## Kompetensi supervisi kepala sekolah Dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan
Muhammad Yusuf 1 , Yusra Jamali 2
1 Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan Banda Aceh
2 IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yusrajamali@yahoo.com

## Abstract
The  principal  has  a  strategic  role  in  developing  and  intensifying  teachers’ competencies,  including  sustainable  professional  development.  The  Principal is  under  an  obligation  to  provide  guidance,  assistance,  assessment  and supervision  to  teachers  related  to  the  organization  and  development  of pedagogical  skills.  An  appointed  principal  with  qualified  supervisory  skill  in carrying  out  these  duties  is  necessary  to  accomplish  the  guidance  and supervision  processes  technically  in  well-balanced,  stable  and  dynamic. Supervision responsibility can be actually carried out anytime and anywhere, but  in  an  educational  organization  system,  supervisors  should  be  directly presented  in  controlling  the  continual  direction  and  guidance  for  the development of teachers objectively. Sustainable professionalism development for professional teachers can be emphatically actualized by providing proper awards,  teacher  certification,  education  and  training,  provision  of  learning facilities, equal distribution of teaching and learning hours, and provision of incentives  based  on  their  duties  and  responsibilities.  Endorsements  of sustainable  professionality  development  for  professional  teachers  consist  of self-development,  scientific  publications,  and  or  innovative  works.  Every supervision  result  needs  to  be  ceaselessly  followed  up  with  an  ongoing evaluation  in  order  to  get  a  solution  in  achieving  the  improvement  of teachers’ professionalism.
Keywords: Supervision Competence; Principal; and Sustainable Professionalism.

## Abstrak
Kepala  sekolah  mempunyai  peran  strategis  dalam  upaya  pengembangan dan  peningkatan  kompetensi  guru,  termasuk  pengembangan  keprofesian berkelanjutan.  Kepala  Sekolah  bertugas  memberikan  bimbingan,  bantuan, pengawasan  dan  penilaian  kepada  guru  terkait  dengan  penyelenggaraan dan  pengembangan  pendidikan  pengajaran.  Kepala  sekolah  dalam melaksanakan  tugasnya,  dengan  kompetensi  supervisi  dapat  melakukan proses  pembinaan  dan  pengawasan  secara  seimbang,  stabil  dan  dinamis. Tugas supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja,  tetapi  dalam  sistem  organisasi  pendidikan,  supervisor  perlu  hadir secara  langsung  untuk  memberi  arahan  dan  pembinaan  secara  objektif.
Upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat dilakukan dalam  bentuk  penghargaan,  sertifikasi  guru,  pendidikan  dan  pelatihan, penyediaan  fasilitas  pembelajaran,  pemerataan  jam  pembelajaran, pemberian  insentif  sesuai  beban  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Penguatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, meliputi pengembangan  diri,  publikasi  ilmiah,  dan  karya  inovatif.  Setiap  hasil supervisi  perlu  ditindaklanjuti  agar  mendapatkan  solusi  dalam  rangka peningkatan profesionalisme guru.
Kata kunci: kompetensi supervisi; kepala sekolah; keprofesian berkelanjutan.

## I. Pendahuluan
Pendidikan  menjadi  instrumen  penting  untuk  mengetahui  dan menetapkan potensi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat pendidikan  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  pengembangan  dan peningkatan  dalam  melaksanakan  proses  singkronisasi  dalam  rangka pelaksanaan tugas dan pemenuhan beban kerja. Kepala sekolah sebagai leader di  sekolah,  mempunyai  peran  strategis  dalam  upaya  pengembangan  dan peningkatan  kompetensi  guru,  termasuk  pengembangan  keprofesian berkelanjutan.  Kepala  sekolah  yang  memiliki  tugas  pokok  sebagai  pendidik diharapkan  mampu  mengelola  dan  menjankan  manajemen  sekolah  dengan baik dan berkualitas.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki  sekurang-kurangnya  lima  kompetensi  yaitu;  kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi,  dan  kompetensi  sosial.  Kompetensi  itu,  akan  berjalan  seiring, seimbang  dan  simultan,  sebagai  penguatan  sistem  penyelenggaraan pendidikan  untuk  dapat  bergerak  dengan  stabil  dan  dinamis.    Sedangkan, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, secara eksplisit diatur dalam Bab VI Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala  Sekolah/Madrasah,  yaitu;  1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, kompetensi kepribadian, manajerial,
Vol. 2 No. 1   Juni 2019, hal 1 - 22
kewirausahaan,  supervisi,  dan  sosial.  2)  Pengembangan  keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan administrasi dan teknis pembelajaran  di  sekolah  idealnya  harus  mampu  bertindak  sebagai  menejer guna menumbuhkembangkan keprofesian berkelanjutan bagi guru.
Penguatan  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  dapat  dilakukan dalam bentuk penghargaan, sertifikasi guru, pendidikan dan pelatihan profesi. Penyediaan sarana dan presarana pendukung pembelajaran, pemerataan jam pembelajaran,  pemeberian  insentif  berdasarkan  tugas  dan  tanggungjawab dalam  menjalankan  tugas  pembelajarannya. 1 Kondisi  ini,  belum  semuanya dapat  dilakukan  oleh  kepala  sekolah,  dikarenakan  realitas  di  lapangan senantiasa  mengalami  beberapa  hambatan,  seperti  lemahnya  administrasi pembelajaran,  kurangnya  sumber  pengajaran,  proses  pembelajaran  yang masih  menoton,  kurangnya  partisipasi  masyarakat.  Olehnya  itu,  kepala sekolah  sebagai  supervisor  diharapkan  menjadi  figur  yang  mampu menyemangati  para  guru  untuk  menjalankan  tugas  pembelajaran  secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
Berdasarkan  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem pendidikan  Nasioanal,  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  3  yang  menegaskan bahwa  pendidikan  nasional  Indonesia,  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Uraian  di  atas  menggambarkan  bahwa  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Secara sederhana,  pengertian  pendidikan  adalah  proses  pembelajaran  bagi  perserta didik untuk dapat mengerti, paham dan membuat manusia lebih kritis dalam berfikir. 2 Guru  adalah  bagian  tak  terpisahkan  (integral)  dari  organisasi pendidikan di sekolah,  kompetensi guru perlu dikembangkan agar organisasi
1 Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 5
2 Kokom  Komalasari, Pembelajaran  Kontekstual  Konsep  dan  Aplikasi, (Bandung:  Rafika Aditama, 2011), hlm. 2
pembelajarann  dapat  berjalan  dengan  normal  dan  berkualitas.  Salah  satu karakter  utama  organisasi  pembelajaran  adalah  senantiasa  mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam  rangka  mempertahankan  eksistensinya. 3 Guru  secara  individu  atas kesadarannya  ikut  terlibat  dalam  proses  pembelajaran  menyelenggarakan kegiatan belajar secara profesional.
Salah  satu  bentuk  aktualisasi  diri,  guru  sebagai  tenaga  profesional dijamin  dan  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Intervensi pemerintah ini, menunjukkan bahwa guru menjadi kekuatan inti dalam proses pendidikan,  pemerintah  menfasilitasi  dan  menjamin  upaya  pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Pelaksanaan  program pengembangan keprofesian  berkelanjutan  bagi  guru  dapat  meningkatkan  kompetensi pedagogik,  kompetensi  profesional,  kompetensi  sosial  dan  kompetensi kepribadian.  Peningkatan  kompetensi  ini  hanya  dapat  diwujudkan  dalam bentuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan profesinya sebagai guru. 4
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,  menegaskan  bahwa,  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan dapat  dilaksanakan  dengan  menciptakan  guru  profesional,  memiliki  ilmu pengetahuan,  memiliki  kepribadian  yang  matang  dan  kompetensi  pedagogik. Sehingga guru sebagai pembelajar mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan dapat memberikan secara terampil kepada peserta didik. 5 Kepemimpinan kepala  sekolah  perlu  didukung  oleh  kemampuan  komunikasi,  koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan tetap menjaga iklim dan suasana kerja yang
3 Abdurrahmansyah, Wacana    Pendidikan  Islam:  Khazanah  Filosofis    dan    Implementasi Kurikulum,  Metodologi,  dan  Tantangan  Pendidikan  Moralitas, (Yogyakarta:  Global  Pustaka  Utama, 2005), hlm.136.
4 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 4.
5 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi belajar mengajar , (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 160.
Vol. 2 No. 1   Juni 2019, hal 1 - 22
kondusif. 6 Keberhasilan  kepala  sekolah  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan perlu malakukan kegiatan supervisi secara rutin, periodik, fokus dan terukur. Supervisi  secara  langsung  dapat  dilakukan  dengan  kunjungan  kelas, penggunaan  metode  pembelajaran,  penggunaan  media  belajar,  agar kelemahan  dan  kekurang dapat  dikenali untuk mendapatkan  pembinaan  dan solusi,  untuk  mempertahankan  keunggulannya  dalam  melaksanakan pembelajaran.

## II. PEMBAHASAN

## A. Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah
Kompetensi  kepala  sekolah,  sesuai  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007  tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah yaitu: 1) kepribadian, 2) manajerial,  3) kewirausahaan, 4) supervisi, dan 5) sosial.  Pelaksanaan  tugas  pokok  tersebut,  kepala  sekolah  dituntut  untuk memiliki sejumlah  ketrampilan pendukung sebagai keahlian tambahan agar memudahkan proses supervisi di sekolah adalah sebagai berikut:
Tabel : Uraian Kompetensi Kepala Sekolah
No. Dimensi Kompetensi Indikator Kompetensi 1. Kompetensi Kepribadian 1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah. 4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala
6 Sofan  Amri  dan  Iif  Khoiru  Ahmadi,  Proses  Pembelajaran  Kreatif  dan  Inovatif  dalam  Kelas, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010) hlm. 67.
Vol. 2 No. 1   Juni 2019, hal 1 - 22
sekolah/madrasah.
6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 2. Kompetensi Manajerial 1. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. 3. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal. 4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. 5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 6. Mengelola guru dan straf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. 7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. 8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 11. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
12. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah. 13. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.
Vol. 2 No. 1   Juni 2019, hal 1 - 22
14. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. 15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah. 16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 3. Kompetensi Kewirausahaa n 1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. 5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 4. Kompetensi Supervisi 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 5. Kompetensi Sosial 1. Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Pada prinsipnya semua kompetensi berperan penting dalam penguatan proses  pembelajaran  termasuk  pembinaan  kompetensi  guru  berbasis keberlanjutan. Artikel ini hanya membatasi pada kompetensi supervisi saja, karena  kompetensi  supervisi  dinilai  sangat  strategis  bagi  kepala  sekolah dalam  memahami  tugas  dan  fungsi  guru  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi kepemimpinan sekolah/madrasah. Berdasarkan telaah terhadap kompetensi supervisi, proses penilaian kinerja kepala sekolah harus mampu menilai sub- sub  kompetensinya  yang  mencakup:  1)  merencanakan  program  supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; 2) melaksanakan supervisi  akademik  terhadap  guru  dengan  menggunakan  pendekatan  dan teknik supervisi yang tepat; dan 3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, di antaranya adalah  bahwa  tugas  dan  fungsi  dari  supervisi  ini  adalah  untuk memberdayakan  sumber  daya  sekolah  termasuk  guru. 7 Fungsi  dasar supervisi kepala sekolah adalah upaya memperbaiki situasi belajar-mengajar menggunakan  pendekatan  dengan  lima  keterampilan  dasar  yaitu;  1) Keterampilan  hubungan  kemanusiaan,  2)  Keterampilan  dalam  proses kelompok,  3)  Keterampilan  dalam  kepemimpinan  pendidikan,  4) Keterampilan  mengatur  personalia  sekolah,  dan  5)  Keterampilan  dalam mengevaluasi  kinerja. 8 Tugas  kepala  sekolah  sebagai  supervisor  adalah mensupervisi kinerja guru yang menjadi tugas pokoksebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Supervisi pada dasarnya adalah pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan  tenaga  kependidikan  agar menjadi semakin  cakap  dan  terampil  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Supervisi berorientasi untuk membantu guru  agar  semakin  mampu  dalam  proses  belajar  mengajar  yang  lebih  baik dan  berkualitas.  Kepala  Sekolah  bertugas  memberikan  bimbingan,  bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan
7 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2009), hlm. 31
8 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, menjadi guru yang dicintai oleh siswa , (bandung:Nuansa Cendikia, 2011) hlm. 42.
Vol. 2 No. 1   Juni 2019, hal 1 - 22
teknis  penyelenggaraan  dan  pengembangan  pendidikan  dan  pengajaran. Supervisi  dapat  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  secara  independen  dan objektivitas, sebagai upaya pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan. 9 Supervisi  sebagai  salah  satu  fungsi pokok  dalam administrasi pendidikan, berupa pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap kinerja guru dan tenaga pendidikan di sekolahnya.
Kepala  sekolah  sebagai  supervisor  dapat  melaksanakan  supervisi terhadap semua pekerjaan yang dilakukan oleh  tenaga pendidik dan  tenaga kependidikan.  Supervisi  sebagai  proses  yang  dirancang  khusus  untuk membantu  para  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dalam melaksanakan tugas mengajar dan administrasi sekolah. Supervisi juga dapat dilakukan  secara  periodik  oleh  pengawas  sekolah  dengan  menggunakan lembaran  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah. supervisi  diharapkan  dapat  melahirkan  pelayanan  sekolah  yang  prima kepada peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan masyarakat pengguna  jasa  sekolah.  Prinsipnya  supervisi  sesungguhnya  dapat dilaksanakan  oleh  siapa  pun  dan  apapun  profesinya,  tetapi  dalam  sistem organisasi  pendidikan  modern  diperlukan  supervisor  khusus  dan independen  yang  khusus  diangkat  dan  bertugas  untuk  menyusun  dan menyiapkan  perangkat  dan  instrumen  secara  objektif.  Jika  supervisi dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah,  maka  kepala  sekolah  harus  mampu menunjukkan  sikap  dan  komitmen  yang  kuat  dalam  melakukan  berbagai fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  untuk  meningkatkan  kinerja  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 10
Pengawasan  dan  pengendalian  ini  merupakan  upaya  kontrol  yang dilakukan  oleh  kepala  sekolah  agar  kegiatan  pendidikan  di  sekolah  dapat terlaksana  sesuai  arah  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  dan pengendalian  juga  merupakan  upaya  preventif  guna  mencegah  terjadinya kelalaian  dan  penyimpangan  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Fungsi
9 Ibid, hlm. 56-57
10 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 56-57.
pengawasan  dan  pengendalian  yang  dilaksanakan  kepala  sekolah  terhadap guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan secara klinis, yang bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  profesional  guru  dan  meningkatkan kualitas  pembelajaran  melalui  pembelajaran  yang  efektif  dan  efesien. 11 Supervisi  sebagai  aktivitas  menentukan  kondisi  yang  esensial,  menjamin tercapainya  tujuan  dan  sasaran  pendidikan.  Maka  tugas  kepala  sekolah sebagai supervisor hendaknya dapat menempatkan diri secara serius sebagai pengamat  dan  peneliti,  dalam  menentukan  persyaratan  yang  dibutuhkan sekolah  dalam  rangka  percepatan  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Fungsi kepala  sekolah  sebagai  supervisor  pengajaran,  pada  prinsipnya  dapat dilakukan sebagai supervisor sebagai berikut:
1. Membangkitkan  dan  merangsang  para  guru  dan  tenaga  kependidikan dalam menjalankan tugasnya secara baik dan benar.
2. Mengadakan  dan  melengkapi  alat-alat  perlengkapan  sekolah  termasuk media  instruksional  yang  dibutuhkan  demi  kelancaran  dan  keberhasil proses belajar mengajar.
3. Mengembangkan,  mencari  dan  menggunakan  metode-metode  mengajar yang sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku.
4. Menjalin  kerja  sama  dengan  guru-guru  dan  tenaga  kependidikan  secara harmonis dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan  mutu  dan  pengetahuan  guru  dan  tenaga  kependidikan dengan  mengadakan  diskusi  kelompok,  menyediakan  perpustakaan sekolah,  mengirimkan  sebagai  peserta  pelatihan,  workshop,  seminar, penataran dll.
6. Menjalin hubungan kerja sama antar sekolah dengan komite sekolah dan PPG dan instansi terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 12

## B. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru
Guru  adalah  bagian  integral  dari  organisasi  pendidikan  di  sekolah, guru  perlu  selalu  mengembangkan  organisasi  pembelajar,  agar  mampu menghadapi  perubahan  dan  ketidakpastian.  Syarat  mutlak  terciptanya organisasi pembelajar yang baik dengan menggerakkan semua stakeholdes
11 A.  Malik  fajar, Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  Ketentuan  Umum  Pendidikan  Prasekolah Dasar, dan Menengah Umum , (Jakarta: Depdiknas, 2003), hlm. 9.
12 Ibid, hlm.118-.119
sekolah  untuk  meningkatkan  potensi  diri  dalam  memandang  dan menjadikan  kegiatan  belajar  guna  mengembangkan  profesionalismenya. 13 Undang-undang dan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan  guru  dalam  mengembangkan  keprofesiannya  secara berkelanjutan.  Pelaksanaan  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutan  bagi  guru,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kompetensi pedagogik,  profesional,  sosial  dan  kepribadian  dalam  pelaksanaan  tugas pokok guru dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan profesinya. Kegiatan pengembangan  keprofesian berkelanjutan  dikembangkan atas dasar profil kinerja  guru,  sebagai  perwujudan  dari  hasil  penilaian  kinerja  guru  yang didukung oleh semangat monitoring dan hasil evaluasi diri.
Apabila  hasil  penilaian  kinerja  guru  masih  berada  di  bawah  standar, maka kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran secara berkualitas  dan  peningkatan  karir  guru.  Pelaksanaan  kegiatan pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  diharapkan  dapat  menciptakan guru  lebih  profesional,  memiliki  kepribadian  yang  matang.  mampu menumbuhkembangkan  minat  dan  bakat  peserta  didik  sesuai  dengan bidangnya  dan  dapat  memberikan  bekal  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

## C. Tujuan dan Komponen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Secara  umum  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  bertujuan untuk  pengembangan  dan  upaya  meningkatkan  mutu  layanan  pendidikan di  sekolah  atau  madrasah.  Secara  khusus  pengembangan  keprofesian berkelanjutan tujuan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan  yang  berlaku.  2)  Memutakhirkan  kompetensi  guru  untuk
13 Wina  Sanjaya, Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standart  Proses  Pendidikan ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 52
memenuhi  kebutuhan  guru  dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. 3)  Meningkatkan  komitmen  guru  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  sebagai  tenaga  profesional.  4)  Menumbuhkan  rasa  cinta  dan bangga  sebagai  penyandang  profesi  guru.  5)  Meningkatkan  citra,  harkat, dan  martabat  profesi  guru  di  masyarakat.  6)  Menunjang  pengembangan karir guru. 14
Komponen  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  bagi  guru didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28  tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yaitu; 1) pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  meliputi  pengembangan pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  pada  dimensi-dimensi  kompetensi kepribadian,  manajerial,  kewirausahaan,  supervisi,  dan  sosial.  2) pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan  diri,  publikasi  ilmiah,  dan/atau  karya  inovatif. 15 Hal  ini diperkuat  kembali  dengan  dikeluarkan  Peraturan  Bersama  Menteri Pendidikan  Nasional  Dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  : 03/V/PB/2010  Nomor  :  14  Tahun  2010  Tentang  petunjuk  pelaksanaan jabatan  fungsional  guru  dan  angka  kreditnya,  yang  menegaskan  bahwa setiap  kenaikan  jabatan  dan  pangkat  setingkat  lebih  tinggi  dari  guru pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan guru utama,  pangkat  pembina  utama,  golongan  ruang  IV/e,  bahwa  wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesioan berkelanjutan dengan menyiapkan upaya pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
a. Pengembangan diri
Pengembangan  diri  adalah  upaya  yang  dilakukan  guru  untuk meningkatkan  kompetensi  profesionalisme  diri,  sebagai  persiapan dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagai  guru.  Peningkatan
14 Peraturan Menpan dan RB  Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya  dan  buku  Pedoman  Pengelolaan  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010, Pasal 10 dan 11.
15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Bab VI Pasal 11.
kompetensi diorientasikan pada tersedianya  atau setiap guru memiliki kompetensi  yang  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  atau kebijakan  pendidikan  secara  nasional.  Kegiatan  pengembangan  diri dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan (diklat) fungsional atau kegiatan  kolektif  lainya  yang  diikuti  oleh  guru  atas  anjuran  kepala sekolah, pihak dinas pendidikan dan atau pihak lain. Upaya peningkatan kompetensi  guru  sebagai  sebuah  profesi  diharapakan  dapat mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  sastra  dan  seni  sesuai dengan kompetensi atau keprofesian guru. 16
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  menamatkan  bahwa,  kegiatan  pengembangan  diri  ini dimaksudkan  agar  guru  memiliki  kemampuan  yang  memadai  dan mumpuni  untuk  mencapai  dan  meningkatkan  kompetensi  guru  yang meliputi;  kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial,  dan  profesional.
Guru  sebagai  tenaga  pendidik  memiliki  tugas  tambahan  sebagai administrator  dan  motivator    dalam  mengajak  dan  mendorong  guru untuk    pengembangan  keprofesian  berkelanjutan.  Kegiatan pengembangan  profesi  berkelanjutan  diorientasikan  kepada  kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan tersebut misalnya  kompetensi  sebagai  kepala  sekolah,  kepala  laboratorium, kepala  perpustakaan,  pembina  kegiatan  ekstra  kurikuler  dan pembinaan mental siswa.
Pendidikan dan latihan fungsional bagi guru adalah kegiatan rutin dan  periodik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan, kemampuan  dan  skil  lainnya,  guna  memenuhi  standar  kompetensi profesi  yang  ditetapkan  dan  meningkatkan  keprofesian  dalam  kurun waktu  tertentu.  Kegiatan  kolektif  guru  dalam  mengikuti  kegiatan pertemuan  ilmiah  bertujuan  untuk  mencapai  standar  kompetensi profesi  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan  kolektif  guru  meliputi;  1).
16 Ramayulis  dan  Samsul  Nizar, Filsafat  Pendidikan  Islam:  Telaah  Sistem  Pendidikan  dan Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 158.
Kegiatan  lokakarya  atau  kegiatan  kelompok  guru  untuk  penyusunan kelompok kurikulum dan pembelajaran. dan 2) pembahas atau peserta pada seminar,  koloqium, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain. 17 Tujuan dilaksanakan pendidikan dan latihan sebagai proses peningkatan  keterampilan  kerja  baik  teknis,  fungsional  maupun manajerial.
Secara  filosofis,  pendidikan  tambahan  pada  prinsipnya berorientasi pada penguasaan teori pembelajaran, metode pembelajaran  di  kelas,  untuk why .  Sedangkan  pelatihan  berorientasi kerja  nyata  atau  praktek,  dilakukan  langsung  di  lapangan,  umumnya berlangsung  singkat  guna  untuk  menjawab how . 18 Pendidikan  dan Pelatihan  akan  sangat  bermanfaat  untuk  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  produktivitas,  dapat  mengurangi  waktu  belajar,  dapat menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, dapat  mempercepat  proses  perencanaan  sumber  daya  manusia,  lebih efektif  dan  efisien  dalam  peningkatan  dan  pengembangan  pribadi. 19
Kegiatan  pendidikan  dan  latihan  fungsional  guru,  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 8 (ayat 1) menyatakan bahwa, pendidikan dan latihan dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru dan aparatur  pemerintah  agar  dapat  melaksanakan  tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik- baiknya.
Sedangkan Ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan dan latihan dalam jabatan  terdiri  dari  pendidikan  dan  latihan  kepemimpinan,  diklat fungsional, dan diklat  teknis. Sejalan dengan itu, Peraturan pendidikan
17 http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2014/10/komponen-pengembangan-keprofesian- berkelanjut-an-pkb.html/diakses 12 september 2018.
18 Moh.  Roqib, Ilmu  Pendidikan  Islam:  Pengembangan  Pendidikan  Integratif  di  Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat (Yogyakarta: LKiS, cet. ke-1, 2009), hlm. 4.
18 Ibid., hlm. 43.
19 Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan , (Bandung: Alfabeta, 2009),  hlm. 23
nasional  Nomor  35  Tahun  2010  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan jabatan  fungsional  guru  dan  angka  kreditnya  menjelaskan  bahwa pendidikan dan latihan fungsional guru bertujuan untuk meningkatkan potensi  keprofesian  guru  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan. Sedangkan  kegiatan  yang  bersifat  kolektif,  merupakan  kegiatan  yang diprakarsai  oleh  guru  secara  bersama-sama  dan  mengikuti  kegiatan tersebut secara bersama-sama baik di sekolah maupun di luar sekolah. 20
Apabila mengacu pada konsep tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  menjadi  suatu  proses kegiatan yang diikuti oleh guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan  pengetahuan,  kecakapan,  keterampilan  dan  perilaku kerja. Sehingga muncul secara jelas kebutuhan  pendidikan dan latihan yang  bersifat urgensi dan  penting  untuk  mengatasi  terjadinya kesenjangan  antara  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  kerja  guru dan pegawai.
b. Publikasi Ilmiah
Publikasi  ilmiah  merupakan  karya  tulis  ilmiah  yang  telah dipublikasikan    kepada  masyarakat  melalui  berbagai  media  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  publik.  Publikasi  ilmiah  berkontribusi untuk  peningkatan  kesiapan,  kualitas  proses  pembelajaran  di  sekolah dalam  rangka  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  hasil  penelitian.
Publikasi  ilmiah  dibagi  dalam  tiga  kelompok,  yaitu:  1)  Presentasi  pada forum ilmiah, 2) Publikasi ilmiah yang berasal dari hasil penelitian atau gagasan  ilmu  bidang  pendidikan  formal  dan  3)  Publikasi  ilmiah  berupa buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. 21 Buku dapat berupa  buku  pelajaran,  buku  pelengkap,  modul/diktat  pembelajaran persemester,  buku  dalam  bidang  pendidikan,  buku  karya  terjemahan, dan buku pedoman guru.
20 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru , (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2007) hlm. 54.
21 Ibid, hlm. 56
Presentasi pada forum ilmiah, dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran  dan/atau  narasumber  pada  seminar,  lokakarya,  koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, UKG, PPG, LPMP, Disnas pendidikan  kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Publikasi berupa hasil penelitian, makalah ilmiah yang disiapkan oleh guru sesuai bidang pembelajaran masing-masing. 22
Karya  ilmiah  ini  telah  diterbitkan  dalam  jurnal  ilmiah  tertentu  atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing- masing. Jurnal Ilmiah adalah  terbitan berkala yang berbentuk  kumpulan  tulisan berisi  tulisan  ilmiah  atau  hasil  penelitian  yang  ditulis  secara  sistematis mengenai  hasil  kajian  atau  hasil  penelitian  yang  disajikan  bagi masyarakat secara ilmiah.
c. Karya inovatif
Karya  inovasi  guru  yang  bersifat  pengembangan,  modifikasi  atau penemuan  baru  sebagai  bentuk  kontribusi  guru  terhadap  peningkatan kualitas  dan  proses  pembelajaran  di  sekolah  dalam  rangka pengembangan  sain,  teknologi,  sastra  dan  seni. 23 Kegiatan pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  mencakup  ketiga  unsur tersebut  harus  dilaksanakan  secara  meraton  dan  berkelanjutan,  agar guru  dapat  selalu  menjaga  dan  meningkatkan  profesionalismenya.
Kegiatan  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  yang  berupa karya  inovatif,  terdiri  dari  empat  kelompok,  yakni  sebagai  berikut;  1) menemukan  teknologi  tepatguna,  2)  menemukan/  menciptakan  karya seni,  3)  membuat/memodifikasi  alat  pelajaran/  peraga/  praktikum  dan 4)  mengikuti  pengembangan  penyusunan  standar,  pedoman,  soal,  dan sejenisnya.  Kegiatan  penyusunan  standar/pedoman/  soal  yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi. 24
22 Abuddin  Nata, Teori  dan  Prilaku  Organisasi  Pendidikan  Islam ,  Jakarta:UIN  Jakarta  Press, 2011, hlm. 21
23 Mulyono, Manajemen  Administrasi  dan  Organisasi  Pendidikan .  Ar  Ruzz  Media.  Yogyakarta, 2008, hlm. 24
24 Ibid, hlm. 21
Karya  teknologi  diorientasikan  pada  kegunaan  dan  manfaat  bagi pengembangan  pendidikan  dan  dapat  membantu  memudahkan masyarakat dalam kehidupannya. Karya inovatif  berupa penemuan dan hasil  kreatifitas  guru  dalam  menciptakan  karya  seni  merupaka  proses refleksi  nilai-nilai  dan  gagasan  manusia  yang  diekspresikan  secara estetika. Karya inovatif dapat berupa medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan  kata  yang  mampu  memberi  makna  transendental  baik  spriritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan.
Alat  peraga  adalah  alat  yang  memperjelas  konsep,  teori-teori, sistem, mekanisme, pedoman dan cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan. Alat praktikum adalah alat yang  digunakan  untuk  praktikum  sains,  matematika,  biologi,  teknik, kimia,  bahasa,  ilmu  sosial,  humaniora,  fisika,  dan  keilmuan  lainnya. 25
Mengikuti  pengembangan  penyusunan  standar,  pedoman,  soal,  dan sejenisnya Kegiatan penyusunan standar/pedoman/soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi. Sedangkan komponen penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yaitu sebagai berikut;
1. Pengembangan  koprofesian  berkelanjutan  harus  menjadi  integral dari  tugas  guru  sehari-hari  yang  berorientasi  pada  keberhasilan peserta  didik.  kegiatan  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan harus  dibahani  dengan  materi  akademik,  metode  yang  berbasis peningkatan  pembelajaran,  penelitian  pendidikan  terkini,  teknologi dan/atau seni.
25 Usman,  Husaini. Manajeme  Teori,  Praktik  dan  Riset  Pendidikan. PT.  Bumi  Aksara.  Jakarta, 2009. hlm 12
2. Setiap  guru  berhak  mendapatan  kesempatan  dan  wajib mengembangkan  diri  secara  teratur,  sistematis,  dan  berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
3. Sekolah wajib menfasilitasi dan menyediakan kesempatan yang sama kepada  setiap  guru  untuk  dapat  mengikuti  program  pengembangan keprofesian  berkelanjutan.  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  dan sekolah  berhak  menambah  alokasi  waktu  jika  dirasakan  perlu, menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan  yang  tidak  merata,  maka  proses  perencanaan program  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  harus  dimulai dari sekolah.
4. Bagi guru yang tidak dapat memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian  berkelanjutan  sesuai  dengan  kebutuhannya,  maka dimungkinkan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
5. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai  salah  satu  sumber  informasi  kegiatan  monitoring  dan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga betul-betul  terjadi  perubahan  pada  dirinya  yang  berkontribusi  pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
6. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan  visi,  misi,  dan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  sekolah dan/atau  kabupaten/kota.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  pengembangan keprofesian  berkelanjutan  harus  menjadibagian  yang  terintegrasi dengan  perencanaan  rencana  dan  pengembangan  sekolah  di  tingkat kabupaten dan provinsi.
7. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan  di  sekolah  atau  LPMP  bersama-sama  dengan  sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.
8. Pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  harus  dapat  mewujudkan guru yang lebih profesional sehingga mendorong pengakuan profesi guru  sebagai  lapangan  pekerjaan  yang  bermartabat  dan  bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
9. Pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  diharapkan  dapat mendukung  pengembangan  karir  guru  yang  lebih  obyektif, transparan dan akuntabel. 26
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB  Nomor  16  Tahun 2009,  bahwa  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  adalah pengembangan  kompetensi  guru  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.  Sedangkan  pada  Pasal  11,  dijelaskan  bahwa pengembangan  keprofesian  berkelajutan  merupakan  salah  satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka  kredit.
Pengembangan  keprofesian  berkelajutan  ditujukan  untuk  mendorong guru  dalam  memelihara  dan  meningkatkan  standar  secara  keseluruhan dan  mencangkup  keahlian  sesuai  bidang  profesi  masing-masing.  Upaya pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  bagi  guru  perlu  terus digalakan,  ditempuh  dengan  cara  pengembangan  diri,  penulisan  karya ilmiah, dan karya inovatif.
Pengembangan diri dapat dilakukan melalui MGMP dan UKG, PPG, pendidikan  dan  latihan,  workshop,  seminar  dan  sebagainya.  Dengan demikian  guru  dapat  memperoleh  kemajuan  di  dalam  karirnya.  PKB dilakukan  dengan  komitmen  secara  holistik  terhadap  struktur keterampilan  dan  kompetensi  pribadi  atau  bagian  penting  dari kompetensi  profesional.  Hal  ini  dapat  dijadikan  komitmen  untuk memenuhi  standar  kompetensi  profesinya  secara  berkelanjutan  yang terus  berkembang.  PKB  merupakan  kunci  untuk  mengoptimalkan
26 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009
kesempatan  pengembangan  karir,  mendorong  dan  mendukung perubahan karir guru.

## III. KESIMPULAN
Kepala  sekolah  perlu  hadir  dalam  setiap  proses  pembelajaran, peningkatan  kompetensi  guru,  pengembangan  minat  siswa  dan  peningkatan kinerja  tenaga  kependidikan.  Kompetensi  supervisi  kepala  sekolah  menjadi instrumen  dan  jembatan  dalam  rangka  memotivasi  guru  untuk  selalu meningkatkan  kompetensinya.  Supervisi  bidang  perencanaan  pembelajaran, pelaksanaan  proses  pembelajaran,  penguasaan  materi  ajar,  dan  penilaian pembelajaran  dapat  dilakukan  secara  berimbang,  berkeadilan,  kesetaraan, terbuka dan akuntabel oleh kepala sekolah. Kompetensi supervisi bagi kepala sekolah  harus  dijalankan  secara  sejajar,  seimbang  dan  simultan  dengan menggerakan  semua  elemen  dan  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah sebagai sebuah sistem yang stabil dan dinamis.
Tugas  pokok  kepala  sekolah  dalam  hal  pelaksanaan  kompetensi supervisi  yang  mengarahkan  guru  untuk  selalu  merencanakan  program pengembangan  berkelanjutan  dalam  rangka  peningkatan  profesionalisme guru.  Melaksanakan  supervisi  bidang  akademik  agar  guru  dengan  tepat  dan terampil  menggunakan  motode  dan  model  pembelajaran  di  kelas.  Setiap temuan  hasil  supervisi,  perlu  ditindaklanjuti  agar  guru  dapat  segera mendapatkan  bimbingan  dan  pelatihan  dalam  rangka  peningkatan profesionalisme  guru.  Pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  guru dilaksanakan  melalui  pengembangan  diri,  melakukan  publikasi  ilmiah  secara rutin,  dan/atau  berupaya  menciptakan  karya  inovatif,  untuk  mempercepat lahirnya  guru  yang  profesional.  Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB  Nomor  16 Tahun  2009,  Pasal  11  menerangkan  bahawa  Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan  bertujuan  untuk  meningkatkan  proses  pendidikan  dan pembelajaran,  bimbingan,  dan  penunjang  tugas  lainnya  sebagai  guru.  Upaya pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  bagi  guru  perlu  terus  digalakan,
ditempuh dengan cara pengembangan diri, penulisan karya ilmiah, dan karya inovatif.

## Daftar Pustaka
A.  Malik  Fajar,  (2003), Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  Ketentuan  Umum Pendidikan Prasekolah Dasar, dan Menengah Umum , (Jakarta: Depdiknas) Abdurrahmansyah,  (2005), Wacana  Pendidikan  Islam:  Khazanah  Filosofis  dan Implementasi  Kurikulum,  Metodologi,  dan  Tantangan  Pendidikan  Moralitas, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama)
Abuddin Nata, (2011), Teori dan Prilaku Organisasi Pendidikan Islam , Jakarta: UIN Jakarta Press)
Binti Maunah, (2009), Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras)
Chaerul  Rochman  dan  Heri  Gunawan,  (2011), Pengembangan  Kompetensi Kepribadian  Guru:  Menjadi  Guru  yang  Dicintai  dan  Diteladani  oleh  Siswa , (Bandung: Nuansa Cendekia)
Dede Rosyada, (2004), Paradigma Pendidikan Demokratis, (Jakarta: Pranda Media)
Irham  Fahmi,  (2014), Manajemen  Kepemimpinan  Teori  dan  Aplikasi ,  (Bandung: Alfabeta)
Kokom  Komalasari,  (2011), Pembelajaran  Kontekstual  Konsep  dan  Aplikasi,
(Bandung: Rafika Aditama)
Kunandar,  (2007), Guru  Profesional:  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  dan  Sukses  dalam  Sertifikasi  Guru ,  (Jakarta  :  Rajawali  Grafindo Persada, 2007)
Moh. Roqib, (2009), Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat (Yogyakarta: LKiS)
Mulyasa,  E.  (2007), Standar  Kompetensi  Sertifikasi  Guru, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya)
Mulyono,  (2008), Manajemen  Administrasi  dan  Organisasi  Pendidikan ,  (Ar  Ruzz Media. Yogyakarta)
Ngainun Naim, (2009), Menjadi Guru Inspiratif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Ngalim  Purwanto,  (2009), Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan ,  (Bandung: Remaja Rosdakarya)
Ramayulis  dan  Samsul  Nizar,  (2009), Filsafat  Pendidikan  Islam:  Telaah  Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia)
Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi, (2010), Proses Pembelajaran Kreatifdan Inovatif dalam Kelas , (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher)
Syaiful  Bahri  Djamarah  dan  Aswan  Zain,  (2006), Strategi  Belajar  Mengajar,  Edisi Revisi (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
Saiful Sagala, (2009), Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan , (Bandung: Alfabeta, 2009)
Usman,  Husaini.  (2012), Manajeme  Teori,  Praktik  dan  Riset  Pendidikan. PT.  Bumi Aksara. Jakarta)
Wina  Sanjaya,  (2009), Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standart  Proses Pendidikan , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Pedoman  Pengelolaan  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.