## PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)
Rima Adhi Hapsari 1 , Sudaryanti 2
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: rimaadhi@student.uns.ac.id ; sudaryanti26@gmail.com

## ABSTRAK
Otonomi  desa  memiliki  salah  satu  tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  desa  guna mempercepat  perwujudan  kesejahteraan  umum  yang  tercantum  dalam  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Namun  pada  realitanya,  kegiatan  pelayanan  administrasi  kependudukan  pada  Pemerintah  Desa Ngimbrang belum berjalan secara optimal,  hal tersebut disebabkan oleh  masih terdapat aparat yang  kurang paham dalam  menggunakan  komputer  dan  aplikasi  pelayanan  kependudukan,  selain  itu  masih  kurangnya  kedisiplinan aparat  dalam  melaksanakan  pekerjaannya.  Maka,  diperlukan  pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia  bagi aparatur  desa  dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Dalam  rangka  membantu  adaptasi dan  proses  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  dengan  sistem  komputer  ini,  diperlukan  adanya pengembangan  kapasitas  SDM  aparat  Pemerintah  Desa  Ngimbrang  dengan  menggunakan  model  pengembangan kapasitas  SDM  Grindle  dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi, serta sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu Pembimbingan Teknis (Bimtek) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Tahapan tersebut sejauh  ini  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  karena  sudah  berpedoman  pada  regulasi  yang  ada  dan  selalu berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah yang ada diatas pemerintah desa.
Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Aparatur Desa, Pelayanan Administrasi Kependudukan

## ABSTRACT
Village  autonomy  has  one  purpose  to  improve  the  public  service  in  the  population  to  accelerate  the  realization  of public  welfare  which is  written in  Law No. 6 of 2014 which is about village regulation.  In fact, on the one of the village  public  service  activity  namely  population  administration  service  in Ngimbrang has  not  run  optimally,  it  is because  there  are  apparatus  who  do  not  understand  how  to  use  computer  and  they  are  lack  of  discipline  in  doing their  job.  Therefore,  it  is  important  to  have  a  human  resource  capacity  building  activities  for  village  government apparatus  of Ngimbrang Village  in  order  to  help  them  solve  their  job,  so  the  main  goal  of  giving  an  optimal population  administration  service.  This  research  aim  is  to  knowing  and  getting  information  about  capacity development  of  the Ngimbrang Village  Government  apparatus  in  optimizing  population  administration  services using the Grindle HR capacity development model which consists of guidance and training. The research method is descriptive  qualitative  method.  This  research  uses  in  depth  interview  and  documentation  as  the  data  gathering technique.  The  research  result  shows  that  the  development  of  the  capacity  of  the Ngimbrang Village  Government was carried out through 2 types of activity namely Technical Guidance (Bimtek) as well as Education and Training (Diklat) activities. All the activities have been implemented optimally and it is guided by existing regulations.
Keywords: Capacity Development, Village Apparatus, Population Administration Services

## PENDAHULUAN
Paradigma  pemerintahan  di  Indonesia
mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan  sentralistik  menjadi  sistem pemerintahan  yang  desentralistik.  Melalui adanya  kebijakan  otonomi  daerah,  maka pemerintahan  lokal  (daerah  dan  desa) didorong  untuk  mengelola  rumah  tangga pemerintahannya sendiri secara adil, demokratis, dan mandiri. Berdasarkan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  menyatakan  bahwa  desa memperoleh  kedudukan  yang  kuat  dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama sebagai  kunci  dalam  otonomi  daerah  yang secara  integral  bagian  dari  penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sejak
diberlakukannya Undang-Undang Desa, maka pemerintah desa dapat berkreasi dalam hal  pembangunan  di  desa  baik  dari  segi pembangunan  sarana  dan  prasarana  maupun pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah  desa  sudah  diberikan  tugas  dan wewenang sendiri dalam mengatur, mengurus,  serta  memberikan  pelayanan berbagai kepentingan masyarakat dan menetapkan serta mengelola kelembagaan di desa.  Diperjelas  dalam  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan  dari  otonomi  desa  salah  satunya adalah  meningkatkan  pelayanan  publik
kepada  masyarakat  desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
Pemerintah desa merupakan unit penyelenggara  pemerintahan  yang  ada di garis  depan  yang  berhadapan  langsung dengan  masyarakat  dengan  berbagai  macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang, maka sudah selayaknya  dapat  memberikan  pelayanan administrasi  kependudukan  yang  baik  bagi masyarakat.  Perangkat  desa  diharapkan dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat  desa  dengan  baik  sesuai  dengan prinsip  pelayanan  publik  yang  tertera  dalam Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. Sudah seharusnya  pemerintah  di  Jawa  Tengah  dari tingkat  desa  hingga  provinsi  di  bidang pelayanan  administrasi  kependudukan  perlu melakukan  pengkondisian  penduduk  agar memiliki  dokumen  penunjang  kegiatan masyarakat. Pemerintah desa dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan  yang  meliputi  pembuatan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu Keluarga  (KK),  surat  keterangan,  surat pengantar,  dan/atau surat rekomendasi meliputi:  surat  pindah,  waris,  domisili, kelahiran  dan  kematian,  surat  pernikahan, dan  surat  perceraian.  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  membentuk  Peraturan  Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan guna memberikan
perlindungan  atau  jaminan  pada  setiap peristiwa  kependudukan,  serta  didalamnya terdapat informasi  dan  pemahaman  tentang administrasi kependudukan, data kependudukan,  pencatatan  sipil,  pengolahan informasi kependudukan. Pada bulan Juli 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung juga sudah
melakukan  sosialisasi  kepada  aparat  desa mengenai pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara online, Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada  Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),  dan  Perda  Kabupaten  Temanggung
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  di  Kabupaten  Temanggung. Pelayanan administrasi kependudukan secara online dapat  memudahkan   masyarakat dalam  mengurus  dokumen  kependudukan dengan  cepat  tanpa  harus  antre  dan  juga memudahkan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena adanya aplikasi  yang  praktis  yang  disediakan  oleh Dindukcapil (www.dindukcapil.temanggungkab.go.id diakses pada Senin, 14 Oktober 2020).
Hasil  pra  survey  pada  September  2019 yang  dilakukan  peneliti  melalui  wawancara
dengan  beberapa  masyarakat  di  Desa Ngimbrang  menunjukkn  bahwa,  persentase keluhan  dari  masyarakat  kurang  lebih sebesar  tiga  puluh  perse.  Masyarakat  desa masih  ada  yang  mengeluhkan  mengenai waktu pelayanan administrasi kependudukan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.  Masyarakat  yang  membutuhkan surat  kependudukan  maupun  surat  yang lainnya  diberi  janji  oleh  aparat  desa  selama satu hari jadi namun terkadang dua atau tiga hari  kemudian  surat  tersebut  jadi  dan diproses hal ini dikarenakan Kasi Pemerintahan,  Kasi  Pelayanan,  atau  pun Kasi  Kesejahteraan  yang  terkadang  tidak berada  di  tempat  ketika  jam  kerja.  Adapun aparat  Pemerintah  Desa  Ngimbrang  dalam mengatasi  permasalahan  masyarakat  yang membutuhkan bantuan terkait dengan administrasi kependudukan maupun pelayanan  administrasi  lainnya,  seperti aparat  desa  yang  mengalami  kebingungan terkait  jenis  surat  kependudukan  yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, lima puluh  persen  dari  aparat  Pemerintah  Desa Ngimbrang  masih  kurang  mengerti  dengan aplikasi  dan  sistem  informasi  di  komputer yang digunakan untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Keterbatasan dalam  tingkat  pendidikan  serta  usia  aparat Desa  Ngimbrang  menjadi  suatu  hambatan dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat  desa  karena  mereka  sulit  untuk mengoperasikan  teknologi  informasi  yang ada.  Mereka  bingung  dalam  melakukan input data pada beberapa jenis pelayanan.
Pada  penelitian  ini,  lokasi  penelitian yang  dipilih  merupakan  Pemerintah  Desa Ngimbrang karena Desa Ngimbrang dinobatkan sebagai Desa Pintar di Kecamatan  Bulu  dan  merupakan  salah  satu desa  pemenang  lomba  desa  di  Kabupaten Temanggung.  Desa  Ngimbrang  ditunjuk sebagai Desa Pintar karena memiliki website desa  dengan  informasi  yang  menyajikan informasi  desanya  secara  lengkap,  memiliki akun  Youtube  dan  bekerja  sama  dengan salah  satu  televisi online setempat,  serta
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya beberapa sudah menggunakan komputer. Namun,
penggunaan  komputer  dan  aplikasi  untuk pelayanan  administrasi  kependudukan  tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh aparat Pemerintah  Desa  Ngimbrang  karena  ada beberapa aparat yang kurang mahir terutama Kasi
Pemerintahan yang memang membidangi pelayanan Admnistrasi Kependudukan kesulitan
untuk
mengoperasikan aplikasi dalam komputer.
Masalah kurangnya kesepahaman antar aparat  desa  terkait  dengan  penggunaan teknologi  informasi  dan  aplikasi  yang  baru untuk  melakukan  pelayanan  administrasi
kependudukan dan menginput data kependudukan  menjadi  masalah  krusial bagi  pelayanan  administrasi  kependudukan di  Desa  Ngimbrang.  Sedangkan  data administrasi kependudukan dan data terkait dengan pelayanan administrasi yang diberikan  aparat  desa  kepada  masyarakat desa  lainnya  harus  selalu  diperbaharui disetiap  bulannya.  Hal  tersebut  terjadi karena kuantitas dan kualitas aparatur Desa Ngimbrang  yang  kurang  maksimal  dilihat dari latar belakang pendidikan, keterampilan,  pengalaman  dan  masa  kerja, sarana dan prasarana, dan fungsi kepemimpinan di pemerintah Desa Ngimbrang.  Berikut  adalah  daftar  tingkat pendidikan  yang  dimiliki  oleh  aparatur Desa Ngimbrang
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung:
Tabel 1. Tingkatan Jabatan, Pendidikan, Masa Kerja dan Usia Aparat Desa Ngimbrang
Sumber: Data primer diolah, 2019
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa tingkat pendidikan perangkat Desa
Ngimbrang  paling  banyak  pada  tingkatan SLTA  yang  pada  Undang  Undang  Desa Pasal  50  ayat  1,  syarat  menjadi  perangkat desa  paling  rendah  adalah  lulusan  SMU atau  sederajat.  Hanya  dua  aparat  desa  saja yang  mengenyam  bangku  perkuliahan  dan merupakan lulusan Diploma Tiga (D-3) dan Strata  Satu  (S-1),  sedangkan  aparat  yang lain  memiliki  riwayat  pendidikan  hingga tingkat  SLTA.  Kepala  Seksi  Pemerintahan dan Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngimbrang  pun  hanya  lulusan  SLTA. Selain  itu,  usia  yang  seharusnya  dapat diangkat  untuk  menjadi  aparat  desa  dalam Undang  Undang  Desa  tertera  minimal  usia 20  tahun  dan  maksimal  42  tahun  dan merupakan  warga  desa.  Sedangkan,  batas usia  untuk  diberhentikan  menjadi  aparatur desa  adalah  usia  60  tahun.  Di  Desa Ngimbrang  sebagian  besar  aparat  desa tersebut  merupakan  generasi  X  dan  banyak pula  yang  merupakan  generasi Baby Boomers dengan  usia  berkisar  akhir  30 tahun-an  hingga  usia  50  tahun-an.  Usia aparat  desa  juga  menentukan  kemampuan aparat dalam  menggunakan  teknologi informasi  yang  semakin  berkembang. Adapun dalam Undang Undang Desa Pasal 50 persyaratan khusus untuk menjadi aparat desa  yaitu  memiliki  kompetensi  di  bidang Informasi Teknologi (IT). Masa kerja aparat Desa  Ngimbrang  pun  terhitung  relatif  lama
dan  hanya  ada  dua  aparat  yang  baru  saja diangkat  dan  dilantik.  Dilihat  dari  masa kerjanya, seharusnya aparat Desa Ngimbrang  sudah  paham  dengan  tugas yang  harus  mereka  laksanakan  karena sudah  beberapa  tahun  menjadi  aparat  desa. Sedangkan  Kepala  Desa  dan  perangkatnya harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan juga berdisiplin agar dapat memenangani dan merealisasikan pelayanan publik yang baik.
Adanya  permasalahan  terkait  dengan minimnnya  kemampuan  aparatur  Desa Ngimbrang maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparatur desa agar lebih  berkompeten  dalam  memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Upaya  peningkatan  kapasitas  aparatur  desa di  era  otonomi  daerah  bahkan  desa  saat  ini merupakan  langkah  penting  yang  perlu dicermati  dan  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.  Keberhasilan  dalam  pelaksanaan tersebut  bagaimanapun  akan  memberikan andil  yang  besar,  baik  dalam  upaya pemecahan    masalah  yang  dihadapi  oleh desa  dan  masyarakat  desa  sendiri  dalam menunjang  berhasilnya  penyelenggaraan otonomi  desa  maupun  daerah.  Namun, pengembangan kapasitas tidak hanya untuk meningkatkan  kemampuan  dan  kinerja sumber  daya  manusia  saja,  namun  juga diperlukan dalam rangka penguatan
kapasitas organisasi, dan reformasi kelembagaan.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Vincent  dan  Stephen  (2015)  yang  berjudul “Local Government Capacity Building and Development:  Lessons,  Challenges,  and Opportunities” , menyatakan bahwa pengembangan kapasitas dipandang sebagai suatu  variasi  dari  strategi  yang  mencakup dimensi  dalam  pembangunan  kapasitas sumber  daya  manusia,  dimensi  penguatan organisasi, dan dimensi reformasi kelembagaan. Menurut Morison (2001: 42), capacity  building merupakan  suatu  proses untuk  melakukan  segala  sesuatu  atau serangkaian  kegiatan  multi  level  di  dalam individu,  kelompok,  organisasi,  dan  sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan  penyesuaian  individu  dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan  lingkungan.  Sedangkan  menurut Brown  (2001:25),  pengembangan  kapasitas organisasi  merupakan  suatu  proses  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan seseorang,  suatu  organisasi,  atau  suatu sistem  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah dicita-citakan.
Grindle  dalam  Vincent  and  Stephen. (2015:1) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas  sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan ragam
strategi  dalam  meningkatkan  efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja. Efisiensi  disini  merupakan  efisiensi  dalam waktu  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan untuk mencapai outcome; efektivitas merupakan kepantasan usaha yang dilakukan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan; sedangkan responsivitas merujuk  pada  strategi  mensikronkan  antara kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Bahkan Grindle menyebutkan bahwa  pengembangan  kapasitas  lebih mengacu  kepada  peningkatan  kemampuan organisasi  pada  sector  publik.  Secara  lebih lanjut,  melakukan  pengelompokkan  dalam pengembangan  kapasitas,  yaitu  terdiri  dari dimensi,  fokus  dan  tipe  kegiatannya, sebagai berikut:
a. Dimensi  pengembangan  sumber  daya manusia
Pada  tingkatan  ini  pengembangan kapasitas dilakukan untuk dapat berperan  secara  efisien  dan  efektif dalam  pekerjaannya.  Fokus  perhatian diberikan kepada penambahan personil teknis  dan  profesional.  Kegiatan pengembangan  kapasitas  dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat,  pertimbangan  gaji,  lingkungan kerja, dan sistem rekrutmen.
b. Dimensi penguatan organisasi
Pada  dimensi  penguatan  organisasi,
perhatian ditujukan pada sistem manajemen  dalam  mengembangkan  dan memperbaiki performasi tugas dan fungsi yang  ada  dan  pengaturan  struktur  mikro. Jenis  aktivitas  yang  dilakukan  dalam dimensi penguatan organisasi diantaranya adalah  pengaturan  sarana  dan  prasarana, pemanfaatan personel yang ada,
komunikasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan struktur organisasi.
c. Dimensi reformasi kelembagaan
Pada  dimensi  reformasi  kelembagaan perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem,  kelembagaan  yang  ada,  dan pengaturan struktur makro. Dalam hal ini aktivitas  yang  dapat  dilakukan  adalah melakukan  perubahan  pada  aturan  main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan  kebijakan  dan  hukum,  serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong  pasar  dan  berkembangnya masyarakat.
Menurut World Bank dalam buku “The
Capacity  Building  for  Local  Government toward  Good  Governance” oleh  Suprapto
(2010) , menekankan  perhatian Capacity Building pada:  a)  Pengembangan  sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui training, recruitment dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis ; b)  Keorganisasian,  yaitu  dapat  dilakukan
dengan pengaturan struktur, proses, sumber daya  dan  gaya  manajemen;  c)  Jaringan kerja,  dapat  dilakukan  melalui  koordinasi, aktivitas  organisasi,  fungsi  jaringan  kerja, serta  interaksi  formal  dan  informal;  d) Lingkungan  organisasi,  yaitu  aturan  dan undang-undang  yang  mengatur  pelayanan publik,  tanggung  jawab  dan  kekuasaan antara  lembaga,  kebijakan  yang  menjadi hambatan  bagi  tugas  pengembangan,  serta dukungan  keuangan  dan  anggaran;  dan  e) Lingkungan  kegiatan  lebih  luas  lainnya, dapat meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja.
Berdasakan  uraian  di  atas,  artikel  ini mengkaji  mengenai  upaya  pengembangan kapasitas  SDM  aparatur  Desa  Ngimbrang dalam  optimalisasi  pelayanan  administrasi kependudukan dengan model pengembangan kapasitas SDM oleh Grindle dalam  Vincent  dan  Stephen  (2015:  1) terkait dengan pembimbingan dan pelatihan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif yang berfokus pada  studi  kasus  karena  dirasa  cocok  untuk mengakomodasi  keperluan  dalam  penelitian ini.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan
untuk mengetahui dan memperoleh gambaran  secara  jelas  dan  rinci  mengenai suatu  kondisi  yang  sebenarnya  mengenai upaya  pengembangan  kapasitas  aparatur
Desa Ngimbrang dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Aspek  yang diteliti  dalam  artikel  ini mencakup  aspek  pengembangan  kapasitas SDM aparatur Desa Ngimbrang  yang terdiri dari kegitan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur  yaitu  dengan  cara  menyusun pertanyaan secara rinci yang bertujuan untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  mengenai upaya  pengembangan  kapasitas  aparatur Desa Ngimbrang dalam optimalisasi pelayanan  administrasi  kependudukan  yang meliputi  pengembangan  kapasitas  melalui pembimbingan teknis (Bimtek) serta pendidikan dan pelatihan (Diklat). Selain itu, adapun sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi yang relevan dengan
pengembangan  kapasitas  SDM  aparatur Desa  Ngimbrang.  Pada  penelitian  ini informan  ditentukan  dengan  menggunakan teknik purposive dimana  peneliti  berusaha mencari  informan  yang  dapat  dipercaya  dan mengetahui informasi terkait dengan
pengembangan kapasitas sumber daya aparatur  desa  di  Kantor  Desa  Ngimbrang dalam  pelayanan  administasi  kependudukan secara mendalam. Dalam tahap ini informan yang diambil adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa,  Kasi  Pelayanan,  Kasi  Pemerintahan, Kaur  Tata  Usaha  dan  Umum,  serta  lima Kadus di Desa Ngimbrang.
Penelitian  ini  menggunakan  triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mendapatkan  jawaban  dan  menghasilkan informasi yang jelas, serta dapat menggambarkan informasi yang
sesungguhnya  terjadi  di  dalam  ruang interaksi  terkait  dengan  pengembangan kapasitas aparatur Desa Ngimbrang. Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis data  interaktif  Miles  dan  Huberman  (2007) yang  digunakan  untuk  menganalisis  data yang  telah  diperoleh  serta  diuji  kebenaran dan keabsahannya,  terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Aparat Pemerintah Desa Ngimbrang
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  pun harus  jelas  membagi  tugas  pokok  dan fungsi  masing-masing  guna  tercipta  suatu
kesatuan  kerjasama  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Susunan  organisasi  Pemerintah Desa  Ngimbrang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Kepala  Desa  Ngimbrang  Nomor 5  Tahun  2017  tentang  Struktur  Organisasi
Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa
Ngimbrang,  telah  sesuai  dengan  Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja Pemerintah  Desa.  Susunan  Organisasi Pemerintah Desa Ngimbrang, terdiri dari:

## Tabel 2
Data Aparat Pemerintah Desa Ngimbrang Berdasarkan
Jabatan dan Bidangnya
Sumber : Sekretaris Desa Ngimbrang tahun 2020
Aparat  Desa  Ngimbrang  sebagian merupakan  pegawai  yang  memiliki  jabatan yang  secara  tegas  ada  dalam  struktur organisasi  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala Desa  Ngimbrang  Nomor  5  Tahun  2017 tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah  Desa  Ngimbrang.  Selain  itu,  di Pemerintah Desa Ngimbrang juga memiliki tenaga  kerja  kontrak  yang  biasanya  disebut
dengan  “modin”  yang  bertugas  mengurusi urusan di lapangan dan juga Tenaga Harian Lepas  (THL).  Selain  itu,  pada  Pemerintah Desa Ngimbrang terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki  fungsi  untuk  membahas  dan menyepakati  rancangan  Peraturan  Desa bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  dan melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala Desa  sesuai  Perda  Kabupaten  Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Aparat  Pemerintah  Desa  Ngimbrang sebagian  besar  merupakan  lulusan  SLTA dan merupakan tingkat pendidikan terendah pada Pemerintahan Desa Ngimbrang, sedangkan  tingkat  pendidikan  yang  paling tinggi adalah Strata I yang hanya disandang oleh dua orang aparat saja. Dari tabel diatas juga  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  aparat desa  laki-laki  lebih  banyak  daripada  aparat desa perempuan, yaitu 11 orang berbanding dengan  2  orang  saja.  Total  terdapat  13 orang  aparat  Desa  Ngimbrang  per  Januari 2020.  Selain  itu,  pada  pemerintah  Desa Ngimbrang  terdapat  dua  tenaga  kerja fungsional  yang  biasanya  disebut  “modin” yang bertugas membantu aparat Pemerintah Desa  Ngimbrang  di  lapangan,  selain  itu, terdapat  satu  Tenaga  Harian  Lepas  (THL) yang  bekerja  sebagai  staf  kebersihan
dengan  jenis  kelamin  laki-laki  seluruhnya. Jenjang  pendidikan  yang  dimiliki  oleh kedua  “modin”  dan  satu  staf  kebersihan  di Pemerintah Desa Ngimbrang adalah SLTP.

## Pengembangan  Kapasitas  Sumber  Daya
Manusia  Aparatur  Pemerintah  Desa Ngimbrang
Pemerintah  Desa  Ngimbrang  memiliki wewenang  untuk  urusan  pemerintahannya sendiri termasuk dalam menjalankan pelayanan  publik  bagi  masyarakat  di desanya.  Dengan  demikian  warga  Desa Ngimbrang  akan  semakin  dekat  dengan penyelenggara  pelayanan  terutama  dalam pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena  itu,  sudah  sepatutnya  aparatur
Pemerintah Desa Ngimbrang mengembangkan  dirinya  terutama  untuk peningkatan kualitas
SDM mereka.
Kemajuan  teknologi  informasi  saat  ini membuat  masyarakat  semakin up  to  date dalam  menanggapi  isu  dan  berita  publik. Akibatnya  mereka  menjadi  lebih  kritis dalam menyikapi persoalan yang ada dalam hal  ini  mengenai  pelayanan,  pencatatan, serta penyediaan data kependudukan. Maka, setiap SDM perlu melakukan atau mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas  diri  masing-masing  agar  dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing.  Jika  sebelumnya  pemerintah  desa hanya menjalankan kewenangan dari
pemerintahan  yang  ada  di  atasnya,  bukan melaksanakan  kewenangan  yang  berdasar pada  kebutuhan  desa,  namun  saat  ini  Desa dapat  menyelenggarakan  pemerintahannya sendiri.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan pada Pemerintah Desa Ngimbrang
diperoleh  data  kemudian  diolah  dan dianalisis terkait pelaksanaan pengembangan  kapasitas  SDM  aparatur Permerintah  Desa  Ngimbrang  terutama setelah  adanya  kewenangan  tersendiri  bagi desa  untuk  menyelenggarakan  pelayanan publik  termasuk  pelayanan  administrasi kependudukan. Adapun kegiatan pengembangan  kapasitas  SDM  aparatur Pemerintah  Desa  Ngimbrang  yaitu  melalui pembimbingan,  pelatihan  dan  pendidikan yang merupakan komponen dari pengembangan  kapasitas  sumber  daya manusia.
Pemerintah  Desa  Ngimbrang  membagi pengembangan  kapasitas  SDM  ke  dalam dua kategori, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan  yang  dilakukan  secara  internal dan  eksternal.  Pelaksanaan  pengembangan kapasitas  SDM  internal  sering  disebut dengan Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek)  yang  dilaksanakan  dan  diatur sendiri  oleh  Pemerintah  Desa  Ngimbrang, sedangkan  untuk  kegiatan  pengembangan kapasitas  SDM  eksternal  biasanya  disebut
dengan  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat) yang  dilaksanakan  dan  diatur  oleh  OPD yang ada diatasnya dan dilakukan berdasarkan  regulasi  yang  ada.  Berikut merupakan tahapan dalam kegiatan pengembangan kapasitas
aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang secara internal dan eksternal:
a. Pendidikan  dan  Pelatihan  Internal (Bimtek)
Pengembangan  kapasitas  SDM  yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ngimbrang  melalui  Bimtek  merupakan suatu  bentuk  respon  mereka  terhadap kebutuhan  pekerjaan  yang  belum  dapat dipenuhi. Kebutuhan ini akan diketahui jika Pemerintah  Desa  Ngimbrang  terutama Kepala Desa telah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pemerintahannya selama melaksanakan suatu  pekerjaan  tertentu.  Dalam  penelitian ini  permasalahan  yang  diidentifikasi  hanya terbatas  pada  penyelenggaraan  pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat  Desa  Ngimbrang.  Pelaksanaan Bimtek dilakukan agar aparat Desa Ngimbrang mendapatkan tambahan pengetahuan  dan  keterampilan  agar  dapat meningkatkan  kompetensi  serta  kinerja dalam  memberikan  pelayanan  administrasi kependudukan kepada masyarakatnya secara optimal.
Pada  Pemerintah  Desa  Ngimbrang Bimtek pemerintahan dan tupoksi perangkat wajib  dilaksanakan  ketika  awal  menjabat menjadi perangkat. Sedangkan untuk pelaksanaan Bimtek terkait dengan pelayanan  administrasi  kependudukan  juga sudah  pernah  dilaksanakan  di  Kantor  Desa Ngimbrang  oleh  Dindukcapil  Kabupaten Temanggung.  Pelaksanaan  Bimtek  ini dilaksanakan secara menyeluruh bagi setiap aparat  Desa  Ngimbrang  tetapi  disesuaikan pula dengan tupoksi  mereka, seperti  diikuti oleh  Kepala  Desa,  Kasi  Pelayanan,  Kasi Pemerintahan,  dan  beberapa  Kadus  saja. Pada  saat  Bimtek  terkait  dengan  pelayanan Adminduk dengan melalui aplikasi tersebut hanya  berupa  penyampaian  pengetahuan atau  materi  secara  teknis  saja.  Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Bimtek kepada  aparat  Desa  Ngimbrang  khusunya yang  mengurusi  terkait  dengan  pelayanan Adminduk  diharapkan  dapat  meningkatkan kemampuan  dan  pengetahuan  mereka dalam melakukan pekerjaannya.
Metode  yang  biasanya  digunakan dalam  pelaksanaan  Bimtek  terkait  dengan pelayanan  Adminduk  di  Desa  Ngimbrang hanya  teori  saja  atau  berupa  pengarahan atau  sosialisasi  dan  pemberian  materi  saja. Penggunaan  metode  ini  memiliki  pengaruh terhadap  kemampuan  aparat  desa  dalam memahami  materinya.  Namun,  jika  hanya
teori saja masih sering terdapat aparat yang tidak  mudeng  untuk  praktiknya.  Penerapan teori  sebagai  contohnya  adalah  seperti tentang  petunjuk  teknis  dalam  pelayanan Adminduk,  maka  teori  yang  diberikan haruslah  relevan  dengan  hal  tersebut  agar tidak  meleber  keluar  konteks.  Salah  satu cara  yang  dapat  dilakukan  dengan  memilih narasumber  yang  tepat  bagi  aparat  dalam pelaksanaan  Bimtek  khusunya  dibidang pelayanan Adminduk. Namun, untuk Kadus di  Pemerintah  Desa  Ngimbrang  sendiri belum sepenuhnya diikutkan dalam kegiatan Bimtek.
Menurut  Kasi  Pelayanan  Pemerintah Desa  Ngimbrang  kegiatan  Bimtek  dapat memberikan  pengarahan  dan  metode  yang jelas  terkait  dengan  pelayanan  Adminduk melalui  aplikasi  juga  dapat  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat ketika mereka mengoperasikannya.  Bimtek terkait dengan  pelayanan  Adminduk  secara  daring dapat memberikan pengajaran serta penambahan  keterampilan  aparat  Desa Ngimbrang terutama aparat yang membidanginya.  Melalui  Bimtek  tersebut aparat  Desa  Ngimbrang  diajari  untuk melakukan  pendekatan  serta  memberikan informasi  yang  baik  dan  benar  kepada masyarakat  desa  untuk  saat  ini  jika  ingin mengakses  pelayanan    Aparat  desa  juga dapat  melayani  masyarakat  secara  lebih
cepat  dan  efisien  karena  aplikasi  tidak bergantung  pada  Kasi  atau  Kaur  tertentu dan  hanya  membutuhkan  waktu  kurang lebih  sepuluh  menit  untuk  setiap  data. Selain  itu,  aparat  desa  dapat  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  yang berguna bagi masyarakat dengan memberikan arahan serta pengertian kepada masyarakat desa jika mereka ingin mengakses  pelayanan  publik  terutama pelayanan  dalam  pembuatan  surat-surat kependudukan.
b. Pendidikan  dan  Pelatihan  Eksternal
(Diklat)
Diklat merupakan bentuk pengembangan  yang  diberikan  kepada Pemerintah  Desa  Ngimbrang  yang  mana pelaksanaannya  dilakukan  oleh  OPD  yang ada diatasnya baik dari kecamatan, kabupaten,  maupun  provinsi.  Diklat  hanya dikhususkan  bagi  aparat  yang  membidangi saja,  aparat  yang  lain  dapat  mengikuti Bimtek  yang  dilaksanakan  pada  bidang tertentu.  Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan  pemerintah  desa  sudah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2007  Tentang  Pelatihan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa/Kelurahan,  Pelatihan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan  yang  selanjutnya  disebut
Pelatihan  PMD  merupakan  suaru  upaya untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku  masyarakat  dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan  serta  membangun  diri  dan lingkungannya  secara  mandiri.  Sedangkan, untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dan  desa  di  Provinsi  Jawa  Tengah  telah diatur  dalam  Perda  Jawa  Tengah  Nomor  4 Tahun  2018,  peraturan  tersebut  dapat digunakan  sebagai  acuan  dinas-dinas  yang ada di daerah dalam melaksanakan kegiatan Diklat.  Kegiatan  Diklat  bagi  aparat  desa biasanya  diatur  sesuai  dengan  bidang  atau tema  yang  akan  diberikan.  Diklat  untuk aparat  Desa  yang  dapat  diselenggarakan oleh OPD yang ada diatas pemerintah desa.
Pelaksanaan  Diklat  terkait  dengan pelayanan administrasi kependudukan semua  kegiatannya  sudah  diurusi  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Temanggung  untuk  di  tingkat  kabupaten, sedangkan untuk tingkat provinsi dilakukan oleh  Dinpermadesdukcapil  Provinsi  Jawa Tengah.  Selanjutnya,  untuk  pemerintah desa  hanya  mengusulkan  nama  yang  akan mengikuti  diklat  tersebut.  Untuk  metode dalam pelaksanaan kegiatan diklat biasanya dibagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  berupa teori  atau  dengan  penyampaian  materi seperti sosialisasi dan juga praktik
pemecahan masalah seperti diskusi. Penggunaan  metode  tersebut  tentu  dapat mempengaruhi  kemampuan  yang  nantinya akan didapat oleh aparat yang mengikutinya.  Sedangkan  kelima  Kepala Dusun  di  Desa  Ngimbrang  menyatakan bahwa  mereka  memang  belum  pernah dilaksanakan mereka hanya dibekali dengan materi  terkait  dengan  hal  tupoksi  dan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menjadi Kepala Dusun.
Metode yang digunakan dalam kegiatan  Diklat  dapat  berupa  pemberian materi dan pengarahan serta diberikan buku panduan.  Sedangkan,  untuk  kegiatan  yang berupa  praktik  adalah  berupa  permainan simulasi  yang  dimulai  dari  pertanyaan peserta terkait permasalahan yang menyangkut  materi  yang  disampaikan dalam  diklat  tersebut.  Setelah  dari  peserta ada  yang  menyampaikan  pertanyaan,  maka untuk  selanjutnya  peserta  juga  harus melakukan  diskusi  satu  sama  lain  terkait dengan pemecahan masalah yang disampaikan  dalam  forum.  Diskusi  dapat dilakukan  dengan  membentuk  kelompok kecil  yang nantinya salah satu dari anggota kelompok kecil tersebut akan menyampaikan pendapatnya pada
kelompok  besar  seperti  persentasi.  Pada akhir  kegiatan  diskusi  pertanyaan  yang berasal  dari  peserta  akan  dijawab  oleh
pemateri  yang  bertanggungjawab  dalam diklat tersebut.
Aparat  Pemerintah  Desa  Ngimbrang menyatakan  bahwa  Diklat  untuk  kegiatan pencatatan dan pelayanan data kependudukan sangat penting karena aparat yang menanganinya bisa  mendapatkan data penduduk  yang  valid.  Selain  itu,  aparat Pemerintah  Desa  Ngimbrang  mendapatkan ilmu  dan  keterampilan  yang  baru  yang menjadikan  mereka  bekerja  lebih  baik  dan lebih  terorganisir  dalam  bekerja  karena banyak  dari  mereka  yang  mendapatkan ilmu  baru  yang  belum  pernah  didapatkan sebelumnya  di  lingkungan  kerja  mereka. Diklat  juga  secara  tidak  langsung  dapat mengembangkan pola pikir serta menjadikan pribadi aparat Desa Ngimbrang menjadi  lebih  baik  seperti  peduli  dengan tugas  yang  harus  mereka  kerjakan  dan mereka  hadapi  jika  suatu  saat  terjadi  suatu permasalahan.  Setelah  mengikuti  beberapa kegiatan  Diklat,  aparat  Pemerintah  Desa Ngimbrang  tidak  merasa  kebingungan ketika  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Selain  itu,  aparat  juga  mudah dalam  melakukan  pervalidan  dan  verval data kependudukan masyarakat desa karena sudah  mengerti  cara  yang  tepat.  Melalui kegiatan  Diklat  aparat  desa  lebih  bisa melakukan  pendekatan  serta  memberikan informasi  yang  baik  dan  benar  kepada
masyarakat  desa  untuk  saat  ini  jika  ingin mengakses  pelayanan  Adminduk  hanya perlu  melakukannya  dari  rumah  dengan menggunakan aplikasi pelayanan Adminduk secara daring dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  pada  Pemerintah Desa  Ngimbrang  mengenai  Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam proses pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang dibagi menjadi dua jenis kegiatan dalam pengembangan kapasitas SDM, yaitu:
1. Pembimbingan Teknis (Bimtek)
Bimtek merupakan kegiatan
pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Ngimbrang yang dapat dilaksanakan  secara  internal  di  Kantor Desa  Ngimbrang  baik  dilakukan  oleh Kepala Desa Ngimbrang sendiri maupun dengan
mengundang narasumber  yang  dibutuhkan  sesuai tema  Bimtek  dengan  mengacu  pada Form  G1-G5  RPJMDes  Ngimbrang Tahun  2014-2019  tentang  Indikasi Program Pembangunan Pemerintah Desa  Ngimbrang  yang  berisi  Bimtek
pendalaman tupoksi aparat dan pemerintahan,  Bimtek  penguasaan  TI, dan  Bimtek  yang  berkaitan  dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan  untuk  masyarakat.  Bimtek pada Pemerintah Desa Ngimbrang tidak hanya  dilakukan  secara  internal  tetapi juga  dilakukan  secara  eksternal  di tingkat kabupaten dengan penyelenggara  OPD  yang  ada  diatas Desa  Ngimbrang  yang  biasanya  disebut juga  sosialisasi  dan  koordinasi.  Metode yang biasanya digunakan dalam kegiatan  Bimtek  yang  diikuti  aparat Pemerintah  Desa  Ngimbrang  adalah sosialisasi atau pemberian materi berbentuk teori.
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Sedangkan untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM
Pemerintah  Desa  Ngimbrang  yang dilakukan  secara  eksternal  dengan kegiatan  yang  lebih  lengkap  dan difasilitasi secara penuh oleh dinas yang ada  diatas  Pemerintah  Desa  Ngimbrang biasanya disebut dengan Pendidikan dan Pelatihan  (Diklat).  Diklat  dilaksanakan oleh  Organisasi  Pemerintah  Daerah (OPD) yang ada diatas Pemerintah Desa Ngimbrang  seperti  kecamatan,  dinas  di tingkat  kabupaten,  dinas  di  tingkat
provinsi,  maupun swasta  yang mengacu pada  Perda  Jawa  Tengah  Nomor  4 Tahun  2018  Tentang  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (PMD).  Aparat desa  yang  mengikuti  diklat  adalah aparat  desa  yang  menguasai  bidang yang  sama  dengan  tema  Diklat  yang diselenggarakan seperti diklat pervalidan  data  kependudukan,  diklat pemanfaatan  data  kependudukan,  serta diklat  pengarsipan  data  dan  dokumen kependudukan. Untuk
Diklat pemerintah  Desa  Ngimbrang  hanya mengusulkan nama-nama aparatnya yang  akan  diikutkan  dalam  kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan Diklat adalah sosialisasi dengan  pemberian  materi  dan  diskusi maupun permainan memecahkan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew  E,  Sikula.  2011. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Bandung: Erlangga. Grindle, M.S. 1997. Getting Good Government : Capacity  Building  in  the  Public  Sector of  Developing  Countries. Boston,  MA  :
Harvard Institue for International
Development.
Hardiyansyah,  H.  2018. Kualitas  Pelayanan Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media.
Haryono,  B.  S,  dkk.  2012. Capacity  Building . Malang: Universitas Brawijaya Press.
Komariah,  A.,  &  Satori,  D.  2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Milen, A., 2006. Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Miles,  M.B.,  &  Huberman,  A.M.  (2007).
Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta:  UI Press.
Tim  Peneliti  STIA  LAN.  2012. Capacity Building  Birokrasi  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia. Makassar:

## STIA LAN

## Jurnal Ilmiah
Andhika,  L.R.,  Nurasa,  H.,  Karlina,  N.  and
Candradewini,  C.  2018.  “Governance Innovation  in  Civil  Registration  Record in Indonesian Local
Government”. Pakistan  Administrative Review , 2 (2), pp.276-290.
Kiyai,  Z.,  Lengkong,  F.D.  and  Londa,  V.Y.
2018.  “Pengaruh  Pengembangan  SDM Terhadap  Prestasi  Kerja  Pegawai  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Manado”. JURNAL ADMINISTRASI  PUBLIK , 4 (64),  hal.  1- 12.
Manalu,  M.,  Nasution,  H.T.  and  Nasution,  I. 2019. “Pengembangan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik“. PERSPEKTIF , 7 (2), hal.55-59. Rihandoyo,  R.,  &  Djumiarti,  T.  (2007).  “Studi
Kasus Pengembangan Kapasitas Kelembagaan  Pemerintah  Kabupaten Sragen”. Jurnal Ilmu Sosial , 6 (2),
hal.42-57.
Satori, D., Meirawan, D., & Komariah, A. 2013. “Model Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah (School Capacitybuilding)  Untuk  Meningkatkan Mutu Pendidikan” . Jurnal Adminisistrasi Pendidikan , 17 (1),
hal.184-192.
Soeprapto,  R.  2010.  The  Capacity  Building  For Local Government Toward Good
Governance. World Bank .
Turang,  Y.Y.  2019.  “Optimalisasi  Pelayanan Publik  pada  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  dan  Penanaman Modal  di Kota Bontang”. JURNAL MANAJEMEN , 11 (1), hal.9-15.
Vincent,  C.,  &  Stephen,  C.  2015.  “Local Government  Capacity  Building  and Development:  Lessons,  Challenges,  and Opportunities”. Journal  of  Political  and Public Affairs, 3 (1), pp. 1-5.
Wafa,  D.  2015.  “Capacity-building  for  the transformation of public service: A case of  managerial-level  public  servants  in Egypt”. Teaching
Public
Administration , 33 (2), pp.115-129.

## Prosiding Seminar
Saasa,  O.  S.  2007.  Enhancing  institutional  and human  capacity  for  improved  public sector performance. In UNDP 7th Africa Governance Forum .

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Sudimun.  2017. Kinerja  Kepala  Desa  dalam Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  di  Desa Karang  Mulya  Kecamatan  Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringi Barat Provinsi  Kalimantan  Tengah). Tesis. Jakarta: Universitas Terbuka.

## Dokumen
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Permendagri  Negeri  Nomor  7  Tahun  2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  Desa  Ngimbrang  Tahun 2014-2019.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.
Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## Berita Media Cetak Elektronik
Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dispermadesdukcapil
Provinsi Jawa Tengah. 2016. Sosialisasi Pemanfaatan  Data  Kependudukan  bagi
Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung dengan Peserta Desa/Kelurahan dan Instansi pelayanan Publik Lainnya. Diakses melalui
http://adminduk.jatengprov.go.id/agenda /detail/4 pada Jumat, 20 Oktober 2019. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Temanggung. 2017. Sosialisasi Dan Koordinasi Administrasi Kependudukan Dengan 289 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Temanggung. Diakses melalui http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/ pada Senin, 14 Oktober 2019. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Temanggung. 2019. Sosialisasi  Pelayanan  Adminduk  Secara Daring/Online,  TTE  Dan  Perda  Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Adminduk  Di  Kabupaten  Temanggung. Diakses melalui http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/ pada Senin, 14 Oktober 2019. Ombudsman  Perwakilan  Jawa  Tengah.  2018. Soroti Pelayanan Adminduk, Ombudsman Jawa Tengah Sidak Kecamatan  Genuk. Diakses  melalui
https://ombudsman.go.id/perwakilan/ne ws/r/pwk--soroti-pelayanan-adminduk- ombudsman-jawa-tengah-sidak- kecamatan-genuk pada Senin 14 Oktober 2019.