## KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI HUTAN ADAT

## AUTHORITY OF THE HEAD OF PUBLISHING BUSINESS ESTATES LICENSES IN FOREST ADAT

## Dianto
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram email : diantosubiyanto@gmail.com
Naskah diterima : 06/03/2015; direvisi : 06/05/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the relevant authority issuing permits Regional Head plantations in indigenous forest, plantation business licensing mechanism based on the laws and regulations in the jurisdiction Indonesiakonsekwensi plantation business license issued by the regional heads of indigenous forest after the Constitutional Court decision No. 35 / PUU-X / 2012. This research is normative approach method legislation, Second and third approach is the concept of case-based approach. This study has also found that there was no  recruitments authority to issue licenses to the head area of   forest plantations in custom, there is no regulation regarding the release of forest land to indigenous forest plantation and land use juridical consequences every plantation business license issued not by the decision of the Constitutional Court No. 35 / PUU-X / 2012 is null.
Keywords: Authority, licenses, customs Forest

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait kewenangan Kepala Daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat, mekanisme perizinan usaha perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia konsekwensi yuridis izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah di hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/2012. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode Pendekatan perundang- undangan, Kedua Pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada syarat kewenangan kepala daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat, tidak ada pengaturan mengenai pelepasan kawasan hutan terhadap hutan adat yang digunakan lahan usaha perkebunan dan konsekwensi yuridis setiap izin usaha perkebunan yang diterbitkan tidak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 adalah batal demi hukum.
Kata kunci : Kewenangan, izin, Hutan adat

## PENDAHULUAN
K eduduKan n egara I ndonesIa yang terdiri banyak pulau dan daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. 1 Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan
1 W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legislatife Drafting, Teori Dan Tekhnik Pembuatan Per- aturan Daerah, Cetakan ke V, Universitas Atma Jaya Yo- gyakarta, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1
dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, wewenang dan  kewajiban tersebut diberikan  dengan tujuan agar daerah dapat mandiri dan berkembang sesuai dengan kekhususan dan kekhasan potensinya.
Penyelenggaran pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah me- nimbulkan pengaruh adanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemer-
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ............... intah daerah. Pelaksanaan kekuasaan dae- rah tidak lepas dari pengaruh tarik ulur kebijakan otonomi daerah, yang tentunya pada tahap berikutnya mempengaruhi kebi- jakan perencanaan daerah. 2
Perencanaan daerah yang mengarah ke- pada bentuk kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan daerah baik Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah mempunyai peran penting dalam mema- jukan daerahnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat ( walfare State ) sebagaimana tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yaitu untuk memajukan kes- ejahteraan umum.
Dalam mewujudkan kesejahteraan ma- syarakatnya, Kepala Daerah harus mampu membuat terobosan yang kreatif dan inova- tif yang tentunya dapat menjamin stabilitas daerah baik stabilitas ekonomi, sosial mau- pun stabilitas politik. Melihat fungsi Kepala Daerah yang sangat sentral, maka Kepala Daerah harus mampu menjalankan fungsi utamanya baik fungsi  alokatif, fungsi dis- tributif maupun fungsi stabilisasi. 3 Untuk menjalankan fungsinya, Kepala Daerah harus berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.
Salah satu kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah memberikan peluang kepada ma- syarakat maupun perusahaan atau inves- tor untuk mengelolah sumber daya daerah tersebut dengan mengacu kepada instru- men hukum berlaku yang dalam hal ini peraturan berkaitan dengan perizinan. Izin
2 Ibid . 1-2
3 Adrian Sutedi,  Hukum Perizinan, Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. V
merupakan keputusan Kepala Daerah un- tuk memberikan perlindungan hukum ke- pada masyarakat dan pemerintah maupun investor. Perizinan harus mampu mengen- dalikan eksternalitas negatif yang mungkin terjadi karena dengan perizinan yang terla- lu ketat akan mendorong aktifitas informal dalam ekonomi, namun perizinan yang ter- lalu longgar akan mendorong pada tinggin- ya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktifitas pasar yang tidak terkendali 4 bahkan kehilangan hak masyarakat termasuk hilangnya hak masyarakat adat atas wilayahnya.
Kebijakan Kepala Daerah yang saat ini yang mengundang banyak eksternalitas negatif atau dalam konteks lain tingginya angka konflik adalah kebijakan perizinan di bidang kehutanan. Banyaknya izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah baik izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin pengelolaan hutan, izin wisata, izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya menimbulkan trush atau perlawanan dari masyarakat yang merasa haknya diganggu atau haknya dihilangkan termasuk hak ma- syarakat hukum adat.
Sering kebijakan Pemerintah Daerah tidak mempertimbangkan aspek hak ma- syarakat dengan alasan untuk kepentingan umum, namun realitasnya justru membawa kerugian bagi masyarakat teutama masyara- kat adat dan bahkan kebijakan yang diam- bil  dengan keputusan pemberian izin tidak dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Achmad So- diki, 5
4 Ibid. Hlm. V-VI
5 Noer Fauzi Rachman dan  Mia Siscawati, Jurnal: Suplemen Wacana,  Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya, Memahami Secara Kontekstual Putusan Mah- kamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Perkara No-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 232~245
“.........jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi tugas negara bagaimana pengusahaan sumberdaya alam yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diman- faatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (secara adil dan merata). Hal itu tidak dapat dicapai dengan menegakkan hukum semata karena ternyata hukum yang berkenaan dengan sumberdaya alam mengandung cacat yang, jika ditegakkan, justru akan menimbulkan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum sumberdaya alam yang tidak adil akan mengancam eksistensi masyarakat hukum adat yang sangat rentan penggusuran oleh mereka yang mengatasnamakan atau ijin dari negara.”
Saling klaimnya kepemilikan hutan an- tara negara yang dalam hal ini kementrian kehutanan dengan masyarakat hukum adat yang menjadi sebab awal terjadinya kon- flik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan. Negara berdalih bahwa hutan telah ditun- juk dan ditetapkan sebagai hutan negara dengan adanya kawasan hutan namun di sisi lain masyarakat hukum adat berdalih bahwa hutan dimiliki semenjak sebelum negara itu ada.
Penguasaan negara terhadap hutan men- jadi pembuka jalan bagi ekstraksi sum- berdaya hutan berskala industri yang di- tujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global. Komodifikasi hutan dan kekayaan alam lainnya di tingkat global, yang bekerja di bawah sistem ekono- mi pasar kapitalistis, mendorong berkem- bangnya kapitalisme kehutanan di Indone- sia. Kerjasama erat antara penyelenggara negara dan pelaku pasar kayu, sejak masa kolonial hingga masa kini, dimungkinkan
mor 35/PUU-X/2012.  Cetakan I,.  Insist pres, Yogya- karta, 2014. Hal. 1
dari pengadaan tanah berhutan skala luas oleh badan pemerintah melalui pemberian konsesi kehutanan kepada perusahaan- perusahaan besar. Penguasaan negara ter- hadap hutan memungkinkan badan pemer- intah, mulai Jawatan Kehutanan Belanda hingga Kementerian Kehutanan pada masa kini, untuk menyediakan tanah berhutan skala luas. 6
Dengan kebijakan negara melalui pemer- intah daerah yang menghilangkan hak ma- syarakat hukum adat, melahirkan gerakan atau perlawanan masyarakat hukum adat mempertahankan haknya atas wilayahnya di kawasan hutan. Konflik agraria semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut catatan Huma (hukum masyarakat untuk ekologis) pada tahun 2012 saja telah ter- jadi konflik sumber daya alam dana agraria sebanyak 232 kali di 98 kabupaten/kota. 7 Salah satu contoh izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 557/2014 tentang Izin Lokasi Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP)  yang luasnya sekitar 1.048,8 hektar di wilayah hutan adat  Talonang. 8 Dengan diterbitkan izin tersebut, masyarakat hukum adat Talonang melakukan perlawanan dengan berbagai upaya termasuk melapor ke KOMNASHAM namun hingga kini belum terselesaikan.
Mencemati hal tersebut di atas, Kepala Daerah dengan otoritas kewenangannya menerbitkan izin di wilayah hutan adat na- mun di sisi lain wilayah hutan adat meru- pakan hak milik masyarakat hukum adat. Alasan pemerintah menerbitkan izin di
6 Mia Siscawati, Jurnal Vol. No. 33: Wacana, Ma- syarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan, Yogya- karta.  2014. Hlm. 10-11
7 Maria S.W. Sumardjono. Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam, Cetakan I, fakultas Hukum UGM, Yogyakaarta, 2014.Hlm.IX
8 Dianto, Diusir Dari Tanah Adat: Masyarakat Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi, Laporan Peneli- tian, Sejogyo Institut, Bogor, 2014. Hlm. 5
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ............... wilayah hutan adat karena masyarakat adat hanya memiliki hak untuk memanfaakan hasil hutan sesuai dengan peraturan perun- dangan-undangan dengan tidak merambah hutan untuk kepentingan komersil dan ma- syarakat hukum adat harus ada pengakuan dengan adanya peraturan daerah yang men- gaturnya sebagaimana amanat pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan namun sampai saat ini tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengakuan keberadaan masyara- kat hukum adat termasuk di sumbawa ke- cuali di Papua dan beberapa daerah lain.
Pada awalnya, pengaturan mengenai hu- tan adat termasuk hutan negara. Namun, berdasarkan MK atas perkara nomor 35/ PUU-X/2012  Pada 16 Mei 2013, Mahka- mah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah membuat satu putusan yang penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah adat, mi- liknya masyarakat hukum adat.. 9
Dengan demikian, tidak ada syarat ke- wenangan Kepala Daerah menerbitkan izin di wilayah hutan adat diatur dalam peraturan menteri pertanian nomor: 98 ta- hun 2013 artinya ada konflik norma antara pertanian nomor: 98 tahun 2013  tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan den- gan putusan MK 35/2012..  Sementara itu, apakah perlu pelepasan kawasan hutan adat yang berada dalam kawasan, apakah konse- kwensi yuridis izin yang diterbitkan pasca putusan MK 35/2012.
Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah kewenangan Ke- pala Daerah menerbitkan izin Usaha Perke- bunan di Hutan hutan adat, mekanisme
9 Noer Fauzi Rachman dan  Mia Siscawati... Op.Cit. Hlm. 1-2
perizinan usaha perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indo- nesia dan konsekwensi yuridis izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah di hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi no. 35/Puu-X/2012

## PEMBAHASAN
Otonomi Daerah di Negara Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas dan jumlah penduduk sangat banyak, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di- berikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya agar pemerintahan berjalan secara efektif, sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa: 10
Mengingat kenyataan wilayah negara dan kemajemukan yang sudah dikemu- kakan dan hasrat untuk memberikan ke- sempatan seluas-luasnya kepada daerah- daerah dan berbagai masyarakat hukum untuk berkembang secara mandir, dalam perumahan negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun serta penyeleng- garaan pemerintahan baru yang lebih ses- uai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.
Istilah “ autonomoi ” berasar dari bahasa yunani ( autos =sendiri; nomos = Undang- Undang) dan berarti peundang-undangan sendiri” ( zelfwetgeving ). 11 . Pandangan Ron- dinelli dan Cheema mendefinisikan otono- mi daerah. 12 Prinsip Otonomi Daerah terdiri dari :
a) Prinsip Otonomi Luas

## b)  Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab
10 Bagir Manan dalam Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Edisi II, PT Alumni, Band- ung, 2008. Hlm. 22
11 Koesoemahatmadja, dalam Juanda, .....Hlm. 21
12 Rondinelli dan Cheema dalam M. Mas’ud Said, Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia, Cetakan II, UMM Press, Malang, 2008. Hlm. 5
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## IUS
c)  Prinsip Otonomi Nyata
Dengan Asas Otonomi Daerah yang ter- diri dari a)
Asas Desentaraliasasi; b) Asas Dekonsentrasi; c) Asas Pembantuan.
Istilah teori  kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu authority of theory. 13 Antara Kewenangan dan  we- wenang sering dipersamakan maknanya yang pada dasarnya sangat berbeda..
Kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberi- kan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administra- tif. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenan- gan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Syafrudin bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kewenangan adalah Adanya kekuasaan formal dan kekuasaan yang di- berikan oleh undang-undang sedangkan unsur wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenan- gan. 14
Kewenangan bersumber dari per- aturan perundang -undangan yang ter- diri dari, atribusi, delegasi dan mandat. 15
Menurut Philipus M. Hadjon ada tiga sumber bagi badan atau pejabat tata us- aha negara dalam memperoleh kewenan- gan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 16
Sedangkan dalam Hukum adat terdiri dua suku kata yaitu hukum dan  adat. Hu- kum merupakan seperangkat peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh orang berwenang yang berisi perintah dan larangan serta sanksi.
13 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Ce- takan I,  PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm. 183 14 Ibid. Hlm. 184
15 Ibid. Hlm. 104
16 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adminis- trasi Indonesia, Gajah Mada Press, 1993, Hlm. 137
Sedangkan adat adalah kebiasaan masyara- kat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara bersama-sama.
Istilah “masyarakat adat” sesungguhnya memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perjalanan penguasaan wilayah, tanah, dan sumberdaya alam lain oleh ke- lompok-kelompok tertentu sejak zaman prakolonial, kolonial, hingga pascakolonial. Berdasarkan hasil kongres masyarakat adat nusantara yang pertama kali dilakukan menyepakati pengertian masyarakat adat adalah: 17
Masyarakat adat adalah kelompok ma- syarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geograf- is tertentu, serta memiliki sistem nilai, ide- ologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri .
1. Kewenangan Kepala Daerah Menerbit- kan Izin Usaha Perkebunan di hutan adat
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Repub- lik Indonesia 17 Agustus 1945, mempunyai dua arti penting bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yaitu pertama; Bangsa In- donesia memutuskan hubungannya dengan Hukum Agraria kolonial, dan kedua; Bang- sa Indonesia sekaligus menyusun Hukum Agraria Nasional. 18
Otonomi Daerah di Indonesia dilak- sanakan dalam rangka desentralisasi di bi- dang pemerintahan. Desentralisasi itu send- iri setidaktidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisa- si kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses ad-
17 Mia Sicawati, Op.Cit . Hlm. 4
18 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35.
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ............... ministrasi pemerintahan sehingga pelayan- an kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga, tu- juan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. 19
Dalam rangka mewujudkan kesejahter- aan masyarakat, salah satu upaya pemerin- tah dengan pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, sumber daya alam dalam pengelolaan perkebunan den- gan fokus pada pengaturan perizinannya. Jenis usaha perkebunan antara lain :
a.  usaha budidaya tanaman perkebunan (IUP-B)
b.  usaha industripenglahan hasil perke- bunan (IUP-P)
c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pen- golahan hasil perkebunan (IUP)
Dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang No- mor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dijelaskan bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebu- nan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. Selanjut- nya dalam ayat (2)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mem- pertimbangkan:
a.  jenis tanaman;
b.  kesesuaian Tanah dan agroklimat;
c. teknologi;
d.  tenaga kerja; dan
e. modal.
Dalam melakukan tindakan hukum baik tindakan hukum bersifat maupun publik harus berdasarkan kewenangan termasuk
19 Sadu Wasistiono, Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai), Jatinan- gor : Alqaprint, 2001, hlm 35
dalam menerbitkan izin usaha perkebunan. Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:
“Setiap tindakan pemerintahan disyarat- kan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh me- lalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazim- nya digariskan melalui pembagian kekua- saan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan man- dat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan” 20
Kewenangan untuk menerbitkan izin usaha perkebunan diberikan kepada guber- nur untuk wilayah lintas kabupaten/kota, kepada bupati/walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota dan oleh Men- teri apabila wilayah perkebunan pada lintas provinsi sebagai diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bahwa:
(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana di- maksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: 21
a. gubernur untuk wilayah lintas kabu- paten/kota; dan
b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.
(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.
Kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/WaliKota dan Men- teri dalam menerbitkan izin usaha perke-
20 Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hu- kum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7
21 Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 48 Ayat (1) Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 232~245
bunan merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum bukan dalam bentuk atribusi maupun mandat. Indro- harto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi , delegasi , dan man- dat , yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :
Wewenang yang diperoleh secara “atri- busi”, yaitu pemberian wewenang pemer- intahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu we- wenang yang telah ada oleh Badan atau Ja- batan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lain- nya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pe- limpahan wewenang dari Badan atau Ja- batan TUN yang satu kepada yang lain. 22
Dalam pandangan yang lain Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Rid- wan, mengemukakan pandangan bahwat :
“Bahwa hanya ada dua cara untuk mem- peroleh wewenang, yaitu atribusi dan del- egasi. Atribusi berkenaan dengan penyera- han wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah mem- peroleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis se- lalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak ter- jadi perubahan wewenang apapun (dalam
22 Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Un- dang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Ha- rapan, Jakarta , hlm. 90
arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”. 23
Melihat kewenangan Kepala Daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Per- tanian nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pe- doman Perizinan Usaha Perkebunan tidak mengatur mengenai kewenangan Kepala Daerah menerbitkan izin usaha perkebu- nan di hutan adat. Dalam peraturan terse- but juga tidak ada ketentuan yang menga- tur terkait syarat para pihak untuk menga- jukan izin usaha perkebunan di hutan adat. Begittupun juga di dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maupun dalam peraturan menteri kehuta- nan nomor 62 tahun 2013 Tentang Pengu- kuhan kawasan hutan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait  kewenangan Kepala Daerah menerbitkan izin usaha perkebu- nan di hutan adat.
Berdasarkan Pasal 21 Permentan No. 98 /2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan syarat-syarat IUP – B antara lain:
1.  Profil Perusahaan;
2. NPWP
3.  Surat Izin Tempat Usaha;
4. Rekomendasi kesesuaian dg perenca- naan pembangunan perkebunan kabu- paten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yg diterbitkan oleh gubernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dg peren- canaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota
6.  Izin lokasi dari bupati/walikota dileng- kapi dg peta digital dg skala 1:100.000 atau 1:50.000
23 Ridwan, HR., 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres, hlm. 74-75
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ...............
7. Pertimbangan teknis ketersediaan la- han dari dinas yg membidangi kehu- tanan apabila areal yg diminta berasal dari kawasan hutan
8.  Rencana kerja pembangunan kebun;
9.  Izin Lingkungan;
10. Pernyataan kesanggupan (memiliki SDM utk pengedalian OPT dan pembu- kaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melak- sanakan kemitraan)
11.  Surat pernyataan dari pemohon ttg blm menguasai lahan sebagaimana di- maksud dalam pasal 17.
Syarat – syarat mengajukan IUP – P ber- dasarkan Pasal 22 Permentan No. 98 /2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perke- bunan antara lain :
1.  Profil Perusahaan;
2. NPWP
3.  Surat Izin Tempat Usaha;
4. Rekomendasi kesesuaian dg perenca- naan pembangunan perkebunan ka- bupaten/kota   dari  bupati/walikota untuk IUP-B yg diterbitkan oleh gu- bernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dg peren- canaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota;
6.  Izin lokasi dari bupati/walikota dileng- kapi dg peta digital dg skala 1:100.000 atau 1:50.000
7.  Jaminan Pasokan bahan baku
8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
9.  Izin Lingkungan;
10.  Surat pernyataan dari pemohon ttg akan melalukan kemitraan
Syarat –syarat mengajukan IUP ber- dasarkan pasal 23 Permentan No. 98 /2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perke- bunan antara lain:
1.  Profil Perusahaan;
2. NPWP
3.  Surat Izin Tempat Usaha;
4. Rekomendasi kesesuaian dg perenca- naan pembangunan perkebunan kabu- paten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yg diterbitkan oleh gubernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dg peren- canaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota;
6.  Izin lokasi dari bupati/walikota dileng- kapi dg peta digital dg skala 1:100.000 atau 1:50.000
7. Pertimbangan teknis ketersediaan la- han dari dinas yg membidangi kehu- tanan apabila areal yg diminta berasal dari kawasan hutan
8.  Jaminan Pasokan bahan baku
9. Rencana kerja pembangunan kebun; dan unit pengolahan
10.  Izin Lingkungan;
11.  Pernyataan kesanggupan (memiliki SDM utk pengedalian OPT dan pembu- kaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melak- sanakan kemitraan)
12.  Surat pernyataan dari pemohon ttg blm menguasai lahan sebagaimana di- maksud dalam pasal 17.
Selain Syarat –syarat mengajukan IUP berdasarkan pasal 23 Permentan No. 98
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 232~245
/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga harus memperhatikan alas tanah perkebunan sebagaimana dise- butkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebu- nan bahwa :
(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk mem- peroleh persetujuan mengenai penyera- han Tanah dan imbalannya.
(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ses- uai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undang
Dari sisi hukum, organ pemerintah ber- tindak dalam batas tertentu dengan melihat kewenangan yang mendasarinya. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang penger- tian wewenang dalam kaitannya dengan ke- wenangan sebagai berikut :
“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa yang beras- al dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif /Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terh- adap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedan- gkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenan- gan terdapat wewenang-wewenang. We- wenang adalah kekuasaan untuk melaku- kan sesuatu tindak hukum publik”. 24
24 Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 29
Dalam hal suatu organ pemerintah melakukan tindakan berdasarkan kewenan- gan terikat, mesti dilihat dan diperhatikan peraturan perundang-undangan yang men- dasarinya, baik menyangkut kewenangan, materi atau substansi, prosedur, wujud tindakannya, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam hal pemerintah mendasarkan pada kewenangan diskresi yang dapat digunakan sebagai koridor tindakan tersebut bukan lagi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hukum tidak tertulis, misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan mesti dibatasi dari segi kewilayahan, segi substansi, dan sekaligus dari segi waktu penggunaannya. Demikian pula prosedur dalam bertindak dan substansi yang diputuskan semuanya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam menerbitkan izin usaha perkebunan harus memperhatikan tanah hak ulayat ma- syarakat hukum adat sebagaimana dimuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bahwa:
(1) Pejabat yang berwenang dilarang mener- bitkan izin Usaha Perkebunan di atas Ta- nah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Ma- syarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tana dan imbalannya 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Perlu diketahui bahwa hutan adat bukan hutan negara sebagaimana Putusan Mahka- mah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012  yang dibacakan pada 16 Mei 2013 merupakan tonggak penting dari perjuangan panjang Masyarakat Hukum Adat dan kelompok masyarakat sipil pendukungnya untuk
25 Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) bahwa Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepe- milikan. saham.
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ............... mengoreksi kekeliruan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kekeliruan di- maksud secara khusus berkaitan dengan konsep, kebijakan dan praktik penguasaan tanah dan hutan di Indonesia. Pasal 1 An- gka 3 dan sejumlah pasal lain dalam UU ini merumuskan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Putusan MK 35 menyatakan hal ini sebagai ketentuan yang diskrimina- tif terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat adalah sub- jek hukum, penyandang hak dan pemilik atas wilayahnya.
Dengan mengetahui Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum, penyandang hak dan pemilik atas wilayahnya tentunya tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam pengelolaan hak masyarakat adat termasuk hutan adat. Namun telah dinyatakan den- gan tegas dan jelas bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara masih banyak yang men- gabaikan hak-hak masyarakat hukum adat terutama hak-haknya di hutan adat mereka dengan diterbitkannya berbagai macam izin di hutan mereka seperti yang laporan ma- syarakat hukum adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat ke Komnas HAM terkait izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati sumbawa Barat kepada PT Pu- lau Sumbawa Agro di Hutan adat Talonang. 26
Setiap izin yang diterbitkan oleh kepala Daerah di hutan adat setelah putusan Mah- kamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 han- ya bersandar pada Undang –Undang No- mor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan namun tidak memper- hatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.
26 Komnasa HAM, Daftar Temuan dan Rekomen- dasi “Inkuiri Nasional Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan”https:// febriyananin- dita.wordpress.com /2015/02/12/ daftar-temuan-dan- rekomendasi-inkuiri-nasional-masyarakat-hukum-adat- atas-wilayahnya-di-kawasan-hutan/ diakses pada hari Jumat 13 Februari 2015
35/PUU-X/2012. Dengan demikian setiap izin yang diterbitkan oleh kepala Daerah di hutan adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 melang- gar ketentuan putusan Mahkamah Konsti- tusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, masyarakat adat adalah subjek hukum, pe- nyandang hak dan pemilik atas wilayahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepada Daerah tidak berwenang mener- bitkan izin usaha perkebunan di hutan adat. Dalam bertindak pejabat tata usaha negara harus berdasar dengan ketentuan yang berlaku karena Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. 27 Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan un- tuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa we- wenang itu harus ditunjuk dasar hukum- nya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standar hukum (semua jenis we- wenang) serta standard khusus (untuk je- nis wewenang tertentu).
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/2012 direspon oleh Undang-Un- dang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang memuat ketentuan Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melaku- kan musyawarah dengan masyarakat hu- kum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangku- tan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/wa- likota sesuai kewenangan dan Dalam hal
27 Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi,Tahun 1997/1998, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 232~245
tanah yang digunakan berasal dari kawasan hutan. (KH) dan atau areal penggunaan lain (APL), maka pemohon izin usaha perkebu- nan wajib memproses sesuai dengan keten- tuan yang berlaku.
Penggunaan kewenangan yang dilaku- kan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Pemerintah dalam mengupayakan suatu penetapan yang ditujukan kepada indivi- du, dalam hal ini kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada hu- kum yang jelas sehingga dapat dipertang- gungjawabkan. Salah satu penetapan yang dikeluarkan pemerintah adalah “izin usaha perkebunan”.
Pemerintah dalam menggunakan we- wenang publik wajib mengikuti aturan hu- kum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 28 Keputusan- keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu:
a.  Asas Yuridiktas ( rechtmatiheid ), yang artinya keputusan pemerintahan mau- pun administratif tidak boleh melang- gar hukum ( onrechtmatige overheids- daad ).
b.  Asas legalitas ( wetmatigheid ), yang arti- nya keputusan harus diambil berdasar- kan suatu ketentuan undang-undang.
c.  Asas diskresi ( discretie, freies ermessen ) yang artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan.
2. Mekanisme Perizinan Usaha Perkebu- nan Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehuta- nan P33/ MENHUT-II/ 2010 dan perubah-
28 Prajudi Atmo Sudirdjo, 1983, Hukum Adminis- trasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.
annya P44/MENHUT-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan   Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi bila lahan berada pada kawasan hutan maka harus ada izin pelepasan kawasan hutan 29 .  Dalam keten- tuan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam Per- aturan Menteri Kehutanan P33/ MENHUT- II/ 2010 dan perubahannya P44/MENHUT- II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Ka- wasan   Hutan Produksi yang Dapat Dikon- versi tidak menagatur mengenai apakah perlu atau tidak izin pelepasan kawasan hutan terhadap hutan adat yang dijadikan lahan usaha perkebunan yang berada dalam kawasan hutan. Dalam pelepasan kawasaan hutan harus ada keputusan 30 dari menteri kehutanan.
Dalam penggunaan hutan adat sebagai lahan perkebunan yang berada di kawasan hutan tidak perlu mengurus izin pelepasan kawasan hutan karena untuk hutan adat yang dijadikan lahan usaha perkebunan ha- rus bermusyawarah dengan masyarakat hu- kum adat sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bahwa:
(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk mem-
29 Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan pe- runtukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  No- mor : p. 33/menhut-II/2010  Tentang  Tata cara pelepas- an kawasan hutan  Produksi yang dapat dikonversi 30 Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan penetapan pelepasan kawasan HPK untuk di- gunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Pani- tia Tata Batas. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor : p. 33/menhut-Ii/2010  Tentang  Tata cara pelepasan kawasan hutan  Produksi yang dapat dikonversi
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ............... peroleh persetujuan mengenai penyera- han Tanah dan imbalannya.
(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ses- uai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undang
Dengan demikian tujuan perizinan bisa tercapai sebagaimana yang dikemukakan oleh Prajudi  bahwa izin adalah jenis pene- tapan yang timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendal- ikan oleh pemerintah. 31
Menempatkan izin salah satu instrumen pemerintah mencapai tujuan tertentu. Tin- dakan-tindakan yang terkait dengan izin diatur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mengacu pada uraian tersebut, per- izinan adalah salah satu alat yang digunak- an untuk mencapai tujuan yang dikehenda- ki oleh pengelola negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem perizinan kehutanan yang ada sesungguhnya adalah cermin dari tujuan pengelolaan hutan yang dikehendaki oleh pengelola negara.
3. Konsekwensi Yuridis Izin Usaha Perkebu- nan Yang Telah Dikeluarkan Oleh Kepala Daerah Di Hutan Adat Pasca Putusan Mah- kamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012
Sebagai salah satu contoh kasus yaitu Keputusan Bupati sumbawa Barat tentang izin perkebunan di hutan adat masyara- kat hukum adat Talonang  Sumbawa Barat ataupun Keputusan pejabat tata usaha negara yang lainnya terkait usaha perkebu- nan yang diterbitkan tidak mengacu pada
31 Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri M, dkk, Pen- gantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada Press 2001, hlm. 77-78.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/ PUU-X/2012 yang hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menterti Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Un- dang-undang Nomor 41 Tahun Kehutanan serta peraturan menteri kehutanan terkait pelepasan kawasan hutan yang tidak men- gatur terkait kewenangan dan prosedur ke- pala Daerah menerbitkan izin di hutan adat sehingga konsekwensi yuridis Surat Kepu- tusan tersebut batal demi hukum 32 .

## SIMPULAN
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Men- teri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 Ten- tang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak mengatur ketentuan mengenai syarat pengajuan izin usaha berkebunan yang meng- gunaikan alas hak hutan adat sebagai lahan usaha perkebunan sehingga bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi no. 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat bu- kan lagi hutan negara. Dengan adanya per- tentangan norma ini (konflik of norm) maka ketentuan yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi sebagaimana asas hirarki peraturan perundang-undangan yaitu Asas lex superior derogat legi inferior ,yang arti- nya peraturan yang lebih tinggi mengesa- mpingkan yang rendah.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Pengukuhan ka- wasan hutan dan dalam Peraturan Menteri Kehutanan P33/ MENHUT-II/ 2010 dan perubahannya P44/MENHUT-II/2011 ten-
32 Menurut Utrecht berpendapat secara umum bah- wa batal karena hukum suatu ketetapan tidak secara otomatis artinya diperlukan suatu tindakan pembata- lan dari Pengadilan maupun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Boedi Djatmiko HA, Karakter hu- kum keputusan PTUN http://sertifikattanah. blogspot. com/2009/09/ karakter-hukum- keputusan-ptun. html diakses pada hari Ahad 15 Februari 2015
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 232~245
tang Tata Cara Pelepasan Kawasan   Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi tidak men- gatur mengenai ada atau tidak kewenan- gan menteri kehutanan  menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan terhadap hutan adat yang berada dalam kawasan hutan se- hingga adanya kekosongan norma (vacum of norm).  Dengan adanya kekosongan nor- ma maka perlu penemuan hukum (finding law) dengan mengatur tidak perlu ada ke- wenangan menteri terbitkan izin pelepasan kawasan hutan yang hanya cukup ada per- setujuan masyarakat  hukum adat.
Setiap izin yang diterbitkan oleh kepala Daerah di hutan adat setelah putusan Mah- kamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 han- ya bersandar pada Undang –Undang No- mor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan namun tidak memper- hatikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dengan demikian setiap izin yang diterbitkan oleh kepala Daerah di hutan adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 melang- gar ketentuan putusan Mahkamah Konsti-
tusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, Keputusan Bupati sumbawa Barat tentang izin perkebunan di hutan adat masyara- kat hukum adat Talonang  Sumbawa Barat ataupun Keputusan pejabat tata usaha neg- ara yang lainnya terkait usaha perkebunan yang diterbitkan tidak mengacu pada Pu- tusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU- X/2012 sehingga konsekwensi yuridis Su- rat Keputusan tersebut batal demi hukum
Diharapkan untuk merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perke- bunan dengan mengacu pada Putusan Mah- kamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Se- hingga perlu diatur mengenai tidak perlunya izin pelepasan kawasan hutan apabila lahan yang digunakan untuk usaha perkebunan adalah hutan adat karena cukup mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat agar proses izin usaha perkebunan tidak rumit. Dengan kata lain bagi setiap kepala daerah dalam setiap menerbitkan izin agar memperhatikan Putusan Mahkamah Kon- stitusi No.35/PUU-X/2012

## Daftar Pustaka
Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
Dianto, Diusir Dari Tanah Adat: Masyarakat Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi , Laporan Penelitian, Sejogyo Institut, Bogor, 2014 Hadjon Philipus M., , Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
Hadjon,  Philipus M., R Sri Soemantri M, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada Press 2001
Indroharto, , Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta. 1993
Ridwan, HR., , Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta, UII Pres. 2003 Santoso, Urip, , Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  2001
Dianto | Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di Hutan Adat ...............
Sutedi,  Adrian, Hukum Perizinan, Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Sumardjono, Maria S.W.. Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam, Cetakan I, fakultas Hukum UGM, Yogyakaarta, 2014.
Tjandra,  W. Riawan dan Kresno Budi Harsono, Legislatife Drafting, Teori Dan Tekhnik Pembuatan Peraturan Daerah, C etakan ke V, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
Wasistiono,  Sadu, Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai) , Jatinangor : Alqaprint, 2001
Rachman, Noer Fauzi dan  Mia Siscawati, Jurnal: Suplemen Wacana,
Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya, Memahami Secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Cetakan I,.  Insist pres, Yogyakarta, 2014 Siscawati,  Mia, Jurnal Vol. No. 33: Wacana, Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan, Yogyakarta. 2014.
Komnasa HAM, Daftar Temuan dan Rekomendasi “Inkuiri Nasional Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan”https:// febriyananindita.wordpress.com /2015/02/12/ daftar-temuan-dan-rekomendasi-inkuiri-nasional- masyarakat-hukum-adat-atas-wilayahnya-di-kawasan-hutan/ diakses pada hari Jumat 13 Februari 2015