## Abstrak
Tingginya minat investor untuk mengusahakan komoditas  karet  tidak  diimbangi  dengan ketersediaan  lahan  di  wilayah  tradisional  karet. Selain di areal HGU, pengusahaan tanaman karet berpeluang  untuk  dilakukan  pada  areal-areal dengan  status  kawasan  hutan  yang  diakomodasi dalam  HTI.  Sebagai  salah  satu  tanaman kehutanan,  karet  mempunyai  keunggulan  di antaranya sebagai penghasil kayu, penambat CO 2 dan  penghasil  O ,  serta  sebagai  tanaman 2 konservasi. Selain itu, pengembangan perkebunan karet  pada  areal-areal  HTI  yang  berhimpitan dengan  pemukiman  masyarakat  juga  dapat dijadikan alternatif  untuk mencegah konflik antara perusahaan  dengan  masyarakat  sekitar.  Namun demikian untuk pengembangan agribisnis karet di areal  HTI  perlu  dipertimbangkan  beberapa  hal terutama terkait dengan kelayakan lahan yang akan diusahakan, kesesuaian klon yang akan digunakan dan  kultur  teknis  yang  diterapkan,  serta ketersediaan tenaga kerja setempat.
Kata  kunci: Hevea  brasilisensis ,  hutan  tanaman industri

## Abstract
High  interest  of   investors  to  develop  rubber agribusiness is not matched with the availability of  land in traditional rubber area. However, there is quite a lot of new land areas that could be explored for the development of  new rubber plantations such as HGU land and HTI land. As one of  the forestry plantation, rubber has some advantages as source of  timber, carbon sequestration as well as plant conservation. Moreover, the development of rubber  plantations  in  HTI  areas  that  coincide  with community  settlement  can  also  be  an  alternative  to prevent  conflicts  between  company  and  neighboring community.  However,  for  the  development  of   rubber agribusiness in the new area, there are some factors that should be considered, especially related to the feasibility of land, suitability of  rubber clones and rubber cultivation as well as the availability of  local labor.
Keywords: Hevea brasilisensis, industrial plant forest

## Pendahuluan
Hasil  kajian  mengenai supply dan demand karet  alam  untuk  beberapa  tahun  ke  depan menunjukkan bahwa prospek agribisnis karet tetap  menguntungkan  (Damarjati  dan  Jacob, 2009).  Hal  ini  menyebabkan  peningkatan minat  investor  untuk  berusaha  di  bidang agribisnis karet. Selain perusahaan yang telah eksis seperti  PT.  Perkebunan  Nusantara, beberapa  perusahaan  besar  yang  selama  ini mengelola komoditas lain seperti kelapa sawit mulai  melirik  komoditas  karet  dengan menjajaki areal yang potensial untuk investasi di bidang agribisnis karet.
Namun  demikian  antusiasme  investor tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan areal yang dapat dikelola. Keterbatasan lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat  diusulkan  menjadi  lahan  Hak  Guna Usaha  (HGU)  merupakan  kendala  utama untuk  mengembangkan  areal  perkebunan bar u.  Selain  itu,  usulan  moratorium pemberian  izin  HGU  berskala  luas  dengan latar  belakang  maraknya  sengketa  lahan antara  masyarakat  dengan  perusahaan pemegang  HGU  juga  menjadi  faktor penghambat lainnya.
S e b e n a r n y a ,   s e l a i n   a r e a l   H G U, pengusahaan  tanaman  karet  juga  dapat dilakukan pada areal-areal berstatus kawasan hutan  yang  diakomodasi  dalam  Hutan Tanaman  Industri  (HTI).  HTI  menurut  PP Nomor  7  Tahun  1990,  yakni  tentang    Hak Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri (HPHTI)  adalah  hutan  tanaman  yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan  kualitas  hutan  produksi  dengan menerapkan  silvikultur  intensif   untuk memenuhi  kebutuhan  bahan  baku  industri

## POTENSI PENGEMBANGAN KARET MELALUI PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
The Potency of  Natural Rubber Development Under Industrial Plant Forest Scheme
Priyo Adi Nugroho
Balai Penelitian Sungei Putih, P.O. Box 1415 Medan, 20001, email : balitsp@indosat.net.id
Diterima tgl 12 April 2012/Disetujui tgl 2 Agustus 2012
hasil  hutan.  Selain  itu,  dalam  PP  tersebut dinyatakan  bahwa  HPHTI  adalah  hak  untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan  yang  kegiatannya  terdiri  dari penanaman,  pemeliharaan,  pemungutan, pengelolaan hingga pemasaran.
Sama  halnya  dengan  lahan  HGU  yang salah  satu  tujuannya  untuk  peningkatan kesejahteraan  rakyat,  pengusahaan  HTI  juga mempunyai  tujuan  yang  sama.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan HTI adalah : a)  meningkatkan  produktivitas,  potensi  dan kualitas  kawasan  hutan  produksi  yang  tidak produktif   atau  rusak  berat,  b)  memenuhi kebutuhan bahan baku industri, c) menunjang pengembangan  industri  hasil  hutan  guna meningkatkan  nilai  tambah  dan  devisa,  d) memperbaiki mutu lingkungan hidup, dan e) memperluas  lapangan  kerja  dan  lapangan usaha.
Indonesia  mer upakan  negara  yang mempunyai  luas  hutan  alam  tropis  terbesar ketiga  di  dunia  setelah  Brazil  dan  Kongo (Anonim,  2011a).  Pengelolaan  yang  kurang tepat telah menyebabkan potensi sumber daya alam ini semakin berkurang. Kondisi tersebut menjadikan  pemerintah  menerapkan  suatu mekanisme  pengelolaan  hutan  alam  secara lestari  untuk  tujuan  konservasi  lingkungan, rehabilitasi  lahan,  dan  pengembangan manfaat  dari  hasil  hutan  non-kayu.  Dengan demikian  keberadaan  HTI  diharapkan  dapat menyelamatkan  hutan  alam  dari  kerusakan karena  HTI  merupakan  potensi  kekayaan alam  yang  dapat  diperbahar ui,  yang pemanfaatannya  secara  maksimal  dan  lestari b a g i   p e m b a n g u n a n   n a s i o n a l   s e c a r a berkelanjutan  untuk  kesejahteraan  penduduk (Balfas, 2009).

## Karet Sebagai Tanaman Kehutanan
Tanaman  karet (Hevea  brasiliensis) merupakan  salah  satu  tanaman  penghasil getah  yang  dapat  dibudidayakan  sebagai komoditas untuk pengusahaan kawasan hutan (lihat lampiran P.35/Menhut-II/2007). Karet memiliki  sifat-sifat  yang  umumnya  dimiliki oleh jenis tanaman hutan lainnya baik dari sisi
ekonomi  maupun  ekologi  yang  dapat diuraikan berikut ini.
1.  Tanaman  Karet  Sebagai  Penghasil  Kayu
(Timber)
Menurut kajian Indonesian Sawn Timber and Woodworking  Association (ISWA)  seluruh bagian  tanaman  karet  dapat  dimanfaatkan. Tunggul  dan  cabang  akar  (15%)  dapat dijadikan  arang  dan  papan  partikel,  batang bekas sadapan (15-20%) dapat dijadikan papan gypsum dan  parquet (flooring), batang  bekas sadapan  (20-25%)  untuk furniture ,  kayu  lapis dan  kayu  rekonstruksi (Laminated  Veneer Lumber/LVL) dan,  batang  di  atas  batang sadapan  (10-15%)  dapat  dijadikan  kayu olahan.  Selain  itu,  cabang  utama  dan  kedua bisa  menghasilkan  produk  kerajinan  tangan dan  mainan  serta  papan  serat.  Ranting  dan daun dapat dikomposkan atau dijadikan arang (Kaban, 2009).
Kegiatan  pemuliaan  tanaman  di  Pusat Penelitian Karet menghasilkan beberapa klon unggul  yang  mempunyai  potensi  lateks  dan kayu  yang  cukup  tinggi.  Klon  IRR  118 misalnya,  kualitas  kayunya  digolongkan  ke dalam kayu kelas kuat II dengan nilai modulus patah (Modulus  of   Rupture/MOR) =  882 3 kg/cm ,  Modulus  elastisitas (Modulus  of
3 Elasticity/MOE) = 118 kg/cm , berat jenis (BJ) 0,89  (basah)  dan  0,70  (kering),  penyusutan kayu  radial  dan  tangensial  masing-masing sebesar 4,16 dan 4,30% (Aidi-Daslin dan Anas, 2003). Potensi volume kayu bebas cabang (log)
3 sekitar 0,24-0,49 m /pohon dan volume kayu
3 total 0,67-1,38 m /pohon, dengan kandungan air  55-61%.  Potensi  produksi  klon  ini  juga cukup  tinggi  yaitu  rata-rata  >  2.000 kg/ha/tahun   (Woelan, et al ., 2005). Artinya, ketika  masa replanting dengan  populasi  yang tersisa  adalah  250-300  pohon/ha  akan diperoleh total produksi kayu sebesar 167,5 -
3 3 4 5   m / h a .   H a s i l   a n a l i s i s   f i n a n s i a l pembangunan  kebun  karet  yang  dilakukan oleh Bukit, et  al. (2006) menunjukkan bahwa dengan  asumsi    harga  karet  Rp.  15.000,-/kg dan  tingkat  suku  bunga  18%,  maka  modal usaha  dapat  dikembalikan  pada  tahun  sadap ke  3  sampai  tahun  ke  6  (8-11  tahun  setelah tanam).

## 2.  Tanaman Karet Sebagai Penambat Karbon (Carbon Sequestration)
Banyak  kajian  menyebutkan  bahwa tanaman karet merupakan salah satu tanaman yang dapat menambat CO  dengan cukup baik.
2 D i   d a l a m   s u a t u   p e r m o d e l a n   y a n g dikembangkan  oleh Gompertz diperoleh  data bahwa jumlah stok karbon tanaman karet yang berasal dari shoot dan root umur 14 tahun pada perkebunan karet di Ghana berjumlah hingga 76,3  ton  C/ha  (Wauters, et  al .,  2008). Chantuma, et  al. (2012)  juga  melaporkan bahwa setiap satu pohon karet yang berumur 25  tahun  menghasilkan  hingga  822,4  Kg biomasa dimana 44,52%-nya adalah karbon.
Berdasarkan kompilasi data dari beberapa negara  anggota International  Rubber  Research and  Development  Board (IRRDB)  diperoleh informasi  bahwa  total  karbon  yang  ditambat oleh  perkebunan  karet  yang  berasal  dari biomassa  dan  tanah  adalah  sebesar  135-313 ton/ha.  Apabila  dikonversi  ke  CO maka 2, untuk  setiap  hektar  tanaman  karet  mampu menambat CO  sebanyak 29-40 ton/ha/tahun 2 (Tabel 1).
Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  sudah selayaknya  tanaman  karet  dipertimbangkan oleh  negara-negara  industri  di  dunia  dalam perdagangan karbon. Sementara ini belum ada data penelitian yang pasti tentang berapa besar oksigen  yang  dapat  dihasilkan  oleh  setiap hektar  tanaman  karet.  Namun  berdasarkan kemampuan  tanaman  karet  yang  cukup  baik menambat CO  dari udara dapat diperkirakan 2 O  yang dilepaskan tanaman karet ke atmosfer 2 setara  dengan  O   yang  dilepaskan  oleh 2 tanaman hutan ke atmosfer.
Di  dalam  protokol  Kyoto  disyaratkan bahwa negara-negara industri di dunia untuk mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  secara kolektif   sekurang-kurangnya  5,2%  di  bawah emisi  yang  dihasilkan  pada  tahun  1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi  dari  enam  gas  rumah  kaca  yaitu karbondioksida  (CO ),  metan  (CH ),  nitrous
2 4
oksida  (N O),  sulfur  heksafluorida  (SF ),
2 6
H y d r o f l u o r o c a r b o n s   ( H F C s ) ,   d a n Perfluorocarbons  (PFCs)  yang  dihitung sebagai  rata-rata  selama  masa  lima  tahun antara  2008-2012.  Target  nasional  berkisar dari pengurangan adalah 8% untuk Uni Eropa, 7%  untuk  AS,  6%  untuk  Jepang,  0%  untuk Rusia,  dan  penambahan  yang  diizinkan sebesar  8%  untuk  Australia  dan  10%  untuk Islandia (United Nation, 1998).
Berdasarkan  hal  tersebut  tanaman  karet sangat berpeluang untuk dijadikan komoditas dalam  perdagangan  karbon (Carbon  trading) . Seperti  diketahui  negara-negara  yang mengelola hutan maupun tanaman lain yang dapat  menambat  karbon  dapat  bernegosiasi dengan  negara  penghasil  emisi.  Mekanisme perdagangan  karbon  juga  diatur  dalam protokol Kyoto.
Indonesia saat ini memiliki luasan tanaman karet + 3,4 juta hektar, sehingga diperkirakan potensi CO  yang dapat ditambat adalah 92,1- 2 99,6  juta  ton/ha/tahun.  Saat  ini  luasan perkebunan  karet  di  dunia  adalah  10,4  juta hektar  dan  potensi  CO yang  dapat  diserap 2 sebesar  312  juta  ton  atau  dengan  kata  lain sebesar 7,7% dari total gas emisi rumah kaca di dunia dapat difiksasi oleh perkebunan karet.
Tabel 1. Jumlah karbon dan CO sequestration pada perkebunan karet 2 Negara Jumlah C dalam biomassa (ton C/ha) Jumlah C dalam tanah (ton C/ha) Total C (ton C/ha) Rata-rata CO 2
sequestration (ton Co 2 ha/th) Thailand 217,6 49,0 266.,6 33,26 Malaysia 258,8 54,4 313,2 38,33 India 142,0 23,0 165,0 28,84 Indonesia 139,0 45,0 -60,0 184,6 -199,6 27,09 -29,30 Ghana 82,3 52,6 135,0 35,30 Brazil 47,4 105,6 153,0 40,11 Sumber: Chantuma, et al. (2012)
pada  lahan  kosong,  padang  alang-alang, dan/atau semak belukar pada kawasan hutan produksi. Bila dicermati, kawasan hutan bekas tebangan  umumnya  telah  mengalami degradasi kesuburan tanah. Jika lahan tersebut diperuntukkan sebagai HTI karet diharapkan kualitas  lahan  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu akan terjadi perubahan land use yang jauh lebih baik  dari  awalnya  merupakan  lahan  tidur, alang-alang dan semak belukar menjadi lahan tertutup  oleh  kacangan  penutup  tanah  yang ditanam pada gawangan karet. Di samping itu, seresah  daun  karet  yang  gugur  pada  setiap tahun dipastikan memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah.
Kawasan  hutan  yang  telah  gundul  atau vegetasi  alang-alang  merupakan  areal  yang rawan terbakar di musim kemarau. Kebakaran hutan menyebabkan penurunan kualitas lahan terutama menurunnya kapasitas tukar kation (KTK)  dan  meningkatnya  erodibilitas  tanah. Bila  upaya  konservasi  tanah  dan  air  tidak dilakukan dengan baik, unsur hara tanah akan mudah  tercuci (leaching) oleh  air  hujan bersamaan dengan erosi. Dengan adanya HTI karet  bukan  hanya  kebakaran  yang  dapat dihindari tetapi juga laju erosi dapat diperkecil.

## Tata Ruang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
B e r b e d a   d e n g a n   p e n g e m b a n g a n perkebunan pada lahan HGU, pengembangan kebun  pada  areal  HTI  mempunyai  pola tersendiri. Dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  pasal  29  disebutkan  bahwa HGU  dapat  diberikan  untuk  jangka  waktu maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan  tertentu,  dapat  diberikan  dengan jangka  waktu  maksimal  35  tahun).  Setelah habis  jangka  waktunya,  HGU  dapat diperpanjang  dalam  waktu  paling  lama  25 tahun.  Selanjutnya,  dalam  PP  No.  40  Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah disebutkan  bahwa  kepada  pemegang  hak dapat  diberikan  pembaharuan  HGU  di  atas tanah yang sama sesudah jangka waktu HGU dan perpanjangannya.
3. Tanaman  Karet  Sebagai  Tanaman
Konservasi
Tanaman  karet  merupakan  salah  satu tanaman yang cukup adaptif  dengan berbagai kondisi  lingkungan,  sehingga  memiliki sebaran  pertanaman  yang  luas.  Secara agroklimat  tanaman  karet  dapat  tumbuh dengan baik pada kisaran curah hujan 1.500- 3.000  mm/tahun  dan  pada  berbagai  kondisi tanah.
Tanaman  karet  yang  sudah  menghasilkan akan menggugurkan daun secara alamiah dan periodik  pada  setiap  tahunnya  yang  sangat dipengaruhi oleh kondisi lengas tanah, curah hujan  dan  panjang  penyinaran.  Menurut Siregar  (2008),  jumlah  daun  kering  yang digugurkan  oleh  tanaman  karet  pada  kedua klon  yaitu  PB  260  dan  RRIM  712  yang berumur  10  tahun  dengan  menggunakan sistem sadap S/2 d3 pada plot berukuran 2m x 2m masing-masing adalah 425,04 g dan 434,31 g.  Berdasarkan  data  tersebut  apabila diasumsikan di dalam 1 hektar terdapat 7.500
2 m   areal  yang  memungkinkan  untuk  dijatuhi daun  maka  jumlah  daun  yang  digugurkan 795,07  kg  dan  814,33  kg,  masing-masing untuk klon PB 260 dan RRIM 712. Daun yang gugur terdekomposisi dan melepaskan bahan organik  yang  bermanfaat  dalam  perbaikan sifat  fisik  dan  kimia  tanah.  Tanah  menjadi lebih  gembur  sehingga  mempermudah intersepsi akar, memperbaiki aerasi tanah dan agregat  tanah  menjadi  lebih  baik  terutama pada  tanah  ber tekstur  pasiran  ser ta menciptakan  kondisi  lingkungan  yang kondusif  bagi aktivitas mikroorganisme tanah. Besarnya  unsur  hara  yang  dikembalikan melalui  daun  untuk  setiap  hektar  tanaman karet adalah  sebesar 39,5 kg nitrogen, 3,2 kg phospor,  4,4  kalium,  dan  7,7  kg  magnesium per tahun (Munthe dan Istianto, 2006).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  7 t a h u n   1 9 9 0 ,   a r e a l   d a n   l o k a s i   ya n g diperuntukkan  untuk  areal  hutan  tanaman industri adalah kawasan hutan produksi tetap tidak produktif  yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.  Dalam  PP  No  6  tahun  2007 kembali dijelaskan bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan
Pengembangan  perkebunan  pada  lahan yang  berstatus  HGU  harus  mengikuti  pola pengembangan sistem kemitraan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007  tentang Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan. Perusahaan  perkebunan  yang  memiliki  Izin Usaha  Perkebunan  (IUP)  atau  Izin  Usaha Pe r ke buna n- B ud id aya   ( I UP - B )   ha r us membangun  kebun  untuk  masyarakat (plasma)  minimal  20%  dari  total  luas  areal kebun  yang  diusahakan  oleh  perusahaan, bersamaan  ketika  membangun  kebun  milik perusahaan  (kebun  inti).  Dalam  pola kemitraan ini besarnya komposisi luas plasma dan inti merupakan kesepakatan antara pihak perusahaan  dan  masyarakat  yang  tertulis dalam  perjanjian.  Karet  dan  kelapa  sawit adalah  komoditas  yang  umum  diusahakan pada  pengembangan  perkebunan  pola kemitraan.
Pada  pengusahaan  HTI  dalam  hutan produksi  dapat  diberikan  izin  usaha pengelolaan paling lama 100 tahun yang hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang lagi. Izin usaha pengelolaan HTI dalam hutan tanaman  tersebut  dievaluasi  setiap  5  tahun o l e h   m e n t e r i   s e b a g a i   d a s a r   u n t u k kelangsungan izin. Dalam pengelolaanya HTI tidak mengenal pola pengelolaan plasma dan inti. Konsep tata ruang yang ditawarkan dalam pembangunan  HTI  adalah  membagi  areal menjadi  beberapa  jenis  tanaman  sesuai peruntukkannya.  Tata  ruang  HTI  menurut Keputusan  Menteri  Kehutanan  No:  70/kpts- II/95, tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri adalah sebagai berikut :
a) Areal  tanaman  pokok  adalah  tanaman untuk  tujuan  produksi  hasil  hutan  berupa kayu  pertukangan,  kayu  serat  atau  kayu energi.  Peruntukan  untuk  areal  tanaman pokok adalah seluas ± 70% dari suatu unit areal  HTI.  Areal  tanaman  pokok  dikelola pada areal dengan kelerengan 0-25% yang lokasi  penanamannya  di  luar  areal konservasi.
b) Areal  tanaman  unggulan  adalah  tanaman jenis  asli  di  daerah  yang  bersangkutan mempunyai  nilai  perdagangan  (niagawi)
tinggi, ditetapkan seluas ± 10% dari suatu unit  areal  HTI.  Areal  tanaman  unggulan dikelola  pada  batas  blok,  batas  petak  dan batas luar areal HTI yang tidak berbatasan dengan pemukiman penduduk.
c) Areal tanaman kehidupan adalah tanaman tahunan/pohon  yang  menghasilkan  hasil hutan  bukan  kayu  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.  Areal  tanaman  kehidupan dikelola  pada  batas  luar  areal  HTI  yang berbatasan  dengan  pemukiman  penduduk (sebagai buffer  zone ),  berfungsi  sebagai pengamanan  melalui  fungsi  sosial ekonomi.  Luas  areal  tanaman  kehidupan ditetapkan ± 5 % dari suatu unit areal HTI.
d) Areal  konservasi  adalah  areal  yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan  sumber  daya  alam.  Luas areal  konservasi  ditetapkan ± 10  %  dari suatu  unit  areal  HTI.  Areal  konservasi diletakkan  pada  kawasan  bergambut, kawasan  resapan  air,  sempadan  pantai, sempadan  sungai,  kawasan  sekitar waduk/danau, sekitar mata air, dan sekitar pantai berhutan bakau.
e) Areal  sarana  dan  prasarana  adalah sarana/prasarana  pengusahaan  HTI, a n t a r a   l a i n   b e r u p a b a s e camp/emplashment ,  jalan  utama,  jalan cabang,  jalan  inspeksi/pemeriksaan  dan s e k a t   b a k a r.   L u a s   a r e a l   u n t u k sarana/prasarana  ditetapkan ± 5%  dari suatu  unit  areal  HTI.  Areal  untuk sarana/prasarana  diperuntukkan  sebagai areal base camp , jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi/pemukiman dan sekat bakar. Contoh  penataan  ruang  pada  salah  satu HTI disajikan pada Gambar 1.

## Luas Areal HTI dan Pemanfaatannya untuk HTI Karet

## 1.  Luas areal HTI
Pembangunan  HTI  berkembang  pesat dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Data Kementerian Kehutanan (2009) menunjukkan bahwa  dalam  kurun  waktu  15  tahun  (1995- 2009) luas HTI bertambah pesat dari 1,13 juta ha pada tahun 1995/1996 menjadi 9,97 juta ha
pencurian  kayu,  regulasi  yang  panjang,  izin HTI  tidak bankable ,  banyak  pungutan  ilegal, dan  persaingan  bisnis  (Anonim,  2010). Masalah  sosial  kemasyarakatan  terutama terkait  sengketa  kepemilikan  lahan  juga merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan  HTI.  Pengelolaan  HTI  yang tidak  mempertimbangkan  kondisi  sosial masyarakat  sangat  berpotensi  memicu masalah-masalah  baru  di  lingkungan  HTI yang  sedang  dibangun.  Hal  tersebut  dapat t e r j a d i   k a r e n a   k o m p l e k s n ya   p r o s e s administrasi  perijinan  dan  persoalan  hukum terkait tanah dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, suatu luasan konsesi yang diberikan ke perusahaan  seringkali  terdapat  pemukiman penduduk,  kebun  masyarakat,  sarana  dan prasarana  umum  yang  tidak  terdeteksi, sehingga memicu timbulnya konflik (Anonim, 2011b).  Padahal  secara  prosedural  sebelum izin  usaha  diterbitkan  telah  dilakukan verifikasi  atau  peninjauan  lahan  yang  akan diberikan.

## 2. Pemanfaatan HTI untuk Tanaman Karet
Di  beberapa  daerah  seperti  Sumatera Selatan  dan  Kalimantan  Barat  “berladang karet”  sudah  merupakan  budaya  masyarakat dan  sulit  untuk  dihilangkan  sehingga  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  dari  3,4  juta  hektar areal  karet  Indonesia  85%  merupakan  areal karet rakyat. Adanya HTI menjadikan adopsi teknologi budidaya tanaman karet lebih cepat, terutama dalam mengadopsi klon-klon unggul baru yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
pada  tahun  2009.  Jumlah  unit  kerja  HTI meningkat  dari  9  unit  pada  tahun  1995 menjadi 229 unit pada tahun 2009 (Gambar 2). Pada  dasawarsa  terakhir  ini  peningkatan produksi kayu bulat yang bersumber dari hutan tanaman  berbanding  lurus  dengan  perluasan areal  HTI.  Dalam  jangka  waktu  lima  tahun terjadi  peningkatan  produksi  kayu  sebesar 27%.  Pada  tahun  2008,  produksi  kayu  bulat HTI  mampu  memenuhi  kebutuhan  industri hingga  61%.  Namun  jumlah  tersebut  masih belum cukup. Dalam kurun waktu 2005-2008 kebutuhan  industri  kayu  per  tahun  rata-rata sebesar 66% atau setara dengan 12 juta meter kubik.  Ketidakmampuan  HTI  untuk memenuhi  kebutuhan  industri  secara maksimal  selama  ini  tidak  hanya  disebabkan rendahnya tingkat produksi per hektar, tetapi juga  disebabkan  lambannya  realisasi pembangunan HTI itu sendiri. Hingga tahun 2007 tercatat total realisasi pembangunan HTI baru seluas 3,98 juta ha. Bandingkan dengan tahun 1998 pembangunan HTI mencapai 2,6 juta ha. Dengan kata lain, laju pembangunan HTI  selama  10  tahun  hanya  156  ribu  ha  per tahun. Tentu saja hal ini kontradiktif  dengan peningkatan jumlah unit dan luasan HTI yang sejak  tahun  1998  hingga  tahun  2007  saja mencapai 5,95 juta ha (Anonim, 2011a).
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi lambannya kinerja pembangunan HTI  seperti adanya masalah teknis maupun non teknis, di antaranya adalah biayanya yang mahal, waktu investasi relatif  lama dan risiko tinggi misalnya
Areal konservasi Tanaman pokok

## Tanaman kehidupan
Gambar 1. Contoh penataan ruang pada lahan HTI (Direktorat BPHT Kementerian Kehutanan, 2009)
Gambar 2. Luas dan unit kerja HTI kurun waktu 1995-2009
Tahun Ha Unit
Alokasi  tanaman  kehidupan  seluas  10% dari luas unit areal HTI dapat menjadi sumber pendapatan  bagi  masyarakat  sekitar  yang berdampingan  dengan  areal  HTI.  Dalam jangka  panjang  produksi  kebun  karet masyarakat dapat menjadi suplai bahan baku bagi  pabrik  yang  dikelola  oleh  perusahaan. HTI  karet  juga  dapat  berperan  sebagai penyedia  lapangan  kerja  padat  karya  bagi masyarakat  sekitar.  Sebagai  ilustrasi,  untuk menyadap  tanaman  karet  dengan  frekuensi sadap 3 hari sekali dibutuhkan 1 orang, maka dalam  setiap  3  hektar  tanaman  yang  telah menghasilkan  diperlukan  satu  orang  tenaga penyadap  tetap.  Jika  dalam  suatu  HTI  karet tanaman  yang  sudah  berproduksi  seluas  900 ha, maka jumlah tenaga kerja penyadap yang dapat  diserap  adalah  sebanyak  300  orang, jumlah ini belum termasuk kebutuhan tenaga untuk  pemeliharaan  dan  administrasi. Berdasarkan  hasil  perhitungan  kebutuhan tenaga kerja pada areal tanaman karet belum menghasilkan  (TBM)  yang  diolah  dari berbagai  sumber  menunjukkan  bahwa,  total tenaga kerja yang dibutuhkan sebesar 429,69 HK/ha dengan lingkup pekerjaan mulai dari
menyisip  tanaman  yang  mati  hingga pemupukan tanaman (Tabel 2).
Peluang  yang  dimanfaatkan  saat  ini  oleh pengusaha  untuk  pengelolaan  HTI  adalah dengan mengajukan izin baru pada areal hutan produksi yang tidak produktif  maupun dengan melakukan  kerjasama  operasional  (KSO) dengan  per usahaan  HTI  yang  telah m e m p e r o l e h   i z i n   n a m u n   m e m i l i k i keterbatasan  pengelolaan.  Di  samping perizinan,  hal  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  sebelum  melakukan  pembangunan HTI  dapat  dicapai  kesepakatan  antara perusahaan  dan  masyarakat  agar  diperoleh win-win  solution yang  tidak  merugikan  kedua belah pihak.

## Kesimpulan
Peluang  untuk  pengembangan  agribisnis karet  pada  areal  HTI  masih  terbuka  luas. Pembangunan  HTI  karet  selain  memberi manfaat  ekonomi  juga  manfaat  ekologi terutama  pengurangan  emisi  karbon.  Pada areal-areal  HTI  yang  berhimpitan  dengan pemukiman  masyarakat,  maka  HTI  karet dapat menjadi solusi alternatif  yang membawa
Potensi pengembangan karet melalui pengusahaan  hutan tanaman industri
Uraian  pekerjaan Jumlah tenaga kerja (HK/ha) TBM 0 TBM 1 TBM 2 TBM 3 TBM 4 Mandor pemeliharaan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Pemeli haraan alang-alang j 6,00 4,00 3,50 3,00 6,00 Pemeliharaan saluran air 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 Pemeliharaan teras - 5,00 - - - Menyisip 2,00 - - - - Weeping alang-alang 6,00 4,00 3,00 2,50 2,50 Menyiang 95,00 80,00 45,00 20,00 - Pengendalian gulma (khemis) dan pendongkelan - - - 12,00 14,00 Pemberantasan hama penyakit 7,00 5,00 5,00 5,00 - Pengawasan tanaman 0,01 0,01 0,01 0,01 1,00 Memupuk tanaman 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 Penunasan/induksi 5,00 3,50 - - - Mengukur lilit batang 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 Mengukur lilit batang massal - - - 1,00 1,00 Konsolidasi tanaman 0,50 - - - - Inventaris pohon 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Analisis daun - - - - 0,15 Jumlah 134,26 114,51 69,26 56,26 37,40
Tabel 2. Kebutuhan tenaga kerja pemeliharaan pada periode tanaman karet belum menghasilkan
keuntungan  bagi  pihak  perusahaan  maupun masyarakat (win-win solution).

## Daftar Pustaka
Aidi-Daslin dan A. Anas. 2003. Karakteristik hasil  serta  sifat  lateks  dan  kayu  dari berbagai  klon  karet  unggul  generasi  IV. Prosiding  Konferensi  Agribisnis  Karet Menunjang  Industri  Lateks  dan  Kayu 2003. Pusat Penelitian Karet, Medan Anonim.  2010.  Pengelolaan  hutan  tanaman p e n g h a s i l   k a y u   p e r t u k a n g a n . http://www.forda-mof.org.  Didownload Juli 2012.
Anonim.  2011a.  Potret  keadaan  hutan Indonesia periode tahun 2000-2009. Forest Watch Indonesia.
Anonim.  2011b.  Dampak  pengembangan hutan  tanaman  industri  di  lingkungan masyarakat.http://wahanapertanian. blogspot.com. Didownload Juli 2012 Balfas,  J.  2003.  Prospek  teknologi  dan p e m a s a r a n   k ay u   k a r e t .   P r o s i d i n g Konferensi  Agribisnis  Karet  Menunjang Industri  Lateks  dan  Kayu  2003.  Pusat Penelitian Karet, Medan Chantuma,  A.,  A.  Kunarasiri,  and  P. Chantuma. 2012. Rubber new planting in Thailand:  towards  the  world  affected  on climate change.   Rubber Thai Journal. I : 40-47.
Damarjati, D. S. dan J. Jacob. 2009. Presents trends outlook for global supply of  natural rubber.  Prosiding  Lokakarya  Nasional Pemuliaan  Tanaman  Karet  2009.  Pusat Penelitian Karet, Medan.
Departemen Kehutanan. 2009. Eksekutif  data s t r a t e g i s   k e h u t a n a n .   D e p a r t e m e n Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
D i r e k t o r a t   B P H T,   2 0 0 9 .   Ke b i j a k a n pembangunan  hutan  tanaman  industri. http://www.dephut.go.id.  Didownload Juli 2012.
Kaban, M. S. 2009. Kebijakan pengembangan kayu karet melalui hutan tanaman rakyat. Prosiding Lokakarya Nasional Pemuliaan Tanaman  Karet  2009.  Pusat  Penelitian Karet, Medan.
Kementerian  Kehutanan.  1995.  Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  70/kpts-II/95 tentang  Pengaturan  Tata  Ruang  Hutan Ta n a m a n   I n d u s t r i .   K e m e n t e r i a n Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
Munthe, H. dan Istianto. 2006. Studi dinamika hara  di  perkebunan  karet  menghasilkan. Prosiding  Lokakarya  Nasional  Budidaya Tanaman  Karet  2006.  Pusat  Penelitian Karet, Medan.
Siregar,  T.  H.  S.  2008.  Dinamika  kerontokan daun pohon karet ( Hevea brasiliensis Muell. Arg)  dan  hasil  lateks.  Disertasi  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Woelan, S., A. D. Sagala, I. Suhendry, dan M. Lasminingsih.  2005.  Evaluasi  keragaan klon  karet  Seri  100  dan  200.  Prosiding Lokakarya  Nasional  Pemuliaan  Tanaman Karet 2005. Pusat Penelitian Karet, Medan. Undang  Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
United  Nation.  1998.  Kyoto  protocol  to  the United  Nations  framework  convention  on climate change. United Nation.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07  Tahun  1990  tentang  Hak  Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.35 /Menhut-II/2007  tentang  Hasil  Hutan Bukan Kayu.
P e r a t u r a n   M e n t e r i   P e r t a n i a n   N o . 26/permentan/OT.140/2/2007  tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Wauters,  J.  B.,  S.  Coudert,  E.  Grallien,  M. Jonard, and Q. Ponette. 2008. Carbon stock in rubber tree plantations in Western Ghana and Mato Grosso (Brazil). Forest Ecology and Management. 255 :  2347–2361.