## TINJAUAN BUKU
ANIME, PORNOGRAFI, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA: ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COOL JAPAN

## BOOK REVIEW

## ANIME, PORNOGRAPHY, AND COPYRIGHT INFRINGEMENT: LEGAL ASPECTS IN COOL JAPAN POLICY IMPLEMENTATION
Mark McLelland (Ed), The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture, Oxford: Routledge, 2017, xv + 224 hlm.
Rifki Indra Maulana
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email:  indra.rifki@gmail.com Diterima: 5-4-2018 Direvisi: 29-4-2018 Disetujui: 5-5-2018

## PENDAHULUAN
Jepang telah memanfaatkan pop culture sebagai  alat  dalam soft  diplomacy -nya  yang dikenal  dengan Cool  Japan (Iwabuchi,  2015). Istilah Cool  Japan pertama  kali  dikenal  dari artikel  Douglas  McGray,  “ Japan’s  Gross National  Cool ”  pada  majalah Foreign  Policy tahun  2002.  Dalam  artikel  tersebut,  McGray memaparkan  bahwa  meski  Jepang  mengalami penurunan  pertumbuhan  ekonomi,  namun Jepang  memiliki  pengaruh  kekuatan  budaya yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  saat Jepang berada di puncak kekuatan ekonomi pada periode 1980an. Artikel McGray ini kemudian menjadi perhatian media massa di Jepang yang mengkritisi  pemerintah  yang  dianggap  lambat dalam  memberikan  respon  atas  meningkatnya popularitas  budaya  Jepang  di  berbagai  negara, yang  memiliki  potensi  bagi  pertumbuhan ekonomi Jepang.
Pada  perkembangannya,  pemerintah Jepang  akhirnya  memanfaatkan Cool  Japan untuk  mendukung  agenda  politiknya.  Di  awal tahun 2000an, Cool Japan tidak hanya digunakan sebagai strategi marketing yang bertujuan untuk meningkatkan  ketertarikan  dan  penghargaan terhadap budaya Jepang semata, melainkan juga
untuk membangun citra positif Jepang di mata dunia  (McLelland,  2009).  Pemerintah  Jepang juga mulai serius meningkatkan investasi pada program  dan  strategi Cool  Japan sejak  tahun 2011 (Budianto, 2015), dengan mendukung dan mempromosikan  perkembangan  produk  dan layanan Cool  Japan di  luar  negeri,  membuat konten-konten Cool Japan menjadi komersial di pasar luar negeri, serta menyediakan modal untuk bisnis  di  berbagai  bidang,  mulai  dari  manga, anime, hingga industri makanan dan  fashion.
Saat ini banyak pihak mulai mengkritisi kebijakan Cool  Japan ,  mulai  dari  kalangan pegawai  pemerintah  dan  akademisi,  artis, hingga  masyarakat  umum  (Grunebaum, 2012).  Masyarakat  Jepang  sendiri  masih mempermasalahkan  besarnya  anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek Cool Japan (Mihara, 2014 dalam Budianto,  2015)  dan  mempertanyakan  sejauh mana  proyek  ini  memberikan  dampak  bagi perekonomian  Jepang.  Sementara  masyarakat di  berbagai  negara  juga  mulai  menyatakan kekhawatiran akan adanya pengaruh buruk dari masifnya  investasi  Jepang  melalui  kebijakan Cool Japan terhadap masyarakat dan kebudayaan
nasional  mereka,  sebagaimana  dibahas  oleh sejumlah penulis pada buku “ The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture .”
Dalam  buku  yang  terdiri  atas  10  bab/ tulisan  ini,  dipaparkan  bahwa  terdapat  produk Cool Japan (khususnya manga dan anime ) yang mengandung konten yang oleh McLelland disebut sebagai “sangat berbeda” dan “berbahaya” bagi generasi  muda  di  negara-negara  yang  menjadi tujuan  investasi Cool  Japan (McLelland, 2009)  karena  berisi  gambar  atau  cerita  yang menampilkan  kekerasan,  pornografi,  serta dukungan terhadap praktik LGBT dan Pedofilia. Selain itu, masih berkembang kekhawatiran di sejumlah negara bahwa masuknya budaya Jepang dapat mempengaruhi bahkan mengikis identitas dan budaya lokal. 1
Tersebarnya  produk    yang  dianggap berisi konten “berbahaya” tersebut dinarasikan buku ini sebagai salah satu sebagai faktor yang dapat  menyebabkan  berakhirnya  Cool  Japan, karena  penyebaran  produk-produk  tersebut justru  kontraproduktif  dengan  tujuan  Cool Japan  untuk  membangun  citra  positif  Jepang di  dunia  internasional.  Review  ini  berusaha melihat  bagaimana  para  penulis  menyoroti permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan implementasi kebijakan Cool Japan , khususnya terkait penyebaran anime .

## PERAN ANIME DALAM KEBIJAKAN COOL JAPAN
Menurut Iwabuchi (2002), anime telah diterima  dengan  sangat  baik  oleh  masyarakat dunia,  khususnya  di  Asia  Timur  dan  Asia Tenggara sejak akhir tahun 1970-an. Doraemon merupakan salah satu anime yang paling poluler di negara-negara Asia, yang telah menjadi bagian dari  kehidupan  sehari-hari  generasi  muda  di Asia (Iwabuchi, 2002). Sejalan dengan paparan tersebut, Buku ini juga menyatakan bahwa ekspor budaya  populer  Jepang  (khususnya anime )
1 Sebagaimana dibahas oleh Santos dan Sihombing dalam buku  ini  bahwa  teknik  gambar  yang  digunakan  pada manga  dan  anime  mempengaruhi  desain/bentuk  fisik karakter  pada  komik  dan  animasi  di  Thailand  dan  Indo - nesia  yang  berbeda  atau  tidak  merepresentasikan  bentuk fisik  masyarakat  Thailand  dan  Indonesia  pada  umumnya
bukanlah fenomena baru karena telah terjadi jauh sebelum  pemerintah  menetapkan Cool  Japan sebagai kebijakan nasional.
Dalam  kebijakan Cool  Japan , anime masih memegang peran penting karena termasuk salah  satu  produk  utama  yang  digunakan  oleh pemerintah untuk meningkatkan ketertarikan dan penerimaan  masyarakat  internasional  terhadap Jepang,  dan  diharapkan  dapat  memberikan dampak  positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi melalui  penjualan anime dan  produk-produk turunannya, seperti merchandise, dll. Kontribusi anime  terhadap  perekonomian  Jepang  juga cukup  signifikan.  Menurut Japan  External Trade Organization (JETRO), pada tahun 2005, anime telah menguasai 60% pasar dari industri penyiaran kartun di seluruh dunia. Pendapatan yang  diterima  Jepang  dari  penjualan  anime beserta produk-produk turunannya untuk pasar Amerika Serikat pada masa tersebut mencapai US$  17  milyar  (Leheny  dalam Yokota  &  Hu, 2013).

## ANIME, MANGA, DAN PERLINDUNGAN ANAK
S e b a g a i m a n a   t e l a h   d i p a p a r k a n sebelumnya,  terdapat  beberapa  produk  budaya populer  Jepang  yang  dianggap  berbahaya dan  dapat  menimbulkan  dampak  buruk  bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Persepsi ini  muncul  karena  pada  umumnya  masyarakat melihat anime dan manga sebagai produk untuk anak-anak.  Meskipun  sebenarnya  anime  dan manga sangat bervariasi dengan target audience yang  beragam,  mulai  dari  anak-anak  hingga orang dewasa (Noris dalam Sugimoto, 2013).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir ini,  peningkatan  penyebaran anime yang mengandung  unsur  pornografi,  khususnya yang  merepresentasikan  karakter  yang  tampak seperti  anak  di  bawah  umur,  mulai  menjadi perhatian pemerintah di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Swedia, dan Australia (Eiland, 2009; McLelland, 2012). Di negara-negara tersebut, animasi yang berisi  kekerasan  atau  konten  pornografi  yang melibatkan  karakter  anak-anak  dikategorikan sebagai  “publikasi  kekerasan  terhadap  anak/
child-abuse publication .”
Pada  tahun  2010  di  Swedia,  seorang penerjemah manga dihadapkan ke persidangan karena  menyimpan  koleksi  gambar  kartun berisi konten seksual yang melibatkan anak di komputer  pribadinya  (Orange,  2012).  Meski pada  akhirnya  penerjemah  tersebut  dinyatakan bebas pada sidang kasasi di Mahkamah Agung Swedia,  kasus  ini  memperlihatkan  bahwa  fans dan akademisi yang fokus meneliti manga dan anime  harus  berhati-hati  dalam  menyimpan atau  menggunakan  anime  dan  manga  karena berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Te r k a i t   k a s u s   i n i ,   M c L e l l a n d menyoroti  perkembangan  hukum  yang  mulai mengkriminalisasi tindakan menyimpan anime dan  manga  yang  dapat  dikategorikan  sebagai konten pornografi anak, sebagai tindakan yang dapat di hukum berdasarkan hukum perlindungan anak.  Kasus  ini  menimbulkan  perdebatan terutama terkait klausul yang mengatur animasi dan  gambar  visual  sebagai  alat  bukti  tindak pidana. Anime  dan  manga  bertema  kekerasan dan pornografi yang melibatkan karakter “yang dianggap” 2 merepresentasikan  anak-anak ini  menjadi  perhatian  karena  karakter  yang diperdebatkan tersebut tidak nyata (hanya berupa gambar kartun). Sehingga tidak jelas mengapa hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum perlindungan anak, sementara anak yang berusaha dilindungi oleh aturan hukum ini adalah karakter yang tidak nyata.
Perlakuan  terhadap  konten  pornografi sebenarnya  berlaku  berbeda  antara  negara yang satu dengan negara lainnya. Di beberapa negara  yang  menjunjung  tinggi  kebebasan berpendapat  dan  berekspresi,  seperti  Inggris, Amerika Serikat dan Jepang, industri pornografi bahkan  mendapatkan  perlindungan  hukum dari  pemerintah.  Seseorang  yang  memiliki, mengedarkan,  atau  terlibat  dalam  industri
2 . McLelland dalam buku ini menegaskan bahwa terdapat kecenderungan  penggambaran  karakter Kawaii atau cute pada Manga dan Anime Jepang,  termasuk  pada Manga dan Anime bertema  seksual  dan  kekerasan.  Penggam- baran  karakter  seperti  inilah  yang  kemudian  menimbul- kan  kesalahan  persepsi  bahwa  karakter  yang  diceritakan dalam Anime dan Manga tersebut  “dianggap  sebagai” anak-anak,  padahal  jika  didalami  lebih  lanjut,  karakter tersebut  sebenarnya  adalah  orang  dewasa,  namun  memi- liki bentuk fisik dan sifat yang Kawaii seperti anak-anak.
pornografi secara legal, tidak dihukum. Namun hal  ini  tidak  berlaku  jika  pornografi  tersebut melibatkan anak.
Undang-Undang perlindungan anak yang berlaku di Amerika  Serikat,  Inggris,  Kanada,  Selandia Baru, Swedia, dan Australia, mengkategorikan pornografi yang melibatkan anak sebagai tindak pidana.  Implikasinya  adalah  bagi  setiap  orang yang  memiliki,  mengedarkan  atau  menjadi bagian  dari  kegiatan  terkait  pornografi  anak dapat  dijatuhi  pidana.  Hal  ini  berbeda  dengan praktik di Indonesia, misalnya, yang melarang segala  bentuk  kepemilikan,  pengedaran  dan penyalahgunaan konten pornografi tanpa melihat apakah  ia  melibatkan  anak  atau  orang  dewasa (Lihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).
Selain  ketatnya  aturan  perlindungan anak  yang  melarang  segala  bentuk  pornografi yang melibatkan anak, pemerintah negara-negara juga menaruh perhatian besar terhadap peredaran media untuk dewasa, termasuk terhadap komik dan animasi dengan tema kekerasan dan konten seksual. Pemerintah negara-negara tersebut pada umumnya  melarang  penjualan  animasi  berisi konten  negatif  kepada  anak  dibawah  umur. 3 Sementara  di Amerika  Serikat,  produk  budaya populer  yang  berisi  kekerasan  dan  pornografi dilarang setelah pemerintah menerbitkan Comic Code pada tahun 1954 (Conry, 2013), yang salah satu  aturannya  melarang  adegan  berisi  horor, kekerasan, penggambaran buruk untuk karakter polisi,  hakim,  dan  pegawai  pemerintah,  serta pelecehan terhadap wanita (Hadju, 2008 dalam Conry, 2013).

## CITRA  BARU  JEPANG  SEBAGAI KERAJAAN PORNOGRAFI ANAK
Hukum  perlindungan  anak  di  Jepang sendiri  mengkriminalisasi  setiap  orang  yang memiliki, mengedarkan maupun terlibat dalam produksi  media  pornografi  yang  melibatkan anak.  Namun  hal  ini  berlaku  hanya  jika melibatkan  anak  yang  nyata  keberadaannya, bukan  karakter  imaginer  yang  diciptakan
3 Standar  penetapan  kriteria  “anak  dibawa umur”  ini  juga  berbeda  penerapannya  di  berb- agai  negara,  menyesuaikan  dengan  kondisi  ma- syarakat  dan  budaya  negara  masing-masing
untuk anime .  Hukum  di  Jepang  membedakan antara  anak  di  bawah  umur  dengan  karakter yang  merupakan  hasil  kreasi  manusia.  Karena itu  hukum  perlindungan  anak  di  Jepang  tidak mencakup adanya larangan bagi anime bertema seksual dan kekerasan yang melibatkan karakter “yang dianggap” merepresentasikan anak-anak. Hal ini menimbulkan kecaman dari masyarakat dan  pemerintah  sejumlah  negara.  Para  jurnalis kemudian  mengangkat  hal  ini  menjadi  berita negatif  semakin  memperburuk  citra  Jepang di  mata  masyarakat  internasional,  hingga memunculkan  persepsi  baru  yang  menyebut Jepang sebagai Kerajaan Pornografi Anak.

## FANS, HAK CIPTA, DAN AKHIR DARI COOL JAPAN
Selain  masalah  terkait  tema  kekerasan dan  seksual  yang  menjadi  perhatian  negara- negara.  Masalah  lain  yang  juga  didiskusikan dalam  buku The  End  of  Cool  Japan adalah pelanggaran hak cipta terhadap manga dan anime yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk fans dan juga para akademisi. Dalam buku ini dibahas  kesulitan  para  pengajar  kajian  Jepang di beberapa Universitas, khususnya di Amerika Serikat, Australia dan Kanada untuk mendapatkan referensi untuk materi ajar mereka (khususnya manga dan anime) secara legal. Beberapa judul manga  dan  anime  dibatasi  (bahkan  dilarang) untuk masuk ke negara-negara tersebut dengan alasan berisi gambar atau narasi yang dianggap pornogafi anak. Hal ini mendorong para pengajar dan  mahasiswa  untuk  mengakses manga dan anime tersebut secara ilegal, melalui internet.
Akses terhadap manga dan anime Jepang saat ini menjadi semakin mudah dilakukan karena adanya situs fandom , tempat berkumpulnya fans anime  dan  manga  dari  seluruh  dunia.  Melalui situs  ini,  fans  dapat  saling  berkomunikasi membahas anime atau manga tertentu, termasuk juga membagikan file anime dan manga untuk bisa  diunduh.  Menurut  McLelland  di  buku ini,  praktik  yang  dilakukan  oleh  fans  dalam membagikan file secara ilegal ini terjadi karena beberapa karena proses penyediaan manga dan anime yang asli di berbagai negara membutuhkan waktu yang panjang. Lamanya jeda antara waktu rilis  dari  manga  dan  anime  di  Jepang,  dengan
versi  terjemahan  bahasa  Inggris  yang  legal setelah  mendapatkan  lisensi,  membuat  fans tidak  sabar.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting adalah banyak animasi Jepang yang perlu melalui proses sensor dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, tidak sedikit konten dewasa dan kekerasan yang  perlu  dihilangkan  atau  diedit  agar  dapat diterima bagi penonton muda (Fujimoto, 2015). Komunikasi  antar  fans  dari  berbagai  negara akhirnya  memunculkan  inisiatif  untuk  saling berbagi  file  tersebut  melalui  situs  fandom, sehingga fans dari seluruh dunia bisa mengakses manga dan anime secara lebih cepat.
Selain  mendistibusikan  manga  dan anime secara ilegal, fans juga melakukan praktik pelanggaran hak cipta lainnya dengan membuat subtittle dan dubbing anime (yang dikenal dengan fan  subs  dan  fan  dubs),  melakukan  scanning manga  dan  menerjemahkannya  (yang  dikenal dengan scanlations), melakukan modifikasi dan bahkan menciptakan anime dan manga mereka sendiri  namun  menggunakan  karakter  yang sudah  ada  (yang  dikenal  dengan  fanfiction) (Lee,  2012;  Condry,  2010).  Hukum  hak  cipta sebenarnya  memungkinkan  dilakukannya modifikasi terhadap suatu karya cipta. Terhadap produk-produk ini juga diberikan perlindungan hak  cipta.  Namun  hal  ini  baru  bisa  dilakukan dengan seizin pencipta atau pemegang hak cipta atas karya  yang akan dimodifikasi.
Buku The  End  of  Cool Japan  juga mendeskripsikan  perbedaan  hukum  hak  cipta yang  diterapkan  di  berbagai  negara  terkait perlindungan  terhadap anime dan manga secara  umum.  Sebagian  besar  negara-negara yang  dibahas  dalam  buku  ini  mengatur  bahwa tindakan  fans  yang  membagikan  manga  dan anime  (termasuk  versi  terjemahannya)  di situs fandom sebagai  pelanggaran  hak  cipta.
Sementara  terkait  tindakan  memodifikasi  atau membuat  karya  baru  dengan  menggunakan karakter dari anime dan manga yang sudah ada, keputusan untuk menetapkan tindakan tersebut sebagai  pelanggaran  hak  cipta  perlu  dilihat kasus perkasus. Di buku ini dijelaskan bahwa di Amerika  Serikat,  misalnya,  pembuatan  parodi dari karya cipta yang sudah ada tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
Sementara  apa  yang  terjadi  di  Jepang adalah suatu hal yang unik, karena Jepang justru melihat  bahwa  penyebaran  anime  dan  manga oleh  fans  ini  sebagai  hal  positif,  karena  dapat membantu pemerintah Jepang mempromosikan kebijakan Cool Japan di negara-negara dimana fans  tersebut  berada.  Meski  merupakan pelanggaran hak cipta, pemerintah, perusahaan, dan bahkan pencipta anime dan manga “seolah- olah”  mengizinkan  karyanya  dimodifikasi sedemikian  rupa  dan  disebarkan  melalui  situs fandom  karena  hal  ini  membuat  karya  mereka semakin dikenal.
Hal yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh Jepang adalah bahwa file yang dibagikan  di  situs fandom tidak  hanya  sebatas pada judul-judul yang terkenal, melainkan juga anime dan manga dengan  genre  tertentu  yang sebenarnya  hanya  ditujukan  untuk  audience terbatas karena mengandung tema tertentu yang kontroversial, seperti tema LGBT dan kekerasan. Sementara  itu,  baik  pemerintah,  perusahaan maupun  pencipta  tidak  bisa  mengontrol  atau membatasi  konten  yang  tersebar  pada  situs fandom.  Kemudahan  mengakses  file  yang tersedia  di  situs fandom ,  menyebabkan anime dan manga jenis  ini  juga  tersebar  secara  luas di  kalangan  fans  yang  berasal  dari  berbagai negara.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi perhatian pemerintah negara-negara, khususnya di  kawasan Asia  Timur  dan Asia  Tenggara, yang  memandang  bahwa  anime  dan  manga kini  digunakan  untuk  mendukung  propaganda tertentu  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya dan  nilai-nilai  yang  dihormati  negara-negara tersebut.  Pemerintah  Jepang  semestinya  mulai mempertimbangkan  dampak  negatif  yang mungkin  muncul  dari  praktik  yang  dilakukan oleh  fans  melalui  situs fandom ini.  Tindakan pengabaian  terhadap  fans  yang  melakukan pelanggaran  hak  cipta,  selain  berpotensi merugikan dari sisi ekonomi 4 , juga berdampak buruk terhadap citra Jepang di mata dunia, hal yang dalam buku ini disebut sebagai The End of Cool Japan .
4 Tedapat  kasus-kasus  dimana  fans  mengkomersialkan anime dan manga yang  mereka  dapatkan  secara  gra- tis  melalui  situs fandom ,  untuk  keuntungan  pribadi.

## PENUTUP
Buku ini secara umum menggambarkan sisi  lain  dari  budaya  populer  Jepang  yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, mulai  dari  pemerintah,  ahli  hukum,  hingga akademisi dan peneliti yang concern pada kajian Jepang.  Sesuai  dengan  judulnya,  kumpulan tulisan dalam buku ini memaparkan bagaimana budaya  populer  Jepang,  terutama  manga  dan anime  dengan  tema  tertentu  menimbulkan permasalahan  baik  dari  segi  etika,  hukum maupun budaya di berbagai negara, yang dapat memperburuk  citra  Jepang  dan  mempengaruhi implementasi kebijakan Cool Japan .
Kehadiran  buku  ini  penting  sebagai pelengkap  buku-buku  kajian  Jepang,  karena mengangkat  isu  yang  jarang  dibahas  dalam kajian budaya populer Jepang, yakni terkait aspek hukum  dalam  penyebaran  manga  dan  anime Jepang  ke  berbagai  negara,  serta  bagaimana interaksi fans di berbagai negara mempengaruhi penerimaan pemerintah negara-negara terhadap budaya populer Jepang. Buku ini juga berguna bagi  pemerhati  hukum,  karena  memberikan gambaran  umum  tentang  perbedaan  praktik negara-negara  dalam  merumuskan  aturan nasional mereka, terkait perlindungan hak cipta, anti-pornografi,  dan  perlindungan  anak,  yang disimpulkan  dengan  mengikuti  penyebaran anime  dan  manga  ke  berbagai  negara  melalui kebijakan Cool Japan .
Saat  ini  Pemerintah  Indonesia  mulai melihat  potensi  industri  animasi  sebagai  salah satu kekuatan ekonomi kreatif yang diprediksi dapat  berkontribusi  terhadap  perekonomian negara.  Buku  ini  dapat  menjadi  pembelajaran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait  industri  animasi,  terutama  dari  aspek perlindungan  hak  kekayaan  intelektual. Pemerintah  perlu  memperhatikan  bagaimana praktik  pelanggaran  hak  cipta  oleh  fans menimbulkan  kerugian  finansial  yang  cukup signifikan bagi industri anime di Jepang. Hal ini menjadi penting, mengingat di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil survey ekonomi kreatif 2016 yang dilakukan oleh BPS dan Bekraf diketahui hanya 11% pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang telah memiliki HKI (Bekraf, 2017). Artinya resiko  sebuah  animasi  untuk  dipalsukan  dan
dikuasai pihak lain sangat besar, karena sebagian besar pelaku animasi masih enggan mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta

## PUSTAKA ACUAN
Badan Ekonomi Kreatif (2017). Data Statistik Eko- nomi Kreatif. Kerjasama Badan Ekonomi Kre- atif dan Badan Pusat Statistik. Jakarta: Bekraf.
Budianto,  F.  (2015). Anime,  Cool  Japan,  dan  Glo- balisasi Budaya Populer Jepang. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 6 No. 2, 179-185.
Condry, I. (2013). The Soul of Anime. Collaborative Creativity  and  Japan’s  Media  Success  Story. Durhan and London: Duke University Press.
Eiland, Murray Lee (2009) From Cartoon Art to Child Pornography,  International  Journal  of  Comic Art 11(2): 396–409.
Fujimoto Yukari (2015) Sailor Moon! The Treasure Box all the Girls Want, in Masami Toku, ed., International Perspectives on Shojo and Shojo Manga. New York: Routledge.
Grunebaum,  Dan  (2012).  Is  Japan  Loosing  Its Cool?.  Tersedia  pada  https://www.cnbc.com/ id/100294139  Diakses pada 9 Juli 2018.
Iwabuchi, K. (2002). Recentering Globalization: Pop- ular  Culture  and  Japanese  Transnationalism. Durham: Duke University Press.
Iwabuchi, K. (2015).  Pop Culture Diplomacy in Ja- pan: Soft Power Nation Branding and the Wus- tion of Internatioal Cultural Exchange, Interna- tional Journal of Cultural Policy, vol. 21, no. 4
(2015): 423.
McGray, D. (2002). Japan's Gross National Cool, For- eign Policy, 1 Mei 2002. Tersedia pada http:// www.douglasmcgray.com/cool-japan.html. Diakses 28 Juni 2018.
McLelland,  Mark  (2009)  “(A)cute  Confusion: The Unpredictable  Journey  of  Japanese  Popular Culture,” Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, Issue 20, April 2009.
Tersedia pada intersections.anu.edu.au/issue20/ mclelland.htm Diakses 3 Juli 2018.
McLelland, Mark (2012) Australia’s Child-Abuse Ma- terials Legislation, Internet Regulation, and the Juridification of the Imagination. International Journal of Cultural Studies 15(5): 467–483.
Orange, Richard (2012) .Comic Translator Convicted of Possessing Child Pornography after Police Seize his Collection of Japanese Manga Car- toons. Mail Online, May 18, 2012. Tersedia pada www.dailymail.co.uk/news/article-2145359/ Comic-translator-convicted-possessing-child- pornography.html#ixzz2KeRVZuwG  Diakses 2 Juli 2018 .
Yokota, M dan Hu, T. G. (ed). (2013) Japanese Ani- mation: East Asian Perspectives. Mississippi: University Press of Mississippi