## The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia

## Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Akhmad Zaki Yamani STAI Darul Ulum Kandangan Email: zaki@staidarululumkandangan.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [28 February 2024]
Revised [29 March 2024] Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  mengetahui  bagaimana  proses  pembuatan  naskah  rancangan  peraturan naskah  undang-undang  serta  teknis  peraturan  perundang-undangan . Penelitian  ini  bersifat deskriptif dan kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat  sekarang  atau  masalah  aktual.  Dengan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  berfokus  pada pemahaman  dan  penafsiran  makna  peristiwa  atau  interaksi  tingkah  laku  manusia  dalam  situasi tertentu  menurut  perspektif  peneliti.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kepustakaan atau kajian pustaka, yang menitikberatkan pada olahan filosofis dan teoritis, berbeda dengan  penelitian  sosiologis  atau  empiris  yang  lebih  menekankan  pada  aspek  lapangan  atau observasi langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bertujuan untuk dipatuhi oleh masyarakat dan berperan sesuai fungsinya. Soerjono Soekanto  mengidentifikasi  tiga  kriteria  penting  untuk  menjaga  fungsi  optimal  perundang- undangan. Analisis dari perspektif normatif yuridis menyoroti pentingnya dasar hukum yang jelas, kewenangan  yang  sesuai,  dan  keberlanjutan  kesesuaian  dengan  tingkatan  hukum  yang  lebih tinggi. Sosiologis menekankan adaptasi peraturan terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, sementara  perspektif  filosofis  menyoroti  pentingnya  mencerminkan  pandangan  hidup  dan  nilai- nilai  bangsa,  khususnya  dalam  konteks  Indonesia  dengan  dasar  filsafat  Pancasila.  Perspektif politis menambahkan landasan politis sebagai panduan kebijakan dalam pembentukan undang- undang. Selain itu, aspek teknis pembuatan peraturan, seperti kejelasan perumusan, konsistensi istilah,  sistematika  prediktif,  dan  kemudahan  pemahaman  bahasa,  juga  penting  diperhatikan. Meskipun  memiliki  landasan  yang  kuat,  terus  melakukan  evaluasi  dan  perubahan  peraturan perundang-undangan  perlu  dilakukan  untuk  menjaga  relevansi  dengan  perkembangan masyarakat dan dinamika hukum.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to understand the process of drafting legislative proposals and the technical  aspects  of  legislation.  This  study  is  descriptive  and  qualitative,  aiming  to  describe phenomena or events that occur at the present time or current issues. With a qualitative approach, the research focuses on understanding and interpreting the meaning of events or human behavior interactions  in  specific  situations  from  the  researcher's  perspective.  The  method  used  is  the literature  review  or  literature  study  method,  emphasizing  philosophical  and  theoretical  analysis, unlike sociological or empirical research that emphasizes field aspects or direct observation. The research findings indicate that legislation, as a legal product, aims to be complied with by the public and function according to its purpose. Soerjono Soekanto identifies three crucial criteria to maintain the  optimal  function  of  legislation.  Analysis  from  a  normative  juridical  perspective  highlights  the importance of clear legal foundations, appropriate authority, and continuous alignment with higher legal levels. Sociological emphasis is on adapting regulations to the needs and values of society, while the philosophical perspective underscores the importance of reflecting the nation's worldview and values, especially in the context of Indonesia with the foundation of Pancasila philosophy. The political  perspective  adds  a  political  foundation  as  a  guide  for  policy-making  in  the  formation  of laws.  Additionally,  technical  aspects  of  regulation-making,  such  as  clarity  in  formulation, consistency in terminology, predictive systematics, and language comprehension, are also crucial. Despite  having  a  strong  foundation,  continuous  evaluation  and  changes  to  legislation  are necessary to maintain relevance with societal developments and legal dynamics.

## KEYWORDS
Technical Preparation Legislation
Legal System Of Indonesia
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  bertujuan  untuk  mewujudkan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mencapai  masyarakat  yang adil, makmur dan sejahtera merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  dibidang  hukum,  yang  dikenal  dengan  istilah pembaharuan  hukum  ( law  reform ).  Pembaharuan  hukum  nasional  sebagai  bagian  dari  rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.
Guna  membangun  kerangka  dasar  hukum  nasional,  perlu  dipahami  dan  dihayati  agar  setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa  berfungsi  untuk  mengendalikan  masyarakat  dan  bisa  juga  menjadi  sarana  untuk  melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat (Rahardjo, 2000).
Negara hukum negara hukum (Rechtstaat atau Rule of Law) merupakan sebuah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia ad alah Negara Hukum” (Asshiddiqie, 2005). Selain itu gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain  terkait  dengan  konsep  “ rechtsstaat ‟  dan  “ the  rule  of  law‟ ,  juga  berkaitan  dengan  konsep „nomocracy‟ yang  berasal  dari  perkataan „nomos‟ dan  “ cratos ‟.  Perkataan  nomokrasi  itu  dapat dibandingkan dengan “ demos‟ dan “ cratos ‟ atau “ kratien‟ dalam demokrasi. Perkataan “Nomos‟ berarti  norma,  sedangkan  ” cratos‟ adalah  kekuasaan.  Yang  dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi  itu  berkaitan  erat  dengan  ide  kedaulatan  hukum    atau  prinsip  hukum  sebagai  kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Sesungguhnya  yang  dianggap  sebagai  pemimpin  adalah  hukum  itu  sendiri,  bukan  orang.  Dalam buku  Plato berjudul “Nomoi” yang  kemudian diterjemahkan  ke dalam bahasa  Inggris dengan  judul “The Laws” , jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno (Asshidiqie, 2011). Satu kesatuan sistem dan sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (institusional), kaedah aturan (instrumental), dan perilaku para subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan kultural).  Ketiga elemen elemen tersebut  mencakup kegiatan pembuatan hukum (law making) ,  kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administrating), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law  adjucating) atau  yang  biasa  disebut  dengan  penegakan  hukum  dalam  arti  sempit (law enforcement) (Asshidiqie, 2011) . Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang  perilaku  manusia.  Dengan  demikian  hukum  tidak  menunjuk  pada  suatu  aturan  tunggal (rule) , tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Asshiddiqie, 2021).
Dalam  penulisan  ini,  fokus  utama  adalah  untuk  memahami  secara  rinci  dua  aspek  krusial  dalam konteks peraturan perundang-undangan. Pertama, penelitian akan mengupas secara mendalam mengenai proses pembuatan naskah rancangan peraturan undang-undang. Ini mencakup langkah-langkah, tahapan, dan mekanisme yang terlibat dalam menghasilkan naskah tersebut, dengan tujuan memperoleh wawasan komprehensif  terhadap  dinamika  serta  keterlibatan  berbagai  pihak  selama  proses  tersebut.  Kedua, penelitian ini juga akan menyelidiki teknis peraturan perundang-undangan, menyoroti aspek-aspek seperti kejelasan  perumusan,  konsistensi  istilah,  sistematika  prediktif,  dan  kemudahan  pemahaman  dalam perspektif  bahasa.  Dengan  fokus  pada  kedua  aspek  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan pemahaman  yang  mendalam  tentang  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  dibuat  dan diimplementasikan,  serta  bagaimana  teknisnya  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dan  penerimaan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya  suatu  aturan  tersebut.  Dan  hukum  yang  tidak  tertulis  ialah  yang  terdapat  didalam  kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat –  syarat  pembentukan  dan  berdasarkan  pada  hukum  yang  lebih  tinggi  (Berry,  2021).  Dalam melakukan pembentukan teori perundang – undangan dari segala aspeknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan  kaidah  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  tidak  melenceng  dari  apa  yang  telah  ditentukan. Pembuatan peraturan perundang – undangan juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di
masyarakat  agar  dapat  menjadi  aturan  yang  digunakan  masyarakat  dan  menjadi  pedoman  bagi masyarakat.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa konsep yang perlu dipahami oleh perancang, salah satunya adalah konsep jenjang norma. Hans Nawiasky, seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan  teori  jenjang  norma  yang  diperkenalkan  oleh  gurunya  terkait  dengan  suatu  negara. Dalam  karyanya  "Allgemeine  Rechtslehre,"  Hans  Nawiasky  menjelaskan  bahwa  menurut  teori  Hans Kelsen, norma hukum suatu negara selalu memiliki tingkatan yang berlapis dan berjenjang, dimana norma yang berlaku di tingkat bawah didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan seterusnya, hingga mencapai norma  tertinggi  yang  disebut  norma  dasar.  Nawiasky  melengkapi  teori  tersebut  dengan  menambahkan bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga dapat dikelompokkan. Ia mengelompokkan norma  hukum  menjadi  empat  kelompok  utama,  yaitu:  1)  Staatsfundamentalnorm  (norma  fundamental negara); 2) Staatsgrundgezets (aturan dasar negara); 3) Formell Gezetz (undang-undang formal); dan 4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom) (Rozali, 2013).
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  kekuatan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  hierarkinya,  dimana  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Tahun  1945  berperan  sebagai  peraturan tertinggi.  UUD  Tahun  1945  menjadi  landasan  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di bawahnya.  Teori  perundang-undangan  menggambarkan  bahwa  peraturan  tersebut  merupakan  suatu norma  hukum  tertulis  yang  mengikat  secara  umum,  dibentuk  oleh  lembaga  atau  pejabat  negara  yang memiliki wewenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  peraturan  yang  lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan pembentukan peraturan mengenai proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan.  Proses  ini  harus  dilaksanakan  dengan  cara  dan metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang  membentuk peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, di  mana  negara  memiliki  kewajiban  melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional  secara  terencana, terpadu,  dan berkelanjutan.  Sistem hukum nasional ini dirancang untuk menjamin  pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, 2004).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,   merupakan penelitian yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu gejala,  peristiwa  yang terjadi  pada  saat  sekarang  atau  masalah  aktual.  Penelitian  kualitatif  adalah  jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi  tertentu  menurut  perspektif.  peneliti  sendiri. Metode  yang  digunakan  ialah  metode  penelitian kepustakaan atau kajian pustaka. Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang lebih menekankan pada olahan filosofis dan teoritis bila dibandingkan dengan penelitian sosiologis atau empiris (lapangan).

## PEMBAHASAN

## Peraturan Perundang-undangan sebagai Produk Hukum
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk  hukum  dibuat  dengan  maksud  untuk  dipatuhi oleh  masyarakat  atau dengan  kata  lain  untuk  efektif  atau  hukum  tersebut berperan  sesuai  fungsinya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa untuk dapat mewujudkan fungsi dari perundang-undangan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi:
1.  Bila hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidahnya hanya merupakan kaidah yang mati (dode regel) .
2.  Jika  hukum  hanya  berlaku  secara  sosiologis  maka  mungkin  hukum  berlaku  sebagai  hanya  sebagai aturan pemaksa .
3.  Jika hukum hanya berlaku secara filosofis maka mungkin hukum itu hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan.
Sebenarnya istilah peraturan perundang-undangan (wettelijke  regeling) ,  apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara, menurut Burkhardt Krems dengan menggunakan istilah (staatsliche rechtssetzung) , adalah untuk menentukan isi peraturan (inhalt der legelung) , bentuk dan
susunan peraturan (form der regelung) , metode pembentukan peraturan (methode der ausarbeitung der regeling) ,  prosedur  dan  proses  pembentukan  peraturan (verfahren  der  ausarbeitung  der  regelung) (Yuliandri, 2009).
Ilmu  perundang-undangan  merupakan  ilmu  normatif  murni  dan  ilmu  empiric  murni.  Sebagai  ilmu normative murni, ilmu perundang-undangan hanya mempelajari bagaimana pedoman-pedoman perilaku manusia dalam pergaulan hidup antar sesama dan lingkungan disusun atau dibentuk dengan baik sesuai dengan  hirarkinya.  Sebagai  ilmu  empirik  murni,  ilmu  pengetahuan  perundang-undangan  hanya mempelajari bagaimana pedoman-pedoman perilaku manusia itu dilaksanakan dalam kehidupan bersama. Sedangkan  sebagai  kombinasi  antara  keduanya  (normatif  empirik)  ilmu  pengetahuan  perundang- undangan mempelajari bagaimana pedoman-pedoman perilaku manusia dibentuk dan dilaksanakan serta bagaimana pedoman-pedoman perilaku manusia itu disusun berdasarkan kenyataan yang ada di dalam pergaulan hidup manusia antar sesama dan lingkungannya (Handoyo, 2008).

## Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
Sebagaimana  dinyatakan  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  dan  mengikat  secara  umum.  Dalam mewujudkan  kebijakan  pembangunan hukum  nasional,  khususnya Peraturan  Perundang-undangan  dan mewujudkan  tertib  pembentukan  Peraturan  Perundang-  undangan  dengan  memperhatikan  asas  umum dan hierarki peraturan perundang- undangan telah diundangkan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2004, p. 10).
Dalam  upaya  menjamin  kepastian  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  maka  dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa beradasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UU 10/2004, yakni sejak dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,  pengesahan,  pengundangan, dan  penyebarluasan. Dengan  terbitnya  UU  tersebut  terasa bahwa  pembentukan  peraturan  semakin  seragam  baik  dari  sisi  substansi  maupun  sistematika penuangannya.  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut  mutatis  mutandis  berlaku  juga pada  pembentukan  Peraturan  Daerah  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah, 2014).
Namun  dalam  perkembangannya,  dirasakan  terdapat  beberapa  kelemahan  dari  undang-undang tersebut,  antara  lain:  keberadaan  peraturan  yang  bersifat  penetapan , kedudukan  Peraturan  Menteri (Permen) dalam hierarki, peranan Naskah Akademik, kewenangan  legislasi  Dewan Perwakilam  Daerah (DPD),  kedudukan  DPRD  dalam  pembentukan  Perda.  Selain  itu,  terdapat  juga  beberapa  isu  lainnya seperti  pencabutan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu),  Peraturan  Perundang- undangan yang ditetapkan oleh lembaga Negara/lembaga pemerintah/lembaga- lembaga lainnya, makna hakiki  dari  persetujuan  bersama,  keberadaan  peraturan  desa,  otonomi  daerah,  harmonisasi  dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kriteria penetapan Perpu dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut  maka  perlu dilakukan perubahan  terhadap  beberapa  ketentuan  dari  UU 10/  2004,  agar dapat  mengatasi  berbagai  kelemahan  tersebut  dan  untuk  merespon  berbagai  perkembangan  dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta dinamika yang terjadi di masyarakat, dan lain sebagainya. Selain  itu  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  secara teknis adalah sebagai berikut:
1.  Tidak menimbulkan multiinterprestasi atau tegas dan lugas;
2.  Konsisten dalam istilah, perumusan dan pengaturan;
3.  Sistematis Prediktif dan dapat dilaksanakan;
4.  Mudah dimengerti atau dipahami dalam perspektif bahasa.

## Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berbagai Perspektif
Pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dalam  proses  dapat  dianalisis  dari  beberapa  sudut pandang. Pertama, dari perspektif normatif yuridis, proses ini terkait dengan perumusan, pembahasan, dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan.  Sudut  pandang ini mencakup pertimbangan atau alasan  yang  menjelaskan  bahwa  peraturan  dibuat  untuk  menanggulangi  masalah  hukum  atau  mengisi kekosongan  hukum  dengan  mempertimbangkan  aturan  yang  sudah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang akan  dicabut  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan masyarakat.  Perspektif  yuridis  ini  merujuk pada  landasan  hukum  yang  terkait  dengan  substansi  atau  materi  yang  diatur,  sehingga  diperlukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa masalah hukum yang dapat muncul mencakup  peraturan  yang  sudah  usang,  peraturan  yang  tidak  konsisten  atau  tumpang  tindih,  jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga keberlakuannya lemah, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai, atau bahkan peraturan yang belum ada sama sekali (Handoyo, 2008).
Normatif  yuridis  adalah  landasan  hukum  (juridische  grondslag)  yang  menjadi  dasar  kewenangan (beveogdheid,  competentie)  pembuatan  peraturan  perundang-undangan.  Apakah  kewenangan  seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan atau tidak.  Dasar  hukum  kewenangan  membentuk  peratuan  perundang-undangan  sangat  diperlukan.  Tanpa disebutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  seorang  pejabat  atau  suatu  badan  adalah  tidak berwenang (onbevoegdheid) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal (Ranggawidjaja, 1998).
Di dalam yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu undang-undang sebelum ditetapkan (istilah  UUD  1945  disahkan)  menjadi  undang-undang  harus  mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis demikian disebut landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa  sesuatu  materi  tertentu  hendaknya  diatur  dengan  Undang-undang.  Isi  atau  substansi  suatu peraturan  perundang- undangan  harus  sesuai  dengan  “wadahnya”.  Selain  itu,  isi  suatu  peraturan perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  isi  peraturan  perundang-undangan  yang derajatnya  lebih  tinggi.  Dengan  demikian  seyogianya  jenis  peraturan  perundang-undangan  serta  badan yang  berwenang  membentuknya  harus  mempunyai  landasan  formal  secara  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian , maka prinsip negara berdasar asas hukum akan menjadi goyah (Ranggawidjaja, 1998).
Menurut (Manan, 2006) dasar yuridis memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, karena hal ini mencerminkan beberapa aspek esensial:
1.  Kewenangan  Pembuat  Peraturan  Perundang-Undangan:  Dasar  yuridis  menunjukkan  keharusan adanya  kewenangan  dari  pihak  yang  membuat  peraturan  perundang-undangan.  Setiap  peraturan perundang-undangan harus dihasilkan oleh badan atau pejabat yang memiliki wewenang yang sesuai.
2.  Kesesuaian Bentuk dan Materi: Dasar yuridis mengamanatkan adanya kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Terutama, hal ini berkaitan dengan petunjuk dari peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sejajar.
3.  Proses  Tata  Cara  yang  Tertentu:  Dasar  yuridis  mengharuskan  pengikutan  tata  cara  tertentu  dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap tata cara tersebut dapat mengakibatkan pembatalan hukum atau kurangnya kekuatan hukum mengikat bagi peraturan tersebut.
4.  Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi: Dasar yuridis mewajibkan agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki tingkat lebih tinggi. Sebagai  contoh,  sebuah  Undang-undang  tidak  boleh  mengandung  ketentuan  yang  bertentangan dengan UUD, dan hal ini berlaku pula pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah
Perspektif  sosiologis  merupakan  pertimbangan  atau  alasanyang  menggambarkan  bahwa peraturan  yang  dibentuk  untukmemenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek.  Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empirismengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakatdan  negara. Suatu  peraturan  perundang-undangan  dikatakan  mempunyai  landasan sosiolgis  apabila  ketentuan-ketentuannya  sesuai  dengan  keyakinan  umum  atau  kesadaran  hukum masyarakat.  Hal  ini  penting agar  perundang-undangan  yang  dibuat  ditaati  oleh  masyarakat,  tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat.
Walaupun  demikian  tidak  berarti  bahwa  apa  yang  ada  pada  suatu  saat  dan  dalam  suatu masyarakat,  akan  menjadi  nilai  kehidupan  selanjutnya.  Produk  perundang-undangan  tidak  sekedar merekam  keadaan  seketika  (moment  opname).  Masyarakat  berubah,  nilai-nilai  pun  berubah, kecenderungan  dan  harapan  masyarakat  harus  dapat  diprediksi  dan  terakumulasi  dalam  peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan (Ranggawidjaja, 1998).
Landasan  sosiologis  adalah  garis  kebijakan  sosiologis  yang  menjadi  dasar  selanjutnya  bagi kebijaksanaan.  Kebijaksanaan  dan  pengarahan  ketatalaksanaan  pemerintah  negara  (pusat)  dan pemerintah  daerah  dan  mencerminkan  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  dasar
sosiologis  ni  diharapkan  perundang-undangan  pemerintah  daerah  yang  dibuat  itu  akan  diterima masyarakat secara wajar, bahkan spontan mempunyai daya berlakunya secara efektif. Oleh karena itu, setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  pemerintah  daerah  harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan bidang tersebut di dalam masyarakat, baik secara yuridis, sosilogis, filosofis, dan politik (P. Syarifin & Jubaedah, 2012).
Perspektif filosofis merupakan pertimbangan atau alasanyang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan  pandangan hidup, kesadaran, dan citahukum yang meliputi suasana kebatinan  serta  falsafah  bangsaIndonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya  harus  memiliki  tiga  landasan,  yaitu  landasan  filosofis,  landasan  sosiologis,  dan landasan  yuridis.  Meskipun  demikian  ada  yang  menambahnya  dengan  landasan  teknik  perancangan dan landasan politis. Apapun jenisnya filsafah hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk  (yang  termuat  dalam  peratuan  perundang-undangan)  harus  mencerminkan  filsafah  hidup bangsa  itu.  Sekurang-kurangnya  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral  bangsa.  Hukum  harus berakar dari moral (Ranggawidjaja, 1998).
Landasan  filosofis  adalah  dasar  filsafat,  yaitu  pandangan atau  ide  yang  menjadi  dasar  cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan  pemerintahan  daerah.  Contoh  di  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Pancasila menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu  peraturan  pemerintahan  daerah  yang  akan  bertentangan  dengan  dasar  filsafat  Pancasila  ini, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara atau jelasnya Pancasila sebagai dasar  dan  ideolgi  negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara  sehingga  setiap  materi muatan  peaturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Pancasila (P. Syarifin & Jubaedah, 2012).
Perspektif Politis . Selain ketiga landasan tersebut (yuridis, sosiologis, dan filosofis) masih terdapat landasan  lain  yaitu  landasan  teknik  perancangan.  Unsur  teknik  perancangan  merupakan  unsur  yang tidak  boleh  diabaikan  dalam  upaya  membuat  peraturan  perundangundangan  yang  baik.  Peraturan perundang-undangan yang  kurang  baik  dapat  juga  terjadi  karena tidak  jelas  perumusannya  sehingga tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya ( ambiguous ) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (interpretatif) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya (Ranggawidjaja, 1998).
M. Solly Lubis menambahkan satu lagi landasan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan  pemerintah  negara.  Misalnya  garis  politik  di  bidang  otonomi  yang  tercantum  dalam GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1973) menjadi landasan politis dalam pembuatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Tegasnya, garis politik dalam GBHN itu memberi  pengarahan dalam  pembuatan  undang-undang  itu.  Hal  itu  termasuk  dalam  landasan  yuridis karena indikasi mengenai otonomi yang tertuang dalam GBHN dimuat dalam Ketetapan MPR yang nota bene  merupakan  landasan  yuridis.  Di  pihak lain,  keberadaan  Pemerintah  Daerah  sudah diatur  dalam Pasal  18  UUD  1945  dan  secara  tegas  dinyatakan  akan  ditetapkan  dengan  Undang-undang  (Lubis, 2002).
Telaahan  politis  pada  prinsipnya  mengedepankan  persoalan  kepentingan  dari  pihak  terkait (pemerintah dan masyarakat) melalui kekuatan masing-masing pihak, oleh karena itu naskah akademik berperan  menjadi  sarana  memadukan  kekuatan-kekuatan  para  pihak  tersebut,  sehingga  diharapkan perpaduan  tersebut  menjadi  sebuah  kebijaksanaan  politik  yang  kelak  menjadi  dasar  selanjutnya  bagi kebijakankebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan (Basyir, 2014).

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk  hukum  memiliki  tujuan  untuk  dipatuhi  oleh masyarakat dan berperan sesuai fungsinya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga kriteria yang harus dipenuhi  agar  perundang-undangan  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Sebagai  produk  hukum,  peraturan perundang-undangan dapat dianalisis dari perspektif normatif yuridis, sosiologis, filosofis, dan politis. Dari segi  normatif  yuridis,  peraturan  perundang-undangan  harus  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan kewenangan yang sesuai. Proses pembuatannya harus mengikuti tata cara yang ditentukan, dan materi yang diatur tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Normatif yuridis  juga  menekankan  pentingnya  konsistensi,  sistematika,  dan  prediktifitas  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dari  perspektif  sosiologis,  peraturan  perundang-undangan  harus  memperhatikan
kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Landasan sosiologis menekankan pentingnya agar peraturan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, mencerminkan "hukum yang hidup" dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif filosofis menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pandangan hidup,  kesadaran,  dan  citra  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  bangsa.  Dalam  konteks  Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat yang harus diakui dan dihormati dalam pembuatan peraturan perundang- undangan.  Perspektif  politis  menambahkan  landasan  politis  sebagai  dasar  kebijaksanaan  politik  dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan politis mencakup garis kebijaksanaan politik yang mengarahkan kebijakan pemerintah dan memberi pengarahan dalam pembentukan undang-undang.
Selain  itu,  teknis  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  juga  perlu  diperhatikan,  seperti kejelasan  perumusan,  konsistensi  dalam  istilah  dan  pengaturan,  sistematika  prediktif,  dan  kemudahan pemahaman  dalam  perspektif  bahasa.  Meskipun  peraturan  perundang-undangan  memiliki  landasan normatif yuridis, sosiologis, filosofis, dan politis, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perubahan terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  mungkin  menyebabkan  kelemahan  atau  ketidaksesuaian  dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  implikasi  penting  yang  dapat Dalam mengoptimalkan peran peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, perlunya evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan yang sudah ada guna mengidentifikasi ketidakefektifan atau ketidaksesuaian  dengan  perkembangan  zaman.  Kedua,  pentingnya  penguatan  dasar  hukum  yuridis, termasuk  identifikasi  kewenangan pembuat peraturan dan  kesesuaian dengan  hukum  yang  lebih  tinggi. Ketiga,  keterlibatan aktif  masyarakat dalam proses pembuatan regulasi dapat memastikan aspek-aspek kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat diakomodasi. Keempat, perlu adanya penyederhanaan dan klarifikasi bahasa dalam peraturan, agar dapat dipahami secara luas oleh masyarakat. Kelima, memperkuat landasan sosiologis dan filosofis dalam peraturan untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai dan kebutuhan aktual  masyarakat.  Keenam,  praktik  keterbukaan  informasi  dan  konsultasi  publik  dapat  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dan  mendukung  kesepahaman  bersama  terhadap  regulasi.  Ketujuh,  perhatian khusus  terhadap aspek  teknis  perancangan,  seperti  konsistensi  istilah  dan perumusan  yang  sistematis, akan  memudahkan  implementasi  dan  penerapan  hukum.  Kedelapan,  melibatkan  ahli  hukum  dan  ahli bidang  terkait  dapat  memberikan  pandangan  yang  mendalam  dan  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan. Kesembilan, penggunaan teknologi informasi untuk publikasi dan penyebarluasan peraturan dapat  meningkatkan  transparansi  dan  aksesibilitas  informasi.  Terakhir,  monitoring  dan  evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar regulasi tetap relevan dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2005). Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. //catalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5190%26keywords%3 D Asshiddiqie, J. (2021). Teori Hans Kelsen tentang Hukum . Mahkamah Konstitusi. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10333
Asshidiqie,  J.  (2011). Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia .  Forum  Dialog  Perencanaan  Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta.
Basyir, A. (2014). The Importance Of Academic Script In The Statutes Formatting To Realize Aspirasional And  Responsive  Law. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 2 (2),  Article  2. https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.171
Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. Muhammadiyah Law Review , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461 Handoyo,  B.  H.  C.  (2008). Prinsip-prinsip  legal  drafting  dan desain  naskah  akademik .  Universitas  Atma Jaya.
Lubis, M. S. (2002). Sistem nasional . Mandar Maju. Manan, B. (2006). Konvensi ketatanegaraan . FH UII Press. Rahardjo,
S. (2000). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti. https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/12768 Ranggawidjaja, H. R. (1998). Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia / H. Rosjidi Ranggawidjaja (Bandung). Mandar
Maju. //perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-
jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1666
Rozali,  R. (2013,  September 12). Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan. Bang Zali . https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang- undangan/
Syarifin, P. & Jubaedah. (2012). Ilmu perundang-undangan (Bandung). Pustaka setia. //opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22911&keywords=
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 10 (2004).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). Yuliandri.  (2009). Asas-asas  Pembentukan  Perundang-undangan  yang  Baik .  Raja  Grafindo  Persada. https://rajagrafindo.co.id/produk/asas-asas-pembentukan-per-uu-an/