Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)
Muhamad Muhamad 1
1 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 22jan.yassar@gmail.com

## ABSTRAK

## INFORMASI
ARTIKEL Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  peluang  dan  tantangan dengan  adanya  penerapan  kebijakan  mandatory  sertifikasi  halal setelah  pengeluaran  UU  No.33  Th  2014  dan  PP  No.  31  Th  2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian mixed yaitu penelitian lapangan dan penelitian hukum, dengan pendekatan pendekatan  eksploratoris.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik:  Wawancara,  dokumentasi  dan  observasi. Data yang dikumpulkan di olah dan dianalisis dengan menggunakan analisis  kualitatif  dengan  tahapan  analisis;  pemeriksaan  Data ( editing ),  penandaan  data  ( coding ),  dan  penyusunan  data ( constructing/systematizing ).      Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa partisipasi  pelaku  UMKM  terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan mandatory sertifikasi halal masih rendah. Kemudian tantangan yang dihadapi  UMKM  dengan  adanya  kebijakan  mandatori  sertifikasi halal,  dimulai  dari:  a)  Kebijakan  sertifikasi  halal  memberikan tuntutan  bagi  pelaku  usaha  agar  produknya  tersertifikasi  halal;  b) Persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi UMKM; c) Modal  yang  minim  yang  dimiliki  dan  belum  beraninya  berproyeksi dengan  modal  pinjaman  menjadikan  ada  ketergantungan  pelaku usaha  khususnya  mikro-kecil  kepada  pemerintah;  d)  Proses  yang masih  manual  dan  belum  menggunakan  aplikasi  online;  e) Pemenuhan  kriteria  halal  terkait  bagaimana  pelaku  usaha mempersiapkan  bahan,  produk,  fasilitas  produksi,  prosedur  tertulis untuk  aktivitas  kritis,  dan  kemampuan  telusur;  f)  Masalah  dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki  menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan (UMKM  kurang  tergerak  mandiri)  dan  g)  Paradigma  pelaku  usaha: sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar.
Katakunci:
Jual beli, implementasi, sertifikasi halal, ekonomi Islam

## 1. Pendahuluan
Perkembangan pasar muslim global  sangat  pesat.  Ditandai  dengan gaya  hidup  halal  saat  ini  tidak  hanya menggejala  pada  negara-negara  yang mayoritas  penduduknya  muslim,  tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non muslim.  Bahkan  perusahaan  berskala global  saat  ini  juga  telah  menerapkan sistem  halal.  Seperti  Japan  Airlaines, Singapore  AirLines,  Qantas,  America Airlines, yang menyediakan menu halal (Moslem  meal).  Gejala  halal  juga merambah  negara  Amerika,  Australia, Jepang,  Cina,  India,  dan  negara-negara Amerika  Latin. 1 The  State  of  the  Global Islamic  Economy  Report  2018/2019 melaporkan besaran pengeluaran makanan  dan  gaya  hidup  halal  umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus  tumbuh  mencapai  USD  3  triliun pada  2023.  Langkah-langkah  sedang dilakukan untuk menciptakan ekosistem ‘ kulu  halal’ ,  yang  sejalan  dengan globalisasi  produksi  pangan  mengalami dampak global. Ternyata
80%
perdagangan  produk  halal  sebagian besar  dilakukan  oleh  negara-negara yang  mayoritas  penduduknya  bukan muslim. 2 Saat  ini  konsep  halal  terbukti memiliki  nilai  ekonomi  yang  telah diakui  di  dunia,  baik  di  negara-negara yang memeluk Islam ataupun tidak.
1 May  Lim  Charity,  “Jaminan  Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, Jurnal Legilasi  Indonesia , Vol. 14 N0. 01: 99 –108.2017, hlm. 100
2 Aflit  Nuryulia  Praswati,  dan  Tulus Prijanto,  “Measurement  Moslem  religion  in consumer behavior”, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam , Vol. 3 No. 2: 99-108. 2017,hlm.100
Indonesia merupakan negara dengan  jumlah  penduduk  muslim mencapai  87,18  persen  dari  populasi 232,5  juta  jiwa 3 .  Ini  adalah  ukuran pangsa  pasar  produk  dan  jasa  berbasis ekonomi  syariah  yang  sangat  besar. Sebagai  negara  dengan  penduduk muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia belum  dapat  berperan  secara  optimal dalam  memenuhi  permintaan  ini. Mengingat  keadaan  ekonomi  Islam global, Thomshon Routers menjelaskan 4 beberapa  peluang  potensial  untuk pengembangan  produk  halal:  makanan dan minuman halal, pariwisata Muslim, busana  muslim  sederhana,  media  dan rekreasi, farmasi dan komik, dan sistem keuangan  Islam.  Dalam  the  Global Islamic  Economy  Index  2018/2019, Indonesia tercatat hanya berada di posisi ke-10  sebagai  produsen  produk  halal dunia.  Tingginya  permintaan  akan produk  halal  di  dunia  seharusnya menjadi  peluang  bagi  industri  halal  di Indonesia.
Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam sistem perdagangan  internasional  mendapat perhatian baik dalam kerangka memberikan  perlindungan  terhadap konsumen  Islam  di  seluruh  dunia, sekaligus  sebagai  strategi  tantangan persaingan globalisasi dengan berlakunya  sistem  pasar  bebas  dalam menghadapi  ASEAN-AFTA,  NAFTA, Masyarakat  Ekonomi  Eropa,  dan Organisasi  Perdagangan  Internasional (Organisasi Perdagangan Dunia). Sistem perdagangan  internasional  telah  lama
3 Global  Islamic  Economy  Report  2018- 2019
4 Global  Islamic  Economy  Report  2018- 2019
mengakui  ketentuan  halal  dalam CODEX  yang  didukung  oleh  organisasi internasional  yang  disetujui  antara WHO, FAO, dan WTO. 5 Pilihan produk logo halal berarti mengonsumsi makanan  dan  minuman  yang  terjamin kesehatannya.  Hal  ini  menjadikan produsen  produk  dan  layanan  halal meningkatkan  nilai  manfaat  halal  dari jaminan kualitas produk halal. Sehingga melalui  inilah  yang  membuat  orang percaya  pada  kualitas  produk  halal. Dengan  demikian  Islamic  branding 6 terbukti mempengaruhi keputusan untuk membeli produk halal. 7 Pemerintah Indonesia telah merespon  positif  pentingnya  sertifikasi halal melalui beberapa regulasi. Sertifikasi  dan  pelabelan  halal  tidak hanya untuk menyelamatkan konsumen domestik  yang  akan  menghadapi  MEA, tetapi  juga  untuk  meningkatkan  daya saing  produsen  dan  eksportir  produk
5 May  Lim  Charity,  “Jaminan  Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, Junal  Legilasi  Indonesia ,  Vol.  14  N0. 01: 99 –108, 2017, hlm. 100
6 Islam Brand harus menunjukkan memiliki  daya  tarik  yang  kuat  pada  konsumen dengan  cara  patuh  dan  taat  kepada  syari’at islam.  Penggunaan brand  tanpa  harus menunjukkan  kehalalan  produknya  karena  asal produk  tersebut  sudah  dikenal  sebagai  Negara Islam.  Namun  branding  yang  berasal  dari Negara non muslim tetapi produknya dinikmati konsumen  muslim,  maka  branding  ini  biasanya menyertakan label halal. Dikutip dari Muhammad  Nasrullah,  “Islamic  Branding, religiusitas  dan  Keputusan  Konsumen  terhadap Produk” , Jurnal Hukum Isalam (JHI), Vol.13.No.2,2015,hlm.82
7 Aflit  Nuryulia  Praswati,  dan  Tulus Prijanto,  “Measurement  Moslem  religion  in consumer behavior”, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam , Vol. 3 No. 2: 99-108. 2017,hlm.100
halal  Indonesia  di  pasar  internasional. 8 Yakni  dengan  UU  No.33  Th  2014  yang mewajibkan  semua  hasil  produksi tersertifikasi  halal.  Terlebih  mulai  dari 17
Oktober 2019
pemerintah menurunkan  peraturan  turunan  atau derivatif  dari  UU  No.33  Th  2014  yakni dikeluarkan  PP  No.  31  Th  2019  tentang peraturan  pelaksanaan  UU  No.33  Th 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal yang  memberikan  penguatan  peraturan sebelumnya,  dan  memulai  penerapan yang  sebenarnya  dari  yang  awalnya voluntary menjadi mandatory. Meskipun  dalam  PP  No.  31  Th  2019 memberikan  jangka  waktu  selama  5 tahun sejak pemberlakuannya.
Penguatan  UU  No.33  th  2014 dengan  PP  No.  31  th  2019  pada implementasinya  menimbulkan  banyak polemik dikalangan stakeholder maupun  pelaku  industri.  Dimana memiliki tantangan yang harus dihadapi dan  peluang  yang  dapat  diambil  dari penerapan kebijakan mandatory sertifikasi  halal  ini.  Salah  satu  kendala bagi  yang  akan  mengajukan  sertifikasi halal  adalah  karena  standar  biaya  yang ditetapkan  oleh  LPPOM  MUI  yang bervariasi dari 2,8 juta rupiah hingga 3,7 juta  rupiah  relatif  terlalu  mahal  untuk usaha  kecil,  menengah,  atau  yang  baru dibentuk.  Karena  Usaha  Kecil  dan Usaha  Menengah  (UKM)  berada  di bawah  tanggung  jawab  Kementerian Koperasi  dan  UKM,  LPPOM  MUI melakukannya tidak memiliki kewajiban untuk  langsung  mendukung  UKM untuk  mendapatkan  sertifikat  halal. Tidak hanya itu setelah pengeluaran PP
8 Aflit  Nuryulia  Praswati,  dan  Tulus Prijanto, “Measurement Moslem...,hlm.103
No.  31  th  2019,  yang  mana  sertifikasi tidak  lagi  sepenuhnya  dilakukan  oleh MUI,  tetapi  melalui  BPJPH  (Badan Penyelenggaraan jaminan Produk Halal) 9 merubah  proses  sertifikasi  yang dimungkinkan  jauh  lebih  panjang. Meskipun  beberapa  pihak  menolak aspek  “wajib”  dari  sertifikat  halal produk  yang  dibawa  oleh  UU  JPH, tetapi munculnya tren halal global telah membawa kita ke sebuah dunia di mana produk bersertifikat halal bisa memberikan  keunggulan  komparatif yang  signifikan  terutama  ketika  mereka bersaing. 10
Kontra  terbesar  datang  dari berbagai  pihak  yang  merasa  bahwa kehadiran UUJPH mencabut wewenang MUI dalam hal sertifikasi halal. Dimana pemerintah mengambil alih sistem yang telah dirintis oleh MUI. Di sisi lain, pro menekankan  kelemahan  MUI  yang  tak terbantahkan,  MUI  lemah  dimata hukum  karena  kurangnya  hukum peraturan  yang  menyatakan  kapasitas hukum  MUI  sebagai  satu-satunya lembaga  yang  berwenang  menyediakan sertifikasi halal untuk produk-produk di Indonesia.  Bahkan  kebanyakan  negara dengan  penduduk  muslim  mayoritas, badan  sertifikasi  halal  kurang  optimal karena  adanya  anggapan  bahwa  setiap produk  makanan  yang  diproduksi  di negara  tersebut  adalah  halal  sehingga
9 BPJPH  adalah  badan  yang  dibentuk oleh  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  JPH, Penyelenggara  &  JPH  dilaksanakan  oleh Menteri, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Menteri dikutip dari pasal 5 UU No.33 Th.2014
10 AKIM,  et.al,  “The  Shifting  of  Halal Certification System in Indonesia: From Society- Centric to State-Centric”, MIMBAR ,  Vol. 35 No. 1 st :115-126.2019,hlm.117
tidak  diperlukan  sertifikasi  halal  pada produk  tersebut.  Dalam  UUJPH  tidak hanya  ditujukan  untuk  memberikan perlindungan  dan  jaminan  kepada konsumen  semata  dengan  pemberian sertifikasi  halal.  Produsen  juga  menuai manfaat  dari  UU  ini  yaitu  dengan adanya  kepastian  hukum  terhadap seluruh  barang  yang  diproduksi, sehingga  UUJPH  akan  berdampak positif  bagi  dunia  usaha. 11 Hal  ini membuktikan  masih  banyak  pro  dan kontra dari berbagai kalangan mengenai peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal.
Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah  agar  Indonesia  mampu bersaing  di  industri  halal.  Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia  dan  yang  telah  memiliki sertifikat  halal  jumlahnya  masih  sangat sedikit. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  selaku  lembaga  yang berwenang  mengeluarkan  sertifikasi halal,  pada  periode  2014-2015  telah terbit  sertifikat  halal  nasional  untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Meninjau  UU  JPH  memiliki  target sangat luas, dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai perusahaan besar,  BPJPH  miliki  tugas  untuk memikirkan  solusi  untuk  memperkuat dan mempersiapkan UMKM siap untuk bersaing 12 dalam  menghadapi  pasar global, sehingga tidak lagi dimarginalkan  oleh  global  pasar  dan
11 Ma’ruf  Amin, Fatwa    Produk    Halal Melindungi  dan  Menentramkan , (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), hlm. 79
12 AKIM,  et.al, “The Shifting of Halal …, hlm.124
produk  halal  asing  akan  tidak mendominasi pasar domestic.
Peguatan ini merubah sisi tahapan proses  sertifikasi  yang  menuntut  proses edukasi lebih pada pelaku industry juga kesiapan  stakeholder.  Sertifikasi  tetap menjadi  tantangan  utama  bagi  industri dan  harus  dihadapi 13 .  Sertifikasi  halal adalah  langkah  operasional  yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan muslim,  tetapi  tetap  merupakan  proses yang  menantang  dan  kompleks.
14 Dimana
penerapan kebijakan mandatory  sertifikasi  halal  ini  memiliki peluang dan tantangan. Apasaja peluang  dan  tantangan  adanya  UU No.33  Th  2014  dan  PP  No.  31  Th  2019 perlu  digali  untuk  mendapatkan langkah  terbaik  baik  dari  sisi  pelaku industri  maupun  stakeholder  yang terkait.

## 2. Kerangka Teoretik
2.1 Mandatory Sertifikasi Halal Indonesia,  dengan  mayoritas berpenduduk  Muslim,  bahkan  menjadi negara  Muslim  terbesar  di  dunia, memiliki  kewajiban  terhadap  warga negaranya  guna  memberikan  jaminan produk  yang  halal  untuk  dapat dikonsumsi  dan/atau  dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang  harus  dilaksanakan. 15 Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat  JPH  adalah  kepastian  hukum
13 Syed Ali, CEO, Riz Global Foods dalam Global Economic Report 2018-2019
14 AKIM,  et.al,  “The  Shifting  of  Halal ...,hlm.125
15 Aal Lukmanul Hakim,”Dissecting The Contents Of Law Of  Indonesia  On  Halal  Product
Assurance”, Indonesia  Law  Review ,Vol.  5 No. 1:88-103, 2015.hlm. 88
terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang dibuktikan  dengan  sertifikat  halal. Setiap  produk  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia wajib  bersertifikat  halal.  Produk  sendiri adalah  barang  dan/atau  jasa  yang meliputi  makanan,  minuman,  obat, kosmetik,  produk  kimiawi,  produk biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta barang  gunaan  yang  dipakai,  digunaan atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Sertifikat  halal  sebagai  pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  berdasarkan farwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  BJPH berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab  kepada  Menteri. 16
Adapun  wewenangnya  adalah  sebagai berikut:
a. merumuskan dan nenetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan  dan  mencabut  sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
d. melakukan  registrasi  sertifikat  halal pada produk luar negeri;
e. melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan publikasi produk halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH
g. melakukan registrasi Auditor Halal
h. melakukan  pengawasan  terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal;
j. melakukan  kerja  sama  dengan lembaga  dalam  dan  luar  negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja  sama  dengan  kementrian
dan/atau  lembaga  terkait;  LPH  dan MUl.
Kewajiban konstitusional diberikan dalam  bentuk  kepastian  hukum  berupa jaminan  kehalalan  semua  produk,  baik yang  dipakai,  digunakan,  dan/atau dimanfaatkan
oleh
masyarakat. Disahkan dan diundangkannya
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan
Produk  Halal  sebagai  bukti  komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. 17 Dengan  Undang-undang Jaminan  Produk  Halal  ini,  masyarakat dapat mengkonsumsi/menggunakan produk  apapun  dengan  nyaman,  dan sehat  selain  juga,  meningkatkan  nilai tambah  bagi  pelaku  usaha  dalam menjual produk halal.
Implementasi  UU  JPH  yang termuat  dalam  UU  No.  33  tahun  2014 mengharuskan  semua  produk  yang masuk  dan  beredar  di  Indonesia  untuk memiliki sertifikasi halal. Meski awalnya,  sertifikasi  halal  muncul sebagai  alternatif  untuk  melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai fondasinya, halal sekarang tidak  lagi  terbatas  pada  kewajiban agama di antara umat Islam. 18 Sertifikasi halal  di  Indonesia  saat  ini,  masih mengalami berbagai kendala. Tarik ulur antara  pihak  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  dan  pemerintah  (Kementerian Agama) tentang pihak yang lebih berhak untuk memberikan sertifikat halal masih terus ber langsung. Di Malaysia, pihak yang bertanggung  jawab  terkait  pemberian
17 Aal  Lukmanul  Hakim,”Dissecting  The Contents …,hlm.88
18 Aflit  Nuryulia  Praswati,  dan  Tulus Prijanto, “Measurement Moslem...,hlm.102
sertifikat halal diberikan kepada pemerintah  sehingga  semua  hal  terkait dengan  sertifikasi  halal  terpusat  di pemerintah.  Selain  terkait  lembaga pemberi sertifikat halal, penyebab masih sedikitnya  produk  atau  perusahaan yang  memiliki  sertifikat  halal  MUI adalah  karena  ketidaktahuan  para pelaku usaha terutama UMKM mengenai prosedur untuk mendapatkan sertifikat  halal.  Terlebih  lagi  banyak UMKM  yang  belum  dikelola  secara serius. 19 Panjangnya  prosedur  yang harus  dilalui  dan  banyaknya  dokumen yang  harus  dimiliki  untuk  dapat memperoleh
sertifikat halal, menyebabkan  para  pengusaha  UMKM tidak  terlalu  antusias  dengan  sertifikasi halal.
Seperti kebanyakan negara dengan penduduk  muslim  yang  besar,  badan sertifikasi  halal  kurang  optimal  karena adanya  anggapan  bahwa  setiap  produk makanan  yang  diproduksi  di  negara tersebut adalah halal sehingga sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan. 20 Mengingat  semua  stakeholder  masing- masing  harus  menyadari  potensi UMKM  Indonesia  sebagai  sebuah kekuatan  yang  dapat  memenangkan pasar  muslim  global.  Langkah  yang harus  ditempuh  adalah  bagaimana menyiapkan  undang-undang  Jaminan Produk  Halal  ini  menjadi  sebuah undang-undang  yang  efektif  dapat
19 Faqiatul  MW  &  Anissa  HP, Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia, hlm.10 20 Gillani, S. H., Ijaz, F., and Khan, M. M. “Role  of  Islamic  Financial  Institutions  in Promotion  of  Pakistan  Halal  Food  Industry”. Islamic  Banking  and  Finance  Review ,Vol.  3.No.1, 29-49. 2016.
berlaku  dan  diterapkan  serta  diterima, baik  oleh  masyarakat,  pelaku  usaha, lembaga-lembaga  terkait,  begitu  juga kaitannya  dengan  masyarakat  dan pelaku  usaha  internasional.  Bahwa hadirnya UU-JPH
ini harus mendatangkan rahmatan  lil  alamain sesuai  dengan  sifat  Islam  bukan  malah mendatangkan kekisruhan dan kesusahan dalam penerapannya. 21 Meskipun beberapa pihak menolak aspek  "wajib"  dari  produk  bersertifikat halal  yang  dibawa  oleh  UUJPH  tetapi kebangkitan  tren  halal  global  telah membawa kita ke dunia dimana produk bersertifikat  halal  dapat  memberikan keunggulan  komparatif  yang  signifikan terutama  ketika  mereka  harus  bersaing dengan  produk  yang  tidak  bersertifikat halal.  Keunggulan  komparatif  halal sertifikasi dapat secara singkat dikelompokkan menjadi 22 :
1. Otoritas - memastikan bahwa produk dan  layanan  yang  diberikan  sesuai dengan  hukum  Syariah  tentang  halal dan  menciptakan  mekanisme  untuk memantau kepatuhan
dengan pedoman  dan  standar  baku  bahan dan proses produksi;
2. Keyakinan  -  memberikan  jaminan kepada  Muslim  konsumen  (dan konsumen lain yang jatuhkan preferensi  mereka  untuk  produk halal);
3. Keunggulan kompetitif - memperluas cakupan  pasar  menuju  kesiapan untuk bertemu kebutuhan global;
4. Kualitas  -  menunjukkan  bahwa produk  memenuhi  persyaratan  halal
21 Aal  Lukmanul  Hakim,”Dissecting  The Contents …,hlm.88
22 AKIM, et.al, “The Shifting of Halal ...,hlm.117
dan  standar  praktik  kebersihan  dan ketat kesehatan; dan
5. Penerimaan  internasional  dan  pasar ekspor  simbol  jaminan  produk  atau identitas Dari  perspektif  internasional  kerja sama, pergeseran halal Indonesia sistem manajemen  sertifikasi  dari  masyarakat ke  tangan  pemerintah  menjelaskan struktur  kerja  sama  internasional  itu mungkin  terjadi.  Itu  terjadi  karena polanya hubungan yang awalnya terjadi antara  aktor  dari  berbagai  tingkatan, seperti  Non-Pemerintah  ke  Pemerintah, telah menjadi lebih setara.
Pemerintah  ke  Pemerintah.  Jadi, negosiasi  dan  komunikasi  proses  bisa relatif  lebih  efektif.  Ini  terbukti  dalam IMT-GT  (Indonesia,  Malaysia,  Thailand Pertumbuhan-Segitiga) trilateral kerjasama,  di  mana  ada  yang  spesifik kerjasama dalam industri halal. Sebelum BPJPH  didirikan,  Indonesia  tidak  bisa aktif  berpartisipasi  dalam  kerja  sama spesifik  tersebut.  Hal  ini  disebabkan terbatasnya  kapasitas  lembaga  non- pemerintah  untuk  didiskusikan  hal-hal spesifik yang terkait dengan tugas-tugas lainnya  kementerian  atau  lembaga. Dalam  hal  ini,  BPJPH  menjadi  wajah Indonesia  dalam  urusan  halal  untuk memainkan peran aktif dalam IMT-GT. 23
2.1 Supply  Chain  Management/SCM dan
Halal Supply Chain
Perkembangan pasar halal membutuhkan  peningkatan  efisiensi dalam  pasar  untuk  dapat  mengimbangi pertumbuhan  tersebut.  Salah  satu pendekatan  yang  dapat  digunakan
23 AKIM, et.al, “The Shifting of Halal ...,hlm.123
adalah  manajemen  rantai  persediaan (Supply  Chain  Management/SCM). Menurut  Noordin,  dkk  bahwa  SCM dapat
dimanfaatkan
untuk meningkatkan produktifitas dan profitabilitas dari pasar halal. 24 Menurut Manzouri,  dkk  bahwa  koordinasi  yang stratejik  dan  sistemik  dari  fungsi-fungsi bisnis dalam  sebuah perusahaan
merupakan kunci keberhasilan penerapan  SCM  dalam  perusahaan. SCM  yang  bersifat  tradisional  dapat didefinisikan sebagai proses
pengkonversian  bahan  mentah  menjadi barang jadi untuk
selanjutnya didistribusikan sampai dengan
konsumen akhir. 25
Dalam  perkembangan  industri yang semakin pesat, terutama perkembangan industri halal, SCM yang bersifat  tradisional  dirasa  tidak  cukup mengakomodasi  kebutuhan  pasar.  Oleh karena  itu,  SCM  berkembang  sesuai dengan  kebutuhan  industri  menjadi halal  supply  chain.    Halal  supply  chain dapat  didefinisikan  sebagai  integrasi proses  dan  aktivitas  bisnis  dari  bahan baku  sampai  dengan  konsumen  akhir (from  farm  to  plate).  Jadi  perbedaan antara  SCM  dan  halal  supply  chain adalah tujuannya. Supply chain management  (SCM)  diterapkan  di perusahaan  supaya  perusahaan  dapat mengurangi  biaya  produksi.  Di  sisi  lain halal supply chain digunakan
24 Noordin, N., Noor, N. L., and Samicho, Z.  “Strategic  Approach  to  Halal  Certification System:  An  Ecosystem  Perspective”. Procedia  - Social and Behavioral Sciences .pp. 79-95,hlm.79 25 Manzouri, M., et.al, “Increasing Production and Eliminating Waste through Lean Tools and Techniques for Halal Food Companies”. 2014
perusahaan dengan tujuan menjaga dan mempertahankan  kehalalan  produk. Menurut  Soon,  dkk  bahwa  kehalalan produk  yang  tetap  terjaga  (halal integrity)  akan  menjadi  salah  satu keunggulan  kompetitif  bagi  produsen untuk  dapat  bersaing  dengan  produsen lain di industri yang sama. 26
3). Pelaku Industri Subsektor  industry  manufaktur berskala kecil dan menengah di Indoneis dinilai  sebagai  sektor  terpenting  untuk mengikis  masalah  gawat  yang  dihadapi Indonesia, yakni pengangguran, setengah  pengangguran,  mengingat teknologi  yang  lazim  dilaukan  dalam proses  produksinya  adalah  teknologi padat  karya. 27 Terdapat  perbedaan antara  UMI  (Usaha  Mikro),  UK  (Usaha Kecil),  UM  (Usaha  Menengah)  dalam latar  belakang  atau  motivasi  pengusaha dalam  melakukan  usaha.  Sebagian pengusaha  mikro  di  Indonesia,  alasan utama  melakukan  kegiatan  tersebut adalah memperoleh perbaikan penghasilan.  Hal  ini  menunjukan pengusaha  mikro  berinisiatif  mencari penghaslan  untuk  meenuhi  kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Disamping  itu,  juga  memiliki  latar belakang  untuk  meneruskan  usaha keluarganya,  merasa  telah  dbekali keahlian, sert tidak ada kesempatan lain untuk berkarir dibidang lain.
Latar  belakang  usaha  kecil  lebih beragam,  walaupun  latar  belakang
26 Soon,  J.  M.,  Chandia,  M.,  and Regenstein,  J.  M.  “Halal  Integrity  in  the  Food Supply  Chain”, British  Food  Journal ,  119  (1),  39- 51.2017,hlm.39
27 Thee  Kian  Wie, Industrialisasi  di Indonesia, beberapa kajian, (PT.Pustaka LP3ES:Jakarta.Cet.2.1996),hlm.109
ekonomi  juga  merupakan  alasan  yang utama,  tetapi  sebagian  memiliki  latar belakang  yang  lebih  realistis  dengan melihat  prospek  uaha  kedepan  dengan kendala  modal  yang  terbatas.  Sebagian mempunyai  alasan  berusaha  karena adanya peluang bisnis dan pangsa yang lebih  aman  dan  besar.  Meski  faktor keturunan,  maupun  telah  ada  bekal keahlian, membuka lapangan kerja baru bagi  warga  setempat,  serta  masih terdapat  pula  yang  memiliki  alasan tidak  adanya  kesepatan  dibidang  lain denganberbagai alasan, misal pendidikan  yang  rendah,  maupun kondisi fisik yang
tidak memungkinkan.Sedangkan
usaha menengah  sebagian  besar  meiliki motivasi  sama  dengan  pengusaha  kecil yakni  melihat  prospek  usaha  kedepan, adanya peluang dan pangsa pasar yang aman  dan  besar.  Yang  mana  secara umum lebih berorientasi bisnis dibandingkan  pengusaha  usaha  mikro.
28
3. Metode Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  penelitian mixed  yaitu  penelitian  lapangan  dan penelitian  hukum.  Adapun  obyek penelitiannya  adalah  pemberlakuan atau  implementasi  hukum  yang  diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait dengan sejauh  mana  implementasi  PP  No.31  th 2019 dan UU No.33 th 2014 tentang UU Jaminan  Produk  Halal  yang  menjadi dasar  pemberlakuan  sistem  baru pelaksanaan  sertifikasi  halal  dari voluntary  ke  mandatory.    Penelitian  ini
28 Tulus  T.H.  Tambunan.Usaha  Mikro, kecil dan menengah, (Ghalia Indonesia:Bogor.Cet.1.2017)H.6
akan  mengkaji  apa  saja  tantangan  dan peluang  terhadap  penerapan  kebijakan tersebut  baik  dari  perspektif  pelaku industry ataupun pengawal kebijakan. Pendekatan masalah yang digunakan  penulis  adalah  pendekatan eksploratoris.  Pendekatan  eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan  mengenai  suatu  gejala tertentu,  atau  untuk  mendapatkan  ide- ide  baru  mengenai  suatu  gejala  itu. Pendekatan  ekploratoris,  umumnya dilakukan  terhadap  pengetahuan  yang masih  baru,  belum  banyak  informasi mengenai  masalah  yang  diteliti,  atau bahkan  belum  ada  sama  sekali. 29 Penelitian  kualitatif  exploratoris  secara umum penelitian kualitatif yang cenderung  menjadi  lebih  terbuka  untuk menggunakan  berbagai  macam  bukti dan  menemukan  persoalan-persoalan baru. 30 Sumber  data  penelitiannya  dibagi menjadi  dua  jenis,  yaitu  sumber  data primer  dan  sumber  data  sekunder. 31 Dalam  melaksanakan  penelitian  in, diperlukan  data  primer  digunakan sebagai  dasar  untuk  pengambilan tindakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian.
29 Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 25
30 W.Lawrence  Neuman.Metodologi Penelitian Sosial…, hlm.50
31 Sumber  data  primer  adalah  sumber data  yang  langsung  dapat  memberikan  data kepada  pengumpul  data.  Sedangkan  sumber data  sekunder  merupakan  sumber  data  yang tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  dikutip  Lexi  J.  Meleong,
Metodologi Penelitian Kualitatif,
( Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2008),hlm.157
1. Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  responden pada  objek  yang  diteliti  dan  ada hubungannya  dengan  obyek  yang diteliti.  Data  tersebut  bisa  diperoleh langsung  dari  lapangan. 32 Dalam penelitian  ini,  sumber  data  utama diperoleh dari BPJPH-Kemenag Daerah Pati, Pelaku usaha skala kecil dan  mikro  daerah  Pati-Kudus. Sumber  data  utama  lain  adalah LPPOM-MUI  Jawa  Tengah,  dan Tokoh Masyarakat.
2. Data  Sekunder,  adalah  data  yang bukan diusahakan
sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya  dari  buku,  dokumen- dokumen
perusahaan, atau organisasi,  surat  kabar  dan  majalah, ataupun publikasi lainnya. 33
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik:  Wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Data  yang dikumpulkan  di  olah  dan  dianalisis dengan  menggunakan  analisis  kualitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut: 34
a) Pemeriksaan Data ( editing ) b) Penandaan Data ( coding )
c) Penyusunan/Sistematisasi
Data ( constructing/systematizing ) Teknik
Analisis kualitatif digunakan  dengan  mengacu  pada norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  serta norma-norma yang hidup dan
32 Tika,  dan  Moh.Pabundu, Metodologi
Riset Bisnis, (Jakarta: Bumiaksara,2006), hlm.57 33 Marzuki, Metodologi  Riset ( Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial ), ( Yogyakarta:Ekonisia,2005), hlm.60 34 Anisa  Cahaya  Pratiwi, Pencantuman Sertifikasi Halal …,hlm.47
berkembang dalam masyarakat. 35 Analisis secara kualitatif juga menguraikan  data    secara    bermutu dalam    bentuk    kalimat    yang  teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi  data  dan  pemahaman  hasil analisis,  kemudian  ditarik  kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai  jawaban  dari  permasalahan yang dibahas. 36
Data  dalam  penelitian  ini  akan diuraikan  ke  dalam  kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan  pada  akhirnya  dapat  ditarik kesimpulan secara deduktif, yang mana pendekatan  deduktif  memulai  dengan konsep  abstrak  atau  proporsi  teoritis yang menguraikan hubungan yang logis antar  konsep.  Kemudian  mengevaluasi konsep  dan  proporsi  terhadap  konsep konkret.
Dimana dalam mengembangkan  atau  menegaskan suatu  teori  yng  dimulai  dengan  konsep abstrak  dan  hubungan  teoritis  serta mengarah  kepada  bukti  empiris  yang lebih konkret. 37

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.2 Prosedur  Sertifikasi  Halal  untuk UMKM
Pemberlakukan  UU  No.33  Th.2014 (UU  Jaminan  Produk  Halal)  yang diterjemahan  pula  dalam  PP  No.31 Th.2019  menjadi  fokus  konsentrasi
35 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.
36 Anisa  Cahaya  Pratiwi, Pencantuman Sertifikasi Halal …,hlm.47
37 W.  Lawrence  Neuman.Metodologi Penelitian Sosial…, hlm.79
dalam  penelitian.  Melalui  UU  JPH, pemerintah  memberlakukan  kebijakan publik  bahwa  sertifikasi  halal  kini bersifat  mandatori  bagi  setiap  produk yang  beredar,  sebagaimana  yang termuat dalam Pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  diwilayah  Indonesia wajib  bersertifikat  halal.” 38 Dengan pemberlakuan  ini,  banyak  penilaian mengenai  urgensi  sertifikasi  halal sebagai salah satu instrumen pemerintah agar Indonesia mampu bersaing diindustri  halal  global  selain  sebagai payung  hukum  ( umbrella  act) untuk consumer  protection .  Dalam  rangka mencapai  arah  kebijakan  ini  menuntut implementasi yang efektif dilapangannya. Adapun prosedur dalam
mengurus  sertifikasi  halal  pada  suatu produk adalah sebagai berikut 39 :
a. Prosesnya  pelaku  usaha  datang  ke Kemenag Kabupaten untuk melakukan pendaftaran,
b. Pendaftaran  disertai  dengan  bukti- bukti pendukung, antara lain NPWP, data  tentang  produk,  dan  apabila pelaku  usaha  mempunyai  sertifikat penyelia  halal  dapat  disertakan.
Kemudian Kemenag tingkat kabupaten memeriksa formulir
kelengkapan dari pelaku usaha,
c. Setelah  berkas  pendaftaran  pelaku usaha  lengkap,  berkas  selanjutnya dikirim  ke  Kemenag  Kantor  Wilayah
38 UU No. 33 Th. 2014 Pasal 4 39 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Asrul  Fathi selaku  (Koordinator)  dan  Bapak  Wiwik  Haris Prasetyo selaku
Satgas
Kabupaten Penyelenggara Syari’ah Kantor Kemenag Kudus pada  tanggal  18  Maret  2020  pukul  10.10  WIB  - selesai
(Kanwil)  Provinsi  selaku  Satga tingkat  Provinsi  dan  Koordinator Satgas,
d. Sebelumnya  proses  awalnya  dari Kanwil  harus  ke  BPJPH  Pusat,  dan kini proses dari Kanwil tidak harus ke BPJPH  Pusat  terlebih  dahulu.  Setelah Kanwil diberikan hak untuk membuat  surat  pengantar  untuk selanjutnya  dipakai  pelaku  usaha untuk mendaftar di LPPOM,
e. Melalui  surat  pengantar  kemudian dilakukan proses audit dan verifikasi. Proses  audit  yang  direkomendasi baru  LPPOM  selaku  LPH  (Lembaga Pemeriksa Halal),
f. Setelah  di  LPH  melakukan  audit atau  verifikasi,  dari  LPPOM  dikirim ke MUI untuk mendapatkan rekomendasi fatwa Halal,
Setelah  dari  MUI  dikirim  ke  BPJPH untuk diterbitkan sertifikat Halal.

## Gambar 1. Alur Permohonan Sertifikat Halal
Dari  rangkaian  prosedur  diatas, ternyata tingkat partisipasi pelaku usaha untuk  mendaftarkan  sertifikasi  halal termasuk  pelaku  UMKM  masih  sangat rendah.
Rendahnya  tingkat  partisipasi untuk sertifikasi halal membuka pertanyaan apakah implementasi kebijakan  telah  sesuai  atau  terdapat faktor  penghambat  yang  ditemukan dalam implementasinya.  Dalam hal ini, untuk  mengukur  pengimplementasian kebijakan  publik,  menurut  Van  Meter dan  Van  Horn  beberapa  variabel  yang mempengaruhi  proses  kebijakan  publik adalah; 40 aktivitas  implementasi  &
komunikasi antar
organisasi,
karakteristik agen
pelaksana/implementor, kondisi ekonomi,  sosial  &  politik,  serta
40 Yulianto  Kadji  , Formulasi  dan implementasi Kebijakan…, hlm.54
kecenderungan ( disposition ) dari pelaksana/  implementor.  Sedangkan George Edwards III mempertimbangkan empat faktor berikut dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “ Communication, resourches, dispositions  or  attitudes,  and  bureaucratic structure” 41 .    Dari  model  pendekatan tersebut,  peneliti  fokus  pada  kesamaan variabel yang dipakai dan menggunakan  2  variabel  berikut  untuk menganalisis  hasil  penelitian,  yakni aktivitas  implementasi  &  komunikasi antar  organisasi  dan  kecenderungan ( disposition ) dari pelaksana/ implementor.

## 1. Tanggapan pelaku UMKM terhadap Kebijakan  Mandatori  Sertifikasi Halal
Sejak  UU  No.  33  Th.  2014  berlaku efektif  tanggal  17  Oktober  2019,
41 Yulianto  Kadji  , Formulasi  dan implementasi Kebijakan…, hlm.63
sertifikasi halal yang awalnya voluntary telah  menjadi mandator y.  Sertifikasi halal menjadi kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan  kepastian  hukum  atas produk-pruduk yang beredar
dipasaran.
Sifat mandatori dari kebijakan  sertifikasi  memberi  tuntutan utamanya  bagi  produsen  selaku  pihak yang  memproduksi  produk  harus mengurus sertifikasi pada produknya. Berawal  dari  hal  tersebut  peneliti menggali  tanggapan  atau  respon pelaku  usaha  terhadap  kebijakan mandatori  sertifikasi  halal.  Mengutip yang  disampaikan  William  Dunn dalam  bukunya Public  Policy  Analysis, an integrate approach, bahwa ; “Responsiveness refers to the extent that a policy  satisfies  the  needs,  preferences,  or interests  of  particular  groups.” 42 sebagai salah satu kriteria keberhasilan kebijakan, responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilai-nilai  kelompok  masyarakat tertentu.  Dengan  kata  lain  dari  sisi masyarakat,  keberhasilan  kebijakan dapat  dilihat  melalui  tanggapannya tentang  penerapan  kebijakan  baik  itu tanggapan yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung keberhasilan  kebijakan,  utamanya pelaku  usaha  yang  menjadi  penerima manfaat  juga  memiliki  tuntutan  untuk mentaatinya.
42 Dunn,  W.N., Public  Policy  Analysis,  an integrate  approach (New  York:    Routledge Taylor &  Francis  Group.  Sixth  Edition.  2018), hlm.203
Dalam hal ini, peneliti mewancarai pemiliki  UMKM,  yang  menyatakan “Sangat setuju, saya sudah pernah ikut sertifikasi.  Cuma  karena  saya  kurang kooperatif  mungkin.  Hanya  tinggal satu  langkah  saja.  Karena  dulu  saya mamang anu nya  (mengirimnya)  di Semarang. Saya nggak (tidak) berani ke Semarang  akhirnya  jadi nggak (tidak) jadi.  Jadi  sudah  pernah,  tapi  gagal, sudah  disurvey,  sedianya  cukup memberikan foto saja sebetulnya.” 43
Selain  menyatakan  tanggapan yang  positif,  peryataan  keikutsertaan dari pelaku usaha menunjukkan adanya partisipasi masyarakat untuk  mengikuti sebagaimana  yang  diatur  UU.  Namun keikutsertaan  dari  pelaku  usaha  belum dapat  dijadikan  tolok  ukur  yang  pasti akan berhasilnya implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan masih ada persyaratan,  dan  prosedur  yang  dilalui, yang dimungkinkan
menjadi penghambatnya.  Hal  positif  lain  yang diungkapkan  Bapak  Sudarmaji,  sebagai pelaku usaha ialah memberikan identifikasi  tentang  kendala  yang dialaminya  seperti  tidak  terpenuhinya persyaratan  foto,  dan  kendala  lokasi. Dari  persetujuannya  pula  menunjukkan dukungan untuk berpartisipasi kembali, meskipun
sebelumnya pernah mengalami kegagalan. Kebijakan sertifikasi halal merupakan  sebuah  langkah  yang  baik. Karena  pada  dasarnya  usaha  jenang yang  dikembangkannya  merupakan usaha  yang  memproduksi  produk  halal
43 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
dengan bahan halal yang dipergunakan, baik  bahan  baku  seperti  gula,  ketan, gula  putih,  gula  aren,  serta  santan kelapa; juga bahan tambahan lain seperti aroma  rasa.  Mengutip  penelitian  yang dilakukan  oleh  Khabib  S.  yang menyatakan 44 beberapa  konsekuensi hukum  syariah  yang  harus  dipegang dalam mewujudkan keberlanjutan kehidupan  dunia  maupun  kehidupan religi.  Sebagai  konsumen,  manusia berkewajiban mempersiapkan dan mencari  atau  melakukan  usaha  lainnya untuk  mendapatkan  makanan  yang halal  dan  baik  yang  nantinya  akan dikonsumsi.  Sedangkan  bagi  produsen harus  memproduksi  makanan  yang halal dan baik sehingga tidak menimbulkan  dampak  negatif  dan merugikan konsumen.
Melalui sertifikasi  halal  pelaku  usaha  terdorong untuk memproduksi makanan halal lagi baik  juga  sebagai consumer  protection . Sebagaimana  melihat  urgensi  dari sertifikasi halal 45 itu
sendiri,
memberikan
kepastian hukum ketersediaan  produk  halal  selain  juga memberikan  kenyamanan,  keamanan dan  perlindungan  terhadap  produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan dan jasa.
44 Khabib  Solihin  ,  “Analisis  Kebijakan Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif Perlindungan  Kemaslahatan  Umat”, Islamic Review:  Jurnal  Riset  dan  Kajian  Keislaman ,Vol.  IX No.1 Tahun 2020,hlm.4 45 Sosialisasi  Jaminan  Produk  Halal  oleh Hj.  Siti  Aminah,  S.Ag.,  M.Pd.I  Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  yang diakses melalui
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2019/ Pada 24 Desember 2019 pukul 11.37 WIB
Salah  satu  hal  positif  dari tanggapan  pelaku  usaha  yakni  tentang pemahaman  dalam  penggunaan  bahan. Ibu
Ngalami
menambahkan, penggunaan  bahan-bahan  yang  halal sebagai  persyaratannya  tidak  menjadi hambatan  bagi  usahanya.  Lebih  lanjut, meskipun dalam proses sertifikasi tidak hanya  menyangkut  penggunaan  bahan halal,  tetapi  terdapat  pula  kriteria  lain seperti  produk,  fasilitas  produksi, prosedur  tertulis  untuk  aktivitas  kritis, dan  kemampuan  telusur.  Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Sodiman bahwa 46 kriteria diatas menjadi keharusan  untuk  memenuhi  standart halal. 47
Tidak  terlepas  dari  standart  halal, persyaratan,  maupun  prosedur  yang harus  dilalui  untuk  dapat  memperoleh sertifikat  halal.  Kebanyakan  negara
46 Sodiman,  “Sertifikasi  Halal  Produk Makanan  sebagai  Perlindungan  Konsumen Muslim;  Studi  di  Lembaga  Pengkajian  Pangan Obat-Obatan  dan  Kosmetika-Majelis  Ulama Indonesia  Sulawesi  Tenggara”, Li  Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam .Volume 3, Nomor 1, Juni 2018.hlm. 91
47 Standar  halal  merupakan  standart yang  digunakan  sebagai  standart  produk  yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Yakni  tidak  mengandung  babi  dan  bahan  yang berasal  dari  babi,  tidak  mengandung  khomer, serta  tidak  mengandung  bahan-bahan  yang diharamkan seperti darah, kotoran, bangkai, dan bahan-bahan  yang  berasal  dari  organ  manusia. Selanjutnya  semua  bahan  yang  berasal  dari hewan halal yang disembelih menurut tata  cara syariat Islam. Serta semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya  tidak  boleh  digunakan  untuk babi,  jika  pernah  digunakan  untuk  babi  dan barang-barang  tidak  halal  lainya  harus  terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam  syariat  Islam.  Dikutip  melalui  Sodiman, “Sertifikasi Halal Produk Makanan,… hlm. 91
dengan  penduduk  Muslim  yang  besar sering  kali  terdapat  anggapan  bahwa setiap produk makanan yang diproduksi  di  negara  tersebut  adalah halal  sehingga  sertifikasi  halal  tidak terlalu diperlukan. Hal tersebut dimungkinkan  menjadi  salah  satu penyebab para pengusaha UMKM tidak terlalu  antusias  dengan  sertifikasi  halal. Meskipun demikian, pelaku usaha tidak menunjukkan penolakan kebijakan diwajibkannya sertifikasi halal. Mengingat  waktu  untuk  merealisasikan proses sertifikasi yang diberikan 5 tahun sejak  tanggal  17  Oktober  2019  sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024  (untuk produk  makanan  dan  minuman),  dan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026 (untuk  produk  lainnya)  memungkinkan bagi  UMKM  untuk  menunda  proses tersebut.  Dengan  demikian,  waktu memadai  belum  tentu  menjamin sertifikasi  halal  dapat  direalisasikan tanpa adanya upaya yang massif seperti sosialisasi,  edukasi  urgensi  sertifikasi halal,  maupun  fasilitas  yang  membantu mempermudah  UMKM  melalui  segala prosedur,  dan  melengkapi  persyaratan yang dipersyaratkan.
Tanggapan  lain  terkait  kebijakan ini, Bapak Fathkah Sudarmaji menambahkan 48 bahwa dari dinas-dinas setempat  telah  banyak  disosialisasikan untuk  menjadi  produk  halal.  UMKM juga  mendapat  kemudahan  dalam mengikuti  berbagai  pelatihan.  Meski demikian pelaku usaha mengungkapkan,  masih  ada  banyak hambatan  yang  dialami  UMKM  pada
48 Hasil Wawancara dengan Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
umumnya,  seperti:  belum  memenuhi persyaratan,  masih  ada  kata  malas  dari UMKM sendiri selain belum banyaknya fasilitas  dari  dinas.  Hal  ini  dikarenakan tanpa  adanya  fasilitas  UMKM  masih mempertimbangkan  hal-hal  berikut, diantaranya  biaya  selama  proses pengurusan sertifikasi yang memberatkan  pelaku  usaha  mengingat sebagian  besar  industri  hanya  sebagai industri  rumahan  dengan  modal  dan omset  yang  kecil.  Belum  adanya  basic untuk  menerapkan  penggunaan  modal pinjaman  melalui  pembiayaan  bank, meski  sebelumnya  telah  mengikuti pelatihan.  Karena  bagi  pelaku  usaha tidak semua UMKM mampu berkembang  besar  dan  menekankan UMKM perlu difasilitasi dalam berbagai hal.
Pelaku  usaha  menyampaikan  pula penilaiannya terhadap kebijakan sertifikasi  halal,  sebagai  berikut;  “Saya kira  nanti  kalau ada  memfasilitasi,  saya kira  itu  UMKM  istilahnya  memang home  industri  notabennya  yang  tidak berani  modal  banyak,  istilahnya  tidak berani  berspekulasi.  Kalau  ada  yang memfasilitasi  yang  mungkin  seperti  itu juga Ya pengin mengikuti. Tinggal nanti pemerintah  memang  proaktif  mau mendatangi  atau  mendata,  siapa  saja yang  nanti  diikut  sertakan  dalam pelatihan  kemudian  menindak  lanjuti apa  yang  menjadi  persyaratan  tersebut. Beda  kalau  perusahaan  besar  ya memang  itu  sarat  muthlak.  Saya  kalau mengukur  keberhasilan  pemerintah  itu, ya  persyaratan  sertifikasi  halal  juga tercantum, kemudian syarat-syarat menjadi  produksi  yang  sesuai  stadart nasional  dan  standart  internasional  itu berhasil tergantung pemerintahan.
Kalau  warga  inikan  hanya  mengikuti. Kadang-kadang  ada  pelatihan  dikasih bantuan,  bantuan  juga  kadang-kadang tidak  pas,  spek  nya  beda  misalnya, dalam  bentuk  mesin  tapi  speknya  beda dengan  yang  diharapankan,  tidak sesuai.  Kadang-kadang  seperti  itu. Kalau  pemerintah  mau  nanti  misalnya kalau yang  punya mesin dikasih mesin, itu  mungkin  mengena  sekali.  Dulu pernah  dikasih  .Tapi  tidak  standar. Contohnya  mesinnya  dikasih  disel diatas  padahal  disel  pakai  bahan  bakar, belum  nanti,  akhirmya  tidak  dipakai. Akhirnya,  entahlah  dulu  akhirnya ditaruh  disana  kemudian  dikanibalkan apa  itu  diolah.  Kalau  yang  standar, sekarang  sudah  banyak  yang  standart. Kalau  saya  buatan  sendiri  ya  kurang standart  ya  hanya  untuk  mixer  saja. Kalau  standar  bisa  dinaikkan  bisa turunkan  ada  silinder  sendiri-sendiri. Kembali  ke  masalah  UMKM  dibidang jenang ini, khususnya di warga Kaliputu yang  memang  sentranya,  jadi  pada intinya warga ini maunya juga bersaing, tapi  biasanya  memang  terkendala dengan  tempat,  kalau  seperti  saya  ini tidak bisa berkembang, ora iso tuku tanah sing  luwih  jembar (tidak  bisa  beli  tanah yang lebih luas).” 49
Berdasarkan hasil wawancara diatas,  terdapat  point-point  yang disampaikan  terkait  kebijakan  sertikasi halal, yakni 50 ;
49 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
50 Dapat  dilihat  lebih  lanjut  dalam lampiran  (pengolahan  data:  transkip-kode- kategorisasi)
1. UMKM berharap difasilitasi dalam segala hal
2. UMKM  tidak  berani  modal  banyak/ berspekulasi
3. Pemerintah  diharapkan  proaktif  dan menindak lanjuti yang ditentukan
4. Sertifikasi  halal  bagi  perusahaan besar sebagai syarat muthlak
5. Keberhasilan tergantung pemerintahan,  pelaku  usaha  hanya menjalankan
6. Pemberian  bantuan  berbeda  dengan yang diharapankan
7. Keterbatasan tempat membatasi pemenuhan kriteria halal
8. UMKM juga mau bersaing Selain  memberikan  persetujuan sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, adanya  hambatan  membuat  UMKM besar  harapan  untuk  diberikan  fasilitas sertifikasi  halal.  Pelaku  usaha  pula memberikan penilaian kepada kebijakan,  bahwa  kebijakan  sertifikasi halal  dengan  segala  persyaratan/ prosedural  yang  sudah  tercatum  untuk menjadi  produksi  yang  sesuai  stadart nasional  dan  standart  internasional  itu dapat berhasil tergantung dari pemerintahan.  Pelaku  usaha  hanya menjalankan dan
pemerintah diharapkan  proaktif  dan  menindak lanjuti  apa  yang  telah  ditentukan. Melalui  partisipasi  masyarakat,  dan proaktif  dari  pemerintah  akan  lebih memberikan  hasil  dan  mendorong menuju arah kebijakan.
Keterlibatan  masyarakat  penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan.  Terlebih,  ketika  masyarakat telah  memiliki  pemahaman  lebih  baik tentang  tujuan  program  sekaligus memberikan input. Utamanya pemahaman  mengenai  urgensi  dari
sertifikasi  halal 51 melalui  stadart  yang ditetapkan untuk mendorong peningkatan  nilai  tambah  dan  daya saing produk halal Indonesia di dalam & di luar negeri; memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional, serta menumbuhkan kerja sama internasional dalam perdagangan produk halal.
Penyampaian  adanya  keterbatasan tempat  membatasi  pemenuhan  kriteria halal,  serta  terkadang  pemberian bantuan berbeda dengan yang diharapankan,
menunjukkan masyarakat dapat mengidentifikasi kendala  yang  dihadapinya.  Mengutip penjelasan Hayat H. bahwa 52 kebijakan tidak  dapat  lepas  dari  peran  serta masyarakat dalam pelaksanaanya. Masyarakat  tidak  hanya  menjadi  objek kebijakan  tetapi  subjek  yang  memiliki peran penting dalam kebijakan. Terlebih ketika  paradigma  sertifikasi  halal  yang hanya  bagi  perusahaan  besar,  dan sebagai syarat muthlak bagi perusahaan beromset besar  berubah  menjadi keharusan  bagi  seluruh  pelaku  usaha dengan  tak  terkecuali.  Sebagaimana kembali pada Pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  diwilayah  Indonesia wajib bersertifikat halal.” 53 yang
51 Sosialisasi  Jaminan  Produk  Halal  oleh Hj.  Siti  Aminah,  S.Ag.,  M.Pd.I  Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  yang diakses
melalui https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2019/ Pada 24 Desember 2019 pukul 11.37 WIB
52 Hayat hayat, “Buku Kebijakan Publik”, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/335
788910
53 UU No. 33 Th. 2014 Pasal 4
dipahami substansinya juga urgensi dan manfaat adanya pemberlakuan kebijakan.  Serta  semangat  UMKM dalam  bersaing  menjadi  point  penting sebagai penggerak UMKM berpartisipasi guna terwujudnya peningkatan  nilai  tambah  dan  daya saing  sebagaimana  yang  menjadi  arah kebijakan.
2. Tantangan dan peluang yang dihadapi  pelaku  UMKM  dengan adanya penerapan kebijakan mandatori  sertifikasi  halal  setelah pengeluaran UU No.33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019 Pada realita dilapangan, meskipun para  pihak  mendorong  implementasi yang  efektif,  implementasi  kebijakan mandatori  sertifikasi  halal  bagi  UMKM di
Kabupaten Kudus masih menimbulkan  persoalan  sebagaimana yang  dibahas  pada  bagian  awal  bab. Namun,  akan  lebih  bermakna  dan membuka
penyelesaian
dari permasalahan yang ada, apabila persoalan-persoalan  tersebut  dimaknai dengan  sebuah  tantangan  yang  harus dihadapi ataupun justru sebagai sebuah peluang  yang  dapat  dimanfaatkan pelaku  usaha  dalam  hal  ini  UMKM terkait  kebijakan  mandatori  sertifikasi halal.
Untuk  itu  akan  dianalisa  apa  saja tantangan  yang  harus  dihadapi  UMKM dan  apa  saja  peluang  yang  dapat dimanfaatkan  UMKM  dengan  adanya kebijakan  mandatori  sertifikasi  halal. Tantangan yang harus dihadapi UMKM adalah; Pertama :  Kebijakan  sertifikasi halal  memberikan  tuntutan  bagi  pelaku usaha  agar  produknya  tersertifikasi halal.  UU  JPH  yang  sudah  sah
diberlakukan,  artinya  semua  pelaku usaha, atau semua produk yang beredar harus  bersertifikat  halal,  sebagaimana tertuang pada Pasal 4 UU No.33 Th.2014 serta Pasal 2 ayat (1)  PP No.31 Th.2019. Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Zumroh:  “ Law  is  coercive  order  of  human behavior,  it  is  the  primary  norm  which stipulates sanction ”, (hukum adalah suatu perintah  terhadap  perilaku  manusia. Hukum  adalah  kaedah-kaedah  primer yang menetapkan sanksi-sanksi).
54
Kebijakan  juga  memberikan  sanksi administratif bagi mereka yang melanggar sebagaimana tertuang dalam Pasal  27  UU  No.33  Th.2014.  Sedangkan PP UU No.31 Th.2019 sebagai peraturan pejelas  atau  peraturan  pelaksana  tidak ada  penterjemahan  sanksi.  Namun hanya diterangkan dalam pasal 2 ayat 1- 4 PP No.31 Th.2019, sebagai berikut; (1)  Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
(2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  wajib  diberikan  keterangan tidak halal.
(4)  Pelaku  Usaha  wajib  mencantumkan keterangan  tidak  halal  pada  Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Dalam  keempat  pasal  tersebut, konsekuensinya  setiap  produk  harus bersertifikasi  halal,  dan  yang  belum bersertifikat  apakah menjadi  tidak  halal belum  dijelaskan  detail  mengenai  hal tersebut.  Tidak  terlepas  dari  itu, ketentuan ini tentu memberikan tekanan
54 Zumroh Najiyah , “ Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi…, hlm.80
pelaku  usaha  untuk  mendaftarkan sertifikasi halal. Dimana apabila sampai akhir  proses  penahapan  berakhir terdapat  ketentuan  pengenaan  sanksi administratif  bagi  produk  belum bersertifikat  halal,  yakni  pelaku  usaha dikenakan  sanksi  administratif,  yang dapat  berupa  teguran  lisan,  peringatan tertulis,  denda  administratif,  maupun dikenai  publikasi  melalui  media  resmi BPJPH.  Dalam  hal  sanksi  administratif tersebut  juga  tidak  diindahkan,  pelaku usaha  wajib  mencantumkan  keterangan tidak  halal. 55 Sebagaimana  disampaikan kemenag  bahwa  semua  produk  yang beredar harus bersertifikat, baik itu halal ataupun  tidak  sebagai  tuntutan  dari undang-undang. 56
Tantangan kedua, problem- problem  yang  harus  dihadapi  UMKM dalam  proses  serifikasi  halal.  Dimulai dari problem belum memenuhi persyaratan  kelengkapan  dokumen, yang  meliputi  data  pelaku  usaha  (Izin Usaha  atau  kelegalan  dari  usaha  yang dijalankan dan penyelia halal tersertifikasi);  nama  dan  jenis  produk yang tidak melanggar tau menggunakan nama-nama  yang  berhubugan  dengan sesuatu  yang  haram;  daftar  dan  bahan yang  digunaka  harus  halal  baik  itu bahan  baku,  bahan  tambahan  maupun
55 Sosialisasi  Jaminan  Produk  Halal  oleh Hj.  Siti  Aminah,  S.Ag.,  M.Pd.I  Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  yang diakses melalui https://www5.jetro.go.jp/ Pada 24 Desember 2019 pukul 11.37 WIB
56 Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul Fathi  selaku  (Koordinator)  dan  Bapak  Wiwik Haris  Prasetyo  selaku  Satgas  Kabupaten Penyelenggara Syari’ah Kantor Kemenag Kudus pada  tanggal  18  Maret  2020  pukul  10.10 WIB  - selesai
bahan  penolong;  proses  pengolahan produk  yang  halal  tidak  melibatkan  zat atau proses yang haram dilakukan; serta dokumen sistem jaminan halal.
Tantangan  selanjutnya,  karena modal  yang  minim  yang  dimiliki  dan belum  beraninya  berproyeksi  dengan modal  pinjaman  sehingga  menjadikan ada  ketergantungan  pelaku  usaha khususnya mikro-kecil pada pemerintah.  Biaya  selama  proses sertifikasi  maupun  perpanjanganya cukup memberatkan bagi UKM. Perolehan  margin  yang  tipis  dan terkadang  hanya  memenuhi  kebutuhan harian  dan  modal  produksi  berikutnya. Bahkan skala ekonomi yang terlalu kecil sulit  mengharapkan  untuk  mampu menekan  biaya  mencapai  titik  efisieni jangka panjang. 57
Proses  yang  masih  manual  dan belum  menggunakan  aplikasi  online juga  menjadi  tantangan  pelaku  usaha. Pelaku  usah  harus  mondar-mandir  ke kantor  untuk  mengurus  sertifikasi, terutama  apabila  masih  terdapat kekurangan dan ketidakpahaman mengenai  pesyaratan  maupun  alur sertifikasi  halal.  Bahkan  diungkapkan oleh  kemenag,  pernah  terdapat  pelaku usaha  yang  merasakan  dialih-alihkan atau istilah ‘ dioper-oper ’ ketika mengurus sertifikasi  halal.  Yang  mana  awalnya pelaku  usaha  melakukan  registrasi  di BPJPH  Pusat,  namun  dari  BPJPH  Pusat diarahkan  ke  Kanwil,  saat  berada  di Kanwil,  pelaku  usaha  diarahkan  ke
57 Muh.Musawantoro, Peranan  UMKM dalam  mengembangkan  Kuliner  Tradisional  untuk Ekonomi  Masyarakat  Di  Sulawesi  Selatan ,  diakses melalui https://ssrn.com/abstract=3270753 pada 26 Desember 2019 jam 08.27 WIB
Kabupaten setempat. 58 Dengan demikian  pelaku  harus  siap  dan  sedia dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat sistem yang masih manual.
Selanjutnya,  problem  mengenai pemenuhan kriteria halal masih menjadi kendala.  Terkait  bagaimana  pelaku usaha  mempersiapkan  bahan,  produk, fasilitas  produksi,  prosedur  tertulis untuk  aktivitas  kritis,  dan  kemampuan telusur.  Dalam  bahan  yang  digunakan misalnya, perusahaan tidak boleh hanya menggunakan  barang  yang  secara syariatnya  halal  tetapi  juga  harus dibuktikan dengan label yang tercantum dalam kemasan bahan, kecuali yang asli hasil  dari  pemasok  awal  seperti  cabai, bawang,  beras  dll.  Serta  perusahaan menjelaskan  matrik  bahan  disetiap produknya.
Penggunaan  bahan  halal  juga harus  disertai  kebersihan  fasilitas produksi yang terjaga. Seperti tersedianya  tempat  cuci  tangan,  lantai yang harus bersih atau setidaknya telah ‘ diplester’ (dilapisi  dengan  semen) agar tidak  menyentuh  tanah  langsung, adanya  tempat  berpisah  dan  tidak tercampur  dengan  sesuatu  yang  haram maupun najis. Sebagaimana disampaikan  Bapak  Fatkhh  Sudarmaji, bahwa  “mau  dilabeli  halal,  walaupun halal  tapi  kotor  itu  tidak  menjamin untuk  lolos”. 59 Namun,  keterbatasan
58 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Asrul  Fathi  selaku  (Koordinator)  dan  Bapak Wiwik  Haris  Prasetyo  selaku  Satgas  Kabupaten Penyelenggara Syari’ah Kantor Kemenag Kudus pada  tanggal  18  Maret  2020  pukul  10.10  WIB  - selesai
59 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
tempat  yang  dimiliki  pelaku  usaha untuk  menjalankan  usahanya  sering menghambat
pelaku usaha mempersiapkannya. 60 Tempat yang luas dan  memadai  memudahkan  pelaku usaha  menata  dan  mengatur  fasilitas produksi untuk lebih terjaga kebersihaanya  juga  lebih  menjaga  dari sesuatu  yang  haram  ataupun  najis. Sebaliknya tempat yang sempit menjadikan  produksi  lebih  sulit  untuk dijaga kebersihannya,
dan memungkinkan pula penggunaan wadah/fasilitas  yang  bersamaan  pada sesuatu  yang  haram  ataupun  najis misalnya penggunaan sembarang tempat  untuk  peletakan  bahan  yang akan diolah ataupun penggunaan lorong jalan  untuk  penempatan  olahan 61 . Sehingga, tantangan pelaku usaha harus menggunakan  bahan  yang  halal  dan dibuktikan  dengan  label  halal,  dan fasilitas  produksi  juga  harus  terjaga higenitas  dan  ke- toyyib 62 - annya  meski keterbatasan yang dimiliki.
Dalam sertifikasi halal penggunaan
sistem
telusur atau Tracebility (kemampuan untuk memverifikasi lokasi  asal  produk  ke  titik  penjualan)
60 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
61 Observasi  pelaku  usaha  jenang  di gang  1,  Kaliputu  Kecamatan  Kota  Kabupaten Kudus pada tanggal 15 Maret 2020
62 Toyyib fokus (Toyyib focus) : mencakup  segala  yang  bergizi,  aman,  higienis, sehat,  kesejahteraan  hewan,  perlakuan  yang manusiawi  hewan  sebelum  penyembelihan, menjaga  kebersihan  lingkungan,  perdagangan yang  adil  dan  praktik  konsumsi  yang berkelanjutan.  Diakses  melalui  Mohd  Imran Khan,  Abid  Haleem  and  Shahbaz  Khan , “ Defining Halal Supply…,hlm.6
sebagai  sistem  yang  digunakan  dan bukan  " End  Product  Analysis ". 63 Dengan demikian kriteria halal dalam sertifikasi halal sesungguhnya mendorong menguatnya  rantai  pasokan  halal. Rantai  pasokan  halal  atau  disebut halal supply  chain memiliki  tujuan  menjaga dan mempertahankan kehalalan produk mencakup seluruh siklus hidup produk, yaitu,  dari  titik  asal  ke  titik  konsumsi ( Farm  to  Fork  Approach) .  Pada  kualitas proses  pelaku  usaha  harus  berupaya menjaga  kepercayaan  suatu  merek, kredibilitas  sertifikat  halal  dan  keluhan konsumen  yang  diterima  mengenai status  halal  suatu  produk.  Selain  itu, perusahaan wajib memiliki kemampuan mengatasi  limbah  fisik  dalam  rantai pasokan, karbon dan sumber daya yang digunakan.  Bahkan  menurut  Tieman, rantai  pasokan  harus  memiliki  akses yang  memadai  ke  gudang  halal  dan halal  khusus  transportasi/  kontainer bila diperlukan. 64 Tantangan berikutnya adalah masalah  dalam  internal  UMKM,  yang menjadikan  rasa  malas  dan  tidak antusias  terhadap  kebijakan  yang diberlakukan.  Erat  kaitannya  dengan bagaimana  UMKM  masih  menunggu adanya  fasilitas  atau  dorongan  dari pemerintah  yang  membuat  UMKM kurang  tergerak  mandiri.  Selain  juga rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia)  yang  dimiliki  pelaku  usaha
63 Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D, Peraturan Terbaru  Tentang  Jaminan  Produk  Halal, hlm.18 yang  diakses  pada  18  Januari  2020  pukul  20.00
WIB melalui Https://Isef.Co.Id/Presentation/ISEF2019
64 Marco Tieman, “Halal Supply Chain Sertifikasi: The Next halal Supply Chain Sertifikasi ”, Produced and distributed by IAIS Malaysia .hlm.233
khususnya dalam
permodalan, pemasaran  ataupun  dalam  inovasi produk serta managerial. Seperti kondisi saat  pelaku  hanya  bisa  menunggu konsumen  datang  memesan,  belum adanya  marketing  keluar  atau  bahkan menjual  pada  grosir  untuk  dijualkan dengan  kemasan  dan  merk  mereka. 65
Senada dengan penelitian dari Bambang Suhardi,  dkk  bahwa  tidak  jarang  unit usaha yang masih berskala mikro hanya melakukan proses produksi berdasarkan permintaan  dari  pelanggan  ( make-to- order )  dan  juga  menyediakan  produk jadi  yang  setiap  harinya  akan  disebar kebeberapa  outlet  yang  dimiliki  ( make- to-stock ). 66 Dapat  ditemukan  pula  usaha mikro  dengan alur  proses  yang  hanya dari Supplier ke Manufacturer langsung menuju  ke Customers sebagaimana  PJ Asta Jaya . Sedangkan usaha kecil sudah dapat  menambah  alur  proses  dari Supplier ke Manufacturer ke Distributor/ wholesaler ke Retail  outlets untuk akhirnya sampai ke Customers sebagaimana PJ Matahari.
Selain  pemasaran,  permodalan, inovasi,  permasalahan  internal  dalam hal  managerial  juga  turut  menjadi tantangan  pelaku  usaha  khususnya skala  mikro-kecil.  Misalnya  dalam manajemen  produksi,  pelaku  usaha memiliki tantangan bagaimana mendesain  produk  yang  kualitas,
65 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
66 Bambang  Suhardi,  Serlita  Vidinia Wardani,  Wakhid  Ahmad  Jauhari,  “Perbaikan Proses  Produksi  IKM  XYZ  Berdasarkan  Kriteria CPPB-IRT, WISE, dan SJH LPPOM MUI”, Jurnal Teknik  Industri ,  Vol.  14,  No.  2,  Mei  2019.hlm.95- 96
meningkatkan kapasitas produksi, mengefisienkan  proses  produksi  dan tata  letak,  mengoptimalkan  persediaan, serta  manusia  dan  sistem  kerja  yang seringkali hanya mengandalkan karyawan  disekitar  lingkungan  mereka dan  tidak  dapat  menjaga  karyawan sebagai  karyawan  tetap.  Selanjutnya dalam  manajemen  keuangan  dimana pelaku  usaha  harus  dapat  memisahkan modal  kerja  dengan  keuangan  pribadi maupun melakukan pembukuan keuangan.
Sedangkan  pada  pelaku  usaha yang  telah  beromset  besar,  yang  dalam hal  ini  perusahaan  skala  besar  juga menengah  biasanya  telah  memiliki sistem  managerial  SDM,  pemasaran, keuangan,  serta  produksi  yang  baik yang  lebih  terarah  dan  terencana. Perusahaan  skala  menengah  memiliki motivasi melihat prospek usaha kedepan,  dan  adanya  peluang  dan pangsa pasar yang aman dan besar dan secara umum lebih berorientasi bisnis. 67
Sedangkan pelaku usaha mikro cenderung  lebih  termotivasi  untuk memperoleh  perbaikan  penghasilan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup keluarganya  sehari-hari,  dan  pelaku usaha  skala  kecil  terkadang  lebih realistis  dengan  melihat  prospek  usaha kedepan  dengan  kendala  modal  yang terbatas.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa ada  paradigma  pelaku  usaha  mikro- kecil  khususnya  bahwa  sertifikasi  halal menjadi syarat muthlak bagi perusahaan yang  beromset  besar.  Sebagaimana disampaikan  Bapak  Sudarmaji;  “Kalau memang  omsetnya  besar,  ya  kita
67 Tulus  T.H.  Tambunan. Usaha  Mikro, kecil dan menengah,
(Ghalia Indonesia:Bogor.Cet.1.2017), hlm.6
mungkin sangat membutuhkan” 68 . Karena  keterbatasan  yang  dimiliki pelaku  usaha  menimbulkan  rasa  malas dan  tidak  terlalu  antusias  dengan kebijakan yang diberlakukan.
Dengan demikian, berikut merupakan  tantangan  yang  dihadapi UMKM  dengan  adanya  kebijakan mandatori sertifikasi halal, dimulai dari:
1. Kebijakan sertifikasi halal
memberikan  tuntutan  bagi  pelaku usaha  agar  produknya  tersertifikasi halal,
2. Persyaratan  kelengkapan  dokumen yang harus dilengkapi UMKM,
3. Modal yang minim yang dimiliki dan belum  beraninya  berproyeksi  dengan modal  pinjaman  menjadikan  ada ketergantungan pelaku usaha khususnya mikro-kecil
kepada pemerintah,
4. Proses yang masih manual dan belum menggunakan aplikasi online,
5. Pemenuhan  kriteria  halal  terkait bagaimana pelaku
usaha
mempersiapkan bahan, produk, fasilitas  produksi,  prosedur  tertulis untuk aktivitas kritis, dan
kemampuan telusur,
6. Masalah  dalam  internal  UMKM termasuk  rendahnya  SDM  yang dimiliki    menjadikan  rasa  malas  dan tidak  antusias  terhadap  kebijakan yang  diberlakukan  (UMKM  kurang tergerak mandiri)
7. Paradigma  pelaku  usaha:  sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar
68 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Fathkah  Sudarmaji  selaku  pemilik  PJ  Asta  Jaya pada  tanggal  15  Maret  2020  pukul  12.20  WIB  - selesai
Sedangkan  peluang  yang  dapat dimanfaatkan  pelaku  usaha  khususnya UMKM  dengan  adanya  kebijakan mandatori  sertifikasi  halal,  adalah sebagai berikut; Pertama: sertifikasi halal memberi  kenyamanan  pelaku  usaha dalam menjalankan usaha. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan dinikmati  konsumen  sehingga  dapat meningkatkan  penjualan.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  produk  halal terbukti  berkualitas  dan  sangat  baik untuk  kesehatan  tubuh  manusia. Sebagaimana yang disampaikan Kemenag:  “Logikanya  kalau  kita  umat islam  yang  memperhatikan  kehalalan produk  pastikan  memilik  produk  yang bersertifikat  halal” 69 .  Selain  perizinan usaha ada dalam pengurusan sertifikasi, pelaku usaha juga harus mengupayakan terpenuhinya kriteria halal yang mencakup  bahan,  fasilitas,  ketelusuran yang  membuktikan  kehalalan  dan ke toyyib annya.  Sehingga  bagi  pelaku usaha  yang  telah  mengurus  sertifikat halal  berarti  usaha  yang  dijalankan sudah legal, sehingga aman dan tentram dalam melaksanakan usahanya. 70
Selain  manfaat  tersebut,  peluang kedua adanya kebijakan mandatori halal adalah melalui produk yang tersertifikasi,  UMKM  mampu  bersaing dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan besar. Memudahkan
69 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak Asrul  Fathi  selaku  (Koordinator)  dan  Bapak Wiwik  Haris  Prasetyo  selaku  Satgas  Kabupaten Penyelenggara Syari’ah Kantor Kemenag Kudus pada  tanggal  18  Maret  2020  pukul  10.10  WIB  - selesai
70 Pemaparan  Bapak  Asrul  Fathi Penyelenggara Syari’ah Kantor Kemenag Kudus pada  tanggal  18  Maret  2020  pukul  10.10  WIB  - selesai
memasarkan ke supermarket- supermarket atau ke Distributor/ wholesaler maupun Retail  outlets .  Serta mendorong pelaku usaha dapat mengexpor  ke  pasar  international. Seperti yang dilansir Suaramerdeka.com pelaku  usaha  yang  telah  mengantongi sertifikasi halal mudah tembus mall dan supermarket. 71 Kebijakan  sertifikasi halal  memberi  dorongan  agar  pelaku usaha memanfaatkan atmosfer yang ada untuk  bersaing  dan  pengembangan usahanya.
Selanjutnya  melalui  produk  yang telah  tersertifikasi,  terdapat  potensi pasar  yang  besar  untuk  pelaku  usaha apabila  mampu  dimanfaatkan  pelaku usaha. Pasar makanan halal merupakan 72 salah  satu  bagian  industri terbesar  didunia  dari  keseluruhan industri  pangan  dan  pertanian  global. Terlebih  saat  ini  pengembangan  sektor riil dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh  pemerintah,  hal  ini  terlihat  dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan  kerangka  hukum  untuk pengembangan  industri  produk  halal dalam  negeri.  UMKM  sebagai  sektor ekonomi  terbesar  di  Indonesia  dalam kuantitas  mempunyai  daya  bangkit yang  besar  dalam  memperkuat  rantai nilai  halal.  Sehingga  penguatan  sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan
71 Saiful  Annas,  “Fasilitas  halal  pacu daya saing UMKM”, diakses melalui http://suaramerdeka.com tanggal 27 April 2020 pukul 10.12 WIB 72 Riaz.,  Mian  N.  and  Muhammad  M. chaundry, Handbook  of  Halal  Food  Production, (Bota Raton: CRC Press Taylor & Francis Group. 2019),hlm.67
mendorong  pencapaian  indikator  atau capaian  utama,  baik  pemerataan, kesejahteraan  ( welfare  effect ),  dan  juga kemandirian ekonomi bangsa. 73
Peluang  berikutnya,  pelatihan  dan fasilitas sertifikasi halal yang dilakukan sebagai  bentuk  penguatan  sektor UMKM,  menjadi  pendorong  pelaku usaha  mengurus  sertifikasi  halal. Melalui  edukasi  masyarakat  dengan berbagai  pelatihan  dan  sosialisasi untuk  menjadi  produk  yang  halal memberi pemahaman bagi masyarakat khususnya  pelaku  usaha  akan  urgensi sertifikasi  halal.  Pemberian  fasilitas juga  memberi  motivasi  pelaku  usaha untuk  tergerak  mengurus  sertifikasi pada produknya. Untuk itu, keikutsertaan  pelaku  usaha  disetiap adanya  pelatihan  atau  fasilitas  dari dinas/  pihak  terkait  lainnya  menjadi keterbukaan  pelaku  usaha  dalam  hal pengembangan usaha,
baik permodalan  ataupun  pemasaran,  juga mempertahankan  kualitas  produk melalui  sertifikasi  halal.  Terlepas  dari masih minimnya fasilitas yang diberikan dan belum masifnya edukasi terkait  sertifikasi  halal  bagi  UMKM sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, keikutsertaan  UMKM  setiap  ada pelatihan atau fasilitas menjadi peluang  untuk  dimanfaatkan  UMKM dalam mengembangkan usaha.
Pelaku usaha yang telah menggunakan  bahan  halal  baik  dari halal perolehan seperti hasil pertanian, penyembelihan  sesuai  syariat  islam, pengolahan hingga menghasilkan produk  yang  halal  juga  menjadi
73 Bappenas , Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
peluang untuk keikutsertaan
pengurusan  sertifikasi  halal.  Hal tersebut  karena  pelaku  usaha  telah memenuhi  point  penting  sebagai produsen  halal  menyediakan  produk yang  halal  bagi  konsumen.  Untuk selanjutnya pelaku
usaha mempersiapkan  kelengkapan  lainnya untuk  memenuhi  persyaratan  dan kriteria  yang  ditetapkan  dan  apabila dari  diri  pelaku  usaha  dirasakan bahwa tidak ada hambatan bagi pelaku usaha  mengikuti  sertifikasi  juga  turut mendorong  pelaku  usaha  mengurus sertifikasi halal pada produknya.
Dengan demikian, berikut
merupakan  peluang  adanya  kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi UMKM; 1. Sertifikasi halal memberi kenyamanan  pelaku  usaha  dalam menjalankan usaha,
2. Melalui  produk  yang  tersertifikasi, UMKM  mampu  bersaing  dengan produk-produk  yang  diproduksi perusahaan besar,
3. Terdapat  potensi  pasar  yang  besar untuk  pelaku  usaha  apabila  mampu dimanfaatkan pelaku usaha,
4. Pelatihan dan fasilitas sertifikasi halal yang  dilakukan  sebagai  bentuk penguatan  sektor  UMKM,  menjadi pendorong  pelaku  usaha  mengurus sertifikasi halal,
5. Pelaku usaha yang telah menggunakan  bahan  halal,  untuk selanjutnya pelaku usaha mempersiapkan kelengkapan lainnya 6. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  dapat  disimpulkan  sebagai bahwa tantangan yang dihadapi UMKM dengan  adanya  kebijakan  mandatori
sertifikasi  halal,  dimulai  dari:  1) Kebijakan  sertifikasi  halal  memberikan tuntutan  bagi  pelaku  usaha  agar produknya  tersertifikasi  halal;  2) Persyaratan  kelengkapan  dokumen yang harus dilengkapi UMKM; 3) Modal yang  minim  yang  dimiliki  dan  belum beraninya  berproyeksi  dengan  modal pinjaman menjadikan ada ketergantungan pelaku usaha khususnya mikro-kecil kepada pemerintah;  4)  Proses  yang  masih manual  dan  belum  menggunakan aplikasi  online;  5)  Pemenuhan  kriteria halal  terkait  bagaimana  pelaku  usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi,  prosedur  tertulis  untuk aktivitas kritis, dan kemampuan telusur; 6)  Masalah  dalam  internal  UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan  rasa  malas  dan  tidak antusias  terhadap  kebijakan  yang diberlakukan  (UMKM  kurang  tergerak mandiri)  dan  7)  Paradigma  pelaku usaha:  sertifikasi  halal  bagi  perusahaan yang beromset besar Peluang  yang  dapat  dimanfaatkan pelaku  usaha  khususnya  UMKM dengan  adanya  kebijakan  mandatori sertifikasi  halal,  adalah  sebagai  berikut: 1) sertifikasi halal memberi kenyamanan pelaku usaha dalam menjalankan usaha; 2)  adanya  kebijakan  mandatori  halal adalah melalui produk yang tersertifikasi,  UMKM  mampu  bersaing dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan  besar;  3)  Melalui  produk yang telah tersertifikasi, terdapat potensi pasar  yang  besar  untuk  pelaku  usaha apabila  mampu  dimanfaatkan  pelaku usaha;  3)  Sertifikasi  halal  memberi kenyamanan  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usaha;  4)  Melalui  produk
yang  tersertifikasi,  UMKM  mampu bersaing  dengan  produk-produk  yang diproduksi perusahaan besar; 5) Terdapat  potensi  pasar  yang  besar untuk  pelaku  usaha  apabila  mampu dimanfaatkan pelaku usaha; 6) Pelatihan dan  fasilitas  sertifikasi  halal  yang dilakukan  sebagai  bentuk  penguatan sektor  UMKM,  menjadi  pendorong pelaku usaha mengurus sertifikasi halal,

## Daftar Pustaka
Aal  Lukmanul  Hakim,”Dissecting  The Contents Of Law Of Indonesia On Halal
Product Assurance”, Indonesia  Law  Review ,Vol.  5  No.
1:88-103, 2015
Afiq Dwi Cahyono, “Urgensi Penerapan
Sertifikasi  Halal  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk UMKM (Studi di Kota Mataram)”, Jurnal Ilmiah, Mahasiswa  Fakultas  Hukum
Universitas Mataram, 2016.
Aflit  Nuryulia  Praswati,  dan  Tulus Prijanto,  “Measurement  Moslem religion  in  consumer  behavior”, Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan  Islam , Vol. 3 No. 2: 99-108. 2017 AKIM,  et.al,  “The  Shifting  of  Halal Certification System in Indonesia: From  Society-Centric  to  State- Centric”, MIMBAR ,    Vol.  35  No.
1 st :115-126.2019,
Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Anggit  Listyoningrum,  “Analisis  Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat  Halalnya”, Jurnal  Studi
Ekonomi  dan  Bisnis  Islam ,Vol.3.
Nomor 1. 2018. Anisa Cahaya Pratiwi, Pencantuman Sertifikasi  Halal  Dalam  Kemasan Produk  Oleh  Perusahaan  Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Muslim  (Studi Pada  Pt  Japfa  Comfeed  Indonesia
Tbk.  Cabang  Lampung) ,Skripsi Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas  Lampung  Bandar Lampung, 2016 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum ,  (Jakarta:Raja  Grafindo Persada.1997)
Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian Hukum ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,
2004)
Global  Islamic  Economy  Report  2018-
2019 Imam Salehudin dan Bagus Adi Luthfi , “Marketing  Impact  of  Halal Labeling toward Indonesian Muslim  Consumer’s  Behavioral Intention” ASEAN Marketing
Journal . Vol.III - No. 1, June 2011
Lexi  J.  Meleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif,  ( Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya 2008)
Ma’ruf  Amin, Fatwa    Produk    Halal Melindungi    dan    Menentramkan , (Jakarta:  Pustaka  Jurnal  Halal,
2010) Marzuki, Metodologi
Riset ( Panduan Penelitian  Bidang  Bisnis  dan  Sosial
), ( Yogyakarta:Ekonisia,2005)
May  Lim  Charity,  “Jaminan  Produk
Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, Junal Legilasi
Indonesia , Vol. 14 N0. 01: 99 –108, 2017 PP No.31. Th.2019
Suharsimi  Arikunto, procedure  Penelitian Suatu  pendekatan  Praktik,  Edisi Revisi, ( Jakarta: Rineka Cipta,2010) Syafrida,  “Sertifikat  Halal  Pada  Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak
Konsumen Muslim”, ADIL: Jurnal Hukum .Vol. 7 No.2,159;174,2015 Tika, dan Moh.Pabundu, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumiaksara,2006) Tulus  T.H.  Tambunan.Usaha  Mikro, kecil  dan  menengah,  (Ghalia Indonesia:Bogor.Cet.1.2017)
UU No.33 Th.2014 W.Lawrence Neuman. Metodologi Penelitian Sosial:Pendekatan Kualitatif  dan  Kuantutatif .(PT
Indeks:Jakarta,2019) Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Zumroh Najiyah , Implementasi Kewajiban Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  dalam Pasal 4 UU  No.33 Th 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  (Studi  Pada
LPPOM Jatim
dan
Industri Makanan  dan  Minuman  Kota Pasuruan) ,  Skripsi  Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,
2016