## VOX POPULI

## Volume 4 Nomor 2 Desember 2021
ISSN 2087-3360  eISSN 2714-7657

## POLITIK DAN HUKUM
Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Wahyuni 57-68

## Hak dan Keterwakilan Politik dalam Arena Politik Indonesia
M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam 69-79
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
Lorent Tombi, Muhtar, Arifin 80-94
Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
Barik Ramadhani P.
95-108
Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19
Astri Nugrayanti A., Anggriani Alamsyah, 109-118
Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme
Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith 119-130

## Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

## Wahyuni
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: sahidwahyuni@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini berbicara tentang peran dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Makassar  dalam  melaksanakan  sosialisasi politik pada pemilu presiden 2019 di Kota Makassar. Ada dua pertanyaan mendasar  yang  ingin  dijawab  dalam  artikel  ini,  yakni;  bagaimana  peran KPU  Kota  Makassar  dalam  melaksanakan  sosialisasi  politik  dan  kendala apa  saja  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaannya.  Untuk  menjawab  itu, metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif dan  menggunakan konsep  sosialisasi  politik.  Kesimpulan  artikel  ini  secara umum adalah bahwa KPU Kota Makassar menggunakan metode Sosialisasi Langsung  dan  Tidak  Langsung  serta  melibatkan  Tim  Relasi  dalam melaksanakan sosialisasi politik. Sementara kendala yang ditemukan salah satunya  adalah  masih  adanya  penyelenggara  yang  berpihak  pada  calon tertentu sehingga sosialisasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kata Kunci : KPU, Sosialisasi Politik, Pilpres 2019

## PENDAHULUAN
Sosialisasi  politik  merupakan  proses pembentukan  sikap  dan  orientasi  politik pada  anggota  masyarakat.  Terlaksananya sosialisasi  politik  sangat  ditentukan  oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudaya- an  di  mana  individu  berada. 1 Selain  itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman -pengalaman  serta  kepribadian  seseorang. Sosialisasi  politik  melalui  proses  yang
1 A.  A.  Sahid  Gatara  &  Moh  Dzulkiah  Said,
Sosiologi  Politik:  Konsep  dan  Dinamika  Perkem- bangan Kajian (Bandung:  Pustaka Setia, 2007), h. 79.
berlangsung  lama  dan  rumit  yang  dihasil- kan  dari  usaha  saling  mempengaruhi  di antara kepribadian individu dengan penga- laman  politiknya.  Pengetahuan,  nilai-nilai dan  sikap-sikap  yang  diperoleh  seseorang itu  membentuk  satu  persepsi,  melalui mana  individu  menerima  rangsangan- rangsangan politik. 2
Salah  satu  bukti  keberhasilan  sosialisasi politik  adalah tingginya  tingkat  partisipasi
2 Elly  M.  Setiadi  &  Usman  Kolip, Pengantar Sosiologi  Politik (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2013), h. 168.
politik  masyarakat  yang  ditandai  keikut- sertaan  dalam  proses  penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum sangat penting  karena  merupakan  momen  untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib  rakyat.  Hal  yang  sebaliknya  terjadi bila  sosialisasi  politik  tidak  berhasil  maka banyak  masyarakat  yang  tidak  ikut  me- milih  atau  tidak  menggunakan  hak  pilih- nya  dalam  pemilu  yang  biasa  di  sebut dengan golput .
Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilihan umum  sangat  menentukan  dalam  mening- katkan  partisipasi  politik  masyarakat dengan  melakukan  sosialisasi  politik. Salah  satu  tugas  dan  agenda  KPU  adalah penyebaran  regulasi  menyangkut  pelak- sanaan  pemilu.  Untuk  itu,  sebaiknya  KPU di  daerah  juga  mengajak  semua  elemen baik  itu,  pemerintah  daerah,  organisasi masyarakat  atau  LSM  untuk  melakukan hal  yang  sama  dalam  rangka  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang proses politik yang terjadi.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk mengetahui  peran  KPU  Kota  Makassar dalam  sosialisasi  politik  dan  kendala  apa yang  dihadapi  terutama  dalam  pemilihan presiden tahun 2019.

## TINJAUAN TEORETIS
Sosialisasi  politik  dalam  ilmu  sosiologi dipahami sebagai proses pembelajaran dan pelatihan  untuk  menanamkan  seperangkat nilai-nilai  dan  norma  sosial  kepada  sese- orang  atau  sekelompok  orang  agar  pihak
yang  disosialisasikan  menjadi  kepribadian yang  utuh  dan  sikap  serta  perilakunya sejalan  dengan  harapan  kelompok. 3 Akan tetapi  pengertian  ini  menjadi  luas  tatkala sosiologi  dielaborasi  dengan  disiplin  ilmu lain.  Kenyataan  ini  kemudian  menyebab- kan  berbagai  konsep  lahir  terkait  dengan sosialisasi.
Sosialisasi  politik  merupakan  salah  satu dari  fungsi-fungsi input sistem  politik yang  berlaku  di  negara  mana  pun,  baik yang  menganut  sistem  politik  demokratis, otoriter,  diktator,  dan  sebagainya.  Sosiali- sasi  politik  merupakan  proses  pemben- tukan  sikap  dan  orientasi  politik  pada anggota  masyarakat.  Michael  Rush  dan Philip  Althoff  merupakan  dua  orang  yang memperkenalkan  teori  sosialisasi  politik melalui  buku  mereka  “ An  Introduction  to Political Sociology ”  yang  kemudian diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia dengan judul Pengantar Sosiologi Politik. 4
Rush  dan  Althoff  menerbitkan  terminasi baru  dalam  menganalisis  perilaku  politik tingkat individu yaitu sosialisasi politik.
Menurut Rush dan Althoff  bahwa sosiali- sasi politik merupakan suatu proses bagai- mana  memperkenalkan  sistem  politik kepada  seseorang,  dan  bagaimana  orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi -reaksinya  terhadap  gejala-gejala  politik. Sosialisasi  politik  ditentukan  oleh  ling- kungan  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan
3 Elly  M.  Setiadi  &  Usman  Kolip, Pengantar Sosiologi  Politik (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2013), h. 167.
4 Michael  Rush  &  Phillip  Althoff, Pengantar Sosiologi  Politik (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003), h. 25.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
di  mana  individu  berada.  Selain  itu  juga ditentukan  oleh  interaksi  pengalaman- pengalaman serta kepribadiannya.
Michael Rush dan Philip Althoff memberi- kan  batasan  sosialisasi  politik  sebagai proses  oleh  pengaruh  di  mana  seorang individu  atau  kelompok  individu  bisa mengenali  sistem  politik    yang  kemudian menentukan  persepsi  serta  reaksinya  ter- hadap  gejala-gejala  politik.  Sistem  politik dapat  saja  berupa input politik, output politik,  maupun  orang-orang  yang  men- jalankan  pemerintahan. 5 Adapun  fungsi sosialisasi politik sebagai berikut: Pertama
, melatih    individu    dalam  memasukkan nilai-nilai  politik  yang  berlaku  di  dalam sebuah  sistem  politik.  Misalnya  di  Indo- nesia  menganut  ideologi  negara  yaitu Pancasila.  Oleh  sebab  itu,  sejak  sekolah dasar  hingga  perguruan  tinggi  diajarkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  Ini  merupakan  proses pelatihan  yang  dilakukan  negara  terhadap warga  negaranya.  Pelatihan  ini  memung- kinkan  individu  untuk  menerima  atau melakukan  suatu  penolakan  atas  tindakan pemerintah,  mematuhi  hukum,  melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilu.
Kedua, memelihara  sistem  politik  dan pemerintahan  yang  resmi.  Apa  jadinya suatu  negara  atau  bangsa  jika  warga negaranya  tidak  tahu  warna  bendera sendiri,  lagu  kebangsaan  sendiri,  bahasa sendiri ataupun pemerintahan yang tengah
5 Michael  Rush  &  Phillip  Althoff, Pengantar Sosiologi  Politik (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003), h. 170.
memerintah  mereka  akan  menjadi  warga negara tanpa identitas tentunya. 6

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di 3 kecamatan yang  ada  di  Kota  Makassar  yaitu Kecamatan  Maccini  Parang,  Kecamatan Manggala  dan  Kecamatan  Biringkanaya. Selain  di  tiga  kecamatan  tersebut,  peneliti juga melakukan wawancara dengan komisioner  KPU  Provinsi  dan  Kota Makassar  serta  anggota  Tim  Relawan Demokrasi (Relasi).
Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  dengan tujuan  menggambarkan  peran  KPU  dalam melakukan  sosialisasi  politik  kepada masyarakat. Penggambaran dilakukan secara  sistematis  dari  suatu  fakta  secara faktual  dan  cermat,  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  secara  mendetail dan  mempertahankan  keutuhan  obyek pengamatan dalam arti data yang dikumpulkan  dipelajari  sebagai  suatu keseluruhan  yang  terintegrasi.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kuali- tatif.  Analisis  kualitatif  sebagai  analisis utama.  Penggunaan  metode  kualitatif dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  peran yang  dilakukan  oleh  KPU  Kota  Makassar dalam sosialisasi politik.
Data  yag  diperoleh  dibedakan  atas  data primer dan data sekunder. Mencakup data-
6 Elly  M.  Setiadi  &  Usman  Kolip, Pengantar Sosiologi  Politik (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2013), h. 171.
data  tentang  proses dan  frekuensi  peruba- han  serta  data-data  tentang  makna  dari adanya  perubahan  sosial.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara  mendalam ( indepth  interview ),  wawancara  bebas  dan observasi partisipasi. Data sekunder meru- pakan  data  yang  mendukung  data  primer yang diperoleh melalui bahan pustaka baik berupa  literatur-literatur,  jurnal,  buletin dan  dokumen-dokumen  serta  beberapa hasil  penelitian  sebelumnya  yang  relevan dengan fokus penelitian.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara reduksi  data  melalui  proses  inklusi  dan eksklusi.  Proses  inklusi  yakni  mengambil data  yang  relevan  dengan  penelitian sedangkan  proses  eksklusi  adalah  mem- buang data yang tidak relevan. Selanjutnya data  yang  relevan  dilanjutkan  dengan mencari  makna  ( meaning ).  Pemberian makna  yang  merupakan  upaya  yang  lebih jauh  dari  penafsiran.  Data  yang  diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Sosialisasi Politik KPU Kota Makassar
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada bagian  sebelumnya  bahwa  sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh  seseorang  individu  untuk  bertingkah- laku  berdasarkan  batasan-batasan  yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Sosialisasi  adalah  suatu  proses  di  dalam hidup  seseorang  individu  untuk  mempe- lajari  berbagai  macam  kebiasaan  seperti cara  hidup,  nilai-nilai  dan  norma-norma sosial  yang  terdapat  dalam  masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh
masyarakat.  Pemilihan  umum  adalah proses  memilih  orang  untuk  mengisi jabatan-jabatan  politik  tertentu.  Jabatan- jabatan  tersebut  beraneka  macam  antara lain  jabatan  presiden,  anggota  legislatif, pemilihan gubernur dan lain-lain.  Sosiali- sasi pemilu sangat dibutuhkan oleh masya- rakat  karena  terkadang  mereka  tidak mengetahui  bagaimana  tata  cara  meng- gunakan  hak  pilih  dan  sistem  pemilihan. Sosialisasi  memberikan  pengaruh  yang besar  terhadap  tingkat  partisispasi  politik masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sosialisasi  politik  dapat  menumbuhkan kesadaran dalam menyalurkan hak politik.
Sosialisasi  pemilu  yang  dilakukan  oleh KPU  Kota  Makassar  menggunakan  dua cara  yaitu  sosialisasi  tidak  langsung  dan sosialisasi langsung. Sosialisasi tidak lang- sung  merupakan  metode  penyampaian yang  dilakukan  KPU  Kota  Makassar dengan cara mengandalkan media elektronik,  media  sosial,  pamflet  dan brosur. Pamflet dan brosur pun disebarkan di  tempat  umum  dan  juga  melalui  media sosial.  Sedangkan  sosialisasi  langsung dilakukan  oleh  KPU  Kota  Makassar dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk  menyampaikan  metode  pemilihan tanpa  menggunakan  media  atau  perantara agar masyarakat dapat mendapatkan informasi  yang  lebih  jelas  mengenai metode  pemili-han  yang  dilakukan  pada tanggal  17  April  2019.    Cara  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPU  tersebut, dijelaskan  berdasarkan  hasil  penelitian lapangan sebagai berikut:
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Sosialisasi Tidak Langsung
Sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU di Kelurahan  Manggala,  Kecamatan  Mang- gala,  Kota  Makassar  lebih  mengutamakan sosialisasi  tidak  langsung  yaitu  dengan menggunakan  media  sosial  dalam  menya- mpaikan  informasi  ke  masyarakat  seperti yang  dikemukakan  oleh  salah  seorang informan MA yang menyatakan bahwa:
“Melihat  pelaksanaan  pemilihan  umum yang telah lalu itu sangatlah rumit karena banyak  sekali  yang  akan  dipilih  dan mengunakan  banyak  kertas  surat  suara dan  membuat  pemilih  bingung  sehingga perlu  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  KPU.  Melihat  sosialisasi  yang dilakukan  KPU  di  Kelurahan  Manggala bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  KPU yaitu  sosialisasi  tidak  langsung  ke masyarakat,  hanya  dilakukan  di  tempat umum  seperti  kampus,  kantor  kelurahan, itupun  hanya  sebagian  masyarakat  saja yang  hadir  karena  hanya  sebagian masyarakat  yang  mendapatkan  informasi dan  sosialisasi  ini  lebih  mengutamakan jejaring  sosial  khususnya  masyarakat  di Perumahan Bukit Graha Praja Kelurahan Manggala  sehingga  masyarakat  lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial namun sayangnya sosialisasi dalam bentuk  seperti  ini  tidak  mampu  menjang- kau  semua  elemen  masyarakat  khususnya masyarakat yang sudah berusia senja dan tidak  mengerti  mengunakan  media  social. Sehingga  masyarakat  yang  berusia  senja
ini  kurang  paham  mengenai  proses pemilihan yang akan dilakukan”. 7
Bentuk  sosialisasi  tidak  langsung  yang dilakukan  KPU  yaitu  mengunakan  media elekteronik  dan  media online seperti  yang diutarakan  oleh  salah  seorang  informan yang bernama MD:
“Dari  pelaksanaan  pemilu  yang  baru- baru  ini  saya  melihat  proses  sosialisasi yang dilakukan KPU mengenai pelaksana- an  pemilu  pada  pemilihan  serentak  yang lalu  lebih  mengandalkan  media  elektronik seperti  televisi  dan  media  online  baik sosialisasi  kapan  pelaksanaan,  siapa  saja yang  akan  di  pilih,  dan  bagaimana  cara memilih.  Melihat  sosialisasi  seperti  ini menurut  saya  kurang  efektif  karena masyarakat  akan  kurang  mendapatkan informasi.” 8
Bentuk  sosialisasi  tidak  langsung  dengan menggunakan  media  sosial  dimanfaatkan oleh  remaja  yang  merupakan  pemilih pemula. Pemanfaatan aplikasi media sosial tidak  hanya  untuk  melakukan  komunikasi dengan  individu  lain  tetapi  juga  dijadikan sarana  sosialisasi  politik,  khususnya  pada saat  pemilihan  umum.  Penggunaan  media sosial  semakin  meluas  terutama  dikala- ngan  pelajar  dan  pemilih  pemula  karena memiliki  jangkauan  yang  luas,  dan  dari segi  biaya  lebih  murah  ketimbang  meng- gunakan  media  cetak  klasik  seperti
7 MA,  Warga  Perumahan  Bukit  Graha  Praja, Kelurahan  Manggala,  Kecamatan  Manggala,  Kota Makassar, wawancara , 18 Juli 2019.
8 WD,  Wiraswasta,  Kelurahan  Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, wawancara , 18 Juli 2019.
spanduk,  baliho,  pamflet  dan  sebagainya. Hal  ini  dijelaskan  oleh  salah  seorang informan yang mengatakan bahwa:
“Saat  ini  sosialisasi  politik  lebih  efisien menggunakan  media  sosial  karena  dapat menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat dan  realitasnya  masyarakat  terutama kalangan pelajar yang merupakan pemilih pemula, rata-rata telah menggunakan ber- bagai aplikasi media sosial yang memiliki urgensi  untuk  melakukan  pendidikan politik  dalam  rangka  memberikan  pema- haman  dan  sekaligus  pencerdasan  politik kepada  masyarakat,  namun  demikian media  seperti  baliho,  spanduk  maupun pamflet  harus  tetap  ada  karena  tidak semua orang punya media sosial.” 9
Informan  penelitian  memiliki  pendapat yang  sama  tentang  urgensi  media  sosial yang  dimanfaatkan  untuk  pendidikan politik  dan  pemanfaatan  media  sosial sebagai  sarana  sosialisasi  politik  serta bagaimana  politisi  menggunakan  akun media  sosial.  Media  sosial  dapat  diman- faatkan  untuk  mensosialisasikan  visi,  misi dan platform calon  presiden,  sehingga anggota  masyarakat  yang  memiliki  hak pilih  dapat  menentukan  pilihannya  sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  dan  diharap- kan.  Media  sosial  telah  dijadikan  model dikalangan  para  politisi  untuk  memper- kenalkan  dirinya  kepada  masyarakat secara luas.
9 JM,  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL) Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar,
wawancara , 18 Oktober 2019.
Media massa memiliki peran yang penting dalam mesosialisasikan pemilu dan tingkat penerimaannya  tinggi  terutama  media internet  dan  media  audio  visual  atau televisi. Media ini merupakan media yang mudah  diakses  oleh  masyarakat  pedesaan sehingga selain sebagai pemberi informasi, internet  juga  merupakan  alat  komunikasi, karena  anggota  masyarakat  banyak  yang memiliki handphone .
Di  atas  menunjukkan  adanya  media televisi  dan  internet  merupakan  salah  satu media  yang  digunakan  untuk  memberikan informasi  kepada  khalayak  yang  berkenan dengan  Pilpres  2019.  Masyarakat  dapat menyaksikan  iklan  Pilpres  2019  serta mendapatkan informasi serta pengetahuan. Media sosial telah menjadi tren dikalangan para politisi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula.
Hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa sosiali- sasi  politik  dilakukan  oleh  KPU  dengan menggunakan  sarana  media  sosial  maka peneliti pun melakukan observasi terhadap beberapa  media  sosial  seperti instagram , facebook dan youtube untuk  mendapatkan
data  yang  lebih  riil  dalam  mendukung hasil wawancara. Sosialisasi yang mengunakan  media  sosial  yang  dilakukan
KPU  Kota  Makassar  yaitu  penyebaran brosur  di facebook seperti  memposting ketentuan  surat  suara  bagi  yang  pindah memilih.
Bentuk  sosialisasi  tidak  langsung  selain melalui  media  sosial  adalah  sosialisasi
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dengan bentuk spanduk. Spanduk dipasang di tempat-tempat yang strategis dan mudah terlihat.  Pemasangan  spanduk dalam rangka  mensosialisasikan  tahapan  pemili- han  presiden,  DPD  RI,  DPR  RI,  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada tanggal  17  April  2019.  KPU  Kota Makassar  memasang  spanduk  dan  baliho di beberapa kantor lurah yang ada di Kota Makassar. Spanduk tersebut banyak bentuk  seperti  spanduk  nama-nama  calon presiden  dan  wakil  presiden  maupun spanduk  partai  politik.  Spanduk  berisi ajakan  agar  masyarakat  datang  memilih dan tidak golput. 10
Sosialisasi  lain  adalah  pawai  dan  pem- bagian  brosur.  PPK  Kecamatan  Makassar juga  melakukan  pawai  di  jalan  dan melakukan pembagian brosur. Di Kecamatan  Makassar  pawai  dimulai  dari Kantor  Camat  Makassar  menuju  Jalan Gunung  Latimojong  terus  Jalan  Sungai Limboto,  Jalan  Sungai  Saddang,  Jalan Veteran,  Jalan  Gunung  Nona  Baru  dan berakhir  di    kantor  camat.  Pawai  ini dilakukan selama satu hari.

## Sosialisasi Langsung
Sosialisasi langsung merupakan sosialisasi yang  diadakan  di  suatu  tempat  dan informasinya  disampaikan  langsung  ke masyarakat tanpa menggunakan perantara. Sosialisasi  langsung  yang  dilakukan  KPU Kota Makassar dilakukan di beberapa titik seperti di pasar, kampus dan tempat umum
10 Fadli,  Warga  Kelurahan  Maccini  Parang, Kota Makassar, wawancara, 15 Oktober 2019.
lainnya.  Seperti  yang  diutarakan  oleh informan bahwa:
“ Pelaksanaan  pemilihan  serentak  yang dilakukan pada beberapa bulan yang telah lalu  itu  perlu  sosialisasi  yang  baik  oleh para  pelaksana  pemilihan  umum  dalam hal  ini  KPU,  karena  pemilihan  itu merupakan  pemilihan  yang  sangat  rumit karena  banyak  sekali  yang  harus  dipilih oleh  para  pemilih  baik  calon  anggota DPR,  DPD,  DPRD  provinsi  dan  DPRD kabupaten  dan  juga  presiden.  Sehingga surat  suara  yang  akan  dicoblos  sangatlah banyak  yang  harus  diperhatikan  dengan baik  oleh  para  pemilih.  Berdasarkan pengamatan saya sosialisasi yang dilakukan  oleh  KPU  Kota  Makassar  di Kelura-han  Manggala  sangatlah  kurang namun  pergerakan  sosialisasi  KPU  Kota Makassar di tempat-tempat umum di Kota Makassar  banyak  dilakukan  seperti  di kampus dan tempat umum lainya.” 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dan didukung  dengan  data  yang  bersumber dari  media  sosial facebook KPU  Kota
Makassar yang mendokumentasikan proses  sosialisasi  di  beberapa  lokasi  di Kota  Makassar.  Sosialisasi  pemilihan umum  2019  diadakan  di  Kampus  Stikes Mega  Reski  Makassar  yang  berlangsung pada  tanggal  17  Desember  2018,  Kampus STIM  NITRO  Makassar  pada  tanggal  30 November  2018,  Kampus  Universitas Islam  Makassar  pada  tanggal  29  Nove- mber  2018,  dan  KPU  Kota  Makassar
11 Lalu Bikare, Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan  Manggala,  Kecamatan  Manggala,  Kota Makassar , wawancara , 18 Oktober 2019.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
mengadakan Goes  To UNHAS  pada tanggal 20 Februari 2019. Sosialisasi yang dilakukan  KPU  Kota  Makassar  ini bertujuan  untuk  menyampaikan  beberapa poin penting yaitu urgensi pemilu berintegritas,  bagaimana  menjadi  pemilih cerdas,  pentingnya  peran  pemuda  untuk terlibat dalam kontestasi pemilu. Sosialisasi  ini  juga  bermanfaat  memberi- kan bimbingan mengenai metode atau cara yang  dilakukan  dalam  pemilihan  khusus- nya bagi para pemilih pemula yang ada di kampus-kampus. Para tim sosialisasi KPU Kota Makassar juga melakukan sosialisasi dan  pendidikan  pemilih  disabilitas  di Baruga Karaeng Patingalloang pada tanggal  27  Januari  2019.  Sosialisasi  yang sama  juga  dilakuka  di  Pasar  Terong  pada tanggal 9 Februari 2019.

## 1. Sosialisasi Berbasis Komunitas
Sosialisasi  politik  menjelang  pemilihan presiden  yang  dilakukan  dengan  berbasis komunitas  juga  termasuk  pada  komunitas kaum  marjinal.  Masyarakat  marjinal  sama halnya dengan masyarakat miskin, masyarakat  pinggiran  yang  nantinya  tidak tertinggal  dan  tidak  terisolasi  dengan informasi  tentang  proses  politik.  Kaum marjinal  dibedakan  atas  dua  kelompok yang jarang mendapat perhatian dalam hal pendidikan. Pertama ,  penyandang  cacat yaitu yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan  yang  memadai  dan  pendidi- kannya  dibedakan  dengan  kaum  normal yang  menjadikan  kaum  cacat  menjadi terasing  dari  lingkungan  sosial,  tereklusi dari  sistem  sosial  orang-orang  normal.
Kedua ,  anak-anak  jalanan,  kaum  miskin yang sudah terbiasa dengan kekerasan. 12
Sosialisasi politik oleh Relawan
Demokrasi  (Relasi)  dilakukan  secara gencar  dengan  memberikan  pendidikan pemilih  dalam  rangka  meningkatkan partisispasi  masyarakat  menyalurkan  hak pilihnya  pada  pemilihan  presiden  yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Sosialisasi  politik  yang  diberikan  kepada kaum  marjinal  juga  bertujuan  untuk menumbuhkan kesadaran dalam menyalur- kan  hak  pilihnya.  Saat  pelaksanaan sosialisasi  juga  diketahui  bahwa  masih banyak  anggota  masyarakat  yang  belum mengetahui tentang tata cara pemilihan.

## 2. Berbasis Usia
Sosialisasi pemilu yang dilkukan oleh PPK Kecamatan  Makassar  adalah  sosialisasi pemilu  kepada  pemilih  pemula  yang mayoritas  adalah  kalangan  pelajar  dengan tujuan para pemilih pemula ini mengunakan hak suaranya secara tepat dan berkualitas.  Sosilisasi  ini  bertujuan  untuk mendorong  agar  para  pemilih  pemula antusias  datang  ke  tempat  pemungutan suara  guna  memilih  partai  politik  atau calon  pemimpin  sesuai  dengan  aspirasi- nya.  PPK  dan  PPS  telah  mendatangi beberapa  sekolah  swasta  dan  negeri  di Makassar. 13 Sedangkan KPU Kota Makassar mendatangi SMAN 9 Makassar,
12 Meri  Sandora,  “Konsep  Pendidikan  Anak Marginal  dalam  Perspektif  Pendidikan  Berbasis Masyarakat”, Marwah: Jurnal  Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2 (2019), h. 196-216.
13 Siti  Hadijah,  Warga  Kelurahan  Maccini Parang, Kota Makassar, wawancara, 14 September 2019.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## SMAN  14  Makassar  dan  SMAN  5
Makassar.  Sosialisasi  juga  dilakukan  oleh
Relawan Demokrasi (Relasi) yang berjumlah  11  orang,  yang  direkrut  untuk melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat. Sehingga  partisipasi  politik  di  Sulawesi Selatan meningkat.
Berbagai  upaya  sosialisasi  politik  yang dilakukan  menjelang  pemilihan  presiden bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi politik  masyarakat.  Selain  sosialisasi politik  juga  dilakukan  sistem  pendataan pemilih  yang  akurat  dan  sistem  data. Selain itu KPU juga melakukan sosialisasi tentang  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS) sebelum  menjadi  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT).  Apa  yang  dilakukan  oleh  KPU tersebut  mendapat  apresiasi  masyarakat atas  upaya  perbaikan  dan  peningkatan kinerja KPU sebagai penyelenggara
pemilihan  umum.  Salah  satu  faktor  yang menyebabkan  partisipasi  politik  tinggi karena  pada  pemilihan  legislatif    jumlah Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  itu banyak  sekali.    Jumlah  TPS  di  Sulawesi Selatan  banyak  sekali  karena  maksimal satu  TPS  300  orang,  sementara  pada pemilihan  gubernur  yang  lalu  bisa  sampai 800.  Mungkin  karena  jarak  antara  TPS dengan  warga  itu  dekat,  jadi  mereka datang memberikan hak suara karena jarak domisilinya dengan TPS terbilang dekat.
Pada  pemilihan  gubernur,  setiap  TPS digunakan  oleh  800  orang  pemilih  dan jaraknya jauh-jauh. Apalagi daerah-daerah yang  jauh  barangkali  mereka  malas datang  karena  dianggap  jauh.  Tapi  karena TPS  semakin  dekat,  jadi  mereka  datang
ikut berpartisipasi. Lewat program relawan demokrasi Relasi, program yang dilakukan di acara car free day , dan lewat komunitas sekolah  dan  kampus,  komisioner  KPU yang  langsung  datang  dan  memberikan sosialisasi ke  komunitas itu.
KPU  Kota  Makassar  terus  menggalakkan sosialisasi  partisipasi  kepada  pemilih milenial yang berjumlah 328 ribu berdasarkan  DPT  tahun  2019.  Jumlah pemilih  milenial  diklasifikasikan  usia  30 tahun  ke  bawah.  KPU  memastikan  angka itu  akan  terus  mengalami  peningkatan. Sebenarnya  jumlah pemilih milenial lebih besar  dari  ini  bila  kita  merujuk  pada klasifikasi generasi menurut David Stillman  bahwa  yang  dimaksud  generasi milenial  atau  gen  Y  adalah  mereka  yang lahir di tahun 1980.
Untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilu, khususnya  kalangan  milenial  dengan  cara memaksimalkan  rumah  pintar  pemilu. Rumah  pintar  pemilu  ini  adalah  sarana untuk  memberikan  pengetahuan,  pema- haman,  kesadaran,  dan  inspirasi  masya- rakat terkait urgensi pemilu dan demokrasi.  Pada  Rumah  Pintar  Pemilu, berbagai program pendidikan pemilih bisa dilakukan  dan  juga  bisa  menjadi  wadah bagi komunitas pegiat pemilu untuk sama- sama mengawal proses demokrasi.

## 3. Sosialisasi Bentuk Bimbingan Teknis
Bentuk  sosialisasi  yang  lain  yaitu  dengan bentuk  bimbingan  teknis  (Bimtek).  KPU Kota  Makassar  melalui  PPK  Kecamatan Makassar telah melakukan beberapa bimtek.  KPU  melakukan  bimtek  di
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kelurahan  Maccini  Parang  sebanyak  2 kali.  Bimtek  juga  dilaksanakan  di  Kantor Kelurahan  Maccini  Parang  di  Jalan Kesatuan.  Walaupun  bimtek  ini  tujuan utama  adalah  mensosialisasikan  berbagai hal yang berkaitan dengan tahapan  Pilpres serta  kesiapan  apa  saja  yang  harus dilakukan  penyelenggara  baik  PPK,  PPS dan  KPPS  dalam  menghadapi  pemilu. Tetapi  di  bimtek  inilah  selalu  diingatkan agar  anggota  PPK,  PPS  dan  KPPS  harus memastikan  dan  mengajak  keluarga,  teta- ngga  dan  warga  sekitarnya  untuk  datang memilih dan tidak golput. 14
4. Sosialisasi  dengan  Bentuk  Numpang pada  Acara  yang  Diselengarakan oleh  Instansi  Formal  Maupun  Non Formal
PPK  Kecamatan  Makassar  sangat  pintar dalam  hal  mensosialisasikan  pemilu,  hal ini  dapat  dilihat  dengan  kebijakan  PKK Kecamatan Makassar untuk memanfaatkan peluang  pada  acara  yang  terdapat  massa yang  banyak.  PKK  Kecamatan  Makassar telah mensosialisasikan pemilu pada acara yang dilakukan oleh Majelis Ta’lim, acara organisasi  seperti  acara  yang  dilakukan oleh  BKPRMI,  acara  yang  dilakukan  oleh LPM dan lain-lain. 15

## 5. Sosisalisasi Berupa Himbauan
Himbauan  untuk  datang  memilih  dibaca- kan  dengan  mengunakan sound  system masjid  dan  setelah  itu  himbauan  tersebut
14 Sumarwan,  Warga  Kelurahan  Maccini Parang  Kota  Makassar, wawancara ,  15  Oktober 2019.
15 Aminullah  Sirajuddin,  Warga  Kelurahan Maccini  Parang,  Kota  Makassar, wawancara ,  14 Oktober 2019.
ditempel  pada  papan  informasi  masjid. Bentuk  ini  adalah  yang  sangat  rutin dilakukan  oleh  KPPS  dan  PPS  Kelurahan Maccini  Parang  untuk  mengingatkan  dan mengajak masyarakat untuk datang memilih. 16
Kendala  KPU  Kota  Makassar  dalam

## Melakukan Sosialisasi Politik
Tanggungjawab KPU secara yuridis formal  adalah    menyelengarakan  pemilu, akan  tetapi  apabila  dimaknai  secara mendalam  sesungguhnya  KPU  mempu- nyai  tanggungjawab  moral  yang  lebih besar,  tidak  saja  dalam  hal  penyeleng- garaan pemilu tetapi juga dalam mewujud- kan pemerintahan yang demo-kratis dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  cita-cita nasional  yakni  masyarakat  yang  sejahtera, adil, dan makmur. Kunci utama keberhasi- lan  pemilu  terletak  di  tangan  KPU,  akan tetapi  KPU  perlu  didukung  oleh  sumber daya,  dana    dan stakeholder yang  ada seperti  partai  politik,  birokrasi  dan masyarakat. 17
Hasil wawancara dengan informan menga- takan  bahwa  KPU  pada  pemilihan presiden 2019 kurang maksimal mengenai penanganannya karena informan mengata- kan bahwa yang dilihat di lapangan adalah tim  kerja  KPU  ada  yang  berpihak  pada kandidat tertentu. Informan tersebut memberikan keterangan tambahan bahwa:
16 Fadli,  Warga  Kelurahan  Maccini  Parang, Kota Makassar, wawancara, 15 Oktober 2019.
17 FL,  Warga  Kelurahan  Maccini Parang  Kota Makassar, wawancara, 2 September 2019.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (57-68) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
“Dalam  penanganan  pemilihan  juga masih  ada  yang  menggunakan  rasa  per- saudaraan  di  mana  saat  pemilu  2019, masyarakat  kewalahan  pada  saat  pemilu 2019  dan  tak  heran  jika  ada  orang tertentu  yang  didahulukan  ataupun  tidak semua  pengurus  KPU  seperti  itu,  karena itu  saya  berpendapat    bahwa  KPU  masih kurang  maksimal  dalam  sosialisasi  dan masih  kurang  memberikan  pelayanan yang baik kepada masyarakat.” 18
KPU, PPK, PPS dan KPPS Kota Makassar sangat  masif  dalam  mensosialisasikan pemilu  khususnya  sosialisasi  secara  tidak langsung.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  akun instagram  KPU  Kota  Makassar  yang banyak memposting kegiatan-kegiatan selama  pra  pemilu,  pemilu  dan  pasca pemilu.  Sejauh  ini  KPU  memiliki  banyak kegiatan,  cara  atau  bentuk  mensosialisasi- kan pemilu yang unik dan kreatif.
Kendala  lain  yang  dihadapi  oleh  KPU dalam  melakukan  sosialisasi  adalah  kura- ngnya  minat  masyarakat  untuk  datang menghadiri  sosialisasi  yang  terlihat  dari jumlah  masyarakat  yang  hadir  pada  saat sosialisasi  politik  dilakukan  sehingga materi  tentang  proses  pemilihan  tidak tersampaikan  dengan  baik.    Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  salah  seorang komisioner KPU yang mengatakan bahwa:
“Salah  satu  yang  menjadi  kendala  bagi kami  dalam  melakukan  sosialisasi  adalah kurangnya  anggota  masyarakat  yang
18 RN, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar. Wawancara , 7 September 2019.
menghadiri ketika sosialisasi dilaksanakan dengan  bermacam-macam  alasan  yang sifatnya  pribadi,  karena  itu  tujuan  dan sasaran-sasaran  yang  diinginkan  tidak tercapai.” 19
Hasil  wawancara  dengan  informan  ter- sebut  menunjukkan  bahwa  kendala-ken- dala  yang  dihadapi  bukan  hanya  berasal dari  internal  KPU  tapi  juga  disebabkan oleh  masyarakat  yang  tidak  merespon dengan  positif  kegiatan-kegiatan  sosiali- sasi  yang  dilakukan  untuk  memberi-kan pemahaman tentang proses politik dan tata cara pemilihan kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Peran  KPU  dalam  sosialisasi  politik  pada pemilihan  presiden  tahun  2019  di  Kota Makassar yaitu dengan melakukan sosialisasi  politik  baik  sosialisasi  politik secara  tidak  langsung    maupun  sosialisasi politik  secara  langsung.  Sosialisasi  tidak langsung  dilakukan  melalui  perantara media  seperti  media  sosial,  media online, televisi,  surat  kabar,  pamflet  dan  baliho yang  dipasang  di  pinggir  jalan  raya. Sosialisasi  politik  secara  langsung  dilaku- kan di tempat oleh anggota  KPU dan Tim Relasi  yang  dibentuk  dengan  mendatangi kampus, tempat-tempat kera-maian seperti lapangan olahraga, dan komunitas-komun- itas yang ada di dalam masyarakat.
Kendala yang dihadapi KPU dalam melak- sanakan  sosialisasi  politik  pada  pemilihan
19 SR,  Komisioner  KPU  Kota  Makassar, wawancara, 16 Agustus 2019.
presiden  tahun  2019  di  Kota  Makassar adalah    masih  adanya  anggota  KPU  yang berpihak  pada  kandidat  tertentu  dan kurangnya minat masyarakat untuk datang menghadiri  sosialisasi  yang  dilaku-kan oleh penyelenggara pemilihan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. Sahid Gatara & Moh Dzulkiah Said, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkem-bangan Kajian (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
Elly  M.  Setiadi  &  Usman  Kolip, Pengantar  Sosiologi  Politik (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
Meri  Sandora,  “Konsep  Pendidikan  Anak
Marginal dalam Perspektif Pendidikan
Berbasis
Masyarakat”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2 (2019), h. 196- 216. Michael Rush & Phillip Althoff,
Pengantar  Sosiologi  Politik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

## Wawancara
Aminullah  Sirajuddin,  Warga  Kelurahan Maccini  Parang,  Kota  Makassar, wawancara , 14 Oktober 2019.
Fadli,  Warga  Kelurahan  Maccini  Parang,
Kota Makassar, wawancara, 15
Oktober 2019.
FL,  Warga  Kelurahan  Maccini  Parang
Kota Makassar, wawancara, 2 September 2019. JM,  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL) Kelurahan Paccerakkang, Kota
Makassar, wawancara ,  18  Oktober 2019.
Lalu  Bikare,  Pegawai  Negeri  Sipil,
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar , wawancara , 18 Oktober 2019. MA, Warga Perumahan Bukit Graha Praja, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, wawancara , 18 Juli 2019. RN,  Warga  Kelurahan  Maccini  Parang Kota Makassar. Wawancara , 7 September 2019.
Siti  Hadijah,  Warga  Kelurahan  Maccini Parang,  Kota  Makassar, wawancara, 14 September 2019.
SR,  Komisioner  KPU  Kota  Makassar,
wawancara, 16 Agustus 2019.
Sumarwan,  Warga  Kelurahan  Maccini Parang  Kota  Makassar, wawancara , 15 Oktober 2019.
WD,  Wiraswasta,  Kelurahan  Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, wawancara , 18 Juli 2019.