## Pendahuluan
Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik  (BPS) pada bulan Februari 2020, tercatat jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 137,91 juta dengan sebanyak 131,03 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak

## Tanggung Jawab Pengusaha Atas Pembayaran Pesangon Pekerja Sistem Outsourcing Berdasarkan Prinsip TUPE

## Shafinaz Rania Rachmat shafinazrr@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
In running a company, supporting job is needed to reduce the production cost to the operational function of a company. The practice of the outsourcing system is here to provide strategic benefits for the Company. The practice of the outsourcing system is still considered not protecting and guaranteeing the rights of outsourced workers. Therefore, the Constitutional Court Decision No. 27 / PUU-IX / 2011 existed on the material review of the Manpower Law. However, the issuance of the Constitutional Court Decision created legal uncertainty regarding rights and obligations, particularly in relation to the calculation of the working period. This study aims to determine the responsibilities of the company regarding severance pay for workers based on the TUPE principle. Because of this transfer, the Employer has passed the responsibility related to the provision of severance pay which is the right of the Workers.
Keywords: Outsourcing; TUPE; Employment.

## Abstrak
Dalam menjalankan suatu perusahaan dibutuhkannya suatu pekerjaan penunjang baik untuk penekanan anggaran biaya produksi hingga fungsi operasional suatu perusahaan. Praktik sistem outsourcing hadir untuk memberikan manfaat strategis bagi Perusahaan. Praktik sistem outsourcing dirasa masih tidak melindungi dan menjamin hak-hak para pekerja outsource. Oleh karena itu, terbit Putusan MK No. 27/
PUU-IX/2011 atas uji materiil terhadap UU Ketenagakerjaan. Namun, dengan terbitnya Putusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak dan kewajiban khususnya terkait dengan perhitungan  masa  kerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tanggung jawab Perusahaan terkait pembayaran pesangon pekerja berdasarkan  prinsip  TUPE.  Karena  adanya  pengalihan  tersebut,
Pengusaha lempar tanggung jawab terkait dengan pemberian uang pesangon yang menjadi hak para Pekerja.
Kata Kunci: Alih Daya; TUPE; Ketenagakerjaan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Shafinaz Rania Rachmat
How to cite: Shafinaz Rania Rachmat, ‘Tanggung Jawab Pengusaha Atas Pembayaran Pesangon Pekerja Sistem Outsourcing Berdasarkan Prinsip TUPE’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32736 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...
6,88 juta orang menganggur. 1 Pengangguran yang terjadi di negara Indonesia cenderung karena tidak terserapnya sumber daya manusia di pasar tenaga kerja secara signifikan dan banyaknya penduduk usia kerja kurang memiliki keahlian dalam bekerja.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran, salah satunya dengan praktik sistem outsourcing .  Merujuk  pada Pasal 64, 65, dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 (Selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan). Secara singkat, pada praktek sistem outsourcing perusahaan penyedia jasa pekerja (selanjutnya disebut sebagai Perusahaan PJP) menyediakan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan (selanjutnya disebut sebagai Perusahan user ) yang dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang dibuat secara tertulis.
Dengan diajukannya uji materiil terhadap UU Ketenagakerjaan terutama pada Pasal 59 dan Pasal 64 yang dirasa bertentanggan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Yang kemudian dikeluarkannya Putusan  Mahkamah  Konsistusi  No.  27/PUU-IX/2011,  Majelis  Hakim  pada putusannya berpendapat bahwa terdapat dua model yang dapat dilaksanakan guna melindungi  dan  menjamin  hak-hak  para  pekerja.  Pertama,  mensyaratkan  agar perjanjian  kerja  berbentuk  PWKTT.  Kedua,  diterapkannya  prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (selanjutnya disebut sebagai TUPE) atau prinsip pengalihan bagi perusahaan yang melaksanakan praktik sistem outsourcing .
Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Konsistusi tersebut menyebutkan bahwa,
para Pekerja praktik sistem outsourcing tersebut tidak dilakukan sebagai Pekerja baru. Masa kerja yang dilalui para Pekerja praktik sistem outsourcing akan tetap dianggap dan tetap diperhitungkan, sehingga hak-hak yang melekat para pekerja tetap  dapat  didapatkan  secara  layak  dan  proposional.  Dengan  demikian  dengan adanya prinsip TUPE ini, merupakan tindakan untuk melindungi kelangsungan
1 Badan Pusat Statistik, ‘Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020’, (Badan Pusat Statistik, 2020), [2], < https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html > , dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2020.
kerja bagi Pekerja dengan penghargaan masa kerja dan pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut.
Penerapan TUPE ditujukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja. Namun,  terjadi  pertentangan  aturan  hukum  antara  UU  Ketenagakerjaan  dengan Permenakertrans  No.  19 Tahun  2012  yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum. Pemberian hak tersebut di rasa tidak memperhatikan antara hak dan kewajiban para pihak khususnya terkait penghitungan masa kerja dan hak-hak pekerja.  UU Ketenagakerjaan dengan jelas mengatur bahwa masa kerja diperuntukkan hanya bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan perusahaan. 2
Dari pemasalahan yang sudah diuraikan diatas, penulis akan mencoba membahas secara mendalam mengenai penerapan prinsip TUPE dalam bentuk pemberian pesangon kepada pekerja sistem outsourcing dari sudut pandang UU
Ketenagakerjaan  serta  melakukan  pengkajian  yang  lebih  dalam  terhadap  aspek peraturan hukum praktik sistem outsourcing di Indonesia.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan yaitu dengan Doctrinal Research atau Penelitian Doktrinal, dimana tipe penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undang, literature, teori-teori hukum secara keseluruhan terkait dengan permasalahan yang diangkat.
Penerapan Praktik Sistem Outsourcing di Indonesia
Praktik sistem outsourcing merupakan sistem yang dibutuhkan di dalam fungsi operasional suatu perusahaan. Dengan praktik sistem outsourcing , perusahaan tidak perlu mengeluarkan anggaran tenaga kerja yang tinggi dan perusahaan tetap dapat mengembangkan usahanya.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah
“ outsourcing”. Merujuk  pada  kepada  ketentuan  dalam  BW,  praktik  sistem
2 Ike Farida, Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing (Sinar Grafika 2019).[205].

## 368 Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...
outsourcing dikenal  sebagai  Perjanjian  Pemborongan.  Pada  Pasal  1601  b  BW menyatakan bahwa, “Perjanjian pemborong kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”. UU  Ketenagakerjaan  tidak  mengenal  istilah  praktik  sistem outsourcing, namun  dikenal  sebagai  praktik  sistem  alih  daya.  Adapun  pada  pasal  64  UU Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa,  “Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.
Pada tahun 2012 diperkirakan sebanyak 16 (enam belas) juta orang atau sekitar 40 (empat pulih) persen dari total tenaga kerja di Indonesia merupakan pekerja praktik sistem outsourcing. 3 Berkembangnya praktik sistem outsourcing di Indonesia dikarenakan memberikan manfaat strategis, antara lain Pertama, meningkatkan  fokus  Perusahaan  pada  bisnis  inti.  Dalam  menjalankan  suatu perusahaan, terdapatnya jenis pekerjaan penunjang atau Non-core business dan inti usaha atau core business. Apabila  kedua  aktifitas  tersebut  dilakukan  oleh Perusahaan itu sendiri, maka Perusahaan akan kehilangan konsentrasinya terhadap inti usaha dan tidak tercapainya target. Dengan demikian pekerjaan penunjang tersebut akan diserahkan kepada Perusahaan outsource dan Perusahaan akan berfokus pada inti usahanya.
Kedua ,  mempercepat  proses  adaptasi  terhadap  proses  perubahan  bisnis.
Dalam hal ini pihak eskternal yang direkrut adalah para ahli yang berkecimpung di bidang yang sama dan di industri yang sama, dengan itu kecepatan untuk melakukan perubahan pun dapat tercapai melalui outsourcing, sehingga perusahaan dapat mempertahankan prestasinya di tengah persaingan yang serba ketat dengan adanya fleksibilitas. 4
3 Sofjan Wanandi, “Solutions For The Outsourcing System in Indonesia”, (Global Business Guide Indonesia) < http://www.gbgindonesia.com/en/main/partners_updates/apindo/solutions_for_ the_ outsourcing _system_in_indonesia.phpm > , dikunjungi pada tanggal 29 November 2020. 4 Iftida Yasar, Sukses Implementasi Outsourcing (Penerbit PPM, 2008).[18].
Ketiga, memecahkan  masalah  yang  sulit  dikendala  atau  dikelola.  Dalam hal ini, apabila Perusahaan bertambah besar dan keputusan di tingkat pelaksana lapangan memerlukan penanganan yang cepat dan efisien, maka perlu dilibatkan pihak lain untuk membantu masalah ini. 5
Keempat , sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih  strategis.  Pemanfaatan  tenaga  kerja  yang  ada  untuk  menangani  pekerjaan tambahan juga dapat menimbulkan masalah seperti pekerja tidak fokus pada pekerjaan atau tugas fokusnya, oleh karena itu sejumlah Perusahaan memilih menggunakan jasa outsourcing karena pola ini tidak mengganggu SDM yang ada. 6
Kelima ,  memungkinkan  penghematan  dana  kapital. Outsourcing dapat memeberikan financial  flexibility bagi perusahaan, dalam hal ini biaya yang dikeluarkan menjadi lebih pasti jumlahnya karena dilakukan atau diserahkan kepada ahlinya. 7
Keenam , mengefesiensikan dan mengendalikan biaya operasional. Outsourcing juga diakui dapat mengurangi beban biaya operasional dengan menyerahkan kepada ahlinya, maka hasil yang akan dicapai dapat diprediksi dengan lebih akurat. 8
Pada tahun 2012, terbit Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain. Pada peraturan ini merupakan peraturan pelaksana untuk praktik sistem outsourcing, sehingga memperjelas mengenai hak dan kewajiban setiap Pihak dan memperjelas pelaksanaan  hubungan  kerja  bagi  Perjanjian  Pemborongan  dan  Penyedia  Jasa Pekerja. Adapun perubahan kedua atas Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 yaitu dengan  diterbitkannya  Permenakertrans  No.  11  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua atas Permenakertans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
5 ibid. [19].
6 ibid. 7 ibid. [20]. 8 ibid. [20-21].

## 370 Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...

## Jenis-Jenis Praktik Sistem Outsourcing
Merujuk  ketentuan  Pasal  64  UU  Ketenagakerjaan,  pelaksanaan  praktik sistem outsourcing dapat berbentuk Perjanjian Pemborong Pekerjaan atau Penyedia Jasa Pekerja. UU Ketenagakerjaan tidak memberikan penjelasan pengertian istilah kedua jenis praktik sistem outsourcing tersebut. Adapun melalui Pasal 81 angka 18 dan angka 19 UU Cipta Kerja menghapus Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan. Pada Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja tersebut menyebutkan “Perusahaan Alih Daya”,  sehingga  dapat  dilihat  bahwa  UU  Cipta  Kerja  tetap  mengatur  adanya praktik sistem outsource dalam  ketenagakerjaan  di  Indonesia.  UU  Cipta  kerja memberikan perluasan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan outsource sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap Praktik Sistem outsource.
Mengenai  pengaturan    sistem,  syarat,  dan  ketentuan  pelaksanaan  kedua  sistem tersebut  diatur  secara  umum  pada  UU  Ketenagakerjaan  dan  diatur  lebih  lanjut pada Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 sehingga dapat melakukan penyerahan sebagian pekerjaan.
Untuk mempermudah pemahaman mengenai jenis praktik sistem outsourcing , dapat dilihat pada table berikut.
Pemborongan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerja Perjanjian Berdasarkan dengan perjanjian pemborongan  pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan dengan perjanjian penyedia jasa pekerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak Para Pihak Perusahaan Pemberi Pekerjaan dan Perusahaan Penerima Pemborongan. Perusahaan User ,  Perusahaan  PJP, dan Pekerja. Hubungan Kerja PKWTT atau PKWT PKWTT dan PKWT Perintah Kerja Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari Perusahaan Penerima Pemborong. Dilakukan langsung oleh Perusahaan user. Tempat Berlangsungnya Penyerahan Pekerja Pekerja melaksanakan pekerjannya tidak ditempat Perusahaan Penerima Pemborongan. Pekerja melaksanakan pekerjaan langsung di tempat Perusahaan user berada.
Jenis pekerjaan Kegiatan  yang  tidak  menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh Perusahaan user , proses pelaksanaan pekerjaan tetap bejalan sebagai mestinya. Kegiatan  jasa  penunjang  atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi: Usaha pelayanan kebersihan; Usaha penyediaan makanan; Usaha tenaga kerja pengamanan; Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan Usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja. Persyaratan Perusahaan Outsource Perusahan penerima pemborong harus memenuhi persyaratan: Berbentuk  badan  hukum;  Memiliki tanda  daftar  perusahaan;  Memiliki izin usaha; dan Memiliki bukti wajib lapor ketenagakejraan di perusahaan. Perusahaan  PJP  harus  memenuhi persyaratan: Badan usaha yang berbentuk badan hukum serta bergerak di bidang usaha Penyedia jasa Pekerja; dan Memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

## Prinsip TUPE Sebagai Perlindungan Bagi Pekerja Outsourcing
Setiap Pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas setiap  hak-haknya.  Hal  ini  tercantum  pada  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”.  Selain  itu,  pada pertimbangan  dibuatnya  UU  Ketenagakerjaan  pada  huruf  d  disebutkan  bahwa, “Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakukan tanpa diskriminiasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha”.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. 9 Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep
9 Qinan Qinthar Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di PT. Smelting Gresik Atas Pemutus Hubungan Kerja Secara Sepihak Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’ (Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan 2017).[27].

## 372 Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...
bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 10 Terdapat 2 (dua) cara melindungi Pekerja, antara lain: 11
1.  Melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun.
2.  Melalui serikat pekerja, melalui serikat pekerja dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima.
Melalui  UU  Ketenagakerjaan  tersebut  menjadi  dasar  penguat  bahwa merupakan hal yang wajib bagi setiap perusahaan untuk melindungi hak-hak para Pekerjanya. Lingkup perlindungan yang diberikan dalam pasal UU Ketenagakerjaan,
diantaranya yaitu:
1. Pas al  4  huruf  d,  “Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam mewujudkan kesejahteraan”;
2. Pasal 5, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”;
3.  Pasal 6, “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”;
4.  Pasal  86  ayat  (1),  “Setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”;
5.  Pasal  99  ayat  (1),  “Setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.
Praktik sistem outsourcing dianggap sebagai perbudakan modern dikarenakan tidak terlindungnya hak-hak Pekerja yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  menimbang  pada  Putusan  MK  No.  27/ PUU-IX/2011 bahwa pernyataan tersebut tidak dibenarkan karena praktik sistem outsourcing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan sudah mengatur mengenai perlindungan kerja dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikarenakan praktik sistem outsourcing yang terbilang baru mewarnai hukum
10 ibid.
11 Uti Ilmu Royen, ‘Perlindugan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)’ (Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2009).[13].
ketenagakerjaan maka dibutuhkannya suatu keseimbangan antara kepentingan para Perusahaan terhadap para Pekerja untuk memberikan suatu perlindungan dan jaminan kepada Pekerja. Prinsip TUPE lahir sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan tersebut.

## Konsep Perlindungan Dalam Prinsip TUPE
Dalam praktik sistem outsourcing hubungan kerja dapat berbentuk PKWTT atau PKWT, sehingga apabila dilaksanakannya hubungan kerja PKWT maka Pekerja memiliki posisi yang lemah sehingga menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja jika Perusahan user memutuskan perjanjian kerja. Dengan putusnya perjanjian kerja tersebut, berdampak pada Pekerja yang semulanya melakukan pekerjaan penunjang di Perusahaan user tidak memiliki pekerjaan karena tidak adanya perpanjangan kontrak.  Selain  tidak  adanya  kepastian  mengenai  kelanjutan  kerja,  hilangnya kesempatan Pekerja untuk memperoleh pendapatan dan mendapatkan tunjangan sesuai dengan masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan dengan pasti.
Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut serta untuk menjamin dan memberikan perlindungan pada hak-hak Pekerja, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat dua model yang dapat dilaksanakan pada praktik sistem outsourcing antara lain, Pertama , mensyaratkan agar perjanjian kerja berbentuk PWKTT. Melalui PKWTT, hubungan kerja antara Perja dengan Perusahaan PJP adalah konsistusional. 12
Kedua, diterapkannya prinsip TUPE atau prinsip pengalihan bagi perusahaan yang melaksanakan praktik sistem outsourcing . Merujuk pada pertimbangan Mahkamah pada Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, prinsip TUPE diterapkan pada saat Perusahaan User memutus perjanjian kerja dengan Perusahaan PJP dan masih ada pekerjaan yang diperintahkan dan berlanjut. Kemudian apabila Perusahaan User melakukan perjanjian kerja  lain  dengan  Perusahaan  PJP  baru,  maka  Perusahaan  PJP  baru  tersebut  harus
12 Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011.[44].

## 374 Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...
melanjutkan kontrak kerja yang telah ada tanpa mengubah kententuan yang ada kecuali adanya bertambahnya hak pekerja dalam kontrak kerja tersebut.
Konsep TUPE tersebut diyakini dapat memberi kepastian terhadap hak-hak Pekerja khususnya pada keberlanjutan kerja dan juga masa kerja harus dianggap tetap ada dan diperhitungkan oleh Perusahaan PJP baru. Apabila Pekerja diberhentikan dengan alasan pergantian Perusahaan PJP, maka Pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak. 13
Adapun perlindungan terhadap hak-hak Pekerja Outsource pada Permenakertans No. 19 tahun 2012, Pertama , Pada Pasal 19 huruf b, disebutkan bahwa  “Penegasan  bahwa  Perusahaan  PJP  bersedia  menerima  Pekerja  dari Perusahaan  PJP  sebelumnya  untuk  jenis  pekerjaan  yang  terus  menenus  ada  di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian Perusahaan PJP”.
Kedua , secara garis besar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa apabila Perusahaan user tidak melanjutkan perjanjian kerja dengan Perusahaan PJP lama, maka Perusahaan PJP baru harus melanjutkan perjanjia kerja yang ada tanpa  mengurangi  ketentuan  yang  telah  disepakati.    Kemudian  masa  kerja  yang sebelumnya telah terlaksana tetap dianggap ada dan diperhitungkan, oleh karena itu pengalaman masa kerja Pekerja akan terlindungi.
Dapat disimpulkan bahwa lahirnya prinsip TUPE pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ditujukan untuk menjamin perlindungan atas hak- hak pekerja outsourcing .  Dalam hal ini Perusahaan dapat dilakukannya pembuatan dan penetapan skema proses produksi suatu barang maupun jasa sehingga dapat ditentukan core business; diluar itu berarti pekerjaan penunjang.

## Konsep Pengalihan Hak dan Kewajiban Dalam Prinsip TUPE
Pada perjanjian praktik sistem outsource adanya suatu perjanjian antara Perusahaan PJP dengan Perusahaan user dan Perusahaan PJP dengan Pekerja, yang
13 Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011.[ 45].
berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan hingga hak dan kewajiban setiap pihak. Selain itu juga adanya ketentuan mengenai klausula prinsip TUPE untuk melindungi Pekerja apabila di lain hari Perusahaan user memutus perjanjian kerja dengan Perusahaan PJP lama. Dalam hal ini, apabila Perusahan user membuat perjanjian kerja dengan Perusahaan PJP baru, pekerja yang sebelumnya mempunyai perjanjian kerja dengan Perusahaan PJP lama beralih kepada Perusahaan PJP  baru,  tanpa  mengubah  isi  kontrak  kecuali  lebih  menguntungkan  Pekerja.

## Dengan demikian, adanya suatu peralihan hak dan kewajiban antara Perusahaan
PJP lama dengan Perusahaan PJP baru.
Pada  Pasal  28  Permenakertans  No.  19  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  di dalam perjanjian kerja wajib untuk memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. Namun apabila melihat konsep prinsip TUPE, hak dan kewajiban yang  tercantum  pada  perjanjian  kerja  perjanjian  kerja  Perusahaan  PJP  lama  dan Pekerja beralih kepada Perusahaan PJP baru tanpa mengurangi segala ketentuan yang ada. Dengan adanya ketentuan tersebut yang ditujukan untuk melindungi Pekerja, namun dalam hal ini tidak melindungi pihak lain khususnya Perusahaan PJP baru.
Dalam prinsip TUPE hanya melindungi dan menjamin hak-hak Pekerja yang  tercantum  pada  perjanjian  kerja  dan  apabila  Perusahaan  PJP  baru  hanya melaksanakan kewajiban yang berlaku pada ketentuan perjanjian kerja tanpa melihat hak dan kewajiban pada peraturan perusahaan dan PKB, maka akan berkurangnya hak-hak Pekerja. Oleh karena itu apabila yang dialihkan hanya perjanjiian kerja, maka hak-hak Pekerja sangat rentan untuk terlanggar dan dapat menimbulkan adanya perselisihan hubungan industrial.
Keberlangsungan  kerja  yang  terus  menerus  dalam  prinsip  TUPE  juga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masa kerja yang dilaksanakan oleh  Pekerja.  Apabila  melihat  konsep  hubungan  kerja  PKWT,  jika  hubungan kerja itu berakhir maka pihak yang mengakhiri wajib untuk membayar ganti rugi sesuai dengan upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.  Dengan  demikian,  pekerja  PKWT  tidak  mempunyai  hak  pembayaran uang pesangon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1)

## 376 Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...
UU  Ketenagakerjaan.  Prinsip TUPE  mensyaratkan  masa  kerja  yang  dilalui  para Pekerja akan tetap dihitung apabila terjadi pengalihan Perusahaan PJP, namun pada Permenakertrans tidak adanya ketentuan mengenai perhitungan masa kerja dan dalam UU Ketenagakerjaan, adanya perhitungan masa kerja hanya diperuntukkan bagi Pekerja yang memiliki hubungan PKWTT. Dari sinilah timbul adanya ketidak pastian hukum mengenai hak-hak pekerja atas uang pesangon.
Perhitungan masa kerja menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu ( temporer) , maka perhitungan masa kerja baru mulai dihitung sejak diangkat menjadi “pegawai tetap”. 14 Apabila merujuk pada sifat perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka kewajiban  perhitungan  masa  kerja  harus  dilakukan  oleh  Perusahaan  PJP  yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pekerja, yang didasarkan pada perjanjian. 15 Dalam hal ini perusahaan user tidak memiliki hubungan langsung dengan Pekerja oleh karena itu kewajiban untuk membayar hak-hak pekerja berada pada Perusahaan PJP.

## Kesimpulan
Praktik sistem outsourcing menjadi berkembang di Indonesia karena memberikannya  manfaat  stratregis.  Pada  Putusan  MK  No.  27/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja praktik sistem outsourcing maka terdapat dua model yang dapat dilaksanakan  antara lain, dengan menggunakan hubungan kerja berbentuk PKWTT dan menerapkan prinsip TUPE. Prinsip TUPE lahir sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan pekerja praktik sistem outsourcing yang  rentan  untuk  disalah  gunakan.  Adapun  perlindungan yang diberikan dalam prinsip TUPE yaitu pertama , apabila dalam perjanjian kerja tidak memuat adanya klausula prinsip TUPE maka hubungan kerja tersebut
14 Umar Kasim, ‘Perhitungan Masa Kerja Pekerja Outsourcing (Alih Daya)’, (HukumOnline, 2013),< https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50ee7bd56d6a1/perhitungan-masa- kerja-pekerja- outsourcing -alih-daya/ > , dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2020.
15 Ike Farida, Op.Cit. [205].
haruss didasarkan pada PKWTT. Kedua , apabila dalam perjanjian kerja memuat klasula prinsip TUPE maka hubungan kerja dapat didasarkan pada PKWT. Apabila merujuk pada sifat perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka  kewajiban  perhitungan  masa  kerja  harus  dilakukan  oleh  Perusahaan  PJP yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pekerja, yang didasarkan pada perjanjian.  Dalam  hal  ini  perusahaan user tidak memiliki hubungan langsung dengan Pekerja oleh karena itu kewajiban untuk membayar hak-hak pekerja berada pada Perusahaan PJP.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ike Farida , Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing (Sinar Grafika 2019).
Iftida Yasar, Sukses Implementasi Outsourcing (Penerbit PPM 2008).

## Karya Ilmiah
Qinan Qintha r Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di PT. Smelting Gresik Atas Pemutus Hubungan Kerja Secara Sepihak Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerja’ (Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan 2017).
Uti  Ilmu  Royen,  ‘Perlindugan  Hukum  terhadap  Pekerja/Buruh  Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang’ (Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2009).

## Laman
Badan Pusat Statistik, ‘ Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020’ , (Badan Pusat Statistik, 2020,) < https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/ februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen. html> , dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2020.
Sofjan Wanandi, “Solutions For The Outsourcing System in Indonesia”, (Global Business Guide Indonesia) < http://www.gbgindonesia.com/en/main/ partners_updates/apindo/solutions_for_the_ outsourcing _system_in_ indonesia.phpm > , dikunjungi pada tanggal 29 November 2020.

## 378 Shafinaz Rania: Tanggung Jawab Pengusaha...
Umar  Kasim,  ‘Perhitungan  Masa  Kerja  Pekerja Outsourcing (Alih Daya)’, (HukumOnline,2013)<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt50ee7bd56d6a1/perhitungan-masa-kerja-pekerja- outsourcing -alih- daya/>dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2020.

## Perundang-undangan
Unda ng-Undang Dasar 1945 (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138).
Permenakertrans No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 869).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011.