## UPAYA PEMERINTAH LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM BIDANG SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA
Natalia Syafitri Br. Marpaung 1  , Adelina Sri Mustika Br Bangun 2 , Andre Genesa Harahap 3
Universitas Sumatera Utara 1,2,3 nataliasyahfitri01@gmail.com 1 , adelinasrimustika@gmail.com 2 , andregenesa@students.usu.ac.id 3
Received: 2023-10-23; Accepted: 2023-10-30; Published: 2023-12-30
Abstrak  :  This  research  focuses  on  the  mayor's  regulation  (perwal)  No  44  of  2020,  namely  article  9 sanctions  and  article  10  socialization  and  participation.  Therefore, this  research  aims  to  find  out  the local government's efforts in the social field of society during the Covid-19 pandemic in Tebing Tinggi city.  This  research  uses  qualitative  research  with  a  case  study  method.  The  results  obtained  are  the Covid-19  Task  Force  of  the  Komifo  Service  as  the  coordinator  of  the  socialization  and  participation field  has  made  many  activities  which  are  divided  into  two  directions,  first  going  directly  to  the  field, namely mobile broadcasts and holding socialization, then using  many media  such as mass media  and social  media.  Furthermore,  the  Covid-19  Satpol  PP  Task  Force  as  the  coordinator  of  the  field  of sanctions in applying social sanctions such as sweeping the streets, pushing up five to ten times, singing national songs, and mentioning the points of Pancasila. All policies that are implemented in general are not found obstacles, but the social sanctions are not enough to provide a deterrent effect compared to administrative sanctions.
Keywords : Government Efforts, Covid-19, Kominfo, Satpol PP
Copyright © 2023, Author. This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.47453/

## Pendahuluan
Mencermati peningkatan kasus pasien terpapar Covid-19, sejak ditemukannya kasus  pertama  Covid-19,  Pemerintah  sangat  reaktif  dalam  pengembangan  berbagai kerangka  regulasi,  kerangka  kelembagaan,  dan  kerangka  pembiayaan,  yang  tidak hanya  dalam  penanganan  kondisi  tanggap  darurat  kesehatan  dengan  merebaknya pandemi  Covid-19,  tetapi  juga  dalam  penyiapan  jaring  pengaman  sosial  dan  dampak ekonomi  dari  bencana  multidimensi  ini  (Lativa,  2021).  Peraturan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19 kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan  fungsi  dan  susunan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19,  yang melibatkan  kementerian/lembaga  terkait  dalam  percepatan  penanganan  Covid-19 (Nasution et al., 2020).
Selain  pembentukan  satgas,  mengingat  jumlah  korban  yang  semakin meningkat  dan  persebaran  tempat  yang  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu, pemerintah  kemudian  mengeluarkan  beberapa  kerangka  regulasi  yang  berfokus  pada penetapan  keadaan  darurat  bencana  (Hidayaturrahman  &  Purwanto,  2020).  Hal  ini disusul  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  penanganan Covid-19  yang  menjadi  peraturan  perundang-undangan,  dasar  penetapan  status pembatasan  sosial  berskala  besar  lainnya  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar pengajuan zonasi usulan pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. salah satunya adalah kota Tebing  Tinggi  yaitu  Perwal  Tebing  Tinggi  Nomor  44  Tahun  2020  (Hanifa  et  al., 2021).
Faktanya  peraturan  tersebut  tidak  dapat  ditaati  oleh  semua  kalangan masyarakat,  masih  banyak  sekelompok  masyarakat  dan  individu  tidak  percaya terhadap  virus  Covid-19  dan  penularannya  (Engkus  et  al.,  n.d.).  Hal  ini  dapat disebabkan  masyarakat  kurang  mendapatkan  sosialisasi  atau  edukasi  terkait  virus Covid-19.  Tentunya  hal  ini  akan  membuat  persebaran  penularan  virus  Covid-19 semakin luas. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi  dan pasal 10 sosialisasi dan partisipasi (Pangaribuan & Munandar, 2021).
Contoh  ada  yang  menganggap  covid  ini  dianggap  tidak  serius,  tidak  parah kalau  terkena.  Jika  ada  yang  menganggap  serius  maka  mereka  akan  menimbang protokol kesehatan. Banyaknya warga  yang masih melanggar protokol kesehatan saat beraktivitas  di  luar  rumah  menurutnya  ialah  bentuk  kondisi  keputusasaan  terhadap keadaan karena dampak yang ditimbulkan cukup besar bagi kehidupan mereka, dapat juga  dikarenakan  putus  asa  dengan  kondisi  yang  memang  memastikan  agar  dapat terpenuhi  kebutuhan  dasarnya,  sehingga  masih  ditemukan  banyak  kerumunan kelompok  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  masker  dan  menerapkan  social distancing, berpergian keluar dan masuk kota tanpa surat vaksin (Mufida et al., 2020). Berdasarkan  uraian  dan  fokus  masalah  diatas,  maka  dari  itu  penelitian  ini  bertujuan
untuk  mengetahui  apa  saja  kebijakan  pemerintah  lokal  pada  masa  Covid-19  dalam bidang  sosial  masyarakat  serta  bagaimana  pelaksanaannya  di  Kota  Tebing  Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Metode studi kasus digunakan untuk menemukan lebih dalam dan detail suatu masalah atau  fenomena  yang  akan  diteliti  (Wiryawan,  2020).  Secara  umum  dalam  penelitian yang  berkaitan  dengan  pendidikan  politik  menggun  akan  studi  kasus  dengan memperhatikan  karakteristik  pendidikan  politik  yang  relavan  untuk  masyarakat, kelompok  kepentingan,  maupun  suatu  institusi.  Pada  penelitian  ini  subyek  penelitian adalah  kepala  bidang  beserta  dua  orang  anggota  yang  tergabung  dalam  satuan  gugus tugas  Covid-19  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  (Kominfo)  selaku  koordinator bidang  penyuluhan,  sosialisasi  dan  edukasi  serta  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP)  selaku  koordinator  bidang  penindakan  (sanksi)  Kota  Tebing  Tinggi,  Sumatera Utara.

## Pembahasan
Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kebijakan Yang Dibuat Serta Pelaksanaannya (Perwal No.44 Tahun 2020, Pasal 10: Sosialisasi Dan Partisipasi) Nama Responden Kebijakan Yang Dibuat Pelaksanaan Kebijakan
Iswan Suhendi, S.STP, M.Si 1. Sosialisasi secara konvensional dengan menetukan  juru  bicara  yang memberikan validasi informasi terkait Covid-19. 2. Kebijakan himbauan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. 3. Kebijakan penyebaran informasi dilakukan di wilayah yang zonasi berwarna/angka positif penularan tinggi. 1. Kebijakan informasi melalui media sosial adalah yang  termudah  dilakukan, tersulit memberikan informasi  keliling  secara konvensional. 2. Pihak  yang  terlibat  yaitu Pemerintah  Kota  Tebing Tinggi,  PWI  (Persatuan Wartawan Indonesia), RAPI (Radio Antar Penduduk), Aliansi Mahasiswa  Tebing  Tinggi, koramil, kepolisisan, kejaksaan, pemuda pancasila. 3. Hambatan  yang  dialami kecil seperti mengejar angka target vaksinasi
tetapi  masyarakat  belum siap dan tidak bisa dipaksa Muhammad Irsan Lubis, S.H 1. Terdapat  dua  arah,  pertama turun langsung ke masyarakat diakrenakan  tidak  seluruh masyarakat punya sosial media. 2. kedua secara media sosial/internet yaitu bagi masyarakat  kalangan  remaja jadi  semua  dapat  kalangan teredukasi  mengenai  Covid ini. 1. Pelaksanaan  yang  kurang sesuai dengan rencana yaitu penentuan hari yang kurang tepat,  diakibatkan  kurang anggota  tim  yang  berhadir dan.terkendala di cuaca hujan. 2. Garis besar respon masyarakat  yaitu menerima dengan baik, 3. kebijakan  saat  ini  sudah cukup efektif. Tirta  Hadi  Winata, A.Md Kom 1. Siaran keliling yaitu berkeliling Kota Tebing Tinggi menggunakan kendaraan  dengan  pengeras suara  untuk  mengingatkan masyarakat  secara  langsung bahaya Covid-19, prokes dan untuk mengikuti vaksinasi. 2. Sosialisasi publikasi menggunakan  media  sosial dengan  memaparkan  bahaya- bahaya  dari  Covid,  manfaat dari vaksinasi. 1. Ada  kendala  dasar,  seperti saat dilapangan hujan turun, sulit untuk menggunakan pengeras suara disaat kondisi hujan 2. Secara  pelaksanaan  atau teknis  kegiatan  tidak  ada
masalah. 3. Respon  masyarakat  cukup positif dan menerima kebijakan yang diterapkan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pelaksanaan Sanksi (Perwal No.44 Tahun 2020, Pasal 9 : Sanksi) Nama Responden Raja Amiruddin Hasibuan, S.H 1. Sanksi yang dilaksanakan yaitu dalam bentuk sanksi sosial. seperti  mengutip  sampah, push  up ,  menyanyikan  lagu indonesia raya, pembacaan pancasila.
2. Wilayah  kota  tebing  tinggi  tidak  ada  sanksi  tertentu  dan  di wilayah tertentu.
3. Sampai saat ini tidak ada sanksi yang sulit untuk diterapkan, terhadap  si  pelanggar  diminta  untuk  memilih  sanksi  mana yang mau dipilih.
4. Wilayah  paling  sering  di  razia  cenderung  pusat  kota,  lalu
sanksi  paling  sering  dilanggar  tidak  menggunakan  masker dengan alasan seperti ketinggalan.
5. Pihak  yang  terlibat  dalam  penindakan  yaitu  SATPOL  PP,
Polisi, TNI, kemudian dinas kesehatan, dinas perhubungan. 6. Hal ini dirasa sudah cukup efektif dalam penerapan sanksi, Andri, S.H 1. Sudah  bergabung  bersama  tim  penanganan  Covid-19  sejak April 2020. 2. Semua  penerapan  sanksi  nya  sudah  sangat  bagus,  namun kesadaran  dari  masyarakat  yaitu  mereka  kurang  menyadari pentingnya penggunaan masker.
3. Dalam  penerapan  sudah  sangat  baik,  tapi  masyarakat kurang menyadari tentang bahaya dari Covid-19.
4. Respon masyarakat sangat baik dilapangan. 5. Untuk  realitas  nya  cukup  bagus,  karena  masyarakat  sangat mendukung  program  pemerintah,  namun  kembali  lagi kepada diri sendiri dan kepada hati nurani. Budi Agustiono, S.H 1. Sudah  bergabung  bersama  tim  penanganan  Covid-19  sejak April 2020.
2. SATPOL  PP  Kota  Tebing  Tinggi  tidak  punya  PPNS (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil)  sehingga  tidak  bisa menerapkan sanksi yang bersifat administratif.
3. Menerapkan  sanksi  sosial  seperti  menyapu  jalan, push  up lima  sampai  sepuluh  kali,  kemudian  menyanyikan  lagu nasional  seperti  lagu  Indonesia  Raya,  menyebutkan  butir- butir pancasila dan itu semua terlaksana dengan baik.
4. Mendapat  dukungan  penuh  dari  aparatur  pemerintahan terkait.
5. Respon  dari  masyarakat  cukup  positif,  karena  setiap  hari tim adakan sosialisasi. 6. Melihat realita dilapangan, sanksi sosial tidak menimbulkan efek  jera.  Sanksi  yang  dapat  menimbulkan  efek  jera  itu adalah  sanksi  yang  bersifat  administrasi  misalnya  denda, kemudian penahanan kartu identitas (KTP).

## Kebijakan Yang Dibuat Serta Pelaksanaannya Berdasarkan Peraturan Walikota No 44 Tahun 2020 Yaitu Pasal 10 Sosialisasi dan Partisipasi.
Kebijakan yang telah dipapaparkan oleh informan diuraikan menjadi beberapa kegiatan  dari  2020  karena  ini  bidang  sosialisasi,  tim  bertugas  menyebarluaskan informasi,  himbauan,  arahan  dan  informasi  terkini  terkait  update  Covid-19  (Hadi,
2020).  Dimana  terdapat  dua  arah,  pertama  turun  langsung  ke  masyarakat    seperti mengadakan  siaran  keliling  menggunakan  kendaraan  dengan  pengeras  suara  untuk mengingatkan  masyarakat  secara  langsung  bahaya  Covid-19,  prokes  dan  untuk mengikuti  vaksinasi.  Lalu  kegiatan  sosialisasi  dengan  melibatkan  banyak  pihak  yang mendukung  seperti  beberapa  OPD  (Operasi  Perangkat  Daerah)  Pemerintah  Kota Tebing  Tinggi  contohnya  dari  PWI  (Persatuan  Wartawan  Indonesia),  RAPI  (Radio Antar Penduduk), Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi, koramil, kepolisisan, kejaksaan, dan pemuda pancasila.
Hal ini dilakukan dikarenakan maraknya  pemberitaan hoax terkait pemberitan Covid-19  terutama  ketika  vaksinasi  mulai  dilaksanakan  di  indonesia.  Vaksinasi disebut-sebut  berbahaya  sehingga  masyarakat  tidak  mau  divaksin,  padahal  vaksinasi ini  ialah  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  penularan  virus (Muhyiddin,  2020).  Selanjutnya  arah  yang  kedua  yaitu  menggunakan  banyak instrumen penyebarluasan informasi seperti media massa, radio, media sosial dan lain sebagainya yang pada intinya memberikan informasi kepada masyarakat terkait covid- 19.
Beberapa  point  yang  disebutkan  diatas  sependapat  dengan  hasil  penelitian (Tajem & Subanda, 2021) bahwa harapannya media bisa menjadi penyeimbang  yang mampu memberikan berita-berita yang aktual serta kredibel yang dapat dibuat sebagai acuan  dan  bisa  dipercaya  oleh  seluruh  masyarakat.  Bagi  pemerintah,  bertujuan mendapatkan  citra  di  masyarakat  senantiasa  berkaitan  dengan  program  tujuan  pada rangka  pembangunan  yang  sudah  dilaksanakan  pemerintahan  tersebut.  Karena  itu, hendaknya pelaksanaan pembangunan harusnya bersifat pembaharuan  yang memihak terhadap  masyarakat  sebagai  usaha  medapatkan  tampilan  yang  positif  di  kalangan masyarakat.  Program  pembangunan  daerah  yang  demokratis  didasarkan  dengan  tiga pilar utama yang saling berhubungan. Ketiga pilar ini merupakan institusi pemerintah, institusi  pers  dan  masyarakat.  Pers  tidak  akan  bekerja  secara  signifikan  jikalau masyarakat  tidak  mempunyai  peranan.  Maka  dari  itu pemerintah  daerah  akan  berat untuk mengetahui program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam hal ini, tim juga terlibat dalam penentuan juru  bicara yang memberikan informasi  terkait  validasi  pemberitaan  Covid-19  agar  masyarakat  tidak  terpengarh pemberitaan  hoax,  yaitu  dengan  mengundang  narasumber  talkshow  radio  dengan beberapa  tema  yang  sudah  dilaksanakan  seperti  “percepatan  pelaksanaan  vaksinasi Covid-19  bagi  masyarakat  lanjut  usia,  penyandang  disabilitas,  serta  pendidik  dan tenaga  pendidikan  dan  pemulihan  ekonomi  Kota  Tebing  Tinggi”  dimana  hal  ini penting mendapatkan perhatian serius mengingat vaksinasi ialah bagian penting pada rangkaian  upaya  penanggulangan  Covid-19  dan  juga  capaian  vaksinasi  merupakan syarat suatu daerah/kota untuk menurunkan level PPKM.
Selanjutnya talkshow dengan tema “pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19”  mempertimbangkan  kesiapan  sarana  pelayanan  kesehatan  dan  kesiapan satuan  pendidikan  dalam  menjalankan  pembelajaran  tatap  muka  sesuai  dengan ketentuan yang ada, maka dirasa penting untuk melakukan sosialisasi edukasi melalui
talkshow  radio.  Lalu  talkshow  radio  terbaru  yang  dilaksanakan  dengan  tema “ketersediaan  dan  stabilitas  bahan  pangan  pokok  serta  pemberlakukan  peraturan PPKM dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H”, menjelang bulan puasa dan lebaran  biasanya  terjadi  peningkatan  permintaan  masyarakat  terhadap  komoditas bahan  pokok  walaupun  kondisi  pandemi  sudah  mengalami  penururnan  namun pembatasan  kegiatan  masyarakat  harus  tetap  dilakukan  untuk  menghindari  angka peningkatan penularan virus kembali.
Jika tadi kegiatan berbasis informasi melalui radio, maka setelah sirkel ini ada kegiatan  lain  yaitu  sosialisasi  publikasi  menggunakan  media  sosial  dengan memaparkan  bahaya-bahaya  dari  Covid,  manfaat  dari  vaksinasi.  Dikarenakan  tidak seluruh  masyarakat  memiliki  sosial  media,  dimana  kalangan  masyarakat  yang cenderung  menggunakan  media  sosial/internet  ialah  mereka-mereka  yang  mayoritas kalangan  remaja.  Pembahasan  ini  sependapat  dengan  penelitian  yang  sudah dilaksanakan  oleh  (Sampurno  et  al.,  2020)  Dimana  media  sosial  sebagai  fasilitator penting dalam penyebaran informasi, menjelaskan bahwa media sosial berperan dalam edukasi  kesehatan  masyarakat,  untuk  sebagian  besar  bisa  dikreditkan  dengan timbulnya  teknologi  yang  memudahkan  individu  dalam  mempercepat  penyebaran informasi  terkait  COVID-19.  Teknologi  sudah  menjadi  fasilitator  yang  luar  biasa; hingga  peran  masyarakat  telah  berganti  dengan  teknologi.  Melalui  media  sosial, masyarakat  dapat  dengan  mudah  membagi  informasi  terkait  dengan  COVID-19. Mereka  bisa  berperan  sebagai  guru  yang  dapat  mengedukasi  masyarakat  serta menstimulasi  dalam  penelitian  terbaru;  pendidikan  layanan  kesehatan;  mengarahkan masyarakat  ke  situs  web  lalu  halaman  arahan  mereka  untuk  mendapatkan  informasi kesehatan  terbaru  yang  dapat  dipercaya;  memasarkan  layanan  inovatif  seperti  contoh layanan  dana  sosial  perawatan  kesehatan;  posting  terkait  informasi  kasus,  foto,  dan hasil  (dengan  izin);  membagikan  ulasan  dan  testimoni  pasien  yang  sudah  sembuh; serta  memberi  dukungan  antar  masyarakat  Indonesia  dalam  menghadapi  pandemi COVID-19.
Kemudian    kebijakan  himbauan  penggunaan  aplikasi  PeduliLindungi  bagi pegawai dan pengunjung/tamu sebagai syarat utama untuk dapat masuk ke area publik yang berisikan penerapan protokol kesehatan untuk melakukan screening, tracing , dan pengawasan terhadap pegawai serta pengunjung yang memasuki area publik. Dari dua alur  penyampaian  informasi  tentunya  yang  paling  mudah  dilaksanakan  ialah menyampaikan  informasi  melaluli  media  sosial.  Meskipun  begitu  tentunya  sesekali ditemukan komentar negatif namun disini tim dapat menanggapinya dengan bijaksana (Muhyiddin & Nugroho, 2021).
Selanjutnya  yang  cukup  sulit  dilaksanakan  yaitu  siaran  keliling  secara konvensional, hal ini dikarenakan hambatan kecil yang pernah dialami oleh tim selama pelaksanaan  kegiatan  ini  seperti  saat  dilapangan  hujan  turun,  sehingga  sulit  untuk menggunakan pengeras suara disaat kondisi hujan, namun hambatan besar baik selama teknis  pelaksanaannya  maupun  respon  masyarakat  seperti  tidak  terima  dan menghadang  tim  yang  bertugas  itu  tidak  ada,  semuanya  pelaksanaannya  berjalan
dengan baik. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wahidah  et  al.,  2020)  hasil  penelitian  bahwa  kesinambungan  antara  pemerintah dengan  masyarakat  merupakan  suatu  hal  utama  dalam  peanggulangan  penyebaran wabah  Covid-19,  Sebagaimana  yang  diketahui  pemerintah  merelaksasi  PSBB kemudian mengeluarkan dua pilihan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) tingkat  RT  atau  RW  dan  new  normal  life  atau  tatanan  kehidupan  normal  yang  baru dimana  kedua  kebijakan  ini  sangat  bergantung  pada  peranan  masyarakat  agar  taat mematuhinya.  Kemudian  untuk  peranan  pemimpin  daerah  seperti  RT/RW  ialah  hal utama  yang  bisa  disesuaikan  pemerintah  dalam  mengupayakan  sinergitas  antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat terjadi.
Dari semua kebijakan yang telah terlaksana saat ini, kebijakan disaat ini sudah efektif  dalam  menyampaikan  informasi  dan  memberi  edukasi.  Dalam  hal menyampaikan  informasi  tentu  harus  melihat  situasi  dan  kondisi  baik  masyarakat maupun  wilayahnya,  jadi  metode  yang  digunakan  itu  selalu  berubah  mengikuti  apa target  yang  hendak  dicapai.  Tentunya  hal  ini  kembali  lagi  kepada  individu masyarakatnya, dapat menerima kebijakan yang dibuat pemerintah atau tidak  (Hanafi et al., 2020).
Dengan  demikian  adanya  dua  alur  pemberian  informasi  dan  edukasi,  semua kalangan  dapat  teredukasi  terkait  informasi  mengenai  Covid-19.  Tak  hanya menberikan  informasi  dan  edukasi,  tetapi  juga  terlibat  dalam  penanganan  yakni melakukan  razia  yaitu  operasi  yustisi  untuk  penggunaan  penerapan  prokes  5M  dan razia vaksinasi, yaitu demi mengejar angka target percepatan vaksinasi Covid-19.

## Pelaksanaan Penerapan Sanksi Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No 44 Tahun 2020 Yaitu Pasal 9 Sanksi.
Pada perwal no 44 tahun 2020 pasal 9 sanksi terdapat sanksi bagi perorangan dan  bagi  pelaku  usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung  jawab  tempat  dan fasilitas  tertentu.  Pada  kedua  kategori  sanksi  tersebut  sama-sama  terdapat  sanksi administratif  berupa  denda  (uang).  Namun  disini  tim  pelaksana  penindakan  hanya melakukan  penindakan  berupa  sanksi  sosial  seperti  seperti  menyapu  jalan, push  up lima sampai sepuluh kali, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya,  atau  menyebutkan  butir-butir  pancasila.  Sanksi  administratif  tidak  dapat dilaksanakan  karena  SATPOL  PP  Kota  Tebing  Tinggi  tidak  punya  PPNS  (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga hanya bisa menerapkan sanksi sosial.
Dalam  penerapannya,  tidak  ada  sanksi  yang  hanya  ditetapkan  di  wilayah tertentu,  tetapi  ada  kegiatan  yang  disebut  ‘operasi  yustisi’  yaitu  kegiatan  razia sekaligus  penindakan  yang  dilakukan  apabila  diperlukan.  Kegiatan  ini  berfokus  di wilayah  pusat  kota  dan  padat  penduduk  yang  rawan  kerumunan  masyarakat, dikarenakan  banyaknya  kebutuhan  pokok  kemudian  Kota  Tebing  Tinggi  ini merupakan  kota  persinggahan  dan  penghubung  daerah-daerah  sekitarnya  seperti Serdang  Bedagai  dan  Kabupaten  Batubara,  maka  dari  itu  tentunya  banyak  yang masyarakat pendatang yang bukan warga kota datang berkunjung dam melewati kota
ini.  Namun  bukan  berarti  hal  ini  menjadi  batasan  bagi  pihak  penindakan  untuk  tidak merazia mereka yang melanggar peraturan.
Tak hanya melaksanakan penerapan sanksi, SATPOL PP dan aparat lain sudah melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat  di  jalanan  dan  tempat  umum  terutama  soal  5M, namun  apabila  diperlukan  maka  langsung  dilaksanakan  operasi  yustisi.  Awalnya hanya melaksanakan sosialisasi seperti jaga jarak serta pembubaran massa agar tidak berkerumun,  apabila  setelah  disosialisasi  masyarakat  tetap  masih  melakukan pelanggaran dengan berkerumun terlalu sering di satu tempat, maka dilaksanakan razia operasi yustisi (Solahudin et al., 2020).
Pada pelaksanaan penerapan sanksi, seluruh personil SATPOL PP Kota Tebing Tinggi bersinergi dengan TNI, POLRI dan Pemko Kota Tebing Tinggi hampir setiap hari  ikut  andil  dalam  penanganan  Covid-19.  Jadi  aparat  yang  terlibat  sudah  cukup lama dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas bersama-sama sejak April 2020. Dalam setiap pelasanaan razia atau penindakan sanksi, tentunya ada jenis pelanggaran yang  paling  sering  dilakukan  oleh  masyarakat,  baik  itu  dilakukan  secara  kelompok maupun  individu.  peraturan  yang  paling  sering  dilanggar  yaitu  penggunaan  masker (Pati, 2021). Meskipun disertakan alasan yang cukup masuk akal, seperti ketinggalan namun sekali pelanggaran tetaplah pelanggaran, aparat penindakan tetap tegas dengan melakukan razia dan penindakan.
Untuk  pelaksanaan  penerapan  sanksi,  sampai  saat  ini  tidak  ada  sanksi  yang sulit  untuk  diterapkan.  Dikarenakan  pendekatan  sanksi  sosial  ini  secara  humanis, artinya  terhadap  si  pelanggar  diminta  untuk  memilih  sendiri  sanksi  mana  yang  mau dipilih  dan  tidak  pernah  dipaksakan  kalo  sanksinya  harus  ‘ini’.  Disini  tim  pelaksana penindakan  cukup  bijaksana  dengan  mebebaskan  si  pelanggar  untuk  memilih sanksinya  sendiri,  tidak  ada  paksaan  disini  namun  karena  telah  melakukan pelanggaran tentunya harus ditindak (Wonok, 2020). Meskipun yang diterapkan hanya sanksi sosial, namun penerapannya sudah sangat baik. Dapat dikatakan bahwa selama pelaksanaan  kebijakan,  tim  pelaksana  tidak  mengalami  atau  menemukan  hambatan yang  cukup  berarti  sehingga  menjadikan  pelaksanaan  kebijakan  bergeser  cukup  jauh dari perencanaan kebijakan itu sendiri.
Penyampaian garis besar respon masyarakat ialah pada saat pelaksanaan razia masker,  Responnya  cukup  positif  dari  masyarakat,  karena  setiap  hari  itu  kita  adakan sosialisasi  sehingga  masayarakat  lebih  paham  tentang  manfaat  daripada  penggunaan masker  sebagai  bagian  dari  protokol  kesehatan  untuk  penanggulangan  covid-19, dimana sebenarnya masyarakat paham pentingnya penggunaan masker itu namun tetap saja sebagian oknum masyarakat masih melanggar (Sandi, 2020).
Merujuk  pada  hasil  yang  didapatkan  pada  bagian  ini,  dapat  mengkritisi  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Wahyuni, 2020), karena sebaik apapun regulasi yang  dibuat,  apabila  dalam  penerapannya  masyarakat  menolak  dan  tidak  mau bekerjasama  dengan  tim  petugas,  maka  hal  tersebut tidak  akan  berjalan  dengan  baik. Dari  kesimpulan  analisis,  masih  ditemukan  sebagian  peraturan  kepala  daerah (Peraturan  Bupati)  yang  belum  efektif  secara  substansi.  Ketidak  efektifan  peraturan
kepala  daerah  tersebut  dikarenakan  peraturan  tersebut  belum  memiliki empat  kritikal faktor yang dibuat sebagai alat analisis pada peneltian ini, yaitu : komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi.
Dari  rangkaian  awal  penerapan  sanksi  tentunya  memiliki  hasil,  yaitu  apakah sanksi  yang  diterapkan  itu  sudah  cukup  untuk  memberikan  efek  jera  dan  menjawab permasalahan yang ada. Pada bagian mengenai realitas pelaksanaan penerapan sanksi sudah cukup baik dalam segi perencanaan dan pelaksanaan karena masyarakat sangat mendukung  program  pemerintah,  Kembali  lagi  kepada  diri  sendiri  dan  kepada  hati nurani  kita,  karena  kita  lebih  paham  dalam  menjaga  kesehatan  dan  kebersihan  kita bersama.  Mengacu  hasil  diatas,  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Adam  et  al.,  2021)  hasil  penelitian  bahwa  sebagai  bentuk  upaya  penegakan  hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Kota Ambon melalui  beberapa  sosialisasi  pada  pencegahan  penyebaran  virus  covid  19  serta Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan  menetapkan  sanksi  kepada pelanggar.  Tetapi  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan  masih belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  masih  terdapatnya  pelanggaran- pelanggaran  protokol  kesehatan  yang  diperbuat  oleh  masyarakat  di  kota  Ambon. Penerapan sanksi kepada pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota Ambon yang disusun dalam Peraturan Wali Kota Ambon terkait PSBB dengan menerapkan  sanksi  berupa  teguran  tertulis,  sanksi  administrasi,  sanksi  sosial  hingga sanksi  pidana  kepada  pelanggar.  Tetapi  pelaksanaan  sanksi  kepada  pelanggar  masih belum memberikan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan.
Namun tentu saja hal ini belum memberikan cukup efek jera terutama terhadap oknum yang sering melanggar jika hanya diterapkan sanksi sosial. Sanksi yang dapat menimbulkan  efek  jera  itu  adalah  sanksi  yang  bersifat  administrasi  misalnya  denda, kemudian  penahanan  kartu  identitas  (KTP)  namun  semuanya  itu  tidak  bisa  kita lakukan karena Kota Tebing Tinggi ini tidak punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)  sehingga  kita  tidak  bisa  menerapkan  sanksi  yang  bersifat  administratif  seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Beberapa pendapat diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Putri, 2021)  hasil  penelitian  bahwa  berbagai  penjuru  di  Indonesia,  masyarakat  tidak  dapat diberikan  pendekatan  kesadaran  secara  paksa  maupun  tegas.  Jangankan  membuat masyarakat  sadar  melaksanakan  protokol  kesehatan,  malah  justru  sebaliknya  akan menolak  jika  dipaksa  secara  terus-menerus  hingga  perlunya  dilakukan  pendekatan kolaboratif  agar  dapat mendisiplinkan masyarakat  yang  heterogen.  Dapat    digunakan gabungan  dari  pendekatan  edukatif,  persuasif,  promotif,  serta  diktatif.  Disesuaikan dengan  karakteristik  tiap-tiap  individu  dari  kelompok  masyarakat.  Sulit mendisiplinkan  masyarakat  jikalau  tidak  ada  sanksi  hukum  yang  tegas  serta menyeluruh,  Penerapan  sanksi  tersebut  ialah  jalan  terakhir  apabila  jika  protokol kesehatan masih tetap belum ditaati oleh masyarakat.
Dari  jawaban  ketiga  informan  diatas,  segala  pelaksanaan  penerapan  sanksi sudah berjalan baik dan dapat diterima masyarakat, namun hal itu bukan berarti dapat
memberikan efek jera. Masyarakat harus benar-benar mendapat tindakan tegas, seperti contoh vaksinasi yang diwajibkan untuk mendapatkan layanan. Karena hal ini kembali lagi ke individu masyarakat tiap-tiap daerah.

## Kesimpulan
Satgas  Covid-19  Dinas  Kominfo  sebagai  koordinator  bidang  sosialisasi  dan partisipasi sudah banyak membuat kegiatan dengan dibagi menjadi dua arah, pertama turun  langsung  kelapangan  yaitu  siaran  keliling  dan  mengadakan  sosialisasi, selanjutnya  menggunakan  banyak  media  seperti  media  massa  dan  media  sosial.  Dari kedua alur kebijakan tersebut yang paling mudah tentunnya penyebaran informasi dan edukasi  melalui  media  sosial  dikarenakan  menghemat  waktu  dan  tenaga  serta  yang tersulit ialah siaran keliling dikarenakan hambatan kecil yang terkadang dihadapi yaitu hujan  sehingga  menyulitkan  petugas  untuk  menggunakan  pengeras  suara,  selain  dari itu tidak ada hambatan cukup berarti yang dihadapi oleh petugas sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak sesuai.
Peraturan  yang  paling  sering  dilanggar  oleh  masyarakat  ialah  tidak menggunakan masker dengan alasan paling sering yaitu ketinggalan, meskipun begitu masyarakat ditindak dengan sanksi sosial. Namun tentu saja hal ini belum memberikan cukup  efek  jera.  Sanksi  yang  dapat  menimbulkan  efek  jera  itu  adalah  sanksi  yang bersifat  administrasi  misalnya  denda,  kemudian  penahanan  kartu  identitas  (KTP) namun semuanya itu tidak bisa dilakukan karena Kota Tebing Tinggi ini tidak punya PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil).  Selama  pelaksanaan  penerapan  kebijakan tidak  ditemukan  kendala  yang  sulit  juga  respon  masyarakat  tidak  menolak  karena pendekatan  sanksi  sosial  ini  secara  humanis  dimana  si  pelanggar  diminta  untuk memilih sanksinya sendiri dan tidak pernah dipaksakan.

## Daftar Pustaka
Adam,  S.,  Supusepa,  R.,  Hattu,  J.,  &  Taufik,  I.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  yang  Dilakukan  Masyarakat  Pada  Masa
Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. SASI, 27(2), 230–246.
https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441
Engkus, E., Suparman, N.,  Sakti,  F. T.,  & Anwar,  H. S. (n.d.). Covid-19 :  Kebijakan mitigasi  penyebaran  dan  dampak  sosial  ekonomi  di  Indonesia.  Covid-19:
Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia.
Hadi,  S.  (2020).  Pengurangan  Risiko  Pandemi  Covid-19  Secara  Partisipatif:  Suatu Tinjauan  Ketahanan  Nasional  terhadap  Bencana.  Jurnal  Perencanaan Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning,  4(2),  177– 190. https://doi.org/10.36574/JPP.V4I2.109
Hanafi, R. I., Syafii, I., Ramadhan, M. S., & Prayoga, P. (2020). Kepemimpinan Lokal
Di  Masa  Pandemi  Covid-19:  Respons,  Kebijakan,  Dan  Panggung  Elektoral. Jurnal Penelitian Politik, 17(2), 195–218. https://doi.org/10.14203/JPP.V17I2.899
Hanifa,  N.,  Wajuba,  L.,  &  Fisabilillah,  P.  (2021).  Peran  dan  Kebijakan  Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 9–19. https://doi.org/10.37058/WLFR.V2I1.2807
Hidayaturrahman,  M.,  &  Purwanto,  E.  (2020).  COVID-19:  Public  support  to  handle economic challenges. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02).
https://doi.org/10.22219/JIKO.V5I02.11681
Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam  Meningkatkan  perekonomian.  JURNAL  EKONOMI,  23(3),  161–175. https://doi.org/10.37721/JE.V23I3.869
Mufida,  S.,  Timur,  F.  G.  C.,  &  Waluyo,  S.  D.  (2020).  Strategi  pemerintah  Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi. Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global, 1(2), 121–130. https://doi.org/10.24853/INDEPENDEN.1.2.121-130
Muhyiddin,  M.  (2020).  Covid-19,  New  Normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia.  Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning, 4(2), 240–252. https://doi.org/10.36574/JPP.V4I2.118
Muhyiddin,  M.,  &  Nugroho,  H.  (2021).  A  Year  of  Covid-19:  A  Long  Road  to Recovery  and  Acceleration  of  Indonesia’s  Development.  Jurnal  Perencanaan Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning,  5(1),  1–19. https://doi.org/10.36574/JPP.V5I1.181
Nasution,  D.  A.  D.,  Erlina,  E.,  &  Muda,  I.  (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19 terhadap  Perekonomian  Indonesia.  Jurnal  Benefita,  5(2),  212–224. https://doi.org/10.22216/JBE.V5I2.5313
Pangaribuan,  M.,  &  Munandar,  A.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  DKI  Jakarta Menangani  Pandemi  COVID-19.  Government :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, 14(1), 1–9. https://doi.org/10.31947/JGOV.V14I1.12706
Pati, C. T. K. A. R. R. A. B. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menghadapi
Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Amongena  3  Kecamatan  Langowan  Timur Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 10(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/37729
Putri, L. D. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19  (Corona  Virus  Disease-19)  Di  Indonesia.  Magistra  Law  Review, 2(01), 13–20. https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.2012
Sampurno,  M.  B.  T.,  Kusumandyoko,  T.  C.,  &  Islam,  M.  A.  (2020).  Budaya  Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210
Sandi,  J.  R.  A.  (2020).  Fenomena  Pengawasan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di Kalimantan  Tengah  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Politik  Pemerintahan Dharma Praja, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072
Solahudin,  D.,  Amin,  D.  E.  S.,  Sumpena,  D.,  &  Hilman,  F.  A.  (2020).  Analisis kepemimpinan  di  Indonesia  dalam  kerangka  tanggap-darurat  Covid-19. Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Tajem,  P.  I.  A.,  &  Subanda,  I.  N.  (2021).  Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi
Bali Melalui Perspektif Komunikasi Pembangunan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  Dan  Humaniora,  5(2),  286–293.
https://doi.org/10.31604/JIM.V5I2.2021.286-293
Wahidah,  I.,  Athallah,  R.,  Hartono,  N.  F.  S.,  Rafqie,  M.  C.  A.,  &  Septiadi,  M.  A. (2020).  Pandemik  COVID-19:  Analisis  Perencanaan  Pemerintah  dan Masyarakat  dalam  Berbagai  Upaya  Pencegahan.  Jurnal  Manajemen  Dan Organisasi, 11(3), 179–188. https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695 Wahyuni,  T.  (2020).  Efektivitas  Peraturan  Kepala  Daerah  Tentang  Peningkatan
Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Di  Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 167–183. https://doi.org/10.52316/JAP.V16I2.52 Wiryawan,  I.  W.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Virus Corona  Disease  2019  (Covid-19)  Di  Indonesia.  Prosiding  Webinar  Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 19. https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180
Wonok,  G.  R.  .  (2020).  Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam  Pencegahan  Penyebaran Virus  Corona  (Covid-19)(Studi  di  Desa  Mokobang  Kecamatan  Modoinding Kabupaten  Minahasa  Selatan).  Politico  Jurnal  Ilmu  Politik,  9(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30701