SOSIO-E-KONS, Vol. 8, No. 2 Agustus 2016, hal. 104-117          Anita dan Nurranto, Analisis Angka Partisipasi Sekolah….

## ANALISIS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI PADA PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DKI JAKARTA
Anita Ria 1) , Heri Nurranto 2)
1,2 Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Email : anitarianita@gmail.com

## ABSTRACT
This  analysis  is  based  on  the  perspective  that,  School  Participation  Rate  and  Highest  Level  of Education has an impact to Gross Domestic Income. DKI Jakarta to be sampled to analyze and prove the relevance of these variables. This research data is time series, where each variable research using data from 1990 through 2014. The data obtained from the Central Statistics Agency of Jakarta. The results of multiple linear regression equation, Y = 67,367,213.85 - 323,649APS + 230,162TPT. These results  indicate  that  the  figure  is  the  School's  participation  in  partial  effect  on  Gross  Domestic Income,  with  a  coefficient  that  is  323.649,  with  t-test  calculated  at  -2.212.  Highest  Education  Level Variables  proven  effect  on  the  GDP  with  a  coefficient  of  230.162,  as  evidenced  by  t-value  is  9,990. Simultan Effect of variables School Participation Rateand Education Level Highest to Gross Domestic Income in the calculation result R-square of 0.908, F-value 114.62.
Keywords: School Enrollment, Highest Level of Education, Gross Domestic Income

## ABSTRAK
Analisis  ini  didasarkan  pada  perspektif  bahwa,  Angka  Partisipasi  Sekolah  dan  Tingkat  Pendidikan Tertinggi mempunyai dampak terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto. DKI Jakarta dijadikan sampel untuk menganalisis dan membuktikan adanya keterkaitan variabel tersebut.Data penelitian ini merupakan  data time  series ,  dimana  setiap  variabel  penelitian  menggunakan  data  dari  tahun  1990 sampai  dengan  2014.  Data-data  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  DKI  Jakarta.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa melalui pengujian model regresi diperoleh persamaan regresi linear berganda Y= 67367213,85 – 323,649APS + 230,162TPT. Hasil ini menunjukkan bahwa Angka Partsipasi Sekolah secara  parsial  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto,  dengan  besar  koefisien yaitu  323,649,  signifikan  pada  uji  t-hitung  -2,212.  Variabel  Tingkat  Pendidikan  Tertinggi  terbukti berpengaruh  terhadap  PDRB  dengan  koefisien  230,162,  terbukti  pada  uji  t  hitung  9.990.  Pengaruh simultan  variabel  Angka  Partisipasi  Sekolah  dan  Tingkat  Pendidikan  Tertinggi  terhadap  PDRB ditunjukkan oleh R square sebesar 0,908, pada uji F-hitung 114,62.
Kata kunci: Angka Partisipasi Sekolah, Tingkat Pendidikan Tertinggi, PDRB

## PENDAHULUAN
Jakarta  merupakan  satu-satunya  kota  di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi.  Jakarta  memiliki  luas  sekitar 662,33  km²  (lautan:  6.977,5  km²),  dengan penduduk  berjumlah  9.607.787  jiwa  (2010). Wilayah  metropolitan  Jakarta  (Jabotabek)  yang berpenduduk  sekitar  hampir  12  juta  jiwa (2012), merupakan  metropolitan  terbesar  di Indonesia  atau  urutan  keenam  dunia.  (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2010).
Sebagai  ibukota  negara  Indonesia,  DKI Jakarta menjelma sebagai provinsi yang mempunyai masalah kompleks terutama masalah sosial  dan  kependudukan.  Hal  ini  menuntut adanya  kebijakan  dan  solusi  yang  tepat  untuk mencegah  juga  meminimalisir  dampak  dari perubahan  pengaruh  era  globalisasi  dewasa  ini. Pada sisi lain, Jakarta juga sebagai pusat ekonomi nasional  terbesar  karena  hampir  70  persen  dari seluruh  uang  masyarakat  Indonesia  beredar  di Jakarta, sehingga menjadi pemicu utama timbulnya  arus  urbanisasi  yang  kian  deras  di wilayah DKI Jakarta. (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta,  2010).Pertumbuhan  pendudukan  DKI Jakarta  pada  tahun  2000  dan  2010  ditunjukan pada tabel berikut.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2000 dan 2010 Uraian Tahun 2000 Tahun 2010 Jml Penduduk (Jiwa) 8.347.083 9.607.787 Laki-laki (Jiwa) 4.223.125 4.870.938 Perempuan (Jiwa) 4.123.958 4.736.849 Pertumbuhan Penduduk(%) 0,14 1,42 Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km) 12.603 13.158 Sex Ratio (Persen) 102 103
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta diolah, 2016.
Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan  penduduk  dalam  kurun  waktu  10 tahun,  mencapai  kenaikan  kepadatan  penduduk sekitar  10  persen  setiap  tahunnya,  dimana proporsi  penduduk  laki-laki  sebesar  lebih  besar dibandingkan penduduk perempuan. Keadaan ini tentunya menimbulkan dampak tersendiri, baik
dampak positif maupun negatif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.
Dampak  positif,  misalnya  pada  faktor ekonomi  tersebut  adalah  dapat  dilihat  dari perbandingan  pendapatan  regional  DKI  Jakarta yang  lebih  tinggi  daripada  provinsi-provinsi  lain di  Indonesia.  Produk  Domestik  Regional  Bruto harga  konstan  provinsi-provinsi  di  Indonesia tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan  perubahan  tingkat  kemakmuran di setiap provinsi dan sebagai dasar perencanaan atau proyeksi pembangunan pada masa mendatang.
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi- Provinsi di Indonesia tahun 2005 – 2009 Provinsi PDRB Per Kapita (dalam ribuan rupiah) 2005 2006 2007 2008*  2009** Kep. Riau**) 23.756  24.304  24.922  25.478  25.291 Bengkulu *) 3.984  4.154 4.353 4.497  4.609 DKI Jakarta** ) 33.205  34.837  36.733  38.671  40.269 Jawa Tengah*) 4.488  4.690 4.914 5.143  5.346 Sulawesi Utara**) 5.945  6.222 6.559 6.988  7.465 Gorontalo *) 2.166  2.294 2.436 2.593  2.755 Kalimanta n Timur**) 32.537  32.689  32.527  33.316  33.333 Kalimanta n Selatan*) 7.066  7.307 7.632 7.990  8.272 Papua*) 11.479  9.318 9.526  9.264** 10.931 ** Keterangan:  *  Angka  sementara,  **  Angka sangat  sementara,  **)  Provinsi  dengan  PDRB tertinggi pada pulau masing-masing, *) Provinsi dengan  PDRB  terendah  pada  pulau  masing- masing
Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia, diolah.2016
Dari  data  PDRB  per  Kapita  atas  Dasar Harga Konstan tahun 2005 – 2009, Provinsi DKI Jakarta  memiliki  PDRB  per  Kapita  tertinggi dibandingkan  32  provinsi  lainnya  di  Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2005 –  2009  dengan  kata  lain  bahwa  DKI  Jakarta
sebagai  Ibukota  negara  Indonesia  memiliki tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  paling  baik diantara provinsi di Indonesia.
Dampak  negatif  dari  laju  pertumbuhan penduduk yang sangat besar adalah dimungkinkan  berdampak  pada  kesenjangan  dan ketimpangan  masalah  sosial  kependudukan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ( Human Development  Index atauHDI)  di  Provinsi  DKI Jakarta,  yang  merupakan  cara  pengukuran keberhasilan  pembangunan  dilihat  dari  indikator non  ekonomi.  IPM  atau  HDI  ini  diukur berdasarkan  tiga  indikator  yaitu  tingkat  harapan hidup,  tingkat  melek  huruf  dan  pendapatan  riil per  kapita  berdasarkan  paritas  daya  beli. (Lincolin Arsyad, 2010: 46).
Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia,  DKI  Jakarta  harus  didukung  oleh kualitas  sumber  daya  manusia  sebagai human capital (modal  insani)  untuk  menjalankan pertumbuhan  perekonomian.  Pendidikan  yang memadai  akan  berdampak  pada  tingginya kualitas  sumber  daya  manusia  pada  setiap provinsi.  Tingkat  pendidikan  yang  dimiliki masyarakat  tersebut  dapat  dilihat  dari  rasio pertumbuhan  variabel  pendidikan  yaitu  antara lain  adalah  Angka  Partisipasi  Sekolah  dan Tingkat Pendidikan Tertinggi.
Angka  Partisipasi  Sekolah  dan  Tingkat Pendidikan  Tertinggi  yang  didata  pada  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  hal yang  dapat  diamati  dan  diteliti  dimana  dalam teori Human Capital bahwa pendidikan merupakan modal untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Suatu  sektor  industri  usaha  yang  memiliki kualitas  sumber  daya  manusia    dengan  tingkat pendidikan yang memadai akan dapat mempengaruhi  kinerja  dan  kualitas  tenaga kerjanya  serta  produktivitas  angkatan  kerjanya. Demikian juga di provinsi DKI Jakarta yang akan berdampak  pada  peningkatan output barang  dan jasa  yang  dihasilkan  dari  sektor-sektor  industri yang  dapat  dihitung  melalui  pertumbuhan  dan jumlah  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) yang dihasilkan pada wilayah tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  besar    hubungan  dan  pengaruh  Angka Partisipasi  Sekolah  dan  Tingkat  Pendidikan Tertinggi  masyarakat  DKI  Jakarta  terhadap pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  melaui  data-data  sekunder  Angka Partisipasi  Sekolah,  Pendidikan  Tertinggi  dan Produk Domestik Bruto dari tahun 1991 – 2014.

## Angka Partisipasi Sekolah
Angka
Partisipasi Sekolah adalah persentase/  proporsi  penduduk  yang  masih sekolah  pada  jenjang  pendidikan  tertentu (misalnya  SD)  terhadap  penduduk  usia  sekolah yang bersangkutan (misalnya untuk SD, penduduk  kelompok  dengan  usia  sekolah  adalah 7-12  tahun).  Jika  Angka  Partisipasi  Sekolah (APS) mencapai angka 100 persen, artinya semua anak  usia  7-12  tahun  sudah  berpartisipasi  dalam pendidikan formal (bersekolah). Pendekatan yang digunakan  dalam  menghitung  angka  partisipasi sekolah  digunakan  Angka  Partisipasi  Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka  Partisipasi  Kasar  adalah  rasio jumlah  siswa,  berapapun  usianya,  yang  sedang sekolah  di  tingkat  pendidikan  tertentu  terhadap jumlah  penduduk  kelompok  usia  yang  berkaitan dengan  jenjang  pendidikan  tertentu.  Misal,  APK SD  sama  dengan  jumlah  siswa  yang  duduk  di bangku  SD  dibagi  dengan  jumlah  penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.
Menurut  BPS  Kabupaten:  Kegunaan  APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum  di  suatu  tingkat  pendidikan.  APK merupakan  indikator  yang  paling  sederhana untuk  mengukur  daya  serap  penduduk  usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Cara  menghitung  APK  didapat  dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang  berkaitan  dengan  jenjang  pendidikan tersebut. Data yang diperlukan untuk menentukan penghitungan APK:
1. Data  jumlah  penduduk  yang  pada  tahun  t sedang  sekolah  (atau  menjadi  siswa)  dari berbagai usia, pada setiap jenjang pendidikan.
2. Data  jumlah  penduduk  per  kelompok  usia standar  (lihat  tabel  usia  standar)  yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan.
Sumber  data  APK  dapat  dihitung  dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)  dari  Keterangan  Pendidikan.  Untuk itu,  digunakan  pertanyaan-pertanyaan  sebagai berikut:
1. Untuk  pembilang,  digunakan  pertanyaan tentang  partisipasi  sekolah,  yaitu  penduduk yang saat disurvei masih bersekolah. Kemudian  penduduk  yang  masih  sekolah dikelompokkan  menurut  pertanyaan  tentang Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi.
2. Untuk  penyebut,  digunakan  pertanyaan  usia responden  dari  seksi  "Keterangan  Anggota Rumah  Tangga"  untuk  mengelompokkan penduduk sedang sekolah berdasarkan kelompok  usia  yang  berkaitan  dengan  tingkat pendidikan. Definisi Angka Partisipasi Murni (APM)Menurut BPS
Kabupaten: Angka
Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan  usia  yang  berkaitan  dengan  jenjang pendidikannya  dari  jumlah  penduduk  di  usia yang sama.
Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan  partisipasi  sekolah  penduduk  usia sekolah  di  tingkat  pendidikan  tertentu.  Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk  usia  sekolah  di  setiap  jenjang pendidikan.  Tetapi,  jika  dibandingkan  APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik  karena  APM  melihat  partisipasi  penduduk kelompok  usia  standar  di  jenjang  pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.
Cara  Menghitung  APM  di  suatu  jenjang pendidikan  didapat  dengan  membagi  jumlah siswa  atau  penduduk  usia  sekolah  yang  sedang bersekolah  dengan  jumlah  penduduk  kelompok usia  yang  berkaitan  dengan  jenjang  sekolah tersebut. Data yang diperlukan dalam menentukan Angka Partisipasi Murni:
1. Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih  bersekolah  di  tingkat  pendidikan tertentu.
2. Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang standar  (contoh:  kelompok  usia  SD=7-12 tahun, SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun).
Sumber  data  APM  dapat  dihitung  dengan
data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Keterangan Pendidikan. Karena APM  adalah  ukuran  partisipasi  sekolah,  maka kita  hanya  akan  melihat  mereka  yang  sedang sekolah  pada  saat  survei.  Untuk  itu,  digunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Untuk pembilang, diambil dari Seksi
"Keterangan  Pendidikan"  pertanyaan  tentang partisipasi sekolah dan dipilih kategori 2 atau semua  orang  yang  masih  sekolah  saat  ini. Kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan tentang Jenjang dan Jenis Pendidikan  Tertinggi  yang  pernah/sedang diduduki.  Kemudian  dikelompokkan  lagi menurut  kelompok  umur  yang  diambil  dari pertanyaan tentang Umur dari seksi
"Keterangan Anggota Rumah Tangga".
2. Untuk  penyebut,  digunakan  pertanyaan  dari
Seksi  "Keterangan  Anggota  Rumah  Tangga" untuk mengelompokkan
penduduk berdasarkan  kelompok  usia  yang  berkaitan dengan tingkat pendidikan.
Nilai  APM  akan  berkisar  dari  0  sampai dengan  100.  Tidak  mungkin  ditemukan  APM lebih  dari  100  karena  jumlah  siswa  (pembilang) merupakan  bagian  dari  jumlah  penduduk  usia tertentu (penyebut).Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan  adanya  kekurangan  estimasikarena siswa  diluar  kelompok  usia  yang  standar  di tingkat  pendidikan  tertentu.  Contoh:  Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan  masuk  dalam  penghitungan  APM  karena usianya  lebih  rendah  dibanding  kelompok  usia standar SD yaitu 7-12 tahun.
Rentang  APM  di  Indonesia  dari  hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

## Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT)
Definisi Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah  lagi,  menurut  pendidikan  tertinggi  yang telah  ditamatkan.  Kegunaan  TPT  bermanfaat untuk  menunjukkan  pencapaian  pembangunan pendidikan  di  suatu  daerah.  TPT  juga  berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.
Cara Menghitung TPT merupakan pembagian  antara  jumlah  penduduk  menurut pendidikan  terakhir  dengan  jumlah  penduduk keseluruhan.
=  jumlah  penduduk  yang  mencapai  jenjang pendidikan h pada tahun t
= total jumlah penduduk pada tahun t
Data  yang  diperlukan  dalam  menentukan Tingkat  Pendidikan  Tertinggi  adalahJumlah
penduduk menurut ijazah terakhir yang ditamatkan dan Total jumlah penduduk.
Sumber Data TPT dapat dihitung menggunakan  pertanyaan  dari  Seksi  Keterangan Pendidikan  tentag  partisipasi  sekolah  dan  dipilih kategori  2  yaitu  penduduk  yang  masih  sekolah dan kategori 3 yaitu penduduk yang tidak sekolah lagi.  Untuk  menghitung  TPT  menurut  jenjang pendidikan,  digunakan  pertanyaan  tentang  berisi keterangan Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa  yang  diproduksi  di  wilayah  (regional) tertentu dalam periode tertentu (satu tahun) yang besaran PDRB dapat dihitung melalui
Pengukuran Arus Sirkular ( Circular Flow ). Produk Domestik suatu wilayah
merupakan  nilai  seluruh  produk  dan  jasa  yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperthatikan  apakah  faktor  produksinya berasal  dari  wilayah  tersebut  atau  bukan. Pendapatan  yang  timbul  oleh  adanya  kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik.  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  menunjukan  gambaran  “ Production Originatea ”  hal  ini  menyebabkan  nilai  produksi domestik  yang  timbul  di  suatu  wilayah  tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut.
Perhitungan  PDRB  telah  menjadi  bagian yang  sangat  penting  dalam  makro  ekonomi, khususnya  tentang  analisis  perekonomian  suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan  kerangka  dasar  yang  digunakan untuk  mengukur  aktifitas  ekonomi  yang  terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian.  Angka-angka  PDRB  sebagai indikator  ekonomi  makro  juga  sebagai  landasan ekonomi  evaluasi  kinerja  perekonomian  dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi  ini  juga  memberikan  gambaran  aliran seluruh  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  dan  seluruh  faktor-faktor  produksi yang  digunakan  oleh  perekonomiaan  untuk menghasilkan  nilai  tambah  barang  dan  jasa. (Bungaran  Silalahi,  2011).Kegunaan  PDRB antara lain :
1. Menunjukkan  kemampuan  sumber  daya ekonomi menghasilkan oleh suatu daerah atau propinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan
kemampuan  sumber  daya  ekonomi  yang besar,
2. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh penduduk suatu regional atau propinsi,
3. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun,
4. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya stuktur  perekonomian  dan  peranan  sektor perekonomiaan  dalam  suatu  wilayah,  sektor- sektor  ekonomi  yang  mempunyai  peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah,
5. PDRB  menurut  penggunaan  menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar,
6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan  peranan  kelembagaan  menurut barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  sektor ekonomi,
7. PDRB  menurut  penggunaan  atas  dasar  harga konstan  bermanfaat  untuk  pengukuran  laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau propinsi,
8. PDRB  dan  PDRB  perkapita  atas  dasar  harga berlaku  menunjukkan  nilai  PDRB  dan  PDRB perkapita atau persatu orang,
9. PDRB  dan  PDRB  perkapita  atas  dasar  harga konstan beguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2002) pengertian  PDRB  adalah  jumlah  nilai  tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa  dalam  suatu  wilayah,  menerapkan  jumlah seluruh  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang dihasilkan seluruh unit ekonomi.
Menurut  M.L.  Jhingan  (2003;  67)  dalam penelitian  Sumaryoto,  bahwa:  “salah  satu  faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (kenaikan  PDB)  adalah  akumulasi  modal  yang lebih  lazim  disebut  dengan  investasi,  baik  yang dilakukan  oleh  masyarakat  atau  pemerintah. Apabila  investasi  tersebut  dilakukan  oleh pemerintah  berupa  dana  yang  bersumber  dari kelebihan  penerimaan  di  atas  pengeluaran  rutin, yang  disebut  dengan  tabungan  pemerintah ( goverment saving ).”
Menurut  M.L.  Jhingan  (2004;  5)  bahwa: “perkembangan  ekonomi  didefinisikan  dalam tiga  cara  (1.)  perkembangan  ekonomi  harus
diukur  dalam  arti  kenaikan  pendapatan  nasional nyata  dalam  suatu  jangka  waktu  yang  panjang. (2)  kenaikan  pendapatan  perkapita  dalam  jangka panjang  dalam  arti  kenaikan  pendapatan  atau output nyata perkapita, (3) adanya kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan  ekonomi  dari  titik  tilik  lain kesejahteraan ekonomi.”
Menurut  Todaro  (Sadono  Sukirno,  2006; 213,  dalam  penelitian  Fitri  Amalia,  2010) “lajunya  urbanisasi  dalam  suatu  waktu  tertentu ditentukan  oleh  dua  faktor  :  perbedaan  tingkat upah  rill  diantara  daerah  urban  dengan  daerah pertanian, dan kemungkinan memperoleh pekerjaan  lain  di  daerah  urban.  Menurut  Todaro faktor penting yang menyebabkan arus urbanisasi begitu  tinggi  adalah  disebabkan  karena  adanya jurang  besar  antara  upah  rill  di  daerah  pertanian dengan upah rill di daerah urban.”
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  Nasional (2010),  “Indeks  Tendensi  Konsumen  bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  situasi bisnis  dan  perekonomian  secara  umum  menurut pendapatan  konsumen,  yang  didasarkan  pada daya  beli  konsumen  dan  juga  pada  persepsi konsumen mengenai kondisi bisnis dan perekonomian.”
Menurut  Lincolin  Arsyad  (2010;  22): Pendapatan  nasional  dibedakan  ke  dalam  dua kelompok,  yaitu  pendapatan  nasional  nominal (menurut  tingkat  harga  berlaku)  dan  pendapatan nasional  riil  (menurut  tingkat  harga  konstan). beberapa metode untuk mendeflasikan pendapatan nasional, salah satunya menggunakan Indeks  Harga  Konsumen  (IHK),  yaitu  indeks yang  menunjukan  perubahan  tingkat  harga  atas sekelompok  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi masyarakat  dari  waktu  ke  waktu.  Harga Berlakuadalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  pada setiap tahun. Harga Konstan  adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung.
Cara pengukuran Produk Domestik Regional  Bruto,  menurut  Badan  Pusat  Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran  yang  selanjutnya  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Metode  total  keluaran  ( the  total-output method )  atau  disebut  dengan  pendekatan produksi.  Penghitungan  PDRB  ini  adalah dengan cara jumlah nilai barang dan jasa akhir yang  dihasilkan  oleh  berbagai  unit  produksi
yang  berada  di  suatu  wilayah/propinsi  dalam jangka  waktu  tertentu  (satu  tahun).  Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri
Pengolahan,  Listrik,  Gas  dan  Air  Bersih,
Bangunan,  Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan, Jasa-jasa lainnya (Prima Sukmaraga, 2011).
2. Metode  keluaran  atas  pengeluaran  ( the spending-on-output  method )  atau  disebut dengan pendekatan pengeluaran.
Penghitungan  PDRB  ini  adalah  dengan  cara penjumlahan  semua  komponen  permintaan akhir  yaitu:  Pengeluaran  konsumsi  rumah tangga  dan  lembaga  swasta  yang  tidak mencari untung, Konsumsi pemerintah, Pembentukan  modal  tetap  domestik  bruto, Perubahan stok, Ekspor netto.
3. Metode  pendapatan  dari  produksi  ( the income-from-production method ).
Penghitungan PDRB ini merupakan balas jasa yang  diterima  oleh  faktor-faktor  produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah  dalam  waktu  tertentu.  Balas  jasa faktor  produksi  adalah  upah  dan  gaji,  sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong  pajak  penghasilan  dan  pajak langsung  lainnya.  Dalam  definisi  ini  PDRB mencangkup  juga  penyusutan  neto.  Jumlah semua  komponen  pendapatan  per  sektor disebut  sebagai  nilai  tambah  bruto  sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai  tambah  bruto  seluruh  sektor  (Prima Sukmaraga, 2011).
4. Metode  alokasi,  model  pendekatan  ini digunakan  karena  dengan  data  yang  tersedia tidak  memungkinkan  untuk  mengadakan perhitungan  pendapatan  regional  dengan metode langsung.
Cara penyajian PDRB dapat dilakukan dengan,
1. PDRB  atas  harga  berlaku,  yakni  semua agregat  pendapatan  dinilai  atas  dasar  harga yang  berlaku  pada  masing-masing  tahunnya, baik  pada  saat  menilai  produksi  dan  biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
2. PDRB  atas  harga  konstan,  yaitu  semua agregat  pendapatan  dinilai  atas  dasar  harga tetap,  perkembangan  agregat  pendapatan  dari
tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan  produksi  rill,  bukan  karena kenaikan harga atau inflasi.

## Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
PDRB  per  kapita  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  indikator  guna  melihat  keberhasilan pembangunan  perekonomian  di  suatu  wilayah. PDRB  adalah  nilai  bersih  barang  dan  jasa-jasa akhir  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan ekonomi  di  suatu  daerah  dalam  periode  (Hadi Sasana, 2006 dalam penelitian Prima Sukmaraga, 2011).
PDRB  dapat  menggambarkan  kemampuan suatu  daerah  mengelola  sumber  daya  alam  yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan  oleh  masing-masing  daerah  sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaanfaktor- faktortersebut  menyebabkan  besaran  PDRB bervariasi  antar  daerah.  Sedangkan  PDRB  per kapita  dapat  dihitung  dari  PDRB  harga  konstan dibagi  dengan  jumlah  penduduk  pada  suatu wilayah (Prima Sukmaraga, 2011).
Dalam  hubungan  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  PDRB  merupakan  ukuran  hitungan yang  digunakan  pada  perhitungan  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah,  dan  PDB  untuk  ukuran negara.  Secara  umum  pertumbuhan  ekonomi diartikan  sebagai  suatu  proses  kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.
Sedangkan Prof. Simon Kuznets mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai kenaikan  jangka  panjang  dalam  kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.  Kemampuan  ini  tumbuh  sesuai dengan  kemajuan  teknologi,  dan  penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung  berdasarkan  laju  PDRB  Atas  Dasar Harga konstan, karena perkembangan berdasarkan  laju  harga  konstan  dianggap  lebih rill tanpa melihat laju inflasi suatu daerah. Untuk menghitung  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah berdasarkan  perubahan  PDRB  harga  konstan adalah :
Gt = PDRB t – PDRB t-1  X 100 % PDRB t-1 dimana : Gt = Pertumbuhan ekonomi tahun (t) PDRBt = PRDB tahun tertentu
PDRBt-1 = PRDB tahun sebelumnya Teknologi  dan  perekonomian  tiap  tahun mengalami  perkembangan  dan  berakibat  pada perubahan  struktur  ekonomi.  Perkembangan ekonomi  dunia  yang  diwarnai  dengan  adanya globalisasi  berpengaruh  terhadap  perekonomian regional/domestik. Terjadinya krisis perekonomian  suatu  kawasan  akan  berdampak adanya  perubahan  struktur  ekonomi  sehingga penggunaan  tahun  dasar  dibawah  tahun  2000 tidak  representatif  lagi  digunakan  sebagai  tahun dasar perhitungan PDRB.
Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  sebagaimana  tertuang dalam  buku  Sistem  Neraca  Nasional  yang dinyatakan  bahwa  estimasi  PDB/PDRB  atas dasar  konstan  harus  dimuktakhirkan  secara periodik  dengan  menggunakan  tahun  referensi yang  berakhiran  0-5.  Hal  ini  dimaksudkan  agar besaran  angka-angka  PDB/PDRB  dapat  saling diperbandingkan antar negara, provinsi, kabupaten  dan  antar  waktu  guna  keperluan analisis  kinerja  perekonomian  nasional  atau wilayah (Bungaran Silalahi, 2011).
Tahun  dasar  yang  dianggap  reprensentatif untuk mengukur laju perekonomian adalah tahun dasar  2000,  hal  ini  dikarenakan  tahun  tersebut dianggap  relatif  lebih  stabil  setelah  krisis ekonomi  dan  politik  Indonesia  tahun  1997.  Cara penyamaan  tahun  dasar  dapat  dilakukan  dengan membandingkan nominal atau angka PDRB yang tertera  pada  tahun  dasar  yang  berbeda  (1983, 1988,  1993)  dengan  PDRB  tahun  dasar  2000. (Bungaran Silalahi, 2011).

## METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif  kuantitatif melalui langkah perumusan hipótesis, pengelompokkan  data  berdasarkan  variabel  dan mentabulasi  data  berdasarkan  variabel  dari seluruh  data  yang  diperlukan,  menyajikan  data dari  tiap  variabel,  melakukan  perhitungan  untuk menjawab  permasalahan  yang  diteliti  dan pengujian hipótesis serta melakukan  análisis  dan pembahasan deskriptif atas dasar hasil penelitian empiris.
Data  penelitian  ini  merupakan  data sekunder time  series 1991  sampai  dengan  2014 yang  meliputi  data  indikator  pendidikan  yang terdiri  dari  data  Angka  Partisipasi  Sekolah  dan Angka Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Produk Domestik Regional Bruto  DKI Jakarta.
SOSIO-E-KONS, Vol. 8, No. 2 Agustus 2016, hal. 104-117          Anita dan Nurranto, Analisis Angka Partisipasi Sekolah….
Penelitian ini menggunakan data dari tahun 1991 – 2014.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua)  variabel  independen  dan  1  (satu)  variabel dependen yang diuraikan sebagai berikut : 1. Variabel  Dependen  penelitian  ini  adalah Produk Domestik Bruto Provinsi DKI Jakarta. Data Produk Domestik Bruto yang digunakan adalah  berdasar  pada  harga  konstan.  Data tersebut  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS) DKI Jakarta.
2. Variabel Independen penelitian ini terdiri dari dua  variabel,  pertama  Angka  Partisipasi Sekolah  (APS)  dengan  menggunakan  data Angka  Partisipasi  Sekolah  Murni  (APM). Kedua,  Angka  Tingkat  Pendidikan  Tertinggi (TPT).  Variabel  TPT  yang  digunakan  adalah jumlah  penduduk  DKI  Jakarta  berdasarkan pendidikan  yang  ditamatkan  yaitu  Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi).
Analisis  untuk  mengetahui  hubungan korelasional  antar  variabel  digunakan  analisis kuantitatif  melalui  pendekatan  regresi  linear berganda  menggunakan  software  SPSS  22. Pengujian  signifikansi  hipotesis  digunakan  2 (dua)  alat  uji.  Uji  hipotesis  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  independen  secara  parsial digunakan  pendekatan  uji  t  sedangkan  untuk mengetahui  pengaruh  variabel  dependen  secara simultan digunakan uji F. Dari hasil analisis dan uji  hipotesis  dapat  diketahui  sejauh  mana pengaruh-pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependent  baik  secara  parsial  (uji  t)
maupun simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persyaratan  analisis  regresi  dilakukan melalui uji normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas  dan  autokorelasi.  Hasil  uji normalitas  data,  nilai Asymp  Sig  (2-tailed) sig 0,05,  menunjukkan  bahwa 𝑋 1 =0,857  dan 𝑋 2 = 0,695  yang  lebih  besar  dari 𝛼 5  %  (0,05).  Maka data dinyatakan berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji multikolinearitas melalui Varian Inflation  Factor (VIF),  bahwa  VIF  untuk  kedua variabel  independen  bernilai  3,393  sedangkan tolerance 0,295 maka dalam hal ini VIF < 5 yaitu (3,393<  5)  sehingga  model  regresi  tidak mempunyai kolinearitas.
Uji Heteroskedastisitasmenunjukkan bahwa  baik  variabel  APS  maupun  TPT  tidak terjadi heteroskedastisitas karena besarnya APS – ax1 0,791 > 0,05 dan TPT – ax2 0,169 >0,05. Uji ini  juga  dikuatkan  melalui  pendekatan  koefisien Spearman Correlation yang menunjukkan bahwa besarnya nilai 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu APS – ax1= - 0,063  <  0,450  danTPT  –  ax2  =  -0,341<  0,450, makatidak terdapat adanya heteroskedastisitas.
Uji  Autokorelasi  menunjukkan  bahwa semua  variabel  yang  dihipotesiskan  dalam penelitian  ini  tidak  terdapat  autokorelasi,  dengan unirun  test 0,144  dan  lebih  besar  dari  0,05. Analisis  regresi  berganda  dalam  penelitian  ini menghasilkan persamaan :
Y = 67367213,85 – 323,649APS + 230,162TPT.
Angka  Partsipasi  Sekolah  secara  parsial berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Domestik Regional Bruto, dengan besar koefisien  323,649, terbukti  pada  uji  t-hitung  -2,212.  Sementara, Tingkat Pendidikan Tertinggi terbukti berpengaruh  terhadap  PDRB  dengan  koefisien 230,162  pada  uji  t  hitung  9.990.  Interpretasi
persamaan  regresi  berganda  tersebut,  bahwa tanpa adanya APS dan TPT di DKI Jakarta maka nilai PDRB DKI Jakarta sebesar Rp. 67.367.213,85,-. APS berpengaruh negatif terhadap  PDRB  DKI  Jakarta,  dimana  jika  APS bertambah  per  siswa  maka  PDRB  DKI  Jakarta mengalami  penurunan  sebesar  Rp.  323,65,-  dan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero- order Partia l Par t Toleranc e VIF 1 (Constant) 67367213. 85 195752046.40 .344 .734 APS -323.649 146.296 -.258 - 2.212 .038 .719  -.435 - .14 0 .295 3.393 TPT 230.162 23.040 1.163 9.990 .000 .947 .909  .631 .295 3.393
a. Dependent Variable: PDRB
begitupula  sebaliknya.  Pengaruh  TPT  terhadap PDRB  DKI  Jakarta  adalah  positif  dimana,  jika TPT bertambah per satu siswa maka PDRB DKI Jakarta akan naik sebesar Rp.230,16,- begitupula sebaliknya jika TPT turun per satuan/siswa maka PDRB  DKI  Jakarta  akan  turun  sebesar  Rp. 230,16,-.  Pengaruh  simultan  variabel  APS  dan TPT  terhadap  PDRB  ditunjukkan  pada  hasil
perhitungan  R square sebesar  0,908  dengan dukungan F hitung sebesar 114,62 artinya bahwa secara  simultan  variabel  APS  dan  TPT berpengaruh  terhadap  PDRB  sebesar  90,8% sedangkan  sebesar  9,2%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  dihipotesakan  dalam penelitian ini.
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  cukup menarik  untuk  dilakukan  pembahasan  lebih mendalam  tentang  Angka  Partisipasi  Sekolah, Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  berserta keterkaitan  antar  dua  variabel  tersebut  sehingga didapatkan  rujukan  solusi  dalam  meningkatkan atau  mengatasi  permasalah  APS  dan  PDRB  di DKI Jakarta.

## Strategi Peningkatan APS
APS  menjadi  salah  satu  indikator  utama untuk melihat sejauh mana tingkat kualitas hidup masyarakat  khususnya  pada  sudut  melek  huruf. Peningkatan  APS  membutuhkan  evaluasi  atas strategi  yang  telah  dilaksanakan  pada  periode sebelumnya.  Tabel  1  berikut  menggambarkan Angka  Partisipasi  Sekolah  DKI  Jakarta  pada periode 2010 – 2014.

## Tabel 3 Angka Partisipasi Sekolah DKI Jakarta periode 2010 – 2014
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa Angka Partisipasi Sekolah DKI Jakarta mengalami naik turun, tahun 2011 APS total naik sebesar  7,77,  tahun  2012  turun  9,60%,  tahun 2013  naik  9,35%  dan  tahun  2014  naik  sebesar
17,20%.  Beberapa  indikator  yang  dimungkinkan sebagai  penentu  respon  APS  adalah  tingkat ekonomi masyarakat,  tingkat  kesejahteraan masyarakat,  fasilitas  pendidikan  dan  tenaga pengajar/guru, anggaran bidang pendidikan.
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  561795451032612420.000 2  280897725516306208.000 114.624 .000 b Residual 51462829177039568.000  21 2450610913192360.500
Total  613258280209651970.000  23
a. Dependent Variable: PDRB
b. Predictors: (Constant), TPT, APS
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .957 a .916 .908 49503645.4536 .785
a.   Predictors: (Constant), TPT, APS
b. Dependent Variable: PDR Tahun Penduduk 7-24 tahun yg Masih Sekolah TOTAL  APS 7 - 12 13 - 15 16 - 18 19- 24 (Jiwa) 2010 918,905 343,400 318,988 210,868 1,792,161 2011 837,875 343,594 423,243 303,325 1,908,037 2012 785,086 349,134 374,346 333,626 1,842,192 2013 864,570 384,042 283,968 352,683 1,885,263 2014 864,494 385,272 446,243 378,237 2,074,246
Strategi rujukan untuk mengatasi beberapa faktor  penentu  APS  di  DKI  Jakarta  dalam penelitian  ini  terbagi  dalam  3  konsep  sasaran strategi  yaitu  menjamin  kepastian  masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar, pendidikan menengah  yang  terjangkau  dan  menigkatkan daya  saing  pada  pendidikan  tinggi.  Melalui  tiga sasaran  dasar  ini  diharapkan  faktor-faktor penentu APS dapat diatasi.
Strategi  untuk  menjamin  masyarakat memperoleh  layanan  pendidikan  dasar  bermutu dan  terjangkau  melalui  beberapa  strategi    yaitu penyediaan  tenaga  pendidik  pendidikan  dasar berkompeten,    manajemen  satuan  pendidikan dasar berkompeten, pengembangan sistem pembelajaran,  standar  mutu  pendidikan  dasar, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapansistem pembelajaran SD/SDLB/Paket  A  dan  SMP/SMPLB/Paket  B, mengevaluasi  kebijakan  Kartu  Jakarta  Pintar (KJP)  agar  sasaran  penyediaan  subsidi  dan  atau pembiayaan  tepat  sasaran  bagi  masyarakat kurang  mampu.  Selain  beberapa  strategi tersebut DKI  Jakarta  dapat  melakukan  penyediaan pendidikan  khusus  untuk  menjalankan  model pembelajaran  mandiri  baik  formal  maupun informal berbasis komunitas.
Strategi untuk sasaran pendidikan menengah  bermutu  dan  terjangkau  yaitu  melalui pelaksanaan  strategi  penyediaan  tenaga  pendidik pendidikan  menengah  berkompeten,  manajemen satuan  pendidikan  menengah  berkompeten, penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, meningkatkan standar mutu pendidikan menengah  melalui  akreditasi,  penyediaan  dan peningkatan  sarana  prasarana  untuk  penerapan sistem  pembelajaran  SMA/Paket  C,  SMK kejuruan  berbasis  keunggulan  lokal,  penyediaan subsidi  untuk  meningkatkan  keterjangkauan layanan  pendidikan  SMA/SMLB/SMK/Paket  C, penyediaan  subsidi  pembiayaan  untukpenerapan sistem  pembelajarankhusus  bagi  masyarakat kurang mampu.
Daya  saing  pendidikan  tinggi  di  DKI Jakarta dapat diciptakan melalui langkah strategisyaitumenciptakan  dosen  berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan  tinggi  yang  bermutu  dan  berdaya saing,  peningkatan  mutu  pengelolaan  perguruan tinggi  untuk  mendukung  pelaksanaan  tridharma yang  berdaya  saing  dan  akuntabel,  penyediaan informasi  berbasis  riset  dan  standar  mutu pendidikan  tinggi  dan  keterlaksanaan  akreditasi
serta  pengembangan  dan  pembinaan  bahasa untuk pendidikan tinggi, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan  sistem  pembelajaran  perguruan  tinggi bermutu dan berdaya saing, peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  yang  bermutu,  relevan  dengan kebutuhan bangsa dan negara, penyediaan subsidi untuk  meningkatkan  keterjangkauan  layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu.
Ketiga  konsep  strategi  yang  diuraikan  di atas  secara  sinergis  harus  dilaksanakan  oleh seluruh  kabupaten/kota  atau  wilayah  di  DKI Jakarta.  Koordinasi  antar  dinas  pendidikan nasional  dan  atau  pendidikan  tinggi  di  wilayah kabupaten/  kota  DKI  Jakarta  menjadi  salah  satu faktor  keberhasilan  untuk  meningkatkan  APS secara bersama-sama. Implementasi fungsi manajemen  pendidikan  harus  secara  efektif dilaksanakan secara berkseinambungan, sehingga setiap hambatan yang terjadi dapat dengan segera dievaluasi dan melakukan  kebijakan berdasarkan data atau fakta di lapangan.
Kinerja  pendidikan  DKI  Jakarta  bahkan dalam  semua  bidang  pembangunan  merupakan barometer  bagi  daerah-daerah  lain  di  Indonesia, sehingga  keberhasilan  maupun  kegagalan  DKI Jakarta  seakan-akan  menjadi  isu  nasional  bagi masyarakat  di  seluruh  Indonesia.  Perhatian terhadap tingkat APS DKI Jakarta menjadi serius disamping  berpengaruh  terhadap  PDRB  juga sebagai tindakan preventif timbulnya masyarakat buta  huruf  di  era  globalisasi,  dimana    sumber daya  manusia  dituntut  harus  berpengetahuan, terampil  dan  bersaing  dengan  sumber  daya manusia asing di Indonesia.

## Strategi  Peningkatan  Tingkat  Pendidikan Tertinggi
Sumber  Daya  Manusia  yang  mempunyai tingkat  pengetahuan  dengan  skill  menjadi  modal utama  dalam  pembangunan,  begitupula  dengan DKI  Jakarta.  Indikator  SDM  berpengetahuan salah  satunya  ditunjukkan  pada  bukti  eksplisit yaitu ijasah pendidikan tertinggi. Jika pemerintah pada  beberapa  tahun  terakhir  ini  menargetkan masyarakat  menempuh  12  tahun  pendidikan, maka  di  waktu  selanjutnya  bahkan  sekarang  ini seyogyanya telah menargetkan masyarakat berpendidikan  dasar  sampai  dengan  tingkat Perguruan  Tinggi.  Sudut  pandang  keterampilan atau  skill  pendukung  menjadi  satu  syarat  lain yang  secara  berkelanjutan  harus  diberikan
pemahaman  bahwa  era  globalisasi  tidak  hanya lulusan Diploma 3 atau S1 dengan indeks prestasi tinggi yang dibutuhkan tetapi harus disempurnakan  dengan  keahlian  khusus  yang harus  dimiliki  oleh  setiap  SDM  agar  mampu bersaing dengan SDM asing.
Tingkat pendidikan tertinggi masyarakat di DKI  Jakarta  pada  periode  2010  sampai  dengan 2014 ditunjukkan pada tabel berikut.

## Tabel 4
Angka Pendidikan Tertinggi DKI Jakarta Tahun SLTA /Sederat Perguruan Tinggi Jumlah 2010 2,793,044 1,134,169 3,927,213 2011 2,938,877   1,029,117 3,967,994 2012 2,987,100   1,036,922 4,024,022 2013 3,021,622 1,350,921 4,372,543 2014 3,076,424   1,378,435 4,454,859
Sumber : Data BPS diolah, 2016
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa pada  tahun  2010,  tingkat  pendidikan  tertinggi SLTA  sederajat  sebesar  71,12%  sedangkan 28,88%  adalah  berpendidikan  tinggi,  2011 besarnya penduduk berpendidikan SLTA sederajat  sebesar  74,06%  dan  25,94%  adalah berpendidikan  tinggi,  2012  menunjukkan  bahwa 74,23%  berpendidikan  SLTA  sederajat  dan 25,77%  adalah  berpendidikan  tinggi,  2013 penduduk berpendidikan SLTA sederajat 69,10%dan  30,90%  adalah  berpendidikan  tinggi. Pada  tahun  2014  prosentase  antara  pendidikan SLTA dan perguruan tinggi nyaris tidak berubah yaitu  69,06  %  SLTA  sederajat  dan  30,94% berpendidikan tinggi.
Komposisi tingkat pendidikan DKI Jakarta sebagai  kota  besar  dan  Ibukota  dapat  dibilang memprihatinkan.  DKI  sebagai  pusat  kegiatan ekonomi  terbesar  di  Indonesia  secara  agregat hanya  mempunyai  SDM  yang  berpendidikan tinggi (PT) tidak lebih dari 30%.Sehingga hal ini menuntut pemerintah setempat bahkan pemerintah  pusat,  segera  melakukan  re-evaluasi dan  strategi  agar  SDM  DKI  Jakarta  secara mayoritas berpendidikan tinggi.
Upaya  mendorong  masyarakat  untuk menyelesaikan  setiap  jenjang  pendidikan  dengan kembali  melihat  permasalahan  atau  faktor-faktor penentu  yang  mempengaruhi  tidak  terselesainya studi,  yaitu  kemampuan  ekonomi  masyarakat,
daya  tarik  masuk  dunia  kerja  yang  lebih  besar dari  pada  melanjutkan  pendidikan,  persepsi masyarakat  kualitas  pendidikan  Indonesia  dan akses lembaga pendidikan.
Motivasi  menjadi  landasan  dasar  yang harus ditingkatkan oleh masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi. Sehingga sebelum lebih lanjut kepada strategi formal yang harus dijalankan oleh pemerintah  DKI  Jakarta,  pemerintah  harus mampu  memberikan  motivasi  kepada  seluruh masyarakat  baik  secara  langsung  oleh  DIKTI maupun  DIKNASatau  secara  tidak  langsung yaitu  melalui  Guru  dan  Dosen.  Pemberian motivasi  juga  diarahkan  kepada  tingkat  paling bawah  yaitu  Orang  Tua/Wali  untuk  terus  secara bersama-sama  memberikan  pandangan  peran pendidikan  bagi  kualitas  hidup  bagi  anak- anaknya.
Kemampuan ekonomi masyarakat menjadi alasan  mendasar  sebagian  besar  masyarakat untuk tidak sekolah atau meneruskan pendidikan pada  jenjang  lanjutan.  Strategi  umum  yang dilakukan  adalah  memberikan  bantuan  atau subsidi  bagi  masyakat  berpendapatan  rendah. Strategi  ini  cukup  efektif  jika  subsidi  yang diberikan  kepada  masyarakat  tepat  sasaran, sehingga  dibutuhkan  kontrol  alokasi  subsidi  ke masyarakat baik sasaran maupun alokasi. Strategi yang  lain  dapat  dilakukan  yaitu  memperkuat kelembagaan lembaga pendidikan untuk melaksanakan  pembelajaran  biaya  murah  baik Negeri  maupun  Swasta.  Program  pemerintah melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  secara  Nasional maupun  Kartu  Jakarta  Pintar  yang  dilakukan pemerintah  DKI  Jakarta  merupakan  langkah untuk menjawab permasalahan ekonomi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan.  Seberapa  besar  tingkat  keefektifan dari  program  tersebut  dapat  dijawab  tepat  jika implemetasi  dan  kontrol  pada  program  tersebut sudah  dilakukan  dengan  baik,  tepat  dan berkesinambungan.
Keterbatasan ekonomi dapat memunculkan pilihan  alternatif  yaitu  memilih  bekerja  daripada melanjutkan  pendidikan.  Daya  tarik  dunia  kerja di  DKI  Jakarta  cukup  besar,  karena  DKI  Jakarta merupakan  salah  satu  basis  Industri  terbesar  di Indonesia  sehingga  banyaknya  perusahaan- perusahaan baik BUMN maupun Swasta memberikan  opsi  lain  yang  harus  ditempuh  bagi masyarakat  dari  pada  pendidikan.  Keadaan  ini menuntut lembaga pendidikan khususnya pendidikan  tinggi  harus  mampu  melihat  peluang dan menyesuaikan diri terhadap perilaku
masyarakat.  Implementasi  dari  keadaan  ini adalah pendidikan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam  pendidikan  dituntut  menyediakan  layanan pendidikan intensif/ekstra khusus bagi karyawan. Menempatkan  biaya  terjangkau  pada  model pembelajaran  merupakan  langkah  strategis  bagi masyarakat  kelas  menegah  ke  bawah  agar masyarakat selain dapat bekerja juga mempunyai kesempatan    untuk  melanjutkan  studi  ke  jenjang perguruan  tinggi.  Pemerintah  DKI  Jakarta  juga dituntut  untuk  mampu  memberikan  dorongan serta kelonggaran hukum/peraturan kepada lembaga pendidikan untuk melaksanakan program pendidikan ekstra bagi karyawan.
Langkah untuk mengatasi persepsi tentang kualitas  pendidikan  yang  relatif  masih  rendah dibanding negara atau wilayah lain hanya dengan satu  cara  yaitu  meningkatkan  kualitas  terukur. Peningkatan  kualitas  lembaga  pendidikan  adalah dengan melaksanaan sistem pengelolaan profesional. Pemerintah harus mampu mendorong otonomi dan akuntabilitas bagi setiap lembaga  pendidikan  dengan  konsep Good Corporate  Governance, otonomi  pengambilan keputusan berkaitan dengan kurikulum, penyediaan  staff  dan  tenaga  pengajar  serta penganggaran  operasional.  Untuk  mendukung akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan pendidikan,  setiap  lembaga  pendidikan  harus memberikan  ruang  informasi  yang  jelas  kepada siswa atau mahasiswa untuk memilih dan pindah ke sekolah/perguruan lain.
Melalui  kekuatan  peraturan,  Pemerintah harus mampu  mendorong tersedianya sarana dan prasarana  yang  tepat  sasaran  untuk  menyiapkan dan  menciptakan  lulusan  siswa  /  mahasiswa berdaya saing kepada setiap lembaga pendidikan. Tenaga  pengajar  menjadi  tumpuan  dasar  untuk menciptakan  masyarakat  yang  cerdas  dan berkarakter, sehingga dibutuhkan tenaga pengajar yang  mempunyai  kompetensi  serta  kualitas  yang baik.
Meningkatkan  angka  tingkat  pendidikan tertinggi  masyarakat,  pemerintah  DKI  Jakarta harus  mampu  menjamin  akses  pendidikan  yang mudah dijangkau, melalui penyelesaian permalahan  kemacetan  transportasi,  peraturan yang memberikan kemudahan bagi investor/pengelola  pendidikan  untuk  mendirikan atau  menambah  pembangunan  gedung  sekolah baru,  birokasri  pendaftaran/  perpindahan  peserta didik,,  menciptakan  akses  dan  kerjasama  dengan perusahaan  lokal,  maupun  internasional  untuk
menjamin  lulusan  siswa/mahasiswa  bekerja  dan peluang berwiraswasta.
Investasi  Peningkatan  APS  dan  Pendidikan Tertinggi  untuk  Meningkatkan  PDRB  DKI Jakarta
Berdasarakan hasil penilitian ini menunjukkan  bahwa  Angka  Partisipasi  Sekola (APS)  berpengaruh  negatif  terhadap  PDRB sedangkan  Tingkat  Pendidikan  Tertinggi  (TPT) berpengaruh  positif  terhadap  PDRB.  Pandangan lebih  jauh  dari  hasil  ini  adalah  bahwa  baik  APS maupun  TPT  merupakan  investasi  awal  bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di DKI  Jakarta.  Walaupun meningkatnya  APS  tidak  disertai  peningkatan PDRB  tetapi  pada  akhirnya  ketika  APS menunjukkan kenaikan diharapkan angka TPT di DKI  Jakarta  akan  terus  mengalami  kenaikan, sehingga  kenaikan  angka  TPT  ini  memberikan dampak  positif  bagi  pertumbuhan  PDRB  DKI Jakarta.
Semakin  tinggi  TPT  ini  diharapkan masyarakat  memiliki skill dan  kemampuan  yang lebih baik untuk menjadi tenaga kerja yang lebih produktif  di  segala  bidang  industri  ekonomi. Pembangunan  fasilitas-fasilitas  pendidikan  yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak  kalah  pentingnya.  Membangun  sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi  memang  sangat  penting,  untuk  dapat meningkatkan  taraf  hidup  bagi  masyarakat  DKI Jakarta  dan  akan  berdampak  pada  peningkatan PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta.
Diperlukan  kesadaran  masyarakat  di  DKI Jakarta  juga  semakin  sadar  akan  pentingnya pendidikan,  apalagi  bagi  masyarakat  di  DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara Indonesia.  Walaupun  nilai  Indeks  Pembangunan Manusia  ( Human  Development  Index )  dan pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto di  DKI  Jakarta  paling  tinggi  di  bandingkan dengan 32 provinsi lain di Indonesia, hal ini tidak menjamin  bahwa  seluruh  masyarakat  akan memiliki  porsi  yang  sama  dalam  mendapatkan kesempatan  mengenyam  pendidikan  yang  baik jika  melihat  keadaan  di  DKI  Jakarta  masih banyak  penduduk  yang  berada  pada  garis kemiskinan  dan  banyak  anak-anak  yang  masih mengalami  putus  sekolah.  Untuk  itu  diperlukan pengalokasian  dana  anggaran  pendidikan  yang merata  untuk  semua  kalangan  masyarakat  dari pemerintah daerah DKI Jakarta.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis  data,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagai :
1. Provinsi  DKI  Jakarta  sebagi  pusat  perputaran arus perekonomian terbesar di Indonesiaharus didukung  oleh  kualitas  manusia  sebagai Human  Capital (modal  insani)  yang  dapat diupayakan melalui peningkatan Angka Partisipasi  Sekolah  dan  Tingkat  Pendidikan Tinggi.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  korelasi  individual diperoleh  korelasi  APS  terhadap  PDRB sebesar  0,719  dan  TPT  terhadap  PDRB sebesar  0,947  sedangkan  korelasi  antar variabel  bebas  sebesar  0,775.  Korelasi multiple dua  variabel  bebas  (APS  dan  TPT) sebesar  0,840  menunjukan  hubungan  yang sangat  kuat  antara  variabel  independen  ( 𝑋 1 (APS)  dan 𝑋 2 (TPT)  dengan  variabel dependen  (Y  =  PDRB)  berarti  hubungan antara  APS&  TPT  dengan  PDRB  sebesar 95,70%.  Sedangkan  Koefisien  Determinasi sebesar  0,916  atau  sebesar  91,60  %  PDRB ditentukan  atau  dipengaruhi  oleh  Angka Partisipasi  Sekolah  (APS)  dan  Tingkat Pendidikan  Tertinggi  (TPT)  penduduk  DKI Jakarta  sedangkan  sisanya  sebesar  8,4% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  dapat diterangkan dalam penelitian ini.
3. Melalui  analisis  regresi  berganda  diperoleh persamaan Y = 67367213,85 – 323,649APS + 230,162TPT,  artinya  bahwa  Angka  Partsipasi Sekolah  secara  parsial  berpengaruh  terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto, dengan besar  koefisien  yaitu  323,649  yang  terbukti pada  uji  t-hitung  sebesar  -2,212.  Variabel  X2 yaitu  Tingkat  Pendidikan  Tertinggi  terbukti berpengaruh terhadap PDRB dengan koefisien sebesar  230,162  pada  uji  t  hitung  sebesar 9.990.  Interpretasi  dari  hasil  persamaan regresi  berganda  tersebut  adalah  bahwa tanpa adanya  APS  dan  TPT  di  DKI  Jakarta  maka nilai  PDRB  DKI  Jakarta  sebesar  Rp. 67.367.213,85,-.  Sedangkan  APS  mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB DKI Jakarta, dimana  jika  APS  bertambah  per  siswa  maka PDRB  DKI  Jakarta  mengalami  penurunan sebesar Rp. 323,65,- dan begitupula sebaliknya.  Pengaruh  TPT  terhadap  PDRB DKI  Jakarta  adalah  positif  dimana,  jika  TPT
bertambah  per  satu  siswa  maka  PDRB  DKI Jakarta  akan  naik  sebesar  Rp.230,16,-  begitu pula sebaliknya jika TPT turun per satuan/siswa  maka  PDRB  DKI  Jakarta  akan turun sebesar Rp. 230,16,-.
4. Pengaruh  simultan  variabel  APS  dan  TPT terhadap  PDRB  ditunjukkan  pada  hasil perhitungan  R square sebesar  0,908  dengan dukungan  F  hitung  sebesar  114,62  artinya bahwa secara simultan variabel APS dan TPT berpengaruh  terhadap  PDRB  sebesar  90,8% sedangkan  sebesar  9,2%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak dihipotesakan.

## Saran
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil penelitian  yang  diperoleh,  maka  saran  penulis adalah sebagai berikut:
1. Perhatian  terhadap  peningkatan  PDRB  DKI Jakarta  selain  meningkatkan  pembangunan  di bidang  industrialisasi  komersil  juga  harus memperhatikan pembangunan kualitas manusia terutama di bidang melaui peningkatan  Angka  Partisipasi  Sekolah  dan Tingkat Pendidikan Tertinggi.
2. Strategi  rujukan  untuk  mengatasi  beberapa faktor penentu Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat  Pendidikan  Tertinggi  di  DKI  Jakarta dalam  penelitian  ini  terbagi  dalam  3  konsep sasaran  strategi  yaitu  menjamin  kepastian masyarakat  dalam  memperoleh  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah  yang  terjangkau dan meningkatkan daya saing pada pendidikan tinggi, penyediaan tenaga pendidik  bagi  pendidikan  dasar,  menengah dan  perguruan  tinggi  yang  berkompeten, manajemen  satuan  pendidikan  berkompeten, pengembangan  sistem  pembelajaran,  standar mutu pendidikan, penyediaan dan peningkatan sarana  dan  prasarana  untuk  penerapan  sistem pembelajaran  dan  mengevaluasi  kebijakan Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP)  agar  sasaran, menempatkan  biaya  terjangkau  pada  model pembelajaran  merupakan  langkah  strategis bagi  masyarakat  kelas  menegah  ke  bawah agar  masyarakat  selain  dapat  bekerja  juga mempunyai  kesempatan    untuk  melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar,  Arsyad  Muhammad,  dkk.  1995. Prospek Ekonomi Indonesia Sumber Daya,
Teknologi,  dan  Pembangunan. Jakarta: FEUI dan PT. Gramedia Pustaka Utama. Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen  Dalam  Negeri  dan  Otonomi
Daerah.  2000. Metode  Penelitian  Sosial. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  2010. Perkembangan
Beberapa Indikator Utama Sosial- Ekonomi Indonesia. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  1991  –  2014. Pendapatan
Regional DKI Jakarta. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2012. Indonesia Educational Statistics In Brief. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2010. Kinerja Pembangunan DKI Jakarta. Jakarta. Badan  Pusat  Statistik.  2011. Statistik  Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011 . Jakarta. Djohanputro,  Bramantyo.  2006. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. Jakarta: Penerbit PPM. J.  Supranto.  2005. Ekonometri  Buku  Kesatu  dan Buku Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. Jhingan, M. L. 2008. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-Dasar Ekonomika  Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mankiw,  N.  Gregory.  2003. Teori  Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Nachrowi,  D.  Nachrowi  dan  Hardius  Usman. 2006. Pendekatan  Populer  dan  Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pratisto,  Arif.  2004. Cara  Mudah  Mengatasi masalah Statistik dan Rancangan
Percobaan  dengan  SPSS  12. Jakarta:  Elex Media Komputindo.
Simanjuntak,  J.  Payaman.  1985. Pengantar Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Sudarmanto, R. Gunawan. 2005. Analisis Regresi Linear  Ganda  dengan  SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sukirno,  Sadono.  2004.  Makroekonomi  Teori Pengantar.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sukirno,  Sadono.  1985. Ekonomi  Pembangunan Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan. Jakarta: FEUI & Bima Grafika.
Tirtaraharja,  Umar  dan  S.  L.  La  Sulo.  2008.
Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Todaro,  T.  Michael.  2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  20 Tahun  2003.  2008. Sistem  Pendidikan Nasional .  Jakarta: Citra Umbara. Wahana  Komputer.  2010. Mengolah  Data  Hasil Penelitian  dengan  SPSS  17. Semarang: Penerbit Andi.