## KETENTUAN PENGEMBALIAN SETORAN POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Islam)
Soleh Hasan Wahid Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: solehhasan89@yahoo.co.id

## Abtract :
UU.  No.17  2012  about  cooperation  cause  big  controversy  in  cooperation practitioner  circle.  They  thought  that  some  rules  in  UU.  No.17  2012  about  cooperation exactly lost the pure soul of cooperation. So, judicial review be the ad vocational way that used by cooperation man and civil element.  Wrong rule that be an attention here is rule in 67 th article in the 1 st verse that organize the main deposit can’t be returnable. In Islamic law perspective, cooperation (syirkah ta’awuniyah) categorize as new syirkah model that never known  of  fuqaha  before.  The  consequences  is  provision  of  main  deposit  in  rule  of  statue must be  synchronize and based on syirkah  law  that previously agree  of preceding fuqoha too.    Based  on  analysis  of  the  writer,  provision  of  28 th H  article  (4)  UUD  1945  that distinctly  give  protection  to  personal  ownership.  Because  of  that  reason,  the  provision of main deposit that can’t refund in cooperation statue contrast with 28 th H article (4) UUD 1945.  In  Islamic  law  perspective  syirkah  based  on  the  majority of  ulama  (jumhur  ulama) categorize as jaiz agreement (akad jaiz). This matter appearance consequences that syirkah agreement  in cooperation which bounded main deposit ownership to the member is broken agreement (akad fasid) because there are some mall caracteristic (in the jaiz characteristic) the syirkah agreement.
UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan    praktisi  perkoperasian.  Mereka  mensinyalir  bahwa  beberapa  ketentuan  dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, Jucial Review menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil lainnya. ketentuan  yang  disoroti  adalah  Pasal  67  ayat  (1)  yang  mengatur  bahwa  setoran  pokok koperasi tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hokum Islam, koperasi dikategorikan sebagai  bentuk  baru  yang  belum  dikenal  oleh  para  fuqoha  terdahulu.  Konsekuensinya adalah,  ketentuan  pokok  koperasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  juga  harus selaras  dan  didasarkan  pada  ketentuan  syirkah  yang  telah  disepakati  oleh  para  ulama. Berdasarkan  penelitian  ini,  ketentuan  Pasal  28  H  ayat  (4)  UUD  1945  secara  tegas memberikan  perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh sebab itu, terhadap ketentuan pokok  yang  tidak  dapat  dikembalikan  dalam  UU  Perkoperasian  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur  ulama  dikategorikan  sebagai  akad  jaiz  (tidak  mengikat).  Hal  ini  menimbukan konsekuensi  bahwa  akad  syirkah  dalam  koperasi  yang  membatasi  kepemilikan  setoran pokok    terhadap anggota  merupakan akad  yang fasid  (batal)  karena adanya  cacat dalam akadnya.
Kata Kunci : Setoran pokok, hak milik, syirkah, koperasi
Kemunculan  UU  No.17  tahun  2012 tentang perkoperasian yang menggantikan UU sebelumnya,  yaitu  UU  No.25  tahun  1992 ternyata menimbulkan kontroversi besar di ka- langan praktisi perkoperasian. Judicial Review (Peninjauan  Kembali)  menjadi  langkah advokasi  yang  dipilih  oleh  para  pelaku koperasi  dan  elemen  sipil. 1 Salah  satu ketentuan  yang  disoroti  oleh  para  praktisi perkoperasian adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67 2 tentang penyetoran modal  pokok  koperasi  yang  tidak  dapat dikembalikan  kepada  anggota.  Ketentuan tersebut  dianggap  bertentangan  dengan  Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3
Sedangkan  dalam  kacamata  hukum Islam, koperasi sebagaimana pendapat Mahmud  Syaltut  yang  menyatakan  bahwa koperasi  ( syirkah  ta’a@wuniyah )  adalah  suatu bentuk  syirkah  baru  yang  belum  dikenal  oleh fuqaha  terdahulu  yang  membagi syirkah menjadi  4  macam,  yaitu : Syirkah  ‘abdan, mufawadah,wujuh, dan ‘inan . 4 Konse- kuensinya  adalah  bahwa  ketentuan-ketentuan pokok  koperasi  harus  didasarkan  pada ketentuan syirkah yang  telah  terlebih  dahulu disepakati oleh para ulama pada masa lampau.
Sehubungan  dengan  konsep syirkah tersebut,  Ibnu  Rusydi  dalam  kitabnya Bidayatul  Mujtahid 5 berpendapat  bahwa serikat ( syirkah ) termasuk akad jaiz (boleh/bebas)  dan  tidak  termasuk  akad  yang lazim (tetap/mengikat),  artinya  bahwa  salah satu pihak boleh melepas-kan diri dari  serikat kapan saja ia menghendaki.
1 Yuliana (LPPSH), “ Prahara Koperasi” http://asppukjawa.org/uu-no-17-tahun-2012-% - koperasi/, di akses tanggal 23 April 2013.
2 Setoran  Pokok  dibayarkan  oleh  Anggota  pada  saat yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan  sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
3 Dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume _Perbaikan  Permohonan  Perkara  20  No2028.pdf di akses tanggal 08 November 2013
4 Norvadewi, Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi  Untuk  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT), Madzahib,  Vol  IV,  No.  2  (Desember,  2007),  h.  194- 195.
5 Ibnu  Rusydi,  Bidayat  al-Mujtahid  wa  al-NIhayat  al- Muqtashid, Terj. Imam Ghazali Said , (Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, 2007), h. 153
Makalah  ini akan mengupas mengenai bagaimana  ketentuan  pengembalian  setoran po-kok koperasi dalam undang-undang perko- perasian  yang  ditinjau  keseuaiannya  dengan pengaturan  hak  milik  dalam  Pasal  28  H  ayat (4)  UUD  1945  dan  ketentuan  akad syirkah dalam hukum Islam.

## Konsep Hak Milik Dalam UUD 1945
Secara  lebih  eksplisit  perllindungan hak milik pribadi juga disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi 6 :
“Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik pribadi dan hak milik tersebut ti- dak  boleh  diambil  secara  sewenang- wenang oleh siapapun.”
Bertolak  dari  uraian  di  atas  dapat dinyatakan bahwa secara yuridis perlindungan hak  milik  pribadi  telah  mengkristal  dalam ketentuan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia Pasal 17, ketentuan UUD 1945 yaitu 28  H  ayat  (4),  maka  pengakuan  dan  perlin- dunganya  pun  merupakan  kewajiban  asasi negara,  dan  suatu  keniscayaan  dalam  tata Hukum Indonesia.
Hak  milik  pribadi  yang  tidak  dapat diambil alih secara sewenang-wenang ini tidak dapat  ditafsirkan  seolah-olah  bersifat  mutlak, karena  ketentuan  ini  tetap  harus  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan undang-undang.
Sehubungan  dengan  itu,  pembatasan terhadap  hak-hak  asasi  termasuk  di  dalamnya hak  milik  pribadi  ini  juga  telah  mendapat legitimasi  secara  konstitusional  sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  28J  Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 7 :
Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam  menjalankan  hak  dan  kebe-basannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang. Dengan mak-sud semata-mata untuk menjamin  pe-ngakuan  serta  penghormatan atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk meme-nuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,
6 Sekretariat Jenderal MPR  RI,  Undang-Undang Dasar 1945, Cet Kesepuluh, (Jakarta: MPR RI, 2011), h. 78
7 ibid, h.79
176 | Soleh Hasan Wahid, Ketentuan pengembalian setoran
keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masya-rakat demo-kratis.
Ketentuan  pasal  28  J  khususnya  ayat (2)  mengindikasikan  bahwa  kebebasan seseorang  dalam  menikmati  hak  milik  dapat dibatasi atau memiliki pembatasan- pembatasan,  antara  lain  undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum.
Selain di atur dalam UUD 1945, dalam tata  hukum  Indonesia  pengaturan  hak  milik juga dijumpai dalam KUH Perdata dalam Bab Ketiga  Buku  II  KUH  Perdata  dengan  judul  “ Tentang  Hak  Milik ( Eingdom )”.  Secara  lebih rinci  pengaturan  hak  milik  tersebut  dimuali dari  Pasal  570  sampai  dengan  624  KUH Perdata. 8
Mengenai  pengertian eingdom (hak milik)  dalam  Pasal  570  KUH  Perdata dinyatakan sebagai berikut:
“Hak  milik  adalah  hak  untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan  dengan  leluasa,  dan  untuk berbuat bebas ter-hadap kebendaan itu dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal tidak  bersalahan  dengan  undang- undang  atau  peraturan  umum  yang ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang berhak  menetapkannya,  dan  tidak menganggu  hak-hak  orang  lain, kesemuannya itu dengan tidak mengurangi  kemungkinan  akan  pen- cabutan  hak  itu  demi  kepentingan umum  berdasarkan  atas  ketentuan undang-undang  dan  dengan  pemba- yaran ganti rugi.”
Pemberian kebebasan bertindak terhadap  hak  milik  tersebut,  tidak  berarti
8 Yang  menjadi  dasar  keberlakuan  KUH  Perdata  di Indonesia  adalah  Pasal  1  Aturan  Peralihan  UUD  1945 dan masih  dibutuhkan. Keberlakuan  ketentuan  tersebut semata-mata  untuk  mengisi  kekosongan  hukum,  di bidang  hukum  keperdataan.  Menurut  Mertokusumo sebagaimana dikuti Titik  Triwulan  Tutik,  Tata  Hukum Indonesia  hendaknya  tidak  dilihat  sebagai  kelanjutan tata hukum  Hindia Belanda, tetapi  sebagai tata  hukum nasional.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa Burgerlinjk Weetbook (BW)  sekarang ini berlaku bagi bangsa  Indonesia  sepanjang  itu  tidak  bertentangan dengan  UUD  1945,  Pancasila,  peraturan  perundang- undanagn serta dibutuhkan. Lihat Titik Triwulan Tutik, Pengantar  Hukum  Perdata  di  Indonesia,  (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 6
bahwa tidak terdapat
pembatasan. Pembatasan-pem-batasan tersebut adalah sebagaimana  dijelaskan  oleh  Rachmadi Usman yang mengemukakan bahwa Pasal 570 KUH  Perdata  tidak  hanya  merumuskan pengertian  hak  milik,  melainkan  memberikan pembatasan-pem-batasan  dalam  penggunaan hak  milik  atas  sesuatu  kebendaan  dan kemungkinan  di-cabutnya  atas  dasar  ke- pentingan  umum  dengan  pembayaran  ganti rugi. 9
Dalam  menjelaskan  pembatasan-pem- batasan tersebut Racmadi Usman memaparkan sebagai berikut 10 :
“  Namun  demikian,  hak  penguasaan dan  pengunaan  sesuatu  kebendaan dilakukan  oleh  pemiliknya  sesuai  de- ngan  kewenangan  yang  dipunyai,  ar- tinya  sudah  barang  tentu  perbuatan hukum  dan  perbuatan  material  yang dilakukan oleh pemilik hak milik tidak boleh  melampaui  batas  wewenang yang  dipunyai.  Selain  itu  pula pengunaan  hak eingdom juga  dibatasi oleh  undang-undang  atau  peraturan umum,  bahkan  dilakukan    dengan tidak boleh melang-gar atau menimbulkan  ganguan  ter-hadap  hak- hak orang lain.”
Senada  dengan  itu,  Salim  HS  me- nyatakan bahwa 11 :
“Pembatasan  dalam  Pasal  570  KUH Perdata  terhadap  hak  milik  dibatasi pengunaannya  pada  tiga  hal:  (1)  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang, (2)  ketertiban  umum,  dan  (3)  hak-hak orang lain.
Pembatasan  oleh  undang-undang  atau peraturan  umum  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  570  KUH  Perdata  tersebut dimaksudkan  agar  seseorang  tidak  bisa  lagi bertindak  se-wenang-wenang  atas  hak  milik yang  dipunyai-nya  sendiri.  Adapun  undang- undang  yang  dimaksud  dalam  Pasal  570 tersebut merupakan undang-undang dalam arti
9 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  h. 184
10 ibid, h. 186
11 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 102
formal 12 ,  sehingga  pengertian  undang-undang dalam  Pasal  570  KUH  Perdata  memilik cakupan  yang  luas,  termasuk  di  dalamnya yurisprudensi.
Lebih  lanjut  Rachmadi  Usman  ber- bendapat bahwa:
“Dari  rumusan  ketentuan  dalam  Pasal 570  KUH  Perdata  mengandung  pe- ngertian  bahwa  pemegang  hak  milik dapat  menguasai  sesuatu  kebendaan secara  mutlak  tanpa  dapat  digangu gugat  ( droit  inviolable  et  sacre )  oleh orang  lain,  termasuk  penguasa  sekali- pun.  Hak  milik  yang  bersifat  mutlak ini , dalam artian tidak dapat diganggu gugat  ini  tidak  hanya  tertuju  pada orang lain  yang bukan eigenaar , tetapi juga tertuju kepada pembentuk undang-undang  ataupun  penguasa,  di mana  mereka itu  tidak  boleh sewenang-wenang  membatasi  hak milik, melain-kan harus ada balasannya,  harus  memenuhi  syarat- syarat tertentu.” 13
Konsep Syirkah dan  Hukum  Koperasi Dalam Islam
Syirkah menurut  bahasa  berarti al- ikhthilath yang  artinya  adalah  campur  atau percampuran. 14 Dapat  pula  diartikan  sebagai persekutuan  dua  atau  lebih,  sehingga  masing- masing  sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak  milik  atau  perserikatan  usaha. 15 Menurut Sayyid  Sabiq  bahwa  yang  dimaksud syirkah ialah  akad  antara  dua  orang  berserikat  pada po-kok harta (modal) dan keuntungan. 16
12 Dalam arti formal, undang-undang adalah  menunjuk pada  suatu  bentuk  dan  prosedur  peraturan  atau ketentuan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang- undang dengan prosedur tertentu pula. Lihat Abu Daud Busro  dan  Abubakar  Busro, Asas-Asas  Hukum  Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51 13 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 42
14 Hendi  Suhendi ,  Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 125.
15 Ghufron  A.  Mas’adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual ,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang), 2002, h. 191.
16 Sayid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah ,  terj.  Kamaluddin Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 193.
Pakar-pakar  hukum  islam,  terutama dikalangan empat mazhab berbeda dalam me- ngaplikasikan  tentang  bentuk-bentuk syirkah . Secara  garis  besar syirkah sebagaimana  pen- dapat ulama Hanafiyah, ter-bagai menjadi dua bagian, yaitu: syirkah milk dan syirkah ‘uqud .
Syirkah  milk adalah  kepemilikan  oleh dua  orang  atau  lebih  terhadap  suatu  barang tanpa  melalui  akad  syariah. Syirkah  milk ini terbagi  atas  dua  bagian,  yaitu 17 : Syirkah Ikhtiya@riyah ,  yaitu  suatu  bentuk  kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang- orang yang bersreikat. Contoh A dan B secara bersama-sama  membeli  sebuah  rumah. Syirkah  Jabba@riyah ,  yaitu  suatu  bentuk kepemilikan  bersama  yang  timbul  bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan  harus  terpaksa  diterima  oleh mereka.  Contoh,  A  dan  B  menerima  warisan sebuah rumah.
Secara  umum,  dalam  pembagian syirkah  ini  para  ulama  membagi  syirkah Ikhtiya@riyah menjadi  empat  macam,  antara lain:  Pertam, Syirkah  ‘inan, Menurut  Sayyid Sabiq  syirkah ‘inan adalah  suatu  pesekutuan atau  kerjasama  antar  dua  pihak  dalam  harta (modal)  untuk  diperdagangkan  dan  ke- untungan dibagi antara mereka. Dalam syirkah ‘inan seorang  persero  tidak  dibenarkan  hanya bersekutu  dalam  keuntungan  saja,  sedangkan dalam  kerugian  ia  dibebaskan 18 .  Kedua, Syirkah Mufawadhah, Mufawadhah dalam arti bahasa  adalah al-musawah ,  yang  artinya persamaan. Syirkah yang kedua ini dinamakan syirkah  mufawadhah karena  di  dalamnya terdapat  unsur  persamaan  dalam  modal, keuntungan,  melakukan tasharruf (tindakan hukum),  dan  lain-lainya. 19 Ketiga, Syirkah Wujuh, menurut  Sayid  Sabiq Syirkah  Wujuh adalah  pembelian  yang  dilakukan  oleh  dua orang  atau  lebih  dari  orang  lain  tanpa menggunakan  modal,  dengan  berpegang kepada  penampilan  mereka  dan  kepercayaan para  pedagang  terhadap  mereka  denga ketentuan mereka bersekutu dalam
17 ibid, h.318 18 ibid, Fiqh  al-Sunnah,  Juz  3, (Dar  Al-Fikr,  Cet  III, 1981), h. 295 19 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh ,(Dar  Al-Fikr,  Damaskus,  Cet  III,  1989),  h.
797
178 | Soleh Hasan Wahid, Ketentuan pengembalian setoran
keuntungannya. 20 Ke-empat, Syirkah  ‘abdan yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk  menerima  suatu  pekerjaan  dengan ketentuan  upah  ker-janya  dibagi  di  antara mereka sesuai dengan kesepakatan. 21
Berkaitan  dengan  sifat  akad syirkah, jumhur  ulama  menyatakan  bahwa  akad syirkah termasuk  akad  yang  diperbolehkan, bukan akad yang diwajibkan. 22 Senada dengan itu,  Ibnu  Rusydi  dalam  “ Bidayah  al- Mujathid ” menya-takan  bahwa syirkah merupakan akad yang bersifat jaiz (boleh/bebas)  dan  tidak  ter-masuk  akad  yang lazim (tetap/mengikat),  yakni  bahwa  salah satu  pihak  boleh  melepaskan  diri  dari  serikat kapan saja ia menghendaki. 23
Adapun  kekuasaan  seorang  yang berserikat  dalam  perserikatannya  sesuai kesepakatan  ulama  adalah  termasuk  ke- kuasaan yang berumah amanah (titipan), seba- gaimana  dalam al-wadi’ah karena  terdapat penguasaan harta atas seizin teman serikatnya, bukan  atas  dasar  penyerahan  harga  barang, dan bukan atas dasar kepercayaan saja, dengan demikian  apabila  barang  rusak  dalam penguasaan  seorang  yang  berserikat  bukan karena  kela-laiannya,  maka  kerusakan  itu tidak  menjadi  tanggungannya  sendiri,  karena dalam  pemeliharaan  dan  memperniagakan harta  itu  atas  nama  dirinya  dan  atas  nama teman serikatnya. 24
Selanjutya, sehubungan dengan konsep koperasi  dalam  Islam.  Mahmud  Syaltut mengemukakan bahwa:
“koperasi  merupakan syirkah baru yang  diciptakan  oleh  para  ahli ekonomi  banyak  sekali  manfaatnya, yaitu  mem-beri  keuntungan  kepada para  anggota  pemilik  saham,  memberi lapangan  kerja  kepada  para  kar- yawannya, memberi bantuan keuangan dari  sebagian  hasil  koperasi  untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.    Dengan  demikian  jelas,
20 Sayid Sabiq,Op.cit, h. 296
21 ibid, h. 297
22 Muhammad  bin  ‘Ali  bin  Muhammad  Al-Syaukany,
Fath al-Qadir , Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993), h.29 23 Ibnu Rusydi,Op.Cit., h. 153
24 Muhammad  bin  ‘Ali  bin  Muhammad  Al- Syaukany,Op.Cit, h. 29
bahwa  dalam  koperasi  ini  tidak  ada unsur  kezaliman  dan  pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya  lagi  serakah  atas  manusia yang  lemah/miskin).  Pengelolaannya demokratis dan terbuka ( open management )  serta  membagi  keun- tungan  dan  kerugian  kepada  para anggota  menurut  ketentuan  yang  ber- laku  yang  telah diketahui  oleh  seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut koperasi tersebut dibenarkan oleh Islam.” 25
Sedangkan  M.  Ali  Hasan  mengatakan bahwa:
“persoalan  koperasi  harus  dipandang dan  dikembalikan  sebagai  praktek mua-malah  yang  jika  tidak  ada ketentuan hukum yang tegas mengenai boleh  /tidaknya,  maka  dipandang mubah  (boleh).”  Berpijak  dari  Kenya- taan  ini,  maka  hukum  koperasi  harus dicari  atas  dasar  ijtihad  dengan  pen- dekatan  induktif.  Hal  ini  dapat dipahamai  melalui  banyak  ayat-ayat al-Qur’an  dan  hadits  yang  bersifat juz’iyyat (parsial),  baik  yang  bersifat filosofis,  etis  dan  petunjuk-petunjuk praktis  dalam  bertingkah  laku  sehari- hari  yang  dapat  mendasari  segi-segi yang  luas  dari  koperasi.  Juga  terdapat tradisi  pada  zaman  sahabat  yang memberi  gambaran  ada  kesesuaian dengan prinsip-prinsip ko-perasi. Secara  keseluruhan  memberikan  pe- ngertian  bahwa  koperasi  merupakan bentuk usaha yang Islamis. Induksi ini menurut  M.  Ali  Hasan  juga  didada- sarkan  oleh  pertimbangan-pertim- bangan  atas  dasar  metode  penetapan hukum al-maslahat atau isitishlah dan istihsan. 26
Karenanya,  menurut  M.  Ali  Hasan, penetapan  hukum  koperasi  sebagai  hal  yang mubah,  pada  khususnya  melihat  koperasi  se-
25 Masyfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah;  Kapita  Selekta Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), h. 114 26 M.  Ali  Hasan ,  Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam Islam ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2004),  h.
168.
bagai  praktek  muamalah.  Sebagaimana diketahui bahwa  hukum muamalah,  yang me- ngatur  hubungan-hubungan  kemasyarakatan, adalah  mubah  atau  dibolehkan  selain  hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Di sini terlihat  bahwa  cara  bekerja  koperasi  selaras dan dapat dibenarkan oleh Islam. 27 Sebagai bagian bahasan yang
membuka spektrum hukum berkoperasi, maka selain  melihat  segi-segi  etis  hukum  ber- koperasi  dapat  dipertimbangkan  dari  kaidah penetapan  hukumm ushul  al-fiqh yang  lain. Yakni pendekatan istislah atau al-maslahah 28 . Masih menurut M. Ali Hasan bahwa unsur al- maslahah dalam koperasi adalah:
Sebagai  alat  perjuangan  ekonomi ekonomi  untuk  memperjuangkan  kese- jahteraan  rakyat,  dan  Alat  pendemokrasian ekonomi nasional.
Dari  sini  dapat  dinyatakan  bahwa syarat  adanya al-maslahah dalam  koperasi telah  dipenuhi.  Selanjutnya,  jika  dilihat  dari segi istihsan 29 ,  koperasi  menurut  metode  ini
27 Ibid, h. 169.
28 Dari  segi  istilah maslahat dapat  diartikan  sebagai segala  sesuatu  yang  dipandang  baik  oleh  akal  sehat karena  mendatangkan  kebaikan  dan  menghindarkan keburukan  (kerusakan)  bagi  manusia,  sejalan  dengan tujuan  syara'  dalam  menetapkan  hukum.  Lihat  Amir Syarifuddin,  Ushul  Fiqh,  Jil  II,  Cet  ke-5,  (Jakarta: Kencana, 2009), h. 343. Dalam definisi tersebut secara ekpslisit  disebutkan  bahwa  maslahat  harus  sesuai dengan  tujuan  syara,  artinya  maslahat  tersebut  tidak boleh  menyimpang  atau  bahkan  bertentangan  dengan tujuan  syara.  Adapun  tujuan  syara’  yang  dimaksud adalah  sebagaimana  dirumuskan  oleh  al-Ghazali,  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. Lihat  juga  Abu  Hamid  al-Ghazali,  al-Musthafa  fi  al- ilmi  al-Ushul,  Juz  I,  (  Bairut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah,t.t.),h. 434
29 Istihsân adalah kata bentukan (musytaq) dari al-hasan (apapun  yang  baik  dari  sesuatu).  Istihsân  sendiri kemudian  berarti  “kecenderungan  seseorang  pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah, meskipun hal  itu  dianggap  tidak  baik  oleh  orang  lain”.  Inti  dari istihsân adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang  lain  disebabkan  satu  hal  yang  dalam pandangannya  lebih  menguatkan  hukum  kedua  dari hukum yang pertama dan hal ini selalu berdasarkan atas adanya dalil syar’i. Lihat Ali bin Muhammad bin Ali al- Jurjâni, Al-Ta’rifât (Beirut:  Dâr  al-Kitab  al-‘Arabi, 1405),  h.  4.  lihat:  Muhammad  bin  Mukrim  Ibn
paling  tidak  dapat  dilihat  pada  tingkat  makro maupun  mikro.  Tingkat  makro  berarti mempertim-bangkan  koperasi  sebagai  sistem ekonomi  yang  paling  dekat  dengan  Islam dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  kapi- talisme  dan  sosialisme.  Pada  tingkat  mikro dengan  melihat  hubungan  sosial  saling menyukai  yang  di-cerminkan  oleh  prinsip keanggotaan  terbuka  dan  sukarela,  prinsip solidaritas  dan  prinsip  mementingkan  pe- layanan anggota, maka dari sini aspek istihsan dalam berkoperasi juga terpenuhi 30
Ketentuan  Pengembalian  Setoran  Pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam
Kedudukan  Harta  Setoran  Pokok  dalam Undang-Undang Perkoperasian Koperasi  menurut  Pasal  1  ayat  1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012
didefinisikan  sebagai    badan  hukum  yang didirikan  oleh  orang perseorangan  atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para  anggotanya  sebagai  modal  untuk  men- jalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip Koperasi.
Salah satu syarat pendirian suatu badan hukum  adalah  adanya  harta  kekayaan  yang terpisah.  Harta  kekayaan  ini  diperoleh  dari para  anggota  maupun  dari  perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang /partikelir/pemerintah  untuk  suatu  tujuan tertentu.  Adanya  harta  kekayaan  ini  dimak- sudkan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan tertentu badan hukum yang bersangkutan 31 .
Dalam  Pasal  67  Undang-Undang No.17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian diatur  ketentuan  mengenai  setoran  pokok koperasi sebagai berikut:
Setoran  Pokok  dibayarkan  oleh anggota  pada  saat  yang  bersangkutan  me- ngajukan  permohonan  sebagai  anggota  dan tidak dapat dikembalikan.
Manzhur, Lisân  al-‘Arab (Beirut:  Dâr  Shadr,  tt.),  Juz XIII, h.117.
30 Ibid, h. 169
31 Riduan Syahrani , seluk beluk dan asas-asas hukum perdata , (Bandung : P.T. Alumn,1985),h. 61-63
Setoran  Pokok  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
Ketentuan  mengenai  persyaratan  dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.
Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 ayat 1 dinyatakan bahwa:
“  Setoran  pokok  tidak  dapat dikembalikan  kepada  anggota  pada saat  yang  bersangkutan  keluar  dari keang-gotaan  koperasi.  Setoran  pokok men-cerminkan  ciri  sebagai  modal tetap koperasi”.
Ketentuan  setoran  pokok  tersebut  jika kemudian  dikaitkan  dengan  kedudukan koperasi  sebagai  badan  hukum,  maka  setoran pokok  merupakan  harta  kekayaan  badan hukum  koperasi  yang  terpisah  dari  kekayaan para  anggotanya.  Hal  ini  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  sebagai berikut:
“Modal  Koperasi  terdiri  dari  Setoran Pokok  dan  Sertifikat  Modal  Koperasi sebagai modal awal”.
Selanjutnya,  dalam  salah  satu  satu contoh  anggaran  dasar  koperasi  sebagaimana dipaparkan di atas dinyatakan bahwa 32 : Modal  dasar  yang  disetor  pada  saat pendirian  Koperasi  ditetapkan  sebesar RP  21.000.000  (  Duapuluh  Satu  Juta Rupiah  ),  yang  berasal  dari  simpanan pokok,  simpanan  wajib    dari  para Pendiri dan hibah.
Oleh  karena  itu,  dapat  dinyatakan bahwa  setoran  pokok  dalam  koperasi merupakan  harta  kekayaan  badan  hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota, yang  digunakan  sebagai  modal  awal  bagi pendirian  badan  hukum  koperasi.  Hal  ini diperkuat  dengan  penjelasan  pasal  67  UU No.17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian yang menyatakan sebagai berikut:
“…..Setoran Pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.
32 http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits- mitra-setia-ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf  di  akses  27 Januari 2014
Jadi,  jelas  bahwa  harta  setoran  pokok merupakan  harta  badan  hukum  koperasi  yang terpisah dari kekayaan anggota koperasi.
Adapun  kedudukan  setoran  pokok dalam  koperasi  sebagai  harta  kekayaan  yang terpisah  dari  anggota  adalah  sebagaimana  di- nyatakan oleh Hans Kelsen, sebagai berikut 33 :
“Sebenarmya,  badan  usahalah  yang dianggap sebagai subjek dari kekayaan ini, lantaran, dalam bahasa umum, hak yang berupa kekayaan ini dipertautkan dengan badan usaha. Namun demikian, hak  ini  juga  bisa  ditafsirkan  sebagai hak  kolektif  dari  para  anggota  badan usaha  itu,  yakni  hak  tersebut  bisa dipertautkan  dengan  para  anggota sebagai  hak  kolektif.  Ini  merupakan penafsiran  yang  realistis  ketimbang tafsir  yang  menggagas  pribadi  fiktif sebagai  peme-gang  hak  ini.  Dengan demikian,  tidaklah  mustahil  untuk mengatakan bahwa anggota badan usa- ha  bertanggung  jawab  dengan  ke- kayaan kolektif mereka atas tidak dipe- nuhinya  kewajiban  yang  diterapkan kepada  badan  usaha  itu  oleh  tatanan hukum nasional.”
Berdasar pada pernyataan Hans Kelsen tersebut serta memandang kedudukan koperasi sebagai  badan  hukum,  maka  penulis  mem- pertegas  bahwa  kedudukan  harta  setoran pokok  dalam  badan  hukum  koperasi  meru- pakan  hak  kolektif  para  anggota  badan  usaha itu,  yakni  hak  tersebut  bisa  dipertautkan dengan  para  ang-gota  sebagai  hak  kolektif. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa atas  harta  setoran  pokok  tersebut  anggota koperasi  masih  memiliki  hak  sebatas  andil yang mereka dalam koperasi.
Ketentuan  Pengembalian  Setoran  Pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian Perspektif UUD 1945
Berkaitan  dengan  ketentuan  setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, jika dicermati lebih lanjut, terdapat unsur pak- saan kepada para anggota koperasi agar secara
33 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, cet.VI ,(Bandung : Nusa Media, 2008),h, 208-210
sukarela  mengalihkan  hak  kepemilikan sejumlah  uang  yang  menjadi  setoran  pokok kepada  koperasi  untuk    menjadi  harta  milik koperasi  dan  tidak  dapat  diambil  kembali. Berkaitan  dengan  itu,  dalam  Pasal  28H  ayat (4) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:
“Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut tidak  boleh  diambil  secara  sewenang- wenang oleh siapapun.”
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut menghalangi suatu perampasan milik seseorang  secara  semena-mena.  Hal  ini berarti,  perampasan  hak  milik  seseorang hanya  dapat  dilakukan  menurut  hukum tertentu.
Meskipun  dalam  UUD  1945  terdapat jaminan  konstitusional  terhadap  hak  milik pribadi di dalamnya juga terdapat pembatasan- pembatasan sehingga seseorang tidak menggunakan  hak miliknya secara sewenang- wenang.  Pembatasan  terhadap  hak-hak  asasi termasuk  di  dalamnya  hak  milik  pribadi  ini juga  telah  mendapat  legitimasi  secara konstitusional  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  28J  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945 bahwa:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang. Dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  peng- hormatan  atas  hak  kebebasan  orang lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan, dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masya-rakat demokratis”.
Akan  tetapi,  menurut  Rachmadi  Usman,  ia berpendapat bahwa:
“  hak  milik  yang  bersifat  mutlak  ini, dalam  artian  tidak  dapat  diganggu gugat  ini  tidak  hanya  tertuju  pada orang  lain  yang bukan eigenaar, tetapi
juga tertuju kepada pembentuk undang-undang  ataupun  penguasa,  di mana  mereka itu  tidak  boleh
sewenang-wenang  mem-batasi  hak milik, melainkan harus ada balasannya,  harus  memenuhi  syarat- syarat tertentu”. 34
Oleh  karena  itu,  untuk  melihat  keab- sahan suatu undang-undang dalam membatasi hak  milik  harus  dipenuhi  syarat-syarat tertentu,  sehingga  undang-undang  tersebut mampu  memberikan  kepastian,  keadilan  dan keman-faatan.
Adapun  alasan  dasar  pemerintah berupaya  memperkuat  struktur  permodalan koperasi  bila  dikaji  secara  teoritis  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Prinsip  keanggotaan  bersifat  terbuka dan  sukarela,  ini  akan  melemahkan  struktur permodalan dalam  jangka panjang,  sebab jika perkoperasian  tidak  mampu  melayani  kepen- tingan  anggota,  ia  bisa  keluar  dari  ke- anggotaan  koperasi.  Konsekuensinya  ,  modal yang  terta-nam  dalam  koperasi  harus dikembalikan.
Prinsip  kontrol  secara  demokratis, menyebabkan  anggota  yang  memiliki  modal dalam jumlah banyak keluar dari keanggotaan koperasi.  Ini  disebabkan  karena  sang  pemilik modal  besar  tidak  memiliki  perusahaan  ko- perasi  tersebut  sepenuhnya  dan  akan  memilih organisasi non-koperasi. 35
Namun, pertimbangan ketentuan penge-mbalian setoran  pokok  koperasi sebagaimana  dinyatakan  di  atas.  Dalam  pan- dangan  penulis,  merupakan  pertimbangan yang  masih  belum  mewakili  unsur  syarat tertentu dan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.  Hal  ini  karena  ketentuan permodalan dalam  suatu koperasi tidak  hanya terdiri  atas  “ setoran  pokok ”  melainkan  di dalamnya  juga  terdiri  dari  berbagai  unsur permodalan yang secara lebih rinci disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No.17 Tahun 2012, sebagai berikut:
Modal  koperasi  terdiri  dari  Setoran Pokok  dan  Sertifikat  Modal  Koperasi  sebagai modal awal.
34 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, h. 42
35 http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah- koperasi.html di akses 27 Januari 2014
Selain  modal  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  modal  koperasi  dapat  berasal dari:
- Hibah;
- Modal Penyertaan;
- modal pinjaman yang berasal dari:
-Anggota; -Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; -bank dan lembaga keuangan
lainnya;
-penerbitan  obligasi  dan  surat  hutang lainnya; dan/atau
- Pemerintah dan Pemerintah  Daerah. dan/atau
-sumber  lain  yang  sah  yang  tidak bertentangan  dengan  Anggaran  Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dari  ketentuan  Pasal  66  UU  No.17 Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  tersebut, yang  merupakan  modal  sendiri  koperasi adalah  setoran  pokok,  sertifikat  modal,  dan hibah.  Dari  beberapa  unsur  permodalan tersebut  setidaknya  suatu  koperasi  dapat menanggulangi  permasalahan  dalam  struktur permodalan  koperasi  tanpa  harus  mengambil alih  hak  kepemilikan  anggota  dalam  setoran pokok.  Selain  itu,  dalam  pengelolaan keuangaannya,  koperasi  diwajibkan  pula untuk  menyisihkan  dana  cadangan  sebagai modal  tetap  dalam  koperasi.  Dengan  adanya dana  cadangan  yang  meru-pakan  kumpulan sisa  hasil  usaha  tidak  dibagikan  kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka  dana  cadangan  tersebut  akan  dapat dimanfaatkan  untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan  bersama  tanpa  pengaruh  oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang atau sejumlah anggota.
Oleh  karena  itu,  pertimbangan  bahwa modal  dalam  suatu  koperasi  dapat  berubah- ubah  yang  kemudian  menimbulkan  dampak sulit  berkembanganya  suatu  koperasi  tidak dapat  dibenarkan.  Alasan  tersebut  dapat diperkuat  dengan  kenyataan  bahwa  dalam bentuk-bentuk  badan  usaha  lainya  pun  tidak ada  ketentuan  yang  mewajibkan  anggota
untuk  menyerahkan  sejumlah  modal  yang tidak  dapat  diambil  kembali.  Dan  tanpa adanya ketentuan tersebut, badan-badan usaha tersebut  masih  mampu  memperkuat  struktur permodalannya.  Dengan  demikian,  perkem- bangan  suatu koperasi  yang  hanya didasarkan pada  ketentuan  setoran  pokok  merupakan dasar pertimbangan yang tidak komprehensif.
Dilihat  dari  aspek  kemanfaatan  bagi koperasi  maupun  masyarakat  pada  umumnya, sebagaimana    pendapat  Hans-H  Munker  yang menyatakan bahwa 36 :
“Ganguan  terhadap  mekanisme  yang telah  diatur  mengenai  keangotaan secara  suka  rela  ini,  seperti  keang- gotaan yang diwajibkan atau pembatasan  yang  berlebihan  terhadap hak para anggota untuk mengundurkan diri  dari  koperasi,  dapat  menimbulkan akibat  yang  serius  terhadap  ber- fungsinya koperasi itu sendiri.”
Oleh  karena  itu,  pembatasan  terhadap setoran  pokok  yang  tidak  dapat dikembalikan justru  akan  sangat  berbahaya  bagi  homo- genitas dan keberlajutan keseluruhan kegiatan kope-rasi.
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  sudut pandang  bahwa  koperasi  merupakan  sebuah persekutuan,  maka  kekayaan  suatu  koperasi termasuk  di  dalamnya  setoran  pokok,  dapat digolongan  sebagai  harta  bersama  seba- gaimana dijelaskan dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

## Pasal 526
Dengan  kebendaan  milik  badan-badan kesatuan  yang  dimaksud  adalah  ke- bendaan milik bersama dari perkumpu- lan-perkumpulan.
Pasal 527
Dengan  kebendaan  milik  seseorang yang dimaksud adalah  kebendan milik satu  orang  atau  lebih  dalam  perseora- ngan.
36 Hans-H Munkner, 10 Lectures of Co-operative Law, Terjemahan,  Henriques, 10  Kuliah  Mengenai  Hukum Koperasi, (Jakarta: Reka Desa, 2012), h. 60
Sehubungan  dengan  jenis  dari  harta bersama  ini,  sebagaimana  pendapat  Pitlo  se- bagaimana  dikutip  oleh  Kartini  Muljadi  dan Gunawan Widjaja yang menyatakan, bahwa:
“suatu benda dikatakan dimiliki secara bersama  secara  terikat  apabila  suatu benda  dimiliki  oleh  lebih  dari  satu orang  secara  bersama-sama,  tanpa adanya  tujuan  dari  mereka  (orang- orang  yang  memiliki  benda  tersebut secara  bersama)  untuk  memiliki  suatu benda secara bersama.” 37
Oleh  karena  itu,  harta  kekayaan  di dalam  koperasi  merupakan  harta  bersama yang terikat. Konsekuensi dari pengkategorian harta  kekayaan  koperasi  ini  adalah  bahwa setoran  pokok  dalam  suatu  koperasi memiliki sifat  dan  akibat  hukum  yang  sama sebagaimana  bentuk  harta  bersama  terikat lainya.
Dalam  kaitan  ini,  Kartini  Muljadi  dan Gunawan  Widjaja  menyatakan  sebagai berikut:
“para pemilik dari harta bersama  yang terikat  yang  dipersamakan  dengan warisan  yang  sudah  terbuka  tetapi belum dibagi itu memiliki kewenangan yang  terbatas  terhadap  hak  milik tersebut. Hal ini berbeda dengan kewe- nangan  yang  dimiliki  seseorang  ter- hadap hak milik pribadi  yang atas  hak milik  pribadi  tersebut  seseorang  me- miliki  kewenangan  yang  tidak  ter- batas  dan  dapat  melakukan  perbuatan seke-hendak  mereka  terhadap  hak milik pribadi.” 38
Lebih  lanjut  Kartini  Muljadi  dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa 39 :
“  Atas  masing-masing  benda  dalam harta  kekayaan  persekutuan  atau  per- kumpulan,  tiap-tiap  sekutu  atau anggota perkumpulan terdapat kepemilikan  bersama  yang  terikat,
37 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum Harta Kekayaan : Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik , Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 198
38 Ibid, h. 196-197
39 Ibid, h.198
yang  tidak  bebas.  Tetapi  atas  bagian- bagian  harta  kekayaan  persekutuan atau  perkumpulan,  yang  merupakan hak,  seorang  atau  andil  mereka,  maka tiap-tiap  sekutu  atau  anggota  per- kumpulan, dapat berbuat bebas.”
Pernyataan  di  atas  mengadung  makna dalam  kepemilik  harta  bersama  yang  terikat ini  pada  dasarnya  para  sekutu  tetap  memiliki hak  terhadap  harta  bersama  tersebut.  Akan tetapi, hak ini hanya terbatas pada bagian atau andil  mereka  dalam  suatu  persekutuan. Terhadap hak andil ini mereka tetap memilliki kewenangan  sebagaimana  hak  milik  pribadi dan  ketentuan  yang  berlaku-pun  adalah sebagaimana ketentuan hak milik pribadi.
Beradasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  ketentuan  setoran  pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat  1  UU  No.17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian  tidak  mampu  memenuhi  unsur syarat  tertentu  dan  aspek  kepastian,  keadilan dan  kemanfataan.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  ketentuan  setoran  pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat  1  UU  No.17  Tahun  2012  tentang  Per- koperasian  adalah  bertentangan  dengan  Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 tentang Hak Milik.
Ketentuan  Pengembalian  Setoran  Pokok Dalam  Undang-Undang  Perkoperasian Perspektif Hukum Islam.
Melihat pendapat Mahmud Syaltut dan M.Ali  Hasan  di  atas,  tampak  bahwa  dasar pembolehan  koperasi  sebagai  suatu  bentuk syirkah yang  baru  adalah  dikarenakan  unsur ta’awun dan  unsur maslahat dalam  koperasi itu  sendiri.  Jadi  selama  koperasi,  baik  dari aspek  tujuan  maupun  aspek  manajemennya masih mengarah kepada ke- maslahatan , maka ko-perasi diperbolehkan dalam Islam.
Pendapat  M.  Ali  Hasan  dan  Mahmud Syaltut  di  atas,  menurut  hemat  penulis  dapat d-ibenarkan.  Hal  ini  karena,  dalam  fiqh muamalah  dikenal  adanya  kaidah  yang menyatakan bahwa:
ُﺔَﺣﺎَﺑ ِﻹَأ  ِﺔَﻠَﻣﺎَﻌُﻤْﻟا ﻲِﻓ  ُﻞْﺻ َﻷا َﻰﻠَﻋ ُﻞﯿِﻟَد  ﱠلُﺪَﯾ  ْنَأ ﱠﻻ ٍإ َﺎﮭ ِﻤْﯾ ِﺮْﺤَﺗ
184 | Soleh Hasan Wahid, Ketentuan pengembalian setoran
“ Adapun  maksud  dari  kaidah  tersebut adalah  bahwa  dalam  setiap  muamalah dan  transaksi,  pada  dasarnya  boleh, kecuali dengan tegas-tegas diharamkan seperti  mengakibatkan  kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.” 40
Hal  ini  berarti,  jika  dihubungkan dengan  adanya  perubahan  terhadap  ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kopersi,  maka  yang  harus  dicermati  adalah apakah  de-ngan  adanya  ketentuan  baru tersebut  koperasi  tetap  memenuhi  unsur maslahah dan istihsan sebagaimana dijelaskan di atas atau tidak ?.
Ketentuan  setoran  pokok  dalam  pasal 67  Undang-Undang  No.17  Tahun  2012 tentang Perkoperasian tersebut, jika dipandang menurut  syarat-syarat ijab-qabul dalam syirkah yang  dalam  hal  ini  adalah  perjanjian untuk  mengikatkan  diri  dalam  perserikatan antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainya  yang didasarkan  pada  kerelaan  dan  kebebasan masing-masing  pihak.  Justru  membatasi kebebasan  para  pihak  dalam  melakukan  akad syirkah .
Hal  ini  diperjelas  dengan  pendapat Ibnu Rusydi yang menyatakan bahwa 41 :
“syirkah merupakan akad yang bersifat ja’iz (boleh/bebas) dan  tidak  termasuk akad  yang  lazim  (tetap/mengikat), yakni  bahwa  salah  satu  pihak  boleh mele-paskan  diri  dari  serikat  kapan saja ia menghendaki.”
Akad  yang ja’iz dalam  pengertian  yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili adalah 42 :
“akad yang bisa di- fasakh (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan  persetujuan  dari  pihak yang lain.”
Dengan  demikian,  ketentuan  setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini akan membatasi  ke- jaiz -an  sifat  dari  akad syirkah itu sendiri.
40 H.  A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fiqh:  Kaidah-kaidah Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah  Praktis, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 130 41 Ibnu Rusydi, Op.Cit, h. 153
42 Wahbah Zuhaili, Op.Cit, Juz 4, h. 442
Sehubungan  dengan  hukum  dari  ke- tentuan  setoran  pokok  yang  tidak  dapat dikem-balikan  tersebut,  dilihat  dari  aspek shahih 43 dan ghair  shahih 44 -nya  suatu  akad, maka  ketentuan  tersebut  menjadikan  akad syirkah dalam  koperasi  sebagai  akad  yang fasid yaitu  suatu  akad  yang  disyariatkan dengan asalnya.
Secara  lebih  rinci  yang  dimaksud dengan  akad fasid adalah  suatu  akad  yang rukunya  terpenuhi,  pelakunya  memiliki ahliyah , objeknya dibolehkan oleh syara’ , da- lam  ijab  qabulnya  juga  terpenuhi,  akan  tetapi di  dalamnya  terdapat  sifat  yang  dilarang  oleh syara’ . Adapun sifat yang dilarang oleh syara’ dalam  ketentuan  setoran  pokok  koperasi  ini adalah  ketentuan  yang  mengambil  alih  hak milik anggota koperasi dengan membatasi ke- wenangan  anggota  untuk  mendapatkan kembali setoran pokok tersebut.
Adapun  konsekuensi  dari  akad fasid adalah sebagai berikut 45 :
Mayoritas  ahli  hukum  Islam,  Maliki, Syafi’i  dan  Hambali,  tidak  membedakan antara  akad batil dan  akad fasid .  Keduanya sama-sama  merupakan  akad  yang  tidak  ada wujudnya  dan  tidak  sah,  karenanya  tidak  me- nimbulkan  akibat  hukum  apa  pun.  Ketidak- sahannya  disebabkan  oleh  karena  akad tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  undang- undang syara’ .
Teori akad fasid merupakan kekhususan  mazhab  Hanafi,  yang  membe- dakan  akad  batil  dan  akad  fasid.  Akad  batil sama  sekali  tidak  ada  wujudnya  dan  tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad.  Sedang  akad  fasid  telah  terbentuk  dan telah memiliki wujud syar’i , hanya saja terjadi kerusakan  pada  sifat-sifatnya  karena  tidak
43 Akad yang shahih adalah suatu akad yang diyariatkan dengan  asalnya  dan  sifatnya.  Yang  dimaksud  dala definisi  tersebut  adalah  rukun,  yakni  ijab  dan  qabul, para pihak yang melakukan akad, dan  objeknya semua dapat  terpenuhi  sesuai  dengan  ketentuan  syara’. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  sifat  adalah  hal-hal yang  tidak  termasuk  rukun  dan  objek  seperti  syarat. Lihat: ibid, h. 234
44 Ghair  Shahih adalah  akad  yang  salah  satu  unsur pokok  atau  syaratnya  telah  rusak  (tidak  terpenuhi), Lihat: ibid, h.235
45 Ibid, h. 235
memenuhi  salah  satu  syarat  keabsahan  akad. Hukum akad fasid dibe-dakan antara sebelum dilaksanakan  (sebelum  terjadi  penyerahan objek)  dan  sesudah  pelaksanaan  sesudah terjadi penyerahan objek):
Pada  asasnya,  akad fasid adalah  akad tidak  sah  karena  terlarang,  dan  pada  asasnya tidak  menim-bulkan  akibat  hukum  dan  tidak pula dapat diratifikasi, bahkan masing-masing pihak  dapat  menga-jukan  pembelaan  untuk tidak  me-laksanakannya  dengan  berdasarkan ketidaksahan  tersebut,  dan  akad  fasid  wajib di fasakh baik  oleh  para  pihak  maupun  oleh hakim.
Sesudah  terjadinya  pelaksanaan  akad (dalam  pelaksanaan  berupa  penyerahan  suatu benda,  maka  sesudah  penyerahan  benda  dan dite-rima  oleh  pihak  kedua),  akad fasid mempunyai  akibat  hukum  tertentu,  yaitu, menurut mazhab Hanafi, da-pat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik  sempurna  dan  mutlak,  melainkan  suatu pemilikan  dalam  bentuk  khusus,  yaitu  pene- rima  dapat  melakukan  tindakan  hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.
Selain  itu,  memandang  dari  konteks bahwa  setoran  pokok  merupakan  syarat keanggotaan  koperasi,  maka  pelarangan adanya  setoran  pokok  yang  tidak  dapat dikembalikan  ini  dapat  didasarkan  pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa 46 :
ُﻛ ُل  ْﻮُﺻ ُأ  ٌﻒِﻟ ﺎَﺨُﻣ  ٍط ْﺮَﺷ ﱡﻞ ُﻞِطَﺎﺑ ِﺔَﻌْﯾ ِﺮﱠﺸﻟا
“Setiap  syarat  yang  menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal”
Jadi, berdasar pada pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, koperasi  yang semula  dibenarkan  di  dalam  Islam  ber- dasarkan  aspek maslahat dan istihsan dengan meng-gunakan metode ijtihad induktif dengan syarat  tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip hukum islam khusunya prinsip-prinsip ber- muamalah serta  prinsip syirkah .  Dengan adanya  ketentuan  setoran  pokok  yang  tidak dapat  dikembalikan,  maka  koperasi  yang semacam  ini  adalah  bertentang  dengan  hal tersebut dan dapat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip hukum Islam.
46 H.A. Djazuli,Op.Cit,h. 106

## Kesimpulan
Berdasarkan  UUD 1945 dapat diambil pemahaman  bahwa  pasal  28H  ayat  4  secara konstitusional memberikan perlindugan terha- dap  hak  milik  seseorang.  Oleh  karena  itu, dapat disipulkan bahwa ketentuan pengembalian  setoran  pokok  dalam  undang- undang  perko-perasian  bertentangan  dengan pengaturan hak milik dalam UUD 1945.
Dalam  perspektif  hukum  Islam, khusunya  konsep syirkah .  Adanya  ketentuan bahwa setora pokok tidak dapat dikembalikan dalam  Pasal  67  UU  No.17  tentang  Perkope- rasian  bertentangan  dengan  sifat  dari  akad syirkah yang  berupa  akad jaiz (bebas/tidak mengikat) , sehingga  ketentuan  setoran  pokok yang tidak dapat dikembalikan menjadikan si- fat syirkah tersebut cacat ( fasid ).
Mengenai sistem setoran pokok, sudah selayaknya pemerintah tidak hanya mementingkan  aspek  teknis  yakni  perkuatan modal  semata.  Melainkan  harus  pula  diper- timbangkan  aspek  filosofis  dari  tujuan dibentuknya  koperasi  itu  sendiri.  Pemerintah harus  pula  mempertimbangkan  bahwa  kope- rasi  dimulai  oleh  golongan  masyarakat  yang kondisi  ekonominya  masih  lemah.  Oleh karena itu, modal bagi mereka merupakan hal yang  sulit  untuk  didapatkan.  Apabila kemudian,  dimunculkan  adanya  ketentuan setoran  pokok  yang  tidak  dapat dikembalikan akan  mempersulit  masyarakat  golongan  eko- nomi  lemah  untuk  masuk  ke  dalam  koperasi. Selain  itu,  ketentuan  tersebut  akan  merubah citra  masyarakat  terhadapat  koperasi,  yang pada  dasarnya  harus  dimulai  dari  keinsyafan anggota atau merupakan per-kumpulan orang, menjadi  perkumpulan  modal  semata.  Oleh karena  itu,  penelitian-penelitian  di  bidang perkoperasian  khusunya  sistem setoran pokok koperasi sangat layak untuk dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Mas’adi,  Ghufron, Fiqh  Muamalah Kontekstual ,  (Jakarta:  PT. Raja  Grafindo  Persada Kerja  Sama  dengan  IAIN
Walisongo
Semarang),
2002. Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Musthafa fi al-ilmi al-Ushul ,  Juz  I,  (  Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.t.).
Al-Jurjâni,  Ali  bin  Muhammad  bin  Ali, Al- Ta’rifât (Beirut:  Dâr  al- Kitab al-‘Arabi, 1405).
Al-Syaukany,  Muhammad  bin  ‘Ali  bin Muhammad, Fath al- Qadir ,  Juz  V  (Bairut:  Dar al-Fikr 1993).
Busro, Abu Daud dan Abu bakar Busro, Asas- Asas  Hukum  Tata  Negara, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1985).
Djazuli, H. A., Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis, Cet ke-3, (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2010).
Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi Dalam Islam , (Jakarta: PT. Raja  Grafindo  Persada,
2004).
HS,  Salim, Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis  (BW), Cet  7,
(Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011).
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resum e/resume_Perbaikan Permohonan  Perkara  20 No2028.pdf di akses tanggal 08 November 2013
http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makal ah-koperasi.html  di  akses 27 Januari 2014
Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim, Lisân al-‘Arab, Juz  XIII  (Beirut: Dâr Shadr, tt.).
Kelsen,  Hans, Teori  Hukum  Murni ,  cet.VI ,(Bandung  :  Nusa  Media,
2008).
Yuliana  (LPPSH),  “  Prahara  Koperasi” http://asppukjawa.org/uu-
no-17-tahun-2012-% -
koperasi/,  di  akses  tanggal 23 April 2013.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Harta  Kekayaan : Kedudukan  Berkuasa  dan Hak  Milik ,  Cet  2,  (Jakarta:
Kencana, 2004). Munkner,  Hans-H, 10  Lectures  of  Co- operative Law, Terjemahan, Henriques, 10 Kuliah  Mengenai  Hukum
Koperasi, (Jakarta:  Reka Desa, 2012).
Norvadewi, Tinjauan  Syariah  Terhadap Badan  Hukum  Koperasi Untuk  Baitul  Mal  Wat Tamwil (BMT), (Madzahib, Vol  IV,  No.  2  Desember, 2007).
Rusydi,  Ibnu, Bidayat  al-Mujtahid  wa  al- NIhayat al-Muqtashid,
Terj.  Imam  Ghazali  Said , (Jakarta:  Pustaka  Amani,
Cet II, 2007).
Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah , terj. Kamaluddin Marzuki, (Bandung:  PT.  Al-Ma’arif, 1987).
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Undang- Undang  Dasar  1945, Cet Kesepuluh,  (Jakarta:  MPR RI, 2011).
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen, Hukum
Perdata:  Hukum  Benda,
(Yogyakarta: Liberty,
1981). Suhendi,  Hendi ,  Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
Syahrani,  Riduan  , seluk  beluk  dan asas-asas hukum perdata , (Bandung :
P.T. Alumn,1985).
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , Jil II, Cet  ke-
5, (Jakarta: Kencana,
2009).
Tutik,  Titik  Triwulan, Pengantar  Hukum Perdata di Indonesia ,
(Jakarta:  Prestasi  Pustaka, 2006).
Usman,  Rachmadi, Hukum  Kebendaan , (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011).
Zuhdi,  Masyfuk, Masail  Fiqhiyah;  Kapita Selekta Hukum Islam , (Jakarta:  CV.  Haji  Mas Agung, 1992).
Zuhaili,  Wahbah, Al-Fiqh  Al-Islamy  wa Adillatuh ,  Juz  4,  (Dar  Al- Fikr,  Damaskus,  Cet  III, 1989.