## PERAN BUDAYA BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
( GOOD  GOVERNANCE)

## Titik Djumiarti

## Abstract
The bureaucratic reform in a country basicaly reflects the interaction between value promise and  factual  promise.  In  Indonesian  that  bureaucracy  is  signified  by  the  coexistence    between Weberian  bureaucracy  which  originates  from  the  west  and  the  traditional  bureaucracy  which  has  its roots in the socio-cultural aspects of the place. The reform bureaucracy must point  three aspects the phenomenon  or  the  shape  which    culture  revitalition  bureaucration  with  aspect  behaviour  approach, institutional approach and social-political system approach.
Key words: Weberian bureaucracy, traditional bureaucracy, behaviour approach, institutional approach and social-political system approach.

## A. PENDAHULUAN
Belajar  dari  kesalahan  masa  lalu  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  harus dilaksanakan  jika  orang  ingin  lebih  berhasil  di  masa  depan.  Kegagalan  masa  lalu akan  bisa  menjadi  pedoman  tentang  apa-apa  yang  harus  diubah  dan  di  perbaiki agar kemudian tidak terulang lagi di masa depan. Demikian pula dengan persoalan Birokrasi. Orde Baru merupakan gudang pengalaman tentang praktek birokrasi yang sama  sekali  tidak  mencerminkan  pencapain  tujuan  negara.  Padahal  birokrasi  ada demi  mencapai  tujuan  negara.  Birokrasi  ada  bukan  untuk  melayani  atau  mengabdi pada  tujuan  negara,  namun  justru  harus  melayani  dan  mengabdi  pada  birokrasi. Bukan  memecahkan  problem  bangsa  dan  negara,  namun  justru  menciptakan berbagai  problem  bangsa  dan  negara  karena  ketidak  efisienan  dan  ketidak responsifannya terhadap kondisi dan realitas yang ada.
Secara  umum,  dapat  dikatakan  bahwa  birokrasi  semasa  orde  baru  sangat diwarnai oleh kekuatan politik yang menjadi rezim yang berkuasa pada saat itu yakni militer.  Pada  saat  itu  birokrasi  sipil  mengalami  proses  militerisasi,  mulai  dari strukturnya  sampai  dengan  kulturnya.  Singkatnya  kualitas  mental  intelektual  yang terbangun  dalam  diri  aparatur  birokrasi  pada  masa  orde  baru  jauh  dari  seperti  apa yang dideskripsikan Weber sebagai birokrasi modern. Tak ada profesionalisme dan rasionalitas, malahan wajah birokrasi saat itu adalah feodal dan irasional.
Ada beberapa premis yang mendasari landasan tulisan ini. Pertama, birokrasi menduduki  posisi  strategis –instrumental  untuk  mengemban  visi  dan  misi  negara. Secara  normatif  semua  elemen  birokrasi  seperti  struktur,  kultur,  sistem,  norma- norma,  prosedur  kerja  dan  hubungan  manusiawi  mengacu  pada  tujuan pembangunan  nasional.  Kedua,  birokrasi  sebagai  wahana  strategis  instrumental dalam  mengemban  tugas  melaksanakan  pembangunan  sumberdaya  manusia. Ketiga,  Birokrasi  berakar  dari  lingkungan  sosio  kultural,  yang  mau  tidak  mau  akan mewarnai  kultur  birokrasi.  Dari  apa  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapatlah  ditarik kesimpulan  bahwa  pengembangan  tata  kelola  pemerintahan  daerah  yang  baik diperlukan  pemahaman  terhadap  determinan  birokrasi  diantaranya  kultur  atau budaya birokrasi.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  berbasiskan  otonomi merupakan  bentuk  kesadaran  pemerintah  dan  warga  masyarakat  daerah  untuk menjalankan  daerahnya  sendiri  berdasarkan  wewenang  yang  telah  diserahkan pemerintah  pusat.  Situasi  demikian  dapat  terjadi  disebabkan  dua  alasan,  yaitu pertama,  konstitusi  telah  memerintahkan  pembentukan  daerah  yang  berasaskan otonomi  sebagai  bentuk  bersifat  kompromi  final  dan  ke  dua,  rentang  kendali pemerintahan negara yang sangat terbatas, sehingga dibutuhkan pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat dilayani secara optimal. (Syaukani 2003: 2).
Dalam  penyelelenggaraan  pemerintahan  daerah,  ada  banyak  pertimbangan yang  harus  dijadikan  pegangan  pokok  agar  konsep  pelaksanaan  otonomi  dapat berjalan  sebagaimana  mestinya  Di  antara  berbagai  pertimbangan  tersebut  adalah penerapan  tata  kelola pemerintahan  daerah yang  baik  ( the  good  local  governance ) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian (Syaukani 2003: 4) Berkaitan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  melibatkan  berbagai  pihak, tidak  hanya  pemerintah  itu  sendiri  namun  beserta  dengan  masyarakat  dan  sektor privat,  baru-baru  ini  terkenal  dengan penyebutan  pelenggaraan  pemerintahan  yang baik atau good governance . Government berbeda dengan governance, UN ESCAP, 2006  melakukan  penelitian  tentang good  governance dan  mendiskusikan  hasil penelitiannya  serta  mempublikasikan  dalam  ESCAPE  home.  Konsep governance diartikan  sebagai  proses  dari  proses  pengambilan  keputusan  dimana  keputusan diimplentasikan ataupun tidak diimplementasikan.
Fokus  dari  analisis governance adalah  aktor  yang  terlibat  dalam  pembuatan keputusan  dan  implementasinya  baik  dari  struktur  formal  maupun  informal. Government adalah  salah  satu  aktor  dari  proses  tersebut.  Demikian  juga  militer, sedangkan  aktor  lain  adalah rural  area seperti  group  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat  sipil. Good  governance tercipta  apabila  keseluruhan  aktor  aktif  terlibat dalam proses pembuatan keputusan, implementasi ataupun tidak diimplementasikan serta evaluasi. Terdapat 8 karakteristik agar good governance yaitu partisipasi, rule of  law ,  akuntabilitas,  transparansi,  reponsif,  efektif  dan  efisien,  orientasi  konsensus dan equity and inclusiveness .
Governance dalam hal ini adalah lembaga  karena merupakan suatu tatanan dan  pola  hubungan  antara  aktor  yang  membentuk  suatu  organisasi  dan  ditentukan oleh  faktor-faktor  pembatas  dan  pengikat  yang  berupa  norma,  kode  etik  aturan formal  maupun  informal  untuk  pengendaliaan  perilaku  saosial  serta  insentif  untuk bekerja  sama untuk mencapai  tujuan  (Dwiyanto,  2003:  73)  Sebagai  suatu  lembaga maka  pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  menghasilkan  produk  yang  berguna  dan relevan tergantung pada kebijakan, strategi dan praktek manajemen yang dijalankan di dalam kelembagaan itu sendiri.
Adapun  akses  dan  indikator  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang baik tersebut adalah kuatnya fungsi aparatur birokrasi pemerintah daerah yang berpihak  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  daerah.  Prinsip  tata  kelola pemerintahan  daerah  yang  baik  dalam  mengatasi  persoalan  daerah  adalah diletakkan  pada  dua  hal,  yaitu pertama, keseimbangan  internal,  yang  mengatur hubungan  antara  organ-organ  pemerintahan  daerah  dan  masyarakat,  khususnya yang  mencakup  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  struktur  kelembagaan  dan mekanisme  penyelenggaraan  pemerintah  daerah. Kedua, keseimbangan  eksternal, yang menekankan pemerintah daerah sebagai entitas sosial yang berada di tengah- tengah  masyarakat,  yang  hendaknya  memperhatikan  hubungan  antara  pemerintah daerah  dengan  seluruh stakeholder daerah  sebagai  perwujudan  dari  pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah.  Masing-masing stakeholder memiliki kontribusi
untuk  membentuk governance yang  baik.  Dalam  konsep  governance  paling  dasar, disebut  ada  tiga stakeholder utama  yang  saling  berinteraksi  dan  menjalankan fungsinya  masing-masing  yaitu  negara  atau  pemerintah (state ),  sektor  swasta  atau dunia usaha (private sektor ) dan masyarakat (society ). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan  pekerjaan  dan  pendapatan,  sedangkan  masyarakat  berperan  dalam membangun  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik  termasuk  mengajak  kelompok- kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Hatifah,  2004:  29).  Menurut  Milton  J  Esman  variabel-variabel  lembaga  yang  dapat membantu  organisasi melaksanakan perubahan terdiri  dari  variabel  kepemimpinan, doktrin,  program,  sumberdaya  dan  struktrur  intern,  Variabel  transaksi  dan  Variabel lingkungan Luar (ekstern).
Kepemimpinan  merupakan  variabel  yang  penting  dalam  pembangunan lembaga.  Kepemimpinan  adalah  kelompok  orang  yang  aktif  terlibat  dalam merumuskan  doktrin  dan  program  lembaga  serta  menetapkan  dan  membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya.
Doktrin  merupakan  nilai-nilai  atau  tujuan  atau  metode-metode  operasional yang  mendasari  tindakan  sosial,  yang  menggambarkan  citra  dan  harapan-harapan yang  dituju.  Menurut  Esman,  doktrin  adalah  pemaparan  nilai-nilai  dan  sasaran  dan metode-metode  operasional  yang  mendasari  kegiatan  masyarakat.  (Joseps:  2003: 46).
Nilai  (value)  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itulah nilai  merupakan  unsur  pokok  dan  fundamental  dalam  masyarakat  serta  menjadi tonggak  bangunan  struktur  sosial.  Doktrin  yang  mendasari  tindakan  operasional pembangunan  lembaga  serta  mewakili  nilai-nilai  pelayanan  publik  dengan  prinsip- prinsip  partisipasi,  efisiensi  dan  efektifitas,  keadilan,  akuntabilitas  dan  transparansi (Dwiyanto, 2003:34)
Doktrin  atau  aturan  dalam  pembangunan  lembaga  sebagai  penggambaran terhadap  apa  yang  diharapkan  oleh  suatu  organisasi.  Doktrin  atau  aturan  erat kaitannya dengan kepemimpinan organisasi, apabila doktrin tidak ditangani dengan baik  maka  organisasi  tidak  memiliki  kredibilitas  dan  mungkin  saja  berpengaruh terhadap  tindakan/kegiatan  dan  tujuan  organisasi.  Sehingga  kepemimpinan dianggap gagal dan menggunakan kekuatan dari ide-ide untuk membina organisasi dalam pembangunan intern serta interaksinya dengan lingkungan eksternnya.
Berkaitan  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  pada  dasarnya berorientasi  pada  masyarakat  melalui  peningkatan  kualitas  layanan  dan  perbaikan sistem  manajemen  pemerintahan  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip strategic vision, equity, effectiveness dan effisiency, profesionalim, accountability, participation, responsiveness, supervision, transparancy, low inforcement. Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  suatu  organisasi,  dalam  menyelenggarakan pelayanan  kepada  publik  sangat  tergantung  pada  komitmen  pimpinan  dan  dasar hukum  yang  kuat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  tersebut.  Ruang  lingkup pelayanan  publik  yang  harus  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Kab/Kota  adalah berkaitan  dengan  1)  Pelayanan  barang  publik  yakni  pelayanan  yang  menyediakan berbagai  jenis  barang  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  seperti  sandang,  pangan, papan,  perumahan,,  jembatan,  perhubungan,  jalan,  transportasi,  energi  dll.  2). Pelayanan  jasa  publik,  pelayanan  yang  menyediakan  berbagai  bentuk  jasa    yang dibutuhkan  masyarakat  seperti,  pendidikan,  kesehatan,  jaminan  sosial,  komonikasi dan  informasi,  perbankan  dll.  3).  Pelayanan  Administratif  Publik;  pelayanan  yang
menghasilkan  berbagai  bentuk  dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat seperti pereijinan, dokumen kependudukan, dokumen kepemilikan Dan lain-lain.

## B.2. Birokrasi
Dalam  bidang  publik  konsep  birokrasi  di  maknai  sebagai  proses  dan  sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur,  pasti  dan  mudah  di  kendalikan.  Sebagaimana  dapat  di  baca  dalam  banyak buku  mengenai  birokrasi  bahwa  ciri  pokok  dari  struktur  birokrasi  seperti  yang  di uraikan Max Weber adalah sebagai berikut :
“Birokrasi  adalah  sistem  administrasi  dan  pelaksanaan  tugas  keseharian  yang  terstruktur, dalam  sistem  hierarkhi  yang  jelas,  dilakukan  dengan  aturan  yang  tertulis,  dilakukan  oleh  bagian tertentu  yang  terpisah  dengan    bagian  lainnya,  oleh  orang  yang  di  pilih  karena  kemampuan  dan keahlian di bidangnya.” (Said, 2007: 2)
Tata kerja pemerintahan agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien.  Sebagai  suatu  cara  atau    metode,  maka  sikap  kita  terhadap  birokrasi haruslah obyektif, terbuka terhadap inovasi sesuai dengan kebutuhan konteks ruang dan waktunya. Sebagai sebuah cara atau metode pengorganisasian kerja, birokrasi tidak  boleh  menjadi  tujuan  dalam  dirinya  sendiri.  Birokrasi  ada  untuk  mencapai tujuan bersama.

## B.3. Birokrasi Pemerintahan Sebagai Mesin Negara
Pemerintahan sangat dekat hubungannya dengan birokrasi.  Birokrasi adalah alat  negara.  Dalam  negara,  sebelum  ia  dijalankan  oleh  birokrasi  maka  harus  ada pemerintahan  yang  mengatur  birokrasi.  Birokrasi  dalam  konteks  publik  adalah pengelolaan  fungsi-fungsi  pemerintahan.  Pemerintah  adalah  keseluruhan  struktur, lembaga  dan  unit-unit dalam  negara  yang  bertugas  mengatur  terlaksananya  tugas- tugas  pemerintahan  yang  baik  yang  bersifat  internal  maupun  kepada  masyarakat umum. (Said, 2007: 9).
Birokrasi  dapat  dibagi  menjadi  dua  klasifikasi  yaitu  sebagai  proses administrasi pemerintahan dan juga sebagai struktur atau fungsi yang bersifat statis. Dengan  demikian  ada  birokrasi  yang  menjalankan  struktur  yang  biasa  disebut birokrat.  Birokrat,  pejabat  dan  staf  administrasi  selalu  terkait  dengan  pemerintahan dan  menjadi  aktor  penting  dalam  sebuah  negara,  baik  dalam  urusan  politik, administrasi dan pembuatan kebijakan negara.
Negara  modern  membutuhkan  birokrasi  yang  modern.  Birokratlah  yang mengimplementasikan  politik  dan  kebijakan  negara.  Birokrasi  adalah  bentuk  kecil pemerintahan, minus para politikus dalam pemerintahan.

## B.4. Budaya Birokrasi dan Transformasinya dalam Penyelenggaraan Negara
Pengalaman kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi idealnya sebagai alat mencapai tujuan negara, yaiotu kemakmuran dan keadilan masyarakat, dimasa Orde  Baru  tentu  saja  menjadi  pengalaman  buruk  yang  harus  di  perbaiki  di  masa depan.    Namun  bukanlah  menjadi  pekerjaan  yang  mudah  seperti  membalikan telapak  tangan.  Mentalitas  yang  telah  menjadi  kebiasaan  selama  30  tahun  lebih  di masa Orde Baru  tak bisa  di hapuskan begitu saja  dengan cepat. Warisan-warisan kultural  birokrasi  Orba  masih  kokoh  sehingga  menyulitkan  untuk  melakukan reformasi birokrasi. Tradisi birokrasi yang militeristik di masa lalu, tak membiasakan para aparatur negara untuk bekerja dengan visi, mereka terbiasa dengan menunggu perintah dan itupun harus dilakukan dengan teknis.
Namun,  betapa  sulitnya,  transformasi  birokrasi  haruslah  tetap  dijalankan mengingat  besarnya  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  bangsa  dan  negara  di masa  kini  maupun  masa  depan.  Selain  perubahan  rezim,  perubahan  lain  yang melingkupi  dunia  birokrasi  di  Indonesia  saat  ini  adalah  diberlakukannya  otonomi daerah.  Penerapan  otonomi  daerah  merupakkan  manifestasi  proyek  membangun sustu tata kehidupan bangsa yang semakin demokratis dan partisipatif. Adanya dua momen  yaitu  perubahan  rezim  dan  penerapan  otonomi  daerah  ini,  merupakan kesemp[atan emas bagi birokrasi untuk membanguin dirinya menjadi suatu birokrasi baru yang jauh lebih bermutu dan lebih efektif ketimbang sebelumnya.
Pertanyaan yang timbul adalah  “Kearah manakan birokrasi itu harus berubah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik?”
Sosok  kultur  birokrasi  yang  mampu  menopang  penyelenggaraan good governance dilakukan  melalui  simbiosis  dua  determinan  perilaku  birokrasi  yaitu antara behavioral consequences dari struktur dan prosedur formal yang mengacu pada weberian bureaucracy ,  di  satu  pihak.  Dan  di  lain  pihak behaviora l consequences dari  determinan  kultural  yang  berakar  dari  sejarah  sosial  bangsa. Nilai-nilai  weberian  birokrasi    yang  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  efisiensi, rasionalitas,  kepastian, calculability yang  berakar  pada intelectual  culture dapat mendorong  timbulnya  berbagai  reformasi  administrasi  di  kalangan  birokrasi. (Moelyarto, 1996: 4)
Pengalaman masa orba menunjukkan bahwa melalui mekanisme pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  Irjenbang,  BPKP,  Inspektorat, waskat  dan  lainnya  mampu  memberikan  tekanan  dalam  pelaksanaannya  untuk berada  dalam  relnya.  Namun  demikian  unsur-unsur  rasional  weberian  masih melekat  kultur determinan dari perilaku birokrasi. Kecenderungan ini sedikit  banyak dipengaruhi oleh sifat kepemimpinan nasional yang mengalami proses sosialisasi ke budaya  Jawa,  sehingga  birokrasinya  merefleksikan javanese  style  of  leadership . Nilai-nilai  budaya  Jawa  seperti  prinsip  rukun  dan  harmony,  sabar, ojo  nggege mongso, ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani sangat mewarnai kultur birokrasi.  Hubungan patron klien yang mewarnai hubungan antara  pemerintah  dan  masyarakat,  prinsip  monoloyalitas  yang  merefleksikan hubungan kawulo gusti, penekanan pada aspek-aspek ritual yang mengejawantahkan  postur  theatrical  state,  lebih  dari  aspek  aspek  substansial, kesemuanya membuktikan pengaruh budaya jawa di dalam birokrasi. Dan lebih dari pada itu, nilai budaya jawa tadi secara tidak langsung  melalui proses akulturasi juga tersosialisasikan  pada birokrat non jawa.
Akan  tetapi  perlu  di  ingat  bahwa  kultur  yang  sepintas  bersifat  detrimental terhadap  proses  transformasi  struktural,  namun  sebenarnya  dapat  dikonversikan menjadi  sumber  budaya  yang  positif  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan..  Prinsip- prinsip  paternalisme,  misalnya  dapat  menjadi  sumber  yang  kuat  untuk  mobilisasi massa. Shame cultute dapat ditransformasikan  menjadi wahana kontrol yang efektif dan  tetap  relevan  menjadi  dasar  sistem  pengawasan  dari  masyarakat.  (Moeljarto, 1996: 7)

## C. PENUTUP
Dalam  sistem  pemerintah  Indonesia,  istilah  reformasi  birokrasi  sering dihubungkan  dengan  pelaksanaan  good  governance.  Pemerintahan  yang  baik  itu sendiri  berkaitan  erat  dengan  keberadaan  birokrasi  yang  memiliki  ciri-ciri  minimal sebagai berikut:
1.  Secara  struktural  dilambangkan  dengan  birokrasi  yang  efektif  efisien, memfokuskan pada pelayanan.
2.  Secara sistemik dilambangkan dengan berlakunya birokrasi yang memiliki standar  kepastian dan kemudahan serta terukur.
3.  Secara kultur dilambangkan dengan penampilan yang ramah, dan perilaku manusiawi.
Masalahnya  adalah,  apakah  kultural  lokal  dapat  di  sinergikan  dengan birokrasi yang baik, pelayanan prima maupun good governance?  Menurud Said ada tiga teori utama yang dapat di gunakan bagi pembenahan birokrasi Indonesia yakni sinergitas antara budaya lokal dengan reformasi birokrasi dengan melalui revitalisasi budaya  lokal.yakni:1)  Pendekatan  behavioris  yaitu  pada  SDM  birokrasi  dan kepemimpinannya  2)  Pendekatan  sosial  politik  yaitu  cara  kerja  dan  metode  yang dikembangkan    dengan  memperhatikan  sosio  politik  3)  Pendekatan  institusional yaitu  dengan  mengutamakan  unsur  organisasi  dan  pemenuhan  sarana  prasarana yang baik.

## C.1. Kesimpulan
Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas  dapat  ditarik    kesimpulan  bahwa  kultur birokrasi  di  Indonesia  ditandai  oleh  adanya  ko-eksistensi  antara  nilai-nilai  budaya intelektual  barat  (weberian)  dan  nilai-nilai  budaya  birokrasi  tradisional  yang bersumber  pada  konfigurasi  historis  sosiokultural  setempat.  Di  dalam  banyak  hal, nilai-nilai  budaya  tradisioanal  tadi  dapat  berfungsi  sebagai modifying  system yang mempengaruhi  intensitas  sifat  nilai-nilai  weberian  birokrasi.  Tugas  reformasi administrasi diantaranya adalah  berkaitan dengan transplantasi budaya barat yang rasional  dan  mengeliminasi  budaya  birokrasi  yang  detrimental,  mengidenstifikasi unsur-unsur  sosio-kultural  tradisional  yang  mempunyai  potensi  untuk  dijadikan cultural  resources untuk  menunjang  proses  transformasi  struktural.  Reformasi birokrasi  harus  mencakup  tiga  pendekatan  sekaligus  yaitu  dilakukan  melalui revitalisasi  budaya  lokal  birokrasi  dengan  mengedepankan  aspek  behavioralis, institusional dan memperhatian unsur sosio- politis.

## DAFTAR RUJUKAN
Dwiyanto,  Agus,  et.all, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia ,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan kebijakan UGM, Yogyakarta. 2002
Esman, Milton J., eds, Pengembangan Lembaga dari Konsep sampai Aplikasinya, UI Press, Jakarta, 1969.
Said,  M.  Mas’ud,  Birokrasi  di  Negara  Birokratis,  Universitas  Muhamadiyah  Malang  Press,  Malang, 2007.
Sumarto,  Hetifah  Sj.,  Inovasi  Partisipasi  dan  Good  Governance,  Yayasan  Obor  Indonesia,  Jakarta, 2004.
Syahrani  &  Syahriani,  Implementasi  Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  Good  Governance,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2009.
Syaukani  H.R.,  Akses  dan  Indikator  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  Yang  Baik,  Lembaga  Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003.
Tjokrowinoto  Moeljarto,  Budaya  Birokrasi    Dalam  Konteks  Transformasi  Struktural:  Antara  Harapan dan Kenyataan, JKAP, Volume 1, No 1, 1996.
Wibawa, Samodra, eds, Administrasi Negara, Isu-Isu Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009