## ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT AL-ITTIHAD PEKANBARU
Eka Nuraini Rachmawati 1 & Wenny Darmaya 2*
*Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru 1 & 2
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail : ekanura212@yahoo.com
Abstrak :  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kondisi  bahwa  koperasi  syariah menjanjikan  suatu  sistem  operasional  yang  lebih  adil  dalam  penetapan margin . Khususnya  yang  ada  pada  sistem profit  loss  sharing (bagi  hasil)  seperti mudharabah .  Namun  dalam  perjalanannya,  produk  pembiayaan  dengan  akad mudharabah ini  masih  termarginalkan  (tersisihkan)  dan  yang  muncul  ke permukaan  adalah  produk  jual  beli  ‘ mark  up ’  seperti murabahah .  Yang  tentunya masih  dikhawatirkan  publik  sebagai  upaya  yang  belum  maksimal  dijalankan. Adapun  rumusan  masalah  yang  diangkat  yakni  proses  penetapan margin ,  metode perhitungan margin keuntungan dan nisbah, dan juga faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Al-Ittihad dalam penetapan margin pembiayaan murabahah dan mudharabah dan yang lebih diminati dari pembiayaan murabahah atau mudharabah dilihat  dari  keunggulan  dan  kelemahannya  di  BMT  Al-Ittihad  Rumbai  Pekanbaru. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penentuan  margin,  perhitungan rasio bagi hasil (Profit sharing ratio ), metode perhitungan margin murabahah, dan untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  pertimbangan  oleh  BMT  al Ittihad  dalam  menentukan  keuntungan  dari  margin  Murabahah  dan  keuntungan dari  rasio  bagi  hasil  ( Profit  Sharing  ratio ).  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa metode  perhitungan margin murabahah  menggunakan  metode  flat  sedangkan perhitungan  rasio  bagi  hasil  ( Profit  Sharing  Ratio )  menggunakan  metode pendapatan. Dan faktor-faktor yang menentukan margin dan rasio bagi hasil adalah proses  pembiayaan,  jumlah  nominal (plafond), jangka  waktu,  persentase margin murabahah, metode rincian angsuran penetapan margin pembiayaan.
Kata Kunci : Margin, Murabahah, Profit Sharing Ratio, Mudharabah

## PENDAHULUAN
Berkembangnya BMT di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kinerja BMT  secara  Nasional  yang  pada  tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp. 4,7 triliun  dan  jumlah  pembiayaan  sebesar Rp.3,6 triliun, sehingga mampu meningkatkan  ekonomi  sektor  riil  di masyarakat.  Salah  satu  lembaga  yang bergerak  dibidang    koperasi  syariah  di Provinsi  Riau  Pekanbaru  yaitu    koperasi BMT  Al-Ittihad  Rumbai  Pekanbaru.
Koperasi
BMT Al-Ittihad terletak dikomplek Mesjid Al-Ittihad Damar Camp
PT.  CPI  Rumbai  Kota  Pekanbaru.  BMT  ini memiliki  jaringan  yang  luas  di  sektor koperasi  Syariah.  Serta  BMT  ini  juga merupakan intitusi yang memiliki kontribusi  yang  besar  bagi  masyarakat.
Koperasi  syariah  ini  menggunakan produk  pembiayaan  yaitu  pembiayaan Murabahah,  Ba’i  bistsamanajil,  Qardul hasan dan Mudharabah . Penelitian  ini  juga  membahas mengenai  penetapan margin pada pembiayaan murabahah dan  nisbah  bagi hasil  pada  pembiayaan mudharabah . Penentuan  dan  penetapan margin yang jelas pada akad Murabahah dan penetuan nisbah bagi hasil Mudharabah merupakan hal  penting.  Untuk  mengindari  adanya ketidakadilan.  Dalam  penetapan margin , BMT  Ittihad  juga  mempertimbangkan prinsip-prinsip  Islam  yaitu  prinsip  suka sama  suka  tidak  ada  paksaan (ikroh), saling ridha (antarrodin), prinsip kejujuran, dan prinsip  keadilan.
Tabel 1. Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru No Pembiayaan Jumlah Nasabah 1 Murabahah 800 2 Mudharabah 4

## Sumber: BMT Al-Ittihad 2018
Dilihat  dari  tabel  diatas  jumlah nasabah  pada  BMT  Al-Ittihad  lebih dominan  pada  pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan
mudharabah . Namun sesungguhnya pembiayaan mudharabah tidak  kalah penting  dari  pembiayaan murabahah , sebab  kedua  pembiayaan  tersebut berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan
sektor keuangan  dan  riil. Mudharabah lebih banyak  resiko  dibandingkan  dengan murabahah . Murabahah ternyata  lebih dominan dibandingkan dengan mudharabah ,  karena murabahah mudah dipahami  oleh  masyarakat,  mudah dilakukan  perhitungan,  sehingga  produk murabahah relatif  mudah  dijual,  dan sekaligus memiliki resiko yang kecil.
Koperasi  syariah  menjanjikan suatu  sistem  operasional  yang  lebih  adil dalam  penetapan margin .  Khususnya
yang  ada  pada  sistem profit  loss  sharing (bagi  hasil)  seperti mudharabah .  Namun dalam perjalanannya, produk pembiayaan dengan akad mudharabah ini masih  termarginalkan  (tersisihkan)  dan yang  muncul  ke  permukaan  adalah produk  jual  beli  ‘ mark  up ’  seperti murabahah . Yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan.
Akad murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan  keuntungan  yang  disepakati, akibat  transaksi  jual  beli murabahah menyebabkan timbulnya piutang murabahah . Karena adanya penangguhan pembayaran  ini  menimbulkan  kesan bahwa  pembiayaan murabahah tidak berbeda  dengan  pemberian  kredit berbunga  oleh  bank  konvensional.  Di dalam debt financing (pembiyaan hutang) konvensional ada beberapa unsur seperti
adanya pre  fixed  interest (bunga)  yang ditetapkan  di  awal  peminjaman,  bunga tersebut  muncul  akibat  dari  penundaan pembayaran  dan  wujudnya  spekulasi. Kalau  dalam  konvensional  ada pre-fixed interest ,  maka  didalam murabahah ada pre-fixed profit (suatu penetapan tambahan),  dan  penambahan  itu  juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran.  Unsur spekulasi terhadap  perubahan base  landing  rate (suku  bunga)  telah  dihilangkan  dengan memakai fixed rate (nilai mark up tetap). Meskipun demikian, ternyata dalam  kenyataanya  pembiayaan  dengan prinsip  jual  beli  ( murabahah) paling
banyak  diterapkan  dalam  lembaga keuangan  syariah  atau  memiliki  porsi terbesar  dibanding  pembiayaan  dengan prinsip  lainnya.  Beberapa  hasil  survey ternyata perbankan syariah pada umumnya  menggunakan  pembiayaan dengan  prinsip murabahah sebagai pembiayaan utama, meliputi hampir 75% dari  total  asetnya.  Bahkan  lembaga keuangan  Islam  yang  berada  diluar indonesia, seperti Dubai Islamic Bank dan Islamic  Development  Bank,  ternyata  juga menggunakan pembiayaan dengan prinsip murabahah meliputi  antara  73-
82% dari total pembiayaan.
Tabel 2: Pendapatan margin pembiayaan Murabahah dan Mudharabah yang
diberikan pada BMT Al-Ittihad Tahun 2012-2016
Sumber : Laporan keuangan BMT Al-Ittihad
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat bahwa
pembiayaan murabahah
memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran  dana.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  beberapa  hal,  diantaranya  karena murabahah adalah  pembiayaan  investasi jangka  pendek,  dibandingkan  dengan system profit and loss sharing (PLS) cukup memudahkan.
Kelebihan  dari murabahah ini diantaranya  yaitu nasabah  membayar harga  pembelian  tersebut  dengan  cara dicicil yang skemanya tetap hingga tempo waktu  sesuai  perjanjian  akad.  Selain  itu murabahah memiliki  resiko  yang  kecil karena  sebelum  angsuran  lunas  barang yang dicicil masih milik BMT sepenuhnya dan belum bisa berpindah tangan sampai pembeli melunaskannya.
Sedangkan  kelemahan murabahah yaitu sistemnya yang terlalu berprasangka baik
kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua
orang  yang  terlibat  dalam  bank  Islam adalah  jujur.  Dengan  demikian  terdengar sangat rawan bagi sistem  syariah.
Salah  satu  cara  untuk  menarik minat nasabah adalah dengan menetapkan tingkat margin akad pembiayaan murabahah dan nisbah  bagi hasil mudharabah dengan  tepat,  tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata margin pasar  maupun  terlalu  rendah  dari  tingkat rata-rata margin pasar.  Jika  terlalu  tinggi maka  ditakutkan  akan  tidak  laku,  tetapi jika terlalu rendah bahkan dibawah harga pasar  pada  umumnya  maka  ditakutkan akan  mengalami  kerugian  karena  tidak bisa menutupi cost nya. Penetapan margin keuntungan pada  BMT  Al-Ittihad  terbagi  dalam beberapa  kelompok  yaitu  sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Akad Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Murabahah 3.250.521.200    3.796.847.788  4.473.233.548 5.567.881.820 5.441.123.339,5 Mudharabah 204.454.365 11.949.900 104.511.281 122.639.309  102.466.374,58
Tabel 3. Margin Pembiayaan yang diberikan pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai
Pekanbaru Tahun 2012 - 2016 No Lama Pembiayaan Margin 1 1 Tahun 0,9 2 2 Tahun 1,0 3 3 Tahun 1,1 4 4 Tahun 1,2 5 5 Tahun 1,2
Sumber :Koperasi BMT Al-Ittihad 2018
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa  penetapan margin disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pembiayaan.  Mulai  dari  1  tahun  hingga  5 tahun, sedangkan margin tertinggi terdapat  pada pembiayaan 4  tahun dan 5 tahun. Penetapan margin pada pembiayaan murabahah sangat  penting karena  akan  mempengaruhi  pendapatan dan biaya dari BMT.
Selain itu menetukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah juga harus  didasarkan  secara  keadilan.  Yang mana  nisbah  ditentukan  dalam  bentuk presentase  antara  kedua  belah  pihak, bukan  dinyatakan  dalam  nilai  nominal rupiah  tertentu.  Nisbah  keuntungan  itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40.
Untuk  kelebihan  dari  pembiayaan mudharabah yaitu  pengembalian  pokok pembiayaan  disesuaikan  dengan cash flow atau  arus  kas  usaha  nasabah sehingga  tidak  memberatkan  nasabah, BMT  akan  menikmati  peningkatan  bagi hasil  pada  saat  keuntungan  nasabah meningkat  dengan  adanya mudharabah dapat meningkatkan perekonomian Islam  dan  membantu  kesejahteraan masyarakat.  Sedangkan  kelemahan  dari pembiayaan mudharabah ini  yaitu mudharabah memiliki  resiko  yang  besar apabila  terjadi  resiko  bisnis,  karena apabila  terjadi  resiko  bisnis  maka kerugian  100%  ditanggung  oleh  bmt sedangkan  yang  menjalankan  modal hanya rugi jasa, keahlian dan waktu.
Berdasarkan uraian diatas, terdapat  beberapa  rumusan  masalah yang  diangkat  yakni  proses  penetapan margin ,  metode  perhitungan margin
keuntungan  dan  nisbah,  dan  juga  faktor apa  saja  yang  menjadi  pertimbangan BMT  Al-Ittihad  dalam  penetapan margin pembiayaan murabahah dan mudharabah dan yang lebih diminati dari pembiayaan murabahah atau mudharabah dilihat dari keunggulan dan kelemahannya di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

## TINJAUAN  PUSTAKA
Koperasi Syariah (Sirkah Ta’awuniyah)
Pengertian Koperasi Syariah
Buchori (2009) berpendapat bahwa:  “koperasi  syariah  adalah  usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis,  otonom  partisipatif,  dan berwatak sosial yang sistem operasionalnya  menggunakan  prinsip- prinsip  yang  mengusung  etika  moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya  sebagaimana  diajarkan dalam  agama  Islam,sistem  operasional koperasi syariah salah satunya yaitu BMT Al-Ittihad Prinsip-prinsip
Fundamental
Muamalah tentang Halal dan Haram
a. Segala  sesuatu  pada  dasarnya adalah mubah
Prinsip  pertama  yang  ditetapkan Islam  dipaparkan  Qardhawy  (2000) adalah “ Asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal  dan  mubah,  dan  tidak  ada  yang haram  kecuali  apa  yang  disebutkan  oleh nash  yang shahih  dan  tegas dari  Pembuat Syari’at  yang  mengharamkannya ”.  Di dalam  menetapkan  prinsip  ini,  ulama berdalilkan  ayat  Al-Qur’an  yang  sangat
jelas, semisal QS. Al-Baqarah ayat 29 “ Dia- lah  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di bumi untuk kamu”, QS. Al-Jatsiyah ayat 13 “ Dia menundukkan untukmu apa yang ada di  langit  dan  apa  yang  ada  di  bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya”, QS Luqman  ayat  20  “ Tidakkah  kamu perhatikan  sesungguhnya  Allah  telah menundukkan  untukmu  (kepentingan)mu apa  yang  dilangit  dan  apa  yang  di  bumi dan  menyempurnakan  untukmu  nikmat- Nya lahir dan batin.”
Dengan  demikian  wilayah  haram dalam  Syari’at  Islam  sangat  sempit, sedang  wilayah  halal  sangat  luas.  Hal  itu disebabkan nash-nash yang secara shahih dan  tegas  mengharamkan  itu  jumlahnya amat  sedikit,  sedangkan  mengenai sesuatu  yang  tidak  terdapat nash yang menghalalkan  atau  mengharamkannya berarti  tetap  pada  hukum  asalnya  yaitu mubah, dan termasuk dalam wilayah yang dimaafkan Allah.
b. Menghalalkan  dan  Mengharamkan Adalah Hak Allah Semata
Prinsip  kedua  adalah  Allah  yang berkuasa atas menghalalkan dan mengharamkan  suatu  perkara.  Hal  ini dijelaskan  Qardhawy  (2000)  sebagai berikut:
“Islam  telah  membatasi  wewenang  untuk menghalalkan dan mengharamkan, karena itu  wewenang  tersebut  dilepaskan  dari tangan  semua  makhluk,  bagaimanapun kedudukannya  dalam  urusan  dunia  dan agama,  dan  menjadikan  wewenang  itu hanya milik Allah saja. Tidak ada pendeta atau  rahib,  raja  ataupun  penguasa  yang mempunyai wewenang untuk mengharamkan sesuatu
dengan pengharaman  yang  abadi  bagi  hamba- hamba  Allah.  Barang  siapa  yang  berbuat demikian, maka dia telah melampaui batas dan  melanggar  hak  Rububiyyah  di  dalam membuat  syari’at  untuk  makhluk.  Barang siapa  meridhai  perbuatan  orang  tersebut dan  mengikutinya,  berarti  dia  telah menjadikannya  sekutu  bagi  Allah,  dan perbuatannnya itu adalah syirik”
c. Mengharamkan  yang  halal  dan menghalalkan  yang  haram  sama dengan syirik Hadist  Nabi  riwayat  Tirmidzi  dari Amr Bin Auf yang dikuti dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:01/DSN-MUI/IV/2000  tentang  giro: perdamaian  dapat  dilakukan  diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang  haram  dan  kaum muslimin  terikat  dengat  syarat-suarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Allah  juga  menurunkan  ayat-ayat muhkamat  untuk  menegakkan  mereka dalam  batas-batas  ketentuan  Allah  dan mengembalikan  mereka  kejalan  yang lurus. Firman Allah SWT:
“Hai  orang-orang  yang  beriman janganlah kamu mengharamkan apa yang baik  yang Allah  telah  halalkan  bagi  kamu dan  janganlah  kamu  melampaui  batas. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang  yang  melampaui  batas  dan makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik dari  apa  yang  Allah  telah  rezekikan kepadamu  dan  bertakwalah  kepad  Allah yang  kamu  beriman  kepadanya”  QS.  Al- Maidah ayat 87-88).
Pembiayaan Murabahah Pengertian Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah menurut Karim  (2008): “suatu  penjualan  barang seharga barang tersebut ditambah keunutngan  yang  disepakati.  Misalnya, seoarang  membeli  barang  kemudian menjualnya  kembali  dengan  keuntungan tertentu.  Berapa  besar  keuntungan tersebut  dapat  dinyatakan  dalam  nominal rupiah  tertentu  atau  dalam  bentuk persentase  dari  harga  pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.”
Adapun  dalil  yang  dijadikan landasan  bagi  akad murabahah adalah firman-firman Allah SWT tentang landasan  berdagang  di  antaranya  QS.  An- Nisa  ayat  29.  “ Wahai  orang-orang  yang
beriman! Janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil (Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka diantara kamu...” QS Al-Baqarah ayat 275 “... Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba...” Jenis dan Ketentuan Pembiayaan Murabahah Murabahah menurut  jenisnya, Karim (2008) menjelaskan bahwa: “Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan  atau  tanpa  pesanan.  Dalam murabahah  berdasarkan  pesanan,  bank melakukan  pembelian  barang  setelah  ada pemesanan  dan  dapat  bersifat  mengikat atau  tidak  mengikat  nasabah  untuk membeli barang yang dipesannya.”
Transaksi murabahah melalui pesanan ini  adalah sah dalam fiqih Islam, antara  lain  dikatakan  oleh  Imam
Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani,
Imam Syafi’i dan Imam ja’far Al-Shiddiq.
Jenis Murabahah lainnya yaitu:
a. Murabahah tanpa pesanan,
b. Murabahah berdasarkan pesanan
Murabahah berdasarkan  pesanan  dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Bersifat  mengikat, yaitu  apabila  telah dipesan maka harus dibeli,
2. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun  nasabah  telah  memesan barang,  tetapi  nasabah  tidak  terikat, nasabah  dapat  menerima  atau membelikan barang tersebut.
Sedangkan ketentuan-ketentuan murabahah kita  dapatkan  pada  sabda Rasulullah  SAW  riwayat  al-baihaqi  dan Ibnu  Majah  dan  dinilai  shahih  oleh  ibnu Hibban  yang  dikutip  dari  fatwa  DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah “Dari  Abu  Said  Al-Khudri bahwa
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus dilakukan suka sama suka.” Hadis riwayat
‘Abd  al-Raziq  dari  Zaid  bis  Aslam “Rasulullah  SAW  ditanya  tentang  ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”
Rukun dan Syarat Murabahah Rukun Murabahah Rukun  dari  akad murabahah yang harus  dipenuhi  dalam  transaksi  ada beberapa yaitu (Ascarya:2010):
1) Pelaku  akad  yaitu ba’i (penjual) adalah  pihak  yang  memiliki  barang untuk  dijual  dan  musytari  (pembeli) adalah  pihak  yang  memerlukan  dan akan membeli barang.
2) Objek  akad,  yaitu  mabi’  (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3) Shighah , yaitu ijab dan qabul. Syarat Murabahah
Syarat akad (Ascarya) :
a. Penjual  memberitahu  biaya  modal kepada  nasabah  Koperasi  harus memberitahu  secara  jujur  berkaitan dengan harga pokok pembiayaan dan barang.
b. Kontrak  pertama  harus  sah  sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak  harus  bebas  dari  riba. Transaksi  yang  dilandaskan  dengan hukum  Islam  merupakan  syarat utama  dalam  pembiayaan  dikoperasi syari’ah. Usaha yang halal merupakan satu satunya transaksi yang dilakukan bank Islam.
d. Penjual  harus  menjelaskan  pada pembeli bilater jadi cacat atas barang sesuai  pembelian.  Maka  koperasi harus  menjelaskan  kualitas  barang yang  akan  diperjualbelikan,  baik  dari segi  fisik  dan  kelayakan  nilai  suatu barang  agar  mendapat  kepuasan pembelian  yang  dilakukan  oleh nasabah.
e. Penjual  harus  menyampaikan  semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya  jika  pembelian  dilakukan secara utang.
Penetapan harga jual murabahah Penentuan    harga    merupakan salah    satu    aspek    dalam  kegiatan pemasaran. Penentuan harga pada sebuah kontrak atau transaksi yang menghasilkan  keuntungan  secara  pasti, pada  kebanyakan  perusahaan  ataupun bank  menurut  Karim  (2008)  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Markup Pricing. Kebanyakan dasar dari  penentuan  tingkat  harga  adalah  me mark  up biaya  produksi  komoditas  yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  pada metode  ini  perusahaan  perusahaan terlebih dahulu harus menentukan tingkat biaya  produksi  atau  biaya  perolehan  dari suatu  produk  dan  menentukan  pula tingkat margin atau markup dari  biaya produksi.
Pembiayaan Mudharabah Pengertian Pembiayaan Mudharabah Mudharabah merupakan  akad kerjasama  usaha  antara  dua  pihak dimana  pihak  pertama  (pemilik  dana) menyediakan  seluruh  dana;  sedangkan pihak  kedua  (pengelola  dana)  bertindak selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan
kerugian finansialnya  hanya  ditanggug  oleh pengelola dana (Suwikyo:2009).
Rukun dan Syarat Mudharabah Rukun mudharabah Menurut Muhamad (2008) rukun mudharabah adalah sebagai berikut:
a) Shahibul maal (pemilik modal)
b) Mudharib (pengelola)
c) Kerja atau usaha
d) Nisbah (keuntungan)
e) Ijab Kabul Syarat mudharabah Menurut  Salman  (2012) mudharabah memiliki syarat yaitu:
a) Pelaku
(1) Pelaku  harus  cakap  hukum  dan balig.
(2) Pelaku  akad mudharabah dapat dilakukan  sesama  atau  dengan non muslim.
(3) Pemilik  dana  tidak  ikut  campur dalam  pengelolaan  usaha  tetapi ia boleh mengawasi
b) Objek Mudharabah (Modal  dan Kerja)
Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah .
Tinjauan Umum margin Pengertian margin Margin menurut  kamus  besar Bahasa  Indonesia  (2008)  adalah  “Laba berdasarkan  tingkat  selisih  antara  biaya produksi  dan  harga  jaul  dipasar”.  Secara tersirat,  Karim  (2008)  mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati  dari  akad murabahah ,  berikut kutipannya “...murabahah  akad  jual  beli barang dengan menyatakan harga perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.
Metode Penentuan Margin Menurut  Karim  (2008),  penetapan margin keuntungan  pembiayaan natural certainty  contract (NCC)  berdasarakan rekomendasi,  usul,  dan  saran  tim Assets- liability  committee Bank  Syariah  (ALCO Bank Syariah), dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
1. Direct  Competitor’s  Market  Rate (DCMR)  adalah  tingkat margin keuntungan  rata-rata  perbankan syari’ah,  atau  tingkat margin keuntungan  rata-rata  beberapa bank  syariah  yang  ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok  kompetitor  langsung, atau  tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan  dalam  rapat  ALCO
sebagai kompetitor langsung terdekat.
2. Indirect  Competitor’s  Market  Rate
(ICMR)  adalah  tingkat  suku  bunga rata-rata  koperasi  konvensional, atau  tingkat  rata-rata  suku  bunga beberapa  bank  konvensional  yang dalam  rapat  ALCO  ditetapkan sebagai  kompetitor  tidak  langsung terdekat.
3. Expected  Competittve  Return  for Investor (ECRI)  adalah  target  bagi hasil  kompetitif  yang  diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. Acquiring  Cost merupakan  biaya yang  dikeluarkan  oleh  bank  yang langsung  terkait  dengan  upaya untuk  memperoleh  dana  pihak ketiga.
5. Overhead  Cost adalah  biaya  yang dikeluarkan  oleh  bank  yang  tidak langsung  terkait  dengan  upaya memperoleh dana pihak ketiga. Value  Pricing .  Suatu  kebijakan penentapan  harga  yang  kompetitif atas  barang  yang  berkualitas tinggi. Sudah menjadi  pemahaman umum  bahwa  barang  yang  baik maka harganya mahal.
Pengakuan angsuran harga jual Angsuran  harga  jual  terdiri  dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan.  Menurut angsuran dapat dihitung dengan meggunakan empat metode:
1. Metode Margin Keuntungan menurun ( sliding )
adalah perhitungan margin keuntungan yang  semakin  menurun  sesuai dengan  menurunnya  harga  pokok sebagai  akibat  adanya  cicilan  atau angsuran  harga  pokok,  jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
2. Margin keuntungan Rata-rata
adalah margin keuntungan menurun  yang  perhitungannya secara  tetap  dan  jumlah  angsuran
(harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.
3. Margin Keuntungan Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan  secara  tetap  dari  satu periode ke periode lainnya.
4. Margin Keuntungan Annuitas adalah margin keuntungan  yang diperoleh  dari  perhitungan  secara annuitas .  Perhitungan  ini  akan menghasilkan pola angsuran harga pokok  yang  semakin  membesar dan margin keuntungan  yang semakin menurun.
Persyaratan untuk penghitung margin Menurut  Yuli  Ariani  (2016) Margin keuntungan  hanya  bisa dihitung apabila komponen- komponen yang dibawah ini bersedia:
1. Jenis perhitungan margin
2. Jumlah nominal ( Plafond )
3. Jangka waktu
4. Tingkat  Persentase margin keuntungan pembiayaan
5. Pola tagihan atau jatuh tempo
Metode bagi hasil

## Pengertian bagi hasil
Menurut  Adiwarman  karim  yaitu Sistem  perekonomian  Islam  merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian  hasil  usaha  harus  ditentukan pada  awal  terjadinya  kontrak  kerja  sama (akad),  yang  ditentukan  adalah  porsi masing-masing  pihak,  misalkan  20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh  akan  didistribusikan  sebesar 20%  bagi  pemilik  dana  (shahibul  maal) dan 80% bagi pengelola dana ( mudharib ). Metode  bagi  hasil  terdiri  dari  dua sistem :
a. Bagi untung ( Profit Sharing ) adalah bagi  hasil  yang  dihitung  dari pendapatan setelah dikurangi biaya  pengelolaan  dana.  Dalam sistem  syariah  pola  ini  dapat digunakan untuk keperluan
distribusi  hasil  usaha  lembaga keuangan syariah.
b. Bagi  hasil  ( Revenue  Sharing ) adalah  bagi  hasil  yang  dihitung dari  total  pendapatan  pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat  digunakan  untuk  keperluan distribusi  hasil  usaha  lembaga keuangan syariah.
Konsep bagi hasil Konsep  bagi  hasil  adalah  sebagai berikut:
a. Pemilik dana
akan menginvestasikan dananya melalui lembaga  keuangan  syariah  yang bertindak sebagai pengelola.
b. Pengelola  atau  lembaga  keuangan syariah  akan  mengelola  dana tersebut dalam sistem pool  of fund
selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam  proyek  atau  usaha  yang layak  dan  menguntungkan  serta memenuhi aspek syariah.
c. Kedua belah pihak menandatangani  akad  yang  berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Nisbah
keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil
Menurut  Karim  (2004)  hal-hal yang  berkaitan  dengan  nisbah  bagi  hasil yaitu:
a. Persentase  Nisbah  keuntungan harus  didasarkan  dalam  bentuk persentase  misalnya  50:50,  70:30, 60:40.
b. Bagi  Untung  dan  Bagi  Rugi Ketentuan  diatas  itu  merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri,  yang  tergolong  ke  dalam kontrak investasi ( natural uncertainty contracts ).
c. Jaminan Bila  kerugian  terjadi  karena karakter  buruk,  misalnya  karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan  kontrak
mudharabah ,  maka  shahib  al-maal tidak  perlu  menanggung  kerugian.
Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan  dalam  merawat  dan menjaga  dana, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya  sebagai  sanksi  dan tanggungjawabnya. Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi  kontrak  ini,  maka shahib al-maal dibolehkan meminta  jaminan  tertentu  kepada mudharib .  Jaminan  ini  akan  disita oleh shahib  al-maal jika  ternyata timbul  kerugian  karena  mudharib melakukan  kesalahan,  yakni  lalai dan  ingkar  janji.  Kerugian  yang timbul  disebabkan  karena  faktor resiko  bisnis,  jaminan mudharib . Tidak  dapat  disita  oleh shahib  al- ma l.  Cara  penyelesaiannya  adalah jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau jika  terjadi  perselisihan  di  antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
d. Menentukan Besarnya Nisbah Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masingmasing pihak yang berkontrak.  Jadi,  angka  besaran nisbah  ini  muncul  sebagai  hasil tawar-menawar  antara shahib  al- mal dengan mudharib .
e. Cara Menyelesaikan Kerugian Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya  adalah  diambil terlebih  dahulu  dari  keuntungan, karena  keuntungan  merupakan pelindung  modal.  Kemudian  bila kerugian  melebihi  keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di BMT Al- Ittihad  Pekanbaru  yang  beralamatkan  di Jalan  Khayangan  No.46  pertokoan  radio robbani-Rumbai  Pesisir.  Penelitian  ini dimulai sejak November 2017.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah    data  primer  dan  sekunder  yang sumbernya  dari  BMT  Al-Ittihad.    Metode analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif
HASIL Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Martin (Kepala Bagian BMT Al-Ittihad)  dan  Ibu  Aynul  ( Customer Services )  mengenai  penetapan margin pada  pembiayaan Murabahah dan  nisbah bagi  hasil  pada  pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: Penetapan Margin pada  Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak martin (Kepala Bagian BMT
Al-Ittihad) tentang penerapan pembiayaan Murabahah di Ittihad menyatakan bahwa:
“Penerapannya pada koperasi syariah  tidak  sama  dengan  koperasi konvensional  karena  tidak  membebankan bunga kepada nasabah melainkan menerapkan  margin  keuntungan  dari pembelian  barang  dan  BMT  berperan sebagai  penjual  barang  yang  diinginkan oleh nasabah”.
Penetapan margin pada pembiayaan murabahah sangat  penting karena  akan  mempengaruhi  pendapatan dan  biaya  dari  BMT.  Jika margin terlalu tinggi  hal  ini  juga  akan  memberatkan nasabah  sehingga  berakibat  pada  minat nasabah  yang  menurun.  Jika margin terlalu  rendah  maka  akan  mempengaruhi biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh  BMT. Untuk  itu  perlu  dilakukaan  penelitian bagaimana
perhitungan dan pertimbangan  dalam  penetapan margin . Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif
Adapun  faktor  dan  pertimbangan dalam  penentuan margin adalah  sebagai berikut:

## Proses Pembiayaan
Adapun  proses  pembiayaan  dalam mengajukan  pembiayaan  yang  pertama yaitu  melengkapi  persyaratan  dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan  pada  BMT  Al-Ittihad  bagi nasabah adalah sebagai berikut :
 Fotocopy KTP/SIM 1 lembar
 Pas foto 3 x 4 1 lembar
 Simpanan pokok Rp. 50.000
 Simpanan wajib Rp. 20.000
 Simpanan Mudharabah min  Rp. 10.000,-
 Kartu Anggota Rp.5.000
a. Jaminan
 Pembiayaan < = 5.000.000
 BPKB  kendaraan  roda  dua  (5  thn terakhir)
 Pembiayaan > 5.000.000
 Sertifikat tanah (SHM/SHGB),
SKGR camat.
a. Syarat Pengajuan Pembiayaan
 Fotocoy KTP Pemohon
 Fotocopy  KTP  suami/istri pemohon
 Fotocopy KK/ Surat nikah
 Fotocopy rekening listrik
 Slip  gaji  /  surat  keterangan penghasilan
 Surat pernyataan jaminan
 Fotocopy jaminan

## Jumlah Nominal (plafond)
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Buk  Aynul  (Customer  Services BMT  Al-Ittihad)  tentang Plafond di Ittihad menyatakan bahwa:
“Jumlah  nominal  yang  diberikan oleh  BMT  Al-Ittihad  tidak  memiliki  batas. Asalkan  nasabah  memiliki  pendapatan yang  cukup  untuk  mengangsur  pinjaman dan 5C memenuhi”.

## Jangka Waktu
Jangka  waktu  maksimal  yang ditetapkan oleh Ittihad untuk murabahah yaitu 5 tahun.  minimalnya yaitu 1 tahun. Pengaruh  jangka  waktu  pembiayaan terhadap  penentuan profit  margin atas pembiayaan murabahah adalah  Semakin panjang  jangka  waktu  pembiayaan nasabah  semakin  tinggi  tingkat  resiko pembiayaan.  Hal  ini  menyebabkan
semakin  tinggi  pula margin untuk  pihak BMT. Begitu juga sebaliknya.
Persetase Margin Murabahah Dalam perhitungan dan penetapan margin murabahah diperlukan  adanya  persentase  kepada kedua  belah  pihak.  Pada  pembiayaan Murabahah persentase margin telah ditetapkan  oleh  BMT  Al-Ittihad  yaitu terdapat pada tabel dibawah:
Tabel 4. Margin Pembiayaan Murabahah yang diberikan pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru Tahun 2012—2016
Sumber: BMT A-Ittihad Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa  persentase margin disesuaikan dengan
lamanya jangka waktu
pembiayaan.  Mulai  dari  1  tahun  hingga  5 tahun, sedangkan margin tertinggi terdapat  pada  pembiayaan  5  tahun. Persentase margin pada  pembiayaan murabahah ada terkecuali untuk kepemilikan rumah yaitu 0,7%.
Metode  Rincian  Angsuran  Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Ittihad Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak martin (Kepala Bagian BMT Al-Ittihad) mengenai metode perhitungan margin keuntungan
pembiayaan
Murabahah di  BMT  Al-Ittihad  Rumbai Cabang  Pekanbaru  menyatakan  bahwa Ittihad  menggunakan  metode  angsuran flat.
“ Metode penetapan harga jual murabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Ittihad adalah dengan menggunakan metode keuntungan flat  (tetap)  dimana  perhitungan  margin keuntungan  terhadap  nilai  harga  pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode keperiode lainnya”
Adapun  rumus  sederhana  untuk mengetahui total angsuran, pokok
pembiayaan  dan margin keuntungan yaitu:
Jumlah angsuran= pokok + margin Pokok = plafon/jangka waktu Margin keuntungan = Plafon x persentase margin . Ilustrasi perhitungan margin keuntungan  pembiayaan murabahah di BMT  Al-Ittihad.  Nasabah  mempunyai pembiayaan  warung  mikro  di  BMT  Al- Ittihad  Rumbai  Cabang  Pekanbaru sebesar  Rp.  60.000.000  dengan  jangka waktu 2 tahun.
Dari ilustrasi tersebut diketahui:
Plafon pembiayaan  : Rp 60.000.000 Jangka Waktu : 24 Bulan Margin : 1,0% Perhitungannya : Pokok  = Plafon : Jangka Waktu = Rp. 60.000.000 / 24 Bulan
= Rp. 2.500.000
Margin Keuntungan = Plafon x Presentase Margin = Rp. 60.000.000 x 1,0% = Rp. 600.000 / 24 bulan
= Rp. 25.000 / Bulan
Jumlah Angsuran
= Pokok + Margin Keuntungan
= Rp. 2.500.000 + Rp. 25.000 = Rp 2.750.000/bulan. No Lama Pembiayaan Persentase Margin 1 1 Tahun 0,9 2 2 Tahun 1,0 3 3 Tahun 1,1 4 4 Tahun 1,2 5 5 Tahun 1,2
Perincian  pembayaran  angsuran pokok  dan  angsuran margin seperti  yang
tercantum pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Angsuran murabahah dengan perhitungan flat pada BMT Al-Ittihad
Setiap bulan nasabah membayar angsuran  sebesar  Rp  2.525.000  dengan jumlah  pokok  angsuran  Rp  2.000.000 dan  angsuran margin tetap  sebesar  Rp 25.000 sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan.  Jumlah   angsuran  pokok dan margin murabahah setiap  bulan sama besar.
Penetapan  Nisbah  Bagi  Hasil  pada Pembiayaan Murabahah di  BMT  Al- Ittihad Proses Pembiayaan Adapun  beberapa  tahapan  dalam proses  pembiayaan mudharabah yang harus dilalui sebelum dana itu diserahkan kepada nasabah yaitu:
a. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan
b. Survey Pengajuan Pembiayaan
c. Analisis Hasil Survey Pembiayaan
d. Proses  Input  Data  dan  Pencetakan Akad Perjanjian
e. Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan
f. Pengarsipan  Akad  Perjanjian  dan Dokumen Pembiayaan
g. Pemeliharaan Usaha dan Pengembalian dana Pembiayaan Jumlah Nominal (Plafond) Penentuan nilai pembiayaan minimal  berkaitan  dengan  efektifitas penyaluran pembiayaan sedangkan penentuan  besarnya  nilai  pembiayaan maksimal  berkaitan  dengan  penekan resiko pembiayaan,penetapan batas minimal dan maksimal harus mempertimbangkan:
a. Tepat jumlah
b. Tepat sasaran
c. Tepat penggunaan
Bln Saldo Pokok Angsuran Pokok Angsuran Margin Total Angsuran Sisa Angsuran 1 60.000.000 - - - 60.000.000 2 57.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 57.475.000 3 55.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 54.950.000 4 52.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 52.425.000 5 50.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 49.900.000 6 47.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 47.375.000 7 45.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 44.850.000 8 42.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 42.325.000 9 40.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 39.800.000 10 37.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 37.275.000 11 35.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 34.750.000 12 32.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 32.225.000 13 30.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 29.700.000 14 27.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 27.175.000 15 25.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 24.650.000 16 22.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 22.125.000 17 20.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 19.600.000 18 17.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 17.075.000 19 15.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 14.550.000 20 12.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 12.025.000 21 10.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 9.500.000 22 7.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 6.975.000 23 5.000.000 2.500.000 25.000 2.525.000 4.450.000 24 2.500.000 2.500.000 25.000 2.525.000 1.925.000 25 0 2.500.000 25.000 2.525.000 -600.000
d. Tepat pengembalian Besarnya pembiayaan kembali lagi pada  proses  pembiayaan  yang  lebih mendasarkan pada kelayakan usaha calon tersebut.
Jangka Waktu Jangka  waktu  pada  pembiayaan mudharabah yaitu ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  antar  kedua belah  pihak.  Pengaruh  Jangka  waktu terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah adalah Semakin panjang  jangka  waktu  pembiayaan nasabah untuk berinvestasi maka semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi pula nisbah untuk  pihak  BMT  begitu  juga sebaliknya.
Persetase Nisbah Bagi Hasil

## Mudharabah
Dalam perhitungan dan penetapan nisbah bagi hasil mudharabah diperlukan adanya  persentase  kepada  kedua  belah pihak sedangkan persentase untuk nisbah bagi  hasil mudharabah didasarkan  dalam bentuk  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak,  bukan  dinyatakan  dalam  nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan  itu  misalnya  50:50,  70:30, 60:40, atau 99:1.
Perhitungan  Rincian  Angsuran  Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dalam mudharabah di  BMT  Al- Ittihad, pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor rata-rata.

## Tabel 6. Angsuran Pembiayaan Mudharabah
Perhitungan  nisbah  bagi  hasil  pada pembiayaan mudharabah pada  BMT  Al- Ittihad menggunakan metode pendapatan kotor rata-rata.
Pada  deskripsi  data  yang  telah dipaparkan  diatas  dapat  diketahui tentang  perhitungan  dan  faktor  apa  saja yang  menjadi  acuan margin ataupun
No Pokok Cicilan Pokok Bagi Hasil Angsuran Saldo Pokok
1 Rp 60.000.000  Rp 6.000.000  Rp 2.400.000  Rp 8.400.000  Rp 54.000.000
2 Rp 54.000.000  Rp 6.000.000    Rp 2.160.000  Rp 8.160.000  Rp 48.000.000
3 Rp 48.000.000  Rp 6.000.000    Rp  1.920.000  Rp 7.920.000  Rp. 42.000.000
4 Rp. 42.000.000  Rp 6.000.000 Rp 1.680.000  Rp 7.680.000  Rp 36.000.000 No Pokok Cicilan Pokok Bagi Hasil Angsuran Saldo Pokok 5 Rp 36.000.000  Rp 6.000.000 Rp 1.440.000  Rp 7.440.000  Rp 30.000.000 6 Rp 30.000.000  Rp 6.000.000
Rp 1.200.000  Rp 7.200.000  Rp 24.000.000 7 Rp 24.000.000  Rp 6.000.000 Rp 960.000 Rp 6.960.000  Rp 18.000.000 8 Rp 18.000.000  Rp 6.000.000 Rp 720.000 Rp 6.720.000  Rp 12.000.000 9 Rp 12.000.000  Rp 6.000.000 Rp 480.000 Rp 6.480.000  Rp 6.000.000 10 Rp 6.000.000  Rp 6.000.000 Rp 240.000 Rp 6.240.000  Rp 0 Total Angsuran Rp. 73.200.000
nisbah  bagi  hasil.    Pembiayaan  yang menggunakan  akad murabahah pada BMT  Al-Ittihad  yaitu  digunakan  untuk mendanai pembiayaan aset tetap  seperti pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan,  pembelian  ruko  dan  lain sebagainya.    Sedangkan  pembiayaan yang  menggunakan  akad mudharabah biasanya  digunakan  untuk  mendanai modal usaha.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan  pada  bagian  sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
Penetapan margin yang dilakukan oleh  BMT  Al-Ittihad  pada  pembiayaan murabahah menggunakan fixed  rate dengan  metode flat  rate dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan  setiap  bulan  adalah  sama sehingga  pembayaran  total  cicilan  setiap bulan besarnya tetap.
Perhitungan      bagi      hasil      dalam pembiayaan mudharabah di    BMT Al- Ittihad  berdasarkan  pendapatan  kotor rata- rata
Mekanisme  penetapan margin pembiayaan murabahah dan Nisbah  bagi hasil mudharabah di  BMT  AL-Ittihad mempertimbangkan  beberapa  hal  seperti proses  pembiayaan,  jumlah  nominal ( plafond) ,  persentase,  jangka  waktu,  dan rincian angsuran. Adapun untuk menganalisis kelayakan
pembiayaan murabahah dan mudharabah ,  BMT  AL- Ittihad  melakukan  proses  pembiayaan ( survey) dengan menggunakan  prinsip  5C yaitu  c haracter,  capacity,  capital  , condition, dan collateral.
Perhitungan      bagi      hasil      dalam pembiayaan mudharabah di      di  BMT Al-Ittihad  berdasarkan  pendapatan  kotor rata-  rata.  Jumlah  tersebut yang nantinya
akan disepakati sebagai acuan perhitungan nisbah bagi hasil
(keuntungan).
Kelebihan murabahah
pembayarannya  dengan  skemanya  tetap hingga  tempo  waktu  sesuai  perjanjian akad  dan murabahah memiliki  resiko yang kecil. Sedangkan kelemahan murabahah yaitu sistemnya  yang  terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang  yang  terlibat  adalah  jujur  dan amanah.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio,  M.Syafi’i.  (2003). Bank  Syariah Dari  Teori  ke  Praktek .  Jakarta: PT.Rajawali Press
A.Karim,  Adiwarman.  (2010). Bank  Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan . Jakarta:
Raja Grafindo Persada. Buchori,  Nur  S.  (2012). Koperasi  Syariah Teori  Dan  Praktik .  Banten:  Pustaka Aufa Media. Departemen  Pendidikan  Indonesia.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Jakarta: Balai Pustaka.
Muhammad.  (2008). Manajemen  Bank Syariah . Yogyakarta: Ekonisia.
Qardhawy,  Yusuf.  (2000). Halal  dan Haram . Jakarta:Robbani Press.