Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022

## ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MADIUN MASA PAJAK 2016-2020
Dinda Ayu Prameswara 1 , La Ode Abdullah 2 1,2 Politeknik Negeri Madiun Email: laode891@pnm.ac.id

## Abstrak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pemungutan pajak salah satunya  adalah  Pajak  Reklame.  Pajak  Reklame  di  Kabupaten  Madiun  mengalami  peningkatan  dan penurunan  dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir.  Penurunan  tersebut  diakibatkan  beberapa  hal antaranya lost potensi Pajak Reklame, dan adanya Wajib Pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar iuran pajak. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas antara  realisasi  penerimaan  dengan  target  penerimaan  Pajak  Reklame  dan kontribusinya  terhadap PAD  di  Kabupaten  Madiun  masa  pajak  2016-2020  dengan  cara  menghitung  menggunakan  rumus analisis efektivitas dan tingkat kontribusi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah,  realisasi  penerimaan  Pajak Reklame,  target  penerimaan  Pajak  Reklame,  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Manfaat  kegiatan penelitian ini adalah, sebagai sarana evaluasi bagi BAPENDA khususnya terkait Pajak Reklame. Hasil dalam penelitian ini adalah Efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun masa pajak 2016 dinilai sudah “Cukup Efektif”. Sedangkan pada masa pajak  2017- 2020  dinyatakan  “Sangat  Efektif”  karena tingkat  persentase  melebihi  100%.  Tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun masa pajak 2016- 2020  secara  keseluruhan  masih  dalam  taraf  “Sangat  Kurang”  dikarenakan  tingkat  persentasenya berkisar antara 0,00%-10%.
Kata kunci :, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Reklame, Efektivitas

## Abstract
Regional Original Income (PAD) is income sourced from tax collection, one of which is the Billboard Tax. Billboard Tax in Madiun Regency has increased and decreased in the last 5 years. The decline was caused by several things, including the loss of potential Advertising Tax, and the existence of taxpayers who did not pay or were late in paying tax contributions. The purpose of this research activity is to determine  the  level  of  effectiveness  between  the  realization  of  revenue  receipts  and  the  target  of Advertising Tax revenue and its contribution to PAD in Madiun Regency for the 2016-2020 tax period by calculating using the formula for analyzing the effectiveness and contribution level. The method carried  out  in  this  study  is  a  quantitative  method.  The  analytical  tools  used  in  this  study  are,  the realization  of  Advertising  Tax  revenue,  the  target  of  Advertising  Tax  revenue,  the  Realization  of Regional  Original  Income.  The  benefits  of  this  research  activity  are,  as  a  means  of  evaluation  for BAPENDA,  especially  related  to  Advertising  Tax.  The  result  of  this  study  is  the  effectiveness  of Advertising Tax revenues on the realization of Billboard Tax revenues in Madiun Regency during the 2016 tax period is considered to be "Quite Effective". Meanwhile, during the 2017-2020 tax period, it was declared "Very Effective" because the percentage rate exceeded 100%. The contribution rate of Billboard Tax to Local Original Income in Madiun Regency for the 2016-2020 tax period as a whole is still in the level of "Very Lacking" because the percentage rate ranges from 0.00%-10%.
Keywords :, Local Original Income, Local Taxes, Billboard Taxes, Effectiveness
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022

## PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri  yang  dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Wulandari  dan  Iryanie:2018:23).  Sumber  dari  Pendapatan  Asli Daerah antara lain, Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  Dipisahkan,  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah.  Menurut  Yunita  dan Yuliandi (2021:1),  mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur atau indikator terkait kemajuan tingkat perekonomian suatu daerah. Jika pendapatan dari suatu daerah tersebut memiliki nilai yang tinggi, maka dapat disimpulkan jika kondisi perekonomian di daerah tersebut mengalami kemajuan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, dapat mengurangi tingkat ketergantungan yang terjadi antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.
Sumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  diperoleh  dari  pemungutan  pajak.  Lembaga pemungutan  pajak  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  golongan,  yaitu  Pajak  Pusat  dan  Pajak Daerah.  Perbedaan  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah  adalah,  Pajak  Pusat  digunakan  untuk pembiayaan  rumah  tangga  negara,  sedangkan  Pajak  Daerah  digunakan  untuk  pembiayaan rumah  tangga  daerah.  Menurut  Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyatakan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  yang  diterima  pemerintah  daerah  dari  masyarakat merupakan  salah  satu  sumber  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Selain  itu, penerimaan  Pajak  Daerah nantinya juga  akan digunakan  untuk  kepentingan umum  daerah tersebut. Contohnya seperti adanya pembangunan jalan, jembatan, dan penataan kota.
Pajak Daerah yang diterima oleh pemerintah dibagi menjadi 2, yang pertama adalah Pajak Provinsi dan yang kedua adalah Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor  (PBB-KB),  Pajak  Air  Permukaan  serta  Pajak  Rokok.  Sedangkan  untuk  Pajak
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pajak  Reklame  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  berpotensi  dalam  menyumbang Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Madiun.  Hal  tersebut  dikarenakan,  jika dibandingkan  dengan  perolehan penerimaan  pajak  lain  seperti  Pajak  Hotel,  Pajak  Hiburan, dan juga Pajak Parkir perolehan penerimaan Pajak Reklame masih cenderung lebih tinggi jika dibandingkan  dengan  ketiga  jenis  pajak  tersebut.  Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian  umum  terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca, didengar,  dirasakan,  dan/atau  dinikmati  oleh  umum.  Reklame  merupakan  sarana  untuk menarik perhatian konsumen dengan cara mempromosikan produk atau jasa yang dijual atau diberikan.  Pajak  Reklame  dinilai  berpotensi  dalam  menyumbang  Pendapatan  Asli  Daerah dikarenakan, pada masa sekarang banyak sekali usaha dibidang perdagangan maupun jasa yang  perkembangannya  cukup  pesat  di  Kabupaten  Madiun.  Sehingga  mendorong  adanya peningkatan reklame untuk menarik perhatian konsumen atas produk atau jasa tersebut.
Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun seharusnya mengalami peningkatan setiap tahunnya karena banyak sekali usaha dibidang perdagangan, dan perusahaan yang saat ini berkembang  di  Kabupaten  Madiun.  Namun  pada  kenyataanya  masih  terdapat  penurunan dalam  penerimaan  Pajak  Reklame  yang  diakibatkan  karena  adanya  wajib  pajak  yang  tidak membayar  atau  terlambat  membayar  kewajiban  pajaknya.  Selain  itu,  kurangnya  kegiatan pendataan  reklame  khususnya  pada  pertengahan  bulan  Juni  tahun  2020  akibat  pandemi Covid-19  sehingga  pemerintah  memutuskan  mengeluarkan  surat  edaran  terkait  adanya refocusing  anggaran,  penundaan  kegiatan  pendataan  secara  langsung  sehingga menyebabkan terjadinya lost potensi atau kehilangan potensi Pajak Reklame dan hal tersebut menyebabkan  penurunan  nilai  pendapatan  yang  berasal  dari  Pajak  Reklame.  Berikut  ini
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
550 600 635 885 437 0 1000 2016 2017 2018 2019 2020

## Jumlah Unit Pajak Reklame
Jumlah Unit Pajak Reklame
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐑𝐞𝐤𝐥𝐚𝐦𝐞
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐑𝐞𝐤𝐥𝐚𝐦𝐞 × 𝟏𝟎𝟎 %
adalah grafik tingkat unit objek Pajak Reklame masa pajak 2016-2020 yang ada di Kabupaten Madiun:

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

## METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini yaitu, Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Madiun. Penulis melakukan kegiatan  penelitian  ini  di  instansi  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Madiun,  yang beralamat di Jalan Alun-Alun Timur Nomor 3, Mejayan, Kabupaten Madiun.
Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh penulis yaitu, informasi tentang sejarah instansi, struktur organisasi, dan visi misi instansi. Selain itu juga  mendapatkan  gambaran  mengenai  pekerjaan  pada  masing-masing  bidang,  serta memperoleh  data-data  yang  berkaitan  dengan  pajak,  terutama  Pajak  Reklame.  Data  yang diperoleh mulai dari gambaran umum Pajak Reklame, hingga data rekap Pajak Reklame. Data sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu,  data  yang  berkaitan  dengan  undang-undang  maupun peraturan tentang perpajakan. Teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi di  mulai  dari  mengumpulkan  data-data  yang  berada  di  instansi  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Madiun,  mengolah  data  menggunakan  rumus  perhitungan  efektivitas  Pajak Reklame  dengan  cara  membandingkan  data  mengenai  realisasi  penerimaan  dengan  target penerimaan dan dikali 100%. Untuk rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:
Kemudian,  melakukan  perhitungan  mengenai  tingkat  kontribusi  antara  penerimaan  Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Madiun dengan menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
Setelah  tahap  mengolah  data  selesai  dilakukan,  peneliti  melakukan  pendeskripsian  data dengan menjelaskan terkait data yang sudah diolah, melakukan perbandingan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, dan memberikan penjelasan terkait penelitian yang dilakukan dalam  bentuk  kalimat.  Apabila  hasil  persentase  >100%  =  Sangat  Efektif,  apabila  hasil persentase 90%-100%= Efektif, apabila hasil persentase 80%-90%  =  Cukup  Efektif,  Apabila hasil  persentase  60%-80%  =  Kurang  Efektif.  Apabila  hasil  persentase  <60%  =  Tidak  Efektif. Adapun  kontribusi  terhadap  PAD  berdasarkan  hasil  persentase  perhitungan  yang  telah dilakukan dapat melalui indicator a.  0,00%-10%  =  Sangat  Kurang,    10,10%-20%  =  Kurang, 20,10%-30%   = Sedang, 30,10%-40% = Cukup Baik, 40,10%-50% = Baik, >50% Sangat Baik. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan merupakan jawaban dari Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Masa Pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame
Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame dapat dihitung dengan cara membandingkan antara  realisasi  penerimaan  Pajak  Peklame  dengan  target  Pajak  Reklame  yang  telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dinilai “Sangat Efektif” apabila persentase mencapai 100% atau lebih. Apabila hasil perhitungan menunjukkan kurang dari 100% maka menunjukkan  “Efektif”.  Untuk  mengetahui  besaran  tingkat  efektivitas  pen erimaan  Pajak Reklame  di  Kabupaten  Madiun,  maka  data  yang  diperlukan  adalah  data  terkait  target penerimaan Pajak Reklame dan data mengenai realisasi Pajak Reklame pada masa pajak 2016- 2020 di Kabupaten Madiun. Berikut adalah ringkasan data yang diperoleh:
Tabel 1
Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Masa Pajak 2016-2020 di Kabupaten Madiun
Masa Pajak Target Pajak Reklame Realisasi Pajak Reklame 2016 Rp439.884.500,00 Rp390.068.13,00 2017 Rp400.000.000,00 Rp423.333.139,00
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
2018 Rp325.000.000,00 Rp418.192.766,50 2019 Rp400.000.000,00 Rp462.628.440,75 2020 Rp200.000.000,00 Rp307.095.734,00
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, 2021
Berdasarkan Tabel dia atas, dapat diketahui bahwa pada masa pajak 2016-2020 pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan target penerimaan Pajak Reklame yang mengalami fluktuasi pada  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2016  target  penerimaan  sebesar  Rp439.884.500,00. Kemudian,  pada  tahun  2017  dan  2018  mengalami  penurunan,  yakni  tahun  2017  senilai Rp400.000.000,00 dan tahun 2018 senilai Rp325.000.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami  peningkatan  yakni  menjadi  Rp400.000.000,00  dan  pada  tahun  2020  target mengalami penurunan menjadi Rp200.000.000,00.
Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil pencapaian sesungguhnya.  Efektivitas  Pajak  Reklame  bisa  menjadi  gambaran  terkait  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  Pajak  Reklame  yang  akan  dibandingkan  dengan target  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  potensi rill daerah.  Untuk  mengetahui  analisis efektivitas  Pajak  Reklame  di  Kabupaten  Madiun  Masa  Pajak  2016-2020.  tingkat  efektivitas penerimaan  Pajak  Reklame  di  Kabupaten  Madiun  Masa  Pajak  2016-2020  dapat  dihitung sebagai berikut.

## a. Tingkat Efektivitas Tahun 2016
𝑅𝑝390.068.013,00 𝑅𝑝439.884.500,00 × 100% = 88,68%
Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2016,  menghasilkan  persentase  sebesar  88,68%.  Persentase  tersebut  menunjukan  bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2016 bernilai “Cukup Efektif”.

## b. Tingkat Efektivitas Tahun 2017
𝑅𝑝423.333.139,00 𝑅𝑝400.000.000,00 × 100% = 105,83%
Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2017,  menghasilkan  persentase  sebesar  105,83%.  Persentase tersebut menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  Pajak  Reklame  pada  tahun  2017  bernilai  “Sangat  Efektif”.  Hal  tersebut dikarenakan, adanya peningkatan potensi pendaftaran objek Pajak Reklame pada tahun 2017.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022

## c. Tingkat Efektivitas Tahun 2018
𝑅𝑝418.192.766,50

## 𝑅𝑝325.000.000,00 × 100% = 128,67%
Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2018,  menghasilkan  persentase  sebesar  128,67%.  Persentase tersebut  menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  Pajak  Reklame  pada  tahun  2018  bernilai  “Sangat  Efektif”.  Hal  tersebut dikarenakan, adanya peningkatan potensi pendaftaran objek Pajak Reklame pada tahun 2018, dan  akibat  dari  kegiatan  pendataan  yang  dilakukan  tim  serta  OPD  terkait  terhadap  Wajib Pajak Reklame.

## d. Tingkat Efektivitas Tahun 2019
𝑅𝑝462.628.440,75 𝑅𝑝400.000.000,00 × 100% = 115,66%
Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2019,  menghasilkan  persentase  sebesar  115,66%.  Persentase tersebut menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  Pajak  Reklame  pada  tahun  2019  bernilai  “Sangat  Efektif”.  Hal  tersebut dikarenakan, adanya peningkatan potensi pendaftaran objek Pajak Reklame pada tahun 2019.

## e. Tingkat Efektivitas Tahun 2020
𝑅𝑝307.095.734,00 𝑅𝑝200.000.000,00 × 100% = 153,55%
Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2020,  menghasilkan  persentase  sebesar  153.55%.  Persentase tersebut menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  Pajak  Reklame  pa da  tahun  2020  bernilai  “Sangat  Efektif”.  Meskipun persentase  meningkat,  namun  sebenarnya  realisasi  mengalami  penurunan.  Berdasarkan perhitungan  terkait  analisis  efektivitas  Pajak  Reklame  maka  dapat  diperjelas  dengan gambaran grafik sebagai berikut:
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022

## Sumber Data Diolah, 2022

## Gambar 1

## Grafik Tingkat Efektivitas
Pada  Gambar  4.2  persentase  tingkat  efektivitas  penerimaan  Pajak  Reklame  masa pajak  2016-2020  sudah  efektif.  Pada  tahun  2016  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Madiun (BAPENDA) menargetkan pajak reklame sebesar Rp390.068.013,00 dengan realisasi yang di dapatkan oleh BAPENDA yaitu sebesar Rp390.068.013,00 dengan persentase 88,68% menunjukkan  tingkat  cukup  efektif.  Selanjutnya  pada  tahun  2017  BAPENDA  menurunkan targetnya menjadi Rp400.000.000,00 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp423.333.139,00 dengan  persentase  yang  mencapai  105,83%  sehingga  mengalami  kenaikan  dari  tahun sebelumnya  dan  dinilai  sangat  efektif.  Akan  tetapi  di  tahun  2018  BAPENDA  menurunkan targetnya  menjadi  Rp325.000.000,00  dan penerimaan pajak reklame sebesar  Rp418.192.766,50 dengan  persentase  senilai  128,67%  yang  mengakibatkan  sangat  efektifnya  pajak  reklame. Selanjutnya  di  tahun  2019  target  yang  ditetapkan  BAPENDA  mengalami  kenaikan  senilai Rp400.000.000,00  dengan  realisasi  yang  diperoleh  sebesar  Rp462.628.440,75  dengan persentase  yang  turun  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  115,66%  namun  pada  realisasinya sebenarnya  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2020  BAPENDA  menetapkan  target  Pajak Reklame  yang  semula  Rp500.000.000  kemudian  menurunkan  targetnya  menjadi Rp200.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp307.095.734,00 sehingga persentase mengalami kenaikan  dari  tahun  2019  menjadi  153,55%.  Penurunan  target  tersebut  terjadi  pada pertengahan bulan Juni 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang mulai terasa dampaknya karena  perolehan  penerimaan  pajak  selama  6  bulan  terakhir  yang  mengalami  penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan karena beberapa Wajib Pajak Reklame mengurangi anggaran
88,68% 105,83%
128,67% 115,66% 153,55% 0,00% 200,00% 2016 2017 2018
2019 2020

## Persentase Tingkat Efektivitas
Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun Masa Pajak 2016- 2020
Persentase Tingkat Efektivitas
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
terkait publikasi perusahaan mereka. Selanjutnya, terjadinya penurunan kemampuan bayar Wajib  Pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  sesuai  dengan  surat  edaran pemerintah  Kabupaten  Madiun  terkait refocusing anggaran  terjadilah  kesepakatan  rapat koordinasi dengan pemerintah terkait, demi menyesuaikan dengan kemampuan bayar Wajib Pajak, maka dengan itu pemerintah daerah khususnya BAPENDA sepakat untuk menurunkan target  pada  tahun  2020.  Namun  secara  keseluruhan  tingkat  efektivitas  Penerimaan  Pajak Reklame di Kabupaten Madiun dinilai sudah efektif.
Berdasarkan  hasil  analisis  terkait  efektivitas  Pajak  Reklame  di  Kabupaten  Madiun menunjukkan  jika  nilai  persentase  dan  realisasi  penerimaan  Pajak  Reklame  mengalami kenaikan dan penurunan. Penyebab kenaikan yang terjadi pada masa pajak 2017, 2018, 2019 dikarenakan  banyaknya  penemuan  potensi  baru  terkait  Pajak  Reklame  seperti  penertiban reklame ilegal atau liar yang berhasil dilakukan penagihan oleh pegawai BAPENDA Kabupaten Madiun di bagian Penagihan dan juga adanya pendaftaran objek reklame baru. Sedangkan penyebab  adanya  penurunan  penerimaan  Pajak  Rekalme  khususnya  pada  tahun  2020 diakibatkan  karena  adanya  penurunan  target  yang  disepakati  oleh  pemerintah  terkait, dengan terbitnya edaran terkait refocusing anggaran yang berdampak pada lost potensi Pajak Reklame karena adanya penundaan kegiatan pendataan secara langsung atau pendataan ke lapangan  dan  digantikan  dengan  pendataan  secara online atau  menggunakan  surat.
Pendataan  dengan  cara  tersebut  dinilai  kurang  efektif  jika  dibandingan  dengan  pendataan secara  langsung.  Selain  itu,  adanya  Wajib  Pajak  yang  belum  melakukan  pembayaran kewajiban  pajaknya  juga  menjadi  penyebab  penurunan  penerimaan  Pajak  Reklame. Selanjutnya,  penyebab  penurunan  realisasi  penerimaan  Pajak  Reklame  dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kelengkapan data Wajib Pajak, kurangnya tingkat kesadaran Wajb Pajak terkait pentingnya pajak guna untuk pembangunan daerah. Kurangnya kesadaran ini diakibatkan  karena  salah  persepsi.  Salah  persepsi  yang  dimaksud  adalah,  sebagian  Wajib Pajak masih menganggap jika pajak hanya untuk mengurangi pendapatan mereka. Sehingga dari persepsi tersebut menimbulkan banyak sekali wajib pajak yang melakukan pemasangan reklame illegal, atau tanpa izin dan tidak melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.
Perhitungan  Tingkat  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Reklame  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Madiun
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
Analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  Penerimaan  Pajak  Reklame terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) di  Kabupaten  Madiun  yaitu dengan  menggunakan perbandingan  Realisasi Pajak  Reklame  dengan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil dari perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  tingkat  kontribusi    pajak  reklame  menyumbangkan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Madiun  apakah  berkontribusi  atau  tidak.  Untuk mengetahui  tingkat  kontribusi tersebut  maka diperlukan data  terkait  Realisasi  Penerimaan Pajak Reklame dan Realisasi Penerimaan PAD di Kabupaten Madiun Masa Pajak 2016-2020. Brikut ini ringkasan data yang diperoleh:

## Tabel 2
Data Realisasi Pajak Reklame dan Realisasi PAD Masa Pajak 2016-2020 di Kabupaten
Madiun Masa Pajak Realisasi Pajak Reklame Realisasi PAD 2016 Rp390.068.13,00 Rp163.676.783.949,91 2017 Rp423.333.139,00 Rp243.863.794.288,13 2018 Rp418.192.766,50 Rp219.041.431.266,71 2019 Rp462.628.440,75 Rp229.206.394.170,37 2020 Rp307.095.734,00 Rp258.193.555.386,02
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, 2021
Berdasarkan  Tabel  4.2.  dapat  diketahui  bahwa  realisasi  Pajak  Reklame  dan  Realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  masa  pajak  2016-2020  mengalami  peningkatan  dan penurunan.Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Madiun  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
Tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Kabupaten Madiun tahun 2016-2020 dapat dihitung sebagai berikut.
a. Tingkat Kontribusi Tahun 2016
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
𝑅𝑝390.068.013,00 𝑅𝑝163.676.783.949,91 × 100% = 0,24%
Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Madiun pada tahun 2016, menghasilkan persentase sebesar 0,24%. Persentase tersebut menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2016 bernilai “Sangat Kurang”.

## b. Tingkat Kontribusi Tahun 2017
𝑅𝑝423.333.139,00 𝑅𝑝243.863.794.288,13 × 100% = 0,17%
Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Madiun pada tahun 2017, menghasilkan persentase sebesar 0,17%. Persentase tersebut menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2017 masih  bernilai  “Sangat  Kurang”.  Hal  ini  dikarenakan  perolehan  penerimaan  Pajak  Reklame masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

## c. Tingkat Kontribusi Tahun 2018
𝑅𝑝418.192.766,50 𝑅𝑝219.041.431.266,71 × 100% = 0,19%
Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Madiun pada tahun 2018, menghasilkan persentase sebesar 0,19%. Persentase tersebut menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2018 masih  bernilai  “Sangat  Kurang”.  Hal  ini dikarenakan  perolehan  penerimaan  Pajak  Reklame masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

## d. Tingkat Kontribusi Tahun 2019
𝑅𝑝462.628.440,75 𝑅𝑝229.206.394.170,37 × 100% = 0,20%
Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Madiun pada tahun 2019, menghasilkan persentase sebesar 0,20%. Persentase tersebut menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2019 masih  bernilai  “Sangat  Kurang”.  Hal  ini  dikarenakan  perolehan  penerimaan  Pajak  Reklame
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
0,24% 0,17% 0,19% 0,20% 0,12% 0,00% 0,20% 0,40% 2016 2017 2018 2019 2020

## Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD di Kabupaten Madiun

## Tingkat Kontribusi
masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

## e. Tingkat Kontribusi Tahun 2020
𝑅𝑝307.095.734,00 𝑅𝑝258.193.555.386,02 × 100% = 0,12%
Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Madiun pada tahun 2019, menghasilkan persentase sebesar 0,12%. Persentase tersebut menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD pada tahun 2020 masih  bernilai  “Sangat  Kurang”.  Hal  ini  dikarenakan  perolehan  penerimaan  Pajak  Reklame masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lain seperti, Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
Berdasarkan  perhitungan  terkait  analisis  efektivitas  Pajak  Reklame  maka  dapat  diperjelas dengan gambaran grafik sebagai berikut:

## Sumber Data Diolah, 2021
Dilihat dari grafik di atas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  Madiun  dari  tahun  2016-2020  mengalami  kenaikan  dan  juga  penurunan  pada setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2016  Pendapatan  Asli  Daerah  memperoleh  realisasi  sebesar Rp163.676.783.949,91  sedangkan  realisasi  Pajak  Reklame  sebesar  Rp390.068.013,00 dengan persentase 0,24%  menunjukkan  sangat  kurang  berkontribusi.  Selanjutnya  pada  tahun  2017 persentase  turun  menjadi  0,17%  yang  berarti  masih  sangat  kurang  berkontribusi  dengan realisasi  PAD  sebesar  Rp243.863.794.288,13  dan  realisasi  Pajak  Reklame  senilai Rp423.333.139,00. Berikutnya pada tahun 2018 realisasi PAD senilai Rp219.041.431.266,71  dan  realisasi  Pajak  Reklame  sebesar   Rp418.192.766,50 dengan persentase naik dari tahun 2017 menjadi 0,19% sehingga masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi PAD senilai
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
Rp229.206.394.170,37  dan  realisasi  Pajak  Reklame  sebesar  Rp462.628.440,75  dengan persentase  20%  maka  tingkat  kontribusi  masih  sangat  kurang. Kemudian  pada tahun  2020 persentase  mengalami  penurunan  menjadi  12%  dengan  realisasi  PAD  sebesar Rp258.193.555.386,02 dan realisasi Pajak Reklame senilai Rp307.095.734,00 sehingga masih masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi.
Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Reklame merupakan bagian kecil dari  Pajak  Daerah  dan  komponen  dari  penghasil  Pendapatan  Asli  Daerah  bukan  hanya diperoleh  dari  Pajak  Reklame,  sehingga  memiliki  tingkat  kontribusi  yang  sangat  kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisis juga menujukkan bahwa masa pajak 2016-2020  tingkat  kontribusi  Pajak  Reklame  terhadap  PAD  memiliki  penerimaan  nominal yang  meningkat  meskipun  dalam  kriteria  yang  “Sangat  Kurang”.  Hasil  dari  p ersentase  dari perhitungan  yang  telah  dilakukan  diakibatkan  oleh  beberapa  hal  diantaranya,  adanya peningkatan jumlah penyelenggaraan reklame tetap, reklame tahunan yang bukan reklame insidentil.  Contohnya  seperti  pemasangan  reklame  dalam  bentuk  video  sehingga  lebih menarik  bagi  masyarakat,  serta  adanya  pabrik-pabrik  besar  seperti  Gudang  Garam  di Kabupaten  Madiun,  perusahaan  penjualan,  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan penerimaan Pajak Reklame.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pajak 2016-2020 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Tingkat  efektivitas  Pajak  Reklame  terhadap  realisasi  penerimaan  Pajak Reklame  masa  pajak  2016- 2020  di  Kabupaten  Madiun  memiliki  persentase  yang  “Cukup Efektif”  pada  tahun  2016.  Sedangkan  pada  tahun  2017 -2020  memiliki  persentase  yang “Sangat  Efektif”  karena  nilainya  melebihi  1 00%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah Kabupaten Madiun mampu menetapkan target yang sesuai dengan potensi rill Pajak  Reklame.  Selain  itu,  pemerintah  dianggap  mampu  dalam  menentukan  strategi  agar pemungutan  Pajak  Reklame  bisa  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Tingkat kontribusi  Pajak  Reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Madiun  masih
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
dalam kondisi “Sangat Kurang”, dikarenakan jika dibandingkan dengan kontribusi pajak lain, seperti Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) maupun BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) jumlah Pajak Reklame masih tergolong rendah sehingga hasil persentase masih dikisaran 0,00%-10%. Meskipun demikian, penerimaan Pajak Reklame dapat dikatakan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Beni,  P.  2016.  Konsep  dan  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah.
Jayapura: Taushia.
Depdagri, K. 1997. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan. Dewanti, Y. R. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2019. Journal STIE YPPI, 4.
Farida, F. K. 2018. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKPD Surabaya. STIE PERBANAS Surabaya, 10.
Indonesia,  R.  1945.  Undang-Undang  NRI  1945  Pasal  23  A  tentang  Fungsi  Pajak.  Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia,  R.  1994.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1994  tentang  Pajak  Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia,  R. 2000.  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2000 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia,  R.  2000.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia, R. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia,  R. 2007.  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia,  R.  2009.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia, R. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Madiun,  P.  K.  2010.  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah. Kabupaten Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun.
Madiun, P. K. 2011. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Kabupaten Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun.
Madiun, P. K. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Pajak Daerah. Kabupaten Madiun: Kabupaten Madiun.
Mardiasmo. 2016.  Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
Nasir,  M.  S.  2019.  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Setelah  Satu  Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 5.
Sabil.  2017.  Peranan  Penerimaan  Pajak  Reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. Jurnal Moneter, 1.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2 No. 1 Januari -  April 2022
Sinaga,  N.  A.  2016.  Pemungutan  Pajak  dan  Permasalahannya  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, 8.
Suastika, I. N. 2021. Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Prespektif Hukum. Jurnal Komunikasi Hukum, 4-5.
Wijaya,  A.W.  2021.  Optimalisasi  Proses  Investariasi  Barang  Habis  Pakai  dan  Berita  Acara Pinjam Pakai Barang Melalui Siangga (Sistem Barang Negara) Berbasis Web di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun: Badan Pendapatan Daerah.
Wulandari, P. A., & Iryanie, E. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Yunita,  E.,  &  Yuliandi.  2020.  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Reklame  dan  Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. JIAKES, 1-2.