## Evaluasi Perataan Laba pada Kinerja Badan Usaha Milik Negara Sebelum dan
Setelah Menjadi Perusahaan Terbuka di Indonesia
Bambang Prayogo1
Itjang D.Gunawan
Doctoral Student at Trisakti University, Jakarta, Indonesia and Lecturer at Jakarta bprayogo60@yahoo.com

## ABSTRACT
This study was investigated by using multiple regression analysis method. The sample of this research is  purposive  sampling  with  total  6  years  observation.  The  result  of  the  research  shows  that  SOEs conduct  earnings  management  policy  in  two  years  before  IPO  and  two  years  after  IPO  by  income increasing.  In  order  to  get  generalized  results  future  research  can  use  all  listed  state-owned enterprises until 2016, which is 20 companies with five years-period before and after going public.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  perataan  laba  pada  kinerja  badan  usaha  milik  Negara sebelum  dan  setelah  menjadi  perusahaan  terbuka  di  Indonesia.  Penelitian  ini  diteliti  dengan menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda.  Sampel  penelitian  yang  digunakan  adalah purposive sampling dengan  total  6  tahun  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BUMN  melakukan kebijakan earnings  managemen t  pada  dua  tahun  sebelum  BUMN  melakukan  IPO  dan  dua  tahun setelah  BUMN  melakukan  IPO  dengan  cara income  increasing atau  meningkatkan  laba.  Agar  hasil penelitian  dapat  digeneralisasikan,  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  data  seluruh  BUMN yang go  public sampai  tahun  2016,  yaitu  sebanyak  20  BUMN  dengan  rentang  waktu  analisa  selama lima tahun sebelum dan setelah go public
Keywords: corporate governance, audit quality, audit regulation, earnings management, firm value

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  standar  akuntansi  pada umumnya  menyediakan  ruang  bagi interpretasi  yang  fleksibel  tentang bagaimana  suatu  perusahaan  harus mengikuti  standar  akuntansi  tersebut. Manajemen perusahaan dapat menggunakan fleksibilitas  tersebut untuk menata dan meratakan laba pada arah atau jumlah yang menguntungkan bagi  pihak  manajemen  (Molenaar, 2009).  Perataan  laba  berhubungan dengan  usaha  para  manajer  untuk menggunakan keahliannya pada
penyajian  laporan  keuangan  dengan secara sengaja menghilangkan fluktuasi  yang  terjadi  pada  realisasi laba  perusahaan  tersebut  (Beidleman, 1973).  Banyak  literatur  yang  mencatat bahwa banyak perusahaan yang secara aktif melakukan perataan laba
(Beidleman, 1973; Healy, 1985;
DeFond  &  Park,  1997).  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Graham,  Harvey &  Rajgopal  (2005)  juga  menunjukan bahwa Chief  Financial  Officer (CFO) memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan pola perataan laba.
Beberapa  standar  akuntansi atau  motif  manajemen  (Trueman  & Titman,  1988;  Fudenberg  &  Tirole, 1995)  dihadapkan  pada  perataan  laba tiap  waktu.  Jika  laba  akuntansi  adalah artificially smooth , laba gagal mengungkapkan  kebenaran  arah  dasar kinerja perusahaan, sehingga menurunkan  keinformasian  laporan laba. Sebagai alternatif Zarowin (2002) meneliti  bahwa  perataan  laba  dapat digunakan  manajemen  sebagai  arti penyampaian informasi dengan memberikan  informasi  yang  relevan dalam  memprediksi  terhadap  laba dimasa depan. Perataan laba pada level negara adalah indikasi akuntansi tentang  informasi  volatilitas  ekonomi, apakah  perataan  laba  dihadapkan konsekuensi  penolakan  pasar  modal (Bhattacharya et al ., 2003).
Banyak  penelitian  juga  telah menguji  dampak  dari  perataan  laba terhadap  biaya  modal,  kualitas  laba ( earnings  informativeness ),  likuiditas dan  pemeringkatan  obligasi.  Contoh penelitian  yang  dilakukan  Francis, LaFond,  Olsson  &  Schipper  (2004)
menguji dampak perataan laba terhadap  biaya  modal.  Hasil  temuan menunjukkan  bahwa  perataan  laba berdampak  secara  negatif  dengan biaya modal, meskipun dampak tersebut  lebih  lemah  dibandingkan dengan atribut lain dari laba, misalnya kualitas  akrual.  Hunt,  Moyer  & Shevlin (2000) menguji apakah
discreationary  earnings  smoothing
meningkatkan atau menurunkan kualitas laba. Hasil penelitian menunjukan bahwa discreationary earnings
smoothing memiliki berpengaruh  secara  positif  terhadap hubungan  harga  saham  dan  laba, sehingga  meningkatkan  kualitas  laba. Dengan menggunakan pendekatan dari Collins,  Kothari,  Shanken  &  Sloan (1994),  Tucker  &  Zarowin  (2006) menguji  dampak  perataan  laba  pada persistensi laba dan kualitas laba masa lalu  dan  maka  kini  terhadap  kualitas laba masa depan. Selain itu, ditemukan bahwa  imbal  hasil  saham  masa  kini dari  perusahaan  dengan  perataan  laba yang  tinggi  akan  memiliki  informasi yang lebih dibandingkan dengan
perusahaan dengan perataan laba  yang rendah. Gu & Zhao (2006)
menunjukan  bahwa  perataan  laba memiliki  dampak  positif  terhadap pemeringkatan  obligasi  perusahaan. Lafond, Lang & Skaife (2007) menguji dampak perataaan laba terhadap risiko likuiditas  terhadap  saham  perusahaan. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa perataan  laba  berbanding  terbalik dengan  transparansi  data  akuntansi, yang mempengaruhi keinginan investor untuk memperdagangkan saham.  Dengan demikian, transparansi yang rendah akan menyebabkan likuiditas yang rendah pula.
Graham,  Harvey  &  Rajgopal (2005) melakukan survey terhadap 400 eksekutif  dari  400  perusahaan  di Amerika  Serikat.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  mayoritas  CFO menyukai pola perataan laba dan yakin bahwa  perataan  laba  akan  mengurangi risiko  yang  dihadapi  perusahaan. Pengurangan  risiko  yang  dihadapi akan berdampak sangat baik karena hal tersebut akan mengurangi biaya modal dan utang.
Penelitian yang
menguji hubungan  antara  perataan  laba  dan ketidakpastian  informasi  memberikan kesimpulan  yang  berbeda.  Penelitian yang  dilakukan  Francis,  LaFond  & Scipper  (2004)  memberikan  bukti empiris  bahwa  atribut  laba  tertentu akan  dibutuhkan  untuk  mengurangi risiko informasi, sehingga akan mengurangi  biaya  modal.  Namun demikian, Hasil
penelitian menekankan  bahwa  diantara  atribut laba  yang  berbasis  akuntansi,  kualitas akrual  diyakini  memiliki  hubungan langsung  dengan  risiko  informasi. Sedangkan  hubungan  antara  perataan laba  dan  risiko  informasi  merupakan hubungan  yang  agak  sedikit  langsung. Penelitian  ini  berasumsi  bahwa  suatu hubungan  untuk  mengurangi  risiko informasi  membutuhkan  perataan  laba yang  tidak  akan  mengurangi  penilaian investor terhadap arus kas masa depan perusahaan.  Hal  yang  sama  terjadi, ketika membahas efek potensial perataan  laba  terhadap  kulitas  laba, Tucker & Zarowin (2006) menekankan bahwa  perataan  laba  dapat  membantu
investor untuk mengeluarkan informasi  dari  laba  jika  manejer berkeinginan  untuk  menyampaikan penilaiannya  tentang future  earnings . Di lain pihak, perataan laba juga dapat membawa  suara  atas  informasi  laba jika  manejer  secara  sengaja  akan menganggu angka laba.  LaFond,  Lang &  Skaife  (2007)  berpendapat  perataan laba yang oportunistik dapat berdampak negatif
terhadap transparansi  atas  pelaporan  informasi akuntansi.  Fokus  penelitian  tersebut menekankan  bahwa  satu  konsekuensi ekonomis  atas  kurangnya  transparansi maka hal tersebut dapat mempengaruhi keinginan investor untuk mentransaksikan  saham  perusahaan. Hal  tersebut  akan  mengakibatkan likuiditas  yang  lebih  rendah  dan  biaya transaksi  yang  lebih  tinggi  terhadap saham perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa perataan laba yang rendah akan
menyebabkan ketidakpastian  informasi  yang  lebih tinggi.  Hal  tersebut  terjadi  karena, likuiditas  yang  rendah  dan  biaya transaksi  yang  tinggi  akan  mencegah
kenaikan  harga  saham,  sehingga  akan meningkatkan  ketidakpastian  tentang penilaian saham. Dilain pihak,
berdasarkan  argumentasi  informasi asimetris  dari  Goel  &  Thakor  (2003)
memberikan kesimpulan yang berlawanan,  yaitu  perataan  laba  akan menyebabkan  penurunan  likuiditas saham  perusahaan,  sehingga  akan mengurangi ketidakpastian informasi.
Di  negara  berkembang,  sektor badan  usaha  milik  negara  (BUMN) merupakan  salah  satu  bagian  utama dalam kegiatan sosial-ekonomis.
Banyak BUMN didirikan untuk melaksanakan tugas-tugas
sosial dibandingkan  untuk  memaksimalkan keuantungan. Namun demikian, peningkatan  harapan  oleh  pemangku kepentingan telah
memaksa pemerintahan  negara-negara  di  dunia, terutamanya  pemerintahan  di  negara berkembang untuk mereformasi sistem tata  kelola  perusahaan  ( corporate governance )  pada  badan  usahan  milik negara, dengam tujuan untuk meningkatkan kegiatan
usaha perusahaan  tersebut  agar  mampu
mengurangi  defisit  pada  anggaran negara  dan  membuat  badan  usaha milik  negara  tersebut  menjadi  salah satu  alat  untuk  meningkatkan  daya saing  bagi  suatu  negara  (Dockery, Herbert & Taylor, 2000).
Sementara itu, pandangan terhadap  badan  usaha  milik  negara adalah sebagai perusahaan yang kurang  efisien  dibandingkan  dengan perusahaan  swasta.  Banyak  penelitian dilakukan untuk mengidentifkasi penyebab  dari  kinerja  buruk  BUMN dihubungkan dengan kepemilikan negara dibandingkan dengan kepemilikan  swasta  pada  perusahaan swasta.  Menurut  salah  satu  sumber, masalah  yang  dihadapi  BUMN  dapat dibagi  dua,  yaitu  masalah  internal  dan external governance . Masalah internal governance merupakan  masalah  yang mendasar  pada  perusahaan,  seperti tujuan  monitoring  yang  buruk  atau sama  sekali  tidak  ada  karena  masalah agency  theory yang  timbul  (Arrow, 1986),  campur  tangan  politis  yang berlebihan  (Buchanan,  1972), moral hazards dari  para  manajer  sebagai
dampak  dari  anggaran  yang  terbatas (Kornai,  1980)  dan  sedikitnya  insentif unruk mengendalikan perusahaan
karena  kepemilikan  yang  tidak  jelas (Jensen & Meckling, 1976). Sedangkan, masalah external governance berkaitan
dengan ketiadaan  tekanan  yang  konstruktif dari pasar modal untuk mendisiplinkan tingkat laku manajer yang tidak efisien melalui mekanisme signal harga saham (Shleifer & Vishny, 1997).
Pada  akhir  tahun  1980an, Pemerintah Indonesia melakukan
reformasi  yang  lunak  terhadap  peran BUMN, dimana pada reformasi tersebut, kinerja BUMN dinilai dengan kinerja  yang  biasanya  dipakai  di perusahaan swasta, yaitu profitabilitas, likuiditas  dan  solvabilitas  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kinerja BUMN  tersebut.  Hasil  dari  evaluasi tersebut  adalah  bahwa  sebagian  besar BUMN  tersebut  dinilai  sebagai  tidak sehat  atau unsound (Irianto,  2004).
Tambahan lagi, kemampuan pemerintah  untuk  mensubsidi  BUMN menurun  karena  terjadinya  penurunan
penerimaan  pendapatan  pemerintah pada APBN.
Dengan adanya permasalah  tersebut,  maka  pemerintah berencana  meningkatkan  pendapatan pemerintah  pada  APBN  yang  salah satu caranya adalah dengan melakukan privatisasi  pada  beberapa  BUMN (BPK RI, 2008). Alasan-alasan tersebut  diatas  telah  memberikan tekanan kepada Kementerian
Keuangan  untuk  segera  melakukan privatisasi  pada  beberapa  BUMN. Pada periode tahun 1991-1997, adanya BUMN  yang go  public diharapkan akan  meningkatkan  transparansi  pada manajemen dan meningkatkan efisiensi dan hasilnya beberapa BUMN besar dan sehat yang go public mampu meningkatkan kinerjanya setelah privatisasi (Eng, 2006).
Setelah terjadinya krisis ekonomi  yang  melanda  benua  Asia pada  tahun  1997/1998,  gelombang privatisasi  BUMN  dilakukan  kembali, Berdasarkan Keputusan Presiden No.12  dan  13  tahun  1998,  Pemerintah
Indonesia  membentuk  Kementerian
BUMN  untuk  mewakili  kepentingan
Pemerintah dalam mewakili kepentingan pemerintah sebagai pemilik  saham  BUMN  dan  untuk memisahkan  fungsi  pemegang  saham, regulator  dan  pengawasan.  Lebih lanjut,  pada  tahun  2003,  diterbitkan Undang-Undang  No  19/2003  yang diterbitkan untuk mengatur restrukturisasi  dan  privatisasi  BUMN. Kemudian  diterbitkan  pula  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.41/2003  yang diterbitkan  untuk  memperkuat  peran Kementrian  BUMN  sebagai  satu- satunya  perwakilan  pemerintah  pada BUMN.
Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,
Kementerian BUMN memiliki visi untuk membangun BUMN  yang  mampu  memberikan kontribusi  nyata  ke  perekonomian nasional  melalui  manajemen  yang professional, mampu bersaing di pasar global,  mampu  meningkatkan  kinerja operasi  dan  keuangan  disamping mampu memberikan pelayanan kepada para  pemangku  kepentingan  (BPK  RI, 2008).  Sampai  dengan  31  Desember 2006,  Indonesia  memiliki  157  BUMN
besar  dengan  berbagai  bidang  usaha. Dengan adanya beberapa BUMN yang berkinerja jauh lebih  baik  dari BUMN lainnya,  peemrintah  telah  mengambil beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja seluruh BUMN. Privatisasi BUMN juga menjadi perhatian khusus dari International  Monetary  Fund pada program  perbaikan  krisis  ekonomi antara  tahun  1997  dan  2003.  Pada periode tesebut telah dilakukan penjualan  saham  minoritas  BUMN  ke investor  swasta.  Dengan  demikian,  di Indonesia terdapat BUMN yang dimiliki  sepenuhmya  oleh  negara  dan terdapat  beberapa  BUMN  lain  yang sebagian kepemilikan sahamnya dialihkan  ke  investor  swasta.  Program privatisasi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (BPK RI, 2008). Pada  tahun  2007,  Komite  Pemerintah Indonesia  yang  dipimpin  oleh  Menko Perekonomian menyetujui untuk melakukan  privatisasi  atas  15  BUMN dari  24  BUMN  yang  diusulkan  oleh Kementrian  BUMN  untuk  dilakukan
privatisasi sebagian ( partial privatization ). Nahadi & Suzuki (2012) mencatat  sejak  tahun  1991  sampai dengan 2007 ada 15 BUMN yang telah
diprivatisasi  sebagian  oleh  Pemerintah
Indonesia sesuai dengan tabel dibawah ini, sedangkan Bank Tabungan Negara diprivatisasi  oleh  Pemerintah  pada tahun 2009.
Tabel 1

## List of Partially Privatized SOEs
No SOE Sectors Year of Privatization and Share Sold Residual State Shares Fist Time Privatization Method 1 PT Semen Gresik Cement 1991 (25%), 1998 (14%) 51.0% IPO 2 PT Tambang Timah Mining 1995 (35%) 65.0% IPO 3 PT Telkom Telecommunication 1995 (23%), 1999 (9.62%), 2001 (11.9%), 2002 (3.1%) 51.2% IPO 4 PT BNI Banking 1996 (25%), 2007 (26.3%), 2010 (3.1%) 60.0% IPO 5 PT Aneka Tambang Mining 1997 (35%) 65.0% IPO 6 PT Kimia Farma Pharmacy 2001 (9.2%) 90.8% IPO 7 PT Indofarma Tbk Pharmacy 2001 (19.8%) 80.2% IPO 8 PT TABA Mining 2002 (16.26%), 2004 (12.5%) 65.0% IPO 9 PT Bank Mandiri Banking 2003 (20%), 2004 (10%), 2011 (10%) 60.0% IPO 10 PT BRI Banking 2003 (45%) 55.0% IPO 11 PT PGN Mining 2003 (39%), 2006 (5.31%) 55.3% IPO 12 PT PP Construction 2004 (49%), 2010 (21.46%) 51.0% EMBO 13 PT Adhi Karya Construction 2004 (49%) 51.0% EMBO & IPO 14 PT Jasa Marga Service 2007 (30%) 70.0% IPO 15 PT Wijaya Karya Construction 2007  (31.7%) 68.3% IPO 16 PT BTN Banking 2009 (28.15%) 71.85% IPO
Berdasarkan  latar  belakang  dan  ruang lingkup penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Seberapa  besar  pengaruh  perataan laba terhadap kinerja BUMN.
2. Seberapa  besar  pengaruh  perataan laba terhadap kinerja BUMN terbuka.
Kebaruan  penelitian  ini  adalah sampel  perusahaan  BUMN  dimana dapat  dianalisanya  laporan  keuangan sebelum dan sesudah go public dimana penelitian-penelitian  terdahulu  selalu menggunakan  sampel  perusahaan  non BUMN. Penelitian ini dapat memberikan  signifikansi  dalam  hal analisa  perataan  laba  BUMN  sebelum dan  sesudah  go  public  sehingga  dapat berkontribusi  dalam  pemetaan  praktek perataan  laba  yang  terjadi  dalam BUMN.  Hasil  ini  dapat  memberikan masukan  baru  dalam  panduan Good Corporate Governance
bagi
Kementerian BUMN.

## 2. LANDASAN TEORI
2.1 Teori Keagenan
Teori  keagenan  berfokus  pada hubungan agensi dimana ada dua pihak yang  memiliki  hubungan  agensi  pada saat  bekerjasama  dan  terlibat  bersama baik principal maupun agen
(Eisenhardt,  1989;  Rungtusanatham et al. ,  2007).  Pada  dasarnya agency theory merupakan model yang digunakan  untuk  memformulasikan permasalahan antara manajemen
dengan  pemilik.  Kinerja  perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen  diinformasikan      kepada pihak      pemilik      ( principal )      dalam bentuk      laporan  keuangan.    Dalam sistem    desentralisasi,    manajemen mempunyai   informasi yang superior dibandingkan      dengan      pemilik, karena  manajemen  telah  menerima pendelegasian    untuk    pengambilan keputusan/    kebijakan  perusahaan. Ketika  pemilik  tidak  dapat  memonitor secara  sempurna  aktivitas manajemen, maka  secara  potensial  manajemen dapat  menentukan  kebijakan  yang mengarah  pada  peningkatan level
kompensasinya. Pada model hubungan principal-agent, seluruh tindakan  ( actions )  telah  didelegasikan oleh pemilik ( principal ) kepada manajer ( agent ).
Berdasarkan agency theory tersebut,  nampak  bahwa  kebijakan akrual yang dilakukan oleh manajemen  didasarkan  pada  motivasi opportunistic .  Pihak  manajemen  me- manage akrual  melalui  kebijakan akuntansi  agresif,   perataan  laba  dan transparansi laba . Kebijakan  akuntansi agresif akan  menghasilkan  nilai  buku sekarang  ( current  book  value )  aktiva dan  laba  lebih  tinggi  daripada  nilai yang  sesungguhnya.  Kebijakan  ini akan menciptakan laba tidak informatif  ( uninformative  earnings ), sehingga  mengarah  pada earnings opacity .  Kebijakan  perataan  laba  juga akan mengarah  pada earnings opacity, karena kebijakan ini akan menciptakan  asimetri informasi  antara manajemen  dan  pemilik  (pemegang saham).
2.2 Manajemen  Laba  dan  Perataan Laba Scott (2012) menjelaskan empat  pola  manajemen  laba  yang dapat dilakukan para manajer, yaitu:
1. Taking  a  bath (cuci  bersih) . Pola manajemen  laba  ini  umumnya dilakukan  pada  saat  perusahaan mengalami  tekanan  organisasional atau akan
melakukan restrukturisasi  (reorganisasi).  Jika suatu perusahaan harus melaporkan kerugian  yang  akan  terjadi,  maka pihak  manajemen  merasa  dapat melaporkan rugi yang sangat besar, karena  pada  kondisi  ini  pihak manjemen menderita kerugian yang kecil dengan melaporkan rugi yang  besar.  Dengan  demikian, pihak  manajemen  akan  melakukan penghapus  bukukan  ( write  off ) aktiva,  dimana  aktiva  tersebut masih memiliki future costs , sehingga manajemen akan
membersihkan  dek  ( clear  the decks ). Karena adanya efek kebalikan akrual ( accrual reversal ),  tindakan taking  a  bath
akan  meningkatkankan  terjadinya pelaporan  profit  di  masa  depan ( future  reported  profit ).  Dengan demikian, dengan melakukan
penghapus-bukuan  aktiva yang besar  pada  saat  sekarang  akan mengakibatkan
perusahaan memiliki  tabungan  ( in  the  bank )
laba dimasa depan ( future earnings ).
2. Income minimization (minimalisasi laba). Pola manajemen laba seperti ini  mirip  dengan  taking  a  bath, tetapi  kurang  ekstrim.  Pola  ini dilakukan  pada  saat  secara  politis dipandang suatu perusahaan berada dalam periodisasi laba yang tinggi. Kebijakan yang menyarankan dilakukannya  minimalisasi  laba aakan  melakukan  penghapusan- bukukan  yang  lebih  cepat  atas aktiva  tetap  ( capital  assets )  dan aktiva tidak berwujud, dan
membebankan  pengeluaran  untuk iklan  dan  R&  D.  Pertimbangan pajak penghasilan, seperti penggunaan  LIFO  pada  penilaian persediaan  di  Amerika  Serikat,
memberikan jenis motivasi lainnya untuk  pola  ini,  dimana  pendukung pola ini akan membebaskan adanya pesaing pihak asing ( foreign competition ).
3. Income maximization (maksimalisasi laba). Pola manajemen laba seperti ini umumnya dilakukan pada perusahaan  yang  menjadikan  laba sebagai  ukuran  bonus,  namun  pola tindakan tersebut tidak mengakibatkan laba yang dilaporkan  melebih  caps  (batas laba tertinggi yang masih mendapatkan  bonus)  dan  karena diatas caps, tidak akan mendapatkan bonus tambahan. Perusahaan  dengan  kondisi  yang dekat dengan pelanggaran perjanjian  kredit  ( debt  covenant ) juga akan melakukan maksimilisasi laba karena
perusahaan  tersebt  harus  mencapai target laba tertentu.
4. Income  smoothing (perataan  laba).
Pola ini merupakan pola manajemen laba yang paling
menarik.  Dipandang  dari  sudut perjanjian  (kontrak),  para  manajer yang tidak suka menghadapi risiko ( risk-averse  managers )  cenderung memilih  skema  bonus  yang  tidak terlalu  berbeda  ( less  variable bonus  stream ),  dengan  asumsi ceteris  paribus.  Dengan  demikian, para manajer tersebut akan meratakan laba untuk peride waktu tertentu  karena  dapat  menerima kompensasi  yang  relatif  konstan. Kontrak  kompensasi  yang  efisien dapat menggunakan pola manajemen  ini,  dan  melakukan beberapa  tindakan  perataan  laba sebagai  metode  dengan  biaya terkecil untuk mencapai persyaratan ketentuan manajerial. Selanjutnya Healy (1985)
membuktikan  bahwa  para  manajer melakukan  manajemen  laba  untuk tujuan  bonus.  Secara  lebih  khusus, Healy menjelaskan bahwa pembuktian tersebut  merupakan  suatu  perluasan dari hipotesa perencanaan bonus ( bonus plan hypothesis ), yang menyatakan bahwa manajer di
perusahaan  dengan  sistem  bonus  akan memaksimalkan  laba  terkini  ( current earnings ). Namun demikian, penelitian Healy  dibatasi  pada  perusahaan  yang rencana kompensasinya hanya didasarkan  pada  laporan  laba  bersih terkini  ( current  reported  net  income ), yang  disebut  sebagai  Skema  Bonus ( Bonus Schemes ).
Disamping untuk tujuan bonus, Scott  (2012)  menjelaskan  alasan  lain para  manajer  melakukan  manajemen laba, yaitu:
1. Motivasi  karena  adanya  kontrak
utang ( debt covenant ) Manajemen laba untuk kepentingan kontrak utang
diprediksi  dari  hipotesis  kontrak utang  dari  teori  akuntansi  positif, dimana  pelanggaran  pada  kontrak utang  akan  menyebabkan  biaya yang  sangat  besar  sebab  laba dijadikan  sebagai  dasar  acuan kontrak.  Jika  sebuah  perusahaan memilki  penjanjian  atau  kontrak utang dengan pemberi dana,
biasanya  akan  ada  pasal  yang menghendaki atau yang
mengisyaratkan  perusahaan  harus mencapai  laba  tertentu,  sebagai syarat  untuk  penambahan  utang atau  memperpanjang  jatuh  tempo kontrak utang yang sudah ada. Jika pencapaian  laba  suatu  perusahaan akan  mendekati  batas  laba  sesuai kontrak  utang,  maka  para  manajer akan  melakukan  manajemen  laba agar  perusahaan  dapat  kembali mencapai laba tertentu yang diisyaratkan.  Dengan  demikian, manajemen  laba  dapat  digunakan sebagai  suatu  metode  ( device ) untuk  memperkecil  kemungkinan perusahaan akan
melanggar ketentuan  pada  suatu  kontrak utang.
2. Motivasi  mencapai  ekspektasi  laba ( earnings expectation ) investor dan menjaga reputasi Perusahaan. Perusahaan  yang  melaporkan  laba lebih besar dari pada yang
diharapakan, karena adanya
kejutan  kenaikan  laba,  seringkali menikmati peningkatan harga saham  yang  signifikan,  sehingga investor akan merevisi lebih tinggi
peluang  terjadinya good  future performance (kinerja  masa  depan yang  lebih  baik).  Sebaliknya, perusahaan dengan kejutan penurunan  laba,  akan  menderita penurunan  harga  yang  signifikan. Skinner & Sloan (2002) menyimpulkan  bahwa  pasar  akan menghukum perusahaan yang gagal memenuhi harapan laba yang diharapkan  para  investor  lebih berat  dibandingkan  dengan  hadiah yang  diterima  apabila  perusahaan mampu menghasilkan laba melebihi  harapan  para  investor. Dengan  demikian,  para  manajer memiliki  insentif  yang  kuat  untuk menjamin perusahaan mampu mencapai  laba  sesuai  harapan  para investor,  khususnya  apabila  para manajer  memiliki Employee  Stock Options (ESO)  atau  kompensasi yang  berhubungan  dengan  saham lainnya.  Salah  satu  cara  untuk melakukan  hal  tersebut  adalah dengan  menaikkan  laba  dengan melakukan manajemen laba.
3. Motivasi  Initial  Public  Offering
(IPO) Sesuai dengan definisinya, perusahaan  yang  baru  melakukan IPO  belum  memiliki  harga  pasar sehingga akan menimbulkan pertanyaan bagaimana menilai harga  saham  perusahaan  tersebut.
Misalnya, informasi akuntansi yang dimasukkan dalam prospectus  sebagai  salah  satu sumber informasi. Contoh, Clarkson et.al. (1992)  menemukan
bukti empiris bahwa pasar merespons  secara  positif  kepada earning  foecast sebagai  ukuran terhadap  nilai  perusahaan.  Hal tersebut meningkatkan kemungkinan  para  manajer  suatu perusahaan  yang  akan go  public akan  menata  laba  yang  dilaporkan dalam prospektusnya dengan
melakukan  manjemen  laba  dengan harapan bahwa dapat meningkatkan harga saham
perusahaan  pada  saat  ditawarkan ke publik.

## 2.3 Perataan  Laba  dan  Prediksi Laba
Fudenberg  &  Tirole  (1995) menyajikan  suatu  model  teori  yang menyatakan  bahwa  para  manajer  akan mempertimbangkan perediksi laba masa  depan  ketika  memutuskan  untuk melakukan pilihan discretionary accounting . Temuan tersebut
didasarkan  pada  tiga  asumsi,  pertama, Fudenberg  dan  Tirole  mengasumsikan bahwa  „ incumbency rents ‟  akan diterima  manajer,  yaitu  manajer  akan menerima non-monetary benefit dalam menjalankan perusahaan. Adanya bukti  bahwa  para  manajer  akan dimotivasi  oleh  selain  gaji  dan  bonus didukung  oleh  hasil  penelitiannya. Merchants  (1989)  berpendapat  bahwa para  manajer  yang  tidak  mampu memenuhi  target  keuangan  akan  lebih mempertimbangkan
hilangnya kredibilitas dan intervensi dibandingkan  dengan  pengurangan dalam  kompensasi  dalam  bentuk bonus.
Asumsi  yang  kedua  adalah kinerja yang buruk akan
mengakibatkan pemecatan bagi manajemen.  Asumsi  tersebut  adalah logis  sesuai  dengan  hasil  penelitian Murphy  dan  Zimmerman  (1993)  yang mencatat bahwa perubahan manajemen yang  tidak  rutin  berhubungan  dengan kinerja keuangan yang buruk. Dampak dari dua asumsi tersebut adalah selama periode  kinerja  keuangan  yang  buruk, maka  manajer  memiliki  insentif  untuk melakukan  tindakan  yang  berbahaya dengan mengalihkan laba yang dilaporkan  ke  periode  terkini  untuk mencegah  pemecatan,  yaitu  manajer memiliki  insentif  untuk  melakukan perataan  laba  yang  dilaporkan  dengan menaikkan laba terkini dengan
mengorbankan laba masa depan. Salah satu  metode  untuk  melakukan  hal  itu adalah  dengan  melakukan  pilihan akuntansi
untuk menaikkan discretionary accruals tahun  ini, karena  nilai  rata  rata discretionary accruals akan  nol  selama  beberapa periode,  sehingga  perilaku  tersebut menjadi  dasar  untuk  mengalihkan future  earnings ke current  earnings . Asumsi ketiga dari dari Fudenberg dan
Tirole  adalah  Laba  terkini  akan  lebih diperhatikan dari laba masa lalu dalam mengevaluasi  kinerja  manajemen,  hal ini  disebut  sebagai  „informasi  basi ( information  decay )‟.  Dampak  dari „informasi  basi‟  adalah  kinerja  baik pada periode kini tidak akan mengkompensasi  kinerja  buruk  pada masa  depan,  sehingga,  ketika  kinerja masa  depan  diperkirakan  akan  buruk, manajer memiliki alasan untuk mengalihkan laba terkini ke laba masa depan untuk mencegah pemecatan. Hal tersebut adalah alasan untuk
melakukan  perataan  laba  dengan mengurangi laba terkini untuk kepentingan laba masa depan.
Perataan  laba  diukur dari korelasi  negatif  antara  perubahan discretionary  accruals dan  perubahan pre-discretionary income .  Pengukuran ini  mengasumsikan  bahwa  ada  seri income yang  di- manage pada  awal periode  ( pre-managed  income )  dan manajer  menggunakan discretionary accruals untuk  membuat  seri  laporan laba  yang smooth . Smoothness juga didefinisikan  sebagai  rasio  antara
standar  deviasi net  income  before extraordinary  items dibagi  total assets awal  periode  terhadap  standar  deviasi arus  kas  operasi  dibagi  total  assets pada  awal  periode.  Semakin  besar smoothness mengindikasikan laba kurang smooth (Francis et  al .,  2004).
Perataan laba merupakan tindakan  manajemen  laba dengan  cara melaporkan laba secara smooth sepanjang waktu.
DeFond & Park (1997)
melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dari intuisi  Fudenberg  dan  Tirole  (1995) dan  hasil  penelitian  DeFond  &  Park (1997) adalah:
1. Untuk  sampel  perusahaan  dengan kinerja  baik  tahun  ini  tetapi berkinerja  buruk  di  masa  yang akan  datang  (perusahaan  tipe  2), maka manajer pada sampel perusahaan  ini  diprediksi  akan melakukan  discretionary  accruals untuk  menurunkan  laba  tahun  ini, sehingga  akan  menaikkan  laba masa  depan  untuk  mengurangi ancaman pemecatan karena kinerja yang buruk di masa depan.
2. Untuk  sampel  perusahaan  dengan kinerja  buruk  tahun  ini  tetapi berkinerja  baik  di  masa  yang  akan datang  (perusahaan  tipe  3),  maka manajer  pada  sampel  perusahaan ini  diprediksi  akan  melakukan discretionary accruals untuk
menaikkan laba tahun ini, sehingga akan  menaikkan  laba  tahun  ini untuk mengurangi ancaman pemecatan  karena  kinerja  yang buruk tahun ini.
3. Untuk  sampel  dengan  perusahaan yang  berkinerja  buruk  pada  masa kini  dan  masa  depan  (perusahaan tipe  1),  dimana  manajer    akan mendapatkan tekanan untuk menaikkan  laba  tahun  ini  dan meskipun  hal  tersebut  akan  lebih memperburuk  kinerja  dimasa  yang akan datang ( discretionary accruals negatif),  namun  hasil penelitian DeFond & Chul
membuktikan bahwa manajer
perusahaan  ini  yang  melakukan discretionary accruals adalah kecil bila  dibandingkan  dengan  manajer yang melakukan discretionary
accruals pada  sampel  perusahaan tipe dua dan perusahaaan tipe 3.
4. Untuk  sampel  dengan  perusahaan yang  berkinerja  baik  pada  masa kini  dan  masa  depan  (perusahaan tipe 4), dimana manajer akan tidak memiliki  ancaman  untuk  dipecat, namun hasil penelitian DeFond dan Chul membuktikan bahwa manajer perusahaan  ini  yang  melakukan discretionary accruals adalah kecil bila  dibandingkan  dengan  manajer yang melakukan discretionary accrual s  pada  sampel  perusahaan di  perusahaan  tipe  dua    dan perusahaan  tipe  tiga  hasil  yang sama  untuk  sampel  perusahaan pada point 3.
Jenis perataan laba yang ditemukan oleh  DeFond  &  Chul  tersebut disebut sebagai
penggunaan
“ cookie  jar ”  oleh  Arthur  Levitt (1988),  mantan  Ketua Securities and  Exchange  Commission (SEC),
dimana perusahaan akan
mengurangi laba pada periode baik
(untung)  dan  menggunakannya
untuk menaikkan laba pada periode buruk (rugi).

## 2.4 Privatisasi BUMN
Melalui  privatisasi,  BUMN dapat  mampu  berkembang  dan  sustain dalam  rangka  mencapai  keuntungan setinggi-tingginya. Selain itu, privatisasi  BUMN  dapat  menciptakan shared  value yaitu  pemberdayaan UMKM  dan  masyarakat  di  sekitarnya (Purwoko,  2002).  Menurut  Purwoko (2002),  Tujuan  dilakukan  privatisasi BUMN  adalah  1)  peningkatan  kinerja BUMN;  2)  Penerapan  prinsip-prinsip GCG  pada  tata  kelola  BUMN;  3) peningkatan  akses  bisnis  ke  pasar internasional; 4) adanya transfer knowledge dan teknologi; 5) Perbaikan budaya  kerja;  dan  6)  mengurangi defisit  APBN  dalam  hal  subsidi operasional BUMN.
Peningkatan  kinerja  BUMN harus  dicanangkan  dalam  program jangka  pendek  dan  jangka  panjang. Hal  ini  agar  keberlanjutan  perusahaan BUMN  dapat  terjaga.  Selain  itu, perspektif kinerja harus lebih komprehensif dimana juga
memperhatikan  perspektif  pelanggan, proses  bisnis  internal,  pertumbuhan, dan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dalam meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi BUMN di dalam operasionalnya. Hal ini harus segera diimplementasikan dengan baik agar  dapat  meningkatkan  kepercayaan investor  sehingga  berdampak  pada peningkatan  penanaman  modal  atas perusahaan-perusahaan BUMN.
Di  dalam  perkembangannya, BUMN  harus  mampu  berkompetisi dalam  pasar  internasional  sehingga perlu  adanya  pengembangan  produk atau  jasa.  Oleh  karena  itu,  di  dalam proses bisnis, BUMN harus menerapkan  konsep  inovasi  yang didapatkan dalam  proses transfer ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Dalam rangka  mencapai  hal  tersebut,  BUMN harus  secara  aktif  menjalin  kerjasama dengan  organisasi  atau  perusahaan internasional sehingga proses modernisasi dapat berjalan lebih cepat. Privatisasi  diharapkan  memampukan
BUMN  untuk  menghasilkan  produk yang  berkualitas,  dengan  harga  yang kompetitif.
Terakhir,  privatisasi  BUMN dapat  membuka  pintu  bagi  penerapan standarisasi  internasional  seperti  ISO sehingga  budaya  kerja  dan  sistem manajemen perusahaan dapat mengalami  perubahan  yang  radikal. Hal  ini  akan  meningkatkan  kinerja perusahaan  BUMN  dan  selain  itu, penerapan standarisasi akan memudahkan  BUMN  bertransformasi menjadi Multi  National  Company (MNC).

## 2.5 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan teori agensi,
adanya  tindakan  opportunistik  dari pihak  manajemen  dapat  merugikan pihak  pemegang  saham.  Hal  ini dikarenakan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen (selaku agen) dan  pihak  pemegang  saham  (selaku prinsipal).  Hal  inilah  yang  dijadikan celah  oleh  pihak  manajemen  dalam melakukan perataan laba dalam rangka memenuhi  kepentingannya  sendiri.
Perataan  laba  didefinisikan  sebagai p eredaman  fluktuasi  tentang  beberapa tingkat  laba  yang  saat  ini  dianggap normal untuk suatu perusahaan (Eckel. 1973). Perataan laba berbanding
terbalik  dengan  transparansi  data akuntansi, yang mempengaruhi keinginan investor untuk
memperdagangkan  saham.  Dengan demikian,  transparansi  yang  rendah akan  menyebabkan  likuiditas  yang rendah  pula  sehingga  berdampak kepada  kinerja  perusahaan  (Lafond, Lang & Skaife, 2007).
Safdar & Yan (2016) menyimpulkan bahwa praktek
manajemen  laba  dilakukan  melalui manajemen  akrual  sehingga  volatilitas earnings reported menjadi rendah. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan  dalam  perspektif  investor. Berdasarkan  temuan  Khalil  &  Simon (2014),  manajer  akan  berusaha  untuk mengurangi  fluktuasi  dalam reported earnings dalam mengurangi variabilitas reported earnings . Perataan laba bahkan dapat
meningkatkan  kemampuan  laba  untuk
merefleksikan kinerja perusahaan (Shubita, 2015). Ozili (2017) menyatakan bahwa manajer bank memiliki diskresi dalam  timing  dan  recognizition  bank compensation  and  fee  income  dalam laporan keuangan.
Diskresi
manajemen  dapat  digunakan  untuk memenuhi  beberapa  tujuan  laporan keuangan. Manajer bank dapat menggunakan  diskresi  dalam  rangka menstabilisasi  atau  meratakan  laba bank  sepanjang  waktu  dengan  dasar stabilitas bank atau untuk meningkatkan keuntungan bank
sehingga  kinerja  bank  selalu  baik  di mata shareholder dan investor
Berdasarkan uraian-uraian
diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1: BUMN akan melakukan discretionary  accrual untuk meningkatkan  laba,  apabila BUMN  tersebut  memiliki kinerja  buruk  pada  periode kini  dan  kinerja  baik  pada periode tahun depan.
H2:
BUMN akan melakukan
discretionary  accrual untuk mengurangi  laba,  apabila BUMN  tersebut  memiliki kinerja  baik  pada  periode kini  dan  kinerja  buruk  pada periode tahun depan.
H3: BUMN terbuka akan melakukan discretionary accrual untuk meningkatkan laba, apabila BUMN tersebut  memiliki  kinerja
buruk  pada  periode  kini  dan kinerja  baik  pada  periode tahun depan. H4: BUMN terbuka akan melakukan discretionary accrual untuk  mengurangi laba, apabila BUMN tersebut  memiliki  kinerja baik  pada  periode  kini  dan kinerja  buruk  pada  periode tahun depan.

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel

## Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  untuk memperoleh  bukti  empiris  praktek perataan  laba  pada  kinerja  BUMN, baik  sebelum  maupun  setelah  BUMN terbut  menjadi  perusahaan  terbuka. Adapun  subyek  penelitiannya  adalah BUMN terbuka yang terdaftar di Bursa
Efek  Indonesia  dan  BUMN  tersebut sebelum  menjadi  perusahaan  terbuka.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan  BUMN  yang terdaftar dari tahun 2005-2010. Metode  sampling  yang  digunakan adalah purposive  sampling dimana BUMN  tersebut  memilki  kelengkapan data keuangan. Karena kesulitan untuk mendapatkan  data  Laporan  Keuangan
Perataan Laba (x) Kinerja BUMN (Y) H 1,2,3,4
BUMN  sebelum go  public ,  maka sampel penelitian ini terbatas hanya PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga dari sektor  konstruksi  yang  dilakukan privatisasi  oleh  Pemerintah  Indonesia masing-masing pada tahun 2007.

## 3.2 Pengukuran Variabel

## Penelitian
Kinerja  perusahaan  BUMN
diukur  dengan  menggunakan Profit before  tax , Return  on  Investment (ROI), Return  on  Equity (ROE) berdasarkan  (Bhatt  &  Bhattacharya, 2017).  ROI  diukur  dengan  membagi selisih  total  penjualan  dan  total investasi  dengan  total  investasi.  ROA diukur  dengan  membagi  laba  bersih dengan total asset.
Perataan  laba  diukur  dengan menggunakan discretionary  accrual yaitu  model  Jones  (1991)  dalam menghitung normal accruals , yaitu:
TA it /A it-1 = α i [1/ A it-1 ] + β 1t [(ΔREV it - ΔAR it )/ A it-1 ] + β 2t (PPE it / A it-1 ) + ε it.
Dimana :
TA i t = total  accrual  in  year  t  for firm i
A it-1 = total  assets  in  year  t-1  for firm i
REV it = total  revenues  in  year  t  for firm i
AR it = account  receivable  in  year  t for firm i
ΔREV it - ΔAR it = change in cash-basis revenue
PPE it = gross  property,  plant,  and equipment in year t for firm i A it-1 = total  assets  in  year  t-1  for firm i
ε it. = error term in year t for firm i i          = 1,……….,N firm index
Dari model diatas, DeFond dan Park  (1997)  menggunakan  prediksi kesalahan  (ε it )  untuk  menghitung discretionary accruals (DA).
Sedangkan  untuk  menghitung total akrual digunakan model
penelitian  yang  digunakan  oleh  Jones (1991)  dan  Dechow et  al. (1995), yaitu:
T A it = ΔCA it - ΔCL it - Δ Cash it + Δ ST D it – Dep it
dimana, untuk sample perusahaan i pada tahun t
ΔCA it = change in current assets ΔCL it = change in current liabilities
ΔCash it = change in cash and cash equivalents ΔSTD it = change in debt included in current liabilities
Dep it = depreciation and amortization expense

## 3.3 Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  analisis regresi berganda dimana terdapat lebih dari variabel bebas yang diuji terhadap satu  variabel  dependen.  Software statistik  yang  digunakan  adalah  SPSS versi  22.0.  Berikut  ini  adalah  model persamaan penelitian:
PERF =  0 +  1 SMOOTH + 
Ket.
SMOOTH = Perataan Laba

## PERF
= Kinerja BUMN

## 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Deskriptif Statistik
Analisis deskriptif statistik penelitian  ini  menggunakan  program SPSS  versi  22.0  yang  hasilnya ditujukan  untuk  melakukan  regresi untuk  mencari  koefisien  dan  error, baik  untuk  BUMN  sebelum  maupun setelah go public.
Regresi untuk mencari koefisien  dan  error  pada  BUMN sebelum go  public terdapat  pada lampiran  1  dengan  penjelasan  sebagai berikut:
Variables Entered/Removed b,c PPE / A it-1 , ? REV/ A it-1 , 1/A it-1 a . Enter
Model 1 Variables Entered Variables Removed
Method
All requested variables entered.
a.
Dependent Variable: T A it / A it-1 b.
Linear Regression through the Origin c.
Sumber : data diolah, SPSS 22.0
Sedangkan kinerja BUMN sebelum go public adalah:
(Jutaan rupiah)
Keterangan PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Profit before Taxes 177.091 505.899 402.057 95.962 135.215 187.948 ROI (%) 1,82 4,51 2,01 4,57 3,54 3,12 ROE (%) 8,93 19,39 4,65 20,76 23,34 10,00
Regresi  untuk  mencari  koefisien  dan  error  pada  BUMN  setelah go  public terdapat pada lampiran 1 dengan penjelasan sebagai berikut:
Coefficients a,b
-340478 193556.0
-.278 -1.759 .329 2.031 .250 1.237 8.129 .078 -.030 .048 -.050 -.633 .641 1/A it-1 ? REV/ A it-1
PPE / A it-1
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients
Beta
Standardized Coefficients t Sig. Dependent Variable: T A it / A it-1 a. Linear Regression through the Origin b. Variables Entered/Removed b,c PPE / A it-1, ? REV/ A it-1, 1/A it-1 a . Enter
Model 1 Variables Entered
Variables Removed
Method
All requested variables entered. a.
Dependent Variable: T A it / A it-1 b.
Linear Regression through the Origin c.
Sedangkan kinerja BUMN setelah go public adalah:
(Jutaan rupiah)
Keterangan PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Profit before Taxes 945.822 1.093.894 1.476.349 256.415 348.109 473.326 ROI (%) 4,83 6,14 6,30 2,70 3,32 4,53 ROE (%) 10,77 13,82 15,42 11,27 12,34 15,81

## 4.2. Hasil dan Analisis
Berdasarkan data diatas, bahwa dicreationary  accruals pada  BUMN sebelum go  public menunjukan  nilai
193.556 atau positif yang menyimpulkan bahwa BUMN sebelum
go public melakukan income- increasing atau  meningkatkan  laba, meskipun  BUMN  tersebut  berkinerja baik  untuk current  period (2006) maupun untuk expected period (2007).
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan hasil penelitian DeFond & Park (1997) yang menyimpulkan bahwa perusahaan terbuka di Amerika Serikat akan melakukan discretionary accruals untuk  meningkatkan  laba apabila  perusahaan  tersebut  memiliki kinerja  buruk  pada  periode  kini  dan kinerja  baik  pada  tahun  depan  atau perusahaan akan melakukan discretionary accruals
untuk mengurangi  laba  apabila  perusahaan tersebut  memiliki  kinerja  baik  pada periode  kini  dan  kinerja  buruk  pada tahun  depan  dengan  motif  agar  dewan direksi  dan  manager  dapat  terlindung dari ancaman pemecatan oleh
Coefficients a,b
-226262 1718538 -.105 -.132 .917 .405 3.790 .080 .107 .932 .483 .483 .799 1.001 .500
1/A it-1 ? REV/ A it-1 PPE / A it-1 Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Dependent Variable: T A it / A it-1 a.
Linear Regression through the Origin b.
pemegang  saham  atau  principal  baik untuk  periode  kini  maupun  periode masa depan. Dengan demikian, hipotesa 1 dan 2 ditolak karena BUMN melakukan discretionary accruals untuk  meningkatkan  laba  meskipun BUMN  tersebut  memiliki  kinerja  baik pada  periode  kini  dan  tahun  depan. Namun  demikian,  hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  pendapat  Scott  (2012) yang  menyatakan  bahwa  perusahaan yang  akan  melakukan initial  public offerings (IPO)  memiliki  motif  untuk melakukan discretionary accruals untuk  menaikkan  laba.  Pendapat  Scott in  sejalan  dengan  pendapat  Teoh, Welch,  &  Wong  (1998,  dalam  Scott (2012) bahwa banyak perusahaan yang akan  melakukan  IPO  telah  melakukan discretionary accruals untuk menaikkan  laba  dengan  harapan  agar memperoleh  harga  saham  yang  lebih tinggi.
Pada  BUMN  yang  sudah go public ,  maka dicreationary  accruals pada  BUMN  setelah go  public menunjukan  nilai  1.718.538  atau positif  yang  menyimpulkan  bahwa
BUMN  setelah go  public melakukan income-increasing atau  meningkatkan laba, meskipun BUMN tersebut berkinerja  baik  untuk current  period (2009)  maupun  untuk  expected  period (2010).  Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan  hasil  penelitian  DeFond  & Park  (1997)  yang  menyimpulkan bahwa perusahaan terbuka di  Amerika Serikat  akan  melakukan discretionary accruals untuk  meningkatkan  laba apabila  perusahaan  tersebut  memiliki kinerja  buruk  pada  periode  kini  dan kinerja  baik  pada  periode  tahun  depan atau  perusahaan  akan  melakukan discreationary accruals untuk mengurangi  laba  apabila  perusahaan tersebut  memiliki  kinerja  baik  pada periode  kini  dan  kinerja  buruk  pada tahun  depan  dengan  motif  agar  dewan direksi  dan  manager  dapat  terlindung dari ancaman pemecatan oleh pemegang saham atau principal. Dengan  demikian,  hipotesa  3  dan  4 ditolak  karena  BUMN  setelah go public melakukan discreationary accruals untuk  meningkatkan  laba meskipun  BUMN  tersebut  memiliki
kinerja  baik  pada  periode  kini  dan tahun depan.
Dengan  ditunjukkannya  nilai discretionary  accruals yang  positif, maka  mengindikasikan  bahwa  BUMN melakukan kebijakan earnings management pada  dua  tahun  sebelum BUMN melakukan IPO dan dua tahun setelah BUMN melakukan IPO dengan cara income increasing
atau
meningkatkan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gumanti  (2001,  dalam  Amin,  2007), Setiawati  (2002,  dalam  Amin,  2007) dan  Ihalauw  &  Afni  (2002,  dalam Amin,  2007)  serta  Amin  (2007).
Tambahan lagi nilai positif discreationary  accruals  pada  BUMN setelah  IPO  lebih  tinggi  dari  BUMN setelah  IPO  yang  mengindikasikan bahwa  BUMN setelah  IPO melakukan kebijakan earnings  management yang lebih  tinggi  dibandingkan  BUMN sebelum IPO. Sehingga, hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa kebijakan  BUMN  untuk  melakukan IPO  untuk  meningkatkan  penerapan Good Corporate  Governance belum
tercapai dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Avianti (2006).
Salah satu penyebab belum meningkatnya penerapan Good Corporate  Governance pada  BUMN setelah IPO karena kebijakan melakukan  IPO  pada  BUMN  di Indonesia merupakan Partial
Privatization dimana  Pemerintah  atau Negara  masih  merupakan  pemegang saham  mayoritas  pada  BUMN,  baik sebelum  maupun  setelah  IPO,  yaitu Pemerintah  masih  memiliki  minimal 51 % saham pada BUMN terbuka.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini mencoba
menghubungkan  kebijakan earnings management pada  BUMN  sebelum dan setelah BUMN dilakukan privatisasi  oleh  Pemerintah.  Secara umum,  suatu  perusahaan  atau  BUMN akan melakukan discreationary accruals yang  meningkatkan  laba dengan  tujuan  untuk  meningkatkan BUMN  tersebut,  sehingga  kebijakan tersebut  akan  meningkatkan  harga saham  BUMN  pada  waktu  dilakukan
IPO  karena  salah  satu  indikator suksesnya  IPO  suatu  BUMN  adalah harga  saham  yang  lebih  tinggi. Berdasarkan
hasil
empiris menunjukkan  bahwa  hipotesa  1  dan  2 dinyatakan  ditolak  karena  BUMN melakukan discreationary  accruals untuk  meningkatkan  laba  meskipun BUMN  tersebut  memiliki  kinerja  baik pada  periode  kini  dan  tahun  depan. Selain itu, hipotesa 3 dan 4 dinyatakan ditolak  karena  BUMN  setelah go public melakukan discreationary accruals untuk  meningkatkan  laba meskipun  BUMN  tersebut  memiliki kinerja  baik  pada  periode  kini  dan tahun depan.
Berdasarkan sampel dua BUMN  yang telah tercatat  pada Bursa Efek  Indonesia  pada  tahun  2007, penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa BUMN melakukan kebijakan earnings management pada  dua  tahun  sebelum BUMN melakukan IPO dan dua tahun setelah BUMN melakukan IPO dengan cara income increasing atau
meningkatkan  laba.  Dengan  demikian,
kebijakan  dilakukannya  IPO  pada
BUMN belum mampu untuk meningkatkan penerapan
good corporate  governance pada  BUMN, dan  salah  satu  alasan  belum  adanya peningkatan good corporate governance pada  BUMN  sebelum  dan setelah go  public adalah  adanya kebijakan  partial  privatization  pada privatisasi BUMN di Indonesia, sehingga  Pemerintah  atau  Negara masih  tetap  sebagai  pemegang  saham mayoritas  baik  pada  BUMN  sebelum maupun setelah go public.
Penelitian ini
hanya menggunakan  data  dua  BUMN  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia sampai  dengan  tahun  2009.  Penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  data seluruh BUMN yang go public sampai tahun 2016, yaitu sebanyak 20 BUMN dengan  rentang  waktu  analisa  selama lima  tahun  sebelum  dan  setelah go public .  Disamping  itu,  penelitian  ini hanya  menggunakan  data  kuantitatif, sehingga  disarankan  agar  penelitian mendatang  juga  menggunakan  data kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, A. (2007). Pendektesian Earnings Management, Underpricing  dan  Pengukuran Kinerja Perusahaan
yang melakukan  Kebijakan  Initial Public  Offering  di  Indonesia. Simposium  Nasional  Akuntansi X. Makassar .
Avianti,  I.  (2006).  Privatisasi  BUMN dan Penegakan Good Corporate Governance dan
Kinerja  BUMN . Universitas
Padjadjaran. KINERJA . 2006
Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. (2007). Gambaran Umum BUMN.
Biedleman, CR. (1973). Income Smoothing  :  The  Role  of
Management. Accounting Review .
Bhattacharya,  U,  Daouk,  H.,  & Welker,  M.  (2003).  The  World Price  of  Earnings  Opacity. The Accounting  Review , 78(3), 641 –
678.
Clarkson,  P.,  Dontoh,  A.,  Gordon,  R.
&  Sefcik,  S.  (1992).  The Voluntary Inclusion of Earnings  Forecasts  in  IPO Prospectuses. Contemporary Accounting  Research ,  8,  601-
626.
Collins, D.W., Kothari, S.P., Shanken, J.  &  Sloan,  R.  (1994).  Lack  of
Timeliness and Noise as Explanations  for  the  Low Contemporaneous Return-
Earning  Association. Journal of  Accounting  and  Economics . 18, 289-324.
Dechow  Sloan  &  Sweeney.  (1995).
Detecting Earnings Management. The  Accounting
Review , 70(2), 193-225.
DeFond,  M.  &  Park,  C.W.  (1997).
Smoothing income in
anticipation  of  future  earnings. Journal  of  Accounting  and
Economics, 23(2), 115-139.
Dockery,  E,  Herbert,  W.E  &  Taylor,
K. (2000). Corporate Governance, Managerial Strategies and Shareholder Wealth Maximizations: A Study  of  Large  European
Countries. Managerial Finance Journal . 2, 21-35.
Eckel, N. (1981). The Income Smoothing Hypothesis Revisited . ABACUS. Eisenhardt, K.M.(1989). Agency theory:an assessment and review. Academy of
Management  Review, 14,  57-
74.
Francis,  J.,  LaFond,  R.,  Olsson,  P.M.
& Schipper, K.  (2004).  Costs  of Equity  and  Earnings  Attributes.
The  Accounting  Review ,  79(4),
967 – 1010. Fudenberg.  D.  &  Tirole.  J.  (1995).  A Theory Of Income And
Dividend  Smoothing  Based  On Incumbency  Rents. Journal  of
Political  Economy, 103(1).  75-
93.
Goel,  A.M.  &  Thakor,  A.V.  (2003). Why Do Firms Smooth
Earnings. Journal  of  Business ,
76.
Graham,  J.R.,  Harvey,  C.R.    & Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications Of
Corporate  Financial  Reporting. Journal  of  Accounting  and Economics ,  40, 3-73.
Gu,    Z.    &    Zhao,  J.    Y.  (2006).
Accruals,  Income  Smoothing and    Bond    Rating. European Accounting Association Annual Congress and Seminar .
Hunt,  A.,  Moyer,  S.E.  &  Shevlin,  T.
(2000).  Earnings  Volatility,
Earnings  Management,  And Equity  Value. Working  paper ,
University of Washington. Jensen,  M.C    &  Meckling,  W.H.
(1976).  Theory  of  the  Firm  :
Managerial  Behavior,  Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305-360. Jones, J.J. (1991). Earnings Management  During  Import Relief  Investigations. Journal Of Accounting Research ,
29(2),193 – 228.
Khalil,  M.  &  Simon,  J.  (2014).
Efficient  contracting,  earnings smoothing and managerial accounting  discretion. Journal
of Applied Accounting Research , 15(1), 100-123. LaFond,  R.,  Lang,  M.H.  &  Skaife, H.A. (2007). Earnings smoothing,  governance  and liquidity: International evidence. Working Paper- Massachussets Institute of Technology, Cambridge . Merchant,  K.  A.  (1989). Rewarding Result: Motivating Profit Center Managers . Boston:
Harvard Business School Press. Molenaar,  JA.  (2009).  Accounting
Conservatism  and  Earnings
Management  in  the  Banking
Industry. Master’s Thesis Accounting, Auditing & Control .  Erasmus  Universiteit Rotterdam Murphy,  K.J.  &  Zimmerman,  J.L. (1993).  Financial  Performance Surrounding  CEO  Turnover. Journal  of  Accounting  and Economics , 16, 273-316.
Nahadi,  B.  &  Suzuki,  Y.  (2012).
Partial Privatization and Performance of Privatized
Soes:  The  Evidence  from Indonesia. Journal of Economics  and  Sustainable Development , 3(14), 98-109.
Ozili,  P.K.  (2017).  Bank  earnings management and income smoothing  using  commission and  fee  income:  A  European context, International  Journal of  Managerial  Finance ,  13(4),
419-439
Purwoko  (2002). Model  Privatisasi BUMN  yang  mendatangkan manfaat  bagi  Pemerintah  dan Masyarakat  Indonesia .  Kajian Ekonomi  dan  Keuangan  Vol.6 No.1
Rungtusanatham,  M.,  Rabinovich,  E.,
Ashenbaum,  B.  &  Wallin,  C. (2007). Vendor-owned Inventory Management
Arrangements  in  Retail:  An Agency  Theory  Perspective. Journal  of  Business  Logistics , 28(1), 111-135.
Raheel  Safdar,  Chen  Yan,  (2016) Managing  accruals  for  income smoothing:  empirical  evidence
from  Pakistan. Journal  of Accounting in Emerging Economies , 6(4), 372-387. Scott, W.R. (2012). Financial Accounting Theory . Sixth Edition. Pearson Canada, Toronto Shleifer,  A.,  &  Vishny,  R.W.  (1997). A Survey of Corporate
Governance. Journal of Finance ,
52 (2): 737-783.
Shubita,  M.F.  (2015).  The  impact  of income  smoothing  on  earnings quality  in  emerging  markets: Evidence  from  GCC  markets.
Journal of Accounting in
Emerging  Economies ,  5(3),  299-
324
Trueman  B.,  &  Titman,  S.  (1988).  An
Explanation For Accounting Income  Smoothing. Journal  Of
Accounting Research
(Supplement 1988):127-139.
Tucker, J.W. &  Zarowin, P.A. (2006).
Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness?. The Accounting Review, 81 (1), 251- 270.
Zarowin.  P.  (2002). Does  Income Smoothing  Make  Stock  Prices More  Informative? New  York University.  Stern  School  of Business.  Available  at  SSRN: http://ssrn.com/abstract=315099.