Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.241-246 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4923.241-246

## PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA BALI TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN RODA TIGA ANGKUTAN SAMPAH MELEBIHI DAYA BEBAN ANGKUT DI KOTA DENPASAR
I Gede Eka Surya Pramana, Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia ekasuryapramana@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  Kota  Denpasar  membuat  program  pengangkut  sampah  yang  dikelola  oleh  banjar.  Sampah  yang dihasilkan  tahun  2021  per  harinya  sekitar  550  -  600  ton  untuk  menghindari  penumpukan  sampah  maka membentuk tim yang bertugas memungut sampah dan mengangkutnya ke TPA menggunakan motor roda tiga. Metode  jenis  penelitian  empiris  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini,  dengan  penelitian  hukum  yang bermanfaat  melihat  sudut  pandang  hukum  dalam  kondisi  nyata  di  ambil  dari  fakta  yang  ada  dalam  suatu masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program pemerintah Kota Denpasar pengangkutan sampah ke TPA  kendaraan  motor  roda  tiga  kurang  efisien  karena  jumlah  kapasitas  daya  angkut  sampah  melebihi  batas sehingga  membahayakan  kendaraan  lainnya.  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali  melakukan  dua  jenis  upaya untuk menekan angka pelanggaran dengan cara upaya pencegahan dan tindakan.
Kata Kunci: Kendaraan Bermotor Roda Tiga, Pengangkut Sampah, Melebihi Daya Beban Angkut.

## Abstract
The Denpasar city government has created a garbage collection program that is managed by the banjar. The waste  produced  in  2021  is  around  550  -  600  tons  every  day.  To  reduce  waste,  we  formed  a  team  to  store  the waste and transport it to the landfill using a three-wheeled motorbike. The method of empirical research is used in conducting this research, with legal research that is useful to see the legal point of view in the real conditions of  a  fact  that  exists  in  society.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the  Denpasar  city  government  program  to transport waste to the TPA for three-wheeled motorized vehicles is  less efficient because the amount of waste carrying  capacity  exceeds  the  limit,  thereby  endangering  other  vehicles.  The  Traffic  Directorate  of  the  Bali Police carried out two types of efforts to reduce the number of violations by means of prevention and action. Keywords : Three-wheeled Motorized Vehicle, Garbage Carrier, Exceeding the Load Carrying Capacity.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  manusia  tentu  berperan  sebagai  makhluk  sosial  dalam  hidup berdampingan  dengan  manusia  lainnya. Karena  manusia  mendapatkan  pemenuhan  hidupnya  dengan cara berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu harus adanya media transportasi yang  digunakan  oleh  manusia  tersebut  untuk  menjalankan  akomodasinya. (Salim,  2006). Secara umum,  terdapat tiga jenis transportasi  di  Indonesia,  diantaranya  yaitu  ada  transportasi  air,  darat  dan juga udara (Basri, n.d.). Ketiga transportasi tersebut merupakan sebagai alat transportasi umum atau pribadi.  Transportasi  atau  pengangkutan  memudahkan  masyarakat  untuk  berkegiatan  baik memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat.
Transportasi angkutan barang yang kini biasa digunakan dalam kendaran motor roda tiga yang memiliki fungsi sebagai angkutan sampah dimana pengguna transportasi tersebut angkutan barang ini tidak  efisien  dari  segi  penggunaan  dan  dari  segi  administrasi  transportasi.  Transportasi  pengangkut sampah ini banyak kita jumpai, terutama di Kota Denpasar. Dengan begitu pemerintah Kota Denpasar membuat  program  pengangkut  sampah  yang  dikelola  oleh  masing-Masing  banjar  yang  ada  di  Kota Denpasar.  Sampah  yang  dihasilkan  tahun  2021  per  harinya  sekitar  550  -  600  ton  per  hari,  untuk menghindari  penumpukan  sampah  atau pun  pembuangan  sampah  ke  sungai,  maka  masing  –  masing banjar yang ada di kota Denpasar membentuk tim atau perorangan yang bertugas memungut sampah dan  mengangkutnya  ke  tempat  pemrosesan  akhir  (TPA)  menggunakan  motor  roda  tiga.  Biasanya
dalam pengelolaan sampah ini masing – masing rumah dikenakan biaya untuk administrasi atau untuk biaya  perawatan  kendaraan  roda  tiga  tersebut.  Penggunaan  motor  ini  sangat  efisien  dari  segi bentuknya,  motor  roda  tiga  ini  mudah  masuk  ke  gang  –  gang  kecil  dan  bisa  mengangkut  sampah dengan  banyak.  Dalam  pemakaian  motor  roda  tiga  tersebut  pemerintah  kota  Denpasar  tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Pasal 10 Ayat 2, yang dimaksud dengan “sepeda motor” adalah kendaraan motor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan motor beroda tiga  (3)  tanpa  rumah-rumah.  Saat  ini,  sepeda  motor  roda  dua  atau  tiga  banyak  yang  memanfaatkan kendaraan tersebut untuk mengangkut barang jadi fungsi utamanya tidak hanya dalam hal transportasi saja.  Meski  diperbolehkan,  mengangkut  barang  menggunakan  motor  tidak  bisa  secara  berlebihan, harus  ada  persyaratan  sesuai  aturan  agar  motor  tetap  nyaman  dikendarai  dan  tidak  ditilang  polisi. Terlebih mengingat motor adalah kendaraan roda tiga yang lebih kecil dari kendaraan mobil yang bisa mengangkut jumlah barang lebih banyak. Bila mengangkut banyak barang di atas kapasitas bisa saja membahayakan  pengendara  dan  pengguna  jalan  lainnya. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan  Jalan  Pasal  10  Ayat  4  diterangkan  persyaratan teknis mengangkut barang menggunakan motor. Persyaratan tersebut meliputi: tidak melihatnya stang kemudi dalam muatan kendaraan tersebut, dari atas duduk pengemudi tingginya tidak boleh lebih dari 900 milimeter mengenai muatan tersebut; serta belakang pengemudi dijadikan tempat barang muatan tersebut, muatan atau barang wajib ditutup rapat dan tidak tumpah melebihi daya beban angkutan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Hilala,  2021) menyatakan  bahwa  faktor  yang  menghambat penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  pengendara  kenderaan  roda  tiga  (bentor) yaitu, faktor substansi hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya atau kebiasaan. Hal ini menjadi penghambat, karena kurangnya  penenkanan peraturan pada pengendara. Selain itu, tentang pengelolaan sampah juga telah diatur dalam Perda No. 3 tahun 2015 adalah menerapkan tindak pidana ringan  terhadap  pelanggar  dimana  yang  melanggar  diadili  di  pengadilan  pidana  ringan  (Tipiring). (Anjaswara et al., 2020).
Pengaruh  kelancaran  perangkutan  dan  dampaknya  secara  langsung  dapat  dirasakan  dalam kehidupan  masyarakat,  oleh  karenanya  dibutuhkan  pengelolaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang tepat  dan  berkelanjutan  untuk  memaksimalkan  dampak  positif  dan  meminimalkan  dampak  negatif serta mengendalikan benturan kepentingan berbagai pihak, oleh karenanya diperlukan peraturan yang harus dipatuhi semua pihak.
Setelah  penulis  menjabarkan  latar  belakang  masalah  dalam  penelitian  ini,  maka  rumusan masalah  juga  dapat  diuraikan  yaitu  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  Direktorat  Lalu  Lintas    Polda Bali dalam penegakan hukum pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi  daya  angkut  di  Kota  Denpasar?    Bagaimanakah  kendala  yang  dihadapi  Direktorat  Lalu Lintas Polda Bali dalam penegakan hukum pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut di Kota Denpasar?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris,  dengan  manfaat  yang  didapatkan  adalah  untuk mengetahui perilaku masyarakat baik perilaku melalui pengamatan langsung maupun dengan adanya sumber data dari wawancara yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dan Kepala Dusun Lingkungan di  Kota  Denpasar.  Dengan  menelaah  hukum  dalam  perspektif  dalam  adalah  fungsi  dari  penelitian empiris  ini,  karena  hukum  erat  kaitannya  dengan  fakta  yang  ada,  berhubungan  dengan  kajian  sosio legal, legal sociology (hubungan masyarakat yang erat dengan hukum yang ada), dan sociology of law (sosiologi  hukum). (Atmadja,  2018) Data  yang  sudah  diambil  kemudian  disusun  secara  terperinci kedalam bentuk skripsi, sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya  Yang  Dilakukan  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali  dalam  Menindak  Pelanggaran Kendaraan Motor Roda Tiga Sebagai Angkutan Sampah yang Melebihi Daya Angkut
Upaya hukum adalah upaya yang dilakukan seseorang yang telah diberikan dalam hukum jika pihak kurang  merasa  puas  atas  apa  yang  diputuskan  oleh  hakim  dimana  putusan  tersebut  dirasa  kurang sesuai  dengan  keinginan  serta  tidak  terpenuhinya  keadilan. (Retnowulan  &  Oeripkatawanta,  n.d.) Upaya  mengurangi  angka  pelanggaran  kendaraan  motor  roda  tiga  sebagai  angkutan  sampah
mempunyai  beberapa  sebab  yang  menjadi  kendala.  Untuk  memberantas  hal  tersebut  perlu  adanya pencegahan  serta  penanggulangan  agar  tidak  terjadi  lagi  pelanggaran  tersebut,  dan  meminimalisir jumlahnya. Seperti pada latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, Direktorat Lalu  Lintas  Polda  Bali  yang  sudah  melaksanakan  upaya-upaya  tersebut  merupakan  suatu  upaya pencegahan serta penindakan dalam garis besarnya.
Dalam menjaga keamanan dan stabilnya hukum dalam masyarakat, upaya pencegahan tersebut tentu berperan besar dalam adanya perubahan yang positif. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tentu  peran  pencegahan  ini  sangat  besar  dalam  tatanan  hukum  di  Indonesia.  Dengan  mencegah membuat  upaya  tersebut  lebih  mudah  dijalani  daripada  sudah  terlanjurnya  terjadi  suatu  kejahatan. Sehingga tujuan yang diinginkan untuk dicapai lebih mudah, karena untuk mencegah suatu kejahatan akan  terjadi  lebih  diutamakan  daripada  untuk  memperbaiki  pelaku  yang  melakukan  kejahatan tersebut, hal ini dikemukakan dalam adanya suatu asas dalam kriminologi.
Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, penyuluhan tersebut dilakukan dalam lingkungan masyarakat terutama banjar yang ada di Kota Denpasar dan mendemonstrasikan di jalan raya  menggunakan  alat  speaker  untuk  melakukan  tertib  lalu lintas.  Dalam  sebulan  hal  ini  dilakukan secara berkala. Dalam penyuluhan ini dititikan bahwa masyarakat akan diberikan arahan dalam tertib dalam  menggunakan  jalan  raya  serta  lalu  lintas,  serta  menaati  dan  memperhatikan  rambu  –  rambu yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kendaraan yang layak sebagai angkutan barang atau sampah. Tujuan dari upaya ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran dalam lalu lintas.
Kepolisian Daerah Bali bukanlah satu – satunya yang melaksanakan pencegahan ini, khususnya Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali,  beberapa  masyarakat    yang  sadar  akan  suatu  pelanggaran  yang terjadi di sekitarnya juga menegur kendaraan sampah yang mengangkut sampah melebihi daya beban angkutan  serta  kendaraan  angkutan  sampah  yang  ugal  –  ugalan  di  jalan  raya.  Masyarakat  yang melihat bisa menjaganya atau melaporkan kepada polisi yang sedang bertugas di jalan raya.
Upaya  Penindakan  yaitu  dilakukan  untuk  mereka  yang  melakukan  tindak  kejahatan  yang terbukti  melanggar  dengan  diberikannya  peringatan.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini yaitu  Polisi.  Bentuk  dalam  pencegahan  penindakan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  berwajib tersebut, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Bali. Penindakan ini berupa sanksi atau tilang bagi kendaraan  yang  melanggar.  Sanksi  yang  diberikan  sesuai  dengan  undang  –  undang  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
Dalam  pelayanan,  serta  pengaturan lalu  lintas jalan  raya  umum  polisi  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam wewenangnya  mengatur lalu lintas. Yang bertugas dalam  melaksanakan tugas tersebut  yaitu  polisi  lalu  lintas.  Dimana  wewenang  kepolisian  yaitu  mengawasi,  memantau,  patroli, melakukan  penyidikan  jika  ada  kecelakaan  serta  menegakkan  hukum  di  lalu  lintas,  untuk mengamankan  keamanan  lalu  lintas  sehingga  masyarakat  dalam  berlalu  lintas  dengan  nyaman  dan aman.  Hal  ini  juga  diperuntukkan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dalam  zaman  modern  ini, karena  hal  ini  dapat  mengganggu  produktivitas  dalam  menjalankan  kehidupannya.  Karena  jika  lalu lintas terhambat aka nada efek yang signifikan dalam mobilitas manusia tersebut. Contohnya adanya kemacetan serta kecelakaan.
2. Kendala  Internal  Yang  Dihadapi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali      Dalam  Menindak Pelanggaran  Kendaraan  Motor  Roda  Tiga  Sebagai  Angkutan  Sampah  Yang  Melebihi  Daya Angkut
Pelanggaran  Lalu  Lintas  berkaitan  dengan  perilaku  kejahatan  dan  pelanggaran.  Kejahatan  adalah perbuatan seseorang yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain sehingga dapat  dikenakan  hukuman.  Seperti  pencurian,  pemerkosaan  dan  lain  –  lain, jika pelanggaran  seperti tidak taat aturan lalu lintas. (Raharjo, 2015).
Dalam  kehidupan  lalu  lintas  dapat  dilihat  adanya  kendaraan,  manusia  serta  jalan  raya  yang berkaitan satu dengan yang lain. Dalam KBBI lalu lintas berarti berjalan hilir mudik serta bolak balik dengan  menggunakan  perhubungan  di  tempat  satu  dengan  tempat  lainnya,  dalam  hal  perjalanan. Sementara  H.S.  Djajusman  menyatakan  bahwa  arti  lalu  lintas  perpindahan  manusia  melalui  gerak  – gerik  yang  dapat  melalui  media  penggerak  ataupun  bergerak  sendiri.  Sementara  Undang  –  Undang Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  lalu  lintas  adalah  adanya  suatu  pergerakan  di  jalan  raya oleh kendaraan, orang, serta hewan. Dan jalan pun didefinisikan sebagai suatu media lalu lintas bagi
kendaraan  umum  yang  berlalu  lintas,  dan  kendaraan  tersebut  bisa  bergerak  diatas  jalan,  dengan adanya kendaraan yang tidak bermotor dan juga bermotor.
Dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa lalu lintas sejalan dengan gerak orang di jalan raya. Jalan dalam pasal tersebut berarti seluruh dari bagian jalan tersebut, bangunan jalan tersebut maupun bangunan pelengkapnya yang letaknya berada di atas permukaan tanah.
Kendala  yang  berasal  dari  dalam  instansi  disebut  dengan  kendala  internal,  yang  dapat mengakibatkan hambatan untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas khususnya mengenai kendaraan angkutan  sampah  di  Kota  Denpasar  yang  melebihi  daya  beban  angkut.  Di  samping  itu  polisi mempunyai  tugas  untuk  menyediakan  saluran  untuk  mengungkapkan  keluhan  mengenai penyalahgunaan  dan  ketidakpuasan. (Lubis,  2017) Efek  dari  adanya  kendala  tersebut  menjadikan masyarakat banyak yang melanggar lalu lintas.
Kendala  yang  berasal  dari  dalam  tersebut  yang  menyebabkan  hambatan  terciptanya  tertib  lalu lintas  adalah:  Jumlah  personil  yang  dimiliki  pihak  kepolisian  untuk  menegakkan  hukum  dalam  lalu lintas  sedikit.    Dalam  menegakkan  norma-norma  hukum  secara  nyata  dan  efektif  dilakukannya penegakkan  hukum  dalam  pelanggaran  lalu  lintas,  untuk  menyelaraskan  kehidupan  masyarakat dengan  hubungan  hukum  lalu  lintas. (Arief,  2017). Masih  banyak  titik  dimana  seringnya  terjadi pelanggaran  dalam  lalu  lintas  tetapi  tidak  dijaga  dari  pihak  kepolisian  dikarenakan  kekurangan personil. Masyarakat akan cenderung berani melanggar lalu lintas di jalan kalau tidak adanya petugas lalu lintas di jalan yang mengawasi. Masyarakat akan kurang disiplin saat berkendara, Maka dari itu harus  adanya  penyebaran  petugas  lalu  lintas  dalam  daerah  yang  sering  terjadi  macet  dan  tindak kejahatan.
Dilihat  dari  contohnya  jalan  yang  tidak  termasuk  jalan  lintas  provinsi  tidak  dijaga  oleh  satuan lalu  lintas,  ini  mengakibatkan  banyaknya  pelanggaran  lalu  lintas,  misalnya  kendaraan  angkutan sampah  yang  tidak  memakai  atribut  kendaraan  dan  mengangkut  sampah  melebihi  daya  beban angkutan,  dalam  melakukan  patrol  jumlah  kendaraannya  mempengaruhi  kegiatan  lalu  lintas  dimana jumlahnya  yang  sedikit,  kendaraan  tersebut  dibutuhkan  untuk  menjangkau  daerah-daerah  terpencil agar  seluruh  daerah  dapat  dijangkau  dalam  jangkauan  patroli,  hal  ini  membuat  banyak  masyarakat yang  sering  melakukan  pelanggaran  tetapi  tidak  didapati  oleh  petugas  yang  berpatroli  sehingga kurangnya keoptimalan dari kegiatan operasional polisi. Harusnya diadakan dana yang cukup dalam menjalankan  kegiatan  ini.  Jika  pelaksanaan  ini  tidak  di  support  dengan  dana  yang  cukup,  menjadi terhambatnya  kegiatan  serta  akan  lebih  banyak  terjadinya  masalah-masalah  yang  ada  di  jalan  raya terkait  dengan  lalu  lintas,  suap  dari  masyarakat  dapat  saja  terjadi  jika  ada  oknum  nakal  yang memanfaatkannya, masyarakat juga harus selalu melek akan hukum yang ada dalam sikap mematuhi aturan-aturan  hukum  yang  ada,  dalam  hal  tilang-menilang  juga  harus  sangat  diperhatikan  sehingga polisi  benar-benar  menilang  dan  memberi  sanksi  kepada  pelaku  yang  sudah  melanggar  aturan  lalu lintas, tidak diterimanya uang suap untuk jalur damai karena itu sudah termasuk dengan suap. Hal ini akan  membuat  citra  dari  pihak  kepolisian  akan  dianggap  remeh  oleh  masyarakat,  serta  masyarakat akan  berpikir  bahwa  sebuah  sanksi  dari  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  suatu  hal  yang  bisa  mereka selesaikan hanya dengan membayar polisi yang menilang mereka. Sehingga uang dan kekayaan yang pelanggar lalu lintas tersebut tidak membuat  matinya penegakan hukum di  Indonesia dalam lingkup penegakan hukum lalu lintas, karena masyarakat sejatinya harus terikat dan tunduk akan hukum yang ada di negara ini.
3. Kendala  Eksternal  Yang  Dihadapi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali      Dalam  Menindak Pelanggaran  Kendaraan  Motor  Roda  Tiga  Sebagai  Angkutan  Sampah  Yang  Melebihi  Daya Angkut
Adapun  kendala  diluar  pihak  kepolisian  yang  disebut  dengan  kendala  eksternal,  dalam  hal  ini merupakan  kendala  diluar  kendali  polisi  dalam  adanya  penegakan  pelanggaran  di  lalu  lintas. Masyarakat rentan akan melanggar peraturan lalu lintas jika kendala tersebut tidak ditangani. Adanya kendala eksternal yang dialami oleh pihak berwajib dalam menjalankan penegakan hukum lalu lintas yaitu: Jumlah rambu lalu lintas yang minim pada jalan khususnya pada tempat yang sering terjadinya kecelakaan berpengaruh kepada pengendara di jalan yaitu ketaatan dan kepatuhan masyarakat, lampu larangan hati hati banyak masyarakat yang mengebut agar tidak mendapat lampu larangan berhenti itu dapat  menyebabkan  kecelakaan  di  jalan  dan  rendahnya  pemahaman  rambu  lalu  lintas  pada masyarakat, adapun kendaraan angkutan sampah yang melanggar rambu mengenai larangan berhenti, karena banyak kendaraan angkutan sampah yang berhenti sembarangan saat menaiki sampah sehingga
menimbulkan kemacetan dan sampah yang diangkut tumpah ke jalan, jumlah sampah yang dihasilkan semakin  hari  semakin  meningkat,  sehingga  lingkungan  atau  banjar  yang  ada  di  kota  denpasar memiliki program mengangkut sampah dengan kendaraan roda tiga sebagai pengangkut sampah yang tidak  sesuai  dengan  aturan  lalu  lintas,  beban  persepsi,  citra  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pengadilan  sangat  ditentukan  oleh  baik  buruknya  pengelola  perkara  yang  artinya  penggunaan kendaraan  roda  tiga  sebagai  pengangkut  sampah  adalah  hal  yang  sah  karena  telah  ditentukan  oleh banjar atau kepala lingkungan setempat, Belum adanya solusi tentang penampungan sampah di setiap Desa  Kota  Denpasar,  sehingga  kendaraan  roda  tiga  mengangkut  sampah  ke  Tempat  Pembuangan Sampah  Sementara  (TPS)  melewati  jalan  raya,  kesadaran  masyarakat  mengenai  sanksi  administrasi tilang  masih  sangat  rendah,  dan  mengabaikan  peraturan  lalu  lintas  demi  kepentingan  pribadi, kecepatan  yang  melewati  batas  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  hal  mengemudi  dimana sangat mengesampingkan keselamatan, dimana batas-batas kecepatan tersebut sudah ada aturan yang mengatur berapa kecepatan yang boleh digunakan dalam mengemudi di jalan raya.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  kepolisian  yang  sering  terjadi  di  lapangan  adalah  kendala saat pemberian suatu sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Kendala dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adanya dua pilihan yaitu denda atau kurungan dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar lalu lintas jalan raya, kurangnya efektivitas dalam pemberian sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas, hal ini dikarenakan akan disepelekan oleh orang – orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan dimana orang  tersebut  bisa  menggunakan  kekuatan  uang  untuk  dengan  mudah  membayar  denda  tersebut, tidak membuat orang tersebut lantas merasa jera, dan orang tersebut akan memudahkan pelanggaran lalu lintas pada kemudian hari.
Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali  yang  sudah dijabarkan  dalam  uraian-uraian  penjelasan  yang  telah  penulis  tulis  diatas,  dapat  disimpulkannya kesimpulan yang ada dalam penelitian huku ini adalah adanya masalah atau kendala dalam melakukan upaya  penegakan  hukum  tersebut  disebabkan  oleh  dua  faktor  yang  menjadi  faktor  utama,  dimana masyarakat serta penegak hukum itu yang menjadi dua faktor utama tersebut. Selain itu juga, dengan didukung  dengan  efektifnya  jumlah  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  ini  akan menjadi  hal  penunjang  untuk  menanggulangi  kendala-kendala  yang  akan  ditemukan  saat melaksanakan kegiatan upaya penegakan pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Upaya  yang  dilakukan  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali  dalam  menindak  pelanggaran  kendaraan motor  roda  tiga  sebagai  angkutan  sampah  yang  melebihi  daya  angkut  dengan  cara  penyuluhan, penyuluhan  tersebut  dilakukan  dalam  lingkungan  masyarakat  terutama  banjar  yang  ada  di  Kota Denpasar  dan  mendemonstrasikan  di  jalan  raya  menggunakan  alat  speaker  untuk  melakukan  tertib lalu  lintas.  Dalam  sebulan  hal  ini  dilakukan  secara  berkala.  Dalam  penyuluhan  ini  dititikan  bahwa masyarakat akan diberikan arahan dalam tertib dalam menggunakan jalan raya serta lalu lintas, serta menaati dan memperhatikan rambu – rambu yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kendaraan yang layak sebagai angkutan barang atau sampah. Tujuan dari upaya ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran dalam lalu lintas.
Kendala  internal  yang  dihadapi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali      dalam  menindak pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut adalah jumlah  personil  yang  dimiliki  pihak  kepolisian  untuk  menegakkan  hukum  dalam  lalu  lintas  sedikit. Termasuk  jalan  lintas  provinsi  tidak  dijaga  oleh  satuan  lalu  lintas,  ini  mengakibatkan  banyaknya pelanggaran lalu lintas, misalnya kendaraan angkutan sampah yang tidak memakai atribut kendaraan dan  mengangkut  sampah  melebihi  daya  beban  angkutan,  dalam  melakukan  patrol  jumlah kendaraannya mempengaruhi kegiatan lalu lintas dimana jumlahnya yang sedikit, kendaraan tersebut dibutuhkan  untuk  menjangkau  daerah-daerah  terpencil  agar  seluruh  daerah  dapat  dijangkau  dalam jangkauan  patroli,  hal  ini  membuat  banyak  masyarakat  yang  sering  melakukan  pelanggaran  tetapi tidak didapati oleh petugas yang berpatroli sehingga kurangnya keoptimalan dari kegiatan operasional polisi.
Kendala  eksternal  yang  dihadapi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Bali      dalam  menindak pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut adalah
kendala saat pemberian suatu sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Kendala  dalam  pelaksanaan  Undang  -  Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  adanya  dua  pilihan  yaitu  denda  atau  kurungan  dalam  pemberian  sanksi  bagi  para pelanggar  lalu  lintas  jalan  raya,  kurangnya  efektivitas  dalam  pemberian  sanksi  denda  terhadap pelanggar lalu lintas.
2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  pihak  Pemerintah  Kota  Denpasar  diharapkan  melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu akan sanksi yang diterima jika melakukan tindakan pelanggaran mengangkut sampah berlebihan bagi roda tiga.

## DAFTAR PUSTAKA
Salim, A. (2006). Manajemen Transportasi . Raja Grafindo Perkasa.
Ahmad,  Y.  (n.d.).  Peranan  Patroli  Polisi  dalam  Penanggulangan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  (Studi  pada  Polres Majene, Sulawesi Barat) [Universitas Hasanuddin].
Anjaswara, D. G. A., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal Konstruksi Hukum, Vo.1(1).
Atmadja, I Dewa Gede and Budiartha, & I Nyoman Putu. (2018). Teori-Teori Hukum. Universitas Warmadewa. Arief,  B.  N.  (2017). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan . Universitas Indonesia Library. Basri, H. (n.d.). Hukum Pengangkutan. Kelompok Studi Hukum Fakultas Medan. Hilala, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Kendaraan Roda Tiga (Bentor) [Universitas Negeri Gorontalo].
Lubis, M. (2017). Citra Polisi . Yayasan Obor Indonesia ,Jakarta. Raharjo, R. (2015). Tertib Berlalu Lintas. Yogyakarta Shafa Media. Retnowulan,  &  Oeripkatawanta,  I.  (n.d.).  Peran  Dan  Upaya  Undang  –  Undang  Dalam  Penegakan  Hukum.
Jakarta .
T.  Reza  Zulkarnaen.  (2011).  Implementasi  Kebijakan  Pengawasan  dan  Pengendalian  Muatan  Lebih.  Jurnal Administrasi Publik, Vol.2(1).