## STUDI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI*

## STUDY DECONCENTRATION FUND AND ASSISTANCE TASKS IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Hasoloan Nadeak
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat Tlp. +6221 734 57064 Hp. +62 821 6390 6021 Diterima: 3 Januari 2012, Direvisi: 8  Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Permasalahan studi ini adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan, dan strategi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri).  Pendekatan  terhadap  permasalahan  tersebut  adalah menggunakan  pendekatan  metode  gabungan  antara  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  teknik analisis  SWOT.  Berdasarkan  pendekatan  dimaksud,  maka  diketahui  bahwa  dalam  pelimpahan  dan penugasan  urusan  Kemendagri  melalui  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  belum  optimal,  dalam menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  kegiatan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  masih  ada yang  menggunakan  mekanisme  di  luar  musrenbangnas  melainkan  melalui  usulan  non  formal  lewat surat-menyurat/proposal,  penyerahan  (daftar  isian  penggunaan  anggaran)  DIPA  kepada  satuan  unit perangkat  daerah  (SKPD)  sering  terlambat  yang  berakibat  pada  pencairan  dana  Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD  sering  terlambat.  Kemudian  dengan  perhitungan  terhadap  kondisi  pelaksanaan  dan  pelaporan dengan  menggunakan  Skala  Likert,  diperoleh  hasil  bahwa  yang  mendapatkan  nilai  yang  kecil  yaitu variabel laporan realisasi anggaran dan penatausahaan barang. Kata kunci: evaluasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, analisis SWOT

## Abstract
Problems of this study is how the planning and budgeting, implementation and reporting, and strategies to  improve  implementation  of  Deconcentration  and  Assistance  Duty  in  the  Ministry  Home  Affairs. Approach  to  these  problems  is  to  use  a  combined  method  approach  of  qualitative  and  quantitative descriptive  techniques  SWOT  analysis.  Based  on  the  intended approach,  it  is  known  that  the  transfer and  assignment  of  the  affairs  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  through  the  Deconcentration  and Assistance  Duty  have  not  been  optimal,  in  planning  and  budgeting  activities  Deconcentration  and Assistance  Duty  still  exist  that  use  a  mechanism  outside  Musrenbangnas  but  through  non  formal proposal  through  correspondence  /  proposal,  the  submission  (budget  use  of  checklists)  DIPA  to  the local  units  (SKPD)  is  often  delayed,  resulting  in  the  withdrawal  of  funds  Deconcentration  and Assistance  Duty  too  late,  the  determination  of  executive  officers  on  Deconcentration  and  Assistance Duty SKPD often too late. Then the calculation of the condition of the implementation and reporting by using a Likert Scale, obtained results that are getting little value that the variable budget reports and administration of goods.
Keywords: evaluation, deconcentration, assistance duty, SWOT analysis

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UUD  NKRI) Tahun  1945.  Pasal  18,  Pasal  18A,  dan  Pasal  18B UUD  1945  menyebutkan    bahwa  pemerintahan daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Pelaksanaan  otonomi  ini  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Amanat UUD 1945 dimaksud, secara eksplisit menegaskan  tiga  (3)  hal  penting,  yaitu:  pertama, terkait  dengan  hubungan  kewenangan;  kedua, hubungan  keuangan;    dan  ketiga,  menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pelaksanaannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang- undang  tersendiri.  Landasan  hukum  penyeleng- garaan  pemerintahan  daerah  saat  ini  adalah  UU
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaan lainnya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 khususnya  Pasal  10  ayat  (4)  menyebutkan  “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  pemerintah menyelenggarakan  sendiri  atau  dapat  melimpahkan sebagian  urusan  pemerintahan  kepada  perangkat pemerintah  atau  wakil  pemerintah  di  daerah  atau dapat  menugaskan  kepada  pemerintahan  daerah dan/atau  pemerintahan  desa”.  Selanjutnya  ayat  5 menyebutkan  “Dalam  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  pemerintah  di  luar  urusan pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), pemerintah  dapat  :  a)  menyelenggarakan  sendiri sebagian  urusan  pemerintahan,  b)  Melimpahkan sebagian  urusan  pemerintahan  kepada  Gubernur selaku  wakil  pemerintah,  atau  c)  Menugaskan sebagian  urusan  kepada  pemerintahan  daerah dan/atau  pemerintahan  desa  berdasarkan  asas  tugas pembantuan”.  Pasal  12  ayat  (2)  UU  No.  32  Tahun 2004 juga menyebutkan “Urusan pemerintahan yang dilimpahkan  kepada  Gubernur  disertai  dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.”
Dalam  rangka  memberikan  pedoman  dalam pelaksanaan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan, pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Dekonsentrasi dan  Tugas  Pembantuan  yang  secara  normatif mengatur  antara  lain:  a)  Dana  dekonsentrasi  dan tugas pembantuan hanya digunakan untuk mendanai program/kegiatan  yang  menjadi  urusan  pemerintah pusat.  Oleh  karena  itu,  kementerian/lembaga  wajib memprakasai penyusunan program/kegiatan dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  sesuai  dengan Renstra  KL,  Rencana  Kerja  KL  dan  ketentuan pembagian  urusan,  b)  Rencana  lokasi  dan  anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugasbantuankan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,  keseimbangan  pendanaan  di  daerah  dan kebutuhan pembangunan daerah, c) Pendanaan tugas pembantuan  ditujukan  untuk  kegiatan  yang  bersifat fisik,  yaitu  kegiatan  yang output -nya  berimplikasi terhadap penambahan nilai aset pemerintah, sementara output belanja bantuan sosial atau belanja barang tidak berimplikasi terhadap penambahan nilai aset  pemerintah  tersebut,  d)  Semua  barang  yang dibeli  atau  diperoleh  dari  pelaksanaan  dana dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  merupakan barang  milik  negara  (BMN).  Barang  tersebut  dapat dihibahkan  kepada  daerah  dan  apabila  sudah dihibahkan,  maka  daerah  wajib  mengelola  dan menatausahakannya sebagai barang milik daerah.
PP  No.  7  Tahun  2008  tentang  Dekonsentrasi dan  Tugas  Pembantuan  ditindaklanjuti  dengan
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  156 Tahun  2008  yang  disempurnakan  dengan  PMK  No. 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi  dan  Dana  Tugas  Pembantuan  yang mengatur  tentang  hal-hal  terkait  dengan  pola  dan mekanisme  pendanaan  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan  yang  wajib  diikuti  oleh  seluruh penyelenggaraan  kegiatan  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan. Pengaturan pendanaan tersebut bertujuan  agar  pengelolaan  dana  dekonsentrasi  dan dana  tugas  pembantuan  dilakukan  sesuai  dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara yaitu,  ”Keuangan  Negara  wajib  dikelola  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan”.
Dalam  penyelenggaraan  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan  lingkup  Kemendagri,  sesuai dengan data yang ada ± 60%-80% dari total anggaran Kementerian  dalam  Negeri  ditransfer  ke  daerah dalam  kaitan  pelaksanaan  urusan  Kementerian Dalam  Negeri  di  daerah.  Salah  satu  dampak  yang ditimbulkan sekaligus masalah adalah dapat menghambat pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  atas  kinerja  Kemendagri, karena  masih  lemahnya  pengelolaan  keuangan  dan barang  milik  negara  (aset)  baik  Pemerintah  Daerah (SKPD) selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas  pembantuan  maupun  Pemerintah  Pusat  (Unit Eselon 1) selaku pengelola  dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Disamping  itu  PP  No.  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,  yang  tidak mengatur/ mewajibkan kementerian/lembaga pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk melakukan penata-usahaan barang/aset hasil kegiatan dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  Kementerian /lembaga  yang  bersangkutan,  sebelum  status barang/aset dimaksud dihibahkan kepada pemerintah daerah. Dalam kaitan itu semua, maka evaluasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kemendagri  menjadi  relevan  dan up-to-date untuk dilakukan kajiannya.
Untuk melihat realitas permasalahan studi ini diidentifikasi kedalam dua  hal yaitu: 1) implementasi  kebijaka  dana  dekonsentrasi  tugas pembantuan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  2)  kegiatan  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan,  terkait  dengan  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan  serta  pelaporan  masih menemui  permasalahan  dan  hambatan.  Oleh  karena itu, studi ini secara khusus fokus pada masalah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan  serta  pelaporan  kegiatan  dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kemendagri.
Dengan  demikian,  maka  permasalahannya dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan  tugas  pembantuan  di  lingkungan  Kemendagri? 2) bagaimanakah strategi untuk perbaikan pelaksanaan  kegiatan  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan di lingkungan Kemendagri?
Terkait dengan rumusan permasalahan dimaksud,  maka  ruang  lingkup  studi  ini  adalah:  a) menginventarisir  permasalahan  dan  hambatan,  serta solusi  untuk  perbaikan  terkait  perencanaan  dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan  kegiatan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan di lingkungan Kemendagri; b) Menyusun strategi untuk perbaikan terkait perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksana-an  dan pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kemendagri.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  studi  ini adalah  menggunakan  pendekatan  metode  gabungan antara  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Dengan
menggunakan  metode  ini,  studi  ini  hendak  melihat kondisi yang ada, yang bekaitan dengan perencanaan dan  penganggaran,  pelaksanaan  serta  pelaporan pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah/SKPD berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku saat ini.
Studi  dilaksanakan  dengan  cara sample research dengan  lokasi  kajian  dipilih  secara purposive  sampling yakni  berdasarkan  ciri-ciri kinerja keuangan di 4 (empat) provinsi, yaitu Banten, Jawa  Tengah,  DI  Yogyakarta,  dan  Sulawesi  Utara. Adapun  yang  menjadi  subyek  kajian  ini  dan sekaligus informan adalah penerima dana Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  yaitu  Satuan Kerja  penerima  dana  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan  seperti  Bappeda,  Kesbang  dan  Linmas serta  Kepala  Biro  pada  Setda  Provinsi  Daerah sampel.
Penentuan informan dalam studi ini didasarkan  pada  metode purposive  sampling yaitu penunjukan  sampel  informan  didasarkan  pada  ciri- ciri  tertentu    yaitu  sebagai  penerima,  pelaksana  dan
Tabel 1. Variabel, Sub Variabel, Indikator dan  Sumber Data
Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi 1. hirarki manajerial 2. aturan dan prosedur 3. rencana dan pencapaian Dokumen dan Informan Pelimpahan 1. menentukan identifikasi tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan 3. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan Dokumen dan Informan Tata cara pelimpahan 1. mengurus dan mengatur semua urusan 2. menangani urusan pemerintah berdasarkan tugas dan wewenang 3. membuat kebiijakan sesuai dengan kewenangan 4. menangani urusan pemerintah yang berpotensi dan memiliki ciri khas 5. meningkatkan kesejahteraan rakyat Dokumen dan Informan Pelaksanaan dan Pelaporan Aspek manajerial 1. Perkembangan realisasi penyerapan dana 2. Pencapaian target 3. Kendala yang dihadapi 4. Saran dan tindak lanjut Dokumen dan informan Aspek akuntabilitas 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 4. Laporan Barang Dokumen dan informan Monitoring dan Evaluasi Monitoring 1. Pelaporan 2. Pengendalian internal 3. Laporan keuangan Dokumen dan informan Evaluasi 1. Pelaksanaan 2. Pasca pelaksanaan Dokumen dan informan
Sumber : Data diolah, 2011
penanggung jawab kewenangan yang di Dekonsentrasikan dan Tugas Pembantuan.
Data  yang  dibutuhkan  berupa  data  sekunder dan  data  primer.  Data  sekunder  diambil  dari instansi/satuan  kerja  informan.  Data  primer  berupa kuesioner dan wawancara, informan kunci wawancara yaitu dengan Biro Perencanaan dan Pusat Administrasi  Keuangan  Pengelolaan  Aset  (AKPA) Kemendagri,  SKPD  (Bappeda,  Biro  Pemerintahan, Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesbang dan Linmas) di lokasi daerah sampel.
Variabel  atau  aspek  yang  diperhitungkan meliputi aspek seperti yang disusun dalam instrumen penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Analisis  deskriptif  menjadi  pokok  dalam melaksanakan kajian ini, di mana dengan analisis ini, yang digabungkan dengan analisis SWOT ( strengths , weaknesses , opportunities and threats ), dimungkinkan  akan  diperoleh  kejelasan  strategi kebijakan  untuk  penanganan  permasalahan  yang mungkin  muncul  dalam  aspek,  variabel  bahkan indikator untuk wilayah kajian.
Analisis  deskriptif  kuantitatif  dilakukan dengan menggunakan skala Likert untk mencari rata- rata  jawaban  responden.  Skala  Likert  digunakan untuk mengetahui persepsi atau pendapat responden, dimana  penilaian  menggunakan  skala  Likert    yang mengkuantifikasikan  jawaban  ke  dalam  5  (lima) kelompok,  yaitu:  1  =  sangat  tidak  baik,  2  =  kurang baik, 3 = cukup baik, 4 = baik dan 5 = sangat baik.
Skala  Likert  tersebut  digunakan  untuk menghitung  rata-rata  nilai  jawaban  responden,  dari rata-rata  tersebut  kemudian  jawaban  responden dikelompokkan  ke  dalam  5  kategori.  Langkah- langkah  untuk  menentukan  kategori  tersebut  adalah sebagai  berikut,  rumus  mencari  interval  (i)  secara umum sebagai berikut :
H - L i = ____ K
Dimana i adalah besar kelas interval, H adalah nilai observasi yang paling tinggi, L adalah nilai observasi yang paling rendah, dan K adalah banyaknya kelas.
Maka didapatkan rentang nilai dan kategori untuk penilaian dengan menggunakan skala Likert:
Sedangkan  untuk analisis  SWOT  dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
1. Melakukan  perhitungan  skor  (a)  dan  bobot  (b) point  faktor  serta  jumlah  total  perkalian  skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O- T;  Menghitung  skor  (a)  masing-masing  point faktor  dilakukan  secara  saling  bebas  (penilaian terhadap  sebuah  point  faktor  tidak  boleh dipengaruhi  atau  mempengaruhi  penilaian terhadap  point  faktor  lainnya.  Pilihan  rentang besaran  skor  sangat  menentukan  akurasi penilaian yang digunakan adalah dari 1 sampai 4,  dengan  asumsi  nilai  1  berarti  skor  yang paling  rendah  dan  4  berarti  skor  yang  paling tinggi.  Perhitungan  bobot  (b)  masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan.  Artinya,  penilaian  terhadap satu point faktor adalah dengan
membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi  perhitungannya  adalah  nilai  yang telah  didapat  (rentang  nilainya  sama  dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).
2. Melakukan  pengurangan  antara  jumlah  total faktor  S  dengan  W  (d)  dan  faktor  O  dengan  T (e);  Perolehan  angka  (d  =  x)  selanjutnya menjadi  nilai  atau  titik  pada  sumbu  X, sementara  perolehan  angka  (e  =  y)  selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;
3. Mencari  posisi  organisasi  yang  ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran.

## Kuadran I (positif, positif)
Posisi  ini  menandakan  sebuah  organisasi yang  kuat  dan  berpeluang,  Rekomendasi  strategi yang  diberikan  adalah  Progresif,  artinya  organisasi dalam  kondisi  prima  dan  mantap  sehingga  sangat dimungkinkan  untuk  terus  melakukan  ekspansi, memperbesar  pertumbuhan  dan  meraih  kemajuan secara maksimal.

## Kuadran II (positif, negatif)
Posisi  ini  menandakan  sebuah  organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi  Strategi,  artinya  organisasi  dalam kondisi  mantap  namun  menghadapi  sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi  akan  mengalami  kesulitan  untuk  terus berputar  bila  hanya  bertumpu  pada  strategi sebelumnya.  Oleh  karenya,  organisasi  disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

## Kuadran III (negatif, positif)
Posisi  ini  menandakan  sebuah  organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomen-dasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi  disarankan  untuk  mengubah  strategi
Tabel 2. Rentang Nilai dan Kategori Skala Likert Interval Penilaian Kriteria 1 - 1.8 Sangat Tidak Baik 1.81 - 2.6 Kurang Baik 2.61 - 3.4 Cukup Baik 3.41 - 4.2 Baik 4.21 - 5 Sangat Baik Sumber: Hasil Penelitian Puslitbang Keuda. Data Diolah, 2011.
sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan  sulit untuk  dapat  menangkap  peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

## Kuadran IV (negatif, negatif)
Posisi  ini  menandakan  sebuah  organisasi yang  lemah  dan  menghadapi  tantangan  besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan,  artinya  kondisi  internal  organisasi  berada pada  pilihan  dilematis.  Oleh  karenanya  organisasi disarankan  untuk  meenggunakan  strategi  bertahan, mengendalikan  kinerja  internal  agar  tidak  semakin terperosok.  Strategi  ini  dipertahankan  sambil  terus berupaya membenahi diri.

## Tinjauan Pustaka
Pada hakekatnya, semua urusan pemerintahan  di  Indonesia  adalah  tanggung  jawab Pemerintah  Pusat  (Presiden  dan  Peran  Menteri sebagai  pembantunya)  untuk  menyelenggarakannya. Namun,  tidak  semua  urusan  pemerintah  Pusat,  dan oleh  sebab  itu  Pemerintah  Pusat, dan  oleh  sebab  itu Pemerintah  Pusat  menyerahkan  sebagian  urusan pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
Menurut  Surianingrat  (1980:10)  ada  tujuh (7) alasan, sehingga Pemerintah dimaksud, yaitu: (1) kemampuan  pemerintah  pusat  berikut  perangkatnya yang  ada  di  daerah  terbatas,  (2)  wilayah  negara sangat  luas, terdiri dari 3.000 pulau-pulau besar dan kecil,  (3)  Pemerintah  Pusat  tidak  mungkin mengetahui  seluruh  dan  segala  macam  kepentingan dan  kebutuhan  rakyat  yang  tersebar  di  seluruh pelosok negara, (4)  Hanya rakyat setempatlah yang mengetahui  kebutuhan,  kepentingan  dan  masalah yang  dihadapi  dan  hanya  mereka  yang  mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut,       (5) Dilihat secara
hukum,  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  18 menjamin  adanya  Daerah  dan  wilayah.  Sebagai konsekuensinya Pemerintah Pusat diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi
dan dekonsentrasi, (6) Adanya sejumlah urusan Pemerintah  yang  bersifat  kedaerahan  dan  memang dapat  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  jika dilaksanakan  oleh  daerah,  (7)  Daerah  mempunyai kemampuan  dan  perangkat  yang  cukup  memadai untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya maka desentralisasi dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Terkait  dengan  ketujuh  alasan  di  atas  dan untuk menyelaraskan penyelenggaraan urusan
pemerintahan  baik  di  pusat  dan  daerah,  Undang- Undang  Dasar  Negara  1945  Bab  VI  Pasal  18  dan Pasal  18A,  secara  umum  mengatur  pola  hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dua diantaranya adalah: 1) Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah  provinsi  dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  Undang- Undang;  2)  Susunan  dan  tatacara  penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.
Dalam  kaitan  dengan  penegasan  UUD NKRI 1945 seperti diutarakan di atas, maka lahirlah Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan  Daerah.  Sejak  Proklamasi 17  Agustus 1945 hingga  saat ini  Peraturan  Perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami  beberapa  kali  perubahan  yaitu:  1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948; 2) Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1950;  3)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957; 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1959;  5)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun
Gambar 1. Posisi Organisasi Menurut Kuadran
1965; 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; dan 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan yang terakhir dan dijadikan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini adalah (8)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pada  awal  pelaksanaan  otonomi  daerah dengan  paradigma  baru  sejak  Januari  2001  dnegan payung  hukum  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  manajemen Pemerintah Daerah berubah total, salah satunya yang sangat mendasar adalah instansi vertikal yang ada di daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  seperti  kantor wilayah  (Kanwil)  di  tingkat  provinsi  dan  kantor departemen  (Kandep)  di  tingkat  Kabupaten  Kota, dilebur menjadi dinas-dinas, yang secara organisatoris  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab kepada satu dampak dari adanya “kewenangan pemerintahan  yang  disertai  dengan  penyerahan  dan pengalihan  pembiayaan,  sarana  dan  prasarana  serta sumberdaya  manusia  sesuai  dengan  kewenangan yang diserahkan tersebut (Pasal 8 ayat (1)).
Dalam pengembangan selanjutnya, landasan hukum  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  saat  ini adalah UU No. 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 10 ayat  (4)  menegaskan  “Dalam  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  pemerintah  menyelenggarakan  sendiri  atau dapat  melimpahkan  sebagian  urusan  pemerintahan kepada  perangkat  pemerintah atau  wakil  pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.”
Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 32  Tahun  2004  juga  menyebutkan  “urusan pemerinahan  yang  dilimpahkan  kepada  Gubernur disertai  dengan  pendanaan  sesuai  dengan  urusan yang  didekonsentrasikan”.  Sebagai  tindak  lanjut pengaturan  pelaksanaan  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan sesuai dengan PP No. 7 tahun 2008 ini, yaitu: a. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang  dari  Pemerintah  kepada  Gubernur  di wilayah  tertentu,  b.  Tugas  Pembantuan  adalah penugasan  dari  Pemerintah  kepada  daerah  dan/atau desa,  dari  pemerintah  provinsi  kepada  kabupaten, atau  kota  dan/atau  desa  serta  dari  pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan  tugas  tertentu  dengan  kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya  kepada  yang  menugaskan.  (Pasal  7 angka 10 dan 11).
Pelaksanaan  pelimpahan  weweang  dan penugasan tersebut didasarkan pada prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yaitu:
a. Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang  menjadi  kewenangannya  di  daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.
b. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga.
c. Penyelenggaraan  tugas  pembantuan  dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan  yang  menjadi  kekwenangan pemberi  tugas  pembantuan  dari  Pemerintah kepada  daerah  dan/atau  desa,  dari  pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/ atau desa, serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada desa.
d. Kementerian/Lembaga menetapkan sarana, standar,  prosedur  dan  kriteria  pelaksanaan kegiatan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan, (Pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4).
Sebagai  konsekwensi  dari  pelimpahan wewenang  dan  penugasan  (dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan) tersebut yakni Pemeritnah menyediakan dana dari APBN  yang disebut dengan: (1) dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN  yang  dilaksanakan  oleh  Gubernur  sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan  untuk instansi  vertikal  pusat  di  daerah, (2) Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari  APBN  yang  dilaksanakan  oleh daerah  dan  desa yang  mencakup  semua  penerimaan  dan  pengeluaran dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pembantuan  (Pasal 1 angka 14 dan 15).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  nampak bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah “asas desentralisasi  dilaksanakan  bersama-sama  dengan asas  tugas  pembantuan;  (Sugianto,  1990:71). Pelaksanaan  pemerintah  daerah  dengan  ketiga  asas tersebut  secara  bersama-sama,  menurut  Sugianto 1990:  88)  “memberikan  tempat  yang  sama  penting dan  proporsional  bagi  ketiga  asas  penyelenggaraan pemerintah di daerah yanki: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Studi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Pengelolaan  dana  dekonsentrasi    dan  tugas pembantuan  dalam  studi  ini  adalah  merupakan konsekwensi  dari  pelimpahan  wewenang  dan penugasan yang didanai dari APBN dan dilaksanakan Gubernur dan Bupati/Walikota. Bagaimana progres pengelolaan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi.
Secara  umum  pengertian  evaluasi  menurut Badudu  dan  Zain  (1994)  dijelaskan,  bahwa  evaluasi adalah  penilaian.  Mengevaluasi  adalah  menilai, memeriksa  untuk  menilai.  Badudu  dan  Zain
memecahkan  evaluasi  yakni:  “evaluasi  pekerjaan yang  sudah  dilakukan,  bagaimana  hasilnya  (cukup, baik  atau  buruk)”.  Contoh  lain:  “mengevaluasi kemajuan  siswa  yaitu  menilai  agar  diketahui bagaimana kemajuan itu”.
Kata  “evaluasi”  tidak  berdiri  sendiri,  sering dipadankan  dengan  kata  lain,  misalnya,  Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, kemampuan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah  pada  daerah  yang  baru  dibentuk,  (PP No.6/2000, angka 13).
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  tidak secara  eksplisit  evaluasi  dimaknai  dengan  “menilai” tetapi  didahului  dengan  suatu  proses  pengumpulan data.  Hasil  dari  pengumpulan  data  yang  secara sistematis  itulah  ada  analisis  atau  menguraikan  dan dari  hasil  analisis  atau  pengenalan  itulah  tergambar bagaimana:  (1)  kemampuan  (mampu  atau  tidak mampu) suatu daerah itu menyelenggarakan otonomi daerah, (2) kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, baik atau buruk, meningkat atau menurun.
Pengertian evaluasi menurut Scriven (1969) dalam Dunn (2003:607) adalah “merupakan persoalan  fakta  dan  logika  dan  lebih  penting  dari yang  paling  pentng”.  Artinya,  bahwa  melaksanaan atau  memuat  evaluasi  bukan  persoalan  opini  atau selera,  tetapi  evaluasi  untuk  menjawab  apa  yang terjadi,  bagaimana  dan  mengapa  terjadi  perbedaan antara  kebijakan  yang  ditetapkan  dengan  fakta  di lapangan (hasil kebijakan).
Dunn  (2003)  secara  lebih  luas  menjelaskan mengenai evaluasi yakni:
a. Secara  umum  istilah  evaluasi  dapat  disamakan dengan  penaksiran  ( appraisal ),  pemberian angka ( rating ) dan penilaian assessment ).
b. Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi berkenan  dengan  produksi  informasi  mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal  ini  karena  hasil  tersebut  memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini,  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  atau program  telah  mencapai  tingkat  kinerja  yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau di atas.
c. Gambaran  utama  evaluasi  adalah  bahwa evaluasi  menghasilkan  tuntutan-tuntutan  yang bersifat evaluatif. Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik, yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:
1) Fokus  nilai  evaluasi  berbeda  dengan pemantauan,  dipusatkan  pada  penilaian yang menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu  kebijakan  dan  program.  Evaluasi terutama merupakan usaha untuk
“menentukan  manfaat  atau  kegunaan sosial  kebijakan  atau  program,  dan  bukan untuk sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi  mengenai  hasil  aksi  kebijakan yang  terantisipasi  atau  tidak  terantipasi. Karena  ketepatan  tujuan  dan  sasaran kebijaksanaan  dapat  selalu  dipertanyakan evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi  tujuan-tujuan  dan  sasaran itu sendiri.
2) Independensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi  tergantung,  baik  pada  “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan  atau  program  tertentu  telah mencapai  tingkat  kinerja  yang  tertinggi atau erndah diperlukan, tidak hanya hasil- hasil  kebijakan  berharga  bagi  sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat.  Untuk mengatakan  demikian, harus  didukung  oleh  bukti  bahwa  hasil- hasil  kebijakan  secara  aktual  merupakan konsekuensi dan aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3) Orientasi  masa  kini  dan  masa  lampau. Tentukan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, yang diarahkan  pada  hasil  sekarang  dan  masa lalu,  ketimbang  hasil  masa  depan. Evaluasi  bersifat  retrospektif  dan  setelah aksi-aksi dilakukan ( ex post ). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis,  bersifat  prospektif  dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan ( exante ).
4) Dualitas  nilai.  Nilai-nilai  yang  mendasari tuntutan  evaluasi  mempunyai  kualitas ganda,  karena  dipandang  sebagai  tujuan dan sekaligus care . Evaluasi sama dengan rekomendasi  sejarah  berkenaan  dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap  sebagai  instrinsik  (diperlukan bagi dirinya) atau pun ekstrinsik diperlukan  karena  hal  itu  mempengaruhi tujuan-tujuan lain.
Nilai-nilai  sering  ditata  di  dalam  suatu hirarkhi  yag  merefleksikan  kepentingan relatif  dan  saling  ketergantungan  antar tujuan dan sasaran.
d. Fungsi Evaluasi Kebijakan. Telah  diutarakan  di  atas,  bahwa  evaluasi  itu salah satunya dapat disamakan dengan penilaian  ( assesment ).  Dengan demikian, maka penilaian  kebijakan    (Islam  1929)  adalah merupakan  langkah  terakhir  dari  suatu  proses kebijakan.  Penilaian  kebijakan  tidak  hanya dilakukan  dengan mengikuti, aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan,  tetapi  dapat  terjadi  pada  seluruh
aktivitas-aktivitas  fungsional  yang  lain  dalam proses  kebijakan.  Dengan  demikian,  penilaian kebijakan dapat mencakup tentang: Isi kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  dan  lampu kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi, pemikiran kebijakan dapat dilakukan pada  fase, penurunan masalahnya, formulasi usulan kebijakan,  implementasi  legistimasi  kebijakan. Oleh  karena  itu,  menurut  Dunn  (2003)  fungsi evaluasi  kebijakan  itu, pertama ,  memberi informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  telah  dapat dicapai  melalui  tindakan  publik  atau  seberapa jauh  tujuan-tujuan  tertentu  dan  target  tertentu tidak dicapai. Kedua , memberi sumbangan pada klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
e. Pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Menurut  Dunn  (2003:  613-619)  ada  3  (tiga) pendekatan dalam melakukan evaluasi kebijakan.  Ketiga  pendekatan  tersebut  secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :
1. Evaluasi  Semu  ( Psaude  Evaluation ) adalah  pendekatan  yang  menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan  informasi  yang  valid  dan dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha  untuk  menanyakan  tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat  secara  keseluruhan.Asumsi utama  dari  evaluasi  semu  adalah  bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan  sesuatu  yang  dapat  terbukti sendiri ( self-evident ) atau tidak kontroversial.
2. Evaluasi  Formal  ( Formal  Education ) adalah meruakan pendekatan yang menggunakan  metode  deskriptif  untuk menghasilkan  informasi  yang  valid  dan cepat  dipercaya  mengenai  hasil-hasil kebijakan,  tetapi  mengevaluasi  hasil tersebut  atas  dasar  tujuan  program kebiakan  yang  telah  diumumkan  secara formal  oleh  pembuat    kebijakan  dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi  formal  adalah  bahwa  tujuan  dan target  diumumkan  secara  formal  sebagai ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
3. Evaluasi  Keputusan  Teoritis.  Evaluasi Keputusan  Teoritis  ( Decision  Theoritic Evaluation )  adalah  pendekatan  yang menggunakan  metode-metode  deskriptif untuk  menghasilkan  informasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai  hasil-hasil  kebijakan  yang secara  eksplisit  dinilai  oleh  berbagai macam  pelaku  kebijakan.  Perbedaan
pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semua dan evaluasi formal  di  sisi  lainnya,  adalah  bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan  dan  membuat  eksplisit tujuan  dan  target  dari  pelaku  kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.
Bertitik  tolak  dari  paparan  dan  penjelasan seperti  dikemukakan,  maka  evaluasi  pengelolaan dana  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  dalam kajian  ini,  maka  Evaluasi  dana  dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan adalah suatu proses pengumpulan dan  analisis  data  secara  sistemastis  terhadap pengelolaan atau pemanfaatan dana yang berasal dari dana  APBN,  yang  dilaksanakan  oleh  gubernur sebagai  wakil  pemerintah  dan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  atau desa. Dilihat dari sudut perencanaan dan penganggaran,  pelaksanaan  dan  pelaporan  dalam satu tahun anggaran di lingkungan Kemendagri.

## 2. Analisis
Kondisi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  di  daerah digambarkan  dengan  menggunakan  skala  Likert, seperti  pada  Tabel  3  berupa  hasil  penilaian  di masing-masing lokasi sampel studi.
Berdasarkan  data  dari  Tabel  4  didapatkan bahwa untuk aspek manajerial untuk masing-masing lokasi  studi  masuk  dalam  kategori  sangat  baik (provinsi  Sulut  dan  DI  Yogyakarta)  dan  baik (Provinsi  Banten  dan  Jateng).  Berdasarkan  aspek akuntabilitas  Provinsi  Sulut  dan  DI  Yogyakarta masuk  dalam  kategori  cukup  baik  dan  Provinsi Banten  dan  Jateng  masuk  dalam  kategori  kurang baik.
Perhitungan  terhadap  kondisi  pelaksanaan dan  pelaporan  dengan  menggunakan  Skala  Likert diperoleh hasil  bahwa  yang mendapatkan nilai  yang kecil yaitu variable laporan realisasi anggaran dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan dan penatusahaan barang  dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah perbaikan  system  terhadap  laporan  realisasi  dan penatausahaan  barang  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan.
Beberapa kendala dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  adalah  sebagai berikut:
a. Dalam  pelimpahan  dan  penugasan  urusan Kemendagri melalui DK-TP belum optimal
b. Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan DK-TP masih ada yang menggunakan mekanisme diluar musrenbangnas  melainkan  melalui  usulan  non formal lewat surat-menyurat/proposal
c. Penyerahan  DIPA  kepada  SKPD  sering terlambat  yang  berakibat  pada  pencairan  dana dekon/TP terlambat
Tabel 3. Pelaksanaan dan Pelaporan di Masing-Masing Lokasi Studi
Aspek Variabel Provinsi Sulut Banten DIY Jateng Mana- jerial Realisasi penyerapan dana dapat dipertanggungjawabkan Sangat dapat dipertanggung jawabkan Kurang dpt dipertanggung jawabkan Sangat  dapat dipertanggung jawabkan Cukup dapat dipertanggu ng jawabkan Penyelenggaraan program dan kegiatan dekon TP Tercapai sesuai target Cukup tercapai sesuai target Tercapai sesuai target Tercapai sesuai target Kendala yang dihadapi dalam kegiatan dekon/TP yang dilaporkan Selalu dilaporkan Selalu dilaporkan Selalu dilaporkan Selalu dilaporkan Mengatasi masalah yang dihadapi dalam kegiatan dekon/TP yang dilaporkan (menyampaikan saran dan tindak lanjut kepada Kemendagri) Dilaporkan Dilaporkan Dilaporkan Dilaporkan Akun- tabilitas Laporan realisasi anggaran dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan Cukup dilaporkan Kurang dilaporkan Cukup dilaporkan Kurang dilaporkan Neraca laporan realisasi anggaran dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan (membuat neraca dan dilaporkan) Cukup membuat neraca yang dilaporkan tiap bulan Cukup membuat neraca yang dilaporkan tiap bulan Cukup membuat neraca yang dilaporkan tiap bulan Cukup membuat neraca yang dilaporkan tiap bulan Catatan atas laporan keuangan dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan Catatan atas laporan keuangan cukup dibuat dan dilaporkan Catatan atas laporan keuangan cukup dibuat dan dilaporkan Catatan atas laporan keuangan cukup dibuat dan dilaporkan Catatan atas laporan keuagan cukup dibuat dan dilaporkn Penatusahaan barang  dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan Cukup dibuat secara rutin Kurang dibuat secara rutin Cukup dibuat secara rutin Kurang dibuat secara rutin
Sumber: Hasil Penelitian Puslitbang Keuda. Data Diolah, 2011.
Tabel 4. Penilaian Likert Scale Pelaksanaan dan Pelaporan di Masing-Masing Lokasi Studi
Variabel Provinsi Rata- Rata Aspek Manajerial Sulut Banten DIY Jateng Realisasi penyerapan dana dapat dipertanggungjawabkan 5 2 5 3 3,75 penyelenggaraan program dan kegiatan dekon TP 4 3 4 4 3,75 Kendala yang dihadapi dalam kegiatan dekon/TP yang dilaporkan 5 5 5 5 5 mengatasi masalah yang dihadapi   dalam kegiatan dekon/TP yang dilaporkan (menyampaikan saran dan tindak lanjut kepada Kemendagri) 4 4 4 4 4 Rata-rata 4,5 3,5 4,5 4 4,125 Kriteria sangat baik baik sangat baik baik Aspek Akuntabilitas Sulut Banten DIY Jateng Rata- Rata laporan realisasi anggaran dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan 3 2 3 2 2,5 neraca laporan realisasi anggaran dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan (membuat neraca dan dilaporkan) 3 3 3 3 3 catatan atas laporan keuangan  dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan a 3 3 3 3 3 penatusahaan barang  dalam kegiatan dekon TP yang dilaporkan 3 2 3 2 2,5 Rata-rata 3 2,5 3 2,5 2,75 Kriteria cukup baik kurang baik cukup baik kurang baik
Sumber: Hasil Penelitian Puslitbang Keuda. Data Diolah, 2011.
SKPD terlambat. Untuk mengatahui kondisi kegiatan dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  dilihat  dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan membandingkan  antara  kondisi  internal  (kekuatan dan  kelemahan)  dan  eksternal  (peluang  dan tantangan). Dengan menggunakan analisis keruangan (SWOT) dihitung antara rumus:
Antara  kedua  parameter  tersebut  diperoleh gambaran strategi pada Gambar 7.
Posisi  hasil  analisis  keruangan  (SWOT) menandakan  sebuah  organisasi  yang  kuat  namun menghadapi  tantangan  yang  besar.  Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya  Kemendagri  dalam  kondisi  mantap  namun menghadapi  sejumlah  tantangan  berat,  sehingga diperkirakan  Kemendagri  akan  mengalami  kesulitan untuk  terus  berputar  bila  hanya  bertumpu  pada strategi  sebelumnya.  Oleh  karenya,  Kemendagri disarankan  untuk  segera  memperbanyak  ragam strategi taktisnya.
Strategi  perbaikan  pelaksanaan  kegiatan DK-TP  di  lingkungan  Kemendagri  didapatkan dengan  cara  memadukan  antara  kekuatan  dan tantangan  sehubungan  dengan  hasil  analisis  SWOT. Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi dan bintek tentang proses penyusunan program kegiatan dan anggaran.
b. percepatan  revisi  UU  32  Tahun  2004  beserta peraturan pelaksanaannya.
c. peningkatan pemahaman SDM pelaksanan DK- TP  terhadap  PMK  Nomor  156/PMK.07/2008 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dana  DK/TP melalui sosialisasi dan bintek.
d. perlu  melakukan  penyempurnaan  Peraturan
Pemerintah yang mengatur
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, khususnya  memasukkan  pasal  yang  mengatur tentang  kewajiban  Kementerian/  Lembaga untuk  melakukan  penatausahaan  BMN  hasil kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
sebelum  BMN  tersebut  dihibahkan  kepada daerah.
e. para stakeholder /pemangku  kepentingan  yang terkait  dengan  pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan Tugas  Pembantuan  di  lingkungan  Kemendagri untuk mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya  terkait  dengan  perencanaan  dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan.
f. segera  membentuk  Tim  ad  Hock  untuk menangani  percepatan  penyelesaian  penetapan status BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  di lingkungan  Kemendagri  yang  akan  berakhir akhir tahun 2013.
g. optimalisasi koordinasi DK-TP dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Kekuatan – Kelemahan Peluang   – Tantangan = 1,60 - 1,27 = 1,5   - 1,58 =  0,33 = -0,08
Gambar 7. Parameter Kondisi Eksternal dan Internal Berdasarkan Analisis Keruangan SWOT.
h. pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di Provinsi, dalam melakukan  sinkronisasi,  penyiapan  perangkat, koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  serta pelaporan kegiatan DK-TP.
i. meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  Aparatur, khususnya yang  menguasai pertanggung- jawaban  dan  pelaporan  keuangan    (manajerial dan akuntabilitas).
j. meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  Aparatur, khususnya yang  menguasai pertanggung- jawaban  dan  pelaporan  keuangan    (manajerial dan akuntabilitas).
k. pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di Provinsi, dalam melakukan  sinkronisasi,  penyiapan  perangkat, koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  serta pelaporan kegiatan DK-TP.
l. pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota  agar mendukung  Tim  Ad  Hock  untuk  menangani percepatan penyelesaian penetapan status BMN yang  berasal  dari  dana  Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kemendagri.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  di lingkungan  Kemendagri  belum  sepenuhnya mematuhi  peraturan  perundang-undangan,
Tabel 5. Hasil Perhitungan Faktor Internal Faktor Internal Kekuatan Bobot Rating Total Pelaksanaan DK-TP di daerah  secara umum telah diatur dan didukung dengan peraturan UU No. 32 Th. 2004, UU No. 33 Th. 2004, PP. No. 7 Th. 2008  dan peraturan pendukung lainnya 0.083 3 0.25 Aspek perencanaan dalam proses penyusunan program, kegiatan  dan anggaran telah mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL 0.083 3 0.25 Aspek penganggaran telah mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA berdasarkan PP. No.7 Th. 2008 0.083 3 0.25 Laporan manajerial dan di laporan data bentuk Form C dari PP. No. 39 Th. 2006 dan Laporan Akuntabilitas dalam bentuk aplikasi SAI 0.083 3 0.25 Konsistensi pemerintah untuk melaksanakan DK-TP yang diturunkan dalam UU No.33 Th. 2004 dan PP. 7 Th. 2008 dan peraturan pendukung lainnya 0.083 3 0.25 Komitmen Pemerintah pusat untuk peningkatan pelaksanaan DK-TP 0.083 4 0.33 Jumlah 0.5 1.6 Kelemahan Bobot Rating Total Kurangnya dokumen pendukung untuk keperluan memperoleh persetujuan hibah barang milik negara 0.04 2 0.077 Sarana  dan prasarana untuk pelaporan dan monev  kurang memadai 0.04 3 0.115 Anggaran sebagai penunjang utama pengelolaan pelaporan dan monev  masih terbatas 0.04 3 0.115 Aset  tetap  DK/TP  yang  dilaporkan  dalam  LKPP  2010  belum  seluruhnya  dilakukan inventarisasi dan penilaian sebesar Rp849.871.311,00 pada 11 SKPD di 8 Provinsi 0.04 3 0.115
Sampai  dengan  penyusunan  Laporan  Keuangan  Tahun  2010  Audited,  Aset Dekon/TP/UB  yang  telah  selesai  dihibahkan  kepada  pemerintah  daerah  sebesar
Rp56.437.725.807,00  sedangkan  Aset  Dekon/TP/UB  sebesar  Rp1.367.976.022.542,00 masih tercantum dalam neraca (belum dihibahkan). Adanya usaha Kemendagri terhadap Aset Dekon/TP/UB tersebut untuk segera diproses dihibahkan ke pemerintah daerah. 0.04 3 0.115 Belum  ada    kebijakan  yang  mengatur  mekanisme  koordinasi,  pencatatan,  serta pelaporan  belanja  dan  barang  milik  negara  dari  dana  DK  dan  TP,  baik  di  lingkungan Kemendagri, Pemda, dan koordinasi diantara keduanya, 0.04 2 0.077 Unit  Eselon  1  yang  mempunyai  anggaran  Dana  DK  dan  TP  agar  melaksanakan sosialisasi SAI kepada SKPD Pelaksana Dana DK dan TP; 0.04 3 0.115 Pertimbangan Mendagri kepada Presiden terhadap DKTP K/L dalam melimpahkan/menugaskan urusan belum berjalan sebagaimana mestinya 0.04 2 0.077 Kriteria  lokasi  dan  alokasi  baik  umum  maupun  teknis  belum  memadai  atau  belum diterapkan secara optimal; 0.04 3 0.115 Prinsip  efisiensi  dan  efektifitas  masih  perlu  ditingkatkan  dengan  menggunakan parameter yang jelas; 0.04 2 0.077 konsistensinya dengan pencapaian sasaran proritas nasional masih kurang 0.04 2 0.077 Kegiatan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  K/L  ke  daerah  dan  Instansi  vertikal tidak dikoordinasikan secara baik dengan Pemerintah Daerah; 0.04 3 0.115 Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 0.04 2 0.077 Jumlah 0.50 1.27
Sumber: Hasil Penelitian Puslitbang Keuda. Data Diolah, 2011.
khususnya  terkait  dengan  perencanaan  dan penganggaran, pelaksanaan,  serta pelaporan.
2. Terdapat  hasil  kegiatan  Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kemendagri yang berupa aset dari tahun 2003
s/d  2008,  2009  dan  2010  senilai  Rp 1.390.519.873.741,00 dan yang baru dihibahkan  senilai  Rp  52.149.529.526,63 (3,75%)  sedangkan  sisanya  belum  ditetapkan statusnya, hal  ini  merupakan  tanggung  jawab Menteri  Dalam  Negeri  selaku  Pengguna Anggaran.
3. Kebijakan  kegiatan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  di  lingkungan  Kemendagri berpeluang untuk dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sugianto,  1990.  Membedah  Otonomi  Daerah  Suatu Evaluasi  Atas  UU  No.  5  Tahun  1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
Balitbang Departemen Dalam Negeri. Merangkai  Masa  Depan  Otonomi  Daerah. Kumpulan Makalah. Sugiono 1993, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeto. Cet. ke-5. Surianingrat, Bayu, 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan .  Jakarta:  Aksara  Baru.  Cetakan pertama. William  Dunn,  2000. Analisis  Kebijakan  Publik . Terjemahan  Gadjah  Mada  Uiversity  Press. Cetakan ke III. Yogyakarta.

## Sumber Perundang-Undangan
Peraturan    Menteri  Keuangan  Nomor  156  Tahun  2008 disempurnakan Nomor 248 Tahun 2010.
Peraturan    Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang,  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah.
*  Makalah  disampaikan  pada  acara  Seminar  Nasional pada tanggal 29 Februari 2012 di Hotel Allson, Jakarta.
Tabel 6. Perhitungan Faktor Eksternal Faktor Eksternal Peluang Bobot Rating Total Komitmen daerah terhadap pelaksanaan DK/TP 0.125 4 0.5 pemberian DK-TP didaerah pemekaran 0.125 3 0.375 APBD yang terbatas 0.125 2 0.25 potensi lokal yang  masih perlu dikembangkan 0.125 3 0.375 Jumlah 0.5 12 1.5 Tantangan Bobot Rating Total Kualitas pelaksana/SDM DK-TP di SKPD belum optimal 0.083 4 0.333 adanya rencana revisi terhadap UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 0.083 2 0.167 Pelaporan keuangan dan  BMN DK-TP oleh SKPD masih lemah dan belum sesuai dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK/TP 0.083 4 0.333 Belum  optimalnya  kebijakan  yang  mengatur  mekanisme  koordinasi,  pencatatan,  serta pelaporan  belanja  dan  barang  milik  negara  dari  dana  DK  dan  TP,  baik  di  lingkungan Kemendagri, Pemda, dan koordinasi diantara keduanya, 0.083 3 0.250 Sinkronisasi  DK-TP  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  belum optimal; 0.083 3 0.250 Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan  program kegiatan DK-TP oleh SKPD belum transparan dan akuntabel 0.083 3 0.250 0.50 1.58
Sumber: Hasil Penelitian Puslitbang Keuda. Data Diolah, 2011.