Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN

## MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh : Marwan Padli  Ibrahim  Suzanalisa 

## ABSTRAK
Pengaturan  tentang  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  Menurut Hukum  Pidana  Indonesia diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  antara  lain:  a)Undang-Undang  Dasar 1945,  b)TAP  MPR  Nomor:  XVII/MPR/1990,  c)Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, d)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, Permenakertrans  Nomor: PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang pendaftaran pengiriman TKI ke luar negeri. Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan penempatan  TKI  di  luar  negeri  memang  sangat diperlukan  guna  untuk mengurangi  penempatan  TKI  ke  luar negeri  oleh  PPTKIS  secara illegal yang  dapat  berupa  suatu kejahatan  maupun  pelanggaran  yang  di  atur dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa

## A. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum  yang  efektif adalah harapan setiap warga  negara  bahkan  menjadi  cita-cita  yang  luhur  dari pembentukan  sebuah  negara  yang  merdeka  dan  berdasarkan hukum.  Terkait  dengan  hal  itu,  kiranya  perlu  diketengahkan terlebih dahulu pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh  Mochtar  Kusumaatmadja,    bahwa  tujuan  hukum  adalah untuk  ketertiban,  guna  mencapai  keadilan,  dan  hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering). 1
Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan sebagai tujuan hukum  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  dalam  suatu masyarakat  atau  negara,  kepentingan  perseorangan  dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:
Pertentangan  inilah  yang  menyebabkan  pertikaian bahkan  peperangan.  Hukum  mempertahankan  perdamaian dan  menimbang  kepentingan  yang  bertentangan  secara  teliti dengan  mengusahakan  terjadinya  suatu  keseimbangan  di antara kepentingan-kepentingan  tersebut,  sehingga  hukum dapat  mencapai  tujuan adil dengan  adanya  keseimbangan antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  bagiannya  melalui  peraturan  yang
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Hubungan  Antara  Hukum  Dengan Masyarakat:  Landasan  Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme  Pelaksanaan Pembaharuan Hukum, BPHN-LIPI, Jakarta, 1996, halaman 9.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
memuat  kesinambungan  kepentingan-kepentingan  yang dalam Bahasa Latinnya adalah: “ ius suum cuique tribuere ”. 2
Mengenai  ukuran  keadilan  itu  sendiri,  diakui  oleh Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta  sebagai sesuatu  yang  relatif.    Keduanya  mengemukakan  bahwa definisi  tentang  apa  yang  disebut  dengan  adil  akan  berbeda- beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:
Tidak  berlebihan  apabila  keadilan  itu  sesuatu  yang sukar  untuk  didefinisikan,  tetapi  bisa  dirasakan  dan merupakan  unsur  yang  tidak  bisa  tidak  harus  ada  dan  tidak dipisahkan  dari  hukum  sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam  masyarakat.  Tujuan  hukum  lainnya  adalah  Ketertiban yang  dalam  hal  ini  adalah  perdamaian  manusia  yang dipertahankan  oleh  hukum  dengan  melindungi kepentingan- kepentingan  manusia,  kehormatan,  kemerdekaan,  jiwa,  harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya. 3
Tujuan  hukum  selanjutnya  adalah  sebagai sarana pembaharuan  masyarakat.Terkait  tujuan  tersebut,  Mochtar Kusumaatmadja  mengemukakan  bahwa    hukum  nasional sebuah  negara  dalam  fungsi  ini  adalah  selain  sebagai
2 L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Terjemahan:  Mr. Oetarid Sadino,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, halaman 17.
3 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu Hukum,  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, halaman 52-53.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
mencapai  keadilan  dan  ketertiban,  juga  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat,  yang  mengandung  makna  agar perubahan  masyarakat yang  dicapai  melalui  proses pembangunan  itu dilakukan dengan teratur dan tertib. 4
Untuk  mewujudkan  tujuan  penegakan  hukum  berupa
tercapainya ketertiban, keadilan dan pembaharuan masyarakat sebagaimana telah dikemu-kakan diatas,
diperlukan sebuah kebijakan yang efektif dan efisien. Terkait dengan  hal  itu  Mardjono Reksodiputro  menegaskan    bahwa penegakan  hukum  yang  efektif  dan  efisien,    akan  terjadi apabila  terdapat  satu  kebijakan  kriminal  yang  benar-benar dijadikan  tujuan  bersama  dan  pedoman  kerja  bagi  masing- masing sub sistem peradilan pidana. 5
Selanjutnya  Mardjono  Reksodiputro  menguraikan bahwa:
Kebijakan kriminal atau upaya melindungi
masyarakat  dari  tindak  kejahatan  atau  perbuatan  melawan hukum  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kedua kebijakan tersebut  saling  mempengaruhi  dan  melengkapi.  Kebijakan pembangunan  akan  dapat  tercapai  apabila  didukung  oleh
4 Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., halaman 13.
5 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadulan dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi),  Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 93
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
sebuah  kebijakan  kriminal  yang  baik.  Sebaliknya,  kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan  pembangunan  justru  merangsang  tumbuhnya kejahatan. 6
Untuk mencapai tujuan kebijakan kriminal diperlukan kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy),  yang  pada  intinya merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui  upaya pidana  yang baik.  Dengan  perkataan  lain,  dilihat  dari  sudut kebijakan  kriminal,  kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan pengertian  “Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan hukum pidana”. 7 Pendapat mengenai peranan hukum pidana,
dikemukakan antara lain oleh  Sudarto, bahwa hukum pidana berperan  dalam  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan    yang baik  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  saat  dan sebagai  kebijakan  dari  negara,  melalui  badan-badan  yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan  yang  dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa  yang  dikandung  dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai apa yang dicita-citakan. 8
Berdasarkan  pendapat  ahli  hukum  pidana  di  atas, maka  upaya  penyusunan  peraturan  perundang-undangan
6 Ibid. 7 Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, halaman 11.
8 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana,  Alumni  Bandung,  1981, halaman 159.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
pidana    yang    baik,    yang  sesuai  dengan  perkembangan kehidupan  masyarakat,  baik  ditinjau  dari  aspek  kebijakan maupun dari aspek sosial politik  serta terbangunnya sebuah sistem  hukum  yang  efektif,  memiliki  peran  yang  penting dalam konstalasi politik pembangunan.
Dengan  demikian, efektivitas  perundang-undangan pidana  akan  menentukan  kualitas  pencapaian  upaya perlindungan  masyarakat,  dari    berbagai  macam  tindak pidana  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang,  sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.
Di  tengah  dunia  yang  kian  mengglobal  saat  ini, muncul  berbagai  bentuk  kejahatan  baik  berupa  modus  baru dari kejahatan  yang selama ini sudah ada, maupun kejahatan yang  benar-benar  baru  di  tengah  masyarakat.  Tindak  pidana yang  semula  dipersepsikan  sebagai  kejahatan  sederhana  dan konvensional  yang  hanya  melibatkan  orang  per  orang,  kini berkembang  menjadi  kejahatan  korporasi  yang  melibatkan perusahaan,  dengan  modus  yang  jauh  lebih  kompleks  dan teroganisir,  dengan  dukungan  teknologi  canggih  dan manajemen yang profesional.
Berbagai  tindakan  melawan  hukum  dimaksud,  dapat dijumpai antara lain pada perdagangan manusia,  pengiriman tenaga  kerja  ke  luar  negeri  secara  ilegal,  perusakan lingkungan,  penggelapan  pajak,  kejahatan  perbankan,
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
penyelundupan  barang  ilegal,    kejahatan  psikotropika,    dan lain sebagainya.
Pekerjaan  mempunyai  makna  yang  sangat  penting
dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang
membutuhkan  pekerjaan.  Pekerjaan  dapat  dimaknai  sebagai sumber  penghasilan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  bagi  dirinya  dan  keluarganya.  Dapat  juga  dimaknai sebagai  sarana  untuk  mengaktualisasikan  diri  sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak  atas  pekerjaan  merupakan  hak  asasi  yang  melekat  pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.
Makna  dan  arti  pentingnya  pekerjaan  bagi  setiap orang  tercermin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (2) menyatakan  bahwa  “setiap  Warga  Negara  Indonesia  berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”.  Selanjutnya  dalam  Undang -Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada:
Pasal 38
1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2) Setiap orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan yang  disukainya  dan  berhak  pula  atas  syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3) Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita  yang  melakukan pekerjaan  yang  sama,  sebanding,  setara  atau  serupa,
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya  berhak  atas  upah  yang  adil  sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
Namun  pada  kenyataannya,  keterbatasan  akan lowongan  kerja  di  dalam  negeri  menyebabkan  banyaknya warga  negara  Indonesia/Tenaga  Kerja  Indonesia  mencari pekerjaan  ke  luar  negeri.  Kisah  tragis  para  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  ternyata  bukan  hanya  terjadi  ketika  bekerja atau  saat  tiba  di  tanah  air.  Jauh  sebelum  itu,  ketika  sponsor atau calo-calo pencari Tenaga Kerja Indonesia berkeliaran di sejumlah  kota. 9 Di  sini  Tenaga  Kerja  Indonesia  masih bersatus Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Mereka mengalami penipuan oleh  sponsor  atau  calo-calo  yang  mengaku  sebagai  Direktur sebuah  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia Swasta (PPTKI).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI) jumlah  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri pada  tahun  2011  adalah  586.802  orang  Tenaga  Kerja Indonesia,  tahun  2012  adalah  494.609  orang  Tenaga  Kerja
9 http://www.Liputan6.com/diakses tanggal 10 September 2014
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Indonesia,  tahun  2013  adalah  512.168  orang  Tenaga  Kerja Indonesia. 10
Pemberian  pelayanan  penempatan  secara  baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit- belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut  memicu  terjadinya  penempatan  tenaga  kerja illegal yang  tentunya  berdampak  kepada  minimnya  perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
Sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  tenaga  kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja  Indonesia  yang  sekarang  ini  bekerja  di  luar  negeri, meningkat  pula  kasus  perlakuan  yang  tidak  manusiawi terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  baik  di  dalam  maupun  di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib Tenaga Kerja Indonesia  semakin  beragam  dan  bahkan  berkembang  kearah perdagangan  manusia  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selama  ini,  secara  yuridis  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  acuan  penempatan  dan perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri  adalah Ordonansi  tentang  Pengerahan  Orang  Indonesia  Untuk Melakukan  Pekerjaan  Di  Luar  Indonesia  (Staatsblad Tahun
10 http://www.bnp2Tenaga Kerja Indonesia.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TENAGA KERJA INDONESIA-Mencatat-Penempatan-TENAGA  KERJA  INDONESIA-
429.872-Orang/ diakses tanggal 2 September 2014
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
1887  Nomor  8)  dan  Keputusan  Menteri  serta  peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat
sederhana/sumir  sehingga  secara  praktis  tidak  memenuhi kebutuhan  yang  berkembang.  Kelemahan  ordonansi  itu  dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri  selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.
Dengan  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Ordonansi  tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar  Negeri  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang- undang  tersendiri.  Pengaturan  melalui  undang-undang tersendiri,  diharapkan  mampu  merumuskan  norma-norma hukum  yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Indonesia  dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.
Perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  di  tempat kerja,  telah  pula  mewarnai  hukum  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Organisasi ketenagakerjaan  internasional  dalam
International Labour Organitation (ILO) menjamin
perlindungan  hak  dasar  dimaksud  dengan  menetapkan delapan konvensi dasar.
Konvensi  dasar  tersebut  dapat  dikelompokkan  dalam empat  konvensi  yaitu  :  1)  kebebasan  berserikat (Konvensi
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
ILO  Nomor  87  dan  Nomor  98);  2)  larangan  diskriminasi (Konvensi  ILO  Nomor  100,  dan  Nomor  111);  3)  larangan kerja paksa (Konvensi ILO Nomor 29, dan Nomor 105); dan 4) perlindungan anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182). Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja, antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedepan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi  konvensi  mengenai  hak  dasar  itu,  undang-undang ketenagakerjaan yang disusun kemudian, mencerminkan pula ketaatan dan penghargaan pada kedelapan prinsip tersebut.
Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  kesempatan  yang sama  dalam  memilih  dan  mengisi  lowongan  pekerjaan  di dalam  wilayah  pasar  kerja  nasional,  untuk  memperoleh pekerjaan, tanpa diskriminasi karena jenis kelamin, suku, ras, agama,  dan  aliran  politik,  sesuai  dengan  minat,  kemampuan tenaga  kerja  yang  bersangkutan,  termnasuk  perlakuan  yang sama  terhadap  penyandang  cacat.  Setiap  tenaga  kerja mempunyai  hak  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih, mendapatkan, atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri
Dengan  mengacu  kepada  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang  ini  intinya  harus  memberi  perlindungan warga  negara  yang  akan  menggunakan  haknya  untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
mereka  dapat  memperoleh  pelayanan  penempatan  tenaga kerja  secara  cepat  dan  mudah  dengan  tetap  mengutamakan keselamatan  tenaga  kerja  baik  fisik,  moral  maupun martabatnya.
Ketentuan  pidana  di  bidang  ketenagakerjaan  ditandai dengan  sanksi  hukum  bagi  pelaku  tindak  pindana  di  bidang ketenagakerjaan  berupa  pidana  kurungan,  pidana  penjara dan/atau  pidana  denda.  Sanksi  pidana  adalah  tindakan hukuman  badan  bagi  yang  melanggarnya,  baik  kurungan maupun penjara.
Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah  denda.  Jenis  tindak  pidana  yaitu:  kejahatan  dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia Di Luar  Negeri,  mengatur  mengenai  pemberlakuan  sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam:

## Pasal 102
1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling  sedikit  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp  15.000.000.000,00  (lima  belas miliar rupiah), setiap orang yang: a) Menempatkan  warga  negara  Indonesia  untuk  bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b) Menempatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  tanpa  izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
c) Menempatkan  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada
jabatan  atau  tempat  pekerjaan  yang  bertentangan
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 103 1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda paling  sedikit  Rp  l.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah), setiap orang yang: a) Mengalihkan  atau  memindahtangankan  SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b) Mengalihkan  atau  memindahtangankan  SIP  kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c) Melakukan  perekrutan  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
d) Menempatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  tidak lulus  dalam  uji  kompetensi  kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; e) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan  psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; f) Menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja  Indonesia  yang  tidak  memiliki  dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; g) Menempatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri tanpa  perlindungan  program  asuransi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau h) Memperlakukan calon Tenaga Kerja Indonesia secara tidak  wajar  dan  tidak  manusiawi  selama  masa  di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan tindak pidana kejahatan
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Pasal l04
1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan  dan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah), setiap orang yang: a) Menempatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  tidak  melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24; b) Menempatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  tanpa  izin tertulis  dari  Menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 26 ayat (1); c) Mempekerjakan  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 d) Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang  tidak  memiliki  KTKLN  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 64; atau e) Tidak  memberangkatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke luar  negeri  yang  telah  memenuhi  persyaratan kelengkapan  dokumen  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 67. 2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
merupakan tindak pidana pelanggaran.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang
Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  membawa  banyak  paradigma  pengaturan  baru mengenai Tenaga Kerja  Indonesia baik di dalam  maupun ke luar  negeri.  Lembaga  perekrutan  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  diselenggarakan  oleh  pihak  swasta  menurut  Undang- Undang PPTKI saat ini disebut PJTKI yang berada di bawah pengawasan  Departemen  Tenaga  Kerja  Indonesia  untuk memperoleh  izin  melakukan  kegiatan  usaha  secara  resmi.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Sebelum  Undang-Undang  PPTKI  ini  berlaku,  PJTKI melakukan  kegiatan  tanpa  izin.  Tidak  berarti  semua  Tenaga Kerja Indonesia  yang dikirim memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk berimigrasi ke luar negeri. 11 Berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja
Indonesia  di  luar negeri,  maka  dalam  Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  diatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam: Pasal 186 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan  ayat (3),  Pasal 93 ayat  (2),  Pasal  137  dan  Pasal  138  ayat  (1),  dikenakan sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  bulan  dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 187 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (2),  Pasal  44  ayat  (1), Pasal  45  ayat  (1),  Pasal  67  ayat  (1),  Pasal  71  ayat  (2),
Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua  belas)  bulan  dan/atau  denda  paling  sedikit
11 Rahmat  Syafaat, Dagang  Manusia,  Kajian  Trafiking  Terhadap Perempuan  dan  Anak  di  Jawa Timur, Lappera  Pustaka  Utama, , Jogjakarta, 2003, hal. 32
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 188 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (2),  Pasal  38  ayat  (2), Pasal  63  ayat  (1),  Pasal  78  ayat  (1),  Pasal  108  ayat  (1), Pasal  111  ayat  (3),  Pasal  114,  dan  Pasal  148,  dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah).
2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 189:
Sanksi  pidana  penjara,  kurungan,  dan/atau  denda  tidak menghilangkan  kewajiban  pengusaha  membayar  hak-hak dan/atau  ganti  kerugian  kepada  tenaga  kerja  atau pekerja/buruh.
Salah  satu  contoh  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  56/  K/  Pdt  Sus  /  2008.  Adapun permasalahannya  adalah  Bahwa  pada  tanggal  23  Mei  2006 Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja dengan seorang TKI  bernama  Rudy  Yohanes  Panese  bera  lamat  di  Jalan Rawasari  Barat VI  I  No. E. 95 Jakarta Pusat sebagai Master di kapal bernama MFV Proseidon di laut Malta dengan masa kerja  selama  6  (enam)  bulan  dan  gaji  sebesar  US  $.  1200 perbulan.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Kasus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan  Calon Tenaga  Kerja  Indonesia/Tenaga  Kerja Indonesia  di  luar  negeri.  Walaupun  banyak  yang  mengalami tindak  pidana  pada  waktu  pra  penempatan,  penempatan maupun purna penempatan, namun kerja di luar  negeri tetap banyak  diminati  oleh  warga  negara  Indonesia.  Menurut  data yang  diperoleh  dari  Badan  Nasional  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  2013 adalah sejumlah 429.872, terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia Formal 247.610  orang  (58%) dan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Informal sejumlah 182.262orang (42%). 12
Jumlah  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) sebanyak  429.872  orang  itu,  dari  25  negara  tertinggi  adalah Malaysia  127.827  orang,  Taiwan  82.665  orang,  Arab  Saudi 44.325  orang,  Hong  Kong  35.050  orang,  Singapura  31.680 orang,  Oman  19.141  orang,  Uni  Emirat  Arab  (UEA)  17.962 orang,  Korea  Selatan  11.848  orang,  Brunei  Darussalam 11.616 orang, United States 9.233 orang, Qatar 7.862 orang, Bahrain  5.472  orang,  Jepang  2.428  orang,  Kuwait  1.714 orang, Itali 1.295 orang, Turki 1.246 orang, China 915 orang, Fiji  Islands  902  orang,  Spanyol  889  orang,  Mauritius  838
12 http://www.bnp2Tenaga Kerja Indonesia.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TENAGA KERJA INDONESIA-Mencatat-Penempatan-TENAGA  KERJA  INDONESIA-
429.872-Orang/ diakses tanggal 2 September 2014.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
orang,  Canada  830  orang,  Netherlands  796  orang,  Thailand 717  orang,  Australia  644  orang,  dan  Afrika  Selatan  587 orang. 13
Banyak  faktor  yang  menjadi  pendorong  dan  penarik adanya  penempatan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  /  Tenaga Kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Faktor  pendorongnya  antara lain :
1. Ingin bekerja untuk kebutuhan dasar hidup;
2. Jumlah penduduk yang besar;
3. Wilayah Indonesia yang luas;
4. Minimnya lapangan pekerjaan; dan
5. Rendahnya tingkat pendidikan. 14
Sedangkan  faktor  penarik  untuk  adanya  penempatan Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia    /  Tenaga  Kerja  Indonesia  di luar negeri antara lain :
1. Permintaan pasar tenaga kerja;
2. Globalisasi dan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
3. Kemajuan transportasi;
4. Belum optimalnya kerjasama;
5. Daya tarik turis. 15
13 http://www.bnp2Tenaga
Kerja Indonesia.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TENAGA KERJA
INDONESIA-Mencatat-Penempatan-TENAGA  KERJA  INDONESIA- 429.872-Orang/ diakses tanggal 2 September 2014. 14 Ibid 15 Ibid
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Faktor  pendorong  yang  utama  ingin  bekerja  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  manusia.  Faktor utama  inilah  yang  membuat  warga  negara  Indonesia  mau menjadi  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia    /  Tenaga  Kerja Indonesia,  karena  ada  iming-iming  bahwa  bekerja  di  luar negeri memperoleh gaji yang lebih besar daripada bekerja di dalam  negeri,  sehingga  mempunyai  harapan  akan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  keluarganya.  Hal  ini  juga dikarenakan  kerja  yang  merupakan  suatu  bentuk  kegiatan yang  dilakukan  manusia  untuk  mendapatkan  penghidupan yang  layak.  Pencapaian  penghidupan  yang  layak  melalui bekerja merupakan hak warga negara.
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di  luar negeri di  atur  dengan  undang-undang.  Penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  luar  negeri  merupakan  program  nasional dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  tenaga  kerja  dan keluarganya  serta  pengembangan  kualitas  sumber  daya manusia.
Secara  historis,  dengan  latar  belakang  kebijakan politik yang berbeda, penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar  negeri  telah  terjadi  sejak  jaman  Hindia  Belanda  sekitar tahun  1887,  dimana  banyak  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang dikirimkan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  bekerja sebagai  kuli  kontrak  di  Suriname,  New  Calidonia,  Siam  dan Serawak.  Di  samping  itu,  banyak  pula  Tenaga  Kerja
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Indonesia  yang  secara  tradisional  berangkat  ke  luar  negeri terutama  ke  Malaysia  untuk  bekerja,  dan  sampai  sekarang banyak di antara mereka yang menetap di sana. 16
Keberangkatan para Tenaga Kerja  Indonesia ini awal mulanya  dilakukan  secara  orang-perorangan  baru  kemudian dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan, seperti  Assosiasi  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  disingkat  dengan  APJATI,  kemudian  oleh  pemerintah dibuat regulasi supaya lebih teratur dan terdapat perlindungan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia.
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada tahun 1969. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor  4  Tahun  1970  diperkenalkan  program  Antar  Kerja Antar  Daerah  (AKAD)  dan  Antar  Kerja  Antar  Negara (AKAN),  maka  penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  luar negeri mulai melibatkan pihak swasta.
Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri diserahkan  pemerintah  kepada  pihak  swasta  atau  perusahaan Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS) yang karena pemerintah tidak memiliki kemampuan  untuk  menanganinya.  Hal  ini  diperkuat  dengan
16 http://www.setneg.go.id/ Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses pada tanggal 10 September 2014.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
terbitnya  Undang-Undang  Nomor  39  tentang  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri yang  diundangkan  pada  tanggal  18  Oktober  2004,  dalam Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  menyebutkan  pelaksanaan  penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  luar  negeri  terdiri  dari  pemerintah  dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta atau biasa disingkat dengan PPTKIS. Menurut data yang diperoleh dari  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  jumlah Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  sebanyak  569  (lima  ratus  enam  puluh  sembilan) perusahaan  dan  PPTKIS  yang  terbanyak  berada  di  DKI Jakarta  berjumlah  332  (tiga  ratus  tiga  puluh  dua) perusahaan. 17

## Beberapa  Nota  Kesepahaman  atau Memorandum  of
Understanding (MoU)  yang telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia adalah:
1) Nota Kesepahaman  atau Memorandum of Understanding
(MoU)  antara  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan pemerintah  Korea  Selatan  pada  tanggal  13  Juli  2004 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Nota Kesepahaman  atau Memorandum of Understanding
(MoU) pemerintah Republik Indonesia dengan
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
pemerintah  Korea  Selatan  pada  tanggal  9  September 2008.
2) Nota Kesepahaman  atau Memorandum of Understanding (MoU)  antara  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan pemerintah  Jepang  tanggal  19  Mei  2008  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Nota
Kesepahaman  atau Memorandum  of  Understanding (MoU) pemerintah Republik Indonesia dengan
pemerintah Jepang pada tanggal 29 Januari 2010.
Penempatan  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia/Tenaga Kerja  Indonesia  yang secara prosedural dan tidak prosedural (non  procedural).  Secara non  procedural penempatan  Calon Tenaga  Kerja  Indonesia/Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri  berakibat  dan  menimbulkan  tindak  pidana  yang  lain yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau  yang disingkat dengan  TPPO.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  disingkat dengan  Undang-Undang  PTPPO. Yang  dimaksud  dengan Perdagangan  Orang  dalam  Undang-Undang  PTPPO  adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, memasukan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
utang atau member bayaran/manfaat untuk tujuan eksploitasi atau  tereksploitasi  di  Wilayah  Republik  Indonesia  atau  Luar Negeri Republik Indonesia.
Salah  satu  contoh  kasus  Tenaga  kerja  Ilegal  adalah Direktur  PT  Pangrango  Gema  Abadi  (PGA), sebuah perusahaan  yang  dibuat  hanya  untuk  menarik  calon  tenaga kerja.  PGA  tidak  memiliki  SIPPTKI  (Surat  izin  pelaksanaan penempatan  TKI)  dari  Menakertrans  dan  SIP  (surat  izin pengerahan)  dari  Binapenta  Menakretrans  serta  job  order. Tetapi dia justru membina perjanjian dengan perusahaan lain, yaitu PT. Kosindo Pradipta (PPTKIS) terdaftar dan membuat brosur  untuk  merekrut  calon  TKI  program  H2B  and  Nurse. PGA bekerjasama hanya untuk mengelabui calon TKI. PGA dan  Rizal  telah  dua  tahun  melaksanakan  praktek  illegal  ini. Terhitung  296  calon  TKI  telah  menjadi  korban  kejahatan PGA di bawah pimpinan Rizal.Para calon TKi itu berasal dari daerah Jawa Barat. 18
Perdagangan  orang  yang  kebanyakan  terjadi  pada perempuan dan anak dalam perkembangannya menjadi lebih kompleks.  Perdagangan  itu  tidak  lagi  terbatas  pada  batas- batas  wilayah  negara  melainkan  berlangsung  lintas batas. Pola  perdagangan  pun  berubah,  tidak  lagi  hanya  dilakukan oleh  perseorangan  melainkan  sindikat-sindikat  terorganisir yang seringkali memiliki kegiatan ilegal. Tujuan
18 http://www.Liputan6.com, diakses tanggal 10 September 2014
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
perdagangan  juga  tidak  lagi  sebatas  untuk  prostitusi  atau menjadi pekerja di tempat hiburan, tetapi juga sebagai buruh migran.
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  terhadap perbuatan  PPTKIS  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  terutama  yang  berupa  tindak  pidana  diperlukan, agar penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara tidak resmi/illegal dan non procedural serta resiko perlakuan yang  tidak  manusiawi  terhadap  Calon  Tenaga  Kerja Indonesia/Tenaga  Kerja  Indonesia,  baik  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dapat  dihindari  dan  ditekan  atau minimal dikurangi.

## B. Pengaturan  tentang  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki dan diberikan hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  pekerjaan  dimanapun mereka inginkan termasuk di luar negeri. Maka dari itu demi mendukungnya  hal  tersebut perlu  diadakannya  suatu perlindungan  yang layak terhadap para TKI demi membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk
melindungi  seluruh  hak  dan  kewajiban  TKI  ketika  masa  pra penempatan,  penematan,  maupun  purna  penempatan. Sehingga para TKI kan terjamin seluruh hak-haknya.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa

## 1. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 Ketenagakerjaan sebagai bagian  integral dari  pembangunan  nasional  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusian Indonesia seutuhnya dan
pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri  tenaga  kerja serta  mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan merata, baik materiil maupun spritual.
Sebagaimana terdapat dalam alinea kedua Pembukaan UUD  1945  dicantumkan  tujuan  konstitusional  Pemerintah Negara  Republik  Indonesia  adalah “Kemudian  dari  pada  itu untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  dengan  mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea  IV  Pembukaan  UUD  1945  :  “...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa...”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berbagai  kekuatan landasan  hukum  normatif  tersebut  secara  tegas  telah
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
mengamanatkan  upaya  perlindungan  dan  jaminan  sosial, terutama  yang  dikaitkan  dengan  peningkatan  kesejahteraan rakyat  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  bagi  para  TKI. Demi tercapainya suatu landasan melindungi segenap bangsa indonesia  yang  diikuti  segenap  bangsa  Indonesia  dan memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  maka  diperlukannya  suatu  jaminan  sosial  yang dapat  memberikan  rasa  keadian  bagi  para  Tenaga  Kerja Indonesia  yang  merupakan  masyarakat  indonesia  yang berjuang  untuk  mendapatkan  kesejahteraan.  Karena  pada dasarnya  TKI  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  Jaminan Sosial  yang  merupakan  hak  setiap  warga  negara  juga  dia manatkan dalam UUD 1945 yaitu:
Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28 D ayat 2 : Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil dan  layak  dalam hubungan kerja.
Pasal 28 E ayat 1 : Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Makna  dan  arti  pentingnya  pekerjaan bagi  setiap orang  tercerminkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  27  ayat  (2) menyatakan  bahwa  setiap  Warga  Negara  Indosesia  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pasal  ini  dan  perubahannya  mengandung  dua makna  sekaligus,  yaitu  memberi  hak  kepada  warga  untuk memperoleh  salah  satu hak  dasar  manusia  yaitu  pekerjaan dan membebani kewajiban kepada negara untuk
memenuhinya.  Dengan  kata  wajib  maka  negara  tidak  dapat menghindari meskipun tidak cukup sumber daya dan sumber dana di dalam negeri. Faktor yang berpengaruh adalah faktor pendorong  yang  ada  di  dalam  negeri,  yaitu  belum terpenuhinya  salah  satu  hak  dasar  warga  negara  yang  paling penting  yaitu:  pekerjaan  seperti  diamanatkan  dalam Pasal tersebut.  Oleh  karena  itu,  warga  negara  tidak  dapat  dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri.
Dari  keterangan  beberapa  pasal  dalam  UUD  1945 sudah  tepat  bagaimana  negara  sangat  mendukung  dan, menegaskan  bahwa  perlindungan  dan  jaminan  sosial  TKI sangat  terkait  erat  dengan  masalah  ketidak mampuan pemerintah  dalam  memberikan  lapangan  pekerjaan.  Dalam konteks ini juga selanjutnya  akan berdampak pula pada para TKI  yang  ingin  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  untuk
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
mendapatkan kesejahteraan dengan mencari pekerjaan di luar negeri.
Hal  ini akan  menjadi  permasalahan  untuk  masalah perlindungan  hak  hak  mereka  di  luar  negeri.  Sehingga  hak hak  mereka  akan  terjamin  dan  terlindungi  pada masa  pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan
1. TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998
Pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  hak  asasi manusia  sebagaimana  yang  dituangkan dalam  TAP  MPR Nomor: XVII/MPR/1998  harus  diwujudkan. Hak  asasi manusia  yang  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945,  Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  TAP MPR  Nomor: XVII/MPR/1998  tentang Hak  Asasi  Manusia, dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  harus  dilaksanakan dengan  penuh  rasa tanggung  jawab  sejalan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dalam batas-batas, rambu-rambu, dan asas-asas  hukum  internasional  yang  diakui  seluruh  bangsa, yang menetapkan antara lain:
1. Untuk  melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan
martabat manusia diperlukan pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
2. Membuat laporan usaha dalam bentuk laporan semesteran dan  laporan  tahunan  dengan  ketentuan  laporan  tahunan harus diaudit oleh akuntan publik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
4. Setiap  hak  asasi  manusia  mengandung  kewajiban  untuk menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
5. Hak  asasi  manusia  harus  benar-benar  dihormati, dilindungi,  dan  ditegakkan,  untuk  itu  Pemerintah, aparatur  negara,  pejabat  publik  lainnya,  mempunyai kewajiban dain tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Dalam  bidang  ketenagakerjaan,  Ketetapan  MPR  ini merupakan  tonggak  utama  dalam menegakkan  demokrasi  di tempat  kerja.  Penegakan  demokrasi  di  tempat  kerja diharapkan  dapat  mendorong  pertisipasi  yang  optimal  dari seluruh  tenaga  kerja  dan  pekerja/buruh  Indonesia  untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.
1. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang

## Ketenagakerjaan
Selama  ini,  secara  peraturan  perundang-undang  yang menjadi  dasar  acuan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di luar  negeri  adalah  Ordonasi  tentang  Pengerahan  Orang
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Indonesia  Untuk  Melakukan  Pekerjaan  Di  luar  Indonesia (Stasblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaanya.
Ketentuan  dalam  Ordonansi  sangat  sederhana/rumit sehingga  secara  praktis  tidak  memenuhi  kebutuhan  yang berkembang.  Kelemahan  ordonasi  itu  dan  tidak  adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui peraturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksaannya.
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaaan, Ordonasi tentang
Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar  Negeri  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri di atur dalam undang- undang  tersendiri.  Pengaturan  melalui  undang-undang tersendiri,  diharapkan  mampu  merumuskan  norma-norma hukum yang  melindungi  TKI  dari  berbagai  upaya  dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan antara lain memuat:
Landasan, jasa, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Pelatihan  kerja  yang  diarahkan  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan  ketrampilan  serta  keahlian  tenaga  kerja guna  meningkatkan  produktifitas  kerja  dan  produktifitas perusahaan;
1. Pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  dalam  rangka pendayagunaan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan penempatan  tenaga  kerja  pada  pekerjaan  yang  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggungjawab  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  upaya perluasan kesempatan kerja;
2. Penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  sesuai  dengan kompetensi yang diperlukan;
3. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai- nilai  Pancasila  diarahkan  untuk  menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
4. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk  perjanjian  kerja  bersama,  lembaga  kerja  sama bipatit,  lembaga  kerja  sama  tripati,  pemasyarakatan hubungan  industrial  dan  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial;
5. Perlindungan  pekerja/buruh,  termasuk  perlindungan  atas hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan pengusaha  perlindungan  keselamatan,  dan  kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta
perlindungan  tentang  upah,  kesejahteraan,  dan  jaminan sosial tenaga kerja;
6. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian
integral  dari  pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya  untuk  meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan  masyarakat  sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.
Begitu  pula  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  juga memiliki hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Hal ini di dapatkan para Tenaga Kerja Indonesia memutuskan untuk  pergi  bekerja  di  luar  negeri  karena  mereka  merasa bahwa  pekerjaan  yang  ada  di  dalam  negeri  di  rasa  belum memenuhi  untuk  kebutuhan  hidup  mereka.  Meskipun  begitu TKI mempunyai  hak  untuk  memilih  jalan  hidupnya  untuk mendapatkan  kesejahtearaan  yang  layak.  Hal  ini  juga dijelaskan dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003  yaitu  “Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”
2. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  ini  harus  memberikan  perlindungan  warga negara  yang  akan  menggunakan  haknya  untuk  mendapatkan pekerjaan,  khususnya  pekerjaan  di  luar  negeri,  agar  mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan keselamatan tenga kerja secara cepat dan mudah dengan tepat mengutamakan.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang  Perlindungan  dan  Penempatan  TKI  mengenai tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  perlindungan  TKI  di luar negeri terdapat pada:
1. Pasal  5  ayat  (1)  dan (2)  yang  berbunyi:  “Pemerintah bertugas  mengatur, membina,  melaksanakan,  dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan  TKI  di  luar  negeri.  Dalam  melaksanakan tugas, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian
wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
2. Pasal  6  yang  berbunyi:  “Pemerintah  bertanggung  jawab untuk  meningkatkan  upaya  perlindungan  TKI  di  luar
negeri “
3. Pasal 7 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah berkewajiban:
penjamin  terpenuhinya  hak-hak  calon  TKI/TKI,  baik yang  berangkat  melalui  penempatan  TKI,  maupun  yang berangkat secara mandiri;
a. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
b. Membentuk  dan  mengembangkan  sistem  informasi penempatan calon TKI diluar negeri;
c. Melakukan  upaya  diplomatik  untuk  menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
d. Memberikan  perlindungan  kepada  TKI  selama  masa sebelum  pemberangkatan,  masa  penempatan,  dan masa purna penempatan.
Pasal 77 yang berbunyi :
1. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
2. Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.
Berdasarkan keterangan pasal di atas disebutkan pasal
tentang  perlindungan  TKI  dan  hak  haknya  yang  harus  di peroleh maka ini merupakan suatu tanggungjawab
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
pemerintah  untuk  melindungi  segenap  masyarakatnya termasuk  juga  para  TKI.  Karena  ini  adalah  tanggung  jawab pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  para TKI.  Sehingga  TKI  akan  dapat  terjamin  hak  haknya  pada masa  pra  penempatan,  saat  penempatan  maupun  purna penempatan.
Adanya  Undang-Undang  ini  diharapkan  disamping menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra  penempatan,  selama  masa  kerja  di  luar  negeri,  selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke  daerah  asal  di  Indonesia  juga  dapat  menjadi  instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.
Sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  tenaga  kerja yang  ingin  bekerja  di  luar  negeri  dan  besarnya  jumlah  TKI yang  sekarang  ini  bekerja  di  luar  negeri,  meningkat  pula kasus perlakuan  yang tidak manusiawi terhadap  TKI baik di dalam  maupun  di  luar  negeri.  Kasus  yang  berkaitan  dengan nasib TKI semakin beragam  dan bahkan berkembang ke arah perdagangan  manusia  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Untuk  mengantisipasi  terjadinya  perbuatan  pidana pengiriman  dan  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri tersebut, Undang-Undang Penempatan Dan
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri mengatur  secara  khusus  perbuatan  pidana  yang  berkaitan
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
dengan pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar  negeri,  di  dalam  Bab  XIII  yang  meliputi  Pasal  102 sampai dengan Pasal 104.
Di  dalam  Pasal  102  pada  pokoknya  diatur  tentang perbuatan  pidana  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri, yang meliputi perbuatan:
a. Menempatkan  warga  Negara  Indonesia  untuk  bekerja  di luar  negeri  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. Menempatkan  TKI  tanpa  izin  tertulis  berupa  SIPPTKI dari Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
c. Menempatkan  calon  TKI  pada  jabatan  atau  tempat  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  norma kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.
Untuk  perbuatan  pidana  di  atas  diancam  dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan  paling lama 10  (sepuluh)  tahun,  dan/atau  denda  paling sedikit Rp.2.000.000.000,- (dua  milyar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
Sedangkan  di  dalam  Pasal  103  diatur  perbuatan- perbuatan pidana sebagai berikut:
Mengalihkan atau memindah-tangankan
SIPPTKI
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19;
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33;
b. Melakukan  perekrutan  calon  TKI  yang  tidak  memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;
c. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45;
d. Menempatkan  TKI  yang  tidak  memnuhi  persyaratan kesehatan  dan  psikologi  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 50;
e. Menempatkan  calon  TKI/TKI  yang  tidak  memiliki dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51;
f. Menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  perlindungan program  asuransi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
Pasal 68; atau
g. Memperlakukan  calon  TKI  secara  tidak  wajar  dan tidak  manusiawi  selama  masa  dipenampungan sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (3).
Untuk  tindak  pidana  ini  diancam  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun,    dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.1.000.000.000,- (satu  milyar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Kemudian,  di  dalam  Pasal  104  Undang-Undang Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Luar  Negeri,  diatur  mengenai  perbuatan-perbuatan  pidana sebagai berikut:
Menempatkan  TKI  tidak  melalui  Mitra  Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
1. Menempatkan  TKI  di  luar  negeri  untuk  kepentingan perusahaan  sendiri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
2. Memperkerjakan  calon  TKI  yang  sedang  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46;
3. Menempatkan  TKI  di  luar  negeri  yang  tidak  mempunyai KTKLN  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  64 atau ;
4. Tidak  memberangkatkan  TKI  ke  luar  negeri  yang  telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67. Untuk  tindak pidana  ini  diancam  dengan  pidana
kurungan  paling  singkat  1  (satu)  bulan  dan  paling  lama  1 (satu)  tahun,  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka Undang- Undang  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
Indonesia Di Luar Negeri, telah mengatur atau
mengantisipasi  bentuk-bentuk  perbuatan  pidana  yang mungkin  terjadi  dalam  kaitan  dengan  pengiriman  dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.  Perbuatan pidana  dimaksud  dikelompokkan  menjadi    16  (enam  belas) bentuk  atau  jenis  perbuatan  pidana.  Terhadap  perbuatan-
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
perbuatan pidana tersebut, pelakunya dapat  dikenakan sanksi pidana  berupa  pidana  penjara  atau  pidana  kurungan  untuk jangka  waktu  minimal  1  (satu)  bulan  dan  maksimal  10
(sepuluh)  tahun.  Di  samping  itu  dapat  pula  dijatuhi  pidana tambahan berupa pidana denda paling sedikit
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penempatan  CTKI  /  TKI  di  luar  negeri  yang  terjadi dalam  kenyataannya  ada  dua  cara  yaitu  penempatan  CTKI  / TKI  yang  secara  prosedural  dan  tidak  prosedural  (non procedural). Secara non procedural penempatan CTKI / TKI di  Luar  Negeri  berakibat  dan  menimbulkan  tindak  pidana yang lain yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disingkat  dengan  TPPO.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang disingkat  dengan  UU  PTPPO.Yang  dimaksud  dengan Perdagangan  Orang  dalam  UU  PTPPO  adalah  tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  penerimaan,  memasukan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  member
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
bayaran / manfaat untuk tujuan eksploitasi atau tereksploitasi di  Wilayah  Republik Indonesia  atau  Luar  Negeri  Republik Indonesia.
Perdagangan  orang  yang  kebanyakan  terjadi  pada perempuan dan anak dalam perkembangannya menjadi lebih kompleks.  Perdagangan  itu  tidak  lagi  terbatas  pada  batas- batas  wilayah  negara  melainkan  berlangsung  lintas batas. Pola  perdagangan  pun  berubah,  tidak  lagi  hanya  dilakukan oleh  perseorangan  melainkan  sindikat-sindikat  terorganisir yang seringkali memiliki kegiatan ilegal. Tujuan
perdagangan  juga  tidak  lagi  sebatas  untuk  prostitusi  atau menjadi pekerja di tempat hiburan, tetapi juga sebagai buruh migran.
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  terhadap perbuatan  PPTKIS  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  terutama  yang  berupa  tindak  pidana  diperlukan, agar penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri secara tidak  resmi  / illegal dan non  procedural serta  resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap CTKI/TKI, baik di dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  dapat  dihindari  dan ditekan atau minimal dikurangi.
4. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81 Tahun 2006 tentang BNPPTKI.
Pasal 1 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  BNP2TKI  adalah
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden

## Pasal 2
1) BNP2TKI  yang  beranggotakan  wakil-wakil  instansi Pemerintah  terkait  mempunyai  fungsi  pelaksanaan kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi 2) Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan,  kesehatan,  kepolisian,  dan  bidang  lain yang dianggap perlu. 3) Wakil-wakil  instansi  pemerintah  terkait  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  mempunyai  kewenangan  dari dan  selalu  berkoordinasi  dengan  instansi  induk  masing- masing  dalam  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
4) Status  kepegawaian  Pegawai  negeri  Sipil  yang  berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI adalah dipekerjakan.
5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.
Pasal 3
Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :
1) melakukan  penempatan  atas  dasar  perjanjian  secara tertulis  antara  Pemerintah  dengan  Pemerintah  negara
Pengguna  Tenaga  Kerja  Indonesia  atau  Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
2) memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
a. Dokumen;
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
b. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) c. Penyelesaian masalah;
d. Sumber-sumber pembiayaan;
e. Pemberangkatan sampai pemulangan;
f. Peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia; g. Informasi; h. Kualitas  pelaksana  penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia; dan
i. Peningkatan  kesejahteraan  Tenaga  Kerja  Indonesia dan keluarganya.
5. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor:  PER.14/MEN/X/2010  tentang  Pendaftaran Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Terbentuknya  Balai  Pelayanan  Penempatan  TKI (BP2TKI)  pada  akhir  Tahun  2006,  maka  peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  penjabaran  amanah Undang-Undang  39  Tahun  2004.  Permenakertrans  Nomor:
PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang pendaftaran
pengiriman TKI ke luar negeri, diantaranya:
1. Pencari  kerja  yang  berminat  bekerja  di  luar  negeri  harus mendaftarkan  diri  pada  Dinas  kabupaten/kota  dengan tidak dipungut biaya.
2. Pencari  kerja  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1) memenuhi persyaratan:
Berusia  sekurang-kurangnya  18  (delapan  belas)  tahun, kecuali  bagi  TKI  yang  kan  dipekerjakan  pada  pengguna perseorangan  sekurang-kurangnya  berusia  21  (dua  puluh satu)  tahun,  yang  dibuktikan  dengan  Katu  Tanda  Penduduk
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
(KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
1. Surat  keteranagan  sehat  dan  tidak  dalam  keadaan  hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
2. Surat  izin  dari  suami/istri/orangtua/wali  yang  diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
3. Memiliki  kartu  tanda  pendaftaran  sebagai pencari  kerja
(AK/I) dari dinas kabupaten/kota; dan
4. Memiliki kualifikasi/syarat
pendidikan yang
dipersyaratkan oleh pengguna.
Diharapkan  dengan  adanya  aturan-aturan  yang mengatur  tentang  perlindungan  hukum  TKI  tersebut  akan lebih  menjamin  kesejahteraan  tenaga  kerja  Indonesia. Sehingga  tidak  akan  terjadi  permasalahan  terkait  TKI, terutama  permasalahan  pada  saat  pendaftaran  calon  TKI menjadi TKI.

## 5. Instrumen Internasional.
Konvensi  dasar  tersebut  dapat  dikelompokkan  dalam empat konvensi yaitu :
a. Kebebasan  berserikat  (Konvensi  ILO  Nomor  87  dan Nomor 98).
b. Larangan  diskriminasi  (Konvensi  ILO  Nomor  100,  dan Nomor 111).
c. Larangan  kerja  paksa  (Konvensi  ILO  Nomor  29,  dan Nomor 105).
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
d. Perlindungan  anak  (Konvensi  ILO  Nomor  138  dan
Nomor 182).
Komitmen  bangsa  Indonesia terhadap  penghargaan hak  asasi  manusia  di  tempat  kerja,  antara  lain  diwujudkan dengan meratifikasi kedepan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan  ratifikasi  konvensi  mengenai  hak  dasar  itu,  undang- undang ketenagakerjaan yang disusun kemudian,
mencerminkan pula  ketaatan  dan  penghargaan  pada kedelapan prinsip tersebut.

## C. Penegakan  Hukum  tentang  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) tanpa Izin.
Pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri oleh  PPTKIS  dalam  melakukan penempatan  TKI  ke  luar negeri  hanya  melakukan  pelanggaran yang bersifat administratif  saja,  sehingga  sanksi  yang  diterima  oleh PPTKIS  tersebut hanya berupa  sanksi  administrasi. Sanksi administratif  tersebut  di  atur dalam  Pasal  100  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri, berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan usaha penempatan TKI;
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
c. Pencabutan izin;
d. Pembatalan keberangkatan CTKI; dan / atau
e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
Mayoritas  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan penempatan  TKI  di  luar  negeri  dilakukan  oleh  orang perorangan  maupun  dilakukan  oleh sponsor  atau  calo  yang melakukan  perekrutan  awal  terhadap  TKI. Dan selama  ini penjatuhan  pidana  terhadap  sponsor  atau  calo  menggunakan pasal-pasal  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP), yaitu  Pasal  378  KUHP  (Penipuan),  Pasal 372  KUHP  (Penggelapan),  Pasal  263 KUHP  (pemalsuan surat)  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dalam sistem peradilan  pidana,  baik  yang  dilakukan  oleh  PPTKIS maupun  oleh  siapapun yang  terlibat  dalam  penempatan  TKI di  luar  negeri,  seperti  yang para  calo/sponsor,  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  yang dilakukan oleh orang perorangan. Hal ini, dikarenakan sistem peradilan  pidana  merupakan  salah  satu  cara  dalam menanggulangi kejahatan  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan penempatan  TKI  di  luar  negeri  memang sangat  diperlukan  guna  untuk mengurangi  penempatan  TKI
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
ke luar negeri oleh PPTKIS secara illegal yang dapat berupa suatu  kejahatan  maupun  pelanggaran  yang  di  atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Berikut  ini penulis  akan  menguraikan  mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri sebagai berikut:

## 1. Kasus I
a. Kasus  ini  telah  di  Putus  oleh  Pengadilan  Negeri
Jakarta Timur.
Adapun  gambaran  kasus  I  adalah terdakwa  I (Sjaepudin Malik) dan  terdakwa  II (Lukman Hakim) secara bersama-sama pada  hari  Selasa  tanggal  06 Oktober  2009 menampung  sementara  para  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia (CTKI)  untuk  di  jadikan  pembantu  rumah  tangga  di  luar negeri  dan  ditampung  di  tempat  rumah  terdakwa  II  yang beralamat di Jalan. Cililitan Kecil  I RT. 012 RW.07 No. 68, Kelurahan  Cililitan,  Kecamatan  Kramatjati, Jakarta  Timur. Kemudian  di  tempat  penampungan  tersebut  ada  beberapa calon Tenaga Kerja Indonesia yang usianya di bawah 21 (dua puluh  satu) tahun  yaitu  bernama  :  Aam  Aminah  Binti  Oji, Ani  Suryani Binti Oji, Siti  Rohmah  alias  Rotimah Binti Rapidudin dan  Umyati Binti  Romli dan  menurut  peraturan perundang-undangan  bahwa  calon Tenaga  Kerja  Indonesia
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
yang  akan  diperkejakan  pada  pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
Para terdakwa melakukan perekrutan dan menampung para calon TKI tersebut dengan cara bekerjasama dengan Hj. Kamsari (Daftar Pencarian Orang) selaku sponsor atau orang yang mencari para calon TKI. Terdakwa II dan  Hj. Kamsari memang  sudah  mengetahui  bahwa  para  calon  TKI tersebut tidak  memenuhi  syarat  untuk  diberangkatkan  ke  luar  negeri menjadi pembantu  rumah  tangga,  tetapi  terdakwa  II  dan  Hj. Kamsari memerintahkan kepada para calon TKI, apabila ada orang  yang  bertanya mengenai  usianya  agar  dijawab  oleh para calon TKI tersebut bahwa usianya sudah di atas 21 (dua puluh satu) tahun.
Dalam melakukan perekrutan para calon TKI tersebut, tidak semua calon TKI dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa  KTP,  Kartu Keluarga,  Surat  Ijin  dari  Orang  Tua  dan Surat Keterangan Kelahiran. Kemudian para calon TKI yang bernama : Aam Aminah Binti Oji, Ani Suryani Binti Oji, Siti Rohmah alias  Rotimah Binti  Rapidudin dan  Umyati Binti Romli yang memang umurnya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun  kemudian  data-data  atau  dokumen  yang  menyangkut identitas tersebut telah dirubah oleh Hj. Kamsari yang seolah- olah mereka berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
Dalam melakukan perekrutan para calon TKI tersebut, terdakwa II  akan  mendapat  fee  sebesar  Rp.  500.000,- (lima
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
ratus  ribu  rupiah)  setiap satu  orang  TKI dari  terdakwa  I setelah  para  calon  TKI  tersebut diberangkatkan  dan ditempatkan  pada  pengguna  perseorangan  di  negara tujuan masing-masing,  sedangkan  selama  masih  dalam  proses pemberangkatan  terdakwa  II  yang  memberikan  fee  kepada terdakwa  I sebesar  Rp.  300.000,- (tiga  ratus  ribu  rupiah) setiap 1 (satu) orang TKI, padahal antara terdakwa  I dengan terdakwa  II  tersebut  tidak  memiliki  surat perjanjian
kerjasama  untuk  melakukan  perekrutan  dan  melakukan perekrutan serta melakukan penampungan serta pemberangkatan calon TKI ke luar negeri.
Perbuatan  terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  akan mengakibatkan  terjadinya kesulitan  untuk  mencari  pihak yang  harus  bertanggungjawab  apabila  terjadi permasalahan terhadap  TKI  yang  sudah  ditempatkan  di  luar  negeri.  Selain itu  terdakwa  I  selaku  pemilik  Perusahaan  Pengerah  Tenaga Kerja  Ke  Luar Negeri  yaitu  PT.  Reka  Wahana  Mulia  telah melakukan  kelalaian  dalam proses  pembuatan  visa  dan paspor  calon  TKI,  dimana  terdakwa  I  tidak melakukan pengecekan  terhadap  keabsahan  dari  dokumen-dokumen milik calon  TKI  antara  lain  KTP,  Surat  Keterangan Kelahiran,  Kartu  Keluarga, sehingga  terdakwa  I  dan Terdakwa II dalam melakukan perekrutan calon TKI tersebut tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  perbuatan  para  terdakwa  diancam  pidana dalam
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
pasal  35  huruf  a Jo.  Pasal  103  (1)  huruf  c  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
b. Isi Putusan Hakim
1. Menyatakan  terdakwa  I  (Sjaepudin Malik) dan  terdakwa
II (Lukman Hakim) terbukti  secara  sah  dan
menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana: melakukan perekrutan  calon tenaga kerja  Indonesia  yang tidak  memenuhi  persyaratan  Pasal  35  huruf  a  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa-Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  masing-masing selama: 2  (dua)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan
ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama : 2 (dua) bulan.

## c. Implementasinya
Berdasarkan  uraian  kasus  di  atas,  penulis  akan menganalisa  kasus  tersebut sebagai  berikut  : Pelaku  tindak pidana dari kasus di atas adalah pemilik Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri yaitu PT. Reka Wahana Mulia bersama-sama  dengan  penjaga  penampungan, selanjutnya para calon tenaga kerja Indonesia yang umurnya di bawah 21 (dua  puluh  satu)  tahun  kemudian  data-data  atau  dokumen
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
yang menyangkut  identitas  tersebut  telah  diubah  oleh terdakwa yang seolah-olah  mereka  berumur  21 (dua  puluh satu) tahun.
Para  pelaku  dalam  hal  ini  terbukti  bersalah  secara bersama-sama  melakukan perekrutan  CTKI  yang  tidak memenuhi  persyaratan  Pasal  35  huruf  a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga  kerja  Indonesia di  luar  negeri. Pasal  35  huruf  a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri mengatakan  :  ”  berusia  sekurang -kurangnya  18  (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang- kurangnya berusia 21
(dua puluh satu) tahun”.
Dalam  hal  ini  hakim  telah  melakukan  penegakan hukum  terhadap  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan penempatan  CTKI/TKI  di  luar  negeri dengan  menjatuhkan pidana  kepada  mereka  terdakwa-terdakwa  oleh karena  itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama : 2 (dua) bulan.
Menurut  penulis  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  para terdakwa telah  sesuai,  karena  dalam  Pasal  102  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun 2004  ancaman  dengan  pidana
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  /  atau  denda  paling  sedikit Rp.2.000.000.000,- (dua  milyar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
PT. Reka Wahana Mulia yang merupakan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri di beri sanksi sebagai badan  korporasi,  agar  tidak  lagi  bisa  merekrut  CTKI/TKI yang  lainnya  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  /  aturan dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri. Sanksi yang bisa diberikan kepada PT. Reka Wahana Mulia  sebagai  badan  korporasi bisa  berupa  pencabutan SIPPTKI dari Menteri. Ini termasuk sanksi administrasi.

## 2. Kasus 2 :
Bahwa  terdakwa  Rita Kusnawati  binti Saif S yafi’i bertindak sendiri  atau  bersama-sama  Nahed Zbida Alatas alias  Madam Dina (dalam  berkas  perkara  terpisah)  pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2007 bertempat  di  komplek  PWI  Jl.  Buletin No.  215  Cipinang Muara  Jakarta  Timur  atau  di  Jalan  Batu  Tulis  Nomor  23 Condet Jakarta Timur, menempatkan warga negara Indonesia untuk  bekerja di  luar  negeri  sebagaimana dimaksud  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
Terdakwa  Rita Kusnawati  binti Saif S yafi’i diminta oleh  Nahed Zbida Alatas alias  Madam Dina untuk  mencatat
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
dan mendata calon tenaga kerja yang datang menemui Nahed Zbida Alatas alias  Madam Dina yang  antara lain  yaitu Sulastri binti Wasdi, Linda Daryanti binti carya, wartini binti kasam,  siti  mistiyah,  kunaenah  binti  rasta  selanjutnya terhadap  para  terhadap calon  tenaga  kerja  tersebut  oleh terdakwa  Rita Kusnawati  binti Saif S yafi’i dibawa  untuk melakukan  pemeriksaan  kesehatan  (medical  chek  up) dan berfoto,  terhadap  calon  tenaga  tersebut  nantinya  akan ditempatkan bekerja  ke  luar  negeri  yaitu  di  Siria,  Yordania, Bahrain,  abu  dabi  setelah melakukan  pencatatan,  pendataan, pemeriksaan,  kesehatan  dan  berfoto kemudian  para  calon tenaga kerja tersebut ditempatkan sebagian di tempat tingggal Nahed Zbida Alatas alias  Madam Dina di  komplek  PWI  Jl. Buletin  Nomor  215 Cipinang  Muara  Jakarta  Timur  dan sebagian  lagi  ditempatkan  di  rumah terdakwa  di  jalan  batu tulis  nomor  23 Condet  Jakarta  Timur  sambil menunggu waktu  untuk  berangkat,  selama  di  tempat  tersebut  terdakwa Rita Kusnawati binti Saif S yafi’i melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap para calon tenaga kerja agar tidak keluar atau  pergi  dari  rumah selain  itu  terdakwa  Rita Kusnawati binti Saif S yafi’i yang difungsikan  sebagai  tempat penampungan  lalu  Nahed Zbida Alatas alias  Madam Dina melakukan  pengurusan  administrasi  dan  dokumen  untuk keberangkatan para calon tenaga kerja.
b. Isi Putusannya.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa 1. Menyatakan Terdakwa Rita Kusnawati binti Saif S yafi’i
dengan  identitas  lengkap  seperti  tercantum  di  awal putusan  ini, tidak  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  di dakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
c. Implementasinya.
Berdasarkan  uraian  kasus  diatas  tampak  jelas  bahwa hakim  tidak melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri  karena  hakim  menganggap bahwa  pelaku  tindak pidana Rita Kusnawati binti Saif S yafi’i tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Walaupun  Jaksa Penuntut  Umum  telah  melakukan  upaya  hukum  kasasi  atas putusan Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur.  Namun  hakim Agung  di  Mahkamah Agung  juga  berpendapat  sama  dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menurut  penulis,  putusan  hakim  tersebut  sangatlah fatal  bagi penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan penempatan  CTKI/TKI  di  luar  negeri. Disini  majelis  hakim  tidak sepenuhnya  mempertimbangkan
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
keterangan  para  saksi,  ahli  yang  diperiksa di  bawah  sumpah yang  satu  sama  lain  keterangannya  bersesuaian  yang dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  di  muka persidangan.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI) jumlah  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri pada  tahun  2011  adalah  586.802 orang  Tenaga  Kerja Indonesia,  tahun  2012  adalah  494.609  orang  Tenaga  Kerja Indonesia,  tahun  2013  adalah  512.168  orang  Tenaga  Kerja Indonesia 19
Kasus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan  Calon Tenaga  Kerja  Indonesia/Tenaga  Kerja Indonesia di  luar  negeri.  Walaupun  banyak  yang  mengalami tindak  pidana  pada  waktu  pra  penempatan,  penempatan maupun purna penempatan, namun kerja di luar  negeri tetap banyak  diminati  oleh  warga  negara  Indonesia.  Menurut  data yang  diperoleh  dari  Badan  Nasional  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  2014  adalah sejumlah 429.872, terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia Formal
19 http://www.bnp2Tenaga Kerja Indonesia.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TENAGA KERJA INDONESIA-Mencatat-Penempatan-TENAGA  KERJA  INDONESIA-
429.872-Orang/ diakses tanggal 2 September 2014
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
247.610  orang  (58%)  dan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Informal sejumlah 182.262orang (42%). 20
Jumlah  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) sebanyak  429.872  orang  itu,  dari  25  negara  tertinggi  adalah Malaysia  127.827  orang,  Taiwan  82.665  orang,  Arab  Saudi 44.325  orang,  Hong  Kong  35.050  orang,  Singapura  31.680 orang,  Oman  19.141  orang,  Uni  Emirat  Arab  (UEA)  17.962 orang,  Korea  Selatan  11.848  orang,  Brunei  Darussalam 11.616 orang, United States 9.233 orang, Qatar 7.862 orang, Bahrain  5.472  orang,  Jepang  2.428  orang,  Kuwait  1.714 orang, Itali 1.295 orang, Turki 1.246 orang, China 915 orang, Fiji  Islands 902  orang,  Spanyol  889  orang,  Mauritius  838 orang,  Canada  830  orang,  Netherlands  796  orang,  Thailand 717  orang,  Australia  644  orang,  dan  Afrika  Selatan  587 orang. 21
Selanjutnya rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana adalah :
1. Berkaitan  dengan  struktur  hukum. Para  penegak hukumnya pada pokoknya kesulitan dalam 20 http://www.bnp2Tenaga Kerja Indonesia.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TENAGA KERJA INDONESIA-Mencatat-Penempatan-TENAGA  KERJA  INDONESIA-
429.872-Orang/ diakses tanggal 2 September 2014.
21 http://www.bnp2Tenaga Kerja Indonesia.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TENAGA KERJA INDONESIA-Mencatat-Penempatan-TENAGA  KERJA  INDONESIA-
429.872-Orang/ diakses tanggal 2 September 2014.
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
menghadirkan  saksi,  ahli  dan  mengecek  dokumen  yang dimiliki  oleh  CTKI/TKI  yang  memerlukan  waktu  yang tidak  sedikit,  anggaran  yang  tersedia  untuk  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  penempatan  CTKI  /  TKI  di  luar  negeri  oleh PPTKIS yang minim.
2. Berkaitan  dengan  substansi  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri,  yaitu  :  tidak sinkronisasinya  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di luar negeri dengan peraturan-peraturan yang lain  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  dan  kurang memperhatikan  mengenai  perlindungan  CTKI/TKI  dan tidak  mengatur  secara  menyeluruh  tentang  orang-orang yang terlibat dalam perekrutan CTKI/TKI seperti : Calo/ Sponsor.
3. Berkaitan  dengan  budaya  yang  ada  di  masyarakat  yaitu adanya  praktek  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme), baik dalam proses pelayanan penempatan CTKI / TKI di luar  negeri  maupun  dalam  penanganan  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  penempatan  CTKI/  TKI  di  luar negeri.
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana adalah :
1. Dilihat  dari  substansi  hukum  ada  dua  yaitu  : mensinkronisasikan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  baik  secara  vertikal maupun  horizontal  dan  mengatur  pemberian  sanksi secara  Integral  dan  menyeluruh  terhadap  orang-orang yang  terlibat  dalam  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali.
2. Dilihat  dari  struktur  hukum  yaitu  :  meningkatkan koordinasi  antara  para  penegak  hukum  dan  instansi- instansi  terkait  yang  berkaitan  dengan  penempatan  TKI di  luar  negeri  dan  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia bagi Aparat Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus.
3. Dilihat  dari  budaya  hukum  yaitu  :  meningkatkan
“ pendekatan    keilmuan”  dalam  penegakan  hukum  dari mulai  proses  pelayanan  penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  sampai  dengan  proses  persidangan  apabila tindak pidana.

## D. Daftar Pustaka
Dwi Astuti, . Jejak Seribu Tangan,Yogyakarta: 1999, hlm 13
Penegakan Hukum …. – Marwan Padli, Ibrahim, Suzanalisa
Moerti  Hadiati  Soeroso,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam  Persfektif  Yuridis – Victimologis,  Jakarta  : Sinar Grafika, 2011. Sri Turatmiyah, Annalisa Y, Pengakuan Hak-hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut
Hukum Positif Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No. 1 Januari 2013.
Syarief  Darmoyo  &  Rianto  Adi, Trafiking  Anak  untuk
Pekerja  Rumah  Tangga:  Kasus  Jakarta, Jakarta :PKPM Unika Atma Jaya 2000.
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.