## Intizar
Vol. 29, 2, 2023, hlm. 136-142 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v29i2.20167 Copyright © Tasrif
Komunikasi  Politik  dan  Pemilu  2024:  Upaya  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bima Menuju Pemilu yang Bermartabat
Tasrif 1
1 Universitas Mbojo Bima, Indonesia; tasrifbima6477@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Komunikasi Politik; Pemerintah Daerah;
Pemilu Bermartabat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima  dalam  memastikan  pemilu  yang  bermartabat  adalah  langkah  yang  tak terhindarkan  dalam  memperkuat  demokrasi  di  tingkat  lokal  dan  nasional. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yang  menggabungkan  pendekatan deskriptif dan eksploratif.  Adapun Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara,  observasi  Partisipatif  kemudian  Analisis  Dokumen.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  harus  mengakui  peran krusial komunikasi politik dalam Pemilu 2024 dan berusaha untuk menerapkannya secara  efektif.  Dengan  menggabungkan  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  dan pendidikan politik, pemilu di Kabupaten Bima dapat berjalan dengan integritas dan memberikan  hasil  yang  mewakili  keinginan  rakyat.  Selain  itu  Pemerintah  juga berperan  sentral  dalam  dalam  menciptakan  penyelenggaraan  pemilu  yang  adil, meningkatkan partisipasi masyarakat, menyediakan informasi yang jelas, menjaga keamanan, dan mempromosikan etika pemilu, dan memastikan bahwa Pemilu 2024 di  Kabupaten  Bima  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Korespondensi:
Tasrif
Universitas Mbojo Bima, Indonesia; tasrifbima6477@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Komunikasi  politik  dan  pemilihan  umum  merupakan  dua  elemen  yang  tak  terpisahkan  dalam dinamika demokrasi sebuah negara  (Ningtyas, 2021). Setiap pemilihan umum adalah momen penting di  mana  warga  negara  memiliki  kesempatan  untuk  menyuarakan  hak  politik  mereka  (Arrofi,  2023). Pemilu  2024,  yang  akan  datang,  di  Indonesia  adalah  salah  satu  momen  penting  dalam  perjalanan demokrasi  negara  ini  (Aris,  2022).  Kabupaten  Bima,  sebuah  wilayah  yang  kaya  akan  budaya  dan sumber  daya  alam  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  turut  merayakan  dan  merasakan  dampak signifikan dari proses pemilihan ini (Kadir, 2021). Dalam konteks ini, komunikasi politik memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk opini publik, menggalang dukungan, dan memastikan pemilu berjalan dengan semestinya (Micoland Manullang & Sigit Widiarto, 2022).
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima,  sebagai  entitas  yang  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan pemilu di wilayahnya, memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan  dengan  baik,  adil,  dan  bermartabat  (Kadir,  2021).  Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  ini  akan  memengaruhi  persepsi  warga  Bima  terhadap  integritas  pemilu  dan  sistem  politik secara keseluruhan (Saputra, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi politik yang efektif
untuk menginformasikan, melibatkan, dan membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu 2024 (Candra & Bariun, 2022).
Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  berperan  sebagai  penghubung  antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal (Dimansyah Arianto, 2021). Mereka harus memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil di wilayah mereka (Saputra, 2020). Pemberian informasi yang jelas,  aksesibilitas  terhadap  data  pemilu,  dan  transparansi  dalam  pengambilan  keputusan  adalah faktor-faktor kunci dalam menciptakan pemilu yang bermartabat (Candra & Bariun, 2022). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan ini (Sutrisno, 2019).
Pada  era  informasi  yang  begitu  cepat  dan  mudah  diakses,  komunikasi  politik  tidak  lagi  hanya masalah  kampanye  fisik  (Rahmansyah  &  Irwandi,  2021).  Pesan-pesan  politik  kini  dapat  menyebar melalui berbagai platform media sosial dan saluran komunikasi digital (Arianti, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  harus  mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi komunikasi  yang  begitu  cepat.  Upaya  ini  akan  membantu  menciptakan  pemilu  yang  lebih  terbuka, transparan, dan inklusif (Vanly Vily Mumu, 2021).
Kemudian  masalah  disinformasi  dan  hoaks  dapat  mengganggu  proses  pemilu  dan  memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik (Rifky Setya Anugrah et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi penyebaran informasi palsu dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke sumber informasi yang terpercaya (Dimansyah Arianto,  2021).  Selain  itu,  ketidaksetaraan  akses  ke  media  dan  literasi  politik  yang  rendah  juga  bisa menjadi hambatan (S, 2023). Pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan literasi politik di antara warga Kabupaten Bima, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan informasi dalam pemilu (Duto, 2023).
Selain  itu  tidak  hanya  faktor  teknologi,  melainkan  juga  aspek  sosial  dan  budaya  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  konteks  Kabupaten  Bima  (Nusantara,  2020).  Daerah  ini  memiliki  beragam kelompok  etnis,  tradisi,  dan  agama  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  politik  yang  efektif harus dapat mencerminkan keanekaragaman ini dan memastikan bahwa seluruh warga Bima merasa didengar dan diwakili dalam proses pemilu.
Dalam  kerangka  inilah  makalah  ini  akan  membahas  peran  komunikasi  politik  dalam  upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima menuju pemilu  yang bermartabat pada tahun 2024. Kami akan mengulas  bagaimana  strategi  komunikasi  politik  yang  cermat  dapat  membantu  membangun kepercayaan masyarakat, memastikan partisipasi yang aktif, dan merangsang diskusi yang produktif selama  proses  pemilihan  umum  mendatang. Selain  itu,  kami  juga  akan  menyelidiki  tantangan  yang mungkin dihadapi dan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam konteks Kabupaten Bima.
Dengan  memahami  pentingnya  komunikasi  politik  dalam  pemilu,  kita  dapat  lebih  baik memahami  bagaimana  upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  dalam  memastikan  pemilu  yang bermartabat adalah langkah yang tak terhindarkan dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

## 2. METODE
Jenis  Penelitian:  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yang  menggabungkan  pendekatan deskriptif dan eksploratif. Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci komunikasi politik dalam konteks pemilu 2024 di Kabupaten Bima, sementara pendekatan eksploratif akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  komunikasi  politik  di
wilayah ini. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bima, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten Bima dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansinya dalam konteks pemilu 2024 dan keragaman budaya serta geografisnya yang menarik.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  seperti  Wawancara  dimana  peneliti  melakukan  wawancara mendalam  dengan  berbagai  pihak  terkait,  termasuk  pejabat  pemerintah  daerah,  calon  pemilihan, aktivis  politik,  dan  warga  masyarakat.  Wawancara  akan  menjadi  sumber  utama  informasi  tentang strategi  komunikasi  politik  yang  digunakan,  tantangan  yang  dihadapi,  dan  harapan masyarakat.Kemudian    selanjutnya  melalui  observasi  Partisipatif:  Peneliti  akan  turut  serta  dalam beberapa kegiatan kampanye politik, pertemuan warga, dan forum diskusi  untuk mengamati secara langsung  interaksi  komunikasi  politik  yang  terjadi.  Observasi  ini  akan  memberikan  wawasan mendalam  tentang  dinamika  komunikasi  politik  di  lapangan.  Analisis  Dokumen:  Kami  akan menganalisis  dokumen-dokumen  terkait  pemilu,  kebijakan  komunikasi,  laporan  publik,  dan  media massa untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian ini.
Teknik  analisis  data  penelitian:  Data  yang  dikumpulkan  akan  dianalisis  menggunakan  metode analisis  kualitatif.  Analisis  data  akan  melibatkan  langkah-langkah  seperti  Transkripsi,  Kategorisasi, Analisis  Tekstual,  Pembandingan  dan  Kontrastasi.  Hasil  analisis  akan  diinterpretasikan  dengan memperhatikan  konteks  sosial,  budaya,  dan  politik  yang  memengaruhi  komunikasi  politik  di Kabupaten Bima.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Peran Komunikasi Politik dalam Pemilu 2024
Komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu (Saputra, 2020); (Liando, 2016). Pertama, melalui komunikasi politik, para pemimpin dan partai politik dapat mengenalkan diri, program-program  politik,  dan  visi-misi  mereka  kepada  masyarakat  (Candra  &  Bariun,  2022).  Ini membantu  masyarakat  dalam  memahami  pilihan  yang  mereka  miliki  (Fatimah,  2018).  Kedua, komunikasi politik juga digunakan  untuk membangun citra positif dari kandidat atau partai politik tertentu (Rosidi, 2017). Ketiga, komunikasi politik dapat digunakan untuk menggalang dukungan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu (Alfiyani, 2018). Adapun peran komunikasi politik tersebut adalah:
a. Membangun kesadaran politik masyarakat. Komunikasi politik memainkan peran penting dalam membangun  kesadaran  politik  di  kalangan  masyarakat  (Wulandari  &  Widiarti,  2020).  Melalui informasi  dan  diskusi  politik  yang  disampaikan  oleh  pemimpin  dan  partai  politik,  masyarakat dapat lebih memahami isu-isu politik yang relevan. Ini membantu mereka membuat keputusan yang  lebih  informasional  ketika  memilih  kandidat  atau  partai  politik  dalam  pemilu.  Dengan pemahaman politik yang lebih baik, masyarakat lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses pemilu (Susanto, 2013).
b. Mendorong  partisipasi  pemilih.  Komunikasi  politik  efektif  juga  dapat  mendorong  partisipasi pemilih. Melalui pesan-pesan yang meyakinkan dan menginspirasi, pemilih dapat merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk menggunakan hak suaranya. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu merupakan indikator kesehatan demokrasi dan penting  untuk mendapatkan  hasil pemilu yang representatif (Anshari, 2013).
c. Mengatasi  isu-isu  sensitif.  Dalam  setiap  pemilu,  terdapat  isu-isu  yang  sangat  sensitif  dan kontroversial. Komunikasi politik yang baik dapat membantu mengatasi isu-isu ini dengan cara
yang bijak dan adil. Para pemimpin politik harus mampu menjelaskan posisi mereka dengan jelas, meredakan ketegangan, dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif (Sulaiman, 2013).
d. Membangun  legitimitas  pemilu.  Legitimitas  pemilu  sangat  penting  dalam  menjaga  stabilitas politik. Komunikasi politik yang transparan dan jujur membantu membangun legitimasi pemilu di mata masyarakat. Ini berarti bahwa hasil pemilu akan lebih mudah diterima, bahkan oleh pihak yang kalah, karena prosesnya dianggap adil dan akuntabel (Nasution, 2012).
e. Menyebarkan informasi pemilu. Komunikasi politik juga berperan dalam menyebarkan informasi tentang  pemilu.  Ini  termasuk  informasi  terkait  tanggal  pemungutan  suara,  lokasi  TPS  (Tempat Pemungutan Suara), peraturan pemilu, dan persyaratan pemilih. Informasi yang tepat waktu dan akurat adalah kunci untuk memastikan partisipasi yang maksimal dalam pemilu.
f. Meningkatkan  transparansi.  Komunikasi  politik  yang  transparan  dan  terbuka  membantu mengurangi  ketidakpercayaan  dalam  proses  pemilu.  Para  pemimpin  politik  dan  partai  politik harus  secara  terbuka  menyampaikan  sumber  pendanaan  kampanye  mereka,  program-program politik, dan segala hal yang berhubungan dengan pemilu. Ini membantu meminimalkan spekulasi dan konspirasi yang dapat merusak integritas pemilu (Gazali, 2004).
g. Berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi politik juga berfungsi sebagai  jembatan  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan komunikasi politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, merespons kebutuhan mereka, dan menjelaskan kebijakan serta keputusan yang diambil dalam konteks pemilu.
h. Menyampaikan  visi  dan  misi  pemerintah.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  dapat menggunakan komunikasi politik untuk menjelaskan visi dan misi mereka dalam konteks pemilu. Ini  melibatkan  penjelasan  tentang  program-program  pembangunan,  perencanaan,  dan  proyek- proyek yang akan mereka jalankan jika terpilih kembali. Dengan komunikasi politik yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami rencana pemerintah dan memutuskan apakah mereka sejalan dengan kepentingan mereka.
i. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemilu.  Selain  mendorong  partisipasi pemilih,  komunikasi  politik  juga  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  seluruh proses  pemilu.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  dapat  melibatkan  masyarakat  dalam pemantauan  pemilu,  menjadi  petugas  TPS,  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  pemilu lainnya.  Komunikasi  politik  yang  inklusif  dan  berorientasi  pada  partisipasi  dapat  menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan bermartabat.

## 3.2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Pemilu 2024
Pemerintah daerah Kabupaten Bima memiliki peran penting dalam menjaga martabat pemilu dan mendukung  proses  demokratis.  Dalam  konteks  Pemilu  2024,  peran  mereka  sangat  signifikan  dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima.
a. Penyelenggara pemilu yang adil. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa  pemilu  di  Kabupaten  Bima  berlangsung  secara  adil,  transparan,  dan  akuntabel.  Mereka bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi dan mengelola proses pemilu. Hal ini mencakup persiapan logistik, perencanaan pemungutan suara, dan pengaturan TPS. Pemerintah daerah  juga  harus  memastikan  bahwa  pemilih  memiliki  akses  yang  mudah  ke  TPS  dan  bahwa pemungutan suara berlangsung lancar.
b. Peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bima harus memainkan peran aktif  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu.  Mereka  dapat  mengadakan kampanye  pendidikan  pemilih,  seminar,  dan  lokakarya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  pemilu  dan  bagaimana  cara  berpartisipasi. Pemerintah  daerah  juga  dapat  mendukung  inisiatif  masyarakat  dalam  menggalang  partisipasi aktif dalam proses pemilu.
c. Menyediakan informasi yang jelas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi terkait pemilu tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Mereka dapat meluncurkan situs web  resmi  dan  menggunakan  media  sosial  untuk  menyampaikan  informasi  penting  seperti tanggal  pemungutan  suara,  lokasi  TPS,  daftar  pemilih,  dan  persyaratan  pemilih.  Dengan menyediakan  informasi  yang  tepat  waktu  dan  akurat,  pemerintah  daerah  dapat  membantu pemilih dalam mengambil keputusan yang informasional.
d. Keamanan dan ketertiban. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Ini mencakup pengaturan keamanan di sekitar TPS, pemantauan potensi  gangguan  keamanan,  dan  penanganan  konflik  yang  mungkin  muncul  selama  pemilu. Keamanan yang baik adalah prasyarat untuk pemilu yang damai dan bermartabat.
e. Mempromosikan etika pemilu. Pemerintah daerah harus mempromosikan etika pemilu di antara semua  peserta  pemilu.  Mereka  dapat  mengeluarkan  pedoman  etika  kampanye  yang  mengatur perilaku peserta pemilu, melarang praktek-praktek politik yang tidak etis, dan memberikan sanksi bagi  pelanggarannya.  Dengan  melakukan  ini,  pemerintah  daerah  dapat  membantu meminimalkan politik kotor dan kampanye negatif yang dapat merusak martabat pemilu.
f. Memfasilitasi dialog politik. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog politik antara berbagai pihak,  termasuk  partai  politik,  LSM,  dan  kelompok  masyarakat  sipil.  Dialog  politik  yang konstruktif  dapat  membantu  mengatasi  perbedaan  dan  konflik  politik.  Mereka  dapat menyelenggarakan forum diskusi dan pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan yang bermartabat.
g. Menyediakan  fasilitas  publik  untuk  kampanye.  Pemerintah  daerah  juga  harus  menyediakan fasilitas publik yang adil bagi semua peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye mereka. Ini termasuk  memberikan  izin  penggunaan  lapangan  umum,  gedung  serbaguna,  dan  fasilitas lainnya.  Dengan  memberikan  akses  yang  setara,  pemerintah  daerah  dapat  memastikan  bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan pemilih.
h. Membangun  kerja  sama  dengan  lembaga  terkait.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  harus menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu. Kolaborasi yang baik  antara  pemerintah  daerah  dan  lembaga-lembaga  ini  sangat  penting  untuk  memastikan pemilu berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN
Komunikasi politik adalah alat yang sangat penting dalam menjaga martabat pemilu dan proses demokratis.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  harus  mengakui  peran  krusial  komunikasi  politik dalam  Pemilu  2024  dan  berusaha  untuk  menerapkannya  secara  efektif.  Dengan  menggabungkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan politik, pemilu di Kabupaten Bima dapat berjalan dengan integritas dan memberikan hasil yang mewakili keinginan rakyat. Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten  Bima  berperan  sentral  dalam  dalam  menciptakan  penyelenggaraan  pemilu  yang  adil, meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  menyediakan  informasi  yang  jelas,  menjaga  keamanan,  dan
mempromosikan  etika  pemilu,  mereka  dapat  memastikan  bahwa  Pemilu  2024  di  Kabupaten  Bima berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  kuat.  Dengan  upaya  yang koordinatif,  pemerintah  daerah  dapat  menjadi  penggerak  utama  dalam  mendukung  pemilu  yang bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiyani,  N.  (2018).  Media  Sosial  Sebagai  Strategi  Komunikasi  Politik. Potret  Pemikiran , 22 (1). https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762
Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN
Jakarta. Jurnal Komunikasi , 8 (1), 91 – 101.
http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf
Arianti, I. (2020). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember .
Aris, M. S. (2022). Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam
Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. Media Iuris , 5 (3), 473 – 506. https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154 Arrofi,  A.  A.  (2023). …  (JEJARING  KELEMBAGAN)  DALAM  P ENGAWASAN  PARTISIPATIF  PADA PEMILIHAN  UMUM  TAHUN  2024  (Studi  di  Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi  Lampung) . 2024 . http://digilib.unila.ac.id/71171/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/71171/2/3.  SKRIPSI  TANPA  BAB PEMBAHASAN.pdf
Candra, F., & Bariun, L. O. (2022). Efektifitas Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jurnal Media Keadilan , 13 (1), 1 – 11.
Dimansyah  Arianto.  (2021). Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (Asn)  Pada  Pilkada  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn) (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bima) . Duto,  F.  P.  (2023). STRATEGI  PENGAWASAN  PELANGGARAN  PEMILIHAN  UMUM  DI  MEDIA SOSIAL UNTUK MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung . 2024 (1),
20. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71228%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/71228/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 1 (1), 5 – 16. https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154
Gazali, E. (2004). Interaksi Politik dan Media : Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (1), 53 – 74.
Kadir, A. (2021). penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Jurnal Risalah Kenotariatan , 2 (2), 32 – 46.
Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. In Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Vol. 3, Issue 2).
Micoland Manullang, V., & SigitWidiarto, R. (2022). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Takalar. Jurnal  Kewarganegaraan , 6 (4),  6852 – 6858. https://core.ac.uk/download/pdf/25490079.pdf
Nasution,  B.  (2012).  KOMUNIKASI  POLITIK  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik-Jurusan  Ilmu Komunikasi. Komunikasi Politik , 1 , 13.
Ningtyas,  V.  A.  A.  (2021).  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilu  Antara  Hak  Politik  dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan  yang Baik. Binamulia Hukum , 10 (1),
15 – 30. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303
Nusantara,  M.  F.  G.  (2020). STRATEGI  BADAN  PENGAWAS  PEMILU  DALAM  PENCEGAHAN PELANGGARAN  POLITIK  UANG  PADA  PEMILU  2024  (Studi  Di  Bawaslu  Provinsi  Lampung) . 2024 (July), 1 – 23.
Rahmansyah,  A.,  &  Irwandi,  I.  (2021).  Analisis  Terhadap  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan. Limbago:  Journal  of Constitutional Law , 1 (3), 449 – 466. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197
Rifky  Setya  Anugrah,  A.,  Albatroy  Jalius,    ad,  &  Naskah,  H.  (2023).  Potensi  Konflik  Dampak Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  2024  (Studi  Kasus  Kalimantan  Barat). Kajian  Ilmu  Sosial Multidisipliner , 1 (1), 54 – 72. https://glorespublication.org/index.php/globalistik Rosidi,  R.  (2017).  Strategi  Komunikasi  politik  dan  Budaya  Transparasi  Partai  Politik. Jurnal  Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik , 2 (1), 78 – 100.
https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15
S, L. A. (2023). JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW KAMPANYE . 1 (1), 1 – 12.
Saputra, A. D. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. Public Administration Journal , 3 (2), 9 – 17.
Sulaiman,  A.  I.  (2013).  Komunikasi  Politik  Dalam  Demokratisasi. Balai Pengkajian  Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika , 11 , 119 – 132.
Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Kajian Komunikasi ,
1 (2), 163 – 172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6
Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan  Kepala Daerah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 26 (3), 521 – 543. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5
Vanly  Vily  Mumu.  (2021).  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Governance , 1 (1), 1 – 9.
Wulandari, A. Y., & Widiarti, P. W. (2020). 1125-2302-1-Pb. Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (3), 201 – 209.