fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## ANALISA PEMETAAN PERAN STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA KOLABORASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP

## MAPPING ANALYSIS OF STAKEHOLDER ROLE IN COLLABORATION GOVERNANCE FOR CHILD MARRIAGE PREVENTION IN SUMENEP DISTRICT
Oleh: Rillia Aisyah Haris 1) , Anita 2)
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep
2) Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Sumenep Email: rillia@wiraraja.ac.id **

## Abstract
The practice of child marriage has become a concern for many parties because of its massive impact,  including  greater  vulnerability  in  accessing  education  and  health  services,  the potential for greater risk of experiencing acts of violence, and the potential for other negative impacts,  including  the  problem  of  intergenerational  poverty.  Data  shows  that  Sumenep Regency is one of the regencies in East Java with a fairly high rate of child marriage. This research  aims  to  identify  stakeholders  involved  in  preventing  child  marriage,  as  well  as mapping  and  analyzing  the  role  of  each  stakeholder  in  the  collaborative  governance  of preventing  child  marriage.  This  research  uses  qualitative  methods  with  interactive  model data analysis techniques. The research results show that government elements still dominate and the role of the media is still very small. Recommendations: 1) The need to involve media elements in the publication of government policies; 2) Optimizing the role of all stakeholders in the integrated work program; 3) Optimizing partnerships with MoUs between stakeholders and ensuring follow-up.
Keywords : Collaborative Governance, Role Of Stakeholders, Child Marriage

## Abstrak
Praktik  perkawinan  anak  telah  menjadi  perhatian  banyak  pihak  karena  dampaknya  yang masif,  antara  lain  memiliki  kerentanan  yang  lebih  besar  dalam  mengakses  pendidikan  dan layanan  kesehatan,  berpotensi  berisiko  besar  mengalami  tindak  kekerasan,  serta  berpotensi memunculkan  dampak  buruk  lainnya,  termasuk  pada  persoalan  kemiskinan  lintas  generasi. Data  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Sumenep  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Jawa Timur  dengan  tingkat  perkawinan  anak  yang  cukup  tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  stakeholder  yang  terlibat  dalam  pencegahan  perkawinan  anak,  serta memetakan  dan  menganalisa  peran  dari  masing-masing  stakeholder  dalam  tata  kelola kolaborasi  pencegahan  perkawinan  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  teknik  analisis  data  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unsur pemerintah  masih  mendominasi  dan  peran  media  masih  sangat  kecil.  Rekomendasi:  1) Perlunya  melibatkan  unsur  media  dalam  publikasi  kebijakan  pemerintah;  2)  Optimalisasi peran seluruh stakeholder dalam program kerja terintegrasi; 3)Optimalisasi kemitraan dengan MoU antar stakeholder dan memastikan tindaklanjut.
Kata Kunci : Collaborative Governance , Peran Stakeholder, Perkawinan Anak
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan anak merupakan perkawinan  yang  terjadi  sebelum  anak mencapai usia 18 tahun yang pada kondisi tersebut,  anak  belum  matang  secara  fisik maupun  psikologis  untuk  mengemban tanggungjawab  berumahtangga  maupun bertanggungjawab  terhadap  anak  yang dilahirkannya.  Hasil  riset  menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak pada  kelangsungan  pendidikan,  kesehatan reproduksi,  psikologi  serta  terjadinya kekerasan seksual dan domestik pada anak (Grijns,  Mies  dan  Horii,  2018),  (Kidman, 2016).
Tingginya  kasus  perkawinan  anak harus  menjadi  perhatian  lebih  dari stakeholders yang berkaitan dengan perkawinan  anak.  Stakeholders  yang dimaksudkan  tentu  saja  bukan  hanya  dari pihak  pemerintah,  namun  juga  semua pihak  yang  memang  berkaitan  dengan permasalahan anak seperti lembaga swadaya  masyarakat,  akademisi,  media maupun  tokoh  masyarakat.  Melihat  peran dari stakeholders dalam mengatasi masalah  pernikahan  usia  anak  ini  penting dikarenakan menangani masalah pernikahan  usia  anak  ini  merupakan  satu hal  yang  kompleks.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  pernikahan  usia anak  dan  stakeholders  yang  ada  memiliki peranan  masing-masing  (Prabowo  &
Rostyaningsih, 2019).
Kasus perkawinan anak di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan.  Hal  ini  ditandai  dengan pengajuan  dispensasi  kawin  di  Kabupaten Sumenep terjadi peningkatan pula, khususnya  ketika  diberlakukannnya  hasil amandemen  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  perkawinan,  diubah menjadi  undang-undang  Nomor  16  tahun 2019  tentang  Perubahan    atas  Undang- undang Nomor 1 tahun 1974,  pada pasal 7 batas  usia  minimum    perkawinan  yang semula  16  tahun  bagi  calon  pengantin perempuan  meningkat  menjadi  usia  19 tahun    bagi  pengantin  laki-laki  dan perempuan.

## JUMLAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP
Tahun 2020 2021 2022 Agustus 2023 Jumlah 287 334 315 179
Permohonan dispensasi kawin meningkat sejak tahun 2016 sampai tahun 2022,  sementara  di  tahun  2023  sampai bulan  Agustus  mencapai  179  perkara. Banyak  factor  yang  menjadi  penyebab terjadinya  perkawinan  anak  di  Kabupaten Sumenep,  antara  lain  yaitu:  1)  Faktor budaya  “mabali  tompangan”  dan  yang sudah  turun  temurun  dilakukan  menjadi faktor utama dalam terjadinya perkawinan anaka  di  Kabupaten  Sumenep,  bahkan tidak  jarang  anak-anak  di  tunangkan  di
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
usia  yang  masih  sangat  kecil  bahkan masih  dalam  kandungan  sudah  di  carikan jodoh atau di tunangkan, ini dimaksudkan agar  tidak  putus  hubungan  persaudaraan antar  keluarga;  2) Faktor  kesehatan. Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan  remaja,  kondisi  emosional  dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan  reproduksi  dan  seksualitas, serta  pola  berpacaran  remaja  yang berisiko  terjadinya  kehamilan.  Semua  ini memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap perkawinan anak. Apalagi, orang tua  yang  mengetahui  anaknya  mengalami kehamilan remaja, biasanya segera mengawinkan  anaknya.  Hal  itu  dilakukan sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban  moral  dari  pasangan anak  tersebut,  sekaligus  menyelamatkan martabat  dan  harga  diri  keluarga ;  3) Pola asuh  keluarga.   Pola  asuh  dalam  keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat  berdampak  pada  keputusan  anak terhadap  hidupnya.  Pendidkan  orangtua yang  rendah  sehingga  akan  berpengaruh pada  pola  asuh  anak.  Dan  orangtua berpikir bahwa menikah di usia anak akan baik-baik saja seperti  yang dialaminya; 4) Faktor  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  terjadinya  perkawinan anak,    dimana  orang  tua  atau  keluarga akan  berusaha  mengawinkan  anaknya  di
usia  masih  anak-anak  agar  bebas  dari tanggungan  ekonomi;  5)  Faktor  lainnya adalah Kemudahan akses informasi dalam penggunaan  internet  dan  media  sosial (medsos)  yang semakin  pesat  di  kalangan anak dan remaja, hal ini telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan  interaksi  sosial  di  antara  anak  dan remaja.  Paparan  konten  negatif  yang beresiko  terhadap  kehidupan  anak  dan remaja, seperti pornografi, promosi perilaku  pacaran  beresiko  pada  remaja, informasi  yang  salah  tentang  seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan  sebagainya  bisa  menjadi  pemicu terjadinya perkawinan anak; 6) Nilai-nilai agama  bahwa  praktik  perkawinan  anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan  salah  satu  perbuatan  dosa besar dalam keyakinan umat muslim.
Berdasarkan pertimbangan terhadap  fenomena  meningkatnya  angka perkawinan  anak,    pengajuan  dispensasi kawin dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, maka hal ini patut menjadi perhatian dari banyak pihak dan menjadi tanggungjawab  untuk  diatasi  bersama. Identifikasi stakeholder terkait dan pemetaan peran dan masing-masing stakeholder  sangat  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  untuk  dapat disusun
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
rekomendasi yang bersifat aplikatif.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Menurut Freeman (1984)
memaknai  stakeholder  atau  disebut  juga sebagai  pemangku  kepentingan  sebagai pihak yang dapat mempengaruhi dan juga sekaligus  menerima  dampak  dari  sebuah keputusan yang telah diambil dan ditetapkan  Pemangku  kepentingan  atau disebut juga dengan stakeholder merupakan pihak yang dapat mempengaruhi maupun menerima dampak  dari  keputusan  yang  diambil (Fedora,  2019).  Stakeholder  juga  dapat dimaknasi sebagai masyarakat, baik individual maupun kelompok, yang memiliki  legitimasi, kekuasaan,  dan kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan (Chandra et al., 2012).
Analisis stakeholder perlu dilakukan sebagai kegiatan untuk mengkaji  peran  stakeholder  dalam  suatu kebijakan  atau  program  yang  pada dasarnya  mencakup  dua  langkah  utama yaitu  mengetahui  apa  yang  terjadi  dan siapa  yang  terlibat  atau  berkepentingan dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Hasil analisis stakeholder dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi tindakan atau strategi intervensi  yang  perlu  dilakukan  agar stakeholder mampu mendukung
keberhasilan  program  (Yuliani  et  al., 2022).
Analisa  aktor-aktor  ini  diperlukan untuk memperoleh nilai-nilai yang terkandung  dalam  kebijakan  yang  akan ditentukan berikutnya (Prabowo & Rostyaningsih, 2019). Pemetaan
Stakeholder  adalah  salah  satu  proses penting dalam good governance . Pemetaan stakeholder merupakan langkah  yang  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak, kelompok, atau institusi yang  dapat  mempengaruhi  kesuksesan dari  sebuah  program  atau  kegiatan. Pemetaan  stakeholder  dapat  memberikan informasi penting yaitu: 1) mengidentifikasi  pihak-pihak  yang  akan dipengaruhi;  2)  mengidentifikasi  pihak- pihak  yang  dapat  mempengaruhi  baik dalam  proses  maupun  hasil  dari  sebuah kegiatan;  3)  mengidentifikasi  pihak  - pihak  yang  harus  dilibatkan,  dan  4) kapasitas pihak-pihak yang perlu ditingkatkan  untuk  menjadikan  mereka terlibat dalam sebuah kegiatan (Lembaga Administrasi Negara, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:  1)  bahwa  penelitian  ini
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
meneliti kondisi alamiah sebuah obyek; 2) penelitian ini berlandaskan postpositivisme (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian kualitatif  dipilih  sebagai  alternatif  terbaik sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Melalui  metode  penelitian  ini,  peneliti berusaha  menganalisa  secara  terperinci atau mendalam mengenai analisis pemetaan peran stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten  Sumenep.  Dengan  pemilihan rancangan  deskriptif  kualitatif,  maka peneliti  melakukan  pendekatan  terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi  sesuai  dengan  persepsi  peneliti dan  informan  dan  dapat  berkembang sesuai dengan interaksi  yang terjadi dalam proses  wawancara.  Peneliti  senantiasa menginterpretasikan  makna  yang  tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan,  hasil  observasi  lapangan  serta catatan  pribadi.  Fokus  penelitian  meliputi: 1)  Identifikasi  stakeholder  yang  terlibat dalam  pencegahan  perkawinan  anak  dari unsur  pemerintah,  komunitas  masyarakat, swasta,  media,  perguruan  tinggi;  2) Pemetaan  dan  analisis  peran  stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Identifikasi
Stakeholder Yang Terlibat Dalam Pencegahan
Perkawinan Anak
Upaya  untuk  pencegahan  dan penanganan  perkawinan  anak  tidak  dapat dilakukan  secara  sektoral  oleh  satu  OPD saja, melainkan harus lintas sektor dengan melibatkan  berbagai  pihak  mulai  dari lembaga vertikal, perguruan tinggi, swasta, lembaga  masyarakat,  dunia  usaha  dan pemerintah  desa.  Dimana  masing-masing lembaga  bisa  berperan  sesuai  dengan tupoksinya  untuk  mengatasi  persoalan perkawinan  anak.    Untuk  memetakan peran  yang  bisa  dilakukan  oleh  masing- masing  OPD  dan  stakeholder  maka  bisa dilakukan analisis peran.
Dalam penelitian ini telah teridentifikasi  sejumlah  16  stakeholder yang  terlibat  yaitu  1)  Bappeda  Kabupaten Sumenep;  2)  Dinas  Kominfo;  3)  Dinas Pendidikan  ;  4)  Forum  Anak;  5)  Dinas Sosial  dan  P3A;  6)  Dinas  Kesehatan  dan P2KB;  7)  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil;  8)  Kementrian  Agama;  9) Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep; 10)  Lembaga  Perlindungan  Anak;  11) Universitas Wiraraja Sumenep; 12) DPMD Kabupaten  Sumenep;  13)  Pengadilan Agama;  14)  Bagian  Hukum  Pemda Sumenep; 15) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
( DPMPTSP ) dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## Pencegahan  Perkawinan  Anak  Di Kabupaten Sumenep
Langkah  awal  mengidentifikasi stakeholder telah dilakukan dengan mengenali  semua  aktor  penting  yang terlibat,  baik  dari  unsur  pemerintahan, masyarakat/ komunitas
Masyarakat, swasta /bisnis, akademisi yang
mempengaruhi  dan  yang  dipengaruhi  oleh permasalahan perkawinan anak ini. Upaya berikutnya yang dilakukan adalah memetakan  peran  dari  masing-masing actor yang terlibat.
Berikut ini disajikan tabel pemetaan peran dari masing-masing stakeholder yang terlibat yaitu:
Tabel 1.
Pemetaan Peran Stakeholder Dalam Pencegahan Perkawinan Anak
No  OPD dan Stakeholder/ Peran
1 Bappeda  Memfasilitasi koordinasi dengan semua OPD untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak  Memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah untuk Pencegahan perkawinan anak  Memfasilitasi Penelitian dan pengembangan untuk Pencegahan Perkawinan Anak 2 Dinas Pendidikan  Menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak;  Memasukan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan;  Memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi;  Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik;  Memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan.  Memperkuat guru BK dalam mendeteksi dini persoalan perkawinan anak 3 Dinas Kominfo  Publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui kanal media yang dimiliki oleh Kominfo ;  Mengkoordinasikan pemanfaatan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan  Melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial (medsos).  Memfasilitasi pengembangan Dasboard pencegahan dan penanganan perkawinan anak  Memastikan data perkawinan anak terintegrasi dalam ONE DATA Kab. Sumenep 4 Forum Anak  aktif sebagai konselor sebaya;  terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;  aktif dalam forum partisipasi anak; dan promosi pencegahan perkawinan anak  Sebagai pelopor dan pelapor untuk pencegahan perkawinan anak  Menyampaikan aspirasi terkait isu perkawinan anak dalam forum perencanaan desa, kecamatan dan kabupaten  GenRe dan PIKR 5 Dinsos dan P3A  Memfasilitasi pengembangan SRA dan sosialisasi PA di bawah naungan dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan  Memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang yang akan mengajukan dispensasi kawin  Mengeluarkan surat rekomendasi atas bimbingan konseling kepada anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin  Memfasilitasi pemberdayaan bagi anak-anak yang telah terlanjur melakukan perkawinan anak.  Mengupdate data kawin anak bekerjasama dengan PA dan Kemenag  Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  Melakukan layanan rehabilitasi bagi
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan  Sosial (PPKS) akibat
perkawinan anak secara integrative.  Memperkuat layanan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) agar anak anak terhindar dari perkawinan anak. 6 Dinkes dan P2KB  Menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak  Menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak  Edukasi pendewasaan usia nikah melalui Gen Re dan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja  Memberikan edukasi kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga;  Melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.  Pendampingan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) kepada calon pengantin  Catin mengisi aplikasi esimil  Memastikan bahwa catin pemohon vaksin TT sudah mencukupi usia perkawinan  Memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan kepada anak- anak yang telah menikah  Melakukan edukasi penundaan kehamilan pada anak yang sudah menikh dengan berKB  Pendampingan keluarga bermasalah oleh Pusyangatra (pusat pelayanan keluarga sejahtera  Ada penjaminan pembiayaan persalinan anak (UHC tidak masalah)  Penguatan kolaborasi dengan KUA terkait pemeriksaan pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai syarat nikah bagi catin. 7 Dinas Dukcapil  Memberikan pelayanan administrasi kependudukan, terutama terkait akte kelahiran anak, agar tidak ada peluang untuk melakukan pemalsuan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
usia anak agar tidak menikah sebelum usianya memenuhi
persyaratan.  Program kusus aplikasi, jadi terdetekksi langsung  Pelayanan akte sekali seumur hidup 8 Kemenag  Edukasi kepada masyarakat dan anak sekolah dilingkup Kemenag (Madrasah/pesantren)  terkait dengan pendewasaan usia nikah  Bekerjasama dengan para tokoh agama agar mendukung upaya pencegahan perkawinan anak  Pemasangan spanduk terkait pencegahan perkawinan anak 9 Tim penggerak PKK Kabupaten Sumenep  Penyuluhan dan sosialisasi ke PKK Kecamatan dan Desa tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak.  Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak  Menggandeng anak dan remaja dalam kegiatan CEPAK dan PAAREDI (Pola Asuh Anak di Era Digital  Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak  Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak;  Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;  Memiliki modul CEPAK 10 Lembaga Perlindungan Anak  Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;  Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak- hak mereka terpenuhi dan terlindungi; 11 Universitas Wiraraja Sumenep
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
 Melakukan kajian atau penelitian tentang perkawinan anak melalui
LP2M  Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak;  Edukasi kepada masyarakat dan desa tentang dampak perkawinan anak melalui program KKN 12 DPMD Kab. Sumenep  Mengintervensi pemerintahan desa agar melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui Dana Desa dan ADD  Memastikan kades-kades tidak melegalkan Perkawinan Anak  Penyuluhan dan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak.  Terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak  Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak  Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak; 13 Pengadilan Agama  Memberikan update data dispensasi kawin melalui dasboard yang bisa diakses semua pihak . 14 Bagian Hukum Pemda Sumenep  Menelaah draft MOU pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama
Sumber: data diolah (2023).
Berdasarkan  hasil  pemetaan  peran dari  masing-masing  stakeholder  diatas, maka  dapat  diketahui  bahwa  pihak pemerintah  berperan  dalam  menjamin pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  dan aturan  perundang-undangan  perkawinan, meningkatkan  kapasitas  serta  optimalisasi
tata  kelola  kelembagaan  pemerintah, memberikan perlindungan dan dan menjamin  hak  anak  untuk  mendapatkan layanan  dasar  yang  komprehensif  berupa pendidikan  dan  kesehatan,  meningkatkan kolaborasi dan mewujudkan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## pencegahan perkawinan anak.
Pemerintah  Kabupaten  Sumenep dan  TP  PKK  Kabupaten  Sumenep  telah melakukan berbagai upaya melalui program  cegah  kawin  anak  atau  CEPAK. TP  PKK  Kabupaten  Sumenep  melakukan kunjungan  ke  desa  selalu  menyampaikan materi  tentang  pencegahan  perkawinan anak.  Sosialisasi  juga  dilakukan  di  19 kecamatan  daratan  dan  1  kecamatan kepulauan tentang dampak yang ditimbulkan  akibat  perkawinan  anak. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari  Bupati  Sumenep  untuk  pencegahan perkawinan  anak  di  Kabupaten  Sumenep di  tandai  dengan  me- launching 3  desa percontohan  desa  model  CEPAK  yang  di harapkan akan diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten  Sumenep  yang  diharapakan bisa  menurunkan  angka  perkawinan  anak di Kabupaten Sumenep. Upaya penyuluhan  tentang  pendewasaan  usia perkawinan anak juga dilakukan di tingkat Kecamatan  dan  Desa  oleh  GenRe,  Dinas Kesehatan  P2KB  dan  juga  oleh  Penyuluh Lapang  dari  Kemenag.  Hal  ini  merupakan kerjasana antara Kementrian Agama Sumenep  dengan  Dinas  Kesehatan  P2Kb dalam kegiatan bimbingan bagi para calon pengantin.
Begitupun  peran  pemerintah  desa, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten  Sumenep  yang  melakukan
perkawinan  anak  adalah  Masyarakat  yang tinggal  di  desa.  Pemerintah  desa  berperan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang  Undang-Undang  No.16  Tahun 2019  tentang  Perkawinan,  perubahan terhadap  Undang-Undang  No.  01  Tahun 1974 bahwa batas usia  menikah bagi  laki- laki  dan  perempuan  harus  mencapai  19 tahun.  Pemerintah  desa  juga  berperan membuat  forum  mediasi  bagi  warganya untuk menunda perkawinan sampai usianya  cukup.  Pemerintah  desa  juga berperan  membuat  peraturan  desa  wajib belajar  12  tahun  (Raudlatun  &  Asiah, 2020) .
Peran organisasi social kemasyarakatan  tidak  kalah  pentingnya yaitu  menciptakan  lingkungan  social  yang mendukung  pencegahan  perkawinan  anak, berperan aktif dalam penguatan ketahanan keluarga  dengan  pembekalan  nilai  dan norma  perkawinan,  berperan  aktif  dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, memberikan informasi dan edukasi terkait dampak negative perkawinan  anak  terhadap  Pendidikan, Kesehatan  dan  hak-hak  anak,  selain  itu juga  organisasi  social  kemasyarakatan berperan memberikan control social terhadap persoalan perkawinan anak.
Lembaga  agama  dan  penegak
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
hukum  memegang  peranan  penting  dalam mencegah perkawinan anak, kendati berada dalam situasi yang dilematis. Salah satu  penyumbang  banyaknya  perkawinan anak adalah diberikannya dispensasi perkawinan oleh lembaga agama bagi anak di  bawah  umur.  Faktor  agama  menjadi penting  dalam  pencegahan  perkawinan anak  karena  perkawinan  dianggap  sah secara  hukum  oleh  negara  apabila  melalui institusi  agama  (Yuliani  et  al.,  2022). Dispensasi perkawinan anak dimungkinkan  berdasarkan  Pasal  7  ayat  2 UU  Perkawinan  yang  diperjelas  melalui Pasal  13  Peraturan  Menteri  Agama  No. 3/1975  yang  menyatakan  apabila  seorang calon  suami  yang  belum  mencapai  umur 19  tahun  dan  calon  istri  yang  belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan,  maka  harus  mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Heryanto  mengatakan  dispensasi  pasti keluar  dengan  berbagai  alasan.  Salah satunya  kekhawatiran  melakukan  zina, atau calon istri sudah terlebih dahulu hamil sebelum menikah.
Lembaga  Agama  dan  Penegak Hukum  dari  sisi  kepentingan  ( interest ) lebih  dimotivasi  untuk  menjaga  nilai  dan norma sosial, budaya, dan agama.
Sedangkan  di  sisi  pengaruh,  kedua lembaga  ini  memiliki  kuasa  dan  otoritas legal ( power ) yang sangat kuat
menentukan pengambilan keputusan mengabulkan  dispensasi  perkawinan.  Jadi Lembaga  Agama  dan  Penegak  Hukum dapat  diidentifikasi  sebagai  stakeholder kunci ( key stakeholder ). Dengan demikian, revisi  terhadap  UU  Perkawinan  Pasal  7a yang diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan  ideal  tidak  akan  mudah terwujud  apabila  tidak  didukung  oleh stakeholder kunci ini.
Akademisi  juga  turut  mengambil peran  dalam  menjalankan  Tri  Dharma Perguruan Tinggi  yaitu bidang  Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Akademisi berkewajiban  memberikan  edukasi  dan sosialisasi  kebijakan  pemerintah  terkait pencegahan perkawinan anak, mengedukasi dan mensosialisasikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dampak-dampak  perkawinan  anak  kepada Masyarakat  luas  maupun  melakukan kajian  dan  penelitian    ilmiah  tentang perkawinan  anak  yang  kemudian  hasilnya dapat  digunakan  sebagai  rekomendasi yang  aplikatif  untuk  dilaksanakan  dalam mencegah  perkawinan  anak  khususnya  di Kabupaten Sumenep.

## 5. PENUTUP
Pencegahan perkawinan anak menjadi upaya bersama dan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
tanggungjawab  dari  semua  pihak  baik unsur pemerintah, lembaga agama/ penegak hukum, organisasi social kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat, dan akademisi. Setiap stakeholder yang terlibat harus berkomitmen untuk menjalankan perannya  masing-masing  secara  sungguh- sungguh  dan  secara  optimal  untuk  turut mensukseskan  pencegahan  perkawinan anak  dan  menurunkan  angka  perkawinan anak,  mengingat  dampak  negatifnya  yang luar  biasa  terhadap  masa  depan  generasi penerus bangsa.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut diatas,  maka  peneliti  merekomendasikan untuk membentuk tim kolaborasi pencegahan  perkawinan  anak  yang  terdiri dari  berbagai  unsur  stakeholder  baik  dari pemerintah, Masyarakat, swasta, akademisi untuk berkolaborasi dan berkomitmen  menyusun  rencana  kerja kolaborasi  terintegrasi  dalam  mencegah perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandra,  H.  P.,  .  I.,  Wiguna,  I.  P.  A.,  & Kaming,  P.  (2012).  Peran  Kondisi Pemangku  Kepentingan  Dalam
Keberhasilan Proyek. Jurnal Manajemen  Dan  Kewirausahaan , 13 (2).
https://doi.org/10.9744/jmk.13.2.13
5-150
Fedora,  S.  D.  (2019).  Analisis  Pemangku Kepentingan  (Stakeholder)  Pada
Unit Hubungan Masyarakat (Humas)  Dan  Kesekretariatan  Pt Semen Padang. Jurnal
Administrasi  Bisnis  Terapan , 2 (1). https://doi.org/10.7454/jabt.v2i1.72 Grijns,  Mies  dan  Horii,  H.  (2018).  Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal  Obligations  and  Religious Concerns. Asian  Journal  of  Law and  Society , 46  (2) ,  662–675. https://doi.org/https://doi.org/10.10 17/als.2018.9
Kidman,  R.  (2016).  Child  marriage  and intimate partner violence: a comparative  study  of  34  countries.
International Journal of Epidemiology , 46  (2) ,  662–675.
https://doi.org/https://doi.org/10.10 93/ije/dyw225 Lembaga  Administrasi  Negara.  (2017). Modul Pelatihan Analisis
Kebijakan  Edisi  Revisi.  Jakarta:
LAN R . LAN RI.
Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019).
Pemetaan Stakeholders Dalam
Mengatasi  Masalah  Pernikahan Usia  Anak  Di  Kota  Semarang. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 8 (4), 1–15.
Raudlatun,  R.,  &  Asiah,  K.  (2020).  Peran Pemerintah  Desa  Dalam  Upaya Mencegah  Pernikahan  Anak  Di
Masyarakat  Madura. Khazanah Multidisiplin , 1 (2), 98–107. https://doi.org/10.15575/km.v1i2.1 0314
Sugiyono.  (2016).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A.
R.  (2022).  Analisis  Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan  Anak  di  Indonesia. Spirit  Publik:  Jurnal  Administrasi Publik , 17 (2), 130. https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.6 5340