Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## REKOMENDASI KEBIJAKAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA
Valentia Berlian Ayu Febrianti 1 , Budiarsih 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: payentiaaa@gmail.com , budiarsih@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi dibidang reproduksi, memunculkan adanya upaya kehamilan diluar cara alami. Fokus  peneliltian  kepada  kepada  bagaimana  pentingnya  sewa  Rahim  di  Indonesia  dan  bagaimanakah merekomendasikan kebijakan sewa Rahim dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan  dan  pendekatan  Perundang-Undangan  serta  Pendekatan  Konseptual  yang  sumbernya diambil  dari  beberapa  buku  dan  jurnal  yang  relevan,  diambil  dari  google  scholar  dan  website.  Yang selanjutnya  dilakukan  analisis  untuk  mendapatkan  sebuah  rekomendasi.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa praktik Ibu  Pengganti  atau bisa disebut  juga  dengan  Sewa  Rahim  ini  merupakan  sebuah  upaya untuk mewujudkan tujuan dalam rumah tangga yaitu memiliki keturunan, namun peneltian memberikan rekomendasi bahwa tindakan  sewa  rahim   harus   bersifat  khusus  dan  adanya  alasan  yang  kuat  untuk dibenarkan,  sehingga  perlu    adanya  peraturan  yang  khusus  tentang  praktik  ibu  pengganti  agar  tidak terjadi kekosongan norma.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Ibu Pengganti, Peraturan, Sewa Rahim

## ABSTRACT
The development of technology in the field of reproduction has led to efforts to get pregnant outside the natural  way.  However,  the  rapid  development  of  medical  technology  is  not  matched  by  legal developments. The focus of the research is on how important the rent of the womb is in Indonesia and how to  recommend  the  policy  of  renting  the  womb  from  a  human  rights  perspective.  This  study  uses  the Literature Study method and the Legislative Approach as well as the Conceptual Approach whose sources are taken from several relevant books and journals, taken from Google Scholar and the website. The next step is to analyze it to get a recommendation. The results of the study found that the practice of surrogate mothers or also known as uterine rental is an effort to realize the goal in the household, namely to have children, but the study provides recommendations  that the act of renting a womb must  be special and there are strong reasons to justify it, so there needs to be a special regulations regarding the practice of surrogacy in order to avoid a vacuum of norms.
Keywords : Human Rights, Surrogate Mother, Regulations

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  pasti  telah  menetapkan  serta  memiliki  arah  dan  tujuan  dari  negaranya, termasuk  Indonesia.  Arah,  serta  tujuan  Negara  Indonesia  yang  telah  berdaulat,  sebagaiana dituliskan  di  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945) dialinea  empat  (ke-4),(Soemarsono  2017)  menegaskan  tujuan  dari  Negara  Indonesia  yang berdasarkan  atas  hukum  yang  menganut  prinsip  demokrasi  yang  pada  poinnya  mengeaskan bahwa  negera  Indonesian  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  warga  negaranya  dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
tetap  memberikan  hak  hak  yang  melekat  dari  dalam  dirinya  dan  berdasarkan  hak  yang  telah diatur  dalam  perundang  undangan.  Wujud  nyata  dari  penggalan  tujuan  Negara  Indonesia tersebut diantaranya terlihat dari kemajuan teknologi di berbagai bidang, antaranya bisa dilihat di  bidang  kesehatan;  mudahnya  akses  ke  fasilitas  kesehatan  oleh  masyarakat,  hingga tersentuhnya  masyarakat  dengan  kemajuan  teknologi  di  bidang  kesehatan.  Sebagai  negara hukum,  Indonesia  juga  menjunjung  tinggi  dan  mengedepankan  Hak  Asasi  Manusia  yang termaktub nyata dalam UUD NRI 1945, dan diatur dengan mengkhusus dalam Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM).  Usaha  memajukan  kesejahteraan bidang kesehatan ini tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya teknologi di bidang kesehatan saat ini, dimana hal-hal tersebut tentunya telah diatur dalam sebuah peraturan produk hukum. Salah satu  kemajuan  ilmu dan  teknologi dalam  bidang  kesehatan  yang  dapat  kita  lihat  adalah adanya suatu praktik pembuahan sel telur yang dilakukan di luar rahim sang Ibu kandung. Praktik ini dilakukan sebagai upaya bagi suami-istri yang berada dalam perkawinan sah dalam usahanya guna meneruskan keturunan.
Dimana  usaha  meneruskan  keturunan  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  dalam  sebuah perkawinan (Tandirerung 2018). Praktik pembuahan di luar rahim ini dapat dilaksanakan melalui proses program bayi tabung menggunakan teknik inseminasi buatan yang dilakukan di luar dari tubuh  manusia  yaitu  In  Vitro  Fertilization  (bayi  tabung)  melalui  praktik  ini  hasil  pembuahan ditaruh kembali kedalam rahim sang Ibu (Ruslan 2017). Saat ini telah berkembang pula teknik pembuahan di luar rahim dengan menyewa rahim wanita lain dengan tujuan membesarkan janin dari pasangan suami-istri. Biasanya praktik ini dipilih karena sang Ibu sebagai penyewa memiliki gangguan  kesehatan  yang  tidak  memungkinkan  untuk  hamil.  Praktik  ini  merupakan  sebuah praktik menyewa rahim wanita lain sebagai tempat berkembangnya janin. Praktik ini dilakukan didasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pasangan suami-istri berama pihak  wanita  yang  telah  bersedia  menyewakan  rahimnya.  Praktik  ini  sering  disebut  sebagai surrogacy dan wanita yang menjadi ibu pengganti disebut sebagai surrogate mother. Dalam hal ini  istilah  dari  sewa  rahim  dapat  diartikan  sebagai  suatu  peminjaman  kandungan  atau  rahim seorang wanita dengan memberi imbalan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Teknologi  ini  dimanfaatkan  oleh  suami-istri  dimana  pihak  istri;  mengalami  suatu  penyakit yang  membahayakan  dirinya  atau  calon  kandungannya,  atau  si  Istri  telah  melakukan  operasi pengangkatan rahim (histerektomi), atau Istri tidak dapat menghasilkan sel telur, atau Istri yang tidak  mau  atau  takut  hamil,  atau  hal  lain  yang  membuatnya  tidak  dapat  mengandung  serta melahirkan untuk meneruskan keturunannya (Fuadi 2019) . Maka, dipilihlah “jasa” Ibu Pengganti guna  membantu  dalam  proses  memiliki  keturunan  ini.  Dapat  dikatakan  Ibu  Penggantu  ini berfungsi untuk menggantikan peran Istri dalam hal mengandung serta melahirkan anak. Disisi lain  Ibu  Pengganti ini nantinya  akan  mendapatkan  imbalan dari pihak penyewa  yang biasanya berupa  materi.  Dewasa  ini  praktik  pembuahan  di  luar  rahim  dipilih  pasangan suami-istri  yang mengalami  kondisi  kesulitan  memiliki  keturunan  sebagai  suatu  solusi.  Contohnya,  pasangan influencer Arief Muhammad dan Tiara Pangestika yang memutuskan untuk menjalani program bayi  tabung  setelah menanti  keturunan selama  kurang  lebih  3  tahun,  (Intan  Kumalasari  2020) dan  pasangan  Kim  Kardashian  dan  Kanye  West  yang  juga  memutuskan  menjalani  program pembuahan  diluar  rahim,  bedanya  pasangan  ini  memilih  metode  Ibu  Pengganti  “sur rogate mother” dalam usahanya menambah keturunan (Rataning Asih 2018). Meski telah menjadi suatu pilihan  yang  bisa  dipilih  oleh  pasangan  suami-istri,  metode  Ibu  Pengganti  ini  masih  banyak menimbulkan  perdebatan  (setuju  atau  tidaknya)  di  tengah  masyarakat.  Jadi  sewa  Rahim  di negara  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  kebutuhan  bagi  wanita  yang  bermasalah  pada Rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri, agar tetap memiliki genetik dari wanita  tersebut.  Dimana  pada  pengimplementasiannya  justru  terdapat  prodan  kontra  atau dalam hal ini masih banyak ketidaksepakatan atas penerapan sewa Rahim ini, dimana salah satu yang juga menentang terkait dengan penerapan sewa Rahim ini yaitu Majelis Majma’ Al -Fiqh Al- Islami, yang juga tegas dalam melarang segala bentuk penerapan atau pelaksanaan praktik sewa wahim  ini.  Dimana  dalam  islam  dan  fiqih  menyatakan  bahwa  sewa  Rahim  yang  dilakukan hukumnya haram karena menentang kodratnya sebagai manusia ( Amin, M. F. R. 2020 ). Dimana dalam ajaran agama islam menolak tegas prosedur atau cara yang digunakan untuk mendapatkan anak dengan menyewa rahin wanita lain, karena pada hakikatnya untuk mendapatkan keturunan tentunya dengan hubungan perkawinan yang sah berupa satu akad yang sah.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dimana  metode  Ibu  Pengganti  ini  keberadaannya  belum  diatur  melalui  produk  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Motode Ibu Pengganti dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Surogasi Gestasional (sel telur yang digunakan untuk pembuahan merupakan milik dari pasangan suami- istri  yang  “menyewa  rahim”  serta  meletakkannya  dalam  rahim  Ibu  Pengganti)  dengan menggunakan metode ini bayi yang dikandung dan dilahirkan tidak memiliki hubungan genetik dengan  sang  “Ibu  Pengganti”,  dan  Surog asi  Tradisional  (sel  telur  yang  digunakan  untuk pembuahan merupakan milik dari si Ibu Pengganti yang dibuahi dengan sperma sang suami dari pasangan suami- istri “penyewa”) dengan metode ini tentunya anak yang dilahirkan akan memiliki hubungan  genetik dengan si  Ibu  Pengganti  (Halimah  2018).  Dari  hal  tersebut  apabila  Surogasi Tradisional dilakukan tentunya akan memisahkan Ibu kandung dengan anaknya, karena dalam surogasi sang Ibu Pengganti diwajibkan menyerahkan anak yang dilahirkannya tersebut kepada pasangan  suami-istri  dari  sperma  berasal.  Namun  pada    perkembangannya  telah  pergeseran selanjutnya yang membentuk pergeseran makna dan pengertian, yang awalnya makna tersebut sebagai alternative kondisi medis yang memiliiki kelainan (karena penyakit atau memiliki cacart bawaan) , dimana  pada  perkembangannya  sewa  Rahim  bukannlah  sesuatu  yang  urgent  lagi melainkan digunakan sebagai sesuatu yang hanya menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak, baik pihak penyewa yang hanya menggunakan atau menyewa Rahim bukan karena alasan medis tidak bisa mengandung, melainkan dengan alasan kecantikan dan estetika.

## METODE PENELITIAN
Dalam  proses  penulisan  tulisan  ilmiah,  penulis  menerapkan  metode  penelitian  hukum normatif, dalam prosesnya dilakukan melalui penelitian hukum kepustakaan yang didasari oleh Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  teori-teori  hukum,  dan  doktrin- doktrin  yang  dikemukakan  oleh  sarjana-sarjana.  Hal  ini  karena  penulis  menemukan  suatu permasalahan  norma/peraturan  yaitu  kekosongan  norma/peraturan  terhadap  permasalahan yang  penulis  angkat.  Dalam  tulisan  ini penulis menerapkan  3  jenis pendekatan, yang  pertama penulis  menerapkan  pendekatan  Perundang-Undangan  (Statute  Approach),  yang  kedua menerapkan  pendekatan  Konseptual  (Conceptual  Approach),  dan  yang  ketiga  menerapkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pendekatan  Perbandingan  (Komparatif  Approach).  Jenis  pendekatan  Perundang-Undangan (Statue  Approach)  ialah  jenis  pendekatan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi  dalam memecahkan  masalah  hukum  terkait.  Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  beberapa regulasi, yaitu; UUD NRI 1945, UU No. 39 Thn. 1999 Tentang HAM, UU No. 36 Thn. 2009 Tentang Kesehatan,  serta  regulasi  lain  yang  terkait  dengan  permasalah  yang  diangkat.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ialah pendekatan untuk menemukan sebuah jawaban melalui konsep-konsep  dari  pandangan  serta  doktrin-doktrin  yang  ada  sesuai  dengan  permasalahan dalam jurnal ilmiah ini (Marzuki Peter 2006). Pendekatan Perbandingan (Komparatif Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Anugrah  terbesar  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  adalah  dengan  lahirnya  anak  dan menjadi  pelengkap  dalam  sebuah  keluarga  yang  dibangun  atas  dasar  cinta  dan  kasiih  saying (Husni  Thamrin  2014).  Namun  pada dasarnya  tidak  semua  keluarga  dapat  memiliki  keturunan seperti yang diharapkan akibat beberapa faktor, hal inilah yang menimbulkan keretakan dalam sebuah rumah tangga, disamping untuk menjagah tetap utuh maka terdapat alternative lain yaitu dengan  mencari  ibu  pengganti. Surrogate  mother atau  ibu  pengganti  menjadi  alternative  lain yang juga telah banyak digunakan di Indonesia dalam hal ini yang dilakukan oleh para pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan, maka pasangan tersebut dapat memiliki bayi sesuai dengan harapannya yaitu dengan menggunakan metode bayi tabung atau sewa Rahim wanita lain yang bukan merupakan istrinya.
Dapat kita lihat, angka perceraian di Indonesia semakin menunjukan kenaikan angka, salah satu penyebab perceraian adalah keluarga yang tidak harmonis, dan keturunan adalah salah satu faktor  keharmonisan  sebuah  keluarga.  Jadi  sewa  Rahim  di  negara  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai kebutuhan bagi wanita yang bermasalah pada Rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari  benihnya  sendiri,  agar  tetap  memiliki  genetik  dari  wanita  tersebut.  Dimana  pada pengimplementasiannya  justru  terdapat  prodan  kontra  atau  dalam  hal  ini  masih  banyak ketidaksepakatan  atas  penerapan  sewa  Rahim  ini,  dimana  salah  satu  yang  juga  menentang terkait dengan penerapan sewa Rahim ini yaitu Majelis Majma’ Al -Fiqh Al-Islami, yang juga tegas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dalam  melarang  segala  bentuk  penerapan  atau  pelaksanaan  praktik  sewa  wahim  ini.  Dimana dalam islam dan fiqih menyatakan bahwa sewa Rahim yang dilakukan hukumnya haram karena menentang  kodratnya  sebagai  manusia.  Dimana  dalam  ajaran  agama  islam  menolak  tegas prosedur atau cara yang digunakan untuk mendapatkan anak dengan menyewa rahin wanita lain, karena pada hakikatnya untuk mendapatkan keturunan tentunya dengan hubungan perkawinan yang  sah  berupa  satu  akad  yang  sah.  Maka  akibatnya  banyak  ulama  yang  mengambil perhatianatas problematika pelaksanaan sewa Rahim yang dianggap haram dalam islam namun masih juga dilakukan dan tidak sedikit dari orang muslim yang juga menggunakansistem sewa Rahim ini, dimana pawa ulama telah memberikan fatwa bahwa mendapatkan keturunan dengan melalui  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  pihak  ketiga  yaitu  pihak  yang  disewakan  rahimnya  untuk mendapatkan keturunan maka h al tersebut hukumnya haram secara syar’i. Seorang cendikiawan muslim  yaitu  Ali  Akbar  juga  memberikan  pendapatnya  bahwa  perbuatan  berupa  menitipkan sperma dan ovum kepada orang lain atau pihak ketiga, karena tidak bisa hamil akibat Rahim dari si wanita atau si istri memiliki masalah, makamenurut beliau hal ini diperbolehkan, karena beliau berpendapat bahwa dalam islam memberikan asi kepada bayi orang diperbolehkan maka dalam hal ini tentunya  menyewa Rahim dan memberikan imbalan kepadanya atau kepada wanita yang menyewakan tentunya juga diperbolehkan dalam islam. Dimana cendikiawan lain yaitu Husein Yusuf  juga  memberikan  pendapat  yang  serupa  dengan  Ali  Akbar  dimana  beliau  berpendapat bahwa  iibu  susuan  dan  ibu  sewaan  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan,  maka  apabila  salah satunya diperbolehkan maka halserupa pun juga ikut diperbolehkan dalam islam. Seperti pada tanaman Ganja, di Indonesia melarang penggunaan tanaman Ganja tetapi tanaman Ganja dapat digunakan dengan alasan medis. Sama halnya ketika pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan  karena  suatu  hal  yang  terjadi  pada  Rahim  istri,  dan  bayi  tabung  tidak  juga  dapat dilakukan dengan alasan si istri sudah melakukan pengangkatan Rahim, atau Rahim istri lemah untuk  ditempati  janin,  dan  ada  juga  dikarenakan  penyakit  degeneratif,  maka  pilihan  terakhir untuk  tetap  mendapatkan  keturunan  adalah  dengan  cara  sewa  Rahim.  Jadi  dapat  ditarik kesimpulan akibat terjadinya sewa Rahim ini mengakibatkan banyak perdebatan. Maka penulis ingin membuat rekomendasi kebijakan sewa Rahim.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim dari Perspektif HAM di Indonesia
Setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  yaitu  berupa  hak  dasar  hak  untuk  mendapatkan kesehatan  reproduksi  (Budiarsih  D  2021),  oleh  karena  itu  tentunya  media  untuk  memberikan jaminan serta memberikan perlindungan agar orang dapat menikmati hak dasarnya merupakan pengertian  dari  jaminan  ketersediaan  sarana    dan  prasarana  kesehatan  reproduksi.  Namun terkadang ada berbagai kendala dalam pernikahan terkait keinginan untuk memiliki anak. Maka salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  pasangan  suami  istri  untuk  mendapatakan  keturunan adalah dengan melakukan inseminasi buatan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dimana dalam hal salah satu atau keduanya memiliki kelainan dalam membuat keturunan maka tentunya dapat mengambil jalan keluar dengan melakukan sewa Rahim seseorang yang bukan merupakan istrinya atau dalam hal ini menyewa Rahim orang ketiga.
Surrogate  mother atau  ibu  pengganti  merupakan  seorang  waanita  yang  memiliki hubungan perikatan atau perjanjian dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berupa  kontraka  yang  mana  mengikatkan  dirinya  pada  perjanjian  pada  kontrak  kehamilan (gestational  agreement).  Artinya  bahawa,  ibu  pengganti  akan  menerima  imbalan  tertentu dengan  catatan  bahwa  rahimnya  dikontrakan.  Pada  dasarnya  surrogate  mother  terjadi  akibat dalam  sebuah  keluarga  dimana  Rahim  yang  dimiliki  oleh  istri  dari  keluarga  tersebut  memiliki masalah  yang  menimbulkan  ia  tidak  bisa  mengandung  atau  hamil  keturungannya,  sehingga perannya dan tupoksinya untuk mengandung dialihkan kepada wanita lain yang dibayar berupa Dkompensasi  finansial  atau  dengan  sukarela  meminjamkan  rahimnya  untuk  mengandung  dan melahirkan.
Dimana  pada    perkembangannya  telah  pergeseran  selanjutnya  yang  membentuk pergeseran  makna  dan  pengertian,  yang  awalnya  makna  tersebut  sebagai  alternative  kondisi medis  yang  memiliiki  kelainan  (karena  penyakit  atau  memiliki  cacart  bawaan) , dimana  pada perkembangannya sewa Rahim bukannlah sesuatu yang urgent lagi melainkan digunakan sebagai sesuatu yang hanya menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak, baik pihak penyewa yang hanya menggunakan atau menyewa Rahim bukan karena alasan medis tidak bisa mengandung, melainkan  dengan  alasan  kecantikan  dan  estetika.  Sedangkan  pihak  yang  disewa  menjadikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kesempatan ini sebagai bisnis yang menjanjikan karena penghasilan yang didapatkan tergolong sangat  besar sehingga  menyewakan  rahimnya  menjadi  tren  baru  digolongan  masyarakat  yang ekonominya  lemah,  seperti  halnya  yang  banyak  terjadi  di  negara  negara  besar  seperti  china, india,  dan  Bangladesh.  Dimana  negara  tersebut  telah  melegalkan  dan  bahkan  memfasilitasi warga negaranya dengan mendirikan sebuah pusat khusus untuk melakukan sewa Rahim dalam hal ini juga termasuk perawatan visa khusus dan visa medis.
Pemberlakuan serta peraturan yang konkrit terkait dengan keberlakuan dan status dari praktik sewa Rahim (surrogate mother) sendiri, belum diterapkan dan dilegalkan sebagai aturan hukum  yang  jelas  di  Indonesia. Namun  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  beberapa ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  Indonesia  dalam  hal  ini  yang  terdapat  dalam peraturan perundang undangan yang juga memiliki hubungannya dengan problematika tersebut. Maka  berangkat  dari  sini,  muncul  berbagai  macam  argumentasi  pro  dan  kontra  yang  pada poinnya  menentang  pelaksanaan  sewa  Rahim  dan  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  dari praktik sewa rahim bisa menjadi anak haram jika ibu pengganti tidak menikah.
Selanjutnya  dengan  merujuk  pada  UU  Kesehatan  Nomor  36/2009  (UU  Kesehatan) menetapkan  bahwa  kehamilan  tidak  wajar  dapat  dicapai  oleh  pasangan  suami  istri  yang  sah hanya setelah pembuahan sperma dan ovum dari pria dan wanita atau dari pasanganyang terikat perkawinan  tersebut  dan hasil  dari  pembuahan antara  sperma dan ovum  milik  pasangan dari masing-masing pria dan  wanita  kemudian ditanamkan  kedalam Rahim  istri  dari  ovum berasla. Artinya  tidak  ditanamkan  di Rahim  wanita  lain  yang  bukan  milik  ovum  tersebut, tetapi  dalam praktik sewa Rahim hasil dari pembuahan antara sperma dan ovum milik pasangan dari masing- masing  pria  dan  wanita  tersebut  tidak  ditanamkan  kedalam  Rahim  istri  dari  ovum  berasla melainkan ditanamkan kepada pihak ketiga atau wanita lain yang disewakan untuk mengandung dan melahirkan anak yang seharusnya dilahirkan dari pasangan tersebut.
Dimana  terdapat  bebreapa  negara  yang  telah  melegalkan  surrogacy,  Karena  diyakini membawa manfaat baik bagi pasangan yang tidak dapat memiliki momongan, seperti membantu pasanganmemiliki  anak,  namun  terddapat  juga  negara  yang  menentang  keras  terkait  dengan praktik  sewa Rahim  ini  karena  justru  dianggap  melanggar  kebijakan  public  atau bertentangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dengan kebijakan public. Merujuk pada UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 127 yang pada poinnya menegaskan bahwa upaya kehamilan kehamilan yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri diluar cara alamiah dalam hal tidak memiliki anak dapat dilakukandengan cara bayi tabung yang tetap menggunakan Rahim istri dimana ovum itu berasal. Dengan demikian, salah satu  pasal  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Mentri  Kesehatan  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Teknologi  Reproduksi  Berbantu  Nomor  039/Menkes/SK/2010,  menyatakan  bahwa Dilarang  melakukan  ibu  pengganti  (surrogasi)  dalam  bentuk  apapun.  Maka  secara  eksplisit pemerintah menentang keraspenggunaan atau praktik ibu pengganti di Indonesia. Namun justru pada perkembangannya muncul lah peraturan baru yaitu Peraturan Mentri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan Reproduksi Dengan  Bantuan Atau  Kehamilan  Diluar Cara  Alamiah Nomor 43 Tahun 2015 yang kemudian mencabut dan menggantikan Peraturan Mentri Kesehatan Tetapi  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  039/Menkes/SK/2010.  Dimana  pada peraturan tersebut justru sama sekali tidak menyinggung terkait dengan sewa Rahim, yang diatur hanya  terkait  dengan  penggunaan  bayi  tabung  yang  menggunakan  Rahim  dari  asal  ovuumitu berasal. Dimana pada 26 Mei 2006 MUI mengeluarkan fatwanya yang pada pokonya menentang keras dan mengharamkan praktik sewa Rahim dengan alasan bahwa praktik tersebut justru akan berdampak pada masalah baru yang rumis baik masalah warisan dan lainnya (dalam hal ini antara ibu pengganti dan ibu yang memiliki ovum tersebut dengan anaknya). Pada dasarnya MUI hanya menghalalkan bayi tabung sebagai satu satunya cara yang dapat ditempu dan digunakan oleh pasangan yang tdak memiliki keturunan untuk dapat memiliki keturunan Karena pada praktek bayi tabung ini pembuahan akan tetap dilakukan di Rahim istri dan bukan pihak ketiga.
Dimana dari paparan yang telah penulis paparkan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa belum adanya peraturan yang sempurna dan tegas terkait dengan permasalahan sewa Rahim yang ada di Indonesia. Dimana hal ini disebabkan belum adanya sanksi yang tegas terkait dengan  praktik  sewa  Rahim  yang  dilakukan  oleh  pasangan  pasangan  yang  ingin  memiliki keturunan  artinya  masih  sangat  rancau.  Walaupun  telah  banyak  daerah  yang  telah mempraktikan pelaksanaan sewa Rahim ini walaupun dengan cara kekeluargaan, namun kembali lagi bahwa awalnya sewa Rahim ini dilarang secara jelas maka apabila dihapuskannya larangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
tersebut apakah berarti hal tersebut diperbolehkan, dan jika memang diperbolehkan tentunya perlu ada aturan yang jelas terakait dengan hal tersebut. Hal inilah yang menimbulkan anggapan masyarakat bahwa sewa Rahim di Indonesia diperbolehkan.
Disamping itu menurut hemat penulis bahwa peraturan terkait dengan pelarangan masih belum lengkap hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada Peraturan pemerintah No. 61 tahun 2014 dalam Paasal 43 ayat (3) huruf b mengatakan bahwa, penanaman embrio kedalam Rahim wanita lain dilarang. Dimana tidak ada penjelasan tambahan terkait dengan pasa tersebut artinya tidak ada penjelasan konrit terkait dengan kata “wanita” yang dimaksudkan disini. Dimana Sonny Dewi Judiasih berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari ibu pengganti yang sudah menikah merupakan  anak  sah.  Dengan  syarat  bahwa  sewa  Rahim  yang  dilakukan  oleh  ibu  pengganti tersebut  harus  telah  memiliki  suami,  maka  tentunya  hal  ini  seharusnya  tidak  dapat  dilarang karena  anak  yang  kemudian  dilahirnkan  tersebut  bersanding  status  anak  sah  yang  lahir daripasangan  yang  memang  telah  memiliki  ikatan  perkawinan  walaupun  sel  telur  dan  ovum tersebut hanya titipan dari pasangan lain.
Disisi  lain,  walaupun  sewa  Rahim  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  mengikatkan  diri kedua  belah pihak antara  penyewa  Rahim  dan  yang disewa,  namun  justru perjanjian  tersebut dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  unsur  perjanjian  yang  sah  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata terkait dengan syarat perjanjia. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya keempat syarat yang ditegaskan dalma pasal 1320 tersebut dalam hal syarat keempat yaitu sebab yang halal.  Maka  tentunya  perjanjian  sewa  menyewa  tersebut  kedudukannya  tidak  sah  dan  dapat batal  demi  hukum,  walaupun  perjanjian  yang  dilakukan  telah  memenuhi  syarat  pertama  dan kedua, namun merujuk pada syarat ketiga, yaitu berkaitan dengan adanya hal tertentu, dalam hal  ini  yaitu  terkait  dengan  objek  perjanjian.  Menurut  Desriza  Ratman  objek  perjanjian  yang seharusnya yaitu berupa benda atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHP, sedangkan merujuk pada objek perjanjian sewa menyewa Rahim, yang menjadi objek perjanjian yaitu Rahim sedangkan Rahim tidak dapat dikatakan sebagai benda atau barang sehingga Rahim tidak dapat dijadikan atau dikatakan sebagai objek perjanjian. Namun penulis memiliki anggapan lain atas pernyataan tersebut, dimana menurut hemat penulis Rahim dapat dikatakan sebagai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
objek  perjanjian  dan  tentunya  memenuhi  syarat  ketiga  perjanjian.  Merujuk  pada  pengertian benda pada pasal 499 KUHPerdata yang membedakan benda menjadi dua bentuk, yaitu barang dan hak-hak. Dimana artinya benda disini memiliki pengertian yang cukup luas, yang mencakup benda  berwujud  dan  tidak  berwujud  dalam  hal  ini  berupa  hak.  Maka  merujuk  pada  Rahim, dimana  Rahim  memiliki  wujud  yang  konkrit  yaitu  memiliki  berat  30-50  gran  dan  berbbentuk seperti buah pir danterletak ditengah rongga panggul, oleh karena itu, menurut hemat penulis Rahim memenuhi unsur dari objek perjanjian yang berupa barang karena memiliki wujud yang konkrit.
Menyewa  rahim  tidak  selalu  berdampak  buruk.  Bila  dilakukan  dengan  benar  dan  ada aturan ketat yang memudahkan, anuitas uteri memiliki efek positif. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan yang jelas agar pemain bisa direkrut, namun dengan syarat yang ketat, sehingga jika ada subjek  yang  melakukan  di  luar  aturan  yang  berlaku,  tidak  semuanya  hanya  dengan  hukuman. Sama  halnya  seperti  kasus aborsi ,  sudah  diatur  dalam  Pasal  346  KUHP  yang  menyatakan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang  lain  untuk  itu,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.” Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan :
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
◦ Sejak  usia  dini  kehamilan  dideteksi  terkait  dengan  indikasi  kedaruratan  medis,  sangat menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kanndungan akibat baik yang mengancam nyawa ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki,atau;
◦ Trauma  psikologis  bagi  korban  pemerkosaan  yang  disebabkan  karena  kehamilan  yang tidak diinginkan yaitu akibat pemerkosaan.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  sewa  Rahim,  sama-sama  dilarang  di  Indonesia,  tetapi  ada pengecualian untuk tetap bisa dilakukan karena suatu hal tertentu. Penulis juga menginginkan adanya  kebijakan  sewa  Rahim  yang dimana dilarang dilakukan di  negara  Indonesia  tetapi  ada pengecualian untuk tetap dapat dilakukan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## KESIMPULAN

## 1. Urgensi Sewa Rahim
Dalam pasal 28 B ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi  Manusia.  Ibu  pengganti (Surrogate  mother) telah  menjadi  alternatif  lain  bagi  beberapa pasangan  yang  belum  atau  tidak  dapat memiliki  keturunan  melalui metode  bayi  tabung  yaitu sewa  rahim  wanita  lain  yang  bukan  istrinya.  Dapat  kita  lihat,  angka  perceraian  di  Indonesia semakin  menunjukan  kenaikan  angka,  salah  satu  penyebab  perceraian  adalah  keluarga  yang tidak harmonis, dan keturunan adalah salah satu faktor keharmonisan sebuah keluarga. Jadi sewa Rahim  di  negara  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  kebutuhan  bagi  wanita  yang  bermasalah pada Rahimnya dan tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri, agar tetap memiliki genetik dari wanita tersebut.

## 2. Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim
Merujuk pada pengertian benda pada pasal 499 KUHPerdata yang membedakan benda menjadi dua bentuk,  yaitu  barang  dan hak-hak. Dimana artinya benda disini  memiliki pengertian  yang cukup luas, yang mencakup benda berwujud dan tidak berwujud dalam hal ini berupa hak. Maka merujuk pada Rahim, dimana Rahim memiliki wujud yang konkrit yaitu memiliki berat 30-50 gran dan berbbentuk  seperti  buah  pir danterletak  ditengah  rongga  panggul.  Maka  menurut  hemat penulis sewa Rahim dapat dikatakan sah dimata hukum, mengingat tidak ada penagturan yang secara  jelas  mnegatur  terkait  dengan  larangan  sewa  Rahim  namun  akibat  tidak  adanya penagturan  konkrit  tersebut  sewa  Rahim  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  perjanjian  sewa menyewa,  artinya  sewa  pasal  1320  KUHPerdata  menjadi  dasar  hukum  sewa  Rahim,  atau perjanjian sewa menyewa, dan tentunta dalam perjanjian tersebut harus tetap memenuhi syarat yang ada diadalamnya, dimana dapat dikatakan bahwa syarat satu, dua dan tiga telah dipenuhi dalam perjanjian sewa menyewa Rahim walaupun syarat ketiga masih terbilang rancu, namun dalam hal ketiga syarat tersebut telah dipenuhi maka tentunya sewa menyewa rahin tersebut dapat  dilakukan.  Karena  pada  dasanrya  sewa  Rahim  tidak  selalu  menumbulkan  dampat  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
buruk bagi para pihak, jika dilakukan dengan benar maka akan berdampak positif juga bagi kedua belah  pihak.  Namun  terlepas  dari  itu,  pemerintah  harus  tetap  memberikan  aturan  yang  jelas terkait  dengan sewa  Rahim,  agar  memberikan bentuk  kepastian hukum  dan  kelegalan dimata hukum  akan  anak  yang  akan  dilahirkan  dari  sewa  Rahim  yang  dilakukan,  karena  hal  ini  dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum karena tidak ada hukum yang secara jelas mengatut terkait dengan hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak kontoversi argument pro dan kontra terkait dengan praktik sewa Rahim.

## DAFTAR PUSTAKA
Soemarsono, Maleha. 2017. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.” Jurnal Hukum & Pembangunan 37 (2): 300. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480. Amin, M. F. R. (2020). Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (5)
Tandirerung,  Dewi  Astika,  ”Analisis Perjanjian  Innominaat  Terhadap  Pemijaman  Rahim (Surrogate  Mother)  di  Indonesia”,  Jurnal  Hukum  Universitas  Hasanuddin  Vol.  26  No.  1 (2018):12.
Ruslan,  Fitri  Fuji  Astuti,  “Status  Kewarisan  Anak  Hasil  Sewa  Rahim  (Surrogate  Mother)  Dalam Perspektif Hukum Islam ”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Vol.14, No.2 (2017): 3.
Selian, Muhammad Ali Hanafiah, “Surrogate Mother; Tinjauan Hukum .Perdata Dan Islam”, Jurnal
Hukum Syariah Dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2017): 133.
Intan Kumalasari, 2020, Selain Arief Muhammad, 6 Artis Ini Berhasil Punya Anak Lewat Program Bayi Tabung, Merdeka.com, URL: https://www.merdeka.com/sumut/selain-arief- muhammad-6-artis-ini-berhasilpunya-anak-lewat-program-bayi-tabung.html ,  diakses  pada tanggal 8 Januari 2021.
Rataning Asih, 2018, Kim Kardashian Dapat Anak Perempuan dari Ibu Pengganti, Liputan6.com,
URL: https://www.liputan6.com/showbiz/read/3229134/kimkardashian-dapat-anak- perempuan-dari-ibu-pengganti , diakses pada tanggal 8 Januari 2021.
Halimah,  Mimi,  2018,  “Pandangan  Aksiologi  Terhadap  Surrogate  Mother”,  Jurnal  Filasafat Indonesia Vol. 1 No. 1 (2018): 52.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta, Kencana, 2006), 96-137.
Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, Hlm 47
Yahya Bin Abdurrahman Al- Khatib, Panduan Ibadah Wanita Hamil, (Solo: Zamzam, 2011), h. 107. Budiarsih, B. (2021). Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum.