## Implementasi Pengelolaan Dana Pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin
Ariswindra Jaya 1 , Edi Harapan 2 , Mahasir 3
1 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Musi Banyuasin, ariswindrajaya29@gmail.com
2 Universitas PGRI Palembang, ehara205@gmail.com
3 Universitas PGRI Palembang, mahasirnasir@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan: 1) pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin; dan 2) faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan di analisis dengan teknik: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: 1) pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin melalui empat tahapan fungsi manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling telah berjalan dengan baik. 2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin yaitu: pemadaman listrik, sinyal kurang stabil dan maintenance server yang dilakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sedangkan faktor pendukung yaitu: infrastruktur yang lengkap, sinyal yang stabil dan sumber daya manusia yang mendukung.
Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Dana, Pagu DIPA

## ABSTRACT
This study aims to describe: 1) the management of DIPA ceiling funds in MTs Negeri 2 Musi Banyuasin; and 2) inhibiting and supporting factors in the management of DIPA ceiling funds in MTs Negeri 2 Musi Banyuasin. This study used qualitative descriptive methods with data collection techniques: Observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data collected is analyzed with techniques: data reduction, data presentation and data verification. This study concluded that: 1) the management of DIPA ceiling funds in MTs Negeri 2 Musi Banyuasin through four stages of management functions, namely Planning, Organizing, Actuating, and Controlling has gone well. 2) Inhibiting factors in the management of DIPA ceiling funds in MTs Negeri 2 Musi Banyuasin are: power outages, unstable signals and server maintenance carried out by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia While the supporting factors are: complete infrastructure, stable signals and supporting human resources.
Keywords : Implementation, Fund Management, DIPA Ceiling

## A. PENDAHULUAN
Satuan kerja (satker) pemerintah merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing- masing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 yang disebut sebagai satuan kerja instansi pemerintah adalah satuan kerja di lingkungan pemerintah yang memiliki kuasa untuk menggunakan anggaran/barang. Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh satker baik penyusunan maupun pelaksanaan haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan ternyata masih banyak satker yang mengalami kesulitan dan permasalahan seperti keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan.
Pernyataan di atas didukung dari beberapa penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wakman (2021) dengan hasil penelitian bahwa
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
pelaporan keuangan kampung dalam di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua selalu mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) mengatakan dalam penelitiannya masih terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan negara khususnya masalah akuntansi seperti dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual yang menjadi kebijakan akuntansi wajib yang telah diterapkan negara saat ini. Sedangkan penelitian pada dunia pendidikan yang menunjukkan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Noval A. (2019) pada MTs. Wihdatul Fikri yang menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan di MTs tersebut masih kurang baik. Pertama dalam hal kesulitan memperoleh sumber dana dan kedua dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak akuntabilitas dan transparan. Permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan di madrasah juga ditemukan oleh Fadhilaturrahmah et al., (2021) dengan kesimpulan penelitian bahwa standar pembiayaan yang dilaksanakan di MTs Sunan Kalijogo belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya oleh Wardani et al ., (2019) menemukan terjadinya kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar di Kecamatan Buleleng. Senada dengan Penelitian Wardani et al ., (2019) penelitian yang dilakukan oleh Masruroh & Fitriani, (2021) juga menemukan permasalahan pada pengelolaan dana BOS yaitu adanya kesenjangan dalam melakukan sosialisasi, komunikasi kurang efektif, dan tim BOS yang tidak memahami tugas dan fungsi. Berdasarkan penelitian di atas dapat dikatakan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang pengelolaan pembiayaan yang dialami satker baik di bindang pemerintahan maupun di bidang pendidikan. Padahal manajemen pembiayaan merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu lembaga khususnya lembaga pendidikan. Hal ini didukung oleh pendapat Usman (2016) yang mengatakan manajemen pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya mutu pendidikan di madrasah. Hasbullah (2016) juga mengatakan pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang baik dapat menopang terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara baik. Untuk itu madrasah memerlukan pengelolaan biaya yang profesional pada pengendalian dan pelaksanaan anggarannya.
Permasalah dalam pengelolaan keuangan yang dialami satker-satker di atas tidak terjadi pada MTs Negeri 2 Musi Banyuasin yang beberapa kali mendapat penghargaan dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kabupaten Sekayu. Penghargaan pengelolaan keuangan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebagai Satker yang melakukan pengelolaan dana DIPA terbaik. Penghargaan pertama didapat MTs Negeri 2 Musi Banyuasin pada tahun 2017 sebagai 10 satker terbaik dalam pengelolaan dana DIPA di Kabupaten Musi Banyuasin. Penghargaan kedua didapat sebagai terbaik pertama pada anggaran Tahun 2021 semester 1 pada pagu DIPA Kecil (kurang dari 2 milyar) dan penghargaan ketiga menjadi peringkat terbaik ke-3 dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 se Kabupaten Musi Banyuasin.
Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul di atas karena selama peneliti menjadi seorang guru, peneliti melihat terjadi kesenjangan-kesenjangan dalam pengelolaan dana keuangan pendidikan di sekolah/madrasah. Selain itu juga terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang
mendukung hasil temuan peneliti tersebut. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada Pengelolaan Dana Pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin dengan subfokus yaitu pengelolaan dana pagu DIPA untuk belanja pegawai. Selanjutnya yang menjadi novelty pada penelitian ini adalah pengelolaan pembiayaan yang berasal dari dana Pagu DIPA di MTsN 2 Musi Banyuasin.

## B. KAJIAN TEORI

## 1) Manajemen Pembiayaan
Menurut Daft (2010) juga mengartikan manajemen sebagai pencapaian tujuan- tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan ( Planning ), pengorganisasian ( Organizing ), pemimpinan ( Leading ), dan pengendalian ( Controlling ) sumber daya-sumber daya organisasional. Dari pendapat Stoner dan Daft maka disusunlah tahapan dalam manajemen ada empat yaitu: perencanaan ( Planning ), pengorganisasian ( Organizing ), pemimpinan ( Leading ), dan pengendalian ( Controlling ). Sedangkan Terry & Rue (2020) memiliki pendapat yang sedikit berbeda dari ketiga pendapat di atas yang mengartikan manajemen sebagai suatu proses membimbing atau mengarahkan suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan organisasional. Manajemen dalam proses pelaksanaanya disebut managing (pengelolaan), sedangkan orang yang melaksanakan manajemen disebut manajer atau pengelola. Di sini Terry & Rue tidak mengartikan manajemen sebagai suatu tahapan namun sebagai proses. Sedangkan tahapan tersebut dituangkan Terry sendiri ke dalam fungsi manajemen.
Pengertian manajemen dijelaskan oleh Widayatsih (2022) adalah suatu usaha untuk mengatur atau memanage organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Menurut Harapan (2021) Biaya merupakan ilmu akuntansi yang digunakan untuk pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan biaya pendidikan menurut Rusdiana (2019) adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pembiayaan dan keuangan menjadi salah satu sumber daya yang dapat menunjang efektifitas secara langsung serta efisiensi dalam melakukan pengelolaan pendidikan (Usman, 2016).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pada lembaga pendidikan adalah proses pengelolaan keuangan pendidikan yang melibatkan sekelompok orang melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , Pelaksanaan (Actuating) , dan Pengawasan (Controlling) untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

## 2) Tujuan dan Fungsi Manajemen Pembiayaan
Tujuan manajemen menurut Arifin (2018) adalah untuk menjaga keuangan perusahaan yang cukup agar aktivitas usaha dapat berjalan normal. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan menurut Kurniady et al . (2017) adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
Harapan (2021) membagi fungsi administrasi dan manajemen pembiayaan pendidikan menjadi empat, yaitu: merencanakan biaya, mengorganisasikan biaya, menyusun anggaran, dan melaksanakan anggaran. Sedangkan fungsi lain dari
manajemen keuangan menurut Husnan (2016) yaitu ada dua kegiatan, yang pertama kegiatan menggunakan dana dan kegiatan kedua adalah mencari sumber dana. Ada lima kombinasi fungsi manajemen menurut Terry (2019). Kelima kombinasi tersebut terdiri dari kombinasi A yang meliputi Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , Pelaksanaan (Actuating) , dan Pengawasan (Controlling) . Kombinasi B meliputi Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , memberi motivasi (Motivating) , dan Pengawasan (Controlling) . Kombinasi C meliputi Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , Penempatan (Staffing) , memberi pengarahan (directing) , dan Pengawasan (Controlling) . Kombinasi D meliputi Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , Penempatan (Staffing) , memberi pengarahan (directing) , dan Pengawasan (Controlling) , Inovasi (Innovation) , memberi peranan (Representing) . Kombinasi E meliputi Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , memberi motivasi (Motivating) , Pengawasan (Controlling) , dan Koordinasi (Coordination).
Berdasarkan kelima kombinasi fungsi-fungsi manajemen tersebut peneliti menggunakan kombinasi A untuk melakukan penelitian ini. Kombinasi A meliputi Perencanaan (Planning) , Pengorganisasian (Organizing) , Pelaksanaan (Actuating) , dan Pengawasan (Controlling) . Fungsi manajemen kombinasi A ini sering juga disingkat POAC . Fungsi kombinasi A tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam pembuatan kisi-kisi pedoman wawancara.
a. Perencanaan ( Planning ) Terry (2019) mengatakan perencanaan (planning) adalah penetapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang terdapat pada Planning merupakan kegiatan mengambil keputusan. Kemudian arti planning menurut Daft (2010) adalah melakukan identifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi yang akan datang lalu menentukan tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Mujayaroh & Rohmat (2020) perencanaan merupakan kegiatan menyusun perencanaan sumber dana dalam menunjang kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Sedangkan Winoto (2020) mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan tindakan, dan mengerahkan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Setiap perencanaan tersebut harus memiliki unsur-unsur yang dapat dimanifestasikan melalui pertanyaan 5W dan 1H ( What, When, Why, Where, Who, and How ). Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka disimpulkan bahwa perencanaan (planning) keuangan pendidikan merupakan proses menentukan tujuan anggaran pendidikan melalui tahapan-tahapan penyusunan anggaran dimulai dari melakukan identifikasi kegiatan dan pelaksana kegiatan, merumuskan anggaran, menyusun usulan anggaran, melakukan revisi usulan, persetujuan dan pengesahan anggaran.
b.

## Pengorganisasian (Organizing)
Mengutip pendapat Hill & McShane (2008) mengatakan arti pengorganisasian (Organizing) adalah proses memutuskan siapa di dalam organisasi yang akan melakukan tugas apa, dimana keputusan akan dibuat, siapa melapor kepada siapa, dan bagaimana bagian-bagian organisasi yang berbeda akan mengkoordinasikan
kegiatan mereka untuk mencapai tujuan Bersama. Sedangkan dalam bukunya Winoto (2020) memiliki pengertian yang sedikit berbeda mengenai pengorganisasian yaitu sebagai proses memadukan sumber daya yang ada di organisasi baik manusia maupun non manusia secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan.
Dari pendapat para ahli di atas maka disimpulkan bahwa pengorganisasian ( organizing) adalah suatu kegiatan manajer dalam mengkondisikan dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama secara baik demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
c. Pelaksanaan ( Actuating ) Pelaksanaan (Actuating) menurut Terry (2019) adalah proses pelaksanaan yang mencakup kegiatan mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan melalui proses penetapan dan pemuasan kebutuhan pegawai- pegawainya, memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.
Winoto (2020) mengartikan pelaksanaan ( Actuating) sebagai aktivitas seorang manajer atau pimpinan yang berfungsi untuk melaksanakan dengan cara menggerakkan sumber daya manusia dan mendayagunakan sumber daya non manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka disimpulkan bahwa pelaksanaan (Actuating) merupakan proses melaksanakan dari hasil perencanaan (planning) dan pengorganisasian (organizing) dengan melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya bahan untuk mencapai tujuan organisasi.

## d. Pengawasan ( Controlling )
Pengawasan pembiayaan pendidikan menurut Komariah (2018) merupakan serangkaian aktivitas yang sistematis dalam melakukan monitor, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan penggunaan anggaran yang telah disiapkan untuk pembiayaan program-program pendidikan sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan Usman (2016) mengatakan pengawasan pada pembiayaan madrasah dilakukan melalui penerimaan dan pengeluaran sumber dana yang dibutuhkan oleh bendahara.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan pengertian pengawasan (controlling) adalah proses evaluasi yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal untuk mengetahui apakah pelaksanaan (Actuating) kegiatan yang dilakukan oleh organisasi telah berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. Jika dalam proses pengawasan tersebut ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan tindakan perbaikan.

## C. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber penelitian pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer diperoleh dari studi lapangan seperti melakukan observasi dan hasil wawancara informan utama atau key information dari KPPN maupun dari MTs Negeri 2 Musi Banyuasin. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini didapat melalui studi
literatur/kepustakaan. Study literature yang dimaksud yaitu dengan cara mempelajari buku-buku atau bahan bacaan yang ada hubungan dengan topik penelitian seperti catatan, dokumentasi, arsip atau laporan atau juga mewawancarai orang ketiga (bukan informan utama).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:
1. Observasi Peneliti melakukan pengamatan sistematis dan langsung dalam mengumpulkan data serta mencatat gejala dan fenomena yang diteliti. Peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan bendahara dan operator keuangan sehingga dapat mengetahui situasi aktual yang terjadi di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin.
2. Wawancara Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam atau indepth interview. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara yang ditelah disusun secara terkonsep sesuai subfokus yang telah ditentukan.
3. Dokumenter Bahan-bahan yang dapat dijadikan dokumentasi pada penelitian ini adalah: Rencana keuangan, aplikasi dalam pengelolaan keuangan, laporan keuangan, piagam penghargaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
4. Keabsahan Data Pada penelitian ini penulis menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Triangulasi ini digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber.
5. Teknik Analisis Data Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis data dilakukan oleh peneliti saat berada di lapangan ataupun setelah kembali dari analisis lapangan. Sedangkan pada penelitian ini proses analisis data dilakukan pada saat peneliti telah kembali dari lapangan untuk proses pengumpulan data (Miles & Huberman, 2007). Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Gambar Model Analisis Interaktif
(Miles & Huberman, 2007)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian
MTs Negeri 2 Musi Banyuasin didirikan pada tahun 1960. Pada awal berdirinya madrasah ini masih berstatus madrasah swasta dan dipimpin oleh Bapak M. Umar Sulaiman. Madrasah selanjutnya dialihkan dari status madrasah swasta menjadi madrasah negeri pada tahun 1968 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 76/1968 pada tanggal 17 April 1968.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pengelolaan dana pagu DIPA di MTsN 2 Musi Banyuasin melewati beberapa tahap, yang meliputi: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Selain itu juga ditemukan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan dana Pagu DIPA di MTsN 2 Musi Banyuasin.
2. Pembahasan
Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti tentang pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan manajemen yang dikemukakan oleh Terry (2019), yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) yang jika diartikan pada Bahasa Indonesia yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
Setelah melakukan pengumpulan data dan dianalisis proses perencanaan yang dilakukan MTs Negeri 2 Musi Banyuasin dalam pengelolaan dana pagu DIPA yaitu mulai dari proses penyusunan perencanaan anggaran yang dilakukan dalam rapat penyusunan di antara bulan Juli sampai September tahun sebelum anggaran yang akan disusun. Rapat penyusunan tersebut dihadiri oleh Kepala Madrasah, wakil- wakil kepala madrasah, kepala urusan tata usaha, Pembina-pembina organisasi, guru-guru, staf tata usaha dan wali murid yang diwakili oleh ketua komite. Dari hasil rapat tersebut tersusunlah suatu rencana kerja anggaran madrasah yang disingkat RKAM. RKAM yang telah tersusun selanjutnya diinput oleh operator keuangan ke dalam aplikasi RKAKL untuk nantinya diimport ke aplikasi SAKTI.
Gambar Alur Perencanaan Penyusunan Dana Pagu (DIPA) di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin (Sumber: Ariswindra Jaya, 2022)
Proses pengorganisasian yang dilakukan oleh kepala MTs Negeri 2 Musi Banyuasin dalam pengelolaan dana pagu DIPA dituangkan dalam surat keputusan (SK) tentang penetapan pejabat pengelola aplikasi SAKTI. Dengan dasar surat keputusan tersebutlah pegawai-pegawai yang ada di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin menjalankan tugas dan fungsinya.
Berikut struktur pejabat pengelolaan dana DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin:

## Gambar Tim pengelola dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin (sumber: SK Pejabat pengelola dana pagu DIPA)
Pelaksanaan pengelolaan dana pagu DIPA merupakan proses penggunaan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang telah tersusun dalam DIPA. Pada MTs Negeri 2 Musi Banyuasin proses pelaksanaan pengelolaan dana pagu DIPA mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban semuanya melalui aplikasi SAKTI. Seperti dalam mencairkan dana untuk kegiatan belanja pegawai yaitu pembayaran gaji guru dan pegawai, uang makan, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja guru dan pegawai. Pihak madrasah harus mengusulkan pencairan tersebut melalui aplikasi SAKTI.
Berdasarkan penjelasan yang didapat dari observasi, dokumentasi dan wawancara beberapa narasumber mengenai alur belanja pegawai yang dilakukan secara LS yaitu salah satunya pembayaran gaji, maka proses pembayaran secara langsung tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini tentang alur proses pembuatan Surat Perintah Membayar Gaji untuk guru dan Pegawai ASN pada MTs Negeri 2 Musi Banyuasin.
KEPALA MADRASAH (KPA) PPK PPSPM Bendahara Operator Kepala Madrasah Dra. Hj. Nurhayai, M.Pd.I Kepala Tata Usaha Supriadi, SE Guru Rosimah, S.H.I Staf Tata Usaha Partimah
Gambar Alur Proses Pembuatan Surat Perintah Membayar Gaji Guru & Pegawai pada MTs Negeri 2 Musi Banyuasin
Pengawasan (Controlling) pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin dilakukan oleh kepala madrasah, Menteri agama, dan Menteri keuangan. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah, yaitu: 1) pengawasan dalam penyusunan dokumen-dokumen pengusulan pencairan anggaran. 2) pengawasan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. 3) Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai dalam pengelolaan dana pagu DIPA.
Menteri Agama melakukan pengawasan pada setiap satuan kerja di bawah kementeriannya seperti MTs Negeri 2 Musi Banyuasin secara internal, memonitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Senada dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada MTs Negeri 2 Musi Banyuasin melalui KPPN Sekayu dengan cara pengumpulan laporan yang disampaikan melalui aplikasi SAKTI.
Adapun faktor yang menjadi penghambat antara lain:
1. Lokasi madrasah yang terletak di perdesaan menyebabkan terkadang mendapat giliran pemadaman listrik secara bergilir oleh PLN, hal ini dapat menghambat proses pengelolaan karena penggunaan alat yang memerlukan listrik seperti laptop, printer, dan alat scanner.
2. Sinyal yang kurang stabil, juga menjadi faktor penghambat yang kedua. Di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin sudah menggunakan jasa internet bulanan atau wifi. Namun jika terjadi pemadaman listrik maka jaringan internet juga akan terganggu. Hal ini membuat membuat aplikasi SAKTI tidak dapat terbuka.
3. Seperti halnya aplikasi online yang lainnya, aplikasi SAKTI ini juga memerlukan maintenance rutin untuk menjaga performanya. Pada saat maintenance ini dilakukan maka aplikasi SAKTI tersebut tidak dapat digunakan. Hal ini terkadang membuat pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim pengelola dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin tidak dapat bekerja.
Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:
1. Kelengkapan sarana dan prasarana atau Infrastruktur dapat membantu kelancaran kinerja pegawai dalam melakukan pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin. Seperti ketersediaan laptop, scanner, printer, dan lain-lain.
2. Jaringan internet selain dapat menjadi faktor penghambat juga dapat menjadi faktor pendukung ketika jaringan tersebut stabil dan lancar. Sehingga ketika pegawai ingin mengakses aplikasi online dapat login dengan mudah.
3. Faktor yang tidak kalah penting yang selanjutnya yaitu tersedianya Sumber Daya Manusia. Terdapat rangkap jabatan yang terjadi di tim pengelola dana pagu DIPA, yaitu kepala madrasah sebagai KPA sekaligus sebagai PPK yang seharusnya PPK dapat digantikan oleh pegawai yang telah memiliki sertifikat sebagai PPK. Namun karena di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin belum mempunyai pegawai yang memiliki sertifikat tersebut maka jabatan PPK masih dijabat oleh kepala madrasah. Namun hal ini tidak menyalahi aturan karena diperbolehkan dalam PMK nomor 190 tahun 2012.
4. Selain tiga faktor yang telah disebutkan di atas, kekompakan dan saling bantu membantu dalam bekerja yang dilakukan oleh tim pengelola membuat pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dan dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:
Pertama. Implementasi pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin mulai dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling telah terlaksana dengan baik. Planning atau perencanaan dibuat melalui rapat internal madrasah yang menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Selanjutnya RKAM tersebut diinput ke dalam aplikasi SAKTI dan diteruskan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dilakukan pengesahan di tingkat pusat. Pada tahap organizing atau pengorganisasian dilakukan penetapan pejabat- pejabat pengelola dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin melalui terbitnya Surat Keputusan Pengelola dan pagu DIPA yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah. Hal ini terbukti dari penghargaan yang didapatkan MTs Negeri 2 Musi Banyuasin sebagai terbaik pertama dalam pelaksanaan dan terbaik ketiga dalam pelaporan keuangan yang diberikan oleh KPPN Sekayu pada tahun 2021. Tahap ketiga Actuating atau Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam PMK nomor 190 tahun 2012 secara langsung (LS) dan uang persediaan (UP). Tahap terakhir controlling atau pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah selaku pimpinan demi berjalannya proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
Kedua . Faktor penghambat dalam pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin merupakan faktor teknis yaitu pemadaman listrik yang dilakukan PLN, kondisi sinyal yang terkadang tidak stabil, dan maintenance rutin pada server
aplikasi SAKTI. Namun faktor-faktor penghambat tersebut masih dapat diatasi oleh MTs Negeri 2 Musi Banyuasin. Selanjutnya Faktor pendukung dalam pengelolaan dana pagu DIPA di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin yaitu: kelengkapan infrastruktur, sinyal yang stabil, SDM dan kerja sama tim yang baik.
Setelah melakukan penelitian ini maka ada beberapa saran yang peneliti berikan yaitu:
1. Kepada satuan kerja disarankan untuk memfasilitasi pegawai-pegawai selain tim pengelolaan keuangan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan agar memiliki pegawai pengganti.
2. Kepada seluruh kepala sekolah/madrasah untuk melengkapi infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan agar pengelolaan dana pagu DIPA dapat berjalan dengan lancar.
3. Kepada pegawai-pegawai yang diberi tugas pengelolaan keuangan dapat bekerja sama yang baik, melakukan komunikasi yang aktif agar pengelolaan dapat berjalan terlaksana sesuai dengan harapan.
4. Kepada peneliti yang lain yang serupa semoga dapat menjadikan penelitian ini menjadi salah satu representasi untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aplikasi SAKTI. (2022). Dapat diakses melalui https://sakti.kemenkeu.go.id/LL- Zg7BviiuXviBn9TvfiA .
Arifin, A. Z. (2018). Manajemen Keuangan (A. Ismi (ed.)). Zahir Publishing.
Daft, Richard L. (2010). Era Baru Manajemen (Terjemahan) Jakarta: Salemba Empat.
Fadhilaturrahmah., Supriyanto, Achmad., & Timan, Agus (2021). Upaya Pencapaian Dana Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah dengan Proses Total Quality Manajement (TQM). Jurnal Manajemen Pendidikan , Vol 12, No 2. https://doi.org/10.21009/jmp.v12i2.11100
Harapan, Edi. (2021). Pembiayaan Pendidikan Teori dan Praktik Menggali Sumber Pembiayaan Pendidikan Nasional. Palembang : NoerFikri Offset
Hasbullah. (2016). Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Hill, C. W. L., & McShane, S. L. (2008). Principle of Managemen t. In McGraw-Hill Irwin.
Husnan, S. (2016). Manajemen Keuangan,edisi 3 (Issue April).
Irawan & Noval A. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta: Studi Kasus di MTs. Wihdatul Fikri Kab. BandungI. Jurnal Manajemen Pendidikan - Vol. 14, No.1, Juli 2019: 73-81. ISSN: 1907-4034. DOI: 10.23917/jmp.v14i1.7051
Kemenkeu. (2007). Salinan
Peraturan Menteri Keuangan . Melalui, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/119~PMK.05~2007Per.HTM#:~:text=S
atuan%20Kerja%20Instansi%20Pemerintah%2C%20yang,atau%20Kuasa%20 Pengguna%20Anggaran%2FBarang. diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 09.00 PM
Kementerian Keuangan RI.
Tugas
dan Fungsi
KPPN . Melalui https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/profil/tugasdanfungsi.html diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 09.10 PM
Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. Jurnal Ilmu
Keislaman Dan Peradaban , 6, 67–94. https://doi.org/https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192 Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan . 263–269. https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9620
Masruroh, M., & Fitriani, S. (2021). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 7 (2), 551. https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.551- 562.2021
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan) . In Penerbit Universitas Indonesia.
Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020).
Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga
Pendidikan. Arfannur, 1 (1), 41–54. https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151
Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi &
Keuangan , 2 (3), 149–162. https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26
Pagu. (2022). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di https://kbbi.web.id/pagu . Diakses tanggal 11 Oktober 2022 jam 19.53.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
Petunjuk dan Teknis Penggunaan Aplikasi SAKTI WEB dapat diakses melalui https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/sakti/juknis-aplikasi-sakti.html
Petunjuk dan Teknis Perekaman Surat Perintah Membayar (SPM) 211 Tentang Gaji Induk
dapat
diakses
melalui https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/sakti/juknis-aplikasi-sakti.html
Rusdiana. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi) (Fitriyanti (ed.); Pertama). Pusat Penelitian Penerbitan UIN SGD Bandung.
Terry, George R. (2019). Prinsip-Prinsip Manajemen. ( Terjemahan) Jakarta: Bumi Aksara
Terry, George R. & Rue, Leslie W. (2020). Dasar-Dasar Manajemen. ( Terjemahan) Jakarta: Bumi Aksara
Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam , 11(2), 219. https://doi.org/10.19105/tadris.v11i2.1170
Wakman, H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Jurnal Renaissance , 6 (2), 802. https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.151
Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , Vol. 10 (No. 2), Hal. 33-44. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v10i2.20465
Widayatsih, Tri. (2022). Manajemen Praktik Unit Produksi. Palembang: NoerFikri Offset
Winoto, S. (2020). Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan . In M. Chotib (Ed.), Bildung Nusantara (Pertama). Bildung Nusantara.