## Genealogi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Kelembagaannya
Fatichatus Sa’diyah
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia
Email: faticha.sadiyah@gmail.com
Islamiyah
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia Email: ran.mimi88@gmail.com
Muhammad Najib Universitas Kiai Abdullah Faqih Indonesia Email: zainabnajib2005@gmail.com

## Abdul Fattah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Indonesia Email: abdoelfattah89@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  ulang  bagaimana  sejarah  hukum  Islam  di  Indonesia  serta  bentuk konkritnya  dalam  sebuah  lembaga.  Pembahasan  ini  menarik  untuk  dikaji  dengan mempertimbangakan  beberapa  hal. Pertama, pelacakan  terhadap  asal  usul  hukum  di Indonesia harus diluruskan untuk menghindari asumsi bahwa hukum positif Indonesia mengabaikan hukum Islam. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun tidak menerapkan pancasila sebagai dasar hukumnya.  Kajian terhadap sejarah hukum Islam harus dilanjutkan untuk menunjukkan posisi hukum Islam di Indonesia. Penelitian inia dalah penelitian deskriptif-historis dengan menggunaka teori Arnold  J Toynbee  tentang Challenge dan Opportunities .  Pada  dasarnya,  hukum  Islam sudah  dipraktikkan  di  Indonesia  sejak  zaman  kerajaan.  Berdasarkan  teori  Toynbee, keadaan yang berliku saat terancamnya pemberlakuan hukum Islam, hingga saat masa- masa awal Indonesia merdeka merupakan sebuah challenge atau sebuah tantangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Terbentuknya hukum Islam dalam sebuah lembaga pengadilan agama dan Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah tanggapan atas fenomena lika- liku  tersebut.  Kini,  pengadilan  agama  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  mengalami perkembangan  pesat  terutama  pada  struktur,  kekuasaan  dan  prosedurnya  yang  sama dengan  peradilan  yang  lainnya  di  Indonesia. Tidak  hanya  berkembang  secara  struktur, keduanya  telah  memiliki  produk  yang  menjadi  acuan  umat  Islam  hingga  saat  ini; Pengadilan Agama  dengan  Kompilasi  Hukum  Islamnya  dan  Majelis  Ulama  Indonesia dengan Fatwanya.
Kata Kunci: Hukum Islam, Pengadilan Agama, sejarah
Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  jumlah  muslim  terbesar  secara  keseluruhan. Penganut  agama  Islam  di  Indonesia  sekitar  231  juta  jiwa.  Jika  dipersentasekan,  maka 86,7%  dari  seluruh  masyarakat  Indonesia  adalah  muslim.  Umat  muslim  di  Indonesia merupakan  13%  dari  total  populasi  muslim  di  dunia. 1 Meskipun  demikian,  Indonesia tidak  menerapkan  hukum  syariat  Islam. Hal  tersebut  berbeda  dengan  beberapa  negara dengan  populasi  muslim  terbesar  lainnya,  seperti: Arab  Saudi,  Uni  Emirat Arab,  Iran, Pakistan,  Qatar,  dan  Brunei  Darussalam.  Pakistan  merupakan  negara  kedua  setelah Indonesia yang memiliki penganut agama Islam terbanyak sejumlah 212,3 juta jiwa. 2
Dalam  penerapannya,  Indonesia  tidak  menggunakan  hukum  syariat  Islam. Namun, berbagai sumber 3 mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia telah berlaku sejak abad ke-7 masehi. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, hukum Islam berlaku sebagai  hukum  positif  Indonesia. 4 Sekalipun  telah  berlaku  sebagai  hukum  positif  di Indonesia, namun beberapa daerah di Indonesia tetap menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di daerah.
Misalnya  di  Aceh.  Hukum  Islam  di  Aceh  telah  berlaku  sejak  sebelum kemerdekaan  Indonesia,  yaitu  sejak  pemerintahan  Raja  Iskandar  Muda.  Kemudian dilanjutkan masa setelah kemerdekaan, masa orde baru, reformasi sampai dengan masa sekarang. Dasar hukum pelaksanaan hukum Islam di Aceh adalah UU No 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang syariat Islam. 5 Setelah berlakun  hukum  pidana  Islam  yang  meliputi  meliputi maysi > r (judi), khamr (minuman keras), dan khalwat (mesum), maka mahkamah syariah akan memberlakukan hukuman cambuk di halaman masjid sesudah salat Jum’at. 6
1 Detik.com, “Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak Di Dunia, Indonesia Nomor Satu!,” detik.com, 2023,  https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di- dunia-indonesia-nomor-satu#:~:text=Indonesia  sebagai  Negara  Pemeluk  Islam  Terbesar&text=Jika  di persentase maka 86,dari total populasi muslim dunia.
2 Cnbcindonesia.com,  “Negara  Dengan  Umat  Muslim  Terbanyak  Dunia,  RI  Nomor  Berapa?,”  CNBC Indonesia,  2023,  https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan- umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa.
3 Ahmad Rofiq, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004); A Rahmat Rosyadi and M  Rais Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  Dalam  Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia (Surabaya:  Ghalia Indonesia, 2006).
4 Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Press, 2018).
5 Iskandar Iskandar, “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh,” Serambi Akademica 1, no. VI (2018): 78–86, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423.
6 Iskandar.
Di  Provinsi  Bengkulu,  terdapat  instruksi  walikota  Bengkulu  No.  3  tahun  2004 tentang  Program  Kegiatan  Peningkatan  Keimanan.  Provinsi  Lampung  ada  Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  No.  4  tahun  2004  tentang  larangan  pebuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan masksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Banten terdapat Perda No. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan SK Bupati Kab Pandeglang No. 09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah SD, SMP, SMU. 7
Dari beberapa peraturan daerah di atas, terlihat beberapa daerah terobsesi untuk menerapkan  syariat  Islam.  Pada  kenyataannya,  sebagaimana  dalam  rumusan  hukum Islam Indonesia, hukum Islam telah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dari sini muncullah beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah: bagaimana sejarah hukum Islam di Indonesia? Bagaimana komposisi hukum yang berlaku di Indonesia? Bagaimana posisi hukum Islam dalam hukum Indonesia? Dan bagaimana wujud hukum Islam yang telah diakui keberadaannya di Indonesia?
Berdasarkan  beberapa  pertanyaan  tersebut,  dalam  penelitian  ini,  penulis  akan memfokuskan dalam beberapa permasalahan; bagaimana sejarah atau genealogi hukum Islam  di  Indonesia  dan  bagaimana  hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  kelembagaannya. Genealogi  adalah  ilmu  yang  berkaitan  dengan  pewarisan  budaya. 8 Dengan  demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendudukkan sejarah hukum Islam di Indonesia dan untuk mendemonstrasikan kelembagaan hukum Islam di Indonesia.
Pembahasan ini menarik untuk dikaji dengan mempertimbangakan beberapa hal. Pertama, pelacakan  terhadap  asal  usul  hukum  di  Indonesia  harus  diluruskan  untuk menghindari asumsi bahwa hukum positif Indonesia mengabaikan hukum Islam. Kedua, Indonesia  merupakan  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia,  namun  tidak menerapkan pancasila sebagai dasar hukumnya.   Kajian terhadap sejarah hukum Islam harus dilanjutkan untuk menunjukkan posisi hukum Islam di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori challenge and response Arnold
7 hertina hertina and Nurcahaya Nurcahaya, “Formalisasi Hukum Islam Di Provinsi Riau Analisis Eksistensi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat,” Hukum Islam XVI, no. 1 (2016): 1–27.
8 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Folkor; Konsep, Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: MedPress, 2009).
J. Toynbee. Ia berpendapat bahwa hadirnya budaya baru (dalam hal ini hadirnya disiplin ilmu pengetahuan baru) merupakan tantangan yang bisa menjadi ancaman bagi eksistensi budaya yang ada (ilmu pengetahuan) jika hal itu tidak bisa dihadapi dan direspons secara kreatif. Namun, jika budaya baru tersebut bisa direspons secara kreatif, maka hal ini akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan dan kemajuan sebuah budaya. 9
Ada beberapa penelitian yang telah mengulas pembahasan serupa. Di antaranya adalah Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia, 10 Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum, 11 dan Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam  Sampai  Indonesia  Modern. 12 Dari  beberapa  penelitian  tersebut  memiliki  objek formal, objek material, pendekatan dan teori yang berbeda dengan penulis.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu serangkaian kegiatan  yang  berhubungan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka. 13 Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berupa penjelasan sejarah secara naratif-deskriptif-analitis, yang menjadikan sejarah selain sebagai sebuah ilmu juga sebuah cerita. Yang utama yaitu penggunaan metode kualitatif menjadi penting, karena  metode  kualitatif  dalam ilmu  sejarah  dapat menghadapi  kenyataan  ganda yang muncul dalam ranah kehidupan manusia. 14
Penelitian ini menggunakan teori challenge and response Arnold J. Toynbee. a berpendapat  bahwa  hadirnya  budaya  baru  (dalam  hal  ini  hadirnya  disiplin  ilmu pengetahuan  baru)  merupakan  tantangan  yang  bisa  menjadi  ancaman  bagi  eksistensi budaya yang ada (ilmu pengetahuan) jika hal itu tidak bisa dihadapi dan direspons secara
9 Musthofa  Musthofa,  “Linguistik  Komputasi  Sebagai  Disiplin  Ilmu  Dan  Respons  Akademik  Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia,” Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra 6, no. 1 (2022): 88, https://doi.org/10.14421/ajbs.2022.06105.
10 Hendra Gunawan, “Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal Al-Maqasid 4, no. 1 (2018): 43–60.
11 Imam Hardjono, “Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Hukum,” Suhuf 20, no. 1 (2008): 1–22, http://hdl.handle.net/11617/913.
12 Jefik Zulfikar Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern,” Jurnal  Tamaddun :  Jurnal  Sejarah  Dan  Kebudayaan  Islam 9,  no.  1  (2021), https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087.
13 Mahmud Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
14 Arditya  Prayogi,  “Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Ilmu  Sejarah:  Sebuah  Telaah  Konseptual,” Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 5, no. 2 (2021): 240–54, https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050.
kreatif. Namun, jika budaya baru tersebut bisa direspons secara kreatif, maka hal ini akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan dan kemajuan sebuah budaya. 15
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengulas tentang sejarah  hukum  Islam  di  Indonesia.  Adapun  sumber  sekundernya  adalah  buku-buku sejarah  masuknya  Islam  di  Indonesia  dan  buku-buku  pengadilan  agama.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi.  Sedangkan,  teknik analisisnya adalah analisis deskriptif historis.

## Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Sifat dan Ruang Lingkup
Kata hukum yang digunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata h { ukm dalam  bahasa  Arab  yang  berarti  norma  atau  kaidah  yakni  ukuran,  tolok  ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan  benda.  Hubungan  antara  perkataan  hukum  dalam  bahasa  Indonesia  dengan h { ukm dalam pengertian norma dalam bahasa Arab memang erat sekali. Sebab, setiap peraturan –apapun  macam  dan  sumbernya-  mengandung  norma  atau  kaidah  sebagai  intinya. 16
Secara terminologis, hukum berarti aturan dan peraturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pembahasan  mengenai  hukum  Islam,  banyak  dikaitkan  dengan  pembahasan mengenai  syari’at, 17 fiqh, 18 dan  ushul  fiqh.  Hal  ini  disebabkan,  antara  hukum  Islam dengan tiga konsep tersebut saling terkait dan terjalin berkelindan, sehingga sulit untuk diurai  menjadi  kesatuan-kesatuan  yang  terpisah.  Bahkan,  tidak  jarang  hukum  Islam disamakan dengan fiqh atau dengan syari’ah. 19
Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari’at Islam, sering dipergunakan kata-kata hukum syari’at atau hukum syara’, untuk fiqh Islam dipergunakan kata hukum fiqh atau
15 Musthofa,  “Linguistik  Komputasi  Sebagai  Disiplin  Ilmu  Dan  Respons  Akademik  Di  Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia.”
16 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
17 Secara  terminologi,  menurut  ulama us { u > l  fiqh ,  syari’ah  adalah  titah  ( khit { a > b ) Allah  yang  berhubungan dengan  perbuatan  mukallaf  (muslim,  baligh,  dan  berakal  sehat),  baik  berupa  tuntutan,  pilihan,  atau perantara (sebab, syarat atau penghalang). Mahmud Syaltut mendifinisikan syari’ah sebagai peraturan yang diturunkan  Allah  kepada  manusia  agar  dpedomani  dalam  berhubungan  dengan  Tuhannya,  dengan sesamanya,  dengan  lingkungannya,  dan  dengan  kehidupan.  Lihat:  Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
18 Secara terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (`amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil rinci. Lihat: Rofiq.
19 Suyatno Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
terkadang  hukum  (fiqh)  Islam.  Dalam  praktiknya,  kedua  istilah  tersebut  seringkali dirangkum dalam istilah hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahami, sebab hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, 20 tetapi tidak mungkin dipisahkan. Syari’at adalah landasan fiqh. Fiqh adalah pemahaman tentang syariat. 21
Jika  sepanjang  sejarah,  kata  hukum  Islam  ( Islamic  Law )  sering  diasosiasikan sebagai fiqh, maka dalam perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fiqh. Setidaknya masih terdapat jenis produk lainnya. Pertama , fatwa, yakni  hasil  ijtihad  seorang  mufti  sehubungan  dengan  peristiwa  hukum  yang  diajukan kepadanya.  Jadi,  fatwa  lebih  khusus  dari  pada  fiqh  atau  ijtihad  secara  umum. Kedua , keputusan  Pengadilan.  Produk  pemikiran  ini  merupakan  keputusan  hakim  Pengadilan berdasarkan  pemeriksaan  perkara  di  depan  sidang. Ketiga ,  undang-undang.  Yakni peraturan yang dibuat oleh sebuah badan legislatif ( s { ult { ah al tashri > `i > yah ) yang mengikat kepada  setiap  warga  negara  di  mana  undang-undang  itu  diberlakukan,  yang  apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi. 22
Dari  uraian  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  hukum  Islam  adalah  peraturan- peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan  Pengadilan, dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. 23
Tentang keluasan hukum Islam, Rasyidi membanginya ke dalam dua bagian besar yaitu; ibadat dan urusan kemasyarakatan. Kategori pertama mencakup; 1) iman; 2) salat; 3) zakat; 4) puasa; dan 5) haji. Kategori kedua meliputi; 1) mu`amalat (hukum perdata/ hukum dagang); 2) muna > kah { a > t (hukum perkawinan); 3) wira > thah (hukum kewarisan); 4) `uqu > ba > t (hukum pidana); 5) muqa > sama > t (hukum acara); 6) siyar (hukum internasional);
7) al ah { ka > m al s { ult { a > ni > yah (hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum perpajakan). Dalam struktur hukum kontemporer, mu’amalat, muna > kah { a > t , dan wira > thah termasuk dalam bidang hukum perdata. `Uquba > t termasuk dalam bidang hukum pidana. 24
20 Ali, Huk. Islam . 21 Ali.
22 Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia . 23 Rofiq.
24 M Rasjidi, Keutamaan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

## Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah dan Perkembangannya
Membahas tentang masuknya hukum Islam di Indonesia, tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang masuknya Islam di Negara ini. Hal ini disebabkan munculnya hukum Islam di Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Oleh sebab itu, perlu disinggung pula mengenai teori masuknya Agama Islam di Indonesia.
Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara, menurut ahli sejarah, dimulai pada  abad  pertama  hijriyah  atau  pada  sekitar  abad  ke tujuh  atau  ke  delapan  masehi. 25 Penyebaran gama Islam begitu pesat sehingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M 26 diakui
25 Setidaknya, ada tiga teori berkenaan dengan datangnya Islam ke Indonesia. Pertama , Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-tujuh  masehi, langsung dari Arab ke pesisir Aceh. Teori  ini  didukung oleh para sejarawan  baik  muslim  maupun  non-muslim.  Misalnya  Naquib  al Attas,  Hamka, A.  Hasjmi,  M. Yunus Jamil,  serta  sejarawan  asing  seperti  Niemann,  De  Holander,  Keyzer,  Crawfurd,  dan  Vetsh.  Teori  ini didasarkan pada keinginan para sejarawan muslim untuk memastikan bahwa Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang autentik, bukan periferial atau sinkretis, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh para penulis barat. Untuk mendukung teori ini, misalkan Abdul rahman Haji Abdullah memaparkan bahwa pada abad ke-8 masehi telah terjadi kontak bisnis kapur barus antara penduduk nusantara dengan saudagar Arab. Alasan ini sedikit berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh sejarawan barat yang juga mengakui teori ini. Keyzer beranggapan bahwa Islam nusantara datang dari mesir yang bermazhab Syafi’I, sebagaimana dianut oleh muslim nusantara. Sedangkan Niemann dan De Holander hanya menyebut Hadramaut (bukan mesir),  yang  juga  bermazhab  syafi’isebagai  sumber  datangnya  Islam  di  nusantara. Kedua ,  teori  yang menyatakan  bahwa  Islam  di  nusantara  berasal  dari  anak  benua  india,  bukan  dari  arab  dan  Persia  yang dikaitkan dengan daerah Malabar dan Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sarjana-sarjana Belanda, seperti Pijnappel,  G.W.J  Drewes  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Snouck  Hurgronje  dalam  bukunya  yang berjudul L’arabie et Les Neerlendaises , atau Revue De L’hoistorie des Religious . Menurut teori ini, orang- orang yang bermazhab Syafi’I berimigrasi dan menetap di India, mereka kemudian datang dan menetap di Indonesia. Para muslim inilah yang kemudian sebagai  penyebar Islam pertama di nusantara. Kemudian, baru disusul oleh para syarif dan sayyid yang menyelesaikan proses konversi Agama dengan membaptis diri  mereka  sebagai  pendeta  ( priest )  maupun  pendeta-penguasa  ( priest-prience )  atau  sultan.  Proses  ini terjadi pada abad ke-12 masehi, yang merupakan periode yang paling mungkin dijadikan pijakan tentang permulaan  penyebaran  Islam  di  nusantara  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Snouck  Hurgronje  sendiri mendasarkan  pandangannya  pada  beberapa  pertimbangan. Pertama ,  kurangnya fakta  yang  menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Agama Islam di nusantara. Kedua , hubungan dagang nusantara- india telah lama terbangun. Ketiga , inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatra memberikan gambaran tentang hubungan antara Sumatra dengan Gujarat. Ketiga , teori yang menyatakan bahwa Islam di nusantara datang dari benggali (Bangladesh) karena kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang Benggali atau keturunan mereka. Islam yang pertama kali muncul di semenanjung Malaya adalah dari arah pantai timur, bukan barat (malaka), yaitu pulau kanton, Phanrang (Vietnam), Leran dan Trengganu. Jika merujuk pada doktrin ajaran (mazhab), Islam di semenanjung sama dengan Islam di Phanrang, sementara elemen prasasti yang ditemukan di Trengganu juga mirip dengan prasasti yang ditemukan di Leran. Teori yang dikembangkan oleh Fatimi ini dikritik  oleh Drewes. Dia mengatakan bahwa bukti-bukti yang ada terutama  terkait  dengan  prasasti  ini  merupakan  perkiraan  liar.  Teori  ini  semakin  lemah  dengan  adanya kenyataan bahwa mazhab hukum yang dominan di Benggali adalah hanafi, bukan syafi’i. Lihat: Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh .
26 Islam  datang  dibawa  oleh Walisongo  hanya  50  tahun,  yakni  pada  1450-1500  dan  telah  menyebar  di seluruh  Nusantara.  Lihat:  Fatichatus  Sa’diyah,  “GENDER  DAN  PEMBELAJARAN  HADIS  DI PESANTREN: Analisis  Gender  Dalam  Pembelajaran  Hadis  Di  Pondok  Pesantren Al-Khoziny  Buduran Sidoarjo,” Riwayah : Jurnal Studi Hadis 5, no. 2 (2019).
menjadi kekuatan politik yang dapat menggesar eksistensi adat secara perlahan hingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. 27
Terkait  sejarah  hukum  Islam  di  Indonesia,  yang  ditinjau  berdasarkan perkembangan hukum Islam di Indonesia, ada yang membaginya menjadi tiga periode, 28 ada yang membagi menjadi delapan periode, 29 dan adapula yang membaginya menjadi tujuh  periode. 30 Untuk  memperingkas  pembahasan  ini,  penulis  mengambil  periodesasi paling sedikit dengan tetap mengkomparasikan dengan periodesasi yang lain.

## 1. Hukum Islam pada masa kerajaan
Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara, menurut ahli sejarah, dimulai pada  abad  pertama  hijriyah  atau  pada  sekitar  abad  ke  tujuh  atau  ke  delapan masehi.  Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di nusantara pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai, terletak di wilayah Aceh Utara. 31 Setelah kerajaan tersebut berdiri, disusul dengan berdirinya kerajaan Islam lain, seperti kerajaan Aceh,  kerajaan  Demak,  kerajaan  Mataram,  kerajaan  Ciron,  kerajaan  Banten, kerajaan Tuban, kerajaan Giri-Gresik, kerajaan Banjar, dan kerajaan Kutai. Samudra  Pasai  merupakan  kerajaan  pertama  yang  menerima  pengaruh  hukum Islam  dari  luar  nusantara. 32 Menurut  catatan  Ibnu  Batutah,  seorang  pelancong Maroko yang melakukan perjalanan ke Samudera Pasai, sultan Samudera-Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi’i. Kerajaan ini juga mengenal adanya lembaga-lembaga keagaamaan yakni qadhi  dan  mufti.  Kerajaan  Samudera  Pasai  menjadikan  hukum  Islam  sebagai hukum kerajaan baik pada bidang pidana maupun perdata. 33
27 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
28 Tiga  tersebut  antara  lain  hukum  Islam  masa  kerajaan  Islam  nusantara,  masa  penjajahan  dan  masa kemerdekaan. Lihat: Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 2005).
29 Tujuh macam tersebut antara lain hukum Islam pada masa kerajaan, hukum Islam pada masa penjajah Belanda,  hukum  Islam  pada  masa  penjajah  jepang  dan  menjelang  kemerdekaan,  hukum  Islam  di  awal kemerdekaan, hukum Islam masa orde lama, hukum Islam masa orde baru, hukum Islam pasca 1990-an, dan  hukum  Islam  di  era  reformasi.  Lihat:  Warkum  Sumitro, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
30 TIM Penulis MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012).
31 Ampel.
32 Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia .
33 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
Di kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda sangat ketat menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan yang disebut “Qanun Meukuta Alam”. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati/ rajam hingga larangan riba. Syaikhul Islam memiliki kewenangan memimpin keagamaan termasuk membuat kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. 34
Sistem pengadilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri.  Pengadilan  itu  mempunyai  tingkatan-tingkatan,  tingkat  pertama dilaksanakan  di  tingkat  Kampung  yang  di  pimpin  oleh  Keucik.  Pengadilan  ini hanya  menangani  perkara-perkara  ringan,  sedangkan  perkara-perkara  berat diselesaikan  oleh  Balai  Hukum  mukim. 35 Pemberlakuan  hukum  Islam  sebagai hukum negara (hukum positif) bisa dilihat pada masa kerajaan Islam seperti dapat dilihat dalam pemaparan tersebut.
Di  Kesultanan  Cirebon  ada  tiga  bentuk  peradilan  yang  berdiri  yakni  Peradilan Agama,  Peradilan  Drigama,  Peradilan  Cilaga.  Peradilan  Agama  berwenang menangani  perkara  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  badan  atau  hukuman  mati. Peradilan Drigama berwenang menangani perkara perkawinan dan waris dengan berpedoman  pada  hukum  Jawa  Kuno  dan  diselesaikan  berdasar  hukum  adat. Sementara  Peradilan  Cilega  atau  Peradilan  Wasit  merupakan  peradilan  yang berwenang menangani perkara niaga. 36
Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi yakni Serat Angger- angger  Suryangalam  dan  Serat  Suryangalam  yang  berisi  ketentuan  perdata, pidana,  dan  hukum  acara  yang  bersumber  pada  hukum  Islam.  Bahkan  naskah tersebut  menjadi  salah  satu  rujukan  kerajaan-kerajaan  Islam  berikutnya.  Serat Angger-Angger  Suryangalam  berisi  tata  hukum  Islam  yang  mengatur  lembaga peradilan. Naskah ini juga mengatur perkara perdata seperti perpajakan, jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Selain ini juga diatur hukum pidana seperti pencurian, melukai dan/atau membunuh orang lain,
34 Hafizd.
35 Ahmad R, “Peradilan Agama Di Indonesia,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 311–39, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1374.
36 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
merampk,  dan  menghina  orang  lain  di  depan  umum.  Sedangkan  Serat Suryangalam  berisikan  peraturan-peraturan  yang  disertai  dengan  nasehat  dan ajaran Islam. 37
Beberapa  hal  yang  menjadi  catatan  tentang  hukum  Islam  pada  masa  kerajaan tersebut, yakni sebagai berikut: 38
a. Sejak awal masuknya Islam ke daerah-daerah kerajaan yang ada di nusantara, hukum Islam telah dapat hidup berdampingan secara mesra dan serasi dengan tradisi lokal yang ada sebelumnya. 39
b. Hukum  Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  pada  saat  itu bukan  hukum  Islam  murni  yang  bersumberkan  al-Qur’an  dan  hadis, melainkan hukum Islam yang telah dicampuri dan diwarnai oleh tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat sebelumnya, terutama oleh mistik-mistik.
c. Hukum  Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  daerah  kerajaan,  sebagian besar di bidang hukum privat khususnya hukum keluarga. Sedangkan bidang hukum publik hanya sebagian kecil yang berkembang.
d. Intensitas  perkembangan  hukum  Islam  di  masing-masing  daerah  kerajaan sangat  tergantung  kepada  kepentingan  politik  dan  kepentingan  ekonomi. Artinya, jika antara kerajaan Islam yang satu dengan kerajaan Islam yang lain terdapat kesamaan kepentingan politik dan ekonomi, maka hukum Islam akan sama-sama  berkembang.  Sebaliknya,  jika  kepentingan  politik  dan ekonominya  berseberangan,  maka  dapat  berakibat  saling  menghambat  dan mematikan  berkembangnya  hukum  Islam.  Jadi,  faktor  politik  dan  ekonomi menentukan  keberadaan  hukum  Islam.  Meski  demikian,  pada  umumnya, tumbuh  dan  berkembangnya  hukum  Islam  pada  kerajaan  tertentu  terjadi
37 Hafizd.
38 Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia .
39 Di luar pulau Jawa terdapat kerajaan Banjar. Hukum Islam yang berkembang di kerajaan ini berjalan dengan baik. Terdapat adigaum yang yang terdapat dalam bai’at atau janji kerajaan yang berbunyi “ patih baraja’an  dika,  andika  badayan  sara’ .”  Artinya,  saya  tunduk  pada  perintah  Tuanku,  karena  tuanku berhukumkan hukum syara’. Di kerajaan ini juga telah dibentuk para mufti dan para wadhi yang bertugas untuk menangani masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, perceraian, kewarisan serta segala urusan yang  berhubungan  dengan  hukum  keluarga,  selain  itu  mereka  juga  menangani  hukum  pidana.  Seperti hukum  bunuh  bagi  orang  yang  murtad,  potong  tangan  bagi  orang  yang  mencuri,  dan  hukum  dera bagi pezina. Di kerajaan ini juga terdapat kitab hukum yang sudah dikodifikasikan, yang disebut dengan undang- undang Sultan Adam.
setelah  kerajaan  itu  berhasil  menaklukkan  kerajaan-kerajaan  sebelumnya (bukan Islam).
e. Perkembangan hukum Islam ketika itu belum ditopang oleh institusi formal kerajaan.  Pemegang  peran  penting  bagi  pengembangan  hukum  Islam ditempati  oleh  figur-figur  ulama, 40 yang  di  dalam  beberapa  kerajaan merangkap sebagai penguasa kerajaan.
2. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda
Hukum  Islam  mulai  termajinalkan  pada  masa  Belanda  akibat  politik  hukum Belanda. Rekayasa intelektual Belanda secara sistematik memarjinalkan Hukum Islam. Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat diklasifikasi  ke  dalam  dua  fase. Pertama ,  Belanda  memberi  toleransi  penuh melalui VOC  dengan  memberikan  ruang bagi  hukum  Islam  untuk  berkembang secara penuh ( Receptie In Complexu ). Belanda yang menguasai sebagian wilayah Nusantara mengakui keberlakuan hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan). Periode ini berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800 M. 41 L W. C Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya  adalah  hukum  Islam. 42 Kedua ,  Belanda  melakukan  intervensi  hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat ( Receptie ). Tujuan Belanda pada fase  kedua  adalah  untuk  menerapkan  hukum  Belanda.  Pada  masa  ini,  hukum Islam baru bisa diterima apabila diterima oleh hukum adat. Orang-orang pribumi diarahkan  untuk  tidak  memegang  kuat  agama  Islam  karena  pada  umumnya mereka  yang  kuat  memegang  agama  Islam  (Hukum  Islam)  sulit  dipengaruhi budaya barat 43
Atas  dasar  teori receptie yang  dikeluarkan  oleh  Snouck  Hurgronje,  pemerintah hindia  Belanda  pada  tahun  1922  membentuk  komisi  untuk  meninjau  ulang
40 Ada tiga kerajaan Islam di pulau Jawa, di antaranya adalah kerajaan Demak, Giri, dan kerajaan Tuban. Berdiri dan berjalannya hukum Islam di kerajaan tersebut tidak lepas dari peran Wali Songo yang tersebar di pulau Jawa. Ulama-ulama menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan. Selain itu, di kerajaan Cirebon terdapat Pengadilan Agama  yang  mengadili  masalah-masalah  kejahatan  pada  kerajaan  (kini  perkara  subversif)  yang berpedoman  kepada  norma-norma  yang  ditetapkan  oleh  penghulu  sebagai  pemuka Agama  kerajaan.  Di Banten, hukum Islam dapat berkembang dengan baik berkat jasa Molana Judah dari Jeddah.
41 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
42 Muhammad Sukri, “SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis),” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 10, no. 2 (2016), https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252.
43 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
wewenang Pengadilan Agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan. Alasan  yang  dikemukakan  ialah  bahwa  kewenangan  Pengadilan Agama  belum diterima oleh hukum adat setempat. 44 Perbedaan Berg dan Snouck terletak pada misi.  Jika  Berg  adalah  murni  ahli  hukum  seagai  ilmuan,  sedang  Snouck mengemban tugas sebagai konsultan kolonial untuk menguasai hindia Belanda. 45
Dampak  secara  langsung  atas  aplikasi  teori  ini  di  antaranya  adalah  wewenang Pengadilan Agama  di  Jawa  dan  Madura  diperkecil  dan  dibatasi  wewenangnya pada hukum perkawinan saja, sedangkan perkara waris dialihkan ke Pengadilan umum. 46
Lemahnya posisi hukum Islam di atas, terus terjadi hingga menjelang akhirnya kekuasaan  hindia  Belanda  di  wilayah  Indonesia  pada  tahun  1942.  Meski demikian,  pengaruh  hukum  Belanda  masih  sangat  kuat  hingga  saat  ini. Pengaruhnya meluas dari hukum materiil hingga hukum acaranya. Studi hukum di Indonesia juga tidak lepas dari teori dan konsep hukum yang digulirkan oleh para penulis Belanda. 47
Eksistensi  hukum  Islam  pada  pemerintahan  Jepang  tidak  mendapat  perubahan. Jepang  mengambil  keputusan  untuk  mempertahankan  beberapa  peraturan  yang ada. Adat  istiadat  dan  praktik  ibadah  keagamaan  tidak  dicampuri  sama  sekali untuk  mencegah  perlawanan  yang  tidak  diinginkan. 48 Perkembangan  hukum Islam  masa  ini  setidaknya  dilihat  dari  keberadaan  Pengadilan  Agama. Berdasarkan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  bala  jepang  melalui dekritnya  No.  1  tahun  1942  menyatakan,semua  badan  pemerintahan  beserta wewenangnya,  semua  undang-undang,  tata  hukum  dan  semua  peraturan  dari pemerintahan yang lama dianggap masih tetap berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah bala tentara Jepang.  Pada  dekritnya  yang  lain  pula  menyatakan  bahwa  susunan  Pengadilan sipil Madura dan jawa masih tetap berlaku sebagaimana sebelumnya, hanya saja nama-namanya diganti dengan sebutan bahasa jepang. 49
44 Ampel, Studi Hukum Islam . 45 Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia . 46 Halim.
47 Ampel, Studi Hukum Islam . 48 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
49 Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia .
Saat itu, Jepang lebih fokus pada upaya menghapus simbol-simbol pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum tidak begitu signifikan. 50
Perkembangan  hukum  Islam  masa  ini  setidaknya  dilihat  dari  keberadaan Pengadilan Agama. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bala Jepang  melalui  dekritnya  No.  1  tahun  1942  menyatakan,semua  badan pemerintahan  beserta  wewenangnya,  semua  undang-undang,  tata  hukum  dan semua  peraturan  dari  pemerintahan  yang  lama  dianggap  masih  tetap  berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah bala tentara Jepang. Pada dekritnya yang lain pula menyatakan bahwa susunan  Pengadilan  sipil  Madura  dan  Jawa  masih  tetap  berlaku  sebagaimana sebelumnya, hanya saja nama-namanya diganti dengan sebutan bahasa Jepang. 51

## 3. Hukum Islam pada masa kemerdekaan
Tujuan  pembangunan  nasional  bidang  hukum  yakni  terbentuknya  satu  sistem hukum nasional. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan  kebijaksanaan  untuk  memanfaatkan  tiga  sistem  yang  eksis  ( living law ) di Indonesia, yakni sistem hukum adat, Islam dan barat (Belanda) sebagai bahan bakunya. 52
Hazairin dan Sayuti Thalib mengemukakan teori Receptio A Contrario sebagai pematah  teori receptie .  Menurut  teori  ini  hukum  adat  berada  di  bawah  hukum Islam  dan  harus  sejalan  dengan  hukum  Islam  sehingga  hukum  adat  baru  bisa berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Hukum adat berlaku bagi orang Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. 53
Secara  normatif  dan  yuridis  Hukum  Islam  di  Indonesia  telah  diterapkan  oleh Negara dan umat Islam. 54 Keberadaan hukum Islam secara yuridis yang tercermin dalam  undang-undang  dasar  sementara  1950,  juga  terdapat  dalam  pembukaan. Pada alenea ketiga tertera kalimat “Dengan berkat Rahmat dan Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.” 55
50 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
51 Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia .
52 Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia .
53 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
54 Hafizd.
55 Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia .
Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional bebas pengaruh teori receptie , khususnya dalam rangkaian pengembangan Pengadilan Agama. Gagasan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pertama  kali  diumumkan  Menteri Agama  Era Orde  Baru  Munawir  Syadzali.  Kompilasi  Hukum  Islam  menjadi  peraturan materiil yang menjadi dasar penegakkan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan Perwakafan. 56
Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian darisebuah sistem hukum, ia memiliki teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga Pengadilan sesuai  tingkatan  yang  diperlukan,  dan  memiliki  alat  penegak  hukum  untuk menjalankannya. 57
Dalam perkembangan berikutnya, selama masa awal kemerdekaan dan masa orde lama,  belum  terbentuk  perundang-undangan  nasional  yang  didasarkan  kepada hukum Islam. Baru terbentuk beberapa perundang-undangan yang dimaksud pada masa pemerintahan orde baru, dan itu terbatas pada bidang-bidang hukum pribadi dan keluarga. 58
Terbentuknya  hukum  Islam  (hukum  keluarga)  yang  tertulis,  sebenarnya  sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Pengadilan  Agama  yang  memiliki  wewenang  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam secara tertulis, karena ternyata kitab-kitab hukum yang digunakan rujukan oleh  para  hakim  untuk  mengambil  keputusan  terlalu  banyak  dan  beragam. Akibatnya, terhadap perkara yang sama putusannya, menjadi beragam sehingga tidak  tercapai  suatu  kepastian  hukum.  Keadaan  seperti  itu  berlangsung  cukup lama. 59
Melihat hal tersebut, dalam edaran biro Pengadilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP.No.45/1957, pada huruf B ditegaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara,  maka  kepada  hakim  Pengadilan  Agama  dianjurkan  menggunakan  13 kitab hukum Islam. Kitab tersebut antara lain; al Ba > ju > ri > , Fath } al Mu`i > n, Sharqa > wi >
56 Hafizd, “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.”
57 Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
58 Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia .
`ala > al Tah } ri > r, Qaylu > bi, Fath } al Wahha > b, Tuhfah } , Targhi > b al Mushta > q, Qawa > ni > n al Shari > `ah li Sayyid bin Yah } ya > , Qawa > ni > n al Shar`i > yah li Sayyid S { adaqah Dah } la > n,
Shamsuri > fi > al  Fara > ’id } ,  Bughyah  al  Mustarshidi > n,  al  Fiqh  `ala  Madha > hib  al ‘Arba`ah, dan Mughni > al Muh } ta > j .
Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah rancangan kompilasi hukum Islam oleh pemimpin proyek diserahkan kepada ketua mahkamah agung republic Indonesia dan menteri Agama republik Indonesia. 60
Ditinjau  dari  pemaparan  di  atas,  hukum  Islam  sudah  diberlakukan  sejak  awal masuknya Islam di Indonesia, terutama pada masa kerajaan. Yakni sekitar abad ke-7, dan berkembang pesat pada abad ke-13 dan 14. Saat itu hukum Islam telah menjadi hukum positif.  Selain  diberlakukan  dalam  menangani  persoalan  hukum  keislaman,  saat  itu hukum  Islam  telah  dibukukan  dalam  peraturan-peraturan  kerajaan  atau  serat-serat. Namun,  pada  saat  ini,  perkembangan  hukum  Islam  tergantung  pada  masing-masing kerajaan.  Artinya,  pemberlakuan  hukum  Islam  antara  kerajaan  satu  dengan  kerajaan lainnya berbeda, bergantung pada kondisi politik dan ekonominya. Jika antara kerajaan Islam yang satu dengan kerajaan Islam yang lain terdapat kesamaan kepentingan politik dan ekonomi, maka hukum Islam akan sama-sama berkembang.
Pemberlakuan hukum Islam mulai mendapatkan ancaman pada masa penjajahan Belanda. Hukum Islam dapat berlaku ketika tidak bertentangan dengan hukum adat. Di balik  kalimat  tersebut,  sebenarnya  Belanda  ingin  memberlakukan  hukum  Belanda  di Indonesia. Berbeda dengan masa penjajahan Jepang. Saat itu, Jepang membiarkan hukum Islam alam pengadilan agama berlaku sebagaimana adanya. Kebijakan jepang untuk tidak mengganggu  gugat  persoalan Agama,  sebab  tindakan  itu  dapat  merusak  ketentraman konsentrasi mereka.
Setelah  itu,  pada  masa  kemerdekaan  dan  pasca  kemerdekaan,  hukum  Islam semakin  mendapatkan  perhatian,  sebab  hukum  Islam  telah  menjadi  hukum  positif  di Indonesia. Selain itu, pada masa ini juga telah disusun rancangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam Pengadilan Agama.

## Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
60 Sumitro.
Pada  bagian  ini,  penulis  mengambil  pembahasan  tentang  Pengadilan  Agama sebagai salah satu hukum Islam yang telah dilembagakan di Indonesia. Penulis membatasi pembahasan ini dalam Pengadilan Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

## 1. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi Agama dalam sistem Pengadilan nasional di Indonesia. 61
Sebagai  lembaga  Pengadilan,  Pengadilan  Agama  dalam  bentuknya  yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama  Islam  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  Agama  Islam.  Hal  ini  ada  di  zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia. 62
Pengadilan Agama  di  Indonesia  telah  ada  sejak  jaman  kerajaan-kerajaan  Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya. Wewenang Pengadilan Agama pada  saat  itu  meliputi  perkara  perdata  bahkan  pidana.  Di  zaman  pemerintahan  Hindia Belanda,  Pengadilan Agama  berkembang  di  daerah-daerah  dalam  keadaan  tidak  sama. baik  namanya,  wewenangnya,  maupun  strukturnya  ada  beberapa  sebutan  nama Pengadilan Agama yang berbeda pada waktu itu. 63
Pada  zaman  penjajahan  Belanda,  awalnya  hukum  yang  diterapkan  di  daerah kekuasaan VOC adalah hukum Belanda, baik hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum  pidana.  Tidak  ada  perbedaan  antara  orang  Indonesia  dan  Belanda,  semuanya termasuk  ke  dalam  badan-badan  pengadilan  Belanda,  yaitu Raad  van  Justitie 64 dan Schepenbank . 65
Dalam  kenyataanya  pengadilan  VOC  hanya  efektif  di  daerah-daerah  yang menjadi pusat pemerintahan, sementara untuk daerah lainnya sukar untuk dilaksanakan.
61 Zainuddin Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
62 Ali.
63 Sukri, “SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis).”
64 Raad van Justitie merupakan badan pengadilan yang mengadili  pegawai-pegawai VOC dan serdadu- serdadunya  Pada  mulanya  lembaga  ini  disebut  “ Ordinaris  Luyden  van  de  Gerechte  in  the  Casteel ”, kemudian berubah nama menjadi “ Ordinaris Raad van Justitie binnen het Casteel Batavia ” dan disingkat Raad van Justitie .Lihat: R, “Pengadilan Agama Di Indonesia.”
Akhirnya VOC membiarkan hukum-hukum setempat berjalan sebagaimana sebelumnya. Bahkan dalam Statuten van Batavia ( statuta batavia ) 1642 yang merupakan kodifikasi peraturan perdata dan pidana dinyatakan: 66
Bagaimanapun  juga  bahwa  yang  akan  diperhatikan  dan  diturutkan  yaitu berlakunya  hukum  Barat  dalam  hal  perkara  pewarisan  orang  Kristen,  orang Tionghoa  dan  orang  yang  beragama  kuno  serta  orang  Islam  (jadi  kebanyakan orang Indonesia) tinggal tetap..... pada mereka kebiasaan serta adat tentang hak itu, yang terpakai pada mereka
Di jaman revolusi sejak tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  kolonial  yaitu, Pertama ,  Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura ( Staatsblad atau Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610). Kedua Peraturan tentang kerapatan qa > d { i > dan kerapatan qa > d { i > besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl Tahun 1937 No 638 dan 639). 67
Pada  tahun  1957,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  98  Undang-undang  Dasar Sementara pada Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah  Syari’at  di  luar  Jawa  dan  Madura  Menurut  ketentuan  Pasal  1  PP  tersebut menyatakan di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.  Sedangkan  menurut  ketentuan  Pasal  11,  apabila  tidak  ada  ketentuan  lain,  di Ibukota  Propinsi  diadakan  Pengadilan Agama  atau  Mahkamah  Syariah  Propinsi  yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. 68
Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah itu menurut ketetapan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut: 69
66 R.
67 Sukri, “SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis).”
68 Sukri.
69 Sukri.
a. Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syariah  memeriksa  dan  memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut  hukum  yang  hidup  diputus  menurut  agama  Islam  yang  berkenaan dengan  nikah,  talak, rujuk,  fasak,  nafakah ,  mas  kawin  (mahar),  tempat kediaman, mut’ah dan sebagainya; had { a > nah , perkara waris mal , waris, hibah,
sedekah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Demikian pula memutuskan  perkara  perceraian  dan  pengesahan  bahwa  syarat ta`liq talak sudah berlaku.
b. Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syariah  tidak  berhak  memeriksa  perkara- perkara tersebut dalam ayat (I) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum  agama  Islam.  Apabila  dibandingkan  antara  kekuasaan  pengadilan- pengadilan agama di Jawa dan Madura yaitu had { a > nah , perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu terlihat kekuasaan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syariah  lebih  luas  daripada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
Mulai  saat  itulah  terdapat  tiga  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  pengadilan Agama  di  Indonesia,  yaitu. Pertama ,  Stbl.  1882  No  152  jo.  Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan di Jawa dan Madura. Kedua , Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Ketiga , No. 45 tahun 1957 yang mengetur Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dengan adanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dimulai pada tahun 1958 maka sekarang ini sudah ada 305 Pengadilan Agama dan 25 Pengadilan Tinggi Agama  yang  tersebar  dari  Sabang  sampai  Marauke  dengan  personil  sebanyak kurang  lebih  6.000.753  orang  dan  tenaga  hakim  sebanyak  140  orang  Balai  sidang Pengadilan  Agama  seluruhnya  telah  dibangun  melalui  anggaran  Pelita  sejak  era pembaharuan  Orde  Baru  dan  setiap  tahunnya  kurang  lebih  220.000  perkara  yang ditangani oleh Pengadilan Agama. 70
Untuk melaksanakan UU No 14 Tahun 1970 dan untuk menegakkan hukum Islam yang  berlaku  secara  yuridis  formal  dalam  negara  Republik  Indonesia,  pada  tanggal  8 Desember  1988  Presiden  RI  menyampaikan  rancangan  Undang-undang  Pengadilan
70 Sukri.
Agama kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui sebagai Undang-undang mengganti semua  peraturan  perundang-  undangan  tentang  Pengadilan  Agama  yang  tidak  sesuai dengan  UUD  1945  dan  UU  Pokok-pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Setelah  dibicarakan secara mendalam dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989 Undang-undang tersebut disahkan  menjadi  UU  No.  7 Tahun  1989  oleh  Presiden  RI.  diundangkan  pada  tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989. Akhirnya secara yuridis formal Pengadilan Agama telah sama kedudukannya dengan Pengadilan yang lainnya. 71
UU No. 7 Tahun 1989 bertujuan untuk: 72
a. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan pengadilan agama sebagai kekuasaan kehakiman.
b. Menciptakan kesatuan hukum Pengadilan Agama
c. Memurnikan fungsi Pengadilan Agama
UU Pengadilan Agama merupakan era baru lagi bagi lembaga pengadilan agama. Semua badan pengadilan agama mulai saat itu mempunyai kedudukan dan kewenangan yang  sama.  Berbeda  dengan  sistem  pengadilan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah sebelumnya, UU ini memberi nama semua pengadilan agama di Indonesia dengan nama yang sama, yaitu Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Lebih jauh lagi bahwa kewenangan pengadilan agama diperluas menjadi  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  Islam.  Lahirnya  UU Pengadilan Agama sekaligus menghapus perturan-peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan pengadilan agama. 73
Dengan  disahkannya  UU  Pengadilan Agama,  perubahan  penting  dan  mendasar telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama, di antaranya: 74
71 Sukri.
72 R, “Peradilan Agama Di Indonesia.”
73 R.
74 R.
a. Pengadilan Agama telah menjadi  pengadilan mandiri, kedudukannya benar- benar  telah  sejajar  dan  sederajat  dengan  Pengadilan  Umum,  Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara pengadilan agama telah  sama  dan  seragam  di  seluruh  Indonesia. Terciptanya  unifikasi  hukum acara  peradilan  agama  akan  memudahkan  terwujudnya  ketertiban  dan kepastian  hukum  yang  berintikan  keadilan  dalam  lingkungan  pengadilan agama.
c. Perlindungan  terhadap  wanita  lebih  ditingkatkan  dengan  jalan  lain memberikan  hak  yang  sama  kepada  istri  dalam  berproses  dan  membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama.
d. Lebih memantapkan upaya menggali berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui  jurisprudensi  sebagai  salah  satu  bahan  baku  dalam  menyusun  dan pembinaan hukum nasional.
e. Terlaksananya  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Pokok-pokok  Kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut pada pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan pengadilan  dalam  lingkungan  Pengadilan  Agama  dan  pasal  12  tentang susunan, kekuasaan dan (hukum) acaranya.
f. Terselenggaranya  pembangunan  hukum  nasional  berwawasan  nusantara sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk UU  Pengadilan Agama.
Sebelum pengadilan agama disahkan, pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No.  25  Tahun  1985  tentang  Penunjukan  Pelaksanakan  Proyek  Pembangunan  Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.  .  Ide  Kompilasi  Hukum  Islam  timbul  setelah  berjalan  dua  setengah  tahun Mahkamah  Agung  (MA)  membina  bidang  teknik  yustisial  Peradilan  Agama.  Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama. dilakukan pada tahun 1982
setelah  ditandatanganinya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  oleh  Ketua  Mahkamah Agung dan Menteri Agama. 75
Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154  Tahun  1991  tentang  pelaksanaan  Instruksi  Presiden  RI  No.1  Tahun  1991. Selanjutnya  Kompilasi  Hukum  Islam  disebarluaskan  kepada  semua  Ketua  Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91. 76
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional,  dapat  dilihat  pada  tujuan  dari  kompilasi tersebut, yaitu: 77
a. untuk  merumuskan  secara  sistematis  hukum  Islam  di  Indonesia  secara konkret;
b. guna  digunakan  sebagai  landasan  penerapan  hukum  Islam  di  lingkungan Peradilan Agama;
c. dan  sifat  kompilasi,  berwawasan  nasional  yang  akan  diperlakukan  bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia;
d. serta  sekaligus  akan  dapat  terbina  penegakan  kepastian  hukum  yang  lebih seragam

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  berdiri  pada  26  Juli  tahun  1975  atas  inisiatif pemerintah dengan tujuan menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam di bawah  bantuan  negara  (dalam  hal  ini  adalah  Departemen  Agama)  sekaligus  sebagai saluran alternatif pemerintah untuk berkomunikasi dengan komunitas muslim. Berdirinya MUI merupakan hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiwan dan zu’ama.
75 Abdul Muin and Ahmad khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralondra Indramayu 1, no. 1 (2016): 63–70.
76 Muin and Umam.
77 Muin and Umam.
Sepuluh ulama pelopor pendiri berasal dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Syarikat  Islam,  Perti,  al-Washliyah,  Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah, ditambah 4 ulama dari Dinas Rohani Islam  TNI/  POLRI  serta  13  tokoh  atau  cendekiawan  sebagai  wakil  perorangan.  Dari musyawarah  tersebut,  lahir  piagam  berdirinya  MUI  yang  ditandatangani  oleh  seluruh peserta  musyawarah  yang  kemudian  disebut  dengan  Musyawarah  Nasional  Ulama (Munas) I. 78
Tanda-tanda kemunculan MUI sebenarnya bisa dirunut jauh ke belakang. Pada masa  penjajahan  Belanda  sudah  ada  sejumlah  organisasi  daerah  dan  nasional  yang menggunakan  term  ulama,  seperti  Persyarikatan  Ulama  Majalengka,  Persatuan  Ulama Seluruh Aceh,  Majelis  Ulama  Toli-Toli  dan  Nahdlatul  Ulama.  Dalam  dasawarsa  tiga puluhan,  organisasi-organisasi  ulama  tersebut  telah  meleburkan  diri  dalam  satu  badan yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Pada masa pendudukan Jepang (1942- 1945),  MIAI  dibubarkan  dan  diganti  dengan  Masyumi  yang  kemudian  menjadi  partai politik Islam. 79
Ulama  Indonesia  yang  tergabung  dalam  organisasi  Majelis  Ulama  Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal keagamaan, sosial budaya dan sosial politik sesuai dengan sifat dan tanggung jawab yang dipikulnya itu. Gambaran ini terlihat bahwa  MUI  merupakan  sebuah  institusi  yang  menurut  pedoman  dasarnya,  antara  lain berfungsi  memberikan  fatwa  dan  nasehat  mengenai  masalah  keagamaan  dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai amar ma’ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Organisasi MUI merupakan produk dari tatanan kehidupan rakyat Indonesia di zaman Orde Baru yang menjadi suatu wadah untuk menjembatani aspirasi umat Islam dengan pihak pemerintah. 80
Azumardi  Azra  mengemukakan,  bahwa:  “Majelis  Ulama  Indonesia  adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai
78 Khozainul Ulum, “FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA,” Akademia 8, no. July (2014): 1–100,
http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id%0Ahttps://b mjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019- 030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jup ermik/index.php.
79 Ulum.
80 Ulum.
politik, mazhab atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia”. Oleh karena itu, MUI sebagai sebagai organisasi keagamaan yang independen menurut Muhammad Atho Mudzhar mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) sebagai pewaris tugas-tugas para nabi ( warathat al-anbiya > ’ ); (2) sebagai pemberi fatwa (Mufti); (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat ( ri`a > yat wa kha > dim al ummah ); (4) sebagi gerakan Is { la > h { wa al Tajdi > d ; dan (5) sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar. 81
Kewenangan  MUI  sebagai  pemberi  fatwa  tidak  terlepas  dari  fungsi  MUI  yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) MUI, yakni  sebagai  berikut  Majelis  Ulama  Indonesia  berfungsi: Pertama Sebagai  wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; Kedua Sebagai wadah silaturrahmi para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah; Ketiga Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam  hubungan  dan  konsultasi  antar  umat  beragama;  dan Keempat Sebagai  pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. 82
Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa MUI dapat memberikan fatwa yang ditujukan  secara  khusus  kepada  umat  Islam  maupun  pemerintah  dalam  urusan  yang berkaitan dengan umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Artinya bahwa, fatwa MUI tersebut dapat dikeluarkan, karena diminta oleh umat Islam maupun pemerintah atau karena  terkait  dengan  permasalahan  atau  peristiwa  konkrit  yang  memerlukan  jawaban yang  musykil  secara  syari’at  atau  hukum  Islam.  Sebagai  contoh  mengenai  persoalan haram,  halal  atau  makruh  terhadap  rokok  yang  beberapa  waktu  yang  lalu  menjadi permasalahan bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Berdasarkan  beberapa  paparan  di  atas,  hukum  Islam  sudah  dipraktikkan  di Indonesia sejak zaman kerajaan. Berdasarkan teori Toynbee, keadaan yang berliku saat terancamnya  pemberlakuan  hukum  Islam,  hingga  saat  masa-masa  awal  Indonesia merdeka merupakan sebuah challenge atau sebuah tantangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Terbentuknya hukum Islam dalam sebuah lembaga pengadilan agama dan Majelis
81 Slamet  Suhartono,  “Eksistensi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum Pancasila,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2018): 448, https://doi.org/10.19105/al- ihkam.v12i2.1255.
82 Suhartono.
Ulama Indonesia  merupakan sebuah tanggapan atas fenomena lika-liku tersebut. Kini, pengadilan  agama  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  mengalami  perkembangan  pesat terutama  pada  struktur,  kekuasaan  dan  prosedurnya  yang  sama  dengan  peradilan  yang lainnya di Indonesia. Tidak hanya berkembang secara struktur, keduanya telah memiliki produk  yang  menjadi  acuan  umat  Islam  hingga  saat  ini;  Pengadilan  Agama  dengan Kompilasi Hukum Islamnya dan Majelis Ulama Indonesia dengan Fatwanya.

## Penutup
Ulasan  terkait  sejarah  masa  lalu  merupakan  hal  yang  cukup urgent untuk dilakukan.  Dengan  sebuah  pertimbangan  bahwa  sejarah-sejarah  saat  ini  banyak mengalami penyelewengan. Berkaitan dengan pengadilan Islam ini sudah terbentuk sejak masa kerajaan. Masing-masing kerajaan Islam memerintahkan seluruh pengikutnya untuk mematuhi peraturan-peraturan kerajaan.
Berdasarkan  beberapa  paparan  di  atas,  hukum  Islam  sudah  dipraktikkan  di Indonesia sejak zaman kerajaan. Berdasarkan teori Toynbee, keadaan yang berliku saat terancamnya  pemberlakuan  hukum  Islam,  hingga  saat  masa-masa  awal  Indonesia merdeka merupakan sebuah challenge atau sebuah tantangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Terbentuknya hukum Islam dalam sebuah lembaga pengadilan agama dan Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah tanggapan atas fenomena lika-liku tersebut. Kini, pengadilan  agama  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  mengalami  perkembangan  pesat terutama  pada  struktur,  kekuasaan  dan  prosedurnya  yang  sama  dengan  peradilan  yang lainnya di Indonesia. Tidak hanya berkembang secara struktur, keduanya telah memiliki produk  yang  menjadi  acuan  umat  Islam  hingga  saat  ini;  Pengadilan  Agama  dengan Kompilasi Hukum Islamnya dan Majelis Ulama Indonesia dengan Fatwanya.

## Daftar Pustaka
Albani, Muhammad Syukri. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Ali, Zainuddin. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.
Ampel, TIM Penulis MKD IAIN Sunan. Studi Hukum Islam . Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
Cnbcindonesia.com. “Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?” CNBC Indonesia, 2023.
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara- dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa.
Detik.com. “Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak Di Dunia, Indonesia Nomor Satu!” detik.com, 2023. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-
6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor- satu#:~:text=Indonesia sebagai Negara Pemeluk Islam Terbesar&text=Jika di persentase maka 86,dari total populasi muslim dunia.
Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Folkor; Konsep, Teori Dan Aplikasi .
Yogyakarta: MedPress, 2009.
Gunawan, Hendra. “Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia.” Jurnal Al-Maqasid
4, no. 1 (2018): 43–60.
Hafizd, Jefik Zulfikar. “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.” Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan
Islam 9, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087.
Halim, Abdul. Politik Hukum Islam Di Indonesia . Ciputat: Ciputat Press, 2005.
Hardjono, Imam. “Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Hukum.” Suhuf 20, no. 1 (2008): 1–22. http://hdl.handle.net/11617/913.
hertina, hertina, and Nurcahaya Nurcahaya. “Formalisasi Hukum Islam Di Provinsi Riau Analisis Eksistensi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat.” Hukum Islam XVI, no. 1 (2016): 1–27.
Iskandar, Iskandar. “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.” Serambi Akademica 1, no. VI
(2018): 78–86. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423.
Mahmud, Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan, . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Mardani. Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia . Depok: Rajawali Press, 2018.
Muin, Abdul, and Ahmad khotibul Umam. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam.”
Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralondra Indramayu 1, no. 1 (2016): 63–70.
Musthofa, Musthofa. “Linguistik Komputasi Sebagai Disiplin Ilmu Dan Respons Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia.” Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra 6, no. 1 (2022): 88. https://doi.org/10.14421/ajbs.2022.06105.
Prayogi, Arditya. “Pendekatan Kualitatif Dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual.” Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 5, no. 2 (2021): 240–54. https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050.
R, Ahmad. “Peradilan Agama Di Indonesia.” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 311–39.
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1374.
Rasjidi, M. Keutamaan Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
———. Kompilasi Hukum Islam . Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
Rosyadi, A Rahmat, and M Rais Ahmad. Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia . Surabaya: Ghalia Indonesia, 2006.
Sa’diyah, Fatichatus. “GENDER DAN PEMBELAJARAN HADIS DI PESANTREN:
Analisis Gender Dalam Pembelajaran Hadis Di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo.” Riwayah : Jurnal Studi Hadis 5, no. 2 (2019).
Sa’diyah,  Fatichatus.  "GENDER  DAN  PEMBELAJARAN  HADIS  DI  PESANTREN: Analisis  Gender  dalam  Pembelajaran  Hadis  di  Pondok  Pesantren  al-Khoziny Buduran Sidoarjo." Riwayah 5.2: 339-354.

## Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif
Negara Hukum Pancasila.” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2
(2018): 448. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255.
Sukri, Muhammad. “SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 10, no. 2 (2016).
https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252.
Sumitro, Warkum. Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia . Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Suyatno, Suyatno. Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Ulum, Khozainul. “FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” Akademia 8, no. July (2014): 1–100.
http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.alma ata.ac.id%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019- 030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0 Ahttp://stikara.ac.id/jupermik/index.php.