JURNAL PARIWISATA BUDAYA, VOLUME 3, NOMER 2, TAHUN 2018 HALAMAN 42-49
Implementasi Peraturan Ketenagakerjaan pada Hotel Berbintang di Bali
Ni Desak Made Santi Diwyarthi Sekolah Tinggi Pariwisata Bali

## Pendahuluan
Pasal   1   angka   (14)   Undang-Undang   No   13   tahun   2003   tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara   pekerja/buruh   dengan   pengusaha   atau   pemberi   kerja   yang   memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pekerja merupakan orang yang telah bekerja pada majikan dengan melakukan semua pekerjaan yang diberikan dan akan diberi upah tiap kali menyelesaikan pekerjaannya. Mereka hidup di Indonesia juga berhak mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dengan   adanya   perjanjian   kerja,   pengusaha   harus   mampu   memberikan pengarahan   atau   penempatan   kerja   sehubungan   dengan   adanya   kewajiban
Abstract
Tourism   development   brings   implementation   to   the   development   of various   components   involved,   both   government,   local   communities, tourists   and   entrepreneurs   in   the   tourism   sector.   This   study   seeks   to understand the implementation of labor regulations in star-rated hotels in Bali. Quantitative research method with research instruments in the form of questionnaires, interview lists, checklists. The study population was the manager of star-rated hotels in Bali. The study sample were managers of four and five star hotels in Bali. The sampling method used was purposive random   sampling.   The   results   of   the   study   show   that   employment agreements on starred hotels in Bali include agreements related to wages, agreements   related   to   the   operational   functions   of   star-rated   hotel management in Bali, agreements related to foreign workers and the use of outsourcing   personnel,   agreements   related   to   occupational   health   and safety. The employment agreement also aims to maintain health and work safety for its employees as follows: a. Protecting workers for their safety rights   in   doing   work   for   the   welfare   of   life   and   increasing   national production and productivity. b. Ensure the safety of every other person at work. c. Production sources are maintained and used safely and efficiently
Keywords: Implementation, regulation, employment, star hotels
mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan, yang tak lain untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak   berjanji   atau   sanggup   berjanji   untuk   melakukan   sesuatu   hal   berhak menurut pelaksanaan janji itu.
Fokus bidang kajian ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Persoalan terkait ketenagakerjaan yang diteliti tidak hanya  terbatas  pada  permasalahan  ketersediaan  tenaga  kerja  (supply  side), tetapi juga memperhatikan sisi kebutuhan tenaga kerja (demand side). Hal ini sejalan   dengan   salah   satu   tujuan   utama   pembangunan   nasional   untuk menciptakan   kesempatan   kerja,   baik   dalam   jumlah   maupun   kualitas   yang memadai,   sehingga   dapat   menyerap   tambahan   angkatan   kerja   baru   setiap tahunnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan hotel berbintang di Bali,   erdapat   tujuh   masalah   ketenagakerjaan   yang   sering   muncul   seperti outsourcing,   pengupahan,   kesehatan   dan   keselamatan   kerja,   PHK   missal, tenaga kerja, penatarumahtangga, tenaga kerja asing.
Berdasar uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini berupaya mengangkat topik, Implementasi Kebijakan Peraturan Ketenagakerjaan pada Hotel Berbintang.
M.G   Rood   (pakar   hukum   perburuhan   dari   Belanda   )menjelaskan   4   unsur syarat   perjanjian   kerja   :   Adanya   unsur   pekerjaan   (work),   Adanya   unsur pelayanan   (service),   Adanya   unsur   waktu   (time),   Adanya   unsur   upah (payment). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan beleid baru   penggunaan   pekerja   warga   negara   asing.   Diundangkan   pada   30 Desember 2013, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No. 12 Tahun   2013  mengatur   tentang   Tata   Cara   Penggunaan  Tenaga   Kerja  Asing (TKA).   Permenakertrans   ini   menggantikan   beleid   serupa   yang   terbit   2008 silam. Salah satu aturan baru yang berbeda dari Permenakertrans No. 2 Tahun 2008 adalah pemberi kerja bagi TKA. Beleid terbaru menjelaskan perusahaan pemberi kerja harus berbadan hukum. Kalaupun ada pengecualian buat badan usaha bukan badan hukum, harus dinyatakan dalam undang-undang. Dalam peraturan lama, persekutuan komanditer (CV), diperkenankan menggunakan TKA.   Dalam   beleid   baru   hal   ini   tidak   diperkenankan   lagi   sepanjang   tak disebut dalam undang-undang.  Pasal 4 Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 berbunyi: “P emberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, firma (Fa),   persekutuan   komanditer   (CV),   dan   usaha   dagang   (UD)   dilarang mempekerjakan   TKA   kecuali   diatur   dalam   undang-undang” .   Rumusan   ini berarti CV, UD, atau Firma hanya boleh menggunakan TKA jika diatur dalam undang-undang.
Ketentuan lain yang diperbarui adalah izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk pekerjaan sementara. Beleid lama tak membuat rincian yang jelas. Kini, Pasal 8 Permenakertrans menyebut empat jenis pekerjaan
yang   bersifat   sementara   yaitu   pemasangan   mesin,   elektrikal,   layanan purnajual, dan produk dalam masa penjajakan usaha. Meski lebih rinci, tidak ada   perubahan   Izin   Mempekerjakan   Tenaga   Kerja   Asing   (IMTA)   untuk pekerjaan sementara.
Jenis   penelitian   ini   adalah   kualitatif-deduktif   dengan   menggunakan   desain atau   format   deskriptif-   kualitatif   studi   kasus.   Dikatakan   kualitatif-deduktif karena tahapan penelitian didahului dengan mengkaji teori-teori yang relevan terhadap   topik   penelitian,   teori   ini   dijadikan   jawaban   sementara   dari pertanyaan penelitian, digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data dan   juga   digunakan   menganalisis   data   untuk   mengambil   kesimpulan. Penelitian   deskriptif-kualitatif   sangat   umum   digunakan   dalam   penelitian sosial. Format penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai   kondisi,   atau   berbagai   femomena   realitas   social   yang   ada   di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitias itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karkater, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Moloeng, 2001; Bungin, 2007).
Format   penelitian  deskriptif-kualitatif  dilakukan  dalam  bentuk  studi  kasus. Format   deskriptif-kualitatif   studi   kasus   memusatkan   diri   pada   suatu   unit tertentu   dari   berbagai   femomena   sehingga   dapat   mendeskripsikan   dan mengungkap fenomena tersebut secara mendalam. Format deskriptif-kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang bersifat mendalam (Bungin, 2007). Tujuan dari penelitian ini tidak saja konfirmatif tetapi juga bersifat eksploratif.
Penelitian   ini   menggunakan   data   primer   dan   data   sekunder.   Data   primer berupa hasil indepth interviews dengan Manager dan pemilik serta penyebaran angket  ( Questionnaire )  kepada  pihak   manajemen   hotel   berbintang   di  Bali. Data sekunder berupa laporan perjanjian ketenagakerjaan di hotel berbintang di   Bali.   Data   primer   dikumpulkan   dengan   metode   indepth   interview, questionnaire,   dan   studi   dokumentasi.   Indepth   Interview   bertujuan   untuk memperoleh   data   tentang   perjanjian   kerja   dan   ketenagakerjaan   di   hotel berbintang di Bali. Questionnaire   bertujuan   untuk   memperoleh   data tentang posisi jabatan dan sistematika kerja serta uraian pekerjaan pada hotel berbintang   di   Bali.   Studi   Dokumentasi   bertujuan   untuk   memperoleh   data tentang   jabatan   dan   sistematika   kerja   serta   uraian   pekerjaan   pada   hotel berbintang di Bali.
Narasumber   /   Informan   dalam   penelitian   kualitatif   tidak   dapat   ditentukan dengan  rumus seperti  dalam penelitian  kuantitatif dan penentapannya  juga bukan ditentukan oleh pemikiran bahwa informan harus mewakili populasi, melainkan informan itu harus dapat memberikan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam menentukan informan dalam wawancara   adalah Purposive   Sampling, yaitu   metode   menentukan subjek/objek   penelitian   sesuai   dengan   tujuan.   Dengan   menggunakan
pertimbangan sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai   unit   analisis.   Peneliti   menentukan   unit   analisis   berdasarkan kebutuhannya dan menganggap unit analisis tersebut representatif (Satori & Komariah, 2012). Informan dalam penelitian ini adalah manager dan pemilik hotel berbintang di Bali.
Populasi   dalam   penelitian   ini   adalah   manager   atau   pemilik   dan   karyawan hotel   berbintang   di   Bali.   Anggota   sampel   dipilih   dengan   menggunakan metode Purposive   Random   Sampling .   Teknik   sampling   ini   digunakan karakteristik populasi memiliki strata yaitu setiap hotel memiliki jumlah hotel yang berbeda dan jenis pengelolaan yang berbeda. Karena itu prosedur yang dilakukan dalam pengambilan sampel secara berturut-turut sebagai berikut: populasi   dikelompokkan   berdasarkan   jumlah   kamar   dan   jenis   manajemen, kemudian jumlah anggota sampel dipilih sesuai tujuan ( purposive random sampling ). Terdapat 20 manajer hotel berbintang empat dan lima di Bali yang menjadi  narasumber.

## Pembahasan
Pada tahun 2006, jumlah hotel di Bali hanya 1.635 (BPS 2017). Pada tahun 2017, jumlahnya menjadi 2.079 hotel, baik berbintang maupun non bintang. Daerah yang dulu terpapar sebagai daerah agraris dengan bentangan sawah hijau,   kini   sebagian   telah   menjadi   deretan   hotel   dan   sarana   penunjang pariwisata lainnya.
Tahun 2015 sumbangsih lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan- Minum merupakan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Bali. Dari pertumbuhan PDRB yang mencapai 6,04 persen, sumbangan tertinggi yaitu 1,13   persennya   berasal   dari   lapangan   usaha   Penyediaan   Akomodasi   dan Makan   Minum.   Kontribusi   lapangan   usaha   tersebut   terhadap   distribusi ekonomi, kontribusinya mencapai 22,82 persen pada tahun 2015. Berikutnya baru hotel dan jenis akomodasi lainnya, yang merupakan salah satu komponen vital   industri  pariwisata.  Hal   ini  memperlihatkan   bahwa  usaha  akomodasi, makanan   dan   minuman   merupakan   sesuatu   yang   mesti   dipelihara   dan dikembangkan. Namun, mau tidak mau, konsekuensinya pertumbuhan jumlah akomodasi secara global tidak dapat dibendung lagi. Dengan kata lain, tidak cukup   hanya   kuantitas   akomodasi   yang   ditingkatkan,   fasilitas-fasilitas akomodasi   yang   dapat   menambah   kenyamanan   juga   merupakan   hal   yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sarana akomodasi.
Pada 2015, jumlah hotel di Bali bertambah sebanyak 29 unit atau naik 1,14 persen   dibandingkan   tahun   sebelumnya.   Hotel   berbintang   bertambah sebanyak   32   unit   atau   lebih   dari   12   persen.   Jika   disimak   berdasarkan kabupaten/kota,   jumlah   hotel   bintang   di   Kabupaten   Badung   masih mendominasi dengan persentase hingga 65,12 persen. Disusul Kota Denpasar sebesar 12,81 persen, dan Kabupaten Gianyar sebanyak 8,90 persen. Begitu pun   untuk   hotel   non   bintang,   Badung   mendominasi   hingga   27,31   persen, disusul   Kabupaten   Gianyar   sebanyak   19,91   persen,   dan   Kota   Denpasar sebanyak 13,96 persen. Sejalan dengan penambahan hotel, jumlah kamar juga meningkat. Jika tahun 2014 jumlah kamar mencapai 55.664 kamar, maka pada 2015 jumlah kamar mencapai 60.313 kamar. Atau naik hampir 5.000 kamar dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat berdasarkan klasifikasinya, jumlah kamar hotel bintang tahun 2015 mencapai 31.596 unit. Naik dibandingkan tahun 2014 yang hanya 28.811 unit kamar. Untuk akomodasi non bintang, jumlah kamar juga naik dari 26.853 kamar pada 2014 menjadi 28.717 kamar pada 2015.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Daerah Pemprov Bali, baik jumlah hotel maupun kamar pada 2016 kembali melonjak. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Pemprov Bali, A A Gede Yuniartha Putra, mengatakan jumlah pondok wisata pada 2016 mencapai 3.150 dengan jumlah kamar 10.424. Jumlah kamar hotel melati mencapai 1.511 dengan jumlah kamar 36.388. Sehingga total kamar yang   ada   untuk   hotel   berbintang,   pondok   wisata   ditambah   hotel   melati sebanyak 78.638.
Sedangkan   data   hotel   bintang   berdasarkan   klasifikasi   bintang   pada   2016, sebanyak 335 untuk hotel bintang satu. Bintang 2 sebanyak 22 hotel dengan 1.241 kamar, bintang 3 sebanyak 49 hotel dengan 3.997 kamar, bintang 4 sebanyak 75 hotel dengan 10.732 kamar. Kemudian hotel bintang 5 sebanyak 66 hotel dengan 15.081 kamar. Total hotel berbintang pada 2016 sebanyak 547   hotel   dengan   31.386   kamar.   Sehingga   secara   keseluruhan,   terjadi kenaikan hotel cukup signifikan dari 2006 yang hanya 1.653 hotel, menjadi 2.079 hotel pada 2015, dan 4.880 hotel pada 2016.
Hal ini menjadi momok, karena dengan derasnya pertumbuhan hotel yang tidak seimbang dengan jumlah kunjungan wisatawan, menyebabkan turunnya okupansi. Walaupun Badung telah mengeluarkan peraturan bupati mengenai
minimal   ukuran   tanah   harus   50   are,   yang   bertujuan   menghambat pembangunan hotel. Namun dirasa belum berpengaruh signifikan. Kalau dulu kan tanah 10 are saja bisa bangun budget hotel, sekarang minimal 50 are. Tetapi   seharusnya   moratorium   untuk   Badung   ini,   termasuk   Denpasar   dan Gianyar juga.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda  Oka Artha Ardana Sukawati, mengatakan, jumlah kamar yang cukup banyak, tidak berbanding lurus dengan jumlah kedatangan wisatawan ke Bali. Kalkulasi kasarnya, jika di ada 130 ribu room night maka dalam setahun menghasilkan 47 juta lebih room night. Sementara kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan domestik (wisdom) masing- masing diperkirakan 5 juta, sehingga totalnya 10 juta.

## Perjanjian Ketenagakerjaan Hotel Berbintang di Bali
Perkembangan pariwisata di Bali memberi kesempatan berkembangnya Usaha Akomodasi di Bali. Pada tahun 2016, tercatat terdapat dengan jumlah kamar sebanyak   yang   tersedia   di   Bali.   Tingkat   hunian   sebesar.     Perjanjian ketenagakerjaan   pada   hotel   berbintang   di   Bali   di   klasifikasikan   menjadi empat,   yakni   perjanjian   ketenagakerjaan   terkait   pengupahan,   perjanjian ketenagakerjaan terkait sistematika kerja, perjanjian ketenagakerjaan terkait, dan perjanjian ketenagakerjaan terkait.

## Perjanjian Pengupahan
Manajemen dan pemilik usaha akomodasi hotel berbintang membatasi jumlah pegawai   tetap,   dan   menggunakan   pekerja   waktu   tertentu.   Hal   ini   karena menjamurnya usaha peginapan bagi wisatawan, seperti hostel, guest house , hotel, dan vila menyebabkan persaingan sangat ketat. Pekerja waktu tertentu ini terbagi menjadi pekerja kontrak dan pekerja harian lepas, disebut daily worker .
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Emma. R. Allen, Analysis Trends and Challenges   In   The   Indonesian yang   diterbitkan   Asian   Development   Bank (ADB),   yakni   aturan   pemerintah   tentang   pemberian   pesangon   yang   cukup besar, jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain, adalah salah satu alasan   makin   banyaknya   perusahaan   yang   enggan   menggunakan   pegawai tetap.

## Perjanjian Outsourcing
Persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi   biaya   produksi   ( cost   of   production ).  Salah   satu   solusinya   adalah dengan   sistem   outsourcing,   dimana   dengan   sistem   ini   perusahaan   dapat menghemat pengeluaran dalam menbiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja diperusahaan bersangkutan. Perizinan penggunaan tenaga kerja asing
berdasarkan keahlian dengan persyaratan tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih tehnologi ( transfer of knowledge ).
Pelaksanaan bagi penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan yang telah di ijinkan dilakukan pengawasan baik terdapat penggunaan maupun tenaga kerja asing   yang   bersangkutan   agar   tidak   melakukan   penyimpangan   atau pelanggaran dalam hal penggunaan tenaga kerja asing sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan dalam ijin penggunaan tenaga   kerja   asing,   dalam   hal   ini   ditemukan   adanya   penyimpangan   atau pelanggaran persyaratan dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ijin yang telah diberikan, maka di ambil tindakan sesuai bobot penyimpangan, pelanggaran   yang   meliputi:   Teguran   tertulis   dalam   rangka   pembinaan; Mengeluarkan TKA yang bersangkutan dari lokasi kerja; Penyidikan terhadap penggunaan TKA yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan dalam penggunaan TKA.

## Perjanjian Keselamatan Kerja
Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya  yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. Pengertian program kesehatan kerja: Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan,   kerusakan   atau   kerugian   di   tempat   kerja.   Keselamatan   kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya  serta cara-cara melakukan pekerjaan. Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawannya karena tujuan program keselamatan kerja diantaranya sebagai berikut :
a.   Melindungi   tenaga   kerja   atas   hak   keselamatannya   dalam   melakukan pekerjaan   untuk   kesejahteraan   hidup   dan   meningkatkan   produksi   serta produktivitas nasional.
b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

## Perjanjian Kesehatan Kerja
Program   kesehatan   kerja   merupakan   suatu   hal   yang   penting   dan   perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang   baik   akan   menguntungkan   para   karyawan   secara   material,   karena karyawan   akan   lebih   jarang   absen,   bekerja   dengan   lingkungan   yang   lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Pengertian program kesehatan kerja:

## Perjanjian Tenaga Kerja Asing
Perjanjian ketenagakerjaan terkait tenaga ekrja asing pada hotel bintang di Bali sebagai berikut :
1. Ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak diatur lagi  dalam  suatu   perundang-undangan   tersendiri   seperti   di  dalam  Undang- undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, tetapi merupakan   bagian   dari   kompilasi   dalam   Undang-undang   Ketenagakerjaan yang   baru   tersebut.   Ketentuan   mengenai   penggunaan   tenaga   kerja   asing dimuat pada Bab VIII Pasal 42 sampai dengan pasal 49.
Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan antara lain : masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing, sengketa kesenangan kelembagaan pemberi izin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Masalah pembayaran uang kompensasi, Masalah alih teknologi; dan lain-lain.
2. Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan   tenaga   kerja   disetujui   oleh   Departemen   tenaga   Kerja   dengan mengeluarkan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. terhadap setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Perlindungan dengan memberikan JAMSOSTEK ini tidak hanya   terhadap   tenaga   kerja   asing   yang   bersangkutan   melainkan   juga keluarganya.
Dalam   rangka   alih   teknologi   (transfer   of   Knowledge),   setiap   penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia wajib didampingi oleh tenaga kerja Indonesia, dan   sebagai   bentuk   implementasinya   si   pemberi   kerja   wajib   mengadakan pendidikan   dan   pelatihan   kerja   bagi   tenaga   kerja   Indonesia   yang   sesuai dengan   kualifikasi   jabatan   yang   diduduki   oleh   tenaga   kerja   asing.   Selain mengadakan   diklat,   para   pengusaha   pengguna   tenaga   kerja   asing   juga diharuskan   membayar   Dana   Pengembangan   Keahlian   dan   Ketrampilan (DPKK).

## Perjanjian Fungsi Operatif
Manajemen   sumber   daya   manusia   sangat   penting   bagi   perusahaan   dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara professional agar terwujud keseimbangan antara   kebutuhan   pegawai   dengan   tuntutan   dan   kemampuan   organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat   berkembang   secara   produktif   dan   wajar.   Perkembangan   usaha   dan organisasi perusahaan sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada diperusahaan. beberapa definisi tentang manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:
Manajemen   sumber   daya   manusia   adalah   suatu   perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan,   pengembangan,   pemberian   balas   jasa,   pengintegrasian, pemeliharaan,   dan   pemisahan   tenaga   kerja   dalam   rangka   mencapai   tujuan organisasi.

## Simpulan
Hasil penelitian memperlihatkan Perjanjian ketenagakerjaan pada hotel ber bintang di Bali mencakup perjanjian terkait upah, perjanjian terkait fungsi operasional   manajemen   hotel   berbintang   di   Bali,   perjanjian   terkait   tenaga kerja asing dan penggunaan tenaga outsourcing, perjanjian terkait kesehatan dan   keselamatan   kerja.  Perjanjian   ketenagakerjaan   juga   bertujuan   menjaga kesehatan   dan   selamatan   kerja   terhadap   karyawannya   sebagai   berikut   :   a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk   kesejahteraan   hidup   dan   meningkatkan   produksi   serta   produktivitas nasional. b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.   c.   Sumber   produksi   dipelihara   dan   dipergunakan   secara   aman   dan efisien
Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi   beradaban   dimana   Indonesia   sebagai   negara   peserta   WTO, Indonesia harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi   hal   tersebut   di   harapkan   ada   kelengkapan   peraturan   yang mengatur   persyaratan   tenaga   kerja   asing,   serta   pengamanan   penggunaan tenaga   kerja   asing.   Tenaga   ahli   yang   didatangkan   dari   luar   negeri   adalah tenaga   trampil,   dan   memiliki   sertifikasi   serta   dibawah   pengawasan   ketat, sehingga   dapat   membantu   proses   pembangunan   ekonomi   dan  teknologi   di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Asiati, Devi. Dkk. 2010. Kemitraaan antara Tenaga Kerja, Dunia Usaha, dan Pemerintah untuk Keberlangsungan Pekerjaan . Jakarta : LIPI.
Blackledge,  Paul (2011). "Why workers can change  the world" . London : Socialist Review
Evilisna.   2007. Dampak   Kebijakan   Ketenagakerjaan   terhadap   Tingkat Pengangguran dan Perekonomian Indonesia di Era Otonomi Daerah.
Ford, Glen. 2015. Capitalism's War on Democracy . "Black Agenda Report's Glen Ford says capitalism's greatest foes are an organized and united working class." The real news network
Kuncoro, M. 2006. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan .
Prodjodikoro,   Wirjono.   2002. Asas-Asas   Hukum   Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
Soerjono Soekanto. 1998. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI.
Tjiptoherijanto, Prijono, dan Nagib Laila. 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia: di Antara Peluang dan Tantangan . Jakarta : LIPI.
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Widodo,   YB.   Dkk.   2009. Perkembangan   Ketenagakerjaan   dalam Pembangunan   Pedesaan:   Studi   Kasus   Kabupaten   Temanggung   dan Kabupaten Solok . Jakarta : LIPI.
Wijayanti, Asri. 2012. Hak Membentuk  Serikat Buruh (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Philipina dan Australia) . Revka Petra Media.