ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 3
Oktober 2020  Halaman 170-190

## PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN
Meri Puspita Sari
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi meripuspitasari28@gmail.com

## Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id

## Ivan Fauzani Raharja
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## Abstract
The Office of Investment and One Door Service of Jambi City is a government agency that has concussive authority. The task of this Office is to provide services to investment and licensing and  non-licensing  services  in  Jambi  City.  In  the  manufacture  of  Business  License,  especially business license in public entertainment that utilizes urban space must be based on the concept of urban spatial layout in accordance with the prevailing laws and regulations. This research aims to find out how the manufacture and enforcement of administrative sanctions against the issuance of Business License, especially public entertainment business license. This research is a normative juridical study that is qualitatively descriptive. The results showed that the issuance of  Jambi  City  Business  License  is  not  based  on  the  concept  of  spatial  layout  that  has  been regulated in the Regional Regulations. This is because in The Regional Regulation of Jambi City No. 9 of 2010 on the Spatial Plan of The Area of The License of Jambi City Business License there is  an  obscurity  of  the  norm  that  results  in  the  onset  of  different  interpretation  and understanding  of  the  requirements  for  the  creation  of  a  Business  License.  This  is  due  to  the norm that gives rise to obscurity in the decision-making of the State Administrative Office which inflicts  harm  on  the  community  in  the  form  of  interference  in  the  area  where  the  business stands and the action against the enforcement of administrative law in the form of decisions. Advice for jambi city government officials authorized to revise or improve Local Regulation No. 9/2013 concerning Jambi City Spatial Plan regarding the content in the regulation of trade and service provisions and licensing provisions so that businesses utilizing jambi city space can be directed  so  that  the  fulfillment  of  the  rights  and  obligations  of  the  surrounding  community, especially Jambi City in the development, implementation, and supervision of jambi city layout.
Keywords; Business License, Spatial Plan, Space Utilization.

## Abstrak
Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Satu  Pintu  Kota  Jambi  adalah  instansi  pemerintah yang  mempunyai  kewenangan  yang  bersifat  konkuren.  Tugas  dari  Dinas  ini    ialah
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
menberikan  pelayanan  terhadap  penanaman  modal  dan  pelayanan  perizinan  serta  non perizinan di  Kota  Jambi.  Dalam  pembuatan  Surat  Izin  Tempat  Usaha  khususnya  izin  usaha pada  hiburan  umum  yang  memanfaatkan  ruang  perkotaan  harus  berdasarkan  konsep  dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap  penerbitan  Surat  Izin  Tempat  Usaha  khususnya  izin  usaha  hiburan  umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  penerbitan  Surat  Izin  Tempat  Usaha  Kota  Jambi  tidak didasarkan  pada  konsep  tata  ruang  yang  telah  diatur  didalam  Peraturan  Daerah.  Hal  ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Surat Izin Tempat Usaha Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan  timbulnya penafsiran  dan pemahaman  yang  berbeda terhadap  persyaratan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian  pada  masyarakat  berupa  gangguan  di  wilayah  tempat  usaha  tersebut  berdiri  dan adanya  tindakan  terhadap  penegakan  hukum  administrasi  yang  berupa  keputusan.  Saran untuk  pejabat  pemerintah  Kota  Jambi  yang  berwenang  untuk  merevisi  atau  memperbaiki Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Rencana Tata  Ruang Wilayah  Kota  Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan  agar  usaha-usaha  yang  memanfaatkan  ruang  Kota  Jambi  dapat  terarah  sehingga terpenuhinya  hak-hak  dan  kewajiban  masyarakat  sekitar  khususnya  Kota  Jambi  dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.
Kata Kunci; Surat Izin Tempat Usaha, Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang.

## A. Pendahuluan
Perizinan  ataupun  izin  merupakan
bagian yang sangat penting untuk melakukan  perbuatan  hukum  tertentu  di wilayah  hukum  Indonesia  secara  sah  dan diakui oleh negara, dimana pemberian izin tersebut  harus  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan  oleh  pemerintah.  Adapun  fungsi dari  perizinan  terdiri  dari  dua  hal,  yaitu pertama sebagai penertib, ialah agar setiap pemilik  izin  tidak  bertentangan  satu  sama lain  sehingga  ketertiban  dalam  setiap  segi kehidupan masyarakat terwujud dan kedua sebagai pengatur, ialah agar perizinan yang ada  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan
peruntukannya,  yang  mana  fungsi  ini dimiliki oleh pemerintah. 1
Fungsi  perizinan  secara  umum,  dilihat dari uraian diatas ialah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu  yang  mempunyai  efek  samping, antara  lain  untuk  membuka  suatu  usaha hiburan  umum  di  perlukannya  izin  yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat agar dapat melakukan kegiatan usaha secara sah dan tidak menyimpang dari apa yang telah diatur dalam ketentuan izinnya. Salah satu jenis  izin  adalah  izin  tempat  usaha  khusus hiburan  umum  seperti  karaoke.  Izin  yang
1 Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan  Publik ,  cet.  Ke  3,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 193.
menggunakan  ruang  seperti  izin  tempat usaha  khusus  hiburan  umum  di  suatu wilayah  ialah  termasuk  dalam  izin  yang memanfaatkan  ruang.  Izin  tempat  usaha yang memanfaatkan ruang harus berdasarkan  dengan  ketentuan  perizinan tertinggi  yang mana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan  Ruang  (selanjutnya  disebut dengan UU Penataan Ruang).
Pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan harus  menggunakan  izin  berdasarkan  tata ruang  yang  telah  di  tetapkan    oleh  UU Penataan  ruang.  Kemudian  diperjelas kembali  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  26  Tahun  2008  Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (selanjutnya disebut  dengan  PP  Tentang  RTRW Nasional), yang mengatur mengenai penataan ruang secara nasional. Salah satu ketentuan  yang  ada  di  dalam  peraturan tersebut  adalah  penekanan  mengenai pemanfaatan  ruang  secara  nasional  dan ketentuan lain  yang berisi mengenai untuk operasional RTRW Nasional maka disusun rencana  rinci  tata  ruang  yang  meliputi  2 (dua) bagian yaitu:
1. Rencana  Tata  Ruang  Pulai/Kepulauan; dan
2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
Rencana  Tata  Ruang  Pulau/Kepulauan disusun  untuk  wilayah  Pulau  Sumatera, Pulau  Jawa-Bali,  Pulau  Kalimantan,  Pulau Sulawesi,  Kepulauan  Maluku,  Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan ini kemudian di  atur  lebih  lanjut  di  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Pulau  Sumatera (selanjutnya  disebut  Perpres  Tentang RTRP  Sumatera).  Berdasarkan  Pasal  128 ayat  (2)  Perpres  Tentang  RTRP  Sumatera menjelaskan  bahwa  setiap  pemanfatan ruang  harus  mendapat  izin  pemanfaatan ruang  dari  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,  dan/atau  pemerintah  daerah kabupaten/kota  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  RTRW  wilayah  masing-masing yang  di  dasarkan  oleh  Peraturan  Presiden RTRP  Sumatera  sebagaimana  yang  telah ditetapkan.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Jambi  (selanjutnya  disebut Perda  Tentang  RTRW  Kota  Jambi) sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh Ketentuan pengendalian pemanfaatan penataan  ruang  terdapat  yang  pada  Pasal
44 ayat (2) huruf e mengenai Perencanaan
Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan  UU
Penataan Ruang, bahwa kawasan metropolitian  dan/atau  megapolitan  untuk
RTRW  harus  berisikan  arahan  peraturan zonasi  kawasan  metropolitan  dan/atau megapolitan,  arahan  ketentuan  perizinan, arahan  ketentuan  insentif  dan  disinsentif, serta  arahan  sanksi.  Namun  kenyataannya didalam Perda Tentang RTRW Kota Jambi tidak  ada  arahan  seperti  apa  penempatan lokasi  usaha  yang  baik  dan  benar  serta lokasi seperti apa yang tidak menimbulkan gangguan dan/atau meresahkan masyarakat sekitar.
Seseorang dan/atau badan hukum yang akan  membuat  Surat  Izin  Tempat  Usaha
(selanjutnya disebut SITU) wajib
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan  berdasarkan  kebijakan  dari
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (selanjutnya  disebut DPMPTSP)  terkait.  Dalam  pembuatan SITU khusus hiburan umum di Kota Jambi tidak  bisa  secara  langsung  dapat  memiliki SITU  karena  dalam  membuka  usaha hiburan  harus  dilihat  terlebih  dahulu tempat operasionalnya, yang mana berdasarkan  tempat  operasionalnya  harus berdasarkan dengan Perda Tentang RTRW Kota  Jambi  dan  pihak  DPMPTSP  wajib memeriksa  secara  langsung  kelapangan tempat usaha hiburan yang akan dibuka.
Izin  usaha  yang  memanfaatkan  tempat (ruang) di  Kota  Jambi sebagaimana uraian di  atas,  harus  tunduk  pada  ketentuan
pemanfaatan  ruang  dimana  hal  tersebut dicantumkan dalam Perda Tentang RTRW Kota Jambi. Pemanfaatan ruang ialah lebih mengacu  kepada  tidak  menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat  sekitar,  tidak menimbulkan  keresahan  dan  gangguan pada masyarakat yang berada dilingkungan usaha  tersebut  guna  mengendalikan  tata ruang  yang  baik  dan  nyaman.  Namun nyatanya  banyak  sekali  di  Kota  Jambi terdapat  tempat-tempat  usaha  seperti hiburan  umum  Warung  Internet  (Warnet), Rekreasi, hingga karaokean yang keberadaannya atau kegiatannya menggan- ggu  dan  menimbulkan  keresahan  pada masyarakat disekitarnya.
Hal  ini  dikarenakan  tidak  dijelaskan secara  rinci  bagaimana  pengaturan  dan arahan  kawasan  peruntukan  perdagangan dan  jasa  serta  dalam  ketentuan  perizinan yang benar dan nyaman sehingga banyaknya tempat usaha khususnya hiburan  yang  memanfaatkan  ruang  dapat menimbulkan  gangguan  pada  masyarakat sekitar.
Salah  satu  contoh  tempat  hiburan umum  yang  menimbulkan  keresahan  pada masyarakat  sekitar  area  ialah  hiburan karaoke  Happy  Puppy.  Berdirinya  usaha karaoke  yang  berada  di  sekitar  wilayah tempat  ibadah,  sekolah,  dan  pemukiman ini  menimbulkan  polemik  dari  berbagai
kalangan  masyarakat  di  Kota  Jambi. Keberadaan Happy Puppy  dapat dikatakan sangat  meresahkan  dan  mengganggu masyarakat dalam segi kereligiusan lingkungan  tersebut  dan  kependidikan karena  bersebelahan  dengan  sekolah,  dan juga  aktifitas  keseharian  masyarakat  yang merasa tidak nyaman.
Bahkan  pada  tahun  2011  terjadi  unjuk rasa  di  tempat  karaoke  Happy  Puppy  dan dipaksa tutup oleh masyarakat sekitar yang resah  dengan  kegiatan  sehari-hari  tempat hiburan tersebut. Masyarakat sekitar meminta  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat mencabut surat izin penyelenggara hiburan karaoke termasuk SITU yang dimiliki oleh Happy  Puppy  dan  menutup  usaha  hiburan tersebut, namun hingga saat ini Pemerintah Daerah  tidak  kunjung  mencabut  izin tersebut  dan  menutup  tempat  hiburan karaoke  Happy  Puppy,  dikarenakan  tidak adanya peraturan yang jelas yang menerangkan  mengenai  tidak  diperboleh- kannya  tempat  hiburan  umum  seperti karaokean  berada  di  sekitar  kawasan tempat ibadah, sekolah dan pemukiman.
Berdasarkan keterangan warga setempat  yang  tinggal  di  sekitar  lokasi menerangkan  bahwa  aktifitas  karaokean Happy  Puppy  sangatlah  mengganggu  dan meresahkan  walaupun  hanya  beroperasi pada  saat  malam  hari,  apalagi  aktifitas
tersebut  juga  mengganggu  kenyamanan ataupun  kekhusukan  kegiatan  beribadah warga  setempat.  Beberapa  warga  setempat juga  memberi  keterangan  yang  sama terkait  aktifitas  tempat  hiburan  karaokean Happy  Puppy  ini,  ditambah  lagi  selain usaha  karaokean,  Happy  Puppy  juga menjual minuman beralkohol tanpa izin.
Warga  membenarkan  memang  pernah terjadi  unjuk  rasa  untuk  penutupan  usaha hiburan  tersebut  beberapa  kali  namun warga tidak mengetahui alasan pemerintah masih membiarkan kegiataan usaha hiburan  tersebut  beroperasi.  Berdasarkan apda  apa  yang  telah  di  sampaikan  di  atas maka  artikel  ilmiah  ini  akan  membahas mengenai  mekanisme  penyelenggaraan pelayanan  perizinan  dalam  pembuatan SITU  khusus  tempat  hiburan  umum  dan Bagaimana  tindakan  pemerintah  Kota Jambi dalam menegakkan Hukum Administrasi  pada  pelaku  usaha  hiburan yang  meresahkan  masyarakat  berdasarkan Perda Tentang RTRW Kota Jambi.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yakni suatu  penelitian  yang  mengkaji  adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/ataupun ketidak jelasan/kekaburan
suatu  norma  hukum.  Isu  hukum  atas
penelitian  ini  adalah  kekaburan  hukum atau  biasa  disebut  dengan  ketidak  jelasan suatu  aturan  tentang  Peraturan  Daerah Kota Jambi 9 Tahun 2010 Tentang RTRW Kota  Jambi.  Dalam  peraturan  tersebut terdapat aturan mengenai kawasan peruntukan  perdagangan  dan  jasa  serta arahan    mengenai  ketentuan  perizinan namun  tidak  adanya  arahan  seperti  lokasi- lokasi  mana  yang  tepat  untuk  membuka usaha dalam memanfaatkan ruang sehingga  sejalan  dengan  asas  keserasian, keselarasan,  dan  keseimbangan  seperti yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan
Ruang sebagai pedoman pembuatan
rencana tata ruang wilayah, Jenis penelitian dalam  jurnal ini yaitu penelitian deskripsif.  Penelitian  dekriptif  adalah penelitian  untuk  menggambarkan  tentang permasalahan  yang  akan  dibahas  oleh penulis  yaitu  adanya  kekosongan  hukum yang  terjadi  di  dalam  Peraturan  Daerah Kota  Jambi  9  Tahun  2010  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

## C. Mekanisme  Pembuatan  Surat  Izin Tempat Usaha
Izin adalah suatu hal penting yang harus dimiliki  oleh  pelaku  usaha  agar  usaha tersebut  diakui  dan  dilindungi  secara  sah. Perizinan  sebagai  bagian  dari  pengendali pemanfataan  ruang  merupakan  salah  satu
instrumen  hukum  administrasi  pemerintah yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan penataan  ruang  kota  agar  berjalan  sesuai dengan  RTRW. 2 Pasal  1  Angka  32  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan  Ruang  yang  berbunyi,  “Izin pemanfaatan  ruang  adalah  izin  yang dipersyaratkan  dalam  kegiatan  pemanfa- atan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Perizinan pemanfaatan ruang dimaksud sebagai  upaya  penerbitan  pemanfaatan ruang  sehingga  setiap  pemanfaatan  ruang harus dilakukan sesuai dengan RTRW. 3 Izin merupakan  instrumen  yuridis  pemerintah yang memiliki fungsi penerbit dan pengatur. Fungsi  penerbit  dimaksud  agar  setiap  izin yang  berhubungan  dengan  kegiatan- kegiatan pemanfaatan ruang seperti tempat-tempat  usaha,  bangunan,  dan bentuk  kegiatan  masyarakat  lainnya  tidak bertentangan  satu  sama  lainnya  sehingga ketertibatan  tata  ruang  dalam  kehidupan masyarakat dapat terwujud. 4
Izin  tempat  usaha  berdasarkan  uraian diatas  termasuk  dalam  izin  pemanfataan ruang,  yang  mana  memanfaatkan  suatu ruang  di  wilayah  Kota  Jambi.  Izin  tidak sertamerta  langsung  ada.  Untuk  men- dapatkan  izin,  pelaku  usaha  harus
2 Bayi  Priyono, Perizinan  Sebagai  Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif  Pemanfaatan  Ruang  Di  Daerah ,
Jurnal  Administrasi  Pemerintah  Daerah , Volume VIII Edisi 2, 2016, Hlm. 26.
3 Ibid., Hlm. 29.
4 Ibid ., Hlm. 30.
mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan  oleh  pejabat  pemerintah  yang berwenang  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.
Mekanisme  perizinan  yang  diterbitkan untuk  pengendalian  dan  pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk  mengevaluasi  keadaan  dan  tahap perkembangan yang ingin dicapai,
disamping  untuk  mengendalikan  arahan perubahan  dan  mengevaluasi  keadaan, potensi,  serta  kendala  yang  terjadi. 5
Prosedur  pertama  yang  harus  dilakukan oleh  pelaku  usaha  ialah  mengajukan  surat permohonan  secara  tertulis  dan  mengisi formulir yang telah di sediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin.
Instansi  berwenang  yang  dimaksud  disini ialah DPMPTSP Kota Jambi.
Tata  cara  pengajuan  permohonan  dan pengisian  formulir  dapat  dipelajari  dan dipahami  oleh  para  pelaku  usaha  melalui berbagai  media  yang  telah  disediakan  oleh DPMPTSP  Kota  Jambi,  antaranya  berupa papan petunjuk yang ada di sekitaran loket penerimaan  berkas,  selembaran  petunjuk, spanduk,  hingga  melalui  website  resmi DPMPTSP  Kota  Jambi.  Setelah  permohonan yang  diajukan  dianggap  benar  dan  telah memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan, kemudian  permohonan  tersebut  di  proses untuk  dapat  diteliti  lebih  lanjut.  Maksud dari  diteliti  ialah  menguji  apakah  usaha
yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  yang selanjutnya disebut  dengan  pemohon  layak dan tidak menganggu kegiatan sekitar usaha tersebut.
Keputusan  Walikota  Jambi  Tahun  2019 Tentang  Standar  Pelayanan  Penyeleng- garaan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Pada Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (selanjutnya disebut Kepwal Jambi Tahun 2019 Tentang SP  Penyelenggaraan  Perizinan  dan  Non Perizinan  Pada  DPMPTSP  Kota  Jambi) terhadap persyaratan yang ada, untuk usaha yang  memanfaatkan  ruang  seperti  SITU, perlu  dilakukan  pengecekan  ke  lapangan untuk  memverifikasi  syarat  tertulis  yang telah  diajukan  oleh  pemohon  mengenai gambar  tempat  usaha,  denah,  grafik,  dan lain  sebagainya  yang  di  serahkan  pemohon pada saat proses pengajuan pemohonan dan pengisian  formulir  yang  mana  memang perlu  untuk  di  konfirmasi  lebih  lanjut  ke lapangan mengenai kebenarannya.
Dalam pengecekan lapangan juga sering kali untuk mendapatkan informasi- informasi  yang  lebih  mendasar  mengenai tempat  yang  akan  di  jadikan  tempat  usaha dan menggali dampak apa saja yang timbul jika  izin  diterbitkan,  ini  berkaitan  dengan kenyamanan,  keamanan,  dan  ketertiban dilingkungan sekitar tempat usaha.
Syarat  untuk  mendapatkan  SITU, pemohon  wajib  mendapatkan  persetujuan dari  warga  sekitar  kegiatan  yang  akan melakukan  usaha.  Persetujuan  warga  yang
diambil  ialah  dari  sebelah  utara,  timur,
selatan, dan barat tempat usaha.
Persetujuan  warga  dibuktikan  dengan  cara tertulis  di  atas  kertas  dan  ditandatangani dengan  warga  sekitar.  Hal  ini  disebut sebagai peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, yaitu :
1. Secara  pasif  ialah  pemohon  izin  yang melakukan upaya melibatkan masyarakat, dan 2. Secara  aktif  ialah  dipandang  oleh pemerintah  untuk  jenis  izin  tertentu seperti tempat usaha dilakukan partisipasi masyarakat. 6 Pemerintah memberi
kesempatan kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi secara  aktif  dalam  memberi  saran, keberatan, pendapat, dan sebagainya dalam proses  pembuatan  SITU.  Dengan  demikian, dalam  partisipasi  aktif  ini  pemerintah membukakan  akses  bagi  publik  untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan izin yang dimaksud yaitu  surat  izin  tempat  usaha. 7 Hal  ini dimaksud untuk memperkecil kemungkinan konflik  atau  benturan  kepentingan  antara masyarakat dan pemohon izin.
Pemerintah  melibatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan pengeluaran  izin  agar  pihak  masyarakat secara  langsung  atau  tidak  langsung  juga terlibat  dalam  pengambilan  keputusan,
6 Y.Sri  Pudyatmoko, Perizinan  Problem  dan Upaya  Pembenahan ,  PT.Grasindo,  Jakarta, 2009, Hlm. 37.
7 Bayi Priyono, Op., Cit.
namun  tidak  menyampingkan  kewajiban- kewajiban  pemegang  izin  setelah  izin keluar.  Peran  serta  masyarakat  ini  menjadi bagian  dari  proses  demokrasi  di  Indonesia, yang  mana  di  dalamnya  terdapat  asas keterbukaan  yang  menjadi  pilarnya. 8 Peran serta  masyarakat  sebenarnya  tidak  hanya dari masyarakat sekitar saja, melainkan juga melibatkan  peran  serta  masyarakat  luas yang mempunyai kepentingan dan
perhatian  terhadap  masalah  penerbitan izin. 9
Pembuatan  surat  izin  tempat  usaha harus  tunduk  pula  dengan  peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang Penataan  Ruang  dan  RTRW.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang  menjelaskan mengenai ketentuan perizinan yang memanfaatkan  ruang  harus  dilaksanakan sesuai  dengan  RTRW  setempat  yang  mana disini  yaitu  Kota  Jambi.  Dipertegas  kembali dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  9 Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kota  Jambi, bahwa  setiap  pelaku  usaha  wajib  memiliki izin  pemanfaatan  ruang  dan  wajib melaksanakan  setiap  ketentuan  perizinan dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang. Adapun  bentuk  peran  serta  masyarakat dalam pemanfaatan ruang adalah
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  100 Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun 2010  Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran
8 Ibid.
9 Ibi.d, Hlm. 38.
Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang (selanjutnya  disebut  PP  68  Tahun  2010 Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Pemanfatan  Ruang) sebagai berikut:
1. Masukan  mengenai  kebijakan  peman- faatan ruang;
2. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  sesama  unsur masyarakat dalam pemanfatan; 3. Kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang sesuai  dengan  kearifkan  lokal  dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. Peningatan  efisiensi,  efektifitas,  dan keserasian  dalam  pemanfaatan  ruang darat,  laut,  udara,  dan  ruang  di  dalam bumi  dengan  memerhatikan  kearifan lokal  serta  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan keamanan serta memelihara dan  meningkatkan  kelestarian  fungsi lingkuangan  hidup  dan  sumber  daya
alam; dan
6. Kegiatan  invetasi  dalam  pemanfatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk peran serta
masyarakat  dalam  pengendalian  peman- fataan  ruang  berdasarkan  ketentuan  Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010  Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang adalah sebagai berikut:
1. Masukan  terkait  arahan  dan/atau peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
2. Keikutsertaan  dalam  memantau  dan mengawasi  pelaksanaan  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan;
3. Pelaporan  kepada  instansi  dan/atau pejabat  yang  berwenang  dalam  hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan  pemanfaatan ruang  yang  melanggar  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan; dan 4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan  pejabat  yang  berwenang terhadap  pemangunan  yang  dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.
Peran  serta  masyarakat  berdasarkan uraian  diatas,  bahwa  sangatlah  penting dalam  penataan  ruang,  baik  dalam melakukan  perencanaan,  pemanfaatan, maupun  dalam  melakukan  pengendalian. Selain  peran  serta  masyarakat,  pemohon izin  juga  harus  memiliki  rekomendasi  dari pihak  instansi  yang  berwenang  dan mempunyai  kompetensi  secara  teknis mengenai suatu bidang tertentu, contohnya dalam  membuat  surat  izin  tempat  usaha harus  memiliki  surat  rekomendasi  dari lurah  dan  camat  setempat.  Jadi  DPMPTSP Kota  Jambi  tidak  dapat  menerbitkan  izin tanpa adanya surat rekomendasi dari pihak lain  yang  terkait  yaitu  lurah  dan  camat setempat  dan  SITU  juga  tidak  dapat  di
keluarkan  apabila  tidak  sesuai  dengan RTRW Kota Jambi.
Pada  kenyataannya  di  Keputusan
Walikota  Jambi  Tahun  2019  Tentang  SP Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan  Pada  DPMPTSP  Kota  Jambi,  tidak ada  syarat  yang  membuat  pemohon  izin tunduk  pada  ketentuan  perizinan  dalam Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang  dan  Peraturan Daerah  9  Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kota Jambi.  Pembuatan  SITU  hanya    melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Mengisi  data  di  OSS  ( Online  Single Submission )  berupa  Email,  nomor  KTP, NPWP Pribadi/Perusahaan dan Akta;
2. Print  NIB  dan  izin  usaha  lainnya  yang diperoleh dari OSS;
3. Permohonan  kepada  DPMPTSP  Kota Jambi;
4. Fotocopy  sertifikat  tanah/IMB/sewa- menyewa;
5. Fotocopy tanda pelunasan PBB terbaru,
6. Fotocopy KTP;
7. Fotocopy NPWP;
8. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan berbadan hukum/ anggaran
dasar  (Berdasarkan  SK  Menkumham dan  Lampirannya)  khusus  PT/  AHU online untuk CV;
9. Khusus  perbankan  akta  pendirian  buka cabang/keterangan  pembukaan  cabang yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia atau oleh lembaga terkait yang ditunjuk secara resmi;
10. Izin  lokasi  perluasan  cabang  (khusus cabang);
11. Surat  penunjukan  kepala  cabang  dan NIB  pusat  (jika  perusahaan  cabang  di jambi);
12. Jika yang bersangkutan tidak mengurus langsung,  wajib  melampirkan  surat kuasa bermaterai 6000;
13. Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
14. Rekomendasi dari lurah dan camat; dan
15. Semua  berkas  permohonan  disusun dalam map kulit jeruk warna hijau.
Mekanisme  yang  harus  dijalani  oleh pemohon izin dalam pembuatan SITU harus melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  Kepwal  Jambi  Tahun  2019 Tentang  SP  Penyelenggaraan  Perizinan dan Non  Perizinan  Pada  DPMPTSP  Kota  Jambi yaitu:
1. Pemohon  membuat  surat  permohonan dan  mengisi  formulir  pendaftaran  yang telah disediakan di loket;
2. Pemohon  memasukkan  berkas  di  loket pendaftaran;
3. Petugas  pendaftaran  menerima  berkas administrasi izin tempat usaha;
4. Petugas  meneliti  keabsahan  berkas, memverifikasi,  meninjau  langsung  ke lapangan,  koordinasi  dengan  DPMPTSP Kota  Jambi,  membuat  berita  acara pemeriksaan  lapangan,  pembuatan  SK, penetapan retribusi daerah;
5. Kepala  Bidang  Perizinan  dan  Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan  Sosial  menandatangani draf SK; 6. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK; dan 7. Penyerahan SK kepada pemohon. Jangka waktu penerbitan izin
berdasarkan  Pasal  9  Perda  Kota  Jambi  9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan PTSP menjelaskan penerbitan izin paling lama 15 (lima  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak permohonan  disampaikan  dengan  syarat lengkap.  Jadi  pemohon  izin  telah  dapat memegang  surat  izin  tempat  usahanya dalam waktu kurang dari 3 minggu, bahkan berdasarkan keterangan pejabat
pemerintah  yang  berwenang  di  DPMPTSP Kota  Jambi,  surat  izin  dapat  dikeluarkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja saja, apabila syarat  telah  lengkap  dan  tidak  ada permasalahan.  Pembuatan  SITU  ini  tidak dikenakan  biaya  apapun  dalam  proses pembuatannya melainkan gratis.
SITU  berdasarkan  hal  di  atas  adalah bagian  yang  termasuk  dalam  pemanfaatan ruang  yaitu  konsep  tata  ruang  karena tempat  usaha  menggunakan  ruang  dalam bagian  wilayah  Kota  Jambi.  Dalam pembuatan  surat  izin  tempat  usaha, pemohon izin harus memerhatikan tempat- tempat  mana  saja  yang  dibolehkan  dan tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,  dalam  hal  ini  adalah  UU  26  Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang  dan  Perda
Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kota Jambi.
Izin  pemanfaatan  ruang  kemudian diatur  dalam  Pasal  37  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang menerangkan, bahwa:
1. Izin  pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  RTRW  dibatalkan  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah yang  berwenang  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin pemanfatan ruang yang dikeluarkan dan/atau  diperoleh  dengan  tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
3. Izin  pemanfaatan  ruang  diperoleh melalui  prosedur  yang  benar  tetapi kemudian  terbukti  tidak  sesuai  dengan RTRW,  dibatalkan  oleh  pemerintah  dan pemerintah  daerah  yang  berwenang; dan
4. Izin  pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  lagi  akibat  adanya  perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah dengan  memberikan  ganti  kerugian yang layak.
Perda  9  Tahun  2013  Tentang  RTRW Kota  Jambi  pada  kenyataannya  tidak dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  izin  yang sesuai  dengan  penataan  ruang  dan  RTRW. Bahkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  tersebut  tidak  dijelaskan  pula mengenai  tempat  atau  wilayah  seperti  apa yang boleh dan tidak boleh di dirikan suatu
usaha  tertentu  seperti  tempat  usaha hiburan  umum  yaitu  karaokean.  Dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut juga  menjelaskan  mengenai  peran  serta masyarakat  dalam  pemanfaatan  ruang khususnya dalam masalah perizinan tempat usaha,  bahwa  apabila  suatu  tempat  usaha mengundang  keresahan,  ketidaknyaman,
dan lain sebagainya yang bersifat mengganggu,  pemerintah  yang  berwenang menerbitkan izin dilarang untuk menerbitkan izin yang mempunyai dampak negatif seperti tersebut. Pemerintah  dapat  mengetahui  bahwa
tempat  usaha  akan  menimbulkan  dampak negatif  terutama  dari  masyarakat  melalui proses pemeriksaan atau pengujian kelapangan  secara  langsung  setelah  berkas administrasi telah dilengkapi oleh pemohon izin.  Setelah  semua  proses  selesai  dan dianggap  telah  lengkap  secara  administrasi dan  dianggap  tidak  akan  menimbulkan dampak yang negatif, maka izin baru bisa di terbitkan oleh pemerintah berwenang.
D. Tindakan Pemerintah Terhadap Penegakan Hukum Administrasi Pada  Pelaku  Usaha  Hiburan  Yang Meresahkan Masyarakat Tindakan  Pemerintah  adalah  setiap tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi
pemerintahan. 10 Dengan demikian tindakan pemerintah  memiliki  unsur-unsur  dari tindakan pemerintahan ialah :
1. Dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
2. Dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,
3. Sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum,
4. Dilakukan dalam rangka memelihara kepentingan umum. 11 Tindakan pemerintah berdasarkan uraian  diatas  maka  dapat  dibagi  menjadi dua yaitu :
1. Tindakan    berdasarkan  hukum,  adalah tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya dapat  menimbulkan  akibat  hukum tertentu  untuk  menciptakan  hak  dan kewajiban; dan
2. Tindakan  berdasarkan  fakta/nyata, adalah  tindakan  yang  tidak  ada hubungan langsung dengan kewenangan  pemerintah  dan  tidak menimbulkan akibat hukum. 12
Sadjijono  memberikan  pendapat  bahwa tindakan hukum pemerintah dibagi menjadi 2dua  yaitu  tindakan  hukum  publik  yang bersifat sepihak (bersegi satu) dan tindakan hukum  publik  yang  bersifat  bersama (bersegi  dua). 13 Tindakan  hukum  publik
10 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 84.
11 Ibid., Hlm. 86.
12 Ibid., Hlm. 84.
13 Ibid ., Hlm. 87.
yang  bersegi  satu  adalah  tindakan  yang dilakukan dengan cara sepihak oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengambil  keputusan  dimana  keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum. Sedangkan  tindakan  hukum  yang  bersegi dua adalah tindakan yang dilakukan dengan banyak pihak/bersama-sama
seperti perjanjian kontrak kerja. Tindakan  hukum  publik,  baik  yang
bersifat  segi  satu  maupun  segi  dua  dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Tindakan membuat keputusan,
2. Tindakan membuat peraturan, dan
3. Tindakan materill. 14 Tindakan pemerintah berdasarkan penjelasan  diatas,  maka  dapat  dikatakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah  di  Kantor  DPMPTSP  ialah tindakan  hukum  yang  bersifat  segi  satu dalam membuat keputusan untuk mengeluarkan SITU karena dalam prosedur pembuatan  SITU  di  Kota  Jambi  tidak berdasarkan  dengan  konsep  tata  ruang perkotaan yang mana memanfaatkan ruang. Hal  tersebut  terjadi  karena  terdapat ketidakjelasan  norma  yang  berada  dalam beberapa ketentuan di Perda 9 Tahun 2007 Tentang  RTRW  Kota  Jambi  sehingga  untuk tetap  menjalankan  sistem  pelayanan perizinan  pada  pembuatan  izin  yang memanfaatkan ruang dikeluarkan berdasarkan keputusan pejabat pemerintah
secara  sepihak,  yang  mana  hal  ini menimbulkan akibat hukum administrasi.
Tindakan pemerintah
dalam mengeluarkan  SITU  di  Kota  jambi,  pada akhirnya menimbulkan konflik antar pelaku usaha  dan  masyarakat.  Contoh  kasus  yang timbul  karena  ketidakjelasan  norma  dalam PERDA  dan  pengambilan  tindakan  yang dilakukan  pejabat  pemerintah  ialah  kasus hiburan  umum  Karaoke  Family  Happy Puppy, dimana keberadaannya meresahkan masyarakat  sekitar  sebab  karaokean  ini berdasar  disekitar  wilayah  tempat  ibadah, sekolah, pemukiman. Menurut Bayi Priyono, bahwa pembangunan disuatu wilayah tidak dapat  dilepaskan  dari  wilayah  lainnya, mengingat  adanya  hubungan  yang  saling mempengaruhi  antara satu wilayah  dengan lainnya. 15 Oleh karenanya perencanaan tata ruang  tidak  dapat  dilaksanakan  hanya memperhatikan kepentingan internal tetapi juga  harus  memperhatikan  pengaruh wilayah lain serta dampak terhadap wilayah lain.
Tindakan  hukum  ini  pula  menimbulkan tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat, yang mana meminta penegakan hukum terhadap izin usaha yang dikeluarkan  memiliki  dampak  menganggu kepentingan  umum.  Penegakan  hukum administrasi ( handhaving van het bestuursrecht ) adalah bagian dari
15 Bayi Priyono, Op.Cit , Hlm. 32.
kewenagan  pemerintahan. 16 Penegakan hukum  admnistrasi  adalah  salah  satu  jenis penegakan  hukum  yang  banyak  dilakukan di  bidang  perizinan  karena  pelanggarannya dipandang  relatif  ringan.  Selain  karena prosedurnya  yang  tidak  rumit,  juga pelanggaran  yang  dilakukan  lebih  mudah dipastikan dan terlihat lebih sederhana.
17 Penegakan hukum administrasi sebagaimana  yang  dimaksud  bertujuan untuk  sarana  mengubah  perilaku  dan  agar hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang  tidak  akan  terjadi  lagi. 18 Bentuk  dari penegakan  hukum  administrasi  ialah pemberian sanksi administrasi yang diterapkan terhadap pelanggaran di  bidang perizinan, yaitu:
1. Paksaan  administrasi  ( Bestuursdwang ), yang mana dimaksud untuk menghentikan  kegiatan  yang  dilakukan
oleh pelaku usaha,
2. Pencabutan  keputusan  yang  mengun- tungkan, yang mana sanksi ini diberikan untuk  pelanggaran  yang  begitu  besar akibatnya,  sehingga  apabila  kegiatan tersebut  terus  dilakukan  akan  semakin besar dampak buruk yang ditimbulkan.
3. Pengenaan  uang  paksa  ( dwangsom ),
yang  mana  penegakan  hukum  ini banyak  dilakukan  terhadap  hukum
perdata, namun dalam hukum
administrasi  juga  mengenal  pengenaan
16 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit ., Hlm. 115.
17 Ibid ., Hlm. 116.
18 Ibid ., Hlm. 117.
uang  paksa  ini.  Pengenaan  uang  paksa biasa  dilakukan  untuk  pelaku  usaha yang  melanggar  aturan  perizinan  atau ketentuan  lainnya  dan  telah  diberi teguran  namun    tetap  mengulangi perbuatannya  maka  ia  dikenai  sanksi uang paksa berupa pembayaran sejumlah  uang  tertentu  setiap  harinya. Ketentuan  seperti  ini  tidak  begitu dikenal  dalam  penegakan  hukum ketentuan perizinan di Indonesia.
4. Denda  Administrasi  ( administrative
boete ).  Sanksi  ini  biasanya  diterapkan kepada  pelaku  usaha  yang  bermasalah dengan ketentuan administrasi. Misalnya seperti keterlambatan perpanjangan  perizinan,  dan  lain sebagainya. 19
Penegakan  hukum  administrasi  berda- sarkan  penjelasan  diatas,  bukan  semata- mata untuk membebankan pelaku sebagaimana  dimaksud  yaitu  pelaku  izin tempat  usaha,  melainkan  untuk  mengubah perilakunya dalam mematuhi dan menghormati  hak-hak  orang  lain  yang dirugikan atas pelanggaran yang ia perbuat namun  tetap  tidak  mengeyampingkan kewajiban  dan  hak  pelaku  usaha.  Berbagai hal  dalam  perizinan  perlu  mendapatkan perhatian  dalam  penegakan    hukum administrasi, antara lain mengenai kejelasan norma yang mengatur,
permohonan  dari  pejabat  yang  berwenang,
penggunaan  kewenangan  diskresi,  dan norma  hukum  tertulis  maupun  tidak tertulis. 20
Kejelasan  norma  sangat  penting  untuk ketentuan
perizinan agar dalam
pemerintah,  masyarakat,  dan  pelaku  usaha tidak  mengakibatkan  terjadinya  ketidak- jelasan  mengenai  norma  yang  dimaksud. Ketidakjelasan  norma  juga  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda-beda  pada  setiap orang.  Dalam  penegakan  hukumnya  pula, pemerintah  yang  berwenang  tidak  dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana semestinya  karena  ketentuan  yang  diatur mengandung  ketidakjelasan  norma  atau biasa  yang  disebut  kabur  norma.  Aturan yang  mengandung  ketidakjelasan  norma biasanya sulit untuk dijalankan sebagaimana yang diamanatkan seharusnya seperti  contohnya  dalam  pembuatan  surat izin  tempat  usaha  di  Kota  Jambi  dikaitkan dengan konsep tata ruang Kota Jambi.
Pasal  26  ayat  (1)  huruf  f  UU  26  Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai  RTRW  kabupaten/kota  harus terdapat ketentuan
pengendalian,
pemanfaatan  ruang  wilayah  kabupaten/ kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi,  ketentuan  perizinan,  ketentuan insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi. Dalam Perda 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota  Jambi  memang  telah  ada  ketentuan seperti  yang  diamanatkan  oleh  Undang-
Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan  Ruang,  namun  tidak  ada penjelasan  secara  jelas  dalam  ketentuan kawasan peruntukan  perdagangan  dan  jasa serta  ketentuan  perizinan  di  peraturan daerah  ini  mengenai  kualifikasi  tempat usaha  yang  tidak  diperbolehkan  didirikan pada suatu wilayah atau ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Kawasan  Peruntukan  Perdagangan  dan Jasa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah 9  Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kota  Jambi, tidak  ada  penjelasan  mengenai  kawasan untuk  kegiatan  perdagangan  dan  jasa  serta juga  tidak  dijelaskan  kawasan  seperti  apa yang tidak diperbolehkan atau
diperkenankan untuk didirikan suatu usaha khususnya  usaha  hiburan  umum  yang selaras dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam penataaan ruang.
Berdasarkan  Bagian  Ketiga  Ketentuan Perizinan  Pasal  83  s/d  84  Perda  9  Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Jambi berbunyi:
Pasal 83
Dalam  pemanfaatan  ruang  setiap  orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib  melaksanakan  setiap  ketentuan perizinan  dalam  pelaksanan  pemanfaatan ruang.
Pasal 84
Setiap  orang/badan  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
pasal  83  dikenakan  sanksi  berupa penghentian kegiatan.
Berdasarkan  pada  penjelasan  Pasal  83 ialah  “wajib  melaksanakan  ketentuan perizinan  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan ruang”,  namun  disini  tidak  ada  penjelasan lebih lanjut mengenai seperti apa kewajiban pelaku  usaha  khususnya  hiburan  umum dalam  melaksanakan  ketentuan  perizinan terhadap  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang di Kota Jambi. Ditambah lagi pada Pasal 84 yang  mengatakan  apabila  pelaku  usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 83, maka pelaku  akan  dikenakan  sanksi  berupa penghentian  kegiatan  yang  mana  termasuk dalam  penegakan  hukum  administrasi paksaan administrasi atau pencabutan izin.
Namun  ketentuan  yang  ada  di  dalam Pasal  84  tidak  bisa  berjalan  efektif  karena tidak  adanya  kejelasan  mengenai  kawasan seperti  apa  yang  selaras  dengan  asas keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan dalam  penataaan  ruang  atau  biasa  disebut dengan  kawasan  yang  nyaman,  tentram, tertib, dan aman untuk tempat-tempat yang akan di jadikan tempat usaha.
Peran  serta  masyarakat  dan  lembaga dalam  pemanfaatan  ruang  khususnya terhadap  masalah  perizinan  tempat  usaha berdasarkan Bab VIII Hak, Kewajiban, Peran Serta  Masyarakat  dan  Kelembagaan  Pasal 111  s/d  121  Perda  9  Tahun  2013  Tentang RTRW  Kota  Jambi  menjelaskan  bahwa apabila  suatu  tempat  usaha  mengundang keresahan, ketidaknyaman, dan lain
sebagainya  yang  bersifat  mengganggu ataupun  tidak  sesuai  dengan  RTRW,  maka pemerintah yang berwenang dilarang untuk menerbitkan izin yang mempunyai dampak negatif,  dapat  membatalkan  izin  tempat usaha  yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha, dan/atau mencabut izin tempat usaha yang dimiliki pelaku usaha.
Beberapa  ketentuan  tersebut  ternyata tidak  dapat  dijalankan  dengan  efektif  atau secara  maksimal  dikarenakan  tidak  adanya kejelasan norma dalam beberapa ketentuan didalam peraturan daerah tersebut mengenai kawasan peruntukan perdagangan  dan  jasa  serta  ketentuan perizinan di Kota Jambi. Contoh kasus yang dari dulu hingga secara masih menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku  usaha  dalam  mendirikan  tempat usaha  dan  penerbitan  izin  tempat  usaha ialah tempat usaha hiburan umum Karaoke Family Happy Puppy.
Keberadaan  hiburan  umum  Karaoke Family  Happy  Puppy  yang  dianggap menggangu  serta  meresahkan  aktifitas masyarakat  sekitar  karena  berdekatan dengan  area  disekitar  tempat  ibadah, sekolah,  dan  pemukiman.  Berdirinya  usaha karaokean  yang  berada  di  sekitar  wilayah tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman  ini menimbulkan  polemik  dari  berbagai kalangan  masyarakat  di  Kota  Jambi  hingga diluar Kota Jambi. Keberadaan Happy Puppy dapat  dikatakan  sangat  meresahkan  dan mengganggu masyarakat dalam segi
kereligiusan  lingkungan  tersebut  dan kependidikan  karena  bersebelahan  dengan sekolah  dan  tempat  ibadah,  dan  juga aktifitas  keseharian  masyarakat  yang merasa tidak nyaman.
Bahkan  pada  tahun  2011  terjadi  unjuk rasa di Karaokean Family Happy Puppy dan dipaksa tutup oleh masyarakat sekitar yang resah  dengan  kegiatan  sehari-hari  tempat hiburan  tersebut.  Masyarakat  sekitar meminta  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat mencabut  surat  izin  tempat  usaha Karaokean  Family  Happy  Puppy  dan menutup  usaha  hiburan  tersebut  karena tidak  selaras  dengan  kegiatan  yang  ada  di sekitar  area  tersebut.  Pemerintah  Daerah Kota  Jambi  hingga  saat  ini  ternyata  tidak kunjung  mencabut  izin  tersebut  dan menutup  tempat  hiburan  umum  Karaoke Family  Happy  Puppy,  dikarenakan  tidak adanya peraturan yang jelas  yang menerangkan  mengenai  tidak  diperboleh- kannya  tempat  hiburan  umum  seperti karaokean  berada  di  sekitar  kawasan tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman.
Berdasarkan keterangan warga setempat  yang  tinggal  di  sekitar  lokasi menerangkan  bahwa  aktifitas  Karaokean Family Happy Puppy sangatlah mengganggu dan meresahkan walaupun hanya beroperasi  pada  saat  malam  hari,  apalagi aktifitas tersebut juga mengganggu kenyamanan  ataupun  kekhusukan  kegiatan beribadah warga setempat. Beberapa warga setempat  juga  memberi  keterangan  yang
sama  terkait  aktifitas  tempat  hiburan Karaokean  Family  Happy  Puppy  ini, ditambah  lagi  selain  usaha  karaokean, Happy  Puppy  juga  menjual  minuman beralkohol  tanpa  izin.  Warga  menerangkan memang  pernah  terjadi  unjuk  rasa  untuk penutupan usaha hiburan tersebut beberapa  kali namun warga tidak
mengetahui  alasan  pemerintah  masih membiarkan  kegiataan  usaha  hiburan tersebut beroperasi.
Berbagai  kalangan  masyarakat  di  Kota Jambi bahkan diluar Kota Jambi mempertanyakan mengenai bagaimana bisa usaha  hiburan  Karaokean  Happy  Puppy mendapatkan  SITU-nya  didaerah  yang sebenarnya meresahkan masyarakat karena berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, dan  pemukiman.  Tidak  adanya  ketegasan secara jelas di Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Jambi  mengenai kawasan peruntukan  perdagangan  dan  jasa membuat  pelaku  usaha  hiburan  dapat membuka  usaha  dimana  pun  tanpa memerhatikan  keadaan  sekitar  yang  mana dampaknya  dapat  merugikan  masyarakat setempat  dan  masyarakat  yang  sedang beraktifitas  di  sekitar  wilayah  hiburan tersebut.
Pejabat  pemerintah  di  DPMPTSP  Kota Jambi  kemudian  memberikan  keterangan mengenai  hal  ini  karena  tidak  adanya peraturan mengenai surat izin tempat usaha secara khusus seperti di daerah
kabupaten/kota  lainnya  dan  juga  tidak adanya  kejelasan  norma  dalam  Perda  9
Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kota  Jambi mengenai kawasan peruntukan
perdagangan  dan  jasa  serta  ketentuan perizinan  dalam  peraturan  tersebut  seperti yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang.  Ketika  permasalahan  semacam  ini mengemuka,  tidak  jarang  masyarakat  yang dirugikan  mendengar  pihak-pihak  yang melakukan  kegiatan  usaha  maupun  yang menerbitkan izin usaha tersebut berlindung di  balik  sistem  perizinan.  Pihak  tersebut dengan  mudah  mengatakan  “kenyataanya usaha  yang  dijalankan  telah  mengantongi izin.”
Masyarakat  awam  pun  seperti  telah terbius  dengan  kata-kata  “izin.”  Seakan- akan  semua  harus  di  terima  begitu  saja kalau  sudah  ada  izin.  Masyarakat  yang merasa  dirugikan  dan  terganggu  harus memaklumi  dan  menyadari  bahwa  untuk kegiatan  tersebut  telah  dikantongi  izin. 21
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dan pemerintah  dalam  mengeluarkan  izin  dan mendapatkan  izin  seakan  terhapus  dengan di terbitkannya izin usaha tersebut sehingga masyarakat  yang  dirugikan  dan  merasa terganggu harus menerima hal tersebut dan tidak  dapat  menjalankan  hak,  kewajiban dan peran serta sebagai masyarakat seperti yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang
Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang,
Peraturan  Pemerintah  68  Tahun  2010 Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Pemanfatan  Ruang  dan Perda 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Jambi.  Beberapa  fakta juga  terungkap  bahwa  dalam  proses pembuatan surat izin tempat usaha hanya di dasari dari  3 peraturan saja, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,
2. Perwal  Jambi  49  Tahun  2016  jo  Perwal 55  Tahun  2018  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi Serta Kerja
Pada DPMPTSP Kota Jambi, dan
3. Perwal  78  Tahun  2016  jo  Perwal  Jambi Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Pelimpahan  Kewenangan  Penyeleng- garaan  Pelayanan  Perizinan  Dari Walikota Kepada DPMPTSP.
Pembuatan  SITU  berdasarkan  diatas ternyata  tidak  ada  dasar  hukum  ataupun panduan  secara  khusus  mengenai  izin tempat  usaha.  Bahkan  peraturan  mengenai Standar Operasi Pelayanan (SOP) penyelenggaraan  perizinan  dan    non perizinan  di  DPMPTSP  tidak  dicantumkan dalam dasar hukum pembuatan izin tempat usaha.  Semestinya  dalam  pembuatan  surat izin  tempat  usaha  dicantumkan  dasar hukum  mengenai  RTRW  Kota  Jambi  yang mana  mengatur  mengenai  pemanfaatan ruang  di  Kota  Jambi.  Namun  hal  tersebut
tidak dapat dilakukan  karena dalam    Perda Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kota
Jambi terjadi ketidakjelasan norma mengenai  kawasan  peruntukan  perdagan- gan dan jasa serta ketentuan perizinan yang memanfaatkan  ruang  seperti  izin  tempat usaha  khususnya  tempat  usaha  hiburan umum  yang  mana  dapat  menimbulkan gangguan pada kegiatan dan/atau
kehidupan  masyarakat  disekitar  wilayah tempat usaha tersebut.
Ketidakjelasan norma tersebut memberi dampak  yang  sangat  signifikan,  yang  mana masyarakat  tidak  dapat  menjalankan  hak dan  kewajibannya  sebagaimana  telah  di atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang, Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun 2010  Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfatan Ruang, dan  Perda  9  Tahun  2013  Tentang  RTRW Kota  Jambi  secara  rinci.  Perda  RTRW merupakan suatu perencanaan pembangunan  jangka  menengah  maupun panjang,oleh  karena  itu  sesungguhnya pengaturan hak-hak dan kewajiban masyarakat mutlak dilakukan. Peraturan  perundang-undangan  yang berlaku mengenai penataan ruang menjelaskan  secara  tegas,  bahwa  hak-hak dan  kewajiban  masyarakat  diatur  secara rinci dan jelas agar memberikan
perlindungan  hukum  kepada  individu  dan masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang
menjelaskan,  bahwa  masyarakat  diberikan hak-hak  dan  peran  serta  dalam  upaya perencanaan untuk ikut serta mengatur dan menentukan rencana dan arah pembangunan  20  tahun  ke  depan,  hak  dan kewajiban untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan RTRW dan
pembangunan.
Hak-hak  dan  kewajiban  masyarakat berdasarkan uraian diatas dilindungi secara hukum  dalam  penataan  ruang  dan perencanaan  tata  ruang  agar  dapat mencapai  kesejahteraan  masyarakat  yang adil  dan  makmur  serta  masyarakat  merasa terayomi guna menentukan arah pembangunan  20  tahun  kedepannya.  Jika dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  Jambi  hak  dan  kewajiban  masyarakat sekitar  saja  tidak  dapat  dijalankan  maka bagaimana Kota Jambi dapat merencanakan tata  ruang  untuk  selanjutnya  yang  mana mewujudkan  Kota  Jambi  yang  berakhlak, berbudaya,  nyaman,  aman,  tentram,    dan tertib, untuk masyarakat Kota Jambi saat ini dan yang akan datang. Dalam hal ini hak dan kewajban  masyarakat  Kota  Jambi  secara khusus telah diabaikan karena
ketidakjelasan  norma  yang  berada  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Jambi.  Sehingga  sangat  sulit  untuk mewujudkan  kehidupan  masyarakat  yang nyaman,aman,  tentram  dan  tertib  di lingkungannya.
Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  disini tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana yang
di amanatkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  tentang  tata  ruang khususnya tata ruang Kota Jambi mengenai penyelesaian  permasalahan  Karaokean Family  Happy  Puppy  yang  keberadaanya meresahkan  masyarakat  sekitar  karena berada di sekitaran wilayah tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman yang mana sangat berdekatan  dengan  kehidupan  masyarakat. Hal  ini  juga  dapat  menjadi  pengaruh  yang sangat  besar  untuk  pembangunan  Kota Jambi selanjutnya.

## E. Kesimpulan
Mekanisme  untuk  mendapatkan  izin tempat  usaha  yaitu,  pelaku  usaha  harus mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan  oleh  pejabat  pemerintah  yang berwenang  berdasarkan  peraturan  yang berlaku. Instansi berwenang yang dimaksud  ialah  DPMPTSP  Kota  Jambi. Dalam pembuatan surat izin tempat usaha, pemerintah  memberi  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara aktif  dalam  memberi  saran,  keberatan, pendapat, dan sebagainya. Hal ini dimaksud untuk memperkecil kemungkinan konflik atau benturan kepentingan antara masyarakat dan
pemohon  izin.  Namun  dalam    prosedur
pembuatan  surat  izin  tempat  usaha  tidak cantumkan dasar hukum mengenai pemanfaatan  ruang  yang  seharusnya  perlu dimasukkan  untuk  pembuatan  surat  izin tempat  usaha  khususnya  hiburan  umum yang  mana  hal  tersebut  berkaitan  dengan konsep tata ruang perkotaan Jambi.
Tindakan pemerintah dalam menegakkan  hukum  administrasi  pada pelaku usaha hiburan umum yang meresahkan  masyarakat  ialah  berupa keputusan  untuk  mengeluarkan  SITU karena dalam prosedur pembuatan SITU di Kota  Jambi  tidak  berdasarkan  dengan konsep  tata  ruang  perkotaan  yang  mana memanfaatkan  ruang.  Hal  tersebut  terjadi karena terdapat ketidakjelasan norma yang berada  dalam  beberapa  ketentuan  di Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2007 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Jambi sehingga untuk tetap
menjalankan  sistem  pelayanan  perizinan pada  pembuatan  izin  yang  memanfaatkan ruang  dikeluarkan  berdasarkan  keputusan pejabat pemerintah secara sepihak.

## F. Saran
Penulis  menyarankan  kepada  pejabat pemerintah  Kota  Jambi  yang  berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kota  Jambi  mengenai  isi  dalam  ketentuan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang  memanfaatkan  ruang  Kota  Jambi lebih terarah sehingga mekanisme pembautan SITU dapat dijalankan
berdasarkan  konsep  tata  ruang  perkotaan yang  mana  ditinjau  dari  Perda  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.
Penulis  menyarankan  kembali  kepada
pejabat  pemerintah  Kota  Jambi  yang berwenang untuk merevisi atau
memperbaiki  Peraturan  Daerah  Nomor  9 Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Jambi di beberapa ketentuan mengenai  ketentuan  kawasan  peruntukan perdagangan  dan  jasa  serta  ketentuan perizinan  agar  pemerintah  dapat  memberi tindakan  yang  tegas  untuk  tempat-tempat usaha  yang  meresahkan  masyarakat.  Hal ini  juga  dapat  meminimalisir  terjadinya konflik  yang  sama  antara  masyarakat  dan pemerintah  serta  pelaku  usaha  yang
menjalankan usahanya dalam
memanfaatan ruang Kota Jambi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Andrian  Sutedi.  2015. Hukum  Perizinan Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik .  Cet.  Ke
3. Sinar Grafika. Jakarta.
Bayi  Priyono.  “Perizinan  Sebagai  Sarana Pengendalian  Penataan  Ruang  Dalam
Perspektif  Pemanfaatan  Ruang  Di Daerah.” Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah. Volume VIII Edisi 2. 2016.
Sadjijono.  2006. Bab-Bab  Pokok  Hukum Administrasi . LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Y.Sri  Pudyatmoko.  2009. Perizinan  Problem dan  Upaya  Pembenahan. PT.Grasindo.
Jakarta.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007
Tentang Penataan Ruang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun 2010  Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfatan Ruang.
Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2012 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Pulau Sumatera.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  9 Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  9  Tahun
2010  Tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah Kota Jambi.