Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGURUS SERIKAT PEKERJA ATAS TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA OLEH PERUSAHAAN
Yovita Putri Hardiani 1 , Dipo Wahyoeno 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: yovitahardiani11@gmail.com, dipo@untag-sby.ac.id

## Abstract
Industrial  Relations  is  a  relationship  that  occurs  between  a  company  and  a  labor  union consisting of management and members of a trade union based on deliberation for consensus based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila as the basis of Indonesian state law, consensus agreement is referred to as an object agreement in the form of a collective work agreement , the object is a regulation/guideline in industrial relations, so an agreement is required between the union officials and the companies involved in the collective labor agreement process. with the interests of each party for parties interested in welfare and the rule of law. The type of research used in this study is normative legal research by conducting research on legal norms in force in Indonesia related to the legal issues raised. The results of this study indicate that in terms of  legal  protection  for  union  officials,  it  must  be  based  on  legal  rules  relating  to  labor  laws  and regulations,  which  include  Law  no.  21  of  2000  concerning  Labor  Unions,  Law  no.  13  of  2003 concerning  Manpower,  PP  NO  35  of  2021  concerning  Work  Agreements  for  Specific  Time, Outsourcing,  Working  Time  and  Rest  Time,  and  Termination  of  Employment,  meaning  that  this protection  includes  the  rights  of  trade  unions  which  may  not  violate  the  substance  of  collective employment. agreements governing the provisions of labor laws and regulations.
Keywords :  Industrial  Relations,  Collective  Labor  Agreements,  Legal  Protection,  Workers'  Union Management

## Abstrak
Hubungan Industrial merupakan hubungan yang terjadi antara perusahaan dan serikat pekerja yang terdiri atas pengurus dan anggota serikat pekerja yang didasarkan pada musyawarah mufakat  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan Pancasila sebagai  landasan  hukum  Negara  Indonesia,  musyawarah mufakat  tersebut  dinamakan sebagai  perundingan  atas  obyek  berupa  perjanjian  kerja  bersama,  obyek  tersebut  merupakan sebuah pengatur/pedoman dalam hubungan industrial, dengan demikian diperlukan perundingan antar pihak pengurus serikat pekerja dan pihak perusahaan yang terlibat dalam proses perundingan perjanjian  kerja  bersama  dengan  didasarkan  pada  kepentingan  masing-masing  para  pihak  yang didasarkan pada kesejahteraan hidup dan aturan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  norma hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait  dengan  permasalahan  hukum  yang  diajukan.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap  pengurus  serikat pekerja  harus  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  mengatur  terkait  peraturan  perundang- undangan  ketenagakerjaan,  yang  meliputi  Undang-Undang  No.21  Tahun  2000  Tentang  Serikat Pekerja,  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  PP  NO  35  Tahun  2021 tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan Pemutusan  Hubungan  Kerja,  artinya  perlindungan  tersebut  meliputi  hak-hak  pengurus  serikat pekerja  beserta  anggotanya  yang  tidak  boleh  dilanggar  berdasakan  subtansi  perjanjian  kerja bersama yang menjadi pengatur pada perusahaan dengan didasarkan pada peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Kata Kunci : Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja Bersama, Perlindungan Hukum, Pengurus Serikat Pekerja.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  hidup  merupakan  suatu  komponen  penting  bagi  kehidupan manusia  yang  tidak  dapat  dipisahkan  daripada  kehidupan  manusia,  kebutuhan  hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia meliputi kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya maka  manusia  diharapkan  melakukan  suatu  tindakan  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya  untuk  mendapatkan  biaya  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya. Pemenuhan  kebutuhan  Hidup  setiap  manusia  diperlukan  biaya,  dengan  demikian tindakan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dapat diperoleh setiap orang dengan berbagai tindakan seperti membuka usaha maupun melakukan pekerjaan dengan mengikatkan diri pada suatu instansi/perusahaan.
Sebagai  manusia  yang  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  cara  melakukan pekerjaan  maka  terdapat  perlindungan  bagi  pekerja  yang  tercantum  pada  Landasan Konstitusional Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 mengenai setiap individu berhak dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya yaitu penghidupan  layak  hal  itu  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “tiap -tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”  dan  setiap individu yang melakukan pekerjaan berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak atas  dasar  kemanusian  tanpa  adanya  perbedaan  seperti  perbedaan  ras,  warna  kulit, agama,  jenjang  pendidikan  dan  jenis  kelamin  atau  sebagaimana  perbedaan  yang  ada. Dalam  pelaksanaan  kerja  terdapat  kebebasan-kebebasan  yang  dimiliki  oleh  pekerja sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  contohnya  ialah  dalam  melaksanakan  kebebasan berserikat.  Kebebasan  untuk  berserikat  secara  yuridis  diatur  dalam  Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  pasal  28  (E)  ayat  3.  Dengan  adanya  kebebasan  pekerja  untuk bergabung dalam organisasi serikat pekerja dengan menjadi pengurus serikat pekerja dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
anggota serikat maka diperlukan suatu perlindungan bagi serikat pekerja baik pengurus maupun  anggota  serikat  pekerja  yang  harus  diberikan,  dijamin  dan  dilindungi  oleh pemerintah  serta perusahaan, pengurus  serikat pekerja  merupakan bagian  dari  serikat pekerja yang memiliki kepentingan untuk mewakili aktivitas serikat pekerja dan anggota serikat pekerja merupakan bagian dari organisasi serikat pekerja yang memiliki hak dalam menjalankan kebebasan berorganisasi, berserikat, berpendapat dan berkumpul.   karena pada  hakikatnya  eksistensi  serikat  pekerja  memiliki  peranan  yang  sangat  berpengaruh dalam  menjalankan fungsi  hubungan  industrial  guna meningkatkan  suatu  ketentraman dalam  lingkungan  kerja  yang  sebagaimana  serikat  pekerja  memiliki  peran  sebagai penyalur  aspirasi  dan  pihak  penengah  apabila terjadi perselisihan dalam  ruang  lingkup perusahaan, selain itu serikat pekerja memiliki fungsi untuk memotivasi pekerja dalam hal melakukan  tanggung  jawabnya  atas  pekerjaaan,  eksistensi  serikat  pekerja  dalam perusahaan  dalam  perusahaan  selaras  dengan  Undang-undang  NO.21  Tahun  2000 Tentang Serikat Pekerja selanjutnya yang disebut UU No.21 Tahun 2000 khususnya pasal 27  yang  menyatakan  bahwa  serikat  pekerja  merupakan  sarana  untuk  melindungi kepentingan pekerja/serikat pekerja dalam pemenuhan hak berdasarkan kebebasan yang dimiliki dan membela anggota serikat pekerja/komponen pekerja atas pelanggaran hak yang terjadi dimana peran serikat pekerja ialah untuk memperjuangkan hak-nya dalam bekerja.
Dengan demikian perlindungan tersebut dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama yang  menjadi  sebuah  pengatur  dalam  perusahaan,  pada  hakikatnya  perjanjian  kerja bersama merupakan bagian dari sarana hubungan industrial pasal 103 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hubungan industrial merupakan hubungan yang terjadi berdasarkan pada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan pekerja yang tercipta melalui kesepakatan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan  perjanjian kerja  bersama,  dalam  hubungan  industrial  peran  perjanjian  memiliki  tujuan    sebagai pengatur dalam perusahaan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan serikat pekerja. (Dr Asri Wijayanti, 2018) Secara yuridis Hubungan Industrial diatur dalam  Undang-Undang  No.3  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya disebut UU No.13 Tahun 2003, yang diatur dalam pasal 16. Berdasarkan perjanjian kerja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bersama  yang  dijadikan  pedoman  dalam  perusahaan  maka  perjanjian  kerja  bersama tersebut  harus  didasari  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang ketenagakerjaan, agar dalam pelaksanannya tidak melanggar hukum.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kerja sering terdapat pelanggaran perjanjian  kerja  bersama  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  terhadap  pengurus serikat pekerja tanpa memperhatikan  isi  perjanjian kerja bersama yang telah mencapai kesepakatan dalam proses pembuatannyaa. Tindakan pihak perusahaan yang melanggar isi  perjanjian  kerja  bersama  dengan  cara  mutasi  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang melanggar hukum karena melanggar hak subjektif pengurus serikat pekerja. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan maka telah jelas bahwa perusahaan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat pekerja khususnya pada Pasal 28
Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan di atas, hal menarik yang akan diteliti oleh  penulis  adalah  bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  pengurus  serikat pekerja  atas  tindakan  pelanggaran  perjanjian  kerja  bersama  oleh  perusahaan  dengan didasarkan  pada  subtansi  perjanjian  kerja  bersama  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan hukum dan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin yang berlaku di Indonesia guna menjawab isu hukum yang diajukan/diteliti. Penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.
Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan peraturan perundang- undangan  yakni  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  dengan  cara melakukan  pendekatan  terhadap  norma-norma  hukum  yang  ada  pada  peraturan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dengan  menelaah  semua  undang- undang  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani,  pendekatan konseptual  dengan  pendekatan  terhadap  norma-norma,  kerangka  pikir,  pendekatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan Kasus membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Subtansi Perjanjian Kerja Bersama pada perusahaan yang didasarkan Pada  Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
Negara Indonesia ialah Negara Hukum yang menjunjung tinggi Perlindungan Hukum maka  dengan  itu  pemerintah  yang  merupakan  subyek  pelaku  HAM  memberikan perlindungan terhadap sektor ketenagakerjaan dengan diwujudkan suatu aturan hukum seperti  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang No.21  Tahun  2000  Tentang  Serikat  Pekerja,  Undang-Undang  No.2 Tahun  2004  tentang penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial dan Peraturan Pemerintah No.35  Tahun 2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
Dalam  perusahaan  selain  peraturan  perundang-undangan  maka  diperlukan Perjanjian  Kerja  Bersama  yang  merupakan  sarana  dalam  hubungan  industrial  yang digunakan sebagai pedoman dan pengatur yang berdasarkan pada peraturan perundang- undangan, tujuan perjanjian kerja bersama ialah untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis  dan  teratur  guna  tercapainya  kesejahteraan  hidup,  dalam  Perusahaan Perjanjian  Kerja  Bersama  memiliki  kedudukan fundamental      legal        institution dalam perusahaan. (Hamzah, 2020)
Perjanjian  kerja bersama  merupakan  perjanjian yang  didasarkan pada  asas  hukum kebebasan berkontrak, agar dalam proses pembuatan perjanjian kerja bersama terjamin suatu kebebasan bagi pihak yang terlibat tanpa adanya suatu paksaaan atau diskriminasi, karena  dengan  dijaminnya  kebebasan  dalam  pembuatan  perjanjian  maka  memberikan kebebasan bagi setiap pihak untuk menentukan isi pada perjanjian kerja bersama sesuai dengan kepentingannya dan sesuai dengan hukum yang mengatur .(Muhammad Irayadi, 2021)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Selain itu asas yang wajib ada dalam perjanjian kerja bersama ialah asas perlindungan, yang  artinya  perjanjian  kerja  bersama  melindungi  pengurus  serikat  pekerja  beserta anggotanya  karena  kedudukan  pihak  pelaku  dan  pemberi  kerja  dalam  ruang  lingkup perusahaan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dimata  hukum  tetapi  pada  praktik pelaksanaan  kerja  terdapat  perbedaan  kedudukan,  walaupun  demikian  maka perlindungan  kepada  pengurus  serikat  pekerja  atau  anggota  serikat  pekerja  harus diberikan seadil-adilnya tanpa adanya perbedaan.
Subtansi  perjanjian  kerja  bersama  merupakan  isi  perjanjian  kerja  bersama  yang memuat hak, kewajiban dan aturan-aturan yang berdasarkan pada peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan, karena pada dasarnya perjanjian kerja bersama merupakan sebuah  pengatur  dalam  pelaksanaan  kerja  yang  berfungsi  untuk  menjamin  dan melindungi, dengan fungsi yang menjamin dan melindungi maka subtansi perjanjian kerja bersama  harus  memuat  perlindungan  yang  secara  umum  wajib  didapatkan  pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja. (Rizaldi Nazaruddin, 2020)
Pada subtansi perjanjian kerja bersama wajib secara hukum mencantumkan terkait upah yang adil dan merata bagi serikat pekerja yang meliputi pengurus serikat pekerja maupun  anggota  serikat  pekerja  tanpa  pembedaan  dan  harus  didasarkan  pada  upah minimum, hal itu secara yuridis diatur dalam 88 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut sebagai UU No 13 Tahun 2003, pencantuman upah pada subtansi perjanjian kerja bersama merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pihak  pengurus  dan  anggota  serikat  pekerja  yang  artinya  hak  upahnya  diakui  oleh perusahaan  dan  secara  sah  wajib  diberikan  dengan  tepat  pada  waktunya  dan  sesuai dengan nominal yang disepakati.
Pencantuman jam kerja pada subtansi perjanjian kerja bersama merupakan suatu hal yang  urgensi,  karena  jika  jam  kerja  tidak  dicantumkan  pada  perjanjian  kerja  bersama maka waktu pelaksanaan jam kerja akan menjadi tidak teratur atau tidak tertata, artinya bisa melebihi aturan jam kerja yang dianjurkan bahkan bisa lebih kurang dari jam kerja yang  dianjurkan,  artinya  tidak  memiliki  keteraturan  terkait  jam  kerja  yang  ditetapkan dalam  perusahaan,  dengan  demikian  perlu  dicantumkannya  terkait  jam  kerja  pada subtansi  perjanjian  kerja  bersama  agar  terciptanya  jam  kerja  yang  teratur.  Jam  kerja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
secara  yuridis  diatur  dalam  pasal  77  ayat  (1)  &  (2)  serta  Peraturan  Pemerintah  NO  35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  disebut  sebagai  PP  No.35  Tahun  2021 pada pasal 21 ayat (2) yang menjelaskan waktu kerja bagi serikat pekerja berkisar pada 8 jam dalam 5 hari serta 7 jam dalam 6 hari. Urgensi pencantuman jam kerja pada subtansi perjanjian kerja bersama ialah untuk melindungi pengurus dan anggota serikat pekerja dari tindakan perusahaan yang melakukan perbuatan semena-mena, pencantuman jam kerja pada subtansi kerja merupakan bentuk perlindungan agar dalam pelaksanaan kerja pengurus serikat pekerja dan anggota memiliki waktu untuk istirahat.
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  suatu  yang  wajib  didapatkan  oleh pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja agar dalam pelaksanannya serikat pekerja merasakan rasa aman karena dilindungi dan dijamin akan hak terkait keselamatan serta  Kesehatannya  oleh  perusahaan.  Selain  itu  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja merupakan  hak  yang  wajib  didapatkan  pengurus  dan  anggota  serikat  pekerja  dengan demikian  perlu  dicantumkan  pada  subtansi  perjanjian  kerja  bersama  agar  pihak perusahaan  menjalankan  kewajibannya  dengan  tidak  melupakan  untuk  memberikan jaminan  dan  perlindungan  akan  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja.  (Surya  Nita, 2020)Pencantuman  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja  pada  perjanjian  kerja  bersama didasarkan pada pasal 86 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang  menjelaskan  bahwa  pekerja  berhak  atas  perlindungan  terkait  keselamatan  dan Kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan,  perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diberikan melalui pemberian asuransi.
Pelatihan  kerja  merupakan  hak  bagi  serikat  pekerja  yang  wajib  didapatkan  oleh pengurus  dan  anggota  serikat  pekerja  serta  pekerja  lainnya  untuk  mendapatkan keterampilan  kerja  dan  pengetahuan  kerja  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja pengurus dan anggota serikat pekerja / pekerja lainnya selain itu, pelatihan kerja dapat dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  kerja  apabila  terjadi  suatu  kendala  pada pekerjaannya, secara yuridis pelatihan kerja bagi serikat pekerja/pekerja tercantum pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang  No.13  Tahun  2013  Tentang  Ketenagakerjaan  yaitu  pada  pasal  10  dan pasal 1 angka 10.
Diskriminasi  merupakan  perilaku  seseorang  yang  melakukan  pembedaan  karena agama, ras, suku, pendapat, gender, pendidikan atau segala hal yang berkaitan dengan identitas sosial, dengan demikian diperlukan pencantuman terkait larangan diskriminasi pada subtansi perjanjian kerja bersama karena diskiminasi bisa terjadi pada siapa saja di ruang  lingkup  perusahaan,  termasuk  pada  pengurus  serikat  pekerja  maupun  anggota serikat  pekerja,  secara  yuridis  terkait  diskriminasi  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  28  (I)  ayat  2  dan  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  pasal  5,  selain  itu  perlu  diberikannya  sanksi terhadap  pengurus  serikat  pekerja  atau  anggotanya  apabila  melakukan  bentuk diskriminasi dalam perusahaan.(Haspul Naser, 2020)
Cuti  Kerja  merupakan  hak  yang  patut  didapatkan  pengurus  dan  anggota  serikat pekerja,  dengan  demikian  wajib  secara  hukum  untuk  dicantumkan  dalam  subtansi perjanjian kerja bersama karena merupakan bentuk perlindungan perusahaan terhadap serikat  pekerja  baik  pengurus  maupun  anggota  dikarenakan  hak  cuti  dapat  digunakan apabila pengurus maupun anggota serikat pekerja berhalangan hadir dalam pelaksanaan kerja karena suatu hal, dengan demikian pengusaha wajib memberikan hak cuti karena secara  yuridis  hal  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 79 ayat (1), apabila perusahaan tidak memberikan hak  cuti  maka  secara  yuridis  tindakan  perusahaan  melanggar  peraturan  perundang- undangan yang mengatur.
Hak untuk menjalankan ibadah merupakan hak yang wajib didapatkan oleh pengurus dan  anggota  serikat  pekerja,  karena  hak  tersebut  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh Tuhan  bagi  manusia  selaku  ciptaan  Tuhan. Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan  kerja diperusahaan  terdapat  hak  untuk  menjalankan  ibadah  dan  tidak  boleh  satupun  yang dapat menganggu/menghambat proses ibadah yang dimiliki  pengurus maupun anggota serikat pekerja dan pekerja lainnya secara yuridis kebebasan dalam menjalankan ibadah dalam  ruang  lingkup  perusahaan  diatur  pada  pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  dalam  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tentang  Ketenagakerjaan  pada  pasal  80,  apabila  pihak  perusahaan  tidak  memberikan perlindungan terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja maka tindakan perusahaan melanggar  peraturan  hukum  yang  mengatur  dan  melawan  perintah  Tuhan  kepada ciptannya untuk menjalankan ibadah.
Pelanggaran  pada  umumnya  dapat  disebabkan  karena  dua  hal  yaitu  karena kesengajaan  dan  kelalaian.  Pelanggaran  kesengajaan  merupakan  pelanggaran  yang didasarkan atas unsur sengaja yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan tertentu yang  merugikan  pihak  lain,  pelanggaran  kelalaian  merupakan  perbuatan  yang  tidak memenuhi  unsur  kesengajaan  tidak  ditujukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi tetapi merugikan pihak lain. (Dr. Kelik Wardiono; M.H.; M.Kn, 2021)
Dengan  demikian  diperlukan  pencatuman  pada  subtansi  perjanjian  kerja  bersama (PKB)  terkait  tindakan  perusahaan  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai  bentuk pelanggaran  begitu  juga  sebaliknya  perlu  dicantumkan  juga  terkait  tindakan  pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja apa saja yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran, agar dalam pelaksanaan kerja tindakan pihak yang ada dalam perusahaan tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan  kewenangan  perusahaan  serta kepentingan pengurus dan anggota serikat pekerja, tetapi dalam perumusan terkait apa- apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran maka harus didasarkan pada aturan  hukum  yang  meliputi  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan PP No.35 Tahun 2021. Tujuan  daripada  ini  ialah  untuk  memberikan  perlindungan  yang  seadil-adilnya  kepada seluruh  pihak  termasuk  pada  pengurus  serikat  pekerja  yang  memiliki  kewajiban  untuk memperjuangkan kepentingan akan hak pekerja lainnya.
Dalam perjanjian kerja bersama juga perlu dicantumkan terkait perlindungan hukum apabila  pengurus  serikat  pekerja  atau  anggota  serikat  pekerja  di  lakukan  pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan berakhirnya pekerjaan maka untuk memberikan apresiasinya atas pekerjaan yang telah dilakukan maka perlulah diberikan hak pesangon bagi  pihak  pengurus  ataupun  anggota  serikat  pekerja  karena  itu  merupakan  hak  yang wajib  didapatkan  sebagaimana  haknya  dalam  menjalankan  kewajiban,  tetapi  pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dasarnya PHK tidak dapat dilakukan apabila  pengurus serikat pekerja ataupun anggota serikat pekerja tidak melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  tetapi  hal  tersebut tergantung  pada  kewenangan  perusahaan,  karena  secara  yuridis  hak  pesangon  bagi pekerja telah diatur dalam PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja  tepatnya diatur  pada  pasal  40.  Pemberian  pesangon  merupakan  bentuk  perlindungan  dari perusahaan kepada penggurus dan anggota serikat pekerja.
Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja beserta perwakilan perusahaan, dengan demikian pengurus  serikat  pekerja  yang  merupakan  bagian  dari  serikat  pekerja  harus  dilindungi haknya dalam berorganisasi dalam perusahaan karena dalam pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja mengatur bahwa bentuk mutasi, pemutusan hubungan  kerja,  penurunan  jabatan,  pemberhentian  sementara  merupakan  tindakan menghalang-halangi  kegiatan  berserikat  dalam  perusahaan  dan  secara  yuridis perlindungan akan hak berorganisasi telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2000, dengan demikian  perlulah  dicantumkan  mengenai  perlindungan  hak  berorganisasi  yang didasarkan  pada  pasal  28  Undang-Undang  No.21  Tahun  2000  Tentang  Serikat  pekerja pada subtansi perjanjian kerja bersama.
Mutasi  merupakan  tindakan  perpindahan  pengurus  serikat  pekerja  dan  anggota serikat  pekerja  keluar  kota  atau  dikatakan  sebagai  bentuk  promosi  dari  perusahaan terhadap  pengurus  serikat  pekerja/anggota  serikat  pekerja,  tetapi  dalam  pelaksanaan mutasi kerja harus didasarkan pada asas keadilan yaitu tanpa adanya diskriminasi artinya pelaksanaan mutasi harus didasari pada kesepakatan dari dua pihak bukan hanya sepihak, (Anggriani  Husain,  2022)  mutasi  kerja  yang  dilakukan  terhadap  pengurus  dan  anggota serikat  pekerja  harus  didasarkan  pada  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 32 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada intinya penempatan  tenaga  kerja  atau  mutasi  harus  didasarkan  atas  asas  kebebasan  yang terbuka,  bebas,  obyektif,  adil  dan  tanpa  diskriminasi  dan  pelaksanaan  mutasi  harus didasarkan  pada  kesepakatan  seperti  yang  tercantum  pada  pasal  52  Undang-Undang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Mutasi kerja pada hakikatnya merupakan seuatu  hal  yang  baik  karena  akan  meningkatkan  value  bagi  pengurus  serikat  pekerja, anggota serikat pekerja dan perusahaan, tetapi dalam persepektif pihak pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja tindakan mutasi dapat dikatakan sebagai tindakan menghalangi kebebasan-kebebasan yang dimiliki pengurus serikat pekerja dan anggota serikat  pekerja  dengan  demikian  dalam  penentuan  mutasi  harus  diperhatikan  lebih dahulu mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur apakah tindakan mutasi itu sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan, apabila ada aturan hukumnya yang melarang tindakan mutasi dan tidak ada kesepakatan yang terjalin maka pencantuman terkait tindakan mutasi pengurus serikat  pekerja  dan  anggota  serikat  pekerja  tidak  dapat  dicantumkan  pada  subtansi perjanjian  kerja  bersama  tetapi  apabila  dalam  pelaksanaan  pembuatannya  terdapat kesepakatan  maka  secara  praktik  dapat  dicantumkan  pada  subtansi  perjanjian  kerja bersama.
Pertanggungjawaban  hukum  merupakan  hal  yang  penting  dicantumkan  pada subtansi  perjanjian  kerja  bersama  artinya  apabila  terdapat  kesalahan  yang  dilakukan akibat  pelanggaran  oleh  pihak  perusahaan  maupun  pengurus  serikat  pekerja  maka munculah  suatu  pertanggungjawaban  hukum  yang  harus  dilakukan  dan  tidak  boleh diingkari karena hal tersebut merupakan bentuk kewajiban(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020  ),  perselisihan  dalam  perusahaan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh pihak pengurus serikat pekerja maupun anggota serikat pekerja dengan demikian perlu dicantumkannya  pada  perjanjian  kerja  bersama  terkait  bagaimana  upaya  penyelesaian perselisihan  dengan  didasarkan  pada  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam  perjanjian  kerja  bersama  diperlukan  mencantumkan  kewajiban  perusahaan dan  pengurus  serikat  pekerja  beserta  anggotanya,  karena  pada  hakikatnya  perjanjian kerja  bersama  merupakan  perjanjian  yang  berisikan  hak,  kewajiban  dan  aturan-aturan dalam perusahaan, artinya segala bentuk kewajiban perlu dicantumkan karena berkaitan tanggungjawab, selain itu perjanjian kerja bersama digunakan sebagai bukti apabila pihak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perusahaan atau pengurus serikat pekerja tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai pada perjanjian kerja bersama.
Perlindungan  terkait  upah,  kebebasan  beragama,  kebebasan  membentuk  serikat pekerja, jam kerja, kesehatan dan keselamatan merupakan perlindungan secara umum yang  wajib diterima  oleh  pengurus/anggota  serikat  pekerja  atau  pekerja  lainnya  tanpa pembedaan dan merata.  Dengan demikian diperlukan Subtansi perjanjian kerja bersama yang memuat perlindungan bagi pengurus serikat pekerja hal tersebut bukan merupakan tindakan mengistemewakan pengurus serikat pekerja melainkan turut serta dalam upaya perlindungan  mengingat  bahwa  pengurus  serikat  pekerja  memiliki  fungsi  dalam memperjuangkan kepentingan akan pekerja dengan terlibat pada pembuatan/perundingan perjanjian kerja bersama, menjadi perwakilan apabila terdapat pihak yang berselisih sehingga serikat pekerja senantiasa ikut dalam perjuangan pekerja tersebut,  karena  pada  dasarnya  eksistensi  pengurus  serikat  pekerja  bertujuan  untuk membela  kepentingan pekerja,  sehingga pengurus  serikat pekerja  perlu dilindungi  dari tindakan perusahaan yang berusaha menghalangi aktivitas pengurus serikat pekerja, pada dasarnya  pengurus  serikat  pekerja  merupakan  pekerja  yang  memiliki  integritas  tinggi dalam pelaksanaan kegiatan berorganisasi untuk memperjuangkan hak pekerja lainnya, karena  dengan  adanya  pengurus  serikat  pekerja  maka  pelaksanaan  organisasi  dalam perusahaan  akan  lebih  terkoodinir.  Karena  apabila  suatu  organisasi  tidak  memiliki pengurus  maka  pelaksanaan  organisasi  tersebut  tidak  akan  tertata  dan  pelaksanaan kebebasan berserikat untuk memperjuangkan kepentingan pun juga tidak dapat terwujud dengan  seadil-adilnya.  Perlindungan  bagi  pengurus  serikat  pekerja  diberikan  dengan mencegah  dan  mengantisipasi  apabila  terdapat  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  perusahaan  dengan  melanggar  ketentuan  dalam  perjanjian  kerja  bersama  dan peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan,  perlindungan  ini  harus  didasarkan pada  Undang-Undang  No.21  Tahun  2000  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum bagi pengurus serikat pekerja ini bertujuan untuk  menjamin  hak-hak  dan  kewajiban  pengurus  serikat  pekerja  yang  kemudian dituangkan  dalam  perjanjian  kerja  bersama  dengan  menghindari  bentuk  intimidasi, penghalangan, pencabutan dari pihak perusahaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berdasarkan  pada  penjabaran  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perlindungan bagi pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja didasari dengan subtansi perjanjian kerja bersama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,  dengan  didasarkan  pada  aturan  perundang-undangan  maka  akan menjamin  hak-hak  dan  kewajiban  anggota  serta  pengurus  serikat  pekerja  yang  sesuai dengan  hukum.  Tujuan  nya  selain  itu  ialah  untuk  mencegah  pelanggaran  dalam perusahaan, selain itu subtansi perjanjian kerja bersama wajiblah mencantumkan terkait sanksi  apabila  perlindungan  tersebut  tidak  dipenuhi  dan  wajiblah  dalam  subtansi perjanjian kerja bersama berisikan an mencantumkan terkait upaya penyelesaian  apabila terjadi  perselisihan  hal  tersebut  merupakan  wujud  perlindungan  yang  sesuai  dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama Oleh Perusahaan
Perlindungan  hukum  merupakan  syarat  dari  Negara  Hukum  dan  merupakan perlindungan  yang  harus  diberikan  dan  diperoleh  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia,  dari anak-anak hingga orang dewasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama  tanpa  pembedaan  apapun  dan  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk memperjuangkan  haknya  sebagai  manusia  dengan  berlindung  pada  hukum  yang merupakan payung hukum bagi setiap individu.(Siallagan, 2016)
Perlindungan  oleh  perusahaan  terhadap  pekerja,  pengurus  dan  anggota  serikat pekerja  dapat  dilakukan  dengan  cara  perusahaan  menjalankan  kewajibannya  sebagai subyek pelaku Hak Asasi Manusia dengan turut memberikan perlindungan atas hak yang melekat  pada  diri  pengurus  serikat  pekerja,  perlindungan  yang  diberikan  perusahaan harus  berdasarkan  pada  prinsip  negara  hukum  agar  dalam  pelaksanaannya  tidak bertentangan  dengan  hukum,  perlindungan  yang  diberikan  perusahaan  merupakan perlindungan  yang  sangat  urgensi,  karena  tujuan  daripada perlindungan  tersebut  ialah agar  pengurus  serikat  pekerja,  anggota  serikat  pekerja  memiliki  rasa  nyaman  dalam menjalankan kewajibannya dengan perlindungan yang serta -merta diberikan perusahaan karena pada umumnya perlindungan bagi pekerja, pekerja yang menjadi pengurus dan anggota serikat pekerja harus diberikan bukan hanya oleh pemerintah,  tetapi juga oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perusahaan yang merupakan subyek hukum yang memiliki hubungan mengikat dengan pekerja, pengurus serikat pekerja dan anggota serikat pekerja (Tiberius Zaluchu, 2021) Dalam  pelaksanaan  perlindungan  perusahaan  terhadap  pengurus  serikat  pekerja  dan anggota serikat pekerja terdapat hambatan-hambatan berupa :
1. Hambatan dari aspek regulasi yang tidak diterapkan dalam ruang lingkup perusahaan. Peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  telah    beragam  dan sangat  jelas  isi  daripada  aturan  hukum  tersebut,  dimana  peraturan  terkait pelaksanaan kerja meliputi :
a. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
b. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan Pemutusan Hubungan Kerja.
c. Undang-Undang No 11 Tahun 2020
d. Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang serikat Pekerja
Keberagaman  dari  peraturan  tersebut  berfungsi  mengatur  mengenai pelaksanaan kerja diperusahaan,  tetapi dalam pelaksanaan kerja masih sulit untuk diterapkan  atau  seringkali  diabaikan  oleh  pihak  perusahaan  sehingga  peraturan tersebut tidak berfungsi dalam perusahaan dan menyebabkan perlindungan yang harus diberikan menjadi terhambat.
2. Hambatan atas kedudukan yang berbeda
Pada  umumnya  pemberi  kerja  dan  pekerja  memiliki  kedudukan  yang  sama  di mata  hukum,  sebagaimana  persamaan  hukum  tersebut  diakui  dalam  Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya, tetapi dalam pelaksanaan kerja terdapat kedudukan yang berbeda berdasarkan kewajiban yang dilakukan, berdasarkan definisi pemberi kerja  dalam  pasal  1  angka  4  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain  dan  berdasarkan definisi pekerja  dalam  pasal  1  angka  3  menjelaskan  bahwa Pekerja/buruh  adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Ahmad Sholeh, 2017)Dengan berdasarkan pada aturan hukum tersebut telah jelas bahwa terdapat kedudukan yang berbeda tetapi dalam pelaksanannya sering sekali perusahaan  memanfaatkan  kedudukannya  untuk  bertindak  sewenang-wenang tanpa  memberikan  perlindungan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  pekerja, sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kerja.
Pada  dasarnya  dalam  pelaksanaan  kerja  sering  kali  terdapaat  pelanggaran perjanjian  kerja  bersama  yang  dilakukan  perusahaan  kepada  pengurus  serikat pekerja  yang  disebabkan  karena  kesengajaan  atau  kelalaian,  karena  tindakan perusahaan  yang  mengabaikan  isi  perjanjian  kerja  bersama  dan  peraturan perundang-undangan  dengan  melanggar  ketentuan  dalam  pasal  28  Undang- Undang  No.21  Tahun  2000  Tentang  Serikat  Pekerja  maka  hal  tersebut menyebabkan  pengurus  serikat  pekerja  kehilangan  haknya  atau  tidak  terpenuhi haknya, hal tersebut merupakan penyebab utama peselisihan hubungan industrial tersebut dikategorikan sebagai tuntutan normatif, yang artinya terdapat tuntutan terhadap  hak-hak  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundangan  dan  hak-hak yang  telah  telah  disepakati  dalam  perjanjian  kerja  bersama  atau  peraturan perusahaan, tetapi dalam pelaksanaaannya dilanggar oleh perusahaan atau tidak dipenuhi (Ibrahim, 2017),dengan demikian menyebabkan perselisihan dalam ruang lingkup perusahaan akan hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi sehingga munculah suatu  upaya  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  pengurus  serikat  pekerja  atas tindakan  pelanggaran  perjanjian  kerja  bersama  dilakukan  dengan  upaya penyelesaian litigasi dan non litigasi dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi    seseorang  untuk  memperjuangkan  haknya  atau  sebagai  tindakan  dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi.
Sebagai  Negara  yang  berpedoman  dan  didasarkan  pada  hukum  maka  segala bentuk  perselisihan  yang  terjadi  dalam  ruang  lingkup  perusahaan  diselesaikan melalui dua opsi yaitu melalui upaya litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
non  litigasi  merupakan  penyelesaian  yang  tidak  berdasarkan  pada  proses pengadilan, artinya melalui perundingan atau musyawarah mufakat, apabila dalam non litigasi tidak ditemukan win-win solution maka upaya penyelesaian perselisihan wajib  diselesaikan  melalui  proses  penyelesaian  litigasi  yang  merupakan  proses penyelesaian  didasarkan  pada  proses  pengadilan  yang  dalam  proses  pengadilan tersebut  terdapat  putusan  hakim  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan menciptakan kepastian hukum. (Mantili, 2021)
Dalam  ruang  lingkup  perusahaan  perlunya  diselesaikan  perihal  perselisihan  yang terjadi dengan cara yang runtut meliputi :

## Perundingan Bipartit
Perselisihan  hubungan  industrial  yang  terjadi  dalam  perusahaan  harus diselesaikan  melalui  upaya  perundingan  bipartit  terlebih  dahulu,  karena perundingan  bipartit  merupakan  proses  penyelesaian  tahapan  pertama  yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau secara kekeluarga tanpa fasilator yang disebut pihak ketiga.
Para pihak dalam bipartit ini terdiri dari pihak yang berselisih. Penyelesaian melalui perundingan bipartit diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat  buruh  dengan  pengusaha  untuk  menyelesaikan  perselisihan hubungan industrial.

## Perundingan Tripartit
Perundingan Tripartit dilakukan apabila penyelesaian perselisihan melalui upaya perundingan Bipartit tidak menemukan jalan keluar dan kesepakatan  untuk berdamai  dalam  perselisihan  yang  terjadi  sehingga  perlu  diselesaikan  dengan fasilator yaitu pihak ketiga untuk menjadi penengah.
Forum penyelesaian hubungan industrial melalui perundingan tripartit melibatkan pihak ketiga meliputi :
Mediasi oleh Mediator
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Merujuk  pada  pasal  1  angka  11  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menjelaskan  bahwa  Mediasi Hubungan  Industrial  yang  selanjutnya  disebut  mediasi  merupakan  penyelesaian perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan kerja,  dan    perselisihan  antar  serikat  pekerja  dalam  satu  perusahaan  yang diselesaikan  melalui  musyawarah    yang  ditengahi  oleh  seorang  mediator. Berdasarkan  pada  pasal  1  angka  12  menjelaskan  bahwa  Mediator  dalam penyelesaian  hubungan  industrial  adalah  pegawai  instansi  pemerintah  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau disebut pegawai dari diskaner yang  memenuhi  syarat  sebagai  mediator  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  untuk bertugas  melakukan  mediasi  dan  mempunyai  kewajiban  memberikan  anjuran tertulis  kepada  para pihak  yang  berselisih untuk  menyelesaikan perselisihan  hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

## Konsiliasi oleh Konsiliator
Merujuk pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menjelaskan  bahwa  Konsiliasi Hubungan  Industrial  yang  selanjutnya  disebut  konsiliasi  merupakan  penyelesaian perselisihan  kepentingan,  perselisihan    pemutusan  hubungan  kerja  atau perselisihan  antar  serikat  pekerja  yang  ada  dalam  satu  perusahaan  diselesaikan melalui  musyawarah  yang  ditengahi  oleh  seorang  konsiliator.  Berdasarkan  pada pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  menjelaskan  bahwa  Konsiliator  Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator merupakan seorang yang memenuhi syarat  sebagai  konsiliator  yang  ditetapkan  oleh  Menteri,  yang  bertugas  untuk melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.  (Willy Farianto, 2021)
Arbitrase oleh Arbiter
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Merujuk  pada  pasal  1  angka  15  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menjelaskan  bahwa  Arbitrase Hubungan  Industrial  yang  selanjutnya  disebut  arbitrase  merupakan  penyelesaian suatu  perselisihan  kepentingan,  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja,  yang diselesaikan  di  luar  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang  didasarkan  pada kesepakatan  tertulis  dari  para  pihak  yang  berselisih  untuk  menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang menjadi penengah dalam sengketa. Berdasarkan  pada  pasal  1  angka  16  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menjelaskan  bahwa  Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter merupakan seseorang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan untuk menjadi penengah dalam memberikan putusan mengenai perselisihan yang terjadi.

## Pengadilan Hubungan Industrial
Apabila  upaya  penyelesaian  melalui  bipartit  dan  tripartit  tidak  menemukan solusi, maka upaya yang wajib dilakukan ialah upaya melalui pengadilan hubungan industrial, yang secara yuridis diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.2 Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang menjelaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial
Pada proses penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial maka harus didasarkan pada asas-asas yang meliputi :
Asas  perlindungan  hukum,  asas  ini  mengemukakan  bahwa  karena  serikat pekerja/pekerja  merupakan  pihak  yang  memiliki  kedudukan  yang  lebih  rendah daripada  perusahaan  maka  diperlukan  perlindungan  agar  perusahaan  tidak melakukan  tindakan  yang  menyalahgunakan  kewenangannya  dengan  cara mengintimidasi pekerja/serikat pekerja (NPM Supono, 2019) Asas kesetaraan/kesejajaran kedudukan pekerja dan pengusaha, a sas ini menyetarakan posisi  pekerja  dan  pengusaha  dalam  persamaan  dimata  hukum  yang  didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Penyelesaian yang dilakukan melalui proses litigasi atau Pengadilan Hubungan Industrial didasarkan pada keputusan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dan dalam  pertimbangan  majelis  hakim  diperlukan  pembuktian  dari  pihak  yang berselisih, pembuktian didasarkan pada pasal 1866 BW berupa bukti tertulis yang berupa  perjanjian  yang  telah  disepakati  secara  bersama,  baik  perjanjian  kerja maupun  perjanjian  kerja  bersama  dan  bukti  saksi,  yang  berupa  subyek  dalam perusahaan  yang  dimintai  keterangan,  saksi  yang  diperiksa  dalam  pengadilan hubungan industrial merupakan saksi yang menjadi penguat dalam putusan hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Agus Mulya Karsona, 2016)
Berdasarkan  pada  Pasal  56  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  yakni  Pengadilan  Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
A) Di tingkat pertama menangani perselisihan mengenai hak.
B) Di  tingkat  pertama  dan  terakhir  mengenai  perselisihan  mengenai kepentingan.
C) Di  tingkat  pertama  menangani  perselisihan  mengenai  pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK
D) Di  tingkat  pertama  dan  terakhir  menangani  perselisihan  yang  terjadi antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
Syarat-syarat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial meliputi hal sebagaimana berikut:
1. Gugatan diajukan pada ruang lingkup pengadilan hubungan industrial yang domisili hukumnya meliputi tempat domisili pekerja.
2. Gugatan  wajib  dilampirkan  risalah  penyelesaian  melalui  bipartit  dan tripartit. Sebagai bukti bahwa telah menyelesaikan melalui tahap non litigasi sehingga tidak dapat menemukan jalan keluar dengan demikian meminta pengadilan hubungan industrial untuk memutuskan perkara dengan  seadil-adilnya,  apabila  risalah  penyelesaian  tidak  disertakan maka  pihak  pengadilan  wajib  mengembalikan  gugatan  kepada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
penggugat, agar terlebih dahulu perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui upaya non litigasi yaitu perundingan bipartite dan tripartite.
3. Gugatan harus  mencantumkan pokok-pokok perkara  atau  yang biasa dikenal  dengan  duduk  perkara  yang  menjelaskan  penyebab permasalahan terjadi.
4. Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat (artinya dengan banyak penggugat, maka gugatan dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus terhadap kuasa hukum

## Kasasi (Mahkamah Agung)
Upaya  Hukum  kasasi  merupakan  wadah  bagi  pihak-pihak  yang  tidak berkenan  dengan  putusan  pengadilan  karena  dianggap  keputusannya  tidak sesuai dengan asas keadilan, dengan demikian diperbaiki melalui upaya kasasi Ke Mahkamah Agung.(Kususiyanah, 2021)
Tujuan daripada kasasi sendiri tertera dalam pasal 30  Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. Tidak memiliki kewenangan
b. Melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
c. Terdapat  unsur  kelalaian  karena  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
d.

## KESIMPULAN
Subtansi perjanjian kerja bersama merupakan obyek dalam pelaksanaan kerja yang  digunakan  sebagai  pelindung  dan  pengatur  dalam  perusahaan  dengan  demikian maka  subtansi  perjanjian  kerja  bersama  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan yang mengatur, yaitu harus berdasarkan landasan negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  No.21  Tahun  2000  Tentang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Serikat  Pekerja,  Peraturan  Pemerintahan  No.35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan. Tujuannya  ialah  agar  dalam  pelaksanaan  kerja  sejalan  dengan  hukum  dan  dalam pelaksanaannya  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum  dan  tidak  menyebabkan perselisihan  yang  menyangkut  hak  dan  kepentingan  para  pihak  dalam  perusahaan sehingga  terciptanya  suatu  perlindungan  yang  merata,  karena  negara  hukum  seluruh aktivitasnya harus didasarkan pada aturan hukum, apabila terdapat pelanggaran akan hak pengurus serikat pekerja maka pengurus serikat pekerja berhak untuk berjuang dalam hal upaya perlindungan hukum melalui dua tahap yaitu upaya litigasi dan non litigasi yang didasarkan  pada  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial, agar dalam upaya perlindungannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Mulya  Karsona,  E.  L.  F.  (2016). Eksistensi  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Indonesia . Ahmad Sholeh. (2017). Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia . Anggriani Husain. (2022). Pengaruh Mutasi Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai . Dr Asri Wijayanti, SH. M. (2018). Hukum Ketenagakerjaa .
Dr. Kelik Wardiono; M.H.; M.Kn.; Nuswardhani; Saepul Rochman; Septarina Budiwati; S.H.;
S.U. (2021). Hukum Perdata .
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H. , M. H. (n.d.). Konsistensi asas pertanggungjawaban perdata dalam hukum khusus terhadap asas pertanggungjawaban perdata dalam hukum umum. 2007 .
Hamzah, H. (2020). Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama dalam Hubungan Industrial ( Legal Review on The Position and Function of Cooperation Working Agreement  in  the  Industrial  Relationship  ). Tinjauan  Yuridis  Kedudukan  Dan  Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial , 1 . Haspul Naser. (2020). PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PADA SEKTOR INDUSTRI OTOMOTIF .
Ibrahim,  Z.  (2017).  EKSISTENSI  SERIKAT  PEKERJA/SERIKAT  BURUH  DALAM  UPAYA
MENSEJAHTERAKAN PEKERJA. Jurnal Media Hukum , 23 (2). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0076.150-161
Kususiyanah,  A.  (2021).  Hubungan  Industrial  Pancasila  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja.
Invest Journal of
Sharia & Economic Law , 1 (2), 42 – 59. https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3478
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Mantili, R. (2021). KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT  PEKERJA  DENGAN  PERUSAHAAN  MELALUI  COMBINED  PROCESS  (MED- ARBITRASE). Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252 Muhammad Irayadi. (n.d.). ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN .
NPM  Supono.  (2019). ASAS  IMPARSIALITAS  HAKIM  ADHOC  PENGADILAN  HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) DALAM PUTUSAN YANG OBJEKTIF DAN ADIL . Rizaldi  Nazaruddin.  (2020). KEDUDUKAN,  KONSEP  DAN  KEBERLAKUAN  PERJANJIAN  KERJA BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN . Siallagan, H. (2016). PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA (Vol. 18, Issue 2). Surya  Nita.  (2020). PERANAN  SERIKAT  PEKERJA  DALAM  MEMBENTUK  PERJANJIAN  KERJA BERSAMA SEBAGAI HUBUNGAN KERJA IDEAL BAGI PEKERJA DENGAN PENGUSAHA . Tiberius  Zaluchu,  N.  A.  S.  (2021). Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Pekerja  Dalam  Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia . Willy  Farianto.  (2021). Pola  Hubungan  Hukum  Pemberi  Kerja  dan  Pekerja:  Hubungan  Kerja Kemitraan dan Keagenan .