## JURNAL ILMIAH AL MU’ASHIRAH:
Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits  Multi Perspektif Vol. 17, No. 2, Juli 2020 Hal: 2 08 -233

## Tafsir Al-Qur’an tentang Jual Beli

## Zainuddin
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh Email: zainuddin.muhammad@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The views of the commentators on buying  and selling in surah Al-Baqarah verse 275 are interesting to study. Why does Allah repeat the parable of the ignorant Arab society before? It may be that a parable is a form of reality that exists and is not different until now. That is why it is so important that God talks about buying and selling and his position. The analyzes of the commentators are very diverse. Practical facts in the field about buying and selling and usury have not been quietly talked about throughout the ages. This study uses the method of tahlili, one central verse is discussed in detail, through a tafsir approach. The main sources in this study are tafsir books to know the sale and purchase according to the commentators. The result of this finding is that God wants trading to be completely lawful, free from the practice of usury, financial monopolies, and unilateral risk-bearing so that in the practice of trading, the principles of oneness, humanity, justice, and peace are established.
Keywords : Buying and Selling, Mufasir, Al-Qur’an

## ABSTRAK
Pandangan  para mufasir mengenai jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menarik untuk dikaji. Mengapa Allah menyebut kembali perumpamaan masyarakat Arab jahiliyah dahulu. Bisa  jadi  pemisalan  tersebut  merupakan  bentuk  kenyataan  yang  ada  dan  tidak  berbeda sampai  saat  ini.  Karenanya  begitu  penting  Allah  membicarakan  tentang  jual  beli  dan kedudukannya.  Analisa-analisa  para  mufassir  sangat  beragam.  Kenyataan  praktik  di lapangan  tentang  jual  beli  dan  riba  tidak  sepi  dibicarakan  sepanjang  zaman.  Kajian  ini menggunakan  metode  tahlili,  satu  ayat  sentral  dibahas  secara  rinci,  melalui  pendekatan tafsir.  Sumber  utama  dalam  kajian  ini  adalah  kitab-kitab  tafsir  dengan  tujuan  hendak mengetahui  jual  beli  menurut  para  mufasir.  Hasil  temuan  ini  adalah  bahwa  Allah menginginkan jual beli benar-benar halal, terhindar dari praktik riba, monopoli keuangan, dan  penanggungan  resiko  sepihak  sehingga  di  dalam  praktik  jual  beli  terbangun  prinsip kutauhidkan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.
Kata Kunci : Jual Beli, Mufasir, Al-Qur’an

## A. Pendahuluan
Al-Qur’an merupakan kitab hidayah, dalam memahami berbagai praktik kehidupan, ia  merupakan  pelita  yang  dapat  menerangi  persoalan-persoalan duniawiyah maupun ukhrawiyah .  Disisi  lain  Al-Qur’an  merupakan  literatur  penafsiran  yang  kerap  sekali dijadikan mitra dialog dalam melaksanakan segala titah ilahi. Dengan demikian, seseorang yang  beriman  sudah  seharusnya  menjadikan  Al-Qur’an  sebagai  tata  nilai  yang mengedepankan  aspek-aspek  kemanusiaan.  Diwujudkan  dengan  meninggalkan  aturan- aturan yang berlawanan  dengan  Al-Qur’an sehingga terciptanya kehidupan manusia yang damai dan berkeadilan.
Al-Qur’an bersifat universal dan relevan dalam segala ruang dan waktu Al-Qur’an shahihun  li  kulli  zaman  wa  makan . 1 Hal  ini  memberikan  ruang  dinamis  bagi  dunia interpretasi  Al-Quran  dari  masa  ke  masa.  Tafsir  yang  disebut  sebagai  produk  dialektika antara nalar dengan teks, dan konteks yang melingkupinya, meniscayakan adanya dinamika yang terus-menerus no ending . Ia tidak  dapat  dipahami sama dari waktu  ke waktu,  akan tetapi selaras dengan realitas dan kondisi sosial dan berjalan seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam masalah penafsiran-penafsiran berkaitan dengan muamalah. 2 Oleh karena  itu,  timbullah  pemahaman  yang  variatif  sehingga  menempatkan  interpretasi  Al- Quran sebagai produk disiplin ilmu yang berkembang pesat.
Kajian yang akan ditelaah adalah mengenai penafsiran tentang jual beli yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ketertarikan tentang jual beli dimana masyarakat Arab jahiliyah memberi image bahwa jual beli sama dengan riba, dan Allah membantah pemisalan mereka bahwa jual beli tidak sama dengan riba pada ayat dan surah yang sama dengan lafaz ْۚ ا ٰوَب ِّ رلٱ َم َّرَح َو َعۡيَبۡلٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأ َو . Meskipun keduanya antara jual beli dan riba sangat jauh berbeda, tetapi  mengapa  Allah  mengangkat  kembali  perumpamaan  mereka  tersebut,  boleh  jadi pemisalan tersebut merupakan bentuk kenyataan yang akan ada selamanya dan tidak berbeda sampai saat ini, karenanya begitu penting Allah membicarakan tentang pemisalan tersebut dan kedudukan al-baiu dalam Al-Qur’an.
Kenyataannya di lapangan bahwa kondisi ekonomi Aceh saja saat ini meskipun telah menerapkan sistem perbankan  Islam dan memiliki potensi sumber  alam  yang bagus serta anggaran yang besar, semestinya mampu membuat ekonomi masyarakat Aceh baik. Akan tetapi tidak demikian halnya, indikator pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. “Inflasi Aceh juga lebih tinggi dari daerah lain di  Indonesia”. Mengapa  hal  ini  dapat  terjadi  dalam  masa-masa  penerapan  perbankan syariah  yang  katanya  tidak  menganut  sistem  bunga.  Karenanya,  besar  keyakinan  penulis dalam membangun konsepsi perbankan syariah tidak menelaah maksud perumpamaan Al- Qur’an secara hati-hati dan mendalam.
Ditemukan  beberapa  prinsip  bahwa  keabsahan  kepemilikan  keuangan  mesti menempuh jalan usaha yang halal bukan riba, pendistribusian yang benar dan menyeluruh
1 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Alquran dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2015), hlm. 15.
2 Nur Kholis Setiawan, Al-Quran Kitab Sastra Tersebar (Yogyakarta: elSAQ Press, 2006), hlm. 1.
tidak monopoli, ridha dan saling menguntungkan secara bersama tidak sepihak, ada prinsip- prinsip keadilan, kemanusian dan ketauhidan, aman bagi penjamin dan penyalur. Cara jual beli dan cara memperoleh keuangan tidak samar-samar dan menyimpang dari maksud Al- Qur’an. 3 Senada dengan hadis Rasulullah Saw dari An-Nu’man bin Basyir berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda;
َناَمْعُّنلا ُتْعِمَس ِ يِبْعَّشلا  ْنَع ٍّن ْوَع ِنْبا  ْنَع ٍّ يِدَع يِبَأ ُنْبا اَنَثَّدَح ىَّنَثُمْلا ُنْب ُدَّمَحُم يِنَثَّدَح َنْب
َح و َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا ُتْعِمَس ُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِض َر  ٍّريِشَب ُنْبا اَنَثَّدَح ِ َّاللَّ ِدْبَع ُنْب ُّيِلَع اَنَثَّد َّلَص َّيِبَّنلا ُتْعِمَس َلاَق  ٍّريِشَب َنْب َناَمْعُّنلا ُتْعِمَس َلاَق ِ يِبْعَّشلا  ْنَع َة َو ْرَف وُبَأ اَنَثَّدَح َةَنْيَيُع ُ َّاللَّ ى
َّدَح ٍّدَّمَحُم ُنْب ِ َّاللَّ ُدْبَع اَنَثَّدَح و َمَّلَس َو ِهْيَلَع
ُتْعِمَس َّيِبْعَّشلا ُتْعِمَس َة َو ْرَف يِبَأ  ْنَع َةَنْيَيُع ُنْبا اَنَث ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ يِبَّنلا  ْنَع اَمُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِض َر  ٍّريِشَب َنْب َناَمْعُّنلا اَن َرَبْخَأ  ٍّريِثَك
ْنَع َة َو ْرَف يِبَأ  ْنَع ُناَيْفُس ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَق َلاَق ُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِض َر  ٍّريِشَب ِنْب ِناَمْعُّنلا  ْنَع ِ يِبْعَّشلا ِ بُش اَم َك َرَت  ْنَمَف ٌةَهِبَتْشُم  ٌروُمُأ اَمُهَنْيَب َو ٌنِ يَب ُما َرَحْلا َو ٌنِ يَب ُل َلََحْلا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ِمْث ِ ْلْا  ْنِم ِهْيَلَع َه
َناَك َناَبَتْسا اَم َعِقا َوُي  ْنَأ َكَش ْوَأ ِمْثِ ْلْا  ْنِم ِهيِف  ُّكُشَي اَم ىَلَع َأ َرَتْجا  ْنَم َو َك َرْتَأ َناَبَتْسا اَمِل )ىراخبلا هاور( ُهَعِقا َوُي  ْنَأ ُكِشوُي ىَم ِحْلا َل ْوَح ْعَت ْرَي  ْنَم ِ َّاللَّ ىَم ِح ي ِصاَعَمْلا َو 4
Mencermati masalah diatas keabsahan dalam memperoleh keuangan dengan sistem bunga money  creation adalah  dilarang  oleh  Al-Qur’an.  sedangkan  jual  beli  atau  praktik sistem bagi hasil economi creation adalah di halalkan oleh Al-Qur’an. Karenanya persoalan jual beli perlu dikaji ulang penafsirannya secara sistematis dari kitab-kitab tafsir agar tidak terjadi praktik dual banking sistem atau kesamaran dan kekaburan prinsip keuangan. Teks lengkapnya terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut;
ِّلَٰذ  ِّْۚ سَمۡلٱ َنِّم ُنَٰطۡيَّشلٱ ُهُطَّبَخَتَي يِّذَّلٱ ُموُقَي اَمَك  َّلَِّإ َنوُموُقَي  َلَ  ا ٰوَب ِّ رلٱ َنوُلُكۡأَي َنيِّذَّلٱ ُعۡيَبۡلٱ اَمَّنِّإ  ا ٓوُلاَق  ۡمُهَّنَأِّب  َك
َم َّرَح َو َعۡيَبۡلٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأ َو ْۗ ا ٰوَب ِّ رلٱ ُلۡثِّم ۥُهَءٓاَج نَمَف ْۚ ا ٰوَب ِّ رلٱ
ىَلِّإ ٓۥُه ُر ۡمَأ َو  َفَلَس اَم ۥُهَلَف  ٰىَهَتنٱَف ۦِّهِّ ب َّر نِّ م ٞةَظِّع ۡوَم َنوُدِّل َٰخ اَهيِّف  ۡمُه  ِِّۖراَّنلٱ ُب َٰح ۡصَأ َكِّئ َٰٓل  وُأَف َداَع  ۡنَمَو َِِّّۖللَّٱ ) (
Penulis dalam mengkaji tema ini adalah menggunakan metode tahlili. Dimana teks Al-Qur’an ditafsir dari berbagai segi secara berurutan, mendalam dan rinci terhadap ayat al- bai’u mitslu Al-riba menjadi sentral penafsiran dan ayat-ayat lain sebagai pendukung dan penguat ayat yang menjadi sentral  kajian. Karenanya perlu kepada analisa penafsiran yang komprehensif dan proporsional mengenai jual beli dari kitab-kitab tafsir dan dari literatur semua para ahli yang mendalami Al-Qur’an serta telaah jurnal ilmiah tentang tafsiran dan pemahaman  pelaku  penerapan  kebijakan  keuangan,  dengan  tujuan  dan  harapan  agar pertama,  secara  ilmu  dapat  memahami  penafsiran  Al-Qur’an  baik  secara  teks  maupun konteksnya. 5 Kedua,  dapat  menangkap  maksud  dan  tujuan  dari  pada  makna  ayat  tersebut bahwa  menjadikan  jual  beli  benar-benar  halal,  terhindar  dari  praktik  riba,  monopoli keuangan, dan penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip-prinsip ketauhidan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.
3 Sayyid Quthhb , Fi Zhilal al-Qur’an , Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 74.
4 Al-Bukhari, Shahih  Bukhari;  al-  Jami’  al-Musnad  al-Shahih  al  Mukhtasar ,  kitab:  al-Buyu’.  No. Hadis: 2051, Jilid III. (Beirut: Dar al- Filr, t.t), hlm. 53.
5 Ibrahim bin Musa al-Syatiby, al-Muwafaqat , Vol. 2 (Kairo: Dar Inu ‘Affan, 1997), hlm 89.

## B. Pembahasan

## a) Defenisi Jual Beli
Islam memuat beberapa aspek diantaranya ibadah, muamalah, mua ’syarah, hudud, dan  jinayah.  Aspek  muamalah  merupakan  aturan  main  bagi  manusia  dalam  menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aspek ini dikenal secara umum dengan istilah jual beli al- bai’ .  Ajaran  Islam  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis  Rasulullah  Saw  tentang  muamalah mengarahkan manusia untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Jual beli yang baik adalah ditempuh dengan cara yang halal dan baik pula.
Secara bahasa al-bai’ menjual berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni al-shira’ membeli. Demikianlah al-bai’ sering diartikan dengan jual beli. 6 Adapun secara etimologis, bai’ berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara termitologis, bai’ atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ‘ain atau jasa manfaat secara  permanen mu’abad .  Secara  etimologi,  jual  beli  adalah  proses  tukar menukar  barang  dengan  barang,  kata bai’ yang  artinya  jual  beli  termasuk  kata  bermakna ganda yang berseberangan, seperti  hal-halnya kata syira’ .
Istilah bai’ jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang, bukan jasa pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah . Kategori jasa atau manfaat sebagai maliyyah hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa. 7 Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai’ , at-tijarah , dan al-mubadalah . Sedangkan menurut istilah yang dimaksud  jual beli  adalah menukar barang  dengan barang atau barang dengan uang dengan  jalan  melepaskan  hak  milik  dari  yang  satu  kepada  yang  lain  atas  dasar  saling merelakan. 8 Pengertian al-bai’ secara  istilah,  para  fuqaha  menyampaikan  definisi  yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:
Penafsiran  para  fuqaha,  bahwa  jual  beli  adalah  menukarkan  harta  dengan  harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai’ seperti melalui ijab dan saling  menyerahkan ta’ath .  Imam  Nawawi  dalam al-majjmu’ menyampaikan  definisi sebagai berikut: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan”. Adapun menurut  malikiyah,  syafi’iyah  dan  hanabillah,  bahwa al-ba’i ,  yaitu  tukar  menukar  harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi  hukum  ekonomi syariah, al-ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. 9
6 Gufron. A Mas’adi, Fiqih Muamalah Konteksual , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 199.
7 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah , (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 2-3.
8 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.
9 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm. 101.
Beberapa definisi diatas  dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dan kesepakatan di antara  kedua  belah  pihak,  yang  satu  menerima  benda-benda  dan  pihak  lain  menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Sesuai dengan  ketetapan  hukum  yang  dimaksud  dengan  ketentuan  syara’  ialah  memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. 10
Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau  membeli  barang  adalah  untuk  suatu  keperluan,  tanpa  menghiraukan  untung  ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap  perdagangan dapat  dikatakan   jual  beli, tetapi   tidak  setiap  jual  beli   dapat  dikatakan perdagangan. 11 Dalam ajaran Islam untuk melakukan  sebuah  transaksi  jual  beli  telah  diatur  dalam  Fiqh  muamalah  atau  hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman,  baik  oleh  perorangan  maupun  badan  hukum  dalam  melaksanakan  kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam. 12
Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia, yang disebut dengan istilah barter yang dalam terminologi Fiqh disebut dengan ba’i al-muqayyadah . 13 Meskipun jual beli dengan sistem  barter  pada  saat  ini  sudah  tidak  banyak  dipraktikkan  lagi  atau  telah  ditinggalkan setelah  adanya  mata  uang  yang  beredar,  namun  tak  jarang  masyarakat  pedesaan  masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk  transaksi.  Yang  dimaksud  dengan  transaksi  pertukaran mu’awadhat adalah  suatu transaksi  yang  diperoleh  melalui  proses  atau  perbuatan  memperoleh  sesuatu  dengan memberikan sesuatu. 14

## b) Dalil Al Qur’an, Sunnah dan Ijma’ Tentang Jual Beli
Islam sebagai agama yang diturun Allah swt telah mengatur hidup umatnya dengan dasar  hukum  yang  jelas,  yaitu  Al-Quran,  Sunah  Rasulullah  dan  ijma’  ulama.  Inilah  cara Allah  menjadikan  Islam  sebagai  pegangan  manusia  untuk  mencapai  tujuan  hidup.  Agar manusia  yang  ditugaskan  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  bisa  menjaga  dan  merawat kehidupan yang selamat dunia dan akhirat serta tercapai tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Adapun dasar hukum  beserta rukun dan syaratnya  dalam al-bai’u sebagai berikut.
10 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam diIndonesia , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.
11 Ibnu  Mas’ud, Fiqih  Madzhab  Syafi’i Edisi  Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), hlm. 22.
12 Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik , (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 237.
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 47.
14 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 212.
Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan  oleh  Al-Qur’an,  Sunnah  dan  telah  menjadi  Ijma’  ulama  dan  kaum  muslimin. 15 Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli dalam Al-Qur’an ;
ۡۡ ۡۡ ْۚۡ ) (
Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba. 16 (QS.  Al-Baqarah: 275)
Quraish  Shihab  menafsirkan  ayat  di  atas  dalam  bukunya  yaitu  jual  beli  adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia. 17 Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan. 18 Hal ini di jelaskan dalam firman Allah ;
ۡۡ ٓۡ ۡۡ ْۚۡ ۡۡ ) (
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. 19 (QS. Al-Baqarah: 282)
Jalan  lain  yang  perlu  ditempuh  untuk  tidak  terjadi  praktik  riba  dengan  cara melakukan perdagangan atau jual beli dalam bentuk pertukaran benda serta saling ridha. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah;
ٓۡ ْۚۡ ۡۡ ) (
kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu. 20 ( QS.  Al-Nisa’: 29)
Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat,  tetapi  hendaklah  kamu  memperoleh  harta  itu  dengan  jalan  perniagaan  yang berdasarkan  kerelaan  diantara  kamu,  kerelaan  yang  tidak  melanggar  ketentuan  agama.” 21 Mengenai  dalil  hadis  Nabi  Saw  tentang  jual  beli  diriwayatkan  dari Rifa’ah  bin  Rafi’  al- Bazzar dan Al-Hakim :
15 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer , (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.
16 Departemen Agama Republik Indonesia, …, hlm. 48.
17 Quraish Shihab …, hlm. 721.
18 Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar , Juzu’ 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, hlm. 65.
19 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tikrar , Juz III ..., hlm. 47.
20 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tikrar , Juz V …, hlm. 85.
21 Quraish Shihab …, hlm. 497
. ) (
Dari Rifa’ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah Saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik, jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim). 22
Makna  dari  hadis  tersebut  adalah  dengan  melakukan  jual  beli  secara  jujur,  tanpa dibarengi dengan kecurangan dan adanya ridha Allah dalam usaha jual belinya. Selain dasar hukum  jual  beli  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah,  dasar  hukum  jual  beli  juga terdapat  dalam ijma’ para ulama dan kaum  muslimin, diantaranya dalil  dari ijma’ bahwa umat  Islam  sepakat  bila  jual  beli  itu  hukumnya  boleh  dan  terdapat  hikmah  didalamnya. 23 Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang  memberikan  legitimasi  dan  memberikan  batasan  serta  aturan  agar  dalam pelaksanaannya  tidak  terjadi  kezaliman  atau  tindakan  yang  dapat  merugikan  salah  satu pihak. 24 Dengan  diperbolehkannya  jual  beli  maka  manusia  semakin  mudah  untuk  saling tolong-menolong  dalam  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari  dan  dapat  dengan  mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

## c) Rukun dan Syarat Jual Beli
Suatu  aktivitas  jual  beli  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  sejak  masa  silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu adanya akad ijab qabul , orang-orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, dan ma’qud alaih objek  akad. 25 Akad  secara  umum  adalah  setiap  perilaku  yang  melahirkan  hak,  atau mengalihkan  atau  mengubah  atau  mengakhiri  hak,  baik  itu  bersumber  dari  satu  pihak ataupun dua pihak. 26
Rukun  jual  beli  menurut  ulama  mazhab  Hanafi  hanya  satu,  yaitu ijab dan qabul . Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah rela dan ridha kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah  pihak.  Indikator  ini  bisa  tergambar  dalam ijab dan qabul ,  atau  melalui  cara  saling memberikan  barang  dan  harga  barang. 27 Hal  ini  berbeda  dengan  pendapat  jumhur  ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu; orang yang berakad penjual
22 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal , Juz. 28. No. 17265, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm 502.
23 Wahbah Al Zuhaili, Fiqih Islam Wa  Adillatuhu , Jilid V, Terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.
24 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer ...., hlm. 25.
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ...., hlm. 69.
26 Oni  Sahroni,  Hasanuddin, Fikih  Muamalah  Dinamika  Teori  Akad  Dan  Implementasinya  Dalam Ekonomi Syariah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.
27 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 3, hlm. 828.
dan pembeli, sighat atau lafal ijab dan qabul , ada barang yang di beli dan ada nilai tukar pengganti barang. 28
Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan  antara  manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  melindungi  kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:
Pertama , adanya orang yang berakal al-aqidani . Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal  dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil mumayyiz . Akad jual beli tidak  sah  dilakukan  oleh  orang  gila,  orang  mabuk,  dan  anak-anak  kecil  yang  belum mummayyiz . Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia  lakukan  ketika  sadar  hukum  nya  sah,  sedangkan  yang  dilakukan  saat  kambuh  atau penyakit gila tidak sah. 29
Kedua , adanya ijab dan qabul atau  syarat shigatul aqdi. Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:
a. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. 30 Artinya adalah para pihak yang bertransaksi  berada dalam  satu  tempat  yang bersamaan, atau berada dalam  satu tempat  yang  berbeda,  namun  keduanya  saling  mengetahui.  Perbedaan  tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual  beli,  kemudian  ia  mengucapkan  qabul,  maka  menurut  kesepakatan  ulama Fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan  perkiraan  bahwa  pihak  pembeli  memiliki  kesempatan  berpikir.  Namun, ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. 31 Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang  dan  membayar  uang,  serta  tindakan  penjual  menerima  uang  dan menyerahkan  barang  tanpa  ucapan  apa  pun.  Misalnya  jual  beli  yang  terjadi  di mall. Supermarket, dan toko-toko lainya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan bay’ al-mu’atah .
b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul . 32
28 Ibid . hlm. 828.
29 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq , (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 765.
30 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.
31 Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam . artikel scholar. (2012), hlm. 121.
32 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ...., hlm.71.
c. Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya saya jual kemeja ini dengan harga lima puluh  ribu  rupiah  (Rp.50.000).  maka  pembeli  menjawab:  saya  beli  kemeja  ini dengan harga lima puluh ribu rupiah. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.
d. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. 33 Contoh: jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini.
Ketiga,  syarat  objek  akad mahalul  aqdi . Syarat-syarat  benda  yang  menjadi  objek akad adalah : 34
a. Memberi manfaat menurut syara’. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti jual beli babi, dan sebagainya.
b. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.
c. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.
d. Hendaknya  objek  transaksi  berupa  barang  yang  bernilai,  halal,  dapat  dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan. 35
e. Dapat  diserahkan  dengan  cepat  maupun  lambat  tidaklah  sah  menjual  binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau  sulit  diperoleh  kembali  karena  samar,  seperti  seekor  ikan  jatuh  ke  kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. 36
d) Macam-Macam  Jual Beli
Jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu: 37 Pertama , jual beli yang  shahih.  Suatu  jual  beli  dikatakan  sebagai  shahih  apabila  jual  beli  itu  disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi. Kedua, jual beli yang batil. Jual beli dikatakan batil apabila salah satu atau seluruh  rukunnya  tidak  terpenuhi,  atau  jual  beli  tersebut  pada  dasar  dan  sifatnya  tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara’. Jenis- jenis jual beli yang bathil antara lain :
33 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.
34 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ...., hlm. 71-72.
35 Imam Mostofa, Fiqh Muamalah Kontemporer ...., hlm. 26.
36 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ...., hlm. 73.
37 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 121-129
a. Jual beli yang barangnya tidak ada bai’ ma’dum atau jual beli yang barangnya tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah bathil . Seperti menjual anak unta yang  masih  dalam  kandungan  dan  menjual  buah  yang  masih  dipohon  yang  belum matang, karena Nabi Saw melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon yang belum matang.
b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli bai’ ma’jus taslim. Empat mazhab  bersepakat  menetapkan  bahwa  sesungguhnya  tidaklah  terjadi  akad  jual  beli ma’juz at tasliim atau jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserah terimakan ketika berakad sekalipun harta, benda, barang   tersebut adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur bathil . Batalnya akad  dapat  pula  terjadi  apabila  harga  barang  pengganti  tidak  dapat  diserahkan  karena jika harga barang pengganti  tersedia, maka barang jualan akan menjadi hak milik.
c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan gharar . Menurut bahasa makna Al-gharar adalah, al-khathr pertaruhan dan al-khida’ penipuan. Secara istilah adalah jual beli yang hukumnya terbatasi. Jadi bai’ gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu  yang  masih  hambar,  tidak  jelas  wujud  atau  batasannya,  disepakati pelarangannya.
d. Jual beli benda-benda najis para ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak mengandung harta.
e. Jual beli al-‘arbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Akan tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. Kebanyakan fuqaha melarangnya dengan alasan bahwa jual beli  termasuk  bab  kesamaran  dan  pertaruhan,  juga  memakan  harta  orang  lain  tanpa imbalan. 38
f. Bai’ maa’ jual beli air; air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia tidak boleh diperjualbelikan.
g. Jual  beli fasid ,    jual  beli fasid adalah  jual  beli  yang  rusak  dan  apabila  kerusakan  itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid , antara lain:
(1) Bai’ majhul jual beli yang tidak jelas atau tidak diketahui barangnya yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
(2) Jual beli yang tergantung atas suatu syarat dan jual beli al-mudhaf menambahi ijab. Jual beli mualaq al-syartin adalah jual beli yang wujudnya tergantung pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata menggantung ta’liq misalnya:  akan,  jika,  apabila,  kapan  dan  lainya.  Seperti  ungkapan:  “Akan
38 Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujatahid , Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Asy-Syifa’, Semarang, 1990, hlm. 80.
kujual rumah ini apabila fulan sudah pulang dari bepergiannya atau apabila fulan menjual  rumahnya  kepadaku”.  Jual  beli mudhaf adalah  jual  beli  yang  ijabnya ditambah tambahi sampai masa yang akan datang, misal: “Aku jual rumah ini pada awal  tahun  baru  segini”.  Inilah  kedua  jual  beli  yang fasid menurut  Hanafiyah, keduanya  batal  menurut  yang  lain,  karena  jual  beli  itu  akad  kepemilikannya ditentukan pada waktu itu juga, tidak menambah temponya hingga masa yang akan datang.
(3) Ba’i ‘ainul gha’ibah au ghairu mari’ah , jual beli harta yang tidak ada atau tidak terlihat barangnya. ‘Ainul ghaibah adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang  wujudnya  nyata,  namun  tidak  terlihat.  Hanafiyah  membolehkan  walaupun tanpa  diketahui  sifatnya  sekalipun  dengan  syarat  khiyar  seperti  jual  beli  barang yang ada di  dalam kotak atau tertutup dan lainya. Apabila ketika melihat berang tersebut kemudian membatalkan transaksi maka dibolehkan.
(4) Bai’  Al  ‘a’ma  wa  syira’uhu ,  jual  beli  bagi  orang  yang  buta  jumhur  ulama membolehkanya  dalam  berakad  jual  beli, ijarah sewa, rahn gadai  dan hibah pemberian. Berhak melakukan khiyar apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya  rasanya.  Atau  mungkin  barangnya  disifati  seperti  sifat  buah-buahan  yang masih berada di pohon, karena sifat harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang yang dapat melihat. Akan tetapi tidak ditetapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah khiyar melihat bagi  penjual  secara mutlaq .  Dalam  keadaan  buta  atau  melihat  Syafi’iyah  tidak memperbolehkannya  orang  buta,  kecuali  pernah  melihat  sesuatu  sebelum kebutaannya,  barang  yang  tidak  berubah  seperti  besi  dan  selainya,  sehingga  ia dihukumi  kurang  dalam  mengidentifikasi  dengan  baik,  maka  barang  yang  akan dijual belikan baginya dianggap sebagai barang yang majhul.
(5) Bai’ bi tsaman Al muharam jual beli barang haram seperti khamr, babi, bangkai, dan darah adalah fasid karena tidak mengandung manfaat secara syar’i.
(6) Bai’ inah wa bai’ Al ajal , jual beli tunai dan tunda. Abu Hanifah, Syafi’iyah dan Zhahiriyah menshahihkan jual beli inah secara zahirnya, karena terpenuhi rukunya yaitu ijab dan qabul menurut Abu Hanifah, dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang  lainya,  tentunya  dengan  meninggalkan  urusan  niat  dan  menyerahkanya kepada Allah untuk menghukumi pelakunya. Perlu diketahui bahwa ternyata jual beli inah ini, menurut selain mazhab Malikiyah disebut-sebut dengan jual beli ajal, yaitu  yang  mengandung  siasat  menjurus  kepada  riba,  yaitu  seseorang  menjual barang  dengan  pembayaran  bertempo.  Kemudian  membelinya  lagi  pada  saat  itu juga, jual beli ini disebut inah karena pemilik barang bukan menginginkan menjual barang,  tetapi  yang  diinginkannya  adalah ‘ain uang  atau  karena  penjual  kembali memiliki ‘ain benda yang dia jual pada waktu itu juga. Sebaliknya pemilik barang menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan sistem tempo, kemudian setelah itu barang tersebut dibeli lagi oleh pemilik barang tadi dengan tunai namun dengan harga yang lebih murah dari pada harga pertama waktu  jual.
(7) Bai’ inab liashiril khamr jual beli anggur untuk dijadikan khamar
(8) Baiatani  fi bai’atin aw syarthani fi bai’in wahid dua akad dalam satu jual beli atau dua syarat pada satu jual beli jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang  yang  mengatakan,  “Jika  tunai  harganya  Rp  50.000,  dan  jika  berutang harganya Rp 75.000”.
(9) Bai’ul atba wal aushaf binahwi maqsud jual  beli yang barang dan sifatnya bagian dari yang dimaksud  jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
(10) Ba’i at tsamar aw az zuru’ qabla wujudiha aw shalahiha , jual beli buah-buahan atau  pertanian  yang  belum  berbuah.  Ulama  juga  bersepakat  akan  tidak  bolehnya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum di potong dari pohonnya.
Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain;
a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim  dilakukan  masyarakat  banyak  dan  boleh  dilakukan,  seperti  membeli  beras dipasar.  Bentuk  jual  beli  yang  demikian  ini  diperbolehkan,  sebagaimana  Imam Taqiyyudin menegaskan yang artinya “Apabila akad terjadi terhadap suatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah” . 39 Bila barang yang diperjualbelikan ternyata ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat  itu. 40 Jual  beli  benda  yang  tidak  dapat  dibuktikan  barangnya  atau  tidak  dapat  dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh syara’, karena barang yang menjadi objek belum jelas  sehingga  dikhawatirkan  barang  tersebut  diperoleh  dari  hasil  mencuri  atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang  masih  berada  di  dalam  tanah  adalah  batal  sebab  hal  tersebut  merupakan perbuatan gharar . 41
b. Jual  beli  dilihat  dari  segi  kepastian  akad,  yaitu: Pertama ,  Jual  beli  tanpa  khiyar. Kedua ,  jual  beli  khiyar, khiyar adalah  jual  beli  di  mana  para  pihak  memberikan kesempatan untuk memilih. 42 Khiyar secara syar’i adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar’i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.
Jual beli yang dilarang dam sebab-sebab dilarang jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain. Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. dalam
39 Imam Taqiyyudin Aby Bakr bin Husain,…, hlm.14.
40 Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, Shahih Bukhari , Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi’i Wan Nasr, tt, hlm. 802.
41 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah , Terj. Abdullah Shonhaji dan Sunan Ibnu Majah, JilidIII, CV. Asy-Syifa‟, Semarang, 1993, hlm. 66.
42 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Fiqh  Mu’amalat ,  Terj.  Nadirsyah  Hawari,  Cetakan  Pertama, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 99.
kesempatan ini dikaji ulang pembahasannya yang berkaitan dengan objek jual belinya, dan ada  juga  yang  berkaitan  dengan  komitmen  sebuah  perjanjian  atau  akad  jual  beli  yang disepakati. 43 Terkait dengan objeknya adalah sebagai berikut:
a. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual  anak  binatang  yang  masih  dalam  tulang  sulbi  pejantannya  atau  masih tulang  dada  induknya,  menjual  janin  yang  masih  dalam  perut  induknya  dan sejenisnya.
b. Tidak  terpenuhinya  syarat  nilai  dan  fungsi  yang  disyariatkan  dari  objek  yang diperjualbelikan,  seperti  menjual  bangkai,  daging  babi  dan  benda-benda  haram lainnya,  atau  menjual  barang-barang  najis.  Karena  semua  itu  dianggap  tidak bernilai,  meskipun  sebagian  orang  menganggapnya  bernilai  karena  tidak memandangnya dengan hukum syariat.
c. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh penjual, seperti jual beli fudhuli dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah  sebelum  diserahterimakan  kepada  penjual,  atau  menjual  harta  rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.
Berkaitan  dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam: Pertama , karena  jual  beli  yang  mengandung  riba. Kedua, karena  jual  beli  yang  mengandung kecurangan.  Sementara  sebab-sebab  larangan  yang  tidak  kembali  kepada  akadnya  atau terhadap  komitmen  perjanjian  jual  belinya,  namun  berkaitan  dengan  hal-hal  lain  di  luar kedua hal tersebut ada dua macam: Pertama, yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya  penyulitan  dan  sikap  merugikan,  seperti  seorang  muslim  yang  menjual  barang yang  masih  dalam  proses  transaksi  temannya,  atau  menjual  senjata  pada  masa  terjadinya konflik  berdarah  antar  sesama  muslim,  monopoli  dan  sejenisnya.  Kedua,  yang  barometer larangan  itu  kembali  kepada  adanya  pelanggaran  syariat  semata,  seperti  berjualan  ketika sudah dikumandangkan adzan Jum’at, atau menjual mushaf Al-Qur’an kepada orang kafir, kalau  menurut  berat  sangkaan  orang  kafir  itu  akan  menghinakannya,  dan  sejenisnya. Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern  sekarang  ini,  yang  menyebabkan  rusaknya  perjanjian  jual  beli  adalah  sebagai berikut; 1) Objek jual beli yang haram. 2) Riba. 3) Kecurangan. 4) Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya. 44

## e) Keabsahan Kepemilikan Modal Dalam Jual Beli
Kepemilikan pribadi atas harta benda adalah disahkan oleh ketentuan syari’at Islam yang  bersumber  dari  Al-Qur’an,  hadis,  ijma’  dan  qiyas.  Konsekuensi  dari  ketetapan  ini, Islam  juga  melindungi  hak  kepemilikan  pribadi  tersebut  dari  pencurian,  perampasan  dan penipuan.  Islam  menetapkan  hukuman  atas  kejahatan  demi  menjamin  hak  kepemilikan
43 Abdullah al-Mushlih, Hukum Perdagangan , Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 47.
44 Deden Kushendar Yurcomp, Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam , Pustaka Setia,  Bandung, 2010, hlm. 49.
pribadi  sepenuhnya  dan  mencegah  orang  dari  mengincar  harta  kekayaan  orang  lain. 45 Ketetapan ini jelas bukan berarti ikut campur dalam hak milik pribadi, karena mengatur hak- hak yang menjadi konsekuensi dari hak kepemilikan hak-hak yang menjadi konsekuensi dari hak pemilikan pribadi tersebut, yakni hak untuk berjual beli, sewa-menyewa, gadai, hibah, wasiat  dan  hak-hak  pembelanjaan  harta  secara  halal.  Aturan  ini  dimaksudkan  untuk memberikan batas-batas dalam membelanjakan harta. 46
Hak  adalah  kekuasaan  yang  benar  atas  sesuatu  atau  menuntut  sesuatu.  Hak  juga berarti  kekuasaan  hukum. 47 Makna  kepemilikan  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  kata dasarnya milik berarti  kepunyaan  atau  peruntungan. 48 Secara  etimologi  milik  sering diungkapkan dalam al-Munjid fi al-Lughah Al-Milk adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan  ditasarrufkan  dengannya. 49 Secara  terminologi  menurut  Wahbah  al-Zuhaili  maupun Mustafa  Ahmad  al-Sa’labi  mendefinisikannya Al-Milk adalah  keistemewaan  mendasar terhadap  sesuatu  yang  menghalangi  orang  lain  menguasainya  dan  memungkinkan pemiliknya  bertransaksi  dengan  terhadap  benda  itu  kecuali  ada  larangan  syar’i. 50 Dari penjelasan tersebut, bahwa yang dijadikan kata kunci kepemilikan adalah penggunaan kata ikhtishash . 51
Dalam al-bai’u ketetapan hak pemilikan pribadi mengukuhkan keadilan antara usaha yang  dilakukan  dan  imbalan  yang  diterima. 52 Disamping  itu  ketetapan  ini  juga  sejalan dengan fitrah manusia dan sesuai dengan kecenderungan yang murni dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan yang diperhitungkan Islam dalam menegakkan aturan kemasyarakatan, pada waktu yang sama juga sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dorongannya kepada individu untuk berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas kehidupan.
Islam  meletakkan  aturan-aturan  yang  memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk mengambil manfaat dari hasil usaha individu-individu, sementara di lain pihak Islam juga membuat  aturan  yang  menjamin  terhindarnya  bahaya  yang  bisa  timbul  akibat  pemberian kebebasan  yang  mutlak  kepada  individu.  Namun  Islam  juga  menetapkan  hak  pemilikan pribadi  bagi  individu  atas  harta  bendanya.  Keadilan  menuntut  bahwa  peraturan  haruslah memenuhi  hasrat  individu  dan  memberikan  jalan  bagi  penyaluran  kecenderungan- kecenderungannya, dalam  batas-batas yang tidak merugikan masyarakat,  sebagai  imbalan
45 Teungku Muhammmad Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 120.
46 Umar Shihab, Kontektualitas Al-Quran, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat dalam Alquran, (Jakarta: Penamadani, 2003), 128.
47 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 3.
48 Tim  Redaksi  Kamus  Bahasa  Indonesia, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikam Nasional, 2008), hlm. 956.
49 Lous Ma’luf , al Munjid fi al-Lughah , (Beirut: Dar al-Masruq, 1988), hlm. 774.
50 Mustafah Ahmad al-Sya’labi, al-madkhal fi ta’rif bi al-Fiqh al Islam wa Qawa’id al-Milkiyyah wa al-‘Uqud Fih , (Mesir: Dar al-Ta’rif, 1960), hlm. 16.
51 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu , (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2002),  hlm. 2819.
52 Sokhi Huda, Hak Berpikir, Hak Reproduksi, Dan Hak Kepemilikan Dalam Islam , (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis), At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah 6, no. 1 (2018), hlm. 1-16.
atas  usaha  dan  kegiatannya,  cucuran  peluh,  jerih  payah  pemikiran  serta  enersi  yang dikeluarkannya. 53
Keadilan  adalah  prinsip  Islam  yang  paling  mendasar  dan  keadilan  sosial  tidak selamanya  sesuai  dengan  kemauan  individu,  sebab  keadilan  sosial  adalah  keadilan  untuk individu  maupun  masyarakat.  Kehendak  individu  mesti  disesuaikan  dengan  jalan  tengah antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  masyarakat,  agar  keadilan  dapat  terlaksana dalam  segala  bentuk  dan  corak  kehidupan.  Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  tidaklah  dapat diterima  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  satu-satunya  jalan  menuju  keadilan  adalah dengan jalan menindas dorongan watak asli manusia dan mengabaikan saja fitrah manusia, seperti  pandangan utopis  komunisme yang  tak  mengakui  kenyataan  watak  manusia. Pandangan ini menganggap bahwa kebutuhan naluriah manusia akan bisa dipenuhi dari luar melalui pelaksanaan undang-undang dalam jangka waktu satu atau beberapa generasi.
Islam tidak membiarkan kepemilikan pribadi secara mutlak, bebas tanpa kendali dan batas apapun. Di samping menetapkan hak pemilikan pribadi, Islam juga menetapkan prinsip yang lain, ketika konsep pemilikan pribadi ini hampir telah menjadi suatu kebenaran teoritis saja  dan  bukannya  kenyataan,  ketika  pemilik  hak  pemilikan  pribadi  itu  sendiri  hampir mengabaikannya begitu saja setelah memperoleh kebutuhannya. Islam mensyariatkan batas- batas  dan  kendali  yang  menjadikan  manusia  tinggal  melaksanakannya  saja  tanpa  harus memilih milih lagi. Dan dalam batas dan kendali ini terkandung kemaslahatan masyarakat dan juga kemaslahatan individu, pada derajat ketinggian hidup yang ditegakkan Islam. 54
Hakikat pemilikan harta secara pribadi ini, maka pemilikan itu disebut juga sebagai pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan, dan ini adalah suatu kenyataan yang penting, karena  pemilikan  itu  sendiri  tidaklah  ada  artinya  tanpa  hak  untuk  membelanjakan  dan memanfaatkan. 55 Karena itu, syarat tetapnya hak untuk membelanjakan dan memanfaatkan ini  adalah  kesehatan  pikiran  dalam  membelanjakan  harta.  Jika  pemegang  harta  adalah seorang dungu, maka walinya atau masyarakat haruslah mencabut hak pembelanjaan yang dipegangnya.  " Dan  janganlah  kamu  berikan  kepada  orang-orang  safih  dungu  atau  tolol hartamu yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu, tapi berilah mereka makan dan pakaian dari padanya ”(QS. Al-Nisa’: 5). 56
Hak pembelanjaan itu tergantung pada adanya kecerdasan dan kebijaksanaan dalam membelanjakan  harta.  Jika  pemegang  harta  tidak  mampu  menunjukkan  kecerdasan  dan kebijaksanaannya  dalam  membelanjakan  harta  yang  dipegangnya,  maka  hak pembelanjaannya atas harta tersebut menjadi gugur. Prinsip ini diperkuat dengan prinsip lain yang menyatakan bahwa Imam atau Kepala Negara adalah ahli waris bagi orang-orang yang tidak  mempunyai  ahli  waris.  Karena  harta  mereka  sesungguhnya  adalah  harta  milik masyarakat yang diserahkan kepada mereka untuk mengurusnya. Maka apabila tak ada lagi
53 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , Cet. I, Dar al-katib al –‘Araby, t.tp, hlm. 142.
54 Ali Akbar, Konsep kepemilikan dalam Islam , Jurnal Ushuluddin 18, no. 2 (2012), hlm. 124-140.
55 Jamaludin, Kepemilikan  Harta  dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Pamulang  Law  Review  3,  no.  1 (2020), hlm. 67-78.
56 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 143.
ahli  waris  yang  akan  mewarisinya,  kembalilah  harta  tersebut  kepada  asalnya,  yakni masyarakat. 57
Prinsip diatas tidaklah bermaksud untuk tidak mengakui hak individu untuk memiliki harta, karena hak pemilikan pribadi sudah terang dinyatakan oleh Islam. Hak kepemilikan pribadi  yang  sah  adalah  sangat  berguna  untuk  menyusun  pemikiran  yang  benar  tentang penguasaan pemilikan pribadi. Dengan kata lain yang lebih jelas, perasaan individu bahwa ia hanyalah seorang yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus harta yang ada di tangannya sebagai  wakil  dari  masyarakat,  akan  menyebabkan  bersedia  melaksanakan  kewajiban- kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menaati batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam memperoleh dan membelanjakan hartanya.
Islam dalam hal pemilikan harta benda ialah bahwa harta benda tidak boleh hanya berada  di  sekelompok  anggota  masyarakat  yang  tertentu  saja,  dan  hanya  beredar  di lingkungan mereka saja, sementara kelompok masyarakat yang lain tidak menikmatinya. 58 “ agar jangan sampai anugerah Allah itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu  saja ."  (QS.  Al-Hasyr:  7).  Ini  disebabkan  karena  sesungguhnya  menumpuknya kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dan tidak terdapatnya pada kelompok yang lain akan  menimbulkan  penyebab  yang  sangat  merusak,  terutama  akibatnya  yang  berupa kebencian dan sakit hati di antara sesama anggota masyarakat.
Penimbunan  harta  kekayaan  yang  tidak  dimanfaatkan  adalah  laksana  kelebihan energi  dalam  tubuh  yang  menuntut  penyaluran.  Penyaluran  kelebihan  harta  yang menganggur tidak selamanya bisa dijamin akan menempuh jalan yang sehat dan bermanfaat, tidak mungkin tidak terkadang pasti akan mengambil bentuk kemewahan-kemewahan yang merusak jiwa dan fisik, dalam bentuk pemuasan nafsu syahwat, yang diperoleh dari pihak- pihak yang memerlukan uang, yang berusaha mendapatkannya baik dengan jalan jual beli dan  berdagang.  ataupun  dengan  cara  menjilat,  menipu  dan  menjual  martabat,  demi  untuk memuaskan hawa nafsu mereka yang memiliki uang dan menjilat gaya hidup mereka yang penuh dengan kesenangan-kesenangan yang hampa. 59
Al-Qur’an menjelaskan bahwa ada jenis-jenis harta yang menjadi milik masyarakat umum, dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Rasulullah menyebutkan tiga di antaranya, yakni  air,  udara,  tumbuh-tumbuhan  makanan  ternak,  dan  api.  Semua  manusia  berserikat dalam tiga macam harta: air, tumbuh-tumbuhan makanan ternak, dan api. Nabi menyamakan ketiganya dengan sumber air yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak terutama di negeri padang pasir seperti Arab, dan karenanya harus diambil manfaatnya oleh orang banyak pula. Kebutuhan-kebutuhan hidup milik orang banyak ini berbeda-beda dari negeri ke negeri, dari masa kemasa. Penafsiran  Al-Qur’an merupakan salah satu  pengurai  prinsip-prinsip  diatas dalam pengambilan hukum Islam, memperluas penerapan kategori ini berdasarkan hikmah yang terkandung di dalamnya.
57 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 144.
58 Agus Gunawan, Kepemilikan Dalam Islam , Tazkiya 18, no. 02 (2017), hlm. 145-158.
59 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 146.
Al-Qur’an menjelaskan apabila didalam memperoleh kepemilikan harta adalah juga terdapat  harta  orang  lain  yang  tidak  mampu,  karenanya  Islam  menganjurkan  semampu mungkin dalam perdagangan untuk dapat berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu membeli. Namun, jika hal itu merasa tidak mungkin bagi pedagang-pedagang kaya dimana disebabkan  sebelumnya  mereka  telah  memberi  dalam  bentuk  zakat,  infaq  dan  sedekah sedang  orang  miskin  berada  dalam  keadaan  tidak  mampu  memebeli.  Maka  petunjuk  Al- Qur’an agar melakukan qiradh hasanah yaitu suatu pinjaman tanpa bunga dengan cicilan pembayaran berjangka.
Demikianlah arahan  Al-Qur’an kepada manusia  dalam kepemilikan harta. hakekat sifat pemilikan pribadi dalam Islam ialah bahwa pada prinsipnya semua harta adalah milik masyarakat  secara  umum,  dan  bahwa  pemilikan  pribadi  hanyalah  bersifat  hak  untuk membelanjakan yang disertai dengan syarat-syarat dan batas-batas serta kendali, dan bahwa sebagian dari harta milik pribadi  adalah milik sepenuhnya, sedangkan sebagian yang lain adalah hak yang harus diserahkan kepada masyarakat, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang memerlukannya, untuk kebaikannya dan kebaikan seluruh masyarakat pada umumnya.

## f) Al-Bai’u Jalan Menuju Pemilikan Pribadi
Islam menetapkan bahwa pemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syari’at, yang diserahi mengurus urusan-urusan masyarakat. Maka pada hakikatnya pembuat syari’at  itulah  yang  memberikan  harta  milik  kepada  manusia  dengan  pengaturan  melalui syari’at.  Karenanya,  semua  hak,  termasuk  hak  pemilikan,  tidak  bisa  ada  kecuali  dengan adanya  pengukuhan  atasnya  dari  pembuat  syari’at,  dan  ketetapannya  atas  sebab-sebab pemilikan  tersebut.  Maka  hak  tersebut  tidaklah  timbul  dari  sifat  benda-benda  itu  sendiri, tetapi dari izin pembuat syari’at, yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syari’at. 60
Hukum  ini  mempunyai  nilai  yang  penting  dalam  menjelaskan  pandangan  Islam tentang  hak  pemilikan,  yakni  bahwa  hak  tersebut  adalah  anugerah  dari  pembuat  syari’at sebagai  agen dari masyarakat  kepada individu,  dan merupakan sesuatu  yang khusus  yang hanya dengannya pemilikan itu dapat dikukuhkan, karena pada asalnya segala sesuatu adalah milik masyarakat, dan dengan demikian sesuatu yang diberikan khusus kepada individu tak dapat tidak adalah merupakan pemberian dari pembuat syari’at, baik secara hakikat ataupun secara hukum. 61 Usaha adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hak pemilikan dalam Islam,  yakni  melakukan  usaha  kerja  dalam  segala  bentuk  dan  coraknya.  Dan  dalam  hal berusaha  ini  ditetapkan  keadilan  antara  besarnya  usaha  dengan  imbalan  yang  diberikan atasnya. Lebih jelas lagi, jalan-jalan untuk mendapatkan harta permulaan yang diakui oleh Islam ialah:
Pertama , berburu ini adalah jalan permulaan yang pertama dari kehidupan manusia, dan masih tetap merupakan cara yang ditempuh manusia untuk mendapatkan sesuatu jenis harta, yang terus ditingkatkan dan dimodernisir. Penangkapan ikan, pencarian permata dan
60 Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 89-90.
61 Muhammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta , Al- ’Adalah 13, no. 2 (2016), hlm. 239-258.
mutiara  serta  bunga  karang  termasuk  di  antara  sumber-sumber  perekonomian  yang diusahakan  oleh  negara,  swasta  maupun  perorangan,  sedangkan  berburu  burung  dan binatang buruan dilakukan orang untuk hobi maupun perdagangan. 62
Kedua , membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya, dengan berbagai cara yang biasa  dipakai  orang  untuk  membuka  tanah  baru.  Dan  tanah  yang  dibuka  itu  haruslah diusahakan selama tiga tahun sejak saat pengklaimannya. Apabila tidak diusahakan, maka gugurlah  hak  pemilikan  orang  yang  membukanya  itu.  Ini  disebabkan  karena  tujuan pembukaan  tanah  baru  adalah  untuk  menghidupkannya  agar  bisa  mendatangkan  manfaat bagi masyarakat, dan waktu tiga tahun adalah masa yang cukup panjang untuk mengesahkan klaim atas tanah yang baru dibuka. Apabila dalam waktu tiga tahun pemilik tanah tidak dapat memperlihatkan bahwa ia sanggup mengusahakan tanah yang diklaimnya itu, maka tanah itu kembali menjadi milik masyarakat. Tanah umum adalah milik Allah dan Rasul, setelah itu  milik  kamu  semua.  Maka  barangsiapa  yang  menghidupkan  tanah  yang  mati  yakni membuka tanah baru, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan seorang pengklaim tanah tidak punya hak setelah tiga tahun membiarkan tanahnya tanpa diusahakan.
Ketiga , mengeluarkan hasil-hasil tambang rikaz dari dalam perut bumi. Hasil yang diperoleh  dari  usaha  ini  empat  perlimanya  adalah  untuk  orang  yang  mengusahakannya, sedang seperlimanya adalah untuk zakat, karena hasil rikaz ini adalah mubah dan halal yang diperoleh  dari  usaha  dan  tenaga  individu  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini  ada  sedikit penjelasan yang harus dikemukakan di sini, yaitu bahwa pada masa disyari'atkannya hukum rikaz ini,  barang  tambang  yang  diusahakan  orang  adalah  bahan-bahan  yang  tidak  banyak dipergunakan orang, seperti emas dan perak, dan bahan-bahan seperti ini tidaklah termasuk dalam kebutuhan primer masyarakat seperti minyak bumi, batu bara dan besi. 63
Keempat ,  peperangan  diperoleh  pemilikan  harta  rampasan  perang,  yakni  segala sesuatu  yang  diperoleh  dari  tentara  musyrik  yang  dapat  dibunuh  oleh  tentara  muslim. Barangsiapa  yang  membunuh  seorang  musuh,  dan  ia  mempunyai  bukti,  maka  ia  berhak memperoleh  harta  rampasannya.  Dari  peperangan  juga  diperoleh  pemilikan ghanimah . Empat  perlima  dari  harta  ghanimah  ini  adalah  untuk  tentara  yang  berperang,  sedangkan seperlima adalah untuk Allah dan Rasul. " Dan ketahuilah bahwa harta ghanimah yang kamu peroleh,  seperlima  adalah  untuk  Allah,  Rasul  dan  sanak  kerabatnya,  anak-anak  yatim, orang-orang miskin dan para musafir " (QS. Al-Anfal: 41).
Kelima ,  bekerja  upahan  untuk  orang  lain  menjadi  buruh.  Islam  menghormati  dan memuliakan pekerjaan ini, dan menyerukan kaum majikan untuk membayar upah buruhnya dengan  segera  secara  sempurna  tanpa  dikurangi,  Al-Qur'an  mendorong  manusia  untuk bekerja dan menjadikan kerja sebagai pautan hati manusia. “ Bekerjalah kamu, karena Allah akan melihat hasil pekerjaanmu demikian juga Rasul-Nya dan orang-orang mu'min. ” (QS. Al-Taubah: 105).
Islam menyerukan agar bekerja secara cepat dan sempurna, “ Maka berjalanlah kamu di seluruh pelosok bumi dan makanlah daripada rezki yang diberikanNya ” (QS. Al-Mulk:
62 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 148.
63 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 149.
15).  Tentang    kesucian  bekerja  Nabi  menjelaskan  bahwa  Allah  menyukai  mu’min  yang mempunyai profesi dan tidak salah seorang di antaramu memakan makanan yang lebih baik daripada  hasil  kerjanya  sendiri.  Islam  mensucikan  hak  kerja  dalam  menerima  upah. Membayar  upah yang sepatutnya, dan memperingatkan para majikan agar tidak dhalim dan penyelewengan,  bahwa  tindakan  mereka  itu  mengundang  permusuhan  dan  perang  dari Allah. Rasulullah bersabda Saw ada tiga macam manusia yang menjadi musuhKu pada hari kiamat nanti, yaitu pertama , orang yang Aku beri rezeki atas namaKu kemudian ia menipu. Kedua ,  orang  yang  menjual  orang  merdeka,  lalu  memakan  harganya. Ketiga ,  orang  yang mengupah seseorang, maka ia memperoleh hasil kerja orang itu tapi ia tak mau memberikan upahnya. 64
Keenam ,  tanah  tidak  bertuan  yang  diberikan  oleh  kepala  negara.  Tanah  tersebut berasal  dari  orang-orang  non  muslim  yang  tidak  boleh  diwarisi  oleh  keluarganya  yang Muslim dan yang benar ahli warisnya hanyalah kepala Negara dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Baitul Mal kaum Muslimin, atau yang diambil dari tanah liar yang tak ada pemiliknya  sama  sekali.  Nabi  telah  memberikan  tanah  seperti  ini  kepada  Abu  Bakar  dan ‘Umar, sebagaimana juga kemudian dilakukan oleh para Khalifah pengganti beliau, sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang nyata dan pengabdian penerimanya kepada Islam. Tetapi pemberian  ini  hanya  diberikan  secara  sangat  terbatas.  Karenanya,  mengambil  tanah  dari negeri  yang  ditaklukkan  untuk  dimiliki  sendiri.  adalah  pekerjaan    dhalim  yang  tidak terbimbing. 65
Ketujuh , Kebutuhan yang diperlukan untuk hidup. Islam mensyari’atkan distribusi harta  zakat  pada  sektor-sektor  yang  telah  ditentukan:  “Sesungguhnya  sedekah zakat itu adalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  para  'amilin  zakat,  orang-orang muallaf, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan para musafir”. Maka bila seseorang termasuk dalam salah satu dari kategori-kategori ini, maka ia berhak  memperoleh  bagian  dari  harta  zakat.  Sebagian  dari  orang-orang  dalam  kategori- kategori tersebut di atas tidaklah bekerja apa-apa. Mereka hanya berada dalam posisi yang membutuhkan  saja.  Dan  posisi  ini  adalah  pengganti  yang  layak  bagi  kerja,  yang  diberi kedudukan  yang  suci  dalam  Islam  dan  dijadikannya  sebagai  jalan  yang  sah  untuk memperoleh harta milik.
Mengenai  peredaran  harta  disamping  jual  beli  Islam  tidak  membiarkan  kebebasan memiliki  harta  secara  mutlak  tanpa  batas  dan  pengendalian. 66 Hal  ini  terlihat  jelas  dalam peraturan  waris  dan  wasiat  harta.  Adapun  mengenai  hibah  dan  hadiah,  maka  kedua  cara penyaluran harta ini dilepaskan dari kekangan apapun. Pemilik harta diberi kebebasan untuk melakukan pemberian dan hadiah dari hartanya  sesuka hatinya selama masih  hidup  sehat dan belum akan mati. Hal ini disebabkan karena tindakan memberikan dan menghadiahkan harta  itu  telah  terkendali  dari  dalam  jiwa  pemilik  harta  itu  sendiri,  yakni bahwa  biasanya orang yang memiliki harta itu tidaklah memberikan atau menghadiahkan hartanya kecuali
64 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam ..., hlm. 150.
65 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam ..., hlm. 152.
66 Ahmad Mukri Aji, Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam , Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 2, no. 2 (2015), hlm. 55..
sebagian  saja,  dan  tindakannya  itu  tidaklah  akan  merugikan  ahli  warisnya.  Lain  halnya dengan wasiat. Apabila harta diwasiatkan secara berlebihan, maka hal itu merupakan cara penyaluran yang buruk, yang merampas hak pemilikan ahli waris atas harta tersebut.
Islam  melarang  penumpukan  dan  pembatasan  harta  benda  yang  pemilikannya  di tangan sekelompok kecil masyarakat. Aturan warisan adalah sarana untuk membagikan harta yang menumpuk kepada generasi yang baru. Dengan pewarisan, harta yang menjadi milik satu  orang  berpindah  kepada  banyak  orang  dari  keturunan  dan  sanak  kerabatnya,  dan berubah keadaannya dari tumpukan yang besar menjadi bagian-bagian yang setengah besar atau kecil. Tidak pernah terjadi dalam aturan waris Islam harta menumpuk di tangan satu orang saja, kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi yang tidak dapat dijadikan ukuran, seperti matinya seseorang tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun kecuali seorang anak laki-laki. Dalam hal ini anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalannya, karena si mati tidak  meninggalkan  ayah,  ibu,  isteri  ataupun  anak  perempuan  seorangpun.  Namun  dalam kebanyakan kasus, harta warisan terbagi kepada banyak ahli waris. 67
Kesemua prinsip diatas itulah jalan-jalan yang diakui oleh Islam untuk memperoleh permulaan  harta  kepemilikan  yang  sah.  Bilamana  keabsahan  kepemilikan  harta  tersebut terjadi maka harta yang sah dan milik sempurna pribadi adalah menjadi modal yang baik dalam jual beli tentu saja diperlukan kepada tatacara jual beli yang halal dan tidak terlibat haram  seperti  riba,  perampasan,  penjarahan,  pencurian,  perjudian  dan  pengklaiman  tidak dapat  dijadikan  sebab  yang  sah  untuk  memiliki  harta.  Karena  semua  itu  adalah  haram. “ Sesungguhnya  minuman  keras,  judi,  pemberian  kurban  untuk  berhala,  mengundi  nasib dengan anak panah, semuanya itu adalah perbuatan kotor dan termasuk perbuatan syeitan. Karena itu jauhilah, agar kamu semua berjaya” (QS. Al-Maidah: 90).
Harta yang diperoleh dengan jalan jual beli haram  adalah haram  pula, karena judi bukanlah kerja, melainkan perampokan, yang di samping menimbulkan kerusakan materi, ia juga menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para penjudi, yang bertentangan dengan  kithah  Islam  dalam  membina  semangat  kasih  sayang,  persaudaraan  dan  tolong- menolong.  “ Sesungguhnya  syaitan  berkehendak  untuk  menimbulkan  permusuhan  dan kebencian diantaramu dengan perantaraan minuman keras dan judi itu”. (QS. Al-Maidah: 91)

## g) Jual Beli dalam Pengembangan Harta
Dalam  pengembangan  harta  Islam  melarang  melakukan  penipuan,  memonopoli barang-barang  kebutuhan  hidup  orang  banyak,  atau  meminjamkan  uangnya  dengan  cara riba,  atau  memberikan  upah  yang  tidak  mencukupi  kepada  buruh,  dengan  maksud  untuk memperoleh  keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya.    Islam  hanya  mengizinkan  cara-cara yang  bersih  saja  dalam  mengembangkan  harta,  dan  cara  yang  bersih  tersebut  bukanlah dengan  menumpuk  modal  hingga  pada  tingkat  lain  berakibat  makin  melebarnya  jurang perbedaan  antar  kelompok  kelompok  dalam  masyarakat. 68 Penumpukan  modal  semacam
67 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam ..., hlm. 154.
68 Abdul Sami’ al-Mishri. Pilar-pilar Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29.
inilah yang telah menimbulkan kejadian yang kita lihat sekarang ini, yang diakibatkan oleh cara-cara  penipuan,  riba,  pemerasan  terhadap  buruh,  monopoli,  menimbun  barang-barang kebutuhan hidup orang banyak, pemaksaan, dan kejahatan yang terkandung dalam cara-cara pemerasan dan perbudakan modern antara lain;
Pertama , Islam melarang penipuan dalam jual beli. “ Barangsiapa yang menipu, ia tidak termasuk dalam golonganku” . Dua orang yang berjual beli boleh melakukan khiyar memilih  untuk  menjual  dan  membeli  atau  tidak  sebelum  keduanya  berpisah.  Apabila keduanya  berlaku  jujur  dan  saling  ridha,  maka  jual  beli  keduanya  itu  mendapat  berkah. Tetapi  bila  keduanya  berdusta  dan  merahasiakan  sesuatu,  maka  dicabut  berkah  jual  beli keduanya. Menjual dan membeli, selama tidak menipu barang dagangan. Apabila menipu dan  keuntungan    diperoleh  adalah  haram,  dan  tidak  dapat  bersedekah  dari  keuntungan tersebut, karena sedekah hanya diperhitungkan dari harta yang halal. Abdullah ibnu Mas’ud ra  dari  Rasulullah  Saw  sesungguhnya  beliau  telah  berkata;  tidak  boleh  terjadi  bahwa seseorang  yang  memperoleh  harta  yang  haram  dengan  usahanya,  kemudian  ia menyedekahkannya dan sedekah itu diterima. Tidak pula menafkahkannya dan nafkah itu diberkati. Tiada pula bila disembunyikannya hartanya itu di belakang punggungnya kecuali harta  itu  akan  semakin  mendorongnya  ke  neraka.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menghapus suatu keburukan dengan keburukan, tetapi Ia menghapuskan keburukan itu dengan kebaikan. Barang  yang  buruk  tidak  akan  bisa  menghapus  yang  buruk.  Dan  beliau  berkata  pula sesungguhnya  tidak  akan  subur  daging  yang  tumbuh  dari  keuntungan  yang  tidak  halal. Hanya nerakalah yang lebih patut menerimanya.
Islam  selalu  bertindak  berdasarkan  kaidah-kaidahnya  yang  alamiah,  sebagaimana bertindak dengan prinsip-prinsipnya dalam mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya dan menciptakan semangat kerjasama dan tolong-menolong di antara manusia. Penipuan adalah suatu tindakan yang mengotorkan hati nurani, menyengsarakan orang lain dan mematikan kepercayaan  diri  dalam  hati  manusia,  sedangkan  kerjasama  dan  tolong-menolong  dalam masyarakat tidak mungkin akan bisa tumbuh tanpa adanya kepercayaan diri. Lebih dari itu, akibat  dari  penipuan  adalah  diperolehnya  hasil  tanpa  usaha  yang  tidak  dibenarkan  oleh syari'at. Sedangkan kaidah umum Islam menentukan bahwa hasil tak boleh diperoleh tanpa usaha, sebagaimana halnya bahwa tak ada usaha yang tak memperoleh balasan. 69
Kedua ,  Islam  melarang  monopoli  dalam  jual  beli  barang-barang  kebutuhan  orang banyak  tidak  diakui  Islam  sebagai  cara  yang  sah  untuk  memperoleh  keuntungan  dan memperbanyak  harta.  “ Barangsiapa  yang  melakukan  monopoli  maka  ia  berdosa” .  Ini disebabkan karena monopoli membunuh kebebasan perdagangan dan industri. Orang yang melakukan  monopoli  tidak  mau  melihat  orang  lain  memperoleh  hasil  seperti  yang diperolehnya,  atau  membuat  barang  seperti  yang  dibuatnya,  dan  demikian  ia  menjadi penguasa  pasar,  mempermainkan  harga  semaunya  terhadap  orang  banyak,  memberikan
69 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam ..., hlm. 155.
kesusahan dan kesengsaraan pada mereka. Terlebih pula ia menutup pintu mata pencaharian yang sama bagi orang lain, dan tak membiarkan orang lain berlomba dengan dirinya. 70
Islam sangat mencegah cara-cara pengembangan harta seperti ini hingga menyebut orang yang melakukan  monopoli  sebagai  menjauhkan diri dari agama. Barangsiapa yang memonopoli  bahan  makanan  selama  empat  puluh  hari,  berarti  ia  telah  memutuskan hubungannya  dengan  Allah  dan  Allah  memutuskan  hubungan  dengan  dia. Bukanlah termasuk  seorang  Muslim  orang  yang  menimpakan  kesengsaraan  seperti  ini  kepada masyarakat, dan menyebarkan ketakutan di dalamnya, serta krisis barang-barang kebutuhan orang banyak, hanya untuk memperoleh keuntungan yang haram untuk menambah hartanya sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. 71
Ketiga ,  Islam  melarang  riba  dalam  jual  beli,  riba  adalah  cara  yang  jelas  jelas diharamkan oleh Islam dan dinyatakan sebagai suatu cara yang buruk Pelakunya diancam dengan hukuman yang berat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba  yang  berlipat  ganda.  Takutlah  kepada  Allah,  mudah-mudahan  kamu  semua berjaya (QS. Ali-Imran: 130), yang dilarang disini bukanlah keterangan yang berlipat ganda dengan kesimpulan bahwa riba yang tidak berlipat ganda tidak dilarang. Perkataan berlipat ganda di sini adalah penjelasan dari kenyataan dan realitas riba yang ada. Pelarangan disini adalah pelarangan terhadap prinsip riba, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. 72
Menurut  ajaran  Islam,  harta  adalah  barang  kepercayaan  diamanatkan  kepada pemegangnya dan diserahi menggunakannya untuk kebaikan seluruh masyarakat. Maka ia tidak  boleh  mengubah  amanat  ini  menjadi  sumber  kesengsaraan  orang  banyak  dengan menyelewengkannya,  merampas  kesempatan  orang  banyak  untuk  memperoleh  kebutuhan mereka, mengeksploitasi kelemahan kedudukan mereka, dan mengambil dari mereka lebih banyak dari apa yang diberikannya kepada mereka. Maka orang yang menguasai  barang- barang kebutuhan tersebut kadang-kadang menahan beredarnya barang-barang itu, kadang- kadang si pemilik harta itu bertindak semaunya terhadap orang yang membutuhkan hartanya, memberikan sedikit sekali kepada orang itu dan meminta kembali yang lebih banyak, dan dengan demikian ia bertindak zhalim terhadap jerih payah orang tersebut. Ia berusaha keras untuk memperkuat dan menyuburkan sistem riba dengan memperlemah posisi orang yang berhutang dari tahun ke tahun. 73
Keuntungan  yang  berlimpah  ini  dinikmati  oleh  si  pemilik  harta  tanpa  ia  bekerja sedikitpun, cuma semata-mata karena ia memiliki harta, Sungguh keuntungannya itu adalah darah dan keringat korbannya, yang dihirupnya dengan rakus sambil ongkang-ongkang kaki. Islam  yang  mengkuduskan  kerja  dan  menjadikannya  sebagai  sebab  yang  asasi  untuk memiliki harta dan keuntungan, tidaklah mengizinkan harta yang diam yakni tanpa kerja dari pemiliknya, untuk memperoleh untung, atau harta beranak harta, yang dapat beranak harta
70 Muh  Barid  Nizarudin  Wajdi, Monopoli  Dagang  dalam  Kajian  Fiqih  Islam ,    At-Tahdzib:  Jurnal Studi Islam dan Muamalah 4, no. 2 (2016), hlm. 81-99.
71 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 157.
72 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , ..., hlm. 156.
73 M.  Sholahuddin. Asas-Asas  Ekonomi  Islam ,  Edisi  pertama.  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2007), hlm. 40.
hanyalah kerja keras. Kalau tidak demikian, maka harta atau keuntungan yang diperoleh itu adalah haram.
Islam mempertimbangkan kesucian akhlak individu maupun hubungan kasih sayang diantara  sesama  anggota  masyarakat.  Maka  tidak  mungkin  terjadi  seorang  yang  masih memiliki  akhlak  dan  hati  nurani  mau  memakan  riba,  dan  tak  akan  menyebar  riba  di masyarakat tanpa rasa kasih sayang dan ta'aruf di antara sesama anggota masyarakat. Bila seseorang memberi satu dinar kepada orang lain dan mengharapkan dikembalikan dua dinar, maka  si  peminta  menganggap  si  pemberi  sebagai  musuhnya.  Si  peminta  tidak  akan menyimpan  rasa  yang  manis  terhadap  orang  tersebut,  ataupun  kasih  sayang  kepadanya. Sedangkan tolong-menolong adalah salah satu  dari prinsip-prinsip  kemasyarakatan  Islam, yang pasti akan runtuh dengan adanya riba. Karena itulah riba sangat dibenci oleh Islam. 74
Hikmah  dari  pengharaman  riba  tampak  jelas  bagi  kita  di  abad  modern  nampak kenyataan bahwa sesungguhnya riba adalah suatu cara untuk memperbanyak modal secara besar-besaran tanpa kerja keras, tanpa tumbuh dari usaha. Praktek ini menumbuhkan suatu kelompok  masyarakat  yang  menjadikan  riba  untuk  mengembangbiakkan  harta  mereka sambil duduk-duduk saja. Tumbuh di kalangan mereka gaya hidup yang santai tapi mewah, dengan pengorbanan kerja keras dari orang-orang yang membutuhkan uang dan meminjam dengan  cara  riba  pada  saat-saat  kesempitan.  Maka  tumbuhlah  dua  penyakit  sosial  yang gawat, yakni menumpuknya harta yang tak terbatas di tangan satu kelompok masyarakat, dan terbaginya masyarakat dalam kelas atas dan kelas bawah, kemudian tumbuhnya suatu kelompok  yang  bergaya  hidup  santai  dan  mewah  tanpa  bekerja  apa-apa  tapi  bisa memperoleh apa saja, dan harta yang ada di tangan mereka menjadi seolah-olah sebuah jala yang digunakan untuk menjaring harta yang lain, tanpa mengeluarkan biaya apa-apa, bahkan umpan sekalipun, karena orang-orang yang membutuhkan pinjaman riba itu datang sendiri berduyun-duyun masuk  ke dalam jaring tersebut karena didorong oleh kebutuhan mereka yang mendesak.
Seharusnya, orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan itu diberi pinjaman tanpa  bunga,  karena  pemberian  pinjaman  adalah  jalan  untuk  menumbuhkan  rasa  kasih sayang, sesuai dengan sifat kekesatriaan dan bisa menjamin persatuan di antara masyarakat, antara  yang  kaya  dan  yang  miskin,  yang  mampu  dan  yang  lemah.  Harta  sendiri  tidaklah berhak memperoleh keuntungan. Keuntungan hanya dapat diperoleh dengan memanfaatkan harta  disertai  dengan  kerja  keras.  Karenanya,  keuntungan  dari  usaha  dan  kerja  haruslah kembali  kepada  orang  yang  melakukan  usaha  dan  kerja  itu,  dan  uang  kembali  kepada pemiliknya dalam keadaan seperti semula, tanpa bertambah sedikitpun. 75

## C. Kesimpulan
74 Ika  Yunia  Fauzia  dan  Abd.  Kadir  Riyadi. Prinsip-Prinisp  Ekonomi  Islam :  Perspektif  Maqashid Syari’ah, Cet. 2, Edisi pertama. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 225.
75 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial , (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 154.
Berdasarkan  dari  penafsiran  para  mufasir  mengenai  jual  beli  adalah  bukan  riba, meskipun dalam jual beli tidak sepi praktik riba. Allah mengangkat kembali perumpamaan kaum  jahiliyah  tersebut.  Sebab  secara  sosio  kultural  masyarakat  Arab  dan  manusia  pada umumnya memiliki budaya yang sulit meninggalkan praktik riba hingga sekarang, bahkan membangun image gaya tasybih  maqlūb bahwa  riba  dan  jual  beli  itu  sama  dari  segi mengambil nilai lebih keuntungan. Pemaknaan i’jaz mubālaghah ini seolah-seolah riba yang asal  lalu  diqiyaskanya  dengan  jual  beli,  meskipun  qiyas  dengan  gaya tasybih  maqlūb itu sendiri tidak bisa dibenarkan karena ada nas yang tegas melarang  riba dan membolehkan jual beli.
Dalam  ajaran  Islam al-ba’iu memiliki  prinsip  bahwa  keabsahan  kepemilikan keuangan mesti menempuh jalan usaha yang halal bukan riba, pendistribusian yang benar dan  menyeluruh  tidak  monopoli,  ridha  dan  saling  menguntungkan  secara  bersama  tidak sepihak, penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip- prinsip keadilan, kemanuisan dan ketauhidan, aman bagi penjamin dan penyalur, cara jual beli dan cara memperoleh keuangan tidak samar-samar dan menyimpang dari maksud Al- Qur’an

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Fiqh  Mu’amalat ,  Terj.  Nadirsyah  Hawari,  Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010.
Abdul  Mustaqim, Metode  Penelitian  Alquran  dan  Tafsir ,  Yogyakarta:  Idea  Press yogyakarta, 2015.
Abdullah Al-Mushlih, Hukum Perdagangan , Pustaka Setia, Bandung, 2000.
Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, Shahih Bukhari , Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi’i Wan Nasr, tt.
Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal , Juz. 28. No. 17265, Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
Al-Bukhari, Shahih Bukhari; Al- Jami’ al-Musnad Al-Shahih Al Mukhtasar , kitab: al-Buyu’. No. Hadis: 2051, Jilid III. Beirut: Dar Al- Filr, t.t.
Ali Akbar, Konsep kepemilikan dalam Islam , Jurnal Ushuluddin 18, no. 2, 2012.
Deden Kushendar Yurcomp, Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam , Pustaka Setia, Bandung, 2010.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Bandung:  Sygma Examedia Arkanleema
Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam diIndonesia , Jakarta: Kencana, 2005.
Gufron. A Mas’adi, Fiqih Muamalah Konteksual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar , Juzu’ 1-2-3, Yayasan Nurul Islam.
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Ibnu    Mas’ud, Fiqih    Madzhab    Syafi’i  Edisi    Lengkap Muamalah,  Munakahat,  Jinayat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992.
Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujatahid , Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Asy- Syifa’, Semarang, 1990.
Ibrahim bin Musa al-Syatiby, al-Muwafaqat , Vol. 2 (Kairo: Dar Inu ‘Affan, 1997.
Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer , Jakarta:Rajawali Pers, 2016
Jamaludin, Kepemilikan Harta dalam Perspektif  Hukum Islam , Pamulang Law Review 3, no. 1 (2020),
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , Cet. III, Jakarta : Prenamedia Group, 2015.
Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam . artikel scholar. (2012), hlm. 121.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.
Nur Kholis Setiawan, Al-Quran Kitab Sastra Tersebar , Yogyakarta: elSAQ Press, 2006.
Oni  Sahroni,  Hasanuddin, Fikih  Muamalah  Dinamika  Teori  Akad  Dan  Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam , Cet. I, Dar Al-katib Al –‘Araby, t.t.
Sayyid Quthhb , Fi Zhilal Al-Qur’an , Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq , Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
Teungku Muhammmad Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah , Kediri: Lirboyo Press, 2013.
Umar  Shihab,  Kontektualitas  Al-Quran,  Kajian  Tematik  atas  Ayat-Ayat  dalam  Alquran, Jakarta: Penamadani, 2003.
Veithzal  Rivai,  Arifiandy  Permata  Veithzal,  Marisa  Greace  Haquenfawzi, Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik , Jakarta : Bumi Aksara, 2011
Wahbah  Al  Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu ,  Jilid  V,  Terj:  Abdul  Hayyie  Al  Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011