Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PERIKLANAN PRODUK KOSMETIK
Resti Riancana 1 , Nur Moh. Kasim 2 , Fence M. Wantu 3
1,2,3 Program Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia rriancana@gmail.com, nurhasim@gmail.com, fencewantu@gmail.com
Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 1 Desember 2023; disetujui: 25 Desember 2023

## Abstract
This  article  aims  to  determine  consumer  protection  due  to  misleading  cosmetic  product advertisements and influencer liability due to advertising cosmetic products that do not match the  truth.  The  method  in  this  study  is  a  normative  legal  research  method,  with  legal  and  a conceptual approach. The analysis technique is qualitative analysis technique by reviewing laws and regulations and analyzing them. The result of this study is that the state has regulated consumer  protection  regarding  misleading  cosmetic  advertisements.  Still,  the  position  of influencers has not been regulated in Indonesian law. So in demanding accountability and to protect consumer rights, the rules are still unclear.
Keywords: Consumer Protection; Cosmetics; Advertising; Influencer
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail: rriancana@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Globalisasi  yang  tumbuh  pesat  sekarang  ini  amat  berpengaruh  terhadap  pola  hidup  banyak orang. Tidak hanya di bidang teknologi dan informasi saja, tetapi juga di dunia estetika. Lebih tepatnya mengenai  perawatan  kecantikan.  Tidak  perlu  heran  bila  sekarang  ini  ada  sangat  banyak  produk kecantikan  beredar,  dan  dijadikan  alat  untuk  mendapatkan  standar  kecantikan  yang  diinginkan. Kosmetik adalah sebutan untuk produk kecantikan tersebut.
Berbicara mengenai produk Kosmetik, saat ini terdapat begitu banyak produk dengan berbagai merek di pasaran. Harga yang dibandrol pun variatif sesuai kualitas dan merek dari produk Kosmetik itu sendiri.  Karena biasanya harga yang rendah belum tentu kualitas dari produk Kosmetik tersebut kurang  bagus.  Jadi  memang  selain  kualitas,  faktor  merek  juga  terkadang  mempengaruhi  dalam  hal harga.
Kualitas dari produk Kosmetik yang dianggap bagus memang terkadang berbeda-beda hasilnya pada masing-masing orang. Karena tidak hanya kualitas dari produk itu sendiri, tetapi jenis kulit juga mempengaruhi  hasil  yang  didapatkan.  Terkadang  produk  yang  hasilnya  bagus  pada  Sebagian  orang tidak menjamin pada Sebagian orang lainnya hasilnya akan sama. Itulah mengapa produk Kosmetik dilengkapi  dengan  keterangan  kandungan  dan  manfaatnya.  Hal  itu  dilakukan  mengingat  ketidak cocokkan seseorang karena kandungan produk Kosmetik terkadang bisa berakibat fatal. Misalnya alergi pada kulit karena reaksi akibat kandungan yang tidak cocok.
Semakin  ketatnya  persaingan  berbagai  merek  produk  Kosmetik  saat  ini  mengakibatkan munculnya beberapa produk yang mempromosikan manfaat dari produk mereka secara berlebihan atau tidak  sesuai,  dengan  tujuan  agar  produk  mereka  akan  lebih  laku  dipasaran.  Artinya  manfaat  atau kandungan bahan yang disebutkan pada produk Kosmetik mereka tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini  tentunya  akan  amat  menjatuhkan  konsumen.  Karena  konsumen  yang  telah  membeli  produk  itu nantinya tidak akan mendapatkan manfaat seperti apa yang dipromosikan. Padahal seharusnya pelaku usaha dalam mempromosikan produk mereka harus benar-benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
Tiap pemilik usaha percaya dengan promosi atau iklan memberi efek massif kepada pemasaran produk  setelah  diproduksi,  hingga  iklan  menjadi  wadah  bagi  pelaku  usaha  untuk  bisa  meraup keuntungan besar. Karena terkadang suatu produk bisa sangat laku di pasaran hanya dengan media iklan yang menarik minat banyak orang.
Memang  benar  bahwa  Periklanan  atau  Reklame  merupakan  komponen  penting  dari  bisnis modern.  Fakta  ini  terkait  langsung  dengan  kenyataan  bahwa  teknik  produksi  industri  saat  ini menghasilkan barang dalam jumlah besar sehingga menemukan pelanggan. Agar periklanan menjadi efisien dan agar barang atau jasa dapat laku di pasar, inilah maksud dari iklan.
Periklanan adalah pengenalan atau persebaran informasi mengenai produk dan/atau jasa dengan tujuan menggugah niat pelanggan untuk membeli produk dan/atau jasa tersebut. Pemilik usaha mempunyai beban  moral  untuk  menyajikan  info  yang  akurat,  lengkap,  &  memadai  kepada  pelanggan  mengenai produk, termasuk informasi mengenai hal-hal yang harus mereka waspadai saat menggunakan produk tertentu. Harus ada komunikasi yang terbuka dan jujur antara pelaku dagang dengan konsumen dan calon konsumen, bebas dari unsur kebohongan dan tanpa rekayasa emosional. Komunikasi yang terbuka memerlukan upaya untuk mengatakan kebenaran tentang produk dan menghindari melebih-lebihkan manfaatnya bagi pelanggan.
Di Indonesia, media cetak, elektronik, serta media sosial kerap menampilkan iklan-iklan yang cenderung menipu bahkan terkadang mengandung aspek penipuan. Berdasarkan data pantauan BPOM, tren  pelanggaran  iklan  kosmetik  dan  obat  tradisional  meningkat  dari  tahun  2020  hingga  2021. Persentase pelanggaran terkait iklan kosmetik sebesar 27,85 persen, naik 19,89 persen dari tahun 2020. Iklan obat tradisional yang tidak menaati aturan sebesar 51,68 persen, naik 41,08 persen dari tahun 2020.
Pada era digital yang semakin pesat ini, membuat media periklanan tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha secara langsung. Saat ini periklanan yang sangat menjanjikan adalah dilakukan dengan menggunakan sistem endorsements. Yaitu dengan cara melakukan kerja sama dengan influencer untuk melakukan iklan produk mereka. Influencer yang memiliki pengaruh di sosial media memang sedang ramai saat ini dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan produk.
Influencer  yang  memiliki  arti  sebagai  orang  yang  berpengaruh  dalam  dunia  digital  karena jumlah pengikut yang mereka miliki di sosial media ini, terkadang tidak selalu benar dan tepat dalam hal  mempromosikan  produk.  Influencer  tidak  hanya  berasal  dari  kalangan  yang  memiliki  etika  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengetahuan  yang  mumpuni  dalam  hal  periklanan,  sehingga  tidak  semua  influencer  menerapkan promosi  yang  benar  dan  tepat.  Sebagai  contoh  adalah  ketika  mempromosikan  produk  kosmetik, biasanya  mereka  tidak  benar-benar  menggunakan  produk  itu  sesuai  dengan  waktu  pemakaian  yang mereka sampaikan, atau bahkan sebenarnya hasil yang mereka dapatkan dari manfaat produk kosmetik tidak  diperoleh  hanya  dengan  menggunakan  produk  tersebut,  tetapi  hanya  untuk  tujuan  promosi sehingga mereka melebih-lebihkan penyampaian iklan tersebut.
Jika promosi yang dilakukan oleh seorang influencer tidak sesuai, tentu saja hal tersebut akan merugikan bagi konsumen. Dalam hal ini seharusnya influencer bertanggung jawab atas promosi yang telah mereka lakukan. Tetapi kedudukan dari influencer sendiri dalam periklanan masih agak rancu. Meski  peraturan  perundang-undangan  tidak  menyebutkan  definisi  pelaku  usaha  periklanan,  A.Z. Nasution  mengklaim  jika  mengikuti  Kode  dan  Tata  Cara  Periklanan  Indonesia,  maka  pelaku  usaha periklanan yang dimaksudkan adalah media, biro iklan, dan pemasar.   Secara khusus, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memuat banyak peraturan kewajiban pemilik usaha periklanan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif. Hal ini terutama terlihat pada Pasal 20 yang isinya “Pelaku industri periklanan bertanggung jawab atas iklan yang mereka buat dan atas dampak apa pun yang mungkin timbul dari iklan tersebut”. Terkait klausul itu, masih belum diketahui apa yang dimaksud pemilik usaha periklanan dan bagaimana influencer yang masuk dalam proses periklanan. Apalagi hanya pernyataan yang sangat jelas yang diutarakan dalam penjelasan artikel ini.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif.  Pengertian  penelitian  hukum  normatif  ialah penelitian hukum yang melihat hukum menjadi suatu kesatuan untuk mengkonstruksi norma. Kesatuan yang dimaksud terdiri atas asas, norma, syarat hukum, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (ajaran).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jenis- Jenis Iklan Kosmetik yang Menyesatkan Konsumen
Periklanan di Indonesia berkembang dengan model umum sejarah perkembangan periklanan, yakni seiring pertumbuhan media massa (Sarah, 2023). Media massa yang saat ini ramai bukan lagi surat kabar atau televisi, melainkan sosial media.
Bab IV UUPK yang terbagi atas 10 pasal mulai dari Pasal 8 - 17 meregulasi tindakan yang tak diperbolehkan bagi pemilik usaha.
Pasal 8 UUPK meregulasi larangan itu mencakupi aktivitas pemilik usaha tidak boleh membuat dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang (UU, 1999):
a. Tak patuh akan persyaratan undang-undang dan standar yang berlaku.
b. Tak jujur dalam penulisan berat bersih, isi bersih, jumlah, atau jumlah bersih
c. Tak sesuai antara jumlah, skala, takaran, dan pengukuran dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran sebenarnya.
d. Tak sesuai dengan syarat, hak istimewa, ketentuan, atau efektivitas yang ditentukan dalam kemasan, label, atau deskripsi produk.
e. Tak sesuai dengan kualitas, komposisi, cara, corak, serta kegunaan tertentu yang tertera di label atau uraian barang dan/atau jasa.
f. Tak sejalan dengan klaim di kemasan, simbol, informasi, iklan, atau promosi dagang produk atau layanan yang dipermasalahkan.
g. Hilangnya periode penggunaan atau pemanfaatan terbaik untuk produk atau tanggal kedaluwarsa.
h. Tidak diproduksi sesuai dengan aturan yang tertera di logo  “halal”.
i. Tidak menempelkan penjelasan atau membuat deskripsi produk yang menuliskan nama produk, ukuran, isi bersih, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal produksi, efek samping, nama & alamat pemilik usaha, juga sebagai informasi lain untuk pemakaian yang wajib dimuat sesuai dengan ketentuan.
j. Tidak memberikan panduan dan/atau petunjuk pemakaian berbahasa Indonesia sesuai persyaratan hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Larangan yang dituangkan dalam Pasal 8 UU itu secara umum dibagi menjadi 2  kategori : a. Jika suatu produk tidak mengikuti standar dan pedoman yang diperlukan untuk penggunaan konsumen, produk tersebut mungkin dilarang.
b. Larangan distribusi materi palsu dan menyesatkan yang membohongi konsumen. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUPK dikatakan “pemilik usaha tidak boleh menjual barang cacat atau bekas pakai, serta ternodai dengan tidak memberi info lengkap terkait barang tersebut”.
Pemilik  usaha  tidak  boleh  menjualkan  persediaan  obat  dan  makanan  bekas,  terkontaminasi, atau rusak, dengan atau tanpa mengungkapkan seluruh pemberitahuan terkait, sesuai Pasal 8 ayat (3). Terakhir, aturan yang sama mengenai perilaku terlarang pelaku usaha juga tertuang dalam bagian ini.
Pasal 8 ayat (4) dengan tegas berkata pemilik usaha yang tak memenuhi ayat (1) dan ayat (2) tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang dan/atau jasa itu serta wajib memberhentikannya dari pasaran.
Selain itu, seperti pada Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) UUPK, tindakan terlarang pemilik usaha ialah: (1) Pemilik usaha tidak boleh menjajakan, membuat, mempromosikan sebuah barang dan/atau jasa secara tak benar, atau seakan-akan :
a. Produk-produk tersebut sudah disetujui dan/atau memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon, penawaran khusus, dan/atau memenuhi persyaratan kualitas, tren, sifat, atau pemakaian tertentu.
b. Barang baik dan/atau baru.
c. Produk dan/atau layanan ini sudah menerima dan/atau punya izin, sponsor, alat khusus, fasilitas, ciri fungsional, atau aksesori.
d. Produk dan/atau layanan ini diproduksi oleh organisasi yang berafiliasi, didukung, atau disponsori.
e. Produk dan/atau jasa itu ada.
f. Produk itu tidak ada cacat tak tampak.
g. Produk itu termasuk kelengkapan produk lainnya.
h. Produk itu asalnya dari suatu wilayah.
i. Secara langsung dan tak langsung menghina barang jasa lain.
j. Terlalu berlebihan misalnya memakai frasa "aman", "tak berbahaya", "tanpa risiko dan efek samping",”dan “dijamin langsung terlihat hasilnya.”
k. Menyajikan sesuatu dengan perkataan ambigu.
(2)  Barang  dan/atau  jasa  di  ayat  (1)  tidak  boleh  diperjualbelikan  (3)  Pemilik  usaha  yang melanggar ayat (1) tidak boleh meneruskan promosi, serta periklanan barang atau jasa itu.
Selain itu, Bab IV UUPK Pasal 17 mengatur tentang perilaku yang tak diperbolehkan untuk pelaku industri periklanan, khususnya:
(1) Pemilik usaha periklanan tidak boleh membuat iklan dengan :
a. Menipu konsumen soal kualitas, kuantitas, material, fungsi dan harga barang dan/atau jasa juga kepastian penerimaan barang dan/atau jasa.
b. Menipu masa garansi terkait barang dan jasa
c. Menyajikan informasi tak benar tentang barang dan/atau jasa
d. Tak memberi info tetang resiko penggunaan barang dan/atau jasa
e. Merekayasa kejadian tanpa meminta izin yang bersangkutan
f. Menyalahi UU tentang periklanan
(2) Pemilik usaha periklanan tidak boleh lanjut menyebarkan iklan yang menyalahi aturan ayat (1). Pelaku  usaha  harus  bertindak  beretika  dan  benar  dalam  mendistribusikan,  menyediakan, mengiklankan, dan mendagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sejalan dengan persyaratan keadaan dan kenyataan barang yang sebenarnya. Pelaku usaha jujur dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai biaya atau tarif, syarat-syarat, serta jaminan atau hak imbalan atas barang yang mereka berikan kepada pelanggan.
Menurut  Pasal  12  UU  Perlindungan  Konsumen, Apabila  kedapatan  melakukan  hal  tersebut, pelaku usaha juga tidak diperbolehkan menawarkan, memasarkan, atau mengiklankan sebuah produk, barang, dan/atau jasa dengan harga tertentu dalam jangka waktu dan jumlah tertentu jika mereka tak berkenan  melaksanakannya  sesuai  tenggat  waktu  dan  jumlah  yang  dijanjikan,  diiklankan,  atau dipromosikan. Oleh karena itu, artinya pemilik usaha tidak boleh memaksakan kehendak konsumen
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk membeli barang/ jasa mereka dengan cara melakukan promosi berlebihan atau tidak benar, hanya untuk menarik konsumen tetapi pada kenyataannya barang/ jasa tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Kedudukan Influencer Dalam Periklanan
Dengan banyaknya jenis kosmetik yang tersedia di pasaran, para pengusaha mencari berbagai strategi  dan  taktik  untuk  memasarkan  produk  tersebut  dan  menarik  perhatian  konsumen,  khususnya perempuan, untuk membeli dan memanfaatkannya (Fridela, 2019).
Iklan memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh produsen, adapun tujuan adanya iklan ialah:
a. Menyadarkan pembeli tentang keberadaan produk;
b. Merangsang penyebaran merek baru;
c. Memperlihatkan ke konsumen alasan pembelian produk itu (Khasali, 1993).
Iklan  merupakan  aspek  terpenting  dalam  memasarkan  produk.  Saat  ini  iklan  yang  paling berpengaruh  bukan  lagi  melalui  media  Televisi,  tetapi  melalui  sosial  media. Marketing  influencer adalah salah satu komponen kunci yang membuat pemasaran media sosial begitu sukses. Pemasaran influencer ,  menurut  definisi,  adalah  proses  menunjuk  individu  atau  tokoh  yang  dianggap  memiliki pengaruh terhadap masyarakat atau segmen konsumen sasaran yang akan dituju dan dianggap sebagai target promosi merek (Hariyanti, 2022).
Saat ini banyak sekali iklan kosmetik yang bersifat menipu, parsial, dan tidak obyektif yang ditayangkan di media. Pelanggan sering kali dibujuk untuk membeli kosmetik yang tak sesuai karena iklan (Safitri, 2021).
Permintaan atas iklan oleh sosial media influencer salah satunya disebabkan banyaknya online shopper yang kian bertambah di Indonesia. Hal ini menjadi kesempatan empuk bagi para pebisnis dalam memasarkan produk mereka secara online dengan adanya bantuan influence r (Maulana, 2022). Di tengah kemajuan digital saat ini, kehadiran influencer tentu merupakan hal yang baru. Oleh karena  itu,  peraturan  mengenai  kedudukan influencer masih  belum  jelas.  Pasal  1  Ayat  3  UU Perlindungan Konsumen menyatakan: “Pelaku usaha ialah individu atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak, yang mempunyai kantor terdaftar dan berkantor terdaftar atau yang berkegiatan di dalam negeri. Kegiatan usaha dalam berbagai aspek perekonomian dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama lewat perjanjian.”
Melihat pengertian badan usaha di bunyi pasal tersebut, influencer media sosial belum tentu dikategorikan  sebagai  pelaku  usaha.  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  aturan  yang  jelas  bahwa influencer merupakan  pelaku  usaha  atau  bagian  dari  perusahaan  periklanan,  sehingga  kedudukan influencer tidak  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  usaha.  Sehingga,  belum  adanya  kejelasan  regulasi mengenai status influencer . Sebab, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 1999 belum mampu mengimbangi era digitalisasi yang semakin meningkat saat ini.
Etika Pariwara Indonesia mengacu pada pelaku usaha periklanan seperti pengiklan, sponsor iklan,  pengusaha  periklanan,  dan  produsen  materi  iklan  dan  media  periklanan  (Pariwara,  2020). Pengiklan  bertindak  sebagai  pengguna  Layanan,  pemrakarsa  periklanan,  dan  sponsor.  Pihak  dalam usaha  periklanan  adalah  suatu  perusahaan  yang  menyediakan/menawarkan  jasa  dan  dianggap  ahli dalam promosi yang tujuannya untuk menyebarkan suatu pesan, merek atau alat komunikasi iklan, atas nama pengiklan, dan menerima bayaran untuk tindakan itu serta memenuhi standar usaha periklanan yang ada di Indonesia. Definisi lain dari sponsor adalah pihak yang merencanakan atau memproduksi suatu pertunjukan dan membayar pembawa acara, pemain, atau media sesuai dengan pengaturan yang telah diatur sebelumnya, seperti biaya atau durasi.
Selain itu, media periklanan mengacu pada segala sesuatu yang digunakan dalam periklanan sebagai  sarana  menyampaikan  pesan.  Lebih  lanjut,  jasa  pengiklan  pada  umumnya  digunakan  untuk menyampaikan makna periklanan, khususnya melalui media digital dan online. Ada tiga aspek dalam pengiklan atau biasa disebut endorser dalam periklanan: popularitas ( visibilitas ), daya tarik ( charm ), kredibilitas ( credibility ), dan kemampuan mempengaruhi khalayak sasaran ( power ). Berdasarkan uraian di atas, influencer dapat dianggap sebagai bagian dari pelaku (endorser) suatu iklan. Fungsi influencer dalam periklanan, mengacu pada penyiar atau pihak yang menyebarkan promosi kosmetik melalui media sosial pribadi mereka. Media sosial juga tidak bertanggung jawab atas tindakan  pengguna  yang  tidak  mengikuti  pedoman  yang  ditetapkan.  Fungsi  media  sosial  pada hakikatnya  hanya  sekedar  alat  komunikasi,  yang  kemudian  digunakan  sebagai  media  periklanan. Periklanan dan promosi melalui influencer media sosial hanyalah sebuah inovasi dalam penggunaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
media  sosial  oleh  pengguna.  Meski  tidak  bisa  disamakan  dengan  pelaku  usaha  periklanan,  namun influencer memainkan  peran  yang  sama  ketika  mempromosikan  produk.  Artinya,  pelaku  usaha periklanan dan juga influencer mempromosikan produknya dan menerima bayaran atas jasa yang telah dilakukannya.
UUPK,  Etika  Periklanan  Indonesia,  dan  peraturan  lain  yang  dikeluarkan  BPOM  terkait periklanan  kosmetik  tidak  secara  langsung  mengatur influencer dalam  mempromosikan  kosmetik. Sepanjang belum ada peraturan khusus mengenai kedudukan dan peranan influencer dalam promosi produk dan/atau jasa khususnya kosmetik, maka influencer tersebut harus mematuhi aturan dan kode etik periklanan kosmetik di Indonesia.
Perlindungan Konsumen Akibat Iklan Produk Konsmetik oleh Influencer
Dalam UU Perlindungan Konsumen telah meregulasi perlindungan untuk konsumen, tepatnya tertuang di pasal 4 UUPK. Hak konsumen yakni (UU, 1999):
a. Hak merasa nyaman, keselamatan & keamanan ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Kebebasan memilih produk dan/atau jasa dan mendapatkannya sesuai dengan syarat dan jaminan yang ditawarkan, serta nilai tukarnya.
c. Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai keadaan dan jaminan produk dan/atau layanan.
d. Hak didengarkan serta menyampaikan komplain terhadap produk dan/atau jasa yang dipakai.
e. Hak atas Perlindungan Konsumen yang Wajar, Perlindungan Konsumen dan Upaya Penuntasan Sengketa.
f. Hak Konsumen atas Nasihat dan Informasi.
g. Hak atas perlakuan atau pelayanan yang tidak memihak, jujur, dan tidak diskriminatif.
h. Hak atas penggantian biaya dan/atau substitusi dalam hal produk dan/atau jasa yang diperoleh melanggar ketentuan perjanjian atau gagal memenuhi fungsi yang dimaksudkan.
i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Jika melihat dari isi pasal 4 UUPK yang mengatur tentang hak konsumen, terlihat jelas bahwa hak konsumen itu dilindungi dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengenai periklanan pun telah jelas tertuang bahwasannya konsumen berhak atas informasi yang benar, lugas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga konsumen pun bisa menuntut apabila hak mereka tidak terpenuhi, yakni dalam hal informasi tidak sesuai seperti yang disebutkan dalam iklan.
Apabila seorang influencer melakukan iklan kosmetik yang menyesatkan dan diunggah melalui sosial media pribadinya, maka hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan konsumen. Tetapi belum adanya  regulasi  jelas  yang  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  influencer  membuat  adanya kekaburan hukum. Padahal di era digital yang semakin maju ini influencer sosial media merupakan suatu fenomena yang kehadirannya harus disikapi dengan serius.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasar pada hasil serta pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa ada perlindungan secara hukum untuk konsumen atas iklan kosmetik yang menyimpang. Dimana konsumen memiliki hak untuk menggali informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik. Sehingga jika iklan yang dikeluarkan tak sesuai dengan kebenaran, maka konsumen dapat menuntut hal tersebut. Tetapi mengenai iklan yang menyesatkan  atau  tak  sesuai  yang  dilakukan  oleh influencer dan  kemudian  diunggah  melalui  sosial media pribadi mereka, hal itu belum memiliki aturan atau regulasi jelas yang mengaturnya. Sehingga pertanggungjawaban yang akan dibebankan bagi seorang influencer , masih belum jelas pengaturannya.

## REFERENSI
Anak  Agung  Sagung  Ngurah  Indradewi.  (2014).  Tanggung  Jawab  Yuridis  Media  Penyiar  Iklan.
Denpasar: Udayana University Press.
Etika Pariwara Indonesia Amandemen (2020). Dewan Periklanan Indonesia.
Eva  Margareth  Sarah.  (2023)  “Penerapan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Iklan Produk Kecantikan Yang Menyesatkan Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia),” Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial, Vol. 5, No.1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Irfan  Maulana.  (2020).  "Pengaruh  Social  Media  Influencer  Terhadap  perilaku  Konsumtif  di  era Ekonomi Digital". Majalah Ilmiah Bijak. Vol. 17. No.1.
Khasali,  Rhenaldi.  (1993)  Manajemen  Periklanan  Konsep  dan  Aplikasinya  Di  Indonesia,  Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti.
Lervony Fridela. (2019). “Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor  Ilegal  Yang  Diendorse  Oleh  Selebgram  Di  Pekanbaru,  Riau”  Fakultas  Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Novi  Tri  Hariyanti.  (2014).  “PENGARUH  INFLUENCER  MARKETING  SEBAGAI  STRATEGI PEMASARAN  DIGITAL  ERA  MODEREN  (SEBUAH  STUDI  LITERATUR)”  Jurnal Eksekutif, Vol 15, No. 1.
Putri  Utami  Dian  Safitri.  (2021)  “TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP KONSUMEN  ATAS  IKLAN  PRODUK  KOSMETIK  YANG  MENYESATKAN”  Fakultas Hukum, universitas Jember, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 4.
UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.