## INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

## INDEPENDENCE OF AUTHORITY OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POST CHANGE LAW CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

## Muhammad Habibi
Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM Universitas Lampung, Email: biemuhammad81@gmail.com
Submitted: March 21, 2020; Reviewed: April 16, 2020; Accepted: April 30, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1962

## Abstrak
Pasca disahkannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedudukan KPK yang  mulanya  merupakan  lembaga  non  pemerintah  kini  termasuk  dalam  rumpun  cabang kekuasaan pemerintah ( Auxiliary State Organ ). Keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi (diluar  Kepolisian  dan  Kejaksaan)  yang  masih  bertahan  sampai  saat  ini  hanyalah  Komisi Pemberantasan Korupsi yakni komisi independen yang diberi kewenangan pro justitia dalam melakukan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  selama  ini  bukan  tanpa  kritik.  Dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  (sebelum  revisi  Undang-Undang),  para  ahli  banyak mengkritik  mengenai  kelembagaannya  yang  berstatus  “independen”  tersebut.  Tujuan penulisan  jurnal  ini  mengetahui  apakah  perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  telah  melahirkan  konsep  lembaga  negara  independen  bagi  KPK.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sementara itu, pendekatan yang dilakukan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  serta  pendekaatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  menerangkan  jika  secara keseluruhan perubahan Undang-Undang KPK belum melahirkan konsep lembaga negara yang independen  karena  masih  terdapatnya  pengaturan  pasal  mengintervensi  independensi kewenangan penindakan korupsi oleh KPK.
Kata Kunci: Kewenangan, Korupsi, Perubahan.

## Abstract
After  the  enactment  of  Law  Number  19  of  2019  concerning  the  Second  Amendment  to Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  Law,  the  position  of  the  KPK  which  was originally  a  non-governmental  institution  is  now  included  in  the  branch  of  governmental power branches (Auxiliary State Organs). All corruption eradication institutions (outside the police  and  prosecutors)  that  still  survive  are  only  the  Corruption  Eradication  Commission, namely  an  independent  commission  which  has  been  given  pro  justitia  authority  in  carrying
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm. 41-54. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
out acts of corruption so far not  without criticism. In carrying out their duties and functions (before  the  revision  of  the  Act),  experts  criticized  many  of  the  institutions  that  were "independent".  The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  find  out  whether  the  amendment  of Corruption  Eradication  Commission  Law  has  given  birth  to  the  concept  of  an  independent state institution for the KPK. This study uses a normative legal research method, meanwhile, the approach taken uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain if the overall amendment to the KPK Law has not yet given birth to the concept of an independent state institution because there are still provisions in the article to intervene in the independence of the KPK's authority for corruption.
Keywords: Authority, Amendments, Corruption.

## A. Pendahuluan
Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 1 kedudukan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  termasuk  dalam  rumpun  cabang  kekuasaan pemerintah  ( Auxiliary  State  Organ ).  Perubahan  terhadap  kedudukan  KPK  bukanlah  tanpa sebab,  berdasar  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-XV/2017,  KPK termasuk  lembaga  cabang  kekuasaan  pemerintah  yang  menjalankan  tugasnya  bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 2
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sendiri  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang  memiliki fungsi  pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia. 3 United  Nations Convention  Against  Corruption sebagai  konvensi  anti  korupsi  internasional  telah mengamanatkan  bagi  negara  dapat  memberantas  dan  mencegah  korupsi  secara  efektif  serta efisien  melalui  intitusi-institusi  pemberantasan  korupsi. 4 Indonesia  pun  telah  meratifikasi konvensi  anti  korupsi  tersebut  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United Nations Convention Against  Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  Anti  Korupsi)  tahun  2003  guna  menjalin  kerjasama  internasional  dalam  rangka
1 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  satu  dari  160  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) inisiatif  (hanya  diajukan  satu  lembaga)  DPR-RI  yang  disetujui  dan  disahkan  oleh  Presiden  yang  diundangkan pada  tanggal  17  Oktober  2019  oleh  Plt.  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Tjahjo Kumolo  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  197)  dalam  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Rinciannya, dari total 160 RUU Prolegnas 2015-2019, 54 RUU diajukan inisatif oleh  DPR,  9  RUU  inisiatif  oleh  DPD,  39  RUU  inisiatif  Pemerintah, 15  RUU  diajukan  DPR  bersama  DPD,  28 RUU  diajukan  DPR  bersama  Pemerintah,  5  RUU  diajukan  Pemerintah  bersama  DPD  dan  9  RUU  diajukan ketiganya  bersama-sama.  Dari  160  RUU  tersebut,  94  RUU  merupakan  RUU  aturan hukum  baru  sedangkan  66 RUU  merupakan  rancangan  aturan  perubahan  dari  undang-undang  yang  telah  ada.  Lihat  Media  Publikasi Peraturan  Perundang-undangan  dan  Informasi  Hukum  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia tentang  Prolegnas  2015-2019.  http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html,  diakses  pada  3 Mei 2020.
2 Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah  terkait  kewenangan  DPR  melakukan  hak  angket  terhadap  KPK  sebagai  lembaga  negara independen.
3 Mahardika and  Firman  Wijaya,  “KAJIAN  YURIDIS  FUNGSI  PENCEGAHAN  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  SECARA  ELEKTRONIK  DI  PROVINSI  DKI  JAKARTA,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 (2019): 1–25, 2, DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925.
4 Eddy  Omar  Sharif  Hiariej,  “UNITED  NATIONS  CONVENTION  AGAINST  CORRUPTION  DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1 (2019): 112–125, 114, DOI: 10.22146/jmh.43968.
pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  secara  lokal  dan  internasional. 5 Sebelumnya, KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal  tersebut  mengatur  selambat-lambatnya  dua  tahun  setelah undang-undang  tindak  pidana  korupsi  disahkan  maka  sudah  harus  terbentuk  suatu  lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi. 6
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  komisi  independen  negara  yang  diberi kewenangan pro  justitia 7 dalam  melakukan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  selama  ini banyak  di  kritisi  oleh  para  ahli  hukum  mengenai  kelembagaannya  yang  berstatus “independen”  tersebut  seperti  Romli  Atmasasmita.  Romli  Atmasasmita  berpendapat  jika kelembagaan  KPK  merupakan ad  hoc sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya harus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi. 8 Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan  banyaknya  kekurangan  kinerja  KPK  selama  ini  berkaitan  dengan  kelemahan koordinasi  antar  penegak  hukum  (Kepolisian  dan  Kejaksaan),  dugaan  tumpang  tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lain, belum adanya lembaga pengawas dan lain- lain  sehingga  mengatur  KPK  sebagai  satu  kesatuan  aparatur  lembaga  pemerintahan  bersama kepolisian  dan  kejaksaan  melakukan  upaya  terpadu  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  serta  mengurangi  ketimpangan  hubungan  antar  kelembagaan  instansi penegak hukum dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas satu dengan lainnya. 9 Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  akan  menentukan  rumusan  masalah  yang akan  dibahas  yakni  pertama,  bagaimanakah  konsep  lembaga  negara  independen  berdasarkan teori  lembaga  negara  independen  serta  apakah  perubahan  undang-undang  KPK  telah memperkuat  kewenangan  KPK  sebagai  lembaga  negara  independen  dibidang  penegakan hukum  korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yakni menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 10 Objek kajian dari penelitian ini yaitu kelembagaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Penelitian ini  dilakukan  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yang  berasal  dari  data  kepustakaan sedangkan  bahan  hukum  dalam  penulisan  ini  yaitu  UUD  1945,  Peraturan  Perundang-
5 Lihat  konsiderans  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang United  Nations  Convention  Against Corruption .  Dalam  konsdierans  dinyatakan  alasan  diratifikasinya  konvensi  tersebut  karena  bangsa  Indonesia telah  aktif  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  serta  bertujuan  menjalin  kerjasama  internasional  dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang perlu didukung oleh pemerintah.
6 Bambang  Dwi  Baskoro,  “PERSETERUAN  KPK  DENGAN  POLRI  DALAM  UPAYA  PEMBERANTASAN KORUPSI,” Masalah-Masalah Hukum 42, no. 3 (2013): 336–345, 338, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345.
7 Maksud  dari  kewenangan Pro  Justitia adalah  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  hukum  secara  sah  dan konstitusional dalam menegakkan hukum ( law enforcement ). Kewenangan ini dimiliki oleh lembaga negara yang memiliki  wewenang,  tugas  dan  fungsi  menegakkan  hukum  semata-mata  untuk  kepentingan  keadilan.  Artinya Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pun  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan Pro Justitia yakni melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan serta Eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/, diakses pada 28 April 2020.
8 Romli  Atmasasmita  dkk, Sisi  Lain  Akuntabilitas  KPK  dan  Lembaga  Pegiat  Anti  Korupsi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 43.
9 Lihat  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
10 Salim  H.S.  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 12
Undangan yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, pendekatan yang akan dilakukan yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) serta  pendekaatan  konseptual  ( conceptual  approach )  Pendekatan  pertama  digunakan  untuk menemukan  asas-asas  hukum  pengaturan  komisi  pemberantasan  korupsi  sebagai  lembaga negara independen dan pendekatan kedua digunakan untuk menemukan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan konsep suatu lembaga negara independen.

## B. Pembahasan

## 1. Konsep  Lembaga  Negara  Independen  Berdasarkan  Teori  Lembaga  Negara Independen
Perkembangan  ketatanegaraan  dan  sistem  pemerintahan  yang  modern  saat  ini  justru banyak  melahirkan  lembaga  negara  independen  ( Auxiliary  Institution ).  Hadirnya  lembaga- lembaga negara independen merupakan kebutuhan negara dalam menjangkau akses pelayanan publik  kepada  masyarakat  dimana  terdapatnya  keterbatasan  lembaga  negara  utama menjangkau hal tersebut. Lembaga negara independen merupakan lembaga negara penunjang bagi  lembaga  negara  utama  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  lebih  tepatnya  fungsi administratif  kepada  publik.  Seperti  kondisi  pemerintahan  Amerika  Serikat  misalnya, perkembangan  pesat  kapitalisme  membuat  pemerintah  kesulitan  melayani  kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah Amerika Serikat membentuk “ Administrative  Agency ” atau lembaga pendukung. Kedudukan Administrative Agency tetap berada dalam lingkup eksekutif, namun dalam Administrative Agency terdapat dua bentuk  lembaga  yakni  “ executive  agency ” dan  “ independent  agency ”. 11 Perbedaan  keduanya  terdapat  pada  pengaruh  Presiden  terhadap lembaga tersebut, jika pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota diatur oleh Presiden,  lembaga  tersebut  dikatakan  sebagai  “ executive  Agency ”.  Sebaliknya,  jika  tidak terdapat  peran  Presiden  dalam  pembentukan  struktur  organisasi  dan  pengangkatan  anggota maka lembaga tersebut dikatakan sebagai “ Independent Agency ”. 12
Pendapat tersebut sejalan dengan gagasan George Jellinek yang menganggap berdasarkan kedudukannya, lembaga negara dibagi menjadi dua golongan yakni  lembaga negara langsung ( unmittenbare  organ )  seperti  kepala  negara,  dewan  atau  majelis  perwakilan  serta  majelis kehakiman (peradilan) dan lembaga negara tidak langsung ( mittenbare organ ) yakni lembaga yang dibawah kekuasaan ketiganya untuk  membantu  menjalankan tugas dan  fungsi  lembaga langsung.  George  Jellinek  menambahkan  satu  kedudukan  lembaga  yang  berfungsi memperkuat  lembaga  negara  utama  ( unmittenbare  organ/main  state’s  organs/primary constitutional  organs )  yakni  lembaga  negara  penunjang  ( auxiliary  organs ).  Lembaga penunjang  tersebut  diidealkan  independen  karena  kedudukannya  diluar  lembaga  negara utama, bahkan terkadang tugas dan fungsi lembaga penunjang ini bersifat campuran dari trias politica karena sewaktu-waktu dapat berfungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. 13
Untuk  mengukur  independensi  dari  suatu  bentuk  lembaga  negara  independen,  menurut pendapat  Zainal  Arifin  Mochtar 14 harus  memuat  delapan  indikator  untuk  menentukan  suatu lembaga  dikatakan  komisi  independen  yakni,  pertama  lembaga  tersebut  dibentuk  diluar
11 Idul  Rishan,  “RELEVANSI  HAK  ANGKET  TERHADAP  KOMISI  NEGARA  INDEPENDEN,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 10, no. 1 (2018): 44–64, 48, DOI: 10.28932/di.v10i1.1031.
12 Wawan  Heru  Suyatmiko  and  Alvin  Nicola,  “MENAKAR  LEMBAGA  ANTIKORUPSI:  STUDI PENINJAUAN  KINERJA  KOMISI  PEMBERANTASAN  KORUPSI,” Jurnal  Antikorupsi  Integritas 5,  no.  2, 2019: 35–56, 36, DOI: 10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465.
13 Luthfi  Widagdo  Eddyono,  “INDEPENDENCE  OF  THE  INDONESIAN  CONSTITUTIONAL  COURT  IN NORMS AND PRACTICES,” Constitutional Review 3, no. 1 (2017): 71–97, 80, DOI: 10.31078/consrev314.
14 Zainal  Arifin  Mochtar  merupakan  ahli  hukum  tata  negara  dan  peneliti  dari  Pusat  Kajian  Anti  Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).
lembaga  negara  utama,  walaupun  menjalankan  fungsi  yang  sama  dengan  lembaga  negara utama.  Kedua,  proses  pemilihan  pimpinan  lembaga  dilakukan  menggunakan  sistem  seleksi, bukan  menggunakan  kekuatan  politik.  Ketiga,  proses  pemilihan  pimpinan  suatu  lembaga independen tersebut tetap melibatkan  lembaga negara  lain dalam kerangka  fungsi check and balances . 15 Keempat,  proses  pemilihan  dan  pemberhentian  pimpinan  didasari  pada  aturan yang  berlaku.  Kelima,  proses  pemilihan  pimpinan,  rekruitmen  anggota  serta  laporan kinerjanya dilaporkan langsung kepada masyarakat atau melaporkan kepada parlemen (DPR). Keenam,  kepemimpinan  lembaga  bersifat  kolektif  kolegial.  Ketujuh,  bukan  merupakan lembaga  negara  utama,  tetapi  tugas  dan  fungsi  harus  diatur  secara  tegas  karena  keberadaan lembaga  tersebut  penting  guna  transisi  sistem  ketatanegaraan  yang  selalu  berkembang. Kedelapan,  dapat  mengeluarkan  aturan  sendiri  yang  diberlakukan  bagi  kepentingan  internal lembaga  maupun  berlaku  secara  umum  serta  dibentuk  berdasarkan  konstitusi  maupun peraturan perundang-undangan. 16
Berkaitan  dengan  konsep  lembaga  negara  independen, United  Nations  Convention Against  Corruption telah  merumuskan  beberapa  konsep-konsep  independensi  lembaga  anti korupsi secara  internasional. Beberapa konsep tersebut diantaranya, pertama, harus  memiliki mandat yang jelas memberantas korupsi melalui strategi yang digunakan, seperti pencegahan, penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi melalui satu lembaga atau beberapa lembaga negara yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, lembaga anti korupsi tidak bekerja sendiri artinya harus melibatkan lembaga negara lain yang berwenang,  masyarakat  sipil,  swasta  dan  melakukan  kerjasama  secara  internasional.  Ketiga, eksistensi  yakni  harus  didirikan  berdasarkan  aturan  hukum  negara.  Keempat,  penunjukan pimpinan  lembaga  atau  pegawai  harus  netral  (tidak  berafiliasi  dengan  partai  politik)  dan memiliki  integritas.  Kelima,  lembaga  anti  korupsi  harus  memliki  kode  etik  kelembagaan. Keenam,  pimpinan  dan  pegawai  lembaga  anti  korupsi  harus  memiliki  imunitas  dalam mejalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, lembaga anti korupsi harus diberikan kewenangan otonomi  keuangan  tanpa  mengurangi  standar  akuntansi  atau  persyaratan  audit  negara. Kedelapan,  lembaga  anti  korupsi  harus  memiliki  akuntabilitas  internal  maupun  eksternal, 17 artinya  lembaga  anti  korupsi  harus  menetapkan  standar  operasi  prosedur  yang  jelas  serta mematuhi  aturan  hukum  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  mekanisme  yang  telah ditetapkan  negara  guna  mencegah  penyalahgunaan  kewenangan.  Kesembilan,  lembaga  anti korupsi  harus  melaporkan  kinerja  kepada  publik  secara  langsung  atau  melalui  parlemen negara  minimal  setahun  sekali.  Kesepuluh,  lembaga  anti  korupsi  harus  melibatkan  publik mencegah tindak pidana korupsi terjadi. 18
Berdasarkan  beberapa  konsep  lembaga  negara  independen  tersebut  dapat  dipahami  jika perkembangan  modern  sistem  ketatanegaraan  melahirkan  berbagai  macam  lembaga  negara, baik  lembaga  negara  dengan  fungsi  utama  maupun  dengan  fungsi  pembantuan.  Artinya, secara  konsep  kelembagaan  negara  saat  ini  tidak  dilihat  berdasarkan  hierarki  atau  tingkatan kelembagaan, melainkan dilihat dari fungsi dari adanya suatu lembaga negara tersebut. Secara
15 Sulardi  and  Irmayadi  Sastra,  “CHECK  AND  BALANCES  KEKUASAAN  LEMBAGA  NEGARA  GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT),” Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (2017): 184–199, 187, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926.
16 Denny  Indrayana, Jangan  Bunuh  KPK  Kajian  Hukum  Tata  Negara  Penguatan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (Malang: Instrans Publishing, 2016), 57-58.
17 Achmad  Badjuri  et  al.,  “PERANAN  KOMISI  PEMBERANTASAN  KORUPSI  (KPK)  SEBAGAI LEMBAGA  ANTI  KORUPSI  DI  INDONESIA  (THE  ROLE  OF  INDONESIAN  CORRUPTION EXTERMINATE COMMISSION IN INDONESIA),” Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) 18, no. 1 (2011): 84– 96, 90.
18 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia, Komitmen  Global  Indonesia  Pada  United  Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019), 47-48.
ideal  sudah  pasti  lembaga  negara  utama  harus  memiliki  fungsi  sebagai  lembaga  utama  dan lembaga  negara  bantu  harus  berfungsi  sebagai  lembaga  negara  pembantu  ( auxiliary  state ) serta  kedua  pemisahan  konsep  kelembagaan  negara  ini  harus  saling  berkoordinasi  guna mewujudkan sistem pemerintahan yang good governance 19 .

## 2. Kelemahan  Kewenangan  Penindakan  Korupsi  Kpk  Pasca  Perubahan  Undang- Undang
Perubahan  Kedua  Undang-Undang  KPK  ini  tentu  berawal  dari  Putusan  MK  Nomor 36/PUU-XV/2017  yang  menyatakan  KPK  “idealnya”  merupakan  organ  eksekutif (pemerintah)  walaupun  posisinya  diluar  dari  pemerintah  (independen).  Putusan  tersebut menyatakan  bagaimanapun  independensinya  suatu  lembaga  negara  independen  (termasuk KPK)  tetap  dikategorikan  sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan. Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  kelembagaan,  KPK  tetap menggunakan  anggaran  negara  dan  menyerahkan  laporan  kinerja  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  dan  Presiden  terkait  akuntabilitas  kelembagaan. 20 KPK  sendiri  pun  dibentuk berdasarkan undang-undang dan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Tentulah jika KPK harus benar-benar  melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang- undang pembentukannya, apabila tidak sesuai maka DPR dapat melakukan penyelidikan dan menyatakan pendapat jika suatu lembaga tersebut  dalam  menjalankan tugasnya bertentangan dengan  undang-undang  sehingga  dapat  melakukan  hak  angket  guna  melaksanakan  fungsi pengawasan yang dimilikinya. 21
Pada  praktiknya  sering  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  antara  KPK  dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menganani kasus tindak pidana korupsi. Mengutip pendapat ahli  hukum  tata  negara  Yusril  Ihza  Mahendra  dalam  keterangan  ahli  sidang  pansus  angket KPK  pada  tahun  2017  yakni  jika  kekhawatiran  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berpotensi  terjadinya  tumpang  tindih kewenangan  antara  KPK  dengan  Kejaksaan  dan  Kepolisian  sehingga  pembentuk  Undang- Undang  mengatur  limitasi  kewenangan  KPK  dengan  melakukan  koordinasi  serta  supervisi yang  berkaitan  dengan  pertama,  kasus  korupsi  tersebut  diduga  mengalami  kerugian  negara satu  miliyar  keatas  (dibawah  satu  miliyar  bukan  kewenangan  KPK),  kedua,  melibatkan penyelengara negara serta kasus tersebut meresahkan masyarakat secara luas. 22 Pendapat lain dari Yusril Ihza Mahendra terhadap kondisi KPK saat ini adalah masyarakat masih memiliki paradigma  hukum  zaman  dulu  ketika  melihat  kondisi  hukum  saat  ini.  Pada  awal  reformasi negara sangat membutuhkan suatu lembaga negara yang dapat terbebas dari intervensi politik pemerintah,  sehingga  pembentuk  Undang-Undang  memasukan  berbagai  kewenangan  ekstra kepada  KPK  dengan  tujuan  “ trigger  mechanism ”  atau  menjadi  stimulus  kepada  Kejaksaan dan  Kepolisian  dalam  mengungkap  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Namun,  lembaga  negara yang  diberikan  kewenangan  luar  biasa  tidak  dapat  permanen  pembentukannya. 23 Pendapat
19 “ Good  Governance” merupakan  istilah  lain  dari  sistem  tata  kelola  yang  baik  dalam  pelayanan  kepada masyarakat luas. Salah satu langkah dalam mewujudkan “ Good Governance ” ialah melakukan pelayanan publik karena  fungsi  pelayanan  publik  dimaknai  sebagai  fungsi  kesejahteraan  dalam  negara.  Seperti  pendapat  Prof. Bagir  Manan  dalam  Majalah  Varia  Peradilan  Tahun  2018,  salah  satu  konsekuensi  mengedepankan  fungsi pelayanan ( public service ) adalah pengendoran fungsi politik pemerintahan daerah otonomi dan mengedepankan fungsi pelayanan masyarakat.
20 Julpikar,  “KEDUDUKAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DALAM  PENETAPAN  DAN PENGAWASAN APBN DI INDONESIA,” De Lega Lata 1, no. 1 (2016): 162–183, 176.
21 Idul  Rishan,  “BATAS  KONSTITUSIONAL  PENGGUNAAN  HAK  ANGKET  TERHADAP  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 630–654, 640, DOI: 10.31078/jk1639.
22 Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
23 Pendapat  Yusril  Ihza  Mahendra  dalam  keterangan ahli  sidang  Panitia  Khusus  Hak  Angket  KPK tahun 2017. Lihat Majalah Parlementaria Edisi 151 Tahun 2017 hlm 13.
tersebut  sejalan  dengan  fakta  banyaknya  pembubaran  lembaga-lembaga  khusus  yang berwenang  melakukan  tugas  pemberantasan  korupsi  sebelum  KPK  dibentuk.  Pandangan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan terkait persoalan kelembagaan KPK yang dibenahi dalam perubahan undang-undang harus melihat kondisi hukum saat ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 24 Permasalahannya,  apakah  dengan  dirubahnya  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memperkuat kewenangan independensi penindakan korupsi yang dilakukan KPK?
Dalam  melihat  pembentukan  suatu  undang-undang  maka  harus  dilihat  dasar  dari  alasan yang melatar belakangi undang-undang tersebut dibentuk melalui politik hukum pembentukan undang-undang.  Politik  hukum  merupakan  suatu legal  policy atau  kebijakan  resmi  negara terhadap pergantian hukum lama atau pembuatan hukum baru guna mencapai tujuan negara. 25 Melihat  hal  tersebut  maka  perlu  diketahui  alasan  pembentukan  undang-undang  dalam konsiderans. Berikut akan dijelaskan perbedaan alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Tabel  1.  Perbedaan  konsiderans  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 UU No. 19 Tahun 2019 Perbedaan Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif  dan  efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi - Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK perlu ditingkatkan sinegitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya  guna  dan  berhasil  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi  sesuai  dengan  Hak  Asasi Manusia
- Pelaksanaan  tugas  KPK  perlu ditingkatkan
melalui strategi pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif  dan  sinergis  tanpa mengabaikan  penghormatan  HAM berdasarkan undang-undang Pada undang-undang sebelumnya, lembaga pemerintah tidak efektif memberantas korupsi sehingga  diperlukan  lembaga negara  yang  akan  efektif  dan efisien  dalam  memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan  dalam  undang- undang  yang  saat  ini  berlaku, negara  memerlukan  sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam  rangka  keberhasilan memberantas  tindak  pidana korupsi serta melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan  korupsi  yang seimbang.
Alasan  lain  dari  perubahan undang-undang  KPK  yakni adanya  tujuan  perlindungan HAM sesuai dengan asas-asas HAM  yang  diatur  dalam ketentuan undang-undang.
24 putera Astomo, “PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DI ERA DEMOKRASI,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 ( 2014): 577–599, 578.
25 Mahfud, MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 1.
Pembentuk  undang-undang  menghendaki  adanya  sinergitas  kinerja  antara  KPK  dengan Kejaksaan  dan  Kepolisian  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  tujuan awal  KPK  dibentuk  yakni  menjadi  lembaga  “ trigger  mechanism ” 26 bagi  Kejaksaan  dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal demikian terjadi dikarenakan KPK dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  hukum  saat  ini diantaranya :
a. Sebagai lembaga negara independen, KPK merasa tidak bisa diangket oleh DPR;
b. KPK tidak memerlukan organ pengawas dalam menjalankan kewenangan pro justicia:
c. KPK lebih mengedepankan fungsi penindakan daripada fungsi pencegahan.
Ketiga  alasan  tersebut  sejatinya  telah  di  selesaikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  Perbahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dimana  pembentukan  KPK  telah  dirumuskan  dengan  baik oleh  pembentuk  undang-undang  sebagai  lembaga  negara  independen.  Namun,  tidak  semua rumusan  pasal  yang  dibentuk  telah  mengatur  KPK  sebagai  komisi  atau  lembaga  negara independen.  Berikut  penulis  akan  merincikan  beberapa  materi  rumusan  pasal  yang mengidealkan  KPK (bahkan  memperkuat kewenangan dari aturan sebelumnya) dan rumusan pasal yang justru menghapuskan nilai-nilai lembaga negara independen bagi KPK.
Rumusan  pasal  yang  mengacu  pada  konsep  lembaga  negara  independen  diantaranya mengenai kedudukan lembaga. Ketegasan kedudukan lembaga KPK saat ini termasuk sebagai lembaga  negara  dalam  rumpun  eksekutif  tetapi  bukan  lembaga  eksekutif.  Artinya  dalam menjalankan tugas, KPK sama seperti lembaga eksekutif lain yang menjalankan kewenangan penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  (Kepolisian  dan  Kejaksaan)  tetapi  KPK  tidak dibawah kendali (kekuatan) Presiden. 27
Selanjutnya,  pasca  perubahan  aturan  KPK,  pembentuk  undang-undang  mempertegas status  kepegawaian  pekerja  KPK  sebelumnya  bukan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  kini menjadi  (ASN).  Berkaitan  dengan  asas-asas  suatu  lembaga  negara  independen,  pembentuk undang-undang  telah  merumuskan  dengan  baik  asas-asas  lembaga  negara  independen  yang harus dimiliki oleh KPK diantaranya kepastian  hukum. KPK harus  memiliki  basis  legitimasi legalitas  kelembagaan  sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi  atau  undang-undang  (fungsi legalitas). Akuntabilitas, KPK harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja lembaga kepada  lembaga  ekseternal  (DPR  dan  Pemerintah,  fungsi Checks  and  Balances) serta penghormatan  hak  asasi  manusia , KPK  diatur  untuk  melaksanakan  kewenangan,  tugas  dan fungsi  khususnya  di  bidang  penindakan  berdasar  pada  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  secara universal.
KPK saat ini memiliki kewajiban melaksanakan kinerja nyata dalam fungsi pencegahan. Fungsi  pencegahan  ini  diantaranya  mendorong  penegak  hukum  lain  tegas  dalam  melakukan penindakan,  bekerjasama  dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  mengawasi  Laporan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara,  memberikan  standar  administrasi  pemerintahan  yang  baik sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  ( good  governance ),  meminta  laporan  kepada lembaga  negara  lain  terkait  tindakan  pencegahan  korupsi  dan  lain-lain. Penguatan  lainnya yakni  KPK berkewajiban  melaksanakan seluruh putusan pengadilan  berkaitan dengan tindak
26 Mohamad Hidayat Muhtar, “MODEL POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM  RANGKA  HARMONISASI  LEMBAGA  PENEGAK  HUKUM,” Jambura  Law  Review 1,  no.  1 (2019): 68–93, 70, DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1988.
27 Hendra Nurtjahjo, “LEMBAGA, BADAN, DAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN (STATE AUXILIARY AGENCIES) DI INDONESIA: TIN.JAUAN HUKUM TATA NEGARA,” Jurnal Hukum & Pembangunan 35, no. 3 (2017): 275–287, 78, DOI: 10.21143/jhp.vol35.no3.1518.
pidana korupsi (fungsi due procces of law ), 28 KPK berkewajiban mengkoordinasikan seluruh penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  kepada  Kepolisian  dan Kejaksaan  (fungsi Trigger  Mechanism )  serta  KPK  berkewajiban  melaksanakan  dengar pendapat dengan lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi  (fungsi Check  and  Balances ). Pengaturan  yang  paling  penting  adalah KPK berkewajiban  melaksanakan  tugas  supervisi  terkait  pengawasan,  penelitian,  penelahaan terhadap  instansi  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi serta dapat mengambil alih fungsi penindakan apabila Kepolisian dan Kejaksaan sulit melaksanakan  tugas  secara  baik,  terdapat  unsur  campur  tangan  kekuasaan  serta  terdapat dugaan perlindungan pelaku tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara (fungsi Trigger Mechanism ).
Saat ini, KPK hanya berwenang melaksanakan fungsi penindakan terhadap perkara yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara serta orang lain yang ada kaitan terhadap  keduanya.  Pembatasan  kewenangan  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Mahkamah Konstitusi  dalam  putusan  nomor  012-016-019/PUU-IV/2006  yang  menyatakan  ketegasan pembatasan kewenangan KPK telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  diantaranya  pembatasan  relatif  dan pembatasan  mutlak.  Pembatasan  yang  dimaksud  adalah  batas  penindakan  yang  harusnya dilakukan  KPK  ialah  tertuju  pada  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara  atau  orang lain yang berkaitan dengan keduanya. Hal tersebut merupakan batas kewenangan mutlak yang dimiliki  KPK  sedangkan  perkara  yang  meresahkan  masyarakat  dan  menyangkut  nilai kerugian  negara  paling  sedikit  1.000.000.000.  (satu  miliyar  rupiah)  merupakan  batas  relatif, artinya  apabila  poin  pertama  tidak  terpenuhi  maka  unsur  lain  pun  tidak  dapat  dijalankan seperti  penyelidikan,  penuntutan  terlebih  lagi  penuntutan  perkara  sebab  KPK  didirikan sejatinya  sebagai  lenbaga Trigger  Mechanism bagi  lembaga  lain  yang  belum  optimal memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara menurut penulis, rumusan pasal yang justru melemahkan independensi peran KPK  dalam  pemberantasan  korupsi  yakni  pertama  terkait  pembentukan  dewan  pengawas, kedua  terkait  penyadapan  dan  teakhir  terkait  kewajiban  mengeluarkan  Surat  Penghentian Penyidikan  (SP3).  Pembentuk  undang-undang  merasa  jika  KPK  selama  ini  tidak  memiliki lembaga pengawas dimana esensinya setiap lembaga negara harus dilakukan pengawasan agar terhindar  dari  kesewenang-wenangan. 29 Mengenai  tugas  dan  fungsi  dewan  pengawas  lebih tertuju mengawasi KPK dalam manjalankan kewenangan pro justicia seperti memberikan izin penyadapan,  penggeledahan,  penyitaan  serta  kewenangan  menerima  laporan  penghentian penyidikan dan penuntutan perkara yang tidak selesai dalam waktu dua tahun. Pembentukan dewan  pengawas  ini  sangat  fatal  pelaksanaannya  berkaitan  dengan  fungsi  penindakan  KPK. Dewan  pengawas  diberikan  kewenangan  sama  seperti  kewenangan  hakim  dalam  menilai layak  atau  tidaknya  penyadapan  dilakukan.  Bila  dicermati,  pengawasan  terhadap  KPK sebelum  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dirubah,  KPK  sejatinya  telah  memiliki  berbagai  pengawasan,  baik  sifatnya  pengawasan internal, semi internal maupun eksternal. Setelah dibentuknya dewan pengawas KPK saat ini, muncul  pertanyaan  sifat  pengawasan  seperti  apa  yang  dilaksanakan  oleh  Dewan  pengawas, apakah sifatnya internal, semi internal atau eskternal?. Yang perlu dipahami jika sebelumnya KPK  telah  memiliki  lembaga  pengawas  internal  yakni  Komite  Etik  dibentuk  berdasarkan
28 Abdul Latif, “JAMINAN UUD 1945 DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL,” Jurnal Konstitusi 7, no. 1 (2010): 49–66, 51.
29 Lihat  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  hlm  58.Ulasan  mengenai  diperlukannya  membentuk  Dewan  Pengawas,  Pemberian  Kewenangan  SP3, Limitasi kewenangan penindakan serta izin penyadapan terdapat dalam Bab IV Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Naskah Akademik tersebut.
Keputusan KPK Nomor 6 Tahun 2004 tentang Komite Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Menurut  Deni  Indrayana  dalam  pengujian  oleh  publik  ( Public  Review )  terhadap Rancangan  Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Komite Etik  merupakan  lembaga  pengawas  internal  yang  keberadaanya  di  dalam  tubuh  KPK berfungsi  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  komisioner  yang  melakukan  pelanggaran etika  dalam  melaksanakan  tugas.  Komite  Etik  ini  bukan  merupakan  lembaga  khusus  yang sifatnya  permanen,  tetapi  keberadaannya  “ ad  hoc ”  atau    dibutuhkan  ketika  adanya  aduan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPK. 30
Pengawasan  semi  internal  juga  dilaksanakan  KPK  yakni  KPK  diberi  kewenangan melaksanakan  fungsi  supervisi  dan  koordinasi  dengan  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam penyelidikan,  penyidikan  maupun  penuntutan  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Kewenangan supervisi  (pengambil  alihan  perkara)  haruslah  dimaknai  KPK  sebelum  mengambil  alih perkara  terlebih  dahulu  melakukan  pengawasan,  apabila  dalam  praktiknya  terjadi  kesulitan penangan  perkara  oleh  Kepolisian  dan  Kejaksaan  maka  KPK  melakukan  fungsi  koordinasi lalu  mengambil  langkah  supervisi.  Begitupun  sebaliknya,  pasal  11  yang  merupakan  jantung dari  fungsi  penindakan  KPK  merupakan  langkah  bagi  Kepolisian  dan  Kejaksaan  melakukan pengawasan pula terhadap kinerja  KPK. Artinya, terdapat fungsi pengawasan seimbang atau check and balances antara satu lembaga dengan lembaga lain dan fungsi yang demikian tepat dikategorikan  sebagai  model  pengawasan  semi  internal  (yang  secara  tidak  langsung  semi eksternal). Selanjutnya, KPK pun diawasi oleh lembaga lain yang berbeda fungsi seperti DPR, Pemerintah dan BPK. Model pengawasan demikian dimanakan pengawasan eksternal, artinya KPK  wajib  memberikan  laporan  kinerja,  audit  keuangan  bahkan  menyampaikan  keterangan apabila  dirasa  DPR  perlu  melakukan  audit  terhadap  kinerja  KPK.  Karena,  hal  demikian merupakan  salah  satu  fungsi  DPR  yang  berwenangan  melakukan  pengawasan  kepada lembaga negara lain dan melakukan hak angket terhadap kinerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 31
Rumusan  keliru  lainnya  terkait  kewenangan  penyadapan  yang  dilakukan  KPK. Pembentuk  undang-undang  dalam  merumuskan  hal  ini  nampaknya  tidak  mengacu  pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyadapan seperti Putusan Nomor 006/PUU- 1/2003, Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 serta Putusan Nomor  81/PUU-X/2012. 32 Setelah  beberapa  kali  diuji  materiil  pasal  yang  berkaitan  dengan kewenangan  penyadapan  oleh  KPK,  Mahkamah  Konstitusi  menafsirkan  jika  kewenangan penyadapan  tidaklah  bertentangan  dengan  UUD  1945  namun  agar  pelaksanaan  kewenangan penyadapan yang dilakukan penegak hukum dalam melaksanakan fungsi pro justicia berjalan efektif,  perlu  dibentuknya  suatu  instrumen  hukum  yang  mengatur  ketentuan  dan  tata  cara pelaksanaan  penyadapan.  Tetapi,  justru  pembentuk  undang-undang  saat  ini  mempersempit ruang  gerak  KPK  melakukan  penyadapan  dengan  mengatur  harus  diberikan  izin  terlebih dahulu  terkait  penyadapan  oleh  Dewan  Pengawas  yang  pembentukan  lembaganya  saja  tidak
30 Indonesia  Corruption  Watch, Pengujian  oleh  publik  (public  review)  terhadap  rancangan  Undang-Undang tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, terdiri  dari  Majelis  Eksaminasi  yakni  Prof.  Dr. Indriyanto  Seno  Aji,  S.H.,M.H.,  Prof.  Deni  Indrayana,  S.H.,L.LM.,Ph.D.,  Dr.  Arif  Setiawan,  S.H.,M.H.,  Dr. Bambang Widjojanto, S.H.,M.H., dan M. Nur Sholikin, S.H, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch , 2016), 136.
31 Mei Susanto, “HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAt,” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 385–406, 389, DOI: 10.29123/jy.v11i3.326.
32 Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait kewenangan KPK melakukan penyadapan tidak dapat dikatakan  inkonstitusional  karena  KPK  sebagai  lembaga  penegak  hukum  lain  (kepolisian  dan  kejaksaan) berwenang  melakukan  penyadapan  guna  kepentingan  penyelidikan  maupun  penyidikan  perkara  tindak  pidana korupsi  yang tetap dibatasi  oleh  ketentuan  Undang-Undang  (KUHAP)  dalam menjaga  prinsip  “ due  process  of law ”.  Dalam  beberapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  diantaranya  dalam  Putusan  Nomor  06/PUU- 1/2003,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  jika  dikemudian  hari  perlu  ditetapkan  perangkat  peraturan  yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan.
jelas. Tentu pengaturan kewenangan penyadapan ini haruslah dipandang baik demi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, tetapi sekali lagi, pembentuk undang-undang keliru mengatur  kewenangan  KPK  dalam  melakukan  penyadapan  tanpa  landasan  hukum  yang mendasarinya,  kecuali  jika  saat  ini  telah  ada  perangkat  hukum  yang  mengatur  kewenangan penegak  hukum  melakukan  penyadapan  (Undang-Undang  Penyadapan)  maka  dapat dipastikan  landasan  pasal  yang  mengatur  kewenangan  penyadapan  KPK  dalam  Undang- Undang KPK berdasar pada Undang-Undang Penyadapan.
Rumusan  keliru  yang  terakhir  yakni  terkait  kewajiban  KPK  mengeluarkan  Surat Penghentian  Penyidikan  (SP3)  apabila  kasus  tersebut  menggantung  selama  dua  tahun. Pembentuk undang-undang kembali menegasikan yurisprudensi terkait kewenangan SP3 yang dilakukan  KPK.  Dalam  Putusan  Nomor  06/PUU-1/2003,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan kewenangan  KPK  tidak  mengeluarkan  Surat  Pemberhentian  Penyidikan  tidaklah inskonstitusional,  sebab  apabila  fakta  yang  terjadi  tidak  ditemukannya  suatu  tindak  pidana maka  penuntut  umum  lebih  baik  tetap  membawa  terdakwa  ke  persidangan  daripada mengeluarkan SP3 guna kepentingan terdakwa, kepentingan publik dan kepentingan penegak hukum sendiri.  Kepentingan terdakwa  ialah tetap memberikan kepastian  hukum  bebasnya  ia dari ketidakbersalahan melalui putusan pengadilan, kepentingan publik guna khalayak umum dapat menilai secara objektif alasan seseorang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan kepentingan  penegak  hukum  guna  menghindari  prasangka  atau  praduga  dari  adanya permainan  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  pun  menyatakan  jika  diberikannya  kewenangan  SP3  oleh  KPK,  justru  potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diketahui oleh DPR, Pemerintah dan  masyarakat  secara  luas.  Namun  dengan  catatan,  apabila  dalam  jangka  waktu  tahun (seandainya)  penyidik  KPK  tidak  berhasil  menemukan  dua  alat  bukti  yang  sah  seseorang diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  maka  KPK  wajib  membawa  tersangka  tersebut  ke pengadilan,  apabila  hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka  Kepolisian  atau  Kejaksaan  dapat melaporkan hal tersebut kepada DPR dengan alasan tidak dijalankannya suatu ketentuan pasal dalam  Undang-Undang  KPK  agar  dapat  dilakukannya  angket  kepada  KPK  terhadap  hal tersebut.

## C. Kesimpulan
Setelah  menguraikan  penjelasan  rumusan  materi  perubahan  undang-undang  KPK,  baik yang  sesuai  maupun  tidak  sesuai  dengan  konsep  lembaga  negara  indepen,  penulis memberikan  kesimpulan  jika  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum  memperkuat  independensi  kewenangan  penindakan  KPK  dan  justru  semakin melemahkan  kewenangan  penindakan  KPK  dibandingkan  dengan  independensi  kewenangan penindakan  korupsi  KPK  pada  undang-undang  sebelumnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih terdapatnya  pengaturan  pasal  yang  mengintervensi  kewenangan  independensi  KPK  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  seperti  kewenangan  penyadapan  harus  dilakukan  sesuai dengan izin dengan pengawas, pengaturan penyadapan diatur dalam pasal perubahan undang- undang  KPK  dengan  tidak  mendahului  pembentukan  undang-undangan  tentang  penyadapan, pengaturann  kewajiban  mengeluarkan  SP3  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  tidak  sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pengujian terkait kewenangan SP3  oleh  KPK,  tidak  sesuai  dengan  teori  konsep  lembaga  negara  independen  baik  menurut ahli maupun konvensi internasional.
Penulis  memberikan  saran  dalam  perumusan  perubahan  Undang-Undang  KPK dikemudian  hari  (jika  dilakukan)  harus  mengacu  kepada  berbagai  Putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  memutus  terkait  persoalan  KPK,  dan  merubah  kewenangan  penindakan korupsi  yang  dimiliki  KPK  sesuai  dengan  berbagai  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut
dikarenakan  independensi kewenangan penindakan  yang dilakukan  KPK  merupakan  jantung KPK  dalam  melakukan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  dan  tidak  dimiliki  oleh  lembaga lain yang berwenang melakukan penindakan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Astomo,  Putera.  “PEMBENTUKAN  UNDANG-UNDANG  DALAM  RANGKA PEMBAHARUAN  HUKUM  NASIONAL  DI  ERA  DEMOKRASI.” Jurnal  Konstitusi 11, no. 3, 2014: 577–599.
Badjuri, Achmad. “PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA  ANTI  KORUPSI  DI  INDONESIA  (THE  ROLE  OF  INDONESIAN CORRUPTION  EXTERMINATE  COMMISSION  IN  INDONESIA).” Jurnal  Bisnis Dan Ekonomi (JBE) 18, no. 1, 2011: 84–96. Baskoro,  Bambang  Dwi.  “PERSETERUAN  KPK  DENGAN  POLRI  DALAM  UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI.” Masalah-Masalah Hukum 42, no. 3, 2013: 336–345,
DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345. Eddyono, Luthfi Widagdo. “INDEPENDENCE OF
THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT IN NORMS AND PRACTICES.” Constitutional Review 3, no. 1, 2017: 71–97, DOI: 10.31078/consrev314.
Hiariej,  Eddy  Omar  Sharif.  “UNITED  NATIONS  CONVENTION  AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1, 2019: 112–125, DOI: 10.22146/jmh.43968.
Julpikar.  “KEDUDUKAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DALAM  PENETAPAN DAN  PENGAWASAN  APBN  DI  INDONESIA.” De  Lega  Lata 1,  no.  1,  2016:  162– 183.
Latif, Abdul. “JAMINAN UUD 1945 DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL.” Jurnal Konstitusi 7, no. 1, 2010: 49–66. Mahardika.,  Wijaya,  Firman.  “KAJIAN  YURIDIS  FUNGSI  PENCEGAHAN  KOMISI PEMBERANTASAN  KORUPSI  DALAM  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  SECARA  ELEKTRONIK  DI PROVINSI  DKI  JAKARTA.” Jurnal  Hukum  Adigama 1,  no.  2,  2019:  1–25,  DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925.
Muhtar, Mohamad Hidayat. “MODEL POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
DI  INDONESIA  DALAM  RANGKA  HARMONISASI  LEMBAGA  PENEGAK HUKUM.” Jambura Law Review
1, no. 1, 2019: 68–93, DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1988.
Nurtjahjo,  Hendra.  “LEMBAGA,  BADAN,  DAN  KOMISI  NEGARA  INDEPENDEN (STATE  AUXILIARY  AGENCIES)  DI  INDONESIA:  TINJAUAN  HUKUM  TATA NEGARA.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 35,  no.  3,  2017:  275–287,  DOI: 10.21143/jhp.vol35.no3.1518.
Rishan, Idul. “BATAS KONSTITUSIONAL PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.” Jurnal Konstitusi 16, no. 3, 2019: 630–654, DOI: 10.31078/jk1639.
Rishan,  Idul.  “RELEVANSI  HAK  ANGKET  TERHADAP  KOMISI  NEGARA INDEPENDEN.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 1, 2018: 44–64. DOI: 10.28932/di.v10i1.1031.
Sulardi.,  Sastra,  Irmayadi.  “CHECK  AND  BALANCES  KEKUASAAN  LEMBAGA

## NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNMENT).” Jurnal  Hukum  Replik 5,  no.  2,  2017:  184–199,  DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926.
Susanto,  Mei.  “HAK  ANGKET  SEBAGAI  FUNGSI  PENGAWASAN  DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT.” Jurnal  Yudisial 11,  no.  3,  2018:  385–406,  DOI: 10.29123/jy.v11i3.326.
Suyatmiko,  Wawan  Heru,  and  Alvin  Nicola.  “MENAKAR  LEMBAGA  ANTIKORUPSI: STUDI  PENINJAUAN  KINERJA  KOMISI  PEMBERANTASAN  KORUPSI.” Jurnal Antikorupsi Integritas 5, no. 2, 2019: 35–36, DOI: 10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465.

## B. Buku
Atmasasmita,  Romli  dkk. Sisi  Lain  Akuntabilitas  KPK  dan  Lembaga  Pegiat  Anti  Korupsi . Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Indonesia  Corruption  Watch. Pengujian  oleh  publik  (public  review)  terhadap  rancangan Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.
Indrayana,  Denny. Jangan  Bunuh  KPK  Kajian  Hukum  Tata  Negara  Penguatan  Komisi Pemberantasan Korupsi. Malang: Instrans Publishing, 2016. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia. Komitmen  Global  Indonesia  Pada United  Nations  Convention  Against  Corruption  dan  G20  Anti-Corruption  Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018 . Jakarta’s Principle . Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019.
MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Salim,  HS.,  Septiana,  Nurbaini  Erlies. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
C. Internet
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html, diakses pada 3 Mei 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/, diakses pada 28 April 2020.