## JURNAL HUKUM PID ANA

## & KRIMINOLOGI

## Volume 03 No 02 Oktober 2022
P-ISSN: 2746-7651, E-ISSN: 2746-7643

## Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum
Zulkarnein Koto 1 , Andrea H Poeloengan 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, E-mail: zul_ptik@yahoo.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK /Taprof Bidang Hukum Lemhannas RI, E-mail: ahp.mahupiki@gmail.com ,

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  pengaturan  pada  Buku  Kesatu  RUU KUHP  yang  terkait  dengan  tugas  Polri  sebagai  penyidik.  Potensi permasalahan  yang  akan  timbul  dan  proyeksi  antisipatif  dari kepentingan  Polri  menjadi  bahasan  dalam  artikel  ini.  Pembahasan diantaranya  meliputi  ebijakan  kriminalisasi  dalam  RUU  KUHP dihubungkan  dengan  upaya  mengefektifkan  penerapannya  sekaligus beserta dengan penguatan tugas, kewenangan dan fungsi  kepolisian (dhi. Polri) dalam penegakan hukum pidana. RUU KUHP yang jika berlaku  akan  menjadi  rujukan  hukum  materil,  tentu  akan  menjadi landasan  bagi  penyusunan  RUU  KUHAP  yang  jika  diberlakukan menjadi  rujukan  hukum  formil,  yang  akan  berdampak  bagi  Polri sebagai  penegak  hukum.  Polri  perlu  mempertimbangkan  sikapnya dalam konteks sebagai aparat penegak hukum. Pembahasan artikel ini diharapkan  dapat  mendorong  terbangunnya  kesepahaman  persepsi dalam memahami RUU KUHP bagi sejumlah akademisi dan praktisi hukum (khususnya Polri), baik dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis  RUU  KUHP,  khususnya  pada  Pasal-Pasal  yang  dianggap kontroversi  dalam  RUU  KUHP  yang  terkait  deng  fungsi  Polri. Semoga artikel ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna  merumuskan  kebijakan-kebijakan  hukum  (penal  policy)  dalam menyusun peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan RUU KUHP. Khususnya bagi Polri, diharapkan artikel  ini  dapat  menjadi  bahan  masukan  guna  membantu  proses perubahan  perilaku  (transformasi  kultural)  aparat  kepolisian  dalam memandang  suatu  tindak  pidana  dan  persepsi  masyarakat  atas perbuatan pidana yang berhubungan dengan RUU KUHP. Sehingga Polri dapat segera melakukan pemetaan potensi permasalahan pasal- pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu dihubungkan dengan tugas, kewenangan  dan  fungsi  kepolisian  yang  berlaku  bagi  lingkungan Polri,  juga  sekaligus  memproyeksikan  upaya  Polri  mempersiapkan Rencana  Tindak  Lanjut  (RTL)  untuk  mengantisipasi  potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu.
DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.80
Kata Kunci: RUU KUHP; Polri; Penegak Hukum
Cara pengutipan: AH, Poeloengan. Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 03 No 02 Edisi Oktober 2022 (hlm. 1-16)
Riwayat Artikel: Dikirim: 03 Sep 2022 Direview: 16 Sep 2022 Direvisi: 03 Okt 2022
Diterima: 30 Okt 2022
Copyright © 202 2 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Masyarakat Indonesia sudah lama mendambakan adanya KUHP yang bernuansa Ke  Indonesian.  KUHP  saat  ini  masih  produk  kolonial  yang  tentunya  masih bercorak  retributif  dan  alas  filosofisnya  dibangun  berdasarkan  latar  belakang negara-negara Eropa yang belum tentu semuanya cocok dengan alas filosofis dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang komunal religius. Namun Akhir-akhir ini, RUU KUHP menjadi sorotan publik dan pengesahan RUU KUHP oleh DPR akhirnya ditunda  karena  reaksi  publik  yang  menganggap  banyak  pasal-pasal  RUU  yang mengandung kontroversial.
Ribuan mahasiswa juga ikut menyatakan pendapatnya dengan menggelar unjuk rasa (Unras) di Gedung DPR. Para mahasiswa  menolak Pengesahan RUU KUHP karena  mereka  menganggap  bahwa    terdapat  sejumlah  pasal  yang  masih kontroversial. Unras serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya, seperti misal di  Palembang,  Makassar,  Semarang  dan  Solo.  Pada  saat  itu  bersamaan  juga dengan  Unras  terhadap  perubahan  UU  KPK,  selain  RUU  KUHP,  RUU Pemasyarakatan dan UU KPK yang baru (hasil revisi). Perubahan UU KPK telah disahkan oleh DPR RI, akan tetapi RUU KUHP, ditunda pengesahannya oleh DPR RI setelah mendapatkan usulan dari Presiden RI Joko Widodo. 1
Tidak  hanya  mahasiswa,  penolakan  juga  datang  dari  berbagai  kalangan,  baik akademisi (termasuk yang bukan bidang hukum pidana), tokoh masyarakat, LSM dan lain sebagainya. Namun sangat disayangkan penolakan ini kurang didukung oleh argumentasi yang kuat berdasarkan hasil bacaan dan pemahaman terhadap falsafah,  asas-asas  dan  pasal-pasal  dalam  RUU  KUHP  tersebut.  Patut  diduga, penolakan RUU KUHP akibat tidak membaca secara seksama untuk memahami isi  dari  pasal-pasal  di  dalamnya. 2 Penolakan  ini  lebih  bersifat  emosional  dan sporadis,  tidak  berdasarkan  kebijakan  rasional  yang  dibangun  berdasarkan Criminal Policy . 3
Guru  Besar  UI,  Prof.  Harkristuti  Harkrisnowo,  yang  juga  bagian  dari  Tim Pemerintah dalam penyusunan RUU KUHP, menyatakan bahwa pembuatannya telah  melalui  diskusi  yang  lama  dengan  melibatkan  pemangku  kepentingan lainnya. 4 Bahkan Prof Barda Nawawi, Guru Besar Undip, menegaskan pentingnya pembentukan RUU KUHP karena sudah 75 tahun lebih Indonesia merdeka, tapi belum  memiliki  KUHP  Nasional  versi  Indonesia. 5 Sedangkan  terhadap  pasal- pasal  RUU  KUHP  yang dinilai  kontroversial  dan  diperdebatkan,  saat ini sudah banyak  perubahan  signifikan  dibanding  sebelumnya.  Adapun  sesungguhnya terhadap beberapa pasal yang dipermasalahkan selama ini sebetulnya telah ada dalam  KUHP  saat  ini,  akan  tetapi  disempurnakan  dalam  RUU  KUHP.  Adapun sebagai  contoh  terkait  beberapa  pasal  bermasalah  tersebut  misalnya  tentang
1 Tirto.id, Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, https://tirto.id/isi- ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu, diakses 26 Juni 2022.
2 Liputan6.com, Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan https://www.liputan6.com/news/read/4069168/headline-kontroversi-pasal-di-ruu-kuhp-ancaman- demokrasi-bila-disahkan, diakses 26 Juni 2022
3 TribunNews Channel, Menristekdikti Sebut Ada Mahasiswa Tidak Paham Substansi Penolakan RKUHP https://www.youtube.com/watch?v=AXdbPlUFt18 diakses 26 Juni 2022
4 Liputan6.com, Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan Op.Cit
5 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, https://www.uii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/ diakses 26 Juni 2022
penghinaan  presiden,    yang  dalam  KUHP  diatur  polisi  dapat  serta  merta melakukan  penyelidikan/penyidikan,  dalam  RUU  KUHP  justru  menjadi  delik aduan yang menempatkan hak mutlak pelaporan langsung oleh korban sebagai dasar upaya hukum. 6
Menurut  Eddy  OS  Hiariej  dengan  tidak  pernahnya  ditetapkan  official  translate dari  KUHP Wetboek  van Strafrecht menyebabkan  permasalahan  serius  dalam kepastian hukum baik mengenai deliknya ataupun ancaman hukumnya. Belum lagi orientasi KUHP yang condong pada retributif telah ketinggalan jaman, karena pidana  modern  condong  berkembang  pada  pendekatan  rehabilitatif,  yang kemudian  saat  ini  pendekatan  restoratif.  Ketertinggalan  KUHP  dibandingkan dengan  kemajuan  sistem  pemidanaan  di  luar  negeri,  adalah  masalah  lainnya, termasuk kesulitan mengakomodir perkembangan hukum pidana setelah Perang Dunia  II. 7 Bahkan  Prof  Muladi  menyatakan  bahwa    penolak  pengesahan  RUU KUHP adalah pendukung statusquo penjajahan. 8 Apalagi faktanya bahwa karena tidak  adanya  pentejemahan  KUHP  saat  ini  dapat  mengakibatkan  penegakan hukum diimplementasikan dengan berbeda pula. 9
Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Polri diberikan tugas konstitusional menegakan  hukum 10 .  Akan  tetapi  walau  dalam  materi  muatan  atau  substansi aturan hukum dalam RUU KUHP Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum yang memuat  prinsip,  kaedah  dan  kelembagaan  hukum  yang  berlaku  bagi  Polri, terdapat beberapa potensi permasalahan hukum dalam praktiknya dihubungkan dengan  tugas,  kewenangan  dan  fungsi  kepolisian  (Polri),  karena  dipandang mengabaikan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang selama ini telah, sedang  dan  akan  terus  berlangsung  di  lingkungan  Polri  berdasarkan  KUHP ataupun Undang-undang terkait selain KUHP. Sedangkan berdasarkan substansi aturan  hukum  dalam  RUU  KUHP  Buku  Kedua  tentang  Tindak  Pidana  yang memuat kebijakan kriminalisasi terhadap berbagai tindak pidana, juga berpotensi terdapat  beberapa  permasalahan  kebijakan  kriminalisasinya  dihubungkan dengan  upaya  mengefektifkan  penerapan  RUU  KUHP  serta  penguatan  tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian (Polri) dalam penegakan hukum pidana .
Dari uraian di atas, maka artikel ini membahas ide konseptual dalam antisipasi praktik penegakan hukum dalam RUU KUHP Buku Kesatu dihubungkan dengan tugas  konstitusional  Polri  dalam  penegakan  hukum,  yang  terdiri  atas  bahasan tentang  potensi  permasalahan  dihubungkan  dengan  tugas,  kewenangan  dan fungsi  Polri;  dan  proyeksi  upaya  Polri  untuk  mengantisipasi  potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu tersebut.
6 Liputan6.com, Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan, Op.cit
7 Detik.com Para Prefesor Begswan Hukum di belakang RUU KUHP,  https://news.detik.com/berita/d- 4720804/para-profesor-begawan-hukum-di-belakang-ruu-kuhp/2, diakses 26 Juni 2022
8 Muladi: Menolak Revisi KUHP berarti Cinta Penjajahan, https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/260709/muladi-menolak-revisi-kuhp-berarti-cinta-penjajahan, diakses 26 Juni 2022
9 Tempo.co, Tak ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakan Hukum berbeda, https://nasional.tempo.co/read/1068674/tak-ada-terjemahan-resmi-kuhp-penegakkan-hukum-jadi- berbeda diakses 26 Juni 2022
10 Pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
2. Pembahasan
2.1. Potensi  permasalahan  pasal-pasal  dalam  RUU  KUHP  Buku  Kesatu dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian yang berlaku bagi lingkungan Polri :
RUU  KUHP  masih  menggunakan/mempertahankan/melestarikan  nilai-nilai dan  konsep-konsep  hukum (prinsip,  kaedah  dan  kelembagaan  hukum) dalam KUHP  peninggalan  pemerintah  kolonial  Belanda,  padahal  sudah  berlangsung praktik  penegakan  hukum  dalam  penyelenggaraan  hukum  pidana  nasional Indonesia  yang  berbeda  dengan  nilai-nilai  dan  konsep-konsep  hukum  pidana kolonial  yang  termuat  dalam  KUHP.  Berdasarkan  RKUHP,  penyelesaian perkara  pidana  harus  sampai  ke  pengadilan,  harus  dengan  putusan  hakim, sebagaimana  dianut  oleh  KUHP. Konsepsi  yang  demikian,  sesuai  dengan pandangan  yang  dogmatik  bahwa  penyelenggaraan  tata  hukum  pidana berpusat  dan  berpuncak  pada  pengadilan.  Pengadilan  (hakim)  dipandang sebagai  satu-satunya  instansi  atau  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang untuk  mengkonkretkan  hukum  pidana  terhadap  kejadian  konkret  (perkara pidana) tertentu.
Pada  tataran  praktik  penegakan  hukum  pidana,  fakta  yang  terjadi  bahwa, ius constitutum (hukum  positif  yang  berlaku)  diimplementasikan  tidak  sesuai dengan ius  operatum nya.  Hal  ini  berarti  menggambarkan  bahwa  penerapan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana (baik di dalam maupun di luar KUHP), jika difokuskan dengan penegakan hukum yang dilakukan Polri, tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik yang berlangsung sehari-hari. Dalam praktik,  penyidik  Polri  tidak  selalu  meneruskan  perkara  pidana  ke  pihak kejaksaan,  walaupun  telah  ditetapkan  tersangka,  unsur  pidana  terpenuhi bahkan  alat  bukti  versi  penyidik  tercukupi  sehingga  diyakini  perbuatan melawan  hukumnya.  Praktik  hukum  yang  demikian,  terutama  yang  secara subjektif  dianggap  mengoyak  rasa  keadilan  masyarakat,  mendapat legitimasinya  di  masyarakat.  Selain  itu  bagi  penyidik  sendiri,  merasa  dapat dibenarkan    karena  penanganannya  dianggap  hanya  akan  menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu apabila keseluruhan perkara pidana harus diteruskan ke kejaksaan dan pengadilan, sementara terjadi penolakan yang besar dan sanksi sosial dari masyarakat. 11
Pada  praktik  penyidikan  pada  lingkungan  Polri  yang  berlangsung  guna penegakan  hukum  pidana,  dalam  proses  penyidikan  oleh  penyidik  Polri terdapat  sarana  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana,  misal  melalui
11 Andrea Hynan Poeloengan, Perlunya kembali merefleksikan RUU KUHP yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi, Opini – 20 Janurai 2018, https://mv.beritacenter.com/news-160490-perlunya- merefleksikan-kembali-ruu-kuhp-yang-saat-ini-telah-memasuki-tahap-finalisasi.html diakses kembali pada Minggu, 26 Juni 2022, pukul 10.40, publikasi sebagian bahan masukan yang disampaikan kepada Prof. Dr. Muladi, Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Dr. Surastini Fitriasih, Dr. Yenti Garnasih (sebagai Tim Pemerintah Perumus RUU KUHP) dan Prof. Dr. Elwi Danil, Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, Dr. Mahmud Mulyadi, Dr. Asmak Ul Hosnah, Dr. Vinita Susanti , Dr. Febby Mutiara Nelson, Dr. Ahmad Sofian, Dr. Beni Harmoni Harefa, Dr. Rocky Marbun, dan kawan-kawan yang merupakan Para Pakar Hukum pidana dari Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), serta Dr. Zulkarnain Koto, Dr. Rena Yulia, dan Dr. Sutrisno, M.Si, (Tim Ahli Hukum PIdana, Viktimologi dan Sosiologi yang mewakili Kompolnas) dalam kegiatan Kegiatan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, di Sentul 16-17 Desember 2019
penanganan  atau  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  mediasi  penal  ( penal mediation ), atau beberapa cara yang diklaim sebagai ADR (Alternative Dispute Resolutin)  dan  penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  termasuk didalamnya  Diversi,  serta  pemanfaatan  kewenangan  Diskresi  Polri.  Praktik hukum  yang  demikian,  dapat  dikatakan  telah  dilakukan  terhadap  sebagian perbuatan  melawan  hukum  baik  yang  diatur  dalam  KUHP  maupun  di  luar KUHP.  Saat  ini  semakin  tegas  penegakan  hukum  dimaksud  dengan  adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  didahului sebelumnya setidak-tidaknya melalui SE Kapolri No. 8/VII/Tahun 2018 tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan  fakta  bahwa  implementasi  penegakan  hukum  sebagaimama diuraikan sebelumnya tidak hanya terbatas pada pendekatan keadilan restoratif melalui penerapan diversi terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, saja. 12
RUU  KUHP  dipandang  masih  menganut  kontrol  yang  positif  --sebagaimana juga dianut KUHP-- terkait penyelengaraan peradilan pidana ( administration of criminal  justice )  oleh  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  aparat  eksekusi pidana. Dalam konsepsi yang demikian, pengadilan pemegang kendali atas hasil kinerja  penyidikan  Polri  dan  penuntutan  Kejaksaan  dalam  perkara  pidana. Kontrol tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan, dalam arti peengadilan melakui Majelis Hakim/Hakim “menilai apa yang dilakukan” oleh penyidik dan penutut  menangani  perkara  pidana  tersebut.  Bahkan  seharusnya,  hasil “penilaian”  pengadilan  tersebut  perlu  dilakukan  analisa  dan  evaluasi  oleh masing-masing  penyidik  maupun  penuntut  untuk  merefleksikan  kinerjanya masing-masing dalam rangka perbaikan kualitas penyidikan. Inilah gambaran suatu  sistem  dalam  peradilan  pidana  yang  ideal  terutama  terhadap check  and balances .
Akan  tetapi,  fakta  dalam  praktik  peradilan  pidana  yang  terjadi  dan  telah berlangsung selama ini yang dianut dan diterapkan adalah kontrol yang negatif sesuai  dengan  pandangan  yang  fungsional  dari  masing-masing  kelembagaan penegakan  hukum  tersebut.  Seolah  seperti  kewenangan  dan  tanggungjawab yang  “terkapling-kapling”  menjadi  sebuah  proses  tahapan  dalam  peradilan pidana,  hal  mana  berdasarkan  konsepsi  yang  demikian,  kedudukan  instansi- instansi lembaga penegak hukum dalam tatanan peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan  serta  Litmas/Bapas  dan  Advokat)  adalah  sejajar. Dalam  konteks  inipun,  pada  faktanya  penyelidik  dan  penyidik  Polri,  dapat menghentikan  penyelidikan  dan  penyidikan  melalui  beberapa  mekanisme internalnya seperti dalam “Surat Edaran: SE/7/VII/2018 – 27 Juli 2018 tentang Penghentian  Penyelidikan”,  “SE  Kapolri  No.  8/VII/Tahun  2018  tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, “Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Perkap)  No.  6  Tahun  2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana”, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Perpol)  No.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  selain  dalam  kewenangan  yang  telah  ada
12 Ibid
sebelumnya misalnya tentang penghentian penyidikan  pada “Pasal 109 ayat (2) Undang-udang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. 13 Berdasarkan  RUU  KUHP  versi  September  2019  sebagaimana  yang terpublikasikan  resmi,  hanya  mengatur  alasan-alasan  terkait  hapusnya kewenangan penuntutan pidana, kemudian hapusnya pelaksanaan pidana, serta pedoman pemidanaan yang menjadi kewenangan Penuntut Umum dan Hakim (vide Bab II dan IV RUU KUHP dimaksud) . Sementara itu, perihal kewenangan penyidikan yang dilakukan Polri tidak mendapatkan pembaharuan pengaturan guna mengakomodir praktik yang telah diberlakukan selama ini. RUU KUHP tidak mengakui keberadaan penyelidikan dan penyidikan sebagai proses yang independen  yang  dilakukan  Polri  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Setidaknya penegasan  hal  ini  tercermin  dalam  penjelasan  Pasal  132  RUU  KUHP  bahwa “penuntutan  adalah  proses  peradilan  yang  dimulai  dari  penyidikan”.  Artinya kuasa  pemegang  perkara  ( “Dominus  Litis” )  ada pada  Penuntut  Umum  (dalam hal ini Kejaksaan). Padahal selama ini berdasarkan KUHAP, kewenangan pada penyelidikan dan terlebih penyidikan dalam kontek proses penegakan hukum merupakan juga bagian kewenangan Polri yang diatur KUHAP tersebut. Politik Hukum yang dibangun dalam RUU KUHP adalah upaya mengulangi kembali memori masa lalu pada HIR yang memposisikan Polisi sebagai pembantu Jaksa atau dikenal sebagai “ Hulpmagistraat ”. Kemudian Jaksa beserta Hakimlah yang menjadi pemangku kepentingan yang berkewenangan dalam keputusan yuridis pada  sistem  peradilan  pidana  baik  konteks  adiministrasi  maupun  proses penanganan perkara dalam peradilan pidana. 14
Selanjutnya,  jika  merujuk  Pasal 132  RUU  KUHP  yang  mengatur  alasan-alasan yang  menggugurkan  kewenangan  penuntutan,  seperti  diantaranya  adalah “telah  ada  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, tersangka atau terdakwa meninggal dunia,  kadaluwarsa,  ditariknya  pengaduan  bagi  Tindak  Pidana  aduan,  diatur Undang-undang,  dan  lainnya”,  maka  akan  dapat  timbul  tafsir  bahwa  tidak adanya kewenangan penyidikan yang dapat dinyatakan gugur. Untuk itu dapat ditafsirkan  pula  apabila  dalam  proses  penyidikan,  terdapat  atau  ditemukan alasan-alasan atau dasar-dasar yang menggugurkan kewenangan penuntutan di atas,  maka  penyidik  harus  tetap  melanjutkan  penanganan  perkara  dengan pelimpahannya ke kejaksaan. Penuntut Umum yang dapat menghentikan proses hukumnya  dengan  penghentian  penuntutan,  atau  selanjutnya  melimpahkan perkaranya  ke  pengadilan  untuk  memperoleh  putusan  hakim  berupa penglepasan  dari  segala  tuntutan  pidana  ( ontslag  van  alle  rechtvervolging ). Sementara berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan berdasarkan KUHAP serta fakta  empiris  yang  diketahui  publik,  dalam  praktik  hukum  yang  berlangsung selama  ini  di  lingkungan  Polri,  jika  pada  proses  penyidikan  terdapat  atau ditemukan  alasan-alasan  atau  dasar-dasar  yang  menggugurkan  kewenangan penuntutan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dasar demi hukum, polisi atau  penyidik  akan  menghentikan  penyidikan  dengan  menerbitkan  Surat
13 Andrea Hynan Poeloengan, Pancasila dalam Polmas dan Keadilan Restoratif di Indonesia: Bukan Utopia (Semoga), slide paparan Pemantik Diskusi Advokat Indonesia Berdiskusi, Kamis 2 Juni 2022. Lihat juga: Andrea Hynan Poeloengan, Prof Edy OS Hiariej, KJP Agus Andrianto dalam Mabes Polri dan CNN Indonesia, Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan, 14 April 2022, https://youtu.be/d4MzAtQDOrc diakses 26 Juni 2022
14 Op.Cit
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian  hukum,  untuk  menjamin  efisiensi  dan  kemanfaatan  bagi  pencari keadilan  dengan  tanpa  harus  berproses  pada  tahap  penuntutan  dalam ditemukannya  hal-hal  alasa  menghentikan  perkara,  serta  untuk  menjamin keadilan  dengan  menutup  peluang  interfensi  ataupun  mencegah  benturan kepentingan dalam penanganan perkara, RUU KUHP seyogianya juga mengatur dengan  jelas  dan  tegas  bahwa  Gugurnya  Kewenangan  Penyidikan,  apabila dalam  proses  penyidikan,  terdapat  atau  ditemukan  alasan-alasan  atau  dasar- dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 132 RUU KUHP dimaksud.
RUU  KUHP  memberikan  Pengakuan  Eksistensi  Berlakunya  Hukum  Yang Hidup  Dalam  Masyarakat  [Pasal  2  dan  Pasal  12  ayat  (2)]  dan  Pengutamaan Prinsip  Keadilan  [Pasal  53  ayat  (2)].  Sesungguhnya  politik  hukum  yang demikian bukan sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lingkungan Polri; dan sekaligus dapat dikatakan merupakan aturan hukum yang menegaskan pengakuan atas penyelenggaraan penegakan hukum pidana berdasarkan  asas  keadilan  dan  pendekatan  restoratif  terhadap  berbagai penanganan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  Juga  pengalaman  Polri dimaksud relevan dengan pengaturan Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP mengatur salah satu Pedoman Pemidanaan sebagai hal-hal yang wajib diperhatikan oleh hakim  dalam  menjatuhkan  pidana,  yakni  lembaga  hakim  pemaaf ( rechterlijkpardon ),  yang  redaksinya  berbunyi:  “ringannya    perbuatan,  keadaan pribadi  pembuat,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan dan kemanusiaan”. Polri selama ini yang kekuatannya tergelar sampai tingkat kecamatan  bahkan  kelurahan/desa  di  seluruh  Indonesia.  Polri  telah berpengalaman dan mapan dalam penyelesaian perkara pidana melalui ADR 15 , melalui Mediasi 16 , melalui pendekatan restoratif 17 , melalui pendekatan kearifan lokal  seperti  yang  ada  pada  hukum  adat  dan  agama 18 .  Hal  ini  sesuai  dengan pemikiran  Prof.  Moelyatno  yang  intinya  bahwa  konsep  yang  memisahkan “tindak  pidana”  dengan  persoalan  “pertanggungjawaban  pidana”dianggap lebih sesuai dengan cara berpikir bangsa Indonesia. 19
Pengakuan eksistensi berlakunya “hukum yang hidup dalam masyarakat” pada RUU  KUHP  merupakan  ciri  moderenisasi  hukum  pidana  yang  cenderung
15 Misal pengaturan melalui Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)
16 Misal pengaturan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
17 Misal pengaturan melalui Surat Edaran: SE/8/VII/2018 – 27 Juli 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang terakhir diganti oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
18 Misal pengaturan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat
19 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana . Pidato yang disampaikan pada upacara peringatan Dies Natalis ke 6 Universitas Gajah Mada Di Sitihinggil Yogyakarta. 19 Desember 1955.Dalam Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2008.
kepada  “ajaran  fungsional 20 ”  dengan  menolak legal  definition  of  crime (sebagai corak  hukum  pidana  klasik),  tetapi  menganut natural  crime ,  artinya  bahwa negara tidak hanya mengenal tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang,  akan  tetapi  juga  perbuatan-perbuatan  lain  yang  oleh  masyarakat beradab diakui sebagai tindak pidana. Sehingga, penyelesaian berbagai perkara pidana  yang  “mendahulukan  keadilan  daripada  kepastian  hukum”,  melalui kewenangan  diskresi  kepolisian  seperti  uraian  di  atas,  selain  juga  akan  lebih memperluas  rasa  keadilan  masyarakat,  juga  diyakini  akan  sangat  signifikan untuk mengurangi penumpukan perkara. 21 Dengan demikian, RUU KUHP yang memberikan  pengakuan  eksistensi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat dan pengutamaan prinsip keadilan, seyogianya tidak hanya terbatas kewenangan  pada  hakim  di  tingkat  pengadilan,  tetapi juga  pada  polisi dalam proses penyidikan . Lebih lanjut lagi, maka, aturan hukum Pedoman Pemidanaan berupa lembaga hukum baru dalam RUU KUHP tersebut seyogianya juga dapat diterapkan  dalam  penyelenggaraan  penegakan  hukum  pidana  atau  peradilan pidana oleh polisi berdasarkan batas kewenangannya.
Pasal 31-35 RUU KUHP mengatur tentang aturan hukum yang memuat berbagai alasan  pembenar  ( rechtsvaardigingsgrond )  yang  menghapuskan  sifat  melawan hukum suatu perbuatan. Untuk menjamin keadilan dan kemanfaatannya, maka sebaiknya  dalam  RUU  KUHP  tersebut  perlu  penambahan  alasan  pembenar berupa aturan hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota polisi yang melaksanakan tugas di lapangan. Setidaknya Polri selama ini telah mengupayakan untuk memenuhi “ Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials ”, setidaknya telah mengakomodir artikel 9 dan 10 22 dalam penggunaan senjata api dan kekuatannya dan “ General Assembly resolution of Code of Conduct for Law Enforcement Officials ” 23 . Hal ini dengan tegas tercantum  dalam  regulasi  Perkap  No.  1  Tahun  2009  tentang  Penggunaan Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian  dan  Perkap  No.  8  Tahun  2009  tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalamPenyelenggaraan Tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Penerbitan  kedua  Perkap  ini diantaranya agar Polri dalam menghadapi tindakan kekerasan ataupun anarkhis dengan  penggunaan  senjata  dan  kekuatan  lainnya    dapat  dilakukan  secara terukur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Memang  Pasal  31-35  RUU KUHP mengatur berbagai alasan pembenar, tetapi untuk pelaksanaan tugas Polri, lebih baik  juga  diatur  dalam RUU KUHP  karena berdasarkan  penafsiran  teleologis, aturan  hukum  tersebut  tidak  dimaksudkan  untuk  perlindungan  dan  jaminan hukum bagi anggota polisi. Selain itu, pengaturan diperlukan selain bagian dari
20 Syaiful Bakhri, Prof. Dr. SH.,MH Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada seminar nasional “menyikapi pembahasan RUU- KUHP” di Universitas Padjajaran Bekerjasama dengan MAHUPIKI. Bandung, Selasa 1 Maret 2016
21 Edy OS Hiariej, Prof., Liputan 6.com, 22 September 2021, Penjelasan Wamenkumham soal Kelebihan Kapasitas Lapas, https://www.liputan6.com/news/read/4664617/6-penjelasan-wamenkumham-soal- kelebihan-kapasitas-lapas ,  akses 28 Mei 2022, pukul 11.05
22 UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, https://www.ohchr.org/sites/default/files/firearms.pdf
23 Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, https://www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf
perlindungan HAM, juga untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang telah benar dan tepat dalam bertugas.
2.2. Proyeksi upaya Polri untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu.
Keterlibatan  Polri  dalam  pembuatan  Undang-undang  adalah  hal  yang  sangat penting. Hal ini  juga  diakui  dunia internasional  sebagaimana misalnya dalam UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders kelima 24 yang daintaranya membahas tentang perlunya keterlibatan polisi dalam perumusan undang-undang dalam konteks permasalahan adanya peran polisi dan lembaga penegak  hukum  lainnya.  Dalam  salah  satu  kesimpulanya  dinyatakan  bahwa Polisi  harus  berpartisipasi  dalam  penyusunan  undang-undang  yang mempengaruhi  fungsi  kepolisian.  Maka Polri  sangat  perlu untuk terlibat  aktif dalam penyusunan RUU KUHP.
Dalam RUU KUHP terdapat berbagai perubahan mendasar, seperti: tidak ada lagi pembedaaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, tidak ada lagi unsur  kesalahan  (kesengajaan  atau dolus )  yang  dicantumkan  dalam  setiap rumusan  tindak  pidana,  terdapat  pemberlakuan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  ( the  living  law ),  doktrin  pertanggungjawaban  pidana  yang  baru, adanya  pedoman  dan  tujuan  pemidanaan,  dan  rumusan  sanksi  pidana  dan tindakan  serta  kategorinya  yang  sangat  berbeda  dengan  KUHP  (WvS)  yang perlu  diketahui  dan  dipahami  oleh  Polri.  Oleh  karena  itu  “sangat  perlu sosialisasi  RUU  KUHP  yang  efektif”  pada  Polri,  terutama  penyidik,  sebagai garda  terdepan  dalam  pelaksanaan  penegakan  RUU  KUHP  pada  Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Polri  perlu  melakukan  sosialisasi  dan  pendidikan/pelatihan  terutama  untuk memahami  “ratio  legis”  atau legal  reasoning perlunya  perubahan  tersebut  dan cara  berpikir  berdasar  RUU  KUHP.  Polri  dalam  tingkatan  tertentu  (pejabat) seyogianya  sudah  memulai  untuk  memahami  adanya  perubahan-perubahan paradigma hukum dalam RUU KUHP. Artinya, Polri perlu mengikuti dinamika dan  pergulatan  pemikiran  dalam  pembentukan  RUU  KUHP  untuk  kemudian bisa  ditularkan  pada  setiap  anggota  Polri.  Mengantisipasi  kemungkinan penolakan  tertentu  dari  masyarakat,  kesiapan,  kepolisian  perlu  melakukan pemberdayaan  bagi  petugas  yang  berkaitan  dengan  tugas  yang  langsung berhubungan  dengan  masyarakat  (dalam  menjalankan  tugas).  Membuat alternatif  penanganan  terhadap  masyarakat  yang  disesuaikan  dengan  kondisi “sosial  dan  budaya”  masyarakat.  Polri  dari  sekarang  ssebaiknya  udah  mulai memetakan  aturan  hukum  yang  baru,  prinsip-prinsip  hukum  baru  yang terdapat di RUU KUHP untuk dijadikan materi
dalam pelatihan/pengembangan  kompetensi  penyidik  Polri.  Polri  perlu  ikut  aktif dalam  pembahasan  RUU  KUHP,  baik  di  masyarakat  maupun  di  kalangan akademisi  dan  praktisi  hukum,  fokus  pada  hal-hal  terkait  dengan  asas  dan filosofi pemidanaan, serta berbagai perkembangan baru lain dalam RUU KUHP. Pelatihan bagi penyidik dalam memahami delik-delik (tindak pidana) baru dan pengaturan  baru  sebagaimana  diatur  di  dalam  RUU  KUHP.  Persiapan  yang dilakukan  terutama  terkait  penyeragaman  persepsi  seluruh  personil  Polri  di
24 The 5 th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/65619NCJRS.pdf
seluruh  wilayah  Indonesia.  Selain  penyeragaman  persepsi,  juga  persiapan infrastruktur dan anggaran. Dimana RUU KUHP juga mengedepankan restoratif (pemulihan) sehingga tidak lagi hanya mengedepankan pembalasan (penjara). Hal  ini  juga  harus  dipahami  oleh  seluruh  personil  Polri,  bahwa  RUU  KUHP benar-benar memprioritaskan prinsip Ultimum Remedium .
Polri  diharapkan  lebih  efektif  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  pidana berdasarkan  KUHP  yang  baru,  penyidik  diharapkan  dapat  memahami  dan memaknai  serta  menerapkan  berbagai  hal  baru  dalam  RUU  KUHP,  seperti penguatan keadilan dibandingkan kepastian hukum, pengakuan berlakunya the living  law yang  membutuhkan  pengaturan  dalam  Peraturan  Daerah,  keadilan restoratif,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  doktrin strict  liability dan vicarious  liability ,  pedoman  dan  tujuan  pemidanaan,  rumusan  tentang  sanksi pidana dan tindakan dengan kategori sanksinya, dan berbagai hal baru lainnya dalam  RUU  KUHP.  Polri  selaku  penyelidik/penyidik  merupakan gate  keeper dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.  Ketika  terjadi  suatu  tindak  pidana, tentu  Polri  yang  harus  menjadi  penyaring,  apakah  tindak  pidana  itu  bisa diproses hukum selanjutnya atau tidak. Untuk itulah, dominus litis penanganan perkara, khususnya pada tahap penyidikan, maka diperlukan tetap berada pada Polri.
Pemberlakuan  RUU  KUHP  nanti  akan  menimbulkan  berbagai  implikasi  yang secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  cara  dan  budaya  kerja  Polri  dalam penanganan masalah tindak pidana. Paham retributif dalam KUHP (WvS) yang selama ini sudah “mendarah daging” pada cara kerja Polisi tentu sudah harus ditinggalkan, karena berdasarkan RUU KUHP nantinya akan diimplementasikan paham utilitarian disamping ada pengaruh paham retributif itu  sendiri.  RUU  KUHP  mengadopsi  paham daaddader  strafrecht yang  perlu dipahami  secara  utuh  oleh  Polri  tentang  implikasi  dari  adopsi  paham  yang demikian  dalam  penegakan  hukum  pidana  berdasarkan  RUU  KUHP.  Untuk itulah,  anggota  Polri  perlu  memahami  tentang  nilai-nilai  ( value dan  prinsip hukum)  yang  melatarbelakangi  rumusan  aturan  hukum  dalam  RUU  KUHP. Sehingga  dalam  tataran  implementasi  Polri  sebagai  garda  terdepan  dalam penegakan  RUU  KUHP  memerlukan  persiapan  khusus  dalam  menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga apabila ada penolakan-penolakan atau hal yang  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  Polri  sudah  bisa mengantisipasinya dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
RUU KUHP adalah cita hukum nasional yang menempatkan peran dan fungsi penegakan  hukum  yang  professional  dan  KUHP  dapat  menjadi guidelining fungsi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan formil due process dan materiil due  process .  Bila  perlu,  penghentian  penyidikan  sebagai  instrumen  yang  harus terintegrasi  dengan  penghentian  penuntutan.  Dengan  diundangkannya  RUU KUHP, Polri adalah aparat penegak hukum yang mempunyai tugas yang berat, karena di dalam Sistem Peradilan Pidana Polri merupakan pelaksana pertama dari RUU KUHP, sehingga perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh penyelidik, penyidik dan pimpinan Polri melalui diklat-diklat untuk memahami RUU  KUHP  dan  perlu  mendorong  Pemerintah  dan  DPR  untuk  segera mengundangkan RUU KUHP.
Banyak semangat baru dalam penegakan hukum yang terkandung dalam pasal- pasal atau unsur-unsur setiap aturan tindak pidana yang patut untuk dikenali
dan  dipahami  secara  mendalam  oleh  Polri,  terutama  para  penyelidik  dan penyidik  Polri.  Oleh  karenanya  memahami  prinsip-prinsip  hukum  yang  ada dalam  RUU  KUHP  (KUHP  mendatang  jika  sudah  disahkan)  bukan  hanya memahami unsur, namun juga memahami secara filosofis tujuan dan semangat baru ( spirit of law ) yang tertuang di dalamnya. RUU KUHP yang sekarang sedang difinalisasi  bisa  menjadi omnibuslaw tetapi  dalam  perumusannya  harus memperhatikan  aspek  kemampuan  dan  aspek  keberlakuannya  artinya  perlu memperhatikan  aspek legal  structure yang  justru  menjadi  faktor  utama  dari efektivitas  penerapannya  dikemudian  hari.  Polri  sebagai  salah  satu  garda terdepan dalam penegakan KUHP akan menghadapi berbagai kesulitan apabila rumusan RUU KUHP masih menyisakan redaksi yang menjadi tafsir ataupun tidak lengkap pengaturannya.
Polri  harus  mempunyai  kebijakan  yang  efektif  untuk  mendukung  RKUHP, karena  dibangun  berdasarkan  sistem  nasional  bangsa  Indonesia  (Pancasila). RUU  KUHP  adalah  kebanggaan  nasional  karena  sebagai  produk  anak  bangsa yang proses penyusunannya sudah sejak lama (tahun 1964). Pelatihan terhadap penegak hukum Polri di seluruh Indonesia, dapat dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum RUU KUHP menjadi KUHP Nasional berlaku efektif. Untuk  mewujudkan  kepastian  hukum,  untuk  menjamin  efisiensi  dan kemanfaatan  bagi  pencari  keadilan  dengan  tanpa  harus  berproses  pada  tahap penuntutan  dalam  ditemukannya  hal-hal  alasa  menghentikan  perkara,  serta untuk  menjamin  keadilan  dengan  menutup  peluang  interfensi  ataupun mencegah  benturan  kepentingan  dalam  penanganan  perkara,  RUU  KUHP seyogianya  juga  mengatur  dengan  jelas  dan  tegas  bahwa  Gugurnya Kewenangan  Penyidikan,  apabila  dalam  proses  penyidikan,  terdapat  atau ditemukan alasan-alasan atau dasar-dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 132 RUU  KUHP.  Selain  itu,  RUU  KUHP  yang  memberikan  pengakuan  eksistensi berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan  pengutamaan  prinsip keadilan, seyogianya tidak hanya terbatas kewenangan pada hakim di tingkat pengadilan, tetapi juga pada polisi dalam proses penyidikan . Lebih lanjut lagi, maka, aturan hukum Pedoman Pemidanaan berupa lembaga hukum baru dalam RUU KUHP tersebut seyogianya juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana atau peradilan pidana oleh polisi berdasarkan batas kewenangannya.  Sehingga  perlu  perluasan  pengaturan  bagi  Polri  terkait substansi pada RUU KUHP Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54  ayat  (2).  Untuk  itulah  karena  dalam  RUU  KUHP,  beberapa  aturan  hukum dalam KUHP (WvS) selama ini dikeluarkan dan beberapa aturan hukum baru dimunculkan,  dan  adanya  penyesuaian  asas  lama  dalam  konteks  ke- Indonesiaan.  Polri  perlu  mengadakan  serangkaian  pelatihan/ToT  bagi (khususnya)  penyidik  sehingga  dapat  memahami  substansi  aturan  hukum dengan prinsip-prinsip dan doktrin hukumnya. Terlebih lagi dalam RUU KUHP, meskipun masih dianut adanya paradigma keadilan retributif, akan tetapi pada beberapa  bagian  dalam  RUU  KUHP  telah  terjadi  pergeseran  ke  paradigma keadilan restoratif yang mengakibatkan keterampilan dan kompetensi anggota Polri  perlu  juga  menyesuaikan.  Dalam  konteks  alasan  pembenar  untuk pelaksanaan  tugas  Polri,  lebih  baik  juga  diatur  dalam  RUU  KUHP  karena berdasarkan  penafsiran  teleologis,  aturan  hukum  Pasal  31-35  RUU  KUHP tersebut  tidak  dimaksudkan  untuk  perlindungan  dan  jaminan  hukum  bagi anggota  polisi.  Selain  itu,  pengaturan  diperlukan  selain  bagian  dari
perlindungan HAM, juga untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang telah benar dan tepat dalam bertugas. Berdasarkan pendekatan sistem hukum, dengan berlakunya nanti RUU KUHP, maka  Polri  tentunya  harus  mempersiapkan  diri.  Ketika  RUU  KUHP  berlaku sebagai  substansi,  maka  aparat  penegak  hukum  (struktur)  yang  salah  satu diantaranya yakni Polri, harus menyesuaikan. Jangka waktu 2 (dua) tahun yang tercantum dalam RUU KUHP untuk sosialisasi, dapat digunakan secara optimal oleh  aparat  penegak  hukum,  persiapan  infrastruktur,  anggaran,  dan  lain-lain. Dalam  proyeksi  anitisaptif,  maka  semakin  banyaknya  beban  tugas  ataupun pekerjaan  yang  dimiliki  oleh  Polri,  perlu  disadari  juga  bahwa  dalam pelaksanaannya Polri perlu juga untuk memiliki ataupun memperkuat lembaga pengawas internal yang bertugas untuk mengawasi tugas ataupun menjalankan fungsi  kepolisian  dalam  penegakan hukum  RUU  KUHP.  Peranan Polri  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  merupakan  penegak  hukum  yang  sangat penting  dan  strategis.  Atas  dasar  itu  maka  Polri  harus  berperan  aktif  dalam pengkajian, pembedahan RUU KUHP, juga harus mampu prediksi implementasi di  lapangan  saat  RUU  KUHP  sudah  diundangkan.  Oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan  progresivitas  RUU  KUHP,  harus  melibatkan  unsur  penegak hukum, khususnya kepolisian, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana  berdasarkan  RUU  KUHP.  Penegakan  hukum  adalah  upaya  konkret dalam menjatuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum ke dalam sikap  tindak  oleh  kepolisian,  karena  itu  Polri  terutama  penyidik  wajib memahami asas-asas hukum yang mendasari munculnya norma hukum. Polri menjadi wajib untuk meningkatkan kemampuan ilmu hukum penyidiknya dan mampu  memahami  esensi  dari  RUU  KUHP.  Polri  harus  merubah  sistem pendidikan  dan  pelatihan  khusus  untuk  reserse  kriminal  berdasarkan  RUU KUHP,  dan  Polri  harus  mendukung  dan  mendorong  penyidik-penyidik  yang memiliki  gelar  Sarjana  Hukum  yang  lebih  efektif  dalam  memaknai  dan menerapkan  berbagai  aturan,  asas  dan  doktrin  hukum  pidana  yang  termuat dalam RUU KUHP.

## 3. Kesimpulan
Dalam  penegakan  hukum  pidana,  Polri  sebagai  garda  terdepan  harus  menjaga keseluruhan kepentingan antara kepentingan individu, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban, antara perbuatan dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ( the living law ), antara nasional dan universal, serta  antara  HAM  dan  kewajiban  asasi.  Sebagai  sebuah  kodifikasi,  maka pemberlakuan RKUHP akan berimplikasi terhadap berbagai Undang-undang dan peraturan  perundang-undangan  lainnya,  termasuk  Undang-undang  Kepolisian. Oleh  karena  itu   Undang-undang  Kepolisian  seyogianya menyesuaikan  semangat dan  rumusannya  tertentu  dengan  KUHP  Nasional.  Selain  itu,  Polri  dalam menerapkan  KUHP  Nasional  perlu  mempertimbangkan  pluralisme  hukum  yang ada  di  Indonesia.  Pada  kasus-kasus  tertentu,  diperlukan  alternatif-alternatif penyelesaian  masalah  yang  terkait  dengan  budaya  hukum.  Untuk  itu  perlu keterampilan  atau  pemberdayaan  bagi  anggota  Polri  terutama  mereka  yang menjalankan tugas di lapangan. Harus dilakukan pengkajian, apakah UU Nomor 2 Tahun  2002  maupun  berbagai  peraturan  kepolisian  yang  berkaitan  dapat menyesuaikan  dengan  KUHP  nasional  (nanti  jika  disahkan)  dalam  hal  tugas  dan kewenangan kepolisian. Perlunya penyesuaian untuk mengkolaborasikan nilai-nilai
hukum  baru  dalam  KUHP,  agar  memudahkan  polisi  untuk  melakukan  tugasnya sebagai  penegak  hukum.  Melakukan  revisi  peraturan  kepolisian  atau  Peraturan Kapolri  dan  aturan  teknis  lainnya  terkait  kepolisian  dalam  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  berdasarkan  KUHP  Nasional.  Polri  sebagai  institusi pemerintahan  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  masyarakat,  akan  menjadi  salah  satu lembaga negara yang akan mengalami banyak perubahan terutama dalam konteks Polri  sebagai  bagian  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  sebagai  konsekuensi pengesahan RUU KUHP.
Polri harus berpartisipasi aktif dalam mengawal rangkaian proses penyusunan RUU KUHP,  sehingga  dapat  merumuskan  langkah-langkah  atau  kebijakan-kebijakan yang  akan  diterapkan  di  internal  Polri  serta  persiapan  lain  terkait  dengan  RUU KUHP  sebagai  konsekuensi  dengan  disahkannya  RUU  KUHP.  Dengan memanfaatkan  secara  maksimal  tenggang  waktu  2  (dua)  tahun  masa  berlakunya RUU  KUHP  sebagai  KUHP  Nasional  untuk  tahapan  sosialisasinya,  maka  Mabes Polri  seyogianya  nanti  mengembangkan  pelatihan-pelatihan  atau  penataran- penataran untuk sosialisasi RUU KUHP. Perlu dilakukan upaya persamaan persepsi antara  penyidik  Polri  dengan  Kejaksaan  tentang  penafsiran  pasal-pasal  KUHP Nasional untuk menghindari bolak balik berkas perkara. Forum konsultasi selama proses  penyidikan  antara  penyidik  dengan  penuntut  perlu  dilembagakan.  Dalam rangka  mendukung  penuh  terwujudnya  KUHP  Nasional,  perlu  kesiapan  untuk menjaga keamanan nasional dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat yang menolak RUU KUHP menjadi KUHP Nasional. Polri dengan memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait KUHP Nasional,  perlu  membuat  aturan-aturan/kebijakan-kebijakan  kepolisian  untuk petugas-petugas  yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  di  lapangan, terutama  pada  pasal-pasal  khusus  yang  ‘kontroversi’,  anggota  Polri  perlu mengetahui  dan  memberi  tindakan  alternatif  dalam  penanganan  bila  terjadi  atau terdapat  “penolakan”  dalam  masyarakat.  Selain  itu  Polri  perlu  cepat  beradaptasi khusus di garda depan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal- hal baru dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional dengan cara diantaranya:
3.1 Melakukan pendidikan dan pelatihan secara masif atau sosialisasi KUHP bagi para  penyidik  dan  penyelidik;  serta  bagi  seluruh  pimpinan  kepolisian, khususnya  terkait  dengan  aturan  hukum,  asas-asas,  dan  doktrin  hukum  baru yang diatur di KUHP Nasional;
3.2 Membuka posko informasi/pusat informasi online untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang KUHP Nasional;
3.3 Membuka media sosial untuk tanya jawab tentang aturan hukum, asas-asas dan doktrin hukum baru dalam KUHP Nasional bagi masyarakat.

## Referensi
Artikel:
Bakhri, Syaiful Bakhri, Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , disampaikan pada seminar nasional “menyikapi pembahasan RUU- KUHP” di Universitas Padjajaran Bekerjasama dengan MAHUPIKI. Bandung, Selasa 1 Maret 2016.
Kompolnas, Laporan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana , Kompolnas dan Mahupiki di Sentul 16-17 Desember 2019, Kompolnas- Jakarta, 2019
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana . Pidato yang disampaikan pada upacara peringatan Dies Natalis ke 6 Universitas Gajah Mada Di Sitihinggil Yogyakarta. 19 Desember 1955.Dalam Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2008.
Poeloengan, AH, Pancasila dalam Polmas dan Keadilan Restoratif di Indonesia: Bukan Utopia (Semoga) , slide paparan Pemantik Diskusi Advokat Indonesia Berdiskusi, Kamis 2 Juni 2022
Internet:
Arief, Barda Nawawi: Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, https://www.uii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/ diakses 26 Juni 2022
Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, Sumber [Tirto.id] https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab- demo-mahasiswa-meluas-eiFu , diakses 26 Juni 2022.
Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan, Sumber [Liputan6.com] https://www.liputan6.com/news/read/4069168/headline- kontroversi-pasal-di-ruu-kuhp-ancaman-demokrasi-bila-disahkan, diakses 26 Juni 2022
Mabes Polri dan CNN Indonesia, Program Presisi Polri: Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan , featuring Andrea H Poeloengan, Prof Edy OS Hiariej, KJP Agus Andrianto, 14 April 2022,  https://youtu.be/d4MzAtQDOrc diakses 26 Juni 2022
Menristekdikti Sebut Ada Mahasiswa Tidak Paham Substansi Penolakan RKUHP, Sumber [TribunNews Channel] https://www.youtube.com/watch?v=AXdbPlUFt18 diakses 26 Juni 2022
Muladi: Menolak Revisi KUHP berarti Cinta Penjajahan, Sumber: [MediaIndonesia.com] https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/260709/muladi-menolak-revisi-kuhp-berarti-cinta-penjajahan , diakses 26 Juni 2022
Para Profesor Begawan Hukum di belakang RUU KUHP,  Sumber [Detik.com] https://news.detik.com/berita/d-4720804/para-profesor-begawan-hukum-di- belakang-ruu-kuhp/2, diakses 26 Juni 2022
Penjelasan Wamenkumham soal Kelebihan Kapasitas Lapas, pada 22 September 2021, Sumber [Liputan 6.com] https://www.liputan6.com/news/read/4664617/6-penjelasan-wamenkumham-soal- kelebihan-kapasitas-lapas,  akses 28 Mei 2022, pukul 11.05
Poeloengan, AH, Perlunya kembali merefleksikan RUU KUHP yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi , Opini – 20 Janurai 2018, https://mv.beritacenter.com/news- 160490-perlunya-merefleksikan-kembali-ruu-kuhp-yang-saat-ini-telah-memasuki- tahap-finalisasi.html diakses kembali pada Minggu, 26 Juni 2022, pukul 10.40
Tak ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakan Hukum berbeda, Sumber: [Tempo.co]  https://nasional.tempo.co/read/1068674/tak-ada-terjemahan-resmi- kuhp-penegakkan-hukum-jadi-berbeda diakses 26 Juni 2022

## Regulasi:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indoneisa
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat
Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)
Surat Edaran: SE/7/VII/2018 – 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan Surat Edaran: SE/8/VII/2018 – 27 Juli 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana,
Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, Sumber: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf]
The 5 th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders , Sumber: [https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/65619NCJRS.pdf]
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials , Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Sumber: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/firearms.pdf]