## WAKAF PRENEUR DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
Liesma Maywarni Siregar 1 , Gustia Harini 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, liesmamsiregar@gmail.com
2 STKIP PGRI Sumatera Barat, gustia.harini@yahoo.co.id
Abstrak. Awal tahun 2020 dibuka dengan cerita maraknya wabah Corona Virus  Disease  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Covid-19.  Untuk melakukan  upaya  pencegahan  dan  penularan,  maka  secara  serentak semua  negara  mengeluarkan  himbauan  dan  pemberlakuan  tindakan penghentian  aktivitas  yang  mengumpulkan  orang  banyak  dalam  satu waktu,  termasuk  proses  belajar  mengajar  secara  langsung.  Hal  ini menyebabkan  kelumpuhan  bagi  pertumbuhan  perekenomian,  proses pendidikan  dan  semua  sendi  sosial  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini sebenarnya  dapat  diantisipasi  apabila  para  manajer  atau  pimpinan  serta stakeholder  pengambil  keputusan  pada  lembaga  pengelola  wakaf melaksanakan  enterpreur  wakaf  atau  disebut  sebagai  wakafprenuer. Tujuan  tuisan  ini  adalah  untuk  memberikan  gagasan  tentang wakafpreneur  pendidikan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah studi  riset  pustaka.  Hasilnya  adalah  terdapat  beberapa  aktivitas  yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola wakaf di antaranya adalah:  melakukan  efisiensi  penggunaan  sarana  dan  prasarana  lembaga, meminimalkan  penggunaan  alat  tulis,  memaksimalkan  pendapatan berupa  memperlancar  aliran  arus  kas  dari  peserta  didik  berupa pembayaran  iuran  pendidikan  dengan  cara  memberikan  kelonggaran cicilan  sesuai  dengan  kemampuan,  promosi  menggunakan  media berbiaya  murah,  potongan  harga  terhadap  fasilitas  yang  disewakan, insentif  kepada  internal  lembaga  yang  memberikan  keuntungan  kepada lembaga, apresiasi berupa materi atau nonmateri, dan jangan lupa untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
Kata kunci: wakaf preneur, Covid-19, lembaga pendidikan

## PENDAHULUAN
Wabah Corona  Virus  Disease atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 ini disinyalir  dimulai  merebak  pada  akhir Desember 2019 di Wuhan Cina dan masuk
ke  Indonesia  beberapa  bulan  kemudian. Awal  keberadaannya  masih  dianggap santai  oleh  masyarakat  dunia  secara umum karena berpikir hal tersebut hanya berlaku  di  Cina.  Tapi  kemudian  ternyata
sedemikian  cepat  penyebarannya  ke seluruh  dunia  di  213  negara  di  seluruh dunia  yang  menyebabkan  jutaan  orang terpapar  virus  tersebut  dan  bahkan kematian.  Melihat  dampaknya  yang membahayakan kemudian
WHO
menetapkan kejadian Covid-19 ini menetapkan  wabah  ini  sebagai  pandemic global pada tanggal 11 Maret 2020.
Data korban Covid-19 yang meninggal  di  Indonesia  per  tanggal  2 Oktober  2020  adalah  10.972  orang  serta 135.348  orang  terduga  terpapar  virus corona. Untuk melakukan upaya pencegahan  dan  penularan,  maka  secara serentak  semua  Negara  mengeluarkan himbauan  dan  pemberlakuan  tindakan penghentian aktivitas yang mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu seperti perkantoran, pabrik, proses belajar  mengajar  di  kelas,  tempat  hiburan dan  pusat  perbelanjaan  semua  dilakukan di  rumah,  belajar  di  rumah  atau melakukan  pengaturan  jam  bekerja  dan layanan  fasilitas  umum  bahkan  layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan
kelumpuhan bagi pertumbuhan
perekenomian,  proses  pendidikan  dan semua sendi sosial kehidupan bermasyarakat.
Bagi dunia
pendidikan, pemberlakuan  proses  pembelajaran  yang seyogyanya dalam kondisi normal dilakukan  secara  langsung  tatap  muka,
dengan adanya Covid-19 ini mengharuskan  semua  pihak  yang  terlibat untuk merubah cara belajar dan mengajarnya dengan media antara tehnologi tatap muka digital yang tersedia di  layanan  internet  dan  dapat  diikuti secara  massal  dari  berbagai  lokasi  dan dikenal  juga  dengan  istilah  Pembelajaran jarak  jauh  (PJJ)  atau  dalam  jaringan (daring).  Proses  belajar  melalui  media tehnologi  ini  mengejutkan  semua  pihak karena  mengharuskan  juga  penguasaan serta  kepemilikan  prasarana  tehnologi yang  mendukung  yaitu  jaringan  internet yang  kuat  dan  stabil  serta  perangkat telepon seluler atau laptop yang memadai.
Keharusan  memiliki  dukungan  tehnologi yang  memadai  ini  menjadi  kendala  bagi banyak  pihak  apalagi  Indonesia  yang kemampuan ekonomi masyarakatnya secara  umum  masih  di  bawah  ketentuan sejahtera  yang  ditetapkan  World  Bank. Data  Maret  2019,  sekitar  20.619%  dari seluruh  penduduk  masih  rentan  jatuh miskin  karena  pendapatan  mereka  hanya
sedikit  di  atas  garis  kemiskinan  atau masih  jauh  dari  tingkat  kesejahteraaan minimal untuk hidup
layak (https://www.worldbank.org/in/country/i ndonesia/overview). Ditambah
munculnya  Covid-19  ini  memburuk kemampuan ekonomi masyarakat.
Bagi lembaga penyelenggara pendidikan  yang  dikelola  oleh  swasta, kondisi  Covid-19  ini  sangat  memberikan dampak  bagi  sumber  pendanaan  untuk melaksanakan  proses  belajar  mengajar melalui  media  antara  tehnologi  digital tersebut.  Lembaga  pendidikan  harus mengeluarkan  biaya  tambahan  berupa penyediaan  perangkat  tehnologi  dan kuota internet untuk para pengajar. Selain itu  dampak  lainnya  yang  terlihat  adalah pendapatan  bagi  lembaga  pendidikan yang utamanya bersumber dari
penerimaan Sumbangan
Pembinaan Pendidikan  yang lazim  dikenal  sebagai SPP  oleh  siswa/mahasiswa  juga  harus mengalami penurunan dikarenakan kemampuan  ekonomi  dari  orangutan peserta
didik juga mengalami perlambatan yang pada akhirnya
menyebabkan tunggakan setoran pembayaran SPP
(https://nasional.kontan.co.id/news/pande mi-covid-19-akan-mempengaruhi- pengelolaan-pendidikan-dan-sekolah). Hasil  survey  yang  dilakukan  oleh Kemendikbud sebagaimana dilansir dalam
https://www.validnews.id/Gundah-Nasib- Sekolah-Swasta-DtN menyebutkan bahwa 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional.
Lembaga pendidikan swasta merupakan  bagian  yang  tidak  bisa terlepas  dari  perkembangan  pendidikan di  belahan  dunia  manapun.  Menurut republika.co.id, beberapa lembaga pendidikan tingi awalnya dimulai dengan memanfaatkan  modal  dari  dana  wakaf atau  sering  disebut  sebagai Endowment dalam  dunia  barat.  Bahkan  beberapa perguruan  tinggi  ternama  di  dunia  juga didirikan dengan dana wakaf dan berikut adalah 11 perguruan tinggi yang didirikan dengan fundamental  funded dari  wakaf tersebut.
Tabel 1.

## Perguruan Tinggi Penerima Wakaf Di Dunia
NO  NAMA PERGURUAN TINGGI
JUMLAH DANA WAKAF
1 Massachusetts Institute of Technology 12,4 miliar dolar AS 2 Harvard University 35,8 miliar USD 3 University of Cambridge 5,8 Juta Poundsterling 4 Stanford University 21,4 miliar USD 5 California Institute of Technology (Caltech) 2 miliar USD 6 University of Oxford 4,2 juta Poundsterling 7 University College London (UCL) 90 juta Poundsterling 8 Imperial College London 98 juta Poundsterling 9 ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology 2,8 juta Poundsterling 10 University of Chicago 7, 546 miliar USD 11.       Princeton University 20,9 miliar USD Sumber: https://khazanah.republika.co.id
Tabel di atas menunjukkan bahwa praktif  wakaf  atau endowment sudah dilaksanakan  di  berbagai  belahan  dunia khususnya  dalam  bidang  pendidikan.  11 lembaga pendidikan tinggi tersebut merupakan  universitas  top  dunia  yang dikelola dengan sistem wakaf pendidikan. Bagaimana di Indonesia? Mengutip http://news.unair.ac.id/2018/08/24/unair- jadi-universitas-pertama-yang-kelola- dana-wakaf/ ,        Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)  mengeluarkan  surat  keputusan persetujuan  pengelolaan  wakaf  kepada
Universitas  Airlangga  pada  23  Agustus
2018 lalu.
Persetujuan tersebut menjadikan Universitas Airlangga sebagai perguruan  tinggi  pertama  pengelola wakaf  di  Indonesia.  Persetujuan  tersebut menjadi  dasar  Universitas  Airlangga diizinkan mengelola wakaf.
Berdasarkan  data  yang  dilansir oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  tahun  2018,  berikut  adalah data  sekolah  dari  tingkat  dasar  sampai tingkat lanjutan, yaitu,
Tabel 2. Jumlah Sekolah di Indonesia Menurut Kemendikbud
No Jenjang Sekolah Negeri Sekolah Swasta Jumlah 1 TK 3.363 87.726 91.089
2 SLB 563 1.594 2.157 3 SD 131.974 16.270 148.244 4 SMP 23.227 15.733 38.960 5 SMA 6.732 6.763 13.495 6 SMK 3.519 10.191 13.710 Total 169.378 138.277 307.655 Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/23/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia#
Sementara  itu  data  yang  dirilis PDDikti  Kementerian  Pendidikan  dan kebudayaan 2018 ( https://forlap.ristekdikti.go.id )
menyebutkan bahwa terdapat 4.670 lembaga  perguruan  tinggi  yang  ada  di Indonesia.  Terdiri  dari  perguruan  tinggi negeri maupun swasta berupa Universitas,  Institut,  Sekolah  Tinggi, Akademi dan Politeknik.
Wakaf secara bahasa berarti menahan  atau  berhenti,  yang  kemudian dipahami sebagai menghentikan kepemilikann  atas  hak  asset  dari  pribadi menjadi  milik  umum  yang  kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan orang banyak dan sesuai dengan perintah  Allah.  Secara  secara  umum,  aset wakaf  yang  ada  di  Indonesia  baru dimanfaatkan pengelolaannnya untuk 3M (Masjid,  Makam,  Madrasah)  atau  baru terbatas untuk fasilitias umum
pendidikan,  kuburan  dan  rumah  ibadah. Itu pun hanya untuk penyerahan fisiknya saja,  belum  dilakukan  upaya  untuk optimalisasi pemanfaatannya guna pemenuhan biaya operasional penggunaan  fasilitasnya  seperti  beban listrik,  air,  telepon,  beban  pemeliharaan asset  itu  sendiri.  Sebagaimana  Rahman (2009)  menyebutkan  tentang  peranan langsung dari wakaf terhadap pembangunan ekonomi serta
dimanfaatkan sebagai jalan untuk mencapai  pembangunan  ekonomi  karena terjadinya  penyebaran  kekayaan  dari Waqif (yang  memberikan  wakaf)  kepada Nazhir (pihak  pengelola  wakaf)  dan dimanfaatkan  bagi  kepentingan  publik atau ummat.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) menyebutkan  bahwa  terdapat  420.000  Ha luas  tanah  wakaf  sedangkan  kementrian agama  menyebutkan  terdapat  161.579  ha
luas tanah wakaf yang tersebar di 366.595
lokasi  di  seluruh  Indonesia  sebagaimana dilansir dalam
(https://money.kompas.com/read/2019/09/
27/201410426/potensi-besar-wakaf- produktif-belum-tersosialisasi-dengan- baik)  yang  pemanfaatannya  dapat  dilihat pada uraian dibawah ini:
Tabel 3. Proporsi Pemanfaatan Aset Wakaf Nomor Keterangan Persentase 1 Masjid 45,05 2 Musholla 28,50 3 Sekolah 10.44 4 Pesantren 3.03 5 Sosial lainnya 8.32 Sumber: SIWAK.kemenag.go.id
Secara  rata-rata  pemanfaatan  aset tanah  di  Indonesia  masih  didominasi untuk  keperluan  tempat  ibadah  untuk sektor pendidikan (sekolah dan pesantren sebanyak  13,47%)  dan  bukan  untuk kepentingan  yang  bersifat  produktif  atau menghasilkan  pendapatan  yang  dapat digunakan untuk operasional asset wakaf tersebut serta meningkatkan kesejahteraan  ummat.  Dalam  hal  ini, pemerintah  memberikan  payung  hukum tata  laksana  operasional  wakaf  di Indonesia  dengan  menerbitkan  Undang- undang  Nomor.  41  tahun  2014  yang  juga menyempurnakan  pemanfaatan  harta benda  wakaf  secara  produktif  dan dirincikan  secara  jelas  untuk  membantu fakir  miskin  serta  kepentingan  lainnya
yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman
dan diperkenankan  secara  hukum  agama Islam  karena  perintah  berwakaf  ini disebutkan  dalam QS.  Al-Baqarah  ayat 261-262  dan  267,  QS.  Ali-Imran  ayat  92, serta QS. Al-Hajj ayat 77.
Jika  melihat  kepada  p enelitian tentang  pengelolaan  aset  wakaf  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti,  seperti Huda  dkk  (2014),  Ramadani  dkk  (2012) serta Abdullah dkk (2018) yang menelaah tentang pengelolaan aset wakaf baik tunai maupun  asset  tetap  yang  memberikan gambaran bahwa secara umum bahwa (1) penyerahan  aset  wakaf  dilakukan  secara langsung  kepada  personal  bukan  kepada lembaga yang memiliki izin dari
pemerintah  (2)  kurangnya  kompetensi dari  pengelola  wakaf  dan  dilakukan secara  tradisional  tanpa  pencatatan  yang baik  untuk  kepentingan  akuntabilitas  (3) belum  tersosialisasinya  undang-undang Nomor.  41  tahun  2014  yang  menjadi dasar acuan dalam praktik wakaf. Mereka menyarankan  bahwa  untuk  mengatasi masalah yang muncul tersebut diharapkan  para  pihak  terkait  dapat diberikan  pelatihan  pengelolaan  wakaf yang  profesional  sehingga  akuntabilitas sebagai kunci adanya kepercayaan ummat dapat berjalan dengan baik.
Bahkan  secara  khusus  terkait wakaf  dalam  bidang  pendidikan  telah pula  diteliti  oleh  Ridwan  dkk  (2015); Jaharuddin  (2018); Menurut  Khosyi’ah (2010),  pengelolaan  dana  wakaf  uang harus  disadari  sebagai  dana  publik  yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan  dan accountable ,  agar  konsep wakaf uang dapat diterima dan dipahami secara lebih cepat,
sosialisasi pengembangan  wakaf  produktif  kepada masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf uang dan juga prosedur yang diberlakukan  juga  bukanlah  masalah yang sederhana, pemahaman yang sudah melekat  di  masyarakat  tentang  bentuk
wakaf  yang  tidak  produktif  dan  terbatas pada fungsi-fungsi
tertentu membutuhkan proses pembelajaran sekaligus pembuktian yang membutuhkan  energi  yang  tidak  sedikit, karena  dituntut  peran  strategis  badan wakaf  Indonesia  dalam  mereposisi  peran wakaf agar dapat menjawab problematika sosial yang dialami masyarakat.
Ketua  Badan  Pelaksana  Badan Wakaf  Indonesia,  Muhammad  Nuh menilai salah satu permasalahan mendasar  dalam  pengelolaan  wakaf Indonesia  adalah  kemampuan  pengurus wakaf (Nadzir) dalam mengelola asetnya. Pengelola wakaf harus seorang entrepreneur  (wirausaha)  karena  wakaf berbeda  dengan  Zakat,  Infaq,  dan Sedekah  yang  dibagi-bagikan  hartanya, dimana harta wakaf tidak boleh berkurang  atau hilang. Hasil harta wakaf harus  diputar  secara  produktif,  sehingga menghasilkan  manfaat  bagi  masyarakat ( https://www.gatra.com/detail/news/4570 75/ekonomi/bwi-pengelola-wakaf- haruslah-entrepreneur )
Lebih  lanjut  Imam  Nur  Aziz dalam gatra.com
https://www.gatra.com/detail/news/44490 7/ekonomi/wakafpreneur-gerakan-
bangkitkan-wakaf-indonesia ,    selama  ini wakaf  dianggap  hanya  bertujuan  sosial dan keagamaan untuk melayani kebutuhan  masyarakat.  Bahkan  tanah wakaf identik dengan masjid, pemakaman,  dan  pesantren.  Sehingga masih  jarang  wakaf  digunakan  untuk kegiatan yang lebih produktif.
Wakafpreneur,  dalam  aktivitasnya  dapat diintegrasikan dengan bisnis untuk menghasilkan dana secara produktif demi kepentingan umat. Istilah tersebut sebagai wakafpreneur.  Dia  mendefinisikan  wakaf sebagai uapaya melepaskan sesuatu yang kita  miliki  demi  kepentingan  umat. Selama  ini  keberhasilan  bisnis  diukur dari profit (laba)  semata.  Kita  sekarang tidak  hanya profit ,  tapi  juga  banyak  yang diwakafkan.  Dan  ini  dijadikan  dasar untuk menggerakkan entrepreneur berwakaf.
Sementara  itu  menurut  Coulter
(2000)
kewirausahaan atau entrepreneurship adalah merupakan proses  menciptakan  suatu  bisnis  baru yang  berorientasi  untuk  memperoleh laba,  menghasilkan  nilai  dan  munculnya produk  baru  dan  jasa  baru  yang  berbeda dari yang pernah ada dan inovatif.
Terkait  kondisi  masa  kini  negara, Indonesia  yang  juga  terpapar  Covid-19, juga  memberikan  dampak  bagi  sumber pendanaan  penyelenggaraan  pendidikan yang  bersumber  dari  dana  wakaf  serta zakat  infaq,  shadaqoh  (ZIS)  dikelola  oleh swasta  yaitu  kesulitan  untuk  menagih pembayaran  SPP  serta  mendapatkan sumbangan dari para donator dikarenakan kondisi ekonomi dari peserta didik  yang  dan  atau  para  donatur  yang juga  mengalami  penurunan.  Kesulitan pendanaan  ini  menyebabkan  kondisi yang  miris  dimana  lembaga  pendidikan memberlakukan  pengurangan  gaji  guru atau  tenaga  pendidiknya  dengan  hanya membayar  misal  50%  saja  dari  gaji normalnya  bahkan  tidak  membayar  gaji dikarenakan tiada kemampuan pendanaan,  sebuah  ironi  nyata,  dimana satu  sisi  proses  pembelajaran  tetap  harus berjalan tapi di sisi lain ketidakberdayaan ekonomi menjadi penghambatnya. Hal ini sebenarnya  dapat  diantisipasi  apabila para nazir, manajer  atau  pimpinan  serta stakeholder pengambil  keputusan  pada lembaga pendidikan memiliki konsep dan melaksanakan  enterpreur  wakaf  atau disebut sebagai wakaf preneur.
Artikel ini bertujuan adalah untuk memberikan  gambaran  pengelolaan  aset wakaf  pada  lembaga  pendidikan  yang ada di Indonesia di masa pandemi Covid- 19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan  menggunakan  metode  studi literatur  dengan  menelaah  jurnal-jurnal dan  berbagai  dokumen  yang  terkait dengan  wakaf  yang  relevan  dalam mengumpulkan  data  yang  fokus  pada kajian  artikel  mengenai  wakaf  bidang pendidikan.  Data  sekunder  digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang  merujuk  kepada  informasi  yang berasal dari sumber yang tersedia, berupa catatan,  publikasi  terbitan  pemerintah, analisa  oleh  media  massa,  sumber internet  dan  lain  sebagainya.  Berbagai data  yang  diperoleh  kemudian  diulas secara  deskriptif  dan  kemudian  ditarik suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## KONSEP WAKAF
Kata wakaf berasal dari kata dasar waqafa yang  berarti  menahan  atau berhenti. UU no. 4 tahun 2004 mendefinisikan  wakaf  sebagai  perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Menurut  Bank  Indonesia  (2016) menyatakan  bahwa  wakaf  mempunyai arti  menahan,  berhenti  atau  diam.
Sedangkan Al-Jurjani (2000 dalam
Ridwan 2015) menyebutkan bahwa menurut  istilah,  wakaf  diartikan  sebagai pembekuan  hak  milik  atas  zat  benda  (al- ‘ayn)  untuk  tujuan  menyedekahkan kegunaannya (al- manfa‘ah) bagi kebajikan  atau  kepentingan  umum. Makna  lain  wakaf  adalah  berhenti  atau menahan berpindahnya harta benda yang mempunyai  manfaat  yang  panjang,  yang mana  manfaatnya  mendapatkan  ridha Allah SWT.
Dalam istilah syara’ secara umum, wakaf  adalah  sejenis  pemberian  yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  jalan menahan  (pemilikan)  asal  (tahbisul  ashli) ,  lalu  menjadikan  manfaatnya  berlaku umum.  Yang  dimaksud  dengan  tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan  itu  agar  tidak  diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,
disewakan  dan  sejenisnya.    Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan  sesuai  dengan  kehendak pemberi  wakaf  (wakif)  tanpa  imbalan (Departemen Agama, 2005).
Sementara itu, mengutip Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  215 ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  wakaf  adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya  dan  melembagakannya  untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah  atau  keperluan  umum  lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

## SYARAT NAZHIR
Mubarok  (2008)  membagi  syarat menjadi  seorang  nazhir  yaitu  syarat umum,    syarat  asasi,  serta  syarat pelengkap.  Syarat-syarat  umum  yang harus    dimiliki wakif dan nazhir adalah beragama  Islam,  dewasa  atau baligh , berakal,  dan  tidak  terhalang  melakukan perbuatan  hukum.  Sedangkan  syarat asasi  bagi wakif adalah  pemilik  sah  dari harta  benda  yang  diwakafkan;  dan syarat-syarat  asasi  bagi nazhir adalah amanah,  mampu  menjadi nazhir secara fisik  dan  Nomorn-fisik,  dan  merupakan warga negara Indonesia. Nazhir
diharuskan  warga  Negara  Indonesia menyangkut  ketentuan  politik  agar warga  Negara  asing  tidak  menguasai fasilitas  umum  umat  Islam.  Di  samping itu,  dari  segi sad  al- dzari’ah (tindakan preventif),  akibat  dari  ketentuan  ini adalah  agar  harta  benda  wakaf  tidak terlantar  karena  tidak  terurus  oleh nazhir nya.  Dan  dari  segi fath  al- dzari’ah (membuka  media  atau  jalan),  tujuan  dari ketentuan  ini  adalah  agar  harta  benda wakaf  berdayaguna  secara  maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.
Tugas-tugas nazhir bergantung kepada  bentuk  wakafnya,  yaitu  apakah wakaf mutlak ataukah  wakaf muqoyyad . Dalam  wakaf mutlak , nazhir bebas memelihara, mengelola, mengembangkan atau  menginvestasikan  harta  wakaf  asal sesuai syariah. Sehingga dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi, kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.
Sedangkan  dalam  wakaf muqoyyad ,  tugas dan  wewenang nazhir terbatas  pada  apa yang  disyaratkan  oleh wakif .  Sebab  apa yang  disyaratkan wakif seperti  apa  yang ditetapkan syari’ (pembuat syariat )  (Al-
Zuhaily,  1996)  dalam  Mubarok,  2008). Hubungannya dengan kinerja nazhir ialah berdampak  pada  aset  apa  yang  dikelola. Misalnya  jika wakif mensyaratkan nazhir agar  uangnya  dijadikan  saham,  maka nazhir harus mengikutinya.
Mengutip pendapat beberapa ahli, untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya sebagai  pengelola  harta  wakaf  dengan baik  dan  profesional, nazhir haruslah orang  yang  memenuhi  kriteria  dan persyaratan,  baik  secara  fikih  maupun peraturan perundang-undangan.
Disimpulkan  beberapa  syarat  nazhir  dari berbagai pendapat tersebut, syarat nazhir adalah:
1. Adil  dan  amanah  dalam  pengertian melaksanakan  perintah  agama  dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang
diajukan  mayoritas  ulama  selain Hanabilah.
2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan  berakal  serta  kemampuan  untuk memelihara  dan  mengelola  harta wakaf.  Namun,  para  ulama  tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir  wakaf  karena  Umar  ibn Khatab  pernah  berwasiat  kepada
Hafsah  untuk  memelihara  harta wakafnya.
3. Beragama  Islam.  Akan  tetapi,  di kalangan Hanafiyah tidak
mempersyaratkan  Islam  bagi nazhir . Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam  tidak  menjadi  syarat  sahnya perwalian  dalam wakaf.  Oleh  karena itu,  boleh  saja nazhir diberikan kepada orang Nomorn-muslim. Begitu  juga  penerima  wakaf  boleh saja  muslim  dan  Nomorn-muslim. Menurut  ulama  ini,  pemberian  hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola,  dan  mendistribusikannya kepada  yang  berhak  menerimanya. Untuk  itu,  dibutuhkan  seorang pengelola  yang  jujur  dan  dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola  wakaf  baik  dilakukan sendiri  maupun  bersama  wakilnya. Kriteria  jujur  dan  amanah  itu  dapat dimiliki  oleh  semua  orang  baik muslim dan Non-muslim.

## KONSEP ENTREPRENUERSHIP
Entrepreneur adalah seseorang yang  memiliki  kecakapan  tinggi  dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik  yang  hanya  ditemukan
sangat  sedikit  dalam  sebuah  populasi.
Definisi  lainnya  adalah  seseorang  yang ingin bekerja untuk dirinya.
(kewirausahaan)  memiliki  arti  yang  luas.
kewirausahaan  memiliki  arti  yang  luas. Salah satunya, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kecakapan tinggi dalam  melakukan  perubahan,  memiliki karakteristik  yang  hanya  ditemukan sangat  sedikit  dalam  sebuah  populasi. Definisi  lainnya  adalah  seseorang  yang ingin bekerja untuk dirinya. Penelitian tentang entrepreneur dan entrepreneurship banyak menarik perhatian para  peneliti,  baik  di  tingkat  global maupun di Indonesia.
Hal ini memunculkan pertanyaan kenapa
entrepreneur begitu menarik untuk diteliti?
Berikut adalah pendapat para ahli tentang definisi entrepreneur :
1. Menurut Suryana (2013),
entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan  inovasi  untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang  dihadapi  oleh  setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.
Kreativitas adalah kemampuan untuk  membuat  ide  baru  dengan mengkombinasikan, mengubah,
atau  merekonstruksi  ide-ide  lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan  dari  penemuan  suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru. 2. Sunyoto (2013) memiliki pandangan tentang
entrepreneurship yaitu suatu sikap untuk  menciptakan  sesuatu  yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan  orang  lain.  Entrepreneurship tidak  hanya  tentang  mencari keuntungan  pribadi,  namun juga harus mempunyai nilai social
3. Kartajaya (1996) menjelaskan pengertian Entrepreneurship adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis, dengan
melakukan  manajemen  terhadap risiko  yang  mungkin  timbul  serta keterampilan untuk berkomunikasi  serta  memobilisasi sumber  daya  yang  ada  terutama sumber  daya  manusia  sehingga dapat  menciptakan  sesuatu  yang menghasilkan.
4. Marlo  (2013)  menjelaskan  bahwa
entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan  peluang  tersebut untuk  melakukan  perubahan dari sistem  yang  ada.  Dalam  dunia entrepreneurship, peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan  atau  melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan  resiko  yang dihadapi. 5. Zimmerer (2008) bahwa kewirausahaan  ialah  penerapan keinovasian  &  kreativitas  untuk pemecahan masalah &
memanfaatkan  berbagai  peluang yang  dihadapi  orang  lain  setiap hari.
Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat  di  atas,  maka  dapat  diperoleh secara  rinci  unsur-unsur  utama  yang  ada dalam entrepreneurship, yaitu: penerapan kreativitas
dan inovasi, pemanfaatan peluang,
membuat
perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

## POTRET  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DI MASA COVID 19
Kondisi  Covid-19  ini  merubah pola pembelajaran semua jenjang pendidikan  di  seluruh  dunia.  Yang  lazim dengan tatap muka, harus mau beradaptasi  menjadi  dalam  jaringan (daring) dengan berbagai plus minus atas penggunaan  tehnologi  digital  informasi tersebut.  Semua  tingkatan  pendidikan tersebut menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) guna memutus mata rantai penyebaran.  Virus  tersebut.  PJJ  sangat bergantung  kepada  penyediaan  gawai serta  jaringan  internet  yang  memadai, yang tentu saja semua itu tidak gratis dan ditanggung oleh peserta didik.
Sebagai  Negara  kepulauan  maka menimbulkan masalah dalam pelaksanaan  PJJ  dengan  wilayah  yang sangat luas serta tidak meratanya sebaran layanan  seluler  untuk  internet.  Sehingga dalam penerapannya pelaksanaan pembelajaran  secara  daring  ( online )  atau PJJ  juga  menjadi  kendala  yang  kita dihadapi  oleh  sebagian  peserta  didik disemua tingkat pendidikan.
WAKAF PRENUER SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF
Nazhir dipandang  sebagai  aktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan pengelolaan  aset  wakaf  ini.  Untuk  itu diharapkan nashir wakaf  yang  dapat melaksanakan  tugas  dengan  amanah  dan professional. Salah satu alternatif solusinya  itu  adalah  mobilisasi  dan optimalisasi  peran  wakaf  secara  efektif, dengan tujuannya supaya dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana  wakaf menjadi optimal.
Sebagai tokoh sentral pengelolaan wakaf maka sangat erat kaitannya dengan dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri.  Karenanya,  sebagai  instrumen yang  paling  penting  dalam  pengelolaan wakaf, nazhir harus  memenuhi  kriteria yang  memungkinkan  harta  wakaf  dapat dikelola dengan baik. Lembaga pengelola wakaf  diharapkan  mampu  mendesain sistem  operasional  yang  memberikan kesempatan  kepada  para nazhir untuk berkembang dan berkarya.
Tujuan  utama  pengelolaan  wakaf menghendaki  agar  harta  wakaf  itu  tidak dibiarkan  tanpa  hasil  atau  terbengkalai. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang  dapat  dinikmati  orang,  akan semakin  besar  pula  pahala  yang  akan
mengalir  kepada  wakif.  Berdasarkan  hal tersebut,  pengembangan  harta  wakaf secara  produktif  merupakan  kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  pengelolanya atau nazhir . Nazhir wakaf  sebagai  orang yang diberi wewenang dalam pengurusan  harta  wakaf,  mempunyai tanggungjawab  untuk  menangani  seperti mengelola dan memelihara harta wakaf.
Rozalinda (2015) menyebutkan bahwa  pengelolaan  dan  pemeliharaan harta  wakaf  ini  harus  didahulukan  dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.  Dalam  mengelola  dan  upaya mengembangkan  harta  wakaf, nazhir dapat melakukannya dengan cara;
1. Menyewakan  harta  wakaf.  Ini dilakukan  jika  kemungkinan  akan mendapat  keuntungan  dan  tidak terdapat  pihak  yang  melarangnya. Hasil  yang  didapat  digunakan untuk  membiayai  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.
2. Mengolah  tanah  wakaf  untuk bercock  tanam  pertanian  atau perkebunan,  bisa  dengan  cara menyewakan  ataupun  dengan  cara kerja  sama  bagi  hasil,  seperti
muzara ‟ ah  dan  musaqah,  ataupun nazhir  sendiri  yang  mengelola tanah  tersebut.  Aktivitas  ini  akan memberi  dampak  positif  bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan  pembangunan  di  atas tanah  wakaf.  Dalam  hal  ini nazhir dapat mendirikan bangunan seperti pusat bisnis atau perumahan di atas tanah  wakaf  yang  kmudian  dapat disewakan,  walaupun  wakif  tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat  yang  lebih  besar  akan dapat dirasakan oleh mustahik.
4. Melakukan  perubahan  bentuk  dan kondisi harta wakaf. Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat merubah  bentuk  dan  kondisi  harta wakaf  menjadi  lebih  baik  dan  lebih bernilai  yang  diperuntukkan  bagi fakir miskin dan mustahik, misalnya  jika  harta  wakaf  itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya  menjadi  apartemen, atau  pusat  bisnis,  ataupun  bentuk lain  yang  ia  kehendaki  selama  hal itu  tetap  sesuai  dengan  ketentuan dari  wakif  dan  tujuan  wakaf.
Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha  memelihara  harta  wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun,  ia  tidak  boleh  menyalahi persyaratan  yang  ditentukan  oleh wakif.
5. Menjalankan syarat dari wakif yang tidak  melanggar  hukum syara . Nazhir  diharuskan  melaksanakan dan  mengikuti  syarat-syarat  dari wakif  yang  sesuai  dengan  hukum sehingga nazhir
tidak diperkenankan melanggarnya kecuali  ada  faktor  lain  yang membolehkannya,  seperti  adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir  untuk  melanggar  syarat tersebut.  Hal  itu  diajukan  dan disetujui pengadilan.
6. Menjaga dan mempertahankan harta  benda  wakaf.  Nazhir  wajib dengan  kemampuan  yang  ada untuk mempertahankan harta wakaf  dari  sengketa  dengan  pihak lain. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan pertolongan pihak lain.
7. Melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari aktivitas  pengelolaan  wakaf  dari
hasil  wakaf  itu  sendiri.  Dalam  hal ini nazhir berkewajiban  melunasi segala  kewajiban  yang  berkaitan dengan  harta  wakaf,  seperti  pajak, gaji  para  pengelola  dan  pengacara, biaya  persidangan,  utang  akibat biaya perawatan, dan lain
sebagainya  yang  diambil  dari pendapatan  atau  hasil  produksi harta wakaf. Ini menjadi
prioritaskan dari pada menyalurkan bagi hasil wakaf kepada mustahik.
8. Melakukan  pendistribusian  hasil atau  manfaat  wakaf  kepada  pihak yang  berhak  menerimanya. Nazhir
mempunyai
kewajiban menyalurkan  hasil  wakaf  kepada mustahik.  Pembagian  hasil  wakaf harus  dilakukan  secepat  mungkin oleh  nazhir  wakaf,  kecuali  ada kebutuhan  mendesak,  seperti  biaya perawatan harta wakaf yang menuntut  hasil  wakaf  dialokasikan untuk  kepentingan  tersebut,  atau melunasi  kewajiban  yang  berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para mustahik.  Semua  ketentuan  untuk distribusi hasil wakaf untuk
mustahik harus berdasarkan ketentuan yang disyaratkan wakif.
9. Melakukan  perbaikan  harta  benda wakaf yang rusak sehingga kembali meberikan manfaat. Nazhir
bertanggungjawab  atas  kerusakan harta wakaf yang  disebabkan kelalaiannya.  Jika  hal  ini  terjadi maka  nazhir  dapat  diberhentikan dari  jabatannya  itu.  Jika  nazhir melakukan pengkhianatan atau mengelola  harta  wakaf  dengan tidak semestinya sehingga berakibat pada  rusaknya  harta  wakaf,  maka tugasnya  sebagai  pengelola  harta wakaf  dicabut  oleh  hakim  atau pemerintah  dan  menyerahkannya pada orang lain.
Menurut  Departemen  Agama  RI (2005),  seorang nazhir profesional  dalam mengelola  harta  wakaf  harus  mengacu pada prinsip-prinsip manajemen moderen.  Terdapat  beberapa  ciri  atau karakteristik  profesional,  yaitu;  Pertama, mempunyai kemampuan dan keterampilan  khas  untuk  melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini dapat diperoleh  dengan  mengikuti  pendidikan, pelatihan,  atau  pengalamannya.  Hal  ini
memungkinkan
mereka untuk mengidentifikasi  dengan  baik  dan  tepat masalah  yang  mungkin  muncul  dalam melaksanakan  tugasnya  dan  menemukan solusi  yang  tepat  untuk  pemecahannya. Kedua,  mempunyai  komitmen  moral yang  tinggi.  Komitmen  moral  dapat dicantumkan  dalam  bentuk  kode  etik profesi.  Etika  ini  merupakan  dijadikan aturan dasar dalam menjalankan pekerjaan.  Kode  etik  profesi  bertujuan sebagai  pelindung  bagi  masyarakat  dari kerugian  dan  kesalahan,  yang  disengaja atau tidak dan ditujukan untuk melindungi  profesinya  dari  tindakan yang tidak baik.  Ketiga, Individu profesional  akan  hidup  dari  profesinya. Gajinya  dibayar  dengan  layak  sebagai bentuk balas jasa atas pengerahan tenaga, fikiran,  keahlian,  serta  keterampilannya. Keempat, pengabdian kepada masyarakat,  berupa  komitmen  moral yang  tercantum  dalam  kode  etik  profesi dimana  mereka  akan  mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan  dirinya.  Kelima,  legalisasi atau keizinan. Karena menyangkut profesi yang berhubungan dengan masyarakat  yang  terkait  dengan  nilai-
nilai  kemanusiaan,  profesinya  sah  dan diizinkan.
WAKAF PRENEUR

## BIDANG
PENDIDIKAN DIMASA COVID-19 Pada kondisi normal untuk bidang  pendidikan,  lahan  aset  wakaf yang  ada  dapat  dimanfaatkan  tidak  saja untuk sekolah tetapi juga untuk:
1. Mendirikan  Pusat  Jajanan  yang disewakan secara tahunan,
2. Menyediakan lahan parkir berbayar,
3. Dapat  menyewakan  gedung  dari sekolah untuk kegiatan-kegiatan,
4. Lahan yang tersedia dapat disewakan lahannya untuk lokasi pemasangan tiang
pemancar telepon.
5. Mendirikan  sarana  olahraga  yang berbayar  dan  atau  disewakan kepada masyarakat.
Namun  perlu  diingat  bahwa naluri  enterpreneur  dari  nazhir  dalam mengelola aset wakaf tidak datang begitu saja  dalam  waktu  yang  singkat  tetapi diperlukan  berbagai  usaha,  di  antaranya adalah:
1) Lakukan  sosialisasi  wakaf  produktif yang  lebih  intensif  kepada  nazhir dengan  harapan  dapat  membentuk
pola  wakaf  produktif,  harapannya
akan muncul wakaf sebagai
instrumen pemberdayaan ummat. 2) Mereka  diberikan  bekal  pendidikan dapat berupa kursus singkat kewirausahaan.
3) Bekali  mereka  dengan  buku-buku atau  modul  tentang  pengelolaan wakaf produktif.
4) Libatkan  nazhir  dalam  berbagai forum nazhir wakaf produktif, tujuannya  supaya  terjadi  proses pertukaran
pengetahuan, keterampilan dan juga sikap nazhir.
Dengan  adanya  wakafprenuer pada lembaga pendidikan maka kesulitan pendanaan  untuk  penggajian  guru/ pengajar dan menutupi biaya operasional administrasi  merupakan  salah  satu  jalan keluar atau inovasi yang dapat dilakukan oleh  para stakeholder yang  berkecimpung dalam  pengelolaan  asset  wakaf  yang diperuntukkan bagi pendidikan.
Terdapat  beberapa  kegiatan  yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola wakaf di antaranya adalah:
1) Melakukan  efisiensi  penggunaan sarana  dan  prasarana  lembaga, misalnya  dengan  meminimalkan
penggunaan
listrik. Pihak
pengelola  harus  bisa  mengurangi penggunaan  listrik  di  siang  hari karena  kegiatan  belajar  mengajar dilakukan secara daring (online).
2) Meminimalkan  penggunaan  alat tulis berupa kertas, spidol dan lain sebagainya  karena  kondisi  belajar secara daring.
3) Memaksimalkan pendapatan
dalam bentuk memperlancar
aliran  arus  kas  dari  peserta  didik berupa pembayaran iuran pendidikan.  Berikan  kelonggaran dengan  cara  dicicil  sesuai  dengan kemampuan,  hal  ini  bertujuan untuk  menjaga  aliran  kas  tetap lancar.
4) Melakukan promosi menggunakan  media  berbiaya murah,  seperti  melalui  media sosial untuk merekrut calon siswa atau mahasiswa baru.
5) Berikan  potongan  harga  terhadap fasilitas  yang  disewakan  kepada pihak penyewa, misalnya memberikan potongan harga pada penggunaan ruang rapat, penyewaan  alat-alat  dan  lain sebagainya.
6) Berikan  insentif  kepada  internbal lembaga jika memberikan pemasukan kepada lembaga berupa keberhasilan mendapatkan peserta  didik  atau  mahasiswa, menyewakan  kepada  pihak  luar dan lain sebagainya.
7) Berikan  apresiasi  tidak  hanya dalam  bentuk  materi  tetapi  bisa juga dalam bentuk nonmateri.
8) Jangan lupa untuk memperhatikan tujuan utama
lembaga  didirikan  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  ridho  Allah SWT.
Alternatif-alternatif tersebut dapat dijalankan  guna  mendapatkan  sumber pendapatan  lain  untuk  menutupi  biaya operasional  sekolah.  Seandainya  hal  ini dilakukan  maka  sekolah-sekolah  tersebut tetap  bisa  berjalan  seperti  sedia  kala walaupun  ujian  pandemi  ini  terjadi  dan mengguncang  kesehatan  dan  juga  sendi- sendi perekonomian.

## PENUTUP
Sebagai lembaga pendidikan yang memanfaatkan  wakaf  sebagai  sumber awal  pendiriannya  dan  berkembang bersama masyarakat, maka perlu dilakukan  pengembangan  kemampuan
yang  dimiliki  oleh  nazhir,  karena  wakaf pereneur nazhir tidak muncul begitu saja, tetapi  butuh  proses.  Beberapa  hal  yang dapat dilakukan di antaranya: melakukan sosialisasi wakaf produktif, berikan bekal pendidikan  misalnya  kursus  singkat kewirausahaan,  bekali  dengan  berbagai buku  atau  modul  tentang  pengelolaan wakaf  produktif,  melibatkan  nazhir dalam  berbagai  forum  nazhir  wakaf produktif.
Dengan  adanya  wakaf  prenuer pada lembaga pendidikan maka kesulitan pendanaan  untuk  penggajian  guru/ pengajar dan menutupi biaya operasional administrasi merupakan salah satu  solusi atau  inovasi  yang  dapat  dilakukan. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola  wakaf  di  antaranya  adalah: dengan  melakukan  efisiensi  penggunaan sarana dan prasarana lembaga, meminimalkan  penggunaan  alat  tulis berupa kertas, spidol dan lain sebagainya, memaksimalkan pendapatan dalam berupa memperlancar aliran arus kas dari peserta  didik  berupa  pembayaran  iuran pendidikan dengan caramemberikan kelonggaran cicilan sesuai dengan kemampuan, lakukan promosi
menggunakan  media  berbiaya  murah, berikan potongan harga terhadap fasilitas yang  disewakan,  siapkan  insentif  kepada internal  lembaga  yang  memberikan keuntungan  kepada  lembaga,  apresiasi berupa materi atau nonmateri, dan jangan lupa untuk memperhatikan tujuan utama lembaga  didirikan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak  (Uang)  Menurut  Fatwa
Ulama Dan Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2014  Tentang Wakaf. Asy- Syari„ah Vol. 20 No. 1, pp. 1 – 14.
Badan  Wakaf  Indonesia, al-Awqaf,  Jurnal
Wakaf  dan  Ekonomi  Islam, Jakarta:
Badan Wakaf. Bank Indonesia. (2016). Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah – Wakaf. Jakarta. Coulter, Mary (2000). Entrepreneurship in Action. Prentise Hall. USA. Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2005). Nazir  Profesional  dan  Amanah, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Huda,  dkk  (2014).  Jurnal  Akuntansi Multiparadigma, Volume 5, Nomor 3, Desember, halaman 485-
497.
Jaharuddin  (2018).  Potensi  Wakaf  Uang Untuk  Pendidikan  (Studi  Kasus
FEB UM), Ikraith Humaniora, Vol.
2 No. 2 Maret.
Kasmir.  (2012).  Kewirausahaan.  (edisi revisi). Jakarta: Rajagrafindo
Persada.
Kartajaya,  Hermawan,  dkk.  (1996)  36 Kasus  Pemasaran  Asli  Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputendo.
Khosyi’ah,  Siah .  (2010).  Wakaf  &  Hibah
Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya  di  Indonesia, Bandung:  Pustaka  Setia,  Lubis, Suhrawardi. K. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Marlo,  Abu  (2013).  Entrepreneurship
Hukum Langit, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 5.
Mubarok,  Jaih.  (2008).  Wakaf  Produktif,
Bandung: Simbiosa Rekatama
Media. Rahman  A.  Asymuni,  Tolchah  Mansoer, Kamal  Muchtar,  Zahri  Hamid, Dahwan. (1986). Ilmu Fiqh, Jakarta, cet. ke-2. Rahman, A. (2009). Peranan Wakaf Dalam Pembangunan  Ekonomi  Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia.  Shariah  Journal.  Vol.17.
No.1, hlm 113-152.
Ramadani,  R,  dan  Anshori,  A.  Ghofur (2012).  Pelaksanaan  Wakaf  Uang Pada Yayasan Badan Wakaf Universitas  Indonesia  (YBWUII).
Thesis. Tidak diterbitkan.
Ridwan, Murtadho. dan Santi, Lisa Irwit.
(2015).  Wakaf  dan  Pendidikan:
Studi  Kasus  di  Kabupaten  Kudus Jawa Tengah, ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember.
Rozalinda.  (2015).  Manajemen  Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers.
Sunyoto,  Danang.  (2013).  Kewirausahaan Untuk  Kesehatan.  Yogyakarta: Nuha Medika.
Suryana. (2013). Ekonomi Keatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan
Menciptakan  Peluang.  Jakarta: Salemba Empat. Zimmerer,  Thomas  W  dan  Norman  M Scarborough. (2008.,
Kewirausahaan  dan  Manajemen Usaha  Kecil,  Salemba  Empat, Jakarta.
Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  III Tentang Perwakafan diunduh dari https://islamwiki.blogspot.com/20 10/05/kompilasi-hukum-islam- buku-iii-hukum.html pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 16.35 WIB.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan.
Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006
Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf diunduh https://jdih.bssn.go.id/arsip-
hukum/pp-nomor-25-tahun-2018- tentang-perubahan-atas- peraturan-pemerintah-nomor-42- tahun-2006-tentang-pelaksanaan- undang-undang-nomor-41-tahun- 2004-tentang-wakaf  pada  tanggal 13 Oktober 2020 pukul 17.25 WIB.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun
2006  tentang  Pelaksanaan  UU  No 41 Tahun 2004 diunduh https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/49182/pp-no-42-tahun- 2006 pada tanggal 15 Oktober 2020
pukul 03.15 WIB.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf diunduh dari https://www.bwi.go.id/3629/2007/ 09/17/undang-undang-no-41-
tahun-2004-tentang-wakaf pada tanggal 18 Oktober 2020. http://www.republika.co.id/berita/dunia- islam/islamnusantara/12/11/22/md
w7ns-nadzir-harus-berjiwa- kewirausahaan diunduh pada tanggal  12  Oktober  2020  pukul 11.24 WIB.
https://www.gatra.com/detail/news/45707 5/ekonomi/bwi-pengelola-wakaf- haruslah-entrepreneur https://www.gatra.com/detail/news/44490 7/ekonomi/wakafpreneur-gerakan- bangkitkan-wakaf-indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad iyah diunduh pada tanggal 17 Juli 2020.
https://republika.co.id/berita/dunia- islam/islam- digest/16/07/12/oa5tpr320- ternyata-11-kampus-top-dunia- didanai-uang-wakaf diunduh pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 10.25 WIB.
http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.ph p diunduh  pada  tanggal  15 Oktober 2020. pukul 11.25 WIB.
https://money.kompas.com/read/2019/09/2
7/201410426/potensi-besar-wakaf- produktif-belum-tersosialisasi- dengan-baik). Diunduh pada tanggal  19  Juli  2020  pukul  06.05 WIB.
https://www.worldbank.org/in/country/in donesia/overview  diunduh  pada tanggal  18  Juli  2020  pukul  14.50 WIB.
https://forlap.ristekdikti.go.id diunduh pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 16.23 WIB.
https://nasional.kontan.co.id/news/pande mi-covid-19-akan-mempengaruhi- pengelolaan-pendidikan-dan- sekolah diunduh tanggal 30
Oktober 2020  pukul 23.45 WIB.