## MENILIK TANTANGAN DAN POTENSI KERJASAMA SELATAN-SELATAN
DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA ERA (PASCA) COVID-19
Andi Annur Aisyah, Ardiawan, Farahdiba Rahma Bachtiar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  krisis  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19 mempengaruhi  kebijakan  tiap-tiap  negara  dalam  menghadapi  situasi  ketidakpastian  ini.  Pada  dasarnya fenomena ini telah menimbulkan Effect Global bagi seluruh sektor-sektor kehidupan umat manusia terkhusus Sosial-budaya,  politik,  kesehatan,  pendidikan,  keamanan  dan  yang  terpenting  dalam  pembahasan  ini merupakan  Ekonomi.  Dinamika  Ekonomi  internasional  di  era  Covid-19  secara  umum  dapat  dikatakan mengalami  penurunan    yang  sangat  drastis  hingga  menyentuh  titik  curam  dibandingkan  krisis-krsis  yang pernah  terjadi  sebelumya.  Berangkat  dari  kenyataan  tersebut  banyak  kendala  dan  juga  ketimpangan  yang sangat  besar  atau  heterogenitas  yang  kompleks  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  internasional.Artinya, ditengah  ketidakpastian  yang  terjadi  saat  ini  respon  internasional  benar-benar  sangat  diperlukan  demi menjaga  stabilitas  jalannya  dunia  internasional.  Kolaborasi  antar  negara-bangsa  dianggap  sebagai  salah satu  respon  Internasional  yang  memiliki  dampak  positif  dan  cukup  mampu  mengatasi  masalah  ekonomi  di berbagai belahan dunia salah satunya adalah Kerjasama Selatan-Selatan (South-south Cooperation). Untuk mengetahui  hal  tersebut  lebih  dalam,  kami  memperoleh  data  dari  berbagai  sumber  baik  berita,  laporan penelitian,  jurnal,  dan  website.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  literature  review untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  besar  terkait  potensi  dan  tantangan    yang  akan  dihasilkan  dari kolaborasi internasional atau kerjasama Internasional dari segi ekonomi.
Keywords:  Ekonomi,  Pasca  Covid-19,  Respon  Internasional,  Kolaborasi  Internasional,  SSC  (South-south Cooperation)

## ABSTRACT
This paper aims to find out how the crisis caused by the Covid-19 pandemic affects the policies of each country in dealing with this uncertain situation. Basically, this phenomenon has caused a global effect for all  sectors of human life, especially socio-culture, politics, health, education, security and the most important thing in this discussion is the economy. The dynamics of the international economy in the Covid-19 era in general can be said to have experienced a very drastic decline until it touched a steeper point compared to previous crises. Departing from this fact, there are many obstacles as well as very large inequality or complex heterogeneity that  is  felt  by  the  entire  international  community.  That  is,  amid  the  current  uncertainty,  an  international response is absolutely necessary in order to maintain the stability of the international world. Collaboration between nation-states is considered as one of the international responses that has a positive impact and is quite capable  of  overcoming  economic  problems  in  various  parts  of  the  world,  one  of  which  is  South-south Cooperation. To find out more about this, we obtained data from various sources, including news, research reports, journals, and websites. By using qualitative methods and a literature review approach to answer big questions  related  to  the  potential  and  challenges  that  will  result  from  international  collaboration  or international cooperation from an economic perspective.
Keywords: Economy Pasca Pandemic, International Respons, International Collaboration, SSC (South-South Cooperation)

## PENDAHULUAN
Masih  dengan  situasi  serupa,  pandemi  sedemikian  rupa  menjadikan  dunia  internasional dalam  kondisi  jenuh  dalam  ketidakpastian,  tiap-tiap  negara  berusaha  mendapatkan  solusi dari segala ketimpangan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dan mulai menetapkan politik luar negeri atau kebijakan luar negeri masing-masing dengan harapan Kolaborasi dan Respon dunia Internasional  mampu menghentikan krisis yang tengah terjadi.
Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi yang dipakai negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dengan harapan agar tujuannya dapat tercapai. kebijakan luar  negeri  dalam  pandangan  Webber  dan  Smith,  digambarkan  sebagai  sebuah  program maupun  kebijakan-kebijakan  yang  berasal  dari  adanya  usaha  dalam  rangka  menggapai sebuah  target,  mengambil  keputusan,  serta action yang  pemerintah  sebagai  perwakilan negara  ambil  dalam  tindakannya,  dan  kebanyakan  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang berasal  dari  eksternal,  serta  adanya  suatu  pengendalian  terhadap  masyarakat  dalam berinteraksi dengan lingkungan luar (Webber and Michael 2002).
Seperti Negara-negara lainnya, Kebijakan luar negeri  pada dasarnya dilakukan untuk merealisasikan National  Interest (Kepentingan  Nasional)  di  dalam  forum    internasional. Sama  halnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia,  hal  tersebut  dijalankan  oleh Pemerintah  Indonesia  melalui  kebijakan soft  power Diplomacy dengan  berperan  menjadi negara  pemberi bantuan pada forum Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) antar sesama negara underdeveloped (Berkembang).  Peran  aktif  dalam  KSS  ini  juga  menjadi  politik  wujud prestise bagi  Indonesia di mata internasional.  Kerjasama antar negara selatan-selatan atau negara  berkembang  ini  sendiri  divisualisasikan  sebagai  sebuah  bentuk  usaha  untuk membangun kerjasama dalam pembangunan kepada sesama negara anggota dengan harapan mampu  menciptakan  negara  yang  mandiri  dan  memiliki  tujuan  untuk  memperkuat kedudukan para negara-negara dengan status “ developing country ” dalam  diskusi-diskusi skala global (A Choesn 2014).
Kerjasama yang disepakati oleh para negara anggota ini ialah sebuah kerjasama yang berfokus  pada  pembangunan  dengan  tujuan  agar  negara-negara  yang  tergabung  sebagai anggota mampu menjadikan bangsa mereka sebagai  bangsa yang mandiri dengan berasas pada rasa solidaritas yang diwujudkan dalam bentuk mutual benefit dan mutual opportunity . (ISSTJ 2017). Perserikatan Bangsa-bangsa mendeskripsikan Kerjasama ini sebagai sebuah proses  yang  telah  dipilih  dan  dianggap  baik  oleh  negara-negara  anggota  untuk  mampu
mencapai  kepentingan  negara  dan  membawa  negaranya  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dalam prosesnya, kerjasama ini akan membawa adanya keterlibatan dari pemerintahan, organisasi- organisasi dalam batas wilayah tertentu , para kaum sipil, para pelajar, maupun keterlibatan sektor  swasta,  yang  dalam  pelaksanaannya  bisa  berbentuk  kegiatan  bertukar  ilmu pengetahuan, skill  improvement ,  mengembangkan  potensi  sumber  daya,  serta  kecakapan teknis melalui tindakan kolektif-regional maupun interregional demi terciptanya hubungan timbal balik yang memberi keuntungan bagi semua pihak. (Digital Library UN).
Secara umum, KSS merupakan kerjasama  yang meilibatkan negara-negara dengan status  sebagai developing  country untuk  menciptakan  jalan  keluar  terhadap  banyaknya tantangan-tantangan  yang  dihadapi  masyarakat  negara  berkembang  khususnya  di  bidang pembangunan.  Adanya  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  juga  diharapkan  mampu  membawa kerjasama  ekonomi  dan  teknis  menjadi  semakin  kuat  antar  sesama  negara  berkembang dengan cara mengambil kesempatan yang ada untuk saling bertukar praktik terbaik mereka dan  melakukan  diversifikasi  dengan  tujuan  memperbesar  pilihan  pembangunan  dan hubungan ekonomi mereka (CSIS 2014). Harus diakui bahwa akhir-akhir ini telah banyak terjadi perubahan dalam skala yang cukup besar dalam tatanan pembangunan internasional. Hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya  perkembangan  pada  negara  yang  bergeser  ke  arah pertumbuhan yang bersifat multipolar dimana perkembangan ini tidak lagi mengarah pada pembangunan konvensional. Kerja sama Selatan-Selatan  ini saat ini telah menjadi bagian penting  dalam  usaha  memfasilitasi  dan  memperkuat  kerjasama-kerjasama  dalam  bidang pembangunan  yang  difokuskan  pada  negara-negara  berkembang.  Disisi  lain,  adanaya kerjasama  ini  juga  berperan  penting  sebagai  media  untuk  saling  bertukar  pengalaman, pengetahuan, dan informasi (CSIS 2014).
Istilah Kerja sama Selatan-Selatan ini juga kerap kali mengilustrasikan pertukaran teknologi  ( technology ),  sumber  daya  ( resource) dan  pengetahuan  ( Knowledge )  oleh  para pembuat  kebijakan  dan  dilandasi  oleh  rasa  solidaritas,  saling  menguntungkan  dan  rasa kesetaraan.  Kerja  sama  Selatan-Selatan  pada  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan Kerjasama  Amerika  Selatan-Afrika  atau  ASA.  Tentunya  melalui  kerjasama  ini  baik  dari pihak  negara  Amerika  Selatan  dan  Afrika,  keduanya  memiliki  ambisi  yang  kuat  untuk memberikan  tatanan  dunia  yang  baru  serta  dapat  menentang  dominasi  bidang  sosial, ekonomi dan politik kubu Barat.
Dewasa ini, adanya Kerjasama Selatan-Selatan ini telah berkembang menjadi sebuah materi  diskusi  dalam  beberapa  konferensi-konferensi  skala  global,  diantaranya  diskusi
dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ,  Gerakan  Non-Blok  (GNB),  G77  China  dan  G20. (kemlu  2018)  Hingga  saat  ini  Kerjasama  Selatan-Selatan  semakin  berkembang  menjadi alternative kerjasama pembangunan, juga tumbuh menjadi rancangan kebijakan luar negeri negara-negara berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu mengetahui lebih  jauh  apakah  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  masih  kompatibel  dalam  merespon dinamika  politik,  ekonomi,  khusunya  dalam  era  Pasca  Covid-19.  Juga  terkait  bagaimana Presiden dan segenap pemangku jabatan di Indonesia merespon model kerjasama ini. Maka tulisan ini akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, Pembahasan covid-19 sangatlah  kompleks  terhadap  isu  ekonomi.  Permasalahan  mengenai  Ekonomi  ada  saat munculnya sebuah potensi ancaman yang bersinggungan langsung terhadap perekonomian suatu negara, untuk itu pemerintah  diharapkan mampu menetapkan suatu kebijakan yang nyata  dengan  tujuan  mengatasi  permasalahan  yang  dapat  mengancam  perekonomian. Indonesia  memiliki  kepentingan  yang  sangat  erat  dalam  membentuk  kolaborasi  dan koordinasi kebijakan antara negara-negara keanggotaan Kerjasama Selatan-Selatan dengan tujuan  membuat  pemulihan  dan  meningkatkan  sistem  perekonomian  global  yang  kuat, dinamis seimbang dan berkelanjutan.
Untuk  itu,  selain  memenuhi  ketentuan  dalam  Pertemuan  Nasional  Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) ke-33 dalam Chamber Paper Presentation, tulisan  ini  dibuat    untuk    mengetahui  bagaimana  respon  dan  tantangan    Indonesia  dalam mengatasi  krisis  yang  disebabkan  oleh  Covid-19  terkhusus  dalam  Kerjasama  Selatan- Selatan  dalam  pertumbuhan  Ekonomi,  serta  selain  itu  berdasarkan  pemaparan  pada  latar belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  pula    dirumuskan  rumusan  masalah  yang  diajukan dalam penelitian ini, yakni bagaimana Respon serta tantangan secara kolektif Internasional Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia pada Era pasca Covid-19?

## KERANGKA ANALISIS
Pemikir  Liberalisme  pada  umumnya  mengambil  pandangan  positif  tentang  sifat  manusia yang meyakini akal pikiran manusia dan memiliki keyakinan besar terhadap asas-asas yang bersifat rasional yang mampu digunakan dalam pembahasan-pembahasan global. Disis lain, asumsi  dasar  pemikir  liberalisme  klasik  juga  telah  menyadari  kalau  manusia  memiliki karakter  yang  egoistik  atau  hanya  berfokus  pada  keuntungan  sendiri,  namun  liberalisme meyakini  bahwa  manusia  atau  individu  ini  mempunyai  hajat  yang  besar  dan  termasuk
kedalam tindakan sosial yang koperatif dan kolaboratif di wilayah domestic maupun secara dunia internasional.
Teori liberalis institusional  yang dimaksud oleh Prof. Robert Keohane dan Joseph Nye  menyebutkan  bahwasanya  kemunculan  pendekatan  ini  merupakan  suatu  tindakan persuasif atau dukungan supaya terciptanya negara-negara yang terus melakukan kerjasama dan agar meningkatnya stabilitas keamanan dan pengelolaan institusi internasional. Liberal institusional memandang bahwa haruslah diberi penekanan pada sistem dan instansi-instansi sebagai sebuah cara untuk menggambarkan kaitan hubungan internasional khususnya untuk membuat negara saling melakukan kesepakatan kerjasama. (Baylis 2005)
Kacamata dalam pendekatan Liberal Institusionalis dalam mengamati arus hubungan internasional  mendapatkan  sebuah  konsep  dimana  negara  diasumsikan  memiliki  peranan yang  sangat  krusial  dalam  mengamati  situasi  dalam  kerangka  internasional  yang  bersifat anarki, tetapi para liberalis institusionalis memiliki asumsi bahwa walaupun negara berada dalam  situasi  atau  kondisi  dunia  yang  anarki,  kemungkinan  untuk  melakukan  kerjasama akan  selalu  ada  dan  berjalan.  Bagi  liberalis  institusionalis,  adanya  pembentukan  institusi kerjasama dan rezim akan mampu membendung laju dunia yang bersifat anarki (S. Burchill 2005). Mahbubani berasumsi bahwa kerjasama antar negara  akan menyebabkan zero sum game dapat berubah menjadi win-win game . (Mahbubani 2013)
Jika  kebijakan  Kerjasama  Selatan-Selatan  (KSS)  ini  ditinjau  menggunakan perspektif liberalis institusionalis, maka pada dasarnya Perspektif ini melihat bahwa semua wujud  secara  positif  dan  ketika  ingin  menggapai    tujuan  baik    individu  atau  pun  secara kolektif dapat dilakukan melalui kerjasama. Hal tersebut juga dipercaya ketika memandang negara  menjadi  entitas  yang  dapat  mengadakan  suatu  kerjasama.  Paham  liberalis institusionalis berpendapat bahwasannya tujuan dari adanya kesepakatan antar negara dalam melakukan kerjasama ataupun didalam sistem dunia yang bersifat  anarki agar tetap eksis, namun  menurut  mereka    situasi  dunia  anarki  tersebut  mampu  ditutupi  melalui  dengan membentuk  rezim  dan  kerjasama  institusional,  berbeda  dengan  Perspektif  realis  yang memandang  bahwa national  interest sebagai  alokasi  antara  i nsiders dan outsiders , kepentingan siapa yang diakomdasi (negara) dan kepentingan mana yang diabaikan (negara lain) (S. Burchill 2005).
Asumsi  dasar  Liberalis  dalam  memandang  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  adalah bahwa  kerjasama  yang  berbentuk  interdepenensi  atau  kerjasama  saling  memiliki ketergantungan  diantara  satu  dengan  yang  lain  yang  akan  memberikan  manfaat.
Ketergantungan di  dalam  politik internasional disebabkan  adanya  aktivitas dua arah  yang terjalin diantara negara atau aktor-aktor di negara-negara. Adanya pengaruh tersebut adalah suatu cerminan terhadap munculya suatu kesepakatan yang terjadi yakni adanya aliran uang, orang,  barang,  dan  adanya  pesan  komunikasi  yang  mampu  menembus  batas-batas  suatu wilayah.
Apabila perspektif liberalis institusionalis ini diletakkan dalam melihat   isu   KSS, keputusan  dan  kebijakan    Indonesia  dalam    menunjukkan  adanya support (dukungan) terhadap  negara-negara  yang  masih  dalam  status developing  country merupakan  suatu keputusan  yang  bijak  mengingat  hal  tersebut  dilandasi  pada  fakta  bahwa  Indonesia  telah mengadakan mutual  gains, di  mana  pemberian  bantuan  tidak  hanya  sebagai  bentuk pemenuhan dari National interest Indonesia namun juga sebagai bagian dari pemenuhan dari kepentingan  kolektif  institusi  multilateral  juga,    di  mana  Indonesia    menjadi  anggota  di dalamnya.  Memberikan  bantuan  adalah  kepentingan  kolektif  dari  PBB  juga  G20 1 . ( (Apresian 2015).
Potensi yang dapat tercipta berkat adanya KSS dengan anggota negaranya yang aktif memenuhi tujuan utama kerjasama ini merupakan suatu hal optimism terhadap hasil yang dapat  diperoleh.  Berbicara  tentang  organisasi  kerjasama  internasional  semacam  ini  dapat diperhatikan  melalui  kacamata  Liberalisme.  Liberalisme  sendiri  dengan  ciri  utamanya adalah  penciptaan  pemerataan  hegemoni  melalui  institusi  internasional  atau  organisasi internasional  adalah  praktik  yang  tepat  untuk  menciptakan  kemanan  kolektif.  Kerjasama Selatan-Selatan mampu menjadi wadah yang sempurna dalam mencapai keuntungan kedua pihak melalui kerjasama bersama dalam harmonisasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan kepustakaan  ( literature search ), disertai dengan pemaparan data yang relevan terkait  dengan  dinamika  Hubungan  internasional  di  era  Covid-19  khusunya  kerjasama ekonomi.
1 Kerja Sama Selatan-selatan merupakan salah satu fokus Perserikatan Bangsa-bangsa  dan direalisasikan dalam suatu kelembagaan bernama  United Nations Office for South-South Cooperation “UNOSSC” sebagai entitas  independen pada  tahun  1975.  Pada  forum  G20,  KSST  juga  menjadi  salah  satu  fokus  dari  G20  dan dibentuk  Task  Team  on  South-South  Cooperation  sebagai  tempat  khusus  untuk  membahas  Fenomena  KSS. Dan Indonesia merupakan  Co-Chair dalam Task Force ini.)

## PEMBAHASAN
Potensi Kerjasama Selatan-Selatan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Era Pasca Covid-19
Kerjasama  Selatan-Selatan  (KSS)  merupakan  suatu  unit  yang  disiasati  oleh  PBB (Perserikatan  Bangsa-bangsa)  dalam  menangani  masalah-masalah  pembangunan  pada negara-negara yang berstatus sebagai developing country . Kerjasama antara negara selatan- selatan  ini  merupakan  sebuah  program  kerjasama  yang  melibatkan  negara-negara berkembang dengan tujuan  agar negara anggota  mampu  menggapai  kemandirian bersama atas asas solidaritas, kesetaraan atau mutual opportunity dan saling memberikan keuntungan atau mutual  benefit (State  Secretariat  The  Republic  of  Indonesia  2017).  Ketika  melihat kerjasama  ini  dibentuk  maka  kita  akan  sadar  bahwa  negara  berkembang  memiliki peluangnya masing-masing untuk memiliki perubahan.
Relevansi perkembangan Kerjasama Selatan-Selatan yang termasuk dalam kerangka monitoring and evaluation ini dapat dilihat dari bagaimana tahapan sejarah perkembangan dari  KSS  dalam  usahanya  untuk  mewujudkan  solidaritas  dan  penguatan active  collection yang  menunjukkan  bahwa  adanya  kesesuaian  kerjasama  yang  terjalin  dengan  prioritas kebijakan pembangunan dan kepentingan nasional daripada pihak-pihak yang terkait.
Selain itu, KSS ini juga dipandang relevan karena dapat menjadi suatu siasat untuk meningkatkan kesejahteraan global secara menyeluruh dengan mencerminkan prinsip win- win solution. Meski demikian, Kerjasama Selatan-Selatan ini dalam pengevaluasian bentuk relevansinya  masih  membutuhkan  pembelaan  atau  advokasi  yang  lebih  lanjut.  Kerjasama Selatan-Selatan  ini  pun  terbilang  relevan  untuk  terus  dikembangkan  karena  dapat memberikan impact yang  baik  dalam  berbagai  aspek  suatu  negara,  seperti  aspek perekonomian  dalam  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  dan  perdagangan  nasional sesama negara berkembang. Aspek sosial budaya dalam meningkatkan kapasitas dan citra Pascaif dari budaya suatu negara, serta pada aspek politik yang dapat medorong terciptanya tatanan dunia yang aman dan tertib sehingga memberikan dampak yang baik pada stabilitas keamanan nasional.
Selain itu, bantuan melalui KSS ini bertujuan agar negara-negara dunia ketiga atau negara  berkembang  diharap  mampu  untuk  selalu  saling  membantu  dan  mengurangi dependency (Ketergantungan)  kepada  negara  maju  dalam  mengejar  ketertinggalannya, utamanya  diantara  Rivalitas  China  dan  juga  Amerika  Serikat,  selain  itu  bantuan-bantuan
yang  diberikan  oleh    negara-negara Developed (Maju)  saat  ini  cenderung  mengalami Aid Fatigue (kejenuhan). Aid Fatigue sendiri adalah suatu bentuk  kausalitas dari berakhirnya bipolar sistem dan Perang Dingin, kekuatan ekonomi yang didistribusikan kembali kepada negara-negara,  kesulitannya  membangun balance  of  payment dan  ketidak-setujuan  dalam negeri.  Hal  ini  membuat  negara-negara  maju  tidak  lagi  menjadikan  bantuan  luar  negeri sebagai  suatu  prioritas  utama.  Hal  ini    merujuk  kepada  lambatnya  negara  maju  maupun badan donor dalam menanggapi kesulitan yang dihadapi oleh  negara berkembang. (Chandra 2019)
Jika merujuk pada rivalitas diantara negara Amerika Serikat dan China tidak dapat disimpulkan  dengan  cara  tunggal,  hal  ini  disebabkan  karena  pertentangan  diantara  kedua negara adidaya tersebut tidak hanya mencakup hal security atau keamanan saja, melainkan rivalitas yang terjadi diantara kedua negara tersebut juga mencakup aspek lainnya yang salah satunya  ialah  aspek  perekonomian.  Lantas  apakah  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  mampu menciptakan  interdependensi  baru  oleh  sesama  negara middle-power  and  small  power diantara isu rivalitas yang sedang terjadi diantara negara Amerika Serikat dan juga China? Jawaban  terkait  pertanyaan  tersebut  yakni  Kerjasama  Selatan-Selatan  bisa  menciptakan interdependensi  baru  bersama  negara-negara middle-power  and  small  power. Hal  ini dikarenakan negara-negara tersebut saling membutuhkan atau adanya ketergantungan antara satu  negara  dan  juga  negara  lain  yang  disebakan  oleh  prekembangan  proses  modernisasi yang  semakin  maju.  Meskipun  negara-negara  yang  dimaksud  merupakan  negara  yang tergolong  kedalam negara middle power dan bahkan small  power . Namun, negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang besar serta keunggulan dalam turut serta mengambil peran dalam rivalitas yang terjadi diantara Amerika Serikat dan Cina saat ini.
Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  tentu  saja  dapat  mendorong  pembangunan  bersama dari sudut perekonomian, sosial budaya dan juga dari aspek politik keamanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa relevansi dari perkembangan KSS ini dapat membawa impact yang  baik  untuk  negara-negara  yang  turut  berkontribusi  didalamnya.    Dari  sudut perekonomian,  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  membantu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan, akses pasar dan investasi negara yang bersangkutan,  kemudian  juga  dapat  menjadi  sarana  diplomasi  ekonomi  untuk  mencapai tujuan pembangunan nasional suatu negara.
Dari sudut sosial budaya, maka Kerjasama Selatan-Selatan ini dapat meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat khsusnya Indonesia dalam program melalui pertukaran pengetahuan  serta  dapat  memperkenalkan  budaya-budaya  serta  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia  pada  negara  lain  yang  terlibat  dalam  kerjasama,  kemudian  juga  bisa  menjadi sarana  peningkatan  citra  budaya  negara  Indonesia  di  kancah  internasional  sebagai  negara yang  mampu  untuk  berkontribusi  aktif  yang  berlandaskan  prinsip  solidaritas  dan  yang terakhir juga dapat menciptakan relasi yang baik antar people to people agar saling mengenal dan saling memahami budaya masing-masing masyarakat. Dari sudut pandang politik dan keamanan, maka dapat dilihat bahwa Kerjasama Selatan-Selatan ini mampu menjadi sarana diplomasi  politik  suatu  negara  dalam  ranah  global  yang  dapat  memberikan  dampak  pada pertahanan  keamanan  negara  serta  mampu  mendorong  terciptanya  keamanan  nasional sebagai dampak positif dari adanya struktur dunia yang aman.

## Wujud-wujud dan Manfaat Kerjasama Selatan-Selatan
Berbicara  tentang  relevankah  KSS  di  masa  kini  merupakan  pembahasan  yang terstruktur dan jelas. KSS masih memiliki relevansi untuk diterapkan dan dijalankan di masa kini khususunya di masa Pasca Covid 19. Relevansinya melahirkan kesesuaian kerjasama yang  dilakukan  dengan  memprioritaskan  kebijakan  pembangunan  dan  kepentingan  dua pihak. Karena relevansinya di masa sekarang sehingga KSS melahirkan keefektivitasan yang dapat memastikan proses perencanaan bahkan memastikan dampak yang akan terjadi dalam kerjasama  yang  dapat  tercapai  dengan  memberikan  manfaat  yang  sangat  maksimal  bagi negara-negara yang terlibat dalam KSS.
Kesetaraan dapat terwujudkan bagi negara-negara KSS karena negara-negara yang menjadi anggota  dibebankan kerja dalam mencapai beberapa visi dan misi KSS. Sehingga, terjadi pemerataan kinerja dan peran dengan wujud kontribusi dibarengi  tanggung jawab. Oleh  karena  itu,  tercipta  manajemen  bersama  negara-negara  anggota  KSS  sejak  awal perencanaan hingga penuaian hasil yang menjadikan adanya kerjasama stabil serta harmonis dengan bibit solidaritas, saling percaya, dan keuntungan yang merata bagi seluruh anggota KSS.  Hasil  dari  relevansi  selanjutnya  adalah  inklusivitas  atau  mencakup  seluruh  unsur. Dalam  menjalankan  kerjasamanya,  diikutsertakan  beberapa  pihak  dalam  pemenuhannya, seperti pemerintah hingga masyarakat atau dengan kata lain berprinsipkan people-centered . Relevansinya di masa kini ialah negara-negara selatan atau yang berstatus sebagai negara  dunia  ketiga  atau  negara  berkembang  seringkali  dijadikan  sebagai  alat  eksploitasi
oleh  negara  maju  dengan  penerapan  tariff  dan  monopoli  ekonomi  sangat  tinggi  serta intervensi  politik  yang  sangat  sensitif  dengan  dalih  mendorong  pemajuan  pembangunan padahal  tanpa disadari hal  itu hanya sebuah taktik negara maju  untuk  mengkeruk sumber daya  negara  berkembang.  Sehingga,  pengembangan  kerjasama  ini  apabila  terus dikembangkan  di  era  ini  tentu  akan  menjadi  senjata  ampuh  untuk  mengurangi ketergantungan terhadap negara great power.
Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  tentu  saja  dapat  mendorong  pembangunan  bersama dari  sudut  perekonomian,  mengingat  tujuan  utama  KSS  untuk  meminimalisir ketergantungan  pada  pihak  lain  (negara  maju)  dengan  cara  meningkatkan  kapasitas  lokal dengan sistem kerja mengupayakan negara yang terlibat untuk mampu secara mandiri dalam melaksanakan  kegiatan  dan  proyek  pemberdayaan  domestik  dalam  rana  domestik  dan dilakukan untuk waktu jangka panjang (Pramadha 2019). Kebijakan KKS menjadi sangat relavan apabila kebijakan ini dilakukan pada masa pandemi sekarang, Presiden Jokowidodo pun  juga  merespon  model  kerjasama  ini  sebagai  suatu  peluang  bagi  Indonesia  dan menjadikan  Indonesia sebagai  nengara sentral  jika ditinjau dari sisi  ekonomi yakni  Jenis- jenis  bantuan  ataupun  kebijakan  luar  negeri  yang  diberikan  Indonesia  kepada  negara berkembang  lain  secara  keseluruhan  bukan  hanya  dalam  bentuk  dana  melainkan  juga berbentuk  pengiriman  tenaga  ahli,  kemudian  dengan  pemberian  pelatihan  pengembangan kapasitas, dan pemberian alat-alat.
Prioritas utama Presiden Joko Widodo ialah meningkatkan keikutsertaan Indonesia sebagai  negara middle  power yang  patut  diperhitungkan di  dunia  (Larsasat  and  Natasya 2017).  Hal  ini  tercantum  dalam  butir  pertama  Nawacita,  bahwa  Presiden  Jokowi  ingin meningkatkan peran Indonesia pada kerja sama pembangunan seperti kerja sama Selatan- Selatan  dan  triangular.  Kilas  balik  ke  tujuan  kolektif  dan  individu,  tujuan  kolektif  disini terlihat  dari kepentingan Indonesia sebagai  salah satu  anggota  G-20 yang ingin mencapai kepentingan  kolektif  terkait  isu  kesejahteraan  global  (Kominfo  2018).  Hal  ini  dapat mendorong dan meningkatkan Perekonomian Nasional, sebab Indonesia mempunyai mimpi yang besar  terkait kebijakan KSS ini, diharapkan KSS  ini bisa menjadi tools of diplomacy (alat Diplomasi) terhadap National Interest dan juga dengan adanya kebijakan ini Indonesia diharapkan  mampu  memperkuat  posisinya  dalam  lingkup  politik  internasional.  mengapa demikian?  Sebab  Kerjasama  pertumbuhan  melalui  KSS  ini  dapat  disebut  sebagai  konsep hubungan internasional yang besar terhadap National Interest.
Poin utamanya, kerjasama ini akan diikuti oleh tidak sedikit negara berkembang yang akan  belajar  langsung  ke  Indonesia.  Yang    tentunya  dalam  proses  tersebut  negara-negara yang tergabung dalam KKS akan datang dan melihat langsung  bagaimana wilayah-wilayah tersebut dianggap mampu berjaya dalam melakukan program kerjanya untuk meningkatkan pertumbuhan. Diharapkan proses tersebut dapat menjembatani antara kerjasama negara dan daerah.
Gambar 1. Perbandingan kasus, kematian, dan presentase cakupan vaksin

## nasional
Sumber : Ikhtisar Mingguan Covid-19, Edisi 13
https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/laporan-mingguan-covid/Laporan- Mingguan-Penanganan-Covid-19_18-Okt-2021.pdf
Indonesia  di  bawah  kepemimpinan  SBY  tidak  hanya  menjadi  akhir  dari  peranan  besar Indonesia  di  KSS.  Pada  pemerintahan  Jokowi  KSS  menduduki  kursi  prioritas  dengan mengedepankan  aksi  support  politik  terhadap  kedaulatan  negara  berstatus  developing country  di  wilayah  Asiadan  wilayah  Afrika,  peningkatan  perekonomian  dengan  karakter berkelanjutan.  Jokowi  memaksimalkan  peranan  Indonesia  melalui  kontribusi  nyata pembangunan  global  berkelanjutan  dengan  780  program  KSS  untuk  bidang  pertanian, perikanan,  infrastruktur,  keuangan  mikro,  perbankan,  UMKM,  ekonomi,  dan  infratruktur Indonesia pada saat ini mengalami kepesatan, sehingga untuk menjadi sentris dalam KSS adalah yang memungkinkan bagi Indonesia.

## Tantangan Kerjasama Selatan-Selatan Pada Era Pasca-Covid19
Di  samping  adanya  beberapa  dampak  yang  dapat  dirasakan  Sebagai  effect  dari adanya  Kerjasama  Selatan-Selatan  bagi  perekonomian  Indonesia,  nampaknya  pemerintah dan segenap “ Tim  Sukses ” dari Kerjasama Selatan-Selatan ini telah masuk kedalam level
baru  yang  lebih  sulit  dibanding  tantangan  pada  level-level  sebelumnya.  Jika  sebelumnya tantangan-tantangan  yang  dihadapi  hanya  sebatas  pada  kurangnya  modal,  perdagangan global, maupun tantangan yang muncul dari semakin buruknya perubahan iklim yang tidak sigap  ditangani  sehingga  memaksa  terjadinya  kerjasama  yang  pincang.  Tantangan  yang dihadapi  sekarang  dapat  dikatakan  sebagai  “ The  Worst  of  The  Worst ”  yang  telah  sampai kepada titik dimana interaksi-interaksi dalam hubungan internasional benar-benar dipaksa untuk  berhenti  beroperasi.  Inilah  sebuah  realita  dari  munculnya  Pandemi  Virus  Corona (Covid-19) sebagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional 1-2 tahun belakangan ini. Namun adanya Covid-19 tidak hanya semata-mata menggeser tantangan-tantangan yang ada  sebelumnya.  Justru  ísemua  tantangan-tantangan  lama  tersebut  tetap  ada  dan  bahkan bermutasi kedalam bentuk yang lebih buruk, dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 ini.  Berangkat  dari  situasi  pandemi  seperti  saat  ini,  Penulis  akan  lebih  berfokus  pada tantangan  berupa  kurangnya  modal  dihadapi  negara-negara  anggota  Kerjasama  Selatan- Selatan serta bagaimana korelasinya dengan masa Pandemi Covid-19 saat ini.
Tantangan  yang  dihadapi  negara  anggota  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini  adalah kurangnya  modal  yang  menjadi  senjata  utama  dalam  melakukan  kerjasama  karena  para anggota kerjasama ini merupakan negara-negara dengan status “ Developing Country ” atau negara-negara yang masih  dalam proses berkembang.  Indonesia sendiri memiliki  kendala pada kurangnya sumber modal. Indonesia dalam keanggotaannya pada Kerjasama Selatan- Selatan diketahui  memang sangat  aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara anggota lain yang masih belum berkembang atau memiliki rate pertumbuhan ekonomi yang rendah. Indonesia memberikan fokus bantuan ke wilayah Pasifik selatan, Asia, dan Afrika berupa  bantuan Good  government ,  bantuan  Unit  Kegiatan  Masyarakat,  serta  bantuan- bantuan  pelatihan  di  beberapa  bidang  seperti  perikanan  dan  pertanian.  Namun,  walaupun aktif dalam berbagai bantuan dan program-program kerjasama, pada tahun 2010 Indonesia tercatat baru mengalokasikan dana sebesar 10 Juta USSD yang mana masih tertinggal jauh dibanding dengan alokasi dana dari negara China, India, Brazil, serta Afrika selatan yang mampu menggelontorkan dana sebesar 2 Miliar dollar, 649 Juta dollar, 500 Juta dollar, dan 118 Juta dollar per-tahun 2010 (Pujayanti 2015).
Disisi  Lain,  sejak  tahun  1981  Indonesia  mulai  aktif  berperan  dalam  Kerjasama Selatan-Selatan  khususnya  dengan  pengesahan  Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular (KSST). KSST ini sendiri digambarkan sebagai suatu sistem kerjasama yang bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada negara-negara dengan status  “ Developing Country ” agar mampu  mewujudkan  pembangunan  di  negara  mereka.  Indonesia  juga  menunjukkan komitmen  yang  kuat  dengan  memasukkan  Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular (KSST)  ini  kedalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional.  Namun,  adanya KSST ini nampaknya memunculkan dilema baru dalam dimana kurangnya modal menjadi penghambat utama dari KSST ini. Hambatan ini muncul dikarenakan negara-negara anggota yang  tergabung  masih  merupakan  negara  berkembang  sehingga  modal  yang  dipersiapkan negara anggota untuk mengoperasikan KSST ini juga sangat terbatas. Ditambah lagi dengan munculnya  gelombang  Pandemi  Virus  Corona  yang  menghantam  dunia  1-2  tahun belakangan  ini  membuat  negara  dipersulit  pergerakannya  sehingga  menyebabkan  mereka semakin kesulitan menemukan pendapatan dan sumber modal.
Terlepas  status  Indonesia  dalam  kesepakatan  Kerjasama  Selatan-Selatan  dan Triangular yang sekarang telah berada pada status “ Middle Income Country ” atau MIC yang pada  akhirnya  berhasil  menjadikan  Indonesia  sebagai New  Emerging  Donors yang mengubah status  Indonesia di  mana  Indonesia sekarang juga telah mampu untuk  menjadi negara pemberi bantuan dari yang dahulu hanya menjadi negara penerima bantuan, adanya pandemi Virus Corona ini diperkirakan akan mempengaruhi jumlah bantuan yang dikirim Indonesia  ke  negara-negara  Penerima  bantuan.  Prakiraan  ini  sejalan  dengan  menurunnya perekonomian Indonesia pada tahun ini.
Dalam  laporan  Bank  Dunia  tahun  ini  (2021),  Indonesia  diklasifikasikan  sebagai negara  dengan  pendapatan  ekonomi  rendah  atau lower  middle  income setelah  pada  tahun 2020 lalu berada pada klasifikasi upper middle income dengan GNI (Gross National Income) sebesar 4.049 US$ per kapita. Pada tahun ini, Gross Nasional Info atau Pendapatan Bruto Nasional  Indonesia  mengalami  penurunan  menjadi  3.979  US$  per  kapita.  Dody  Budi Waluyo selaku pemegang jabatan Deputi Gubernur di Bank Indonesia menjelaskan bahwa adanya  gelombang  pandemi  covid-19  lah  yang  menjadi  alasan  utama  menurunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga harus turun level ke lower middle income . Bapak Dody Waluyo melanjutkan bahwa penurunan perekonomian ini tidak hanya terjadi pada kelompok negara berkembang, namun juga dialami oleh para kelompok negara-negara maju. Untuk Proses pengklasifikasiannya sendiri, Bank Dunia menerapkan penerapan level threshold di level-level tertentu.
Pandemi covid-19 ini memberikan pengaruh yang tinggi terhadap laju perekonomian banyak negara yang tidak semata-mata hanya berdampak kepada negara emerging market
seperti Indonesia saja tetapi juga sampai ke negara-negara berpendapatan relatif tinggi dan maju.  Meratanya  pengaruh  pandemi  covid-19  ke  seluruh  negara  ini  mengakibatkan  Bank Dunia  harus  melihat  secara  relatif  proses  pengklasifikasiannya.  Jika  dilihat  dari  turun kelasnya  status  ekonomi  Indonesia  dari  tahun  lalu  yang  berada  pada  level upper  middle income sekarang  turun  level  menjadi lower  middle  income akibat  pandemi  ini  dapat dipahami  akan  mempengaruhi  proses  kerjasama  dalam  Kerjasama  Selatan-Selatan dikarenakan adanya penurunan ekonomi yang dihadapi negara-negara saat ini tentunya akan mengakibatkan  kurangnya  modal  negara-negara  anggota  dalam  melakukan  kerjasama  ini. Semakin  susah  dan  berkurangnya  modal  ini  akan  semakin  menyebabkan  pengaruh  buruk dikarenakan negara anggota Kerjasama Selatan-Selatan sebagian besar merupakan negara berkembang  atau  “ developing  country” yang  memang  pada  dasarnya  akan  mengalami kekurangan modal akibat perekonomian yang belum maju.

## KESIMPULAN
KSS adalah kerjasama Internasional yang masih eksis diterapkan hingga saat ini dikarenakan kemampuan  interdependensinya  untuk  mengurangi  dependensi  terhadap  negara  maju sebagai  bentuk  optimis  terhadap  kemampuan  domestik  serta  mengurangi  intervensi  atas rivalitas antara Amerika dan China, melalui pembangunan berkelanjutan diberbagai bidang yang jika dilihat dari perspektif Liberalisme akan menghasilkan kerjasama yang harmonis untuk menekan konflik dan memperkuat kesetaraan hegemoni yang seimbang. Di Indonesia KSS telah menduduki kursi prioritas, oleh karena itu Indonesia jika terus memperlihatkan prestasi  dan  kedermawaannya  terhadap  KSS  maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan menjadi negara sentries.
Dewasa ini Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) telah menjadi salah satu kajian yang banyak dibahas di pertemuan-pertemuan skala global, misalnya saja pada pertemuan PBB, Gerakan  Non-Blok  (GNB),  G77  China  dan  G20.  Hingga  sampai  sekarang  Kerjasama Selatan-Selatan  semakin  berkembang  menjadi  alternative  kerjasama  pembangunan,  juga telah berkembang menjadi agenda wajib kebijakan luar negeri negara-negara berkembang.
Negara-negara selatan atau yang berstatus sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang seringkali dijadikan sebagai alat eksploitasi oleh negara maju dengan penerapan tariff  dan  monopoli  ekonomi  sangat  tinggi  serta  intervensi  politik  yang  sangat  sensitif dengan  dalih  mendorong  pemajuan  pembangunan  padahal  tanpa  disadari  hal  itu  hanya sebuah  taktik  negara  maju  untuk  mengkeruk  sumber  daya  negara  berkembang.  Sehingga,
pengembangan  kerjasama  ini  apabila  terus  dikembangkan  di  era  ini  tentu  akan  menjadi senjata ampuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara great power.
Kerja sama Selatan-Selatan merupakan sebuah wadah yang kuat dalam menciptakan kerja sama baru juga menciptakan terbentuknya sifat yang saling ketergantungan satu sama lain  dan  menciptakan  bentuk  saling  ketergantungan  serta  sistem  pemerintahan  yang  lebih demokratis dan setara. Karena dalam prosesnya terdapat kepentingan dua arah yang terjadi antar  negara  anggota  dalam  skala  internasional,  regional,  dan  bahkan  negara.  Kerjasama antar  negara  selatan-selatan  ini  merupakan  suatu    proses  historis  dengan  karakteristiknya yang  sangat  unik,  dimana  sangat  sering  ditemui  para  negara  penyedia  bantuan  juga merupakan  aktor  atau  negara  yang  menerima  bantuan.  Adanya  hal  semacam  ini  dapat dimaknai  bahwa  dukungan  yang  diberikan  negara  Selatan-Selatan  mencerminkan  sebuah rasa  solidaritas  penyesuaian  dengan  konteks  dan  kemampuan  domestik,  serta  memajukan adanya manfaat diua arah dan hasil ‘win-win’ dalam kemitraan yang sama (CSIS 2014).
Sehingga  penulis  percaya  bahwa  KSS  dapat  menjadi  sarana  yang  kuat  dalam membangun  kerja  sama  juga  menciptakan  bentuk  saling  ketergantungan  antara  negara- negara middle power dan small  power .  Dan  Indonesia bisa saja mampu  karena  Indonesia pun  juga  memiliki  kapabilitas-kapabilitas  kekuatan  yang  tentunya  juga  dibutuhkan  oleh negara lain dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya seperti pada bidang pembangunan, tata Kelola pemerintahan dan bidang ekonomi. Disamping itu, Indonesia juga diungguli oleh letak geografisnya dan karena kebijakan Kerja sama Selatan-Selatan juga menjadi elemen soft  power  diplomacy  yang  diharapkan  dapat  mempererat  pelaksanaan  politik  luar  negeri Indonesia.
Namun  sayangnya  dalam  melaksanakan  kerjasama  Kerjasama  Selatan-Selatan  ini dalam  pengevaluasian  bentuk  relevansinya  masih  benar-benar  membutuhkan  pembelaan atau  advokasi  yang  lebih  lanjut,  sebab  Covid-19  tidak  hanya  semata-mata  menggeser tantangan-tantangan yang ada sebelumnya. Justru semua tantangan-tantangan lama tersebut tetap  ada  dan  bahkan  bermutasi  kedalam  bentuk  yang  lebih  buruk,  dikarenakan  adanya pandemi  covid-19  ini.  Selain  itu  terdapat  tantangan  atau  risiko  yang  bisa  terjadi  apabila negara yang bekerja sama mengalami misspreception . Tidak mudah untuk melakukan kerja sama  dengan  negara  lain,  dibutuhkan  rasa  saling  percaya  dan  rasa  saling  menghargai, terutama memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA
A Choesn, T. (2014). Kebijakan Kerja sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia. Tb. A Choesni,, FGD P3DI dengan Direktorat.
Apresian,  S.  R.  (2015).  Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular  Sebagai  Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. Universitas Katolik Parahyangan , p. 193.
Baylis, J. &. (2005). The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press. Boediono. (2012, Juli 10). Negara Selatan-selatan Harus Siap Hadapi Tantangan . Retrieved Juni 28, 2021, from http://finance.detik.Com/read/2012/07/10/130754/1961963/4/1/boediono--negara- selatan-selatan-harus-siap-hadapi-tantangan
Burchill,  S.  (2005). The  National  Interest  in  International  Relations  Theory. new  York: Palgrave Macmillan.
Burchill,  S.  (2005). The  National  Interest  in  International  Relations  Theory,  Palgrave Macmillan. Newyork.
Chandra,  P.  (2019).  Theory:  Lessons  from  Sub-Saharan  Africa. Stanford  Journal  of International Relations, Vol. XI No. 1 . CSIS. (2014). Studi mengenai lmplementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Ke~a sama Selatan-Selatan dan Triangular,. Jakarta: CSIS. DPRI. (2004). undang-undang Nomor 32 tahun 2004 . Retrieved from https:// www.dpr.go.id Fitriani,  R.  D.  (2018,  April  22). Kerja  Sama  Selatan-selatan  :  Solidaritas  Mewujudkan Kemandirian .  Retrieved  Juni  28,  2021,  from  https://m.kumparan.com/rd- fitriani/kerja-sama-selatan-selatan-solidaritas-mewujudkan-kemandirian ISSTJ. (2017, Maret 20). KerjaSelatan-Selatan dan Triangular Indonesia . Retrieved Juni
29, 2021, from isstj.setneg.go.id:
http://digitallibrary.un.org/record/826679/files/SSC_19_3-EN.pdf
KEMENKES. (2021, Oktober 18). Kementerian Kesehatan RI . Retrieved Oktober 27, 2021, from https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/laporan-mingguan- covid/Laporan-Mingguan-Penanganan-Covid-19_18-Okt-2021.pdf
kemlu.  (2018,  Mei  1). Kebijakan  Kerjasama  Multilateral. Retrieved  Juni  29,  2021,  from Kemlu.go.id: https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama- multilateral/default.aspx
Kominfo. (2018, Agustus 18). Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat . Retrieved Juni 29, 2021, from
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program +Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis
Larsasat,  C.,  &  Natasya,  E.  d.  (2017).  Peran  Indonesia  di  G-20:Peluang  dan  Tantangan. Jurnal Hubungan Internasional , 43. Mahbubani, K. (2013). The Great Convergence. New York: Public Affairs. Pramadha, R. A. (2019, November). researchgate. Retrieved Juni 27, 2021, from Menaker Relevansi  Kerja  Sama  Selatan-selatan  dengan  Kebijakan  Nasional  Indonesia  : Sebuah Kerangka Monitoring dan Evaluasi.
Pujayanti,  A.  (2015).  Kerjasama  Selatan-selatan  dan  manfaatnya  bagi  Indonesia. Politica Vol. 6 No. 1 Maret , p.66.
State Secretariat The Republic of Indonesia. (2017, Maret 20). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia . Retrieved Juni 27, 2021, from
https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/7-newsletter/219- kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-indonesia
Tra,  H.  (2020,  April  14). Vov  World .  Retrieved  Oktober  27,  2021,  from https://vovworld.vn/id-ID/berita/indonesia-mengapresiasi-vietnam-dalam-upaya- bersamasama-dengan-asean-melawan-covid19-848126.vov
UN.  (UN.  Secretary-General,  Framework  of  operational  guidelines  on  United  Nations support to South-South and triangular cooperation : note / by the Secretary-General, High-Level  Committe  on  South-South  Cooperation,  2016,  New  York,  hlm.  5. diakses dalam http://, Maret 14). Retrieved Juni 29, 2021, from Digital Library UN: http://digitallibrary.un.org/record/826679/files/SSC_19_3-EN.pdf Webber, M., & M. S. (2002). Foreign Policy in Transformed World. London: Prentince Hal.