## IMPLIKASI REPOSISI MILITER PASCA ORDE BARU TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

## M. Yusuf AR 1

## Universitas 45 Mataram

## Abstract
This study aims to determine the implications of TNI repositioning on National Resilience. The research method uses descriptive qualitative research. The data is sourced from books, journals, articles, or newspaper news. The results of the study indicate that the implications of military repositioning on national security can be seen from the growth of other components of national resilience, especially civil society in the form of civil society. However, figures from the military still have political influence and are accepted by civil society. In conclusion, the repositioning of the TNI has implications for the growth of new forces such as political parties, community organizations, and NGOs that can support national security. However, these forces are not strong enough because of the democratization process in Indonesia. Indonesia itself is not mature enough.
Keywords : Military Repositioning and National Resilience

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, implikasi reposisi TNI terhadap Ketahanan Nasional. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data bersumber dari buku, jurnal, artikel, atau berita koran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi reposisi militer terhadap ketahanan nasional tampak dari tumbuhnya komponen- komponen ketahanan nasional yang lainnya, khususnya masyarakat sipil dalam wujud civil society. Namun, tokoh-tokoh dari militer masih mempunyai pengaruh secara politik dan diterima oleh masyarakat sipil. Kesimpulannya, reposisi TNI berimplikasi pada tumbuhnya kekuatan¬-kekuatan baru seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun LSM yang dapat menopang ketahanan nasional. Namun, kekuatan-kekuatan tersebut belum cukup kuat karena proses demokratisasi di Indonesia sendiri belum cukup dewasa.
Kata Kunci : Reposisi Militer dan Ketahanan Nasional.
1 myusufar1957@gmail.com

## Pendahuluan
Eksistensi negara Indonesia dibangun di atas pilar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan peretahanan keamanan. Posisi dan peran militer Indonesia yang dominan di berbagai institusi negara sampai di lapisan masyarakat telah menempatkan militer sebagai kekuatan superior. Di sisi lain, masyarakat bukan militer (sipil) dipandang sebagai kekuatan inferior yang harus mengalah menghadapi militer. Kenyataan ini telah berlangsung lama sepanjang orde baru sehingga masyarakat tidak banyak mengambil peran dalam meningkatkan ketahanan nasional Indonesia, kecuali sesuai dengan kepentingan militer.
Angkatan Bersenjata RI yang sekarang berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai saat ini masih dipandang sebagai suatu kekuatan utama dalam ketahanan nasional Indonesia. Hanya saja, peran yang dijalan lebih terbatas yaitu dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Ketahanan nasional tidak hanya bersandar pada kekuatan militer dalam menghadapi serangan musuh, tetapi lebih luas lagi yaitu meliputi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Sudah sewajarnya apabila elemen bangsa lainnya ikut mengambil peran dalam mempekuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
Sebelum Reformasi, ketahanan nasional dilihat dari perspektif kekuasaan negara atas wilayah dan isinya. TNI yang waktu itu masih bernama ABRI menjadi organisasi milik negara yang memiliki kompetensi paling besar dibandingkan organisasi-organisasi lainnya seperti Birokrasi, BUMN, lembaga-lembaga negara, Golkar atau partai politik lainnya. Secara historis, sejak awal berdirinya Indonesia, tentara Indonesia memiliki peran besar dalam mempertahankan Indonesia. Secara keorganisasian dan teknologi, ABRI merupakan organisasi yang paling solid dan kuat dibandingkan dengan organisasi lain. Posisi ini menjadikan kalangan militer merasa lebih mampu dan berhak untuk ikut mempertahankan negara dengan memasuki berbagai posisi strategis dalam struktur kenegaraan melalui jalur kekaryaan. Seorang militer aktif dapat menjadi bupati, gubernur, anggota parlemen, komisaris di BUMN, dan pejabat-pejabat lain yang sebenamya dapat dijalankan oleh pegawai sipil.
Seiring dengan demokratisasi, TNI melakukan reposisi dengan istilah Paradigma Baru yang mengandung empat bentuk implementasi yaitu: Pertama, mengubah posisi dan metode yang tidak selalu harus di depan; kedua mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi; ketiga, mengubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung; dan keempat, senantiasa melakukan role sharing dengan komponen bangsa lainnya (Gonggong, 2004). Beberapa agenda penting yang telah dilaksanakan yaitu: pemisahan Polri dari TNI; validasi organisasi TNI; serta likuidasi Kepala Staf Teritorial TNI, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, dan Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) ABRI. Tahun 2004, TNI tetap menunjukkan komitmennya melanjutkan reformasi internal TNI yaitu dengan menegaskan netralitas TNI dalam proses pemilu legislatif Reposisi TNI dengan hanya menjadi instrumen pertahanan dan keamanan tentu memiliki berbagai implikasi terhadap relasi TNI dengan sipil dalam konteks kehidupan bernegara. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan menarik adalah bagaimana implikasi reposisi militer pasca orde baru terhadap ketahanan nasional? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi reposisi militer pasca orde baru terhadap ketahanan nasional.

## Metode Penelitian
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1995). Dalam penelitian ini desain yang dipergunakan adalah desain riset deskriptif-kualitatif. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data dalam bentuk monografi, laporan, buku ilmiah, jurnal, literatur dan bahan-bahan bacaan lainnya, diktat-diktat serta dokumen-dokumen statistik berbagai instansi terkait dengan penelitian. Teknis Pengumpulan Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui cara menelusuri doktunen-dokumen tertulis/gambar serta mencari peraturan-peraturan data statistik dari lembaga atau instansi terkait untuk
memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya untuk membangun kerangka teori balm. Teknik Analisa Data Dalam menganalisa data kualitatif digunakan kerangka analisis seperti yang dibangun oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu menggunakan 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data otentik di lapangan. Penyajian data rnerupakan kegiatan menampilkan data yang telah direduksi meliputi uraian deskriptif. Apabila dibutuhkan, disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya mengarik suatu pengertian yang menyimpulkan deskripsi data yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Dimana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik cabik oleh bangsa lain. Pembatasan pecan TNI hanya pada masalah pertahanan dan keamanan nasional berimplikasi positif terhadap TNI. Pertama, secara bertahap TNI dapat memperbaiki citra buruknya yang melekat selama masa Orde Baru. TNI (waktu itu disebut ABRI) terlalu jauh masuk ke ranah sipil sehingga menjadi kepanjangan tangan dari penguasa Orde Baru. Dengan adanya reposisi, TNI berkesempatan untuk introspeksi dan membenahi keprofesionalannya sebagai tentara semata. Kekacauan sosial dan politik cukuplah menjadi tanggung jawab para pimpinan sipil. Reposisi ini secara positif telah memberikan ruang gerak yang lebih netral bagi TNI untuk masuk ke ranah sosial kemasyarakatan. Hal ini tetap hams dilakukan mengingat pembinaan teritorial tetap dibutuhkan guna mengatasi keterbatasan personel TNI. Melalui kegiatan TMD (Tentara Masuk Desa), TNI tentu membangun komunikasi dengan masyarakatnya (Widjojo, 2003).
Pembatasan peran TNI berimplikasi pada semakin kuatnya peran sipil dalam kehidupan bernegara. Masalahnya, peran sipil belum diikuti dengan sistem ketatanegaraan dan pemahainan masyarakat terhadap pembangunan sistem ketatanegaraan yang kuat. Dengan kata lain, masyarakat belum cukup terdidik untuk menjadi pemimpin, bahkan untuk memimpin dirinya sendiri. Korupsi, suap, dan kroniisme masih menjadi penyakit utama yang menghinggapi Indonesia. Karena itu, sipil tetap membutuhkan kehadiran TNI maupun Polri sebagai mitra sekaligus pilar utama dalam menjaga integritas bangsa dan negara Indonesia.
Dalam meningkatkan ketahanan nasional, kehadiran INV Polri memang hanya menjadi salah satu pilar. Tetapi, tantangan yang semakin besar dewasa ini tidak menyurutkan peran TNI untuk mengambil peran meningkatkan semangat nasionalisme ataupun kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun harus diakui bahwa bangsa Indonesia belum dewasa dalam menjalani demokratisasi karena kualitas SDM Indonesia dalam segi moral kehidupan, kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib, serta peraturan relatif masih rendah. Ini hams diakui secara jujur dan merupakan fakta yang harus diterima. Artinya, seluruh komponen bangsa harus memiliki kesadaran untuk mengatasi, baik melalui pikiran, sikap, dan tindakan nyata.
Reformasi yang mulai bergulir sejak tahun 1998 belum sepenuhnya menghilangkan pengaruh TNI terhadap kehidupan politik walaupun secara resmi berulangkali TNI menyatakan dirinya netral. Pengaruh ini tidak lepas dan peran militer secara sistematis yang mengaitkan dirinya dengan dinamika politik perkembangan bangsa dan negara. TNI berperan besar dalam sejarah pembentukan bangsa dan telah melakukan pengorbanan tidak terhingga untuk membentuk dan mempertahankan negara. Keterlibatan TNI dalam politik juga didasarkan pada prinsip kompetensi di mana militer merupakan institusi terbaik untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional. Dengan kata lain kemunculan TNI dalam ranah politik mendapatkan legitimasi dari masyarakat Indonesia sendiri. Demikian juga pembatasan TNI dari ranah politik juga kehendak dari masyarakat Indonesia sendiri.
Masalahnya, setelah sepuluh tahun dominasi sipil berjalan, teinyata belum banyak memberikan perbaikan yang berarti di masyarakat. Bahkan masyarakat cenderung tidak memiliki banyak harapan terhadap pernimpin-pemimpin sipil dari partai politik, ormas, atau tokoh sipil lainnya. Hal ini dibuktikan masih diterimanya tokoh-tokoh militer untuk masuk ke ranah politik, walaupun bukan atas nama institusi. Di tingkat nasional mantan-mantan tokoh militer yaitu Presiden SBY, Wiranto dan Prabowo bahkan menjadi pembina partai politik. Masih banyaknya tokoh militer yang diajak masuk ke dunia politik mencerminkan ketidakpercayaan sipil terhadap kemampuannya sendiri.
Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber Jaya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksitensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya. Reposisi TNI dalam konteks ini dapat berimplikasi pada tumbuhnya komponen-komponen ketahanan nasional yang lainnya, khususnya masyarakat sipil dalam wujud civil society.
Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional dibutuhkan untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang
seimbang serasi dalam selunth aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wasantara (Widjojo, Agus 2003).
Kesejahteraan sama dengan kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani. Keamanan berarti kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dart luar maupun dari dalam. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.
Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dilihat dari aspek hankam, pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah sate fungi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
Politik yang diambil adalah dengan menempatkan TNI sebagai kekuatan untuk menangkal ancaman dari luar. Sedangkan Polri bertanggung jawab terhadap ancaman dari dalam. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau Polri sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat. Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah Taut dan udara untuk memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembangunan kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu
diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan keamanan secara proporsional dan seimbang di antara unsur-unsur utama. Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan keamanan kita mengacu pada negara- negara lain yang membangun kekuatan pertahanan keamanan melalui pendekatan misi yaitu untuk melindungi did sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi.

## Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa kekuatan reposisi TNI berimplikasi pada tumbuhnya kekuatan-kekuatan barn seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun LSM yang dapat menopang ketahanan nasional. Namun kekuatan-kekuatan tersebut belum cukup kuat karena proses demokratisasi di Indonesia sendiri belum cukup dewasa. Walaupun demikian, TNI tetap diharapkan pecan besarnya dalain menopang ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Menyadari pentingnya membangun pilar di luar kekuatan militer, TNI sendiri tetap berinteraksi dengan rakyat melalui kegiatan yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan seperti Tentara Masuk Desa, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka
Alfian, Alfan. 2007. Perubahan Politik dan Reformasi Matter . dalam alfanalfian.multiplycom.
Huberman & Miles. 1992. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
Kementerian Pertahanan RI. Buku Putih Pertahanan RI 2014: Menuju Fungsi Pertahanan Murni . Jakarta: Kementerian Pertahanan RI
Kementerian Pertahanan RI. Buku Putih Pertahanan RI 2014: Menuju
Fungsi Pertahanan Murni . Jakarta: Kementerian Pertahanan RI
Singarimbun, M & Effendi, S. 1995. Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES Wahyudin, Tur. 2008. Hubungan Antara Wawasan Nusantara dengan Ketahanan
Nasional , artikel dalam turwahyudin.wordpress.com
Yasin. 2008. Keamanan Dalam Negeri Pasca Reformasi , dalam www.triad.mil.id Yulianto, Arif. 2002. Hubungan Sipil Militer Pasca Orha di Tengah Pusaran Demokrasi . Jakarta: PT. Rajawali Pers