## REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DALAM MENDUKUNG PROGRAM REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SUMBAWA

## LAND REDISTRIBUTION OF THE OBJECT LANDREFORM IN SUPPORT PROGRAM REFORMA AGRARIAAGRARIAN REFORM PROGRAMME IN THE DISTRICT SUMBAWA

## Sapriadi
BPN Kabupaten Lombok Barat Email : sapriadi.bpn@yahoo.com
Naskah diterima : 05/06/2015; direvisi : 25/07/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
This study aimed is to analyze the State Land Redistribution of land reform places in Sumbawa. Legal issues that arose in this research are How will is the regulation of  landreform in Indonesia in accordance with the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 and Law No. 56 Year 1960 jo Government Regulation No. 224 of 1961, whether the Act is still relevant implemented and how its implementation in the field today. This study is a normative legal empirical research based on the consideration that it originated from the analysis of the implementation of the redistribution of land by the Government (BPN) in Sumbawa where land reform is made the object belongs to the people themselves who ruled for a long time and worked hereditary. The approaches used are statue approach of legislation, conceptual approaches, analytical approach and the approach sociological approach. The legal materials Data analysed with techniques and legal materials in a systematic way in which the data that have been collected are then analysed by qualitatively descriptive way to explain, describe, and analysed existing data on the implementation of land redistribution and land reform object associated with the study of literature that consists of data in the form of documents that have been collected. Based on the results of this study concluded, that the setting of land reform in Indonesia is quite adequate, but the implementation of the program turned out to be having some problems. Basically these obstacles are political, especially relating to the situation of political life, as it also in the New Order era a change- oriented development strategy on growth development. In this case even though the provisions of the land reform is still valid but the implementation has not correspond to the actual desired, besides the vague legal norms in interpreting the regulations implementing land redistribution of object land reform because the mechanisms and procedures in defining lands  made the object of reform is not appropriate with Government Regulation Number 224 in 1961. Thus the object of state land redistribution reform in Sumbawa ineffective in practice. practice ineffectively
Keywords: Land reform is land for farmers.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform di Kabupaten Sumbawa. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi : Bagaimana pengaturan landreform di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, apakah Undang-Undang ini masih relevan dilaksanakan dan bagaimana implementasinya di lapangan saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris berdasarkan pertimbangan  bahwa penelitian ini berawal dari analisis pelaksanaan redistribusi tanah oleh Pemerintah (BPN) di Kabupaten Sumbawa dimana tanah yang dijadikan obyek landreform adalah milik masyarakat sendiri yang dikuasai sejak lama dan dikerjakan secara turun menurun.
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan sosilogis. Tehnik analisa data  dan bahan hukum dengan cara sistematis dimana data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisa data yang ada tentang pelaksanaan redistribusi atas tanah obyek landreform  dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yaitu terdiri dari data yang berupa dokumen yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Pengaturan Landreform di Indonesia cukup memadai, akan tetapi dalam implementasinya ternyata program tersebut mengalami beberapa kendala. Pada dasarnya kendala tersebut adalah bersifat politis, terutama berkaitan dengan situasi kehidupan politik, di samping itu juga pada era orde baru  adanya perubahan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan pembangunan. Dalam hal  ini meskipun ketentuan landreform masih tetap berlaku akan tetapi dalam implementasinya belum sesuai dengan yang sesungguhnya dikehendaki, di samping itu adanya norma hukum yang kabur dalam menafsirkan peraturan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform karena mekanisme dan prosedur dalam menetapkan tanah-tanah yang dijadikan obyek landreform tidak sesuai dengan PP 224 tahun 1961. Dengan demikian redistribusi tanah negara obyek landreform di Kabupaten Sumbawa tidak efektif dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci : Landreform adalah tanah untuk para petani.

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan rakyat Indonesia masih sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani, saat ini tanah su- dah menjadi kebutuhan dasar bagi semua masyarakat Indonesia, tanah juga sudah di- anggap sebagai bahan komoditas yang pal- ing utama.
Tanah merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan merupakan sumber penghidupan ma- nusia. Tanah dan manusia tidak dapat dip- isahkan. Hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang  bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup.
Fungsi lain dari tanah adalah merupakan sumber status yang penting untuk menun- jukkan “keberadaan” seseorang. Sebagai simbol status orang selalu menginginkan tanah yang luas, bidang tanah yang lebih banyak dan terletak di kawasan strategis. Tanah sebagai simbol status merupakan salah satu motif pendorong orang untuk menguasai tanah.
Akibat tanah sebagai komoditas maka ada pemaksaan oleh pemerintah dalam ben-
tuk perampasan tanah dengan cara mengel- uarkan segala bentuk peraturan perundang- undangan yang sama sekali tidak memihak kepada petani pemilik tanah, yang murni penghasilannya dari tanah yang dikerjakan dan dikuasai dengan luasan yang hanya cukup untuk memenuhi kehidupannya se- hari-hari.
Tanah bagi bangsa Indonesia mempun- yai kedudukan yang sangat penting sehing- ga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong.
Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia 1945, bahwa :
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- sebesar kemakmuran rakyat.” 1
Ketentuan ini bersifat imperatif 2 , karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkan- dung didalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu dipergunakan un-
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.
2 Tim  Prima  Pena,  Kamus  Lengkap  Bahasan Indo- nesia,  Gitamedia Press, hlm. 299
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
tuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan meru- pakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti ini- lah maka pemerintah untuk segera menata struktur agraria melalui kebijakan perun- dang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.
Kaitannya dengan kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut maka di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan juga pada pas- al-pasal yang menjadi dasar pelaksanaan landreform di Indonesia ialah :
1.  Dalam pasal 7 UUPA yaitu :
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan pengua- saan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan”. 3
2.  Dalam pasal 10 UUPA disebutkan bahwa:
a. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
b.  Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Him- punan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, 1986, hlm. 7.
c.  Pengecualian terhadap atas asas terse- but pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.” 4

## 3.  Pasal 17 UUPA menyebutkan bahwa :
“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan di- maksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.” 5
Keempat pasal di atas adalah menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan yang dikenal dengan sebutan “landreform” atau “agrar- ian reform” 6 yaitu, bahwa  “Tanah pertani- an harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.
Agar semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan juga ketentuan tentang ba- tas minimum luas tanah yang harus dimil- iki oleh petani, supaya mendapatkan peng- hasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.
Disamping batas minimum juga agar di- batasi batas maksimum luas tanah yang bo- leh dipunyai dengan hak milik, agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan- golongan tertentu. Dalam hubungan ini, juga memuat suatu asas yeng penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenan- kan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum.
Karena itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian saat   ini  dan   saat yang  akan  datang  perlu  dibuka  adanya
4 Ibid, hlm.7.
5 Ibid, hlm. 10.
6 Konsorsium Pembaruan Agraria, C, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di In- donesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1997, hlm. 3.
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............ penggunaan tanah pertanian oleh orang- orang yang bukan pemiliknya, seperti sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya demi mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh yang mampu (pasal 24, 41 dan 53 UUPA). Dalam hal ini tidak boleh  diserahkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar “freefight”, akan tetapi pemerin- tah memberi ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan mencegah cara-cara pemerasan (Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960).
Sebagai sumber tertib hukum UUPA merupakan undang-undang pertanahan na- sional memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingat akan sifatnya se- bagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas-asas serta soal-soal garis be- sarnya saja dari agrarian reform yang me- liputi perombakan struktur hukum tanah Indonesia serta pembangunan hukum ta- nah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan landreform yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hu- kum serta persyaratan-persyaratan dalam penguasaan tanah.
Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yaitu Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang bertujuan untuk mengadakan pena- taan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khu- susnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan un- tuk mengembangkan diri mencapai kemak- muran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pan- casila.
Landreform merupakan salah satu sa- rana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. 7
Tujuan ekonomis yang akan dicapai adalah memperbaiki keadaan sosial eko- nomi rakyat dengan memperkuat hak mi- lik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian untuk memper- tinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
Sedangkan tujuan politis tersebut adalah mengakhiri sistem tuan tanah (tanah par- tikelir) dan mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) serta mengadakan pembagian yang adil atas sum- ber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil.
Adapun tujuan mental psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepas- tian hak mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemi- lik tanah dengan penggarap.
Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan Landre- form dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian ta- nah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani peng- garap yang telah memenuhi syarat keten- tuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil
7 Sulaeman, Redistribusi Tanah Objek Landreform dan permasalahannnya, Jurnal Ilmiah Badan Pertana- han, 1993, hlm. 1-2.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 364~381
dan merata atas sumber penghidupan raky- at tani berupa tanah, sehingga dengan pem- bagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk memberikan akses kepemi- likan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Namun dalam realitasnya permasalahan pertana- han terus berkembang mengikuti perkem- bangan yang terjadi dalam masyarakat. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing- masing sektor.
Keberadaan tanah tidak bertambah, se- dangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan 8 . Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertana- han merupakan permasalahan yang lintas sektoral 9 .
Maka berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk dikaji baik secara das sollen maupun das sein (law in book mau- pun law in action) pelaksanaan redistribusi tanah yang telah dilakukan di Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah :
Pertama, terjadinya ketidak sesuaian an- tara cita dan tujuan peraturan perundang- undangan (das sollen) dengan kenyataan/ pelaksanaan (das sein) terkait dengan pelak- sanaan redistribusi tanah negara obyek lan- dreform dalam mendukung program refor- ma agraria di Kabupaten Sumbawa.
Kedua, Tanah-tanah yang diredistribusi- kan dalam program reforma agraria adalah
8 Jhon Salihendo, Manusia, Tanah Hak, dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 10.
9 Lutfi Ibrahim Nasoetion, Rethingking Land Reform In Indonesia, Bhumi Bakti, Jakarta, 1995. hlm. 38.
merupakan tanah milik/tanah yang dikua- sai masyarakat sejak sebelum belakunya UUPA yang secara turun temurun dikuasai oleh para petani.
Ketiga, Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga institusi yang diberi ke- wenangan untuk melaksanakan program reforma agraria tidak dapat menyediakan tanah sebagaimana yang diatur dalam per- aturan perundang-undangan yang berlaku.
Fokus tulisan ini akan membahas tentang Pengaturan Landreform di Indonesia,Pelaksanaan Redistribusi Ta- nah Negara Obyek Landreform di Kabu- paten Sumbawa, dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Obyek Landre- form Dalam Mendukung Program Refor- ma Agraria di  Kabupaten Sumbawa.

## PEMBAHASAN

## a. Pengertian Landreform
Landreform adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan–perubahan dalam struktur pertanahan. Asas itu adalah bahwa : tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemi- liknya sendiri.
Landreform bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah lama ke arah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Perombakan mengenai pemilikan dan pen- guasaan atas tanah secara berencana serta berbagai hubungan-hubungan yang berke- naan dengan penguasaan atas tanah.
Menurut landasan konstitusional sehu- bungan dengan pengaturan landreform di
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............
Indonesia dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Agraria dituangkan dalam per- aturan hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari makna yang ter- kandung dalam pasal 33 ayat (3) UUDN- RI 1945. Disini Negara menjadikan dasar kebijakan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) berupa tanah, dimana Negara berkewajiban untuk :
1.  Bahwa segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat didalamnya (Kekayaan alam), harus secara nyata me- ningkatkan kemakmuran dan kesejahter- aan masyarakat.
2.  Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung oleh rakyat.
3. Mencegah agar rakyat tidak kehilangan atau kesempatan hak atas bumi, air dan isinya.
4.  Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.
Kewenangan hak menguasai oleh Nega- ra dipegang oleh pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada pemerintah daerah (daerah swatan- tra ). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4) UUPA, yaitu :
“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikua- sakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak ber- tentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.” 10
Ketentuan ini adalah bersangkutan den- gan asas otonomi dan medebewind dalam
10 Op. Cit
penyelenggaraan pemerintah daerah. Den- gan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan pembantuan (medebewind). Segala ses- uatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan tidak bertentangan den- gan kepentingan nasional.
Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong proses pembaruan untuk menciptakan kemakmu- ran di sektor agraria. Pembararuan agraria nasional diperlukan adanya perangkat hu- kum yang dinamis, memiliki kepastian hukum dan beraspek keadilan. Perubahan ini bersifat fundamental karena berkaitan dengan perangkat hukum, konsep maupun isinya seperti yang dinyatakan pada bagian berpendapat :
“bahwa UUPA harus sesuai dengan kepent- ingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.” 11
Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, arah dan kebi- jakan pertanahan didasarkan pada prinsip- prinsip :
1. Pertanahan harus berkonstribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan ke- hidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
3. Pertanahan harus berkonstribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan
11 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 364~381
sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberi- kan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat.
4. Pertanahan harus berkonstribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan ke- hidupan bersama secara harmonis dengan mengatsi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air idak dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik dikemu- dian hari. 12
Pembaruan Agraria mencakup suatu proses berkesinambungan berkenan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka terca- painya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi selu- ruh rakyat Indonesia. Sehingga Reforma Agraria ditujukan untuk :
1. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil.
2.  Mengurangi kemiskinan.
3.  Menciptakan lapangan kerja.
4.  Memperbaiki akses rakyat kepada sumber- sumber ekonomi, terutama tanah.
5. Mengurangi sengketa dan konflik perta- nahan.
6.  Memperbaiki dan menjaga kualitas ling- kungan hidup.
7.  Meningkatkan ketahanan pangan rakyat Indonesia dan ketahanan energi nasional. 13
12 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 68.
13 Ibid, hlm 68.

## A.P. Parlindungan menyatakan bahwa
UUPA tersebut sebagai induk landreform Indonesia. 14
Untuk memperlancar pelaksanaan lan- dreform di atas, maka pihak Badan Pertana- han Nasional (BPN) secara terus menerus melakukan kegiatan-kegiatan seperti :
1.  Mengadakan pendataan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform
2. Mengadakan penelitian terhadap tanah- tanah terlantar
3.  Penetapan bagian tanah yang terkena lan- dreform
4. Melaksanakan penguasaan tanah yang menurut ketentuan hukum jatuh kepada Negara
5.  Pemberian izin menggarap kepada petani terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara
6. Menetapkan urutan-urutan petani yang berhak mendapatkan redistribusi tanah
7.  Mengusulkan redistribusi tanah dan pene- tapan besarnya ganti rugi atas tanah yang terkena objek landreform. 15
Dalam rangka pengaturan landreform di Indonesia maka ada beberapa program yang diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku antara lain :
1. Larangan untuk menguasai tanah perta- nian yang melampaui batas.
2.  Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai.
3.  Redistribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara.
14 A.P. Parlindungan, Landreform Indonesia Suatu Perbandingan, Alumni, Bandung, 1987, hal. 8.
15 Ibid, hlm 43-44.
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............
4.  Pengaturan mengenai pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjin bagi hasil tanah pertanian.
6.  Penetapan batas minimum pemilikan ta- nah pertanian.
7. Larangan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang mengakibatkan pemeca- han pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampaui kecil.
Keleluasan dari program landreform ini menunjukkan bahwa landreform yang di- lakukan di Indonesia adalah landreform dalam arti luas dan bukan sekedar pelaksa- naan redistribusi tanah pertanian saja.
Istilah landreform sering konotasinya pada sikap politik untuk memenangkan massa, sedangkan di negara-negara lain mempergunakan agraria reform dalam arti sempit yang lebih bersifat teknis untuk me- ningkatkan kehidupan para petaninya. 16

## b. Dasar Hukum Pengaturan Landreform
Dasar Hukum pengaturan landreform di Indonesia bersumber dari peraturan hu- kum, sebagi berikut :
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Di dalam Pasal 33 ayat 3, berbunyi; Bumi air dan kekayaan alam yang terkan- dung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kata dikuasai sesungguhnya men- gandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang ter-
16 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Un- dang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 72.
kandung didalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu dipergu- nakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang di kembangkan oleh Negara adalah yang terkandung dalam prinsip Domein verklaring; artinya negara sebagai lembaga kekuasaan “menguasai” yang berarti bu- kan “memiliki” tanah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Didalam Undang-Undang ini, pasal- pasal yang menjadi dasar pelaksanaan landreform di Indonesia yaitu :
Pasal 7 :
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan pengua- saan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan”. 17
Dalam hubungan dengan pasal ini, memuat suatu asas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenan- kan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Ketentu- an ini perlu dibarengi pula dengan pem- berian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan me- nyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.
Pasal 10 ayat  :
“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah per- tanian pada asasnya diwajibkan menger- jakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.” 18
17 Op. Cit, hlm 7.
18 Op. Cit, hlm. 7.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 364~381
Pasal ini dirumuskan suatu asas yang dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur per- tanahan yang menyelenggarakan apa yang disebut “landreform” atau “agrarian re- form” yaitu, bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri”.
Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan diadakan- nya dispensasi. Msalnya seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubung dengan pekerjaannya tidak dapat mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus memi- liki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja (pensiun) maka tanah terse- but harus diusahakannya sendiri secara aktif.
Pasal 17 ayat  :
a. Dengan Mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau mini- mum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
b.  Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan den- gan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
c.  Tanah-tanah yang merupakan kelebi- han dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada
rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
d. Tercapainya batas minimum termak- sud dalam ayat (1)pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perun- dangan, dilaksanakan secara berang- sur-angsur. 19
Ketentuan pasal ini merupakan pelaksa- naan dari pada yang ditentukan juga dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di dalam waktu yang sing- kat dengan peraturan perundangan. Tanah- tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu akan diambil oleh pemer- intah dengan ganti kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik terse- but diatas pada asasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena petani itu umumnya ti- dak mampu untuk membayar harga tanahn- ya di dalam  waktu yang singkat, maka oleh pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para bekas pemi- lik tidak terlalu lama menunggu yang ganti kerugian yang dimaksud.
Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mempun- yai tanah kurang dari itu akan dipaksa un- tuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecahan tanah perta- nian menjadi lebih kecil.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Dalam rangka usaha melindungi golon- gan yang ekonominya lemah terhadap prak- tek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana hal- nya dengan hubungan perjanjian bagi hasil,
19 Op. Cit, hlm. 10
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............ maka dalam bidang agraria diadakan un- dang-undang ini yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil dengan maksud :
a.  Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil;
b.  Dengan menegaskan hak-hak dan kewa- jiban-kewajiban dari pemilik dan pengga- rap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang menjadi penggarapnya adalah sangat besar;
c.  Dengan terselenggaranya apa yang terse- but pada a dan b diatas maka akan bert- ambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpen- garuh baik pada caranya memelihara ke- suburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.
4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Per- tanian.
Pasal 1 :
“Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu kelu- arga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau- pun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.”
Bahwa ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian terbesar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah berten- tangan dengan asas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani beru- pa tanah, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditan- gan sebagian kecil para petani akan mem- buka kemungkinan dilakukannya praktek- praktek pemerasan dalam segala bentuk.
Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, ditentukan bahwa batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang diperbo- lehkan adalah sebagai berikut :
Di daerah-daerah yang kepa- datan penduduknya tiap kilometer persegi Digolongkan daerah Sawah Ha Tanah Kering Ha a.     ^sampai     50 b. 51   sampai   250 c. 251  sampai   400 d. 401  keatas Tidak padat Kurang padat Cukup padat Sangat padat 15 20 7,5 5 20 12 9 6
Luas maksimum pemilikan dan pengua- saan tanah ini ditentukan untuk tiap-tiap daerah Tingkat II dengan mempertimbang- kan faktor-faktor sebagai berikut :
a.  Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi;
b.  Kepadatan penduduk;
c.  Jenis-jenis dan kesuburan tanahnya;
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 364~381
d.  Besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu keluarga, den- gan mengerjakan beberapa buruh tani.
Berkenaan dengan larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas ini, maka bagi orang- orang atau keluarga yang menguasai tanah pertanian yang melampaui batas diwajib- kan melaporkan ke Kantor Agraria setem- pat. Segala perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah agar tidak terkena atau terhindar dari ketentuan wajib lapor tidak diperkenankan, kecuali telah ada ijin dari Kepala Kantor Agraria setempat.
Khusus untuk pemilikan dan pengua- saan tanah pertanian yang melampaui batas akibat warisan tanpa wasiat diperbolehkan asal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun se- jak perolehannya, penerima warisan terse- but berusaha agar tidak lagi melebihi batas maksimum.
Diperkecualikan dari larangan pemi- likan dan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas adalah tanah-tanah yang dikuasai degan Hak Guna Usaha atau hak- hak lain yang bersifat sementara dan ter- batas yang didapat dari Pemerintah, serta tanah-tanah yang dikuasai oleh Badan Hu- kum.
Selanjutnya diatur juga masalah pen- guasaan tanah pertanian dengan hak gadai, seperti tertuang dalam :
Pasal 7 :
a.  Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlang- sung 7 tahun atau lebih, wajib mengemba- likan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak un- tuk menuntut pembayaran uang tebusan.
b.  Mengenai hak gadai yang pada waktu mu- lai berlakunya peraturan ini belum ber- langsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang bearnya dihitung menurut rumus :
(7+½)–waktu berlangsungnya hak gadai ____________________x uang gadai 7
Dengan ketentuan bahwa sewaktu- waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 ta- hun maka pemegang gadai wajib mengem- balikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
c.  Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkanlah Peraturan Men- teri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedomn Penyele- saian Masalah Gadai. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa :
a).  Jika sebelum gadai berakhir uang ga- dai ditambah, baik dalam bentuk uang ataupun lainnya dan penambahan itu dilakukan secara tertulis dengan me- lalui acara yang lazim seperti pada waktu gadai tersebut diadakan, maka sejak di- lakukan  penambahan  itu  timbullah gadai  baru  dengan jumlah uang gadai yang baru pula, maka jangka waktu ga- dai seperti dimaksud dalam pasal 7 UU No 56 Prp Tahun 1960 berlaku sejak uang gadai itu ditambah.
b). Jika dengan seijin penggadai,  pemegang gadai memindahkan gadainya kepada orang lain, sehingga untuk selanjut- nya antara penggadai dan orang yang menerima gadai itu,  maka sejak pemin- dahan gadai itu dilakukan timbullah
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............ gadai baru. Jangka waktu gadai mulai berlaku sejak terjadinya pemindahan gadai itu.
c). Jika seorang petani pemegang gadai tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari satu hektar, sedang penggadai selain tanah yang digadaikan itu masih memiliki tanah seluas paling sedikit 2 hektar, maka pemegang gadai berhak memiliki tanah yang dgadaikan itu seluas untuk mencapai pemilikan satu hektar.
Selain luas maksimum UUPA meman- dang perlu pula diadakannya penetapan luas minimum, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat men- capai taraf penghidupan yang layak, hal ini diatur dalam pasal sebagai berikut :
Pasal 8 :
“Pemerintah mengadakan usaha-us- aha agar supaya setiap petani sekelu- arga memiliki tanah-pertanian mini- mum 2 hektar.”
Pasal 9
1.  Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengaki- batkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
2.  Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan mi me- miliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, di dalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang se-
lanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada fihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).
3. Jika mereka yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka den- gan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang di- tunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangku- tan, ataupun menjualnya kepada fihak lain.
4. Mengenai bagian warisan tanah per- tanian yang luasnya kurang dari dua hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Tujuan ditetapkannya batas minimum pemilikan tanah pertanian ini adalah agar petani yang bersangkutan mendapatkan penghasilan yang cukup dan layak untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Batas minimum yang dimaksudkan adalah seluas 2 (dua) hektar, tanpa memperso- alkan apakah tanah pertanian itu berupa sawah atau tanah kering atau sawah dan tanah kering.
Pelaksanaan ketentuan batas minumum pemilikan tanah pertanian dilakukan se- cara berangsur-angsur. Pada taraf permu- laan ditujukan untuk mencegah dilakukan- nya pemecahan tanah lebih lanjut, karena hal demikian akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup pet- ani. Untuk itu diadakan pembatasan-pem- batasan seperlunya dalam hal pemindahan hak berupa tanah pertanian.
Larangan pemindahan hak atas tanah pertanian yang bisa mengakibatkan timbul- nya atau berlangsungnya pemilikan yang luasnya kurang dari 2 ha itu secara terinci
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No- mor 56 Prp Tahun 1960.
Pengecualian dari ketentuan ini adalah pemindahan hak atas tanah yang berupa pembagian warisan dan penjualan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar tetapi tanah pertanian yang dimilikinya memang hanya seluas itu.
Usaha-usaha yang harus dijalankan un- tuk mencapai target minimum 2 Ha ialah dengan perluasan tanah pertanian  (eksten- sifikasi) dengan pembukaan tanah secara besar-besaran.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Ta- hun 1961 tentang Pelaksanaan  Pemba- gian Tanah Pertanian dan Pemberian Ganti Kerugian.
Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani peng- garap yang telah memenuhi syarat keten- tuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembe- rian Ganti Kerugian.
Adapun tanah-tanah yang akan diredis- tribusikan sesuai dengan Peraturan Pemer- intah Nomor 224 Tahun 1961 meliputi :
Pasal 1 :
1.  Tanah-tanah selebihnya dari batas maksi- mum sebagai dimaksudkan dalam Undang- Undang Nomor 56 Prp 1960 dan tanah- tanah yang jatuh pada,karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang- Undang tersebut;
2.  Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerin- tah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah sebagai dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;
3.  Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagai yang dimaksud dalam diktum keempat huruf A UUPA.
4.  Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
Prinsip yang dipergunakan dalam Per- aturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah bahwa sebelum menjadi tanah obyek landreform yang akan diredistribusikan ke- pada yang berhak, maka tanah obyek lan- dreform tersebut harus dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ini adalah :
1.  Untuk tanah kelebihan batas maksimum diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 609/Ka/1961.
2.  Untuk tanah absentee diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk 35/Ka/1962.
3.  Untuk tanah swapraja dan bekas swapraja diatur dalam Diktum keempat huruf a UUPA.
4.  Untuk tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara termasuk tanah-tanah bekas hak erfpacht diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk 30/Ka/1962.
Tanah-tanah yang diambil oleh Pemer- intah tersebut selanjutnya dibagi-bagikan kepada para petani yang membutuhkan dalam artian bahwa tanah tersebut tidak disita oleh Pemerintah, melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti kerugian. Hal ini adalah adalah merupakan perwuju- dan daripada asas yang terdapat dalam hu- kum agraria nasional kita, yang mengakui
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............ adanya hak milik perseorangan atas tanah, hal ini termaksud dalam :
Pasal 6 :
1. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini oleh pemerintah untuk dibagi-bagikan ke- pada yang berhak atau oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landre- form Daerah Tingkat II yang bersangku- tan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggu- nakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini :
a.  Untuk 5 hektar yang pertama tiap hek- tarnya 10 kali hasil bersih setahun;
b.  Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat tiap hektarnya 9 kali hasil ber- sih setahun;
c.  Untuk selebihnya tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhi- tungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk peneta- pan ganti kerugian tersebut.
2. Yang dimaksudkan dengan hasil bersih adalah seperdua hasil kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil kotor bagi tana- man palawija;
3. Jika bekas pemilik tidak menyetujui be- sarnya ganti kerugian sebagai yang ditetap- kan oleh Panitia Landreform maka ia dapat minta banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti kerugian tersebut;
4.  Keputusan Panitia Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhi- tungan termaktub dalam ayat 1 pasal ini. Keputusan Panitia tersebut mengikat.
Tanah yang telah diambil dan diberi- kan ganti kerugian tersebut, maka pemer- intah akan mebagi-bagikan kepada para petani-petani yang berhak dan yang telah memenuhi syarat dan prioritas menurut ke- tentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 seperti berikut ini :
Pasal 8 :
1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yangbersang- kutan.
3.  Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan Penggarap yang be- lum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.
4.  Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik.
5.  Penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan (3).
6. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 (setengah) ha.
7.  Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 (setengah) ha.
8. Petani atau buruh tani lainnya.
Apabila terdapat petani yang bera- da dalam prioritas sama, maka mereka mendapat pengutamaan dari petani lain- nya, yaitu :
1. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat den-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 364~381
gan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang (2) Petani yang terdaftar sebagai veteran.
2.  Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur.
3.  Petani yang menjadi korban kekacauan.
Para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 tersebut diatas, harus memenuhi daftar prioritas calon penerima redistribusi tanah adalah sesuai pasal 9, dengan syarat- syarat sebagai berikut :
1.  Syarat umum
a.  Warga negara Indonesia.
b.  Bertempat tinggal di kecamatan tem- pat tanah itu terletak.
c.  Kuat bekerja di bidang pertanian.
2.  Syarat khusus
a.  Petani-petani yang tergolong dalam uru- tan prioritas butir (1) sampai dengan (7) telah mengerjakan tanah yang ber- sangkutan sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut.
b.  Petani yang tergolong dalam prioritas butir (2) telah mengerjakan tanahnya 2 (dua) musim berturut-turut.
c. Para pekerja yang tergolong dalam prioritas butir (3) telah bekerja pada mantan pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Untuk lebih jelasnya mengenai obyek landreform yang akan diredistribusikan dapat dilihat pada bagan berikut :

## Obyek Landreform
(PP. 224 Tahun 1961)

## Tanah Absentee
(PP. 224 Th1961 1.  Bekas Partikelir
2.  HGU yang telah berakhir/
Dihentikan 3.  Bekas Kehutanan
4.  Dan lain-lain
Tanah Swapraja/  Bekas Swapraja (Diktum 4 UUPA)
Tanah Kelebihan (UU56Prp 1960) 1.  HM. Perorangan 2.  HGU Badan Usaha
Tanah Dikuasai Negara

## Skema 1 Objek Landreform
3.  Pemerintah dalam melaksanakan redis- tribusi tanah kepada para petani tidak pernah  menyediakan  tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara karena Pemerintah kesulitan dalam mencari tanah Negara yang belum di kuasai oleh masyarakat untuk dijadikan seb- agai tanah objek landreform yang akan dibagi-bagikan kepada petani.

## c.  Faktor Pelaksanaan Kegiatan
1. Salah   menafsirkan   peraturan  yang menjadi   dasar    hukum pelaksanaannya. Seharusnya pemerintah melaksanakan pelepasan hak atas tanah terlebih dahulu untuk dijadikan tanah obyek landreform sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.  Tidak tersedianya data fisik maupun yuri- dis, yaitu data fisik berupa peta maupun
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............ surat-surat yang menjadi alas hak atau dasar penguasaan dari calon peserta re- distribusi tanah obyek landreform.
3. Adanya pengenaan biaya administrasi yang cukup besar kepada penerima lahan pada waktu pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.
4.  Kurangnya penyuluhan dari aparat pada saat dilaksanakannya redistribusi  tanah objek landreform.
5.  Tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang terkait kepada petani penerima redistribusi pasca redistribusi dilakukan. Pembinaan itu sendiri dilakukan untuk memberikan pendampingan serta pembe- lajaran kepada para petani penerima redis- tribusi agar dapat memanfaatkan tanah re- distribusi sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan hasil panennya, membuka peluang pasar yang lebih baik kepada petani penerima agar pendistribusian hasil panen dapat tersalurkan.

## d.  Upaya Mengatasi Masalah
Berdasarkan hasil penelitian dan anali- sis permasalahan yang dihadapi, maka ada beberapa langkah dalam penanganan per- masalahan yang terjadi dalam Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Muer dan Desa Brangkolong Kecamatan Plampang antara lain :
1. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform ini, kepastian hukum merupakan hal utama yang sangat di per- hatikan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat yang terkena program Redis- tribusi dan mengupayakan menjalankan/ menafsirkan dengan benar peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
2. Sebelum menetapkan obyek tanah lan- dreform sebaiknya pemerintah melak-
sanakan pelepasan hak atas tanah ma- syarakat untuk dijadikan tanah negara sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan redistribusi tanah kepada masyarakat pemerintah diharap- kan menyediakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
4. Dalam menetapkan tanah obyek landre- form diharapkan pemerintah untuk me- nyediakan tanah bekas Hak Guna Usaha yang sudah dicabut haknya, tanah terlantar dan tanah kehutanan yang sudah dilepa- sakan oleh Menteri Kehutanan.

## SIMPULAN
Dalam menerapkan prinsip Hak Men- guasai oleh Negara dalam Sumber Daya Agraria maka pengaturan landreform di Indonesia, secara khusus mengatur landre- form dengan berbagai macam program yang tujuannya adalah melindungi masyarakat petani dalam rangka kesejahteraan ma- syarakat petani itu sendiri.
Berdasarkan peraturan perundang-un- dangan dan peraturan yang berlaku lainnya maka pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur, menyelenggarakan perun- tukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mencapai sebesar- besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur serta mengatur pelaksanaan pembagian tanah negara obyek landreform. Kekuasaan Neg- ara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain- nya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas,  Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada para petani den- gan sesuatu hak.
Relevansi teori sistem dengan efektivi- tas redistribusi tanah dalam program lan- dreform apakah ketiga komponen (struk-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## Daftar Pustaka
A.P. Parlindungan, 2008. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung.
Boedi Harsono, 1986. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta.
Jhon Salihendo, 1994. Manusia, Tanah Hak, dan Hukum, Sinar   Grafika, Jakarta.
Lawrence M. Friedman,1986, American Law: An Introduction, New York- London, W.W. Norton & Company.
Lutfi Ibrahim Nasoetion, 1995. Rethingking Land Reform In Indonesia,
Bhumi Bakti. Jakarta
Philipus M. Hadon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya.
Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ridwan, HR., 2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres.
Samun Ismaya, 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta
SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Setiawan, 1997. Konsep Pembaharuan Agraria, Sebuah Tinjauan Umum, Reformasi Agraria Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Sulaeman, 1993. Redistribusi Tanah Objek Landreform dan permasalahannnya, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan
Tim Prima Pena, 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gitamedia Press.
Peraturan Dan Perundang-Undangan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
Undang-UndangNo. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah
tur, substansi, dan kultur) terpenuhi. Sebagaimana sistem, disfungsinya satu komponen akan mempengaruhi tidak efektifnya komponen yang lain, yang me- nyebabkan tidak efektifnya sistem hukum secara keseluruhan.
Sapriadi | Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma............
Pertanian.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.
Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
Peraturan Pemerintah No. 41/1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP 224/1961.
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran   Tanah.
Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Tanah Obyek Redistribusi Landreform;