PENERAPAN METODE BALANCE SCORECARD SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (Studi Pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta)
Yulaikah* Sri Ayem Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa *yulaikah_ust@yahoo.com

## ABSTRACT
Regional  Tax  Agency  and  Financial  Management  (  DPDPK  )  Yogyakarta  is  one  of responsibility  center  in  the  structure  organizations  of  local  government  that  have  an important role in budget planning and controlling. This study aims to assess the performance of  DPDPK  during  2009-2012  by  using  balanced  scorecard  .  Balance  scorecard  is  a performance measurement which is translated into four perspectives of performance, namely: the  financial  perspective,  the  perspective  of  local  taxpayers,  internal  business  process perspective and learning and growth perspectives.
Based
on  the  analysis  of  performance  measurement  DPDPK  Yogyakarta  used  the  balanced scorecard method can be concluded that the DPPDK performance during the years of 2009- 2012 considered  quite  good. Thereby the balance scorecard is suitable to be applied to the DPDPK  Yogyakarta  because  it  can  provide  a  more  structured  and  comprehensive  in  all aspects of the performance of both financial and non-financial organizations.

## Keywords : Performance Measurement, Balanced Scorecard, Public Sector, DPDPK

## PENDAHULUAN
Organisasi pemerintah pada era sekarang  ini,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  diharapkan  untuk  dapat menjadi akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan  berfokus  pada  kinerja.  Organisasi pemerintah diminta untuk memenuhi harapan  berbagai  kelompok stakeholders yaitu  penerima  layanan,  karyawan,  lembaga pemberi pinjaman maupun hibah, masyarakat  dan  pembayar  pajak.  Tuntutan tersebut
mengharuskan
organisasi pemerintah  untuk  bertindak  profesional sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  organisasi swasta.
Untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah/sektor  publik,  maka  diperlukan suatu  sistem  berbasis  kinerja.  Kinerja  yang baik  harus  mempunyai  sistem  pengukuran kinerja yang  andal  dan berkualitas,  sehingga
diperlukan  penggunaan  ukuran  kinerja  yang tidak  hanya  mengandalkan  aspek  keuangan saja  tetapi  juga  memperhatikan  aspek-aspek nonkeuangan. Konsep balanced  scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1993)  merupakan  salah  satu  metode pengukuran  kinerja  dengan  memasukkan empat  aspek/perspektif  di  dalamnya  yaitu: (1)  perspektif  keuangan;  (2.)  perspektif pelanggan;  (3.) perspektif  proses  bisnis internal;  serta  (4.) perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan.
Dinas  Pajak  Daerah  dan  Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta merupakan  unsur  pemerintah  daerah  di bidang  pajak  daerah  dan  pengelolaan keuangan  daerah.  DPDPK  merupakan  salah satu  pusat    pertanggungjawaban  dalam struktur  organisasi  pemerintah.  Pusat-pusat pertanggungjawaban  organisasi  mempunyai
peran  yang sangat penting dalam melakukan perencanaan  dan  pengendalian  anggaran. DPDPK  yang  menjadi  salah  satu  pusat pendapatan  daerah,  memiliki  peran  dan tanggung jawab yang  besar terhadap pengelolaan  keuangan,  pendapatan  dan potensi  daerah  terutama  pengoptimalan pendapatan dari pajak daerah.
Pengukuran  kinerja  sektor  publik sangat  penting  untuk  menilai  akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan  keuangan  daerah.  Akuntabilitas bukan hanya sekedar
kemampuan
menunjukkan bagaimana uang publik
dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan  yang  menunjukkan bahwa  uang publik  tersebut  telah  dibelanjakan  secara ekonomis, efisien dan efektif serta manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  semua lapisan masyarakat.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, peneliti  ingin  mengaplikasikan  pengukuran kinerja  sektor  publik  dengan  menggunakan metode balanced scorecard sehingga pengukuran kinerja tersebut dapat berimbang antara  kinerja  keuangan  dan  nonkeuangan, dan  dapat  mengukur  apakah  visi,  misi  dan strategi  yang  dijalankan  sudah  terealisasi sesuai  keinginan,  sehingga  nantinya  dapat diketahui  apakah  kinerja  DPDPK  Kota Yogyakarta selama ini sudah dapat dikatakan baik atau belum.

## RUMUSAN MASALAH
Permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan balance scorecard pada organisasi sektor publik  khususnya  di  Dinas  Pajak Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana  hasil  kinerja  Dinas  Pajak Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan kota Yogyakarta bila diukur berdasarkan  perspektif  keuangan  pada balance scorecard ?
3. Bagaimana  hasil  kinerja  Dinas  Pajak Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan kota Yogyakarta bila diukur
berdasarkan  perspektif  wajib  pajak daerah pada balance scorecard ? 4.
Bagaimana  hasil  kinerja  Dinas  Pajak Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan kota Yogyakarta bila diukur berdasarkan  perspektif  proses  bisnis internal pada balance scorecard ?
5. Bagaimana  hasil  kinerja  Dinas  Pajak Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan kota Yogyakarta bila diukur berdasarkan  perspektif  pertumbuhan dan pembelajaran pada balance scorecard ?

## LANDASAN TEORI Organisasi Sektor Publik
Sektor publik adalah pemerintah ( government) yang memiliki peran atau tugas untuk menyejahterakan masyarakatnya, dalam  hal  ini  pemerintah  sendiri  diberi dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan  jasa  publik  yang  berdasarkan  hukum. Organiasi  sektor  publik  adalah  organisasi yang  berhubungan  dengan  kepentingan umum  dan  penyediaan  barang  atau  jasa kepada  publik  yang  dibayar  melalui  pajak atau  pendapatan  negara  lain  yang  diatur dengan hukum (Mahsun, 2011).

## Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran  kinerja  sektor  publik dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud. Pertama,  pengukuran  kinerja  sektor  publik dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kinerja pemerintah.  Ukuran  kinerja  dimaksudkan untuk  dapat  membantu  pemerintah  berfokus pada  tujuan  dan  sasaran  program  unit  kerja. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan  pembuatan  keputusan.  Ketiga,  ukuran kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pertanggungjawaban  publik dan memperbaiki komunikasi dengan pelanggan (Suwardika, 2011).
Pengukuran  kinerja  dapat  disimpulkan sebagai  suatu  metode  atau  alat  yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  rencana strategis  sehingga  dapat  diketahui  kemajuan
organisasi serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas. Jadi,  pengukuran  kinerja  adalah  proses menilai  kemajuan  pencapaian  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi guna mendukung pencapaian misi organisasi, termasuk  menilai  efisiensi  dan  efektifitas dari aktivitas-aktivitas organisasi.

## Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  merupakan  bagian penting dari proses pengendalian manajemen,  baik  orgisasi  publik  maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi  publik  berbeda  dengan  sektor swasta,  penekanan  dan orientasi  pengukuran kinerjanya  pun  terdapat  perbedaan.  Menurut Mahmudi (2010),  tujuan dilakukan penilaian kinerja  di  sektor  publik  adalah;  (1) Mengetahui  tingkat  ketercapaian  tujuan organisasi; (2) Menyediakan sarana pembelajaran  pegawai;  (3)  Memperbaiki kinerja  periode  berikutnya;  (4)  Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment; (5)  Memotivasi  pegawai;  dan (6) Menciptakan akuntabilitas publik.
Menurut  Mardiasmo  (2002)  manfaat pengukuran  kinerja  sektor  publik  bagi  pihak internal dan eksternal organisasi, antara lain; (1)  Memberikan  pemahaman  mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;  (2)  Memberikan  arah  untuk mencapai  kinerja  yang  telah  ditetapkan;  (3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian  kinerja  dan  membandingakan dengan  target  serta  melakukan  tindakan korektif  untuk  memperbaiki  kinerja;  (4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan  dan  hukuman  secara  objektif atas  pencapaian  prestasi  yang  diukur  sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;  (5)  Sebagai  alat  komunikasi antara  bawahan  dan  pimpinan  dalam  rangka memperbaiki kinerja organisasi;
(6) Membantu mengidentifikasi apakah
kepuasan  pelanggan  sudah  terpenuhi;  (7) Membantu memahami proses kegiatan instansi  pemerintah;  dan  (8)  Memastikan
bahwa  pengambilan  keputusan  dilakukan secara objektif.

## Balance Scorecard
Pada awal sekitar tahun 90an, balanced scorecard ditemukan  dan  digunakan  oleh Robert  S.  Kaplan  dan  David  P.  Norton sebagai  alat  pengukuran  kinerja  manajemen pada perusahaan-perusahaan swasta di Amerika. Secara harfiah, pengertian balanced  scorecard dapat  dibagi  dua  yaitu yang  diartikan  bagian  sebagai sebuah  kartu  laporan  kinerja  yang  berisikan angka-angka  dan
yang  artinya seimbang.
Kartu skor adalah kartu yang digunakan  untuk  mencatat  skor hasil  kinerja suatu  organisasi  atau  skor  individu.  Melalui kartu  skor,  skor  yang  hendak  diwujudkan organisasi  atau  individu  di  masa  depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya.  Hasil  perbandingan  tersebut digunakan  untuk  melakukan  evaluasi  atas kinerja  organisasi  atau  individu  yang bersangkutan.  Kata  berimbang  dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi atau  individu  diukur  secara  berimbang  dari dua aspek yaitu keuangan dan nonkeuangan, jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  internal dan  eksternal  (Rahmawati,  dkk.,  2006  dan Pratiwi, 2010).
Menurut  Kaplan  dan  Norton  (1996) balanced  scorecard adalah  suatu  kerangka kerja  baru  untuk  mengintegrasikan  berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan.  Selain  ukuran  kinerja  finansial masa lalu balanced scorecard juga memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa  depan  yang  meliputi:  perspektif pelanggan,  proses  bisnis  internal  dan pembelajaran serta pertumbuhan yang diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit  dan  ketat  kedalam  berbagai  tujuan dan ukuran nyata

## Keunggulan Penerapan Balance Scorecard
Dari  berbagai  literatur  dapat  disimpulkan bahwa keunggulan dalam penerapan balance
scorecard pada  suatu  organisasi  adalah sebagai berikut:
Mencakup
pengukuran kinerja nonfinansial dan sisi eksternal
Balanced  scorecard mengukur  kinerja nonfinansial  melalui  perpektif  kepuasan pelanggan,  bisnis  internal  dan  pertumbuhan serta  pembelajaran  sedangkan  pengukuran kinerja  pada  sisi  eksternal  adalah  perspektif kepuasan  pelanggan.  Dengan  demikian, balanced  scorecard dipandang  telah  secara komprehensif mengukur kinerja suatu organisasi.
1. Pengukuran kinerja yang koheren Maksudnya pengukuran kinerja dengan menggunakan balanced scorecard menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara  masing-masing  item  ukuran  kinerja yang diarahkan untuk mencapai visi organisasi.
2. Penilaian kinerja yang terukur
Semua  sasaran  strategis  dapat  diukur dengan  jelas  dengan  menggunakan  model balanced  scorecard baik  untuk  perspektif yang bersifat kuantitaif maupun kualitatif.
3. Keseimbangan dalam pengukuran berbagai aspek kinerja
Keseimbangan dalam perencanaan strategis  diwujudkan  kedalam  kinerja  setiap perspektif balanced  scorecard baik  untuk
perencanaan  jangka  panjang  atau  pendek, aspek  finansial  atau  nonfinansial,  ukuran kinerja  masa  lalu  atau  kinerja  masa  yang akan  datang  serta  sisi  eksternal  ataupun untuk internal organisasi.

## Balance Scorecard untuk Sektor Publik
Pada  awalnya balanced  scorecard didesain  untuk  organisasi  bisnis  yang bergerak  di  sektor  swasta,  namun  pada perkembangannya balanced  scorecard dapat diterapkan pada organisasi sektor publik dan organisasi  nonprofit  lainnya.  Tujuan  utama sektor  publik  bukan  berorientasi  pada  aspek finansial  semata.  Organisasi  sektor  publik mengukur  keberhasilan  melalui  kemampuan mengatur  pengeluaran  sejumlah  anggaran yang  berwujud  pada  kebutuhan  masyarakat, instansi  pemerintah  lain  dan  pemerintah pusat  ( stakeholders ).  Dengan  demikian, fokus  utama  organisasi  sektor  publik  bukan pada pencapaian tujuan finansial namun pada tujuan  yang  berfokus  pada  pelanggan  yaitu masyarakat dan pemerintah pusat. Keberhasilan  sektor  publik  diukur  melalui efektivitas  dan  efisiensi  dalam  memenuhi kebutuhan stakeholders yang  diwujudkan melalui tujuan-tujuan yang berwujud ( tangibles objectives ).

## Tabel 1 Perbedaan Perspektif Balanced Scorecard pada
Sektor Swasta dan Sektor Publik Perspektif Organisasi Swasta/Bisnis (Private Sector) Organisasi Pemerintah (Public Sector) Keuangan Bagaimana kita melihat dan memberikan nilai kepada pemegang saham? Bagaimana kita melihat dan memberikan nilai kepada masyarakat dan/atau pembayar pajak? Pelanggan Bagaimana pelanggan melihat dan mengevaluasi kinerja kita ? Bagaimana masyarakat pengguna layanan publik melihat dan mengevaluasi kinerja kita? Proses Internal Apa yang harus diunggulkan dari proses dan produk kita? Apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan hasil-hasil sesuai dengan yang diinginkan/diharapkan?
Pertumbuhan dan Pembelajaran Dapatkah kita melanjutkan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai kepada pelanggan, pemegang saham, karyawan, manajemen serta organisasi? Dapatkah kita melanjutkan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai untuk masyarakat/pembayar pajak, aparatur dan pejabat,
organisasi pemerintah, dan stakeholders . Sumber : Gaspersz, 2006
Organisasi  sektor  publik  menempatkan perpektif  pelanggan  sebagai  prioritas  utama dalam menjalankan organisasi, artinya strategi  organisasi  sektor  publik  akan ditujukan  untuk  peningkatan  pelayanan publik.  Setiap  target  kinerja  pada  perspektif keuangan,  bisnis  internal  dan  pertumbuhan serta  pembelajaran  akan  diarahkan  pada upaya-upaya peningkatan kepuasan pelanggan/publik,  tolok  ukur  sukses  atau gagalnya  penyelengaraan  suatu  layanan publik adalah kepuasan publik. Keberhasilan organisasi sektor publik  yang diukur melalui efektivitas  dan  efisisensi  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  membuat organisasi  sektor  publik  perlu  menetapkan indikator-indikator  dan  target  pengukuran kinerja yang berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran kinerja tersebut dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Dengan demikian strategy mapping balanced  scorecard pada  organisasi  sektor publik  tersaji  menjadi  seperti  yang  terlihat pada gambar 1.
Gambar 1.
Strategy Mapping Balanced Scorecard

## Pada Organisasi Sektor Publik
(Sumber: Robertson dalam Mahsun, 2009)

## Tujuan  dan  Manfaat  Penerapan  Balance
Scorecard Pada Sektor Publik
Tujuan penerapan balanced scorecard pada  pengukuran  kinerja  organisasi  publik adalah untuk menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran internal  dan  eksternal  untuk  menghasilkan berbagai  proses  manajemen  penting  (Sari, 2013) yaitu: (1) memperjelas dan menerjemahkan misi dan  strategi  organisasi; (2)  mengkomunikasikan  dan  mengaitkan berbagai    tujuan    dan    ukuran  strategis;  (3) merencanakan  dan  menetapkan  sasaran untuk  menyelaraskan  berbagai inisiatif organisasi;  dan  (4)  meningkatkan  umpan balik  dan        pembelajaran      utamanya didalam  membenahi    strategis  organisasi menuju pelayanan  yang   lebih  baik.
Melalui    sistem  pengukuran  kinerja balance  scorecard, organisasi  pemerintah akan  mampu  menjelaskan  misinya  kepada masyarakat  dan  dapat  mengidentifikasi indikator  kepuasan  masyarakat  secara  lebih transparan, objektif dan terukur serta mampu mengidentifikasi  proses  kerja  dan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan dalam  mencapai  misi  dan  strateginya.  Ada beberapa  manfaat  bagi  organisasi  sektor publik jika menggunakan balanced
scorecard ,  (Oskar,  2007)  dalam  Sari  (2013) yaitu:  (1) balance  scorecard menempatkan seluruh organisasi dalam proses pembelajaran;  (2)  keputusan  penganggaran menjadi  lebih  rasional;  (3)  memfasilitasi perbaikan kinerja; (4) memperbaiki komunikasi kepada stakeholders ; (5)
memberikan data untuk acuan.
Perspektif Pelanggan
Perspektif Keuangan
Perspektif Bisnis Internal
Perspektif Pertumbuhan dan
Pembelajaran

## METODE PENELITIAN Sifat Penelitian
Berdasarkan  fungsinya,  penelitian  ini termasuk  penelitian  evaluatif.  Penelitian evaluatif  dimaksudkan  untuk  mengukur keberhasilan  suatu  program,  produk  atau kegiatan tertentu (Danim, 2000).
Tujuan  penelitian  evaluatif  adalah untuk  mengetahui  keterlaksanaan  kebijakan, bukan  hanya  pada kesimpulan  sudah terlaksana  dengan  baik  atau  tidaknya,  tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang menjadi penyebabnya, terletak dimana titik kelemahannya dan kalau lemah apa sebabnya.
Dengan adanya penelitian evaluatif,  maka  sebuah  lembaga  dapat ditingkatkan  mutu  kinerjanya,  atau  dengan kata  lain  penelitian  evaluatif  ini  mempunyai manfaat  sebagai  pengembangan  kualitas (Arikunto, 2010: 37).

## Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus yaitu  pengumpulan  data  dengan  mengambil beberapa  elemen  dan  kemudian  masing- masing  elemen  diteliti  dan  dianalisis, kesimpulan  yang  dihasilkan  hanya  berlaku untuk elemen-elemen yang diteliti saja.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK)
Kota Yogyakarta. Pemilihan
lokasi penelitian dilakukan secara sengaja ( purposive )  dengan  pertimbangan  bahwa objek  penelitian  dianggap  relevan  dengan permasalahan yang diteliti.

## Variabel Penelitian
Berikut  adalah  tabel  tolok  ukur  penilaian kinerja  DPDPK  Kota  Yogyakarta  dengan metode balance scorecard :

## Tabel 2.
Tolok Ukur Pengukuran Kinerja DPDPK Kota Yogyakarta
Dengan Metode Balance Scorecard No Perspektif Tolok Ukur Sasaran Strategis 1. Keuangan a. Rasio Ekonomis b. Rasio Efektivitas c. Rasio Efisiensi Menigkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2. Masyarakat Pembayar Pajak a. Akuisisi Wajib Pajak (WP) Daerah b. Retensi WP Daerah c. Kepuasan WP Daerah Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah bertambah. Meningkatnya  pendapatan daerah. 3. Proses  Bisnis Internal a. Sarana dan Prasarana b. Proses c. Kepuasan Bekerja Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak daerah Peningkatan kualitas bekerja pegawai 4. Pertumbuhan dan Pembelajaran a. Retensi Pegawai b. Motivasi Kerja
c. Kesempatan Mengembangkan Diri d. Inovasi e. Suasana Bekerja Berkurangnya jumlah pegawai yang keluar Tingkat waktu penyelesain pekerjaan lebih cepat Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan menyengankan.
Sumber: Hasil analisis, 2013

## Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek dari  mana  data  dapat  diperoleh  (Arikunto,
2010:172).  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah berupa  data primer dan data sekunder.  Data primer  dalam penelitian
ini  diperoleh  dengan  cara  wawancara langsung (tidak terstruktur) dengan beberapa pegawai yang terkait secara langsung dengan data  dalam  penelitian  dan  penyebaran kuesioner  kepada  beberapa  pegawai  dinas pada setiap bagian atau unit kerja.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  antara  lain:  mengambil  dan mengolah  data  yang  sudah  ada,  yakni dokumen-dokumen yang dimiliki oleh organisasi  seperti:  struktur  organisasi,  data mengenai  laporan  keuangan  organisasi,  data mengenai  jumlah  pelanggan  wajib  pajak daerah serta data pendukung lainnya.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  antara  lain  dilakukan  dengan  melakukan wawancara (tidak terstruktur) dengan bagian- bagian  yang  terkait  dengan  pembahasan dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  metode pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan membagikan  kuesioner  kepada  40  pegawai DPDPK  yang  nantinya  hasil  pengolahan kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur  kinerja  organisasi  dari  perspektif proses  bisnis  internal  serta  perspektif pertumbuhan  dan  pembelajaran.  Kemudian untuk  metode  dokumentasi  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data keuangan  (anggaran  dan  realisasi  anggaran)
serta  data    yang  mencakup  perspektif  wajib pajak  daerah  dan  perspektif  proses  bisnis internal.

## Skala dan Instrumen Penelitian
Skala  pengukuran  merupakan  kesepakatan yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk menentukan  panjang  pendeknya  interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut  bila  digunakan  dalam  pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sedangkan  alat  ukur  yang  digunakan  dalam penelitian  tersebut  dinamakan  instrumen penelitian (Sugiyono, 2010).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan skala likert dengan interval 1-5 sebagai skala pengukuran  untuk  menilai  sikap,  pendapat maupun persepsi seseorang atau sekelompok orang  terhadap  kinerja  DPDPK  Kota Yogyakarta dengan metode balance scorecard .  Sedangkan  instrumen  penelitian yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  rasio keuangan ( value for money ) untuk perspektif keuangan, analisis persentase akusisi, retensi serta  kepuasan  wajib  pajak  daerah  (WPD) untuk perspektif  WPD serta kuesioner untuk perspektif  proses  bisnis  internal  serta perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran. Pada tabel berikut disajikan penjelasan untuk masing-masing  skala  pengukuran  yang dimaksud.

## 1. Skala Pengukuran Perspektif Keuangan
Tabel 3 Skala Pengukuran Perspektif Keuangan Skala Kinerja Keuangan Nilai Konversi Kategori RASIO EKONOMIS <80% 5 Sangat Ekonomis 80% - 85% 4 Ekonomis 85% - 90% 3 Cukup Ekonomis 90% - 95% 2 Tidak Ekonomis >95% 1 Sangat Tidak Ekonomis RASIO EFEKTIVITAS >95% 5 Sangat Efektif 80% - 95% 4 Efektif 65% - 80% 3 Cukup Efektif 50% - 65% 2 Tidak Efektif <50% 1 Sangat Tidak Efektif
RASIO EFISIENSI <100% 5 Sangat Efisien 100% - 110% 4 Efisien 110% - 120% 3 Cukup Efisien 120% - 130% 2 Tidak Efisien >130% 1 Sangat Tidak Efisien Sumber : Sugiyono, 2010, diolah kembali. 2. Skala Pengukuran Perspektif Masyarakat Pembayar Pajak (WPD)
Tabel 4 Skala Pengukuran Perspektif WPD Skala Kepuasan WPD Nilai Konversi Kategori AKUSISI WPD Peningkatan 5 Baik Konstan/Fluktuatif 3 Sedang Menurun 1 Kurang RETENSI WPD Peningkatan 5 Baik Konstan/Fluktuatif 3 Sedang Menurun 1 Kurang KEPUASAN WPD 81,26 - 100,00 5 Sangat Baik 62,51 -   81,25 4 Baik 43,76 -   62,50 3 Kurang Baik 25,00 -   43,75 2 Tidak Baik <25,00 1 Sangat Tidak Baik Sumber : Sugiyono, 2010, diolah kembali.
3. Skala Pengukuran Perspektif Kuesioner Tabel 5 Skala Pengukuran Kuesioner Skala Kategori 5 Sangat Setuju/Sangat Puas 4 Setuju/Puas 3 Cukup Setuju/Cukup Puas 2 Tidak Setuju/Tidak Puas 1 Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Puas
Sumber : Sugiyono, 2010, diolah kembali.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pegawai  pada  DPDPK  Kota  Yogyakarta. Sampel untuk kuesioner dalam penelitian ini berjumlah  40  responden  dari  populasi sebanyak 140  jumlah  pegawai  pada  DPDPK Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2013.  Hasil pengolahan  kuesioner  tersebut  dijadikan dasar  untuk  menilai  kinerja  DPDPK  dari perspektif  proses  bisnis  internal  serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

## Pengujian Instrumen Penelitian
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menguji kuesioner  yang  nantinya  digunakan  untuk mengukur  kinerja  DPDPK  berdasarkan perspektif  proses  bisnis  internal  serta perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran. Data  diuji  dengan  menggunakan  SPSS  versi 16.0. Penelitian diharapkan dapat memperoleh  hasil  yang  objektif  ( valid )  dan dapat diuji konsistensinya ( reliability ).
Pengujian dengan menggunakan uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment (Pearson) yaitu,  pertanyaan dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r  tabel.  Nilai  r  tabel  dalam  penelitian  ini adalah  0,312  dengan degree  of  fredom (df) sebesar  5%  atau  0,05  sedangkan  uji reliabilitas menggunakan Alpha dengan nilai > 70% (Ghozali: 2011).

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif  dan  kualitatif  yaitu  peneliti melakukan  pengumpulan  data  yang  terdiri dari  data  keuangan  dan  nonkeuangan, kemudian  mengolah  data,  menganalisis  data dan mengambil kesimpulan. Dengan menggunakan  skala likert pada  interval  1 5 maka  nilai  kinerja  akhir  DPDPK  Kota Yogyakarta  dapat  mencerminkan  kategori kinerja  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 6 Penilaian Akhir Kinerja Balance
Scorecard Nilai Skala Kategori >90% 5 Sangat Baik 80% - 90% 4-4,9 Baik 70% - 80% 3-3,9 Cukup Baik 60% - 70% 2-2,9 Tidak Baik <60% 1-1,9 Sangat Tidak Baik
Sumber : Sugiyono, 2010, diolah kembali

## PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian
Dinas  Pajak  Daerah  dan  Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta merupakan  unsur  pelaksana  pemerintah daerah di bidang pajak daerah dan
pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  walikota  melalui  sekretaris daerah.  DPDPK  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan  di  bidang  pajak  daerah  dan pengelolaan keuangan daerah.
Menjadi fasilitator dan motivator  pengelolaan  pajak  daerah  dan keuangan  daerah  yang  efektif,  efisien, transparan dan accountable untuk mendukung ketatalaksanaan pemerintah daerah  yang  berkualitas DPDPK  yaitu Mewujudkan  peningkatan pelayanan  dan  pendapatan  daerah  melalui pajak  daerah  dan  mewujudkan  peningkatan dan  pengembangan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  efektif,  efisien,  transparan  dan accountable
Pengukuran Kinerja
DPDPK Kota Yogyakarta  Dengan  Metode  Balance Scorecard 1. Perspektif Keuangan
Seperti  yang  tercantum  dalam balance scorecard DPDPK Kota Yogyakarta, sasaran strategik  untuk  perspektif  keuangan  adalah tercapainya efektivitas dan efesiensi penggunaan  dana.  Pengukuran  yang  akan dilakukan  dalam  perspektif  ini  ditujukan untuk melihat bagaimana keberhasilan DPDPK  Kota  Yogyakarta  dalam  mengelola anggaran belanja dan pendapatannya. Penilaian  perspektif  keuangan  dilakukan dengan  mengggunakan  perhitungan  analisis rasio  ekonomis,  efektivitas  dan  efisiensi ( value  for  money )  dengan  membandingkan jumlah  anggaran  belanja  dan  pendapatan DPDPK.
Rekapitualasi  hasil  nilai  kinerja  perspektif keuangan terlihat pada tabel 7 berikut:

## Tabel 7 Rekapitulasi Nilai Kinerja Perspektif Keuagan DPDPK Kota Yogyakarta
Tahun Rasio Ekonomis Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Jumlah 2009 86,45% 102,41% 16,93% 2010 91,50% 98,81% 12,05% 2011 89,37% 103,32% 13,15% 2012 84,13% 105,45% 9,74% Rata-rata 87,86% 102,50% 12,98% Cukup Ekonomis Sangat Efektif Sangat Efisien Nilai 3 5 5 13 Skor Rata-rata 4,33 Kategori Baik Sumber : Data sekunder, diolah (2013)
Rata-rata rasio ekonomis selama empat tahun berturut-turut  yaitu  tahun  2009-2012  adalah sebesar  87,86%,  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  selama  tahun  2009-2012  DPDPK telah  melakukan  penghematan  belanja  dinas sebesar 12,30% atau sebesar Rp 58.813.740.744,00  (selisih  antara  anggaran belanja  dan  realisasi  belanja)  dari  total anggaran  belanja  dinas.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  DPDPK Kota  Yogyakarta  selama  empat  tahun tersebut  cukup  ekonomis  karena  persentase rasionya  berada  diantara  85%-90%.  Dengan menggunakan  skala  likert  maka  nilai  untuk rasio ekonomis adalah 3 dan termasuk dalam kategori cukup ekonomis .
Rasio  efektivitas  pada  tahun  anggaran  2009 ke tahun anggaran 2010 mengalami penurunan  sebanyak  3,6%  dan  pada  tahun anggaran  2010  ke  tahun  anggaran  2011 mengalami kenaikan sebanyak 4,51. Sedangkan  pada  tahun  anggaran  2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,13%. Rata-rata  rasio  efektivitas  selama  empat tahun  berturut-turut  yaitu  tahun  2009-2012 adalah  sebesar  102,50%,  artinya  DPDPK mampu  menghasilkan  pendapatan  sebanyak 1,03  kali  dari  yang  ditargetkan.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  DPDPK
Kota  Yogyakarta  selama  empat  tahun tersebut  sangat  efektif  karena  persentase rasionya lebih dari 95%. Dengan menggunakan  skala likert maka  nilai  untuk rasio  efektivitas  DPDPK  adalah 5 dan termasuk kategori sangat efektif .
Rasio efiseinsi pada tahun anggaran 2009 ke tahun  anggaran  2010  mengalami  penurunan sebanyak  4,88%  dan  pada  tahun  anggaran 2010  ke  tahun  anggaran  2011  mengalami kenaikan  sebanyak  1,2%.  Sedangkan  pada tahun  anggaran  2012  mengalami  penurunan sebesar  3,51%.  Rata-rata  rasio  efisiensi selama  empat  tahun  berturut-turut  yaitu tahun  2009-2012  adalah  sebesar  12,99%, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja DPDPK Kota Yogykarta selama empat tahun tersebut  sangat  efisien  karena  persentase rasionya kurang dari 100%. Dengan menggunakan  skala likert maka  nilai  untuk rasio  efisensi  adalah 5 dan  termasuk  dalam kategori sangat efisien .
Berdasarkan  penilaian  kinerja  keuangan
DPDPK
Kota Yogyakarta dengan menggunakan  metode  analisis value  for money tersebut,  maka  secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  DPDPK  dari perspektif  keuangan  dianggap baik dengan
nilai  rata-rata  sebesar 4,33 sebagaimana terlihat pada tabel 7 tersebut.

## 2. Perspektif Masyarakat Pembayar Pajak (Wajib Pajak Daerah/WPD)
Untuk melaukan  penilaian  kinerja  perspektif wajib  pajak  daerah  dilakukan  dengan menggunakan  3  variabel  tolok  ukur  yaitu akuisisi  WPD,  retensi  WPD  dan  kepuasan WPD. Akuisisi WPD merupakan kemampuan  organisasi  dalam  memperoleh WPD  baru.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari persentase  tambahan  wajib  pajak  daerah yang  berhasil  diperoleh  DPDPK  Kota Yogyakarta.  Dari  jumlah wajib pajak daerah Kota  Yogyakarta  selama  tahun  2009-2012 diketahui  bahwa  terjadi  kenaikan  jumlah pajak  dari  tahun  ke  tahun,  namun  jumlah WPD  baru  dari  tahun  ke  tahun  sendiri mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  akuisisi  wajib  pajak daerah  DPDPK  tahun  2010-2012  dinilai kurang dan diberi skor 1 .
Retensi  WPD  digunakan  untuk  mengukur tingkat  dimana  DPDPK  Kota  Yogyakarta dapat  mempertahankan  hubungan  dengan wajib pajak daerah. Dari perhitungan jumlah kenaikan  atau  penurunan  WPD  Kota Yogyakarta  diketahui  bahwa  persentase retensi WPD menunjukkan angka pertumbuhan  dari  tahun  2010-2011  sebesar 100% artinya
DPDPK
mampu mempertahankan  semua  wajib  pajaknya bahkan  berhasil  menarik  wajib  pajak  baru. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya  jumlah  wajib  pajak  setiap
tahunnya  meskipun  pada  tahun  2012  retensi WPD  mengalami  penurunan  sebesar  3,44%. Namun demikian secara keseluruhan, tingkat retensi  wajib  pajak  daerah  DPDPK  dalam kurun  waktu  2009  hingga  2012  dinilai baik dan diberi skor 5 . Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/wajib pajak daerah (WPD), pada tahun  2013  Unit  pelayanan  bidang  pajak daerah  melakukan  survei  dengan  menyebar kuesioner  kepada  150  wajib  pajak  daerah sebagai  responden.  Hasil  Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM)  unit  pelayanan  bidang pajak daerah menunjukkan bahwa masyarakat  merasa  puas  dengan  pelayanan yang  diberikan  oleh  unit  pelayanan  bidang pajak  daerah  DPDPK  Kota  Yogyakarta dengan  nilai  sebesar 79,45 dan  termasuk kategori baik .  Tingkat  kepuasan  WPD  juga dapat dinilai dari jumlah kenaikan (penurunan)  pendapatan  asli  daerah  yang berupa realisasi pajak daerah selama 4 tahun berturut-turut  yaitu  dari  tahun  2009-2012. Data  realisasi  pajak  daerah  menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah terus meningkat dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2012 dengan  peningkatan  sebesar  8,18%,  35,04% dan  73,35%  atau  rata-rata  pertumbuhan berdasarkan  tahun  dasar  2009  sebesar 38,86%.
Berdasarkan pembahasan tiap variabel tingkat kepuasan WPD tersebut, maka secara keseluruhan  penilaian  kinerja  perspektif WPD  dikategorikan cukup  baik/cukup puas dengan  nilai  rata-rata  sebesar 3,3 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 8.Nilai Kinerja Perspektif Masyarakat Pembayar Pajak (WPD)
No. Varibel Perspektif WPD Nilai Kategori 1. Akuisisi WPD 1 2. Retensi WPD 5 3. Kepuasan WPD 4 Jumlah 10 Nilai Rata-rata 3,33 Cukup Baik
Sumber: Data Penelitian, diolah kembali (2013).

## 3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Penilaian  kinerja  dengan  perspektif  proses bisnis  dan  internal  dilakukan  dengan membagikan  kuesioner  kepada  40  pegawai DPDPK,  dari  40  responden  mayoritas berumur  36-46  tahun  sebanyak  42,5%, berjenis kelamin wanita sebanyak 60%, latar belakang  pendidikan  terakhir  47,5%  adalah S1 sedangkan masa kerja responden mayoritas  sudah  lebih  dari  10  tahun  yaitu sebanyak 50%.
Selanjutnya,  penulis  melakukan  pengujian validitas  dan  reabilitas  pada  instrumen penelitian  berupa  kuesioner  yang  nantinya akan  digunakan  untuk  menilai  prespektif proses  bisnis  internal  serta  perspektif pertumbuhan  dan  pembelajaran.  Berikut adalah  rekapitulasi  hasil  pengujian  validitas dan  reabilitas  kuesioner  untuk  prespektif proses bisnis internal yang terlihat pada tabel 9 berikut:

## Tabel 9. Hasil Uji Validitas Perspektif Proses Bisnis Internal
No. Variabel/Indikator r hitung r tabel Keterangan 1. Sarana dan Prasarana 1 0.371 0.312 Valid 2 0.541 0.312 Valid 3 0.347 0.312 Valid 4 0.707 0.312 Valid 5 0.418 0.312 Valid 6 0.611 0.312 Valid 7 0.640 0.312 Valid 2. Proses Kedisiplinan Pegawai 1 0.713 0.312 Valid 2 0.463 0.312 Valid 3 0.513 0.312 Valid 4 0.565 0.312 Valid 5 0.770 0.312 Valid Ketepatan Penyampaian Laporan 1 0.383 0.312 Valid 2 0.480 0.312 Valid 3 0.627 0.312 Valid 4 0.611 0.312 Valid 5 0.780 0.312 Valid Ketaatan Terhadap SOP 1 0.641 0.312 Valid 2 0.651 0.312 Valid 3 0.680 0.312 Valid 4 0.325 0.312 Valid
5 0.677 0.312 Valid Kinerja Pelayanan Internal 1 0.494 0.312 Valid 2 0.451 0.312 Valid 3 0.612 0.312 Valid 4 0.661 0.312 Valid 5 0.529 0.312 Valid 6 0.561 0.312 Valid 7 0.666 0.312 Valid 3. Kepuasan Bekerja 1 0.538 0.312 Valid 2 0.424 0.312 Valid 3 0.407 0.312 Valid 4 0.677 0.312 Valid 5 0.703 0.312 Valid 6 0.441 0.312 Valid Sumber: Data Primer, Diolah 2014
Validitas  adalah  tingkat  keandalan  dan kesahihan  alat  ukur yang  digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan  alat  ukur  yang  dipergunakan untuk mendapatkan  data itu valid  atau dapat digunakan  untuk  mengukur  apa  yang seharusnya  di  ukur  (Sugiyono,  2013:121). Suatu  pernyataan  dikatakan  valid  apabila nilai  r  hitung  lebih  besar  dari  r  tabel  untuk degree  of  freedom (df)  =  n-2,  dalam  hal  ini adalah  jumlah  sampel  (Ghozali,  2011).  Dari hasil  pengujian  validitas  pada  tabel  9. tersebut terlihat bahwa semua indikator pada setiap  item  pertanyaan  dalam  kuesioner dinyatakan valid.
Uji  reliabilitas  berguna  untuk  menetapkan apakah  instrumen  yang  dalam  hal  ini kuesioner  dapat  digunakan  lebih  dari  satu kali,  paling  tidak  oleh responden  yang  sama akan menghasilkan data yang konsisten. Instrumen  penelitian  dikatakan reliabel  apabila  nilai
-nya
lebih  besar  dari  70%  atau  0,70  (Ghozali, 2011).  Dari  hasil  uji  reabilitas  dengan bantuan  SPSS  16  diketahui  bahwa  semua indikator pertanyaan dalam kuesioner perspektif  proses  bisnis  internal  dinyatakan reliabel seperti terlihat dalam tabel 10.

## Tabel 10.
Hasil Uji Reabilitas Perspektif Proses Bisnis Internal
No. Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 1. Sarana dan Prasarana 0.780 Reliabel 2. Proses Kedisiplinan Kehadiran Pegawai 0.806 Reliabel Ketepatan Penyampaian Laporan 0.789 Reliabel Ketaatan Terhadap SOP 0.773 Reliabel Kinerja Pelayanan Internal 0.810 Reliabel 3. Kepuasan Bekerja 0.776 Reliabel
Sumber: Data Primer, Diolah 2014
Kemudian untuk melihat  jawaban responden dalam  mendukung  tujuan  organisasi  dalam memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban  yang  optimal  terhadap masyarakat,  dilakukan  analisis  deskriptif terhadap jawaban responden dalam kuesioner.  Berdasarkan  hasil  penjelasan distribusi  jawaban  responden  pada  masing-
masing  variabel  dalam  perspektif  proses bisnis  internal  tersebut,  sebagian  besar responden  menyatakan  cukup  puas  atas upaya  DPDPK  dalam  mendukung  tujuan organisasi dengan nilai rata-rata sebesar 3,96 sebagaimana  ditunjukkan  oleh  tabel  11 berikut:
Tabel 11. Nilai Perspektif Proses Bisnis Internal No. Variabel Nilai Rata-rata Kategori 1. Sarana dan Prasarana 3,91 2. Proses 3,84 3. Kepuasan Bekerja 4,12 Rata-rata 3,96 Cukup Baik Sumber: Data Primer, Diolah 2014
Dari  tabel  11.  tersebut,  nilai  terendah perspektif proses bisnis internal terletak pada variabel  proses  yaitu  sebesar  3,84  yang menyangkut kedisiplinan kehadiran pegawai, ketepatan  penyampaian  laporan,  ketaatan terhadap  Prosedur  Operasi  Standar  (POS) serta kinerja pelayanan internal.

## 4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Pada  perspektif  ini,  pengukuran  dilakukan dengan  4  tolok  ukur  penilaian  kinerja  yang meliputi:  retensi  pegawai,  motivasi  kerja pegawai,  kesempatan  mengembangkan  diri,
inovasi dan suasana dalam bekerja. Variabel retensi pegawai dinilai dengan menggunakan perbandingan  jumlah  karyawan  yang  masuk dan keluar selama tahun 2009-2012, sedangkan  untuk  ketiga  variabel  sisanya dinilai dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan  kepada  40  pegawai  DPDPK. Responden  dalam  persepektif  pertumbuhan dan  pembelajaran  adalah  sama  dengan  yang responden  pada  perspektif  proses  bisnis  dan internal.
Berdasarkan hasil uji validitas dan reabilitas, kuesioner dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran  dinyatakan  valid  dan  reliabel, seperti terlihat pada tabel 12 dan tabel 13.

## Tabel 12.
Hasil Uji Validitas Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran No. Variabel/Indikator r hitung r tabel  Keterangan 1. Motivasi Kerja Pegawai 1 0.568 0.312 Valid 2 0.606 0.312 Valid 3 0.530 0.312 Valid 4 0.701 0.312 Valid 5 0.640 0.312 Valid 6 0.533 0.312 Valid 7 0.490 0.312 Valid 2. Kesempatan Mengembangkan Diri 1 0.489 0.312 Valid
2 0.499 0.312 Valid 3 0.803 0.312 Valid 4 0.798 0.312 Valid 5 0.573 0.312 Valid 3. Inovasi 1 0.562 0.312 Valid 2 0.733 0.312 Valid 3 0.768 0.312 Valid 4 0.787 0.312 Valid 5 0.457 0.312 Valid 4. Suasana Dalam Bekerja 1 0.402 0.312 Valid 2 0.497 0.312 Valid 3 0.776 0.312 Valid 4 0.655 0.312 Valid 5 0.659 0.312 Valid 6 0.668 0.312 Valid Sumber: Data Primer, Diolah 2014 Tabel 13. Hasil Uji Reabilitas Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran No. Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 1. Motivasi Kerja Pegawai 0.824 Reliabel 2. Kesempatan Mengembangkan Diri 0.826 Reliabel 3. Inovasi 0.849 Reliabel 4. Suasana Dalam Bekerja 0.822 Reliabel Sumber: Data Primer, Diolah 2014 Dari jumlah pegawai DPDPK Kota Yogyakarta yang masuk dan keluar diketahui bahwa retensi pegawai dari tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya,  sedangkan  untuk  tahun  2012 mengalami  penurunan.  Keluarnya  pegawai DPDPK  sendiri  lebih  dikarenakan  pegawai yang  bersangkutan  telah  memasuki  masa pensiun. Dengan skala likert retensi pegawai DPDPK  Kota  Yogyakarta  dinilai kurang dan diberi skor 1 .
Motivasi  kerja  pegawai  merupakan  variabel yang  menggambarkan  tingkat  kepuasan pegawai  DPDPK  atas  kebijakan-kebijakan yang  diterapkan  pada  organisasi.  Distribusi jawaban  responden  menunjukkan  sebagian besar  responden  menyatakan  termotivasi
dalam  bekerja,  dengan  menggunakan  skala likert nilai rata-rata tingkat motivasi pegawai dalam bekerja didapat hasil sebesar 3,98 atau dapat dikategorikan pegawai cukup termotivasi.
Variabel  kesempatan  mengembangkan  diri menggambarkan  tingkat  kepuasan  pegawai DPDPK
atas program-program pengembangan diri yang diterapkan organisasi.  Dalam  variabel  kesempatan pengembangan diri, distribusi jawaban responden  secara  keseluruhan  menunjukkan tingkat kepuasan  yang tinggi  yaitu sebanyak 58%  responden  menyatakan  setuju  dengan sistem  yang  diterapkan  organisasi  dalam mengembangkan  kapasitas  sumber  daya manusia  di  DPDPK.  Dengan  menggunakan
skala  likert  secara  umum  didapat  nilai  rata- rata  tingkat  kepuasan  responden  terhadap kesempatan pengembangan diri yang diterapkan  DPDPK  sebesar 3,82 atau  dapat dikategorikan setuju . Inovasi merupakan variabel yang
menunjukkan adanya kesempatan bagi pegawai DPDPK untuk kreatif dan menemukan  hal-hal  baru  dalam  upaya peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pada  variabel  inovasi,  distribusi  jawaban responden  secara  keseluruhan  menyatakan
bahwa sebagain besar pegawai telah melakukan  inovasi  dalam  bekerja  dengan presentase  jawaban  setuju  sebesar  71,5  %. Dengan  menggunakan  skala  likert,  maka nilai  rata-rata  tingkat  inovasi  pegawai DPDPK  adalah  sebesar 3,85 atau  dapat dikategorikan setuju .
Dari  hasil  penjelasan  tiap  variabel  yang menjadi  tolok  ukur  perspektif  pertumbuhan dan  pembelajaran  tersebut,  maka  secara umum  hasil  akhir  penilaian  kinerja  untuk perspektif ini dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 14. Nilai Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran No. Variabel Nilai Rata-rata Kategori 1. Retensi Pegawai 1 2. Motivasi Kerja 3,98 3. Kesempatan Mengembangkan Diri 3,82 4. Inovasi Pegawai 3,85 5. Suasana dalam Bekerja 3,87 Rata-rata 3,30 Cukup Baik Sumber: Data Primer, Diolah 2014 Hasil Pengukuran
Kinerja dengan

## Balance Scorecard
Berdasarkan  penilaian  kinerja  dengan  empat perspektif di atas, maka hasil kinerja DPDPK
Kota  Yogyakarta  secara  keseluruhan  selama tahun 2009-2012 berdasarkan masing- masing perspektif dapat dilihat pada tabel 15. berikut:

## Tabel 15.

## Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja DPDPK Kota Yogykarta Dengan Metode Balance Scorecard
No. Perspektif Tolok Ukur Nilai Per Variabel Nilai Kinerja Akhir Nilai Kinerja Akhir (%) 1. Keuangan a. Rasio Ekonomis 3 60 a. Rasio Efektivitas 5 100 b. Rasio Efisiensi 5 100 Jumlah Skor 13 4,33 86,6 2. Masyarakat Pembayar Pajak (WPD) a. Akuisisi WPD 5 100 b. Retensi WPD 1 20 c. Kepuasan WPD 4 80 Jumlah Skor 10 3,33 66,6 3. Proses Bisnis Internal a. Sarana & Prasarana 3,91 78,2 b. Proses 3,84 76,8 c. Kepuasan Bekerja 4,12 82,4 Jumlah Skor 11,87 3,96 79,13 4. Pertumbuhan dan Pembelajaran a. Retensi Pegawai 1 20 b. Motivasi Kerja 3,98 79,6 c. Kesempatan Mengembangkan Diri 3,82 76,4
d. Inovasi 3,85 77 e. Suasana Dalam Bekerja 3,87 77,4 Jumlah Skor 16,52 3,30 66,08 Jumlah Total 14,92 298,41 Nilai Rata-rata Total 3,73 74,60
sumber: data penelitian yang diolah kembali
Pada  tabel  15.  tersebut  menunjukkan  bahwa nilai  tertinggi  kinerja  DPDPK  terletak  pada perspektif  keuangan  yaitu  sebesar  4,33  atau 86,6%  dan  nilai  kinerja  terendah  ada  pada perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran yaitu  sebesar  3,30  atau  66,08%.  Dengan demikian,  secara  keseluruhan  nilai  capaian akhir  kinerja  DPDPK  Kota  Yogyakarta selama  4  tahun  (2009-2012)  adalah  sebesar 3,73 atau 74,60% dan dengan menggunakan skala  likert  maka  nilai  kinerja  tersebut termasuk dalam kategori Cukup Baik.

## SIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis data  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Metode balance scorecard dapat diterapkan pada DPDPK Kota
Yogyakarta sebagai tolok ukur pengukuran  kinerja  organisasi  karena DPDPK sendiri telah
memformulasikan visi, misi, dan strategi organisasinya dengan jelas.
2. Penilaian kinerja DPDPK Kota Yogyakarta  dari  perspektif  keuangan dinilai  baik  dengan  nilai  rata-rata sebesar  4,33  menunjukkan  bahwa DPDPK  mampu  mengelola  anggaran pendapatan  dan  belanjanya  secara efektif dan efisien.
3. Pada  perspektif  masyarakat  pembayar pajak,  kinerja  DPDPK  dikategorikan cukup  baik  dengan  nilai  rata-rata sebesar  3,3  yang  berarti  bahawa DPDPK dinilai telah mampu memberikan  tingkat  kepuasan  yang cukup kepada wajib pajak daerah.
4. Pada  perspektif  proses  bisnis  internal, kinerja  DPDPK  dinilai  cukup  baik dengan  nilai  rata-rata  sebesar  3,96
dengan  nilai  terendah  pada  variabel proses  yang  menyangkut  kedisiplinan kehadiran pegawai, ketepatan penyampaian laporan, ketaatan terhadap  Prosedur  Operasi  Standar (POS),  dan  kinerja  pelayanan  internal. Melalui  kuesioner  yang  dibagikan kepada  40  pegawai  DPDPK  sebagai respondennya diketahui bahwa sebagian  besar  responden  menyatakan cukup  puas  atas  upaya  DPDPK  dalam mendukung tujuan organisasi.
5. Pada  perspektif  pertumbuhan  dan pembelajaran,  secara  umum  nilai  rata- rata  kinerja  DPDPK  adalah  3,30  atau dikategorikan  cukup  baik.  Nilai  rata- rata  terendah  terletak  pada  variabel retensi  pegawai  yang  berarti  bahwa jumlah pegawai yang keluar dari tahun ke tahun semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan  banyak  pegawai  DPDPK yang telah memasuki masa pensiun.
6. Secara  keseluruhan,  penilaian  kinerja DPDPK  Kota  Yogyakarta  dengan metode balance  scorecard dalam kurun  waktu  4  tahun  (2009-2012) dinyatakan  cukup  baik  dengan  skor rata-rata  sebesar  3,73  atau  74,60%. Nilai  kinerja  akhir  DPDPK  yang berada pada kisaran 70%-80% tersebut mengindikasikan  bahwa  masih  banyak hal  yang  harus  ditingkatkan  oleh DPPDK  dalam  memberikan  pelayanan maupun pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Selain itu, kategori kinerja  DPDPK  yang  cukup  baik  juga menunjukkan  bahwa  DPDPK  belum secara maksimal melaksanankan program/kegiatan  yang  ada  dalam rencana strategis organisasi.

## Implikasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  didapat beberapa  hasil  temuan  yang  berimplikasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain:
1. Aspek  penyebab  tinggi  rendahnya retensi  pegawai  pada  organisasi  sektor publik  berbeda  dengan  sektor  swasta. Pada  sektor  swasta,  tingkat  retensi pegawai  pada  umumnya  dipengaruhi oleh  aspek  internal  perusahaan  seperti suasana  dalam  bekerja  dan  tingkat kompensasi/gaji  yang  diberikan  oleh perusahaan. Sedangkan dalam
penelitian  ini,  tingkat  retensi  pegawai DPDPK lebih disebabkan oleh banyaknya  pegawai  dinas  yang  telah memasuki masa pensiun.
2. Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa hasil  kinerja  pada  perspektif  keuangan tidak dipengaruhi secara langsung oleh hasil  kinerja  pada  ketiga  perspektif lainnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian ini nilai tertinggi terletak pada perspektif keuangan, namun hal tersebut tidak diikuti dengan nilai yang sama  pada  ketiga  perspektif  lainnya. Artinya,  kinerja  organisasi  sektor publik yang baik dilihat dari perspektif keuangan belum tentu menggambarkan kepuasan  yang  tinggi  pula  bagi masyarakat  sehingga  organisasi  sektor publik  masih  perlu  meningkatkan kinerja organisasinya dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengoptimalan keterampilan dan keahlian  sumber  daya  manusianya maupun  pembenahan  sistem  kinerja internal organisasinya.
Berdasarkan  temuan-temuan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pada organisasi  sektor  swasta  berbeda  dengan pengukuran  kinerja  pada  organisasi  sektor publik dimana tujuan utamanya terletak pada perspektif wajib pajak daerah bukan perspektif keuangan. Hal tersebut mendukung  teori strategy  mapping  balance scorecard pada organisasi sektor publik yang
telah dirumuskan sebelumnya oleh Robertson.
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Penilaian kinerja pada  perspektif pertumbuhan  dan  pembelajaran  belum dilakukan secara menyeluruh dikarenakan  keterbatasan  data  berupa data pegawai DPDPK Kota Yogyakarta yang mengikuti pelatihan/diklat/seminar.  Hal  tersebut dikarenakan tidak adanya sistem administrasi  pencatatan  yang  memadai serta  berganti-gantinya  pegawai  yang bertanggung jawab atas urusan administrasi tersebut yang tidak meninggalkan salinan data/arsip.
2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  (wawancara)  masih terbatas.
Peneliti belum bisa melakukan wawancara secara terstruktur  untuk  menggali  informasi lebih  mendalam  berkaitan  dengan obyek yang diteliti.
3. Penelitian  ini  tidak  sampai  mengukur outcome s  atau  dampak  langsung  bagi kinerja  DPDPK  Kota  Yogyakarta  di masa mendatang setelah adanya penelitain ini. Peneliti tidak melakukan penelusuran  lebih  lanjut  kepada  objek yang  diteliti  atas  temuan-temuan  dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan penelitian  yang  telah  diuraikan  tersebut, maka  saran-saran  yang  dapat  diberikan adalah sebagai berikut:
a. Bagi DPDPK Kota Yogyakarta
1) DPDPK  Kota  Yogyakarta  sebaiknya lebih  banyak  meningkatkan  kinerja dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk meningkatkan kapabilitas  sumber  daya  manusia dalam organisasi, salah satunya dengan cara  memberikan  pelatihan-pelatihan berkesinambungan kepada seluruh pegawai secara merata.
2) DPDPK  Kota  Yogyakarta  sebaiknya mulai  melakukan  pembenahan  sistem administrasi  tata  usaha  atau  kearsipan agar  jika  sewaktu-waktu  diperlukan, data-data dapat dengan mudah ditemukan.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan  penilaian  pada  variabel  proses dalam  perspektif  proses  bisnis  internal yang  dinilai  masih  rendah  daripada variabel  lainnya.  Selain  itu,  aspek kedisiplinan kehadiran pegawai, ketepatan penyampaian laporan, ketaatan  terhadap  Prosedur  Operasi Standar  (POS)  serta  kinerja  pelayanan internal juga perlu ditingkatkan.

## b. Bagi Penelitian Selanjutnya
1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat  melakukan  pengumpulan  data empiris secara lengkap sehingga evaluasi  kinerja  organisasi  sektor publik dapat dilakukan secara
maksimal/menyeluruh.
2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel
penelitian yang lain dan memperbanyak sampel yang ada. 3) Penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih terstruktur dan menyeluruh agar informasi  yang  diperoleh  dari  obyek yang  diteliti  dapat  menghasilkan  hasil analisis  data  yang  lebih  akurat  dan dapat dipercaya.
4) Variabel retensi pegawai pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran  sebaiknya  tidak  lagi dijadikan indikator pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan (pegawai negeri  sipil)  karena  faktor  yang menyebabkan keluar masuknya pegawai  pada  organsasi  pemerintahan lebih  disebabkan  karena  pegawai  telah memasuki masa pensiun bukan dipengaruhi langsung oleh  lingkungan organisasi itu sendiri. Jadi, variabel ini kurang  dapat  dijadikan  salah  satu faktor yang dapat mendukung
penilaian  kinerja  suatu  organisasi sektor publik. 5) Sebaiknya  pengukuran  kinerja  diukur sampai outcomes -nya sehingga dampak  dari  hasil  penelitian  terhadap obyek  yang  diteliti  dapat  diketahui secara  langsung  serta  dapat  dilakukan tahapan evaluasi.

## REFERENSI
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Danim,  Sudarwan.  2000. Metode  Penelitian untuk  Ilmu-Ilmu  Perilaku .  Jakarta: Bumi Aksara.
Gaspersz, Vincent. 2006. Balanance Scorecard  Denngan  Six  Sigma  Untuk Organisasi  Bisnis  dan  Pemerintah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis Multivarite  dengan  Program  IBM SPSS .  Cetakan  V.  Semarang  :  Badan Penerbit UNDIP.
Kaplan,  Robert,  S.,  Norton  David,  P.  1993.
Putting  the  Balance  Scorecard  to Work . Harvard Bussiness Review.
Kaplan,  Robert  S.,  Norton  David,  P.  1996.
Balance Scorecard: Translating Strategy into Action . Harvard Business School  Press.  Peter  R.Yosi  Pasla, M.B.A  (penterjemah).  2000, Balance Scorecard  :  Menerapkan  Strategi menjadi Aksi . Jakarta: Erlangga.
Mahsun,  Mohammad,  2009. Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mahmudi.  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: ANDI.
Pratiwi,  Umi.  2010.  Balance  Scorecard  dan Manajemen Strategik. Jurnal Ilmiah 11
(2): 166-174.

## Rahmawati,dkk.  2006.  Analisis  Kinerja
Organisasi  Publik  Dengan  Metode
Balance Scorecard. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik 3(1 ):78-88.
Sari,  Lia.  2013.  Balance  Scorecard  Pada Organisasi  Sektor  Publik (sebuah studi literatur). Jurnal Ilmiah 5(2): 15-23.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan HRD . Bandung: Alfabeta. ________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Bandung: Alfabeta. Suwardika, I Nyoman. 2011. Analisi Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balance Scorecard (Studi  pada  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur). Publikasi Ilmiah. Universitas Brawijaya e Malang.