## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3406/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Joko Setyoko 1 , Badrun 2 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Article Info Abstract Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 12 July 2022 This  study  aims to determine  the  application  of  wrong  discordant  customary  law  and hakam  in  Dusun  Baru  Village,  Tabir  District,  Merangin  Regency.  To  find  out  the obstacles  faced  in  the  application  of  wrong  discordant  customary  law  and  rights  in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. As well as to find out the efforts of traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. In this research, the location is Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. The reason for choosing this location is because the researcher sees that the Rantau Panjang Inner is the largest mind in Tabir District and still maintains customary laws and rights.
This research was carried out from January to March 2021. The results showed that the application  of  discordant  customary  law  and  hakam  in  Dusun  Baru  Village  Tabir District,  Merangin  Regency  where  violations  of  this  provision  were  subject  to  a maximum fine of one chicken, one bushel of rice and one coconut. , and the height of a goat, forty (40) bushels of rice and a sack of cloth. Constraints faced in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin  Regency,  have  a  low  level  of  public  awareness  of  obedience  to  customary rules, especially the younger generation. Efforts by traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru  Village,  Tabir  District,  Merangin  Regency  include  Approaching  the  Community and Recording Customary Law and Hakam.
Keywords:
Law and Justice, Custom of Contributing Wrong,
Merangin Regency
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 12 July 2022 Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.Untuk mengetahui kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  hukum  dan  hakam  adat  sumbang  salah  di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Serta untuk mengetahui upaya lembaga adat untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasinya adalah  Kelurahan Dusun Baru  Kecamatan Tabir Kabupaten  Merangin.  Alasan  memilih  lokasi  ini  dikarenakan  peneliti  melihat  bahwa Batin  Rantau  Panjang  merupakan  batin  terbesar  di  Kecamatan  Tabir  dan  masih mempertahankan hukum dan hakam adat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021.Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum dan hakam  adat  sumbang  salah  di  Kelurahan  Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir  Kabupaten Merangin dimana pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar- besarnya  seekor  ayam,  satu  gantang  beras  dan  sebuah  kelapa,  dan  setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain.Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap ketaatan akan aturan adat khususnya generasi muda. Upaya lembaga adat untuk  mengatasi  kendala  dalam  penerapan  hukum  dan  hakam  adat  sumbang  salah  di Kelurahan  Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin  diantaranya  dengan Pendekatan dengan masyarakat dan Membukukan hukum dan hakam adat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Joko Setyoko, Universitas Muara Bungo Email: leohisbullah@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sosial tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan  gesekan-gesekan atau perselisihan-perselisihan  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  sengketa  atau  konflik.  Sengketa
dapat terjadi antar pribadi maupun antar kelompok. Sengketa yang timbul di masyarakat dapat mengganggu tatanan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan dalam tatanan masyarakat dapat dipulihkan.
Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa harus ditangani dan hal ini terus mengalami perkembangan. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara maupun forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara.
Beberapa  masyarakat  memiliki  kecenderungan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui pengadilan namun ada pula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum- forum  di  luar  pengadilan.  Selain  lembaga  pengadilan  yang  formal  tersebut,  penyelesaian sengketa  dapat  juga  dilakukan  di  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  mengacu  pada  hukum adat.
Pada  awalnya  pengadilan  dijadikan  sebagai  pilihan  pertama  dan  terakhir  dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan harapan akan memperoleh keadilan sebagaimana secara  normatif  dan  eksplisit  disebutkan  dalam  ketentuan  perundang-undangan.  Akan  tetapi faktanya lembaga peradilan telah terbukti tidak mampu memenuhi harapan masyarakat.
Banyak keluhan yang timbul terhadap kinerja pengadilan yang dinilai formalistic , teknis dan biaya mahal. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif ini, pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang bersengketa.
Menurut  Soerojo  Wignjodipoero  “Hukum  Adat  itu  adalah  merupakan  suatu  kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi  peraturan  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  masyarakat, sebagian  besar  tidak  tertulis,  senantiasa  ditaati  dan  dihormati  oleh  rakyat  karena  mempunyai akibat  hukum  (sanksi)”.  Hukum  adat  merupakan  cerminan  pola  hidup  masyarakat  adat,  yang lahir  secara  langsung  sebagai  penjelmaan  perasaan  hukum  dan  keadilan  di  dalam  masyarakat adat tersebut. Masyarakat Hukum  Adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2).
Adat  Istiadat  adalah  suatu  cara  hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki  bersama  oleh kelompok orang dari generasi ke generasi selanjutnya. Ada pula yang menganggap bahwa adat adalah  keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil  karya  manusia  untuk  memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.
Adat setiap daerah diartikan sebagai adat yang memiliki ciri khas yang ada pada wilayah tersebut.  Adat  daerah  di  Indonesia  sangatlah  beragam,  sebagaimana  dikatakan  oleh Koentjaraningrat bahwa adat daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu adat tidak lepas dari  pola  kegiatan  masyarakat.  Keragaman  adat  daerah  tergantung  pada  faktor  geografisnya. Semakin besar wilayahnya, maka makin komplit perbedaan adat satu sama lainnya.
Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum  Adat  adalah  hukum  tak  tertulis,  hukum  kebiasaan  dengan  ciri  khas  yang  merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Cornelis van Vollenhoven  Hukum  Adat adalah himpunan peraturan  tentang  perilaku  bagi  orang  pribumi  dan  Timur  Asing  pada  satu  pihak  mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah  tidak  tertulis.  Padahal,  dalam  sebuah  negara  hukum,  berlaku  sebuah  asas  yaitu  asas legalitas.  Asas  legalitas  menyatakan  bahwa  tidak  ada  hukum  selain  yang  dituliskan  di  dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila Hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya
dalam  aturan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Diakui  atau  tidak,  namun  Hukum  Adat  juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.
Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Rantau Panjang yang merupakan marga batin. Rantau Panjang dahulu bernama Tanjung Muaro Semayo yang merupakan penduduk yang berasal dari Koto Rayo yang dikenal dengan nama 60 segalo batin yang berarti penduduk yang memiliki 60 kepala keluarga bermarga batin. Dimana Rantau Panjang merupakan marga batin yang masih menjaga adat istiadat.
Dalam  kehidupan  sosial  bermasyarakat,  masyarakat  Kelurahan  Dusun  Baru  masih menggunakan hukum dan hakam adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam kehidupan berumah tangga, bahkan tindak kejahatan dan lainnya. Dimana dalam masyarakat Batin terdapat dua hukum adat yakni Hukum pusako dan hukum lembango.  Hukum pusako adalah hukum raja, suatu hukum kekerasan yang dilakukan oleh raja, bilamana sipelaku tidak mematuhi sanksi hukum yang dibuat oleh hakim adat (nenek mamak)  dan  disitulah  letaknya  seluko  (pepatah)  adat,  yang  iingkar  pulang  ke  rajo  (yang bertangan besi) gunanya raja bertindak demikian, agar wibawa nenek mamak (hakim adat) tetap utuh  dan  dengan  sendirinya  wibawa  hukum  tetap  berdiri  kuat.  Sedangkan  Hukum  Lembago adalah hukum nenek mamak (hakim adat) yang diambil dalam musyawarah dan mufakat dengan mengkaji  terlebih  dahulu,  undang-undang  dan  aturan-aturan  yang  dilanggar  sesuai  dengan pantun seluko:
Baling-baling lapuk ditangkai Pakaian anak raja-raja Bukti maling tertampuk tertangkai Bukti salah undang talando (Muhammad Zen & M. Saleh Hussin, 2020) Berat  ringannya  sanksi  hukum  yang  dikenakan  tergantung  menurut  pasal-pasal  yang dilanggar,  bilamana  keputusan ini  diterima  oleh  sipelaku  dan  diselesaikan  dengan  baik,  maka inilah yang disebut dalam seluko adat yang parah balik ke batin. Disamping para hakim, adat mengenakan  sanksi  hukum  pada  sipelaku,  maka  nenek  mamak  secara  keseluruhan  rneneliti apakah  yang  menyebabkan  sipelaku  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  sengaja  melanggar hukum,  apakah  karena  tekanan  ekonomi  atau  ada  motif  lain,  ataukah  sengaja  membuat kekacauan dalam masyarakat. Maka inilah  yang dinamakan yang tersirat dibalik yang tersurat (yang negatif dibalik yang positif).
Dalam  buku  adat  60  segalo  Batin  yang  merupakan  sumber  hukum  adat  yang  telah dibukukan diketahui bahwa terdapat 28 Pasal hukum adat yang terbagi dalam 4 Pasal di atas 4 Pasal di bawah sebagai induk undang dan 12 pasal anak undang, dengan rincian sebagai berikut: BAB I EMPAT DIATAS
Pasal 1. Upeh Acun ( meracun)
a.  Menghilangkan  nyawa  manusia  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja,  (karmo, mengamo, tekarmo).
b.  Menghilangkan  nyawa  manusia, ternak  :  kerbau,  sapi  dan  sebagainya.  Akibat  dari perbuatan manusia secara tidak langsung (takaremo)
c.  Meracun  temak  kerbau,  sapi  dan  sebagainya  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja (karmo, mengemo, dan takermo).
d.  Meracun  ikan  disungai,  disawah,  dipayo,  didanau,  dilupak  dan  dalam  tebat  ( mengemo).
Pasal 2. Siur Bakar ( pembakaran).
a.  Pembakaran langsung yang dapat merugikan orang lain (mengemo)
b.  Pembakaran tidak langsung yang dapat merugikan orang lain (takaremo).
c.  Dengan sengaja membakar rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah orang lain.
Pasal 3.  Menikam bumi, yaitu berbuat zina dengan wanita tingkat atas menurut jalur keluarga. Pasal 4.  Mencarak telur/ menyunting bunga setangkai. Yaitu berbuat zina dengan wanita tingkat kebawah mcnurut jalur keluarga.
BAB II EMPAT DIBAWAH
Pasal 1.  Dago-dagi, :yaitu: melawan atau Menentang. Pasal 2.  Samun Sakai, yaitu: menya.mun, menodong, merarnpok, mengeroyok.
Pasal 3.  Sumbang Salah, yaitu: perzinaan terhadap yang boleh nikah Menurut hukum sayarak. Pasal 4.  Tikam Bunuh, yaitu: menikam untuk membunuh. BAB. III YANG DUA BELAS Pasal 1.  Umbut ungkal pancung mayo Pasal 2.  Cecak Cibit panjang tangan Pasal 3.  Umbuk Umbal Tipu Dayo Pasal 4.  Bacekak batimbang tangan, Babalah batimbang kato Pasal 5. Mencani Batin di balai Pasal 6. Syak dengki Hasut Fitnah Pasal 7. Sabung judi selang sengketo. Pasal 8. Sumbang Pasal 9. Atak Pasal 10. Manggunjing gunjing Pasal 11. Burung kecik celek mato Pasal 12. Gatal mulut
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan kajian pada hukum dan hakam adat  sumbang  salah,  dimana  yang  menjadi  ruang  lingkup  sambang  salah  yaitu;  BAB  I  Empat diatas  Pasal  3  menikam  bumi,  Pasal  4  Mencarak  telur/menyunting  bunga  setangkai.  BAB  II Empat di Bawah Pasal 3 sumbang salah, dan BAB III Yang Dua Belas Pasal 8. Dapat dirincikans sebagai berikut:
Tabel 1. Hukum Adat Sumbang Salah BAB Pasal Hukum Pengertian Contoh I 3 Menikam bumi berbuat zina dengan wanita tingkat  atas  menurut  jalur keluarga Berbuat  cabul  dengan kakak, ibu, nenek 4 Mencarak telur/menyunting bunga setangkai berbuat zina dengan wanita tingkat  kebawah  menurut jalur keluarga Mencabuli anak atau kemenakan II 3 sumbang salah perzinaan  terhadap  yang boleh nikah menurut hukum syarak Berbuat  mesum  dengan orang yang boleh dinikahkan III 8 sumbang Suatu perbuatan yang menyentuh perasaan syahwat bagi yang melihat, membaca dan mendengar Pakaian  yang  menyolok dan tidak pada tempatnya. Masuk  kamar  orang  lain tanpa  izin  dari  penghuni kamar Bejalan-jalan  dua-duaan di tempat sunyi
Sumber : Buku Adat 60 segalo Batin, diolah
Tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  adat  sumbang  salah  mengatur  berbagai  aturan  yang berkenaan  dengan  pergaulan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  baik  bagi  yang  masih  belum menikah  maupun  yang  sudah  menikah.  Hanya  saja  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam penerapan hukum dan hakam adat Sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru, diantaranya:
1.  Banyak  masyarakat  yang  mulai  tidak  mau  menjadikan  hukum  adat  sebagai  norma berkehidupan  sosial,  hal  ini  dikarenakan  banyaknya  pengaruh  budaya  luar,  seperti berboncengan  dan  berjalan  berduaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  muhrim. Padahal  dalam  hukum adat  mereka  mendapatkan  hakam  berupa  teguran  dari  lembaga  adat atau nenek mamak.
2.  Masyarakat banyak yang membawa permasalahan ke pihak kepolisian dibandingkan dengan membawa ke lembaga adat yang ada di Kelurahan Dusun Baru. Seperti kasus “nangkap bini orang” yang terjadi pada Bulan November 2020, dimana seseorang dilaporkan ke pihak polisi
karena nangkap bini orang (memeluk dari belakang di tempat gelap). Padahal dalam hukum adat orang tersebut dapat dihutang atau didenda dengan seekor kambing.
3.  Kurangnya  minat masyarakat  dalam  mempelajari  hukum adat,  hal  ini  terlihat  dari  generasi muda yang kurang paham dengan hukum dan hakam adat, sehingga banyak pelanggaran adat yang terjadi.
Dari uraian latar belakang tersebut, maka pelestarian adat menjadi menarik untuk diteliti, maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul “Penerapan  Hukum  dan  Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang  menghasilkan  data,  tulisan,  tingkah  laku  yang  yang  didapat  dari  apa  yang  diamati. Berkenaan  dengan  penelitian  ini  maka  penelitian  ini  akan  menjelaskan  dan  menggambarkan sesuai dengan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif  bukan  data  yang  berupa  angka-angka,  melainkan  kata-kata  yang  bersifat  kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2004).
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat kasus di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, dokumentasi, dan wawancara.

## a.  Observasi
Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti  langsung  ke  lapangan  untuk  mengamati.  Hasil  observasi  atau  pengamatan  ini kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  catatan  lapangan.  Cara  seperti  ini  dilakukan  untuk mengenal secara lebih dekat kondisi dan situasi objek penelitian. Dengan observasi, data yang di kumpulkan cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa penerapan  hukum  dan  hakam  adat  dalam  penyelesaian  permasalahan  di  Kelurahan  Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
b.  Wawancara
Wawancara mendalam yaitu proses tanggung jawab antara peneliti dengan informan secara  langsung  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti akan melakukam wawancara kepada orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini. Wawancara  terbuka  ini  terdiri  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang  menuntut  jawaban  dari informan  yang  tidak  terbatas  dalam  jawaban-jawabannya  kepada  beberapa  kata  atau  hanya pada  jawaban  “ya”  atau  “tidak”  saja,  tetapi  dapat  memberikan  keterangan  dan  cerita  yang panjang.
Dalam  wawancara  ini  terjadi  percakapan  antara  pewawancara  dengan  yang  diwawancarai dalam  suasana  santai,  kurang  formal  dan  tidak  disediakan  jawaban  oleh  pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan hukum dan hakam  adat  dalam  penyelesaian  permasalahan  di  Kelurahan  Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir Kabupaten Merangin.
c.  Dokumentasi
Dokumentasi  dari  asal  katanya  dokumen,  yang  artinya  barang-barang  tertulis.  Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku  tentang  adat,  ,  majalah,  dokumen,  peraturan-peraturan,  catatan  harian,  dan sebagainya  (Arikunto,  2006).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  dokumentasi
pelaksanaan  kegiatan  penelitian  melalui  foto  atau  gambar,  sebagai  bukti  fisik  pelaksanaan penelitian. Serta profil Pada Lembaga Adat Dusun Baru Kecamatan Tabir.
Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

## a.  Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan.  Yang  termasuk  data primer adalah transkrip hasil wawancara mengenai nilai adat sebagai modal sosial dalam proses pelestarian budaya lokal masyarakat.

## b.  Data Sekunder
Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  objek  penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan  dokumen,  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  dan  mengambil  informasi  dari buku-buku  referensi,  dokumen,  foto, majalah, jurnal,  artikel  dan internet  yang  dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.
Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan  yang  nantinya  akan  diwawancarai  secara  mendalam  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Informan  pada  penelitian kualitatif  ini  dipilih  dan  ditentukan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  yang  telah ditentukan oleh peneliti.
Teknik  pemilihan  informan  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  metode purposive  sampling (teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik proporsive sampling ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya  tujuan  tertentu  dan  dilakukannya  karena  beberapa  pertimbangan  diantaranya  adalah populasi  yang  dipilih  untuk  dijadikan  sampel  dapat  dipilih  sedemikian  rupa  menurut  kriteria- kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian (Sugiyono, 2013). Berikut daftar calon informan:
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian No Nama Jabatan Jumlah 1 Muhammad Zen, SH Ketua  Lembaga  Adat  Uhang  Batin  19  Rantau Panjang 1 2 Drs. Usman Karim Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir 1 3 Muhammad Adam Sekretaris  Lembaga  Adat  Melayu  Kecamatan Tabir 1 4 Datuk Abdullah Sani Tokoh Adat Dusun Baru 1 5 Abdullah Tokoh Agama Dusun Baru 1 6 Bripka Anas Suhardi, SH.I.,M.H Anggota Kepolisian dari Polsek Tabir 1 7 Salmah Tokoh Perempuan Dusun Baru 1 Total 7
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu analisa yang dimulai dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data.  Data-data  yang diperoleh  dari  lapangan  akan  diatur,  diurutkan,  dikelompokkan  ke  dalam  kategori,  pola  atau uraian tertentu. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber,  yaitu  pengamatan  dan  wawancara  mendalam,  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan lapangan. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai  sumber  antara  lain  dari  wawancara,  pengamatan  lapangan  yang  sudah  ditulis  dalam cacatan lapangan, serta dokumen yang telah diperoleh. Kemudian diseleksi, ditelaah serta dikaji lalu diabstraksikan. Abstraksi yang dimaksud adalah usaha membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan  yang  perlu  dijaga  sehingga  tetap  dalam  koridor  penelitian  (Sugiyono, 2013).
Setelah  data  terkumpul,  disusun  dalam  lembar-lembar  rangkuman,  selanjutnya  peneliti mengidentifikasi  data  yang  ada  untuk  masing-masing  pokok  permasalahan  dalam  lembar tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah melakukan pengecekan terhadap setiap
data yang ada. Pengecekan ini dilakukan karena tidak semua informan sama dalam memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, untuk lebih memantapkan kesimpulan yang akan diambil peneliti.  Bila  dirasa  ada  kekurangan  dalam  reduksi  data  maupun  sajian  data  maka  dilakukan penggalian data kembali dalam cacatan lapangan dan terjun kembali ke lapangan. Setelah data yang  diharapkan  terkumpul  semua,  barulah  menarik  kesimpulan  untuk  setiap  pokok permasalahan yang ada (Sugiyono, 2013).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Penerapan  hukum  dan  hakam  adat  sumbang  salah  di  Kelurahan  Dusun  Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Memperhatikan adat kebiasaan yang berkembang di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi diketahui bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu  Jambi  yang  hidup  dan  berkembang  memegang  peranan  penting  dalam  pergaulan masyarakat  serta  dapat  dan  mampu  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai aspek kehidupan.
Secara umum dapat dipahami bahwa ada kesadaran kolektif akan pentingnya keberadaan tatanan norma yang berkembang di tengah masyarakat berupa adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang ini kemudian harus tetap ada dan dipatuhi seterusnya. Untuk memberikan wadah terhadap pelestarian tersebut, sebuah lembaga yang legal dan institusional sangat dibutuhkan. Di sinilah letak penting didirikannya Lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
Eksistensi  Lembaga  Adat  Kelurahan  Dusun  Baru  diharapkan  mampu  menunjang kelancaran  kegiatan  di  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan  serta memperkuat ketahanan nasional. Karena itu, Perda No. 5 Tahun 2007 memegang amanat dan tanggung  jawab  yang  strategis  baik  dalam  hal  membantu  pemerintah  daerah  dalam menjalankan roda pemerintahan maupun bagi masyarakat luas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
Lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin kemudian menjadi  tempat  bernaung  dan  berhimpun  orang-orang  yang  mengerti  dan  memahami  adat istiadat  yang  mengakar  di  tanah  Melayu  Jambi  sehingga  mereka  akan  menjadi  figur keteladanan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  tersirat  pada  landasan  dasar  adat  Melayu  Jambi sebagaimana tertera dalam Perda No. 5 Tahun 2007 pada bagian Pendahuluan, yakni “ Adat bersendi syara’ , syara’ bersendi Kitabullah ”.
Secara  harfiah adat mempunyai  arti  suatu  kebiasaan  yang  terjadi  berulang  kali  tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya. Menurut istilah, adat adalah suatu aturan yang  dibuat  manusia  yang  berasal  dari  kebiasaan-kebiasaan  yang  dipandang  baik  untuk mengatur  cara  hidup,  berpikir,  berbuat,  dan  bertindak  dalam  kehidupan  bermasyarakat (Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  No  5  Tahun  2007).  Adat  Kelurahan  Dusun  Baru  masih berpegang  teguh  pada  tata  nilai  “Adat  bersendi  syara’,  syara’  bersendi  kitabullah,  syara’ mengato adat memakai.” Seloko adat singkat ini memiliki muatan padat sekaligus merupakan fondasi yang paling dasar bagi adat. “Adat bersendi syara’” bermakna bahwa landasan dasar dari  adat  (Melayu)  itu  adalah  syar’i’  atau  agama  (Islam).  “Syara’  bersendi  Kitabullah” menyatakan  bahwa  agama  mengacu  pada  undang-undangnya  yang  paling  dasar,  yaitu Kitabullah atau Alquran. Artinya, nilai adat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang dijalankan oleh pegawai syara’. Jelas bahwa apa pun aturan-aturan di dalam adat, akan mengacu pada dan Alquran.
Sumbang Salah, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain.
Sumbang Salah itu berasal dari dua kata, yatu sumbang dan salah, kato orang tuo lamo sumbang di mato salah di perbuatan , yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). Itulah  yang  dimaksud  dengan  sumbang  salah.  Makna  bahwa  segala  bentuk  pelanggaran terhadap hukum adat sumbang salah, maka orang tersebut akan dikenakan hakam atau dikenai hukuman  denda  sebesar-besarnya  seekor  ayam,  satu  gantang  beras  dan  sebuah  kelapa,  dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain. Sumbang salah terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:
a. Sumbang pangimak (salah melihat), ialah memandang seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
b. Sumbang  bakato (salah  berkata),  seperti berkata  cabul, mencaci  maki  atau  berkata  yang tidak senonoh.
c. Sumbang  kaduduk (salah  duduk),  seperti  seorang  lelaki  yang  duduk  berdekatan  dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
d. Sumbang bajalan (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
e. Sumbang  bujuk  malindan  tebing (salah  bujuk-jenis  ikan-mendekati  tebing),  yaitu  suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
f. Sumbang barau maulak lantak (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi  secara  berdekatan  atau  satu  tepian  lelaki  dan  perempuan  pada  waktu  yang  sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
g. Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.
Penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin merupakan salah satu upaya dalam melestarikan adat di Kelurahan Dusun  Baru  di  lakukan  dengan  cara  menegur  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran terhadap adat  istiadat,  pelanggaran  tersebut  biasaya  merupakan  pelanggaran  terhadap  kecil seperti adanya salah memadang yang dilakukan lawan jenis.
Pada  masyarakat  Kelurahan  Dusun  Baru  terdapat  aturan  yang  tidak  membolehkan seseorang laki-laki untuk melihat perempun dengan pandangan nafsu, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang mendekati zina (memandang merupakan sarana awal mendekati zina), hal ini tidak terlepas dari adat Kelurahan Dusun Baru yang bersumber dari Al-qur’an. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Zen, SH selaku.
Agama Islam mengatur tentang kehidupan dunia dan  akhirat di dalam Alquran. Pada surat  al-Baqarah  ayat  2  disebutkan  bahwa  tidak  ada  keraguan  di  dalam  Alquran,  yang merupakan  petunjuk  bagi  orang  yang  bertakwa.  Makna  logisnya  adalah  jika  adat  istiadat Kelurahan  Dusun  Baru  bersendikan  Alquran,  segala  yang  menjadi  aturannya  merupakan “pembumian” nilai-nilai Alquran itu sendiri.
Selain kesalahan dalam memandang, kesalahan dalam berucappun diatur dalam Adat Kelurahan Dusun Baru, kesalahan tersebut bukan kesalahan diakibatkan ketidaktahuan tetapi kesalahan  yang  dimaksud  adalah  kesengajaan  berucap  kata  cabul,  mencaci  maki  dan  lain. Pernyataan tersebut sangat logis, dikarenakan ucapan adalah merupakan sumber utama dalam permasalahan, peran yang dilakukan lembaga adat Kelurahan Dusun Baru dengan menegur apabila ada masyarakat yang salah berucap merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal.
Kesalahan yang juga menjadi teguran bagi masyarakat jika melakukan kesalahan adat adalah sumbang kaduduk , yaitu seorang laki-laki duduk berdekatan dengan perempuan, maka lembaga adat akan menegur kelakuan tersebut. kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang duduk berdeangan dengan berlainan jenis, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya maka disebut salah kaduduk. Tidak boleh seorang jantan (lelaki)
duduk berdekatan dengan batino (perempuan) yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya, jika hal tersebut terjadi maka akan ditegur nenek mamak selaku pemangku adat.
Kesalahan ringan yang juga menjadi teguran bagi masyarakat jika melakukan kesalahan adat adalah Sumbang bajalan , yaitu seorang laki-laki berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas. Kesalahan lain yang diberi tegur oleh nenek  mamak  selaku  pemangku  adat  yaitu Sumbang  bajalan (salah  berjalan),  contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas, seperti pergi berduaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Jika  teguran  sudah  dilakukan  tapi  masih  melaksanakan  maka  saksi  dari  kesalahan tersebut  bermacam-macam,  apabila  kesalahannya  dilakukan  oleh  para  remaja  maka dinikahkan. Teguran merupakan langkah awal dalam menegakan hukum Adat di Kelurahan Dusun Baru, jika teguran sudah dilakukan tapi masih melaksanakan maka saksi dari kesalahan tersebut akan ditindak oleh nenek mamak yang berada lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru. Orang adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya. Tidak semua orang bisa  menjadi  pemangku  adat,  karena  orang  yang  berada  di  lembaga  adat  merupakan  orang pilihan,  mereka  berkedudukan  sebagai  bapaknya  masyarakat  Kelurahan  Dusun  Baru,  Sifat tradisionil pimpinan ketua adat dapat dikenal dari bunyi pepatah adat lamo bahwa penghulu itu : “ Kayu gedang di tanah padang, Tempat bateduh dari ujan, Tempat balindung dari paneh, Urat nyo bulieh tempat duduk, Batang nyo bulieh tempat basanda” (Sebatang kayu yang besar di tengah lapang, Tempat berlindung di waktu hujan, Tempat bernaung di waktu pasang, Urat- uratnya tempat duduk dan, Batangnya tempat bersandar)
Selanjutnya orang adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh  lapangan  masyarakat.  Bukan  saja  ia  dengan  para  pembantunya  menyelenggarakan segala  hal  yang  langsung  mengenai  tata  usaha  badan  kaumnya,  bukan  saja  ia  memelihara keperluan-keperluan  rumah  tangga  kaumnya,  seperti  urusan  jalan-jalan  desa,  pengairan, lumbung padi (bilik), urusan tanah yang dikuasai oleh hak desa, dan sebagainya, melainkan orang adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi orang adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.
Pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing- masing  pihak  dikenai  denda  seekor  kambing  dua  puluh  gantang  beras  dan  dua  puluh  buah kelapa.
Adapun hukum dan hakam  adat yang masih digunakan saat ini yaitu Sumbang bujuk malindan  tebing  (salah  bujuk-jenis  ikan-mendekati  tebing),  yaitu  suatu  perbuatan  yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada ditepian adalah perempuan.
3.2.Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, diantaranya:
1.  Banyak masyarakat yang mulai tidak mau menjadikan hukum adat sebagai norma berkehidupan sosial.
Hasil wawancara dengan Bapak  Datuk  Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa banyak masyarakat yang mulai tidak mau menjadikan hukum adat sebagai norma berkehidupan sosial hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh budaya luar,
seperti berboncengan dan berjalan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang  bukan muhrim.  Padahal  dalam  hukum  adat  mereka  mendapatkan  hakam  berupa  teguran  dari lembaga adat atau nenek mamak.
Masyarakat Rantau Panjang banyak yang telah meninggalkan adat istiadat melayu jambi,  seperti  prosesi  adat  perkawinan  “ serah  terimo  ulur  antar ”,  warisan  upacara  adat tersebut sedikit banyak telah dilupakan oleh sebagian masyarakat Dusun  Baru. Menurut pengamatan  penulis,  hal  ini  dikarenakan  banyak  masyarakat  pendatang  yang  sudah bercampur dengan masyarakat adat Dusun Baru, sehingga banyak pengaruh budaya luar. Hukum adat sebagai hukum non statutoir , sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat.  Sebagai  hukum  tradisional  dan  asli hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan pendayagunaannya pada era modern seperti saat ini. Sedangkan pihak yang lain, masih mengakui eksistensi pentingnya peran hukum adat pada era modern ini, mengingat bahwa tidak selamanya hukum tertulis yang berupa perundang undangan, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat.
2.  Masyarakat banyak yang membawa permasalahan ke pihak kepolisian. Hasil wawancara dengan Bapak Datuk  Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru  diketahui  bahwa  masyarakat  banyak  yang  membawa  permasalahan  ke  pihak kepolisian dibandingkan dengan membawa ke lembaga adat yang ada di Kelurahan Dusun Baru. Seperti kasus “nangkap bini orang” yang terjadi pada Bulan November 2020, dimana seseorang dilaporkan ke pihak polisi karena nangkap bini orang (memeluk dari belakang di tempat gelap). Padahal dalam hukum adat orang tersebut dapat dihutang atau didenda dengan seekor kambing.
Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan  pengakuan  dalam  masyarakat  tersebut.  Dalam  perkembangannya,  praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan  apakah  aturan  hukum  adat  ini  tetap  dapat  digunakan  untuk mengatur  kegiatan  sehari-hari  masyarakat  dan  menyelesaikan  suatu  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  di  masyarakat  hukum  adat.  Sementara  itu  negara  kita  juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Antara  hukum  adat  dengan  hukum  negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  Polsek  Tabir  diketahui  bahwa  terdapat  2 kasus  yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian berkenaan permasalahan hukum adat sumbang  salah  yang  dapat  diselesaikan  secara  adat,  sebagaimana  terlihat  pada  tabel berikut:
Tabel 3. Kasus yang dilaporkan ke Pihak Kepolisian No Kasus Keterangan Pelapor 1 Chat Cabul Andika  telah  melakukan  chat  cabul  terhadap Isti yang merupakan istri dari Firmansyah Firmansyah 2 Bawa Anak Gadis Lari M.  Haidar  mengajak  Yesi  ke  tempat  wisata daerah  Kerinci  selama  dua  hari  tanpa  seizin orang tuanya, yang telah dilaporkan oleh Saihu selaku kakak kandung dari Yesi Saihu
Pernyataan  tersebut  menggambarkan  bahwa  dalam  pandangan  adat,  tidak  ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan  menggunakan  paksaan.  Sanksi  adat  tidak  sama  pengertiannya  dengan  pemidanaan sebagaimana  yang  dijabarkan  dalam  teori-teori  pemidanaan  klasik  karena  tujuannya berbeda. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu.
3.  Kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari hukum adat,
Hasil wawancara dengan Bapak Datuk  Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari hukum adat, hal ini terlihat dari generasi muda yang kurang paham dengan hukum dan hakam adat, sehingga banyak pelanggaran adat yang terjadi. Dampak yang dirasakan bahwa ada nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang mulai mengalami perubahan nilai. Perubahan dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada perubahan yang sangat besar yang mampu membawa pengaruh  yang besar bagi aktivitas dan perilaku masyarakat. Perubahan yang mencakup aspek  yang  sempit  hanya  meliputi  perubahan  perilaku  dan  pola  pikir  sedang  perubahan yang besar mencakup perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.
Generasi  muda  saat  ini  sudah  kurang  memiliki  minat  dalam  mendalami  adat istiadat, hal ini terlihat dari ketiadaan lagi anak muda mau berkunjung ke rumah orang tua- tua adat dalam mempelajari hukum adat yang berlaku di masyarakat. Adat tidak lah sama denga pelajaran ilmu pasti yang dapat dihapalkan rumusnya, namun adat merupakan ilmu sosial yang mempelajari yang patut dan tidak patut menurut masyarakat setempat, sehingga dalam  mempelajarinya  dibutuhkan  pembiasaan,  apalagi  hukum  adat  dijelaskan  dalam seloko adat.
3.3.Upaya Lembaga Adat untuk mengatasi kendala  dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui upaya lembaga adat untuk  mengatasi  kendala  dalam  penerapan  hukum  dan  hakam  adat  sumbang  salah  di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, diantaranya:
1.  Pendekatan dengan masyarakat.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Datuk  Abdullah  Sani  selaku  Tokoh  Adat  Dusun Baru diketahui bahwa upaya yang mereka lakukan adalah mengadakan pendekatan dengan segenap unsur yang ada di masyarakat, secara luas terutama tua-tua tengganai, para alim ulamak, sebagian mereka itu sekarang sudah almarhum.
Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang berkembang sejak dahulu dan sudah berakar didalam masyarakat serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun hukum adat tersebut tidak tertulis akan tetapi hukum adat memiliki akibat hukum terhadap  bagi  siapa  saja  yang  melanggarnya.  Norma-norma  dan  nilainilai  yang  ada  di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.

## 2. Membukukan hukum dan hakam adat
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Datuk  Abdullah  Sani  selaku  Tokoh  Adat  Dusun Baru diketahui bahwa upaya yang mereka lakukan Membukukan hukum dan hakam adat. Hal ini bertujuan untuk diketahui oleh masyarakat perundang-undangan adat yang berlaku didaerahnya, dan juga untuk melestarikanya dari generasi ke generasi yang berbunyi dalam seluko , Lapuk li bagenti lip lapak puar jelipung tumbuh . (patah tumbuh hilang berganti dengan  harapan  dapat  mengurangi  kerusakan  akhlak  dan  moral  pada  masyarakat  serta meletakkan  hukum  adat  atau  undang-undang  adat  sebagai  hukum  pembantu  terhadap hukum negara yang dominan.
Adat  istiadat  yang  merupakan  sistem  norma  dan  tata  kelakuan  yang  tumbuh  dan berkembang di masyarakat secara turun temurun. Meskipun demikian upaya pembukuan merupakan  salah  satu  bentuk  pelestarian  adat  yang  dilakukan  oleh  generasi  tua.  Di lingkungan  masyarakat,  adat  istiadat  sangatlah  dijunjung  tinggi.  Selain  itu,  adanya  adat istiadat juga sebagai pacuan untuk saling menghargai dan menghormati, baik budaya satu dan lainnya. Meskipun demikian di era globalisasi ini, sudah banyak makhluk sosial yang lupa dan bahkan melupakan tentang adat istiadat.
Membukukan  hukum  adat  merupakan  upaya  untuk  menjaga  agar  aturan  yang melekat  pada  masyarakat  secara  turun  temurun  tersebut  tidak  hilang  dimakan  zaman, sehingga generasi berikutnya dapat mempelajari hukum adat.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dimana pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya  seekor  ayam,  satu  gantang  beras  dan  sebuah  kelapa,  dan  setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain. Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir  Kabupaten  Merangin  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  rendah  terhadap  ketaatan  akan aturan  adat  khususnya  generasi  muda.  Upaya  lembaga  adat  untuk  mengatasi  kendala  dalam penerapan  hukum  dan  hakam  adat  sumbang  salah  di  Kelurahan  Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir Kabupaten  Merangin  diantaranya  dengan  Pendekatan  dengan  masyarakat  dan  Membukukan hukum dan hakam adat.
Adapun saran yang diberikan : Pertama, Perlunya sosialisasi dari Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang terhadap penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin  agar  seluruh  masyarakat  memahami  tidak hanya generasi tua tapi juga generasi muda. Kedua, Perlu komitmen bersama antara masyarakat dan  lembaga  dalam  menerapkan  hakam  adat  di  Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir  Kabupaten Merangin. Ketiga, Diharapkan kepada lembaga adat agar dapat mencetak lebih banyak buku adat sehingga dapat dibaca oleh generasi muda

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Lexy. J. Moleong, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya. Muhammad Zen & M. Saleh Hussin, 2020. Catatan Adat Uhang Batin Rantau Panjang , Rantau Panjang : Lembaga Adat Melayu Tabir.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta: Rineka Cipta, (Edisi Revisi VI)
Wikipedia, Hukum Adat , http://id.wikipedia.org/wiki/, Diakses, 10 November 2020