Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 1, April 2023, pp. 35~43 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.230 ║ 35
The role of village apparatus in drafting the qanun gampong (village regulations): A study in Lamtutui village, Peukan Bada,
Aceh Besar District
Peran perangkat desa dalam penyusunan qanun gampong ; suatu penelitian di Desa Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar
Teuku Muttaqin Mansur 1 , M. Adli Abdullah 2* , Nellyana Roesa 3 , Yunita 4 , Sulaiman, 5 Lia Sautunnida 6 123456 Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia
1 tmuttaqien@unsyiah.ac.id, 2 bawarith@unsyiah.ac.id, 3 nellyana_fh@unsyiah.ac.id,
4 yunita_fh@unsyiah.ac.id, 5 sulaiman.fh@unsyiah.ac.id, 6 liasautunnida@unsyiah.ac.id
*Corresponding Author: bawarith@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
Recently, the changes in socio-legal culture in Lamtutui and Lamteungoh Village, Peukan Bada, Aceh Besar District potentially lead to the disruption of public order and peace. Then, it raises the concern of community leaders in maintaining the values of local wisdom that live and become an important part of the community. Perhaps, formulating Qanun as village regulation in written form becomes a solution and is expected as social community control that could be used also for the  next  generation.  However,  there  is  a  problem  of  lack  of  human  resources  as  the  village apparatus does not have enough capability in drafting village regulations. This activity aims to assist the apparatus in drafting village regulations as a written legal form.  There are several activities  have  been  done,  starting  from  sharing  information  about  the  upcoming  activities, identifying  the  substantive  materials  that  are  important  to  be  drafted  as  Qanun,  discussing drafting the Qanun Gampong, and strengthening and finalizing the draft.  The result of those activities is the draft Village Regulation (Qanun Gampong) Lamtutui concerning Public Order and Peace. This draft of Qanun Gampong was done in a process of participatory manner, not only by the village apparatus but also by several communities that were directly involved in providing insights and suggestions related to the substantive matters of the drafted qanun. Finally, it is hoped that this process not only could be a good example for the local community in maintaining public order and comfort but also role a model for other villages in drafting a similar Gampong Qanun.
Keywords : assist, village regulations, comfort  and public order.

## ABSTRAK
Perubahan  hukum  dan  sosial  kemasyarakatan  di  Desa  Lamtutui,  Kemukiman  Lamteungoh, Kecamatan  Peukan  Bada,  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam  beberapa  tahun  terakhir  berpotensi menjurus pada terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran  dari  sejumlah  tokoh  masyarakat  dalam  mempertahankan  nilai-nilai  kearifan lokal dan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu upaya  mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembentukan Qanun Gampong (peraturan desa) dalam bentuk tertulis. Qanun Gampong ini diharapkan menjadi sosial kontrol yang mengikat warga, serta  mudah  diwariskan  kepada  generasi  penerus.  Namun  perangkat  desa  tidak  memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun produk Qanun Gampong tersebut.  Pengabdian ini bertujuan mendampingi perangkat desa menyusun peraturan desa sebagai produk hukum
36
tertulis.  Tahapan  kegiatan  yaitu:  sosialisasi  rencana  kegiatan,  identifikasi  kebutuhan  materi peraturan yang akan disusun, penyusunan draft rancangan Qanun Gampong, pembahasan draft rancangan,  perbaikan  draft  dan  finalisasi  draft  rancangan  Qanun  Gampong.  Kegiatan  ini menghasilkan  rancangan  Qanun  Gampong  Lamtutui  tentang  Ketertiban  dan  Ketenteraman Masyarakat.  Rancangan  ini  dihasilkan  secara  partisipatif  perangkat  desa  dan  sejumlah masyarakat  terlibat  langsung  memberikan  masukan  dan  saran  terkait  dengan  muatan  isi Qanun  Gampong  yang  disusun.  Dengan  pengabdian  ini  diharapkan  menjadi  pedoman  bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kententeraman masyarakat, serta dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam menyusun Qanun Gampong yang serupa.
Kata kunci : Pendampingan, Peraturan Desa, Ketertiban dan Kententeraman Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN
Gampong  (desa)  Lamtutui  terletak  di Kemukiman Lamteungoh Kecamatan Peukan Bada,  Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan salah satu gampong pesisir yang paling parah terdampak tsunami pada 26 Desember 2004. Gampong  Lamtutui  berjarak  ±  17  KM  dari Universitas  Syiah  Kuala,  Darussalam  Banda Aceh.
Secara  geografis,  Gampong  Lam  Tutui memiliki  luas  wilayah  287  Ha  dengan batasan  wilayah  secara  administrasi  dan geografis sebagai berikut:
• Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Gampong Lam Guron
• Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Tuha
• Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam Teungoh
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan
Menurut  Baharuddin  Z  (Keuchik,  wawancara,  2022),  menyatakan,  sebelum  tsunami tatanan  kehidupan  masyarakat  Gampong  Lam  Tutui  sangat  kental  dengan  sikap  solidaritas sesama,  dimana  kegiatan-kegiatan  sosial  kemasyarakatan  sangat  berjalan  dan  dipelihara. Keadaan  ini  terjadi  karena  adanya  ikatan  emosional  keagamaan,  adat  istiadat  dan  kearifan lokal yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Ikatan tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan Gampong Lamtutui. Sehingga, dalam kesehariannya ditekankan adanya saling berkasih  sayang,  membantu  meringankan  beban  saudaranya,  dan  dituntut  pula  untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah  Islamiah antar sesama.  Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interakasi sosial dengan baik.
Ketika tsunami terjadi, 24 Desember 2004, masyarakat Gampong Lamtutui Kemukiman Lamteungoh  tidak  hanya  kehilangan harta  benda  namun  juga  korban  jiwa (Oktari,  2019).  Kemudian,  mereka harus bangkit dan membangun kembali gampong  mereka  pasca  tsunami. Sebagai  gampong  pesisir,  maka  mata pencaharian penduduk umumnya adalah  sebagai  nelayan  tradisional.
Namun,  Gampong  Lamtutui  juga memiliki  lahan  pertanian,  persawahan
Gambar 1 . Peta jarak lokasi pengabdian.
Gambar 2. Aktivitas Nelayan Tradisional Gampong Lamtutui, 2022
37
dan kebun sehingga jumlah petani di Gampong Lamtutui juga cukup banyak.
Berikut  data  jenis  mata  pencaharian  penduduk  Gampong  Lamtutui  (2019),  sebagai berikut:
Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat No  Jenis Pekerjaan Jumlah (jiwa) Kondisi Usaha 1 Nelayan/Perikanan 34 Aktif 2 Petani/Pekebun : a. Petani Sawah b. Petani Kebun 30 3 Aktif Aktif 3 Peternak : a. Peternak Unggas b. Peternak Besar (Kambing, Lembu, Sapi). 3 8 Aktif Aktif 4 Pedagang : a. Pedagang Tetap b. Pedagang Keliling 4 Aktif 5 Pertukangan : a. Tukang Batu b. Tukang Kayu 3 - Aktif Aktif 6 Buruh Harian Lepas 30 Aktif 7 Tukang Jahit 2 Aktif 8 PNS/TNI/POLRI 1 Aktif 9 Sopir 2 Aktif
Sumber data: Profil Gampong Lamtutui Tahun 2020
Menurut  Putra  (Sekdes,  wawancara,  November  2021),  pasca  tsunami,  Gampong Lamtutui  mulai  bangkit  kembali  berbenah.  Selama  15  tahun  terakhir,  fokus  pembangunan Gampong  Lamtutui  masih  didominasi  dalam  bentuk  fisik,  baik  bersumber  dari  dana rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami, maupun dari alokasi dana desa.
Namun demikian, hasil survey menunjukkan, keinginan pembentukan Qanun Gampong (peraturan desa) tersebut terkendala sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasikan dan  menyusun  produk  Qanun  Gampong  dalam  bentuk  tertulis  dan  sesuai  dengan perkembangan  hukum  yang  berlaku.  Kekurangan  sumber  daya  manusia  tersebut  juga ditunjukkan  oleh  data  tingkat  pendidikan  masyarakat  gampong  yang  belum  memiliki kualifikasi  sarjana,  apalagi  sarjana  hukum  yang  memiliki  kemahiran  membentuk  sebuah qanun.
Untuk lebih jelasnya, tingkat pendidikan masyarakat Gampong Lamtutui dapat dilihat, sebagai berikut:
Tabel 2. Perkembangan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019 No Keterangan Jumlah Penduduk 1 Tidak Tamat Sekolah SD - 2 Tamat Sekolah SD 31 3 Tamat Sekolah SLTP 64 4 Tamat SMU 63 5 Tamat Akademi/DI/DII/DIII 3 6 Tamat Strata I - 7 Tamat Strata II - Jumlah 161 Sumber data: Profil Gampong Lamtutui Tahun 2020
38
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa,  penduduk  yang  usia  sekolah  tidak  ada  yang  telah menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi.
Atas  dasar  permasalahan  tersebut,  tim  pengabdi  merasa  terpanggil  untuk  mengatasi permasalahan  Gampong  Lamtutui  yaitu  dengan  mendampingi  pembentukan  produk  Qanun Gampong Lamtutui tersebut.
Selain sebagai wujud dari tridarma Perguruan Tinggi bidang darma yaitu pengabdian maka kegiatan yang dilakukan juga sejalan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  yaitu  istimewa  bidang  agama, bidang pendidikan, peran ulama dan bidang adat istiadat.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dialami mitra sebagai berikut:
1. Mitra  merupakan  salah  satu  daerah  yang  terdampak  tsunami  cukup  parah  pada  26 Desember 2004 dan menyebabkan korban harta benda dan juga korban jiwa yang cukup banyak.
2. Sebelum tsunami, masyarakat dalam wilayah mitra masih kuat mempertahankan nilai- nilai keagamaan, adat istiadat, hukum adat dan kearifan lokal dan adat istiadat, namun akibat pengaruh modernisasi dewasa ini nilai-nilai tersebut memulai memudar.
3. Mitra  tidak  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memadai  untuk  membuat  produk hukum berupa Qanun Gampong sebagai upaya sosial kontrol masyarakat dan pewarisan kepada generasi penerus.
Dewasa ini, terjadi perubahan sosial kemasyarakatan akibat pengaruh modernisasi dan era revolusi industry 4.0, bahkan ada yang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut ke  arah  negatif.  (Taufik  &  Apendi,  2021;  Susanto,  2020;  Ratnaya,  2011).  Keadaan  ini menyebabkan tokoh dan sejumlah masyarakat kuatir akan berdampak pada degradasi moral, adat  istiadat,  dan  hukum  adat  pada  generasi  muda  Gampong  Lamtutui.  Di  tambah  lagi, Gampong  tidak  memiliki  sosial  kontrol  yang  kuat  khususnya  peraturan  tertulis.  Sejauh  ini berlum  ditemukan  kajian  khusus  mengenai  pendampingan  penyusunan qanun  gampong di Desa Lam Tutui, Kabupaten Aceh Besar.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  mengatasi  permasalahan tersebut adalah dengan membentuk Qanun Gampong (peraturan daerah) dalam bentuk tertulis yang mengikat warga desa sebagai bagian sosial kontrol. Produk ini juga mudah diwariskan kepada generasi penerus. Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang  relatif  baru  (Abrianto,  2011).  Karena  itu,  perlu  disusun  sedemikian  rupa,  misalnya dengan  cara  partisipatif  supaya  nantinya  setelah  produk  hukum  itu  terbentuk  tidak  malah terabaikan.

## 2. BAHAN DAN METODE
Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan partisipatif yaitu mengumpulkan langsung  data  ke  lapangan,  mendiskusikan,  menyusun  dan  disepakati  bersama.  Adapun rencana  tahapan  secara  lebih  detil  adalah:  tahapan  persiapan,  tahap  proses/pelaksanaan, pembahasan dan persetujuan. Pada akhirnya akan dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan.

## 1. Tahap persiapan
Tahapan persiapan akan dilakukan 2 tahapan, yaitu survey awal ke lokasi pengabdian. Survey ini untuk memastikan langkah dan tahapan yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah survey  dilakukan,  maka  akan  dilanjutkan  dengan  sosialisasi  rencana  pengabdian  kepada masyarakat.  Langkah  ini  bertujuan,  mengumumkan  bahwa  tim  pengabdi  akan  melakukan kegiatan, meminta dukungan, masukan dan saran supaya pengabdian dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

## 2. Tahap proses/pelaksanaan
Tahap ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu: tahapan indept interview dan tahapan  FGD  rancangan  qanun.  Tahapan indept  interview dilakukan  kepada  tokoh-tokoh masyarakat  yang  diidentifikasikan  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  terhadap materi rancangan  qanun  yang  akan  disusun.  Setelah  data  yang  dikumpulkan,  pengabdi  akan menyusun draf awal rancangan qanun, kemudian akan diadakan FGD rancangan qanun dengan menghadirkan tokoh dan perwakilan masyarakat.

## 3. Tahap pembahasan dan persetujuan
Setelah rancangan qanun yang disusun sudah memenuhi prosedur pembentukan sebuah qanun  tingkat  gampong,  maka  akan  dilanjutkan  dengan  pembahasan  bersama,  membaca pasal-demi  pasal  dalam  subsntansi  qanun  yang  telah  disusun.  Apabila  disepakati,  maka dilanjutkan dengan pembuatan berita acara kesepakatan dan ditandatangani.

## Pendekatan
Selain  tahapan  di  atas, pengabdian
ini menggunakan pendekatan  partisipatif,  dimana aparatur kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat dilibatkan  dalam  pengambilan  data dan pengambilan keputusan. Partisipasi Mitra Mitra  utama  dari  Gampong
Lamtutui  akan  ikut  berpartisipasi dan  berperan  signifikan  dalam pengabdian ini,
diantaranya:
menyediakan  responden  dan  informan,  menyediakan  tempat  musyawarah/pertemuan,  dan ikut berpartitipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan pada setiap tahapan.
Sementara mitra LSM Gampong Development Institute-Aceh [GDI] akan berkontribusi mendampingi dan mengadvokasi masyarakat gampong terkait pentingnya penyusunan Qanun Gampong. Dalam pengabdian nantinya juga, LSM GDI akan berkontribusi menjadi fasilitator setiap  pertemuan  antara  pengabdi  dengan  masyarakat.  GDI  juga  akan  berkontribusi menyiapkan  tempat  pertemuan,  mendokumentasikan  kegiatan  pengabdian,  termasuk berkontribusi  bersama  pengabdi  mengidentifikasikan  kebutuhan  masyarakat  Gampong Lamtutui dalam menyusun Qanun Gampong.

## Evaluasi
Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pengabdi akan melakukan evaluasi keberhasilan program melalui pemantauan langsung secara berkala ke wilayah mitra 3 bulan sekali selama setahun.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong (Peraturan  Desa)  bagi  Perangkat  Desa  Lamtutui,  Kemukiman  Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh” dilakukan dalam 5 tahapan. Tahapan  pertama  melakukan  survei,  kedua,  Sosialiasasi  dan  FGD,  ketiga Indept  Interview , keempat, penulisan draft naskah Qanun Gampong, kelima, penyampaian dan pembahasan hasil draft,  tahapan  ke  enam,  perbaikan  draf,  ketujuh,  finalisasi  draft,  dan  ke  delapan penandatanganan Qanun Gampong oleh Kepala Desa.
Gambar 3. Wawancara dengan Baharuddin (Kepala Desa), Sekretaris Desa Lamtutui, 2022
40

## Survei
Survei  ini  bertujuan  pemetaan  awal  kebutuhan  masyarakat  desa  Lamtutui  dalam pendampingan  penyusunan  peraturan  desa.  Dalam  survei  tersebut  didapatkan  gambaran bahwa,  banyak  permasalahan  sosial  masyarakat  yang  terjadi  terutama  akibat  pengaruh teknologi  dan  informasi  yang  menyebabkan  aturan-aturan  tidak  tertulis  dalam  masyarakat sering tidak diindahkan. Perangkat dan tokoh masyarakat menghendaki adanya aturan tertulis berupa  peraturan  desa  sebagai  upaya  mengendalikan  berbagai  permasalahan  masyarakat yang terjadi. Misalnya, masalah ternak, interaksi sosial, sewa menyewa, sampai dengan suara musik  yang  menganggu  warga  sekitar.  Namun,  perangkat  adat  mengakui  tidak  memiliki kemampuan  untuk  menyusun  peraturan  desa  yang  sesuai  dengan  tata  cara  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  sehingga  meminta  tim  pengabdi  membantu  mendampingi penyusunan tersebut.

## Sosialisasi dan FGD
Setelah  perangkat  adat  menyimpulkan  perlunya  pendampingan,  tim  pengabdi merancang  tahapan  kegiatan  selanjutnya,  yaitu  berupa  sosialisasi  tentang  rencana penyusunan peraturan desa kepada perangkat desa yang lebih luas yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, unsur tuha peut gampong (badan permusyawaratan desa/BPD), ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh perempuan.
Kegiatan ini ikut diundang sebagai narasumber, pertama, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Asnawi, S.H., dan Kepala Subagian Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Afrizal, S.H.
Asnawi dalam paparannya menyampaikan  pentingnya  desa  membuat peraturan karena persoalan sosial masyarakat sekarang memiliki tipologi yang berbeda  dibandingkan  dengan  masyarakat dahulu.  Semuanya,  dipertanyakan  dasar hukum  tertulis, jika dicegah atau  dihalangi melakukan  sesuatu  yang  dianggap  tidak baik oleh masyarakat pada umumnya.
Sementara, Afrizal menerangkan bagaimana  proses  penyusunan  peraturan desa  secara  legal  formal,  dan  apakah  desa memiliki kewenangan menyusun peraturan. Afrizal  menyampaikan  bahwa,  secara  legal formal desa memiliki kewenangan penyusunan peraturan desa, hal ini merujuk pada:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; dan
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong Dalam sosialiasi dan FGD. masyarakat sangat antusias dan proaktif bertanya, memberikan saran dan masukan keberlanjutan penyusunan qanun gampong .
Dalam kegiatan tersebut, menyepakati dibentuknya Qanun Gampong, namun nama atau nomenklatur terkait apa, masih belum disimpulkan. Ada yang menyarankan dibentuk peraturan desa tentang ternak dan peraturan desa tentang tata terbit desa.

## Indept Inteview
Gambar 4 . Sosialisasi dan FGD
41
Indept  interview  atau  wawancara  mendalam  merupakan  strategi  tim  pengabdi  dalam pendampingan  penyusunan  Peraturan Desa. Wawancara dilakukan bukan kepada seluruh  peserta  sosialisasi  dan  FGD melainkan hanya dengan beberapa tokoh kunci di desa tersebut, seperti kepala desa dan tuha  peut .  Perangkat  desa  secara bergantian memberikan informasi terkait muatan materi qanun yang akan disusun. Secara  umum,  mereka  menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Perlu  diatur  hak  dan  kewajiban masyarakat dalam untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Tamu  yang  datang  atau  berdomisili  didesa  perlu  diketahui  oleh  kepala  dusun  atau keuchik, bukan tinggal begitu saja.
3. Perlu ada aturan terkait dengan sewa menyewa rumah dan tempat usaha.
4. Perlu juga diatur tentang tertib adat pernikahan, dan kenduri warga masyarakat.
5. Kebersihan desa juga didorong untuk diatur.
6. Tata  tertib  ternak  dan  pertanian  dianggap  permasalahan  masyarakat  yang  perlu dikendalikan
7. Larangan  reternir  memasuki  desa  dan  sejumlah  larangan  lain  dan  sanksi  juga diharapkan untuk diatur dalam peraturan desa tersebut.

## Penulisan draft
Rumusan,  saran,  dan  masukan  dalam  wawacara  tersebut  kemudian  diolah  oleh  tim pengabdi  menjadi  draft  qanun  gampong.  Draf  disusun  berdasarkan  tata  cara  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan  draft  dilakukan  bersama-sama  antara  tim  pengabdi,  mitra,  dan  perangkat desa  Lamtutui.  Ini  bertujuan  agar  ada  kesamaan  pandangan  terkait  dengan  materi  muatan yang disusun.
Pada saat penulisan ini, juga sudah dihasilkan nomenklatur nama peraturan, yaitu: Qanun Gampong (Peraturan Desa) Lamtutui tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Gampong Lamtutui.

## Pembahasan draf
Draft qanun gampong tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Gampong Lamtutui dibahas  dalam  forum  musyawarah  desa.  Langkah  ini  bertujuan,  mendapatkan  masukan kembali  secara  lebih  luas  dari  masyarakat,  agar  draft  qanun  yang  sudah  selesai  lebih sempurna.
Pada tahapan ini, cukup banyak masukan dan saran perbaikan termasuk redaksi dari draft awal  qanun  gampong.  Pembahasan  draf  kali  ini  dilakukan  pada  malam  hari.  Hal  ini dikarenakan  kesibukan  warga  dalam  mencari  nafkah  keluarga  pada  waktu  siang  hari. Masyarakat desa Lamtutui memiliki dua pekerjaan utama, yakni sebagai petani (sawah dan ternak),  dan  nelayan.  Sehingga,  tidak  setiap  waktu,  terutama  pada  siang  hari  dapat dipergunakan untuk dilaksanakan pertemuan, seperti pembahasan draft peraturan desa ini.
Gambar 5 . Indept Interview dengan tokoh masyarakat
42 Tahapan  ini  juga  muncul  usulan perubahan  nomenklatur  nama  rancangan peraturan  desa.  Setelah  mendengarkan berbagai  masukan  dan  pertimbangan, maka  musyawarah  desa  malam  itu memutuskan  rancangan  peraturan  desa, menjadi Qanun Gampong (Peraturan Desa) Lamtutui tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat.
Finalisasi draft
Setelah  proses  pembahasan  dilakukan,  tim,  mitra,  dan  perangkat  desa  melakukan finalisasi draft Qanun Gampong Lamtutui tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat.
Hasil finalisasi menghasilkan muatan materi peraturan sebanyak 12 Bab, dan 43 Pasal, dengan  struktur  muatan  materi sebagai berikut: Bab I  Ketentuan Umum Bab II   Maksud dan Tujuan Bab III  Ruang Lingkup Bab IV  Sasaran
Bab V  Hak dan Kewajiban Bab VI  Larangan Bab VII Sanksi Bab VIII Tata  Tertib  Dalam Masyarakat Bagian kesatu, Tertib Bertamu Bagian  kedua,  Tertib  Sewa Menyewa Rumah dan Tempat Usaha Bagian ketiga, Tertib Interaksi Sosial Bab keempat, Tertib Adat Pernikahan dan Kenduri Warga Masyarakat
Bab kelima, Tertib Adat Istiadat Kemalangan/Kematian
Bab keenam, Tata Tertib Menjaga Kebersihan
Bab ketujuh, Tata Tertib Ternak dan Pertanian Bab kedelapan, Tata Tertib Jual Beli
Bab IX  Pencurian Bab X  Pariwisata Bab XI  Ketentuan Peralihan, dan Bab XII Ketentuan Pentutup

## 4.   KESIMPULAN
Proses  penyusunan  rancangan  Qanun  Gampong  Lamtutui  tentang  Ketertiban  dan Ketenteraman Masyarakat masih mengalami kendala tingkat partisipasi dan waktu dari warga, menyebabkan  proses  penyusunan  sedikit  terkendala.  Selain  itu,  kurangnya  tokoh  kunci sebagai  informan  juga  menjadi  masalah.  Namun,  kepala  desa  dan  perangkatnya  sangat antusias dan berharap Qanun Gampong ini lahir tepat waktu karena sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

## SARAN
Perangkat  desa  bersama  tim  pengabdi  perlu  berkoordinasi  lebih  baik  lagi  agar rancangan qanun yang diharapkan dapat terwujud sesuai waktu yang ditargetkan. Kedepan, juga diharapkan adanya parsipasi aktif masyarakat dalam menyikapi rancangan qanun yang
Gambar 6 . Pembahasan draft peraturan desa
Gambar 7 . Bentuk peraturan desa yang sudah disepakati
43 telah dibagikan melalui perangkat desa untuk dibaca dan diberikan masukan. Dengan banyak masukan, diharapkan qanun yang akan dilahirkan nantinya memenuhi harapan semua pihak dan seluruh masyarakat desa Lamtutui.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Rektor, LPPM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,  Kepala  Desa  (Keuchik),  Perangkat  Desa,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,  Masyarakat Gampong  (Desa)  Lamtutui,  Kemukiman  Lamteungoh,  Kecamatan  Peukan  Bada,  Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih juga kepada mitra Gampong Development Institute (GDI) yang turut membantu  dan  memfasilitasi  kegiatan  pendampingan  Penyusunan  Peraturan  Desa  (Qanun Gampong) Lamtutui, Kabupaten Aceh Besar.

## REFERENCES

## Journal Article
Abrianto,  B.  O.  (2011).  Eksistensi  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Dan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Yuridika . https://www.e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/275
Oktari, R. S. (2019). Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana. In … kepa da Masyarakat (Indonesian Journal of Community … . core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/298404273.pdf Ratnaya,  I.  G.  (2011).  Dampak  Negatif  Perkembangan  Teknologi  Informatika  Dan  Komunikasi  Dan  Cara Antisifasinya. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan . https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890 Susanto, H. (2020). Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dari usia dini. Taufik, A., & Apendi, T. (2021). Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja di Era Globalisasi Dengan Kemajuan Teknologi. WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah … . https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wacanaakademika/article/view/9418
Website Content
https://www.acehtrend.com/news/usk-fasilitasi-warga-bahas-qanun-gampong/index.html