Vol. 4 No. 1 Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.47233/jteksis.v4i1.336

## DIGITALISASI REGISTRASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) KLIEN DEWASA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
Fian Metal Angga Pertapan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat
fian.angga92@gmail.com
Abstract : This research aims to solve the issues that occurred in Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat related to the not optimal registration of community research of adult clients in Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. In this study the method used is with the APKL, USG and Fishbone Diagram methods in resolving  the issues  raised.  The  result  of this  research  is  the  digitalization  program  of  registration  of community research adult clients provide convenience in registration services. Users are satisfied with the digitalization program of community research adult clients. The existence of this research, the issue of not optimal registration of community research adult clients in Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat can be resolved.
Keywords : Registration, Community Research

## A. PENDAHULUAN
Proses identifikasi isu yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat,
didasarkan  pada  nilai  kedudukan  dan  peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu
Manajemen  ASN, Whole  of  Government dan Pelayanan Publik. Berdasarkan proses identifikasi tersebut, dari Bulan Januari sampai dengan  September  2021  penulis  menemukan beberapa isu yang ada di Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat.  Isu  tersebut diantaranya  adalah  masih  adanya  pegawai yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan apel pagi yang dilaksanakan di Bapas Kelas II Lahat.  Hal  ini  dikarenakan  terlambat  masuk kerja  dan  kesadaran  yang  rendah  terhadap tanggung  jawab  pegawai  sebagai  seorang Aparatur  Sipil  Negara  yang  berdampak  buruk pada  profesionalitas  serta  belum  tegasnya pimpinan  dalam  memberikan  sanksi  terhadap pelanggar kedisiplinan.
Berdasarkan  data  Sistem  Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 27 September  2021  Klien  Balai  Pemasyarakatan Kelas  II  Lahat  sejumlah  2022  orang.  Wilayah kerja Bapas Kelas II Lahat meliputi Kabupaten Lahat,  Kabupaten  Muara  Enim,  Kabupaten Pali,  Kabupaten  Empat  Lawang  dan  Kota Pagar Alam. Dengan wilayah kerja yang luas, tentunya  terdapat  permasalahan  dan  hambatan dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  seperti
pembuatan litmas, pelaksanaan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, pembimbingan  dan  pengawasan  Klien.  Salah satunya, belum optimal registrasi litmas Klien dewasa.  Ada  beberapa  jenis  Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas)  Klien  dewasa  yaitu Litmas  Asimilasi,  Litmas  Cuti  Bersyarat, Litmas  Pembebasan  Bersyarat,  Litmas  Cuti Menjelang  Bebas,  Litmas  Pembinaan  Awal, Litmas Pelayanan di Rutan, Litmas Pemindahan,  Litmas  Perubahan  Pidana  dan Litmas Peradilan Dewasa.
Beragamnya  jenis  permintaan  litmas Klien dewasa yang diterima oleh Bapas Kelas II Lahat dan dikelola oleh Kasubsi Bimbingan Klien  Dewasa  untuk  didokumentasikan  dan diberikan  penomoran  dari  masing-masing litmas  sesuai  dengan  jenisnya.  Setelah  litmas diregistrasi,  nomor  litmas  didistribusikan kepada  Pembimbing  Kemasyakatan  yang melakukan pengerjaan litmas tersebut. Mengingat  masa  pengerjaan  litmas  Klien dewasa  selama  7  (tujuh)  hari  berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan  No.  PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan. Maka diperlukan  proses  administrasi  yang  lebih cepat  dan  mudah  diakses  pada  tahapan registrasi.  Namun,  kenyataannya  yang  terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat masih manual  dan  sulit  untuk  diakses  informasinya.
Saat ini setiap litmas dewasa diregistrasikan ke dalam  masing-masing  buku  registrasi  secara manual,  mengakibatkan  proses  registrasi litmas  Klien  dewasa  tidak  efektif  karena membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  proses peregistrasian  dan  kurang  mudah  dipahami. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  solusi  dari permasalahan yang telah teridentifikasi.
Bimbingan kemandirian yang diadakan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dari  bulan  Januari  hingga  September  2021 sebanyak  4  kegiatan    yaitu  pembuatan  kue, pengelasan,  pangkas  rambut  dan  pembuatan karangan  bunga.  Setiap  kegiatan  diikuti  oleh 20  Klien.  Hal  ini  tidak  sebanding  dengan jumlah  Klien  Bapas  Kelas  II  Lahat  menurut data  SDP  per  tanggal  18  September  2021 mencapai  1987  orang.  Banyak  Klien  yang belum  mendapatkan  program  bimbingan kemandirian. Dalam pelaksanaannya, program bimbingan  kemandirian  juga  mengalami kendala  soal  anggaran  yang  terbatas  setiap tahunnya.  Sehingga,  tidak  banyak  program bimbingan kemandirian yang bisa dilaksanakan  oleh  Bapas  Kelas  II  Lahat. Terbatasnya  mitra  Pokmas  Lipas  dalam pelaksanaan  bimbingan  kemandirian  tidak dapat  disesuaikan  dengan  minat  dan  bakat Klien. Selain itu, sulitnya menghadirkan Klien untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan kemandirian yang sudah dipersiapkan  oleh  Bapas  Kelas  II  Lahat  dan Pokmas Lipas karena jarak lokasi rumah Klien dengan tempat bimbingan kemandirian jauh.
Masih  adanya  pegawai  yang  enggan melakukan piket resepsionis karena kurangnya profesional  dalam  bekerja,  rendahnya  disiplin kerja dan rendahnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab. Terkadang  jadwal  dinas  luar  Pembimbing Kemasyarakatan  berbenturan  dengan  piket resepsionis  sehingga  terjadi  kekosongan  di meja  piket  resepsionis  karena  terbatasnya jumlah pegawai juga untuk mencari pengganti petugas  piket.  Hal  ini  membuat  pengunjung Bapas  Kelas  II  Lahat  menunggu  tanpa  tahu harus  bertanya  kepada  siapa  karena  tidak adanya petugas piket yang berada di tempat.
Sarana  dan  prasarana  dibutuhkan untuk  menunjang  kualitas  pelayanan  publik.
Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  Bapas Kelas  II  Lahat  kurang  memadai.  Hal  ini terlihat  dari  tidak  memadainya  kursi  tamu yang  mempengaruhi  kenyamanan  pengunjung dalam  melakukan  kunjungan  ke  Bapas  Kelas II Lahat. Belum tersedianya ruang khusus bagi Klien  untuk  melakukan  wajib  lapor,  belum tersedianya ruang laktasi bagi ibu hamil, ruang tunggu  yang  sempit  atau  kecil,  fasilitas  untuk kaum  disabilitas  dan  lansia  juga  belum memadai.  Penyebab  utama  belum  optimalnya sarana  dan  prasarana  di  Bapas  Kelas  II  Lahat karena keterbatasan anggaran dalam pengadaan fasilitas pelayanan.

## B. LANDASAN TEORI
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  saat  ini dituntut untuk bekerja secara profesional yaitu mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya  sesuai  dengan  bidang  keahlian masing-masing.  ASN  diharapkan  mampu bertindak  secara  efektif  dan  efisien  dalam melaksanakan  setiap  tugas  jabatan.  Standar kompetensi  yang  harus  dipenuhi  meliputi penelitian  nilai-nilai  dasar  profesi  ASN  yaitu Akuntabilitas,  Nasionalisme,  Etika  Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. 1. Akuntabilitas
Allo,  dkk  (2019:  7)  akuntabilitas merujuk  pada  kewajiban  setiap  individu, kelompok  atau  institusi  untuk  memenuhi tanggung  jawab  yang  menjadi  amanah yaitu  menjamin  terwujudnya  nilai-nilai publik.
2. Nasionalisme Muslim, dkk (2019: 6) menyatakan nasionalisme adalah pondasi bagi Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya.  ASN  dituntut  untuk mendahulukan  kepentingan  Bangsa  dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
3. Etika Publik
Imbaruddin,  dkk  (2019:  11)  Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma  yang  menentukan  baik/ buruk,  benar/  salah  perilaku,  tindakan  dan keputusan  untuk  mengarahkan  kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab  pelayanan  publik.  Pelayan  publik
yang  profesional  tidak  hanya  memiliki kompetensi  teknis  serta  sifat leadership , namun  juga  wajib  memiliki  etika  publik yang  baik.  Dengan  penerapan  kode  etik ASN,  perilaku  pejabat  publik  harus berubah ke arah yang lebih baik.
4. Komitmen Mutu Yuniarsih  dan  Taufiq  (2019:  104)
komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan  publik  dengan  berorientasi  pada kualitas hasil.
5. Anti Korupsi Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi  (2019:  50)  menyatakan  anti korupsi  adalah  tindakan  atau  gerakan  yang dilakukan untuk memberantas segala
tingkah  laku  atau  tindakan  yang  melawan norma-norma  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan,  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) mempunyai  peran  yang  amat  penting  dalam rangka  menciptakan  masyarakat  madani  yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur,  adil  dan  bermoral  tinggi  dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat  secara  adil  dan  merata,  menjaga persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dengan  penuh kesetiaan  kepada  Pancasila  dan  Undang Undang Dasar Tahun 1945.
1. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Irawati  dan  Fatimah  (2019:  13) menyatakan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang
profesional,  memiliki  nilai  dasar,  etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan
kepada pengaturan profesi pegawai sehingga  diharapkan  agar  selalu  tersedia sumber  daya  aparatur  sipil  negara  yang unggul  selaras  dengan  perkembangan zaman.
2. Whole of Government Sejati  dan  Suwarno  (2019:  1)
Whole  of  Government (WoG)  adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan
pemerintahan  yang  menyatukan  upaya- upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan  sektor  dalam  ruang  lingkup koordinasi  yang  lebih  luas  guna  mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.
3. Pelayanan Publik
Novianto,  dkk  (2019:  8)  pelayanan publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa  dan/  atau  pelayanan  administrasi  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Setelah memahami berbagai isu kritikal yang telah dikemukakan di atas, maka langkah selanjutnya dengan melakukan analisis  untuk  memahami  isu  tersebut  secara utuh.  Dalam  menetapkan  isu  utama  untuk menjadi  fokus  penelitian,  penulis  melakukan dua  tahap  analisis  terhadap  beberapa  isu  yang telah  disebutkan  di  atas.  Tahap  analisis  ini sangat  diperlukan  untuk  menentukan  kriteria isu  dan  kualitas  isu  guna  membantu  penulis dalam  mendapatkan  isu  yang  paling  tepat untuk dijadikan rancangan penelitian. Analisis untuk menetapkan isu yang berkualitas dengan menggunakan dua metode yaitu metode APKL dan USG.
1. APKL
Idris,  dkk  (2019:  235)  teknik APKL adalah teknik yang digunakan untuk menilai  suatu  isu  dengan  indikator  Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan. Penjelasan  dari  indikator-indikator  tesebut adalah:
a. Aktual  (A)  adalah  benar-benar  terjadi dan sedang hangat dibicarakan.
b. Problematik  (P)  adalah  isu  yang memiliki dimensi masalah yang kompleks,  sehingga  perlu  dicarikan solusinya.
c. Kekhalayakan  (K)  adalah  isu  yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
d. Kelayakan  (L)  adalah  isu  yang  masuk akal  dan  realistis  serta  relevan  untuk
dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.
Kriteria  Penilaian  pada  Teknik APKL adalah:
Tabel 1. Kriteria Penilaian pada Teknik APKL Aktual (A) Problematik (P) Kekhalayakan (K) Kelayakan (L) Skoring Sangat Aktual Sangat Problematik Sangat Khalayak Sangat Layak 5 Aktual Problematik Khalayak Layak 4 Cukup Aktual Cukup Problematik Cukup Khalayak Cukup Layak 3 Kurang Aktual Kurang Problematik Kurang Khalayak Kurang Layak 2 Tidak Aktual Tidak Problematik Tidak Khalayak Tidak Layak 1 Tabel 2. Matrik Penilaian Kualitas Isu dengan Analisis APKL No. Isu Kriteria Total Prioritas A  P  K  L 1. Kurangnya disiplin kerja pegawai di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Manajemen ASN). 4 4 4 4 16 IV 2. Belum optimalnya registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021 (Manajemen ASN). 5 5 5 5 20 I 3. Ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 ( Whole of Government ). 5 4 4 4 17 III 4. Belum optimalnya pegawai dalam melaksanakan piket resepsionis di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Pelayanan Publik). 5 5 4 4 18 II 5. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan publik di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Pelayanan Publik). 4 4 4 3 15 V

## 2. USG
Idris,  dkk  (2019:  235)  teknik  USG
adalah  teknik  yang  digunakan  untuk menilai suatu isu dengan indikator Urgency, Seriousness dan Growth.
Penjelasan  dari indikator-indikator  tersebut adalah:
a. Urgency (U) adalah seberapa mendesak suatu  isu  harus  dibahas,  dianalisis  dan ditindaklanjuti.
b. Seriousness (S)  adalah  seberapa  serius suatu  isu  harus  dibahas  dan  dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan .
c. Growth (G)  adalah  seberapa  besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani segera .
Kriteria Penilaian pada Teknik USG adalah:
Tabel 3. Kriteria Penilaian pada Teknik USG Urgency (U) Seriousness (S) Growth (G) Skoring Sangat Mendesak Sangat Serius Sangat Growth 5 Mendesak Serius Growth 4 Cukup Mendesak Cukup Serius Cukup Growth 3 Kurang Mendesak Kurang Serius Kurang Growth 2 Tidak Mendesak Tidak Serius Tidak Growth 1 Setelah  dilakukan  analisis  dengan metode  APKL  ditemukan  tiga  isu  yang memenuhi,  selanjutnya  dianalisis  dengan metode  USG  untuk  menentukan  prioritas isu,  yang  ditunjukkan  pada  tabel  berikut ini:
Tabel 4. Matrik Penilaian Kualitas Isu dengan Analisis USG No. Isu Kriteria Total Prioritas U  S  G 1. Belum optimalnya registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021 (Manajemen ASN). 5 5 4 14 I 2. Ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 ( Whole of Government ). 4 4 3 11 III 3. Belum optimalnya pegawai dalam melaksanakan piket resepsionis di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Pelayanan Publik). 5 4 3 12 II
Analisis  isu  dengan  menggunakan metode  APKL  dan  USG  merupakan penentuan isu prioritas. Berdasarkan analisis  yang  telah  dilakukan  di  atas  maka ditemukan isu yang paling tinggi urgensinya  untuk  dicarikan  solusi  yaitu “Belum  Optimalnya  Registrasi  Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Dewasa di Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat Tahun 2021.
Setelah  mendapatkan  rumusan  isu yang  akan  diangkat,  langkah  selanjutnya adalah dengan mendalami isu. Pendalaman isu dilakukan dengan menggunakan fishbone diagram.  Idris,  dkk  (2019:  235) fishbone diagram  adalah  suatu  alat  yang dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi
berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui  sesi  pencarian  ide  atau  gagasan. Fishbone diagram dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:
Gambar 1. Fishbone Diagram
Berdasarkan    analisis  menggunakan diagram fishbone di  atas,  penyebab  belum optimalnya registrasi Penelitian
Kemasyarakatan  (Litmas)  Klien  dewasa  di Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat  Tahun 2021 yaitu:
a. Belum  berjalannya  Registrasi  Litmas  di Sistem Database Pemasyarakatan.
b. Registrasi  Litmas  Klien  dewasa  masih manual dengan menulis di Buku Registrasi Litmas.
c. Pencadangan Data Registrasi Litmas masih dilakukan secara manual.

## D. PEMBAHASAN
Hasil  analisis  kriteria  kualitas  dan urgensi  isu  dengan  metode  APKL  dan  USG serta Fishbone Diagram maka dapat ditetapkan isu prioritas yang telah terpilih untuk dicarikan solusi  pemecahan  masalahnya  secara  kreatif dan  direncanakan  aktivitas  penyelesaiannya yaitu “Belum Optimalnya Registrasi Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas)  Klien  Dewasa  di Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat  Tahun 2021.”  Isu  ini  memiliki  prioritas  tertinggi karena  pelaksanaan  registrasi  litmas  Klien dewasa  pada  Subseksi  Bimbingan  Klien
Dewasa  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Lahat  Tahun  2021  suatu  hal  yang  penting dalam  mencapai  tujuan  Balai  Pemasyarakatan Kelas  II  Lahat  dalam  Manajemen  Aparatur Sipil  Negara.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya optimalisasi  pelaksanaan  registrasi  litmas Klien dewasa pada Subseksi Bimbingan Klien Dewasa  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Lahat dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan  dan  atau  Pengelola  Status Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  dalam melakukan  registrasi  litmas  lebih  rapi  dan optimal.
Penulis  mengangkat  isu  registrasi litmas  Klien  dewasa  yang  masih  manual sebagai  permasalahan  utama.  Masing-masing litmas  Klien  dewasa  diregistrasi  di  buku registrasi  litmas  secara  manual  berdasarkan jenisnya,  sehingga  akses  informasi  sangat terbatas  dan  sulit  di  akses  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan saat membutuhkan
penomoran  litmas.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan  penyelesaian  litmas  Klien dewasa.  Oleh  sebab  itu,  melalui  penelitian  ini penulis  memiliki  gagasan  kreatif  untuk melakukan digitalisasi registrasi litmas dewasa yang  mudah  diakses  dan  sebagai  salah  satu database yang dimiliki oleh Balai
Pemasyarakatan Kelas II Lahat sehingga dapat mengoptimalkan  tugas  dan  fungsi  Subseksi Bimbingan  Klien  Dewasa.  Langkah  pertama yang  dilakukan  dengan  digitalisasi  adalah dengan  berkonsultasi  dengan  mentor  dan atasan untuk mendapatkan persetujuan, arahan dan  bimbingan  dalam  menyelesaikan  isu  ini. Langkah  kedua  dengan  membuat Googleform registrasi litmas Klien dewasa. Data yang diisi dengan  menggunakan link formulir  tersebut akan  terkumpul  secara  otomatis  dalam  bentuk Spreadsheet yang  kemudian  disinkronisasikan dengan aplikasi web Table Awesome agar para pihak  yang  terkait  mudah  mengakses  nomor registrasi  litmas  dan  dapat  melihat  data  Klien dewasa yang dibutuhkan.
Langkah  ketiga  adalah  pembuatan panduan/  tata  cara  pengisian  formulir online registrasi  litmas  Klien  dewasa.  Langkah keempat dengan melakukan sosialisasi pengisian Googleform registrasi  litmas  Klien
dewasa  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan dan  sosialisasi  penyimpanan  data  kepada pegawai  Subseksi  Bimbingan  Klien  Dewasa. Kemudian penulis meminta persetujuan kepada  Kepala  Subseksi  Bimbingan  Klien Dewasa  untuk  menyebarkan link  Googleform dan Table  Awesome registrasi  litmas  Klien dewasa melalui grup Whatsapp Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat  agar  dapat diakses  seluruh  Pembimbing  Kemasyarakatan dengan  lebih  mudah.  Langkah  berikutnya dengan  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi terhadap  program  digitalisasi  registrasi  litmas Klien dewasa pada Subseksi Bimbingan Klien Dewasa.
Selain  itu,  pada  tahap  evaluasi, penilaian  yang  diberikan  oleh  para  pengguna melalui kuesioner secara keseluruhan responden  sangat  setuju  dengan  adanya program  digitalisasi  registrasi  litmas  Klien dewasa  pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Lahat.  Pada  pernyataan  1  proses  pengisian formulir  pada  program  digitalisasi  registrasi litmas  Klien  dewasa  mudah  dipelajari  dan dipahami,  responden  memberikan  penilaian sebesar  93,33%  menyatakan  sangat  setuju. Pada  pernyataan  2  registrasi  litmas  Klien dewasa  secara  digital  memiliki  akses  yang mudah untuk digunakan, responden memberikan penilaian sebesar 93,33%
menyatakan  sangat  setuju.  Pada  pernyataan  3 saat menggunakan program digitalisasi
registrasi  litmas  Klien  dewasa,  saya  dapat mengoperasikannya sesuai dengan
kebutuhan,  responden  memberikan  penilaian sebesar 100% menyatakan sangat setuju.
Pada pernyataan 4 saya dapat menggunakan program registrasi litmas Klien dewasa secara digital kapanpun dan dimanapun, responden  memberikan  penilaian sebesar 100% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan  5  adanya  kemudahan  untuk mengakses informasi pada program registrasi litmas Klien dewasa secara digital, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan  sangat  setuju.  Pada  pernyataan  6 informasi  yang  disampaikan  dalam  program registrasi  litmas  Klien  dewasa  secara  digital mudah  dimengerti,  responden  memberikan penilaian  sebesar  93,33%  menyatakan  sangat
setuju. Pada pernyataan 7 program digitalisasi registrasi  litmas  Klien  dewasa  mampu meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam pekerjaan saya, responden memberikan penilaian  sebesar  93,33%  menyatakan  sangat setuju.
Pada pernyataan 8 secara keseluruhan program  digitalisasi  registrasi  litmas  Klien dewasa  bermanfaat  bagi  saya,  responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan  sangat  setuju.  Pada  pernyataan  9 saya puas dengan pelayanan program digitalisasi  registrasi  litmas  Klien  dewasa, responden  memberikan  penilaian  sebesar 100%  menyatakan  sangat  setuju.  Pada pernyataan  10  saya  akan  merekomendasikan program  digitalisasi  registrasi  litmas  Klien dewasa kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas  II  Lahat  agar  dapat  berlanjut  setelah masa penelitian selesai, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan  sangat  setuju.  Berikut  ini  adalah grafik  yang  menunjukkan  hasil  persentase untuk  setiap  pernyataan  yang  ada  pada kuesioner evaluasi:
Gambar 2. Grafik Penilaian Hasil Kuesioner Evaluasi Berdasarkan  hasil survey evaluasi terhadap  program  digitalisasi  registrasi  litmas Klien  dewasa  menyatakan  bahwa  program tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan  registrasi  litmas  Klien  dewasa. Selain  itu,  responden  atau  pengguna  puas terhadap  program  digitalisasi  registrasi  litmas Klien dewasa dan berharap untuk ke depannya program ini dapat terus berlanjut.

## E. KESIMPULAN
Kegiatan  penelitian  yang  dilakukan penulis  menghasilkan  metode  registrasi litmas Klien  dewasa  dan database litmas  dewasa secara digital. Berdasarkan pengalaman penulis  bekerja  di  Subseksi  Bimbingan  Klien Dewasa,  sebelum  kegiatan  penelitian  ini dilakukan,  proses  registrasi  litmas  dilakukan secara  manual  dengan  menulis  pada  buku registrasi  litmas,  hal  ini  kurang  efektif  dan informasi  yang  ada  sulit  diakses  dari  luar kantor. Setelah kegiatan penelitian ini dilakukan,  proses  registrasi  litmas  Klien
dewasa  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  serta data  yang  telah  di input pada  registrasi  litmas Klien  dewasa  dapat  diakses  oleh  Staf  BKD, Pengelola Status Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan,  Kepala  Subseksi  Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat  dimana  saja dan  kapan  saja  selama  memiliki  jaringan internet.  Selain  itu, database litmas  Klien dewasa yang tersimpan secara digital memudahkan dalam pembuatan laporan bulanan  Bimkemas.  Staf  BKD  lebih  mudah untuk mencari data litmas Klien dewasa dalam database digital  daripada  buku  manual registrasi  litmas.  Sehingga,  adanya  kegiatan penelitian ini, isu Belum Optimalnya Registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
Klien  Dewasa  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas II Lahat dapat terselesaikan.

## F. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran yang bermanfaat antara lain: 1. Adanya tindak lanjut
yang berkesinambungan  dari  kegiatan  penelitian yang  telah  dilaksanakan,  sehingga  akan semakin  relevan  dalam  mewujudkan  visi dan  misi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Lahat. Program digitalisasi registrasi litmas Klien  dewasa  diharapkan  akan  menjadi habituasi dan menimbulkan dampak positif bagi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat untuk ke depannya.
2. Bagi  seluruh  pegawai  Subseksi  Bimbingan Klien  Dewasa  dapat  semakin  menjalin kerjasama  yang  baik  dalam  menjalankan tugas. Program digitalisasi registrasi litmas Klien  dewasa  diharapkan  dapat  membantu proses  pendataan  litmas  menjadi  lebih rapi dan  transparan,  sehingga  dapat  membantu Kasubsi  BKD  maupun  Kepala  Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  proses penyelesaian litmas Klien dewasa.
3. Bagi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Lahat hendaknya  memberikan  fasilitas  untuk mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan  untuk  mendukung  tugas  dan
93,33% 93,33% 100% 100% 93,33% 93,33% 93,33% 93,33% 100% 93,33% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Penilaian Hasil Kuesioner Sangat Setuju Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
fungsi Balai Pemasyarakatan lainnya seperti  pembimbingan,  pengawasan  dan pendampingan terhadap Klien.

## G. REFERENSI
Allo,  dkk.  (2019). Akuntabilitas  (Modul Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  Golongan  II  dan Golongan III) . Jakarta: LAN Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Erawanto,  dkk.  (2019). Kesiapsiagaan Bela  Negara  (Modul  Pelatihan Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil
Golongan  II  dan  Golongan  III) . Jakarta: LAN Ferrijana, dkk. (2019). Wawasan
Kebangsaan  dan  Nilai-Nilai  Dasar Bela  Negara  (Modul  Pelatihan Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil
Golongan  II  dan  Golongan  III) . Jakarta: LAN Idris, dkk. (2019). Analisis Isu Kontemporer (Modul Pelatihan Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil Golongan  II  dan  Golongan  III) . Jakarta: LAN Imbaruddin,  dkk.  (2019). Etika  Publik (Modul  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  II dan Golongan III) . Jakarta: LAN
Irawati,  E.,  &  Fatimah,  E.  (2019). Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara (Modul  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  II dan Golongan III) . Jakarta: LAN Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor : M.07.PR.07.03 Tahun 2003
Tanggal  16  April  2003  tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Muslim, dkk. (2019). Nasionalisme (Modul  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  II dan Golongan III) . Jakarta: LAN
Novianto,  dkk.  (2019). Pelayanan  Publik (Modul  Pelatihan  Dasar  Calon
Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  II dan Golongan III) . Jakarta: LAN Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara Nomor  1  Tahun  2021  tentang Pelatihan Dasar CPNS
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2017  tentang  Kode  Etik dan Kode Perilaku Pegawai
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  30  Tahun  2018  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil.
Purwana,  dkk.  (2019). Habituasi  (Modul Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  Golongan  II  dan Golongan III) . Jakarta: LAN Sejati, T.A., & Suwarno, Y. (2019). Whole of  Government  (Modul  Pelatihan Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil Golongan  II  dan  Golongan  III) . Jakarta: LAN
Sistem  Database  Pemasyarakatan  Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS6.PK.01.05.02-572  Tahun  2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Anti Korupsi (Modul  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  II dan Golongan III) . Jakarta: LAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. Yuniarsih,  T.,  &  Taufiq,  M.  (2019). Komitmen  Mutu    (Modul  Pelatihan
Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil Golongan  II  dan  Golongan  III) .
Jakarta: LAN