How to cite: Wilshen  Leatemia,  Ricky  Marthen Wattimena  (2022)  Penegakan  Kedaulatan  dan  Hukum  pada Wilayah  Laut Indonesia, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## PENEGAKAN  KEDAULATAN  DAN  HUKUM  PADA  WILAYAH  LAUT INDONESIA

## Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia Email: wilshen7@gmail.com, jermanricky691@gmail.com

## Abstrak
Penegakan  kedaulatan  dan  hukum  atas  wilayah  laut  Indonesia  menjadi  suatu keharusan atas pengakuan dan implementasi prinsip negara kepulauan. Implementasi prinsip  negara  kepulauan  menegaskan  adanya  kedaulatan  negara  Indonesia  atas wilayah  laut  terutama  perairan  kepulauan  dan  laut  wilayah  (teritorial)  Indonesia. Penegakan  kedaulatan  dan  hukum  di  laut  menghadapi  masalah  akibat  luasnya wilayah  laut  Indonesia  dan  sumber  daya ikan  pada  wilayah  Indonesia  yang  masih kaya  sehingga  banyak  kapa  lasing  yang  masuk  dan  melakukan illegal  fishing . Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan (statute  aproach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual aproach). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum atas wilayah laut Indonesia belum dilakukan secara sistematis  dan masalah adanya kelengkapan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI menjadi masalah yang terkait dengan penangkapan  kapal-kapal  yang  melakukan  praktek illegal  fishing di  perairan Indonesia.  Pengakan  hukum  melalui  hukum  administratif  ditindak  lanjuti  dengan pengawasan intensif berkaitan dengan ijin yang diberikan kepada kapal.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Illegal Fishing

## Abstract
The enforcement of sovereignty and law over Indonesia's marine territory is a must for the recognition and implementation of the principle of an archipelagic state. The implementation of the principle of an archipelagic state emphasizes the sovereignty of  the  Indonesian  state  over  marine  areas,  especially  archipelagic  waters  and Indonesian territorial seas. The enforcement of sovereignty and law at sea is facing problems  due  to  the  vast  area  of  Indonesia's  seas  and  the  rich  fish  resources  in Indonesia's territory, so that many foreign ships enter and carry out illegal fishing. The  research  was  conducted  using  a  normative  juridical  method  with  a  statutory approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the enforcement  of  sovereignty  and  law  over  Indonesian  marine  areas  has  not  been carried out systematically and the problem of completeness of SIUP, SIPI and SIKPI documents is a problem related to the arrest of ships that practice illegal fishing in Indonesian  waters.  Legal  enforcement  through  administrative  law  is  followed  up with intensive supervision regarding permits granted to ships.

## Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing

## Pendahuluan
Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan konstitusional ini menegaskan komitmen Negara dalam penguasaan sumber  kekayaan  alam  yang  terkandung  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  baik  di  darat,  laut  dan  udara  untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, sumber  kekayaan  alam  di  wilayah  laut  Indonesia,  hendaknya  dikelola  berdasarkan fungsinya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia tersebut (Leatemia, W, & Wattimena, R. M. (2021).
Bagi  bangsa  Indonesia  laut  merupakan  bagian  dari  wilayah  negara  yang  harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu sangatlah diperlukan pengaturan yang baik oleh Indonesia terkait dengan laut yang dimilikinya karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber  daya kelautan serta memiliki posisi strategis sebagai jalan silang dunia antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  termasuk  salah  satu  Negara Kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan  luas  wilayah  mencapai  5.193.250  km,  terdiri  dari 2.027.087 km berupa daratan dan 3.166.163 km berupa lautan (Sudirman, 2009). Letak geografis  Indonesia  yang  berada  di  antara  Benua  Asia  dan  Australia  serta  di  antara Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  telah  menempatkan  Indonesia  pada  posisi strategis  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan  pertahanan  keamanan. Dalam  hal  ini,  pengaturan  batas-batas  wilayah  laut,  pengawasan  dan  penegakan kedaulatan dan hukum menjadi suatu yang mutlak dilakukan.
Untuk mengelola kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara dibentuk sistem  pertahanan  laut  (Pasal  58  ayat  (1)  UU  Nomor  32  Tahun  2014).  Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2014 bahwa “Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  serta  sanksi  atas  pelanggarannya  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”(Ayat 1).
Yurisdiksi  dalam  penegakan  kedaulatan  dan  hukum  terhadap  kapal  asing  yang sedang  melintasi  laut  territorial  dan  perairan  kepulauan  Indonesia  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  internasional  (Ayat  2). Ketentuan  hukum  internasional  dalam  konteks  ini,  terkait  dengan  Pasal  2  ayat  (2) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan suatu Negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya”. Ini berarti bahwa Negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara di  atas  laut  wilayah,  tetapi  juga atas  semua  sumber-sumber  kekayaan  yang  terdapat  di dalam laut, di dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya (Boer Mauna, 2003).
Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut Indonesia, mengalami masalah terkait dengan perbatasan laut, illegal fishing maupun gangguan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang  berlipatganda.  Penangkapan  ikan  secara  ilegal  tersebut  telah  merugikan  negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan,  di  samping  telah  mengancam  sumber  daya  perikanan  laut  Indonesia.  Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan  di  sekitar  Maluku  serta  Laut  Arafura  merupakan  kawasan  yang  paling  rawan terhadap kegiatan illegal fishing (Muhamad, S.V, 2016).
Hal  ini  terkait  dengan  keberadaan  Indonesia  sebagai  suatu  Negara  kepulauan. Sebagai Negara kepulauan Indonesia termasuk   Negara   yang   paling   diuntungkan dengan   keberadaan   UNCLOS. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang sangat signifikan  dengan  diakuinya  hak  Negara  kepulauan  untuk  menarik  garis  dasar  lurus kepulauan menghubungkan  titik-titik  terluar.  Perairan  yang  semula  laut  bebas  menjadi perairan  kepulauan.  Perairan  laut  Indonesia  sekitar  5.176.800  km2.  Ini  berarti  luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sebagai konsekuensi diperolehnya  perairan  kepulauan  ini  Negara  kepulauan  harus  menetapkan  dan mengumumkan  alur  laut  kepulauannya  bagi  kapal  asing.  Di  alur  laut  kepulauan berlakulah hak lintas damai bagi kapal asing yang isinya sama dengan yang berlaku di laut territorial (Sefriani, 2016).
Masih  tingginya  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  melanggar  hukum,  terjadi karena berbagai faktor yaitu (Sularso, 2004) :
1. masih adanya beberapa faktor insentif, baik yang dikondisikan oleh
2. kebijakan yang ada maupun karena kondisi ketidakmampuan dalam manajemen;
3. kegiatan ilegal juga terjadi karena adanya disparitas (perbedaan) harga ikan di dalam dan luar negeri karena adanya mekanisme pasar;
4. pelaksanaan hukum atau penegakan hukum
Selain itu akhir-akhir ini semakin marak terjadinya atau dilakukannya kejahatan melalui  laut,  seperti  peredaran  obat  terlarang (drug  trafficking), penyelundupan (smuggling) ,  perdagangan  wanita  dan  anak (woman  and  children  trafficking) ,  migrasi illegal (illegal  migrant) ,  perompakan (armed  robbery  ) ,  pembajakan  laut (maritime piracy) penyelundupan senjata (arms smuggling) dan terorisme yang membuat semakin rumitnya upaya-upaya untuk menjamin keamanan di laut (Wignyo, 2004).
Praktek illegal  fishing yang  terjadi  merupakan  pelanggaran  yang  secara  umum meliputi : (1) Penangkapan yang tidak memiliki ijin sama sekali; (2) Memiliki dokumen tetapi tidak melapor; dan (3) Pelanggaran fishing ground , dan transhipment di laut. Oleh CCRF-FAO  ( Code  of  Conduct  for  Responsible  Fishery-Food  and  Agriculture
Organization ),  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  kemudian  dikelompokkan  sebagai perbuatan illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing dan transhipment di laut. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang : (1) dilaksanakan oleh kapal-kapal bendera nasional dan asing di dalam yurisdiksi perairan negara tanpa izin atau di daerah konservasi  sesuai  peraturan  negara  tersebut;  (2)  dilaksanakan  oleh  kapal-kapal  suatu negara  yang  menjadi  anggota  organisasi  pengelolaan  perikanan  regional  namun operasinya  bertentangan  dengan  aturan  pengelolaan  organisasi  tersebut  atau  aturan internasional; (3) melanggar peraturan nasional atau keharusan internasional, termasuk negara-negara yang bekerjasama dengan organisasi pengelolaan regional yang relevan.
Unreported adalah kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan, atau yang salah lapor kepada instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dampak  kegiatan unreported adalah  kerugian  negara  dari  pemasukan  biaya  PEB (pemberitahuan  ekspor  barang),  tidak  tercatatnya  dalam  statistik  perikanan,  dan hilangnya  nilai  ekonomis  karena  tidak  mendapat  di  pelabuhan. Unregulated adalah kegiatan penangkapan ikan: (1) di daerah organisasi pengelolaan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera bukan negara anggota organisasi, atau kelompok perikanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang dianut oleh organisasi tersebut; atau (2) di daerah stok ikan yang tidak diterapkan prinsip-prinsip konservasi dimana kegiatan penangkapan dilaksanakan dengan cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara terhadap konservasi atau hukum internasional. Dampak kegiatan unregulated adalah tekanan terhadap sumberdaya ikan dan  lingkungan  karena  ketidakaturan  pengelolaan  dan  juga  kemungkinan  terjadinya eksploitasi  berlebihan  (Sularso,  2004).  Melalui  hukum  positif  nasionalnya,  Indonesia senantiasa  berupaya  demi  mewujudkan  tujuan  nasionalnya  yakni  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan tujuan  nasional  tersebut,  maka  syarat  utamanya  adalah  Indonesia,  sebagai  negara kepulauan  ( archipelagic  state )  terbesar  di  dunia,  perlu  secara  konsisten  menegakkan kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  negara  kesatuan  Republik Indonesia,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  militer  serta  ancaman bersenjata  terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara  terutama  pada  wilayah laut  Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Tahamata, 2021)

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip- prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2006). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, berupa peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder,  berupa  pendapat  sarjana,  dan bahan  hukum  tersier,  berupa  dokumen  pemerintahan.  Bahan-bahan  hukum  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulam yang akurat

## Hasil dan Pembahasan
1. Konsteksutal Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Laut
Penegakan kedaulatan dan hukum di laut merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam  usaha  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  (nasional  dan  internasional) yang  berlaku,  baik  yang  bersifat  penindakan  maupun  pencegahan  mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak  hukum,  sehingga  dapat  melahirkan  suasana  aman,  damai  dan  tertib  untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, secara asumtif penegakan  kedaulatan  dan  hukum  di  laut  berarti  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di laut, baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di laut, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk pemantapan kepastian hukum di laut.
Menurut Radbruch (Muladi, 1997), dalam satu masyarakat yang tertib, ( konsep ) hukum itu dapat berbeda karena tatanan dari berbagai macam norma. Pada satu sisi hukum dapat bersifat “ide-ide” ( yuridis normatif ) dan pada sisi lainnya  hukum juga bersifat  “  kenyataan”  ( yuridis  sosiologis) ”.  Dalam  kaitan  itu,  maka  penegakan kedaulatan  dan  hukum  di  laut  harus  bersifat “spririt  of  law” ,  yaknimendasari peraturan-peraturan hukum yang hendak ditegakkan pada asas-asas hukum, karena hal ini terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan hukum ( law making  process ).  Ada  syarat  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses  penegakan kedaulatan  dan  hukum,  yakni  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  antara “kesadaran  hukum”  yang  ditanamkan  oleh  penguasa  ( legal  awarensess )  dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat ( legal feeling ).
Masalah  dalam  mewujudkan  keamanan  dalam  penggunaan  laut  yang  bebas, sangat tergantung pada adanya penegakan kedaulatan dan hukum yang proporsional, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laut yang tumpang tindih dan kewenangan dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang tersebar pada berbagai institusi. Pembahasan penegakan kedaulatan dan hukum di laut dalam konteks  ketiga  masalah  ini,  akan  terlihat  nyata  dalam  kaitan  permasalahan illegal fishing yang sangat mengganggu keamanan pengelolaan sumberdaya alam di perairan Indonesia.
Apabila dilihat dari hasil evaluasi sumber daya alam (hayati), sumberdaya ikan selalu  mengalami  penurunan  secara  sistematis,  sehingga  dapat  dikatakan  terjadinya tingkat eksploitasi yang berlebihan. Hal ini terjadi akibat overfishing, artinya jumlah ikan yang ditangkap melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan stock ikan dalam suatu daerah tertentu. Persoalannya adalah bahwa masih banyaknya kapal- kapal  asing  yang  secara illegal beroperasi,  dan  melakukan  penangkapan  ikan  di wilayah perairan Nusantara.
Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di laut secara berkualitas akan medorong  keamanan  dan  ketertiban  di  laut  yang  pada  akhirnya  akan  mengatasi masalah pelanggaran hukum di laut terutama illegal fishing . Hal ini penting, karena persepsi  keamanan  di  laut  tidak  hanya  masalah  penegakan  kedaulatan  dan  hukum, tetapi mengandung pemahaman bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari  ancaman  atau  gangguan  terhadap  aktifitas  penggunaan  atau  pemanfaatan  laut, yaitu :
(1) Bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang  terorganisir  dan  dinilai  mempunyai  kemampuan  untuk  mengganggu  dan membahayakan  kedaulatan  Negara  baik berupa  ancaman  militer,  sabotase  obyek vital maupun aksi terror bersenjata di laut, pembajakan dan perompakan.
(2) Bebas  dari  ancaman  navigasi,  yaitu  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi yang ada, seperti  system  perambuan/ buoy yang  tidak  berfungsi  sehingga  membahayakan keselamatan pelayaran.
(3) Bebas  dari  ancaman  pencemaran  dan  pengrusakan  ekosistem,  yaitu  ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya akan sangat merugikan generasi penerus seperti kegiatan penambangan yang over exploitation dan over exploration .
(4) Bebas  dari  ancaman  pelanggaran  hukum , yaitu  ancaman  pelanggaran  terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku, seperti illegal logging, illegal fishing, illegal dredging dan lain-lain. (Sondakh, 2004).
Kegiatan  Illegal  Fishing  yang  paling  sering  terjadi  di  wilayah  pengelolaan perikanan  Indonesia  adalah  pencurian  ikan  oleh  kapal-kapal  ikan  asing  (KIA)  yang berasal dari beberapa negara tetangga (neighboring countries) . Walaupun sulit untuk memetakan  dan  mengestimasi  tingkat illegal  fishing yang  terjadi  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state) .  Pada  umumnya,  Jenis  alat tangkap  yang  digunakan  oleh  KIA  atau  kapal eks Asing  illegal  di  perairan  Indonesia  adalah  alat-  alat tangkap  produktif  seperti purse seine dan trawl . Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) (Fauzi, 2005) Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  maupun  Surat  Izin  Kapal  Pengangkutan  Ikan  (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan  ikan,  pelanggaran  alat  tangkap,  pelanggaran  ketaatan  berpangkalan), pemalsuan/manipulasi  dokumen  (dokumen  pengadaan,  registrasi,  dan  perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang  diwajibkan  memasang  transmitter),  dan  penangkapan  ikan  yang  merusak (destructive  fishing)  dengan  menggunakan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan peledak,  alat  dan/atau  cara,  dan/atau  bangunan  yang  membahayakan  melestarikan
sumberdaya  ikan.  Masalah  adanya  kelengkapan  dokumen  SIUP,  SIPI  dan  SIKPI menjadi masalah yang terkait dengan illegal fishing , karena tanpa dokumen-dokumen tersebut maka suatu kapal dapat dihukum karena melakukan illegal fishing.
2. Penegakan Hukum Dengan Sarana Hukum Adminitrasi
Banyaknya kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia, akan berimplikasi pada masalah kedaulatan terhadap sumberdaya alam kelautan di perairan Indonesia. Penanganan illegal  fishing hendaknya  dilakukan  dengan  instrumen  penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Penegakan kedaulatan dan hukum di laut merupakan upaya  untuk  menjamin  ketertiban  masyarakat,  karena  penegakan  kedaulatan  dan hukum merupakan upaya agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Dalam menangani permasalahan illegal fishing , penegakan kedaulatan dan hukum yang dilakukan dapat menggunakan sarana hukum administrasi. Diperlukannya sarana hukum administrasi, oleh  karena  aktivitas illegal  fishing juga berkaitan  dengan  perizinan  yang  diberikan oleh  instansi  yang  berwenang.  Apa  yang  dikemukakan  oleh  Siti  Sundari  Rangkuti sejalan  dengan  laporan  Kongres  PBB  ke-VI,  bahwa  untuk  mengefektifkan penanggulangan  kejahatan  ekonomi,  disarankan  penggunaan  pidana  penjara ( imprisonment ),  denda  yang  tinggi  ( increased  fine )  dan  tindakan-tindakan  yang bersifat  keperdataan  dan  administratif  ( civil  and  administrative  measures )  (Muladi,
2002)
Menurut  Siti  Sundari  Rangkuti  (Rangkuti,  2005)  penegakan  hukum  preventif diartikan  sebagai  pengawasan  aktif  yang  dilakukan  terhadap  kepatuhan  kepada peraturan  tanpa  kejadian  langsung  yang  menyangkut  peristiwa  konkrit  yang menimbulkan  sangkaan  bahwa  peraturan  hukum  telah  dilanggar.  Instrumen  bagi penegakan  hukum  preventif  adalah  penyuluhan,  pemantauan  dan  penggunaan kewenangan  yang  sifatnya  pengawasan.  Penegakan  hukum  yang  bersifat  represif dilakukan  dalam  hal  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri  secara  langsung  perbuatan  terlarang  (Untuk  itu,  pejabat/aparat  yang berwenang  memberi  izin  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  utama  dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam perundang-undangan.
Ditinjau dari aspek hukum administrasi, pemberian ijin merupakan kewenangan
(beleid) dari  perbuatan  pemerintahan  ( bestuurhandelingen )  untuk  mengkonkritkan norma yang sifatnya abstrak. Berkaitan dengan perijinan di bidang  perikanan, diatur secara tegas dalam Undang Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menurut UU Nomor 45  Tahun  2009,  untuk  melakukan  usaha  perikanan  dibutuhkan  Surat  Izin  Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan  (SIKPI).  SIUP,  SIPI  dan  SIKPI  wajib  ada  pada  semua  kapal  yang  melakukan penangkapan  ikan,  baik  di  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial  Indonesia  maupun sampai pada zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Setiap orang maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diwajibkan untuk memperoleh ijin. Di sini ijin  merupakan  instrumen  yang  penting.  Olehnya  itu,  ijin  dapat  diletakkan  dalam
fungsi  untuk  menertibkan  masyarakat,  dengan  tujuan,  (a)  Keinginan  mengarahkan (mengarahkan  ” sturen ”)  aktivitas-aktivitas  tertentu;  (b)  Mencegah  bahaya  bagi lingkungan;  (c)  Keinginan  melindungi  obyek-obyek  tertentu;  (d)  Hendak  membagi benda-benda yang sedikit; dan (e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.  SIUP,  SIPI,  maupun  SIKPI  merupakan  wewenang  Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  yang  di  dalamnya  terdapat  syarat-syarat  untuk  ditaati  oleh penerima ijin. Syarat-syarat yang ditentukan dalam pemberian ijin tersebut merupakan norma  perilaku  yang  memberikan  kebolehan  khusus  terhadap  norma  yang  dilarang dalam  undang-undang.  Dikatakan  demikian,  karena  berdasarkan  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  “negara  diberikan  hak menguasai  untuk  mengatur  peruntukan  dan  penggunaan  wilayah  air  sebagai  untuk kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu dengan ijin, setiap orang maupun badan hukum (korporasi) yang memiliki kebolehan khusus untuk melakukan usaha perikanan pada wilayah  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh  negara,  dan  untuk  itu  harus  ditaati  dalam melakukan usaha perikanan sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi.
Penegakan  hukum  terhadap  praktek illegal  fishing ,  dari  aspek  hukum administratif penting bagi aparatur yang memberikan ijin, karena harus ditindak lanjuti dengan  pengawasan  intensif  berkaitan  dengan  ijin  yang  diberikan.  Diperlukannya pengawasan  intensif,  oleh  karena  antara  perijinan  dengan  pengawasan  terdapat hubungan, di mana larangan yang diperbolehkan itu harus diawasi agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam pemberian ijin. Perijinan juga memiliki kaitan dengan penerapan sanksi berdasarkan syarat-syarat perijinan. Syarat-syarat inilah yang kemudian merupakan patokan bagi aparatur penegak hukum untuk menerapkan sanksi administrasi, apabila tidak ditaati oleh setiap orang maupun badan hukum (korporasi) yang melakukan usaha perikanan.
Selain itu, sanksi administrasi juga pada hakikatnya mengancam setiap kegiatan atau  usaha  yang  dilakukan  tanpa  ijin,  sedangkan  pengawasan  yang  dilakukan  dapat mendeteksi  terjadinya  pelanggaran  secara  dini,  sehingga  sanksi  administrasi  dapat diterapkan  secara  cepat  dan  tepat.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  dengan menggunakan  sarana  hukum  administrasipun  sangat  diperlukan  dalam  menangani praktek illegal  fishing yang  terjadi  di  Indonesia,  dengan  melakukan  pengawasan intensif.  Kesadaran  pejabat  pembuat  ijin  berkaitan  dengan  kedudukannya  selaku aparatur penegak hukum administrasi sangat dibutuhkan, karena selaku aparatur yang menerbitkan  ijin,  sekaligus  berwenang  mencabut  izin  sebagai  bentuk  dari  sanksi administrasi.  Urgensi  penegakan  hukum  administrasi  yang  berkaitan  dengan  sanksi penertiban  dan  pencabutan  izin,  jika  ditelaah  dapat  mengakibatkan  konflik  norma. Kenapa,  karena  pada  hakikatnya  pejabat  yang  menerbitkan  ijin  berkewenangan melakukan penertiban dan pencabutan ijin tersebut. Dari sisi pengaturan administratif, konflik norma merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya illegal fishing.

## Kesimpulan
Penegakan  kedaulatan  dan  hukum  di  laut  dalam  wilayah  peraiaran  Indonesia merupakan  suatu  keharusan  untuk  mempertahankan  wilayah  negara  kesatuan  republik indonesia,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  baik  untuk  kepentingan pertahanan  maupun  terutama  untuk  kesejahteraan  masyarakat  indonesia  secara berkelanjutan. Penegakan kedaulatan dan hukum di laut terkait penanggulangan ilegall fishing , perlu dilakukan secara berkualitas dan sistematis mengingat sumber daya alam yang ada dalam wilayah laut indonesia memilki nilai ekonomis yang tinggi. Penegakan hukum melalui sanksi administrasi juga pada hakikatnya mengancam setiap kegiatan atau usaha  yang  dilakukan  tanpa  ijin,  sedangkan  pengawasan  yang  dilakukan  dapat mendeteksi  terjadinya  pelanggaran  secara  dini,  sehingga  sanksi  administrasi  dapat diterapkan secara cepat dan tepat

## BIBLIOGRAFI
Bernard  Kent  Sondakh.  (2004). Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia ,  Jurnal  Hukum Internasional,  Lembaga  Pengkajian  Hukum  Internasional  Fakultas  Hukum Indonesia, Jakarta.
Boer  Mauna.  (2003). Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan,  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
Fauzi Akhmad. (2005). Kebijakan Perikanan dan Kelautan , Isue, Sintesis dan Gagasan; Pustakata Gramedia, Jakarta
Leatemia, W., & Wattimena, R. M. (2021). Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal  Fishing  Di  Provinsi  Kepulauan  Maluku. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 6 (11), 5964-5978.
Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya  secara  bilateral  di  Kawasan. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional , 3 (1).
Muladi. (1997). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Universitas Diponegoro, Semarang.
Muladi dan Barda Nawawi. (2002), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni Bandung. Peter  Mahmud  Marzuki.  (2006). Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta
Sefriani. (2016). Hukum Internasional, Suatu Pengantar ; Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Siti  Sundari  Rangkuti.  (2005). Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan ,

## Airlangga University Press
Sudirman Saat. (2009). Hak Pemeliharaan dan Penangkap Ikan, Eksisten dan Prospek Pengaturannya di Indonesia , LkiS, Yogyakarta.
Sularso Aji. (2004). Mecari Solusi Mengatasi Illegal Fishing Di Perairan Laut Arafura , Forum Hukum, Vol. 1 Nomor 2
Tahamata,  L.C.  (2021).  Penegakan  Hukum  Diwilayah  Laut  Maluku  oleh  Lantamal  IX
Ambon. Balobe Law Journal, 1 (1), 17-24. DOI: https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.507 .
Wignyo  Handoko.  (2004). Kebijakan  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perika nan,  Jurnal  Hukum  Internasional,  Edisi  Khusus,  dan  lihat  juga  Fredy  B.L Tobing,  Peran  Negara  Dalam  Menangani  Isu  Bajak  Laut  yang  Bersifat Transnasional di Asia Tenggara

## Copyright holder:
Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: