## IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
1 Muh. Rijal * , 2 Sufirman Rahman, 3 Baharuddin Baharu 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia muh.rijal89@yahoo.com, 1 sufirman rahman@gmail.com, 2 baharuddinbadaru@gmail.com 3
Naskah diterima: 04 Sept. 2020; revisi: 22 Sept. 2020; disetujui: 13 Okt. 2020

## Abstract
The application of restorative justice at the Makassar Police Station has been carried out, both before and after promulgation and the enactment of the Republic of Indonesia Law  Number  11  Year  2012  concerning  the  Child  Criminal  Justice  System,  this  is evidenced by many child cases resolved by deliberation and not yet reached the stage of investigation.
Keywords: application, children in conflict with the law, restorative justice.
* Alamat korespondensi:
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo, No. 255, Makassar Telp.: (0411) 454534 E-mail: muh.rijal89@yahoo.com

## I.  LATAR BELAKANG
Pada  hakikatnya  pengaturan  mengenai  anak  telah  diatur  secara  tegas  dalam konstitusi  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  Hak  Asasi  Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang RI  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  RI  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  (sebagaimana  telah  diganti  dengan  Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (sebagaimana  telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) (ILRC, 2012).
Secara  substansi,  undang-undang  tersebut  mengatur  hak-hak  anak  berupa  hak hidup,  hak  atas  nama,  hak  pendidikan,  hak  kesehatan  dasar,  hak  untuk  beribadah menurut  agamanya,  hak  berekspresi,  berpikir,  bermain,  berkreasi,  beristirahat,  bergaul dan  hak  jaminan  sosial.  Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.
Masa  kanak-kanak  merupakan  periode  penaburan  benih,  pendirian  tiang pancang,  pembuatan  pondasi  yang  dapat  disebut  juga  sebagai  periode  pembentukan watak,  kepribadian  dan  karakter  diri  seorang  manusia,  agar  mereka  kelak  memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008:1). Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah  permasalahan  yang  terkait  anak,  dimana  dalam  kehidupan  sosial  yang  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  tersebut  kita  dihadapkan  lagi  dengan  permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.
Anak  adalah  merupakan  tumpuan  harapan  masa  depan  bangsa,  negara, masyarakat,  ataupun  keluarga,  oleh  karena  kondisinya  sebagai  anak,  maka  diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya  (Darwan  Prinst,  1997:98).  Sejak  dahulu  sampai  sekarang,  permasalahan pidana telah banyak menyerap energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial.  Peningkatan  aktivitas  kriminal  dalam  berbagai  bentuk  menuntut  kerja  keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan di masa depan (Marlina, 2010:1). Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan  dan  kegiatan  kriminal  yang  dapat  membuat  mereka  terpaksa  berhadapan dengan  hukum  dan  sistem  peradilan  pidana.  Proses  penghukuman  yang  diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam
penjara  ternyata  tidak  berhasil  menjadikan  anak  jera  dan  menjadi  pribadi  yang  lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.
Penjara  justru  seringkali  membuat  anak  semakin profesional  dalam  melakukan tindak kejahatan (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999:1). Anak yang berhadapan dengan  hukum  akan  sangat  terkait  dengan  aturan  hukum  yang  mengaturnya,  dimana pada  awalnya  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  tidak  dapat  terlepas  dari instrumen internasional yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi Internasional  tentang  Hak-Hak  Anak  yang  disahkan  pada  tanggal  20  Nopember  1989 dan  tercantum  dalam  Resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Nomor  44/25  ( Convention on  the  Rights  of  the  Child )  yang  kemudian  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia mengesahkannya  dengan  Surat  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  36  Tahun  1990, keputusan  presiden  tersebut  memiliki  makna  yang  sangat  besar  dalam  konteks perlindungan anak termasuk pula terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ILRC, 2012).
Setelah  dilakukannya  ratifikasi  (pengesahan)  terhadap  Konvensi  Internasional tentang  Hak-Hak  Anak  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan  mengeluarkan  Surat Keputusan  Presiden  RI  Nomor  36  Tahun  1990,  maka  secara  hukum  menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Bertitik  tolak  dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan komprehensif  termasuk  pula  terkait  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagai  akibat  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum,  undang-undang  ini  meletakkan kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak  berdasarkan  asas  nondiskriminasi; kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  dapat  dikemukakan  merupakan  perwujudan  atau  penampungan  dari  kaidah hukum  Konvensi  Hak  Anak  mengenai  peradilan  khusus  untuk  anak-anak  yang bermasalah  dengan  hukum  ( children  in  conflict  with  law )  (ILRC,  2012:74). Keseluruhan  instrumen  internasional  tersebut  tidak  lepas  dari  tujuan  utama  dan pemikiran  dari  peradilan  anak  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  (Muladi  dan Barda Nawawi Arief, 1992:111). Dari segi hukum perhatian pemerintah terhadap anak juga  sudah  terwujud  sejak  lama  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sampai dengan keluarnya, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  ini  mengatur  tentang  hukum  pidana  anak  yang  secara  umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur pula  tentang  perlindungan  hak-hak  anak  yang  menjadi  tersangka  dalam  tindak  pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk
perbaikan  kondisi,  pemeliharaan  dan  perlindungan  anak  serta  mencegah  pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. Kejahatan yang melibatkan anak,  menimbulkan  suatu  fenomena  tersendiri  mengingat  anak  adalah  individu  yang masih dalam tahap perkembangan sehingga emosinya masih sangat labil.
Hal  ini  secara  tidak  langsung  menyebabkan  diperlukannya  perhatian  khusus dalam  menangani  kasus  kejahatan  anak.  Meskipun  melakukan  kejahatan,  mereka tetaplah  seorang  anak  yang  memiliki  hak-hak  yang  lebih  daripada  pelaku  kejahatan orang dewasa pada umumnya. Anak memiliki sifat khusus yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, oleh karenanya perlu pula adanya instrumen hukum yang benar- benar dapat melindungi kepentingan dan masa depan anak agar tujuan pemidanaan anak benar-benar  bersifat  mendidik.  Hal  tersebut  diatas  adalah  tugas  segenap  komponen bangsa untuk melakukan upaya perlindungan anak dalam kaitan mencapai cita-cita atau tujuan  negara  yang  amat  mulia  sebagaimana  tertuang  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan UUD NRI 1945.
Praktik  pengadilan  anak  di  Indonesia  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  RI Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  praktis  secara  formil hanya  berlaku  ketentuan  Menteri  Kehakiman  RI Nomor  M.06-UM.01.06  tentang  Tata Tertib  Persidangan  dan  Tata  Ruang  Sidang  serta  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI Nomor  6  Tahun  1987  yang  pada  pokoknya  mengamanatkan  bahwa  pada  penanganan sidang  anak  diperlukan  pendalaman  hakim  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak.
Kemudian sejak Tahun 1981 ketentuan hukum formil tersebut diganti perannya oleh  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  atau sering disebut pula dengan KUHAP. Selaku instrumen hukum formil dalam penegakan hukum  pidana  materiil  dalam  perkara  anak,  KUHAP  ternyata  belum  mengatur  secara spesifik  apabila  tersangka  atau  terdakwanya  anak.  Nasib  anak  yang menjadi  terdakwa bergantung  dan  bertumpu  pada  kebaikan  hati  hakim  pemeriksa  perkara  dan  hanya dipayungi  dalam  segi ketentuan  hukum  pidana  materiilnya  yakni  dengan  Pasal  45,  46 dan 47 KUHP dalam hal penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana saja.
Padahal Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah berlaku dan mengatur tentang hak-hak anak atas perlindungan dan pemeliharaan sejak  di  dalam  kandungan  ibunya  dan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya secara wajar (Moch. Faisal Salam, 2005:1).
Selanjutnya  dalam  perkembangan  hukumnya  berlakulah  Undang-Undang  RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus telah mengatur  hal-hal  berkaitan  hukum  acara  pidana  anak  sejak  tahapan  penyidikan, penuntutan,  pengadilan,  dan  upaya  hukum  terhadap  perkara  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.  Perangkat  legal  tersebut  adalah  suatu  bentuk  konkrit  dalam perlindungan  hukum  bagi  anak  agar  kepentingannya  dapat  terlindungi  dan  tujuan pemidanaan yang positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha  untuk  menciptakan  kondisi  yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep parens  patriae, yaitu  negara  memberikan  perhatian  dan  perlindungan  kepada  anak- anaknya  sebagaimana  layaknya  orang  tua  kepada  anak-anaknya,  maka  penanganan anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dilakukan  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak  serta  berpijak  pada  nilai-nilai  luhur  pandangan  hidup  Bangsa  Indonesia  yakni Pancasila.
Negara-negara  di  dunia  mencari  alternatif  tentang  penyelesaian  terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang  mengatur  pelaksanaan  peradilan  anak  serta menjadi  standar  perlakukan  terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti diantaranya adalah The Beijing Rules yang  biasa  digunakan  sebagai  standar  minimum  PBB  (Perserikatan  Bangsa- Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak. Hak-hak anak didalam penyidikan wajar mendapat perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteran anak.
Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian  secara  khusus  terhadap  tersangka  anak  dalam  peristiwa-peristiwa  itu menunjukkan  hukum  masih  belum  berpihak  pada  anak-anak  padahal  sebagai  subyek hukum  anak-anak  mestinya  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat  hukum  /  pengacara.  Sejak  jaman  dulu  dalam  praktik  penyidikan  terhadap anak-anak  juga  sering  menjadi  korban  penekanan  dan  perlakuan  kekerasan  agar  anak memberikan  pengakuan  sesuai  yang  dikehendaki  para  penyidik,  anak-anak  seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak  hukum  tidak  sertamerta  menyalahkan  dan  memberi  cap  atau  stigma  negatif pada anak yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak.
Polisi  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  adalah  awal  dari  proses  tersebut  di banyak  negara.  Polisi  mempunyai  suatu  otoritas  legal  yang  disebut  sebagai  diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar.  Beberapa  negara  melalui  otoritas  diskresi,  setelah  melalui  pemeriksaan  awal Polisi  dapat  menentukan  bentuk  pengalihan  (diversi)  terhadap  suatu  perkara  anak. Diskresi  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  polisi  untuk  menghentikan  penyidikan perkara  dengan  membebaskan  tersangka  (anak),  ataupun  melakukan  pengalihan (diversi)  dengan  tujuan  agar  anak  terhindar  dari  proses  hukum  lebih  lanjut.  Diversi dapat  dikatakan  sebagai  pengalihan  tanpa  syarat  kasus-kasus  anak  (yang  diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program ini bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat,
namun hal ini belum diatur secara tegas dalam suatu aturan atau norma terkait dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sehingga hal ini akan terkait kental dengan kapasitas dan kompetensi dari penyidik dan penuntut umum dalam penanganan anak  yang  bermasalah  dengan  hukum.  Bertitik  tolak  dari  pemaparan  diatas,  maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi  anak  Indonesia,  dimana  seharusnya  aparat  penegak  hukum  lebih  bijak dalam  memahami  dan  memaknai  kasus-kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, tidak semua tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP) serta aturan yang  khusus  mengkaji  mengenai  kejahatan  yang dilakukan  oleh  anak  bisa  serta  merta diterapkan kepada seorang anak sesuai dengan instrumen internasional yang tetap harus dipegang untuk implementasinya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.
Keadaan yang terjadi saat ini telah berkembang seiring dengan konsep berpikir manusia  yang  berkembang  sehingga  apabila  seorang  anak  melakukan  tindak  pidana dalam  hal  proses  yang  diberlakukan  terhadap  seorang  anak  hendaknya  lebih menekankan  sarana  non-penal  yang  dapat  diambil  namun  haruslah  tetap  berorientasi dengan koridor hukum yang berlaku sehingga sarana non-penal dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan syarat tertentu pula serta adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparatur penegak hukum sehingga proses penangan anak yang bermasalah dengan  hukum  sesuai  dengan  instrumen  internasional  dan  hukum  positif  di  Indonesia demi masa depan anak yang lebih baik.
Di  Kota  Makassar  sendiri,  sejumlah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak sudah  semakin  banyak,  baik  itu  anak  sebagai  pelaku  tunggal  maupun  yang  dilakukan secara bersama-sama, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara-perkara anak yang ditangani  oleh  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  (Polrestabes)  Kota  Makassar,  bahkan sebagian  besar  dari  perkara-perkara  dimaksud  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri Makassar  (Hasil  Pra  Penelitian  Penulis  (melalui  penelusuran  singkat)  dengan mendokumentasikan perkara anak di Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir  (dari  tahun  2014  hingga  tahun  2016).  Selain  itu,  sebenarnya  perkara-perkara anak  tersebut  wajib  diupayakan  diversi  ditingkat  kepolisian  sebelum  perkara  tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Berdasarkan uraian tersebut, tampak peran kepolisian dalam mengimplementasikan  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  cenderung  tidak  terlaksana,  sehingga  beberapa  perkara  anak tidak diupayakan diversi, dan diteruskan ke pihak kejaksaan, jika hal ini dibiarkan maka kepolisian  akan  dianggap  gagal  menyelamatkan  kehidupan  anak  sebagai  generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.
Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana di uraikan di atas, maka telah menimbulkan  isu  bahwa  kepolisian  sebagai  representasi  dari  negara  diduga  belum secara optimal dalam melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut dan  secara  mendalam  guna  mencari  solusi  agar  kepolisian  sebagai  representasi  dari negara  dapat  menunjukkan  perannya  dalam  menyelamatkan  kehidupan  anak  sebagai generasi penerus bangsa.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan,  yaitu  penelitian  sosio-yuridis.  Data dikumpulkan melalui penelitian literatur, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara  kualitatif  (Kadarudin,  2020:  215),  dan  selanjutnya  dideskripsikan  untuk menjawab permasalahan penelitian

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  keadilan  restoratif  dengan  cara  diversi  telah  mulai  dipraktikkan setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli Tahun 2014, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 bahwa Undang-Undang  ini  mulai  berlaku  setelah  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanggal diundangkan,  namun  hingga  kini  penerapannya  masih  belum  maksimal,  karena pemerintahpun belum melaksanakan kewajibannya untuk membuat beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 bahwa  Peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  harus  ditetapkan  paling  lambat  1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
Kunci  pendekatan  keadilan  restoratif sendiri  adalah  membangun  hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian, yang  disasar  oleh  pendekatan  ini  bukanlah  pelaku  jera  atas  perbuatannya,  melainkan terbangunnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  dan  kemampuan untuk  mengendalikan  perilaku  di  masa  yang  akan  datang.  Ini  berbeda  dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Praktiknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999:148). Hal inilah yang perlu diperhatikan, sebab jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal sehingga tujuan dari pemberian hukuman tidak memaksimalkan untuk perbaikan diri si anak nakal.
Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin meningkat di masyarakat,  baik  di  negara  maju  maupun  negara  sedang  berkembang.  Perkembangan masyarakat  yang  berawal  dari  kehidupan  agraris  menuju  kehidupan  industrial  telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar  masyarakat.  Nilai-nilai  yang  bersumber  dari  kehidupan  industrial  semakin menggeser  nilai-nilai  kehidupan  agraris  dan  proses  tersebut  terjadi  secara berkesinambungan  sehingga  pada  akhirnya  membawa  perubahan  dalam  tata  nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Perkembangan seperti ini juga sedang  berlangsung  di  Indonesia  dengan  menyatunya  tata  nilai  yang  bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-
nilai  modernisme  tidak  dapat  terhindarkan. Pada akhirnya,  dampak  yang  paling  terasa sebagai  akibat  dari  perubahan  sosial  yang  sangat  cepat  menuju  kehidupan  industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja (Muhammad Aenur Rosyid, dkk, tanpa  tahun:1).  Sehingga  tatanan  sosial  yang  sudah  semakin  berubah  ini  perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan dibidang sistemperadilan pidana anak yang lebih progresif lagi.
Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  selama  ini,  baik  dari  kualitas  maupun  modus operandi  yang  dilakukan,  kadang-kadang  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  anak dirasakan  telah  meresahkan  semua  pihak  khususnya  para  orang  tua.  Fenomena meningkatnya  perilaku  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  anak  seolah-olah  tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan  kenakalan  anak,  perlu  segera  dilakukan  (Ediwarman,  2006:8). Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena  itu, faktor-faktor  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  implementasi  diversi  perlu dicermati.  Beberapa  faktor  situasi  yang  menjadi  pertimbangan  implementasi  diversi, dapat dikemukakan sebagai berikut (Nur Hidayati, 2013:148):
a) Tingkat  keseriusan  perbuatan  (ringan,  sedang  atau  berat.  Latar  belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan),
b) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan,
c) Derajat keterlibatan anak dalam kasus,
d) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan,
e) Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut,
f) Usul  yang  diberikan  untuk  melakukan  perbaikan  atau  meminta  maaf  pada korban,
g) Dampak perbuatan terhadap korban,
h) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan,
i) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak,
j) Apabila  demi  kepentingan  umum,  maka  proses  hukum  harus  dilakukan. Diversi dapat dimplementasikan dalam beberapa bentuk.
1.  Aturan Internal
Penerapan  peradilan  khusus  anak  telah  memberikan  ruang  untuk  pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat itu dapat kita lihat pada tabel berikut (Marlina, 2008:98):
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Proses Kebijakan Penyebab Kejahatan Tindakan pencegahan Delikuensi Tindak Pidana Oleh Anak Dekriminalisasi Ditangkap Polisi Diversi Pengadilan Proses Peradilan Anak Penjara Deinstitutionalisation/Diskresi
Tabel di atas menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang  ditujukan  untuk  melindungi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Dengan penerapan  konsep  diversi  bentuk  peradilan  formal  yang  ada  selama  ini  lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan  pencegahan.  Setelah  itu  jika  ada  anak  yang  melakukan  pelanggaran  maka tidak perlu diproses ke polisi (Marlina, 2008:99).
Selanjutnya  jika  anak  yang  melakukan  pelanggaran  sudah  terlanjur  ditangkap oleh  polisi,  polisi  dapat  melakukan  diversi  tanpa  meneruskan  ke  jaksa  penuntut. Begitupun  ditingkat  kejaksaan,  seorang  jaksa  dapat  melakukan  diversi  tanpa melimpahkan berkas perkara anak tersebut ke pengadilan. Kemudian apabila kasus anak sudah  sampai  di  pengadilan,  maka  hakim  dapat  melakukan  peradilan  sesuai  dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak  sudah  terlanjur  berada  di  dalam  penjara,  maka  petugas  penjara  dapat  membuat kebijakan  diversi  terhadap  anak  sehingga  anak  dapat  di  limpahkan  ke lembaga  sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak (Kenneht Folk, 2003 dalam Marlina, 2008:99).
Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui  berbagai  pertimbangan  sebagaimana  dikemukakan  Ferli  Hidayat  bahwa kenakalan  anak  dapat  dipertimbangkan  dari  kategori  kenakalan  atau  kejahatan  yang dilakukannya dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime , seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan  ringan  pada  harta  benda.  Kenakalan  atau  kejahatan  yang  tergolong  sedang adalah  tipe  kejahatan  yang  di  dalamnya  terdapat  kombinasi  antara  semua  kondisi. Semua  kondisi  menjadi  pertimbangan  untuk  menentukan  ketepatan  untuk  dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah (Nur Hidayati, 2013:148).
Sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana anak  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang  memadai  untuk  diimplementasikan,  yakni
dengan  mengacu  pada  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  pada  tahun  2010  yang ditandatangani  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Jaksa  Agung  RI,  Kepala  Kepolisian Negara  RI,  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Menteri  Sosial  RI,  dan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI,  didalam  SKB  tersebut  diatur bahwa:
- Mahkamah  Agung  RI  menyusun  standar  operasional  prosedur  penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 6 huruf d);
- Kejaksaan  Agung  RI  menyusun  standar  operasional  prosedur  penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 7 huruf e);
- Kepolisian  Negara  RI  menyusun  standar  operasional  prosedur  penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 8 angka 9);
- Kementerian Hukum dan HAM RI menyusun standar operasional prosedur penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  pendekatan keadilan restoratif (Pasal 9 huruf h);
Implementasi  keadilan  restoratif  dalam  penegakan  hukum  pidana  anak  telah memiliki  dasar  hukum  yang  cukup  memadai,  karena  SKB  tersebut  mengamanatkan Mahkamah  Agung  RI,  Kejaksaan  Agung  RI,  Kepolisian  Negara  RI,  dan  Kementerian Hukum  dan  HAM  RI  untuk  menyusun  standar  operasional  prosedur  penanganan  anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga sejak tahun  2010  (sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak)  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Hal inilah yang membedakan antara keadilan restoratif, keadilan retributif, dan keadilan  restitutif,  dimana  keadilan  restoratif  (keadilan  adalah  mencari  solusi  yang terbaik)  sangat  mengedepankan  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dengan  suatu tindak pidana, sehingga solusi yang terbaik bagi para pihak adalah suatu keadilan yang hakiki,  sedangkan  keadilan  retributif  (pembalasan  sebagai  suatu  keadilan)  lebih mengedepankan  adanya  reaksi  untuk  memperoleh keadilan yang  salah  satunya  adalah melalui pembalasan yang setimpal, dan keadilan  restitutif (ganti kerugian bagi korban merupakan  suatu  keadilan)  menitikberatkan  pada  ganti  kerugian  bagi  korban  tindak pidana/kejahatan  agar  hukuman  tersebut  dapat  dirasa  adil,  dengan  demikian  Undang- Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  membawa perubahan yang substansial dari sisi penegakan hukum terhadap perkara anak nakal.
Aturan  internal  kepolisian  belum  ada  hingga  saat  ini,  sehingga  acuan  yang digunakan dalam melakukan upaya musyawarah dalam penyelesaian perkara anak nakal oleh pihak Polrestabes Makassar hanyalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12
(dua  belas)  Tahun  (Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  Ibu  Inspektur  Dua  Nina Purwanti/Salah satu Staf di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). 2.  Pelaksanaan Diversi
Pelaksanaan  diversi  di  kepolisian  (dalam  hal  ini  Kepolisian  Resort  Kota Besar/Polrestabes  Makassar),  sebenarnya  sudah  sejak  lama  dipraktikkan  mengenai konsep  diversi,  bahkan  sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  pada  tahun  2012,  di  dalam  undang-undang  tersebut  diversi  disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar  peradilan  pidana  (Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak),  dan  yang  dipraktikkan  oleh  pihak  kepolisian selama ini terkait dengan diversi adalah jika ada perkara anak yang masuk dan ditangani oleh  pihak  kepolisian,  maka  pihak  kepolisian  dengan  seizin  atasan  melakukan pemanggilan  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  perkara  anak  tersebut  agar dilakukan upaya damai dengan tujuan supaya perkara tersebut tindak berlanjut ke proses peradilan dengan melimpahkan berkas perkaranya ke pihak kejaksaan. Oleh karena itu, melihat  praktik  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  maka  sejalan  dengan  apa  yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.
Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu (Nur Hidayati, 2013:148- 149):
- Diversi  dalam  bentuk  peringatan,  ini  akan  diberikan  kepada  polisi  untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- Diversi  informal,  yang  diterapkan  terhadap  pelanggaran  ringan  di  mana dirasakan  kurang  pantas  jika  hanya  sekedar  memberi  peringatan  kepada pelaku,  dan  kepada  pelaku  diperlukan  rencana  intervensi  yang  lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang  diversi  informal  dan  apa  yang  mereka  inginkan  di  dalam  rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal.  Rencana  diversi  informal  ini,  anak  akan  bertanggung  jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut,
- Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi  tidak  memerlukan  intervensi  pengadilan.  Beberapa  korban  akan merasa  perlu  mengatakan  pada  anak  betapa  marah  dan  terlukanya  mereka, atau  mereka  ingin  mendengarkannya  langsung  dari  anak.  Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota  keluarga  lainnya  yang  hadir  untuk  mendiskusikan  dan  menyusun rencana  diversi  yang  baik  untuk  semua  pihak  yang  terkena  dampak  dari perbuatan  itu.  Proses  diversi  fomal  di  mana  pelaku  dan  korban  bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “ Restorative Justice ”.
Penerapan  diversi  di  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  (Polrestabes)  Makassar, dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang,  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  RI  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  RI  Nomor  11 Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  maka  yang berlaku adalah masih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (sebelum 30 Juli Tahun 2014), maka upaya-upaya seperti diversi sudah beberapa kali dilakukan walaupun dalam pemakaian istilah yang berbeda (seperti perdamaian dan lain  sebagainya),  dan  upaya-upaya  tersebut  dilakukan  karena  adanya  permintaan  dari pihak-pihak  yang  berperkara.  Jadi  dari  pihak  Polrestabes  Makassar  tidak  akan melakukan  upaya-upaya  perdamaian  tersebut  kalau  sebelumnya  tidak  ada  permintaan dari para pihak yang berperkara (atau dengan kata lain bukan berasal dari inisiatif pihak kepolisian) itupun dilakukan atas perkara-perkara tertentu saja (delik aduan), namun hal tersebut  tidak  berlaku  untuk  delik-delik  umum.  Setelah  dilakukan  perdamaian-pun  itu dilaporkan  terlebih  dahulu  ke  pimpinan  (dalam  hal  ini  Kepala  Polrestabes  Makassar). Kalau  pimpinan  menyetujuinya,  barulah  kasus  tersebut  di  tutup,  namun  jika  pimpinan tidak  menyetujuinya,  maka  perkara  tersebut  berlanjut,  atau  berkasnya  dilimpahkan  ke kejaksaan  (Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  Ibu  Inspektur  Dua  Nina  Purwanti/Salah satu Staf di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).
Sedangkan pada saat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sudah  berlaku  (30  Juli  Tahun  2014),  pihak  kepolisian  dalam menangani  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  maka  diupayakan  diversi. Namun hingga saat ini pihak Polrestabes Makassar belum pernah sekalipun melakukan upaya  diversi  mengingat  diversi  dilaksanakan  setelah  tahap  penyidikan  dan  di Polrestabes  Makassar  sendiri  banyak  perkara  anak  yang  diselesaikan  secara musyawarah dan belum sampai ke tahap penyidikan (Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu  Inspektur  Dua  Nina  Purwanti/Salah  satu  Staf  di  Kantor  Kepolisian  Resort  Kota Besar Makassar).
Berikut  daftar  perkara  anak  di Polrestabes  Makassar  yang  penulis  himpun  per- Januari 2014 sampai dengan Januari 2017 dalam tabel sebagai berikut:
Daftar Perkara Anak di Polrestabes Makassar (Januari 2014 – Januari 2017) No. Bulan/Tahun Jumlah Perkara Upaya Diversi 1. 2014 392 - 2. 2015 80 - 3. 2016 91 - 4. Januari 2017 1 -
Dari tabel di atas, terlihat bahwa perkara anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian mengalami fluktusi (jumlah perkaranya naik-turun), namun dari 564 (lima ratus  enam  puluh  empat)  perkara  anak  nakal  per-Januari  2014  sampai  dengan  Januari 2017 belum pernah sekalipun diupayakan diversi.
Menurut Nina Purwanti:
“Pendekatan  keadilan  restoratif  dengan  cara  diversi  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  65  Tahun  2015  Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sangat tepat diupayakan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Perkara-perkara  anak  nakal  yang  umumnya  ditangani  oleh  pihak  Polrestabes Makassar adalah perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, dan yang  menjadi  pertimbangan  dalam  melakukan  musyawarah  yang  selama  ini dilakukan  adalah  dengan  melihat  umur  anak,  ancaman  pidana  dari  perbuatan anak tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga jika salah satu dari peruimbangan tersebut tidak dipenuhi maka perkara  akan  dilanjutkan  (tidak  diupayakan  musyawarah).  Sedangkan  model penghukuman yang ideal bagi anak nakal menurut kami adalah sedapat mungkin anak  nakal  tersebut  tidak  dilakukan  penahanan  dan  pembinaan  khusus  yang diawasi oleh Bapas”.
Belum  adanya  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  RI  yang  mengatur  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana yang dimiliki oleh para hakim dengan adanya Perma RI Nomor 4 Tahun 2014), menjadi salah satu  faktor  penghambat  secara  teknis  dalam  operasional  diversi  nantinya,  sehingga polisi  masih  bingung  untuk  mengupayakan  diversi,  padahal  jika  ditelaah  kembali, berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai  dengan  ayat  (6)  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  wajib  mengupayakan  diversi  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  dengan  mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Berdasarkan  pemaparan  tentang  penerapan  keadilan  restoratif  dengan  cara diversi  di  Polrestabes  Makassar,  maka  didalam  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan teori efektifitas hukum, yakni keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya (perbaikan pada diri dan terpenuhinya hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum).  Maksud  dari  norma  hukum  adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat  maupun  penegak  hukum,  maka  pelaksanaan  hukum  itu  dikatakan  efektif atau  berhasil  di  dalam  implementasinya,  walaupun  dalam  hal  pihak  Polrestabes Makassar  belum  pernah  sekalipun  melakukan  upaya  diversi  mengingat  diversi dilaksanakan  setelah  tahap  penyidikan  namun  di Polrestabes  Makassar  sendiri  banyak perkara  anak  yang  diselesaikan  secara  musyawarah  sebelum  sampai  ke  tahap penyidikan, sehingga dengan demikian dapat dikatakan tujuan dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah RI  Nomor  65 Tahun  2015  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang Belum  Berumur  12  (dua  belas)  Tahun  sudah  tercapai,  karena  musyawarahpun  (yang difasilitasi  oleh  pihak  pihak  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Polrestabes  Makassar  dan
dilaksanakan  oleh  masyarakat  antara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  pihak korban)  merupakan  proses  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  pendekatan keadilan restoratif.

## IV.  PENUTUP
Penerapan  keadilan  restoratif  di  Polrestabes  Makassar  telah  dilaksanakan,  baik sebelum  maupun  setelah  diundangkan  dan  berlakunya  Undang-Undang  RI  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  ini  dibuktikan  dengan  banyak perkara  anak  yang  diselesaikan  secara  musyawarah  dan  belum  sampai  ke  tahap penyidikan.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  para  penegak  hukum  (khususnya  pihak kepolisian) dapat mengupayakan secara konsisten pendekatan restorative justice dengan cara diversi jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dan  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah RI  Nomor  65  Tahun  2015  Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Seharusnya  hambatan-hambatan  teknis  yang  dihadapi  oleh  para  penegak  hukum (khususnya  pihak  kepolisian)  seperti  dibuatnya  peraturan  internal  Kapolri  tentang standar pelaksanaan diversi dalam perkara anak nakal. Serta kepada para orang tua agar dapat  mengawasi  pergaulan  anak-anaknya,  karena  alangkah  lebih  baiknya  jika  anak- anak tersebut tidak sampai berkonflik dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwan Prinst. Hukum Anak Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju) , Jurnal Mahkamah: Pekan baru, Vol.18 No. 1, April 2006.
ILRC, Melindungi  Hak-Hak  Anak,  Kompilasi  Peraturan  Dan  Kebijakan  Terkait Anak Berhadapan Dengan Hukum , Jakarta: ILRC, 2012. Kadarudin, Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2020.
Kenneht  Folk. Early  Intervention:  Diversion  and  Youth  Conferencing,  A  national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System .  Australia  Government  Attorney-general’s  Departement,  Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003.
M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2008.
Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice dalam Hukum Pidana , Medan: USU Press, 2010.
______, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , Jurnal Equality Volume 13 Nomor 1 Februari 2008.
Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Acara  Peradilan  Anak  di  Indonesia ,  Bandung:  CV.
Mandar Maju, 2005.
Muhammad  Aenur  Rosyid  dkk, Alternatif  Model  Penanganan  Anak  Yang Berkonflik  Dengan  Hukum  Melalui  Family  Group  Conferencing ,  (Artikel tanpa tahun), Universitas Brawijaya Malang.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Penerbit Alumni, 1992
Nur Hidayati, Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratid dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak . Jurnal Pengembangan Humaniora, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2013.