## Sikap Jepang Terhadap Korea Selatan Terkait Agreement On Comfort Women 2015
Beti Regina Ratri Erna Kurniawati email : betyregina26@gmail.com
Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No.2, Tambakbayan, Yogyakarta

## ABSTRACT
Jugun ianfu or comfort women is a term for women who were recruited by the Japanese Government during the Japanese military occupation in World War II which was used as a slave to sexual of Japanese military. The desire of the victims, especially in  South  Korea  to  get  responsibility  and  justice  rights  for  the  treatment  of  Japanese military in the past, demanded that Japan respond to various demand. Japan has tried various responses in fulfilling demands, the one is Agreement on Comfort Women 2015 but  there  have  been  various  criticisms  and  rejections  of  the  response  so  that  the problem  of  this  issue  cannot  be  resolved.  This article aims  to  discuss  how  Japan responds  to  the  demands  of  ex-comfort  women  in  South  Korea.  The  method  used  is library research and qualitative research.
Keywords: Jugun Ianfu, Comfort Women, Japan, Republic of Korea.

## Pendahuluan
Salah satu konflik yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan adalah terkait permasalahan tuntutan para mantan jugun ianfu di Korea Selatan. Jugun ianfu adalah sebutan  bagi  para  wanita  Asia  yang  direkrut  oleh  Pemerintah  Jepang  pada  masa kependudukan tentara Jepang pada Perang Dunia II dan dijadikan budak nafsu seksual bala tentara Jepang (Sartini, 2003: 149). Sikap kedua negara dalam merespons tindakan dan  kebijakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini  menjadikan  hubungan  antar keduanya menjadi konfliktual.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  politik  internasional. Politik internasional menurut Holsti adalah sebuah studi mengenai pola tindakan negara terhadap  lingkungan  eksternal  sebagai  reaksi  atas  respons  negara  lain.  Politik
internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respons dari  suatu  negara (Perwita,  2005:  40). Respons  yang  timbul  akan  berkaitan  dengan terbentuknya  sebuah  sikap  terhadap  peristiwa  atau  objek  tertentu.  Sikap  mempunyai efek penting tentang bagaimana para pembuat kebijakan memberi reaksi atau merespons tindakan, isyarat, dan permintaan negara lain, merasakan kehendak pemerintah lain, dan menentukan  tujuan  mereka  sendiri  terhadap  pihak  lain (Holsti,  1998:  88). Kasus mengenai permasalahan jugun ianfu di Korea Selatan akan membuktikan asumsi dasar dari teori politik internasional yaitu melalui respons dan interaksi kedua negara, dimana dalam penelitian ini akan lebih difokuskan dari sisi Jepang.

## Latar Belakang Konflik
Ketika  Jepang  berhasil  memenangkan  perang  Cina-Jepang  (1894-1895)  dan perang Rusia-Jepang (1904-1905), Jepang melakukan intervensi ke Korea secara paksa dan mulai menjajah Korea (Yoon, 2003: 136). Jepang melakukan berbagai kekejaman terhadap rakyat Korea yang pada saat itu masih terintegrasi menjadi satu negara salah satunya adalah pembentukan comfort station atau ianjo . Comfort station pertama kali dibangun  pada  tahun  1932  di  Shanghai  Cina  oleh  Okamura  Yasuji  yang  merupakan Wakil  Kepala  Staf  Pasukan  Ekspedisi  Shanghai  pada  waktu  itu  (Witt,  2016: 21). Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementerian Luar Negeri Jepang, negara- negara  yang pernah dibangun ianjo adalah Jepang, Cina,  Filipina,  Indonesia, Malaya, Thailand, Burma (Myanmar), Papua Nugini, Hongkong, Makau dan Indocina Perancis (https://www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue9308.html). Dalam comfort  station terdapat sebuah sistem yang bernama jugun ianfu.
Secara harfiah pengertian jugun ianfu terdiri atas empat kata yaitu “ ju ” berarti ikut, “gun” berarti  militer, “ian” berarti penghibur,  dan  “ fu” berarti  perempuan, sehingga jugun  ianfu berarti  perempuan  penghibur  yang  ikut  militer  (Suliyati,  2018: 42). Jugun ianfu atau dalam bahasa Inggris disebut comfort women merupakan sebutan bagi  para  wanita  yang  direkrut  oleh  Pemerintah  Jepang  pada  masa  kependudukan tentara  Jepang  selama  perang  Asia  Pasifik  dan  dijadikan  budak  nafsu  seksual  bala tentara Jepang. Para jugun ianfu ini sebagian direkrut dari wilayah Asia yaitu wilayah
jajahan  Jepang pada  masa  Perang  Asia  Pasifik  dengan  berbagai  cara  seperti  ditipu, diculik, dibeli  dari  keluarga  miskin  atau  terikat  hutang,  dan dikumpulkan dengan melibatkan  pihak-pihak  tertentu.  Perempuan-perempuan  yang  dijadikan jugun  ianfu harus  memiliki  kriteria  kesehatan  yang  baik,  sedangkan  perempuan  yang  tidak memenuhi kriteria kesehatan akan dipekerjakan di tempat lain seperti restoran, rumah makan, tempat hiburan, hotel atau rumah tangga petinggi-petinggi militer Jepang.
Jugun ianfu memiliki perbedaan dengan perempuan pekerja seks dalam sistem prostitusi.  Perbedaan  antara  kedua  istilah  tersebut  dapat  dibedakan  berdasarkan  tiga unsur yaitu transaksi, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional (Hartono, 1997: 85). Dalam  sistem  prostitusi  terdapat  proses  transaksi  atau  pembayaran  upah  kepada perempuan pekerja seks, sedangkan dalam sistem jugun ianfu tidak ada proses transaksi yang terjadi karena dilakukan dengan keterpaksaan. Unsur promiskuitas dalam sistem prostitusi  menunjukkan  praktik  hubungan  seksual  yang  dilakukan  sesaat  antara sejumlah  pria  dan  wanita  tanpa  adanya  aturan  yang  mengikat  atau  dengan  kata  lain dilakukan  dengan  siapa  saja,  sedangkan  dalam  sistem jugun ianfu bersifat  terbatas karena jugun  ianfu hanya  melakukan  hubungan  dengan  orang  Jepang.  Unsur ketidakacuhan  emosial dalam  sistem  prostitusi  bermakna  bahwa  ketika  perempuan pekerja  seks  melakukan  pekerjaannya  mereka  sekedar  melayani  dan  tidak  memiliki komitmen  apapun  kecuali  sebuah  pembayaran  atas  jasa  layanan  seks  yang  telah diberikan,  sedangkan  dalam  sistem jugun  ianfu, para  wanita melakukan  pekerjaannya secara  paksa  di  bawah  ancaman  Jepang  sehingga  tidak  ada  ikatan  emosional  yang terjalin dalam hubungan tersebut.
Isu jugun ianfu mulai muncul pada Agustus 1991 yaitu ketika adanya kesaksian dari  salah  satu  mantan jugun  ianfu bernama  Kim  Hak  Sun  dari  Korea  Selatan yang memberikan kesaksian bahwa ia merupakan korban atas sistem jugun ianfu oleh Jepang dan  menceritakan  penderitaannya  ketika  dipaksa  menjadi  seorang jugun  ianfu . Sejak saat  itu,  kesaksian  dari  para  mantan jugun  ianfu mulai  bermunculan. Munculnya kesaksian  dari  para  mantan jugun  ianfu diikuti  oleh  gugatan  kepada  Jepang  untuk menuntut beberapa hal, yaitu:
1. Permintaan  maaf  secara  langsung  kepada  para  mantan jugun  ianfu dan  kepada publik.
2. Pemberian kompensasi dana rehabilitasi mantan jugun ianfu.
3. Mencari, meneliti dan mengungkapkan bukti-bukti yang tersedia.
4. Mengutuk upaya untuk memfitnah korban atau menyangkal peristiwa jugun ianfu .
5. Pengakuan formal terhadap sejarah akan keberadaan jugun ianfu.
6. Pemberian tuntutan dan tanggung jawab hukum bagi para pelaku kejahatan sistem ianjo.
7. Mendirikan  sebuah  monumen  peringatan  bagi  korban  perbudakan  seksual  militer Jepang dan membangun museum bersejarah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data  deskriptif  kualitatif.  Dimana  data-data  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  lebih berupa kata-kata dan gambar-gambar bukan merupakan angka-angka (Bakry, 2017: 19). Data  yang  diperoleh  akan  dikaji  untuk  menjelaskan  fenomena jugun  ianfu di  Korea Selatan, kemudian menganalisa sikap Jepang terhadap Korea Selatan terkait Agreement on Comfort Women 2015 berdasarkan dukungan data dan fakta tersebut.

## Hasil Penelitian
Sikap  Jepang  Terhadap  Tuntutan  Mantan Jugun  Ianfu Sebelum  Adanya Agreement On Comfort Women 2015
Pada  Juli  1992,  Pemerintah  Jepang  menerbitkan  laporan  pertama  mengenai jugun ianfu yang mengakui bahwa terdapat keterlibatan pemerintah dalam menjalankan sistem jugun  ianfu selama  Perang  Dunia  II  (Hui,  2010: 141). Namun  dalam  laporan tersebut  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Jepang  tidak  menemukan  bukti  adanya  unsur paksaan yang diberikan kepada jugun ianfu untuk melayani nafsu biologis para tentara Jepang.  Hal  tersebut  kemudian  menuai  kritik  dari  beberapa  negara  Asia  khususnya Korea Selatan  yang  akhirnya  membuat  Pemerintah  Jepang  melanjutkan penyelidikannya.
Pada  Agustus  1993,  sebuah  pernyataan  resmi  oleh  Pemerintah  Jepang melalui Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono mengakui tanggung jawab Jepang atas adanya peristiwa perbudakan seksual oleh militer Jepang dan meyampaikan permintaan maaf kepada  semua  mantan jugun  ianfu (https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/ state9308.html). Pernyataan  Yohei  Kono  menyebutkan  bahwa  sistem comfort  station dioperasikan secara langsung maupun tidak langsung oleh otoritas militer pada saat itu dan perekrutan jugun ianfu dilakukan oleh para perekrut khusus atas permintaan militer Jepang,  bahkan terkadang  direkrut  secara  langsung  oleh  militer  Jepang  dengan  cara dibujuk atau dipaksa.
Pada  31  Agustus  1994,  Perdana  Menteri  Tomiichi  Murayama  menyatakan penyesalan  dan  permintaan  maaf  atas  permasalahan jugun  ianfu pada  masa  Perang Dunia  II, dan mendirikan Asian  Women’s  Fund (AWF)  pada  Juli  1995. (http://www.awf.or.jp/pdf/0170.pdf). AWF merupakan sebuah lembaga  yang memiliki tugas  untuk  melaksanakan  proyek  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  Jepang untuk  mengumpulkan  dana  yang  digunakan  sebagai  pembayaran  kompensasi  atas kekejaman  yang telah dilakukan Jepang pada masa Perang Dunia  II, mempromosikan proyek-proyek  yang  menyatakan  penebusan  dosa  perang  oleh  Pemerintah  Jepang kepada  mantan jugun  ianfu ,  serta  mempromosikan  proyek-proyek  lain  untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang dihadapi jugun ianfu.
Namun  kritik  terhadap  proyek  yang  dilaksanakan  oleh  AWF  banyak bermunculan dari para mantan jugun ianfu , kelompok aktivis pembela jugun ianfu dan kelompok-kelompok  masyarakat  Jepang  yang  berpandangan  sama.  Kritik  tersebut muncul karena kompensasi dana yang diberikan kepada mantan jugun ianfu tidak secara langsung dari dana pemerintah namun berasal dari dana yang diperoleh dari sumbangan masyarakat. Hal  tersebut  membuat  AWF  tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan jugun ianfu yang berada di Korea Selatan yaitu hanya bertahan selama lima tahun sejak 11 Januari 1997 hingga 1 Mei 2002. (http://awf.or.jp/e3/korea.html).
Pada  kepemimpinan  PM  Shinzo  Abe, respons  yang  dilakukan  oleh  Jepang bertentangan  dengan  respons  sebelumnya.  Pada  1  Maret  2007,  PM  Shinzo  Abe
membuat sebuah pernyataan yang menyangkal adanya bukti yang menunjukkan bahwa para jugun  ianfu dipaksa  untuk  menjadi  budak  seks  para  tentara  Jepang  serta  adanya upaya untuk  merevisi  pernyataan  mantan  sekretaris  kabinet  Yohei  Kono  atau  sering disebut Pernyataan Kono pada tahun 1993 (Dudden, 2007: 1). Pernyataan PM Shinzo Abe  tersebut  menuai  reaksi  dari  berbagai  kalangan  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri.  Dari  dalam  negeri  surat  protes  ditujukan  kepada  PM  Shinzo  Abe  oleh Japan Action Network for The  Comfort  Women Issue yang didampingi oleh tiga perwakilan diet. Sedangkan  dari  dunia  internasional  pada  31  Januari  2007  Mike  Honda  yang merupakan  salah  satu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  AS  mengusulkan House
Resolution 121. (https://www.congress.gov/110/
bills/hres121/BILLS- 110hres121eh.pdf). Resolusi  tersebut  memuat  beberapa  tuntutan  yang  harus  dipenuhi oleh  Jepang yang  berkaitan  dengan  pertanggung  jawaban  Jepang  terhadap  isu jugun ianfu .
Japan-Republic Of Korea Agreement On Comfort Women 2015
Pengesahan House  Resolution 121  membuat  beberapa  negara  Eropa  dan  Asia lainnya ikut mendukung dengan mengeluarkan resolusi yang sama di Belanda pada 8 November 2007, Kanada pada 18 November, Parlemen Uni Eropa pada 12 Desember 2017,    Korea  Selatan  pada  27  Oktober  2008,  dan  Taiwan  pada  11  November  2008. Selanjutnya  protes  secara  besar-besaran  kepada  Jepang  juga  dilakukan  oleh  berbagai NGO  dan  masyarakat  dunia  yang  dilaksanakan  pada  14  Desember  2011  bertepatan dengan  peringatan  1000  hari Wednesday  demonstration yang  merupakan  aksi  protes kepada Jepang oleh para mantan jugun ianfu di Korea Selatan dan para aktivis pembela hak-hak sipil Korea Selatan setiap hari Rabu di depan Kantor Kedutaan Jepang di Seoul . Dimana dalam aksi tersebut, didirikan sebuah patung jugun ianfu atau Pyeonghwa-bi di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul.
Selain  itu,  Presiden  Park  Geun-Hye  juga  menyatakan  bahwa  tidak  akan mengadakan  pertemuan  bilateral  secara  formal  dengan  PM  Shinzo  Abe  selama Pemerintah  Jepang  belum  meminta  maaf  secara  tulus  dan  memberikan  kompensasi kepada  para  mantan jugun  ianfu di  Korea  Selatan (Adityani,  2008: 26). Hal  tersebut
mendesak  Jepang untuk  menyelesaikan  masalah jugun  ianfu di  Korea  Selatan dikarenakan  kedua  negara  memerlukan  hubungan  kerjasama  yang  baik  untuk menghadapi ancaman uji coba nuklir Korea Utara.
Sehingga pada 28 Desember 2015 Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan  Menteri  Luar  Negeri  Korea  Selatan  Yun  Byung-Se  mengumumkan  sebuah perjanjian  bernama Japan-ROK  Agreement  on  Comfort  Women 2015  pada  acara konferensi  pers  setelah  adanya  pertemuan  antara  kedua  menteri  tersebut. Kedua Menteri  Luar  Negeri  menyampaikan  pernyataannya  masing-masing.  Menteri  Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida menyampaikan beberapa poin atas perjanjian tersebut, yaitu: (https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e 000365. html).
1. Pemerintah Jepang menyadari tanggung jawabnya dan meminta maaf kepada para mantan jugun ianfu.
2. Pemerintah  Korea  Selatan  mendirikan  sebuah  yayasan  rehabilitasi  para  mantan jugun ianfu dengan pemberian dana satu kali oleh Jepang sebanyak 1 miliar yen yang  diambil  dari  dana anggaran  Jepang  serta  proyek-proyek-proyek  rehabilitasi dilakukan di bawah kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Korea Selatan.
3. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara final  dan  tidak  dapat  diubah  serta  kedua  negara  akan  menahan  diri  untuk  tidak saling  menuduh  atau  mengkritik  masalah  tersebut  pada  masyarakat  internasional termasuk PBB.
Kemudian Perdana Menteri Korea Selatan Yun Byung-se juga mengumumkan pernyataannya  dalam  tiga  poin  penting,  yaitu: (http://www.mofa.go.kr/eng/brd/ m_5674/ view.do?seq=319622).
1. Menegaskan  bahwa  permasalahan  tentang jugun  ianfu telah  diselesaikan  secara final  dan  tidak  dapat  diubah  atas  dasar  bahwa  langkah-langkah  yang  telah dinyatakan oleh Pemerintah Jepang diterapkan dengan setia
2. Pemerintah Korea Selatan akan melakukan upaya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan patung jugun ianfu yang didirikan di depan Kantor Kedutaan Jepang di Seoul
3. Pemerintah  Korea  Selatan  dengan  Pemerintah  Jepang  akan  menahan  diri  untuk tidak saling menuduh atau mengkritik pada forum internasional termasuk di PBB dengan  syarat  bahwa  langkah-langkah  yang  dinyatakan  oleh  Jepang diimplementasikan dengan setia.
Perjanjian tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh kedua pemimpin negara yaitu PM Shinzo Abe dan Presiden Park Geun-Hye melalui telepon pada tanggal yang sama setelah adanya pernyataan dari kedua Menteri Luar Negeri. Agreement on Comfort Women 2015  antara  Jepang  dan  Korea  Selatan  telah  menandai  adanya  inisiatif  yang dibuat  oleh  kedua  negara  agar  permasalahan  terkait jugun  ianfu dapat  terselesaikan dengan  mengarah  pada  hubungan  yang  berorientasi  dimasa  depan.  Namun  belum mencapai satu tahun pasca disepakati, perjanjian antar kedua negara telah mendapatkan kritik  dan  penolakan  dari  para  korban  dan  para  pembela  HAM  khususnya  dalam  isu perbudakan seksual militer Jepang.
Dalam  sebuah  laporan  pada  tahun  2016  yang  ditulis  oleh Women’s  Active Museum  on  War  and  Peace (WAM)  yang  merupakan  organisasi  non  pemerintah  dan juga museum yang berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan pada masa perang khususnya  masalah jugun  ianfu menyebutkan  beberapa  alasan  tentang  penolakan Agreement  on  Comfort  Women 2015,  alasan  tersebut  antara  lain: (https://tbinternet. ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/JPN/INT_CEDAW_NGO_JPN_23 078_E.pdf ).
1. Perjanjian disepakati tanpa berkonsultasi dengan para korban.
2. Tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan bahwa para korban dapat menyetujui atau menandatangani perjanjian tersebut.
3. Pertanyaan tentang tanggungjawab yang disampaikan Jepang dalam perjanjian.
4. Tidak ada permintaan maaf kepada para korban secara langsung.
5. Tidak  dijelaskannya  pencarian  fakta  lebih  lanjut  dan  penerusan  fakta  sejarah melalui pendidikan.
6. Karakteristik pemberian dana 1 miliar yen yang dibayarkan satu kali tanpa adanya perbaikan.

## 7. Pemenuhan  tuntutan  para  korban  melalui  rekomendasi  yang  ditujukan  kepada
Jepang.
Selanjutnya  Jepang  menerima  surat  dari  Pelapor  Khusus  Komisi  HAM PBB yang  meminta  penjelasan  kepada  Jepang  terkait  dengan  beberapa  tuntutan  yang diajukan oleh para mantan jugun ianfu dan para pembela HAM pada 19 April 2016.
Menanggapi  pertanyaan  tersebut,  Pemerintah  Jepang  mengirim  surat  balasan  yang berisi : (https://www.mofa.go.jp/files/000235398.pdf).
1. Mengenai  tuntutan  untuk  menyelidiki  semua  kasus,  menuntut  dan  menghukum pelaku serta mengungkapkan semua bukti yang tersedia, Pemerintah Jepang telah melakukan studi pencarian fakta secara menyeluruh tentang masalah jugun ianfu sejak awal tahun 1990an ketika masalah tersebut diangkat menjadi masalah politik antara Jepang dan Korea Selatan.
2. Mengenai  tuntutan  untuk  menghukum  pelaku  dan  adanya  kejahatan  perang  yang dilakukan oleh warga Jepang, Pemerintah Jepang menganggap bahwa sangat sulit menyelidiki  fakta-fakta  dari  kasus-kasus  individual  secara  retrospektif  sehingga Pemerintah  Jepang  tidak  mempertimbangkan  untuk  menuntut  dan  menghukum pelaku.
3. Mengenai tuntutan untuk memberikan kompensasi penuh kepada para korban dan keluarganya,  Pemerintah  Jepang telah  dengan  tulus  menangani  masalah kompensasi, properti dan klaim yang berkaitan dengan Perang Dunia II di bawah Perjanjian San Francisco, melalui perjanjian-perjanjian dan instrumen bilateral.
4. Mengenai  tuntutan  mengutuk  upaya  untuk  mencemarkan  nama  baik  korban  atau untuk  menyangkal  peristiwa,  Pemerintah  Jepang  tidak  berniat  untuk  menyangkal masalah jugun ianfu .
5. Mengenai tuntutan mendidik siswa melalui referensi dalam buku teks, Pemerintah Jepang menganggap isu tersebut terdapat dalam pedoman untuk kursus studi yang menyediakan standar desain kurikulum sekolah.
6. Pada  28  Juli  2016  Pemerintah  Korea  Selatan  telah  mendirikan  sebuah  yayasan untuk mendukung kesejahteraan para mantan jugun ianfu dan Pemerintah Jepang
telah  memberikan  dana  sejumlah  1  miliar  yen  (USD  8.9  juta)  kepada  yayasan tersebut pada 31 Agustus 2016.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  Jepang  untuk  menyelesaikan  masalah jugun ianfu dan  merespons  tuntutan-tuntutan  yang  diberikan  oleh  mantan jugun  ianfu dan masyarakat  internasional.  Namun  berbagai  upaya  tersebut  masih  belum  sepenuhnya diterima  dan  belum  mampu  memenuhi  tuntutan  para  korban,  khususnya  dalam Agreement on Comfort Women 2015 yang bersifat final dan tidak bisa diubah. Banyak terdapat  kritik  dan  penolakan  terhadap  perjanjian  tersebut  meski  ada  pula  yang menyetujui adanya perjanjian itu.

## Penarikan Duta Besar Dan Konsuler Jepang Di Korea Selatan
Para  mantan jugun  ianfu di  Korea  Selatan  melakukan  berbagai  aksi  untuk mendapatkan  perhatian  Pemerintah  Jepang  dan  masyarakat  dunia  agar  tuntutannya dapat segera terpenuhi. Bersama Korean Council for The Women Drafted for Military Sexual  Slavery  by  Japan atau  dalam  bahasa  Korea  disebut Jeongdaehyeob yang merupakan organisasi pembela hak dalam isu perbudakan seksual militer oleh Jepang, melakukan  kampanye Wednesday  demonstration dan  mendirikan  patung jugun  ianfu (Pyeonghwa-bi) di depan kantor Kedutaan Jepang di Seoul. Jepang menganggap bahwa pendirian patung Pyeonghwa-bi tersebut merupakan sebuah tindakan yang merendahkan martabat dan citra Jepang. Anggapan tersebut mengacu pada pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina  tahun  1961. Sehingga  Pemerintah  Jepang  meminta  Pemerintah  Korea  untuk menyelesaikan  permasalahan  patung  tersebut.  Namun  kelompok-kelompok  sipil  yang diorganisir  oleh Jeongdaehyob telah  membuat  sebuah  pernyataan  yang  menyebutkan bahwa  patung Pyeonghwa-bie tidak  terikat  pada  suatu  kondisi  atau  suatu  perjanjian apapun  dan  Pemerintah  Korea  Selatan  tidak  memiliki  wewenang  apapun  untuk pemindahan patung tersebut. Pernyataan tersebut semakin membuat Pemerintah Korea Selatan kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang telah disepakati dalam Agreement on Comfort Women 2015 .
Pada  akhir  Desember  2016,  patung Pyeonghwa-bi kembali  didirikan  didekat Kantor  Konsulat  Jenderal  Jepang  di  Busan. Melalui Kepala  Sekretaris  Kabinet
Yoshihide  Suga, Jepang memberikan  pernyataan  sikap  untuk  merespons  pendirian patung tersebut dalam sebuah konferensi pers yang menyatakan bahwa Jepang menarik Duta  Besar  Yasumasa  Nagamine  dan  Konsul  Jenderal  Jepang  Yasuhiro  Morimoto  di Korea  Selatan  untuk  sementara  waktu menghentikan  partisipasi  staf  konsuler  dalam acara-acara  yang  diselenggarakan  oleh  kota  Busan,  menghentikan konsultasi  tentang pengaturan  pertukaran mata  uang  antara  Jepang  dan  Korea  Selatan, serta  menunda dialog  ekonomi  tingkat  tinggi. (https://japan.kantei.go.jp/tyoukanpress/201701/ 6_a.html). Penarikan  Duta  Besar  Yasumasa  Nagamine  dan  Konsul  Jenderal  Jepang Yasuhiro  Morimoto dilakukan  sejak  Januari  2017  hingga April  2017.  Jepang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam Agreement on Comfort Women 2015 yang telah disepakati dan merupakan sebuah aksi penghinaan diplomatik.
Penolakan  Jepang  Terhadap  Kritikan  Presiden  Moon  Jae-In  Melalui Sikap Konsistensi Jepang Dalam Agreement on Comfort Women 2015
Pergantian  pemimpin  di  Korea  Selatan  dari  Presiden  Park  Geun-Hye  kepada Presiden  Moon  Jae-In  membuat  isu jugun  ianfu kembali  memanas  karena  keduanya memiliki  perbedaan  pandangan  terhadap  isu tersebut khususnya  dalam Agreement  on Comfort Women 2015 dan terdapat pola hubungan yang berbeda antara keduanya dalam menyelesaikan  permasalahan  isu tersebut.  Pada  masa  Presiden  Park  Geun  Hye, penempatan  isu  lebih  cenderung  berpusat  pada  interaksi  antara  Pemerintah  Korea Selatan  dengan  Pemerintah  Jepang.  Presiden  Park  Geun-Hye  menganggap  bahwa permasalahan jugun  ianfu dapat  terselesaikan  melalui  sebuah  perjanjian  yang  bersifat final dan tidak dapat diubah yaitu Agreement on Comfort Women 2015.
Sedangkan  pada  masa  kepemimpinan  Presiden  Moon  Jae-In,  penyelesaian permasalahan  tersebut  lebih  berorientasi  pada  tuntutan  para  mantan jugun  ianfu dan berusaha  agar  tuntutan  tersebut  dipenuhi  oleh  Jepang  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki  oleh  para  korban.  Terkait  dengan Agreement  on  Comfort  Women 2015, Presiden Moon Jae-In memandang bahwa perjanjian tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah jugun ianfu . Pandangan tersebut didasari oleh anggapan bahwa perjanjian itu
tidak  cukup  mencerminkan  pendapat  para  mantan jugun ianfu dan  perlu  meninjau kembali  perjanjian  tersebut.  Presiden  Moon  Jae  In  menganggap  bahwa  perjanjian tersebut  merupakan  sebuah  kesalahan  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan oleh pemimpin Korea Selatan yang konservatif. Sehingga pada masa kepemimpinannya, Kementerian  Luar  Negeri Korea  Selatan  membentuk  satuan  satuan  tugas  peninjauan kembali  perjanjian  Korea  Selatan-Jepang  tentang  masalah  korban jugun  ianfu yang bertugas untuk meninjau dan menilai proses dan substansi dari perjanjian tersebut.
Hasil peninjauan  dari  satuan  tugas  di  bawah  Kementerian  Luar  Negeri Korea Selatan  tersebut  menunjukkan  beberapa  fakta  yang  menjelaskan  bahwa  perjanjian tersebut  tidak  seimbang  dan  memberikan  beban  kewajiban  yang  lebih  besar  kepada Korea Selatan, Jepang menyetujui tuntutan utama para mantan jugun ianfu secara tidak sukarela dengan beberapa persyaratan, perjanjian tersebut mengesampingkan kebutuhan dan tuntutan para mantan jugun ianfu ,  dan kekuatan pengambilan keputusan kebijakan dalam proses negosiasi terlalu terkonsentrasi pada Kantor Kepresidenan.
Laporan  Hasil  peninjauan  oleh  satuan  tugas  tersebut  kemudian  direspons  oleh Pemerintah Jepang berdasarkan pernyataan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono pada 27 Desember 2017 yang menegasakan bahwa perjanjian tersebut dibentuk melalui proses  negosiasi  yang  sah  antara  Pemerintah  Jepang  dan  Korea  Selatan. (https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001857.html). Oleh  karena  itu,  Jepang merasa bahwa tidak ada masalah dalam proses perjanjian tersebut.
Selain itu Pemerintah Jepang juga menegaskan posisinya bahwa apabila Korea Selatan  akan  mengubah  perjanjian  yang  telah  diimplementasikan  maka  hubungan Jepang  dan  Korea  Selatan  akan  menjadi  tidak  terkendali  dan  hal  tersebut  tidak  akan diterima  oleh  Jepang.  Dengan  kata lain,  Jepang  menolak  adanya  perubahan  dalam Agreement on Comfort Women 2015 yang telah diimplementasikan oleh kedua negara. Pemerintah  Jepang  akan  mendesak  Korea  Selatan  untuk  memastikan  penerapan perjanjian yang bersifat final dan tidak dapat diubah.
Namun respons Jepang tidak dipenuhi oleh Korea Selatan. Hasil peninjauan oleh satuan  tugas  membuat  Korea  Selatan  mempertimbangkan  kembali Agreement  on
Comfort  Women 2015.  Pada  21  November  2018,  Pemerintah  Korea  Selatan  melalui Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mengumumkan sebuah pernyataan bahwa proyek Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan yang dibentuk oleh Pemerintah Korea Selatan  pada  era  kepemimpinan  Presiden  Park  Geun-Hye  dibubarkan. (http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201811210059.html). Proyek yayasan  tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Korea yang disepakati dalam Agreement on Comfort Women 2015 dan telah didanai oleh Jepang sebesar 1 miliar yen. Yayasan tersebut  banyak  mendapatkan  kritikan  yang  mengatakan  bahwa  pembentukan  yayasan merupakan cara yang tidak efektif bagi Jepang dalam menebus kesalahan masa lalunya.
Atas  kebijakan  tersebut,  PM  Shinzo  Abe  merespons  dengan  mengungkapkan kekecewaannya  terhadap  keputusan  Pemerintah  Korea  Selatan.  PM  Shinzo  Abe meminta agar Korea Selatan menghormati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara  pada  2015.  Respons  yang  dilakukan  Jepang  kemudian  adalah  Wakil  Menteri Luar Negeri Jepang, Takeo Akiba memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Lee Su-hoon yang dilakukan untuk mengajukan pernyataan bahwa Jepang tidak dapat menerima  keputusan  mengenai  pembubaran  proyek  yayasan tersebut. (https://asia.nikkei.com/Politics/ International-relations/Tokyo-and-Seoul-drift-further- as-comfort-women-foundation-dies).
Pemerintah  Jepang  melalui  Menteri  Luar  Negeri  Taro  Kono juga  menegaskan bahwa Agreement  on  Comfort  Women 2015 adalah  komitmen  internasional.  Jepang telah  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya berdasarkan  perjanjian  dan mengharapkan  bahwa  Korea  Selatan  dapat  mengambil  tindakan  yang  seharusnya dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.
Yayasan rekonsiliasi yang berdiri sejak 28 Juli 2016 hingga 21 November 2018 oleh Pemerintah Korea Selatan telah menggunakan dana dari Jepang sebesar  1 miliar yen  untuk  melaksanakan  proyek-proyeknya.  Namun  setelah  dibubarkan,  yayasan tersebut masih menyisakan dana dari dana rehabilitasi yang telah diberikan oleh Jepang. Pemerintah  Korea  Selatan  mengatakan  bahwa  akan  mengadakan  perundingan  dengan Jepang untuk membahas mengenai sisa dana yayasan tersebut. Namun hingga saat ini,
kedua  negara  belum  melakukan  perundingan  untuk  membahas  masalah  tersebut dikarenakan  hubungan  kedua  negara  sedang  memburuk  sejak  adanya  keputusan  dari Mahkamah Agung Korea Selatan yang menyatakan bahwa beberapa perusahaan Jepang diharuskan  membayar  ganti  rugi  kepada  orang  Korea  yang  menjadi  tenaga  kerjanya pada  masa  pendudukan  kolonial  Jepang.  Permasalahan  baru  yang  timbul  menjadikan perundingan  dalam  menyelesaikan  masalah jugun  ianfu menjadi  tertunda  dan  belum mencapai penyelesaian yang benar-benar bersifat final.

## Simpulan
Respons  Jepang  dalam  memenuhi  tuntutan  mantan jugun  ianfu hingga menyepakati Agreement  on  Comfort  Women 2015  dengan  Korea  Selatan  belum memberikan hasil  yang  signifikan  karena  dalam  perjanjian  tersebut  masih menimbulkan perselisihan antara kedua negara. Keputusan kebijakan yang diambil oleh kedua  negara  tidak  seutuhnya  mampu  memberikan  solusi  yang  tepat  karena  kedua belah  pihak  tidak  mengorientasikan  perjanjian  pada  kepentingan  dan  tuntutan  para korban. Selain  itu  tidak  adanya  dokumen  tertulis  yang  menyatakan  persetujuan  dari para  mantan jugun  ianfu membuat  kredibilitas  perjanjian  tersebut  menjadi dipertanyakan.
Rekonsiliasi yang telah diupayakan ke dua negara akan sulit mencapai win win solution ketika ke dua negara tidak memberikan orientasi pemenuhan kepentingan para korban.  Apabila  ke  dua  negara  belum  memiliki  pandangan  yang  sama  dalam memandang isu tersebut, maka penyelesaiannya akan semakin berlarut-larut. Terlebih lagi, penyelesaian pasca dibubarkannya yayasan rekonsiliasi yang dibentuk oleh Korea Selatan  menggunakan  dana  dari  Jepang menjadi  lambat  dan  tertunda  karena  muncul permasalahan baru yang juga terkait dengan isu sejarah.

## Referensi:

## Buku
Perwita  Anak  Agung  Banyu  dan Yayan  Mochamad  Yani.  (2005). Pengantar  Ilmu Hubungan Internasional , Bandung, Remaja Rosdakarya.
Holsti, K.J. (1998). Politik  Internasional:  Kerangka  Untuk  Analisis  Jilid  2 ,  Terj.  M. Tahir Azhary, Jakarta, Penerbit Erlangga.
Yoon, Yang Seung dan Nur Aini Setiawati. (2003). Sejarah Korea Sejarah Awal Abad Hingga Masa Kontemporer, Yogyakarta , Gadjah Mada University Press.
Hartono,  Budi, Dadang  Juliantoro,  Rosalia  Sciortino  (ed.).  (1997). Derita  Paksa Perempuan  Kisah  Jugun  Ianfu  Pada  Masa  Pendudukan  Jepang,  1942-1945 , Cetakan 1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Bakry, Umar  Suryadi, (2017). Metode  Penelitian  Hubungan  Internasional, Edisi  2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Hui, Lim Kim. (2010). Masalah Wanita Penghibur Jugun Ianfu: Antara Kriminalitas, Martabat Bangsa, Dan Permainan Semantik, dalam Mukhtasar Syamsuddin, Nur Aini  Setiawati,  dkk.  (ed.), Sejarah  Korea  Menuju  Masyarakat  Modern: Beberapa Peristiwa Penting, Yogyakarta, INAKOS.

## Jurnal
Sartini.  (2003). Kontradiksi  Dalam  Asumsi  Religiusitas  Pada  Bangsa  Jepang:  Telaah Filosofis Pergeseran Makna Religi, Jurnal Filsafat, 34 (2), hal. 147-157.
Witt  Ms.,  Kathryn  J. (2016). Comfort  Women:  The  1946-1948  Tokyo  War  Crimes Trials  and  Historical  Blindness, The  Great  Lakes  Journal  of  Undergraduate History , 4 (1), 15-33.
Suliyati, Titiek. (2018). Jugun Ianfu: Derita Perempuan Dalam Pusaran Perang, Jurnal Kiryoku , 2 (3), 41-49.
Dudden, Alexis  dan K  Mizoguchi. (2007).  Abe’s  Violent  Denial:  Japan’s  Prime Minister and the Comfort Women, The Asia-Pacific Journal , 5 (3), 1-2.
Adityani, Fiandara Dwi. (2008). Memori Dan Trauma Dalam Hubungan Internasional: Pengaruh  Isu  Comfort  Women  Terhadap  Kerjasama  Keamanan  Jepang  Dan Korea Selatan, Journal of International Relations, 4 (1), 22-30.

## Website
Cabinet Councillors’ Office on External Affairs, “On the Issue of Comfort Women”. Tersedia dari: https://www.mofa.go.jp/policy/postwar/issue 9308.html.
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono  on  the  Result  of  the  Study  on  the  Issue  of  Comfort  Women”.  Tersedia dari: https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html.
Asian  Women’s  Fund,  “The  Comfort  Women  Issue  and  the  Asian  Women’s  Fund”. Tersedia dari: http://www.awf.or.jp/pdf/0170.pdf.
Asian  Women’s  Fund,  “Project  by  Country  or  Region-South  Korea”.  Tersedia  dari: http://awf.or.jp/e3/korea.html.
United  States House  of  Representatives,  ”House  Resolution  121  Tersedia  dari: https://www.congress.gov/110/bills/hres121/BILLS-110hres121eh.pdf.
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan,  “Japan-ROK  Foreign  Ministers’  Meeting December  28  2015”.  Tersedia  dari: https://www.mofa.go.jp/a_o/na/ kr/page4e_000365.html.
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Republic  Of  Korea,  “Remarks  at  the  Joint  Press Availability  December  28,  2015”.  Tersedia  dari: http://www.mofa.go.kr/ eng/brd/m_5674/view.do?seq=319622.
Women’s  Active  Museum  on  War  and  Peace,  “Japan  Military  Sexual  Slavery  NGO
Alternatives  Information  to  the  Government  Reply  to  the  List  of  Issues”.
Tersedia
dari: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW
/Shared%20Documents/JPN/INT_CEDAW_NGO_JPN_23078_E.pdf.
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Reply of the Government of Japan to the Letter Sent by the Special Rapporteur for Follow up to Concluding Observations of the Human  Rights  Committee  Dated  19  April  2016”.  Tersedia  dari: https://www.mofa.go.jp/files/000235398.pdf.
Cabinet  Secretariat  of  Japan,  “Press  Conference  of  the  Chief  Cabinet  Secretary”. Tersedia dari: https://japan.kantei.go.jp/tyoukanpress/201701/6_a.html.
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Announcement of the Results of the Assessment by the Taskforce to Review the Agreement on Comfort Women Issue Reached Between  the  Governments  of  Japan  And  the  ROK  (Statement  by  Foreign Minister  Taro  Kono”.  Tersedia  dari: https://www.mofa.go.jp/press /release/press4e_001857.html.
Takeda, Hajimu  dan  Yoshihiro  Makino,  “Seoul  to  Disband  Comfort  Women Foundation:  Abe  Blasts  Decision”. Tersedia  dari: http://www.asahi.com  /ajw /articles/AJ201811210059.html.
Onchi,  Yosuke,  “Tokyo  And  Seoul  Drift Further  As  Comfort  Women  Foundation Dies”.  Tersedia  dari: https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations /Tokyo-and-Seoul-drift-further-as-comfort-women-foundation-dies.