan  tradisional  dilakukan  atas dasar  adanya  kekhawatiran  eksploitasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
39 Bahwa ekspresi budaya tradisional
mencakup  salah  satu  atau  kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk  prosa  maupun  puisi,  dalam berbagai  tema  dan  kandungan  isi  pesan, yang  dapat  berupa  karya  sastra  ataupun narasi  informatif;  b.  musik,  mencakup antara  lain,  vokal,  instrumental,  atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain,  tarian;  d.  teater,  mencakup  antara lain,  pertunjukan  wayang  dan  sandiwara rakyat;  e.  seni  rupa,  baik  dalam  bentuk dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang terbuat  dari  berbagai  macam  bahan seperti  kulit,  kayu,  bambu,  logam,  batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. upacara adat.
40 Bahwa Pasal 26 UU Paten:
(1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau  berasal  dari  sumber  daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional,  harus  disebutkan  dengan jelas  dan  benar  asal  sumber  daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga  resmi  yang  diakui  oleh pemerintah.
(3) Pembagian  hasil  dan/  atau  akses pemanfaatan  sumber  daya  genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan  perjanjian internasional  di  bidang  sumber  daya genetik dan pengetahuan tradisional.
serta  pemanfaatan  oleh  pihak  asing untuk menghasilkan invensi baru, namun  tidak  dengan  jujur  menyebutkan asal  dan  sumber  dari  pengetahuan tradisional  yang  digunakan  tersebut. 41
Khususnya  di  bidang  teknologi  industri. Ketiga,  pada  hukum  Merek  merujuk pada dua cara perlindungan yaitu: 42
1.  Dengan  upaya  mencegah  pendaftaran tanpa  hak,  tanda-tanda  tradisional oleh pihak tertentu.
2. Dengan hukum merek memungkinkan pendaftaran tanda yang berupa nama, kata,  simbol,  ikon,  dan  lainnya sebagai  milik  masyarakat  setempat atau  tradisional  untuk  mendapatkan hak atas merek.
Keempat,  dalam  UUPK  secara spesifik  dimuat  objek  yang  meliputi pemajuan  kebudayaan  salah  satunya adalah pengetahuan tradisional, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 huruf  e  dan  penjelasan  pasalnya. 43 Bila
41 Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. loc.cit .
42 M.Hawin dan Budi Agus Riswadi, op.cit .
hlm. 111.
43 Penjelasan Pasal 5 huruf e UUPK, bahwa Yang  dimaksud  dengan  "pengetahuan tradisional"  adalah  seluruh  ide  dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung  nilai-nilai  setempat  sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan,
dikembangkan  secara  terus-menerus  dan diwariskan  pada  generasi  berikutnya. Pengetahuan  tradisional  antara  lain kerajinan,  busana,  metode  penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
menelaah  lebih  jauh,  terdapat  tumpeng tindih  pengaturan  dalam  peraturan perundang-undangan a  quo terhadap hal-hal  yang  menjadi  bagian  dari pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional.  Oleh  sebab  itu, sangat perlu untuk melakukan kodifikasi khusus  terkait  pengaturan  kongkrit dimensi HKI a quo .
Atas  hal  tersebut, ius  constitutum Indonesia  telah  memberikan  pengakuan terhadap  pengetahuan  dan  ekspresi budaya  tradisional,  namun  hal-hal  yang diatur masih belum sempurna.
Khususnya terkait jaminan atas hak bagi subjek  hukum  komunal  dari  pemilik HKI  atas  pengetahuan  dan  ekspresi budaya  tradisional  tersebut.  Jaminan kepastian  hukum  atas  subjek  hukum komunal tidak diatur secara merata, baik dalam  perspektik  hukum  hak  cipta, merek, paten dan dalam UUPK.
Keunikan  dan  pentingnya  penjaminan atas  kepastian  hukum  bagi  subjek hukum  komunal  dalam  HKI  menjadi suatu  hal  utama  dan  penting  untuk diperhatikan.  Hal  tersebut  menjadi tujuan  dari  keberadaan  HKI  sebagai wujud  pemenuhan  hak  ekonomis  atas hasil  karya  intelektual a  quo .  Atas  hal tersebut, pada tahun 2017 terbit Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI  Nomor  13  Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.  Permenkumham a  quo secara
khusus  mengakui  dan  memberikan perlindungan bagi subjek hukum komunal  terhadap  data-data  kekayaan intelektual.  Adapun  cakupannya  juga termasuk  pada  pengetahuan  tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sebagaimana  Pasal  1  angka  1 44 aturan a quo .
Keberadaan  Permenkumham a quo ,  menjadi  angin  segar  atas  jaminan hukum  perlindungan  khususnya  subjek hukum komunal atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional  dalam  perspektif  hukum Indonesia. Lingkup atas kekayaan intelektual yang termasuk dalam Permenkumham  a  quo  merujuk  pada Pasal 1 angka 3 45 dan Pasal 1 angka 4. 46
44 Bahwa  Pasal  1  angka  1  Permenkumhan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal: Kekayaan  Intelektual  Komunal  yang selanjutnya disingkat KIK adalah
kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional,  sumber  daya  genetik,  dan potensi indikasi geografis.
45 Bahwa  Pasal  1  angka  3  Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal: Pengetahuan Tradisional adalah  karya  intelektual  di  bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung  unsur  karakteristik  warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh komunitas atau masyarakat tertentu. 46 Bahwa  Pasal  1  angka  4  Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual
Komunal:  Ekspresi  Budaya  Tradisional adalah  segala  bentuk  ekspresi  karya cipta,  baik  berupa  benda  maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan  keberadaan  suatu  budaya
Kustodian menjadi subjek hukum utama yang  dijamin  dalam  aturan  tersebut, sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1 angka 7. 47
Permenkumham a  quo menjadi aturan hukum yang bersifat administratif dan  aturan  pelaksana  terkait  cara penginventarisasian data terhadap kekayaan  intelektual. 48 Walaupun  telah memberikan  jaminan  pengakuan  dan pengaturan  terhadap  subjek  hukum komunal, kodifikasi hukum dalam bentuk  Undang-Undang  atas  pengaturan pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya tradisional perlu untuk dipertimbangkan  kembali.  Hal  tersebut penting dilakukan sebagai wujud keseriusan  negara  dan  pemerintah, dalam  menjamin  kepastian  hukum  atas pemenuhan  hak-hak  dari  pelindungan pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya tradisional. Negara dan
Pemerintah  juga  harus  menjamin  upaya dan cara yang efektif serta efisien terkait promosi terhadap subjek hukum
tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
47 Bahwa  Pasal  1  angka  7  Permenkumhum tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal:  Kustodian  adalah  komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi  Budaya  Traditional  tersebut secara tradisional dan komunal.
48 Bahwa  Pasal  7  ayat  (1)  Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual
Komunal:
KIK wajib dilakukan inventarisasi.
komunal a  quo ,  sehingga  sasaran daripada  pengaturan  dan  perlindungan hak tersebut dapat terarah dan diimplementasikan  secara  maksimal. Hal  penting  lainnya  ialah  terkait  upaya hukum  penyelesaian  sengketa  terhadap upaya pemenuhan hak-hak subjek hukum komunal tersebut.

## C. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  Penulis temukan,  bahwa  dimensi  HKI  atas pengetahuan  tradisional  merujuk  pada karya  teknologi  lokal  dan  pribumi, sedangkan  ekspresi  budaya  tradisional berhubungan  tentang  karya  tradisional dalam  bidang  musik,  tari,  sastra  atau cerita,  ritual,  lencana,  seni,  kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan  sebagainya.  Jaminan  atas  kepastian hukum  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi  budaya  tradisional  dimuat secara  implisit  dan  eksplisit  dalam hukum  internasional  dan  nasional.  Pada ius  constitutum Indonesia  merujuk  pada perspektif  hukum  Hak  Cipta,  Hukum Paten,  Hukum  Merek,  UUPK,  serta Permenkumham  tentang  Data Kekayaan Intelektual Komunal. Akan tetapi kepastian  hukum  terhadap  pemenuhan hak  bagi  subjek  hukum  komunal  dari pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional masih tidak merata, sehingga penting  untuk  dilakukan  kodifikasi khusus untuk pengaturan dari pengetahuan dan ekspresi budaya
tradisional  sebagai  dimensi  HKI  dan meminimalisir  adanya  tumpang  tindih pengaturan.
DAFTAR PUSTAKA Buku M.Hawin dan Budi Agus Riswadi. 2020.
Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .
Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.
OK.  Saidin.  2004. Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property  Rights) . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Petter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum, Cetakan ke- III . Prenadamedia Group,
Jakarta.
Artikel Jurnal Adawiyah,  R.,  &  Rumawi,  R.  (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual  dalam  Masyarakat Komunal di Indonesia. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 10 (1),  hlm.  1-
16.
Atsar,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Pengetahuan  Dan Ekspresi  Budaya  Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau  Dari  Undang-Undang No.  5  Tahun  2017  Tentang Pemajuan  Kebudayaan  Dan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta. Law Reform , 13 (2), hlm. 284-299.
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y. (2019).  Pemahaman  terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui  Konstruksi  Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido , 1 (1), hlm. 13-22.
Lindati, D., Kasmawati, K., & Danu, R.
(2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Ekspresi  Budaya
Tradisional  Menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun 2014. Pactum Law Journal , 1 (04), hlm. 348-361.
Perangin-angin,  R.  B.  B.,  Nababan,  R.,
&  Siahaan,  P.  G.  (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. Jurnal
Konstitusi , 17 (1),  hlm.  178-
196.
Purba,  P.,  Sudiatmaka,  K.,  &  Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Implementasi
Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (3), hlm. 156-167.
Rafianti,  L.,  &  Sabrina,Q.Z.  (2014).
Perlindungan  bagi  Kustodian Ekspresi  Budaya  Tradisional Nadran  berdasarkan  Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Padjadjaran  Jurnal Ilmu Hukum (Journal of
Law) , 1 (3), hlm. 498-521. Ridwan,  A.  M.  (2018).  Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaraaman Hayati di Indonesia. Jurnal Pemuliaan
Hukum , 1 (1), hlm. 97-124. Roisah, K. (2014). Perlindungan Ekspresi  Budaya  Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. Masalah-Masalah
Hukum , 43 (3), hlm. 372-379.
Widyanti,  Y.  E.  (2020).  Perlindungan
Ekspresi  Budaya  Tradisional Indonesia  Dalam  Sistem  Yang Sui Generis. Arena Hukum , 13 (3), hlm. 388-415.

## Peraturan Perundang-Undangan
Universal Declaration of Human Rights. International  Convenant  in  Economic,
Social and Cultural Rights. United Nations Declaration on
Indigenous Peoples Rights.
Agreement on Trade Related Aspects on
Intellectual  Property  Rights (TRIPs Agreement). UNESCO  The  Convention  for  the Safeguarding Intangible Cultural Heritage. UNESCO  Convention  on  the  Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan Kebudayaan.

## Internet
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area. 2021. “Hak atas Kekayaan  Intelektual  (HaKI): Pengertian  dan  Jenisnya”, https://lp2m.uma.ac.id/2021/11 /25/hak-atas-kekayaan- intelektual-haki-pengertian- dan-jenisnya/  ,  (diakses  pada tanggal 14 Desember 2022).