Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender

## Legal protection by the State of Indonesia
Towards the Environment and Gender Equality

## Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611038@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
This  research  is  prepared  with  the  aim  of  assisting  the  national  interests  of  Indonesia  by  examining  legal protection for the environment and gender equality in the context of the expansion of the economy resulting from the implementation of a free-trade agreement. Considering the situation in the ICA-CEPA negotiations, where Canada demands that Indonesia commit to legal protection for the environment and gender equality in the  context  of  the  FTA  before  the  agreement  can  be  ratified,  and  considering  that  there  is  no  juridical research  examining  Indonesia's  commitments  in  these  relevant  issues,  it  becomes  urgent  to  conduct  this research  to  support  the  country  in  obtaining  its  national  interests  in  ICA-CEPA.  This  research  uses  the juridical-normative  research  method  with  a  statute  approach  and  employs  the  legal  material  collection method  of  literature  study  as  well  as  the  qualitative  analysis  method.  The  research  findings  show  that Indonesia has legal protection for the environment in the context of the FTA through the ISPO mechanism and provisions in the IE-CEPA. Regarding gender equality, Indonesia has legal protection through its membership in CEDAW and various applicable national legal instruments, as well as through cooperation with EFTA in women's  entrepreneurship.  The  lack  of  knowledge  (research  gap)  regarding  the  law  creates  an  urgency  for this  research  to  fill  that  gap  and  help  Indonesia.  Here  lies  the  novelty  of  the  research,  namely  in complementing previous research to answer unanswered questions.
Keywords: Free-Trade Agreement; Environmental Protection; Gender Equality

## Abstrak
Penelitian  ini  disusun  dengan  tujuan  untuk  membantu  kepentingan  nasional  Indonesia  dengan  mengkaji perlindungan  hukum  terhadap  Lingkungan  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  konteks  perluasan  ekomomi  hasil dari berlakunya suatu Free-Trade Agreement. Mengingat bahwa  situasi dalam negosiasi ICA-CEPA, dimana Kanada  menuntut  Indonesia  untuk  memiliki  komitmen  hukum  terlebih  dahulu  terhadap  perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks FTA agar perjanjian dapat disahkan, dan menimbang bahwa belum ada penelitian yuridis yang mengkaji komitmen Indonesia dalam isu yang relevan tersebut, maka hal ini menjadi  urgensi  dalam  penyusunan  penelitian  ini  agar  dapat  mendukung  Negara  memperoleh  Kepentingan Nasional-nya  dalam  ICA-CEPA.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif  dengan pendekatan statute  approach dan  menggunakan  metode  pengumpulan  materi  hukum  studi  pustaka  serta metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perlindungan hukum untuk  lingkungan  dalam  konteks  FTA  melalui  mekanisme  ISPO  dan  ketentuan  dalam  IE-CEPA.  Mengenai kesetaraan  gender,  Indonesia  memiliki  perlindungan  hukum  melalui  keanggotaannya  dalam  CEDAW  dan dengan  berbagai  instrumen  hukum  nasional  yang  berlaku,  serta  melalui  kerja  sama  dengan  EFTA  dalam kewirausahaan perempuan. Adanya kekosongan ilmu pengetahuan ( research gap ) tentang hukum,menimbulkan  urgensi  bagi  penelitian  ini  untuk  mengisi  kekosongan  tersebut,  guna  membantu Indonesia.  Di  sinilah  letak  kebaruan  penelitian,  yaitu  dalam  melengkapi  penelitian  sebelumnya  untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab.
Kata kunci: Free-Trade Agreement; Kesetaraan Gender; Perlindungan Lingkungan Hidup
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Free  Trade  Agreement (selajutnya  disebut  sebagai  “FTA”)  atau  perjanjian perdagangan  bebas  adalah  sebuah  perjanjian  internasional  antar  negara,  baik  bilateral maupun  multilateral,  yang  diadakan  guna  memfasilitasi  perdagangan  antar  negara  tanpa adanya  hambatan  tarif  dan  non-tarif.  Tujuan  utama  dari  FTA  adalah  untuk  meningkatkan peluang  bisnis  dengan  eskalasi  tingkat  volume  perdagangan  antar  negara,  serta  untuk menyediakan  akses  pasar  yang  lebih  luas  bagi  para  pihak. 1 FTA  memiliki  bentuk  yang beragam,  salah  satu  bentuk  FTA  yang  cukup  dikenal  adalah Comprehensive  Economic Partnership  Agreement (CEPA).  Perbedaannya  dengan  FTA  konvensional,  ialah  ruang lingkup CEPA yang lebih lengkap dengan mengatur tentang kerjasama antar negara dalam capacity  building ,  transfer  teknologi,  pelatihan  tenaga  kerja,  dan  pengembangan  sektor tertentu. Sementara itu, FTA konvensional lebih berfokus pada perdagangan barang. 2
Pada  saat  ini,  pemerintah  Indonesia  sedang  berada  dalam  proses  perundingan  CEPA dengan  Kanada  (ICA-CEPA/ Indonesia-Canada  Comprehensive  Economic  Partnership Agreement ).  Menurut  pernyataan  resmi  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia  pada  tanggal  19  Agustus  2023,  perjanjian  FTA  antara  Indonesia  dan Kanada  ini  diperkirakan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  PDB  Indonesia  sebesar  USD 1.4  miliar  dan  meningkatkan  ekspor  Indonesia  ke  Kanada  sekitar  USD  851  juta  dalam jangka menengah. 3 Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa meskipun perjanjian ini memiliki nilai  ekonomi  yang  besar,  perjanjian  FTA  ini  menuntut  komitmen  hukum  dari  Indonesia, khususnya  terkait  dengan  perlindungan  lingkungan  dan  kesetaraan  gender,  sebagai  syarat untuk  persetujuan  FTA. 4 Jika  Indonesia  dapat  memenuhi  komitmen  ini,  maka  akan mempermudah  pencapaian  kepentingan  nasional  dan  manfaat  ekonomi  yang  diharapkan. Namun,  mengingat  belum  ada  penelitian  yuridis  yang  mengkaji  bagaimana  perlindungan hukum  yang  diterapkan  oleh  Indonesia  terhadap  lingkungan  dan  kesetaraan  gender  dalam konteks  berlakunya  suatu  FTA  (yang  menjadi  pertanyaan  utama  dalam  penelitian  ini),  hal tersebut  seakan  membuat  Indonesia  terhalang  untuk  mencapai  kepentingan  ekonomi  dari ICA-CEPA.
Beberapa  penelitian  yang  berhubugan  dengan  penelitian  ini  antara  lain  oleh  Fauzi yang hanya berfokus terkait bagaimana ketentuan WTO memberikan perlindungan terhadap lingkungan dalam konteks  perdagangan bebas, tanpa mengkaji apakah  Indonesia memiliki mekanisme perlindungan hukumnya sendiri terhadap lingkungan dalam konteks itu (ketika
1 Massimiliano  Cali  et  al.,  “Economic  and  Distributional  Impacts  of  Free  Trade  Agreements:  The  Case  of Indonesia,” Economic  and  Distributional  Impacts  of  Free  Trade Agreements:  The  Case of  Indonesia , no. March  (2019), https://doi.org/10.1596/1813-9450-9021.
2 Carissa Amanda Siswanto, Wishnu Kurniawan, and Dita Birahayu, “Indonesia’s Participation In IE-CEPA: An Obligation or Policy?,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 2 (2023): 255, https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.255-272.
3 Siaran  Pers  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  (Siaran  Pers HM.4.6/301/Set.M.Ekon.3/08/2023)
4 Hasil  Wawancara  Dengan  Narasumber,  Arianto  Christian  Hartono  Selaku  Kepala  Subdirektorat  Kerjasama Ekonomi Internasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
berlakunya  FTA)  terlepas  dari  keterikatannya  pada  ketentuan  WTO.  Hal  inilah  yang kemudian  menjadi  pembeda  dengan  peneitian  ini.  Adapun,  secara  singkat,  hasil  dari penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  perlindungan  lingkungan  telah  diatur  dalam  forum WTO  melalui  Pasal  XX The  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)1994,  dan penerapan eco-label . 5
Sementara itu, penelitian lain oleh Muslimah, hanya berperan sebagai versi yang lebih komprehensif  dari  penelitian  Fauzi,  tetapi  topik  bahasannya  tetap  sama,  yaitu  terkait bagaimana  ketentuan  WTO  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  lingkungan. Berbeda dengan Fauzi, Muslimah memasukkan standardisasi  internasional, aturan  teknis, dan    standar    teknis  dalam  ketentuan  WTO  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap lingkungan.  Penelitian  Muslimah  juga  menggunakan  pendekatan  yang  lebih  kritis  dengan membahas  bagaimana eco-label seringkali  menjadi  hambatan  perdagangan  internasional yang  pada  gilirannya  akan  membahayakan  akses  pasar  negara  miskin  dan  berkembang  ke negara  maju. 6
Terakhir  penelitian  dari  Nuraeni  telah  membuka  jalan  untuk  mengembangkan  solusi terhadap  pertanyaan  seputar  kesetaraan  gender,  sebagaimana  yang  dimaksud  diatas. 7 Namun,  cakupan  dari  riset-nya  cenderung  terfokus  pada  bidang  ketenagakerjaan  tanpa menyentuh  konteks  FTA.  Penelitian  tersebut  tidak  menggambarkan  bagaimana  Indonesia bekerja  sama  dengan  negara  mitra  FTA  untuk  memastikan  kesetaraan  gender  terjamin selama FTA berlaku sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap isu tersebut. Inilah yang menjadi titik pembeda antara dua tulisan.
Berbagai  literatur  diatas  belum  berhasil  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana perlindungan  hukum  yang  diterapkan  oleh  Indonesia  terhadap  lingkungan  dan  kesetaraan gender  dalam  konteks  berlakunya  suatu  FTA.  Adanya  kekosongan  ilmu  pengetahuan (research  gap) tentang  hukum,menimbulkan  urgensi  bagi  penelitian  ini  untuk  mengisi kekosongan tersebut, guna membantu Indonesia. Kebaruan penelitian ini untuk melengkapi penelitian  sebelumnya  yang  belum  dapat  menjawab  pertanyaan  perlindungan  hukum terhadap lingkungan dan gender.
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  NKRI,  dengan  menjadi bahan  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Indonesia  dalam  menetapkan  kebijakan  apabila ditemukan  bahwa  perlindungan  hukum  tersebut  belum  ideal,  dan  dibutuhkan  perbaikan lebih  lanjut,  agar  tercapainya  kepentingan  nasional  dalam  ICA-CEPA.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  membantu  Indonesia  dalam  mencapai  kepentingan  nasionalnya,  dengan
5 Ahmad Fadli Fauzi, “Peran Word Trade Organization (Wto) Dalam Perlindungan Lingkungan Di Era Liberalisasi Perdagangan,” Crepido 5, no. 1 (2023): 93–103, https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.93-103.
6 Siti  Muslimah  and  Emmy  Latifah,  “Perdagangan  Internasional  Dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup:  Sebuah ‘Trade-Off’  Pada  Sistem  Wto  Yang  Memerlukan  Penyelesaian,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 6,  no.  2  (2022):  273–94, https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689.
7 Yeni  Nuraeni  and  Ivan  Lilin  Suryono,  “Analisis  Kesetaraan  Gender  Dalam  Bidang  Ketenagakerjaan  Di Indonesia,” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 20, no. 1 (2021): 68–79, https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
mengisi  kekosongan  ilmu  pengetahuan,  melalui  analisis  bentuk  perlindungan  hukum Indonesia terhadap lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks berlakunya FTA.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Yang  prosesnya  melibatkan langkah-langkah  dalam  mencari  solusi  terhadap  suatu  permasalahan  khusus  dengan menerapkan  prinsip-prinsip,  aturan,  dan  teori-teori  hukum. 8 Penelitian  disusun  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach) ,  yaitu  dengan  menelusuri peraturan  perundang-undangan  yang  relevan. 9 Dalam  mengumpulan  bahan  hukum, penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  ( bibliography  study ),  yang  berfokus  pada  data sekunder  dan  dilakukan  dengan  penelusuran  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan, 10 khususnya  yang  dapat  diinterpretasikan  sebagai  bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan kesetaran gender dalam konteks FTA. Untuk bahan hukum  sekunder,  telah  diteliti  berbagai  penelitian  terdahulu  yang  telah  dijelaskan  pada bagian pendahuluan, dan berbagai penelitian lainnya yang dapat dilihat pada bagian daftar pustaka. Sementara untuk bahan non hukum, digunakan pula penelitian-penelitian ekonomi dan  sosial,  untuk  mengkaji  potensi  ancaman  terhadap  lingkungan  dan  kesetaraan  gender, sehingga kemudian dapat  ditelusuri  bentuk  perlindungan hukumnya. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah,  sehingga  mampu  menjawa permasalahan.

## 3 . HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA (IE-CEPA) merupakan  sebuah  kesepakatan  perdagangan  antara  Indonesia  dan European  Free  Trade Association (EFTA), yang merupakan sebuah blok perdagangan yang dibentuk pada 3 Mei 1960. Adapun  negara-negara  yang  tergabung  dalam  EFTA  yang  terikat  dengan  perjanjian CEPA  dengan  Indonesia  ialah  Islandia,  Norwegia,  Swiss,  dan  Liechtenstein.  EFTA merupakan  negara  tujuan  ekspor  ke-32  terbesar  bagi  Indonesia.  Pada  tahun  2018,  total perdagangan Indonesia-EFTA mencapai USD1,7 miliar. 11 Pemilihan FTA IE-CEPA sebagai objek  penelitian,  utamanya  karena  sama  seperti  dengan  Kanada,  Negara-Negara  EFTA adalah mitra Indonesia yang juga memiliki concern yang sama dengan Kanada (khususnya
8 Briana  Batrisyia  and  Imam  Haryanto,  “Analisis  Regulasi  Pada  Tanaman  Transgenik  Dalam  Perlindungan Varietas  Tanaman  Bagi  Pemulia  Tanaman,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023):  931–42, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7433.
9 Rafli Fadilah Muhammad and Rianda Dirkareshza, “Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 913–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370.
10 Anggi  Rachma  Zakia  Fitri  and Heru  Sugiyono,  “Strategi  Penanganan  Pekerja  Migran  Indonesia Yang  Bekerja Tidak  Sesuai  Dengan  Kontrak  Kerja,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 972–87, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568.
11 Deky Paryadi, “Analisis Dampak Dan Strategi Untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia Dalam Menghadapi Indonesia  EFTA  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  (IE  CEPA),” Jurnal  Ekonomi  Indonesia 9,  no.  2 (2020): 151–64, https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.25.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
Norwegia)  setidaknya  dalam  hal  lingkungan,  selama  FTA  diberlakukan. 12 Selanjutnya, setelah  dilakukan  penelusuran  terhadap  semua  FTA  yang  mengikat  Indonesia,  sejauh  ini, Perjanjian  FTA  IE-CEPA  merupakan  salah  satu  dari  perjanjian  FTA  yang  mengandung klausula  perlindungan  terhadap  lingkungan  yang  jauh  lebih  tegas  dan  komprehensif,  serta selalu  memerhatikan  prinsip  kesetaraan  gender,  dibandingkan  perjanjian  FTA  lain  yang mengikat Indonesia. Dengan merujuk pada perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia sebelumnya dalam konteks IE-CEPA yang telah disahkan pada 2021, hal ini jelas dapat  menjadi insight bagi  pemerintah  Indonesia  dalam  merencanakan  perlindungan  pada konteks ICA-CEPA entah dengan menerapkan perlindungan hukum yang sama atau apabila memang  masih  ditemukan  permasalahan  dalam  hal  itu  (dalam  konteks  IE-CEPA),  maka dengan merencanakan perlindungan hukum yang baru untuk menyempurnakan.
Sebelum  masuk  kedalam  perlindungan  hukum,  kita  perlu  memahami  dahulu fenomena  apa  yang  terjadi  ketika  suatu  FTA  disahkan,  baik  dalam  konteks  lingkungan maupun  kesetaraan  gender,  sehingga  hal  ini  kemudian  menjadi  permasalahan  yang  serius yang  perlu  dimitigasi,  dan  dengan  demikian  membutuhkan  perlindungan  hukum  seperti sebagaimana yang digaungkan oleh Kanada saat negosiasi ICA-CEPA.
3.1 Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Konteks FTA IE-CEPA
Berdasarkan  referensi  yang  telah  ditelusuri,  fenomena  yang  pertama  disebut  dengan composition  effect. Negara-negara  yang  memiliki  keunggulan  komparatif 13 atau berspesialisasi  dalam  memproduksi  barang-barang  yang  tidak  ramah  lingkungan, lingkungan  mereka  akan  cenderung  lebih  tercemar  polusi  dibandingkan  dengan  negara lainnya, dan memiliki level emisi karbon yang lebih tinggi pula. Inilah yang disebut sebagai composition  effect. 14 Di  sisi  lain,  persaingan  yang  semakin  meningkat  antara  perusahaan yang diinduksi oleh liberalisasi perdagangan dapat berimplikasi pada suatu fenomena "race to  the  bottom" dalam  standar  regulasi  lingkungan,  yang  mana  negara-negara  akan melemahkan  kebijakan  lingkungan  mereka  untuk  menarik  investasi  perusahaan  asing sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 15
12 Flaurensia Tololiu, “Kerjasama Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Sebagai Pendorong Perbaikan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021” (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022), https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26828.
13 Keunggulan  komparatif  adalah  konsep  dalam  ekonomi  yang  dikembangkan  oleh  David  Ricardo  yang menggambarkan  keuntungan  relatif  suatu negara  atau individu  dalam  memproduksi  suatu barang  atau  jasa  dibandingkan dengan negara lainnya yang bergantung pada harga produksi dalam negerinya yang lebih murah atau tenaga kerjanya yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain(Robertico Croes et al., “Tourism Specialization, Economic Growth, Human Development  and  Transition  Economies:  The  Case  of  Poland,” Tourism  Management 82,  no.  January  2020  (2021), https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181.)
14 Mohd  Arshad  Ansari  and  N.A.  Khan,  “Decomposing  the  Trade-Environment  Nexus  for  High  Income,  Upper and  Lower  Middle  Income  Countries:  What  Do  the  Composition,  Scale,  and  Technique  Effect  Indicate?,” Ecological Indicators 121, no. May 2020 (February 2021): 107122, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107122.
15 "Race to the bottom" terjadi karena ketiadaan kerjasama antar negara dalam meregulasi standar lingkungan yang dapat  dipatuhi  bersama.  Dalam  hal  ini  setiap  negara  akan  menetapkan  standar  lingkungannya  sendiri  dengan mempertimbangkan  standar  di  negara  pesaing.  Apabila  standar  lingkungan  di  negara  pesaing  rendah,  maka  negara  lain akan  lebih  merendahkan  standar  lingkungan  dalam  negerinya,  karena  khawatir  produsen  di  negara  pesaing  akan mendapatkan  pangsa  pasar  atau  potensi  investasi  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  jika  standar  lingkungannya  diperketat.
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
Mengenai composition  effect ,  Indonesia  memiliki  keunggulan  komparatif  dalam sektor  minyak  sawit.  Di  mana  Indonesia  merupakan  produsen  terbesar  dari  komoditas tersebut,  yang  memasok  sekitar  setengah  dari  seluruh  pasokan  minyak  sawit  yang  ada  di dunia. 16 Di  sisi  lain,  produksi  minyak  sawit  di  Indonesia  memiliki  seperangkat  dampak negatif,  utamanya  terhadap  lingkungan.  Minyak  sawit  merupakan  sebuah  produk  yang melibatkan  proses  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dengan  cara  yang  tidak  ramah lingkungan. 17 Melalui hukum nasional, Indonesia telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap composition  effect dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun 2020  tentang  Sistem  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia. Peraturan  ini  menegaskan  bahwa  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  wajib  mendapatkan
Akibatnya, standar lingkungan akan berkurang di bawah tingkat optimal, dan akan berdampak pada kesehatan penduduk dalam  negeri  itu.  Dampak  nyata dari  hal  ini  dapat dilihat  dalam  kasus:  Tingginya  insiden keracunan  merkuri yang terus meningkat  di  sungai-sungai  di  China;  tingkat  kanker  paru-paru  di  kota-kota  China  yang  4  hingga  7  kali  lebih  tinggi daripada  rata-rata  nasional,  karena  tingkat  partikulat  tersuspensi  yang  4  hingga  9  kali  lebih  tinggi  dari  yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);tingkat merkuri dalam ikan yang tertangkap di Teluk Jakarta jauh  melebihi  tingkat  yang  direkomendasikan  WHO  untuk  konsumsi  manusia;perkiraan  1.400  kematian  setiap  tahun  di Bangkok sebagai akibat tingkat materi partikulat tersuspensi yang lebih dari 6 kali lebih tinggi dari yang direkomendasikan WHO (Rakshit Gupta, Shastri Arnav, and Laukik Jadhav, “Conflicts between Environment and Free Trade,” International Journal Of Law Management & Humanities 4, no. 4 (2021): 3733–41, https://doi.org/https://doij.org/10.10000/IJLMH.111786;  Gareth  Porter,  “Trade  Competition  and  Pollution  Standards: ‘Race  to  the  Bottom’  or  ‘Stuck  at  the  Bottom’?,” Journal  of  Environment  and  Development 8,  no.  2  (1999):  133–51, https://doi.org/10.1177/107049659900800203.
16 Yosuke  Shigetomi,  Yuichi  Ishimura,  and  Yuki  Yamamoto,  “Trends  in  Global  Dependency  on  the  Indonesian Palm Oil and Resultant Environmental Impacts,” Scientific Reports 10, no. 1 (2020): 1–11, https://doi.org/10.1038/s41598- 020-77458-4.
17 Deforestasi  akibat  perkebunan  kelapa  sawit  menimbulkan  dampak  negatif  signifikan.  Lahan  hutan  tropis  atau tanaman lain harus ditebang untuk memberikan ruang bagi penanaman kelapa sawit, mengakibatkan penghancuran hutan hujan  di  Indonesia,  mencapai  840  ribu  hektar  per  tahun  dari  2000  hingga  2012.  Perkebunan  kelapa  sawit  menyumbang 23%  dari  deforestasi  nasional  pada  periode  2001-2016,  mencapai  puncaknya  pada  2008–2009  dengan  hampir  40%  dari deforestasi  nasional.  Pada  tahun  2018,  perkebunan  kelapa  sawit  menyebabkan  hilangnya  rata-rata  350.000  hektar  hutan setiap  tahun.  Pulau  Borneo  mengalami  deforestasi  terparah,  di  mana  setengahnya  terkait  langsung  dengan  perkebunan kelapa  sawit.  Dampaknya  melibatkan  penurunan  biodiversitas,  dengan  habitat  kelapa  sawit  memiliki  biodiversitas  lebih rendah dibandingkan hutan alami. Konversi hutan tropis juga mengancam spesies seperti orangutan, gibbon, dan harimau. Produksi minyak kelapa sawit menjadi sumber polusi udara karena metode tebang dan bakar yang digunakan. Pembakaran lahan  gambut  melepaskan  CO2  dan  karbon  hitam  berbahaya.  Perkebunan  kelapa  sawit  juga  mengeluarkan  senyawa organik volatil, mempengaruhi kualitas udara dan air regional. Penggunaan pupuk berlebihan mempengaruhi kualitas air, dan  limbah  pabrik  kelapa  sawit  yang  tidak  diolah  menyumbang  pada  pencemaran  lingkungan.menyebabkan  masalah pernapasan  dan  peningkatan  kematian  manusia.    Chelsea  Petrenko,  Julia  Paltseva,  and  Stephanie  Searle,  “Ecological Impacts  of  Palm  Oil  Expansion  in  Indonesia  |  International  Council  on  Clean  Transportation,” Washington  (US): International Council on Clean Transportation. , no. July (2016): 1–21; Wan Yee Lam et al., “Greenhouse Gas Footprints of  Palm  Oil  Production  in  Indonesia  over  Space  and  Time,” Science  of  the  Total  Environment 688  (2019):  827–37, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.377;  Michael  Greenstone  and  Qing  Fan,  “Indonesia’s  Worsening  Air  Quality and  Its  Impact  on  Life  Expectancy,” Air  Quality  Life  Index ,  no.  March  (2019):  1–10;  Kemen  G.  Austin  et  al.,  “What Causes  Deforestation  in  Indonesia?,” Environmental  Research  Letters 14,  no.  2  (2019),  https://doi.org/10.1088/1748- 9326/aaf6db;  Matin  Qaim  et  al.,  “Environmental, Economic,  and  Social  Consequences of  the  Oil  Palm  Boom,” Annual Review  of  Resource  Economics 12  (2020):  321–44,  https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-024922;  Erik Meijaard  et  al.,  “The  Environmental  Impacts  of  Palm  Oil  in  Context,” Nature  Plants 6,  no.  12  (2020):  1418–26, https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w;  Dadi,  “Oil  Palm  Plantation  Expansion :  An  Overview  of  Social  and Ecological Impacts in
Indonesia,” BIRCI-Journal 4(3) (2021): 6550–62,
https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2469;  Bondi  Arifin  and  Dhani  Setyawan,  “How  Palm  Oil  Industry  Is Having  a  Devastating  Impact  on  Indonesia’s  Health,  Rainforests,  and  Labor  Market,” Internaational  Journal  of Environmental  Science and  Technology 19,  no.  12  (2022):  11775–88, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13762-022- 03923-4.
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
sertifikasi  ISPO  ( Indonesian  Sustainable  Palm  Oil ). 18 Pada  Intinya,  sertifikasi  ISPO ditujukan untuk menjamin prinsip keberlanjutan ( sustainability ) dalam Industri perkebunan kelapa  sawit. 19 Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pertanian  Nomor  38  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa Sawit  Berkelanjutan  Indonesia,  sertifikasi  ISPO  diberikan  kepada  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  yang  menunjukkan  komitmen  terhadap  praktik  lingkungan  yang  bertanggung jawab,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  konservasi  keanekaragaman  hayati. 20 Sesuai dengan  pasal  4  ayat  (3)  dalam  peraturan  tersebut,  kriteria  untuk  pengelolaan  lingkungan hidup,  sumber  daya  alam,  dan  keanekaragaman  hayati  melibatkan: 21 a.  Proses  perizinan lingkungan;  b.  Pengelolaan  limbah;  c.  Gangguan  dari  sumber  non-gerak;  d.  Penggunaan limbah untuk manfaat; e. Penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3; f. Pengendalian  kebakaran  dan  penanggulangan  bencana;  g.  Kawasan  lindung  dan  area dengan  nilai  konservasi  tinggi;  h.  Upaya  mitigasi  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK);  i. Perlindungan hutan alam dan lahan gambut. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memegang  sertifikat  ISPO  Dapat  dikenai  sanksi  administratif  oleh  menteri,  yang  dapat berupa: 22 a.  Pemberian  teguran  tertulis;  b.  Sementara  waktu  diberhentikan;  c.  Pencabutan izin  usaha.  Jika  sebuah  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  telah  mendapatkan  sertifikat ISPO,  namun  tidak  mematuhi  prinsip-prinsip  dan  kriteria  ISPO,  terutama  dalam  hal pengelolaan  lingkungan,  sumber  daya  alam,  dan  keanekaragaman  hayati,  menteri  juga berwenang memberlakukan sanksi administratif, yang bisa berupa: 23 a. Memberikan teguran tertulis; b. Membekukan sertifikat ISPO; c. Mencabut sertifikat ISPO.
Dengan  mempertimbangkan  peraturan  tersebut,  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit tidak  dapat  melakukan  aksi  deforestasi  seperti  perusakan  hutan  alam  dan  hutan  gambut secara  masif  melalui  penebangan  &  pembakaran  lahan.  Menimbang  bahwa,  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  telah  dicantumkan  di  atas,  pengusaha  perkebenunan  kelapa  sawit dipaksa  secara  hukum  untuk  harus  memperoleh  sertifikat  ISPO  dan  mempertahankannya dengan harus selalu melaksanakan kriteria ISPO, melalui perlindungan terhadap hutan alam dan  gambut,  dan  mitigasi  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK).  Apabila  perusahaan  itu  tidak melaksanakannya,  maka  secara  hukum,  ia  akan  dikenai  sanksi  yang  dapat  mematikan kapasitasnya untuk menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit, melalui sanksi pencabutan atau  pembekuan  sertifikat  ISPO.  Apabila  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  tersebut  tetap
18 Pasal  5  ayat  (1)  Perpres  Nomor  44  Tahun  2020  Tentang  Sistem  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit Berkelanjutan Indonesia.
19 Rio  Christiawan,  “Implementasi  Green  Growth  Economic  Pada  Industri  Kelapa  Sawit  Melalui  Sertifikasi ISPO,” Mulawarman Law Review 5, no. 1 (2020): 47–60, https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.323.
20 Pasal  3  ayat  (2)  huruf  c  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
21 Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
22 Pasal  58  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
23 Pasal  61  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
dijalankan,  maka  akan  berujung  pada  pencabutan  izin  usaha.  Mekanisme  hukum  ini  akan memaksa  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  untuk  melangsungkan  usahanya  tanpa merusak  lingkungan  hidup  dan  dengan  demikian  dapat  mencegah composition  effect , dimana Indonesia tetap akan memiliki kualitas lingkungan yang baik, terlepas dari statusnya sebagai  produsen  minyak  sawit  terbesar  di  dunia.  Dengan  kata  lain,  Indonesia  akan memiliki produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan dan sustainable . Hal ini dapat kita lihat  dari  fungsi  ISPO  sendiri  yamg  ditujukan  untuk  menciptakan  pembangunan  kelapa sawit  indonesia  yang  ramah  lingkungan,  dan  untuk  mencegah  deforestasi  dan  berbagai permasalahan lingkungan lainnya ( composition effect ). 24
Walaupun  begitu,  perlindungan  ini  jelas  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Penelitian  terbaru  (tahun  2023)  menunjukan  rendahnya  para  pelaku  usaha perkebunan  kelapa  sawit  yang  sudah  memperoleh  sertifikasi  ini,  utamanya  dari  kelompok pekebun  biasa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  lokal  yang  jumlah  sertifikat  mereka  hanya sebanyak  14  sertifikat  saja  yang  hanya  mencakup  0,21%  dari  6,08  juta  hektar  total  luas seluruh  perkebunan.  Hal  ini  jauh  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  sertifikat  yang  sudah dimiliki  oleh  perusahaan  besar  swasta  sebanyak  557  sertifikat  yang  mensertifikasi  areal perkebunan  seluas  5,25  juta  hektar.  Ada  berbagai  alasan  yang  mendasari  ini,  Mengingat bahwa ketentuan ISPO hanya baru berlaku bagi para pekebun biasa tersebut 5 tahun setelah perpres  ISPO  diundangkan.  Faktor  lain  yang  ikut  berperan  adalah  keterbatasan  dana, kurangnya insentif komersil dari pemerintah, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat setempat. 25 Jelas, bahwa pendekatan represif dengan sanksi sebagaimana diatas tidak efektif menjadi  alat  utama  dalam  mendorong  masyarakat  untuk  memperoleh  ISPO,  dan  dengan demikian mencegah composition effect. Dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat yang saling bersinergi, untuk mencapai perlindungan lingkungan yang ideal.
Kemudian,  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  lingkungan,  dalam  IE- CEPA  Indonesia  terikat  dengan  kewajiban  hukum  untuk  menerapkan  hukum,  peraturan, atau  standar  lingkungan  dengan  efektif  dan  tidak  diizinkan  untuk  (a)  mengurangi  atau melonggarkan  tingkat  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang, peraturan, atau standar nasional untuk menarik investasi asing atau untuk mencari atau  meningkatkan  keunggulan  perdagangan  kompetitif  bagi  produsen  atau  penyedia  jasa yang  beroperasi  di  dalam  wilayah  Indonesia;  atau  (b)  dengan  sengaja  mengabaikan, berkompromi,  atau  bahkan  menawarkan  untuk  mengabaikan  undang-undang,  peraturan, atau  standar  nasional  ini  untuk  menarik  investasi  asing  atau  untuk  mencari  atau meningkatkan  keunggulan  perdagangan  kompetitif  bagi  produsen  atau  penyedia  jasa  yang beroperasi di dalam wilayah negara tersebut. 26
24 Brigitta  Wulandari,  “Sustainable  Development  Goals  Dalam  Upaya  Penguatan  Pembangunan  Kelapa  Sawit Indonesia Melalui Indonesian Sustainable Palm Oil” (Universitas Jember, 2021).
25 Syaiful  Hadi  et  al.,  “Strategi  Percepatan  Sertifikasi  ISPO  Di  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Swadaya,” Analisis Kebijakan Pertanian 21, no. 1 (2023): 21–42, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42.
26 Pasal 8.3 ayat (1) dan (2) “Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement” (n.d.).
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
Untuk memitigasi  Ancaman “race to  bottom” diperlukan peran hukum  internasional yang  bebas  dari  pegaruh  kekuasaan  negara.  Mengingat  bahwa  hukum  nasional  berada dibawah  kekuasaan  penuh  suatu  negara,  yang  secara  bebas  dapat  ia  ketatkan  maupun  ia longgarkan,  kapanpun  yang  ia  mau.  Maka  dari  itu,  terkesan  kontraproduktif apabila  kita mengandalkan  hukum  nasional.  Dalam  mencegah “race to bottom”, Hukum  Internasional yang bersifat independen dapat berperan sebagai check and balance, untuk memastikan agar negara  patuh  pada  komitmen  lingkungannya . Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  IE-CEPA  yang melarang  Indonesia  dalam  melonggarkan  hukum  lingkungannya  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  lebih  besar  dari  suatu  FTA,  yang  apabila  Indonesia  tidak  mematuhi perjanjian  ini,  tindakan  Indonesia  dapat  dipersengketakan  oleh  negara-negara  EFTA.  Efek yang lebih parahnya lagi, Indonesia dapat dikenai sanksi ekonomi yang mampu membawa kerugian ekonomi yang cukup berat, apabila memutuskan untuk tidak mematuhi ketentuan pada perjanjian IE-CEPA. Ketentuan ini jauh berbeda dengan ketentuan WTO, sebagaimana yang  dtelah  dikaji  oleh  Muslimah.  Ketentuan  WTO  memberikan  hak  bagi  negara  anggota WTO  untuk  menerapkan  hambatan  perdagangan  yang  dianggap  perlu  untuk  melindungi kehidupan  atau  kesehatan  manusia,  hewan,  atau  tumbuhan. 27 Artinya,  ketentuan  ini dilaksanakan  selama  masih  dalam  batasan  kedaulatan  suatu  negara.  Peraturan  ini  tidak seketat  IE-CEPA  yang  jelas  sudah  membatasi  kedaulatan  suatu  negara  dalam  menerapkan hukum nasional, apabila aturan hukum tersebut dinilai sebagai suatu tindakan pelonggaran hukum  lingkungan  yang  ditujukan  untuk  menarik  investasi  asing  atau  meingkatkan keunggulan kompetitif produsen dalam negerinya, yang memang ditujukan untuk mencegah “ race to the bottom ”.
Pada  praktiknya,  belum  ada  sama  sekali  penelitian  empiris  yang  menunjukan  bahwa perlindungan  ini  telah  bekerja  secara  efektif.  Namun,  pada  Maret  2023,  Indonesia menerapkan  Perppu  Cipta  Kerja  yang  sekarang  telah  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023. 28 Dengan  tujuan  untuk  meningkatkan ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha  melalui  percepatan  proses  dihasilkannya AMDAL,  Perppu  ini  membatasi  partisipasi  publik  dalam  penyusunan  AMDAL 29 ,  khusus pada  masyarakat  yang  terdampak  saja.  Sementara,  LSM  pemerhati  lingkungan  hanya  bisa ikut berpartisipasi  apabila telah  disaring  oleh Tim  Uji  Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibuat  oleh  pemerintah.  Terkait  dengan  apakah  hal  ini  sejatinya  merupakan  bentuk  upaya “mengurangi  atau  melonggarkan  tingkat  perlindungan  lingkungan”  sebagaimana  yang diatur  dalam  pasal  8.3  ayat  (2)  IE-CEPA,  atau  dengan  kata  lain  merupakan  bentuk  nyata dari “ race to bottom ” sejatinya masih menjadi objek perdebatan. Namun, beberapa sumber menilai  bahwa  ketentuan  tersebut  merupakan  bentuk  pelemahan  atau  degradasi  hukum
27 Muslimah and Latifah, “Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah ‘Trade-Off’ Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian.”
28 Arrafi Bima Guswara and Ali Imran Nasution, “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  Dan  54/PUU-XXI/2023,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no. 3 (2023): 1052–72, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844.
29 Benadito Rompas and Tri Hayati, “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 177–91, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
lingkungan  nasional.  Karena  ketentuan  ini  menghambat  peran  LSM  dalam  mewakili kepentingan  masyarakat  yang  terdampak  yang  pada  umumnya  tidak  memiliki  wawasan cukup. Sehingga, tanpa bantuan LSM, mereka  akan kesulitan menyuarakan keberatan atau komplain pada saat proses partisipasi publik berlangsung. 30 Sementara itu, dari pihak EFTA belum memberikan tanggapan apapun terkait langkah yang dinilai sebagai “degradasi” ini. Sejauh ini mereka tidak dapat berperan sebagai “check and balance”, dan belum menegur Indonesia  atas  langkah  penetapan  Perppu  kontroversial  tersebut.  Sehingga  memang  masih diragukan  bahwa  kerangka  hukum  IE-CEPA  telah  bekerja  secara  efektif  dalam  mencegah “race to bottom”.

## 3.2 Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Kesetaraan Gender Dalam
Konteks FTA IE-CEPA
Fenomena  eksistensi  ketimpangan  gender  dalam  konteks  perdagangan  bebas (disahkannya  suatu  FTA)  menjadi  suatu  kekhawatiran tersendiri.  Mempertimbangkan berbagai faktor dan korelasi antara keduanya, perdagangan bebas dinilai lebih memberikan keuntungan lebih besar pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, dan dengan demikian telah  menimbulkan  ketimpangan  gender.  Dengan  kata  lain,  terdapat  suatu  hambatan  bagi perempuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  setara  dengan  laki-laki,  apabila disahkannya suatu  FTA. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, dapat kita lihat bahwa  perempuan  seringkali  terkonsentrasi  pada  pekerjaan  yang  berupah  rendah  yang cenderung  menghadapi  biaya  perdagangan  lintas  negara  yang  tinggi/  dikenakan  tarif  yang lebih  tinggi  dibandingkan  laki-laki. 31 Di  beberapa  negara  perempuan  memiliki  tingkat pendidikan  dan  keterampilan  yang  rendah,  sehingga  terhalang  untuk  mendapatkan pekerjaan  yang  memiliki  upah  yang  lebih  baik,  dan  mengakibatkan  mereka  terkonstrasi yang cenderung  menghadapi biaya perdagangan lintas negara yang lebih tinggi tersebut. 32
30 Abdhy Walid  Siagian,  Habib Ferian  Fajar,  and  Rozin Falih  Alify,  “Sustainable  Development  Goals:  Polemic Study of Analysis of Environmental Impacts After Perppu Cipta Kerja,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 3,  no.  2  (2023):  255–74,  https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67091;  Melisa  Ayu  Azhara  and  Siti  Ruhama Mardhatillah, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang- Undang/Perppu Cipta Kerja,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 2 (2023): 256–76, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2.
31 Di  negara  maju  seperti  Jerman  dan  Amerika  Serikat,  perempuan  menghadapi  tarif  rata-rata  25  persen  dan  15 persen  lebih  tinggi  daripada  laki-laki.  Hal  ini  dikarenakan  perempuan  bekerja  dalam  sektor  tekstil  dan  alas  kaki  yang cenderung berupah rendah dan menghadapi biaya perdagangan lintas  Negara yang tinggi (World Bank and World Trade Organization,  “Women  and  Trade:  The  Role  of  Trade  in  Promoting  Gender  Equality,” Women  and  Trade:  The  Role  of Trade  in  Promoting  Gender  Equality ,  2020,  https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1541-6;  Valerie  Cerra,  “Trade  and Inclusive Growth,” IMF Working Papers 2021, no. 074 (March 2021): 1, https://doi.org/10.5089/9781513572734.001.)
32 Ketika  negara-negara  meningkatkan  ekonomi  mereka  ke  segmen  industri  berbasis  teknologi  tinggi,  intensitas partisipasi  perempuan  dalam  ketenagakerjaan  cenderung  menurun.  Hal  ini  disebabkan  oleh  akses  perempuan  terhadap pendidikan dan pelatihan yang sangat terbatas, sehingga membuat mereka sulit untuk mengembangkan keterampilan teknis yang  dibutuhkan  dalam  dunia  kerja,  sehingga  membuat  mereka  tidak  dapat  memperoleh  keuntungan  sebesar  laki-laki dengan  dibukanya  akses  perdagangan  Internasional.  Menurut  survey  dari  World  Bank  pada  tahun  2019,  perempuan terkonsentrasi  dalam  pekerjaan  produksi  yang  tidak  membutuhkan  keterampilan  teknis.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dalam sektor  Call  Center  di  Republik  Arab  Mesir  di  mana  peningkatan  produk  ke  area  yang  memerlukan  keterampilan  teknis tinggi  membatasi  peluang  perempuan  karena  keterbatasan  yang  dimilikinya.  Meskipun  konsentrasi  perempuan  secara keseluruhan di  sektor  Call  Center  di  Mesir  mencapi  angka  yang  tinggi,  perempuan  sebagian  besar  menduduki pekerjaan yang bersifat non-teknis, dimana posisi mereka berkisar pada angka 40 hingga 69 persen. Di area Call Center yang lebih intensif  keterampilan,  pangsa  pekerjaan  perempuan  turun  menjadi  10  hingga  38  persen  (Ghada  Ahmed,  “Global  Value
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
Dengan kata lain, hambatan pendidikan yang melandasi ketimpangan gender dalam konteks FTA.  Kedua,  Pengaruh  sosio-kultural  yang  mengharuskan  distribusi  pekerjaan  rumah tangga  dan  perawatan  anak  untuk  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak  perempuan, sehingga  menghambat  perempuan  untuk  bekerja,  mendirikan  usaha,  maupun  memperluas jaringan profesionalnya (hambatan sosial budaya). 33
Walaupun  demikian,  dalam  keadaan  tertentu,  FTA  justru  membawa  keuntungan peluang ekonomi bagi  perempuan, dengan terjaminnya kesetaraan gender. Dapat  kita lihat dari  kasus Preferential  Trade  Agreement antara  Honduras  dengan  Amerika  Serikat  yang menyebabkan pertumbuhan ekspor sektor manufaktur maquila , menunjukan bahwa sekitar 7 dari 10 pekerja maquila adalah perempuan, dan kesenjangan gaji antar gender di industri maquila 16  persen  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  kesenjangan  di  perusahaan  lain, mendukung  kesimpulan  bahwa  di  Honduras,  sektor maquila yang  berkembang berkontribusi  pada  mengurangnya  kesenjangan  upah  antar  gender.  Di  Lesotho,  ekspansi perdagangan menyebabkan peningkatan sektor yang intensif ekspor, terutama dalam sektor pakaian.  selama  periode  30  tahun,  perkembangan  ini  disertai  dengan  peningkatan  yang signifikan  pada  lapangan  pekerjaan  bagi  perempuan  di  sektor  formal.  Peningkatan persaingan  dan  peluang  ekspor  baru  dalam  industri  manufaktur  di  Meksiko  mengurangi ketidaksetaraan  gender  dalam  pekerjaan  manufaktur  berkerah  biru,  karena  peningkatan teknologi  oleh  perusahaan  ekspor  mengurangi  peran  pekerjaan  manual  berat  yang tradisionalnya  dilakukan  oleh  pria. 34 Dari  berbagai  kasus  diatas  dapat  kita  pelajari  bahwa kesetaraan  gender  memang  dapat  tercapai  selama  perempuan  mendapatkan  tempat/porsi yang  seimbang  dalam  aktivitas  ekonomi,  utamanya  yang  paling  ditekankan  yaitu  dalam ketenagakerjaan. Yang mana, jelas hal tersebut dalam kasus dan penelitian lain tidak dapat tercapai  karena  adanya  hambatan  pendidikan  dan  sosial-budaya  sebagaimana  yang  telah
Chains,  Economic  Upgrading  and  Gender  in  the  Call  Center  Industry,” Global  Value  Chains,  Economic  Upgrading and Gender:  Case  Studies  of  the  Horticulture,  Tourism,  and  Call  Center  Industries ,  2013;  World  Bank  and  World  Trade Organization, “Women Trade Role Trade Promot. Gend. Equal.”)
33 Norma  sosial-budaya  yang  kaku  menjadi  penghambat  bagi  perempuan  untuk  menikmati  keuntungan  dari perdagangan.  Pertama,  karena  sudah  terbebani  oleh  urusan  rumah  tangga,  perempuan  tidak  bisa  memiliki  waktu  untuk bekerja  atau  mendirikan  usaha  terutama  ketika  mereka  harus  mengurusi  anak  dan  suami.    Kedua,  dalam  dunia  kerja, Perempuan juga kerap kali mendapatkan diskriminasi. Karena dianggap memiliki tanggung jawab ganda untuk pekerjaan dan  keluarga,  sering  kali  perempuan  dianggap  oleh  pengusaha  sebagai  kurang  dapat  diandalkan  pada  pekerjaan  mereka dibandingkan dengan laki-laki. Di masa sekarang, Perusahaan cenderung menuntut jam kerja yang tinggi, dan keharusan untuk melakukan perjalanan bisnis ke luar kota, yang mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan,  karena tanggung jawab  ganda  yang  dipegang.  Sehingga,  karena  itu,  Pengusaha  cenderung  enggan  mempekerjakan  perempuan.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  matullevich,  yang  menganalisis  alokasi  waktu  tiap  gender  dalam  19  Negara  yang  berbeda menunjukan bahwa rata-rata wanita pada umumnya menghabiskan waktu paling banyak dalam mengurus pekerjaan rumah tangga,  dibandingkan  dalam  aktivitas  pekerjaan,  dibandingkan  pria.  Bahkan  ketika  sama-sama  bekerja,  wanita  tetap memiliki  porsi  waktu  yang  cukup  signifikan  dalam  mengurus  rumah  tangga.(Eliana  Rubiano-Matulevich  and  Mariana Viollaz, “Gender Differences in Time Use: Allocating Time between the Market and the Household,” Gender Differences in  Time  Use:  Allocating  Time  between  the  Market  and  the  Household ,  no.  August  (2019),  https://doi.org/10.1596/1813- 9450-8981;  Özlem  Araci,  “Progress  of  Countries  in  Work  Life  Balance:  A  Comparative  Perspective,” Dumlupınar Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Dergisi 64  (2020):  1–18,  http://dergipark.gov.tr/dpusbe;  World  Bank  and  World  Trade Organization, “Women Trade Role Trade Promot. Gend. Equal.”)
34 J Klugman, “The 2030 Agenda and the Potential Contribution of Trade to Gender Equality,” Global Economic Governance ,  no.  September  (2016),  https://www.tralac.org/images/docs/10610/the-2030-agenda-and-the-potential- contribution-of-trade-to-gender-equality-ictsd-september-2016.pdf.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
dijelaskan  diatas.  Maka  dari  itu  perlindungan  hukum  yang  relevan  adalah  yang  diarahkan untuk  mengeliminasi  hambatan  tersebut,  agar  memberikan  peluang  bagi  perempuan  untuk berpartisipasi dalam ekonomi, sehingga menikmati keuntungan yang setara dengan laki-laki dari perdagangan/berlakunya suatu FTA.
Selaku  Negara  yang  terikat  dengan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,  Indonesia  diwajibkan  untuk  mengeliminasi  hambatan pendidikan  ( Article  10  &  14  paragraph  (2)  d CEDAW)  dan  hambatan  sosial  budaya ( Article 5 CEDAW) yang menghambat peran perempuan untuk berkembang secara finansial dan  mendapatkan  keuntungan  yang  setara  dari  perdagangan  bebas  atau  disahkannya  suatu FTA, termasuk IE-CEPA.
Untuk  memastikan  hak-hak  ini  terlaksana  sepenuhnya,  Indonesia  telah  meluncurkan program  wajib  belajar  12  Tahun  yang  berlaku  untuk  semua  warga  Indonesia  tanpa terkecuali,  termasuk  bagi  perempuan.  Negara  juga  telah  mengupayakan    bantuan  bagi pelajar  putra/putri  yang  dari  keluarga  berpenghasilan  rendah  atau  rentan  untuk  membiayai pendidikan  mereka  melalui  Program  Indonesia  Pintar,  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Hibah mencakup uang tunai, peningkatan  akses,  dan  kesempatan  pendidikan.  Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk memberikan  anak-anak  berusia  antara  enam  dan  dua  puluh  satu  tahun  akses  yang  lebih besar  terhadap  layanan  pendidikan  sampai  mereka  menyelesaikan  unit  sekolah  menengah. Hal  ini  dilakukan  dengan  menerapkan  pendidikan  menengah  universal  dan  wajib  belajar. Sementara  itu,  program  ini  berupaya  untuk  memberikan  bekal  kepada  pelajar  Indonesia yang  kurang  mampu  secara  finansial  lebih  banyak  akses  dan  kesempatan  belajar  di pendidikan tinggi. Program ini berlaku secara non-diskriminatif, tanpa memandang gender, yang  artinya  dapat  diakses  juga  oleh  pelajar  putri  atau  mahasiswi,  selama  memenuhi ketentuan yang berlaku.  Untuk menurunkan angka pernikahan usia dini, guna memastikan bahwa perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, minimal selama 12 tahun atau sampai pada jenjang pendidikan menengah, negara juga telah menambah minimal usia pernikahan  bagi  perempuan,  yang  pada  mulanya  minimal  16  tahun,  diubah  menjadi  19 tahun,  melalui  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. 35 Dengan,  ketentuan  hukum  diatas, perempuan  memiliki  akses  yang  setara  dengan  laki-laki  terhadap  pendidikan,  sehingga seharusnya tidak ada yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, kecuali memang didasari oleh hambatan sosial budaya.
Untuk  menangkal  hambatan  sosial  budaya,  negara  menerapkan  larangan  pemecatan atas status nikah atau kehamilan, yang telah diatur lebih lanjut  dalam Pasal 80 Perppu Cipta Kerja  yang  mengubah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  ayat  (1)  huruf  d  &  e  yang
35 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Indonesia’ s Eighth Periodic CEDAW Report,” 2019.

## Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia
Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
melarang  pengusaha  memecat  pekerjanya  karena  alasan  seperti  perkawinan,  hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui seorang anak. 36 Sementara itu, mengenai penyediaan pelayanan  sosial  yang  dibutuhkan  untuk  memungkinkan  para  ibu  untuk  menggabungkan kewajiban-kewajiban  dalam  rumah  tangga  dengan  tanggung  jawab  pekerjaan,  telah direalisasikan  pula  oleh  pemerintah  melalui  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang  Responsif  Gender  dan  Peduli  Anak  di  Tempat  Kerja.  Aturan  tersebut  menegaskan bahwa dengan menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik organisasi publik maupun komersial dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan menyediakan ruang kerja yang diantaranya adalah: a. ruang Asi; b. ruang penitipan anak/day  care  center;  c.  fasilitas  pelayanan  kesehatan;  d.  sarana  kerja  lainnya  yang menunjang. 37 Kemudian  Pada  Pasal  4  dari  Permen  tersebut  ditegaskan  bahwa  lembaga pemerintah  dan  sektor  swasta  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  mereka semua  terkhusus  pada:  a)  perempuan  yang  sudah  menikah  dan  masih  dalam  usia reproduktif; b) perempuan yang masih dalam masa menyusui; c) memiliki anak usia balita. Akan ada waktu yang diberikan pada hari kerja bagi para ibu  untuk memberi bayi mereka ASI  saja. 38 Perempuan  yang  sudah  memiliki  anak  masih  dapat  bekerja  dan  meraih keuntungan  setara  dengan  laki-laki  dalam  perdagangan  bebas  berkat  perlindungan  hukum yang  mempermudah  peran  ganda  mereka  sebagai  pekerja  dan  ibu,  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  menteri  tersebut.  Ini  menjadi  senjata  ampuh  untuk  mengatasi  hambatan sosial  budaya  yang  memandang  bahwa  perempuan  seharusnya  tidak  bekerja  setelah menikah atau memiliki anak. Dengan infrastruktur yang disokong oleh negara seperti yang tercantum di atas, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin.
IE-CEPA  sendiri  tidak  terdapat  klausula  yang  secara  spesifik  memuat  mengenai ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  perempuan  dari  potensi ancaman  perdagangan  bebas,  atau  ketimpangan  gender.  Namun,  terdapat  pengaturan  yang secara tidak langsung mampu memberikan benefit bagi perempuan untuk memanfaatkan IE- CEPA dan Memberikan peluang lebih untuk terlibat dalam perdagangan bebas. Dapat kita lihat  dalam  IE-CEPA,  terdapat  klausa  yang  mengharuskan  Indonesia  untuk  melakukan Kerjasama  utamanya  terhadap  pengembangan  SME  atau small  medium  enterprise .  Di Indonesia, jenis usaha ini sering kita kenal dengan istilah usaha kecil menengah atau UKM. Merujuk  pada  huruf  i  IE-CEPA  diatur  bahwa  para  pihak  dalam  Perjanjian  FTA  ini (termasuk  indonesia)  berjanji  untuk  melakukan  kerjasama  dan  mengadakan  program capacity  building yang  mencakup  setiap  bidang  yang  secara  bersama-sama  diidentifikasi oleh  para  pihak  yang  dapat  meningkatkan  kapasitas  Indonesia  untuk  memanfaatkan
36 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
37 Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja.
38 Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja.
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
peningkatan perdagangan dan investasi internasional, termasuk pada bidang pengembangan small-medium  size  enterprise (SME)  atau  UKM. 39 Sebagaimana  yang  kita  tahu,  mayoritas pemilik  usaha  berbentuk  SME  atau  UKM  diisi  oleh  perempuan.  Klaim  ini  didukung  oleh data  dari  Badan  Pusat  Statistik  yang  menunjukan  bahwa  sebanyak  64,5  persen  dari  total UMKM yang ada di Indonesia, dikelola oleh kaum perempuan. 40 Bukti Implementasi janji diatas  dapat  kita  lihat  setelah  IE-CEPA  disahkan,  Indonesia  dan  Swiss  (sebagai  salah  satu Negara  EFTA)  melalui  kerangka Switzerland’s  Economic  Cooperation  and  Development Program  with  Indonesia  2021–2024 ,  membentuk  program  kerjasama  guna  mendorong kesetaraan  gender.  Sebagai  perwakilan  dari  Switzerland  untuk  pengimplementasian program  ini, State  Secretariat  for  Economic  Affairs (selanjutnya  disebut  sebagai  SECO) telah bekerja sama dalam bidang UKM untuk mendorong kesetaraan gender dengan fokus untuk  meningkatkan  peran  usaha  yang  dimiliki  perempuan,  sehingga  bisa  memanfaatkan FTA  yang  ada.  SECO  mendorong  kesetaraan  gender  dengan  pemberdayaan  perempuan melalui  SME  dengan  menyediakan  akses  keuangan,  memberikan  pelatihan  serta keterampilan, penyusunan anggaran responsif gender, dan mempermudah akses ke layanan publik. 41
Walaupun  telah  behasil  dalam  menciptakan  jutaan  lapangan  kerja,  dan  berkontribusi pada  pertumbuhan  PDB,  SME  yang  mayoritas  dikelola  oleh  perempuan  sebenarnya seringkali  mendapatkan  hambatan  dari  segi  finansial.  Mengakui  pentingnya  SME,  SECO akan  terus  memberikan  dukungan  untuk  mengurangi  hambatan  finansial  bagi  SME  dan memfasilitasi akses keuangan. Fasilitasi akses keuangan tersebut akan menempatkan fokus secara  khusus  untuk  mendorong  kewirausahaan  perempuan.  Sebagai  bukti  nyata  dari program  ini,  SECO  telah  menurunkan  anggaran  sebesar  65  Juta  Swiss  Franc  yang  apabila dirupiahkan  sebesar  Rp.  1.175.614.700.000,-  (1  triliun).  Program  ini  juga  akan  membantu SME untuk memperoleh akses pasar yang non-diskriminatif dan ditingkatkan untuk barang dan  jasa.  SECO  juga  akan  membantu  meningkatkan  daya  saing  dengan  meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Hal ini akan dilakukan melalui revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan  sebagai  langkah  kritis  menuju  pengembangan  tenaga  kerja  yang  lebih  terampil dan mampu memenuhi persyaratan pasar lintas sektor, yang jelas akan meningkatkan daya saing  lulusan,  termasuk  perempuan.  Revitalisasi  ini  akan  berfokus  pada  perbaikan  sistem VET  ( Vocation  Educational  Training )  di  Indonesia,  dan  peningkatan  peran  perempuan dalam pengembangan keterampilan melalui sistem tersebut. 42
Sementara  itu,  bantuan  keuangan  dari  SECO  akan  berguna  dalam  mendobrak hambatan ekspor bagi  pengusaha perempuan. Hambatan ini dapat  kita lihat  dari penelitian
39 Pasal 9.5 ayat (1) huruf i Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement.
40 Nur Hidayah, Angelica Caroline, and Kevin Karunia Bakti, “Pembekalan Kesuksesan Wirausaha Wanita Pada Ukm  Kerajinan  Di  Serang,” Prima :  Portal  Riset  Dan  Inovasi  Pengabdian  Masyarakat 1,  no.  4  (2022):  43–52, https://doi.org/10.55047/prima.v1i3.191.
41 SECO, “Cooperation
Programme
2021-2024,”
2021, https://www.seco- cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/laender/ghana.html.
42 SECO.
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
oleh  Klugman  yang  menunjukan  bahwa  bisnis  yang  dimiliki  perempuan  kurang  terlibat dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, karena ukurannya yang lebih kecil, hambatan budaya dan regulasi, akses terbatas terhadap modal (keuangan dan tanah), dan  akses  yang  lebih  terbatas  terhadap  informasi  dan  jaringan,  serta  kurangnya  wawasan terkait  regulasi  ekspor.  Studi  ini  menemukan  bahwa  di  antara  bisnis  yang  terlibat  dalam perdagangan, hanya 15 persen dari perusahaan ekspor dipimpin (dimiliki dan/atau dikelola) oleh  pengusaha  perempuan.  Dari  sini  dapat  kita  identifikasi  suatu  ketimpangan  gender. 43 Adanya  bantuan  insentif  keuangan  seperti  diatas,  maka  hal  ini  memberikan  peluang  bagi pengusaha  perempuan  yang  semula  terhambat  untuk  ekspor  karena  faktor  keuangan, sekarang  menjadi  dipermudah  untuk  ekspor  karena  bantuan  akses  kapital  dari  SECO. Sehingga,  dengan  begitu,  pengusaha  perempuan  sekarang  dapat  bersaing  bersama  dengan pengusaha  laki-laki  dengan  setara  dalam  kancah  perdagangan  internasional,  dan  dengan demikian  tercapailah  kesataraan  gender,  dalam  konteks  IE-CEPA.  Walaupun  demikian, sejatinya belum terdapat informasi lebih lanjut atau penelitian empiris mengenai efektivitas program  ini  dalam  mendorong  kesetaraan  gender.  Sehingga  belum  dapat  disimpulkan bahwa perlindungan ini sudah ideal atau belum.

## 4. PENUTUP
Indonesia  telah  memiliki  bentuk  perlindungan  hukum  dalam  melindungi  lingkungan serta  menjamin  kesetaraan  gender,  dalam  konteks  FTA  IE-CEPA.  Adapun  bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap lingkungan dapat dilihat dalam mekanisme ISPO yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Dalam perjanjian IE-CEPA, terdapat  pada  Pasal  8.3  ayat  (1)  &  (2)  IE-CEPA.  Sementara,  terkait  dengan  kesetaraan gender,  secara  umum,  Indonesia  telah  menerapkan  perlindungan  hukum  melalui  berbagai peraturan  nasional  serta  keanggotaannya  dalam  CEDAW.  Dalam  IE-CEPA,  perlindungan hukum  terhadap  kesetaraan  gender  melalui  mekanisme  yang    secara  tidak  langsung memberikan  peluang  bagi  perempuan  untuk  lebih  berpartisipasi  dan  memanfaatkan  IE- CEPA,  melalui  atribusi  kewajiban  pada  Indonesia  untuk  bekerja  sama  dengan  negara- negara  EFTA  (Islandia,  Norwegia,  Swiss,  dan  Liechtenstein)  dalam  pengembangan small medium-sized  enterprise (SME)  atau  usaha  kecil  menengah  (UKM),  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 9.5 ayat (1) IE-CEPA, yang kemudian telah diimplementasi lebih lanjut melalui Indonesia-Swiss  Development  Cooperation Programme  2021-2024.  Walaupun demikian, perlindungan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan belum efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, Ghada. “Global Value Chains, Economic Upgrading and Gender in the Call Center Industry.” Global  Value  Chains,  Economic  Upgrading  and  Gender:  Case  Studies  of the Horticulture, Tourism, and Call Center Industries , 2013.
Ansari,  Mohd  Arshad,  and  N.A.  Khan.  “Decomposing  the  Trade-Environment  Nexus  for
43 Klugman, “The 2030 Agenda and the Potential Contribution of Trade to Gender Equality.”
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
High Income, Upper and Lower Middle Income Countries: What Do the Composition, Scale,  and  Technique  Effect  Indicate?” Ecological  Indicators 121,  no.  May  2020 (February 2021): 107122. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107122. Araci, Özlem. “Progress of Countries in Work Life Balance: A Comparative Perspective.”
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 64 (2020): 1–18. http://dergipark.gov.tr/dpusbe.
Arifin,  Bondi,  and  Dhani  Setyawan.  “How  Palm  Oil  Industry  Is  Having  a  Devastating Impact  on  Indonesia’s  Health,  Rainforests,  and  Labor  Market.” Internaational Journal  of  Environmental  Science  and  Technology 19,  no.  12  (2022):  11775–88. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13762-022-03923-4.
Austin,  Kemen  G.,  Amanda  Schwantes,  Yaofeng  Gu,  and  Prasad  S.  Kasibhatla.  “What Causes  Deforestation  in  Indonesia?” Environmental  Research  Letters 14,  no.  2 (2019). https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db.
Azhara, Melisa Ayu, and Siti Ruhama Mardhatillah. “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang/Perppu Cipta  Kerja.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 30,  no.  2  (2023):  256–76. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2.
Batrisyia,  Briana,  and  Imam  Haryanto.  “Analisis  Regulasi  Pada  Tanaman  Transgenik Dalam  Perlindungan  Varietas  Tanaman  Bagi  Pemulia  Tanaman.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 3 (2023): 931–42.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7433.
Cali,  Massimiliano,  Maryla  Maliszewska,  Zoryana  Olekseyuk,  and  Israel  Osorio-Rodarte.
“Economic  and  Distributional  Impacts  of  Free  Trade  Agreements:  The  Case  of Indonesia.” Economic  and  Distributional  Impacts  of  Free  Trade  Agreements:  The Case of Indonesia , no. March (2019). https://doi.org/10.1596/1813-9450-9021. Cerra, Valerie. “Trade and Inclusive Growth.” IMF Working Papers 2021, no. 074 (March 2021): 1. https://doi.org/10.5089/9781513572734.001.
Christiawan,  Rio.  “Implementasi  Green  Growth  Economic  Pada  Industri  Kelapa  Sawit Melalui  Sertifikasi  ISPO.” Mulawarman  Law  Review 5,  no.  1  (2020):  47–60. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.323.
Croes,  Robertico,  Jorge  Ridderstaat,  Monika  Bąk,  and  Piotr  Zientara.  “Tourism Specialization,  Economic  Growth,  Human  Development  and  Transition  Economies: The  Case  of  Poland.” Tourism  Management 82,  no.  January  2020  (2021). https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181.
Dadi.  “Oil  Palm Plantation Expansion :  An Overview of Social  and Ecological  Impacts  in
Indonesia.” BIRCI-Journal 4(3) (2021): 6550–62.
https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2469.
Fauzi,  Ahmad  Fadli.  “Peran  Word  Trade  Organization  (Wto)  Dalam  Perlindungan Lingkungan  Di  Era  Liberalisasi  Perdagangan.” Crepido 5,  no.  1  (2023):  93–103. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.93-103.
Fitri,  Anggi  Rachma  Zakia,  and  Heru  Sugiyono.  “Strategi  Penanganan  Pekerja  Migran Indonesia  Yang  Bekerja  Tidak  Sesuai  Dengan  Kontrak  Kerja.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 3 (2023): 972–87.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568.
Flaurensia  Tololiu.  “Kerjasama  Indonesia  -  EFTA  Comprehensive  Economic  Partnership Agreement  (IE-CEPA)  Sebagai  Pendorong  Perbaikan  Ekonomi  Indonesia  Tahun
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
2020-2021.” Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022.
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26828.
Greenstone, Michael, and Qing Fan. “Indonesia’s Worsening Air Quality and Its Impact on Life Expectancy.” Air Quality Life Index , no. March (2019): 1–10.
Gupta,  Rakshit,  Shastri  Arnav,  and  Laukik  Jadhav.  “Conflicts  between  Environment  and Free  Trade.” International  Journal  Of  Law  Management  &  Humanities 4,  no.  4 (2021): 3733–41. https://doi.org/https://doij.org/10.10000/IJLMH.111786.
Guswara,  Arrafi  Bima,  and  Ali  Imran  Nasution.  “Dinamika  Konstitusionalitas  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  Dan  54/PUU-XXI/2023.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023): 1052–72. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844.
Hadi,  Syaiful,  Djaimi  Bakce,  Didi  Muwardi,  Jum  Yusri,  and  Fanny  Septya.  “Strategi Percepatan  Sertifikasi  ISPO  Di  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Swadaya.” Analisis Kebijakan Pertanian 21, no. 1 (2023): 21–42.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42.
“Hasil Wawancara Dengan Narasumber, Bapak Arianto Christian Hartono, SE, MA, Ph.D Selaku  Kepala  Subdirektorat  Kerjasama  Ekonomi  Internasional,  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional,” n.d.
Hidayah,  Nur,  Angelica  Caroline,  and  Kevin  Karunia  Bakti.  “Pembekalan  Kesuksesan Wirausaha Wanita Pada Ukm Kerajinan Di Serang.” Prima : Portal Riset Dan Inovasi
Pengabdian Masyarakat 1, no. 4 (2022): 43–52.
https://doi.org/10.55047/prima.v1i3.191.
Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (n.d.).
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  “Indonesia’  s  Eighth Periodic CEDAW Report,” 2019.
Klugman,  J.  “The  2030  Agenda  and  the  Potential  Contribution  of  Trade  to  Gender Equality.” Global Economic
Governance , no. September (2016). https://www.tralac.org/images/docs/10610/the-2030-agenda-and-the-potential- contribution-of-trade-to-gender-equality-ictsd-september-2016.pdf.
Lam, Wan Yee, Michal Kulak, Sarah Sim, Henry King, Mark A.J. Huijbregts, and Rebecca Chaplin-Kramer.  “Greenhouse  Gas  Footprints  of  Palm  Oil  Production  in  Indonesia over  Space  and  Time.” Science  of  the  Total  Environment 688  (2019):  827–37. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.377.
Meijaard, Erik, Thomas M. Brooks, Kimberly M. Carlson, Eleanor M. Slade, John Garcia- Ulloa, David L.A. Gaveau, Janice Ser Huay Lee, et al. “The Environmental Impacts of  Palm  Oil  in  Context.” Nature  Plants 6,  no.  12  (2020):  1418–26. https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w.
Muhammad,  Rafli  Fadilah,  and  Rianda  Dirkareshza.  “Legalitas  Penerapan  Central  Bank Digital Currency ( CBDC ) Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 913–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370.
Muslimah,  Siti,  and  Emmy  Latifah.  “Perdagangan  Internasional  Dan  Perlindungan Lingkungan  Hidup:  Sebuah  ‘Trade-Off’  Pada  Sistem  Wto  Yang  Memerlukan Penyelesaian.” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 6,  no.  2  (2022):  273–94. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689.
Nuraeni,  Yeni,  and  Ivan  Lilin  Suryono.  “Analisis  Kesetaraan  Gender  Dalam  Bidang Ketenagakerjaan  Di  Indonesia.” Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 20,  no.  1
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
(2021): 68–79. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134.
Paryadi, Deky. “Analisis Dampak Dan Strategi Untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia Dalam  Menghadapi  Indonesia  EFTA  Comprehensive  Economic  Partnership Agreement  (IE  CEPA).” Jurnal  Ekonomi  Indonesia 9,  no.  2  (2020):  151–64. https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.25.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di  Tempat Kerja (n.d.).
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (n.d.).
“Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Cipta Kerja,” n.d.
Perpres  Nomor  44  Tahun  2020  tentang  Sistem  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  sawit Berkelanjutan Indonesia (n.d.).
Petrenko,  Chelsea,  Julia  Paltseva,  and  Stephanie  Searle.  “Ecological  Impacts  of  Palm  Oil Expansion in Indonesia | International Council on Clean Transportation.” Washington (US): International Council on Clean Transportation. , no. July (2016): 1–21. Porter, Gareth. “Trade Competition and Pollution Standards: ‘Race to the Bottom’ or ‘Stuck at the Bottom’?” Journal of Environment and Development 8, no. 2 (1999): 133–51. https://doi.org/10.1177/107049659900800203.
Qaim,  Matin,  Kibrom  T.  Sibhatu,  Hermanto  Siregar,  and  Ingo  Grass.  “Environmental, Economic,  and  Social  Consequences  of  the  Oil  Palm  Boom.” Annual  Review  of Resource  Economics 12  (2020):  321–44.  https://doi.org/10.1146/annurev-resource- 110119-024922.
Rompas,  Benadito,  and  Tri  Hayati.  “Implikasi  Kebijakan  Sektor  Hilir  Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 177–91. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908.
Rubiano-Matulevich,  Eliana,  and  Mariana  Viollaz.  “Gender  Differences  in  Time  Use: Allocating Time between the Market and the Household.” Gender Differences in Time Use:  Allocating  Time  between  the  Market  and  the  Household ,  no.  August  (2019). https://doi.org/10.1596/1813-9450-8981.
SECO.  “Cooperation  Programme  2021  –  2024,”  2021.  https://www.seco- cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/laender/ghana.html.
Shigetomi, Yosuke, Yuichi Ishimura, and Yuki Yamamoto. “Trends in Global Dependency on the Indonesian Palm Oil and Resultant Environmental Impacts.” Scientific Reports 10, no. 1 (2020): 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77458-4.
Siagian,  Abdhy  Walid,  Habib  Ferian  Fajar,  and  Rozin  Falih  Alify.  “Sustainable Development  Goals:  Polemic  Study  of  Analysis  of  Environmental  Impacts  After Perppu Cipta Kerja.” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 3, no. 2 (2023): 255–74. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67091.
“Siaran  Pers  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  (Siaran Pers HM.4.6/301/Set.M.Ekon.3/08/2023)No Title.” n.d.
Siswanto,  Carissa  Amanda,  Wishnu  Kurniawan,  and  Dita  Birahayu.  “Indonesia’s Participation  In  IE-CEPA:  An  Obligation  or  Policy?” Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure 23, no. 2 (2023): 255. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.255-272.
World  Bank  and  World  Trade  Organization.  “Women  and  Trade:  The  Role  of  Trade  in
Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Mohammad Al’rainier Geraldine, Diani Sadiawati
e-ISSN: 2621-4105
Promoting  Gender  Equality.” Women  and  Trade:  The  Role  of  Trade  in  Promoting Gender Equality , 2020. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1541-6. Wulandari,  Brigitta.  “Sustainable  Development  Goals  Dalam  Upaya  Penguatan Pembangunan  Kelapa  Sawit  Indonesia  Melalui  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil.” Universitas Jember, 2021.