## TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR CAMAT KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

## Martinus Syamsudin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: martinussyamsudin1974@gmail.com
Abstract: The problem studied in this research is the implementation of the main duties and functions of the Kayan Hilir sub-district head, Sintang Regency. The aim to be achieved in this research is to find out, describe and analyze the implementation of the main duties and functions of the sub-district head with this research method using descriptive research. The subjects in the sub-district head, section heads, research techniques  used  in  data  collection  were  observation,  interviews  and  documentation  studies  with  data analysis  using  qualitative  descriptive  analysis  methods.  The  results  of  this  research  show  that  the Coordination Function has been carried out in accordance with the theory of internal coordination, namely coordination from the leadership in order to coordinate the implementation of the main tasks of the District Government. The coaching function of the Kayan Hilir Subdistrict Head has been carried out by providing guidance  to  the  apparatus  in  carrying  out  work.  The  Community  Service  function,  which  is  the implementation of the village government's main task in serving the community, has been carried out. Keywords: Main Duties and Functions; Subdistrict Head..
Abstrak: Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  Pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan Fungsi Camat Kayan Hilir Kabupaten  Sintang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui, mengdeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat  dengan  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Deskriptif.  Subjek  dalam  yakni camat, Kepala seksi dengan Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi  dengan  analisis  data  menggunakan  metode analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Fungsi  Koordinasi  telah dilakukan  dapat  sudah  sesuai  dengan  teori  koordinasi  intern  yakni  koordinasi  dari  pimpinan dalam  rangka  mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas  pokok  Pemerintahan  Kecamatan.  Fungsi Pembinaan  oleh  Camat  Kayan  Hilir  telah  dilakukan  dengan  melakukan  pembinaan  terhadap aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan. Fungsi Pelayanan Masyarakat yang menjadi pelaksanaan tugas pokok pemerintah desa dalam melayani masyarakat sudah dilakukan.
Kata Kunci: Tugas Pokok dan Fungsi; Camat.

## PENDAHULUAN
Kecamatan Kayan Hilir
merupakan 1 (satu) dari 14 (empat belas) Kecamatan    di  Kabupaten  Sintang  yang terletak  di  bagian  Timur,  yaitu  di pedalaman  Sungai  Kayan.    Ibukota Kecamatan  di  Nanga  Mau.  Kecamatan Kayan  Hilir  memiliki  luas  wilayah 1.136,70  Km2  (5,25  %  dari  luas
Kabupaten  Sintang  yaitu21.635.00  Km²), dengan  batas-batasnya  sebagai  berikut: (1)  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Kabupaten  Kapuas  Hulu;  (2)  Sebelah Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Kapuas  Hulu;  (3)  Sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Kabupaten  Melawi; dan (4) Sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan  Sintang  dan  Kecamatan Dedai.
Aparatur Negara merupakan suatu unsur  yang  paling  pokok  dalam menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan  tugas  Pemerintah  dalam membangun.    Pelaksanaan  tugas-tugas Pemerintah  yang  bersifat  rutin  maupun yang  bersifat  pembangunan  harus berlangsung terus dan
juga menyempurnakan  aparatur  Pemerintah itu  sendiri.  Untuk  melaksanakan  tugas Pemerintah  telah  menyelenggarakan berbagai  usaha  dalam  bidang  kegiatan Pemerintah,  baik  yang  bersifat  rutin maupun  yang  bersifat  pembangunan seperti  yang  ditetapkan  dalam  bentuk mewujudkan pembangunan harus dijalankan dengan displin.
Untuk  dapat  melakukan  sikap- sikap  yang  displin  mutlak  diperlukan adanya Administrasi yang berkelangsungan,  efisien,  efektif,  sikap mental  dan  norma-norma  pegawai bersih yang mengabdikan dirinya hanya pada  kepentingan  bangsa  dan  Negara. Jadi  untuk  mewujudkan  hal  tersebut diatas,  diperlukan  adanya  pembinaan aparatur  Pemerintah  yang  mengarah kepada terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas
umum Pemerintahan  dan  pembangunan  yang sebaik-baiknya.  Dengan dilandasi sikap pengabdian  kepada  masyarakat,  bangsa dan negara.
Pada  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal-hal  yang  terkait  dengan  Kecamatan diatur dalam pasal 126 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:  (1)  Kecamatan  dibentuk  di
wilayah  kabupaten/kota    dengan  perda berpedoman
pada peraturan pemerintah; (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dipimpin  oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota  untuk  menangani  sebagian urusan otonomi daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2018    Tentang  Kecamatan,  telah mengatur  secara  cukup  rinci  mengenai kecamatan  dan  camat.  Akan  tetapi, pelaksanaan
Peraturan Pemerintah tersebut pada sejumlah daerah terhambat oleh sikap-sikap para bupati/walikota  yang  dengan  berbagai alasan  yang  mereka  buat,  cenderung untuk melakukan sentralisasi kekuasaan dan  enggan  untuk  berbagi  kekuasaan/ kewenangan  (desentralisasi)  kepada para camat.
Begitu juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk  di  wilayah  kabupaten/kota dengan  Peraturan  Daerah  berpedoman pada  Peraturan  Pemerintah  ini.  Dan pada  pasal  15  ayat  2  yang  berbunyi, Selain  tugas  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  Camat  melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati/walikota untuk  menangani  sebagian  urusan otonomi  daerah,  yang  meliputi  aspek perizinan,  rekomendasi,  koordinasi, pembinaan, pengawasan; fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan, kewenangan  lain  yang  dilimpahkan.
Dengan  demikian  Camat  bukan  lagi kepala wilayah yang memiliki
kewenangan sebagai "penguasa wilayah".  Itu  berarti  bahwa  camat  tidak memiliki wewenang atributif, melainkan hanya  memiliki  kewenangan  delegatif. Tanpa  adanya  pelimpahan  kewenangan dari Bupati/walikota, Camat tidak dapat menjalankan  aktivitasnya  secara  sah. Sebagai  unsur  lini  kewilayahan,  Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini, yaitu “ to do, to act ” artinya kegiatan Camat beserta jajarannya.
Menurut Undang- undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan
hanyalah merupakan wilayah  kerja  Camat  sebagai  perangkat daerah,  yang  mewakili  Bupati/walikota di  wilayah  kerja  tertentu  dan  menurut Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2018    Tentang  Kecamatan  merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai  pelaksana  teknis  kewilayahan yang  mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
lstilah
Kecamatan sebagai perangkat  daerah  berbeda  dengan perangkat  daerah  lainnya  seperti  dinas, badan  dan  kantor,  karena  Kecamatan merupakan  perangkat  daerah  yang berada  di  wilayah,  memimpin  wilayah kerja  tertentu  yang  merupakan  bagian dari  wilayah  suatu  kabupaten/kota. Pelimpahan  wewenang  Bupati  kepada Camat  dalam  implementasinya  tidak semulus  yang  dibayangkan.  Masih banyak  kendala  khususnya  yang  terjadi di Kecamatan, mulai dari peralatan yang tidak mendukungseperti  komputer, sepeda  motor  untuk  survey,  kurang siapnya  Sumber  Daya  Manusia  baik secara kuantitas maupun
kompetensinya,  kurangnya  anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Berdasarkan  pengamatan  penulis bahwa masih belum efektifnya pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pada Kantor  Camat,  pemahaman  masyarakat bahwa  pentingnya  tertib  administrasi dalam  pelayanan  juga  masih  kurang serta  masih  dianggap  berbelitnya birokrasi pelayanan.
Tugas Pokok secara umum merupakan  hal-hal  yang  harus  bahkan wajib  dikerjakan  oleh  seorang  anggota organisasi  atau  pegawai  dalam  suatu instansi  secara  rutin  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimilikinya  untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang  Nomor  1  Tahun  2011    Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja (SOTK)  pemerintah  Kecamatan  untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6  Pemerintah  Camat  Kabupaten  Sintang mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan pembangunan;
3. Mengkoordinasikan
kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan upaya penyelnggaraan  ketentraman  dan ketertiban umum;
5. Mengkoordinasikan  penerapan  dan penegakan  peraturan  perundang- undangan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana  dan  fasilitas  pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Camat;
8. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
9. Melaksanakan pelayanan
masyarakat  yang  menjadi  ruang lingkup  tugasnya  dan  atau  yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
10. Evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan tugas dan fungsi ;
11. Penyusunan  laporan  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibidang pemerintahan Camat;
12. Pelaksanaan  tugas  lain  sesuai dengan perlimpahan sebagian kewenangan  oleh  Bupati  kepada Camat.

## Fungsi Koordinasi
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2018    tentang  Kecamatan  pada Pasal  IV  menjelaskan  secara  jelas Kedudukan,  Tugas  dan  Wewenang Camat.  Camat  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan yang meliput:
a. Mengkoordinasikan
kegiatan pemberdayaan masyarakat; a) mendorong partisipasi masyarakat  untuk  ikut  serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; b) melakukan  pembinaan  dan Pembinaan terhadap keseluruhan  unit  kerja  baik pemerintah  maupun  swasta yang  mempunyai  program kerja dan kegiatan pemberdayaan  masyarakat  di wilayah kerja kecamatan; c) melakukan  evaluasi  terhadap berbagai
kegiatan
pemberdayaan  masyarakat  di wilayah  kecamatan  baik  yang dilakukan  oleh  unit  kerja pemerintahan maupun swasta;
d) melakukan  tugas-tugas  lain  di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan
e) melaporkan  pelaksanaan  tugas pemberdayaan  masyarakat  di wilayah kerja kecamatan kkepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah.
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan  ketentraman  dan ketertiban umum;
a) melakukan  koordinasi  dengan kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dan/atau  Tentara Nasional  Indonesia  mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan  ketentraman dan  ketertiban  umum  di wilayah kecamatan;
b) melakukan  koordinasi  dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan  ketentraman  dan ketertiban  umum  masyarakat di wilayah kecamatan; dan
c) melaporkan
pelaksanaan pembinaan  ketentraman  dan
ketertiban
kepada bupati/walikota.
c. Mengkoordinasikan  penerapan  dan penegakan  peraturan  perundang- undangan;
a) melakukan  koordinasi  dengan satuan  kerja  perangkat  daerah yang  tugas  dan  fungsinya  di bidang  penerapan  peraturan perundang-undangan;
b) melakukan  koordinasi  dengan satuan  kerja  perangkat  daerah yang  tugas  dan  fungsinya  di bidang  penegakan  peraturan perundang-undangan dan/atau  Kepolisian  Negara Republik Indonesia; dan
c) melaporkan pelaksanaan penerapan  dan  penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana  dan  fasilitas  pelayanan umum;
a) melakukan  koordinasi  dengan satuan  kerja  perangkat  daerah dan/atau instansi vertical yang tugas  dan  fungsinya  di  bidang pemeliharaaan  prasarana  dan fasilitas pelayanan umum;
b) melakukan  koordinasi  dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; dan c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan  prasarana  dan fasilitas  pelayanan  umum  di
wilayah  kecamatan  kepada bupati/walikota.
e. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  di  tingkat kecamatan;
a) melakukan  koordinasi  dengan satuan  kerja  perangkat  daerah dan  instansi  vertical  di  bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan; b) melakukan  koordinasi  dan sinkronisasi perencanaan
dengan  satuan  kerja  perangkat daerah  dan  instansi  vertical  di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c) melakukan evaluasi penyelenggaraan    kegiatan pemeriintahan di tingkat kecamatan; dan d) melaporkan  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
Koordinasi  adalah  salah  satu bentuk  hubungan  kerja  yang  memiliki karakteristik khusus. Menurut Kadarmo,
Suganda dan
Supono (2001:6) “Karakteristiknya  antara  lain  harus adanya  integrasi  serta  sinkronisasi  atau adanya  keterpaduan,  keharmonisan, serta  arah  yang  sama”.  Pentingnya koordinasi  ini  agar  organisasi  dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa tujuan organisasi dapat tercapai  serta  dalam  pencapaiannya dimanfaatkan  semua  sumber  daya secara  hemat  dan  ekonomis.  Sedangkan menurut  pendapat Handayaningrat (1990:90-91) bahwa jenis-jenis koordinasi adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi Intern, yaitu koordinasi  yang  dilakukan  oleh atasan langsung. Artinya kjoordinasi  ini  kepala/pimpinan wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari pada bawahan,  apakah  bawahan  telah melakukan  tugas  pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokoknya.
2. Koordinasi fungsional, yaitu yang dilakukan  secara  horizontal.  Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi  tidak  mungkin  dapat dilakukan  sendiri  tanpa  bantuan unit  organisasi  lainnya.  Dalam koordinasi  fungsi  ini  dapat  pula dibedakan antara koordinasi fungsional  yang  bersifat  intern dan  koordinasi  fungsional  yang bersifat ekstern.
a) Koordinasi  fungsional  yang bersifat intern, yaitu koordinasi unit-unit dalam organisasi
diperlukan  koordinasi  secara horizontal. b) Koordinasi fungsional yang bersifat ekstern yaitu koordinasi antara organisasi  satu  dengan organisasi lainnya. Sedangakan Menurut Sutarto
(2004:85) ada  beberapa manfaat dan arti penting dari koordinasi yaitu :
1. Menghindari  perasaan  lepas  satu sama  lain  antara  satuan-satuan organisasi.
2. Menghindari  perasaan  bahwa hanya ada satuan kerja organisasi atau jabatan yang paling penting.
3. Menghindari
terjadinya kekembaran  pekerjaan  atas  suatu aktivitas  atau  tugas  oleh  satuan- satuan  organisasi  atau  pejabat yang ada.
4. Menghindari kekosongan pekerjaan  atas  suatu  tugas  atau aktivitas  yang  disebabkan  saling menunggu  antara  satuan-satuan organisasi yang sama.
5. Menumbuhkan kesadaran
diantara para pejabat untuk saling membantu  dan  memberitahu masalah  yang  dihadapi  bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan dan  keselamatan  bagi  dirinya sendiri  dan  merugikan  atau menjatuhkan pejabat lain.
6. Menjamin kesatuan kebijaksanaan diantara  para  pejabat  dalam menghadapi masalah yang sama.
7. Menjamin  kesatuan  langkah  dan kesatuan tindakan.
Berdasarkan pendapat diatas dapat diuraikan bahwa koordinasi mempunyai peranan  penting  dan  strategis  dalam rangka  memaukan  dan  menyatukan antara  tujuan  dan  kesatuan  kerja  antar unit  di  dalam  organisasi  agar  dalam pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan lancar.
Menurut Newman (dalam
Ma’moeri,  2000:5)  Bahwa  koordinasi bersangkut  paut  dengan  penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok  orang.  Kegiatan-kegiatan yang  terkoordinasi adalah suatu operasi yang kegiatan-kegiatan dari para pegawai atau personel tampak harmonis,  saling  berjalin  ( dove  tailed )
serta  terintegrasi  ke  arah  suatu  sasaran yang  sama.  Sedangkan  Menurut  Terry (dalam  Ma’moeri,  2000:5)  koordinasi adalah  penyerasian  yang  teratur  usaha- usaha  untuk  menyiapkan  jumlah  yang cocok  menurut  mestinya,  waktu  dan pengarahan pelaksanaan
hingga menghasilkan
tindakan-tindakan
harmonis  dan  terpadu  menuju  sasaran yang  telah  ditentukan.  Selanjutnya Menurut  Stoner  (dalam  Ma’moeri, 2000:5) koordinasi adalah proses pemaduan  sasaran  dan  kegiatan  dari unit-unit  kerja  (bagian-bagian  atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.
Atas  dasar  pengertian  dan batasan  tersebut  diatas  jelas  bahwa koordinasi  dapat  diartikan  sebagai upaya dan proses memadukan kegiatan.
Seperti dikemukakan Lembaga Administrasi  Negara  (dalam  Kadarmo, Suganda dan Supono (2001:9) menyebutkan koordinasi “pada hakikatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan
dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling  berkaitan  beserta  segenap  gerak, langkah  dan  waktunya  dalam  rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama”. Menurut Soedjadi (1990:87) bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan  koordinasi,  maka  ada beberapa prinsip sebagai berikut :
a. Adanya wewenang formal dari koordinator.
b. Adanya  saling  menghormati wewenang  antara  pemimpin
unit  dengan  koordinator  serta antar  manajer  yang  melakukan kerjasama secara terkoordinasi. c. Sedini  mungkin  dilakukan yaitu sejak dimulainya perencanaan kerja yang memerlukan  koordinasi  dengan mengajak  semua  pihak  untuk menelaah bersama, serta menyesuaikan pelaksanaan rencana tersebut dengan rencana unitnya masing-masing. d. Terbuka, saling berkomunikasi dalam menyampaikan  dan  menerima informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan  rencana  termasuk masalah-masalah yang ada untuk ditangani bersama.
e. Dimilikinya  alat  dan  metode koordinasi  agar  koordinasi  ini efektif.  Didukung  oleh  semua sumber  yang  ada  secara  tepat, sehingga  koordinasi  menjadi lebih efektif.
f. Semua  pihak  harus  berperan pada  fungsi  dan  wewenang masing-masing koordinator maupun yang di koordinasikan. g. Koordinasi  harus  dimulai  sejak awal  mulai  dari  penetapan sasaran,  penentuan  kebijakan, perencanaan, maupun penjadwalan pelaksanaan.
h. Koordinasi  harus  ada  pada setiap pelaksanaan fungsi manajemen,  serta  pelaksanaan operasionalnya.
i. Harus telah ditetapkan waktu- waktu  yang  tepat  kegiatan koordinasi  secara  berakal,  yang
terus  menerus  dilakukan  dalam proses  pencapaian  sasaran  atau tujuan bersama.
j. Pedoman tata laksana koordinasi  harus  dirumuskan secara  tertulis  sebagai  pedoman bagi setiap orang yang berpartisipasi  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari  uraian-uraian  sebelumnya khususnya  dari bahasan tentang  konsep dan  batasan  koordinasi  dapat  dijadikan bekal untuk melakukan kegiatan koordinasi.    Namun  kiranya  penting untuk  memperhatikan  prinsip-prinsip koordinasi.  Adapun  prinsip-prinsipnya menurut  Suganda  (1991:30)  adalah sebagai berikut :
a. Harus berpegang pada wewenang formal dan didukung dengan  kemauan  dari  semua pihak.
b. Koordinasi  dimulai  dari  tahap dini,  yaitu  sebelum  perumusan kebijakan.
c. Harus terjadi adanya
komunikasi timbal balik. d. Harus  selalu  memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terciptanya koordinasi.
e. Koordinasi  harus  dilakukan secara terus menerus.
f. Tentukan bentuk yang digunakan.
g. Adanya pedoman atau petunjuk untuk pelaksanaan.
Koordinasi  timbul  dan  sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara  efektif  dan  efisien  melalui
pembagian  tugas.  Tugas-tugas  ini diwadahkan  dalam  unit-unit  sebagai pelaksana  dan  penanggung  jawab  satu atau  beberapa  fungsi,  dengan  demikian setiap  unit  mempunyai  sasaran.  Akan tetapi  semua  pihak  dalam  organisasi, terutama para pimpinan sangat berkepentingan  agar  semua  unit  beserta seluruh  petugas  dan  kegiatannya termasuk  sumber-sumber  lainnya  dapat berjalan  terpadu,  serasi  dan  selaras dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran bersama.
Menurut Suganda (1991:30)
koordinasi  dalam  kegiatan  pemerintahn dan  pembangunan  dapat  dibedakan sebagai  berikut,  “Koordinasi  Hierarkhis (Koordinasi  vertikal)  dan  koordinasi fungsional”. Koordinasi Hierarkhis (vertikal)  adalah  koordinasi  dilakukan oleh  seseorang  pejabat  pimpinan  dalam suatu  instansi  pemerintah  terhadap pejabat
(pegawai) atau instansi bawahannya.  Koordinasi  macam  ini melekat  pada  setiap  fungsi  pimpinan seperti halnya
fungsi-fungsi perencanaan,
penggerak, pengorganisasian,  dan  pengawasan.
Setiap  pimpinan  berkewajiban  untuk mengkoordinasikan
kegiatan bawahannya.
Koordinasi  fungsional  adalah koordinasi yang  dilakukan oleh seorang pejabat  atau  suatu  instansi  terhadap pejabat  atau  instansi  lainnya  yang tugasnya  saling  berkaitan  berdasarkan asas  fungsionalisasi.  Menurut  Suganda (1991:31)  dalam  koordinasi  fungsional ini dapat dibedakan yaitu :
a. Koordinasi Fungsional Horizontal. Koordinasi ini
dilakukan  oleh  seorang  pejabat atau suatu unit/instansi terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang setingkat.
b. Koordinasi  Fungsional  diagonal. Koordinasi  ini  dilakukan  oleh seorang  pajabat  atau  suatu instansi  terhadap  pejabat  atau instansi  lain  yang  lebih  rendah tingkatnya tetapi bukan bawahannya.
c. Koordinasi Fungsional Teritorial. Koordinasi  ini  dilakukan  oleh seorang  pejabat  atau  pimpinan atau  suatu  instansi  terhadap pejabat  atau  instansi  lainnya yang  berada  dalam  suatu wilayah (teritorial) tertentu dimana  semua  urusan  yang  ada dalam  wilayah  tersebut  menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa. Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa  koordinasi  secara  fungsional merupakan  dilakukan  seseorang  untuk menyamakan  pandang  pada  setiap  unit kerja  dalam  organisasi.  Oleh  karena  itu penting  untuk  pelaksanaan  suatu  tugas, Menurut  Presman  dan  Arson  (dalam Danim, 1997:295) mendefinisikan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan mungkin dapat dipandang  sebagai  sebuah  proses interaktif  antara  suatu  perangkat tujuan  tindakan  yang  mampu untuk meraihnya.
2. Pelaksanaan atau penerapan program  dengan  demikian  telah menjadi  suatu  jaringan  yang Nampak.
3. Pelaksanaan  adalah  kemampuan untuk  membentuk  hubungan yang  lanjut  dalam  rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Pelaksanaan koordinasi akan berjalan apabila ditunjang  dengan suatu metode dan teknik yang baik.
Handayaningrat (2002:124)
mengemukakan  metode  dan  teknik koordinasi  yang  dapat  digunakan,  yaitu sebagai berikut :
1) Koordinasi melalui kewenangan, yaitu  pelaksanaan  koordinasi yang didasari atas suatu kedudukan atau jabatan tertentu.
2) Koordinasi  melalui  konsensus, yaitu  pelaksanaan  koordinasi yang didasarkan atas kesepakatan yang telah disetujui. 3) Koordinasi  melalui  pedoman kerja, yaitu pelaksanaan koordinasi yang didasarkan atas petunjuk  pedoman  kerja  yang telah disusun bersama.
4) Koordinasi melalui suatu forum, yaitu  pelaksanaan  koordinasi yang didasarkan atas kesepakatan  dalam  suatu  forum atau suatu lembaga diskusi. 5) Koordinasi melalui suatu konfrensi,  yaitu  pelaksanaan koordinasi  yang  dilaksanakan lewat konferensi.
Dari  kelima  metode  dan  teknik koordinasi  diatas,  yang  sangat  relevan selaku  koordinasi  di  tingkat  kerja pemerintah  adalah  melalui  koordinasi
pedoman  kerja  dan  koordinasi  melalui suatu forum. Koordinasi melalui pedoman  kerja  yang  telah  ditentukan oleh  atasan  dalam  ini  Pemerintah. Koordinasi  melaui  pedoman  kerja  dan melalui
suatu forum dapat
dikembangkan  sesuai  dengan  situasi, kondisi,  kebutuhan  dan  keperluan  yang dihadapi dalam bencana.
Namun  terkadang  tidak  jarang dalam
pelaksanaan koordinasi mengalami kegagalan,
hal ini disebabkan  oleh  tidak  jelasnya  tugas- tugas  yang  harus  dikoordinasikan, kurang  jelasnya  petunjuk  kerja  dan pegawai kurang memahami dan mempedomani  pedoman  kerja  dan petunjuk  kerja  yang  ada.  Karena pedoman  kerja  dan  petunjuk  kerja merupakan  kompas  atau  petunjuk  arah dari  pelaksanaan  tugas  suatu  kegiatan atau aktivitas. Kalau pedoman kerja dan petunjuk  kerja  kurang  dipahami  maka akan  melemahkan  koordinasi  bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali.
Dengan  adanya  koordinasi  dan kerjasama, maka akan lebih memudahkan  usaha  pencapaian  tujuan, baik  itu  tujuan  pribadi,  kelompok maupun  tujuan  secara  kolektif.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Suganda (1991:7)  yang  menyatakan  bahwa  “bila kelompok,  tiap  anggota  bersama-sama mencapai  tujuan  itu,  maka  kebutuhan yang  menjadi  cita-cita  pribadi  setiap anggotanya akan terpenuhi”.
Pada prinsipnya koordinasi mempunyai  mekanisme  yang  mengatur bagaimana tujuan dipilih dan dirumuskan, bagaimana tahapan- tahapan  proses  direncanakan  dan
dilakukan  dengan  cara  yang  efektif  dan efisien, oleh karena itu menurut Mooney dan  Reily  (dalam  Suganda,  1991:16) mengatakan bahwa prinsip-prinsip koordinasi adalah :
1. Prinsip  koordinasi  yang  pertama adalah  koordinasi  yang  berarti susunan  yang  teratur  dari  pada usaha kelompok untuk menciptakan  kesatuan  tindakan dalam pencapaian tujuan bersama.  Prinsip  koordinasi  ini diterapkan melalui proses bertingkat  ( scalar  proses ).  Yang artinya  bahwa  prinsip  koordinasi mempunyai proses yang bertingkat dan juga suatu hasil/fungsi. 2. Prinsip kewenangan yang merupakan  kekuasaan  untuk mengkoordinasikan.  Kewenangan ini  digerakkan  atau  dijadikan proses  oleh  koordinasi  yang berupa  semua  kegiatan  yang dirancang dalam rangka menciptakan kesatuan arah kegiatan.  Hasil  proses  ini  berupa koordinasi  yang  berhasil  guna yaitu  efek  dari  fungsionalnya koordinasi.
Berdasarkan pendapat diatas dapat diuraikan  bahwa  prinsip-prinsip  dari koordinasi tidaklah terlepas dari sebuah proses yang tersusun untuk mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

## Fungsi Pembinaan
Fungsi  pembinaan  yang  dilakukan oleh  Camat  untuk  melakukan  tugas sesuai dengan apa yang diinginkan akan
mencapai tujuan organisasi, dan meningkatkan  profesionalisme  menurut Roland  dan  Rowland  (dalam  Handoko 2003:43)  adalah:  Pembinaan  dimulai dengan mempertahankan tindakan terhadap  tujuan  yang  diinginkan  yang saling  terkait    dengan  kepemimpinan. Gaya  kepemimpinan  seorang    pembina akan  menjadi  factor  utama  dalam menjalankan  fungsi  pembinaan.  Fungsi ini  melibatkan  gaya,  kualitas  dan kewenangan seorang pemimpin termasuk  aktifitas  lainnya  seperti komunikasi, disiplin dan motivasi.
Tugas  ini  berat  karena  dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah  Daerah  kedudukan desa  tidak  berada    dibawah  kecamatan dan  memiliki  otonomi  sendiri  dalam melaksanakan  pemerintahannya.  Oleh karena  itu  harus  ada  penegasan  dari Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah  yang  memperkuat  institusi
Kecamatan
dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  2018  tentang  Kecamatan  pada Pasal  IV    Pada  Huruf  (f)  menjelaskan secara  jelas  Kedudukan,  Tugas  dan Wewenang Camat. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliput: (f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
a) melakukan pembinaan dan Pembinaan  tertib  administrasi pemerintahan  desa  dan/atau kelurahan;
b) memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; c) melakukan pembinaan dan
Pembinaan  terhadap  kepala  desa dan/atau lurah; d) melakukan pembinaan dan
Pembinaan  terhadap  perangkat desa dan/atau kelurahan; e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa  dan/atau  kelurahan  di tingkat kecamatan;dan
f) melaporkan pelaksanaanpembinaan dan Pembinaan penyyelenggaraan pemerintah desa dan/atau
kelurahan  di  tingkat  kecamatan kepada bupati/walikota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2018    Tentang  Kecamatan  pada Pasal  IV    Pada  Huruf  (g)  menjelaskan secara  jelas  Kedudukan,  Tugas  dan Wewenang Camat. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliput: (g) Melaksanakan  pelayanan  masyarakat yang  menjadi  ruang  lingkup  tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan  pemerintahan  desa  atau kelurahan. a) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada mmasyarakat di kecamatan; b) melakukan percepatan pencapaian  standar  pelayanann minimal di wilayahnya; c) melakukan pembinaan dan Pembinaan terhadap
pelaksanaan  pelayanan  kepada masyarakat di kecamatan;
d) melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  pelayanan  kepada masyarakat di wilayah kecamatan; e) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota. Maksimalnya  peran  dan  fungsi Kecamatan dapat dilihat dari
pelaksanaan    kedua tugas di atas. Dari segi pelayan masyarakat, pihak Kecamatan menjalankan sebagian wewenang yang diberikan oleh Pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai dengan  esensi  azaz  desentralisasi  di mana ada pelimpahan sebagian wewenang  kepada  level  pemerintahan di bawah dukungan tugas-tugas pemerintahan yang lain. Berarti pemerintah
daerah menyerahkan sebagian  tanggung  jawab  kepada kecamatan.  Manfaat  yang  diterima masyarakat  adalah  pelayanan  rentang pendek  sehingga  pelayanan  yang diterima bisa cepat berkualitas. Permasalahan  yang  timbul  adalah  tidak adanya  pelimpahan  wewenang  dari pemerintah  daerah  kepada  kecamatan. Sehingga  fungsi  Kecamatan  menjadi mandul.

## Fungsi Pelayanan Masyarakat
Menurut Moenir (2002:80)
pelayanan  merupakan  suatu  kegiatan atau  aktivitas  yang  sifatnya  berwujud atau  tidak  berwujud  yang  dilakukan untuk  melayani  konsumen  dengan
memberikan  barang  atau  jasa  disertai atau tanpa disertai pemindahan kepemilikan  atau  suatu  benda  atau  jasa tertentu.  Pengertian  standar  pelayanan minimal  merupakan  suatu  istilah  dalam pelayanan  publik  ( public  policy )  yang menyangkut  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah  sebagai  salah  satu  indikator kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik bahwa Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti  yang  atur  pada  Bab.  V  Bagian Kesatu Pasal (20) bahwa; (1)  Penyelenggara berkewajiban
menyusun  dan  menetapkan  standar pelayanan  dengan  memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan  masyarakat,  dan  kondisi lingkungan.
(2)  Dalam  menyusun  dan  menetapkan standar  pelayanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan  masyarakat  dan pihak terkait. (3)  Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1).
(4)  Pengikutsertaan  mas  yarakat  dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan prinsip  tidak  diskriminatif,  terkait langsung  dengan  jenis  pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan  musyawarah,  serta memperhatikan keberagaman.
(5)  Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat  (2)  dilakukan  dengan pedoman  tertentu  yang  diatur  lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Selanjutnya  pada  Bab.  V  Bagian Kesatu  Pasal  (20)  bahwa;  Komponen standar pelayanan publik menurut Pasal 21  Undang-Undang    No  25  Tahun  2009 sekurang-kurangnya meliputi:
a.  Dasar  hukum,  yaitu  peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar  penyelenggaraan pelayanan.
b.  Persyaratan,  yaitu  syarat  yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,  baik  persyaratan teknis maupun administratif. c.  Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan  bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. d.  Jangka  waktu  penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan  seluruh  proses pelayanan  dari  setiap  jenis pelayanan. e.  Biaya/tarif,  yaitu  ongkos  yang dikenakan  kepada  penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan  dari  penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  antara penyelenggara dan masyarakat. f.  Produk  pelayanan,  yaitu  hasil pelayanan  yang  diberikan  dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. g.  Sarana,  prasarana,  dan/atau fasilitas,  yaitu  peralatan  dan fasilitas  yang  diperlukan  dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk  peralatan  dan  fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. h.  Kompetensi  pelaksana,  yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. i.   Pengawasan internal, yaitu Pengendalian  yang  dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
j.   Penanganan  pengaduan,  saran, dan  masukan,  yaitu  Tata  cara pelaksanaan
penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.
k.  Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya  pelaksana  sesuai dengan beban kerja. l.   Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan standard pelayanan. m. Jaminan keamanan dan keselamatan  pelayanan  dalam bentuk komitmen untuk
memberikan  rasa  aman,  bebas dari  bahaya,  dan  risiko  keragu- raguan, yaitu Kepastian
memberikan  rasa  aman  dan bebas  dari  bahaya,  risiko,  dan keragu-raguan.
n.  Evaluasi  kinerja  pelaksana  yaitu penilaian  untuk  mengetahui seberapa jauh pelaksanaan
kegiatan  sesuai  dengan  standar pelayanan Menurut Sutarto (2004:173)
menjelaskan  bahwa:  Standar  pelayanan minimal  memiliki  nilai  yang  sangat strategis  baik  bagi  pemerintah  (daerah) maupun  bagi  masyarakat  (konsumen). Adapun  nilai  strategis  tersebut  yaitu: Pertama,  bagi  pemerintah  daerah: standar  pelayanan  minimal  dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark)  dalam  penentuan  biaya yang  diperlukan  untuk  membiayai penyediaan  pelayanan;  Kedua,  bagi masyarakat:  standar  pelayanan  minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas  dan  kuantitas  suatu  pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).
Dengan  demikian  pelayanan  yang bermutu/berkualitas  adalah  pelayanan yang  berbasis  masyarakat,  melibatkan masyarakat  dan  dapat  diperbaiki  secara terus  menerus.  Disisi  lain,  pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif  dalam  hal  pelayanan  kepada masyarakat.  Sejalan  dengan  itu  bahwa Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal  11  ayat  (4)  yang  menyatakan bahwa  “penyelenggaraan  urusan  yang bersifat  wajib  yang  berpedoman  pada standar pelayanan minimal dilaksanakan  secara  bertahap  dan ditetapkan  oleh  Pemerintah”.  Sebagai bentuk  tindak  lanjut  kebijakan  Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah
Nomor  65  Tahun  2005  tertanggal  28 Desember  2005  tentang  Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan  dan  Penetapan  Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007.
Kuswandi (2008:10) Dalam tinjauan manajemen  pelayanan  publik,  ciri struktur  birokrasi  yang  terdesentralisir (seperti  Indonesia)  memiliki  beberapa tujuan dan manfaat antara lain:
(1)Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran  antara  organisasi  pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. (2) Melakukan  efesiensi  dan penghematan alokasi penggunaan keuangan (3) Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah ( prinsip rasionalisasi) (4) Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan Menurut Sarwoto (2013:122) pelayanan  yang  efisiensi  adalah  selain harus  memenuhi  persyaratan  bahwa pelayanan  tersebut  dihasilkan  dengan cara-cara  yang  efisien,  haruslah  juga memenuhi persyaratan bahwa pelayanan tersebut
merupakan pelayanan yang :
a. Berdaya  hasil  (efektif)  yaitu bahwa  pelayanan  tersebut  baik corak, mutu maupun kegunaannya  benar-benar  sesuai dengan  kebutuhan  kegiatan  lini dalam
mencapai tujuan organisasi.
b. Dapat  dipertanggung  jawabkan kebenarannya  ( viliditi  service ) yaitu  bahwa  pelayanan  itu  telah diolah  atau  disusun  atas  dasar data,  fakta,  angka  ataupun ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  hingga  dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.
c. Sehat  ( sound  service )  yaitu  bahwa pelayanan itu disampiakan melalui hierarki dan tata hubungan  yang  telah  ditetapkan dan  dalam  suasana  komunikasi yang baik.
d. Memuaskan  ( satisfactory  service ) yaitu  bahwa  pelayanan  tersebut diberikan  dengan  cepat,  tepat pada  waktunya,  rapi  serta  tanpa kesalahan teknis.

## METODE PENELITIAN
Jenis
Penelitian ini adalah penelitian  deskriptif,  yakni  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  membuat gambaran  atau  mengambarkan  keadaan ataupun  kejadian  berdasarkan  fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana adanya”.
Adapun  yang  menjadi  subjek penelitian adalah sebagai berikut; Camat Kayan,  Kepala  Seksi  di  Lingkungan Kantor  Camat  Kayan  Hilir  Kabupaten Sintang  berjumlah  4  Orang  dan  Staf Camat  Kayan  Hilir  Kabupaten  Sintang berjumlah  3  orang.  Dengan  teknik penelitian  Pengamatan/ Observasi ;  2. Wawancara atau interview; 3. Studi Dokumentasi,  yaitu  mempelajari  dan menggali data skunder yang diperlukan dalam  menunjang  penelitian  ini.  Serta
alat dalam pengumpulan data dengan 1. Pedoman  Wawancara  yaitu  berupa daftar  pertanyaan  yang  disusun  secara sistematis untuk memperoleh imformasi, dalam  hal  ini  Peneliti  mengajukan pertanya  secara  langsung  menyangkut Pelaksanaan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi Camat;    2.  Panduan  Observasi  yaitu Peneliti  melakukan  pengamatan  dengan cermat  terhadap  aspek-aspek  yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok  Dan  Fungsi  Camat.  3.    Untuk memperoleh  dukomentasi  digunakan alat  Bantu  fotocopi, Smartphone ,  yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat.
Teknik  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  terdiri dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi secara  bersamaan  yaitu:  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/  verifikasi.  Teknik  analisis juga  mendasarkan  pada  ketiga  alur kegiatan  analisis  tersebut,  yang  pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan.  Jadi  pada  saat  melakukan reduksi  data  boleh  jadi  pada  saat  itu sekaligus  dilakukan  pembuatan  format penyajian  data  yang  memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Fungsi Koordinasi
Koordinasi  adalah  suatu  proses penyamaan persepsi yang dikomunikasi secara  resmi  dan  biasanya  dilakukan  di dalam  lembaga  formal  melalui  garis perintah atau sifatnya instruktif, berdasarkan  struktur  organisasi  pelaku
yang  berkoordinasi  sebagai  petugas organisasi dengan status masing-masing yang  tujuannya  menyampaikan  pesan yang terkait dengan kepentingan lembaga. Suatu koordinasi dapat dilakukan  ketika antara dua orang atau lebih  untuk  penyamaan  pandangan tentang  yang  ada  pada  suatu  organisasi dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip hirarkis dan struktur organisasi.
Koordinasi dapat menghubungkan  antara  seksi  yang berbeda  atau  disebut  rantai  pertukaran informasi.  Hal  ini  mengandung  unsur- unsur  yakni  sebagai  kegiatan  seseorang untuk  dapat  mengerti  dan  sebagai sarana pengendalian  informasi, Sebagai sistem  bagi  terjalinnya  koordinasi diantara individu-individu dan lembaga dalam  struktur  tugas  dan  peran  dari setiap bagian.
Selama  ini  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  yakni  koordinasi  atas dasar  struktur  hirarkis  organisasi,  baik dari  bawah  maupun  keatas. Dari  hasil beberapa wawancara yang diolah bahwa koordinasi memerlukan sebuah Komunikasi  yakni  komunikasi  dari  atas ke  bawah  ( downward  communication ), merupakan  aliran  komunikasi  dari tingkat  atas  ke  tingkat  bawah  melalui hirarki  organisasi.  Bentuk  dari  aliran komunikasi  ini  misalnya  prosedur organisasi,  instruksi  tentang  bagaimana melakukan tugas, umpan balik terhadap bawahan  dan  sebagainya.  Komunikasi dari  bawah  ke  atas  dirancang  untuk menyediakan  umpan  balik  tentang seberapa baik organisasi telah berfungsi. Bawahan diharapkan memberikan informasi  tentang  prestasinya  dan
praktek  serta  kebijakan  organisasi. Komunikasi horisontal merupakan aliran  komunikasi  kepada  orang-orang yang  memiliki hirarki yang  sama dalam suatu  organisasi.  Serta  komunikasi diagonal  merupakan  aliran  komunikasi dari  orang-orang  uang  memiliki  hirarki yang  berbeda  dan  tidak  memiliki hubungan wewenang secara langsung.
Ada  beberapa  model  koordinasi yang  berlangsung  secara  vertikal,  dari hasil  wawancara  tersebut  juga  didapat informasi bahwa Camat selalu
mengkoordinasikan kegiatan yang kepada  bawahan  atau  pun  staf.  Di ungkapkan  juga  bahwa  Camat  selalu mengkoordinasi  pada  setiap  unit  kerja dalam  pelaksanan  tugas  agar  terarah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Koordinasi  sebagai  bentuk  kontrol dalam  Pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  telah  dilakukan  sebagai  peroses pelaksanaan kegiatan yakni; 1) Koordinasi  Melaksanakan  kebijakan, prosedur  kerja,  peraturan,  instruksi, mengenai pelaksanaan kerja bawahan; 2) Koordinasi  Menyampaikan  pengarahan Program Pembangunan, evaluasi, Tujuan;  3)  Koordinasi  Memberikan informasi  mengenai  tujuan  organisasi, kebijaksanaan-kebijaksaan organisasi, insentif.
Koordinasi  juga  digunakan  untuk: a)  Memberikan  pengertian  mengenai laporan  prestasi  kerja,  saran,  usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan;  b)  Memperoleh  informasi  dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan  pekerjaan  bawahan  dari tingkat  yang  lebih  rendah  sehingga Bawahan  tentulah  berharap  agar  ide,
saran,  pendapat,  tanggapan  maupun kritikannya  dapat  diterima  dengan lapang  dada,  dan  hati  terbuka  oleh pimpinan.

## Fungsi Pembinaan
Adapun  dasar  dari  pelaksanaan Fungsi Camat dalam Melakukan
Pembinaan  baik  rekan  kerja  maupun para  perangkat  desa yaitu  Camat berwenang untuk membina dan mengawasi  kinerja  perangkat  desa melaksanakan pekerjaannya
dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat.    Pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  Camat  dalam  melakukan pembinaan  terhadap  perangkat  desa adalah  standar  dalam  bentuk  fisik, artinya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perangkat bisa diselesaikan  dengan  tepat  dan  cepat, tujuan  dari  adanya  Kedudukan,  Tugas dan Wewenang Camat agar pelaksanaan Fungsi Camat dalam Melakukan Pembinaan  bisa  dilakukan  secara obyektif  dan  berdasarkan  aturan  yang berlaku.    Untuk  memudahkan  didalam melakukan Pembinaan maka perlu suatu standard pembinaan. Standar
Pembinaan  digunakan  untuk  mengukur atau menjadi barometer didalam Pembinaan.    Dengan  adanya  standar Pembinaan maka jangan sampai Pembinaan  yang  dilakukan  besifat subjektif  sekehendak  Camat.    Tetapi dengan  adanya  standar  Pembinaan maka  kepala  desa  dapat  bertindak obyektif  sesuai  dengan  item-item  atau poin-poin  yang  menjadi  fokus  dari Pembinaan.
Fungsi pembinaan yang digunakan dalam  pelaksanaan  Pembinaan  oleh Camat adalah Pembinaan langsung yaitu melakukan  pemeriksaan  pada  tempat pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh  pemerintahan  desa.    Salah  satu kelemahan  dari  metode  Pembinaan langsung adalah bahwa Aparatur hanya akan  giat  bekerja  apabila  ada  pimpinan yang mengawasi, namun apabila pimpinan  tidak  berada  ditempat  maka staf  bekerja  santai  bahkan  terlambat datang  kekantor.    Oleh  karena  itu  Pola Pembinaan  yang  digunakan  Camat dalam  pelaksanaan  Pembinaan  dinilai kurang efektif.
Pelaksanaannya Pembinaan dilakukan  guna  meningkatkan  kinerja Aparatur.
Standar pelaksanaan Pembinaan  dilaksanakan  setiap  pagi yaitu  pengecekan  kinerja  (urusan)  yang telah diselesaikan oleh staf atau pegawai. Pelaksanaan Pembinaan dilakukan karena  kurangnya  kesadaran  dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
Bahwa  fungsi  pembinaan  yang digunakan  oleh  kecamatan  dalam Pembinaan  adalah  Pola  Pembinaan langsung  pada  jam  kerja  sehingga  lebih mudah  untuk  mengawasi  pekerjaan yang  dilakukan  Aparatur.    Namun demikian dengan adanya Pembinaan ini diharapkan pelaksanaan pekerjaan tidak kaku  ( rigid )  karena  perangkat  (staf) merasa  diawasi  oleh  Camat.    Untuk  itu Pembinaan  ini  juga  harus  menjunjung nilai-nilai  humanitas  bahwa  manusia pada dasarnya tidak mau diawasi gerak- geriknya.    Oleh  karena  itu  Pembinaan
yang  dilakukan  oleh  Camat  hendaknya Pembinaan  dari  jarak  jauh  sehingga tidak terkesan memaksakan.

## Fungsi Pelayanan Masyarakat
Penyelenggaraan  pelayanan  yang menjadi  urusan  pemerintahan  yang bersifat  wajib,  oleh  karena  itu  dalam pelayanan  masyarakat  yang  dilayani harus  merasakan  bahwa  urusan  yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik. Camat  haruslah  yang  secara  nyata  ada dan  berpotensi  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  yang bersangkutan.  Dalam  penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
wilayah sebagai perpanjangan pemerintah daerah  dalam  bidang  administrasi  surat menyurat  yang  berhubungan  dengan masyarakat.      Pelayanan  publik  adalah mendahulukan  kepentingan  umum,
mempermudah
urusan publik,
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan  kepada  publik.  Dalam  hal  ini pula  yang  membuat  pelayanan  di Kecamatan  dijalankan  dalam  rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  aparatur  publik  mau tidak mau harus menjalankan pelayanan kepada  masyarakat  karena  memang sudah  tugas  yang  harus  di  jalankan. Sedang    Bentuk  atau  Jenis  Pelayanan pada Kantor Camat yakni terkait dengan pengesahan pengantar
SKCK,
Keterangan  Domisili,  Pengatar  KTP  dan pengantar  Kartu  Keluarga,  memang
sifatnya
hanya memberikan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut. Bentuk pelayanan yang diberikan dalam administrasi pemerintahan di Kecamatan hanyalah mengesahkan suatu rekomendasi yang bersumber dari kepala desa untuk dapat dilanjutkannya proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga (KK).  Sehubungan  dengan  pelayan dengan  masyarakat  dalam  proses pembuatan  Pengantar  KTP  dan  KK Kantor Camat Tanpa memungut biaya.
Kontek  pelayanan  publik  pada tingkat  Kecamatan  adalah  menjadi cermin dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  kesejahteraan rakyat  dan  pemberdayaan  oleh  karena itu pemerintah daerah harus menyediakan  pelayanan  publik  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2016  Tentang  Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dibagi  berdasarkan  kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan  keserasian  hubungan antar susunan
pemerintahan.
Penggunaan kriteria-kriteria
eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi dalam  pembagian  urusan  pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan  secara  kumulatif  sebagai satu kesatuan. Urusan wajib
didefinisikan  sebagai  urusan  daerah otonom yang penyelenggaraannya diwajibkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini berarti  pemerintah  menetapkan  urusan
mana  yang  merupakan  urusan  dasar yang  menjadi prioritas penyelenggaraan dan  mana  yang  merupakan  urusan pilihan.
Pelayanan administrasi pada tingkat  kecamatan  memang  bentuknya adalah  rekomendasi  yang  bersumber dari  pengantar  kepala  desa,  namun dalam  prakteknya  kan  urusan  KTP  dan Kartu  Keluarga  ini  kadang  tidak dimengerti  oleh  masyarakat,  sehingga yang dimintai bantuan untuk memprosesnya  selanjutnya  Dalam  hal ini,  tersirat  bahwa  bentuk  pelayanan yang diberikan oleh pengurus Kecamatan tidak hanya secara administratif,  tetapi  juga  pelayanan tambahan,  yakni  proses  lanjutan  untuk pegurusan  KTP  dan  KK.  Walaupun masyarakat  ada  yang  mengerti  tentang prosedur  pembuatan  KTP  dan  KK, mereka juga tetap biasanya menggunakan  jasa  dari  orang-orang pemerintah desa.
Dalam  pengurusan  administrasi surat  menyurat  ini  kadang  tidak dimengerti  oleh  masyarakat,  namun tidak  sedikit  juga  yang  memang mengerti tentang bagaimana mengurusnya  tetapi  tetap  meminta bantuan  kepada  kepala  desa  atau sekretaris desa untuk diuruskan pembuatan  KTP  dan  KKnya.  Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan  ini  merupakan  pelayanan tambahan  yang  memang  tidak  pernah ada sebelumnya pada peraturan manapun. Namun implikasi dari pelayanan  tambahan  yang  diberikan oleh  pemerintah  desa  tersebut  adalah biaya.
Untuk  mengurusi  surat  menyurat tidak pernah minta atau memerintahkan menguruskan,  tetapi  masyarakat  sendiri yang meminta, untuk biayanya memang ada  sebagai  contoh  dikarenakan  untuk menguruskan  KTP  dan  KK  itu  harus  ke Disdukcapil, jauh jaraknya dari desa ini, di  perlu  biaya  transportasi  juga. Memang  dalam  pengurusan  KTP  dan KK  oleh  masyarakat  yang  dilimpahkan kepada pengurus desa ini memunculkan biaya  baru  bagi  masyarakat,  akan tetapi biaya  ini  memang  diperlukan  karena untuk  pengurusan  KTP  dan  KK  tidak ada  anggaran  untuk  bentuk  subsidi kepada  masyarakat  dan  juga  tidak sebagai  tugas  dan  fungsi  pemerintahan desa  untuk  mengurus  itu.  Walaupun demikian,  kualitas  pelayanan  dari pemerintaha  desa  tetap  harus  ditinjau karena kejelasan dan kepastian terhadap pelayanan  yang  ada  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  pelayanan publik.  Pada  prinsipnya  masyarakat sangat  membutuhkan  adanya  kejelasan dan  kepastiaan  tentang  persyaratan  dan prosedur  yang  harus  dipenuhi  oleh masyarakat yang ingin memperoleh jasa pelayanan  dari  aparat  baik  dari  segi biaya maupun ketepatan waktu.
Kualitas pelayanan dari segi waktu yang  diberikan  oleh  Kecamatan  dalam hal  pelayanan,  bahwa  tidak  pernah sosialisasi  tentang  itu,  tetapi  kan sebagian dari masyarakat sudah memahami tapi yang belum tanggap ini yang
belum/kurang memahami, sebenarnya  cuma  sebagian  besar  dari masyarakat sudah memahami .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Fungsi  Koordinasi  telah  dilakukan dapat  dikatakan  sesuai  dengan  teori koordinasi  intern  yakni  koordinasi  dari pimpinan
dalam rangka mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas pokok Pemerintahan Kecamatan. Fungsi Pembinaan  oleh  Camat  Kayan  Hilir telah  dilakukan  dengan  melakukan pembinaan  terhadap  aparatur  dalam pelaksanaan
pekerjaan.
Fungsi Pelayanan  Masyarakat  yang  menjadi pelaksanaan  tugas  pokok  pemerintah desa  dalam  melayani  masyarakat  sudah dilakukan. Penulis menyarankan sebagai berikut;  Fungsi  Koordinasi  yang  telah dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas pokok  Pemerintahan  Kecamatan  agar terus di maksimalkan. Fungsi Pembinaan  oleh  Camat  Kayan  Hilir yang  telah  dilakukan  terhadap  aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan agar terus di tingkatkan. Fungsi Pelayanan Masyarakat yang telah menjadi pelaksanaan  tugas  pokok  pemerintah desa  dalam  melayani  masyarakat  sudah dilakukan agar terus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis
Kebijaksanaan, Dari Formulasi KeImplementasi  Kebijakan  Negara . Jakarta : Bumi Aksara.
Denim, S, 1997, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan . Burai Aksara. Jakarta.
Effendi,  O,  1992, Dinamika  Komunikasi .
Remaja Rosdakarya. Bandung. Faisal,  S.  2005. Format-Format-Penelitian Sosial .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Handoko,  T.  Hani.  2003. Manajemen .
Yogyakarta: Balai Pustaka
Handayaningrat, Soewarno. 2001.
Pengantar  Studi  Administrasi  dan Manajemen .  Cetakan  ke-14.  CV. Haji Masagung. Jakarta Kadarmo,  Suganda  dan  Supono.  2001.
Koordinasi  dan  hubungan  kerja . Jakarta:    Lembaga  Administasi Negar.
Kumorotomo,  W.  2008. Akuntabilitas
Birokrasi  Publik,  Sketsa  Pada MasaTransisi , Magister
Administrasi  Publik  (MAP)  dan Pustaka Pelajar,Yogyakarta. Kuswandi,  Wawan,  2008, Komunikasi massa :  Analisis  Interaktif  Budaya Massa, Jakarta, Rineka Cipta.
Moenir,  H.  A.  S.  2002. Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia . Cetakan  Keenam.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Ma’moeri,  E.,  2000. Pengelolaan  Informasi dan Teknik Pelaporan . Jakarta: Lembaga Administrasi RI.
Miles  M,  Hubermen,M.  dan  Saldana. 2014. Qualitative  Data  Analysis:
Edition 3 , Arizona State University. Nasir, M. 1988. Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia.
Nawawi,  H.  2003. Metodologi  Penelitian , Yogjakarta: Gajah Mada University Press. Sarwoto, 2013, Dasar-dasar Organisasi dan
Manajemen , Cetakan keeman,
Ghalia, Jakarta.
Sutarto.  2004. Pelayanan  Publik  Suatu Kajian  Kebijakan  Birokrasi .  Jakarta: Gramedia Press.
Soedjadi,  1990.  O&M (Organization  and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen . Jakarta : CV. Haji Mas Agung. Suganda,  D,  1991. Koordinasi:  Alat
Pemersatu Gerak Administrasi . Jakarta: Intermedia. Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: LukmanOffset
YPAPI. Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta. Media.