## PENDAHULUAN
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah  suatu  badan  yang  dibentuk  untuk  melakukan pengaturan  pengawasan  terhadap  penyediaan  dan pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  dan  Gas Bumi  setra  Pengangkutan  Gas  Bumi  melalui  pipa  pada Kegiatan  Usaha  Hilir.  Fungsi  BPH  Migas  adalah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas  Bumi  melalui  pipa,  dalam  suatu  pengaturan  agar ketersediaan  dan  distribusi  BBM  yang  ditetapkan Pemerintah  dapat  terjamin  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan BBM dan Gas Bumi di dalam negeri.

## IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH TANPA PENYALUR DI KABUPATEN KATINGAN
Implementation of Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Fuel Oil and Types of Fuels Specially Assignment to Areas without Distributors in Katingan Regency
Laksminarti *

## Nova Riyanti
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email: laksminarti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  dari  Peraturan  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah Tanpa Penyalur di Kabupaten Katingan. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Informan  yang  diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling.  Berdasarkan Hasil Penelitian  Berdasarkan  Hasil  Penelitian  mengenai  Implementasi  Peraturan  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa peraturan  tersebut  belum  dapat  terlaksana.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  tidak adannya pendirian sub-penyalur maupun penunjukan sub-penyalur. Saran yang bisa peneliti  berikan  pada  pihak  pemerintah  daerah  Kabupaten  Katingan,  hendaknya mempertimbangkan  kebutuhan  daerah  dengan  keterbatasan  penyalur  sehingga peneliti  merasa  perlunya  pendirian  sub  penyalur  yang  dapat  memperdayakan kelompok masyarakat melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa.

## Kata Kunci:
Bahan Bakar Minyak Implementasi Sub-penyalur
Keywords : Fuel Oil Implementation Sub-distributor Accepted June 2018

## Published
October 2018

## Abstract
This study aims to determine the implementation of the Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Oil Fuels and Types of Fuels Specifically for Assignments to Areas without Distributors in Katingan District. The type of research used is qualitative research methods with descriptive analysis  techniques.  Data  collection  techniques  used  were  observation,  interviews  and documentation.  The  informants  taken  in  this  study  were  carried  out  using  the  snowball sampling technique. Based on the results of the research based on the results of research on the implementation of the Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 06 of 2015 it can be concluded that the regulation cannot be implemented. This is indicated by the absence of the establishment of sub-distributors and the appointment of sub-distributors. Suggestions that researchers can give to the local government of Katingan Regency, should consider the needs of regions with limited distribution so that researchers feel the need to establish sub-distributors that can empower community groups through cooperatives and Village-Owned Enterprises.
Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa maupun kota, baik sebagai kebutuhan rumah  tangga  maupun  kebutuhan  produksi  dan distribusi  pengusaha,  terutama  dalam  menunjang operasional industri dan transportasi. Dari pengamatan yang  peneliti  lakukan,  jumlah  penyalur  bahan  bakar minyak  tidak  merata  di  Kabupaten  Katingan.  Hal tersebut karena masih ada daerah yang belum memiliki penyalur resmi bahan bakar minyak yang berupa Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  dan  Agen Premium  &  Minyak  Solar  (APMS)  di  Kabupaten Katingan. Namun hanya ada 2 SPBU dan 3 APMS yang ada di Kabupaten Katingan. Letak penyalur tersebut juga hanya ada di 3 kecamatan saja, yaitu sebanyak 3 penyalur di Kecamatan Katingan Hilir, 1 penyalur di Kecamatan Katingan  Tengah  dan  1  penyalur  di  Kecamatan  Pulau Malan  yang  letaknya  berdekatan  sedangkan  di  daerah lainnya tidak ada penyalur resmi.
Selain  keterbatasan  penyalur  yang  ada  di  Kabupaten Katingan,  pengalaman  empirik  yang  dirasakan  oleh peneliti  juga  kerap  kali  mengalami  keterlambatan  dan kehabisan  bahan  bakar  minyak  yang  ada  penyalur sehingga  tidak  bisa  membeli  bahan  bakar  minyak  di penyalur  resmi  yaitu  SPBU  atau  APMS  yang  ada. Keterbatasan penyalur di Kabupaten Katingan membuat pola  distribusi  bahan  bakar  minyak  tersebut  di  kuasai oleh pihak pengecer/kios bahan bakar minyak.

## METODOLOGI
Metode pelaksanaan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif.  Alasan  peneliti menggunakan kualitatif adalah dikarenakan penelitian ini ingin  mengetahui  keseluruhan  tentang  Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak  dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah Tanpa Penyalur  di  Kabupaten Katingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebenernnya  Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 belum dipahami oleh keseluruhan  birokrasi  yang  menjadi  implementor, memang dalam pelaksanaan ini tidak hanya fokus pada 1 instansi  saja  sehingga  ada  beberapa  instansi pemerintahan yang dilakukan penelitian. Pada awalnnya, Perwakilan  pusat  dari  Komite  BPH  Migas  telah melakukan sosialisasi secara langsung dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyebarluasannya. Hal yang menjadi tidak terlaksanannya  peraturan  tersebut  di  pemerintah daerah/kabupaten adalah rancunya kewenangan instansi satu sama lain di lingkup pemerintah kabupaten. Hal ini terjadi karena Dinas Pertambangan dan Energi yang ada di  Kabupaten  Katingan  dibubarkan  dan  kewenangan migas pemerintah kabupaten/kota ditarik ke Pemerintah Pusat.
Pemangkasan  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Kabupaten itu menghilangkan tugas dan fungsinnya. Dan secara langsung diambil alih Distamben Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Mineral  dan  Pertambangan  (minerba).  Demikian  pula dengan sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan BPH Migas  Nomor  06  Tahun  2015  yang  merujuk  kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum dapat terlaksana dengan baik. Pada dasarnya  aturan  ini  untuk  menertibkan  banyaknya pengecer  illegal  baik  Pengecer/Kios  BBM  maupun pertamini yang selama ini menguasai pola distribusi BBM itu sendiri. Namun  dengan tidak adannya peminat atau pihak-pihak  yang  menjadi  sub  penyalur  dalam pelaksanaan aturan maka sanksi-sanksi pun tidak dapat diberlakukan dengan baik pula.
Kemudian, peneliti mendalami dengan melihat ada atau tidaknnya keberatan-keberatan yang muncul dari aturan ini,  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dan  keluhan- keluhan  dari  berbagai  pihak.  Pertama,  Dalam  hal Peraturan  BPH  Migas  Nomor  06  Tahun  2015,  pada
dasarnnya pemerintah ingin menjamin ketersediaan dan kelancaran  pendistribusi-  an  BBM  di  seluruh  wilayah NKRI  sehingga  keadilan  BBM  dapat  dinikmati  sampai kepelosok negeri. Tentunnya hal ini tidak perlu ada yang merasa  keberatan  karena  dalam  aturan  ini  hanya mengatur  pendirian  sub  penyalur  dalam  melancarkan pendistribusian BBM. Tetapi, memang dalam pendirian sub  penyalur  ini  nantinya  akan  ada  penertiban  karena selama ini pendistribusian BBM dikuasai oleh pihak yang tergolong ileggal dari pelangsir minyak botolan maupun pertamini.  Sehingga  yang  merasa  keberatan  dalam aturan  ini  adalah  pihak-pihak  yang  bergantung  pada penjualan BBM baik itu pelangsir, penjual BBM eceran dan Pertamini.
Kedua,  dalam  mengimplementasi  kan  Peraturan  BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 yang menjadi salah satu penghambat adalah sosialisasi dan koordinasi yang juga sudah  dibahas  di  indikator  pertama.  Sosialisasi  dan koordinasi ini sudah diupayakan oleh pihak pusat melalui komite  BPH  Migas  yang  melakukan  sosialisasi  yang bekerjasama  dengan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Untuk  mengawasi berkaitan dengan Migas, ada tim pengawas yang terdiri dari pegawai pusat dan pegawai yang bekerja di Dinas ESDM  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Koordinasi  yang telah dilakukan oleh tim pengawas kepada pemerintah daerah  itu  sebenarnnya  telah  dilakukan  tetapi  belum berbuah  manis.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki kewenangan  dalam  penunjukan  sub  penyalur  tidak memiliki  peminatnya.  Ketiadaan  sub  penyalur  di Kabupaten  Katingan  menunjukan  bahwa  kurang sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
Ketiga, Keluhan-keluhan yang muncul tidak datang dari masyarakat  karena  masyarakat  secara  umum  belum mengetahui dan memahami aturan ini. Sehingga keluhan terhadap Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 yang terjadi sehingga tidak terimplementasinnya aturan
ini  adalah  dari  peminat  atau  pihak  yang  ingin  menjadi penyalur. Keluhan ini lebih pada pihak pengusaha yang ingin menjadi sub penyalur, dimana mereka memikirkan keuntungan  dan  kerugian  bila  berinvestasi  sebagai  sub penyalur. Mereka mengeluhkan dengan kebijakan sarana dan penyimpanan dengan kapasitas yang dianggap terlalu sedikit yaitu 3.000 liter saja.
Kemudian  keluhan  lain  juga  karena  dalam  aturan  ini hanya menyalurkan solar dan premium sehingga mereka sangat  ragu  dalam  menyalurkan  2  jenis  BBM  itu  saja. Belum lagi kekhawatiran pihak pengusaha yang melihat alokasi  kedua  jenis  BBM  tersebut  mengalami pengurangan secara nasional dan pendistribusian setiap daerah  berbeda-  beda.  Sehingga  lebih  lanjut,  peneliti melihat    dari  sisi  kinerja.  Menurut  Pasolong  (2013) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu  kinerja  pegawai  (perindividu)  dan  kinerja organisasi.
Sehubungan  dengan  belum  terimplementasi  Peraturan BPH  Migas  Nomor  06  Tahun  2015  dengan  baik  di Kalimantan  Tengah,  peneliti  menilai  kinerja  yang dimaksud  adalah  kinerja  organisasi  yang  memiliki kewenangan dalam melaksankan aturan ini yaitu Dinas Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Sebenarnnya  dinas  tersebut  telah  berupaya melaksanakan aturan ini dengan adannya tim pengawas migas yang dibentuk dari pegawai lokal maupun pegawai pusat  yang  menjadi  perwakilan  untuk  mengawasi ketersediaan dan distribusi migas yang ada di Kalimantan Tengah.
Dengan tidak adannya sub penyalur yang dibentuk maka sudah dikatakan bawa peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 belum dapat terimplementasi dengan baik. Dari  data  yang  terkumpul  baik  wawancara,  observasi dan  dokumentasi  yang  dilakukan  peneliti,  ditemukan bahwa  selama  ini  dalam  melaksanakan  peraturan  yang dilakukan  tim  pengawas  migas  tersebut  terhenti  pada pendataan yang dilakukan kepada setiap daerah/kabupaten  yang  tidak  ada  respon  daerah
terhadap kebutuhan dan peminat dari sub penyalur yang bersedia  berinvestasi.  Kemudian,  sejauh  ini  belum  ada langkah  khusus  untuk  mengimplementasi  kan  aturan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal, diantaranya  sosialisasi  yang  dilakukan  belum  optimal karena  masih  ada  para  implementor  yang  belum mengetahui  dan  belum  memahami  aturan  yang  ada. Kemudian  sosialisasi  yang  dilakukan  juga  belum menyentuh  ke  semua  lapisan  masyarakat.  Selain  itu, tidak  ada  pihak  yang  berminat  menjadi  sub  penyalur karena  sisi  regulasi  yang  hanya  mencakup  jenis  bahan bakar  minyak  premium  dan  solar,  kapasitas penyimpanan yang dianggap sedikit, kuota nasional yang tidak  menentu  sehingga  menjadi  pertimbangan keuntungan  dan  kerugian  para  pengusaha  atau  pihak yang ingin menjadi sub penyalur. Kinerja yang selama ini dilakukan juga dirasa masih kurang maksimal.

## REFERENSI
Afifudin  &  Saebani,  B.A.  2012. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia.
Anggara,  S.  2012. Ilmu  Administrasi  Negara .  Bandung: Pustaka Setia.
Agustino,  L.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik . Bandung: Alfabeta.
Moelong,  L.J.  2002. Manajemen  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pasolong,  H.  2013. Teori  Administrasi  Publik .  Bandung: Alfabeta.
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor  06  Tahun  2015  Tentang  Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Khusus Penugasan  Pada Daerah  Yang Belum Terdapat Penyalur.
Subarsono,  AG.  2015. Analisis  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.