http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PARPOL YANG MEREKRUT ANAK UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE
Firman Kevin Sianturi, Muhammad Rezki Aditya Perdana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Jawa Timur , Indonesia

## Abstrak
Didalam setiap rangkaian kegiatan Pemilu, tentu para Partai Politik selalu melibatkan anak kegiatan  publikasi partai politik. Hal ini kerap merupakan  bahan  yang  tidak sehat.  Adakalanya, para Partai Politik berpikir bahwa partisipasi anak-anak dalam kampanye adalah tahapan awal pelatihan mereka dalam berpolitik yang seharusnya pada usia anak-anak sanggup menegakkan akar sopan, jujur, dan saling menghormatikebedaan. Pengertian anak dalam UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan. Mengikut sertakan anak dalam kegiatan kampanye telah melanggar hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalampasal 15 butir (a) dan  pasal  13  ayat  1  (b)  UU  RI  NO.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak  karena  anak  berhak  untuk memperoleh perlindungan dari “penyalahgunaan dalam kegiatan politik”dan bebas dari “eksploitasi”.Dalam UU  Pemilu  pasal  280  ayat  2  (k)    juga  mengatur  suatu  ketentuan  dalam  kegiatan  PEMILU  diantaranya melarang tim sukses untuk merekrut WNI yang belum 17 dan belum memiliki kartu identitas. Pelibatan anak dalam  kampanye  bukan  hanya  merenggut  hak  anak  namun  diakui  sebagai  sebuah  bentuk  eksploitasi terhadap  anak.  Dalam  faktor  psikologi  juga  ketika  anak-anak  yang  sudah  terlibat  dalam  kegiatan  politik, tentunya  juga  akan  mengkawatirkan  dalam  perilaku  mereka,  misal  dengan  perbedaan  pendapat  di  ranah sekolahan akan menimbulkan bentrok antara golongan satu dan golongan lainnya. Karena di ranah sekolah atau pendidikan, anak-anak sangat mudah untuk terpancing secara emosi.
Kata kunci: pelibatan, anak , kampanye, ekploitasi

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  kerap  disebut  dengan  pesta  demokrasi.  Diantaranya    aktivitas  yang dilaksanakan  untuk  menyongsong    pemilihan  ialah  kampanye.  Kampanye  yang  sukses  pada umumnya  diukur  dengan  berapa  banyak  masa  yang  sukses  diikutsertakan.  Situasi  ini  yang mengawali partai politik berupayauntuk mengumpulkan masa seramai mungkin, termuat dengan merekrut anak dalam berkampanye. Keterlibatan anak sangatlah membantu partai politik dalam mensukseskan  kampanye  dikarenakan  pola  pikir  pada  anak  masih  labil  dan  mudah  untuk dipengaruhi, serta anak-anak juga sangat gigih dalam bekerja dan juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding orang dewasa. Adapun pengertian anak sebagai potensi,tunas,dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan.(Setyorini et al., 2020) Di masa anak sendiri pastilah kita lebih faham arti penting dari pendidikan khususnya pendidikan sekolah,bahwa diusia dini  haruslah  ditanamkan  bibit  rasa  cinta  tanah air,  cinta  sesama,  jujur,  dan  rasa  persatuan  dan kesatuan tanpa saling menjatuhkan satu sama lain juga rasa sikap toleransi karena seringkali jika dihadapkan dengan politik pastinya bisa dibilang antar satu parpol ke parpol lain sedikit kurangnya tidak habis  – habisnya membicarakan kekurangan sehingga sangat bisa dipastikan parpol diluar sana  saling  senggol  menyenggol.  Ketika  sudah  terjadinya  bentrok  pasti  anak  yang  ikut  dalam kampanye  akan  terlibat,  anak  yang  terkena  doktrin  sejatinya  mereka  saling  membela  setiap partainya karena solidaritasnya. Tidak berhenti disitu, dipastikan bahwa saat seorang anak berada dikelompok  permainannya  seringkali  sindir  saling  ejek  dan  menjatuhkan  yang  itu  berbenturan dengan rasa persatuan dan sikap toleransi.(Michael, 2019)

## Pembahasan
Menurut  UU  No.  25  Tahun  1997  Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1  Angka  20“anak  adalah orang  laki-laki  atau  wanita  yang  berumur  kurang dari  15  tahun”.Menurut  UU  RI  No.  21 Tahun  2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak apabila dia masih berada  di  dalam  kandungan  sampai  umur  yang  ditentukan  pada  perundang-undangan.(Afifah, 2014)  Untuk  menjamin  dan  menghormati  hak  setiap  anak  agar  tidak  terjadi  yang  namanya diskriminasi dalam bentuk warna kulit (ras), agama, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik serta pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak (pengasuh) yang sah, maka pada tanggal 20 November 1989 beberapa negara telah menandatangani Konvensi Hak Anak. Berdasarkan konvensi tersebut, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi menurut konvensi hak anak:
1. Hak untuk bermain
Jadi dimana orang tua patut memberikan waktu luang pada anak dalam bermain karena difase anak-anak, mereka selalu ingin kebebasan dalam bereskperimen, kebebasan untuk berfikir, serta untuk mengenal pada lingkungan sekitar dengan mereka bermain.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
Dimasa  anak-anak  orang  tua  wajib  untuk  memberikan  pendidikan  dimulai  mereka dilahirkan  sampai  mereka  meranjak  mampu  bertanggungjawab  seperti  anak  diajarkan  untuk berbicara, rasa bertanggungjawab, rasa hormat hingga pendidikan dijenjang sekolah, yang dimulai TK sampai Sekolah Tinggi. Di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa “setiap warga berhak untuk mendapat pendidikan” jadi seharusnya setiap anak diwajibkan untuk ikut serta dalam pendidikan.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan
Anak memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan supaya  mereka bisabertumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harkat martabak agar mereka menjadi manusa normal pada umumnya. Bentuk perlindungan tersebut seperti memberikan perlindungan dari tindak kekerasan, diskrimanasi, serta perlindungan khusus bagi mereka yang dalam situasi darurat, minoritas, dan sebagainya.
4. Hak untuk mendapatkan identitas
Bahwasannya  seorang  anak  berhak  untuk  mendapatkan  suatu  identitasnya  dengan mendaftarkan akta kelahiran dengan tujuan agar mereka terjamin kewarganegaraannya dan juga dapat membantu mereka dalam pendidikannya hingga sampai jenjang pekerjaan. Serta mereka juga tercatat keperdataannya.
5. Hak untuk mendapatka kewarganegaraan
Dengan  memperolehnya  kewarganegaraan,  mereka  sebagai  anak  mendapatkan perlindungan dari negara serta kemudahan mereka dalam bersosisal atau bermasyarakat. Mereka juga  dapat  bantuan  dalam  pemenuhan  hak-haknya  seperti  perlindungan  hukum,  aspek keperdataan, dan sebagainya.
6. Hak untuk berperan dalam pembangunan
Mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, dikarenakan tanpa partisipasi atau peran mereka pembangunan dinegara tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi ini juga memberikan peluang kepada anak untuk mereka menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dengan adanya partisipasi ini, pembangunan akan berjalan dengan lancar demi kesejahteraan.
Ketika  semua  hak  anak  telah  dipenuhi,  maka  anak  juga  diberikan  kewajiban  antara  lain diwajibkan untuk menghormati orang yang lebih tua, menghargai sesama, bertoleransi, cinta tanah air, beragama, dan sebagainya. Dikarenakan anak merupakan benih-benih dalam penerus generasi bangsa yang akan datang. Diusia anak, pola pikir mereka masih labil, dan sangat mudah untuk dipengaruhi  oleh  orang-orang dewasa,  jadi  seharusnya kita  harus  lebih  menekankan  anak  pada kewajiban-kewajibannya, agar anak tersebut memiliki jiwa semangat untuk belajar yang lebih baik. Menanamkan anak untuk mencintai tanah air merupakan rasa yang efektif dalam mendidik anak, dan rasa kepedulian mereka terhadap sesama dan negaranya. Disisilain,  sebagai orang tua harus melindungi hak-hak anak tentunya didalam ranah politk.
Politik di Indonesia ,kebanyakan para partai politiknya sering melakukan tindakan-tindakan yang  melanggar  aturan  demi  kepentingannya,  terutama  pada  musim  pemilihan  umum.  Tentu dalam kampanye juga sering kali terjadi kampanye yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang pikirannya  masih  labil  sangat  mudah  untuk  dipengaruhi  dalam  suatu  politik  dan  juga  sifat karakteristik anak dalam bekerja juga sangat gigih, ditambah lagi biaya yang  dikeluarkan partai politik akan lebih ringan karena anak-anak tidak banyak menuntut. Tentu keterlibatan anak-anak sangat menguntungkan bagi partai politik. tentu keterlibatan anak dalam ikut serta kampanye telah melanggar  UU  PEMILU  pasal  28  ayat  2  (k)  yakni  terkait  pelarangan  mengikut  sertakan  Warga Negara Indonesia yang belum memiliki KTP, tentu warga yang belum 17 tahun dianggap sebagai anak  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Badan  pengawas  harus  lebih  tegas dalam  mengawasi  kampanye,  dan  bertindak  untuk  menegakan  hukum  yang  berlaku.  Merekrut anak dalam melakukan kampanye juga bisa dikatakan sebagai eksploitasi anak, karena pengertian dari  eksploitasi  anak  adalah  tindakan  memanfaatkan  anak  secara  sewenang-wenang  yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.
Apabila dalam perekrutan tersebut terdapat pemaksaan, maka partai politik tersebut telah melanggar  UU  Perlindungan  anak  pasal  13  ayat  1,  bahwa  anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  dari  perlakuan  eksploitasi.  Pengurus  partai  politik  sebagai  pelaku  dan  sebagai pengurus harus bertanggungjawab ketika perbuatan-perbuatan itu terbukti terjadi, karena apa yang dilakukan organ atau kelengkapan partai menurut kewenangan yang berdasarkan anggaran dasar dan  anggaran  rumah  tangga  partai  politik  bersangkutan.  Lebih  lanjut  dapat  dikatakan  dalam perumusan  undang-undang  bahwa  suatu  tindakan  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi  atau badan segala tanggungjawabnya dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut. Seperti tertulis dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 “(1)Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus; (3)Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”.(Michael, 2014)
Meski  sudah  terbukti  melibatkan  anak  dalam  kampanye,  banyak  politisi  masih  berkata bahwasannya  merupakansuatu upaya  alokasikan didikan garis haluankepada anak semenjak usia mula. Di point saat ini, penting untuk dimengerti sebenarnya bahwa dimasa usia dini memiliki hak juga  kewajiban  untuk  mendapati    edukasi  parpol,  tetapi  harus  diserasikan  sesuai  umur  juga memprioritaskan asas perlindungan anak.Gerakan terbuka  sebagian besar dilaksanakan ditempat (luar ruangan) tentu saja berdampak buruk pada kesejahteraan fisik juga  psikologis anak. Selain komponen kondisi iklim yang tidak teratasi, mungkin  yang wajib diantisipasi yaitu ribut di tengah- tengah publik kampanye. Bisa juga  disaat  menonton kampanye  mengadakan tindakan melanggar aturan,  contohnya  arak  –  arakan    bermaksud  simpatisan    mengendarai      mobil,  arak  –  arakan
bermotor tidak memakai keamanan, dll . Sejumlah  pelanggar  aturan  diamati  oleh kanak ini tidak kita ketahui ingin mengarah pada faham salah dari usia dini terkait sikap di kampanye.
Sebagian mungkin mencontoh tingkah  dewasa yang  pidato  tidak harus ditiru. Apabila seterusnya, kita tidak bisa menganalogikan bahwa melibatkan usia dini dilingkup kampanye adalah cara  didikan  politik  untuk  mereka  saat  usia  anak.  ketua  Komisi  Nasional  perlindungan  anak menganggap  sebenarnya  didikan  politik  anak  bisa  diempelementasikan  berupa  mendidik  point awakkedemokrasi an dalam bentuk menghormati /mengekspresikan argumen dirumah, instansi pendidikan, / kawasan  lain. Pada akhirnya , formulir tidak wajib disalurkan lewat perangkatbuka tapi bisa dikerjakan berupa imitasi di sekolah lewat bercerita, gambar, nyanyi, dan main media. didikan  politik  untuk anak  bisa  juga diimplementasi    memasukkan  point dari  politik  mengarah edukasi    semacam  formalitas  maupun  informalism.  Suatu  cara  konkret  didikan  politik  biasa dikalanga di usia dini adalah memilih pemimpin kelas.
Disuatu pemilu terdapat suatu nilai yaitu nilai persaingan yang ketat. Sama halnya dalam ranah pendidikan, misalnya dalam rangking nilai terbaik dikelas, dalam ujian sekolah, pasti anak akan  muncul  rasa  ingin  bersaing  dengan  teman  lainnnyaentah  itu  secara  jujur  atau  tidak, seharusnya sebagai orang tua patut untuk menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan persaingan, tetapi perlu didasari bahwa suatu persaingan tersebut harus hadapi dengan rasa jujur, saling  hormat,  dan  dengan  akal  sehat.  Hal  ini  yang  akan  menjadi  pelajaran  bagi  anak  dalam berpolitik sejak dini serta harus dijadikan simulasi dalam berpolitiknya seorang anak serta dengan memberikan  pemahaman  bagi  anak misal  saat  ujian  harus  jujur  tidak  mencontek.  Ketika  semua pemahaman tersebut telah ditanamkan kepada anak, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan memiliki pemikiran yang positif dalam mereka berpolitik dikehidupannya. Mereka akan lebih melakukan  hal-hal  positif  seperti  belajar  agar  tercapainya  suatu  impian  tanpa  harus  melakukan kecurangan.  Serta  pehaman  ini  mampu  memberikan  kaidah-kaidah  bahwa  kekuasaan  hanyalah amanah, sehingga ketika dia dewasa nanti dapat mengkontrol rasa ingin berkuasa walaupun dalam merubah  sifat  karakter  itu  susah.  Setidaknya  kita  sebagai  orangtua  telah  berusaha  untuk menyelamatkan  negara  ini  dari  sifat  keegoisan  dan  sifat  haus  akan  kekuasaan  yang  berdampak negatif bagi nusa dan bangsa
Pada  pemilu  2019  sudah  banyak  penurunan  terkait  eksploitasi  anak  dalam  partisipasi kampanye parpol, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) keinginan tersebut  semoga semakin  mereda  dan  semakin  membaik citra  marwah konstentasi  politik  terhadap  anak  –  anak. KPAI sejatinya haruslah berperan aktif dalam menyelamatkan anak – anak dan itu juga merupakan tantangan besar disisi lain menggandeng anak – anak juga bekerja sama merangkul dengan KPU dan Bawaslu untuk bisa menciptakan kampanye pemilu yang ramah bagi anak.(Hadi, 2017)
Menurut KPAI, masih ada pihak yang masih keberatan dengan pelarangan tersebut, karena mereka berpikir bahwa keterlibatan anak dalam kampanye sebenarnya bukan masalah. Asumsinya adalah bahwa dalam Konvensi Hak Anak (CRC) tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah ini. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, melibatkan anak-anak dalam kampanye politik harus dianggap  berbahaya  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  karena  tidak  hanya  dapat mengancam anak secara fisik seperti yang terjadi di arena kampanye terbuka dan parade kendaraan, tetapi secara psikologis juga dapat mengacaukan psikologi anak yang belum matang dan belum siap  menerima  persaingan  sengit  dalam  politik,  sehingga  keberadaan  Pasal  15  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  dasar  sebagai langkah preventif untuk melindungi anak-anak dari terlibat dalam kampanye politik.
Harapannya pemilu untuk yang akan datang citranya harus tetap dijaga dan ramah bagi anak  pada  akhirnya  jika  masih  terjadi  konsekuensinya  tumbuh  kembang  anak  jadi  tidak  baik. Karenaanakharusmemilihataumendukungsalahsatupasangancalon.Situasiinijelastidaksehatbuattu mbuhkembanganak,Yang paling mencemaskan, anakbisajadisasaran bullying teman-temannya.Hal initerjadibilapilihanpasloncapres-cawapressianakberbedadenganteman-temannya. Anak bisa dibully karena  memilih  pilihan  yang  berbeda  bahkan  bisa  lebih  dari  bully.  Tidak  menutup kemungkinan dalam instansi pendidikan bisa melakukan kampanye di area sekolah bisa dipastikan waktu belajarnya terganggu. Dan yang terjadi adalah bahwa itu tidak diperlakukan dengan benar karena  perbedaan  pandangan  politik  oleh  teman-temannya  dan  bahkan  pindah  sekolah, menyesalkan  bahwa  guru  dan  orang  tua  yang  diharapkan  lebih  mampu  mendidik  anak-anak terpecah dan juga terseret ke dalam suasana politik.

## Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum delapan belas tahun dan atau masih  didalam  kandungan  yang  sesuai  menurut  dengan  perundang-undangan.  Pada  fase  ini dimana seorang anak memiliki sifat karakteristik yang polos, labil, dan unik. Sifat inilah faktor dari penyebab  perekrutan  anak  dalam  kegiatan  politik.  Pada  hakikatnya  menerlibatkan  anak  dalam kegiatan kampanye murapakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu, serta Undang- Undang Perlindungan anak yang memberikan perlindungan hak anak untuk terbebas dari kegiatan kampanye. Dengan hal ini, partai politik yang masih melibatkan anak dalam berkampanye harus bertanggungjawab dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU PEMILU pasal 28 ayat 2 (k). Serta pembebanan tanggungjawab pada pengurus partai untuk bertanggungjawab pada sanksi tersebut sesuai dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016.
Semua  pihak  perlu  dilibatkan  dalam  pemantauan  pencegahan  hak-hak  anak  untuk memahami minat mereka. Suatu perubahan perspektif perlu dibuat bahwa membawa usia dini ke ruang lingkup Kampanye bukanlah didikan politik benar untuk anak usia dini. Partai politik juga pakar politik harus bisa menghormati mereka dengan mengutamakan prinsip perlindungan usia dini.  Bahkan,  didikan  politik  terkait  untuk  anak  bisa  dijalankan  semenjak  dini  melewati  ranah instansi  pendidikan  menetapkan  point  politik  disuatupelajaran    tertentu.  Dengan  begitu  adalah tindakan yang  efisien dan efektif bagi membantu anak-anak memahami politik. lalu, masyarakat dan khususnya wali murid,  sadar akan perlunya mengantisipasi anak dalam politik disaat  kala kampanye.

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DiH, Jurnal Ilmu Hukum, 10, 48.
Hadi, S. (2017). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 264. Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I,.
Michael, T. (2019). PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, 15(1), 79–86.
Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255