## ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT JAMINAN

## Deny Slamet Pribadi
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## ABSTRAK
Perbankan  merumuskan  pengertian  kredit  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  melunasi hutangnya.  Sesuai dengan pasal 1 UU  No.7 tahun 1982 tentang Perbankan. Perumusan tersebut lebih luas dibandingkan dengan UU yang lama.
Kredit  berasal  dari  kata  kredit  yang  berarti  kepercayaan.  Kepercayaan  dari  pihak  pemberi mengandung  arti,  bahwa  pihak  penerima  akan  mempergunakan  prestasi  yang  diterimanya  selain diterimanya  sesuai  dengan  tujuan  yang  disepakati  dan  mempunyai  kemampuan  /  kesanggupan  untuk mengembalikan  prestasi  tersebut  sewaktu-waktu  tertentu,  maka  terkaitlah  faktor  waktu  antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut.
Pemberian  kartu  kredit  adalah  suatu  jenis  alat  pembayaran  sebagai  pengganti  uang  tunai dimana  pemegang  kartu  kredit  sewaktu-waktu  dapat  menukarkan  apa  saja  yang  diinginkan  ditempat dimana  ada  indikasi  bahwa  tempat  tersebut  dapat  menerima  kartu  kredit  dari  bank,  atau  perusahaan yang  mengeluarkan atau dapat juga  menguangkan  kepada bank  yang  mengeluarkan atau pada cabang yang  mengeluarkan.  Fungsi  kartu  kredit  dapat  digunakan  seperti  uang  dan  mempunyai  keistimewaan yaitu aman, praktis dan efisien dan juga seperti cek dalam hal ini adalah traveller’s cek.
Kata kunci : Kredit ( Credit ), Kartu Kredit ( Credit Card ), Kepercayaan ( Trust ), Perusahaan ( Company )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam  Era  Globalisasi,  aktifitas  manusia semakin  tinggi  dan  hal  ini  diikuti  semakin  tinggi pula  akan  kebutuhan.  Manusia  tidak  hanya  butuh “pangan,  sandang  dan  papan”  saja  mereka  juga butuh  hiburan,  rekreasi  dan  sebagainya.  Untuk memenuhi  segala  kebutuhan  tersebut,  dengan sendirinya  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit, konsekwensinya dalam melakukan aktititas tersebut,  manusia  sangat  tergantung  pada  alat “pembayaran”  yang  lazimnya  disebut  dengan uang.
Uang  merupakan  bagian  yang  integral  dari kehidupan  kita  sehari-hari.  Ada  pula  yang berpendapat  bahwa  “uang”  merupakan  darahnya perekonomian,  karena  dalam  masyarakat  modern dewasa  ini,  dimana  mekanisme  perekonomian berdasarkan  lalu  lintas  barang  dan  jasa,  semua kegiatan-kegiatan  ekonomi  tadi  akan  memerlukan Uang  sebagai  alat  pelancar  guna  mencapai tujuannya.
Golongan-golongan  dalam  masyarakat  yang menerima  penghasilan,  upah,  honorarium,  sewa, bunga,  premi,  dividen  dan  segala  sesuatu  dalam bentuk  uang  sebagai  kontra  -  prestasi  atas  balas jasa,  kemudian  masyarakat  akan  membelanjakan atau  kembali  menggunakan  uang  tersebut  untuk barang-barang  konsumsi,  membayar  jasa  pihak ketiga  ataupun  ditabungkan.  Dengan  adanya penggunaan uang tersebut sebagai peredaran/sirkuIasi.  Dimana  uang  akan  beredar terus  bcrpindah  tangan  dan  akan  mengalarni pertambahan sesuai dengan bertambahnya
kegiatan ekonomi.
Uang  masih  dibutuhkan  keberadaannya dalam  masa-masa  sekarang  ini,  akan  tetapi  di dalarn  hal-hal  tertentu  penggunaan  uang  masih dianggap kurang efisien apabila dalarn pemenuhan  segala  kebutuhan  tersebut  membawa banyak  Uang.  Hal  ini  terutama  apabila  ditinjau dari  segi  “keamanan”,  karena  si  pembawa  uang tersebut  merupakan  obyek  beresiko  tinggi  dari perbuatan  orang-orang  jahat.  (Drs.  Is  Wardono, SP.  MA,  1991  :  23).  Dari  kenyataan  tersebut diatas, maka timbul suatu gagasan untuk mencari alternatif  lain,  yaitu  dengan  cara  alat  tukar  yang dapat  menggantikan  uang  sebagai  alat  tukar langsung,  tetapi  cukup  praktis,  efisien  serta aman.  Salah  satu  pilihan  alat  tukar  pengganti tersebut  adalah  dengan credit  card atau  yang lazimnya disebut dengan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat  diminati  oleh  masyarakat,  baik  oleh kalangan pedagang maupun oleh konsumen.
Untuk  mendapatkan  kartu  kredit  dari  bank ditempat  ia  menabung  dilakukan  dengan  adanya suatu  perjanjian,  maka  para  pihak  saling  terikat antara satu sama lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan  di  dalam  pasal  1313 Burgerlijk Wetboek (BW). Selain itu, para pihak juga harus saling  mematuhi  dan  melaksanakan  perjanjian yang dibuat dengan baik sesuai dengan apa yang telah  diperjuangkan  sebelumnya.  (R.  Subekti, SH. dan Tjitro Sudibio, 1985 : 282)
Perjanjian  yang  telah  dibuat  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuat  perjanjian  tersebut,  seperti  apa  yang dimuat  didalam  pasal  1338  ayat  1 Burgerlijk
Wetboek (BW). (Subekti, 1985 : 41) Hal  ini  mengingat  bahwa  tidak  setiap perjanjian  yang  dibuat  selalu  dapat  dilaksanakan seperti  apa  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya. Hal  ini  disebabkan  kemungkinan  adanya  salah satu  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  atau cidera  janji.  Oleh  karena  itu  sebelum  membuat perjanjian,  maka  hendaknya  harus  mengetahui terlebih  dahulu  syarat-syarat  sahnya  perjanjian. Wanprestasi  dalam  hal  perjanjian  kartu  kredit sangat  dimungkinkan,  terutama  yang  dilakukan oleh  pemegang  kartu  kredit.  Hal  ini  dapat dipahami  mengingat  kartu  kredit  dalam  membuat perjanjian  dengan  bank  tersebut  diketahui  atau dipantau  terus  oleh  penerbit  kartu  kredit  tentang berapa  jumlah  yang  masih  tersisa  dalam rekeningnya.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini, wanprestasi  sangat  mungkin  sehubungan  dengan keterbatasan dana pemegang kartu kredit.
Namun  demikian  perlu  dipahami  disini bahwa  meskipun  kartu  kredit  tidak  memberikan kemudahan  bagi  pemegangnya,  seperti  yang  telah diuraikan tersebut diatas, namun dalam pelaksanaannya  tidak  selalu  demikian.  Dalam  arti bahwa  meskipun  penggunaannya  telah  diikat dengan  perjanjian,  masih  dimungkinkan  adanya wanprestasi  terutama  pihak  pemegang  kartu kredit.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :  "Bagaimana  penyelesaiannya  apabila  pemegang kartu  kredit  melakukan  wanprestasi  atau  tidak melunasi pembayaran"

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Kredit
Pasal  1  Undang-Undang  No.7  tahun  1992 tentang  perbankan  merumuskan  pengertian  kredit sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  melunasi hutangnya. Perumusan ini lebih luas dibandingkan dengan  perumusan  dalam  Undang-Undang  Lama (Undang-Undang  pokok  Perbankan  1967)  dan sangat besar artinya. (Widjanarto, 1993 : 63)
Sebagaimana  telah  diuraikan,  bahwa  kata “kredit”  berasal  dari  kredit  yang  berarti kepercayaan.  Dengan  pengertian  ini,  pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti, bahwa  pihak  penerima  akan  mempergunakan prestasi  yang  diterimanya,  bahwa  pihak  penerima akan  mempergunakan  prestasi  yang  diterimanya sesuai  dengan  tujuan  yang  disepakati  dan mempunyai  kemampuan  untuk  mengembalikan prestasi tersebut suatu waktu tertentu, maka disini terkaitlah  faktor  waktu  antara  pemberian  prestasi dan  penerimaan  kembali  prestasi  tersebut.  (Edy Putra, 1986 : 10)
Sedangkan  pemberian  kartu  kredit  adalah suatu  jenis  alat  pembayaran    sebagai  pengganti uang  tunai,  dimana  pemegang  kartu  kredit sewaktu-waktu  dapat  menukarkan  apa  saja  yang diinginkan  ditempat  dimana  ada  indikasi  bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank,  atau  perusahaan  yang  mengeluarkan  atau pada  cabang  yang  mengeluarkan,  yang  rnisalnya bank yang aktif di dalam perputaran perekonomian  di  Indonesia.  Jadi  kartu  kredit  ini fungsinya  seperti  uang,  tetapi  mempunyai keistimewaan  yaitu  aman,  praktis  dan  efisien serta  juga  seperti  cek  dalam  hal  ini  adalah Traveler's cek . Fungsi kartu kredit ada dua yaitu :
1.   Terhadap  pelaku  usaha  atau  perusahaan penerima kartu kredit.
2.  Terhadap pemegang kartu kredit. Dapat  diuraikan  disini  fungsi  kartu  kredit
bagi perusahaan ialah :
a.  Sebagai  sarana  bagi  perluasan  usaha  dengan mengeluarkan kartu kredit yaitu salah satunya dapat  meningkatkan  omzet  yang  lazim banyak  orang  menggunakannya  ialah  sale promotion, atau mengadakan promosi melalui kartu kredit.
b.  Setiap transaksi pembelian dengan
menggunakan  kartu  kredit,  maka  penerima tidak usah ragu-ragu lagi tentang pembayaran karena  biasanya  sudah  dijamin  penuh  oleh bank yang mengeluarkan.
Sedang fungsi bagi pemegangnya :
a.   Untuk  keperluan  bisnis  atau………baik  di Indonesia maupun luar negeri.
b.   Transaksi perdagangan seseorang akan meningkat.
c.   Seseorang  tidak  perlu  menyimpan  uang  tunai dalam jumlah besar di tempat orang tersebut, dan lain-lain.

## B.  Pengawasan  Terhadap  Berlakunya  Kartu Kredit
Karena  belum  adanya  peraturan  baik berupa  Undang-Undang  keputusan  pemerintah dan  lain-lain  mengenai  kartu  kredit,  maka masalahnya  adalah  soal  pengawasan  terhadap berlakunya kartu kredit. Memang soal pengawasan  adalah  sangat  penting  baik  bagi pemerintah,  para  bank  yang  mengeluarkan  dan masyarakat  pada  umumnya,  bahwa  dengan pengawasan  yang  baik,  maka  lalu  lintas perdagangan  dalam  hal  ini  berlaku  kartu  kredit dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa  ada  keragu- raguan lagi di kalangan masyarakat pedagang.
Penyalahgunaan kartu kredit banyak terjadi,  baik  itu  berupa  kesengajaan  yang dilakukan  oleh  pemilik  kartu,  oleh  orang  yang sebenarnya  tidak  berhak.  tapi  bisa  juga  karena ketidaksengajaan,  contohnya  mengubah  tanda tangan,  mengubah  jatah  maksimum,  berbelanja dengan  berlebihan,  atau  kartu  kredit  kosong (berarti  tidak  didukung  oleh  adanya  dana  yang
cukup).
Secara psikologis, bagaimanapun juga orang lebih  mudah  membelanjakan  uangnya  jika  ia hanya  tinggal  menerapkan  tanda  tangan  dari  pada ia harus mengeluarkan uang tunai dari kantongnya.
Seandainya  si  pemegang  kartu  meminta untuk  membayar  melebihi  batas  itu,  lewat  kode- kode  tertentu  merchan  meminta  untuk  mengontak bank terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank yang akan  membolehkan  atau  tidak.  Apabila  terjadi suatu  pemakaian  kartu  yang  menyolok,  pihak merchan sudah sepatutnya menaruh kecurigaan.
Bagaimanapun penyalahgunaan yang terbanyak  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak berhak,  sebagai  akibat  kartu  kredit  hilang, kemudian ada seseorang yang meniru tanda tangan tersebut.  Dalam  hal  ini  ketelitian  para  merchan memang  diperlukan.  Di  Indonesia  sangat  kurang adanya  kemampuan  untuk  meneliti  bonafiditas seseorang  seperti  di  negara  Amerika  sudah  ada kredit  informasi  sistem  yang  dapat  menilai bonafiditas  dan  kredibilitas  seseorang.  Jika merchan merasa  ragu-ragu,  bisa  minta  agar  orang itu menunjukkan kartu identitas.

## C.  Hak  dan  Kewajiban  Penerbit,  Pemegang Kartu Kredit serta Pengusaha
Salah  satu  akibat  hukum  dari  perjanjian kepemilikan  kartu  kredit  sebagai  alat  jaminan pembayaran  di  Bank  pihak  pertama  adalah timbulnya  hak  dan  kewajiban,  baik  bagi  pihak penerbit  kartu  kredit  atau issuer dalam  hal  ini adalah  Bank  yang  lain  dari  pada  Bank  pertama tadi, pemegang kartu kredit atau pihak card holder dan  pihak  pengusaha  yang  disebut  istilah merchan .
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  dapat  kita ketahui  hak  dari  pihak  penerbit  kartu  kredit (issuer) adalah :
(a) Kartu Bank pertama yang berupa Gold Master adalah  milik  pihak  pertama  (yang  selanjutnya disebut  bank)  dan  yang  tidak  dapat  dipindah tangankan  kepada  siapapun  dengan  alasan apapun  juga  ;  (b)  Bank  tidak  bertanggung jawab atas persolan yang timbul karena barang atau  jasa  yang  dibayar  dengan  menggunakan kartu kredit. Pemegang kartu tetap berkewajiban  untuk  melunasi  tagihan  atas transaksi  tersebut  ;  (c)  Atas  pertimbangan bank,  tanpa  harus  memberitahukan  atau menjelaskan  alasannya  terlebih  dahulu  setiap saat  bank  berhak  membatalkan  penggunaan kartu  kredit  yang  disebabkan  oleh  hal-hal sebagai  berikut  :  (i)  Pemegang  kartu  dan  atau penjaminnya  terlibat  dalam  sengketa  perdata maupun  pidana,  (ii)  Pemegang  kartu  dan penjaminnya tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, (iii) Pemegang kartu dan atau penjaminnya  dalam  keadaan  pailit,  (iv)  Harta kekayaan  pernegang  kartu  atau  penjarninnya
disita  oleh  pihak  ketiga,  (d)  masa  berlaku sampai  dengan  akhir  bulan  pada  tahun  yang tertera pada kartu. Pemegang kartu bertanggung  jawab  atas  semua  tagihan  yang masih  tersisa  setelah  masa  berlaku  kartu berakhir,  (e)  tanpa  harus  memberitahukan pihak  bank  dapat  merubah line  limit tanpa harus memberitahukan alasannya.
Sedangkan  kewajiban  dari  pihak  Penerbit  kartu kredit (Issuer) adalah :
a.   Menyerahkan  kartu  kredit  sesuai  dengan permohonan  calon  pemegang  atau  pemohon kartu kredit.
b.   Bank  akan  mengirimkan  tagihan  setiap  bulan pada waktu yang telah ditentukan.
c.   Tagihan  yang  diterima  dari  luar  negri  akan dikonversikan ke dalam mata uaug rupiah sesuai denga kurs yang ditetapkan oleh Master Card Internasional.
d.  Menagih  rekening  pemegang  kartu  mengenai iuran tahunan.
Hak  dan  kewajiban  pemegang  kartu  kredit seperti  apa  yang  telah  saya  kemukakan  diatas, maka  hak  yang  dimiliki  oleh  pihak  pemegang kartu kredit adalah :
(a) Hanya  pemegang  kartu  yang  namanya tercetak pada kartu yang
dapat mempergunakan kartunya sebagai alat
pembayaran kepada pedagang/pengusaha yang  menyatakan  menerima  pembayaran dengan  kartu  kredit  dengan  apa  yang  sudah ditetapkan  menurut  perjanjian  kepemilikan kartu  kredit  sebagai  alat  jaminan  di  Bank adalah :
-  Bila  masa  berlaku  dari  kartu  kredit  telah habis  dan  pemegang  tidak  berkeinginan untuk  memperpanjang  penggunaan  kartu kredit,  maka  pemegang  kartu  diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak bank sekurang-kurangnya  1  bulan  sebelum masa  kartu  habis  dan  pemegang  kartu dikenakan  biaya  untuk  pembatalan  kartu yang telah dibuat.
-  Membayar  iuran  tahunan  yang  telah ditentukan.
-  Wajib
mencegah terjadinya kehilangan/pencarian dari kerusakan kartu. -  Wajib  segera  melaporkan  secara  tertulis bila terjadi perubahan alamat rumah/perusahaan/penagihan.
-  Bila  pemegang  kartu  akan  meninggalkan Indonesia  dalam  waktu  lama  maka  ia wajib  memberitahukan  bank  1  bulan sebelum keberangkatannya.
-  Dengan menandatangani dan menggunakan  kartu,  maka  pemegang kartu  dinyatakan  telah  mengerti  dan tunduk serta terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  yang  dibuat.  (Data dari Bank Danamon)
Hak dan kewajiban pengusaha (merchan)
Dari  uraian  perjanjian  kepemilikan  kartu kredit  sebagai  alat  jaminan  pembayaran  di  Bank, maka  dapat  kita  ketahui  bahwa  hak  dari  pihak pengusaha atau merchan adalah :
(a)  Menuntut  pembayaran  dari  pemegang  kartu kredit atau card holder melalui pihak penerbit kartu  kredit  sesuai  dengan  transaksi  jual  beli yang  tertera  didalam  sales  slip  atau  slip pembayaran. (Data dari Bank Danamon)
Sedangkan  kewajiban  dari  pihak  pengusaha (merchan) adalah
(a)  Menyerahkan  hak  milik  atas  barang  yang diperjual belikan.
(b) Menyerahkan  kembali  kartu  kredit  kepada pernilik / pemegang kartu kredit.
(c)  Melayani sebaik-baiknya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu ditempat usahanva.
(d) Pengusaha akan memberikan harga yang sama dengan  harga  yang  diberikan  kepada  umum. (Data dari Bank Danamon)
D.  Penyelesaian Masalah Apabila terjadi Wanprestasi
Dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  (ingkar janji),  tidak  terlepas,  dari  bentuk  kartu  kredit sebagai  jaminan  itu  sendiri.  Apabila  si  berutang (debitur)  tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan maka  is  melakukan  atau  melanggar  perjanjian, yang telah diperjanjikan dengan pihak kreditur.
Pada  debitur  terletak  kewajiban  untuk melakukan  atau  memenuhi  prestasi  dan  jika  tidak melaksanakan  kewajiban  tersebut  bukan  karena keadaan  memaksa,  maka  dianggap  melakukan wanprestasi.  Sedangkan  wanprestasi  ada  4  bentuk yaitu :
(a) Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan melakukannya ;
(b) Melakukan apa yang dijanjikannya ;
(c) Yang dijanjikannya terlambat untuk dilakukan (d) Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak boleh dilakukan.
Apabila  penyelesaian  dilakukan  melalui penyelesaian  yuridis  yaitu  melalui  pengadilan maka  pihak card  holder akan  dituduh  telah melakukan  wanprestasi  yang  tercantum  dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1235, yang berbunyi :
“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang  untuk  menyerahkan  kebendaan  yang bersangkutan  dan  untuk  merawatnya  sebagai seorang  Bapak  Rumah  yang  baik,  sampai  pada saat penyerahan. (Subekti dan Tjitro Sudibio, 1985 : 269)
Hal  ini  dapat  dikenai  sanksi  atau  pihak issuer dapat meminta pada card holder untuk memenuhi prestasi.
Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah penyelesaian  yang  harus  dilakukan  apabila  terjadi wanprestasi oleh card holder yaitu dalam hal dana yang  ada  pada  bank  tidak  mencukupi  untuk
pembayaran transaksi yang telah dilakukan. Apabila  kita  melihat  kembali  dengan  adanya perikatan  antara  pemegang  kartu  ( card  holder ) dengan  pemberi  kartu  dalam  hal  ini  pihak  bank, telah membuat huhungan hukum dengan melahirkan perikatan, dari perikatan ilu lahir hak dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Hak dan  kewajiban  ini  dalam  bidang  hukum  tak ubahnya  seperti  sekeping  mata  uang  logam. Kalau pada satu sisi suatu pihak harus memenuhi kewajibannya,  maka  pada  sisi  sebenamya  apa yang  semula  berupa  kewajiban  tersebut,  tak  lain adalah merupakan
hak bagi teman seperikatannya. Mufafis Mutandis demikian pula sebaiknya.  Untuk  itu  tak  dipenuhinya  suatu kewajiban  oleh  sesuatu  pihak,  akibatnya  rekan seperikatan  lainnya  tak  akan  memperoleh haknya.  Bila  itu  terjadi,  jelas  kerugianlah  yang bertandang  dan  ini  bisa  dijadikan  dasar  gugatan untuk memperoleh penggantian.
Dengan lahirnya perikatan yang dibuat oleh yang  bersangkutan,  maka  selain  dirinya  selaku subyek  hukum  menjadi  terikat  kepada  pihak lawan,  benda  miliknya  pun  sebenarnya  ikut terikat  pula.  Hal  ini  bisa  dilacak  dari  ketentuan yang tertera pada pasal 1131 Burgerlijk  Wetboek (BW), bahwa tiap-tiap benda baik yang bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan  atas  perikatan  yang  dibuat  oleh pemiliknya.  Ini  berarti  kalau  pihak  yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perkataannya,  maka  secara  paksa  hukum  dapat menyuruh  untuk  melaksanakan  kewajibannya. Jaminan  yang  diberikan  oleh  pasal  1131 Burgerlijk  Wetboek (BW)  ini  bersifat  umum, dalam  arti  bahwa  jaminan  itu  meletak  pada segenap  harta  debitor,  dan  jaminan  itu  diberikan kepada  semua  pihak  yang  berkedudukan  sebagai kreditor.
Searah  dengan  konfigurasi  tersebut  diatas, maka didalam hal terjadi didalam perjanjian kartu kredit  antara  Bank  dengan  nasabah  yang  ingin memiliki  kartu  kredit  manakah  sebagai  debitor yang  dapat  ingkar  janji  tidak  memenuhi kewajibannya,  sehingga  pihak  bank/kreditor dapat  mohon  kepada  yang  berwenang  untuk meminta  ganti  kerugian  karenanya.  Kartu  kredit sebagai  alat  jaminan  pembayaran  maka card holder harus  dapat  menggunakannya  sesuai dengan apa yang terdapat didalam rekening yang ada pada Bank tersebut.
Dapat  kita  lihat  disini  bahwa  debitor dapat dikatakan  berhutang  kepada  kreditor  karena menggunakan  kartu  kredit  yang  melebihi  limit dari keadaan keuangannya yang ada di Bank atau pihak  kreditur,  oleh  karena  itu card  holder haruslah bertanggung jawab untuk dapat membayar  kelebihan  hutangnya  dari  kelebihan limit  atas  penggunaan  kartu  kredit  tersebut. Sehingga  pihak  Bank  yang  sebagai  pengeluar kartu  kredit  dapat  menuntut  kepada card  holder
untuk  bisa  mengganti  rugi  atas  kelalaian  si card holder.
Di  dalam  perjanjian,  istilah  wanprestasi sudah  merupakan  istilah  yang  tidak  asing, mengingat  dalam  pelaksanaan  prestasi  suatu perjanjian  tidak  selamanya  dilaksanakan  dengan tepat  waktu oleh para pihak  yang  menjadi subyek perjanjian tersebut.
Di  dalam  suatu  perjanjian  wanprestasi  itu bisa  saja  terjadi  akibat  adanya  unsur  kesalahan dari  salah  satu  pihak,  atau  disebabkan  karena adanya keadaan di luar kemauan para pihak, unsur kesalahan  dari  salah  satu  pihak  misalnya  sengaja tidak  melaksanakan  prestasi  yang  diperjanjikan atau yang telah kita kemukakan diatas.
Wanprestasi dapat juga terjadi pada perjanjian  kartu  kredit,  namun  apabila  ditelusuri lebih jauh wanprestasi pada perjanjian kartu kredit ini  lebih  banyak  disebabkan  karena  adanya  unsur kesengajaan, artinya pernakai kartu kredit tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa apa yang telah dilakukan tersebut adalah tidak benar.
Hal  ini  dipaharni  mengingat  bahwa  dalam menggunakan  kartu  kredit  ini  sebelumnya  telah diperjanjikan  bahwa  pemegang  kartu  kredit tersebut  harus  memasukkan  sejurnlah  tertentu dananya  pada  bank  yang  ditunjuk  dan  jumlah  itu dapat  diketahui  atau  dikontrol  melalui  rekening pemegang kartu kredit yang bersangkutan sebagai suatu  jaminan.  Oleh  karena  itu  apabila  pernegang kartu  kredit  tersebut  melakukan  transaksi  dengan menggunakan  kartu  kredit  sebagai  alat  bayarnya, dan  ternyata  dana  yang  ada  pada  bank  tersebut tidak  mencukupi,  dan  keadaan  ini  telah  disadari sebelumnya.
lngkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh  pemegang  kartu  tersebut  dapat  membawa akibat  yang  merugikan  bagi  debitur,  oleh  karena itu  sejak  saat  itu  debitur  berkewajiban  mengganti kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  daripada ingkar  janji  tersebut,  karena  debitur  melakukan ingkar janji, maka kreditur dapat menuntut : a.   Pemenuhan perikatan ;
b.   Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi ; c.   Ganti rugi
d.   Pembatalan persetujuan timbal balik e.   Pembatalan dengan ganti rugi.
Tetapi  dalam  kenyataannya  atau  prakteknya sehari-hari  penuntutan  secara  hukum  ini  jarang dan  hampir  belurn  pernah  dilakukan  oleh  pihak issuer.  Biasanya  pihak issuer lebih suka penyelesaiannya  dilakukan  secara  musyawarah dan kekeluargaan.
Hal  ini  dapat  dimaklumi  sebab  keberadaan kartu  kredit  atau  pemilikan  kartu  kredit  di indonesia masih banyak diminati oleh orang-orang dari  kalangan  menengah  keatas  atau  yang  status sosial yang cukup mapan, mereka biasanya enggan untuk menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan.  Hal  tersebut  juga  berdampak  kurang baik  terhadap  keberadaan issuer itu  sendiri.  Para nasabah  akan  merasa  tidak  simpati  dan  kurang
percaya  terhadap  kemampuan issuer ,  serta card holder tersebut  akan  memutuskan  perjanjian kepemilikan kartu kredit tersebut.
Apabila sampai terjadi hal demikian, maka pihak issuer dalam  hal  ini  bank  yang mengeluarkan  kartu  skan  mengalami  kerugian karena  kemungkinan  para  nasabahnya  akan berpindah  kepada  pihak  bank  lain  maka penyelesaian melalui jalur hukum bukan merupakan pilihan yang tepat, yang dipertimbangkan terutama menyangkut kredibilitas issuer dan  perbankan.  Terjadinya wanprestasi  yang  dilakukan  oleh card  holder , dalam  hal  ini  dana  yang  ada  pada  bank  tidak mencukupi,  cukup  dapat  dipahami,  karena penerima kartu / merchant tidak dapat mengetahui secara langsung dan pasti menyesuaikan  berapa  jumlah  saldo  yang  ada pada rekening pemegang kartu.
Timbulnya  sengketa  akibat  wanprestasi dalam  perjanjian  kartu  kredit  di  bank  tersebut, pihak  yang  dirugikan  akibat  wanprestasi  dapat menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut.
Penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi  ini  pada  dasarnya  dapat  dilakukan melalui  jalan  musyawarah  dimaksudkan  sebagai upaya meminta langsung ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini pihak debitur,  yaitu  pemegang  kartu  kredit  yang  tidak cukup dananya.
Penyelesaian  tuntutan  ganti  rugi  dalam kepemilikan  kartu  kredit  di  bank  tersebut, kebanyakan dilakukan melalui jalan musyawarah terlebih  dahulu,  karena  penyelesaian  sengketa ganti  rugi  akibat  wanprestasi  dengan  jalan musyawarah  ini  adalah  merupakan  alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik, jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Apabila melalui
pengadilan dapat mengajukan  tuntutan  atau  gugatan  terlebih dahulu  melalui  pengadilan  negeri  setempat, didaerah atau wilayah hukum dimana pihak yang digugat  bertempat  tinggal.  Penyelesaian  melalui pengadilan  ini  dilakukan  apabila  penyelesaian sengketa  akibat  wanprestasi  tidak  berhasil diselesaikan  dengan  cara  musyawarah.  Oleh karena  itu issuer dapat  mengajukan  tuntutan  ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Biasanya hakim yang menangani perkara tersebut meminta kepada pihak masing-masing melalui jalan damai dan  menyelesaikan  sendiri  permasalahannya. Sedangkan  hakim  hanya  mengikuti  saja,  apabila tidak  terjadi  perdamaian  maka  "hakim  akan melanjulkan  pemeriksaan  perkaranya  dan  para pihak  oleh  hakim  diminta  detil-detilnya  yang dapat  menguatkan  haknya".  Guna  menentukan pengambilan  keputusan  oleh hakim  guna menentukan pihak yang dimenangkan atau pihak mana  yang  dilindungi  oleh  hukum,  yang berpedoman  pada  azas  "Siapa  yang  mampu
membuktikan haknya, maka dialah yang dilindungi  oleh  hukum".  Sebagaimana  tercantum pada  pasal  1865  KUHPerdata,  Junto  pasal  163 HIR  dan  pasal  283  RBg,  yaitu  barang  siapa  yang mengaku mempunyai hak/yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal  hak  orang lain, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka pihak  yang  dirugikan  akibat  wanprestasi  atau ingkar  janji  yang  dilakukan  oleh  pihak  lawannya, yang  telah  merugikan  dirinya  agar  dapat dimenangkan oleh hakim.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dengan meningkatkan permintaan dukungan penambahan  dana  dari  dunia  bisnis,  lembaga pembiayaan  yang  bertindak  selaku  penyandang dana khususnya bank berupa mcmenuhi permintaan pasar dengan bersikap hati-hati dengan menyalurkan  fasilitas-fasilitas  yang  terdapat  di dalam  banknya.  Selaras  dengan  kebijakan- kebijakan  perbankan  yang  diberikan,  sangatlah dibutuhkan instrumen Hukum Jaminan yang dapat menjamin  kepastian  hukum  terhadap  segala fasilitas  yang  diberikan  oleh  bank  kepada nasabahnya,  misalnya  terhadap  pengeluaran  kartu kredit sebagai benda jaminan untuk pembayaran.
Perjanjian  kepemilikan  kartu  kredit  sebagai alas  jaminan  pembayaran  apabila  ditinjau  dari sistem  Hukum  Perdata  Barat  atau Burgerlijk Wetboek (BW)  adalah  merupakan  perbuatan Hukum  yang  kernudian  menimbulkan  hak  dan kewajiban.
Penggunaan  kartu  kredit  sehagai  alat pembayaran  sangat  diminati  oleh  masyarakat kalangan  pedagang  maupun  oleh  konsumen. Sehingga untuk mendapatkannya seorang nasabah bank  haruslah  melakukan  perjanjian  perikatan terhadap  bank  bersangkutan  mengeluarkan  kartu kredit yang berguna untuk mendapatkan kepastian hukum.  Sehingga  para  pihak  juga  harus  saling mematuhi  dan  melaksanakan  perjanjian  yang dibuat  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi mereka  yang  membuat  perjanjian  tersebut  seperti yang termuat didalam pasal 1338 ayat 1 Burgerlijk Wetboek (BW).
Sehingga  mengingat  segala  perjanjian  yang dibuat  yang  dalam  hal  ini  didalam  perjanjian menggunakan kartu kredit dari pihak bank sebagai pemberi hak kepada card holder maka card holder haruslah  juga  mentaati  segala  perjanjian  yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi wanprestasi.
Maka dapat disimpulkan, sebelum membuat perjanjian  hendaknya  harus  mengetahui  terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian. Wanprestasi  dalam  hal  perjanjian  terhadap  kartu kredit  sangat  dimungkinkan,  terutama  yang dilakukan  oleh  pemegang  kartu  kredit,  hal  ini
dapat dipaharni karena oleh penerbit kartu kredit tentang  berapa  jumlah  yang  masih  tersisa  dalam rekeningnya,  oleh  karenanya  wanprestasi  dapat terjadi karena hal tersebut diatas.
Apabila karena kelalaian si pemegang kartu terhadap  penggunaan  kartu  kredit  sebagai jaminan pembayaran maka diharapkan pemegang kartu  dapat  mengganti  atas  hutangnya  terhadap kelebihan  penggunaan  kartu  kredit  tersebut. Biasanya  bukan  karena  kelalaian,  melainkan dapat  juga  dengan  kesengajaan  menggunakan kartu  kredit  sebagai  jaminan  pembayaran sehingga  dapat  dengan  jelas card  holder melakukan wanprestasi.
Penyelesaian  terhadap  hal  ini  maka  dapat melalui  dua  cara  yaitu  melalui  jalan  damai  yaitu musyawarah dan  yang  kedua  melalui penuntutan melalui  pengadilan  apabila  jalan  yang  pertama tidak bisa dilakukan.
Tetapi biasanya atas terjadinya wanprestasi ini,  kedua  belah  pihak  dari  beberapa  kasus  yang ada,  tidak  pernah  atau  jarang  terdengar  adanya penuntutan ke Pengadilan terhadap hal ini karena dapat  merugikan  bank  itu  sendiri  maupun terhadap card  holder itu  sendiri,  yang  mungkin karena alasan malu diketahui oleh orang lain.
Sehingga jika ada penuntutan ke
Pengadilan  maka  masing-masing  pihak  harus menyiapkan  detil-detilnya  untuk  menguatkan haknya untuk menentukan pengambilan keputusan pengadilan terhadap kasus wanprestasi dari penggunaan kartu kredit sebagai alat jaminan pembayaran.

## B. Saran
Dalam  hal  ini  penulis  hanya  dapat mengharapkan  kepada  masing-masing  pihak untuk  saling  memahami  dan  mematuhi  apa  yang telah  tercantum  didalam  perjanjian  tersebut,  dan yang tidak kalah pentingnya yaitu :
- Bagi  pihak  Bank  sebagai  pembuat  kartu kredit  haruslah  membuat  kartu  dengan mencantumkan tanggal dan akhir penggunaan kartu tersebut.
- Di  dalam  kartu  tersebut  haruslah  terdapat foto  pemegang  kartu  dan  disamping  adanya tanda  tangan  si  pemegang  kartu  sehingga tidak  dapat  digunakan  oleh  orang  lain  yang tidak  mengerti  berapa  limit  penggunaan kartu  kredit  sebagai  jaminan  pembayaran, dengan  hal  itu  maka  tidak  terjadi  adanya kelebihan  pembayaran  dari  tersedianya  dana yang ada di rekening si pemegang kartu. Pihak  Bank  diharuskan  memberitahukan kepada  pemegang  kartu  bahwa  uang  yang tersedia  telah  hampir  melebihi  batas  uang yang  tersedia  di  rekeningnya.  Kepada pemegang  kartu  kredit  mengecek  setiap penggunaan  kartu  yang  telah  digunakan untuk mengetahui sisa keuangan yang berada di  rekening,  sehingga  tidak  terjadi  kelalaian baik tidak sengaja  maupun sengaja sehingga
dapat menyebabkan wanprestasi.
- Kartu  kredit  sebagai  jaminan  pembayaran haruslah mempunyai
Undang-Undang tersendiri  sehingga  tidak  tergantung  kepada
KUH  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (BW) yang hanya merupakan undang-undang secara umum  saja,  sehingga  kepastian  hukumnya menjadi kurang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Isnaeni,  Moch,  1996. Hipotek  Pesawat Udara di Indonesia , CV. Darma Muda. Surabaya. Iswardono,  1991. Uang  Dan  Bank,  cet.  I , BPPE, Yogyakarta.
Subekti, R, dan Tjitro Sudibio, 1985. KUH
Perdata (terjemahan), cet XIX , Pradnya
Paramita, Jakarta.
Subekti,  R,  1985. Hukum  Perjanjian,  cet. X , Intermasa, Jakarta.
Widjanarto,  1993. Hukum  dan  Ketentuan Perbankan  di  Indonesia,  cet  I ,  Pustaka  Utama Graft, Jakarta.
Mgs,  Edy  The’aman,  1986. Kredit Perbankan, cet. I , Liberty, Yogyakarta.