## KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

## (STUDI KASUS  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2 B KABUPATEN CIAMIS)
R. Yenni Muliani *) r.yennimuliani65@gmail.com
Adi Saepulloh *) adisaepulloh9@gmail.com

## (Diterima 05 Februari 2022, disetujui 04 Maret 2022)

## ABSTRACT
This research is very important to do to conduct a detailed and in-depth study of the recidivist perpetrators of the crime of obscenity. Therefore, with a criminological study related  to  the  perpetrators  of  theft  and  obscenity  of  recidivists  in  accordance  with Chapter 31 of  the rules regarding the repetition of crimes related to various articles, there  is Article 486 which also contains Article 289,  and Article  290, of the Criminal Code. and Law Number 35 of  2014 concerning Amendments to  Law Number 23 of 2002  concerning  Child  Protection,  obscene  acts  are  expected  to  be  minimized  so that  obscene  crimes  against  children  do  not  occur.  This  concludes  what  is  the problem  with  recidivist  offenders  committing  lewd  crimes.  Non-Criminal  Recidivists, Child Abuse. This research is very important to do to conduct a detailed and in-depth study  of  the  recidivist  perpetrators  of  the  crime  of  obscenity.  Therefore,  with  a criminological study related to the perpetrators of theft and obscenity of recidivists in accordance with Chapter 31 of the rules regarding the repetition of crimes related to various articles, there is Article 486 which also contains Article 289, and Article 290, of the Criminal Code. and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection,  obscene  acts  are  expected  to  be minimized so that obscene crimes against children do not occur. This concludes what is the problem with recidivist offenders committing lewd crimes.
Keyword : Non-Criminal Recidivists, Child Abuse.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK
Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk  melakukan  kajian  secara  rinci  dan mendalam terhadap para residivis pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, dengan  kajian  kriminologi  terkait  dengan  pelaku  pencurian dan  pencabulan  residivis sesuai  dengan  Bab  31  aturan  tentang  pengulangan  kejahatan  yang  terkait  dengan berbagai pasal,  ada Pasal  486  yang  juga  memuat Pasal 289, dan  Pasal  290 KUHP dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  diharapkan  perbuatan cabul dapat diminimalisir agar tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terjadi. Penelitian  Ini  menyimpulkan  pelaku  residivis  melakukan  kejahatan  cabul,  Residivis Non-Pidana,  Pelecehan  Anak.  Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk melakukan  kajian  secara  rinci  dan  mendalam  terhadap  para  residivis  pelaku  tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, dengan kajian kriminologi terkait dengan pelaku pencurian dan pencabulan residivis sesuai dengan Bab 31 aturan tentang kejahatan yang  terkait  dengan  berbagai  pasal,  ada  Pasal  486  yang  juga  memuat  Pasal  289, dan  Pasal  290  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan  perbuatan  cabul  dapat  diminimalisir  agar  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  tidak  terjadi.  Hal  Ini  menyimpulkan  masalah  pelaku  residivis melakukan kejahatan cabul.
Kata kunci : Pelaku Residivis Tidak Pidana , Pencabulan Terhadap Anak.

## I. Pendahuluan
Semakin  tingginya  nilai  sebuah  peradaban  dari  masa  ke  masa  tentunya mampu  memberikan  kemajuan  bagi  zaman,  dan  perkembangan  zaman  akan mempengaruhi  perubahan  situasi  dan  kondisi  dalam  kehidupan  manusia,  maka tidak  heran  jika  terjadi  perubahan  atau  pergeseran  nilai  budaya  dan  kehidupan dalam  masyarakat. Perubahan  ang terjadi  inilah  kemudian  akan  mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi akan membawa dampak buruk bagi manusia jika manusia itu tidak menempatkan perubahan sesuai dengan tempatnya.
Perubahan  yang  terjadi  tidak  hanya  berupa  perubahan  tatanan masyarakat, namun juga perubahan mengenai cara berfikir manusia itu terhadap hal-hal  yang  baru.  Perubahan  pola  pikir  ilmiah  yang  kemudian  akan  membawa manusia mengalami perubahan dalam dirinya, yang tentunya perubahan itu akan membentuk  perilaku  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Parma:  2018). Sehingga perilaku  atau  perbuatan  manusia  iu  merupakan  wujud dari perubahan pola pikir manusia itu sendiri.
Perbuatan  yang dilakukan  akan  membawa  pengaruh  dalam  diri  manusia, baik  itu perbuatan  yang baik  maupun  perbuatan  yang buruk  atau tercela. Tentu yang  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  seseorang  itu  dapat  berfikir  secara baik  sehingga  perbuatan  yang  ditimbulkannyapun  akan  baik  pula.  Namun  jika perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  itu  membawa  dampak  buruk,  maka  akan menyebabkan  orang  itu  berurusan  dengan  pihak  penegak  hukum  guna mempertanggung  jawabkan  kejahatan  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukan (Agung: 2005).
Perkembangan  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  baik  secara institusional  maupun  intelektual  dalam  kriminologi  menunjukan  terjadinya hubungan-hubungan  dialektis  antara  pengetahuan  dan  pemikiran  dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasikan  dalam  praktik  sosial  bidang  pengetahuan  ilmiah  ini.  Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan  tak  hanya  bisa  ditilik  dari  segi  fenomenalnya  saja,  melainkan merupakan  aspek  yang  tidak  terpisah  dari  konteks  politik,  ekonomi  dan  sosial masyarakatnya,  termasuk  dinamika  sejarah  kondisi-kondisi  yang  melandasinya yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis (Yeswil, 2016: 57).
Mengenai  Kriminologi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  bertujuan menyelidiki  gelaja  kejahatan seluas-luasnya, kejahatan  adalah suatu perbuatan, yang  oleh  masyarakat  (dalam  hal  ini  negara)  diberi  pidana,  suatu  uraian  yang tidak  memberi  penjelasan  lebih  lanjut  seperti  juga  definisi-definisi  yang  formil pada  umumnya.  Ditinjau  lebih  dalam  sampai  pada  intinya,  suatu  kejahatan merupakan  sebagian  dari  perbutan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan.  Yang  dimaksud  disini  ialah  perbuatan  yang  hanya  dipandang  jahat menurut bentuknya (Bonger, 1977: 21).
Kejahatan  yang  dilakukan  seseorang  itu  perlu  mendapatkan  perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri, mengingat  bahwa  perbuatan  ini  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain terkhusus pada korban.
Para kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk  dihilangkan. Hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  menekan laju  kejahatan  itu sendiri  dengan  melibatkan  masyarakat  dan  penegak  hukum  itu  sendiri.  Upaya penanggulangan  tentunya  juga telah  dilakukan  oleh  para penegak  hukum  untuk
mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan,  terlebih  lagi  bahwa  pelaku  kejahatan tersebut sudah keluar masuk penjara atau yang sering disebut dengan Residivis.
Peristiwa  pencabulan  dengan  korban  seseorang  yang  masih  dibawah umur  tersebut  tentunya  akan  membawa  pengaruh  buruk  bagi  anak-anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  pelaku.  Kerusakan  fisik,  kerusakan mental  tentu  akan  dialami  oleh  anak-anak  yang  menjadi  korban  pelaku  tindak pidana  tersebut.  Dengan  demikian  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  ini  telah melanggar Hak Asasi Manusia anak yang sebagaimana mestinya sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan pasal 76 E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana, setiap orang dilarang melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukannya  perbuatan  cabul.  Sehingga  dalam  hal  ini  perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengenai faktor apa yang melatarbelakangi seorang pelaku residivis melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kemudian jika setelah diketahui apa yang menjadi penyebabnya maka  upaya  penanggulangannya  yang  dilakukan  diharapkan  berhasil  dan selanjutnya  dapat  mencegah  atau  menghilangkan  jumlah  kasus  residivis pencabulan terhadap anak dibawah umur

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  yuridis  normatif  atau  kepustakaan  tersebut  mencangkup  3  (tiga) pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain:  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  Pendekatan  kasus  ( case  approach ), dan  Pendekatan  analitis  ( analytical  approach )  (Soerjono  Soekanto,  2011:  21).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai  pelengkap  dari  data  sekunder.  Sedangkan  teknik  analisa  data  yang digunakan adalah normatif kualitatif

## III.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pengertian Kejahatan
Kejahatan  dalam  kontek  ini  terdiri  atas  kejahatan  yang  dilakukan, dengan  orang-orang  yang  melakukannya,  ringkasnya  kejahatan  dapat ditinjau  dari  jenisnya  dan  siapa  pelakunya.  Soal  pengertian  kriminologi
kriminologi  yang  mengkaji  dan  menganilisis  kejahatan,  belumlah  terang fokus  kajiannya,  jika  tidak  dipahami  pula  definisi  yang  tercakup  dalam “kejahatan”  dan  pengertian  kejahatan  terbagi  dalam  dua  perspektif,  yaitu persfektif hukum dan persfektif masyarakat.
Pertama,  perspektif  hukum (a  crime  from  the  legal  point  of  view) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar  hukum  pidana.  Bagaimana  pun  jeleknya  suatu  perbuatan sepanjang  perbuatan  itu  tidak  dilarang  di  dalam  perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat ( a crime from the  sociological  point  of  view ).  Batasan  kejahatan  dari  sudut  pandang  ini menunjukan  bahwa  setiap  perbuatan  menjadi  “jahat”  jika  melanggar norma-norma  yang  masih  hidup  di  dalam  masyarakat,  bila  seorang beragama  islam  meminum  minuman  keras  sampai  mabuk,  perbuatan  itu merupakan  dosa  (kejahatan)  dari  sudut  pandang  umat  islam,  namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan.
Pengertian  kejahatan  dalam  dua  sudut  pandang  tersebut  memiliki pengaruh  dalam  perumusan  ketentuan  pidana,  sehingga  pada  akhirnya kejahatan  dalam  perspektif  hukum  di  tempatkan  dalam  buku  II  KUHP, sedangkan  kejahatan  yang  berdasarkan  perspektif  masyarakat  sebagian jenis-jenisnya  diadaptasi  dalam  buku  III  KUHP  sebagai  pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian  unsur  sifat  melawan  hukum  materiil  berfungsi  positif  dan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana (Alam dan Amir, 2018:  30-31).

## 3.2. Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur
Ketentuan-ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  tersebut dengan  sengaja  telah  dibentuk  oleh  pembentuk  undang-undang  dengan maksud  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  tindaka-tindakan asusila  dan  terhadap  perilaku-perilaku  baik  dalam  bentuk  kata-kata maupun  dalam  bentuk  perbuatan-perbuatan  yang  menyinggung  rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan- keputusan dibidang  kehidupan seksual,  baik ditinjau  dari segi  pandangan masyarakat  setempat  dimana  kata-kata  itu  telah  diucapkan  atau  dimana
perbuatan  itu  telah  dilakukan,  maupun  ditinjau  dari  segi  kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankankan kehidupan seksual  mereka. Dan  khususnya  dalam  tindakan  seseorang  melakukan  perbuatan  Cabul yang  dimana  perbuatan  cabul  ialah  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  seorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan  kesusilaan,  diancam  dengan  penjara  paling  lama  sembilan tahun.
Dalam Penjelasan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Cabul disebutkan:
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
1. Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang, padahal  diketahuinya  bahwa  orang  itu  pingsan  atau  tidak berdaya;
2. Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa umumnya  belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umumnya  tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa  membujuk  seseorang  yang  diketahuinya  dan sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya  belum  lima  belas tahun  atau  kalu  umurnya  tidak  jelas  yang  bersangkutan  belum waktunya  untuk  dikawin,  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  atau  bersetubuh  di  luar  perkawinan dengan orang lain.
Pengertian  tentang  Anak  menurut  pasal  45  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  dikategorikan  anak  dimana  orang  orang belum  dewasa  apabila  belum  berusia  16  tahun.  Menurut  pasal  330  KUH Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap  21  tahun  dan  tidak  lebih  dahulu  telah  kawin,  dan  jikalau  menurut Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami
penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  disebabkan  oleh tindak  pidana.  Maka  dari  itu,  perlindungan  terhadap  anak  merupakan usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai kedudukan  dan  peranan,  yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi nusa  dan  bangsa  di  kemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang pertumbuhan  fisik  maupun  mental  dan  sosialnya,  maka  tiba  saatnya menggantikan  generasi  terdahulu,  perlindungan  anak  merupakan  wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak  di  usahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.  Pasal  1  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 perlindungan  anak  )  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  tanpa diskriminasi.
3.3. Faktor- faktor Terjadinya Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak
Bahwa  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  langsung  ke  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  2  B  Kabupaten  Ciamis,  pada  hari  Kamis  27 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, bahwa ada salah satu warga binaan yang merupakan  terpidana  residivis  yang  pada  awalnya  ia  melakukan  tindak pidana  Pencurian.  Yang    dimana  melanggar  Pasal  363  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.
Kemudian  yang  di  ungkap  langsung  dari  pelaku  residivis  tersebut, bahwasannya ia melakukan Kejahatan Tindak Pidana Perlindungan Anak Laki-laki  dibawah  umur,  dengan  nama  korban  inisial  S  yang  merupakan siswa Sekolah Dasar,  karena  korban mengeluh  kesakitan dibagian  dubur kepada ibunya setelah diperlakukan tidak wajar secara sex oleh tersangka (aang). dengan dalih bahwa tersangka suka sama suka terhadap S korban laki laki tersebut, dan pelaku tersebut mengungkapkan bahwa dia sedang tidak sadarkan diri karena akibat dari efek samping minuman alkohol.
Pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur ini sekaligus  pindahan  dari  Rumah  Tahanan  (Rutan)  Kelas  II  B  Kabupaten Garut  pada  tahun  2018  lalu,  yang  dimana  pelaku  tersebut  di  alihkan  ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ciamis.
Dengan lampiran Data Diri si Pelaku Residivis Tindak Pidana : Nama : AANG Als. ELUK BIN JAENUDIN Nomor Induk : 56620180810003 Tgl Lahir : 02/03/1982 Alamat :  KP.  Sukasirna  RT.  02/03  Desa  Caringin,  Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut. Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara  : Indonesia
Dengan kejahatan  yang sudah jelas pelaku terkena Pasal  76 huruf E  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  atas  Perubahan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dengan Kurungan  Pidana  9  Tahun  yang  dimana  dengan  lampiran  putusan Pengadilan  Negeri  Garut  Nomor  Putusan  181/Pid.Sus/2018/PN.Grt, tanggal  Putusan  25/09/2018,  dengan  Risalah  kejadian  Perkara  Tindak Pidana Perlindungan Anak.
3.4. Perlindungan  Hukum  bagi  Anak  yang  menjadi  korban    kejahatan Pencabulan
Perlindungan  hukum  tentunya  tidak  lepas  dari  perlindungan  Hak Asasi  Manusia,  baik  individu  maupun  bagi  semua  manusia  secara keseluruhan.  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak  dasar  yang  secara kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  yang  bersifat  universal  dan dianugrahkan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pelanggaran  atas  Hak  Asasi Manusia  berarti  suatu  pelanggaran  yang  sangat  besar  terutama  dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.
Dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahwa “semua orang dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai  martabat  dan  hak-hak  yang  sama. mereka  dikaruniai  akal  dan  hati  nurani  dan  kehendaknya  bergaul  satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Deklarasi ini mengumandangkan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  merupakan  suatu hak  yang  meletak  pada  diri  manusia,  yang bersifat sangat  mendasar dan mutkak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.
Bahkan dalam Pasal 28 Huruf I Ayat  1  -  5, Undang-undang Dasar 1945 menerangkan tentang Hak Asasi Manusia.
Ayat  (1)  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk kemerdekaan  pikiran  dan  hatinurani,  hak  beragama,  hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  Hak  Asasi  Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.
Ayat  (2)  setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas dasar  apapun dan berhak  mendapatkan dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu.
Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Ayat (4) perlindungan, pekerjaan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi  Manusia  adalah  tanggung  jawab  negara  terutama pemerintah.
Ayat  (5)  untuk  menegakan  dan  melindungi  Hak  Asasi  Manusia sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis, maka pelaksanaan HAM di jamin, di  atur,  dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pencabulan terhadap  anak  dibawah  umur  dijerat  dengan  menggunakan  Pasal  289 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seseorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun”.
Pasal 290 ayat (1), (2), (3) KUHP yang berbunyi :
1.  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang, padahal  diketahuinya  bahwa  orang  itu  pingsan  atau  tidak berdaya;
2.  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  bahwa  umumnya belum  mencapai  lima  belas  tahun  atau  kalau  umumnya  tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
3.  Barangsiapa  membujuk  seseorang  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya  belum  lima  belas tahun  atau  kalau  umumnya  tidak  jelas  yang  bersangkutan  atau kutan  belum  waktunya  untuk  dikawin,  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan perbuatan cabul,  atau bersetubuh  di luar perkawinan dengan orang lain.
Bahkan  sudah  jelas  pelaku  terkenal  Pasal  76E  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak, yang  berbunyi  : “Setiap  orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau Ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan
serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Menurut  kepentingan  hukum  yang  berpedoman  pada  asas persamaan  kedudukan  dalam  hukum (equality  before  the  law) ,  dapat ditarik  suatu  pengertian  bahwa  anak  berhak  untuk  mendapatkan persamaan dihadapan  hukum  dan perlindungan  hukum  atas  hak-hak dan kewajiban  asasinya sama  dengan  warga  negara  yang lainnya. Walaupun dari  segi  usia,  anak  dianggap  sebagai Warga  Negara  yang  belum  dapat bertanggung  jawab,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  dijadikan  dasar  mengurangi hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Asuhan  anak  pertama-tama  dan  terutama  menajdi  kewajiban  dan tanggung  jawab  orang  tua  di  lingkungan  keluarga,  akan  tetapi  demi kepentingan kelangsungan tata social maupun untuk kepentingan anak itu sendiri,  maka  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  kita  untuk  menjamin, memelihara,  dan  mengamankan  kepentingan  anak,  pemeliharaan, jaminan  dan  pengamanan  anak  selayaknya  juga  berada  di  bawah pengawasan  dan  bimbingan  Negara,  dan  bilamana  perlu,  oleh  Negara sendiri.
Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat refresif
1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif
Berupa  perlindungan  atau  pencegahan  dari  segala  tindakan sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  manusia  serta  diberikan kesempatan  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupan  dalam masyarakat.  Sekalipun  kejahatan  pencabulan  terhadap  anak  di bawah  umur  tidak  dapat  dengan  mudah  di  lenyapkan  dalam masyarakat,  akan  tetapi  harus  ada  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  menekan  dan  mengontrol  sehingga  tragedi  kemanusiaan  ini dapat di minimalkan. Kejahatan perkosaan ini harus dicegah dengan berbagai  upaya  perlindungan,  baik  yang  beraspek  hukum  maupun yang  bersifat  social  ekonomi.  Upaya  perlindungan  ini  meliputi perlindungan  mental,  fisik  dan  sosial  anak.  Banyak  kegiatan  dan program  yang  dapat  di  laksanakan  oleh  berbagai  pihak  sebagai upaya  untuk  menanggulangi  atau  mencegah  terjadinya  kejahatan
pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur.  Salah  satu  usaha  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  menegakan  hukum  dengan menegakan  hukum  dengan  cara  pemberian  sanksi  pidana  yang tepat kepada pelaku pencabulan.
Sesuai dengan prinsip perlindungan korban di atas, terdapat 2 (dua)  hal  yang  penting  yang  dapat  dijadikan  prinsip  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  pencabulan, yakni pertama bahwa anak yang menjadi bahwa anak yang menjadi korban  pencabulan  berhak  diperlakukan  secarab  manusiawi  dan dengan  rasa  hormat  untuk  martabat  manusia  mereka  dan  kedua bahwa  anak  yang  menjadi  korban  pencabulan  berhak  atas  ganti kerugian untuk penderitaan yang mereka sudah derita.
2.  Perlindungan hukum yang bersifat Refresif
Memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi yang  menjadi  korban  pencabulan  merupakan  salah  satu  langkah penting yang harus di ambil guna mencegah agar pelaku kejahatan pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  tidak  terlepas  dari tanggung jawab  atas  perbuatannya  dan  anak  yang  menjadi korban dapat terlindungi haknya sehingga keadilan benar-benar ditegakkan.
Ada  beberapa  langkah  refresif  (penanggulangan)  yang  dapat dilaksanakan guna melindungi anak  yang menjadi korban kejahatan pencabulan,  yakni  :  Penegakan  Hukum.  Sebagai  konsekuensi  dari perbuatannya maka seorang pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak  di  bawah  umur  tidak  dapat  lepas  dari  hukuman.  Penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana (pemidanaan) yang sesuai merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Secara  Yuridis  peraturan  mengenai  kejahatan  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur  sudah  termaktub  dalam  pasal 76E  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  yang  di
dalamnya  m engatur  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau Ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. mengenai faktor-faktor penyebab seorang  residivis  melakukan  kejahatan  pencabulan  terdiri  dari  3  (tiga) faktor penting, yaitu personal pelaku, korban, dan situasi.
4.2. Saran
1.  Pemerintah  sebaiknya  membuat  aturan  khusus  bagi  pelaku  residivis pencabulan  yang  bertujuan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak pidana  kejahatan  pencabulan  yang  bersifat  Absorsi  yang  dperberat dengan menambah sepertiga dari yang terberat hukuman.
2.  Pemerintah  lebih  menekankan  kembali  aparat  penegak  hukum  untuk secara  rutin  memberikan  pendidikan  hukum  (law  education)  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  kepada seluruh elemen masyarakat dari mulai sejak dini.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Alam A.S dan Ilyas Amir. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana. Rawamangun.
Anwar ,Yesmil Adang. 2016. Kriminologi . Bandung: PT. Refika Aditama.
Apeldoorn, Van. 2017. Pengantar Ilmu Hukum (Inleading Tot de Studie Van Het Nederlandse  Recht). Cetakan  Ketigapuluh.  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.
Bonger, W.A. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi . Cetakan Keempat. Jakarat; Ghalia Indonesia.
Marpaung,  Leden.  2012. Asas  Teori  Praktik  Hukum  Pidana. Jakarta:  Sinar Grafika.
Moeljanto. 200. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Soesilo,  R.  2003. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
B. Perundang - Undangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
C.  Jurnal dan Skripsi
Hidayat  Agung.  2005.  Tinjauan  Kriminologis  Remaja  sebagai  Residivis    di  kota Makasar. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
Mulyadi,  Dudung.  2018.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Perkosaan Dalam Peradilan Anak. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 6 No. 2.