## UPGRADING SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DI DESA NYURLEMBANG NARMADA LOMBOK BARAT

## Umu Rosyidah
Universitas Islam Negeri Mataram umurosyidah032@gmail.com
Abstrak: Pemerintah Desa sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa harus dapat menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan juga  harus  didasarkan  pada prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar  terhindar dari tindakan  yang  kurang  bermoral  seperti  penyimpangan,  penggelapan,  penyelewengan,  dan tindakan  korup  lainnya.  Pengelolaan  keuangan meliputi kegiatan perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai  petunjuk  peraturan  perundang-undangan.  Ini  artinya,  pemerintah  desa  tidak  lagi sembarangan mengelola keuangan desa sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan  pengguna  anggaran  ada  pada  seorang  kepala  desa.  Pengabdian  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pelaksanaan  pembinaan  bagi  kepala  desa  dan  aparatnya sehingga dapat menambah referensi aparat tentang manajemen atau pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berstandar akuntansi keuangan. Hasil pengabdian  ini  adalah  pelatihan  yang  diberikan  memberikan  manfaat  dan  kontribusi  bagi peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  dalam  manajemen  pengelolaan  dan  pelaporan keuangan desa baik secara manual maupun dengan aplikasi TIK dengan aplikasi SIKUDes.
Kata Kunci: Sistem Pengelolaan Desa, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), SisKeuDes
Abstract: Administrative village as the manager and stakeholder in the village must be able to carry  out  management  in  a  professional,  effective,  efficient  and  accountable  manner. Management must also be based on the principles of good public management to avoid immoral actions  such  as  irregularities,  embezzlement,  fraud,  and  other  corrupt  actions.  Financial management  includes  activities  in  planning,  implementing,  administering,  reporting,  and responsible for village finance. Refering to the law, the finances will be documented in the form of APBDes whose management follows various legislative guidelines. This means that the village government is no longer carelessly managing village finance even though the authority as the power of budget users and budget users is with a village head. This community service program aims to increase the knowledge and implementation of guidance for the village head and his apparatus so that they can add apparatus references about village financial management or management  in  accordance  with  applicable  regulations  that  have  financial  accounting standards. The result of this service is that the training provides benefits and contributes to the improvement of understanding and knowledge in village financial management and reporting management both manually and SIKUDes application .
Keywords: Village Management System, Financial Accounting Standards, SisKeuDes

## Pendahuluan
Dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  muncul perhatian yang begitu besar dari beberapa pihak terhadap desa. Hal itu tidak lain karena akibat pemberian  dana  desa  yang  jumlahnya  makin  besar  oleh  Pemerintah  Pusat.  Tujuan  dari diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang lebih merata melalui perbaikan fungsi desa dalam hal pelayanan publik,
pemberdayaan  perekonomian  desa,  serta  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa yang sebelumnya hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah, kini dituntut untuk mampu menyelenggarakan pembangunan desanya sendiri serta mendorong masyarakatnya untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan.
Sebagai  penyelenggara,  pemerintah  desa  tidak  hanya  mengelola  dana  desa  yang bersumber dari APBN, pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara  regulatif semua  keuangan  desa  ini akan terdokumentasi  dalam  bentuk APBDes  yang pengelolaannya  mengikuti  berbagai  petunjuk  peraturan  perundang-undangan.  Ini  artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.
Dalam  hal  pengelolaan  dana  desa,  akan  ada  risiko  terjadinya  kesalahan  baik  bersifat administratif maupun substantif  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  permasalahan hukum mengingat  belum  memadainya  kompetensi  kepala  desa  dan  aparat  desa  dalam  hal penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  (BPKP,  2015). 1 Hal  itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Pemerintah Desa  sebagai  pengelola  dan  pemangku  kebijakan  di  desa  harus  dapat  menyelenggarakan pengelolaan  secara  profesional,  efektif  dan  efisien,  serta  akuntabel yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar  terhindarkan  dari  tindakan  yang  kurang bermoral seperti penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korup lainnya.
Pengelolaan  keuangan  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa 2 . Secara regulatif semua keuangan desa ini  akan  terdokumentasi  dalam  bentuk  APBDes  yang  pengelolaannya  mengikuti  berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran  ada  pada  seorang  kepala  desa.  Kondisi  aparatur  pemerintah  daerah  saat  ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 3
Pada  tataran  pertanggungjawaban  pengelolaan  administrasi  keuangan,  kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama 4 . Kapasitas sumber daya manusia di desa selama  ini  kurang merata 5 .  Kementerian  keuangan  juga menilai  perangkat  desa masih belum  siap  untuk  menerima  anggaran  dana  desa  saat  ini 6 .  Terdapat  masalah  kapasitas
1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Pedoman pengelolaan keuangan desa . (Palembang: BPKP, 2015)
2 PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Sidik, M. Optimalisasi pajak daerah dan restribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah . Makalah disampaikan pada acara orasi ilmiah di Bandung. 2002
4 Subroto, A. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008) . Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009
5 Yuliana,  M. Desa  kini  dan  masa  depan  dalam  sudut  pandang  sisi  dilematis  UUDesa .  2013  Available  at https://www.academia.edu.
6 Basri, C. Desa belum siap kelola dana desa yang besar . Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Tahun 2014 Available at http://www.kemenkeu.go.id
administrasi  dan  tata  kelola  aparat  belum  mampu  menciptakan  perubahan  yang  signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa .
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan,  Desa  Nyurlembang  pernah  mendapatkan  pelatihan pengeloaan  keuangan  desa  dari  kementerian  keuangan namun  belum  cukup membuat  para aparatur  desa  di  Nyurlembang  untuk  memahami  manajemen  pengelolaan  keuangan  desa. Persoalan terkait lainnya adalah ketidakmampuan membuat laporan keuangan yang berstandar akuntansi keuangan sesuai dengan amanah undang – undang yang ada.
Hasil  observasi  awal  menunjukkan  bahwa  kendala-kendala  tersebut  disebabkan  oleh beberapa hal berikut:
1. Intensitas dan tehnik pelatihan atau pendampingan yang belum optimal
2. Tingkat  pendidikan  dan  latar  belakang  keilmuan  aparatur  desa  juga  mempengaruhi kemampuan  dan  pemahaman  mereka  dalam  system  pengelolan  keuangan,  sehingga membutuhkan tambahan waktu dan tehnik pendampingan di Desa Nyurlembang Terkait  dengan  hal  diatas  secara  regulatif  semua  keuangan  desa  pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa di Indonesia dan termasuk Desa Nyurlembang harus mampu melakukan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).
Kondisi aparatur pemerintah di Desa Nyurlembang saat ini kemampuannya masih belum optimal  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa,  terutama  terkait  pada  tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan. Kompetensi sumber daya manusia di Desa  Nyurlembang  merupakan  kendala  utama.  Desa  Nyurlembang  Pernah  mendapatkan pelatihan  tentang  manajemen  pengelolaan  keuangan  yang  dilaksanakan  oleh  kementerian keuangan  sehingga  perlu  dilanjutkan  untuk  lebih  mendetailkan  secara  operasional.  Desa Nyurlembang merupakan salah satu wilayah atau desa dari 16  desa di kecamatan Narmada yang  menjadi kecamatan binaan LP2M IAIN mataram, sehingga akan lebih memudahkan untuk melakukan  kerjasama  dalam  pendampingan.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  kegiatan  ini adalah  Bagaimana  strategi  dan  langkah-langkah  kegiatan upgrading sistem  pengelolan keuangan desa sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) di desa nyurlembang lombok barat ?
Kegiatan  ini  bertujuan  Kegiatan  pengabdian  di  Desa  Nyurlembang  dimaksudkan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pelaksanaan  pembinaan  bagi  kepala  desa  dan  aparatnya sehingga dapat menambah referensi aparat tentang manajemen atau pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berstandar akuntansi keuangan.

## Metode
Metode dan strategi pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Nyurlembang sangat terkait dengan alur berfikir tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga  atau  masyarakat  dimana  dilaksanakan  kegiatan  pengabdian  ini.  Maksudnya  adalah bahwa  pemecahan  masalah  merupakan  cerminan  dari  rangkaian  atau  alur  berfikir  tentang faktor  yang  menjadi  dasar  dilakukan  suatu  kegiatan,  apa  yang  harus  dilakukan,  bagaimana suatu kegiatan dilakukan dan untuk apa suatu kegiatan harus dilakukan.
Kerangka pemecahan masalah dapat diilustrasikan dengan gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah
Kegiatan upgrading sistem  pengelolan  keuangan  desa  Berbasis  standar  akuntansi keuangan (SAK) yang  dilakukan  di  Desa  Nyurlembang  didasarkan  atas  beberapa  hal  yaitu diantaranya adanya:
1. Pandangan-pandangan  umum  tentang  kerumitan-kerumitan  yang  muncul  dalam implementasi undang-undang Alokasi Dana  desa mulai  dari  perencanaan,  pengalokasian dan  pelaporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepala  desa  dalam pemanfaatan dana desa.
2. Pandangan  pandangan  umum  tersebut  konsisten  dengan  fakta  dilapangan  bahwa pengelolaan dana desa membutuhkan kehati-hatian, ketelitian dan keprofesionalan pihak aparat desa dan staf sebagai penerima dana.
Atas  dasar  kondisi  diatas,  maka  telah  dilaksanakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk mengurangi kesenjangan atau masalah yang dihadapi terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan yang standar.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu sabtu, 02 september - 03 september 2017 dengan durasi waktu inti selama 4 jam per hari atau 8 jam selama 2 hari. Kegiatan tersebut berjalan  dengan  lancar  dengan  2  tema  besar  yaitu  Pemahaman  dan  implementasi  Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKUdes). Seluruh peserta yang diundang mengikuti acara sampai selesai selama dua hari. Para peserta pelatihan adalah kepala desa Nyurlembang, Semua staf desa, ketua BUMDes desa nyurlembang, bendahara desa dan peserta tamu dari desa terdekat dengan Nyurlembang yaitu dari desa Gerimak Indah, Lembuak dan Selat.

## OBSERVASI
1. SURVEY LOKASI 2. INTERVIEW 3. DISKUSI TERBATAS IDENTIFIKASI

## MASALAH
1. MENGHIMPUN 2. MENGURAIKAN 3. MERINCIKAN 4. MENGKLASIFIKASI

## TREATMENT
(KEGIATAN ) 1. MENYUSUN
2. MEMBAHAS
3. MENETAPKAN

## OUTPUT
1. MENDESKRIPSIKAN HASIL 2. REKOMENDASI 3. TINDAK LANJUT

## PERUMUSAN
MASALAH 1. MENEMUKAN 2. MENILAI 3. MERUMUSKAN UMPAN BALIK
Dengan  mempertimbangkan  sumber  daya  yang  ada,  baik  tenaga,  biaya,  waktu  yang disesuaikan  dengan  tugas  wewenang  dan  tanggung-jawab,  maka  ditetapkan  alternatif upgrading sistem  pengelolaan  keuangan  desa  Berbasis  standar  akuntansi  keuangan (SAK) dengan  bekerjasama  antara  P2M  IAIN  Mataram  Dengan  Pemerintahan  Desa  Nyurlembang sebagai berikut :

## 1. Meningkatkan Pemahaman Tentang SisKeuDes.
Kegiatan  ini  bertujuan  memberi  gambaran  bagi  kepala  desa  dan  staf  terkait  dalam mengakses sumber-sumber informasi terkait tentang ADD dan system pelaporan keuangan dan dengan para tehnisi atau tenaga konsultan yang memiliki keahlian atau pemahaman tentang pembuatan laporan keuangan keuangan desa dengan aplikasi SIKUdes.
Dari pemaparan materi tentang SIKUDes, dapat disarikan tentang gambaran umum seputar materi tersebut sebagaimana berikut ini:
a. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan adalah adopsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) ke dalam sistem tata kelola keuangan desa. Hal ini karena kita sadari bersama bahwa saat ini TIK sudah sedemikian maju dan canggih. Dengan kecanggihannya, TIK mampu mengelola dan mengolah data dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat dengan hasil yang akurat serta menggunakan sumber daya minimal.
b. Terkait  dengan  usaha  untuk  mendorong  percepatan  terwujudnya  tata  kelola  keuangan desa  yang  transparan,  partisipatif,  akuntabel,  serta  tertib  dan  disiplin  anggaran  melalui penerapan TIK dalam bentuk aplikasi, maka Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP pada tanggal 6 November 2015. Kerjasama ini telah menghasilkan suatu sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa yang kita beri nama Sistem Informasi Keuangan Desa (SisKeuDes).
c. Aplikasi ini disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan telah disusun sedemikian rupa dan sesederhana mungkin dengan mempertimbangkan dukungan spesifikasi komputer dan kapasitas aparatur desa yang beragam. Sehingga aplikasi ini sangat mungkin untuk diterapkan di masing-masing desa  di  seluruh  Indonesia.  Aplikasi  ini  juga  sudah  disusun  dengan  mempertimbangkan keterkaitan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMDesa, RKPDesa serta APBDesa. Di samping itu aplikasi ini juga memungkinkan pengelola keuangan desa khususnya sekretaris dan bendahara melakukan penatausahaan APBDesa secara efektif dan efisien.
d. Dengan disahkan UU No 6 Tahun  2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar  untuk  mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri  serta  pelaksanaan  pembangunan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Selain  itu pemerintah  desa  diharapkan  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola  pemerintahan  dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan  milik  desa.  Penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  dapat  dipertanggung- jawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
e. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara  sebagaimana  tercantum  dalam  diktum  Keempat  Inpres  Nomor  4  Tahun  2011, mengembangkan  system  aplikasi  tata  kelola  keuangan  desa  yang  dapat  digunakan membantu pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.
f. Sebagai bentuk untuk merealisasikan aplikasi SisKeuDes dan system pelaporan keuangan yang standar di desa  Nyurlembang dan juga desa desa lainnya, maka diperlukan kerjasama dengan semua pihak yang memiliki kopetensi sperti pemerintah daerah, LSM, Konsultan dan akademisi serta pihak lainnya Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,   BPKP  telah  diberi  mandat  untuk  mengawal  akuntabilitas  keuangan  dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Berikut merupakan alur implementasi SisKeuDes.

## Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

## 2. Pelatihan Sistem Pelaporan Keuangan Berstandar SAK
Pelatihan tentang system pelaporan keuangan yang berstandar SAK adalah ditujukan untuk memahamkan para peserta tentang pembuatan laporan keuangan non aplikasi  sebagaimana SisKeuDes,  karena  itu  dalam  pelatihan  ini  banyak  dipaparkan  tentang  filosofi  dasar  tentang prinsip  prinsip  keuangan  dan  bentuk  laporan  keuangan  itu  sendiri.  Materi  tentang  system pelaporan keuangan desa yang berstandar SAK dapat disarikan sebagai berikut:
a. Untuk  sistem  informasi  secara  umum  sudah  diatur  oleh  UU  no.6/2014  tentang  Desa tersebut  pada  pasal  86  yang  berjudul  “Sistem  Informasi  Pembangunan  Desa  dan Pembangunan  Kawasan  Perdesaan”. Sistem  informasi  desa  ini meliputi  data  Desa, data Pembangunan  Desa,  Kawasan  Perdesaan,  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan Pembangunan  Desa  dan  pembangunan  Kawasan  Pedesaan.  Tanggung-jawab pengembangan sistem informasi desa ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Informasi  yang  dikelola  dalam  sistem  tersebut  adalah  informasi umum  yang  cenderung lebih luas dan berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan fokus pembangunan  di  daerah  masing-masing.  Sedangkan  pembahasan  sistem  informasi akuntansi  adalah  spesifik  dan  mempunyai  standar  yang  sama  pada  seluruh  desa  di
Indonesia seperti masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Karena itu pengembangan sistem informasi akuntansi yang saya  usulkan  disini  dilakukan  pada  beberapa  bagian,  ada  yang  di  pusat,  ada  yang  di pemerintah  daerah,  dan  ada  yang  di  desa  itu  sendiri  yang  semuanya  memanfaatkan jaringan  komunikasi  data  selular  dengan  tujuan  keseragaman  sistem  dan  memperkecil biaya investasi perangkat keras.
b. Dalam bidang akuntansi, Pemerintah  sendiri khususnya di Pemda Tk.1 dan Pemda Tk.2 masih belum tuntas dalam merevisi proses akuntansinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual seperti yang diharapkan oleh PP No. 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PP tersebut mengatur tentang perubahan standar akuntansi dari  yang  sebelumnya  akuntansi  berbasis  kas  menjadi  berbasis  akrual.  Saat  ini  masih diberlakukan peraturan transisi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas menuju Akrual. Nah kalau Pemerintahnya sendiri memerlukan waktu selama 4 tahun (sejak 2010) dan belum menuntaskan transisi laporan keuangan berbasis kas menjadi berbasis akrual, bagaimana nantinya kira-kira proses akuntansi yang harus dilakukan oleh ke 78 ribu desa yang umumnya memiliki sumberdaya manusia yang lebih terbatas.
c. Berdasarkan informasi yang penulis dapat, saat ini masih berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi peraturan pelaksana dari UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain,  Bendahara  Desa  dan  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD). Sedangkan dokumen yang disebutkan dalam Permendagri yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah:
1) Buku kas umum;
2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
3) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
4) Buku kas harian pembantu.
d. Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan  pada  fakta  bahwa  dalam  waktu  dekat  pencairan  dana  desa  akan  segera dilaksanakan. Bagaimana kesiapan aparat, prosedur dan alat bantu pengelolaan keuangan di tingkat desa kedepannya.
e. Di  satu  sisi  Desa  diberi  tugas  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  sehingga untuk  pencatatan  dan  pertanggung-jawaban  pengelolaan  keuangannya  seharusnya mengikuti  standar  akuntansi  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang  telah  diatur  dalam  PP no.71/2010. Namun di sisi lain seperti yang diungkapkan Robert Endi Jaweng dalam diskusi “ Prospek Implementasi UU No. 6/2014”, terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola  aparat  pemerintah  desa  yang  masih  minim.  Kemudian  sistem  akuntabilitas  dan pranata  pengawasan  yang  masih  lemah,  termasuk  belum  kritisnya  masyarakat  atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
f. Penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi,
sebagian  diramalkan  cepat  beradaptasi,  sebagian  lagi  amat  sulit  beradaptasi  dengan teknologi  akuntansi.  Diramalkan  akan  ada  berbagai  desa  menerapkan  akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan namun jumlahnya amat  terbatas.  Karena  itulah  kita  harus  coba  untuk  menemukan  solusi-nya  dari  sisi sumberdaya manusia dan perangkat pendukung (aplikasi akuntansi).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdian  dan  pembahasannya,  maka  kesimpulan pengabdian ini adalah:
1. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.
2. Tidak  ada  anggaran  untuk  membiayai  penyusunan  Design  dan  RAB.  Selain  itu,  insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK  Desa.  Padahal  mereka  adalah  para  pelaksana  teknis.  Sukses  tidaknya  pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.
3. Bahwa good  will  dan  political  will pemerintah  dengan  menghadirkan  regulasi  khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya.

## Referensi
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik  Indonesia. Pedoman  pengelolaan keuangan desa. (Palembang: BPKP, 2015) Mulyadi, System Akuntansi, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba empat), 2001 Haryanto,  Sahmuddin,  dan  Arifuddin, Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi  Pertama,  (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2007)
Kaho, Yosef  Riwu, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Gravindo Persada, 1997)
Sulistiyani,  Ambar  Teguh, Kemitraan  dan  Model-Model  Pemberdayaan,  (Yogyakarta  :  Gava Media,2004)
PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Aliyah, S. dan A. Nahar, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi dan Auiditing, Vol. 8 No. 2 , 2012 Subroto, A. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa- desa  dalam  wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  tahun  2008).  Thesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009 Sidik, M. Optimalisasi pajak daerah dan restribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah disampaikan pada acara orasi ilmiah di Bandung. 2002 Yuliana, M. Desa kini dan masa depan dalam sudut pandang sisi dilematis UUDesa. 2013 Available at https://www.academia.edu.
Basri, C. Desa belum siap kelola dana desa yang besar. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Tahun 2014 Available at http://www.kemenkeu.go.id