## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian

## OTORITA BATAM  DAN REFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA (1997-2004)

## Abstract
Otorita  Batam  is  a New  Order institution (  assumed  ORBA) still  deputize regime  of  otoritarian  Soeharto with three especial activity namely economics, political and inseparable law. System governance reform UUD  1945  cannot  give  impact  to  existence  of  Otorita  Batam  and  make  product  institute  of  ORBA  this remain  to  be  strong  as  a  self-supporting  institution.  This  research  aim  (i).  Analysing  and  explaining position  of  Otorita  Batam  at  reform  era  in  system  governance  of  Indonesia.  (  ii)  Identify  and  factors formulation causing the increasing of independence power of Otorita Batam reform execution era of area autonomy  in  Indonesia.  This  research  use  approach  of  political  and  political  economics  of  law.  This Research  type  qualitative.  Method  data  collecting  research  of  field,  circumstantial  interview  and documentation  with  informan.  While  method  analyse  data  use  analytical  discriptioin.  Result  of  research get,  (i)  The  actor  or  importance  group  maintaining  existence  of  Otorita  Batam  in  system  governance  of Indonesia. That is why policy of Otorita Batam which only in the form of Decision of President remain to be  defended,  even  contradiction  and  weaker  than  law.  Whereas,  cause  factors  gain  strength  of  Otorita Batam era execution of decentralization (local autonomi) caused its strong (ii) Domicile power of Central Government  and  weaken  law  him  Governance  of  Area  and  Otorita  Batam  at  variance  with  Local Government.  Both  this  factor  show  if  institute  made  in  this  ORBA  represent  the  part  of  regime  of otoritarian which remain ( Neo-Soehartois). This reality bear term which is on a period of ORBA referred as ' state in state' and reform era referred as with ' state in local gorvernment'.
Keywords : Otorita Batam,  local autonomy and reformation
* Muchid Albintani, Ali Yusri, Ishak
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

## FISIP UR

## PENDAHULUAN
Jatuhnya  rezim  Soeharto  pada 21 Mai 1998 dan tercetusnya reformasi mengubah  pelbagai  aspek  kehidupan berbangsa,  mulai  dari  ekonomi,  politik, hukum  dan  yang  lainnya,  termasuk institusi Otorita Batam. Reformasi yang dimulai  dengan  amandemen  UUD 1945 sebagai konstitusi negara, malangnya  reformasi  tersebut  belum mampu mewujudkan pemerintahan yang  demokratis.  Hakikat  Reformasi membawa beberapa implikasi signifikan  akibat  Reformasi  konstitusi yakni  (i)  Terjadinya  pergeseran  pola kuasa  antar  lembaga  negara  dari hirarki menjadi horizontal.
(ii)
Pembatasan (pemenggalan) kuasa Presiden  dari  tak  terbatas  era  Orde Baru  (Orba)  menjadi  2  penggal  era Reformasi. (iii)
Memperkukuh kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  di  era  Refomasi,  sementara  era ORBA  kedudukan  Presiden  lebih  kuat sehinngga  dasar  Keputusan  Presiden (Keppres)  posisinya  seolah-olah  lebih tinggi. (iv) Penguatan demokrasi melalui  pilihan  raya  langsung  Presiden menyebabkan yaitu
terjadinya ketidakstabilan  politik.  Pelaksanaan sistem  presidensial  murni  dan  multi parti  secara  serentak,  menyebabkan tidak ada parti yang dominan
penyokong Presiden terpilih di Parlimen. (v) Perubahan sistem

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
pemerintahan  dari  sentralisasi  era Orba menjadi desentralisasi era Reformasi. (vi) Penubuhan kelembagaan  baru  negara  di  bidang peradilan  iaitu  Mahkamah  konstitusi dan bidang politik iaitu Dewan Perwakilan Daerah (senator di Amerika Serikat).  (vii)  Campur  tangan  lembaga asing  seperti  International  Monetary
Found  (IMF)  ke  atas  dasar  ekonomi negara.
Pelbagai implikasi terhadap dampak Reformasi Perlembagaan negara tersebut pada pelaksanaannya, tidak cukup kuat mengatur pembatasan kuasa  Presiden  melalui    sistem  check
and balances (pengawasan dan keseimbangan).    Sebagai  akibatnya berkembang  amalan  penyalahgunaan kuasa  (abuse  of  power);  lemahnya pemerintahan atas asas hukum (rule of law)  dan  lemahnya  penguatkuasa hukum  (law  enforcement);  kurang berperanannya  badan-badan  politik, khususnya
legislatif
(parlemen).
Berhubungan  dengan  Reformasi  itulah banyak kajian yang menjelaskan bahawa  era  Reformasi  memberikan peluang  yang  besar  bagi  penataan struktur  kuasa  di  Indonesia.  Kajian Indrayana  (2007),  misalnya  tentang pindaan  konstitusi  yang  menjelaskan bahawa  prasyarat  dalam  penataan struktur kuasa
ialah
reformasi konstitusi  atau  Pelembagaan  (pindaan Undang-Undang  Dasar  atau  UUD). Reformasi konstitusi merupakan pedoman keberhasilan reformasi ekonomi,  politik  atau  pun  hukum. Kegagalan reformasi
konstitusi berimpak  pada  kegagalan  reformasi ekonomi, politik dan hukum itu sendiri. Ada  tiga  hal  penting  penyebab meningginya  konflik  antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  (i)
Belum diaturnya hubungan pelaksanaan antara mengamalkan autonomi  di  daerah  sebagai  tuntutan Reformasi  ekonomi  politik  dan  hukum melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP);  (ii) Belum diaturnya hubungan kerja antara Otorita  Batam  dan  Pemerintah  Kota Batam sesuai yang dianjurkan undang- undang  No.53  Tahun  1999  tentang Penubuhan  Kota  Batam,  dan  (iii)
Belum diaturnya tatacara penyelesaian konflik  akibat  pemekaran  wilayah  Kota Batam dan penubuhan Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga hal itulah yang membuat semakin kompleksnya hubungan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  di  Pulau Batam. Berdasarkan dari
pelbagai penjelasan  maupun  fenomena  yang menjadi  latarbelakang,  maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimana  kedudukan  Otorita  Batam pada  era  reformasi  dan  pelaksanaan Otonomi
Daerah dalam sistem pemerintahan  Indonesia  1997-2004? 2.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan peningkatan  kemandiran  kekuasaan Otorita  Batam  era  reformasi  dan pelaksanaan  otonomi  daerah  1997- 2004? Berdasarkan perumusan masalah  dalam  penelitian  ini,  maka tujuannya  adalah:1.  Menganalisis  dan menjelaskan posisi Otorita Batam pada era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dalam
sistem pemerintahan  Indonesia  1997-2004.  2.
Mengidentifikasi dan memformulasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya otonom kekuasaan Otorita  Batam  era  Reformasi  dan pelaksanaan  otonomi  daerah  1997- 2004.    1.    Secara  akedemis  hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan referensi teoritik dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus terkait keberadaan Otorita Batam dan pelakasanaan  Otonomi  Daerah    dalam sistem Pemeritahaan Daerah di Indonesia.  2.  Secara  praktis  hasil penelitian  ini  dapat  berguna  dan memberikan kontribusi sebagai rujukan empirik  bagi  pembuat  dan  pengambil kebijakan  terkait  keberadaan  Otorita Batam  dan  pelakasanaan  Otonomi Daerah    dalam  sistem  Pemeritahaan Daerah di Indonesia.

## TELAAH PUSTAKA
Arti  penting  menganalisis  untuk memahami  fenomena  Otorita  Batam ialah  untuk  memperjelas  landasan teoritisnya  khususnya  pada  zaman Orde Baru dan era Reformasi. Berhubungkait dengan kedudukan,

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
ada dua teori yang dinilai relevan untuk membantu memahami dan memperjelas fenomena kedudukan
Otorita Batam yakni (i)  ekonomi  politik dan;  (ii)  politik  hukum.    Bagaimana kedua-dua  teori  itu  dapat  membantu menjawab  permasalahn  yang  diajukan akan dianalisis lebih lanjut.

## (i)  Pendekatan Ekonomi Politik
Pada  zaman  Orba  mahupun  era Reformasi  pendekatan  ekonomi  masih relevan  untuk  melihat  hubungannya dengan  kewujudan  Otorita  Batam. Agak  berbeza  dengan  zaman  Orde Baru, era Reformasi, seharusnya Otorita  Batam  yang  posisinya  lemah, kerana secara
konsitusionil (Perlembagaan)  negara  tidak  lagi tampil  dominan.  Negara  yang  diwakili Pemerintah  Pusat  itu,  kuasanya  sudah berbagi  dengan  parlimen,  meskipun kedua-dua  institusi  ini  tidak  dapat saling
menjatuhkan.
Reformasi Indonesia  menyebabkan  empat  kali perubahan (pindaan atau amandemen) terhadap  perlembagaan  negara  (UUD
195) yang secara konstitusionil memperkecil  kuasa  presiden  sebagai negara  yang  identikal  dengan  Otorita Batam.
Dalam hubungannya dengan kajian Otorita Batam ini, kehadiran teori ekonomi  politik  biasanya  diertikan sebagai  analisis  terhadap  proses- proses  politik  yang  berkaitan  dengan bidang  ekonomi  (Deliarnov  2008). Definisi  lainnya  mengatakan  bahawa ekonomi  politik merupakan kajian sistematik  terhadap  hubungan  antara proses  ekonomi  dan  proses  politik (Rachbini  2000).  Banyak  lagi  makna yang  dapat  dikembangkan  oleh  pakar untuk  memperdalam  analisis  ekonomi politik sebagai sebuah fenomena masyarakat  yang  sebenarnya  berada di  satu  kawasan,  tetapi  terpisahkan oleh  kotak-kotak  disiplin  ilmu  iaitu bidang  ilmu  ekonomi  dan  ilmu  politik sendiri.    Beberapa  dekad  terakhir, analisis  ekonomi  politik  lebih  ditandai oleh  dua  kubu  pemikiran  iaitu  versi Liberal  dengan  penekanan  terhadap bekerjanya mekansime (kuasa) pasaran  kerana  alasan-alasan  logika
ekonomi  yang  rasional  dan  kelompok Marxis  yang  lebih  menekankan  pada kajian  terhadap  kuasa  yang  banyak mempengaruhi hasil-hasil proses politik yang berkaitan dengan ekonomi (Malarangeng 2006). Hujah ini disokong, kerana ilmu ekonomi berkembang  relatif  pesat  berbanding ilmu-ilmu  sosial  lainnya,  paling  tidak jika  dilihat  dari  perkembangan  cabang- cabang  ilmu  ekonomi  yang  muncul pada saat ini.
Untuk  konteks  kajian  ini  tidak hanya dilihat berdasarkan pembahagian  kedua  itu  sahaja,  tetapi dengan pelbagai variannya yang secara  integratif  (bersepadu)  dapat membantu memahami kewujudan Otorita  Batam.  Dalam  konteks tersebut analisis ekonomi
politik dalam perspektif  ini  digunakan  sebagai  alat analisis  membantu  mengetahui  siapa yang  mendapatkan  untung  dan  siapa yang  rugi  kerana  adanya  perubahan pelbagai  dasar  ekonomi  dan  dasar politik  Pemerintah  Pusat.  Manfaat  dan kerugian  ini  dapat  dikenalpasti  dengan melihat  perubahan  dasar  ekonomi dalam  pasaran  politik  (political  market) di  mana  parlimen  (DPR  RI)  dan pemerintah (eksekutif) berperanan sebagai pembuat (produsen), sedangkan birokrasi berperanan sebagai pasarannya (penjualnya). Pada  segi  lain  ada  yang  berperanan sebagai  pembeli,  iaitu  para  usahawan, baik  tempatan,  nasional  mahupun antarabangsa yang memerlukan
manfaat perubahan dasar ekonomi dan politik tersebut. Berdasarkan  penjelasan  itulah, maka kajian ini menggunakan pendekatan
ekonomi politik pendekatan  ekonomi  politik  baru  untuk menelaah  fenomena  Otorita  Batam. Untuk memahami
fenomena kewujudan  insitusi  OB  ini,  pendekatan ekonomi politik baru juga dapat membantunya. Pendekatan ini biasanya  selalu  berhubungan  dengan masalah berkaitan institusi dan transaksi  dalam  kerangka  mekanisme pasaran.  Dalam  pendekatan  Ekonomi Politik  Baru  (EPB)  (Rachbini  2006), ilmu  ekonomi  politik  terbuka  untuk

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
memahami  masalah  fenomena  dan institusi non-pasaran, termasuk melihat peran  negara  dalam  aktiviti  dan transaksi ekonomi.
Ekonomi  politik  baru  atau  the new political economy kemudian popular dengan sebutan rational choice
(RC) dan public choice (PC). Perspektif teori baru ini berusaha untuk menjambatani  (menghubungkan)  ilmu ekonomi  dalam  menelaah  fenomena ekonomi  berdasarkan  sudut  pandang mekanisme pasaran dengan fenomena-fenomena kelembagaan non pasaran  (non  market  institution)  pada bidang-bidang di luar ekonomi.
Ekonomi  politik  baru  berbeza  dengan ekonomi politik yang hanya menjangkau fenomena dan kelembagaan (institusi) ekonomi pasaran. Pendekatan EPB pun berbeza  dengan  pendekatan  ilmu sosial  dan  politik  konvensionil,  seperti pendekatan  konflik  terhadap  realiti  di dalam sistem politik, pendekatan budaya (kultur) atau pendekatan pluralisme.
Pendekatan EPB berusaha
untuk  memahami  realiti  politik  dan bentuk  sikap  sosial  hanya  dalam kerangka  analisis  yang  didasarkan pada  aktor  individuil  yang  selalu berusaha
untuk
mencapai kepentingan-kepentingannya  (interest). Dengan  demikian,  pendekatan  EPB  ini lebih  bersifat  liberal  individu,  tetapi terdiri
atas rangka landasan memperhatikan  realiti  sosial  yang menjadi  asasnya.  Andaiannya  ialah bahawa  manusia  pada  asasnya  egois, rasionil  dan  selalu  berusaha  untuk memaksimumkan utiliti
dan
kepentingan untuk dirinya.
Menurut  pandangan  ini,  individu sebagai  aktor  diandaikan  mempunyai serangkaian sifat-sifat khusus, termasuk adanya selera atau preferensi  tertentu  dan  kapasiti  untuk memutuskan  secara  rasionil  dalam memilih  berbagai  alternatif  pilihan ekonomi sosial mahupun politik. Dengan  demikian,  pendekatan  ini dapat  diaplikasikan  untuk  pelbagai fenomena  ekonomi  mahupun  politik, seperti bagaimana sikap memilih
dalam  pilihan  raya,  sikap  wajib  cukai bahkan  sikap  pemerintah  dan  atau anggota parlimen dalam proses pengambilan  (pembuatan)  keputusan bagi dasar publik. Pendekatan ekonomi  biasanya  selalu  berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan  kelembagaan  (institusi)  dan transaksi  dalam  kerangka  mekanisme pasar.

## (ii) Pedekatan Politik Hukum
Bagaimana  seharusnya  secara implementatif  agar  dapat  mengamati hubungan  antara  politik  dan  hukum? Kemudian,  mengapa  kajian  antara politik dan hukum perlu dihubungkaitkan antara kedua- duanya? Kedua pertanyaan ini menunjukkan  bahawa  pada  realitinya hukum  ternyata  tidak  seperti  yang difahami  dalam  hubungannya  dengan pentadbiran pemerintahan. Pada realitinya menunjukkan bahawa hukum tidak  selalu  dapat  dilihat  sebagai penjamin  kepastian  hukum,  penegak hak-hak  masyarakat,  atau  penjamin keadilan  (Mahfud  2006:  80  dan  Jimly 2007:  132  ).  Banyak  sekali  peraturan hukum  yang  tumpul,  tidak  sanggup memotong  (memangkas)  kesewenang- wenangan,  tidak  mampu  menegakkan keadilan  dan  tidak  dapat  menampilkan dirinya  sebagai  pedoman  yang  harus diikuti  dalam  menyelesaikan  berbagai kes  yang  seharusnya  dapat  dijawab oleh  hukum.  Bahkan,  banyak  produk hukum yang diwarnai
oleh kepentingan-kepentingan politik
pemegang kuasa dominan. Fomena ini menimbulkan  pertanyaan:  mengapa kuasa  dominan  dapat  mempengaruhi lahirnya produk hukum (dasar publik)?
Menjawab  pertanyaan  itu,  pada realitinya  hukum  tidak  steril  (neutral) dari sub-sistem kemasyarakatan lainnya.  Politik  kerapkali  melakukan campur  tangan  atas  pembuatan  dan pelaksanaan  hukum,  sehingga  muncul pertanyaan  sub-sistem  mana  antara hukum  dan  politik?  Atau    dalam kenyataannya, mana yang lebih suprematif (unggul)? Pertanyaan- pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka,
seperti:

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
bagaimanakah pengaruh politik terhadap  hukum?  Mengapa  politik banyak mancampuri hukum?
Bagaimana pengaruh sistem politik dan tatarajah  politik  terhadap  karakter produk  hukum?  Atau  pertanyaan  lebih khas:  (i)  Mengapa  produk  dasar  (asas hukum)  Otorita  Batam  era  Reformasi tidak  diubah  sahaja  dari  Keputusan Presiden  (Keppres)  menjadi  undang- undang  atau  produk  hukum  lain  yang keduduknnya  (posisinya)  jauh  lebih legitimate berbanding Keputusan Presiden  (Keppres)?    (ii)  Mengapa peranan  Pemerintah  Pusat  tetap  kuat di daerah disaat
pelaksanaan desentralisasi  (autonomi  daerah)  yang secara bersamaan sedang
berlangsung  Reformasi  Perlembagaan Indonesia?
Bagaimana  menjawab  pelbagai pertanyaan  itu  merupakan  upaya  yang sudah memasuki wilayah politik hukum (Sajipto  Raharjo  2008:  120    dan Mahfud  2006:  132).    Politik  hukum secara  sederhana  dapat  dirumuskan sebagai  kebijaksanaan  hukum  (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh pemerintah; mencakupi pula pengertian  tentang  bagaimana  politik mempengaruhi  hukum  dengan  cara melihat tatarajah
(pola-susunan) kekuatan  yang    ada  di  belakang pembuatan  dan  penegakan  hukum  itu. Di  sini,  hukum  tidak  dapat  hanya dipandang sebagai pasal-pasal (artikel) yang bersifat imperatif atau keharusan- keharusan  yang  bersifat  das  sollen (teoritik),  melainkan  harus  dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan  (das  sein),  bukan  tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik  dalam  perumusan  materi  dan pasal-pasalnya mahupun dalam pelaksanaan dan penegakkannya.
Dalam  kajian  ini,  bagaimana pendekatan  politik  hukum  digunakan ialah sebagai upaya memberi penjelasan  akademis  atas  pertanyaan- pertanyaan tersebut, khasnya terhadap situasi dan kondisi Indonesia. Ini dapat disejalankan berdasarkan andaian bahawa  hukum  merupakan  produk politik.  Dengan  andaian  ini,  maka
dalam  menjawab  hubungan  antara kedua-duanya
tersebut, hukum
dipandang  sebagai  dependent  variable (pemboleh-ubah bersandar),
sedangkan  politik  diletakkan  sebagai independent  variable  (pemboleh-ubah tak bersandar). Peletakan hukum sebagai pemboleh-ubah bersandar terhadap  politik  atau  politik  yang determinan (mempengaruhi) atas hukum  itu  mudah  difahami  dengan melihat realiti bahawa pada kenyataannya  hukum  dalam  ertian sebagai peraturan yang abstrak (pasal- pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi (penggabungan) dari kehendak-kehendak  politik  yang  saling berinteraksi  dan  bersaingan  (Mahfud 2006: 6) Sidang parlimen (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama pemerintah  untuk  membuat  undang- undang  (UU)  sebagai  produk  hukum,
pada hakikatnya merupakan representasi  kontestasi  (pertunjukan), agar  kepentingan  dan  aspirasi  semua kekuatan  politik  dapat  terakomodasi  di dalam  keputusan  politik  dan  menjadi undang-undang.  Produk  hukum,  atau undang-undang yang lahir dari kontestasi  (silang-pendapat)  tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai produk dari personifikasi kontestasi  politik  itu.  Inilah  yang dimaksud  pernyataan  bahawa  hukum merupakan  produk  politik  (Sumantri 2005 dan Jimly 2007).   Dalam  konteks kajian  inilah  yang  menjadi  substansi sebagai  jawaban  penting  mengapa pendekatan politik hukum harus digunakan. (Perlu dipertegas bila kajian dalam pendekatan politik hukum berangkat  dari  andaian  asas  bahawa hukum  merupakan  produk  politik  yang menjadikan hukum sebagai formalisasi, atau kristalisasi dari kehendak- kehendak politik yang saling berinteraksi,  dan  saling  bersaing.  Dari perspektif  seperti  ini,  maka  kajian dalam  pendekatan  ini,  memfokuskkan sorotannya  pada  politik  hukum  di Indonesia dengan konseptualisasi berdasarkan
pengertian
yang diturunkan dari konsep tersebut. Kajian ini  mengikuti  pandangan,  baik  hukum

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
atau politik hukum merupakan bahagian dari ilmu hukum. Dan apabila ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka  filsafat  merupakan  akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya  yang  kemudian  melahirkan cabang-cabang berupa
pelbagai bidang  hukum  seperti  hukum  perdata, hukum  pidana,  hukum  tata  negara, hukum administrasi negara dan sebagainya. Di sinilah dapat
dikemukakan  hujah  bahawa  mengapa politik  hukum  dilihat  sebagai  bagian dari ilmu hukum).

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  kaedah kualitatif, sedangkan
kaedah analisisdata  menggunakan  diskriptis analitik.  Kaedah  pengumpulan  data dilakukan  melalui  kerja  lapangan,  studi dokumentasi dan mengadakan wawancara mendalam dengan informan.

## OTORITA BATAM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 1997-2004
Sejauh  ini  difahami  bahawa Pulau Batam selalu disamakan dengan Otorita Batam. Kehadiran institusi yang bernama  Otorita  Batam  itu  ialah  untuk memperkukuh  pembangunan  di  Pulau Batam  yang  sejak  semula  dirancang guna menyaingi Singapura.
Pembangunan  yang  dijalankan  oleh Pemerintah  Pusat  khususnya  di  Pulau Batam,  menunjukkan  bahawa  sejak semula  Pulau  Batam  sememangnya dipersiapkan  untuk  mengambil  alih limpahan  daya  tampung  mulai  dari industri,  alih  kapal  dan  pelancongan asal Singapura. Namun akibat pelbagai krisis  yang  melanda  Indonesia,  hasil pembangunan  Pulau  Batam  belum dapat dimanfaatkan secara maksimum. Kemudahan antarabangsa yang disediakan oleh Pemerintah Pusat juga belum  dapat  dimanfaatkan  sesuai cadangan semula. Begitu pula pelbagai dasar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat menunjukkan bahawa pembangunan  Pulau  Batam  dilakukan secara  pemusatan  (sentralistik),  tanpa
membabitkan Pemerintah Daerah. Oleh kerana itu, maklumat
berhubungan  tentang    Otorita  Batam dan  Pembangunan  Pulau  Batam  di daerah  industri  Pulau  Batam  di  bawah pentadbiran  Otorita  Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
(OPDIPB)  atau  Otorita  Batam  (OB), dapat  memberi  suatu  penjelasan  yang lebih  fokus  dan  terkawal.  Hubungan rezim  Orde  Baru  (Orba)  dengan penubuhan  institusi  Otorita  Batam dimulai ketika Soeharto yang kemudian menjadi  Presiden  RI  ke-2  menjadi bahagian  dari  askar  di  ketenteraan Indonesia  yang  bertugas  di  kawasan konflik  di  sempadan  ini.  Setelah berbulan-bulan menjaga dan mengamati  wilayah  sempadan,    ia menilai  sesungguhnya  Pulau  Batam dan Singapura ialah dua pulau kembar. Hanya  saja  kondisinya  jauh  berbeza. Pulau  Batam  dianggap  oleh  Soeharto sebagai  pulau  yang  tengah  tertidur pulas.
Sebagai askar (tentera) Soeharto memandang  Pulau  Batam  tidak  sahaja dari
sudut pandangan militer (keamanan),  tetapi  lebih  daripada  itu. Ia  juga  mencoba  melihat  Pulau  Batam dari  sudut  politik,  geopolitik  dan ekonomi. Soeharto jauh-jauh hari sudah  meramalkan  jika  Pulau  Batam dikembangkan dengan sungguh-
sungguh,  niscaya  di  masa  mendatang dapat mengangkat kewibawaan Indonesia dalam
percaturan antarabangsa. Ia bahkan menilai Pulau Batam  bakal  menjadi  barometer  politik di  kawasan  Asia  Tenggara.  Sedang secara  ekonomi,  kawasan  di  sekitar Pulau  Batam  memiliki  prospek  yang cerah kerana berada di jalur perdagangan    antarabangsa.    Pasca konfrontasi Malaysia-Indonesia berakhir dan Soeharto diangkat menjadi  Presiden  Republik  Indonesia menggantikan Soekarno, ia menginginkan agar Pulau Batam segera  dibangun.  Presiden  Soeharto menetapkan  Pulau  Batam  sebagai Pangkalan  Logistik  dan  Operasional yang  berhubungan  dengan  eksploitasi (carigali)  dan  eksplorasi  minyak  lepas pantai.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Memasuki  tahun  1973,  guna memantapkan  langkah  pengembangan Pulau Batam Presiden Soeharto
mengeluarkan  Keppres  No.  41  Tahun 1973.  Dasar  ini  kemudian  menetapkan Pulau  Batam  sebagai  lingkungan  kerja daerah  industri  dan  Ibnu  Sutowo dikukuhkan  sebagai  Ketua  Otorita Pengembangan  Daerah  Industri  Pulau
Batam  (OPDIPB)  atau  Otorita  Batam (OB). Sementara wilayah pembangunan ini meliputi Pulau
Batam,  Pulau  Janda  Berhias,  Pulau Ngenang,  Pulau  Tanjung  Sauh,  Pulau Moi-moi dan Pulau Kasem.
Sebagai  badan  pemerintah  yang bertanggungjawab
atas pengembangan  pertumbuhan  Daerah Industri  Pulau  Batam,  maka  berdasar Keppres tersebut, OPDIPB mempunyai tugas  iaitu  (i)  Mengembangkan  dan mengendalikan  pembangunan  Pulau Batam  sebagai  Daerah  Industri;  (ii) Mengembangkan  dan  mengendalikan kegiatan  pengalih-kapalan  di  Pulau Batam;  (iii)  Merencanakan  kebutuhan prasarana  dan  pengusahaan  instalasi prasarana  dan  fasilitas  lainnya;  (iv) Menampung  dan  meneliti  permohonan izin  usaha  yang  diajukan  pengusaha serta  mengajukannya  kepada  instansi yang  bersangkutan;  (v)  Menjamin  agar tata  cara  perizinan  dan  pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan  dan  menjalankan  usaha dapat  berjalan  lancar  dan  tertib  serta menumbuhkan  minat  para  pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.
Penubuhan  OPDIPB  ini  sendiri baik  langsung  maupun  tidak  langsung memberi  benefit  bagi  para  pelabur. Kerana  disebabkan  kewujudan  Otorita Batam pada
hakikatnya ialah
kepanjangan  tangan  Pemerintah Pusat di  mana  secara  keseluruhan  memiliki keunggulan-keunggulan seperti
anggaran  langsung  dari  pusat.  Itu maknanya,  nilai  anggaran  sama  sekali tidak bergantung pada APBD. Keberadaan Otorita Batam ini
sekaligus  memangkas  jalur  birokrasi yang  kerap  dikeluhkan  para  investor. Dengan perizinan  yang satu atap serta berbekal  fasilitas  yang  wewenang
pusat  (pajak,  fiskal  &  moneter),  Otorita Batam dapat lebih cepat serta responsif  melayani  berbagai  keperluan yang diperlukan oleh pelabur.
Guna      untuk  pemantapan pengembangan  sebagaimana  fungsi Pulau  Batam  tersebut  menjadi  daerah industri  dan  perdagangan,  alih  kapal, penumpukan  dan  basis  logistik  serta pelancongan
(pariwisata), maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden  atau  Menteri  maupun  Dirjen (direktorat jenderal), sebagaimana periodesasi Kepemimpinan/Pengembangan  Otorita Batam sebagai berikut:

## Periode 1992-1998 (Reformasi)
Pada  periode  Reformasi  ini, berdasarkan  Keppres  No.28  Tahun 1992  wilayah  kerja  Otorita  Batam diperluas  iaitu  wilayah  BARELANG  ( Pulau  Batam,  Rempang,  Galang  dan pulau-pulau  sekitarnya)  dengan  luas wilayah  seluruhnya  sekitar  715  KM (115% daripada luas Pulau Singapura). Periode  pengembangan  pembangunan prasarana  dan  penanaman  modal lanjutan  dengan  perhatian  lebih  besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan  iklim  pelaburan  ini  di  bawah Pengarah Ismeth Abdullah.

## Periode 1999 - 2004 (Otonomi
Daerah) Pasca periode Reformasi
dilanjutkan  dengan  era  Desentralisasi (autonomi  daerah).  Pada  periode  ini implementasi  Undang-Undang  No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  No.13  Tahun 2000  tentang  penubuhan  Kota  Batam yang  autonom  (mandiri),  maka  Pulau Batam  yang  semula  sebagai  Kota Administratif Batam, statusnya berubah menjadi  daerah  autonom  Kota  Batam yang  mempunyai  kewenangan  daerah sama  seperti  daerah  autonom  lainnya di  Indonesia.  Oleh  yang  demikian, maka struktur pemerintahan dan penataan  wilayahnya  juga  mengalami perubahan.    Berdasarkan  Peraturan Daerah  No.2  Tahun  2005,  dinyatakan bahawa Kota Batam semula terdiri dari 8  Kecamatan  dan  51  Kelurahan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Perkembangan pembangunan  yang  semakin  pesat  di Kota  Batam  telah  menjadi  daya  tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk  yang  berimpilkasi  pada timbulnya permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memang tidak menjadi  tugas  pokok  dari  Otorita Batam.

## OTORITA BATAM DAN REFORMASI PEMERINTAHAN
DI INDONESIA 1997-2004 Reformasi di Indonesia khususnya Reformasi Hukum, seharusnya  membawa  impak  negatif bagi kewujudan institusi Otorita Batam.
Reformasi Hukum dapat menyebabkan dibubarkannya  Otorita  Batam  di  Pulau Batam.  Akan  tetapi  di  saat  sedang berlangsung Reformasi Hukum (undang-undang) tentang sistem pemerintahan daerah malahan menambah kukuh, kuat dan autonomnya lembaga peninggalan rejim ORBA ini di Pulau Batam. Dalam konteks Pulau Batam, Reformasi Hukum  di  Indonesia  menyebabkan sedikitnya  empat  perubahan  terhadap sistem  hubungan  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Pertama,
Reformasi Hukum
menyebabkan perubahan  sistem  sentralisasi  menjadi desentralisasi  atau  autonomi  daerah
(UU Pemerintahan Daerah) yang menghendaki  berubahnya  pola  kuasa antara  Pemerintah  Pusat,  Kota  Batam dan Otorita Batam.
Kedua, menyebabkan perubahan Kota  Batam  dari  Kota  Administratif (tanpa  DPRD)  menjadi  Kota  Batam (memiliki  autonomi  kuasa  sendiri/UU
Pemekaran Kota Batam)  sebagai konsekwensinya  Kota  Batam  memiliki Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD/Dewan Undangan Negeri). Keadaan  ini  menjadikan  di  Pulau Batam  ada  tiga  kuasa  lembaga  yang ikut  menentukan  jalannya  pentadbiran pemerintahan  iaitu  Otorita  Batam, Pemerintah  Kota  Batam  dan  DPRD
Kota  Batam.    Ketiga,  belum  adanya asas  yang  mengatur  dikuatkuasakan desentralisasi fungsionil
dalam
Reformasi  Perlembagaan  negara  yang mengatur  hubungan  pemerintah  pusat (Otorita  Batam)  dengan  Pemerintah Kota Batam.
Keempat,  berhubungan  dengan Reformasi  hukum    meletakkan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi, daerah-daerah  provinsi  dibagi  atas kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur  dengan  undang-undang.  Namun di  Pulau Batam berbeza, ada kawasan yang  ditadbir  oleh  lembaga  yang bernama Otorita Batam, selain pemerintah Kota Batam.

## A. OTORITA BATAM DAN OTONOMI DAERAH ERA REFORMASI
1. Konflik DPR RI dengan Pemerintah Pusat
Tentang Status Pulau Batam Konflik kepentingan antara Pemerintah  Pusat  dengan    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/Parlimen) untuk  mempertahankan  Otorita  Batam melalui  penerapan  dasar  Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone)  Pulau  Batam  menunjukkan begitu  dominanya  pengaruh  aktor  atau pun  kelompok  dalam  konflik  tersebut. Reformasi  Perlembagaan  Negara tidak menjadi  penting  bagi  kedua  lembaga negara tersebut sebagai rujukan dalam menjalankan  prinsip  Reformasi  yang sedang  berlangsung  baik  ekonomi, politik dan hukum.
Bagaimana konflik itu berlangsung  kesnya  dapat  dicermati dan dimulai melalui penubuhan Kawasan  Perdagangan  Bebas  Pulau. Dalam  kajinnya,  Zubairi  Hasan  (2007: 129-135)  menjelaskan  jika  sebelum diterbitkan, Rang Undang-undang Kawasan  Perdagangan  Bebas  (Free Trade  Zone)  dan  Pelabuhan  Bebas Batam,  gagal  disahkan  kerana  adanya perbezaan  pandangan  antara  DPR (Parlimen)  dengan  Pemerintah  tentang konsep kawasan  tersebut.  Keseriusan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
DPR untuk mengesahkan Pulau Batam sebagai  Kawasan  Perdagangan Bebas secara  menyeluruh  (tidak  terhad  pada kawasan tertentu sahaja) dan kekukuhan Pemerintah Pusat mempertahankan konsep kantong (kawasan ekonomi sebahagian) menjadikan  Rang  Undang-undang  itu tetap menjadi perdebatan. Dalam sidang Paripurna (lengkap) Dewan  Perwakilan  Rakyat, 14  September  2004  dari  Pukul  18.30 sampai  21.00  waktu  Indonesia  Barat (WIB) agenda pengesahan RUU usulan  (inisiatif)    tentang,  ’Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas Batam’  menjadi  undang-undang diwarnai  dengan  perdebatan  tajam. Pada  sidang  itu,  Menteri  Kehakiman dan  Hak  Asasi  Manusia (MENKEHAM) Yusril  Ihza  Mahendra,    menyampaikan keberatan terhadap pandangan masing-masing  fraksi  di  DPR.  Ini disebabkan,  di  antara  masing-masing fraksi  tidak  ada  kesamaan  pendapat. Yusril yang mewakili Pemerintah mempertanyakan sikap DPR mengenai wilayah mana sahaja sebenarnya yang akan dijadikan sebagai Kawasan Perdagangan  Bebas.  Jawaban  Fraksi di DPR, meskipun setuju untuk mengesahkan,  namun  berbeza  dalam hujah. Realita inilah yang menyebabkan ’kemarahan’ Pemerintah dan sekaligus menolak dikuatkuasakan Rang Undang-undang Kawasan Perdagangan  dan  Pelabuhan  Bebas Batam menjadi undang-undang. Konflik  berkaitan  pengesahan Rang  undang-undang  Perdagangan Bebas  itu  merupakan  pintu  masuk
(entry point)
terjadinya
konflik kewenangan  antara  Presiden,  DPR dan  Pemerintah  Kepulauan  Riau.  Ini misalnya,  DPR  menuduh  Presiden tidak  sungguh-sungguh  melaksanakan undang-undang (Presiden tidak mengundangkan Rang Undang- undang  yang  sudah  disahkan  dalam Sidang Paripurna) atau antara Presiden  dengan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Kepulauan  Riau  (alasan  tidak diundangkan RUU Perdagangan Bebas Batam menciptakan ketidakpastian dan ketidakjelasan
hukum bagi pelabur yang ingin melabur di Pulau Batam).
Berdasarkan  realita  yang  ada terhadap  proses  pengesahan  Rang Undang-undang  Perdagangan  Bebas Pulau  Batam  itu  apabila  ditarik  ke belekang,  sebenarnay  Rang  Undang- undang  (RUU)  Perdagangan  Bebas Batam berasal dari idea Kamar Dagang  dan  Industri  Daerah  Batam (KADINDA  Pulau  Batam)  yang  terdiri dari  para pelabur dan pengusaha yang sudah beroperasi di Pulau Batam pada 2002  lalu.  Idea  ini  mendapatkan sokongan kuat dari Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dan masyarakat Pulau Batam  secara  keseluruhan.  Melihat besarnya  sokongan  dan  pentingnya RUU tersebut, DPR segera memasukkannya  ke  dalam  Program Legislasi  Nasional  (PROGLEGNAS) juga  di  tahun  2002.  Dengan  demikian, pembahasan  RUU  itu  memakan  waktu sekitar  2  tahunan.    Keadaan  ini merupakan  waktu  yang  relatif  lama, apalagi  antara  Pemerintah  dan  DPR, selama  ini    tidak  mencapai  titik  temu sehingga  pada  14  Disember  2004 Rang Undang-undang tersebut dibahas dalam  Sidang  Paripurna  DPR  untuk dikuatkuasakan (disahkan).
Dalam hubunnganya dengan perdebatan  (konflik)  antara  DPR  dan Pemerintah  itu  terfokus  pada  soalan prosedur  persetujuan  bersama  antara Pemerintah dan DPR. Impaknya, masing-masing  lembaga  negara  itu berjalan  dengan  kemahuannya  sendiri.
Pemerintah
berhujah merujuk Perlembagaan  Negara  (UUD  1945)
Pasal  20  Ayat  (2)  yang  berbunyi:
’Setiap  Rang  Undang-Undang  dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat  persetujuan  bersama,  dan Pasal  20  Ayat  (3)  yang  berbunyi:  ’Jika RUU  itu  tidak  mendapat  persetujuan bersama,  RUU  itu  tidak  boleh  diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.’
Sementara  di  sisi  lain,  DPR berpegangan  pada  Pasal  20  Ayat  (5) Perlembagaan  Negara  (UUD  1945) yang  berbunyi:  “Dalam  hal  RUU  yang telah  disetujui  bersama  tersebut  tidak disahkan  oleh  Presiden  dalam  waktu 30  hari  semenjak  RUU  tersebut

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
disetujui,  RUU  tersebut  sah  menjadi UU dan wajib
diundangkan.” Sementara  peraturan  undang-undang yang  ada  di  bawahnya,  dalam  hal  ini UU  No.  10  Tahun  2004  tentang, ’Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dan  Tata  Tertib  DPR,  tidak memperjelas  posisi  deadlock,  iaitu DPR  dan  Pemerintah  tidak  mencapai persetujuan bersama dalam Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Akhirnya, DPR berjalan dengan
keyakinannya, sehingga  terus  mengesahkan  RUU Perdagangan  Bebas  Batam  dalam Pembicaraan  Tingkat  II.  Sementara, Pemerintah  melakukan  hal  yang  sama iaitu  tidak  menguatkuasakan  undang- undang yang disahkan dalam Lembaran Negara. Berdasarkan  pada  realita  konflik itu,  di  lapangan  RUU  Perdagangan Bebas Batam, tetap tidak berkuatkuasa.  Keadaan  ini  terjadi kerana  Pemerintah  sebagai  lembaga eksekutif  tidak  mau  mengesahkan  dan menguatkuasakan materi undang- undanng berkenaan. Memahami realita konflik antara DPR dengan Pemerintah berkaitan
Rang
Undang-Undang Perdagangan  Bebas  Batam,  terdapat tiga  perbezaan  asas  antara  Presiden dan  DPR  iaitu:  Pertama,  perbezaan dalam soal pembagian zon di kawasan perdagangan  bebas  dan  pelabuhan bebas Batam. Sebagai mana ditemukan berdasarkan Daftar
Inventarisasi  Masalah  (DIM)  antara RUU  versi  Pemerintah  dan  versi  DPR, tampak    jelas  posisi  masing-masing pihak  yang  berkonflik.  Dalam  RUU versi  DPR  yang  dimaksud  Kawasan Batam ialah daerah Kota Batam sesuai dengan  UU  No.53  Tahun  1999  yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di mana untuk tahap pertama Kawasan  Batam  meliputi  (i)  Batam,  (ii)
Rempang, (iii) Galang, dan (iv)
Belakang  Padang.  Sementara  itu, dalam RUU versi Pemerintah
ditegaskan  bahawa  perdagangan  dan pelabuhan  bebas  di  Batam  hanya berlaku  untuk  7  zon  yang  meliputi  (i) Zon  Industri  Batu  Ampar,  Kecamatan Batu  Ampar,  (i)  Zon  Industri  Batam
Center,  Kecamatan  Nongsa,  (iii)  Zon
Industri  Kabil,  Kecamatan  Nongsa,  (iv) Zona Industri Muka Kuning, Kecamatan  Sei  Bedung,  (v)  Zona Industri Sagulung, Kecamatan
Sekupang,  (vi)  Zona  Industri  Tanjung
Uncang,  Kecamatan  Sekupang,  (vii)
Zon  Industri  Sekupang,  Kecamatan Sekupang.

## 2.  Kelompok Elite dan kebijakan hukum Kawasan Khusus
Semenjak semula dibangun
Kawasan  Industri  Pulau  Batam  yang menjadi  soalannya  ialah  dasar  hukum penubuhan lembaga yang akan mengelola  kawasan  itu  sesuai  atau berdasarkan  keadah  undang-undang yang  sedia  ada.  Ini  dikeranakan tempoh  Orde  Baru  ketika  pemerintah dalam  kawalan  rejim  autoritarian,  tidak akan  pernah  dipersoalkan  asas  hukum bagi kepentingan pembangunan
ekonomi dan kestabilan politik. Namun, di  saat  Reformasi  bergulir  kemudian disusul
Reformasi Perlembagaan, membawa  impak  langsung  terhadap kepastian  hukum  di  Kawasan  Ekonomi mahupun  lembaga  yang  mengelola kawasan tersebut.
Reformasi  Perlembagaan  tanpa merefeormasi lembaga yang mengawal Kawasan  Ekonomi  menyebabkan  tidak adanya  kepastian  hukum  terhadap corak (jenis) kawasan industri (ekonomi)  yang  terdapat  di  Pulau Batam.  Persoalan  baru  muncul  ketika berperan  aktifnya  orang-orang  dari Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan kepentingan  kelembagaannya  masing- masing  atas  keinginan  individu  melalui dasar hukum berdasarkan corak kawasan ekonomi yang diterbitkan.
Sumber persoalan bermula disaat  pembahagian  kewenangan  dan tata  kelola  Pulau  Batam  dengan Reformasi  sebagai  penyulutnya.  Sejak awal  secara  hukum  apa  yang  cocok (sesuai)  berhubungan  dasar  hukum yang  pas  bagi  Kawasan  Ekonomi  di Pulau  Batam,  sememang  tidak  pernah diperbincangkan.  Keadaan  ini  tidak terlepas  dari  rencana  pengembangan pembangunan  kawasan  ini  yang  sejak

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
semula  tidak  didasarkan  pada  sektor industri.
Oleh yang demikian, dasar hukum  kawasan  ekonomi  yang  hanya berasaskan Keputusan Presiden, kemudian Keputusan Menteri, Gubernur  atau  Wali  Kota,  dan  bukan undang-undang (bukan undang- undang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah) menjadi bermasalah ketika Reformasi berlangsung.    Apalagi  pada  asasnya dinilai  jika  dasar  hukum  yang  diambil itu  tidak  memperhatikan  dua  dimensi yang  mestinya  selalu  ada,  iaitu  yang berhubungan  dengan  kesejahteraan sosial  dan  berhubungan  dengan  dasar hukum pertanahan. Kedua-dua dimensi ini  sejak  awal  tidak  dirumuskan  secara serentak dan komplementer. Sehingga, salah  satu  tantangan  pembangunan Pulau Batam untuk mencari corak atau model  dasar  hukum  pembangunan Kawasan  Ekonomi  di  Pulau  Batam selalu  diikuti  oleh  kepentingan  elite atau kelompok tertentu sahaja.
Pada  pelaksanaannya  bahawa kelemahan  dasar  hukum  seperti  UU No.  22  Tahun  1999  mahupun  UU  No. 53  Tahun  1999  yang  menyebabkan munculnya  sejumlah  masalah  dalam pengembangan ekonomi dan tatakelola pemerintahan khususnya terhadap kewujudan  Otorita  Batam.  Keadaan  ini jelas  bersumber  pada  ketidakcukupan andaian-andaian dalam
melihat kecenderungan
masalah-masalah pembangunan  di  Pulau  Batam  yang dari  dahulu  sudah  ada  sehingga sekarang. Oleh kerana itu  pula apabila realita  pembangunan  hukum  Kawasan Khusus  khusus  pada  asasnya  lebih menekankan agar tetap dapat dipertahakannya  kewujudan  Otorita Batam.  Apalagi  hujah  ini  disokong berdasarkan  realiti  dengan  penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilandasi keadaan
darurat  (situasi  perang  atau  bencana alam,  namun  penerbitan  dasar  hanya berdasarkan  kepentingan  Pemerintah Pusat  agar  dapat  mempertahakan kewujudan Otorita Batam, meski diiringi Reformasi Perlembagaan.

## B. KEDUDUKAN OTORITA BATAM DAN SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA
1.  Kuatnya Kekuasaan Pemerintah Pusat

## dan Lemahnya UU Pemerintahan
Daerah Selain  letak  strategik  sebagai kawasan sempadan, keberpihakan Pemeintah Pusat  terkait panduan hukum,  isu  desentralisasi  dan  UU Pemerintahan  Daerah  menjadi  faktor penting  bagi  menguatnya  kewujudan Otorita  Batam  selepas  pelaksanaan desentralisasi  di  Indonesia.  Dalam hubungan  itu  pula  dapat  difahami bahawa dasar desentralissi merupakan pilihan  yang  tanpa  pilihan  (tidak  ada alternatif)  bagi  Pemerintah  Pusat  guna meminimalisir  terjadinya  disintegrasi (perpecahan) nasional. Oleh itu menjadi  penting  dijelaskan  bahawa meski  sudah  ada  UU  Pemerintah Daerah, tetapi kewujudan Otorita Batam,  kesannya  semakin  bertambah kukuh, kuat dan dominan. Berdasarkan konstitusi Indonesia (UUD 1945), pendirian Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut,  Indonesia  memerlukan  suatu pengaturan  pentadbiran  pemerintahan yang  cocok.  Untuk  itu  desentralisasi merupakan  salah  satu  opsi  membawa unit-unit administrasi (pentadbiran) dan pelayanan  publik  sedekat  mungkin dengan  masyarakat  yang  tersebar  di berbagai  tempat.  Ini  juga  menjelaskan mengapa  sejak  negeri  ini  didirikan, kebijakan desentralisasi telah
diterapkan  oleh  semua  pemerintahan di Indonesia meskipun dengan tingkatan  dan  cakupan  yang  berbeza- beza seperti dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang- undangan tentang desentralisasi.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Secara  hukum,  desentralisasi ialah  penyerahan  wewenang  oleh
Pemeritah  (pusat)  kepada  daerah autonom untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan demikian, desentralisasi  dapat  difahami  sebagai proses  pengalihan  kuasa  (wewenang atau  urusan)  dari  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terpilih  dalam  hal  autoriti,  tanggung jawab dan akuntabilitinya. Dalam pengertian  itu,  desentralisasi  dapat mencakup  dua  aspek:  desentralisasi politik  dan  desentralisasi  administratif. Desentralisasi  politik  ialah  pengalihan kuasa yang ada kepada organisasi lain yang lebih dekat dengan unit-unit yang lebih  rendah,  misalnya  pengalihan kuasa dari tangan pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah.
Sedangkan desentralisasi administratif merupakan transfer kuasa pada  tingkat  hirarki  yang  lebih  rendah dalam organisasi  yang  sama, misalnya pengalihan  wewenang  pengambilan kebijaksanaan  pada  para  pejabat  yang dekat  sekali  kepada  kondisi  operasi dalam  organisasi  yang  sama.    Dalam konteks Indonesia, desentralisasi dikuatkuasakan  untuk  daerah-daerah autonom  yang  dimengerti  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas  daerah  tertentu berwenang  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkaan aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sebagai  bagian  dari  demokratisasi, desentralisasi  juga  untuk  memastikan berlangsungnya partisipasi dalam pengambilan  keputusan.  Inilah  yang sekarang  diterapkan  di  Indonesia. Sementara  tujuan  desentralisasi  ialah untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan keadilan.
Belajar dari proses desentralisasi tersebut  pasca  jatuhnya  Soeharto
menciptakan desentralisasi politis- geografis (tritorial). Desentralisasi dapat menjadi ancaman kerana berbagai  tuntutan  yang  mengarah kepada  disintegrasi  bangsa  semakin besar.  Bermula  dari  kemerdekaan Timor  Timur  (atau  Timor  Leste)  pada tanggal 30 Ogos 1999 melalui referendum, berbagai gelombang tuntutan  disintegrasi  juga  terjadi  di beberapa  daerah  seperti  di  Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap bahwa kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya diberikan  kerena  perbedaan  sejarah dengan bangsa Indonesia dan merupakan  aneksasi  rezim  Orde  Baru, tetapi  efek  domino  yang  timbulkannya masih sangat dirasakan, bahkan dalam Mou  of  Understanding  (MOU)  Helsinki yang  menghasilkan  UU  Pemerintahan Aceh.  Efek  domino  (ikutan)  gerakan sentrifugal ini tidak berhenti, melainkan akan terus berlanjut sampai ditemukannya titik keseimbangan antara pusat dan daerah (UU Pemerintahan  daerah).  Gerakan  ini bukan  merupakan  kejadian  sesaat, kerana  merupakan  akumulasi  dari kegagalan sistem yang sangat sentralistis sebagaimana  juga  terjadi  di negara-negara Afrika (temua bual Prof. Eko Prasojo).
Berdasarkan  pada  desentralisasi tersebut,  sejak  reformasi  digulirkan yang berhasil manjatuhkan rezim autoriter  Soeharto  dengan  multilevel krisisnya, tak banyak mengalami perubahan  signifikan  positif.  Yang mengedepan,  justru  munculnya  konflik baru  yang  direpresentasikan  (diwakili) dengan  tampilnya  arogansi  daerah (atas nama otonomi atau desentralisasi berhadapan  dengan  pusat  atas  nama sentralisasi (kewujudan Otorita Batam). Bergumulnya  dua  kekuatan  tersebut menyebabkan tidak produktifnya perkembangan  pembangunan  di  Pulau Batam  sebagai  kawasan  sempadan. Perkataan  atau  konsep  sempadan yang  selalu  disebut  dengan  istilah strategic,  hanya  merupakan  retorik: mudah  diucapkan  yang  tak  pernah diimplementasikan.  Sampai  sejauh  ini,

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
belum  ada  gagasan  (idea)  besar  yang secara khusus mendesain
pembangunan  Pulau  Batam  sesuai format sebagai kawasan strategik yang letaknya  diperbatasan,  kecuali  hanya mempertahakan  kewujudan  lembaga sentralistik (Otorita Batam).

## 2.  Kedudukan Otorita Batam
Berlawanan Dengan Pemerintah Daerah Era Reformasi disaat dikuatkuasakannya sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia,  ada  yang  terlupakan  dari perhatian  Pemerintah  Pusat  terhadap asas  hukum  kewujudan  Otorita  Batam di daerah. Secara konstitusionil
(perundang-undangan) desentralisasi yang  diberikan  kepada  daerah  selama ini ialah desentralisasi
tritorial (kewilayahan) bagi daerah untuk menjalankan  autonominya.  Sementara kewujudan  Otorita  Batam  merupakan bahagian  dari  praktik  desentralisasi fungsionil  (menjalani  fungsi  kawasan industri)  yang  sememang  tidak  diatur dan dijelaskan  dalam  perundang- undangan Indonesia. Oleh yang demikian,  campur  tangan  Pemerintah Pusat  melalui  Otorita  Batam  secara teoritik  dapat  dibenarkan  oleh  kerana memang  tidak  dilarang  dan  juga  tidak diatur.  Dalam  konteks  ini  pula  yang menjadikan  kewujudan  Otorita  Batam pada era densentralisasi menjadi faktor penyebab  kewujudan  Otorita  Batam tetap kuat, kukuh dan dominan.
Semenjak  Reformasi  perubahan ekonomi, politik dan hukum ialah dasar desentralisasi  yang  baru  progresif diperkenalkan  pada  1999  dan  efektif dilaksanakan  mulai  2001.  Dasar  yang menempatkan Pemerintah Daerah telah mengubah lanskap politik
Indonesia  yang  juga  menghadirkan masalah-masalah  rumit  terkait  dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  dan  realiti  politik lokal.  Dengan  alasan  yang  tersebut dasar desentralisasi menempatkan Pemerintahan Daerah sebagai bahagian  dari  realiti  politik  hukum tempatan. Dalam pelaksanaannya, kedudukan Otorita Batam yang mengatasnamakan  Pemerintah  Pusat menunjukkan hubungan struktural pusat dan daerah di mana pusat selalu mengawal  dengan  ketat  Pemerintah Daerah. Reformasi politik, yang ditandai  dengan  pengunduran  diri Presiden  Suharto  dari  kuasa  pada  Mei 1998,  telah  mengubah  secara  bererti pola  dan  struktur  hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah. Sidang Istimewa MPR-RI pada 13  November  1998  mengeluarkan dasar desentralisasi secara lebih serius dan lebih nyata iaitu menyelenggarakan  autonomi  daerah, pengaturan, pembahagian,
dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang  berkeadilan  serta  perimbangan keuangan  Pusat  dan  Daerah  melalui penubuhan  dan  perubahan  undang- undang.
Dalam  implementasinya  dasar desentralisasi  ini  menekankan  empat kepentingan  utama  iaitu,  pertama penyelenggaraan autonomi daerah dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah; kedua,
pengaturan, pembahagian,
dan pemanfatan  sumber  daya  nasional antara Pusat dan Daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan; ketiga, perimbangan
keuangan pusat dan daerah dilaksanakan  dengan  memperhatikan potensi  daerah,  luas  daerah,  keadaan geografi,  jumlah  penduduk  dan  tingkat pendapatan masyarakat di daerah; dan keempat,  penyelenggaraan  autonomi daerah;  pengaturan, pembahagian dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang  berkeadilan;  dan  perimbangan keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam kerangka mempertahankan
dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan mengatur tindak lanjut dasar
desentralisasi,  tanpa  diberikan  rambu- rambu (pertanda atau aturan),
sehingga menimbulkan peluang munculnya dasar yang tidak
mendorong autonomi daerah.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Dalam kontek pembangunan Pulau Batam yang  menempatkan peran pemerintah pusat secara fungsional tersebut menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah secara teritori tidak ada. Realiti tersebut mengandung erti ketidaktahuan  Pemerintah  Pusat.  Oleh itu  dalam  konteks  memahami  realiti  ini sudah semustinya mendapat tindakbalas  positif  Pemerinatah  Pusat dan  ahli  parlimen  untuk  mengusulkan dalam  pindaaan  konstitusi  Indonesia pada masa depan.

## PENUTUP
Berdasarkan  pada  penjelasan tersebut  menunjukkan  bahwa  aktor atau  kelompok  kepentinganlah  yang mempertahankan  eksistensi  Otorita Batam  di  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia.  Itulah  sebabnya posisi melalui  kebijakan  Otorita  Batam  yang hanya  berupa  Keputusan  Presiden,
tetap
dipertahankan meski bertolakbelakang  dan  lebih  lemah  dari undang-undang.  Kemudianm  faktor- faktor  yang  menyebabkan  semakin kuat  kebaradaan  Otorita  Batam  era pelaksanaan  Desentralisasi  (otonomi daerah) disebabkan kuatnya kekuasaan  Pemerintah  Pusat  dan lemahnya undang-undang
Pemerintahan  Daerah  dan  kedudukan Otorita  Batam  berlawanan  dengan Pemerintah  Daerah.    Kedua  faktor  ini menunjukkan  apabila  lembaga  ini merupakan bagian dari rejim otoritarian yang tersisa (Neo-Soehartois). Realitas ini  melahirkan  istilah  yang  pada  masa ORBA  disebut  ’negara  dalam  negara’ dan  era  Reformasi  disebut  dengan ’negara dalam daerah’.

## DAFTAR BACAAN

## A. BUKU/JURNAL/TESIS DAN MAKALAH
Alfitra  Salamm,  dkk.  1993.  Kerjasama
sijori dalam perspektif kepentingan    nasional  Indonesia Tahap I. Laporan Hasil Penelitian. Jakarta: LIPI Adam Przeworksi and Fernando
Limongi.  1993.  Political  Regimes and Economic Growth. Journal of
Economic  Perspectives  7.  pp: 51–69.
A. Pickel. Transformation theory: scientific  or  political?  2002  The Regents  of  the  University  of California.  Published  by  Elsevier Science  Ltd.  All  rights  reserved. Communist  and  Post-Communist Studies 35 (2002) 105–114
Abdul  Ghoffar.  2009.  Perbandingan kekuasaan  Presiden  Indonesia setelah  perubahan  UUD  1945 dengan  delapan  negara  maju. Jakarta: Kencana.
Ahmad  Erani  Yustika.  2002.
Pembangunan dan
krisis memetakan perekonomian Indonesia. Jakarta: Grasindo. A.  Hamid  Attamimi.  1990.  Peranan Keputusan  Presiden  Republik
Indonesia
dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara;  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden yang Berfungsi Pengaturan
dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I–
Pelita  IV.  Disertasi  Ilmu  Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. Batam Industrial Development Authority (BIDA). Batam Development  Data,  2002.  Batam Free  Trade  Zone,  Kajian  Holistik Tentang  Prospek  dan  Alternatif Pemecahan Masalahnya (Laporan Penelitian). 2000. Program Pasca Sarjana Universitas  Padjadjaran.    Non publisher. Denny  Indrayana.  2007.  Perubahan konstitusi di Indonesia era transisi.
Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Deliarnov. 2008. Ekonomi politik mencakup  berbagai  teori  dan konsep yang komprehensif. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Edward Aspinall and Greg Fealy. (eds)
2003.    Local  Power  and  Politics in  Indonesia:  Decentralisation and  Democratisation.  Singapore: ISEAS.

## Eko  Prasojo  dkk.  2006.  Desentralisasi
&  pemerintahan  daerah:  antara model demokrasi lokal & efisiensi struktural.  Jakarta:  Departemen Administrasii  Fisip  Universitas Indonesia.
Francis  Fukuyama.  2005.  Memperkuat negara  tata  pemerintahan  dan tata dunia abad 21. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Preedom institute dan Gramedia pustaka utama.
Jimly Asshiddiqie. 2003. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD 1945. Disampaikan dalam symposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 14-18 Juli, Denpasar, Bali.
Mohd.  Mahfud  Md.  2006.  Membangun
politik hukum menegakkan konstitusi.. Jakarta: LP3ES.
Mudrajad  Kuncoro.  2004.  Otonomi  & pembangunan  daerah  reformasi,
perencanaan,
strategi dan peluang. Jakarta: Penerbit
Erlangga

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar    1945  dan Amandemennya (Amandemen Pertama Sampai Keempat). 2006. Jakarta: Fokus Media. Undang-undang  No.22  Tahun  2003 Tentang  Susunan  Kedudukan Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah.
Undang-undang  No.32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  No.18  Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Daerah  Isitimewa  Aceh Darussalam.
Undang-undang  No.21  Tahun  2001
Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129 tahun  2000  tentang  Persyaratan Pembentukan Dan kriteria Pemekaran,  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah. Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun 2005  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  6 Tahun  2005  tentang  Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kepala  daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian