INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8321-8329 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Masyarakat dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi

## di Desa Pasar Seluma
Mardhatillah 1 ✉ , Handyka Pribowo Putra 2
Universitas Bengkulu
Email: lalascell20@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pasar Seluma merupakan daerah yang terletak di pesisir barat provinsi Bengkulu memiliki kawasan hutan lindung yang telah dirawat dari jangka waktu yang panjang. Berada di posisi starategis, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam terutama yang berasal dari pantai. Namun hal ini menjadi pelik ketika perusahaan PT. Faminglevto Bakti Abadi masuk tahun 1973 untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir besi di pantai pesisir desa. Kawasan cagar alam Pasar Seluma terletak di pesisir kabupaten Seluma yang merupakan daerah rawan terhadap bencana yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai ‘Pagar hidup alami’. Menurut Undang -Undang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya melindungi kawasan tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus ini, ditengah permasalahan lingkungan serta inkonsistenan peraturan,  masyarakat  Pasar  Seluma  melakukan  berbagai  aktivitas-aktivitas  dengan  tujuan  menolak operasional  PT.  Faminglevto  Bakti  Abadi  untuk  mempertahankan  wilayah  konservasi  yang  ada. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  yang  melibatkan  pencarian  dan pengumpulan data secara kolektif melalui observasi lokasi dan wawancara dengan responden serta pendekatan kasus. Penlitian ini akan mengkaji peran masyarakat setempat yakni Masyarakat Desa Pasar Seluma  dalam  upaya  mempertahankan  kawasan  cagar  alam  dari  aktivitas  pertambangan  yang berpotensi  merusak  lingkungan  serta  bagaimana  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  PT. Faminglevto Bakti Abadi.
Kata Kunci: Konservasi, Konflik, Sumber Daya Alam, Masyarakat

## Abstract
Pasar Seluma is located on the west coast of Bengkulu province and has a protected forest area that has  been  maintained  for  a  long  time.  Being  in  a  strategic  position,  it  gives  the  community  the opportunity  to  manage  natural  resources,  especially  those  from  the  coast.  However,  this  became complicated when the company PT Faminglevto Bakti Abadi entered in 1973 to carry out iron sand mining activities on the coast of the village. The Pasar Seluma Nature Reserve is located on the coast of Seluma district, a disaster-prone area that can actually function as a 'natural living fence'. According to the Law on Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, protecting these areas is the responsibility  and  obligation  of  both  the  government  and  the  community.  In  this  case,  amidst environmental problems and regulatory inconsistencies, the people of Pasar Seluma carried out various activities with the aim of rejecting PT.FBA's operations to defend the existing conservation area. This research uses an empirical legal research method that involves searching and collecting data collectively through site observations and interviews with respondents as well as a case approach. This research will examine the role of the local community, namely the Pasar Seluma Village Community, in efforts to defend the nature reserve area from mining activities that have the potential to damage the environment and how legal violations committed by PT Faminglevto Bakti Abadi.
Keywords: Conservation, Conflict, Natural Resources, Society

## PENDAHULUAN
Konflik yang terjadi antara masyarakat di Pasar Seluma dengan PT. Faminglevto Bakti Abadi  (PT.  FBA)  memang  mencerminkan  kompleksitas  hubungan  antara  pemanfaatan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat lokal. Pasar Seluma, yang terletak di pesisir barat  Provinsi  Bengkulu,  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang  besar,  terutama  di kawasan hutan lindung yang telah  dirawat oleh masyarakat  setempat  selama bertahun- tahun. Namun, masuknya PT. Faminglevto Bakti Abadi pada tahun 1973 untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir besi di pantai pesisir desa telah memicu konflik yang panjang. Konflik ini muncul karena adanya ketidaksepakatan antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pertambangan tersebut. Masyarakat setempat merasa bahwa aktivitas pertambangan tersebut mengancam lingkungan mereka, merusak ekosistem pantai yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta  merugikan  mata  pencaharian  tradisional  seperti  perikanan.  Selain  itu,  masalah kompensasi dan pembagian manfaat dari hasil tambang juga menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan.
Di  sisi  lain,  perusahaan  pertambangan  mengklaim  bahwa  aktivitas  mereka memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah tersebut, menciptakan lapangan kerja, dan
berkontribusi  terhadap  pembangunan  daerah.  Namun,  konflik  terus  berlanjut  karena ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tentang bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.
Selain dampak lingkungan yang serius, kekhawatiran akan dampak sosial juga muncul, seperti hilangnya lahan tradisional, konflik atas akses sumber daya, dan perubahan sosial ekonomi yang tidak diinginkan. Temuan dari WALHI Bengkulu juga menunjukkan bahwa PT. Faminglevto Bakti Abadi diduga tidak mematuhi prosedur administrasi yang seharusnya ditempuh  dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Ini  menunjukkan  adanya  ketidakpatuhan perusahaan  terhadap  regulasi  dan  standar  yang  telah  ditetapkan  untuk  melindungi lingkungan  dan masyarakat  lokal. Rencana penambangan  yang mencakup  wilayah yang berbatasan dengan kawasan Cagar Alam juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak serius terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dilindungi. (WALHI Bengkulu, 2022).
Sesuai dengan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kawasan suaka alam salah satunya  adalah cagar alam. Kawasan cagar alam mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Pada  November  2021  lalu  alat-alat  berat,  truk-truk  berukuran  besar  memobilisasi peralatan untuk pertambangan pasir besi masuk ke Desa Pasar Seluma. Mobilisasi alat-alat menambang  pasir  besi  ini  meresahkan  masyrakat,  tidak  ada  sosialisasi  secara  terang- terangan  yang  disampaikan  oleh  PT.  FBA  kepada  masyarakat  desa  Pasar  Seluma. Selanjutnya  pada  23  Desember  2021,  masyarakat  desa  Pasar  Seluma  menggelar  aksi penolakan  tambang  pasir  besi  milik  PT.  FBA.  Masyarakat  kemudian  membangun  tenda darurat di daerah yang direncakan ditambang untuk mencegah alat tambang beroperasi, dan menuntut aktivitas pertambangan agar dihentikan.
Tindakan yang dilakukan oleh PT.FBA apabila merujuk pada pasal 19 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya adalah sebuah bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Maka dari itu masyarakat juga memiliki peran yang besar dalam memastikan kawasan tersebut tetap lestari.
Maka  dari  itu  penulisan  artikel  ini  akan  mengkaji  bagaimana  peran  masyarakat setempat  yakni  Masyarakat  Desa  Pasar  Seluma  dalam  upaya  mempertahankan  kawasan cagar  alam  dari  aktivitas  pertambangan  yang  berpotensi  merusak  lingkungan  serta bagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT.FBA.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  yang  melibatkan pencarian dan pengumpulan data secara kolektif melalui observasi lokasi dan wawancara dengan responden serta pendekatan kasus (Case Approach).
Dalam melakukan penelitian sumber hukum yang digunakan adalah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan-peraturan yang sejalan dengan penelitian ini.
Pengumpulan  data  dilakukan  di  Desa  Pasar  Seluma  pada  bulan  Desember    2022 dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam aktivitas demonstrasi terhadap PT. FBA, Aktivis WALHI Bengkulu yang melakukan advokasi terhadap masyarakat seluma, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
Penelitian hukum empiris akan mengumpulkan data-data, membandingkan data, dan menganalisis  data yang telah  dikumpulkan melalui  observasi. Hasil  dari pnelitian hukum empiris akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang diambil melalui kajian lapangan dan analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  selanjutnya  dapat  memberikan rekomendasi kebijakan atau saran untuk perbaikan sitem hukum atau isu yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan konservasi secara umum adalah suatu  ruang/wilayah yang diklasifikasikan untuk  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  mengelola  sumberdaya  alam  dan ekosistemnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia (Nuraeni,  2023).  Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  disebutkan  bahwa  konservasi sumber  daya  alam  hayati  adalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  hayati  yang pemanfaatannya  dilakukan  secara  bijaksana.  Tujuannya  adalah  untuk  menjamin kesinambungan  persediaannya  dengan  tetap  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas keanekaragaman  serta  nilai-nilainya.  Artinya,  pendekatan  konservasi  dalam  pengelolaan sumber daya alam hayati bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dapat  digunakan  secara  berkelanjutan,  tanpa  mengorbankan  keberlangsungan  atau kualitasnya  di  masa  depan.  Hal  ini  mencakup  pengelolaan  yang  bijaksana,  dimana pemanfaatan  sumber  daya  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kapasitas  regenerasi alami dan ekologi setempat. Selain itu, konservasi juga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati, serta nilai-nilai ekologis, sosial, dan budaya
yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk menjaga kelestarian habitat, memelihara populasi spesies yang terancam punah, serta melestarikan ekosistem alami yang menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan.
Di  Provinsi  Bengkulu  kawasan  konservasi  terletak  hampir  disetiap  kabupaten/kota yang  ada. Diantaranya adalah kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten  Bengkulu Utara, Taman Wisata Alam Pantai Panjang Kota Bengkulu, Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota  Bengkulu,  dan  Cagar  Alam  Pasar  Seluma.  Menurut  data  yang  diperoleh  dari  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Cagar Alam Pasar Seluma memiliki luas Kawasan sebanyak  159  hektar  dengan  dasar  penetapan  SK  Menhut  No.113/Menhut-II/2011  pada tanggal 18 Maret 2011 (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, 2017).
Kawasan  Cagar  alam  Pasar  Seluma  terletak  di  pesisir  kabupaten  Seluma  yang merupakan  daerah  rawan  terhadap  bencana  yang  sebenarnya  dapat  berfungsi  sebagai ‘Pagar  hidup  alami’  yang  bisa  mengurangi  dampak  terjangan  bencana  tsunami  (WALHI Bengkulu, 2021). Namun hal ini saat ini menjadi hal yang berpotensi hilang  dikarenakan aktivitas  pertambangan  yang  dilakukan  oleh  PT.FBA  yang  melakukan  aktivitas  untuk menambang biji pasir besi yang separuh lokasinya berada di Kawasan cagar alam tersebut. Hal ini sesuai dengan surat Edaran Dirjen Planologi MENHUT RI No : S.7006/VII/PHK/2014 yang diperkuat oleh hasil monitoring dan evaluasi KPK RI tentang Penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015.
Temuan dari groundcheck yang dilakukan oleh WALHI Bengkulu yang menyatakan bahwa wilayah izin PT Faminglevto Bakti Abadi berada di dalam kawasan Cagar Alam Desa Pasar Seluma merupakan indikasi serius tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya. Tindakan ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  tersebut,  segala  bentuk aktivitas  yang  berpotensi  merusak  kawasan  konservasi,  termasuk  cagar  alam,  haruslah dilarang. Kawasan cagar alam memiliki status perlindungan khusus sebagai kawasan yang sangat  penting  untuk  menjaga  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistemnya.  Masuknya aktivitas  eksplotasi  seperti  yang  dilakukan  oleh  PT.  Faminglevto  Bakti  Abadi  dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam keberlangsungan hayati kawasan tersebut.
Permasalahan  antara  masyarakat  di  sekitar  Pasar  Seluma  dengan  PT.  Faminglevto Bakti Abadi memang mencakup dua isu utama yang sangat sensitif: dampak lingkungan dan  sosial  dari  aktivitas  pertambangan,  serta  kepatuhan  perusahaan  terhadap  prosedur administrasi dan regulasi yang berlaku. Masyarakat meyakini bahwa aktivitas pertambangan yang direncanakan oleh PT. Faminglevto Bakti Abadi akan berdampak buruk terhadap mata pencaharian mereka yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar pantai. Aktivitas pertambangan dapat merusak ekosistem pantai dan mengganggu keseimbangan ekologi, sehingga mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.
Kesalahan lokasi izin yang berada di dalam kawasan cagar alam juga menunjukkan kekurangan perusahaan ini dalam perizinan dan harus menjadi perhatian bagi pengawasan pihak berwenang. Ini menandakan adanya kegagalan dalam melindungi dan mengawasi kawasan konservasi dari ancaman aktivitas yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan instansi terkait lainnya, untuk segera mengambil tindakan yang tepat guna menangani pelanggaran  ini.  Langkah-langkah  penegakan  hukum  harus  diambil  untuk  menegakkan aturan yang ada dan menghentikan aktivitas yang merusak tersebut
Selain  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap  proses  perizinan  dan pengawasan  guna  mencegah  terulangnya  kasus  serupa  di  masa  depan  dan  menjaga keberlanjutan kawasan konservasi yang sangat penting bagi keberlangsungan hayati dan ekosistem.Selain itu, menurut UU ini Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah dan masyrakat. Dalam kasus ini, ditengah permasalahan izin dan inkonsistenan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, masyarakat Pasar Seluma melakukan  berbagai aktivitas-aktivitas dengan tujuan menolak operasional PT.FBA.
Masyarakat  setempat  pada  awalnya  melakukan  demonstrasi  kepada  pemerintah setempat namun respon yang diberikan tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Kemudian masyarakat  berunjuk rasa dengan bermalam di pintu masuk area  pertambangan  untuk memboikot  aktivitas  pertambangan.  Masyarakat  setempat  menyatakan  bahwa  PT.FBA adalah perusahaan yang bandel, karena tidak mematuhi perintah Gubernur Bengkulu untuk berhenti  beroperasi  yang  telah  mengeluarkan  surat  rekomendai  kepada  Menteri  ESDM, Nomor 540/1317/B.1/2022 serta tak memathu Surat Edaran Bupati Seluma untuk melakukan penghentian sementara aktivitas pertambangan.
Hingga  pada  akhirnya  perwakilan  masyarakat  pasar  seluma  sempat  mendatangi kantor-kantor  pemerintah  yang  berdomisili  di  Jakarta.  Salah  satunya  adalah  Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan Presiden Jokowi (Wicaksono, 2023). Selian itu, perwakilan masyarakat juga mengirimkan surat kepada Ombusdman Perwakilan Bengkulu yang berisi dugaan malaadministrasi pertambangan yang dilakukan oleh PT.FBA (Ahmad Supardi, 2022).
Salah  satu  warga  Pasar  Seluma  menyatakan  bahwa  Pemerintah  seolah-olah  lebih mementingkan  investasi  daripada  kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di  daerah  pesisir. Masyarakat  menyatakan  bahwa  mata  pencaharian  mayoritas  masyarakat  Pasar  Seluma adalah nelayan dan komoditas utama mata pencaharian masyarakat adalah Remis (kerang). Aktivitas pertambangan menganggu ekosistem Remis, sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan pencaharian (Wawancara BEM FH UNIB, 2022). Jika ditinjau secara das sollen,  maka  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan pembangunan  atau  investasi  tidak  merugikan  atau  mengorbankan  kesejahteraan masyarakat lokal. Ini mencakup penilaian dampak lingkungan yang cermat dan konsultasi yang luas dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
Hal ini juga didasarkan bahwa pada mulanya Pemerintah Provinsi Bengkulu sempat menurunkan  tim  Terpadu  ke  lokasi  pertambangan.  Dalam  hasilnya  di  lokasi  terdapat aktivitas penggalian dengan alat-alat berat dan tumpukan hasil pertambangan. Serta Tim ini  juga  menemukan  bahwa  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  yakni  ada  pembuangan limbah hasil tambang yang dibuang ke sungai dengan jarak aktivitas tambang hanya 30 meter (Press Realese Polkastart BEM FH UNIB, 2022).
Berdasarkan data yang diperoleh  dari hasil kajian dan analisis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu dan beberapa informasi dari sumber berbasis website Kementerian ESDM  RI,  disebutkan  informasi  tentang  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP),  Kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha yang melakukan pertambangan, berikut informasinya (Komnas Perempuan, 2022):
1. PT.  FBA  tidak  mengindahkan  keputusan  yang  dilekuarkan  oleh  Bupati  Nomor  467 tahun 2010, berdasarkan keputusan ini yang memuat terkait Persetujuan Peningkatan Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  Eksplorasi  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Faminglevto Bakti Abadi seluas 168 Ha.
2. Selanjutnya  PT.FBA  terindikasi  tidak  melakukan  kewajiban  yang  dimuat  dalam keputusan nomor 467.
3. Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor  1343.Pm/04/DJB/2016  tentang  Penetapan  IUP  Clear  and  Clean  ke- sembilan belas dan daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota tertanggal
5 oktober 2016, salahs atunya adalah IUP PT.FBA
4. Lokasi izin berada di dalam kawasan cagar alam
5. Tidak melakukan sosialisasi oleh pihak FBA maupun pemerintah
6. Saat pembubaran aksi demonstrasi oleh masyarakat melibatkan aparat kepolisian dan Densus 88 hingga menyebabkan kerusakan dan kekerasan fisik terhadap aksi massa.
PT.  FBA  melalui  kuasa  hukumnya,  Husni  Thamrin  sempat  menyatakan  adanya ancaman pidana berdasarkan pasal 162 UU Minerba terhadap aksi yang dilakukan warga (Komnas Perempuan, 2023). Dalam pasal 162 UU Minerba dijelaskan bahwa Setiap orang yang  merintangi  atau  mengganggu  keglatan  Usaha  Pertambangan  dari  pemegang  IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Namun  masyarakat  sPasar  Seluma menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Seluma adalah upaya dalam melindungi kelangsungan lingkungan hidup dan kawasan cagar alam.

## SIMPULAN
Masyarakat  Desa  Pasar  Seluma  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam memastikan keberlangsungan wilayah  konservasi Sumber  Daya Alam di daerah Pesisir Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PT. FBA sebagai aktor dalam pelanggaran hukum dalam kasus ini telah melakukan pelanggaran- pelanggaran  dalam  melakukan  aktivitas  pertambangan  pasir  besi  di  Pasar  Seluma diantaranya  adalah  melanggar  ketentuan  dalam  pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan aktivitas yang dapat merusak kawasan cagar alam pasar seluma serta melakukan maladministrasi berupa tidak patuh terhadap prosedur dalam pengoperasian tambang pasir besi. PT. FBA juga  terindikasitidak  melakukan  kewajiban-kewajibannya  dan  IUP  yang  telah  dicabut melalui  pengumuman  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Nomor  1343.Pm/04/DJB/2016  tentang  Penetapan  IUP  Clear  and  Clean  ke- sembilan  belas.  Selain  itu,  penyelesaian  konflik  semacam  ini  memerlukan  pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan pertambangan. Perlu  dilakukan  dialog  terbuka  dan  jujur  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan berkelanjutan,  yang  memperhitungkan  kepentingan  semua  pihak  serta  menjaga
keberlanjutan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyo,  Wicaksono.  (2023)  Izin  Tambang  Pasir  Besi  Bikin  Warga  Seluma  Tak  Percaya Pemerintah  .  Betahita.  https://betahita.id/news/detail/9697/izin-tambang-pasir- besi-bikin-warga-seluma-tak-percaya-pemerintah.html?v=1704766591
Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya,  (2017).  BKSDA
Bengkulu Evaluasi Kesesuaian Fungsi Dua Kawasan Konservasi. https://ksdae.menlhk.go.id/info/1483/bksda-bengkulu-evaluasi-kesesuaian-fungsi- dua-kawasan-konservasi.html
Komnas Perempuan. (2023). Laporan Pemantauan Pertambangan Pasir Besi Di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Jakarta.
Nuraeni, Irna. (2023) Pengelolaan Kawasan Konservasi Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Universitas Silwangi.
Supardi, Ahmad. (2022) Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma.
Mongabay Situs Berita Lingkungan.
https://www.mongabay.co.id/2022/08/02/masyarakat-pesisir-bengkulu-tolak- tambang-pasir-besi-di-seluma/
Walhi  Bengkulu.  (2021)    Menambang  Bencana  Di  Pesisir  Barat  Provinsi  Bengkulu Kabupaten  Seluma.  https://www.walhibengkulu.or.id/2021/12/03/menambang- bencana-di-pesisir-barat/
Polkastrat  BEM  FH  UNIB.  (2022)  BEM  FH  UNIB  Kunjungi  Pasar  Seluma,  Nyatakan Komitmen Tolak Tambang Pasir Besi. Darah Juang. https://darahjuang.online/bem- fh-unib-kunjungin-pasar-seluma-nyatakan-komitmen-tolak-pasir-besi/
Polkastrat BEM FH UNIB. (2022) Tambang Pasir Besi Diduga Diam-Diam Beroperasi, Ada Aparat Berjaga.
Rakyat
Bengkulu.https://rakyatbengkulu.disway.id/read/519464/tambang-pasir-besi-diam- diam-diduga-beroperasi-ada-aparat-berjaga
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.