DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 29 April 2024, Revised: 09 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah
Tri Yulianta Nugraha 1* , Hibnu Nugroho 2 , Setya Wahyudi 3
1,2,3 Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, trijulianta24@gmail.com
* Corresponding Author: trijulianta24@gmail.com
Abstract: The  agricultural  sector  is  the  basis  for  maintaining  food  security  and  economic development in Indonesia. So to maintain food security by increasing sustainable agricultural productivity.  Fertilizer  is  an  important  component  in  efforts  to  increase  agricultural productivity. The circulation of unregistered fertilizer in  the community has a major impact on  reducing  agricultural  productivity.  So  from  a  legal  perspective,  counterfeiting  or  mixing fertilizer is a criminal act that is very detrimental to society and the state and has a negative impact on agricultural land damage. Cases of unregistered fertilizer occurred in several areas in  Central  Java.  Law  enforcement  for  the  distribution  of  unregistered  fertilizer  is  based  on Article 73  and Article 122 of  Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems.  The provisions  of this law also  mandate the authority of Civil  Servant Investigators  (PPNS)  to  assist  National  Police  investigators  so  that  law  enforcement  efforts for  the  crime  of  distributing  unregistered  fertilizer  are  effective.  This  research  aims  to determine  the  effectiveness  of  law  enforcement  for  the  criminal  act  of  distributing unregistered  fertilizer  in  the  jurisdiction  of  the  Central  Java  Regional  Police.  This  research uses an empirical juridical approach with qualitative analysis. The research results show that: first, the effectiveness of law enforcement for the crime of distributing unregistered fertilizer in the jurisdiction of the Central Java Regional Police is not yet effective, because there are still  victims,  there  are  no  Civil  Servant  Investigators  (PPNS)  in  the  Central  Java  region  or special human resources, yet has  complete infrastructure for testing fertilizer samples in the Central  Java  region,  there  is  no  IT  infrastructure,  and  the  fertilizer  supervision  of  the Regency/City  Fertilizer  and  Pesticide  Monitoring  Commission  (KP3)  in  Central  Java Province  is  not  yet  effective.  Second,  the  obstacles  in  law  enforcement  for  the  crime  of distributing unregistered fertilizer in the legal area of the Central Java Regional Police can be seen  from  the  legal  structure  factor,  namely  the  absence  of  PPNS  in  the  Regency/City,  and legal culture, namely the low level of public legal awareness. so it is easy to become a victim of the circulation of unregistered fertilizer in the Central Java Regional Police area.
Keywords: Law Enforcement, Fertilizer, Distribution of Unregistered Fertilizer
Abstrak: Sektor  pertanian  merupakan  pondasi  dalam  menjaga  ketahanan  pangan  dan Pembangunan ekonomi di  Indonesia. Maka untuk  menjaga ketahanan pangan dengan upaya
meningkatkan  produktivitas  pertanian  berkelanjutan.  Pupuk  merupakan  komponen  penting dalam  upaya  peningkatan  produktivitas  pertanian.  Peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di masyarakat  sangat  berdampak  terhadap  penurunan  produktifitas  pertanian.  Sehingga  dari sudut  pandang  hukum,  pemalsuan  atau  pengoplosan  pupuk  merupakan  tindak  pidana  yang sangat merugikan masyarakat dan negara serta menimbulkan dampak negatif kerusakan lahan pertanian.  Kasus  pupuk  tidak  terdaftar  terjadi  di  beberapa  wilayah  di  Jawa  Tengah. Penegakan  hukum  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  berdasarkan  Pasal  73  dan  Pasal  122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan  Undang-Undang  tersebut  juga  mengamanatkan  kewenangan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  untuk  membantu  penyidik  Polri  sehingga  upaya  penegakan  hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  efektivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris  dengan  analisis  kualitatif.  Diperoleh  hasil  penelitian  bahwa:  pertama,  efektivitas penegakan  hukum  tindak  pidana  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  hukum  Polda Jawa Tengah  belum  efektif,  karena  masih  adanya  korban,  belum  adanya  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  di  wilayah  Jawa  Tengah  atau  SDM  khusus,  belum  memiliki  sarana prasana  lengkap  untuk  pengujian  sampel  pupuk  di  wilayah  Jawa  Tengah,  belum  adanya sarana prasarana IT, dan belum efektifnya pengawasan pupuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kendala dalam Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Peredaran  Pupuk  Tidak  Terdaftar  di  Wilayah  Hukum  Polda  Jawa Tengah dapat dilihat dari faktor struktur hukum (legal structure) yakni belum adanya PPNS di  Kabupaten/Kota,  dan  kultur  hukum (legal  culture) yakni  masih  rendahnya  kesadaran hukum  masyarakat  sehingga  mudah  menjadi  korban  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di wilayah Polda Jawa Tengah.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pupuk, Peredaran Pupuk tidak Terdaftar

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  sebagai  pondasi  dalam  menjaga  ketahanan  pangan  dan  stabilitas Pembangunan ekonomi di Indonesia, maka akan terus meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk  sebagai  komponen  penting  dalam  peningkatan  produktivitas  pertanian.  Namun diperlukan kecukupan ketersediaan pupuk nasional dan penggunaan pupuk sesuai ketentuan. Presiden RI Joko Widodo menyatakan kebutuhan pupuk di Indonesia saat ini sebanyak 13,5 juta ton, namun kebutuhan tersebut baru terpenuhi sekitar 3,5 juta ton, dan kerap mendengar keluhan  petani  pupuk  tidak  ada  dan  pupuk  harganya  tinggi. 1 Keadaan  ini  membuat  para produsen  pupuk  berlomba-lomba  berproduksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar.  Namun yang  terjadi  dalam  produksi  dan  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di  masyarakat  yang menurunkan  produktifitas  pertanian.  Sehingga  dari  sudut  pandang  hukum,  pemalsuan  atau pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan negara serta menimbulkan dampak negatif kerusakan lahan pertanian.
Beberapa  kasus  pupuk  palsu  atau  pupuk  tidak  terdaftar  yang  telah  ditangani  aparat penegak  hukum  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah  yakni  seperti  di  Wonogiri  telah menggrebek  4  lokasi  Produksi  Pupuk  tak  berizin  oleh  Kasatreskrim  Polres  Wonogiri, kemudian  di  kasus  yang  sama  lainnya  Polda  Jawa  Tengah  menggerebek  7  (tujuh)  pabrik pupuk palsu  di  Wonogiri  dan Gunung Kidul  dimana masing-masing pabrik telah beroperasi sekitar  5  (lima)  tahun  dengan  omzet  rata-rata  Rp  1,2  milyar  perbulan.  Kasus  pupuk  yang
1 Dian Erika Nugraheny, 10 Februari 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/ 16051031/jokowi- kebutuhan-pupuk-indonesia-135-juta-ton-baru-terpenuhi-35-juta-ton, diakses tanggal 20 September 2023.
belum  lama  ini  terungkap  pada  8  Desember  2023  di  Kabupaten  Banyumas  oleh  Polresta Banyumas  yang  berhasil  menangkap  pelaku  peredaran  pupuk  NPK  palsu  dengan  jumlah pupuk 4,5 ton dan Polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap lima orang tersangka. Dari kasus-kasus tersebut, penegakan hukum pidana produksi dan peredaran pupuk tidak terdaftar mendasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  73  dan  Pasal  122  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2019  tentang  Sistem  Budi  Daya  Pertanian  Berkelanjutan.  Ketentuan  Pasal  73  menyatakan bahwa  Setiap  Orang  dilarang  mengedarkan  Pupuk  yang  tidak  terdaftar  dan/atau  tidak berlabel.  Ketentuan  Pidana  dan  sanksi  hukum  dalam  Pasal  122  Undang-undang  tersebut menyatakan bahwa:
“Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Pada  kasus  di  Wonogiri  Hakim  Pengadilan  Negeri  memvonis  pidana  kepada  pelaku berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Wonogiri  Nomor  60/Pid.Sus/2020/PN  Wng menjatuhkan pidana 7 bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- kepada terdakwa Farid Giri Saputro  bin  Misno  yang  terbukti  secara  sah  mengedarkan  pupuk  yang  tidak  terdaftar  dan tidak  berlabel. 2 Pada  kasus  yang  sama,  juga  penerapan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1  (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp  700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah),  apabila  pidana denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan. 3 Putusan hakim tersebut dapat dilihat penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar kepada  pelaku  tindak  pidana  pupuk  tidak  terdaftar  ini  masih  tergolong  rendah  yang  tidak memberikan  efek  jera  para  pelaku  dan  sudah  cukup  banyak  korban  dari  tindak  pidana peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  yang  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan  kerugian negara serta masyarakat.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem  Budidaya  Pertanian Berkelanjutan    memberikan  amanat  kewenangan  penyidikan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dapat membantu penyidik Polri sehingga upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar berjalan efektif, Kedudukan maupun eksistensi Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  sistem  peradilan  pidana  juga  diatur  dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain diatur KUHAP, keberadaan PPNS sebagai  penyidik  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  peraturan  perundang-undangan  lain.  Sebagaimana  Direktur Pidana  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  Kementerian  Hukum  dan  HAM menyatakan  pentingnya  peran  PPNS  dalam  penegakan  hukum  demi  tercapainya  kualitas pelayanan publik. 4
Sebagaimana  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  berfokus  pada  penegakan  hukum tindak pidana oleh penyidik baik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2020, https://putusan3.mahkamahagung.go. id/direktori/putusan/dd530a3e95575b18b7e1281365837b16.html. diakses tanggal 23 September 2023.
3 Erlina  B,  Implementasi  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Memproduksi  Pupuk Kompos  Merk  Aneka  Mitra  Sejahtera  (AMS)  yang  Tidak  Terdaptar  (Studi  Putusan  Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN  Gns), Jurnal  Kewarganegaraan .  Vol.6  No.2  September  2022,  Universitas  Bandar Lampung, 2022, hlm. 4375.
4 Humas,  2023, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3834-pentingnya-penguatan-peran-dan- eksistensi-ppns-dalam-tugas-penegakan-hukum-demi-tercapainya-kualitas-pelayanan-publik, diakses tanggal 10 September 2023.
kewenangan  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem Budidaya  Pertanian  Berkelanjutan,  maka  penulis  tertarik  melakukan  yang  berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pupuk Tidak Terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
Berdasarkan  latarbelakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalaha  sebagai berikut:
a. Bagaimana  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pupuk  Tidak  Terdaftar  di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
b. Kendala  Apa  saja  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pupuk  Tidak  Terdaftar  di  wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung dan data sekunder sebagai penunjang yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Tipe penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data data primer yaitu wawancara atau interview. Kemudian data hasil penelitian  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  telaah  pustaka  serta  dokumen  dengan menganalisis  menggunakan  teori  yang  ada.  Peneliti  menggunakan  teori  efektivitas  hukum Donald  Black  dan  untuk  menganalisis  rumusan  masalah  kedua  peneliti  menggunakan  teori sistem  hukum  Lawrence  Meir  Friedman.  Selanjutnya  analisis  data  dilakukan  menggunakan analisis kualitatif dan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Efektivitas  Penegakan  hukum  tindak  Pidana  Pupuk  Tidak  Terdaftar  di  wilayah hukum Polda Jawa Tengah
Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Pelaksanaan untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung  menjadi  kewajiban  semua  orang  yang  berkepentingan  dan  secara  langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugasnya. Menurut pendapat  Soerjono  Soekanto  menyatakan  penegakan  hukum  dan  pelaksanaannya  tidak selalu harus identik  dengan penjatuhan putusan  oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan  hukum  pidana  masing-masing  instansi  menetapkan  hukum  dalam  bidang kewenangannya sesuai dengan lingkup administration of Criminal Justice System menurut pandangan  yang  fungsional  penyelenggaraan  tata  hukum  pidana.  Penanggulangan kejahatan  baik  yang  tradisional  maupun  yang  baru  dapat  dilakukan  dengan  melalui penegakan hukum pidana yang didukung oleh tatanan yang menjadi kekuatan sosial agar tercapai  kebijakan  sosial  untuk  mencapai  tujuan  kesejahteraan  sosial. 5 Donald  Black berpendapat  yang  dikutip  oleh  Noor  Mohammad  Aziz  bahwa  efektivitas  hukum merupakan  masalah  pokok  pada  sosiologi  hukum.  Efektivitas  hukum  diperoleh  dengan membandingkan  antara  realita  hukum  dalam  teori  dengan  realita  hukum  dalam  praktik, sehingga ditemukan kesenjangan diantara keduanya. 6
Efektivitas hukum dapat mengacu dari teori efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Donald Black yaitu:
Efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan  cara  membandingkan  antara  realitas  hukum  dalam  teori  dengan  realitas
5 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004, hlm.42
6 Noor  Mohammad  Aziz.  Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  hukum  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
hukum  dalam  praktek  sehingga  Nampak  adanya  kesenjangan  antara  keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan antar keduanya, sehingga penelitian mengenai efektivitas hukum adalah untuk mencari solusinya, Langkah solusinya,  langkah  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mendekatkan  kenyataan hukum ( das sein ) dengan ideal hukum ( das sollen ) agar 2 (dua) variable ( law in books  dan  law  in  action )  menjadi  sama.  Dengan  demikian  hukum  yang  efektif adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  dibuat  dalam  undang- undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari masyarakat. 7 Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam  sosiologi  hukum kontemporer  berkisar  pada  efektivitas  hukum.  Efektivitas  hukum  yang  dimaksud  yaitu, perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Kesenjangan hukum ditunjukkan antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam teori. Hukum dianggap tidak efektif dan membutuhkan  reformasi  apabila  terdapat  disparitas  antara  realitas  hukum  dengan  ideal hukum. Merujuk pada pendapat Donald  Black  yang dikutip oleh Saifulloh, maka hukum dikatakan  efektif  apabila  tidak  ada  disparitas  antara  idealita  dengan  realita.  Maksudnya pelaksanaan  peraturan  hukum  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  dan  tidak  ada ketimpangan. 8 Black  memandang  hukum  bukan  sebagai  kepastian.  Berlakunya  hukum berkaitan dengan masalah struktur sosial dan perilaku masyarakat.
Barda  Nawawi  Arief  juga  menyatakan  bahwa  efektivitas  hukum  untuk menanggulangi  kejahatan,  tidak  terlepas  dari  penganalisaan  terhadap  karakteristik  dan variabel  yang  terkait,  yaitu  karakteristik  objek/sasaran  yang  dituju  dan  karakteristik  dari ”alat/sarana yang digunakan” (perangkat hukum pidana). 9 Perkembangan masyarakat yang sedemikian  pesatnya  dewasa  ini  dengan  seiring  perkembangan  ilmu  dan  teknologi sehingga  berdampak  pada  perkembangan  kejahatan  yang  semakin  kompleks.  Sehingga perkembangan hukum pidana dibidang pertanian sebagai tindak pidana yang diatur di luar KUHP  yakni  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem  Budi  Daya  Pertanian  Berkelanjutan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 untuk menangani perkara peredaran pupuk tidak terdaftar. Sebagai acuan pelarangan mengedarkan pupuk tidak terdaftar diatur secara khusus dan tegas dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Budi  Daya  Pertanian  Berkelanjutan  yang  berbunyi  “Setiap  Orang  dilarang  mengedarkan Pupuk  yang  tidak  terdaftar  dan/  atau  tidak  berlabel.”  Unsur-unsur  dalam  pasal  tersebut sebagai berikut:
1.  Setiap orang;
2.  Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.
Sebagaimana  uraian  dalam  Pasal  73  tersebut  bahwa  pengertian  setiap  orang  diatas dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan,  Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi,  baik  yang berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum.  Unsur  setiap  orang  sebagai  siapa saja yang menjadi subjek pelaku yang melakukan tindak pidana baik dilakukan oleh setiap orang  baik  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  asing  yang  bersangkutan berstatus  mampu  mempertanggungjawaban  perbuatan  dari  segi  hukum  pidana.  Setiap pelaku usaha atau perorangan yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar sebagai perbuatan pidana dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 122 Undang- undang  Nomor  22 Tahun  2019  tentang  Sistem  Budi  Daya  Pertanian  Berkelanjutan  yang berbunyi  “Setiap  Orang  yang  mengedarkan  Pupuk  yang  tidak  terdaftar  dan/atau  tidak
7 Hardi Fardiansyah, Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum , Dalam L.Richard Zeldi Putra (Ed), Sosiologi Hukum , CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm.208.
8 Saifulloh, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2010.
9 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru , Jakarta: Prenadamedia Group Op.cit. hlm.85.
berlabel  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Selain itu, ada pula beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya  larangan  bagi  pelaku  usaha  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau jasa  yang tidak sesuai atau tidak memenuhi dengan standar  yang dipersyaratkan dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sanksi  pidana  tindak  pidana  bagi  pelaku usaha  berdasarkan  Pasal  62  ayat  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2),  dan  Pasal  18  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
Menurut Frans Maramis menjelaskan bahwa Pelaku ( pleger ) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. 10 Perlu diketahui bahwa pupuk tidak terdaftar atau pupuk ilegal dimaksud juga adalah pupuk yang memang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran diberikan atau pupuk tidak berlabel.  Maka  pendaftaran  pupuk  wajib  dilakukan  oleh  setiap  orang  atau  badan  usaha sesuai  dengan  ketentuan  tatacara  pendaftaran  pupuk  yang  ditetapkan  berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
Kewajiban  pendaftaran  pupuk  baik  yang  diproduksi  dalam  negeri  atau  pemasukan dari  luar  negeri  diatur  dalam  Pasal  71  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan Pasal 71 ayat 2 berbunyi “ Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  yang diedarkan wajib terdaftar.” Sedangkan Pasal  72  memberikan  pengecualian  pendaftarannya  dimana  diatur  dalam  pasal  tersebut yang  berbunyi  pupuk  yang  diproduksi  oleh  Petani  kecil  dikecualikan  dari  pendaftaran sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  71 ayat  (2). Kemudian Pasal  72 ayat  2 memberikan batasan  pengedarannya  dalam  pengecualian  pendaftaran  pupuk  yang  menyatakan  Pupuk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  diedarkan  secara  terbatas  dalam  satu kabupaten/kota.
Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu, Efektivitas Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Peredaran  Pupuk  Tidak  Terdaftar  di  Wilayah  Hukum Polda  Jawa  Tengah  telah  melaksanakan  studi  penelitian  di  Kepolisian  Resor  Kota Banyumas  yang  menangani  kasus  pupuk  tidak  terdaftar.  Pembahasan  atau  analisis ditekankan  kepada  efektivitas  bekerjanya  lembaga  penegak  hukum  dalam  hal  ini  adalah Kepolisian  sebagai  salah  satu  lembaga  atau  organisasi/birokrasi  penegak  hukum  dalam bidang  penyidikan.  AKP  Benny  Timor,  SH.MH  selaku  Wakil  Kepala  Satuan  Reserse Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Banyumas  menyampaikan  bahwa  pelaporan  kasus  ini dari masyarakat yang aktif melalui media sosial kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas, maka  berdasarkan  Laporan  No.L.P/B/136/XI/SPKT/Satreskrim/  PolrestaBanyumas tertanggal  28  November  2023  melaksanakan  penyelidikan  untuk  mendalami  laporan masayarakat  tersebut  apakah  peristiwa  tersebut  adanya  suatu  tindak  pidana  dan  setelah diketahui  sebagai  tindak  pidana  kemudian  ditindaklanjuti  Surat  Perintah  Penyidikan  No. SP.Dik/1154.B/XI/2023/Reskrim untuk dilakukan penyidikan guna menetapkan tersangka tindak  pidana  pupuk  tidak  terdaftar  diwilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah,  yakni  di
10 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.215.
Kabupaten  Banyumas.  Hasil  Penyidikan  telah  melakukan  penangkapan  tersangka  di wilayah  Kabupaten  Gresik.  Polresta  Banyumas  mendasarkan  ketentuan  KUHAP  bahwa alat  bukti  yang  sah  dalam  kasus  pereadaran  pupuk  tidak  terdaftar  minimal  2  alat  bukti yang  sah  beserta  barang  bukti  hasil  kejahatan  tersangka  sehingga  Penyidik  dapat melimpahkan BAP penyidikan, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dilakukan penuntutan dipersidangan Pengadilan Negeri Banyumas.
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas menetapkan Direktur Utama PT Semeru Jaya Gemilang, Ali Firdaus, sebagai tersangka dugaan produksi pupuk palsu dengan merk “Mutiara”. Ali Firdaus ditetapkan tersangka bersama dengan pelaku lainnya yang menjadi marketing,  yakni  Muchamad  Choirul  Hudha  alias  Kawung  (36  tahun),  Candra  Heri Argadinata alias Kirun (31 tahun), HP alias Bakil (36 tahun), dan Pujiono (26 tahun), yang merupakan  warga  Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi  Jawa  Timur . Penetapan  Ali  Firdaus diumumkan oleh Wakil Kepala (Waka) Polresta Banyumas, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hendri Yulianto pada Jumat tanggal 8 Desember 2023. Proses kasus penegakan hukum  pidana  peredaran  Pupuk  tidak  terdaftar  yang  ditangani  Polresta  Banyumas  telah dinyatakan lengkap P21 pada tanggal 29 Januari 2024 dan 5 orang Pelaku telah diserahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan.
Keberhasilan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas dari sisi regulasi mengacu ketentuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem  Budidaya  Pertanian Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga  penegak  hukum  tidak  ragu  menindak  tegas  pelaku  peredaran  pupuk  tidak terdaftar  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Benny Timor  Prastya  selaku  Wakasat  Reskrim  Polresta  Banyuimas,  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sudah  cukup  mampu  menjerat  pelaku  peredaran  pupuk  tidak terdaftar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  122  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2019 yang berbunyi “Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 juga dikenakan pidana Pasal 62 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 1 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 KUHP. Dari uraian penjelasan kasus tersebut, Kepolisian Polresta Banyumas menjalankan tugas fungsinya sebagai penegak hukum sebagai badan penyidik tunggal untuk perkara-perkara kejahatan atau pelanggaran berdasarkan ketentuan KUHAP.
Dengan adanya informasi dari masyarakat yakni salah satu korban peredaran pupuk palsu atau tidak terdaftar menyebarkan informasi terkait pupuknya di media sosial dalam bentuk  kekecewaannya  sehingga  banyak  korban  lainnya  aktif  mengirimkan  di  media sosial.    Kesadaran  masyarakat  saat  ini  lebih  aktif  menyampaikan  aduan  melalui  media sosial,  menjadikan  penegakan  hukum  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  dapat  efektif  oleh Kepolisian  Resor  Kota  Banyumas.  Berdasarkan  penjelasan  dari  pihak  kepolisian dikemukakan bahwa penegakan hukum menjadi efektif, Dimana Polresta Banyumas telah menyelesaikan  kasus  pidana  pupuk  tidak  terdaftar  dan  para  tersangka  telah  disidangkan untuk  proses  penuntutan  di  Pengadilan  Negeri  Banyumas.  Penegakan  hukum  peredaran pupuk  tidak  terdaftar  oleh  Polresta  Banyumas  memberikan  kepastian  hukum  di masyarakat dan kepada korban. Dari  penelitian dari Santoso bahwa terungkapnya kasus- kasus disatu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam upaya menegakkan  hukum,  namun  disisi  lain  dapat  memberi  petunjuk  betapa  kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi tindak pidana tersebut karena masalah tindak
pidana  kejahatan  ini  masih  sering  terjadi  dan  tidak  menyurutkan  pelaku  lain  dalam pembuatan pupuk oplosan/palsu. 11
Kemudian  dalam  hal  untuk  upaya  mengoptimalkan  efektivitas  dalam  penegakan hukum  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa Tengah  disampaikan  Benny Timor Prastya menyatakan selain penegakan hukum dengan represif juga preventif perlu dilakukan  yakni  pengawasan  peredaran  pupuk.  Disamping  itu,  dapat  mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum Kepolisian terjalin kerjasama dengan PPNS baik dari Dinas Pertanian  dan  Direktorat  Pupuk  dan  Pestisida  Kementerian  Pertanian  dan  dilaksanakan kegiatan  sosialisasi  kepada  petani  guna  pencegahan  dan  kemudahan  akses  informasi pengaduan  masyarakat  guna  memberikan  layanan  publik  yang  lebih  baik.    Sismiyati selaku  PPNS  Pusat  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  kasus  pupuk  palsu  yang ditangani  oleh  Penyidik  Kepolisian,  selanjutnya  PPNS  pusat  hanya  membantu  perkara dengan memberikan informasi  sebagai  saksi  ahli  pada kasus pupuk atau pestisida dalam penyelidikan  atau  penyidikan  Kepolisian.  Adanya  PPNS  sesuai  kewenangan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem  Budidaya  Pertanian  Berkelanjutan diharapkan  dapat  meningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Namun, sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem  Budidaya  Pertanian  Berkelanjutan  belum  ada  PPNS  daerah  di  wilayah  Jawa Tengah. Hal ini juga disampaikan oleh Pamungkas Imam selaku Kepala Bidang Prasarana dan  Sarana  di  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Banyumas    bahwa Kabupaten  Banyumas  juga  belum  ada  PPNS  sudah  cukup  lama,  karena  petugas  Dinas pertanian  tidak  ada  yang  menguasai  tentang  hukum,  sehingga  penegakan  hukum  pupuk tidak  terdaftar  masih  belum  efektif.  Diharapkan  tahun  depan  akan  ada  beberapa  PPNS, yang sudah melaksanakan diklat calon PPNS.
Penegakan  hukum  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah diupayakan berjalan ketika kesadaran masyarakat tinggi untuk mendukung hukum tersebut dilaksanakan  dimana  keberhasilan  penegakan  hukum  baik  secara  preventif  dan  represif. Upaya  perlu  dilakukan  ditingkat  petani  sebagai  unsur  masyarakat  dengan  pemberian informasi  pupuk  terdaftar  dan  juga  sosialisasi  hukum    sebagai  pemahaman  kepada masyarakat secara berkala. Upaya peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian dalam kebijakan  penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  nonpenal.  Pengawasan  pupuk merupakan upaya pencegahan atas terjadinya kejahatan.
Berbicara  tentang  pencegahan  tindak  pidana  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah  sebagai  upaya  non  penal  dilaksanakan  oleh pemerintah, Andi Johan selaku Pengawas Pupuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa  Tengah  memberikan  penjelasan  terkait  teknis  penanganan  kasus  pupuk  diwilayah dari  hasil  pengawasan  pupuk  yang  dilaksanakan  oleh  tim  KP3  Kabupaten  dilapangan ditemukan  dugaan  tindak  pidana  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar,    Adanya  Komisi Pengawas  Pupuk  dan  Pestisida  di  tingkat  Kabupaten  dan  Provinsi  diharapkan mempermudah  pengawasan  dan  koordinasi  sehingga  dapat  lebih  fokus  memberikan informasi  adanya  dugaan  tindak  pidana  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  Polda  Jawa Tengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  disampaikan  oleh  pengawas  pupuk  Provinsi  Jawa Tengah  terdapat  kendala  dilapangan  semua  petugas  tim  KP3  selain  sebagai  pengawas pupuk  dan  pestisida,  telah  memiliki  tugas  utama  diinstansi  masing-masing  sehingga merangkap  tugas  teknis  hal  inilah  menjadi  tidak  efektif  pengawasan  dilapangan
11 Santoso,  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Pidana  (Studi  Terhadap  Penegakan  Hukum  Kasus  Pembuatan pupuk  oplosan/palsu  yang  dilakukan  oleh  CV.  Indo  Agritama  Industri  Jepara), Jurnal  Hukum  Khaira Ummah, Vo.12, 2017, hlm.24.
Pengawasan  pupuk  oleh  KP3  Kabupaten/kota  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah belum berjalan efektif sebagaimana digambarkan dari realisasi anggaran kegiatan Komisi Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida  (KP3)  Tingkat  Kabupaten/Kota  yang  masih  rendah  di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yakni:
1) Kabupaten Pemalang dengan realisasi 30,21 % dari pagu anggaran.
2) Kabupaten Tegal dengan realisasi  34,18 % dari pagu anggaran.
3) Kabupaten Sragen  dengan realisasi 58,50 % dari pagu anggaran.
4) Kabupaten Banyumas dengan realisasi 39,74% dari pagu anggaran.
5) Kabupaten Rembang dengan realisasi 49,72 %dari pagu anggaran.
6) Kabupaten Temanggung dengan realisasi  18,79 % dari pagu anggaran.
7) Kabupaten Blora dengan realisasi  32,21 % dari pagu anggaran.
8) Kota Pekalongan dengan realisasi 22,82 % dari pagu anggaran.
9) Kota Surakarta dengan realisasi 21,19 % dari pagu anggaran.
Serapan kegiatan pengawasan pupuk yang masih rendah pada uraian diatas sebagai indikator kinerja pengawasan pupuk di wilayah Jawa Tengah. Padahal menurut Andi Johan selaku  pengawas  pupuk  Provinsi  Jawa  Tengah  menyatakan  kegiatan  monitoring pengawasan tim KP3 Kabupaten dapat dilaksanakan rutin 3 sampai 4 kali dalam setahun, dan  dari  hasil  kegiatan  pengawasan  KP3  Provinsi  Tahun  2023  pengawasannya  masih berfokus  pada  hasil  temuan  pupuk  bersubsidi  sehingga  belum  efektifnya  pengawasan pupuk yang mengarah adanya tindak pidana sebagai upaya efektivitas penegakan hukum peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah.  Padahal pembinaan  pengawasan  pupuk  dan  pestisida  juga  dilakukan  dengan  menginventarisir pupuk  dan  pestisida  yang  ada  di  kios  maupun  di  distributor  yang  dikunjungi.  Hasil pembinaan  pengawasan  pupuk  dan  pestisida  ditindaklanjuti,  terutama  terhadap  kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yang merupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota.

## b. Kendala  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Peredaran  Pupuk  tidak  Terdaftar  di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah
Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Peredaran  Pupuk  Tidak  Terdaftar  Di  Wilayah Hukum  Polda  Jawa  Tengah  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  upaya  penanggulangan kejahatan.  Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  alat  untuk  penanggulangan  kejahatan merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal.  Masyarakat  pada  umumnya  tidak  merasa keberatan  dan  tidak  merasa  terbebani  dengan  adanya  penanggulangan  kejahatan  melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek represif dari pada preventif.   Kewenangan yang ada pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan  Pelaksana  Pidana  (Lapas)  dijamin  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  melaksanakan  proses  penegakan  hukum  pidana  pada tingkatan  masing-masing  sebagai  perlindungan  kepentingan  masyarakat.  Terdapat  sistem hukum  yang  bekerja  membangun  pondasi  proses  penegakan  hukum  yang  dapat memberikan kepastian hukum.
Lawrence M. Friedman yang merupakan pencetus dasar 3 komponen sistem hukum. Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  Lawrence  M  Friedman  sebagaimana  dikutip  oleh Ade  Maman  Suherman,  bahwa  sistem  hukum  meliputi  substansi,  struktur,  dan  budaya hukum, masing-masing elemen tersebut adalah sebagai berikut: 12
a. Substansi hukum
12 Ade  Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem  Hukum . Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11-13.
Substansi  hukum  adalah  aturan,  norma,  dan  pola  tingkah  laku  manusia  yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
b. Struktur hukum Struktur  hukum  adalah  yang  merupakan  institusionalisasi  kedalam  entitas sentitas  hukum,  seperti  pengadilan  tingkat  pertama,  banding  dan  kasasi,  serta integrated criminal justice system.
c. Budaya hukum
Budaya  hukum  adalah  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  berhubungan  dengan hukum,  yang  terkait  dengan  tingkah  laku  yang  berhubungan  dengan lembaganya, baik secara positif maupun negatif.
Terkait  struktur  hukum  terdiri  lembaga  hukum  yang  ada  dimaksudkan  untuk menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada.  Struktur  adalah  pola  yang  menunjukkan bagaimana  hukum  dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini menunjukkan  bagaimana  pengadilan,  pembuat  hukum  dan  badan  serta  proses  hukum  itu berjalan  dan  dijalankan. 13 Substansi  hukum  meliputi  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  tersebut  sebagai  hasil  nyata,  dapat  berbentuk inconcreto , atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, dan hukum hidup  dalam  masyarakat (living  law) ,  maupun  hukum inabstracto, atau  norma  hukum umum  tertuang  dalam  kitan  undang-undang (law  in  books) ,  Yang  dimaksud  substansi menyangkut peraturan perundang-undangn yang berlaku memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 14
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  diatas  untuk  memahami  kendala  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  Polda  Jawa  Tengah sesuai dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, Friedman mengemukakan bahwa  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni struktur  hukum  ( struktur  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya hukum  ( legal  culture ).  Ketika  memandang  rendahnya  kualitas  penegakan  hukum  dapat disebabkan  karena  substansi  hukum,  struktur  hukum  atau  budaya  hukum  masyarakatnya yang  tidak  atau  kurang  mendukung  penegakan  hukum,  yang  artinya  jika  dapat  berjalan dengan  baik  apabila  ketiga  faktor  tersebut  baik,  dimana  faktor-faktor  saling  memiliki keterkaitan  satu  sama  lain  dan  saling  memberi  pengaruh  yang  tidak  bisa  diabaikan. Berdasarkan penjelasan teori tersebut  kendala dalam  penegakan hukum pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:
1) Struktur hukum Tugas Kepolisian Republik Indonesia diatur
dalam Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyelenggarakan tugas pokok kepolisian secara umum berwenang menerima laporan dan/atau  pengaduan,  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang dapat  mengganggu  ketertiban  umum,  mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya penyakit  masyarakat,  mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup  kewenangan  administrasi  kepolisian,  melaksanakan  pemeriksaan  khusus sebagai  bagain  dari  tindakan  pertama  ditempat  kejadian,  mengambil  sidik  jari  dan identitas lainnya. Tugas pokok lainnya kepolisian yakni mencari keterangan dan barang bukti,  menyelenggarakan  pusat  informasi  kriminal  nasional,  mengeluarkan  surat  izin dan/atau  surat  yang  diperlukan  dalam  rangka  pelayanan  masyarakat,  memberikan
13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm.25.
14 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial , Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.23.
bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan instansi  lain  serta  kegiatan  masyarakat  menerima  dan  menyampaikan  temuan  untuk sementara  waktu.  Suatu  peristiwa  ada  tidaknya  tindak  pidana  dilakukan  pada  proses penyelidikan  oleh  pejabat  polisi  Negera  Republik  Indonesia.  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  berwenang memberikan  izin  dan  mengawasi  keramaian  umum  dan  kegiatan  masyarakat  lainnya, dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 berwenang  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan, melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan  penyidikan,  membawa  dan  menghadapkan  orang  kepada  penyidik  dalam rangka  penyidikan,  menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa  tanda  pengenal  diri,  melakukan  pemeriksaan  dan  penyitaan  surat, memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi, mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan  pemeriksa perkara  mengadakan  penghentian  penyidikan,  menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut  umum,  mengajukan  permintaaan  secara  langsung  kepada  pejabat  imigrasi yang  berwenang  ditempat  pemeriksaan,  memberi  petunjuk  dan  bantuan  penyidikan kepada  PPNS  serta  hasil  penyidikan  PPNS  diserahkan  kepada  penuntut  umum  dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  kendala  dalam  penegakan  hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah diketahui bahwa tidaklah mudah dalam penanganan kasus pupuk tidak terdaftar karena diperlukan penanganan khusus dalam menetapkan kasus tersebut sebagai tindak pidana tertentu atau bukan dan membutuhkan waktu dan proses yang tidak seperti kasus tindak pidana umum. Sarana dan prasarana dalam upaya tindakan penyelidikan dan tindakan penyidikan  tidak  ada  masalah  karena  Polri  pada  saat  ini  bekerja  berbasis  anggaran, namun untuk sarana dan prasarana belum memiliki IT yakni alat DF dan alat uji untuk proses  penyidikan. 15 Faktor  sarana  atau  fasilitas,  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar. Sarana  atau  fasilitas  tersebut  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan terampil,  dengan  organisasi  yang  baik  anggaran  yang  cukup  maka  penegakan  hukum akan  berjalan  efektif  sesuai  harapan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  disampaikan  penyidik  Polresta  Banyumas Kasandra Puta Gumilang menyatakan bahwa kendala saat dilapangan Satuan Reskrim Polresta  Banyumas  belum  memiliki  SDM  khusus  untuk  membantu  penyidikan  tindak pidana pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jateng, sehingga diperlukan ahli bidang  pupuk  dengan  koordinasi  instansi  Dinas  Pertanian  dan  Kementerian  Pertanian untuk  membantu  pengungkapan  kasus  pupuk  tidak  terdaftar.  Dibutuhkannya  aparat penegak hukum, yang memiliki skill individu khusus yang tidak hanya baik tetapi juga expert  (ahli)  tidak  hanya  memiliki  kemampuan  di  bidang  hukum  saja  namun  juga diperlukan  peningkatan  pemahaman  aparat  penegak  hukum  tentang  keilmuan  lainnya yang ditangani.
Kendala lainnya terkait penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah  juga  belum  ada  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah  sejak  dikeluarkan Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem  Budidaya  Pertanian Berkelanjutan.  M. Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  wewenang  yang
15 Wawancara dengan AKP Benny Timor Prastyo,S.H, M.H. (Wakil Kepala Satreskrim Polresta Banyumas), pada tanggal 18 Maret 2024 di Polresta Banyumas.
mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus,  yang telah menetapkan sendiri  pemberian  wewenang  penyidikan  pada  salah  satu  pasal. 16 Wewenang penyidikan  yang  dimiliki  oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  hanya  terbatas sepanjang  yang  menyangkut  dengan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang pidana khusus itu.
Sebagai  landasan  hukum  kewenangan  PPNS  melaksanakan  penyidikan  sesuai kewenangan  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem  Budidaya Pertanian Berkelanjutan pada ketentuan Penyidikan Pasal 107 ayat 1 yang berbunyi: Selain  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang budi  daya  Pertanian  diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  untuk melakukan  penyidikan  dalam  tindak  pidana  di  bidang  budi  daya  Pertanian sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum acara pidana.
Wewenang  penyidikan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  pegawai  negeri  sipil  hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang- undang pidana khusus itu. Maka hal tersebut merupakan pembatasan wewenang PPNS yang  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  KUHAP  yang  berbunyi:  “Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai  wewenang sesuai dengan undang-undang  yang menjadi  landasan hukumnya masing- masing dan dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  di  bawah  koordinasi  dan  pengawasan  penyidik Polri”. Pendapat Hibnu Nugroho juga memberikan penjelasannya bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tampak bahwa kedudukan PPNS sebagai penyidik merupakan sub  bagian  dari  penyidik  Polri  karena  dalam  menjalankan  tugasnya  berada  di  bawah koordinasi dan pengawasan penyidik. 17
Penti Zahara berpendapat terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian subsistem penegakan hukum memiliki hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan  Penyidik  Polri.  Pelaksanaan  koordinasi  dan  pengawasan  oleh  Penyidik  Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilakukan berdasarkan beberapa prinsip  yaitu  legalitas,  kemandirian,  akuntabilitas,  kebersamaan,  transparansi,  dan kewajiban. 18 Menurut  pendapat  Mukhlis  R  juga  menyatakan  perkembangan  hukum pidana  khusus  dengan  adanya  undang-undang  khusus  merubah  struktur  kelembagaan tidak lagi di bawah Polri. Secara realitas bahwa penyidikan yang diatur dalam KUHAP menetapkan Polri sebagai Penyidik utama dan Penyidik PPNS dalam koordinasi dengan penyidik Polri. 19
2) Substansi Hukum
Penegakan  hukum  pidana  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  hukum Polda  Jawa  Tengah  disampaikan  Benny  Timor  Prastya  selaku  Wakasat  Reskrim Polresta  Banyumas  menyatakan  dari  sisi  regulasi  peraturan  Undang-undang  yang digunakan  penegak  hukum  untuk  menjerat  pelaku  yakni  dengan  Pasal  122  Undang- undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sudah cukup  mengakomodasi,  ketentuan  tersebut  memuat  ancaman  sanksi  pidana  penjara
16 Harahap,  M.  Yahya,  2012, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  Kuhap,  Penyidikan  Dan Penuntutan, cetakan VII, Jakarta : Sinar Grafika,  hlm.113.
17 Hibnu  Nugroho,  Merekontruksi  Sistem  Penyidikan  dalam  Peradilan  Pidana  (Studi  tentang  Kewenangan Penyidik  menuju  Pluralisme  Sistem  Penyidikan  di  Indonesia ),  Jurnal  Hukum  Pro Justitia , Vol.26,  No.1, 2008.hlm.21.
18 Penti Zahara, Loc.Cit , hlm. 423.
19 Mukhlis R, Op.Cit, 2018, hlm. 57.
paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar  rupiah).  Lebih  lanjut  juga  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang Perindustrian  dikenakan  pidana  Pasal  62  Ayat  1  Jo.  Pasal  8  Ayat  1  huruf  a  dan  f Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  jo.  Pasal  55 KUHP. 20 Faktor  substansi  hukum  mempengaruhi  penegakan  hukum  dianggap  telah memadai  dengan  adanya  perundang-undangan  khusus  yang  nyata  dan  lebih  spesifik kasus  tindak  pidana  pupuk  tidak  terdaftar.  Menurut  Benny  Timor  Prastya  selaku Wakasat Reskrim Polresta Banyumas menyampaikan penegak hukum tidak mengalami kendala  dalam  menerapkan  hukumnya,  Undang-Undangnya  sudah  baik,  sehingga penegak hukum berintegritas akan melaksanakan ketentuan yang sudah ada.
3) Budaya Hukum Kendala  dalam  kaitannya  dengan  budaya  hukum,  dalam  kasus  peredaran  pupuk tidak  terdaftar  dimana  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  berperan  penting  jalannya penegakan  hukum,  dimasa  sekarang  ini  adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  masih rendah  sehingga  banyak  yang  menjadi  korban  penipuan  pupuk  tidak  terdaftar.  Dari hasil  penelitian  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah,  beberapa  korban  di  wilayah Tambak Kabupaten  Banyumas memberikan pernyataan untuk  tidak melaporkan kasus pupuk  palsunya  kepada  Kepolisian,  karena  adanya  keengganan  berurusan  dengan penegak hukum. Korban juga menyatakan masih sangat minim informasi tentang pupuk yang  terdaftar/asli  atau  palsu  sehingga  mudah  menjadi  korban  peredaran  pupuk  tidak terdaftar.  Santosa  menyatakan  pendapatnya  bahwa  dari  hasil  penelitiannya  kurangnya tingkat kesadaran dan budaya hukum di masyarakat, sehingga penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu menjadi kurang efektif. 21
Adanya  media  sosial  sekarang  ini  sebagai  jalan  terakhir  masyarakat  mengadu ketidakadilan  dalam  penegakan  hukum  yang  kerap  terjadi  sehingga  akhirnya  viral  di media sosial. Hal ini yang perlu terus dibangun oleh aparat penegak hukum, memantau perkembangan sosial masyarakat melalui media sosial, Penegakan hukum yang efektif akan  mencerminkan  kesadaran  hukum  yang  baik  dimasyarakat,  sehingga  semakin banyak  pelaku  yang  ditangkap  masyarakat  akan  mempercayai  hukum  dan  aparat penegak  hukumnya.  Sehingga  Budaya  Hukum  teori  Lawrence  M.  Friedman  yang disebut  sebagai  kultur  hukum  merupakan  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem hukum  kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Kemudian  dijelaskan  Slamet Tri  Wahyudi  bahwa  budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat  maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap kaum merupakan salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum. 22 Keterkaitan  budaya  hukum  dengan kesadaran  hukum  masyarakat  sangat  erat  dimana  semakin  tinggi  kesadaran  hukum  di masyarakat,  maka  budaya  hukum  yang  positif  akan  terbentuk,  kemudian  mengubah persepsi  masyarakat  terhadap  hukum  yang  selama  ini  ada.  Dalam  istilah  lebih sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dianggap sebagai salah satu tanda bahwa hukum berfungsi dengan baik.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan  diketahui  masyarakat  kita  sebagai konsumen dalam pembelian pupuk melalui online tidak dapat membedakan antara akun penipu  atau  bukan  serta  tanpa  melihat  komentar  pada online  shop dan  tanpa  mencari
20 Ibid.
21 Santoso, Op.Cit, hlm.24
22 Slamet Tri  Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana  Mati  Dalam Konteks  Penegakan           Hukum  Di Indonesia, Jurnal   Hukum  dan  Peradilan ,  Vol 1,  No. 2,  Tahun  2012. Hal. 217-218.
informasi terlebih dahulu, Ketika membeli juga tidak dapat diketahui kualitas, fisiknya, dan  apakah  pupuk  terdaftar.  Dari  kendala  masih  maraknya  penjualan  pupuk  tidak terdaftar melalui online shop maka pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi  kepada masyarakat  untuk  membangun  kesadaran  hukum.  Kesadaran  hukum  sebagian konsumen  ketika  mengalami  kerugian  atau  penipuan  pada  transaksi online memilih untuk  diam  dan  tidak  melaporkan  kepada  pengaduan  konsumen  atau  aparat  penegak hukum. 23
Dengan  demikian,  dalam  proses  aparatur  penegak  hukum  bekerja,  terdapat  tiga faktor  yang  saling  mempengaruhi,  yakni  pertama  institusi  penegak  hukum  dengan segala perangkat prasarana dan sarana serta mekanisme kerja kelembagaan, kemudian yang  kedua  yakni  budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparat  termasuk  juga kesejahteraannya  dan  selanjutnya  yang  ketiga  yakni  perangkat  peraturan  yang  baik untuk kinerja kelembagaannya maupun materi hukum  yang menjadi standar kerja, baik hukum  secara  materiil  maupun  secara  formil/hukum  acara.  Ketiga  faktor  penting tersebut harus dilakukan secara bersamaan agar proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat diwujudkan secara nyata.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  pupuk  tidak  terdaftar  di  wilayah  hukum  Polda Jawa Tengah akan berjalan efektif diperlukan langkah kerjasama antar lembaga  yakni Kepolisian  bersama  dengan  Kementerian  Perdagangan  dan  Kementerian  Pertanian untuk  membentuk  tim  pemberantasan  peredaran  pupuk  tidak  terdaftar  baik offline maupun online.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  uraian  tersebut  diatas  maka  menurut  penulis  bahwa  hasil  penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Peredaran  Pupuk  Tidak  Terdaftar  Di Wilayah  Hukum  Polda  Jawa  Tengah  dapat  dikemukakan  penegakan  hukum  berjalan efektif,  karena  kesadaran  masyarakat  yang  aktif  adanya  tindak  pidana  pupuk  tidak terdaftar yang terjadi di wilayah Banyumas Jawa Tengah, dan kendala penegakan hukum masih belum adanya SDM khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah Jawa  Tengah,  belum  adanya  sarana  prasarana  IT,  serta  belum  efektifnya  pelaksanaan pengawasan pupuk KP3 di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum  Polda  Jawa  Tengah  dapat  dilihat  dari  faktor  struktur  hukum  ( legal  structure ) yakni  belum  adanya  PPNS  di  Kabupaten/Kota  dan  kultur  hukum  ( legal  culture )  yakni masih  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  korban  peredaran  pupuk  tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Maman  Suherman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Hardi  Fardiansyah, Penegakan  Hukum  Dalam  Pandangan  Sosiologi  Hukum ,  Dalam L.Richard  Zeldi  Putra  (Ed), Sosiologi  Hukum ,  CV.  Media  Sains  Indonesia,  Bandung, 2022, hlm.208.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2017.
23 Dita  Anggraeni,  Problematika  Budaya  Hukum  Konsumen  Dalam  Transaksi  Online, Mu’amalah  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2.No.1, 2022,hlm. 120.
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial , Nusa Media, Bandung, 2009. Saifulloh, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2010.
M.Arif  Setiawan,  Studi  Hukum  dalam  Perspektif  Sosial:  Analisis  Mengenai  Gerakan Sosiologi  dalam  Hukum  dan  relevansinya  dengan  Studi  Hukum  di  Indonesia, Jurnal Hukum , Vol. 2, No. 4. 1995.. Arief,  Barda  Nawawi,  2016, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Prenadamedia Group. Frans  Maramis, Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2012.
Santoso,  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Pidana  (Studi  Terhadap  Penegakan  Hukum  Kasus Pembuatan  pupuk  oplosan/palsu  yang  dilakukan  oleh  CV.  Indo  Agritama  Industri Jepara), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo.12, 2017, hlm.24.
Noor  Mohammad  Aziz.  Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  hukum  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
Erlina  B,  Implementasi  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Memproduksi  Pupuk  Kompos  Merk  Aneka  Mitra  Sejahtera  (AMS)  yang  Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns), Jurnal Kewarganegaraan . Vol.6 No.2 September 2022, Universitas Bandar Lampung, 2022, hlm. 4375.
Harahap,  M. Yahya,  2012, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  Kuhap,  Penyidikan Dan Penuntutan, cetakan VII, Jakarta : Sinar Grafika.
Hibnu  Nugroho,  Merekontruksi  Sistem  Penyidikan  dalam  Peradilan  Pidana  (Studi  tentang Kewenangan  Penyidik  menuju  Pluralisme  Sistem  Penyidikan  di  Indonesia ),  Jurnal Hukum Pro Justitia , Vol.26, No.1, 2008.
Penti  Zahara, Analisis Terhadap  Peraturan  Kapolri  Nomor  6 Tahun  2010, Jurnal  Limbago: Journal of Constitusional Law , Vol. 1 No.3, 2021.
Mukhlis  R,  Rekonstruksi  Penyidikan  dalam  sistem  Peradilan  Pidana  Berbasis  Pada  Prinsip Negara Hukum Pancasila, Jurnal Melayunesia Law , Vol.2 No.1, 1 Juni 2018.
Santoso,      IDB,  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Pidana  (Studi  Terhadap  Penegakan  Hukum Kasus  Pembuatan  Pupuk  Oplosan/Palsu  Yang  Dilakukan  Oleh  CV.  Indo  Agritama Industri Jepara), Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol.12.No.1,2017.
Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal   Hukum  dan  Peradilan ,  Vol 1,  No. 2,  Tahun  2012. Dita  Anggraeni,  Problematika  Budaya  Hukum  Konsumen  Dalam  Transaksi  Online, Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2.No.1, 2022 Humas, 2023, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3834-pentingnya- penguatan-peran-dan-eksistensi-ppns-dalam-tugas-penegakan-hukum-demi- tercapainya-kualitas-pelayanan-publik, diakses tanggal 10 September 2023.
Dian  Erika  Nugraheny,  10  Februari  2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/ 16051031/jokowi-kebutuhan-pupuk-indonesia-135-juta-ton-baru-terpenuhi-35-juta-ton, diakses tanggal 20 September 2023.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI,  2020, https://putusan3.mahkamahagung.go. id/direktori/putusan/dd530a3e95575b18b7e1281365837b16.html. diakses  tanggal  23 September 2023.