Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 105-116 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

## Policy on the Formulation of Provisions for Returning the Proceeds of
Corruption Crimes
Kusnadi pemburukoruptor96@gmail.com
Jaksa
Info Artikel
Abstrak
Kata Kunci: Formulasi; Pengembalian Aset; Korupsi.
Keywords: Formulations;  Asset  Returns;
Corruption. DOI: https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097
Aparat penegak hukum dalam
penyelesaian  perkara  tindak  pidana korupsi,  tidak  hanya  mengedepankan penghukuman  fisik  semata,  tetapi  juga mengutamakan  pengembalian  kerugian keuangan  negara  melalui  pengembalian aset,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  adanya sistem  yang  memungkin  dilakukannya penyitaan  dan  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  korupsi  secara  efektif  dan efisien.  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia saat  ini  tersebar  di beberapa perundang-undangan diantaranya KUHP, KUHAP, UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UU PTPK), UU Tindak Pidana Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  maupun United  Nations  Convention  against Corruption  (UNCAC) 2003.  Formulasi ketentuan  pengembalian  aset  pada  masa yang  akan  datang  dapat  menerapkan konsep  perampasan  atas  harta  hasil
Submitted: Jul 27, 2020; Reviewed: August 19, 2020; Accepted: Sept 11, 2020
korupsi  tanpa  penghukuman  pidana sesuai ketentuan Pasal 54  Ayat (1) huruf c UNCAC 2003.  Pendekatan  penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber  terdiri  dari    para  Jaksa  di lingkungan  Kejaksaan  Agung  RI,  serta Dosen  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Unila.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif dan  selanjutnya  diambil  simpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi saat ini menganut  konsep perampasan aset melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan Formulasi ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana  korupsi  pada  masa  yang  akan datang diwujudkan dengan mempertimbangkan  kepentingan  Negara atau  masyarakat  selaku  korban  dari tindak pidana korupsi dengan menerapkan konsep Belanda yaitu pemulihan aset pasca putusan pengadilan, berdasarkan  konsep  perampasan  aset terhadap  keuntungan  yang  diperoleh  dari hasil  tindak  pidana , serta  menerapkan konsep  perampasan  aset  secara  perdata tanpa didahului sanksi pidana sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  RUU  Perampasan  Aset Tindak  Pidana.  Saran  dalam  penelitian ini  hendaknya  Pemerintah  maupun  DPR melakukan harmonisasi ketentuan pengembalian  aset  yang  terdapat  dalam UU  PTPK  serta  UU  TPPU  agar  selaras dengan  konsep  pengembalian  aset (Asset Recovery) yang  diatur  dalam UNCAC 2003, menerapkan  konsep  pengembalian aset  pasca  putusan  pengadilan  dan konsep perampasan aset terhadap keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil tindak  pidana  terhadap  perubahan  UU PTPK , dan  segera  mengesahkan  RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang guna efektifitas
pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana
korupsi.

## Abstrac
Law  enforcement  officials  in  settling cases of corruption do not only prioritize physical  punishment,  but  also  prioritize the  recovery  of  state  financial  losses through  the  return  of  assets,  therefore  a system  is  needed  that  allows  for  the confiscation  and  seizure  of  assets resulting  from  corrupt  acts  effectively and efficiently. Policy on the Formulation  of  Provisions  for  Returning Assets  resulting  from  Corruption  in Indonesia  is  currently  scattered  in several  laws  including  the  Criminal Code,  the  Criminal  Procedure  Code,  the Corruption Eradication Act (PTPK Law), the  Law  on  Money  Laundering  (UU TPPU) and the United Nations Convention against Corruption  UNCAC) 2003.  Formulation  of  provisions  for returning  assets  in  the  future  can  apply the  concept  of  confiscation  of  assets resulting from corruption without criminal  penalties  in  accordance  with Article  54  paragraph  (1)  letter  c  of UNCAC  2003.  The  research  approach uses  a normative juridical approach and an  empirical  juridical  approach.  The speakers  consisted  of  prosecutors  in  the Indonesian  Attorney  General's  Office,  as well as Lecturers in Criminal Law at the Faculty  of  Law,  University  Lampung.
Data  collection  was  carried  out  with literature and field studies. Data analysis was  performed  qualitatively  and  then conclusions  were  drawn.    The  results  of the study show that the formulation of the provisions for returning assets as a result of  corruption  acts  currently  adheres  to the  concept  of  appropriation  of  assets through  a  court  decision  that  has permanent legal force while the formulation of the provisions for returning assets as a result of corruption in  the  future  is  realized  taking  into account  the  interests  of  the  State  or  the community as victims  from criminal acts

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  kasus  korupsi  yang  cukup  banyak.  Tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  mengalami  perkembangan    yang  sangat  luas  dan  telah masuk  sampai  ke  dalam  seluruh  lapisan  kehidupan  masyarakat.  Perkembangannya  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  dalam  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan  jumlah  kerugian keuangan  negara  serta  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  semakin sistematis  yang  telah  memasuki  aspek  kehidupan  masyarakat. 1 Korupsi  tidak  hanya  dapat merugikan  keuangan  negara,  tetapi  lebih  dari  itu  korupsi  juga  merupakan  pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. 2 Korupsi sebagai tindak pidana yang  membuat  perhatian  serius  para  pemimpin  bangsa  Indonesia  dari  masa  ke  masa  untuk memberantasnya. Sebab korupsi merupakan kejahatan kerah putih (White Collar Crime) atau
1 Megawati, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” USU Law Journal. Vol. 2. No. 3. (2014).hlm. 125.
2 Deypend  Tommy  Sibuea,  R.B.  Sularto,  Dan  Budi  Wisaksono,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perampasan  Aset  Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal . Vol.5 No. 2. (2016). hlm. 2.
of  corruption  by  applying  the  Dutch concept  of  recovery  of  assets  after  a court  decision,  based  on  the  concept  of appropriation  of  assets  against  profits derived from the results of criminal acts, as  well  as  applying  the  concept  of appropriation of assets in a civil manner without  being  preceded  by  criminal sanctions  as  formulated  in  Article  1 paragraph  (3)  of  the  Draft  Bill Confiscation of Criminal Asset. Suggestions  in  this  study  should  be  the Government  and  the  Parliament  to harmonize  the  provisions  of  asset recovery contained in the PTPK Law and the  TPPU  Law  to  be  in  line  with  the concept of asset recovery (Asset
Recovery)  regulated in  UNCAC  2003,  to apply  the  concept  of  asset  return  after  a court  decision  and  the  concept  of appropriation  of  assets  against  profits.
Obtained  from  the  results  of  a  criminal offense against amendments to the PTPK
Law,  and  immediately  ratified  the Criminal  Asset  Seizure  Draft  Bill  into Laws  for  effective  return  of  assets resulting  from  a  criminal  act  of corruption.
kejahatan berdasi dan modus operandinya dilakukan dengan cara-cara yang canggih. 3 Korupsi juga  menjadi  persoalan  negara-negara  lain  di  belahan  dunia  ini.  Tindak  pidana  korupsi menggambarkan  kejahatan  yang  dipandang  telah  berakibat  meruntuhkan  sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Korupsi  sebagai  kejahatan,  tidak  saja  merugikan keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat  lainnya. 4 Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  Indonesia  melakukan  berbagai upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  anti  korupsi  dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional dalam  rangka  pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  secara  lokal  dan internasional. 5 Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi ini  dimulai  dengan  sifat  yang  berupa  pencegahan  atau  preventif  maupun  yang  represif. 6 Namun  pemberantasan  korupsi  serta  penyelamatan  aset  negara,  hendaknya  harus  dilakukan juga  secara  komprehensif  dan  sistematik. 7 Karena  salah  satu  isu  yang  paling  krusial  untuk dipecahkan  oleh  bangsa  dan  pemerintah  Indonesia  adalah  masalah  korupsi. 8 Dalam memberikan  hukuman  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tentunya  memiliki  tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Jika penerapan sanksi  pidana  dalam  pemidanaan  merupakan  suatu  penghukuman  agar  pelaku  tindak  pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. 9
Penegakan  hukum  dan  pemulihan  aset  kejahatan  merupakan  dua  sisi  mata  uang  yang tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana korupsi. 10 Penegakan  hukum  dibidang  tindak  pidana  korupsi  idealnya  adalah  menangkap pelaku  korupsi  tersebut,  menuntutnya  ke  pengadilan  kemudian  mengembalikan  hasil kejahatan  dari  tindak  pidana  korupsi  kepada  negara. 11 Akan  tetapi  nalar  pemikiran  hukum tersebut belum betul-betul diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi  di  Indonesia.  Penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  tidak  seharusnya  hanya terputus  pada  memidana  pelaku  saja  akan  tetapi  harus  bisa  secara  konkret  mengembalikan aset dari hasil tindak pidana korupsi untuk negara.
Usaha pengembalian aset negara yang telah dicuri koruptor ( stolen asset recovery ) sangat sulit  dilakukan,  sebab  korupsi  di  Indonesia  tidak  saja  telah  membudaya  namun  juga  telah melembaga.  Perilaku  menyimpang  itu  telah  mengalami  proses  institusionalisasi,  sehingga hampir-hampir  tidak  ada  lembaga  negara  yang  steril  dari  perilaku  menyimpang  tersebut. 12
3 Ade  Mahmud,  “Problematika  Asset  Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi.” journal Yudisial . Vol. 11. No. 3. (2018).hlm. 350.
4 I  Gusti  Ketut  Ariawan,  “Stolen  Asset  Recovery  Initiative,  Suatu  Harapan  Dalam  Pengembalian  Aset  Negara.” Jurnal Kertha Patrika. Vol. 33. No. 1 (2008).
5 Muhammad Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, journal Cepalo, 4 (1), (2020).
6 Atep  Abdurofiq, “Politik Hukum Ratifikasi  Konvensi  Pbb Anti  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Cita Hukum. Vol.4 No. 2. (2016).hlm. 189
7 Evans  Emanuel  Sinulingga,  “Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Mekanisme  Gugatan  Perdata.” Jurnal Lex Administratum, Vol. V. No. 4. (2017).hlm.124.
8 Samuel  Mangapul  Tampubolon,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Korupsi  Kaitannya  Dengan  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004.” Jurnal Lex Et Societatis . Vol. II. No. 6. (2014).
9 Heri Jerman, “Pemulihan Aset Hasil  Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kejahatan.” DIH Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 13 No. 25 (2017).hlm.149.
10 Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan  Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 6 No. 1 (2017).hlm.32.
11 Requisitoire Law Enforcement & Justice Magazine, Volume 31 Tahun 2013 , hlm. 54.
12 I  Ketut  Rai  Setiabudhi  &  I  Gede  Artha,  “Vonis  Sanksi  Pidana  Tambahan  Oleh  Hakim  Berupa  Pengembalian  Kerugian Keuangan  Negara  Oleh  Terpidana  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Pengadilan  Negeri  Denpasar.” Jurnal  Magister  Hukum Udayana. Vol. 6. No. 2. (2016).Hlm. 295.
Beberapa pemain tindak pidana korupsi mempunyai jalan yang sulit dijangkau dan cukup luas dalam  menyembunyikan  ataupun  melakukan  pencucian  uang  ( money  laundering )  dari  hasil tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukannya.  Pengembalian  aset  merupakan  isu  pokok  sebab pencurian  aset  negara  pada  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  dilakukan  oleh  pelaku yang  telah  berkuasa  di  negara  yang  bersangkutan,  hal  tersebut  merupakan  masalah  yang cukup  serius.  Pada  negara  Indonesia,  korupsi  telah  membuat  kerugian  besar  dari  keuangan negara.  untuk  mengembalikan  aset-aset  yang  telah  dicuri,  salah  satu  prasyarat  yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara.
Kemampuan  politik  dari  parlemen  terkait  dengan  seperangkat  aturan  hukum  yang  harus disipkan  mulai  dari  pelacakan  aset,  pembekuan  aset,  penyitaan  aset,  perampasan  aset, pengelolaan aset, penyerahan aset sampai pada pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. 13 Pengembalian  aset-aset  negara  yang  dicuri (Stolen  Asset  Recovery) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembangan karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara berkembang tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak satu orangpun kebal terhadap hukum. 14
Bahasan diatas menampilkan adanya kebutuhan yang konkrit terhadap suatu sistem yang memungkinkan  dilakukannya  penyitaan  dan  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi secara  efisien  dan  efektif.  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia saat  ini  tersebar  di  beberapa  perundang-undangan  diantaranya KUHP,  KUHAP,  UU  No  31  Tahun  1999 juncto UU  No  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK),  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) maupun United Nations  Convention  Against  Corruption ,  2003  (UNCAC  2003).  Formulasi  ketentuan pengembalian  aset  pada  masa  yang  akan  datang  dapat  menerapkan  konsep  perampasan  atas harta  hasil  korupsi  tanpa  penghukuman  pidana  sesuai  ketentuan  Pasal  54  Ayat  (1)  huruf  c UNCAC 2003.

## B. Pembahasan
1. Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi di Indonesia
Pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sebagai  kebijakan  sosial  diwujudkan dalam  institusi  budaya,  institusi  hukum,  institusi  politik,  organisasi  pengembalian  aset  hasil tindak  pidana  korupsi  dalam  masyarakat  yang  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  umum dengan cara mengoptimalkan penggunaan hak-hak negara dalam mengejar dan mendapatkan kembali  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  prinsip-prinsip  solidaritas  dan  saling mendukung. 15 Proses  pengembalian  aset  berdasarkan  pendekatan  hukum  pidana  merupakan salah  satu  bentuk  pemidanaan,  khususnya  dalam  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan keuangan  negara  atau  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan  materiil.  Menurut  Pasal  18 ayat (2) UU PTPK perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (conviction based assets for feiture) artinya, perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. 16
13 Eddy O.S Hiariej, “Pengembalian Aset Kejahatan.” Jurnal Opinio Juris. Vol. 13 (2013).hlm. 34.
14 Muhamad  Rakhmat,  “Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi  melalui  Instrumen  Hukum Perdata.” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. 31. No. 1. (2015). hlm. 203.
15 Ayu  Puspita  Sari  Situmeang,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku  &  Ni  Putu  Rai  Yuliartini.  “Pengembalian  Aset  Negara  Yang Dicuri  Sebagai  Hasil  Tindak  Pidana  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Pidana  Indonesia.” e-  Journal  Komunitas  Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum . Vol. 3 No 1. (2020).
16 Teuku Herizal, Dahlan Ali & Mujibussalim, “Analisis Yuridis Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris.” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 No. 3. (2014).
Penjelasan  narasumber M. Yusfidli Adhyaksana 17 istilah pengembalian aset sepadan dengan istilah pemulihan aset yang berlaku di Kejaksaan Agung, menurut Banu Laksmana 18 Selama ini  Formulasi ketentuan pengembalian aset  yang berlaku termuat dalam  UU PTPK,  Standar Internasional Peraturan pengambalian aset yang termuat dalam  UNCAC 2003 serta Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Formulasi  ketentuan  pengembalian  aset  saat  ini  menurut  menurut M.  Adi Toegarisman 19 tertuang  dalam  standar  internasional  UNCAC  2003,  UU  PTPK,  UU  TPPU maupun tertuang dalam peraturan internal kejaksaan, sedangkan menurut Maroni 20 formulasi ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 18  UU PTPK.
Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sangat  tergantung  kepada  kemampuan penuntut  umum  dalam  membuktikan  kesalahan  terdakwa  di  depan  persidangan  sekaligus membuktikan bahwa kejahatan tersebut terdapat hasil dari tindak pidana yang dia dakwakan. Konsep  yang  demikian  ini  dinamakan  perampasan  aset  berdasarkan  kesalahan  terdakwa ( Conviction  Based  Assets  Forfeiture ),  yang  terdapat  dalam  Pasal  39  dan  Pasal  46  Ayat  (2) KUHAP  yang  telah  memberikan  batasan  tentang  aset  apa  saja  yang  dapat  disita. Pengembalian  aset  dari  jalur  tuntutan  pidana  ini  dilakukan  melalui  proses  persidangan  di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, dapat  berupa:  perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  atau  barang yang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula harta dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK.
Pengembalian  aset  tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  keperdataan  dapat  dilakukan melalui  aspek-aspek  sebagai  berikut:  Gugatan  perdata  ditujukan  kepada  seseorang  yang tersangkut perkara korupsi. (Pasal 32 ayat (1) UU PTPK), Gugatan perdata ditujukan kepada ahli  waris  dalam  hal tersangka  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan,  sedangkan secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara  (Pasal  33,  Pasal  38B  ayat  (2),  (3)  UU PTPK).  Gugatan  perdata  terhadap  terpidana  dan  atau  ahli  warisnya  bila  putusan  telah berkekuatan hukum tetap ( Ketentuan Pasal 34, Pasal 38B ayat (2), (3) UU PTPK).
Suatu  strategi  yang  komprehensif  dalam  memerangi  korupsi  harus  meliputi  tindakan– tindakan yang ditujukan pada pencegahan dan penanggulangan pencucian uang hasil korupsi. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (UU TPPU) adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya UU PTPK.
Pelacakan  harta  kekayaan  tindak  pidana  pencucian  uang    dapat  dilakukan  pada  tahap penyidikan oleh penyidik, tahap penuntutan oleh penuntut umum atau tahap persidangan oleh hakim,  pelacakan  tersebut  dilakukan  dengan  meminta  kepada  pihak  pelapor  untuk memberikan  keterangan  secara  tertulis  mengenai  harta  kekayaan  dari  orang  yang  telah dilaporkan  oleh  PPATK  kepada  penyidik,  tersangka  atau  terdakwa  {Pasal  72    ayat  (1)  UU TPPU}. Penghentian transaksi keuangan  dapat dilakukan oleh PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana (Pasal 65 ayat (1) UU TPPU), setelah 20 hari sejak penghentian  transaksi  tidak  ada  orang  atau  pihak  ketiga  yang  mengajukan  keberatan  maka PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan
17 Hasil wawancara dengan M. Yusfidli Adhyaksana selaku Kabid Pemulihan Aset Transnasional pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Senin 08 April 2019.
18 Hasil  wawancara  dengan   Banu Laksmana,  Kasubbid  Pemulihan  Aset  Indonesia di Luar negeri pada Bidang  Hansetrans, Senin 08 April 2019
19 Hasil  wawancara  dengan  M.  Adi  Toegarisman  selaku  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Agung  RI, Selasa  09 April 2019.
20 Hasil wawancara dengan Maroni selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jum’at  05 April 2019.
penyidikan (Pasal 67 ayat (1) UU TPPU), setelah 30 hari penyidik tidak menemukan pelaku tindak  pidana  tersebut  maka  penyidik  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan negeri  untuk  memutuskan  harta  kekayaan  tersebut  sebagai  aset  Negara  atau  dikembalikan kepada yang berhak (Pasal 67 ayat (2) UU TPPU).  Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau non conviction based (NCB) asset forfeiture . 21 Aturan  pelaksanaan  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan    tersebut  tertuang  dalam  Peraturan MA  (Perma)  No.1  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Lain.
Pemblokiran  terdapat  dalam  salah  satu  Pasal  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 71 UU TPPU. Berdasarkan Pasal 77 UU TPPU Terdakwa harus membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  dimilikinya  bukan  merupakan  hasil  dari  tindak pidana  atau  dalam  hal  ini  berlaku  asas  praduga  bersalah  ( Presumption  of  Guilty) yaitu terdakwa  dianggap  telah  menguasai  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  kejahatan  kecuali  ia dapat  membuktikan  sebaliknya. 22 Pembalikan  beban  pembuktian  juga  diatur  di  dalam  Pasal 78  UU  TPPU  yang  berbunyi:  “Dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  hakim memerintahkan  terdakwa  agar  membuktikan  bahwa  Harta  Kekayaan  yang  terkait  dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana “ Tujuan dari diberlakukan ketentuan ini adalah untuk merampas harta kekayaan  yang berasal dari tindak pidana  dan bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana. 23 Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana maka aset tersebut dirampas untuk negara,

## 2. Formulasi  Ketentuan  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi    di  Masa Akan Datang
Komitmen  Negara  Indonesia  dalam  menyempurnakan  sistem  hukum  terkait  dengan pencegahan,  pemberantasan,  dan  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  telah diwujudkan pada tanggal 18 April 2006 dengan meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against Corruption ,  2003.  Ratifikasi  tersebut  berisi  pokok-pokok  pikiran  dalam  rangka  pencegahan, pemberantasan maupun pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi. Salah satu ketentuan penting terkait konvensi tersebut adalah pengembalian aset seperti tercantum dalam Pasal 54 ayat  (1)  huruf  c,  Pasal  ini  mengamanatkan  agar  Negara-negara  peserta  mempertimbangkan untuk  mengambil  tindakan-tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk  membolehkan  perampasan atas harta hasil korupsi tanpa penghukuman pidana atau NCB Asset forfeiture . Indonesia telah berupaya melaksanakan ketentuan Pasal  54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003, dengan membuat Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  sejak  Tahun  2012,  sehingga melahirkan RUU tentang Perampasan  Aset Tindak Pidana.
Formulasi  ketentuan  pengembalian  aset  pada  masa  yang  akan  datang  menurut  Banu Laksmana 24 diwujudkan melalui  RUU  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan/ inrem ,  sedangkan menurut M. Yusfidli Adhyaksana 25 dapat dikembangkan berdasarkan konsep Belanda, dengan istilah Criminal execution Investigation (CEI) / pemulihan aset pasca putusan pengadilan atau pemulihan  aset  pasca  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  dimana  dalam  konsep  tersebut berlaku  setelah  adanya  putusan  inkrah  proses  investigasi  lanjutan  meliputi  pelacakan  aset,
21 Muhammad  Yusuf, Merampas  Aset  Koruptor,  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia ,  Jakarta,  Kompas  Media Nusantara, 2013,  hlm. 167.
22 ibid.
23 Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang , Jakarta, PT. Pustaka Juanda Tigalima, 2008, hlm. 194.
24 Hasil  wawancara  dengan    Banu  Laksmana,  Kasubbid  Pemulihan  Aset  Indonesia  di  Luar  negeri  pada  Bidang  Hansetrans pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Rabu 10 April 2019
25 Hasil wawancara dengan M. Yusfidli Adhyaksana selaku Kabid Pemulihan Aset Transnasional pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Senin 08 April 2019.
penyitaan  dan  perampasan  dimungkinkan,    CIE  terbukti  efektif  meningkatkan  kinerja Openbaar Ministerie (Kejaksaan Belanda) dalam melakukan pengembalian  aset hasil tindak pidana  di  tataran  internasional.  Konsep  yang  lain  untuk  formulasi  yang  akan  datang  adalah perampasan  aset  terhadap  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  / profit  of  the posit / winst van het positieve sebagai contoh terpidana membelanjakan uang hasil korupsinya untuk menanam saham di jaringan minimarket waralaba  indomart maka keuntungan indomart dapat dirampas.
Menurut  M.  Adi  Toegarisman 26 Formulasi  Ketentuan  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Pidana Korupsi  yang akan datang tidak terlepas dari pemikiran pemulihan kerugian keuangan Negara  hal  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk:  memaralelkan/menyelaraskan  unsur kerugian  keuangan  Negara  dengan  unsur  yang  ada  dalam  UNCAC  2003,  dimana  dalam UNCAC 2003 unsurnya bukan kerugian keuangan Negara, melainkan kerusakan aset Negara, sehingga  cakupannya  lebih  luas  dalam  pengembalian  aset;  Pemberantasan  tindak  pidana korupsi saat ini  hanya mengejar  kerugian Negara, Formulasi kedepan dikembangkan kearah kerugian perekonomian rakyat; serta upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara  jangan  dihitung  pada  saat  korupsi  itu  dilakukan,  formulasi  yang  akan  datang seyogyanya memperhitungkan kerugian keuangan Negara dari sisi nilai/perkembangan nilai.
Menurut    Irene  Putrie 27 formulasi  pengembalian  aset  yang  akan  datang  dengan mengesahkan RUU Perampasan aset, dimana RUU tersebut akan mengisi kekosongan hukum terhadap  perkara  yang  tidak  dapat  disidangkan  karena  berbagai  sebab  yang  sah  antara  lain terdakawa  meninggal  dunia,  melarikan  diri,  sakit  permanen  atau  perkara  yang  kurang  alat bukti  sehingga  tidak  bisa  dituntut.    Sedangkan  formulasi  ketentuan  pengembalian  aset  yang akan  datang    menurut  menurut Maroni 28 diwujudkan  dengan  merevisi  UU  PTPK  dan mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
Pengertian  perampasan  aset  dalam  RUU  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  diatur  dalam Pasal 1 ayat (3), berbunyi: Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh Negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasari pada suatu penghukuman terhadap pelakunya.  Perampasan yang diatur dalam Pasal tersebut merupakan perampasan in-rem atau  perampasan  perdata,  karena  tindakan  perampasan  ditujukan  bukan terhadap individu melainkan terhadap aset itu sendiri, perampasan perdata ini berbeda dengan gugatan perdata untuk kasus pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  menyebutkan  kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara  (JPN),  peran  jaksa  pengacara  negara  dalam  perkara  pidana  memperlakukan  aset sebagai objek sengketa serta gugatan dialamatkan kepada pemilik aset/penguasa aset, berbeda dengan  perampasan  aset  menurut  RUU  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana,  dimana  gugatan ditujukan terhadap aset itu sendiri, bukan pemilik aset/penguasa aset.
Pengembalian  aset  yang  diatur  dalam  UU  PTPK,  UU  TPPPU  masih  belum  sempurna sehingga  belum  memaksimalkan  pengembalian  aset  secara  efektif  dan  efisien,  Negara Indonesia perlu menerapkan standar Internasional yang termuat dalam UNCAC 2003, dimana dalam  UNCAC  tersebut  terdapat  mekanisme  gugatan  terhadap  aset  hasil  kejahatan/ in  rem , jika  dipadukan  dengan in  personam maka  akan  terbuka  kesempatan  yang  luas  untuk merampas  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  dan  aset  lain  sebagai  sarana  melakukan  tindak
26 Hasil  wawancara  dengan    M.  Adi  Toegarisman  selaku  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Agung  RI, Selasa  09 April 2019.
27 Hasil  wawancara  dengan    Irene  Putrie  selaku    Kepala  Bagian  Tata  Usaha  Pusat  Pemulihan  Aset  Kejaksaan  Agung  RI, Senin  08 April 2019.
28 Hasil wawancara dengan Maroni selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jum’at  05 April 2019.
pidana  korupsi.  Jika  nantinya  terdapat  aset  yang  ditemukan  dikemudian  hari  dan  tidak tercantum  dalam  daftar  aset  yang  telah  disita atau  dirampas  berdasarkan  putusan  pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka aset tersebut bisa dirampas melalui perampasan aset secara in rem , langkah ini sebagai solusi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia karena telah mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara  selaku  korban  serta  mencegah  pelaku  melakukan  tindak  pidana  lain  dengan menggunakan aset tersebut.
Pengembalian aset melalui jalur perdata yang terdapat dalam UU PTPK, berbeda dengan perampasan  aset  secara in  rem, gugatan perdata  yang  terdapat  dalam  UU  PTPK  masih menggunakan  hukum  acara  perdata  biasa,  dimana  proses  persidangan  tunduk  pada  hukum perdata formil dan materil biasa, penuntut umum harus membuktikan adanya unsur kerugian negara.Berbeda  dengan  gugatan  perdata  inrem  dimana  pembuktian  yang  digunakan  sudah menganut  sistem  pembuktian  terbalik,  dimana  pihak-pihak  yang  merasa  keberatan  yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak ada hubungannya dengan perkara korupsi,  serta inrem  tidak  berkaitan  dengan  pelaku  tindak  pidana  dan  memberlakukan  aset  sebagai  pihak yang  berperkara.  Gugatan  perdata  dalam  UU  PTPK  dapat  dilakukan  hanya  setelah  adanya status  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana,  sedangkan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi mempunyai sifat berpindah tangan yang cepat, in rem dapat melakukan antisipasi perpindahan aset tersebut mengingat gugatan  yang diajukan ke pengadilan bisa sebelum penetapan status tersangka atau bahkan sebelum mendapatkan pelaku tindak pidananya.
Perampasan  aset  menurut  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  mengharuskan penuntut  umum  untuk  membuktikan  adanya  kerugian  keuangan  Negara  (Pasal  32,  Pasal  33, Pasal  34  dan  Pasal  38),  berbeda  dengan  perampasan  aset  menurut  Pasal  1  ayat  2  RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, penuntut umum cukup membuktikan bahwa harta atau aset yang tidak wajar dipersamakan  dengan aset atau harta yang bersumber dari tindak pidana.
Prosedur  perampasan  aset  menurut  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat disarikan  dari  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal    58,  prosedur  perampasan  diawali  dengan pemblokiran atau penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap aset yang memenuhi kriteria  aset  yang  dapat  dirampas,  kemudian  penuntut  umum  mengajukan  permohonan perampasan  aset  ke  pengadilan  negeri  berdasarkan  berkas  pemblokiran  atau  penyitaan  aset, setelah penuntut umum  berpendapat berkas perkara telah memenuhi kelengkapan formil dan materiel dengan didukung alat bukti yang cukup. Kemudian majlis hakim yang ditunjuk ketua pengadilan negeri untuk menangani permohonan dari penuntut umum akan memanggil pihak- pihak  yang  berkepentingan  untuk  dilakukan  pemeriksaan,  pembuktian  dan  mengeluarkan putusan perampasan aset.
Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, perampasan aset dapat diberlakukan kepada siapa saja yang memiliki aset yang diperoleh, diduga berasal dari tindak pidana, harta tidak seimbang dengan sumber penambahan hartanya dan tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah. Harta yang tidak seimbang merupakan aset yang tidak wajar diperoleh dengan cara menghitung total harta dikurangi dengan penghasilan yang  diperoleh  secara  sah.  Sekilas  ketantuan  dalam  RUU  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana memberikan  batasan  yang  luas  bahwa    harta  yang  berasal  dari  tindak  pidana  atau  diduga diperoleh dari tindak pidana dapat dikenai tindakan perampasan, namun dalam Pasal 14 ayat (1) RUU Perampasan Aset Tindak Pidana memberikan batasan secara tegas aset  yang dapat dirampas adalah aset hasil tindak pidana.

## C. Penutup
Sebagai  simpulan  penelitian  ini  adalah  formulasi  ketentuan  pengembalian  aset  hasil tindak pidana korupsi saat ini menganut konsep  perampasan aset melalui putusan pengadilan
yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Formulasi  ketentuan  pengembalian  aset  hasil tindak  pidana  korupsi  pada  masa  yang  akan  datang  diwujudkan  dengan  mempertimbangkan kepentingan  Negara  atau  masyarakat  selaku  korban  dari  tindak  pidana  korupsi    dengan menerapkan    konsep  Belanda  yaitu  pemulihan  aset  pasca  putusan  pengadilan,  berdasarkan konsep  perampasan  aset  terhadap  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana , serta menerapkan konsep perampasan aset secara perdata tanpa didahului sanksi pidana bagi pelaku tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  telah  dirumuskan    dalam  Pasal    1  ayat  (3)  RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  hendaknya  Pemerintah  dan  DPR  melakukan harmonisasi  ketentuan  pengembalian  aset  yang  terdapat  dalam  UU  PTPK  serta  UU  TPPU agar selaras dengan konsep  pengembalian aset (Asset Recovery) yang diatur dalam UNCAC 2003 dan  hendaknya  pemerintah  dan  DPR  menerapkan  konsep  pengembalian  aset  pasca putusan  pengadilan  dan  konsep  perampasan  aset  terhadap  keuntungan  yang  diperoleh  dari hasil  tindak  pidana  terhadap  perubahan  UU  PTPK , serta  segera  mengesahkan  RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang guna efektifitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Amrullah,  M.  Arief,    2004, Money  Laundering  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Bayumedia  Publishing, Jawa Timur.
Atmasasmita,  Romli,  2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis , Prenada Media Group, Jakarta. Effendy,  Marwan,    2012, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana:  Perkembangan  dan  Isu-Isu  Aktual  dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi , Referensi, Jakarta.
Greenberg, Theodore S.,  2009, Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset  Forfeiture ,  The  international  Bank  for  Reconstruction  and  Development  The  World  Bank 1918 H Street NW Washington DC.
Hamzah, Andi,, 2007, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Husein, Yunus,  2008 , Negeri Sang Pencuci Uang , PT. Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta. Jahja,  Juni  Sjafrien,    2012, Melawan  Money  Laundering,  mengenal,  mencegah,  &  memberantas  tindak pidana Pencucian Uang , Visimedia, Jakarta. Komisi Hukum Nasional RI, 2014, Kebijakan mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta. Kristiana, Yudi, 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, perspektif hukum progresif, Thafa Media,  Yogyakarta.
Makawimbang,  Hernold  Ferry,    2014, Kerugian  Keuangan  Negara  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,  suatu Pendekatan Hukum Progresif , Thafa Media, Yogyakarta. Mantovani,  Reda  dan  R.  Narendra  Jatna,  2012, Rezim  Anti  Pencucian  Uang  dan  Perolehan  Hasil Kejahatan di Indonesia , CV. Malibu, Jakarta. Mas, Marwan,  2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Ghalia Indonesia, Bogor. Mulyadi, Lilik, 2015, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang , Thafa media, Yogyakarta.
Nasution , Bismar , 2009, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek, Books Terrace & Libray, Bandung. Nawawi Arief, Barda, 1984, Teori-teori dan kebijakan pidana , Alumni, Bandung.
Pangaribuan, Luhut M.P., 2016, Hukum Pidana Khusus tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi,  dan  Kerjasama  Internasional  serta  Pengembalian  Aset:  Pengantar,  Ketentuan  dan Pertanyaan-pertanyaan , Kemang Studio Aksara, Jakarta.
Ramelan,  Reda  Mantovani  dan  Pauline  David,  2008, Hukum  Pidana,  Komentar  atas  Pasal-Pasal Terpenting  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Requisitoire Law Enforcement & Justice Magazine, Volume 31 Tahun 2013 .
Soewarsono,  2006, Penanganan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) ,  Pusat  Pengkajian Hukum,  Jakarta.
Sumaryanto,  Djoko,    2011, Pembalikan  Beban  Pembuktian:  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
Supanto, 2010, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan , UI Press, Jakarta.
Toegarisman,  M.  Adi,  2016, Pemberantasan  Korupsi  dalam  Paradigma  Efisiensi ,  Kompas  Media Nusantara,Jakarta.
Topan,  Mohammad,  2009, Kejahatan  Korporasi  di  Bidang  Lingkungan  Hidup:Perspektif  Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Nusa Media, Bandung. Tuanakotta,  Theodorus    M.  ,  2009 ,  Menghitung  Kerugian  Keuangan  Negara  dalam  Tindak  Pidana Korupsi , Salemba Empat, Jakarta. UNODC, 2009, Technical Guide To The United Nations Convention Against Corruption ,  United Nations New York.
Utama, Paku, 2013, Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper ,  Indonesian Legal Roundtable,  Jakarta. Wiyono, R.,  2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
Yanuar, Purwaning M., 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi , Alumni, Bandung.
Yusuf,    Muhammad,  Dkk,  2011, Ikhtisar  Ketentuan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang , The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta. --------,  2013, Merampas  Aset  Koruptor,  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia ,  Kompas  Media Nusantara, Jakarta.
B. Jurnal Abdurofiq,  A   "Politik Hukum  Ratifikasi  Konvensi Pbb  Anti Korupsi Di Indonesia.” Jurnal  Cita  Hukum. Vol.4 No. 2 , 2016: 189.
Ariawan,  I.  G.  "Stolen  Asset  Recovery  Initiative,  Suatu  Harapan  Dalam  Pengembalian  Aset  Negara." Jurnal Kertha Patrika. Vol. 33. No. 1, 2008.
Artha,  I.  K.  "Vonis  Sanksi  Pidana  Tambahan  Oleh  Hakim  Berupa  Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Denpasar." Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 6. No. 2 , 2016: 295.
Ayu Puspita Sari Situmeang, D. G. "Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Pidana  Indonesi." Journal  Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 3 No 1, 2020.
Deypend Tommy Sibuea, R. S.  "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan  Aset Hasil Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia." Diponegoro Law Journal Vol.5 No. 2, 2016: 2.
Habibi, M. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." Cepalo, 4 (1), 2020 . Hiariej, E. O. "Pengembalian Aset Kejahatan." Jurnal Opinio Juris. Vol. 13 , 2013: 34.
Jerman,  H.  "Pemulihan  Aset  Hasil  Kejahatan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan." DIH Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13 No. 25 , 2017: 149. Mahmud, A. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." journal Yudisial. Vol. 11. No. 3 , 2018: 350.
Megawati.  "Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi." USU  Law Journal. Vol. 2. No. 3 , 2014: 125.
Rakhmat, M. "Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata." Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. 31. No. 1 , 2015: 203. Sinulingga, E. E. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata." Jurnal Lex Administratum, Vol. V. No. 4 , 2017: 124.
Tampubolon, S. M. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004." Jurnal Lex Et Societatis. Vol. II. No. 6 , 2014. Teuku  Herizal,  D.  A.  "Analisis  Yuridis  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi  Melalui  Gugatan  Perdata Terhadap  Ahli  Waris." Jurnal  Ilmu Hukum Pascasarjana  Universitas Syiah  Kuala. Vol. 2 No. 3 , 2014.
Yulia,  A.  P.  "Model  Pengembalian  Aset  (Asset  Recovery)  Sebagai  Alternatif  Memulihkan  Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 6 No. 1 , 2017: 32.