## PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Oleh:
Sumitro Sitinjak 1)
Ahmad Ridwan Dalimunthe 2)
Lestari Victoria Sinaga 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
sumitros@gmail.com 1) adalimunthe@gmail.com 2)
Missthary35@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  marine  area  is  an  area  that  has  very  large  natural  resources  and  is  beneficial  to  the community.  In  January  2021,  the  Indonesian  Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries through  the  Directorate  General  of  Marine  and  Fishery  Resources  Supervision  (PSDKP) conducted  an investigation into  three  Malaysian-flagged  fishing vessels,  namely  KM.  SLFA 5227, KM. PKFB 1845 and KM. SLFA 5177 was captured by the State Ship belonging to the Indonesian  Maritime  Security  Agency  KN.  SEA  STAR-401  captained  by  Captain  Margono. This study aims at finding out the obstacles faced by the police in dealing with criminal acts of theft; how are criminal law enforcement efforts by Law Enforcement Agencies in Indonesia against  illegal  fishing  practices;  and  obstacles  to  criminal  law  enforcement  against perpetrators  of  illegal  fishing  in  Indonesian  marine  waters.  The  research  conducted  in  the preparation  of  this  thesis  is  a  normative  juridical  research.  Criminal  Law  Enforcement Efforts  by  Law  Enforcement  Agencies  in  Indonesia  Against  Illegal  Fishing  Practices  In addition to the application of the Criminal Procedure Code, in law enforcement of fisheries crimes,  it  can  also  be  carried  out  with  a  Multi  Door  Approach  in  Enforcement  of  Illegal Fishing  Laws.  Barriers  to  Criminal  Law  Enforcement  Against  Actors  of  Illegal  Fishing  in Indonesian Seas due to the weakness of the laws and regulations governing it, as well as the limited  number  of  courts  available  to  handle  fisheries  crimes.  The  lack  of  coordination between law enforcement officers is also an obstacle to law enforcement for fisheries crimes. Keywords:  Criminal  Law  Enforcement,  Illegal  Fishing,  Indonesian  Sea  Territory,
Indonesian Positive Law

## ABSTRAK
Wilayah  laut  merupakan  wilayah  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  besar  dan bermanfaat  bagi  masyarakat.  Di  bulan  Januari  tahun  2021,  Kementrian  KKP  Indonesia melalui  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP) telah melakukan penyidikan terhadap Tiga kapal ikan berbendera Malaysia yaitu KM. SLFA 5227,  KM.  PKFB  1845  dan  KM.  SLFA  5177  ditangkap  oleh  Kapal  Negara  milik  Badan Keamanan  Laut  Republik  Indonesia  KN.  BINTANG  LAUT-401  yang  dinakhodai  oleh Kapten Margono. Studi ini bertujuan untuk mencari kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan  tindak  pidana  pencurian  Bagaimana  upaya  penegakan  hukum  pidana  oleh Lembaga  Penegak  Hukum  di  Indonesia  terhadap  praktik  illegal  fishing;  dan  hambatan penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  illegal  fishing  di  perairan  laut Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian  yuridis normatif.  Upaya  Penegakan  Hukum  Pidana  Oleh  Lembaga  Penegak  Hukum  Di  Indonesia
Terhadap Praktik Ileegal Fishing Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana  perikanan,  dapat  juga  dilakukan  dengan  Pendekatan  Multi  Door  Dalam  Penegakan Hukum Illegal Fishing. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal  Fishing Di  Perairan  Laut  Indonesia  karena  lemahnya  peraturan  perundang undangan yang  mengaturnya,  serta  terbatasnya  pengadilan  yang  ada  untuk  menangani  tindak  pidana perikanan.  Kurangnya  kordinasi  antara  aparat  penegak  hukum    juga  menjadi  penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.
Kata  Kunci  :  Penegakan  Hukum  Pidana,  Illegal  Fishing  ,  Wilayah  Laut  Indonesia,
Hukum Positif Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Buat  menata  area  perairan  global lewat hukum laut terusmengalami kemajuan,  diawali  semenjak  terdapatnya keterangan  hukum  laut  yangselama  ini sudah  dikeluarkan  semacam  antara  lain merupakan
Keterangan Montevideomengenai  hukum  laut  pada tahun  1970  dan  sebagian  keterangan  yang dilakukanoleh  negara-  negara  di  Amerika Latin terpaut dengan hukum laut yangpenandatangannya  dicoba  pada  bulan Agustus  di  Kota  Lima,  Ibukota  Peru. Dalam keterangan yang sudah ditandatangani  itu  ditegaskan,  dengan  cara georafis, ekonomi, ataupun sosial, mempunyai ketergantungan yang sedemikian  itu  akrab  antara  tanah,  dengan banyak  orang  yang  bercokol  di  bumi,  dan dibenarkan  dengan  memberikanprioritas untuk masyarakat ataupun masyarakat yang menaiki  area  itu  dengantujuan  buat menggunakan  kekayaan  serta  pangkal energi  alam  laut  yang  dekat  dengan  area pantainya.
Wilayah  laut  Indonesia  yang begitu  luas  menjadi  sumber  daya  bagi Indonesia untuk memberikan kesejahteraan masyarakat,  akan  tetapi  realitasnya,  hasil laut Indonesia tidak secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan banyak  terjadi  pencurian  ikan  di  laut Indonesia  baik  yang  dilakukan  oleh  para pelaut asing atau oleh warga negara asing.
Berikutnya  dalam  bagan  penerapan pembangunan  nasional  bersumber  pada Pengetahuan Nusantara, pengurusan pangkal energi ikan butuh dicoba sebaikbaiknya bersumber pada
kesamarataan  serta  pemerataan  dalam pemanfaatannya pastinya dengan mengutamakan  kelestarian  pangkal  energi ikan  serta  lingkungannya.  Area  perairan yang  amat  besar  tidak  hanya  membagikan impian serta khasiat yang besar, tetapi  pula bawa  akibat  serta  sebagian  kasus,  antara lain banyaknya sea lane of communication, tidak  dipatuhinya  hukum  nasional  ataupun global  yang  legal  di  perairan  semacam illegal fishing.
Pada  langkah  inilah  kedudukan hukum  spesialnya  hukum  kejahatan  amat diperlukan  buat  jadi  alat  pengawasan  serta penangkalan  kepada  tindakan-  tindakan yang bisa mengusik kemantapan pengurusan dan, kelestarian pangkal energi ikan serta lingkungannya. Perbuatan kejahatan  perikanan  yang  dicoba  oleh nelayan  asing  ataupun  local  kelihatannya ialah  sesuatu  bahaya  yang  lumayan sungguh- sungguh dalam penguatan hukum.  Dengan  cara  aktual  perbuatan kejahatan  itu  terdapat  kecondongan  buat hadapi  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun,  serta terjalin nyaris di semua ceruk Indonesia.
Di  tahun  2021  dikala  ini,  sehabis pergantian Menteri KKP, Tahap Kementrian Maritim serta Perikanan( KKP) tidak  lagi  bersetuju  kepada  aplikasi  illegal Fishing  di  area  perairan  Indonesia.  Perihal ini  ditunjukkan  dengan  aksi  jelas  kepada aplikasi  bawah  tangan  fishing  serta destructive  fishing  dan  penindakan  smokel infiltrasi Bibit. 5Hingga suku tahun I 2021, Ditjen  PSDKP  sudah  membekuk  72  kapal dengan  rincian  12  kapal  asing  pelakon illegal fishing( 5 kapal berbendera Malaysia serta 7 kapal berbendera
Vietnam).  Sebaliknya  60  yang  lain  ialah kapal  ikan  Indonesia  yang  melaksanakan pelanggaran operasional.
Di  bulan  Januari  tahun  2021, Kementrian KKP Indonesia lewat Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Pangkal Energi  Maritim  serta  Perikanan(  PSDKP) sudah  melaksanakan  investigasi  kepada  3 kapal  ikan  berbendera  Malaysia  ialah Kilometer.  SLFA  5227,  Kilometer.  PKFB 1845  serta  Kilometer.  SLFA  5177  dibekuk oleh  Kapal  Negeri  kepunyaan  Tubuh Keamanan  Laut  Republik  Indonesia  KN. BINTANG  LAUT-  401  yang  dinakhodai oleh  Kapten  Margono.  Ketiga  kapal  itu dibekuk pada Rabu( 30 atau 12) dikala lagi melaksanakan  penahanan  ikan  di  Area Pengurusan  Perikanan  Negeri  Republik Indonesia(  WPP-  NRI)  571  Antara  Malaka Penahanan  pelakon  perbuatan  kejahatan illegal  fishing  diperairan  laut  Indonesia dicoba  dengan  beberapa  modus  operandi yang  berbeda-  beda  dilapangan,  luasnya area laut Indonesia, alat serta prasana yang kurang mencukupi serta sekurang- kurangnya  jumlah  interogator  oleh  sebab itu  Pihak  Penegak  Hukum  semacam  Polri, PSDKP,  Tentara  Nasional  Indonesia(TNI) Angkatan Laut, susah buat membekuk para pelakon perbuatan kejahatan illegal fishing, alhasil penengakan hukum kepada perbuatan  kejahatan  illegal  fishing  tidak berjalan  dengan  maksimum.    Berdasarkan hal  tersebut  diatas  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Penerapan Hukum Pidana IllegalFishing Di Wilayah \ Laut Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia” guna menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan. 2. TINJAUAN PUSTAKA
Illegal fishing dengan cara sebutan  merupakan“ illegal ”  maksudnya tidak  legal,  dilarang  ataupun  berlawanan dengan  hukum“  Fish”  maksudnya  ikan ataupun  daging  serta“  fishing”  maksudnya penahanan  ikan  selaku  mata  pencaharian ataupun tempat menangkapikan. Bersumber pada penafsiran dengan cara literal itu bisa
dibilang  kalau  illegal  fishing  bagi  bahasa berarti  membekuk  ikan  ataupun  aktivitas perikanan  yang  dicoba  dengan  cara  tidak legal. Hukum No 45 Tahun 2009 Mengenai Perikanan  mengatakan  kalau  Penahanan ikan merupakan aktivitas buat mendapatkan ikan  di  perairan  yang  tidak  dalam  kondisi dibudidayakan dengan perlengkapan ataupun  metode  apa  juga,  tercantum aktivitas  yang  memakai  kapal  buat  muat, mengangkat, menaruh, menyejukkan, menanggulangi, memasak, serta atau ataupun  mengawetkannya.  Penahanan  ikan dengan  cara  bawah  tangan  berarti  seluruh wujud  aktivitas  penahanan  ikan  yang melanggar Hukum No 45 Tahun 2009 serta peraturan  perundangan  yang  lain  yang sedang legal.
Dalam  penindakan  perbuatan kejahatan  perampokan  ikan  dibutuhkan peraturan  perundang- undangan yang dijadikan  prinsip  dalam  menangani  para pelakon  perampokan  ikan  bersumber  pada kesepakatan  perserikatan  bangsa-  bangsa mengenai hukum laut 1982 ( united nations convention  of  the  law  of  the  sea) serta Hukum  No  45  Tahun  2009  atas  pergantian dari  Hukum  No  31  Tahun  2004  mengenai Perikanan  perihal  ini  bermaksud  supaya pelakon  perbuatan  kejahatan  dalam  aspek perikanan  bisa  ditindak  cocok  dengan ketentuan Hukum perikanan.
3. METODE PELAKSANAAN
Tipe  tata  cara  yang  dipakai dalam riset ini merupakan kombinasi antara riset  hukum  normatif.  Tipe  informasi  yang dipakai  merupakan  informasi  skunder. pangkal  informasi  Skunder  didapat  dari materi  hukum  Pokok  ialah,  semacam Hukum Aplikasi Hukum Kejahatan IllegalFishing Hukum  No  45  Tahun  2009 atas  pergantian  Hukum  No  31  Tahun  2004 mengenai Perikanan dan peraturan eksekutif yang lain. Materi hukum inferior, ialah  materi  yang  membagikan  uraian  hal materi  hukum  pokok,  materi  yang  dipakai dalam  riset  ini  semacam  buku-  buku, majalah, Surat kabar, hasil- hasil kolokium
ataupun  pertemuan  objektif  yang  lain, apalagi  akta  individu  ataupun  opini  dari golongan  ahli  hukum  yang  relevan  dengan subjek  telaahan  riset  ini.  Materi  hukum tersier,  ialah  materi  hukum  cagak  yang membagikan  petunjuk  serta  uraian  kepada materi hukum pokok serta  inferior, semacam kamus biasa, kamus hukum, yang jadi  bonus  materi  untuk  penyusunan  riset ini  selama  muat  data  yang  relevan  dengan riset ini. Perlengkapan pengumpul informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan dengan melaksanakan pencarian  daftar  pustaka  ( library  research ) ialah  mengakulasi  informasi  serta  data dengan  dorongan  novel  karangan  objektif serta  pula  perundang-  undangan  yang berhubungan dengan modul riset.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh  Lembaga  Penegak  Hukum Di  Indonesia  Terhadap  Praktik
Ileegal Fishing Penenggelaman  Kapal  Pelaku Illegal Fishing
Aksi penenggelaman kepada kapal  pelakon  Illegal  Fishing  yang  tidak mempunyai  akta  sah  ataupun  melanggar determinasi  hukum  RI  didasarkan  pada determinasi  Artikel  69  bagian(  1)  serta bagian(  4)  Hukum  No  45  Tahun  2009 mengenai  Pergantian  Atas  Hukum  Nomor. 31  Tahun  2004  Mengenai  Perikanan(  UU Perikanan).  Artikel  69  bagian(  1)  UU Perikanan memastikan kalau kapal pengawas  perikanan  berperan  melakukan pengawasan  serta  penguatan  hukum  di aspek  perikanan  dalam  area  pengurusan perikanan  Negeri  Republik  Indonesia. Sebaliknya  Artikel  69  bagian(  4)  bersuara, dalam melakukan guna begitu juga bagian( 1)  interogator  serta  ataupun  pengawas perikanan  bisa  melaksanakan  aksi  spesial berbentuk pembakaran serta ataupun penenggelaman kapal perikanan berbendera asing  bersumber  pada  fakta  permulaan yang lumayan. Berikutnya aksi pembinasaan  merujuk  pada  determinasi Artikel  76  Graf  A  UU  Perikanan,  kalau
barang  ataupun  perlengkapan  yang  dipakai ataupun diperoleh dari kejahatan perikanan bisa dirampas ataupun dimusnahkan sehabis  menemukan  persetujuan  majelis hukum.
Usaha jelas pemberantasan aplikasi Illegal  Fishing itu,  Kepala  negara Joko  Widodo  sudah  menginstruksikan petugas keamanan dilapangan bisa berperan jelas, bila dibutuhkan laksanakan mengaramkan  kapal  asing  yang  mencuri ikan  di  perairan  Indonesia.  Perihal  ini pastinya  dicoba  cocok  determinasi  hukum yang legal, semacam mengamankan kerabat  kerja  kapal  terlebih  dulu  saat sebelum dicoba aksi penenggelaman kepada kapal. Dampak aksi pelakon Illegal Fishing  tiap  tahunnya  Indonesia  hadapi kehilangan ratusan triliun rupiah.
Tindakan  penenggelaman  kapal pelakon  Illegal  Fishing  ialah  salah  satu peranan Negeri buat mengamankan kekayaan  alam  serta  laut  Indonesia.
Merespon  instruksi  Kepala  negara  itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan  laut(AL),  Tubuh  Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Departemen  Maritim  serta  Perikanan  ( KKP)  sudah  melakukan  aktivitas  eksekusi penenggelaman  kepada  kapal  ikan  asing yang  sudah  teruji  melaksanakan  praktek Illegal  Fishing di  area  perairan  Indonesia. Kelakuan  ini  jadi  peringatan  keras  untuk para  pelakon Illegal  Fishing sekalian  pula wujud komitmen Indonesia dalam pengawasan serta penguatan hukum di area laut  Indonesia.  Eksekusi  penenggelaman kapal  ini  dicoba  di  area  perairan  Tanjung Pedas,  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,
Kepulauan  Riau,  pada  bertepatan  pada  5 Desember  2014.  Terdapat  3  kapal  ikan yang ditembak, diledakkan, serta kesimpulannya ditenggelamkan oleh barisan  penegak  hukum  laut  di  Indonesia, Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan laut(AL),  Bakorkamla,  serta  KKP.  Perihal ini  ialah  tahap  dini,  kedepan  aksi  jelas berbentuk  penengggelaman  kapal  asing pelakon  Illegal  Fishing  hendak  lalu  dicoba
buat  memunculkan  rasa  kapok  pada pelakunya.
Aksi jelas berbentuk penenggelamkan kapal asing yang melaksanakan  perbuatan  kejahatan  Illegal Fishing  area  laut  Indonesia,  bermaksud buat membuktikan kejelasan serta intensitas Penguasa Indonesia  dalam  mencegah independensi  area  serta  hasil  alam  yang dipunyanya, dan, diharapkan bisa memunculkan  dampak  kapok,  sekalian bentuk jelas usaha Penguasa buat menerjemahkan  vis  poros  bahari  yang tengah  digencarkan  penguasa  dalam  satu tahun terakhir, paling utama yang berhubungan dengan independensi penuh di laut.
Salah satu ilustrasi permasalahan di Majelis hukum Perikanan Tanjungpinang pada  Kamis  bertepatan  pada  30  Oktober 2014,  jam  16.  00  Wib  tersangka  berlaku seperti  Kilometer.  LAUT  NATUNA  28 melaksanakan kapal penahanan ikan Kilometer. LAUT NATUNA 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56. 000’ LU– 1060  49.  000’  BT.  Yang  ialah  Area Pengurusan  Perikanan  Republik  Indonesia di Alam Ekonomi Ekonmi Khusus Indonesia( ZEEI) persisnya di perairan laut Tiongkok Selatan atau peraian Natuna area pengurusan  perikanan  Republik  Indonesia. Sehabis  dicoba  pengecekan  lebih  lanjut oleh  Interogator  Lantamal  IV  Tanjung pinang  ditemui  kapal  Kilometer.  LAUT NATUNA  28  terjebak  dikala  memakai perlengkapan  penangkap  ikan  trawl  serta ditemui  hasil  buruan  ikan  kombinasi  dekat 100  kilogram.  Badan  Juri  Majelis  hukum Negara Perikanan Tanjungpinang menjatuhkan  putusan  kejahatan  kepada tersangka Mr. Sangwiam Srisom oleh sebab itu  dengan  kejahatan  bui  3(  3)  tahun, kompensasi  sebesar  Rp.  500.  000.  000,-(  5 dupa  juta  rupiah),  memutuskan  bila kompensasi  itu  tidak  dibayar  ditukar dengan kejahatan kurungan sepanjang.
Ganjaran  yang  dijatuhkan  Badan Juri pada tersangka dalam permasalahan ini telah pas ialah kejahatan bui 3( tiga) tahun, kompensasi  sebesar  Rp.  500.  000.  000,-(
lima  ratus  juta  rupiah),  memutuskan  bila kompensasi  itu  tidak  dibayar  ditukar dengan  kejahatan  kurungan  sepanjang  3 (tiga)  bulan.  Melaporkan  Benda  fakta( kapal serta se isinya) Dirampas buat negeri. Tetapan  yang  diresmikan  oleh  juri  kepada permasalahan  perampokan  ikan(  Illegal Fishing)  di Alam  Ekonomi Khusus Indonesia(  ZEEI)  di  dekat  perairan  Laut Natuna,  Kepulauan  Riau.  Area  Pengurusan Perikanan  Republik  Indonesia(  WPP-  RI) telah  mempraktikkan  penjatuhan  kejahatan kompensasi  serta  perebutan  kapal  ikan Kilometer.  LAUT  NATUNA.  nama  lain Kilometer. SUDHITA berbendera Thailand bersama  isinya  dengan  kejahatan  bui diiringi  dengan  kompensasi  begitu  juga diatur dalam determinasi Pasal 92 Undang- Undang  No  45  Tahun  2009  mengenai pergantian  atas  Undang-  Undang  No  31 Tahun 2004 mengenai Perikanan.
Hakim telah mewujudkan determinasi  pasal  92  Undang-  Undang  No 45  Tahun  2009  mengenai  pergantian  atas Undang-  Undang  No  31  Tahun  2004 mengenai  Perikanan  yang  membagikan wewenang  pada  juri  buat  memutuskan masalah perampokan ikan ( Illegal Fishing ) di  Alam  Ekonomi  Khusus  Indonesia( ZEEI) perairan Area Pengurusan Perikanan Republik  Indonesia(  WPP-  RI).  Tetapan yang dijatuhkan oleh juri kepada permasalahan  perampokan  ikan  ( Illegal Fishing )  ini  pula  sudah  mempraktikkan metafisika pemidanaan ditinjau dari presfektif  Pancasila  ialah  penyeimbang serta  keserasian  antara  kebutuhan  korban, pelakon, warga, serta Negeri.
Nampak dari tetapan di atas, juri tidak cuma mempraktikkan ganjaran kejahatan  bui,  namun  pula  mempraktikkan ganjaran  kejahatan  kompensasi.  kedua ganjaran  itu  diaplikasikan  dengan  cara berbarengan sebab karakternya yang tertimbun.  Situasi  itu,  bisa  mempengaruhi positif kepada efektifitas penguatan hukum perbuatan  perikanan  bagus  tujuan  prevensi biasa  ataupun  dampak  kapok  kepada pelakon perbuatan kejahatan perikanan.
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Pendekatan Multi Door Dalam
Penegakan  Hukum  Illegal  fishing  dan Tindak pidana Lainnya
Dengan  cara  biasa  penafsiran penguatan  hukum  merupakan  sesuatu upaya  buat  menciptakan  gagasan  jadi realitas.  Bagi  Soerjono  Soekanto,  kalau penguatan  hukum  merupakan  aktivitas menyerasikan  nilai-  nilai  yang  afdal  dan mengejawantahkan  dan  tindakan  perbuatan selaku  ikhtisar  pemaparan  angka  langkah akhir  buat  menghasilkan,  menjaga  serta menjaga perdamaian pergaulan hidup.
Pendekatan  multidoor  system berasal semenjak tahun 2012 yang diprakarsai  oleh  Bagian  Kegiatan  Kepala negara Aspek Pengawasan serta Pengaturan Pembangunan  (UKP4)  yang  mana  UKP4 ialah  perkembangan  dari  Bagian  Kegiatan Kepala  negara  Pengurusan  Program  serta Pembaruan(  UKP3R),  pendekatan  ini setelah  itu  dituangkan  dalam  Catatan Kesalingpahaman
Bersama
antara
Departemen Area Hidup
(KLH),
Departemen Kehutanan (KemenHut), Pusat Peliputan  serta  Analisa  Bisnis  Finansial (PPATK), Kepolisian RI dan Kejaksaan RI buat  menanggulangi  permasalahan  terpaut pangkal energi alam serta kehutanan.
Ada  pula  faktor-  faktor  yang pengaruhi  daya  guna  aplikasi  multidoor merupakan  selaku  selanjutnya:  pengurusan peninggalan yang handal, strategi penuntutan  yang  pas,  pangkal  energi  orang yang  memiliki  kapasitas  serta  integritas, Legislasi serta kebijaksanaan yang mensupport serta sistem kelembagaan yang mensupport.
Penguatan  hukum  di  laut  ialah tahap  ataupun  aksi  dan  usaha  dalam  bagan menjaga serta memantau ditaatinya ketentuan-  ketentuan  hukum  bagus  hukum nasional  ataupun  hukum  global  yang  legal di  laut  yurisdiksi  nasional  Indonesia. Semacam  perbuatan  kejahatan  area  hidup, perbuatan  kejahatan  di  aspek  perikanan nyaris senantiasa diiringi dengan pencucian duit, uang sogok, gratifikasi serta penangkisan  pajak,  paling  utama  dalam kasus-  kasus  kejahatan  yang  berukuran
transnasional  serta  mematikan  negeri, bagus  dengan  cara  ekonomi,  poltik,  serta sosial adat. Tercantum perbuatan kejahatan perikanan  yang  dicoba  oleh  masyarakat negeri  asing  yang  sistemik.  Pula  perbuatan kejahatan  perikanan  yang  berakibat  pada kehancuran  area  hidup  yang  langsung ataupun  tidak  langsung  memiliki  ikatan kausal dengan jaringan dampingi negeri.
Dengan  banyaknya  perbuatan kejahatan lain yang pula terjalin berbarengan  dalam  perbuatan  kejahatan perikanan  ataupun  perbarengan  perbuatan kejahatan  ( Concursus ).  Bagi  determinasi Buku  Hukum  Hukum  Kejahatan(  KUHP), aksi  kejahatan  itu  dibagi  jadi  2  berbagai ialah kesalahan ( misdrijven ) serta pelanggaran  ( overtredingen ).  Dari  bidang kodifikasinya,  kesalahan  diatur  dalam novel kedua KUHP, sebaliknya pelanggaran  diatur  tertentu  dalam  novel ketiga  KUHP.  Dari  bagian  dampak ketetapannya,  kesalahan  lebih  didominasi dengan  bahaya  kejahatan  bui  untuk pelakunya.
Illegal  fishing selaku  salah  satu perbuatan kejahatan dalam aspek perikanan serta  maritim,  bisa  digolongkan  selaku predicate  crime (kesalahan  kejahatan  asal) begitu  juga  tertera  dalam  UU  Nomor  8 tahun  2010  mengenai  Penangkalan  serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pencucian  Duit  artikel  2  bagian  1.  Dengan begitu,  selaku  usaha  penindakan  kepada kesalahan  illegal  fishing,  lewat  pendekatan APU PPT (Anti Pencucian Duit, Penangkalan,  serta  Pendanaan  Terorisme) bisa menelusuri lebih jauh serta lebih besar siapa saja pihak yang ikut serta.
Berikutnya,  pendekatan  ini  tidak  cuma hanya  perebutan  benda  fakta  begitu  juga kebijaksanaan penenggelaman kapal.
Dengan terdapatnya kebijaksanaan perebutan  hasil  kesalahan  diharapkan  bisa kurangi  ataupun  apalagi  melenyapkan dorongan pihak- pihak yang ikut serta buat melaksanakan perbuatan kejahatan spesialnya illegal  fishing .  Usaha  ini diharapkan  tidak  cuma  hanya  menguak pelakon kesalahan tetapi pula bisa
memutuskan  kaitan  jaringan  kesalahan dimana  pendanaan  jadi  salah  satu  kunci buat  tiap  cara  yang  didalamnya  lalu berjalan.  Pendekatan  ini  diharapkan  bisa jadi  alat  pengembalian  kehilangan  Negeri dampak terdapatnya illegal fishing .
Wewenang investigasi oleh Polri, Tentara Nasional
Indonesia (TNI)
Angkatan  Laut,  serta  KKP  dalampraktik berpotensi memunculkan bentrokan wewenang.  Oleh  sebab  itu,  buat  memencet kemampuan  bentrokan  itu  diperlukan koordinasi dampingi institusi terpaut.
Pada dikala ini sudah dibangun 2 rute  koordinasi  ialah  Forum  Koordinasi Penindakan Perbuatan
Kejahatan
Perikanan(  FKPTPP)  bersumber  pada Permen  Maritim  serta  Perikanan  No  PER. 18  atau  MEN  atau  2011  mengenai  Forum Koordinasi Penindakan Perbuatan Kejahatan  di  aspek  Perikanan  serta  Satgas Illegal  Fishing  yang  dibangun  bersumber pada  Perpres  Nomor.  115  Tahun  2015. Koordinasi  yang  dijalin  lewat  kedua  rute koordinasi itu diharapkan sanggup tingkatkan  jumlah  penanganan  investigasi Perbuatan  Kejahatan  di  aspek  Perikanan. Salah  satu  kebijaksanaan  KKP  dalam melakukan pemberantasan perbuatan kejahatan  perikanan  spesialnya  dalam perihal penguatan hukum, ialah penindakan permasalahan  dicoba  dengan  pendekatan multi pemerintahan hukum ataupun diketahui dengan sebutan multidoor system ialah  pendekatan  penguatan  hukum  atas susunan atau kombinasi perbuatan kejahatan di aspek perikanan serta perbuatan  kejahatan  yang  lain  terpaut perikanan  yang  mengandalka  hukum  di aspek perikanan cuma memakai pendekatan perbuatan  kejahatan  perikanan  belum sanggup menuntaskan permasalahan lingkungan  perbuatan  kejahatan  perikanan. Kesalahan illegal fishing tidaklah kesalahan yang  bertabiat  tunggal  namun  kesalahan rute  zona  yang  berpotensi  besar  senantiasa diiringi  dengan  perbuatan  kejahatan  lain semacam  perdagangan  orang,  kegiatan menuntut, pencucian duit, yang membutuhkan pendekatan perbuatan
kejahatan  lain  tidak  hanya  perbuatan kejahatan  perikanan.  Dengan  pendekatan multidoor ini diharapkan pula bisa meminimalisir kesempatan lolosnya pelakon  kesalahan  di  aspek  maritim  serta perikanan sebab terbatasnya capaian hukum apabila cuma mempraktikkan satu pemerintahan  hukum.  Aplikasi  multi  door approach di aspek perikanan dicoba dengan investigasi memakai sebagian undangundang dengan cara paralel. Dengan mempraktikkan  sebagian  hukum  dengan cara  paralel  ini  buat  menjauhi  nebis  in idem.  Pendekatan  multi-  rezim  hukum ataupun multidoor approach yang diaplikasikan  oleh  Satgas  115  bawa  akibat serta  mempunyai  tantangan  tertentu,  antara lain  untuk  para  interogator  karyawan negara  awam(  PPNS)  perikanan  selaku perbuatan kejahatan ( predicate crime) yang dituntut  buat  wajib  sanggup  memahami bermacam determinasi peraturan perundang-  undangan  yang  berhubungan satu  serupa  lain  dengan  cara  menyeluruh serta holistik.

## A. Hambatan Penegakan Hukum Pidana
Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Illegal  Fishing Di  Perairan  Laut Indonesia
Lemahnya  koordinasi  dampingi Lembaga Penegak
Hukum bisa memunculkan  menumpang  bertumpukan wewenang  serta  kebijaksanaan  masing– masing,  alhasil  amat  rawan  memunculkan bentrokan  kebutuhan.  Penguatan  hukum yang  tidak  terkoordinasi  ialah  salah  satu hambatan  dalam  penyelesaian  kesalahan Illegal  Fishing.  Cara  peradilan  mulai  dari investigasi sampai ke sidang menginginkan bayaran yang amat besar, cara hukum yang amat jauh serta alat atau infrastruktur yang amat mencukupi menginginkan kemampuan  spesial  dalam  penindakan permasalahan  itu.  Dalam  satu  Lembaga pasti  tidak  mempunyai  seluruh  bagian, informasi  atau  data  atau  alat  serta infrastruktur  yang  diperlukan  dalam  bagan penguatan hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi serta kerjasama yang
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
sinergis  dampingi  Lembaga  yang  terpaut dalam  usaha  penguatan  hukum  kepada Illegal  Fishing  itu.  Dalam  pemberantasan kesalahan Illegal Fishing yang terjalin di Indonesia kerap ditemui  kalau  yang  ialah  salah  satu hambatan  dalam  pemberantasan  Illegal Fishing  yakni  diakibatkan  oleh  minimnya koordinasi  yang  efisien  serta  berdaya  guna antara  bermacam  Lembaga  yang  terpaut, yang  mana  cocok  dengan  Peraturan Menteri  Maritim  serta  Perikanan  No  PER atau  11  atau  MEN  atau  2006  mengenai Pergantian Peraturan Menteri No PER atau 13  atau  MEN  atau  2005  mengenai  Forum
Koordinasi Penindakan Perbuatan
Kejahatan Di Aspek Perikanan ialah dalam perihal  ini  ada  10(  10)  Lembaga  yang terpaut  yang  terletak  dalam  satu  mata kaitan  pemberantasanIllegal  Fishing  yang amat  memastikan  cara  penguatan  hukum kesalahan  perikanan  ialah:  Departemen Maritim serta Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia.
TNI-  Angkatan  Laut,  Kejaksaan Agung,  Departemen  Hukum  serta  Ham Ditjen
Keimigrasian,
Kemeterian
Perhubungan  Ditjen  Perhubungan  Laut,
Departemen Finansial Ditjen Banderol serta Bea,  Departemen  Daya  Kegiatan  serta Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dewan
Agung  serta  Penguasa  Wilayah  Provinsi atau  Kabupaten  atau  Kota.  Koordinasi dampingi  bermacam  Lembaga  itu  amat memastikan  kesuksesan  dalam  penguatan hukum  kejahatan  kepada  kesalahan  Illegal Fishing  yang  ialah  kesalahan  terorganisir yang mempunyai jaringan  yang amat besar mulai  dari  penahanan  ikan  dengan  cara bawah  tangan,  tanshipment  ikan  ditengah laut  sampai  eksport  ikan  dengan  cara bawah tangan.
5. SIMPULAN
1. Upaya Penegakan  Hukum Pidana Oleh
Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia  Terhadap  Praktik Ileegal Fishing Selain  penerapan  KUHAP,
dalam penegakan hukum tindak pidana
perikanan, dapat juga dilakukan dengan  Pendekatan  Multi  Door  Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing.
2. Hambatan  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di  Perairan  Laut  Indonesia karena  lemahnya  peraturan  perundang undangan  yang  mengaturnya,  serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani  tindak  pidana  perikanan. Kurangnya  kordinasi  antara  aparat penegak hukum juga menjadi penghambat  penegakan  hukum  tindak pidana perikanan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  Muhammad.,  Siregar,  Syawal Amry.,  Nasution,  Muhammad Yasid., Hukum Pidana, CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2019. Anwar Chairul, Horizon Baru Hukum Laut
Internasional ,  Rhineka  Cipta, Jakarta, 1998
Arief  Nawawi  Barda, Kebijakan  Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana ------------, Masalah  Penegakan  Hukum
Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan ,  Jakarta,  Kencana, 2008
------------, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2005 ------------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) ,  cet.  1,  Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014
Penjara , cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
A.V,  Dicey. Pengantar  Studi  Hukum Konstitusi., Bandung: Nuasa
Media, 2007
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020.
Diantha,  I  Made  Pasek., Metodologi Penelitian Hukum Normatif
Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum,
Prenada  Media  Group,  Jakarta: 2018. E  Mantjoro  Dan  Potoh  O, Internasional Fishier  Policy (Kebijaksnaan Perikanan Internasional), Alumni, Bandung, 1993
Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana, Cahaya  Atma  Pusaka, Yogyakata: 2014. Hamdi  Hilal  -Al, Menjelajah  Dunia Hukum , Jakarta: LPP-Mpres,
2007
Likadja,  Frans  E., Bunga  Rampai  Hukum Laut  Internasional ,  Bina  Cipta,
Bandung, 1998. Mahmudah, Nunung., Illegal Fishing , Sinar Grafika, Jakarta: 2015. Mudzakkir,  “ Posisi  Hukum  Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana ”,  Program
Pascasarjana  Fakultas  Hukum
Uiniversitas Indonesia,  Jakarta,
2001 . ______________, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi  di  Wilayah  Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta; 2015.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-
Teori dan Kebijakan Pidana , cet.
4, Bandung: Alumni, 2010, Najih Mokhamad, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan  Tujuan  Negara ,
Malang:  In-Trans  Publishing, 2008 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,
Hukum  Penitensier  Indonesia , edisi  ke-2,  cet.  2,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2012