## Pertimbangan Pokok bagi Pengambilan Keputusan Program Tahunan Satker PKPAM Ditjen Cipta Karya di Jawa Timur
Main Considerations for Annual Program Decision Making for PKPAM Working Unit, Directorat General Cipta Karya in East Java.
Hitapriya Suprayitno 1) , Riska Dewi Wijayanti 2) & Endah Anggreni 3)
1) Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
2) Karyasiswa MMAI, Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
3) Mantan Kepala Bidang di Dinas PU Cipta Karya, Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

## Koresponden : suprayitno.hita@gmail.com

## ABSTRAK
Pengadaan air bersih bagi masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten.  Kenyataannya  tidak  semua  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  telah  mampu menyediakan  air  bersih  dengan  baik,  bagi  masyarakat.  Untuk  itu  Kementerian  PUPR membentuk  suatu  Satuan  Kerja  dengan  tugas  membantu  PDAM  Kabupaten  Kota  bila dipandang perlu. Satuan Kerja selalu dihadapkan pada Pengambilan Keputusan tentang penyaluran  Program  Bantuan  yang  harus  dilakukan  per  tahun.  Penelitian  dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan umum PDAM dan persyaratan pemberian bantuan.  Hasil  penelitian  menunjukan  adanya  hal-hal  sebagai  berikut.  Pengambilan Keputusan  harus  didasarkan  pada  Kebijakan  Pusat  tentang  Tujuan  Pemberian  Bantuan dan pada Keadaan PDAM Kabupaten dan Kota yang masuk didalam cakupan kerjanya. Permasalahan umum PDAM Kabupaten dan Kota antara lain belum semua PDAM bisa mencakup  seluruh  wilayah,  masalah  kebocoran,  masalah  kekurangan  kapasitas  IPAM, masalah  IPAM  yang  seluruh  kapasitasnya  belum  terpakai,  masalah  ketersediaan  air baku, masalah kualitas manajemen PDAM, masalah keuangan, dan masalah komitmen pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan Pusat tentang bantuan bisa berubah setiap tahun, seperti  misalnya  :  prioritas  perluasan  cakupan,  prioritas  masalah  efisiensi,  dan  lain sebagainya.  Permasalahan  umum  pengambilan  keputusan  adalah  Metoda  Pengambilan Keputusan  bagi  Penentuan  Program  Bantuan  Tahunan  dan  Kelengkapan  Data  bagi Pengambilan  Keputusan.  Suatu  Sistem  Bantuan  Keputusan  ( Decision  Support  System ) sebaiknya dibangun.
Kata kunci : manajemen  aset  fasilitas,  sistem  penyediaan  air  bersih,  PDAM,  bantuan pusat bagi PDAM, pertimbangan pengambilan keputusan.

## PENDAHULUAN
Kehidupan Wilayah Perkotaan membutuhkan banyak Fasilitas Publik bagi  Kehidupan. Beberapa  fasilitas  bersifat  sangat  vital  dan  harus  selalu  bisa  berfungsi  dengan  baik,  secara ekonomis,  efisien  dan  efektif.  Contoh  fasilitas  vital  antara  lain  :  fasilitas  penyediaan  air bersih,  fasilitas  distribusi  enerji  listrik,  fasilitas  transportasi  perkotaan,  fasilitas  perdagangan kebutuhan  sehari-hari,  fasilitas  administrasi  kependudukan,  dan  banyak  lagi  yang  lain (Suprayitno & Soemitro 2016; Soemitro & Suprayitno 2018; Suprayitno & Soemitro 2018).
Air bersih vital bagi kehidupan suatu wilayah. Air bersih sangat dibutuhkan oleh rumah tangga sebagai bahan baku untuk air minum, air untuk memasak, air untuk mandi, air untuk
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol.2 Edisi Khusus, Desember 2018
mencuci, dan aktivitas pokok lainnya. Di wilayah perdesaan air bersih bisa didapatkan dengan sangat  mudah  dari  sumur,  sungai  atau  mata  air.  Lain  halnya,  di  wilayah  perkotaan  tidak mungkin  masing-masing  unit  rumah  tangga,  unit  kantor,  unit  sekolah,  dan  yang  lain, mengambil  air  bersih  dari  sumur  pribadi.  Jadi,  di  wilayah  perkotaan  perlu  diadakan  suatu Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  Publik  Perkotaan.  Untuk  itu,  perlu  diadakan  suatu  Instalasi Penyediaan Air Bersih. Instalasi Penyediaan Air Bersih Perkotaan pada dasarnya terdiri dari 4 bagian  utama  :  sumber  air  baku,  instalasi  pengambilan  air  baku,  instalasi  pengolahan  air, instalasi  sistem  distribusi  air,  dan  fasilitas  sambungan  rumah  tangga.  Sistem  instalasi  ini secara  teknis  bukan  suatu  obyek  sederhana,  dan  pengadaan,  pengoperasian  maupun pemeliharaan  sangat  tidak  sederhana  dan  mahal.  Sistem  instalasi  ini  sangat  vital  bagi kehidupan.  Oleh  karena  itu  sistem  instalasi  harus  terkelola  dengan  baik  (Priyambodo  & Indaryanto  2017;  Suprayitno  &  Soemitro  2018;  Suprayitno  &  Soemitro  2018a;  Yassin  et  al 2013; PP16/05; PP 122/15).
Di  Indonesia,  Penyediaan  Air  Bersih  menjadi  tugas  pemerintah  kabupaten  dan  kota. Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  ini  dilakukan  oleh  PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum), yang  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  milik  kabupaten  atau  kota.  Sistem PDAM  ini  belum  semuanya  berjalan  dengan  baik.  Permasalahan  utama  yang  terjadi  antara lain  adalah  kemampuan  daerah  untuk  membangun  fasilitas  PDAM,  kemampuan  finansial daerah, kemampun kapabilitas staf PDAM, masalah efisiensi, masalah ketersediaan air baku. Untuk  menghadapi  permasalahan  ini,  Kemeterian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR) mengadakan Program Bantuan bagi PDAM. Program Bantuan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (SatKer PKPAM), DitJen Cipta Karya  di  provinsi.  Setiap  tahun  Satker  tersebut  harus  melakukan  Pengambilan  Keputusan tentang  Pemilihan  Saluran  Program  bantuan  PDAM.  Masalah  ini  ternyata  bukan  masalah sederhana.  Pertimbangan  Pokok  bagi  Pengambilan  Keputusan  perlu  untuk  diidentifikasi (Anonim 2010; Anonim 2016; Huda 2016; PP 122/15; PerMen PUPR 27/16).
Permasalahan  ini,  Program  Bantuan  yang  dilaksnakan  oleh  SatKer  untuk  membantu PDAM, merupakan aspek unik bagi Manajemen Aset Fasilitas Publik. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk dikenali, diketahui dengan baik. Pengetahuan tentang hal ini perlu ditulis di Karya Ilmiah untuk meningkatkn penguasaan kita tentang Manajemen Aset Fsilitas.
Peta  Konsep  adalah  suatu  jaringan  simpul  dan  ruas  yang  merepresentasikan  suatu pengertian  secara  sistematis  atau  merepresentasikan  relasi  semantik  antar  konsep.  Simpul merepresentasikan suatu sub konsep dari konsep besar yang dibahas. Ruas, bisa ruas bertanda panah, merepresentasikan semantik hubungan antara dua konsep yang dihubungkan oleh ruas tersebut    (Daley  2010;  FacDev  2010;  Scwhendimann  2014).  Teknik  Pemetaan  Konsep  ini akan  dipakai  secara  sederhana  dalam  melakukan  analisis  untuk  merumuskan  Pertimbangan Umum Pengambilan Keputusan yang merupakan obyek penelitian ini.
Makalah  ini  menyampaikan  hasil  penelitian  dalam  menyusun  Pertimbangan  Umum Pengambilan  Keputusan  bagi  Penyusunan  Program  Tahunan  Bantuan  Fasilitas  Fisik  bagi PDAM.

## METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengikuti  urutan  tahap  analisis  sebagai  berikut  : perumusan  tujuan  penelitian,  identifikasi  permasalahan  global  dalam  urusan  ini,  identifikasi permasalahan utama pengambilan keputusan, penyusunan pertimbangan umum  pengambilan keputusan.
Data  yang  dibutuhkan  berupa  data  sekunder  dan  data  primer  yang  didapatkan  dari wawancara  dengan  Satuan  Kerja.  Data  tersebut  kemudian  dikumpulkan  untuk  diproses dengan menggunakan Teknik Pemetaan Konsep.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018

## ANALISIS

## Komponen Analisis
Pengambilan  Keputusan,  di  Satuan  Kerja  Bantuan  PDAM  Direktorat  Jendral  Cipta Karya  di  Provinsi  Jawa  Timur,  merupakan  pertemuan  antara  Tugas  Satuan  Kerja,  Nilai Anggaran  Tahunan  Bantun,  Kebijakan  Kementerian  PUPR  tentang  Layanan  Air  Bersih, Kondisi PDAM Tinjauan, Usulan Program Bantuan oleh PDAM, Kondisi Pemerintah Daerah Terkait, dan Jumlah Anggaran Tahunan.
Oleh karena itu Komponen Analisis akan terdiri dari : Sistem Fasilitas Penyediaan Air Bersih, Tugas Pokok Satuan Kerja, Permasalahan Umum Pengambilan Keputusan, Kebijakan Kementerian  PUPR,  Variasi  Nilai  Tahunan  Anggaran  Bantuan,  Kondisi  PDAM,  Usulan PDAM, dan Kondisi Pemerintah Daerak terkait.

## Sistem Fasilitas Penyediaan Air Bersih
Secara umum Fasilitas Penyediaan Air Bersih bisa digolongkan menjadi dua : berbasis Instalasi Pengolahan Air Skala Kota dan berbasis Instalasi Pengolahan Air Sederhana. Kedua tipe sistem tersebut,  pada dasarnya mengandung  urutan proses  yang sama :  pengambilan air baku,  pengolahan  air  baku,    penyimpanan  air  bersih  hasil  olahan  (tandon),  saluran pendistribusian  air  bersih  dan  sambungan  pemakaian  air  bersih  (Priyambodo  &  Indaryanto 2017; PP 16/05; PP 122/15; Puslitbang P&P 2016; Winkle 2004; Yainahu et al 2016; Yassin et al 2013).
Di  Indonesia,  praktis  dimana  saja,  air  baku  PDAM  diambil  dari  air  permukaan  yang berupa sungai dan danau. Di beberapa PDAM tertentu, sumber air baku bisa didapat dari mata air  besar  atau  sungai  bawah  tanah.  Di  kota-kota  besar  yang  kebanyakan  terdapat  dipinggir pantai, air sungai sudah sangat kotor. Jadi disini kerja Instalasi Pengolahan Air menjadi cukup berat.  Di  negara  lain,  misal  Singapura,  Saudi  Arabia,  dimana  air  permukaan  sangat  sulit didapatkan  dengan  cukup,  melakukan  pengambilan  air  baku  dari  laut  yang  kemudian  diolah melalui proses  desalinisasi  (JETRO 2018; PP 16/05;  PP 122/15;  Seah 2015;  Wardhana et  al 2013; Yainahu et al 2016; Yassin et al 2013).
Instalasi  Pengolahan  Air  secara  umum  terdiri  dari  dari  3  bagian  utama  :  instalasi pengambil  air  baku,  instalasi  pengolahan  air,  dan  instalasi  tandon  air. Sedangkan  Sistem Pengolahan  Air  Bersih  mengandung  enam  rangkaian  proses,  yakni  :  koagulasi,  flokulasi, sedimentasi,  filtrasi,  disinfeksi,  dan  floridasi.  Sesudah  proses  floridasi,  air  sudah  dianggap bersih dan sehat untuk bisa didistribusikan sebagi air bersih ke rumah tangga. Unutk menjaga stabilitas  penyediaan  air,  sebelum  didistribusikan,  air  disimpan  didalam  tandon  air  kapasitas besar (Priyambodo & Indaryanto 2017; PP 16/05; PP 122/15; Puslitbang P&P 2016; Winkle 2004; Yainahu et al 2016; Yassin et al 2013).
Air  Bersih  yang  dihasilkan  oleh  Instalasi  Pengolahan  Air  kemudian  didistribusikan  ke pelanggan  melalui  suatu  Jaringan  Transmisi  dan  Jaringan  Distribusi  (Priyambodo  & Indaryanto 2017; Wardhana et al 2013; Yainahu et al 2016; Yassin et al 2013).
Tanggung  jawab  penyediaan  air  bersih  ditugaskan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota.  Layanan  ini  merupakan  layanan  berbayar  yang  membutuhkan  investasi  yang  sangat besar  dan  dengan  jangka  waktu  balik  modal  yang  sangat  lama  atau  bahkan  harus  disubsidi. Padahal  Penyediaan  Air  Minum  bagi  Wilayah  Perkotaan  merupakan  kebutuhan  vital.  Maka demi kesehatan kelangsungan pelayanan, pengelolaan urusan ini dilakukan oleh suatu  Badan Usaha Milik Daerah yang dinamakan PDAM (PerMen Pu 18/07; PP 122/15; UU 23/14).

## Tugas Pokok Satuan Kerja PKPAM
Tugas  Pokok  Satuan  Kerja  Bantuan  PDAM  adalah  mengorganisir  Dana  Bantuan Tahunan dari Kementerian PUPR. Dana Bantuan harus digunakan untuk pengembangan atau penyempurnaan  fasilitas  fisik  PDAM.  Pada  setiap  tahun  anggaran,  Kementerian  PUPR
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol.2 Edisi Khusus, Desember 2018
mengariskan  tema  bantuan  terkait  kebijakan  nasional  pencapaian  penyediaan  air  bersih. Program  Bantuan  Tahunan  disusun  terutama  atas  dasar  Usulan  PDAM,  Kondisi  PDAM, Kebijakan Pusat, dan Ketersediaan Data. Setiap tahun SatKer harus melakukan Pengambilan Keputusan untuk memilih Usulan PDAM yang mana yang akan dipilih.

## Prinsip Dasar Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan sangat sering diartikan sebagai suatu proses pemilihan alternatif terbaik  dari  sekian  alternatif  yang  ada.  Berarti  didalam  proses  terdapat  alternatif  pilihan, kriteria  pemilihan,  bobot  kriteria  pemilihan,  nilai  kriteria  pemilihn.  Hal  ini,  bisa  disebut sebagai  analisis  multikriteria.  Kriteria  pemilihan  disusun,  ditentukan  atau  dibangun berdasarkan  Pertimbangan  Pokok  bagi  Pengambilan  Keputusan  (Hanson  1994;  Monahan 2000; Turpin & Marais 2014).

## Permasalahan Umum Pengambilan Keputusan
Permasalahan  Utama  PDAM  bagi  SatKer  PKPAM  antara  lain  tidak  semua  selalu mempunyai  hubungan  yang  baik  dengan  SatKer,  data  kondisi  PDAM  tidak  selalu  tersedia dengan baik, pemerintah kabupaten kota tidak selalu menunjukkan sikap untuk komit. Konsep Permasalahn ini  bisa dipetakan pada Gambar 1 sebagi berikut.

## Gambar 1. Peta Konsep Permasalahan Pengambilan Keputusan

## Kebijakan Kementerian PUPR
Kebijakan  Kementerian  PUPR  untuk  urusan  PDAM  bisa  berubah-ubah  setiap  tahun. Beberapa  kemungkinan  kebijakan  :  perluasan  cakupan  layanan,  efisiensi  layanan, pengurangan kebocoran, dan lain sebagainya.

## Nilai Anggaran Bantuan Tahunan
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Jumlah Anggaran Bantuan Tahunan untuk PDAM di Jawa Timur bervariasi dari tahun ke tahun pada kisaran angka Rp. 500 juta.

## Usulan Tipikal PDAM
Tipikal  Komponen  Usulan  Bantuan  dari  PDAM  :  mengatasi    kebocoran  perpipaan, bantuan penambahan kapasitas instalasi pembersihan air.

## Permasalahan Umum PDAM
Permasalahan Umum  Utama bagi  PDAM Jawa  Timur adalah :  tidak semua kabupaten dan  kota  mampu  membiayai  infrastruktur  PDAM,  belum  tentu  semua  PDAM  mampu
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
mengoperasikan  fasilitas  IPA  dengan  baik,  biaya  operasi  bisa  lebih  besar  dari  pada pendapatan,  SDM  operasi  bisa  lemah  sehingga  tidak  mampu  melakukan  operasi  dan pemeliharaan  dengan  baik  dengan  alat  yang  ada,  sumber  air  baku  bisa  sangat  terbatas, terjadinya  kebocoran  jaringan,  sumber  air  baku  seyogyanya  diambil  dari  sumber  berikut dengan urutan prioritasmata air – embung – sungai – sumur bor terakhir, tarif sering sulit naik karena masalah politis.
Di  Jawa  Timur,  PDAM  Madura,  Pacitan,  Trenggalek,  secara  umum  mengalami kesulitan air baku.
Sistem  Pengadaan  Air  secara  umum  terdiri  dari  :  sumber  air  baku,  intake,  tandon masuk, proses pengolahan air baku, tandon keluar, saluran transmisi, jaringan pipa distribusi, sambungan rumah.

## Kondisi Pemerintah Daerah Terkait PDAM
Kondisi Pemerintah Daerah terkait urusan PDAM bisa bermacam-macam. Ada kabupaten yang mempunyai  kapasitas  finansial dan kapasitas manajemen  yang tinggi  ada  yang rendah. Ada  kabupaten/kota  yang  mempunyai  perhatian  yang  tinggi  terhadap  PDAM  ada  yang rendah.  Ada  kabupaten/kota  yang  mempunyai  sikap  perhatian  terhadap  kerjasama  bantuan yang tinggi ada yang rendah.

## Pertimbangan Pokok bagi Pengambilan Keputusan
Pengambilan  Keputusan  adalah  tentang  Pengolahan  Usulan  PDAM  menjadi  Usulan Terpilih. Didalam pengolahan usulan bisa terdapat proses pemilihan dan perubahan usulan.
Dari  hasil  survei  dan  wawancara  bisa  disimpulkan  bahwa  Pertimbangan  Pokok  bagi Pengolahan  Usulan  untuk  disetujui,  seyogyanya  terkait  empat  hal  utama  :  Kebijakan Kementerian PUPR, Usulan PDAM, Ketersediaan Dana Tahunan,  Kondisi PDAM Pengusul, Komitmen Pemda terkait.
Kebijakan Kementerian PUPR : komponen Usulan mana yang sesuai dengan Kebijakan Kementerian PUPR.
Ketersediaan  Dana  :  komposisi  usulan  mana  yang  sesuai  dengan  Ketersediaan  Dana. Ketersediaan Dana juga dikelompokkan per jenis kegiatan.
Kondisi  PDAM  :  apakah  Usulan  suatu  PDAM  sesuai  atau  logis  dilihat  dari  Kondisi PDAM  :  kondisi  teknis  fasilitas,  kondisi  keuangan,  kondisi  manajemen,  kondisi  kapabilitas petugas teknis, kemampuan operasional, kemampuan pemeliharaan.
Komitmen Pemda : apakah Pemda mempunyai komitmen yang cukup untuk membantu menangani  PDAMnya,  karena  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  penyediaan  air  bersih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

## Model Awal Metoda Pengambilan Keputusan
Model  Awal  Metoda  Pengambilan  Keputusan  bisa  digambarkan  sebagai  suatu  proses untuk  merubah  Usulan  PDAM  menjadi  Usulan  Realisasi.  Usulan  PDAM  harus  diolah berdasarkan 4 kelompok pertimbangan utama :  Kebijakan Kementerian PUPR, Ketersediaan Dana, Kondisi PDAM dan Komitmen Pemda.
Didalam proses  penentuan Usulan Realisasi,  Usulan PDAM bisa  diproses dalam bentuk dirubah,  diprioritasikan  atau  dihapuskan.  Model  Awal  Metoda  Pengambilan  Keputusan disampaikan pada Gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2 . Konsep Model Awal Pengambilan Keputusan

## PENUTUP
Pada  akhirnya  penelitian  ini  bisa  menghasilkan  beberapa  kesimpulan  utama    sebagai berikut :
 Untuk  membantu  operasional  PDAM  dibentuklah  SatKer  PK  PAM  DitJen  Cipta Karya, ditiap provinsi.
 Tugas Utama SatKer PK PAM adalh memberikab bntuan finansial dn teknis.
 Permasalahan  utama  PDAM  :  kemampuan  operasional  teknis,  air  baku,  kebocoran jaringan, pendapatan lebih kecil dari biaya, tarif susah naik.
 Permasalahan  Utama  Pengambilan  Keputusan  memutusakan  Program  Tahunan Bantuan  dengan  memepertimbangkan  Usulan  PDAM,  Kondisi  PDAM,  Komitmen Pemda, Kebijaka  PUPR, Ketersediaan Dana.
 Pemikiran  Awal  Metoda  Pengambilan  Keputusan  berupa  Pengolahan  bersamaan dengan Pemilihan Usulan Program.
Penelitian ini seyogyanya dikembangkan kearah : memahami lebih baik tentang sistem penyediaan  air  bersih,  memahami  permasalahan  air  baku  permukaan,  memahami  lebih  baik tentang PDAM, memahami lebih lanjut tentang sistem penyediaan air non PDAM, memahami lebih baik tentang Instalasi Pengolahan Air.
Catatan. Makalah  ini  disampaikan  pada  Konferensi  UNIID  2018  pada  tanggal  12-13  September  2018  di Balikpapan,  yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  Mulawarman,  Samarinda.  Pada  saat  makalah  ini  ditulis Satker  DitJen  Cipta  Karya  masih  disebut  sebagai  SatKer  PKPAM  :  Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan  Air Minum. Tidak lama setelah makalah ini selesai dipresentasikan, Satker PKPAM telah berubah namanya menjadi SatKer PSPAM :  Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum, dengan tugas yang masih sama. Oleh karena itu, penyebutan nama SatKer pada makalah ini masih dipertahankan dengan nama yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim  (2010).  “Gambaran  Permasalahan  PDAM”. Kumpulan  Artikel  Media  Masa,  Opini Analisa Daily, 29 Desember 2010 . Anonim  (2016).  “10  Miliar  Rupiah  unutk  PDAM”. Tirta  Pakuan,  21  Juli  2016,  Website PDAM Kota Bogor.
Daley,  B.J.  (2010).  “Concept  Maps  :  Practice  Applications  in  Adult  Education  and  Human Resources  Development”. New  Horizons  in  Adult  Education  and  Human  Resources Development, 24 (2-4), 30-36 .
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
FacDev (2010).  “Concept  Mapping”. Lecture  Notes .  Faculty  Development  and  Instructional Design Center. Northern Illinois University.
Hanson, S.O. (1994). Decision Theory – A Brief Introduction . Royal Institute of Technology (KTH). Stockholm.
Hermanto, J., Yusuf, W. & Jati, D.R. (2014). “Evaluasi dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum Sungai Sengkuang PDAM Tirta Pancur Aji Kota Sanggau”. Makalah Tugas Akhir . Program Studi Teknik Lingkungan. Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
Huda,  Larissa  (2016).  “Pemerintah  Susun  Dana  Hibah  untuk  PDAM”. Tempo.co,  Bisnis, Jumat, 19 Februari 2016 . JETRO (2018). Japanese Companies Profile – January 9th, 2018 . Japan External Trade Organization. Tokyo.
Monahan, George E. (2000). Management Decision Making. Spreadsheet modelling, analysis and application . Cambridge University Press. Cambridge. PerMen  Kes  32/17. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  32  Tahun  2017  tentang  Standar Baku  Mutu  Kesehatan  Lingkungan  dan  Persyaratan  Kesehatan  Air  untuk  Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum . Permen  PU  18/07. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  18/PRT/M/2007  tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum . PerMen  PU  18/12. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  18/PRT/M/1012  tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. PerMen  PUPR  10/16. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 10/PRT/M/2016  tentang Pemberlakuan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia Bidasng Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum . PerMen  PUPR  19/16. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 19?PRT/M/2016  tentang  Pemberian  Dukungan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum . PerMen  PUPR  25/16. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 25/PRT/M/2016  tentang  Pelaksanan  Penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha . PerMen  PUPR  27/16. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Mimum.
PP  121/15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  121  Tahun  2015  tentang  Pengusahaan  Sumber Daya Air .
PP  122/15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  122  Tahun  2015  tentang  Sistem  Penyediaan  Air Minum . PP  16/05. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005  tentang  Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum .
Priyambodo,  E.A.  &  Indaryanto,  H.  (2017).  “Perancangan  Unit  Instalasi  Pengolahan  Air Minum Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember”. Jurnal Teknik ITS, Vol. 6, No 1 (2017), D51-D56 . Puslitbang  P&P  (2016). Instalasi  Pengolahan  Air  Sederhana .  Puslitbang  Perumahan  dan Permukiman. Badan Penelitian dan Pengembangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bandung.
Seah,  Harry  (2015).  “The  Singapore  Water  Story,  Turn  Vulnerability  into  Strategic Advantage”. Water for All, Conserve, Value, Enjoy . Public Utilities Board. Singapore.. Soemitro,  R.A.A.  &  Suprayitno,  H.  (2018).  “Pemikiran  Awal  tentang  Konsep  Dasar Manajemen  Aset  Fasilitas”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas,  Vol.  2, Sup. 1, Juni 2018 .
Suprayitno, H. & Soemitro, R.A.A.(2016). “Infrastructure Asset Management, What UNIID should do ?”. Simposium UNIID I 2016. IPTEK Proceeding Series, No. 5 (2017)
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol.2 Edisi Khusus, Desember 2018
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure  Asset  Management”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas, Vol. 2, No. 1, Maret 2018 . Schwendimann,  B.  (2014).  Concept  Mapping.  Pada  R.  Gunstone  (Ed.). Encyclopedia  of Science Education . Turpin, S.M. & Marais, M.A. (2014). “Decision-Making : Theory and Practice”. ORiON, Vol. 20 (2), 2014, pp. 143-160 . UU 11/74. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan . UU 23/14. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Wardhana,  I.W.,  Budihardjo,  M.A.  &  Adhesti,  S.  (2013).  “Kajian  Sistem  Penyediaan  Air Bersih Sub Sistim Bribin Kabupaten Gunung Kidul”. Jurnal Presipitasi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013 .
Winkle, Laura (2004). “Water Treatment Plant”. Activity Kid 4 . School of Civil Engineering,
Queensland University of Technology. Brisbane.
Yainahu, R.R.Z., Mananoma, T. & Wisan, E.M. (2016). “Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih  di  Desa  Men  Likupang  Timur  Kabupaten  Minahasa  Utara  Provinsi  Sulawesi Utara”. Jurnal Sipil Statik, Vol. 4, No. 2, Februari 2016 (135-144).
Yassin, M.O., Kawet, L., Halim, F. & Jasin, M.I. (2013). “Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih untuk Zona Pelayanan IPA Pololodaa Kota Gorontalo”. Jurnal Sipil  Statik, Vol. 1, No. 12, November 2013, (800-806).