## Dakwah Menyikapi Fenomena Pencucian Uang Hasil Korupsi

## Syuhada

## Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
Corrupt politicians who sometimes seems generous is a phenomenon, because the corrupt deeds are evil deeds that are the opposite of generosity which is a good deed. Given that corruption  is  a  secret  evil  of  the  actors,  they  tend  cover  it  up  in  their  own  ways.  Their efforts take in the form of money laundering by donating some of their corrupt  wealth to religious social institutions. Such efforts are considered to disguise the corrupt gains and to  create  a  self-image  as  a  philanthropist  as  well  as  hope  of  God's  forgiveness.  Such phenomenon is believed to occur due to the limited understanding of religious teachings, both by the perpetrators of corruption as donators and social and religious institutions as recipients.  Dakwah  should  respond  to  this  phenomenon.  The  parties  are  assessed  as likely  perpetrators  of  corruption  are  given  the  guidance  to  repent  properly,  while  the religious social institutions are guided to be aware of the donations accepted.
Keywords : phenomenon, corruption, money laundering, penitent, dakwah.
Koruptor  yang  terkadang  tampak  dermawan  adalah  merupakan  fenomena,    karena perbuatan  korup  adalah    perbuatan  jahat  sedang  sebaliknya  kedermawanan  adalah perbuatan baik.  Mengingat korupsi   merupakan  perbuatan  jahat yang  menjadi  rahasia pribadi pelaku, maka untuk mengatasinyapun juga cenderung tertutup menurut caranya sendiri. Bentuk nyata upaya yang ditempuh adalah melakukan pencucian uang  dengan menyumbangkan    sebagian  hasil  korupsi  kepada  lembaga  social    keagamaan.  Upaya yang demikian dianggap dapat menyamarkan kekayaan hasil korupsi, membentuk citra diri  sebagai  dermawan  sekaligus  harapan  mendapat  pengampunan  Tuhan.  Fenomena yang  demikian    diyakini  dapat  terjadi    karena  keterbatasan  pemahaman    terhadap ajaran  agama,  baik  oleh    para  pelaku  korupsi  sebagai  pemberi  sumbangan    maupun lembaga social  keagamaan sebagai penerima sumbangan. Fenomena ini   menghendaki adanya    dakwah    yang  menyikapinya.  Pihak-pihak  yang  dinilai  berpeluang    sebagai pelaku  korupsi,  diberikan  bimbingan  untuk  bertaubat  dengan  benar,  sedangkan  pihak lembaga  social  keagamaan    diberi  bimbingan  untuk  mewaspadai    sumbangan  yang diterima.
Kata kunci :  fenomena, korupsi,  cuci uang, taubat,  dakwah
Informasi  berbagai  media  setiap  hari, hampir  tak  pernah  sepi  dari  berita kasus korupsi. Sebagian berita bersumber dari berbagai lembaga/unit/pihak  yang  berfungsi melakukan    penindakan,  pencegahan dan pengawasan formal serta  ada pula yang berdasar informasi/laporan pengawasan  masyarakat.  Ada  berita berupa  dugaan  terjadi  korupsi  dan  di bagian    lain  ada  pula  berita  mengenai
pihak-pihak  yang  menjadi  terperiksa, saksi,  tersangka,  terdakwa  bahkan sampai dengan yang menjadi terpidana. Pihak-pihak  tersebut    ada  yang merupakan    oknum  dari  lembaga legislative,  eksekutif,  yudikatif/penegak hokum  lainnya  serta  ada  pula  dari oknum  organisasi  maupun  individu masyarakat.  Artinya  ada  benarnya anggapan bahwa ”dalam dunia sekarang,  kesulitan  kita  bukanlah
Syuhada                                                                                                                   Dakwah
bahwa  kita  kekurangan  lembaga- lembaga  yang  baik,  akan  tetapi  bahwa kita  kekurangan  pikiran  yang  tulus suatu  masyarakat  yang  berhasrat untuk melepaskan diri dari cengkeraman  korupsi”  (Syed  Hussein Alatas 1986, 63) Informasi yang juga menarik,
banyak    pula  pihak  yang  membuat panjang  proses  kasus  yang  dihadapi, melalui  prosedur  peninjauan  kembali dengan  selalu  berdalih mengacu pada prinsif ”praduga tak bersalah”, sehingga sebelum  ada  keputusan  pengadilan yang  berkekuatan  tetap,    informasi pengakuan  bersalah  menjadi  langka. Namun    ada  juga    berita  yang  cukup langka namun  patut diapresiasi karena ketegarannya  menghadapi  kasus  yang dihadapi,   sebagaimana  yang  dimuat dalam  Blog  berita  terkini,  Thursday, May  23,  2013,  Tempo.co.    Sebagian kutipannya:
”Endah Rahmanto Hermansyah , 41 tahun, mantan Kepala desa  Klodran  ,  Kecamatan  Colomadu, Karang  Anyar,  di  depan  Majelis  Hakim Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Semarang,    dalam  sidang  dengan agenda pembelaan, justru membacakan enam
lembar kertas berjudul
“pengakuan  seorang  koruptor”  yang isinya  bukan  membela  diri  dari tuduhan  menggasak  anggaran  dan belanja desa klodran 2007-2009
sebesar  Rp  285,9  juta,  dia  malahan mengaku  bahwa  dia  memang  koruptor dan pantas dihukum seberat mungkin”.
Informasi  yang  juga  langka  dan patut diteladani,  sebagian kutipan dari tulisan  Aya  Hasna  dalam  Tabloid Republika,  Dialog  Jumat  ,  19  Februari 2010, antara lain: “ luar biasa Kyai kita ini.  Suatu  hari,  dia  tolak  zakat  dari seorang  pengusaha  kontraktor  yang sengaja  mendatanginya.    Padahal, kondisi  pesantren  yang  dikelola  Pak Kyai  di  pelosok  Bogor  itu,  sungguh memprihatinkan.  Kalau  saja  Pak  Kyai mau  menerima  zakat  si  pengusaha,
maka  dua  local  kelas  yang  lebih  mirip kandang  ayam  itu  bisa  ditembok. Dengan  halus  Kyai  kita  menampik amplop tebal yang disorongkan pengusaha.  Alasannya  sederhana  saja, Pak Kyai merasa tidak bisa membedakan    apakah  dana  itu  berasal dari bagian fee atau mark up proyek”.
Selain  itu,  ada  Informasi  yang  lebih menarik  tetapi  tidak  patut  dicontoh, bersumber dari  voa-islam.com, jumat , 23  Dec  2011,  memuat  berita  tentang adanya  seorang  mantan  wakil  rakyat, terdakwa  kasus  dugaan  suap  anggaran tahun 2004 dan 2005, saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/12/2011),  dalam  pembelaannya antara lain, membenarkan kalau 34 cek memang  telah  diterimanya,  setelah anggaran ditetapkan. Namun,
menurutnya,  uang  tersebut  tidak digunakan  untuknya  pribadi,  tetapi untuk pembangunan masjid”.
Informasi terakhir ini lebih menarik, karena    menurut  logika  umum,    yang bersangkutan saat melakukan perbuatan  tersebut  masih  sebagai wakil  rakyat  yang  terhormat,    tentu dianggap tahu dan memahami Undang- Undang    Tindak  Pidana  Korupsi,    tapi nyatanya  yang  bersangkutan    tidak merasa  melakukan  korupsi.  Menurut logika  umum  sebagai  mantan  wakil rakyat,  tentu  dianggap  memahami dengan  benar  Undang-Undang  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  tapi  nyatanya yang  bersangkutan    tidak  sadar  bahwa perbuatannya  adalah  melanggarnya. Selain  itu  karena  yang  bersangkutan adalah  mantan  wakil  rakyat  yang sangat  berkomitmen  untuk    agama, tentunya  menurut  logika  umum  yang bersangkutan memahami betul ketentuan  dalam  ajaran  agama  bahwa membangun  tempat  ibadah  tidak dibenarkan dengan menggunakan harta haram, tapi nyatanya yang bersangkutan mencari dana dan
membangun mesjid dengan
menggunakan uang hasil korupsi.
Fenomena  yang  demikian  adalah kenyataan  yang  patut  dicermati  dan diterangkan  mengapa  dapat  terjadi, serta  patut  pula  adanya  dakwah  yang menyikapinya  agar  tidak  terjadi  salah persepsi yang menjadi pembenar perbuatan korup dan menjadi karakter,  yaitu    “suatu  perilaku  yang telah  melekat  dalam  hati  manusia disebabkan perbuatan dilakukan berulang-ulang,  sehingga  bila  suatu saat  ada  keinginan  (niat)  melakukan suatu  perbuatan,  maka  langsung  saja dilaksanakannya tanpa harus mempertimbangkan akal terlebh dahulu” ( Muhammad Ray Akbar 2008, 48)
Korupsi  dan  Fenomena  Pencucian Uang
Menurut  pemahaman    masyarakat umum  sehari-hari,  istilah  korupsi sering  dipahami  untuk  menyebut perbuatan seorang pegawai atau pejabat yang menggunakan uang negara  untuk  kepentingan  dirinya secara  tidak  sah.  Pengertian  yang demikian tentunya tidak sesuai dengan pengertian korupsi  menurut perspektif hukum      yang  berlaku  di  Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam 13 pasal UU  No.  31  Tahun  1999  Jo.  UU  No.  20 tahun  2001.  Berdasarkan  pada  pasal- pasal  dimaksud,  korupsi  dirumuskan ke  dalam    tiga  puluh    bentuk/jenis tindak  pidana  korupsi  yang  dapat dikelompokkan  atas    tindak  pidana korupsi  yang  terkait dengan  :  Kerugian keuangan  negara,  suap  menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan  dalam  pengadaan  dan gratifikasi (KPK2006, 3-5)
Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, terdiri atas:
1. Tindak Pidana “ Melawan hukum untuk  memperkaya  diri  dan  dapat merugikan  keuangan  negara”.  Tindak pidana  ini  berdasar  pada  pasal  2  yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Setiap orang;  (2)  Memperkaya  diri  sendiri, orang  lain  atau  korporasi;  (3)  Dengan cara  melawan  hukum;  (4)  Dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.(diancam:  pidana penjara  seumur  hidup  atau  paling singkat  4  tahun  dan  paling  lama  20 tahun  dan    atau  denda  paling  sedikit Rp  200.000.000,00  dan  paling  banyak Rp 1.000.000.000,00)
2. Tindak Pidana ”Menyalahgunakan  kewenangan  untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan  keuangan  negara”.  Tindak pidana ini berdasar pada pasal 3  yang unsur-unsurnya    adalah:  (1)  Setiap orang; (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana;  (4)  Yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  ;  (5)  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara.  (Diancam:  pidana  penjara seumur  hidup  atau  paling  singkat  1 tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00).
Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap, terdiri atas :
3. Tindak Pidana “Menyuap Pegawai negeri  /pasal  5  ayat  (1)  huruf  a”, unsur-unsurnya    adalah:  (1)  Setiap orang;  (2)  memberi  sesuatu  atau menjanjikan sesuatu; (3) Kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara;  (4)  Dengan  maksud  supaya berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.(diancam:  pidana  penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama
5  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak Rp 250.000.000,00)
4. Tindak pidana “Menyuap pegawai negeri /pasal 5 ayat (1) huruf b”, unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Setiap  orang;  (2) Memberi  sesuatu;  (3)  Kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara;  (4) Karena  atau  berhubungan  dengan sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan  dalam  jabatannya.(diancam pidana  penjara  paling  singkat  1  tahun dan  paling  lama  5  tahun  dan  atau denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00)
5. Tindak  pidana  “Memberi  hadiah kepada
pegawai negeri karena jabatannya”. Tindak pidana ini berdasar pada  pasal    13,  yang  unsur-unsurnya adalah  :  (1)    Setiap  orang;  (2)  Memberi hadiah  atau  janji;  (3)  Kepada  pegawai negeri; (4) dengan mengingat kekuasaan atau  wewenang  yang  melekat  pada jabatan  atau  kedudukannya,  atau  oleh pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap, melekat  pada  jabatan  atau  kedudukan tersebut.(diancam  :  pidana  penjara paling  lama  3  tahun  dan  atau  denda paling banyak Rp 150.000.000,00)
6. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menerima  suap/pasal  5  ayat(2)”,  yang unsur-unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara;  (2) Menerima  pemberian  atau  janji;  (3) Sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b.(lihat tindak  pidana  nomor  3  dan  4  di atas).(diancam:  Pidana  penjara  paling singkat  1  tahun  dan  paling  lama  5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 250.000.000,00)
7. Tindak  pidana  “Pegawai  negeri menerima  suap/pasal    12  huruf  a”, unsur-unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  ;  (2) Menerima  hadiah  atau  janji  ;  (3) Diketahuinya  bahwa  hadiah  atau  janji
tersebut
diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya;  (4)  Patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.(diancam : pidana penjara  paling  singkat  4  tahun  dan paling  lama  20  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp  200.000.000,00  dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00)
8. Tindak  pidana  “Pegawai  negeri menerima suap/pasal 12 huruf b”,unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri  atau  peyelenggara  negara;  (2)
Menerima  hadiah;  (3)  Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai  akibat  atau  karena  telah melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;  (4)  Patut  diiduga  bahwa hadiah  tersebut  diberikan  sebagai akibat  atau  karena  telah  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya.(diancam : pidana penjara  paling  singkat  4  tahun  dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit  Rp  200.000.000,00  dan  paling banyak Rp 1.000.000.000,00)
9. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menerima  hadiah  yang  berhubungan dengan  jabatannya”.  Tindak  pidana  ini berdasar  pada  pasal    11  yang  unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai  negeri atau penyelenggara negara;
(2)
Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahuinya  ;  (4)  patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan karena  kekuasaan  atau  kewenangan yang  berhubungan  dengan  jabatannya dan  menurut  pikiran  orang  yang memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut ada hubungan dengan jabatannya.(diancam  :  pidana  penjara
paling singkat 1 tahun dan paling lama 5  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak Rp Rp 250.000.000,00)
10. Tindak Pidana “Menyuap hakim”. Tindak  pidana  ini  berdasar  pada  pasal 6  ayat  (1)  huruf  a,  yang  unsur- unsurnya adalah : (1) Setiap orang ; (2) Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu;  (3) kepada  hakim;  (4)  Dengan  maksud untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang  diserahkan  kepadanya  untuk diadili.(diancam : pidana penjara paling singkat  3  tahun  dan  paling  lama  15 tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 150.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 750.000.000,00)
11. Tindak pidana
“Menyuap advokat”.  Tindak  pidana  ini  mengacu pada  pasal  6  ayat  (1)  huruf  b,  yang unsur-unsurnya  adalah  :  (1)  Setiap orang;  (2)  Memberi  atau  menjanjikan sesuatu  ;  (3)  Kepada  advokat  yang menghadiri  sidang  pengadilan;  (4) Dengan  maksud  untuk  mempengaruhi nasihat  atau  pendapat  yang  akan diberikan  berhubung  dengan  perkara yang  diserahkan  kepada  pengadilan untuk diadili.(diancam : pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000,0  dan  paling  banyak  Rp 750.000.000,00)
12. Tindak Pidana “Hakim & Advokat menerima  suap”.  Tindak  pidana  ini mengacu  pada  pasal  6  ayat  (2),  yang unsure-unsurnya  adalah  :  (1)  Hakim atau  advokat;  (2)  Yang  menerima pemberian  atau  janji;  (3)  Sebagaimana dimaksud  dalam pasal  6  ayat  (1) huruf a  atau  huruf  b.(Lhat  tindak  pidana nomor    10  dan  11  di  atas).  (diancam  : pidana  penjara  paling  singkat  3  tahun dan  paling  lama  15  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp  150.000.000,00  dan paling banyak Rp 750.000.000,00).
13. Tindak Pidana “Hakim menerima suap”.  Tindak  pidana  bentuk  ini mengacu  pada  pasal  12  huruf  c,  yang
unsur-unsurnya adalah : (1) Hakim; (2) Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang  diserahkan  kepadanya  untuk diadili.(diancam : pidana penjara seumur  hidup    atau  pidana  penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp
1.000.000.000,00) 14. Tindak Pidana “Advokat menerima  suap”.  Tindak  pidana  ini mengacu  pada  pasal  12  huruf  d,  yang unsure-unsurnya  adalah  :  (1)  Advokat yang  menghadiri  sidang  di  pengadilan; (2)  Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji    tersebut  untuk mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan  untuk  diadili.(diancam  : pidana  penjara  seumur  hidup  atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00) Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, terdiri atas:
15. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menggelapkan  uang  atau  membiarkan penggelapan”. Tindak pidana ini mengacu  pada  pasal  8,  yang  unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai  negeri atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu;  (2)  Dengan sengaja; (3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan  orang  lain  menggelapkan atau  membantu  dalam  melakukan perbuatan  itu;  (4)  Uang  atau  surat berharga;  (5)  yang  disimpan  karena jabatannya.(diancam:  pidana  penjara paling  3  tahun  dan  paling  lama  15
Syuhada                                                                                                                   Dakwah
tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 150.000.000,00  dan  paling  banyak  rp 750.000.000,00)
16. Tindak  pidana  “Pegawai  negeri memalsukan  buku  untuk  pemeriksaan administrasi”. Tindak pidana ini mengacu  pada  pasal  9,  yang  unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai  negeri atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu;  (2)  Dengan sengaja;  (3)  Memalsu;  (4)  Buku-buku atau  daftar-daftar  yang  khusus  untuk pemeriksaan  administrasi.(diancam  ; pidana  penjara  paling  singkat  1  tahun dan  paling  lama  5  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan paling banyak Rp 250.000.000,00)
17. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri merusakkan  buku”.  Tindak  pidana  ini mengacu  pada  pasal  10  huruf  a,  yang unsur-unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang  ditugaskan  menjalankan  suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus atau  untuk  sementara  waktu;  (2) Dengan  sengaja;  (3)  Menggelapkan, menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat  tidak  dapat  dipakai;  (4) Barang,  akta,  surat,  atau  daftar  yang digunakan  untuk  meyakinkan  atau membuktikan  dimuka  pejabat  yang berwenang; (5) Yang dikuasainya karena  jabatan.(diancam  :  pidana penjara  paling  singkat  2  tahun  dan paling  lama  7  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp  100.000.000,00  dan  paling banyak Rp 350.000.000,00)
18. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri membiarkan  orang  lain  merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf b, yang unsur-unsurnya adalah  :  (1)  Pegawai  negeri  atau  orang selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum secara  terus  menerus  atau  untuk sementara  waktu;  (2)  Dengan  sengaja;
(3)
Membiarkan
orang lain
menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan,  atau  membuat  tidak dapat  dipakai;  (4)  Barang,  akta,  surat, atau  daftar  sebagaimana  disebut  pada pasal  10  huruf  a.(lihat  tindak  pidana nomor  17  di  atas).(diancam:  pidana penjara  paling  singkat  2  tahun  dan paling  lama  7  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp  100.000.000,00  dan  paling banyak Rp 350.000.000,00)
19. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri membantu  orang  lain  merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf c, yang unsur-unsurnya adalah  :  (1)  Pegawai  negeri  atau  orang selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum secara  terus  menerus  atau  untuk sementara  waktu;  (2)  Dengan  sengaja;
(3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan,  atau  membuat  tidak dapat  dipakai;  (4)  Barang,  akta,  surat, atau  daftar  sebagaimana  disebut  pada pasal  10  huruf  a./lihat  tindak  pidana nomor  17  di  atas.(diancam  :  pidana penjara  paling  singkat  2  tahu  dan paling  lama  7  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp  100.000.000,00  dan  paling banyak 350.000.000,00)
Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, terdiri atas:
20. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri memeras/pasal  12  huruf  e”,  unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara;  (2)  Dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain;  (3)  Secara  melawan hukum;
(4) Memaksa seseorang memberikan  sesuatu,  membayar,  atau menerima pembayaran dengan potongan,  atau  untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya; (5) menyalahgunakan kekuasaan.( diancam : pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit
Rp  200.000.000,00  dan  paling  banyak Rp 1.000.000.000,00)
21. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri memeras/pasal  12  huruf  g”  ,    unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara;  (2)  Pada waktu  menjalankan  tugasnya;  (3) Meminta  atau  menerima  pekerjaan, atau  penyerahan  barang;  (4)  Seoola- olah  merupakan  utang  kepada  dirinya; (5)  Diketahuinya  bahwa  hal  tersebut bukan merupakan utang.(diancam :pidana  penjara  seumur  hidup  atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00)
22. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri memeras  pegawai  negeri  yang  lain”. Tindak  pidana  ini  mengacu  pada  psal 12  huruf  f,  yang  unsur-unsurnya adalah  :  (1)  Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara;  (2)  Pada  waktu menjalankan tugas; (3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; (4) Kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  yang  lain atau kepada kas umum; (5) Seolah-olah pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  lain  atau  kas  umum mempunyai  utang  kepadanya;  (6) Diketahuinya  bahwa  hal  tersebut bukan merupakan utang.(diancam :pidana  penjara  seumur  hidup  atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00)
Tindak pidana korupsi  yang terkait dengan perbuatan curang, terdiri atas :
23. Tindak Pidana
“Pemborong berbuat  curang”.    Tindak  pidana  ini mengacu  ada  pasal  7  ayat  (1)  huruf  a, yang  unsur-unsurnya  adalah  :  (1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; (2)
Melakukan  perbuatan  curang;  (3)  Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan  bahan  bangunan;  (4)
yang  dapat  membahayakan  keamanan orang  atau  keamanan  barang    atau keselamatan  negara  dalam  keadaan perang.(diancam : pidana penjara paling singkat  2  tahun  dan  paling  lama  7 tahun    dan  atau  denda  paling  sedikit Rp  100.000.000,00  dan  paling  banyak Rp 350.000.000,00)
24. Tindak  Pidana  “Pengawas  proyek membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana  ini  mengacu  pada  pasal  7  ayat (1)  huruf  b,  yang  unsur-unsurnya adalah  :  (1)  Pengawas  bangunan  atau pengawas penyerahan bahan bangunan; (2) Membiarkan dilakukannya  perbuatan  curang  pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan  bahan  bangunan;  (3) Dilakukan dengan sengaja; (4)
Sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  7 ayat  (1)  huruf  a.(lihat  tindak  pidana nomor  23  di  atas).(diancam  :  pidana penjara  paling  singkat  2  tahun  dan paling  lama  7  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  dan paling banyak Rp 350.000.000,00)
25. Tindak Pidana “Rekanan
TNI/POLRI  berbuat  curang”.  Tindak pidana  ini  mengacu  pada  pasal  7  ayat (1)  huruf  c,  yang  unsur-unsurnya adalah : (1) Setiap orang; (2) Melakukan perbuatan  curang;  (3)  Pada  waktu menyerahkan  barang  keperluan  TNI dan  atau  Kepolisian  negara  RI;  (4) Dapat  membahayakan  keselamatan negara dalam keadaan perang.(diancam : pidana penjara paling singkat 2 tahun dan  paling  lama  7  tahun  dan  atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00)
26. Tindak pidana “Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan  curang”.  Tindak  pidana  ini mengacu pada pasal 7 ayat (1) huruf d, yang  unsur-unsurnya  adalah  :  (1) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang  keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; (2)Membiarkan perbuatan curang
(sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  7 ayat  (1)  huruf  c(lihat  tindak  pidana nomro  25  di  atas).(diancam  :  pidana penjara  paling  singkat  2  tahun  dan paling  lama  7  tahun    dan  atau  denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  dan paling banyak Rp 350.000.000,00)
27. Tindak  Pidana  “Penerima  barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”.  Tindak  pidana  ini  mengacu pada  pasal  7  ayat  (2),  yang  unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Orang  yang menerima penyerahan bahan bangunan atau  orang  yang  menerima  penyerahan barang keperlun TNI dan atau Kepolisian  Negara  RI;  (2)  Membiarkan perbuatan  curang;  (3)  Sebagaimana dimaksud  pada pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.(lihat tindal pidana nomor 23  dan  25  di  atas).(diancam  :  pidana penjara  paling  singkat  2  tahun  dan paling  lama  7  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  dan paling banyak Rp 350.000.000,00)
28. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menyerobot  tanah  negara  sehingga merugikan  orang  lain”.  Tindak  pidana ini  mengacu  pada  pasal  12  huruf  h, yang  unsur-unsurnya  adalah  :  (1) Pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara;  (2)  Pada  waktu  menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang diatasnya  ada  hak  pakai;  (3)  seolah- olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Telah merugikan yang berhak; (5) diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.( diancam : pidana  penjara  seumur  hidup  atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun  dan  denda  paling  sedikit 200.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00)
Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu :
29. Tindak  pidana  “Pegawai  negeri turut  serta  dalam  pengadaan  yang
diurusnya”. Tindak pidana ini mengacu pada  pasal  12  huruf  I,  yang  unsur- unsurnya  adalah  :  (1)  Pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara;  (2)  Dengan sengaja;  (3)  Langsung  atau  tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;  (4)  Pada  saat  dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan  untuk  mengurus    atau mengawasinya.(diancam :pidana penjara  seumur  hidup  atau  paling singkat  4  tahun  dan  paling  lama  20 tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00)
Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu:
30. Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menerima  gratifikasi  dan  tidak  lapor KPK”.  Tindak pidana ini mengacu pada pasal  12  B,  yang  unsur-unsurnya adalah  :  (1)  Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara;  (2)  Menerima gratifikasi;  (3)  Yang  berhubungan dengan  jabatan  dan  belawanan  dengan kewajiban atau tugasnya;
(4)
penerimaan  gratifikasi  tersebut  tidak dilaporkan  kepada  KPK  dalam  jangka waktu  30  hari  sejak  diterimanya gratifikasi.(diancam  ;  pidana  penjara seumur  hidup  atau  paling  singkat  4 tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00) Mengacu  pada  rumusan  pengertian korupsi  sebagaimana  dikemukakan  di atas,    jelas  bahwa    tindak  pidana korupsi adalah perbuatan jahat terhadap    masyarakat  dan  negara  , karena  secara  langsung  atau  tidak langsung menghasilkan kekayaan/keuntungan bagi pelaku dengan melanggar Undang-Undang
Tindak  Pidana  Korupsi  (UUTPK)  yang merugikan  masyarakat  dan  keuangan Negara.  Tindak  pidana  korupsi  juga merupakan    kejahatan  menurut  ajaran
Islam,  karena  istilah  korupsi  walau tidak  ditemukan  dalam  ajaran  Islam, dapat  dilacak  perbandingannya  dengan beberapa  ungkapan  yang  dilarang dalam  islam.  Muhammadiyah  dan Nahdatul  Ulama,  dua  organisasi  social keagamaan Islam yang selalu mendukung upaya
pemberantasan korupsi  telah  melakukan  pengkajian tentang  itu.    Kedua  organisasi  masing- masing telah  menghasilkan  keputusan- keputusan  tentang  hukum  korupsi berdasar kajian-kajian agama Islam.
Hasil  kajian  Nahdhatul  Ulama dituangkan  dalam  buku  ”NU  Melawan Korupsi:  Kajian  Tafsir  dan  Fiqh”  yang disusun  oleh  Tim  Kerja  Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi
PBNU”,  mengemukakan  empat  istilah yang  mendekati  dengan  kejahatan korupsi  yaitu  :  sariqah  (pencurian), Risywah  (  suap),  Ghulul  (penggelapan) dan Hirabah ( perbuatan yang merusak tatanan public/mengancam harta sekaligus  jiwa  orang  banyak),  dan  di samping  itu  dikemukakan  pula  prinsif moral  yaitu  :  komitmen  kejujuran  dan larangan  berbuat  tidak  jujur/curang dan  menipu,  komitmen  amanah  dan melarang  khianat,  serta  komitmen untuk  berlaku  adil  dan  larangan berlaku  zalim  (widjoyanto,  Gismar  dan syarif , 2010, 103-105)
Dalam  buku  berjudul  “  Fiqh  anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah”  yang  disusun  oleh Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah dikemukakan beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan  yang  mengandung  unsure korupsi  adalah:    ghulul    (mengambil sesuatu  dan  menyembunyikan  dalam hartanya, termasuk komisi dan hadiah), Risywah  (suap),  Khiyanat,  Mukabarah dan ghasab (yang pengertiannya meliputi  eksploitasi  secara  tidak  sah atas  benda  dan  manusia,  termasuk ghasab  yang  merupakan  tindakan menguasai  atau  mengeksploitasi  milik
pihak  lain  berdasar    kekuatan  dan kekuasaan), sariqah (pencurian), intikhab  (merampas  atau  menjambret), ikhtilash  (mencopet),  dan  aklusuht (kesenangan usaha, makan dan memanfaatkan  barang/hasil  haram) (Widjajanto,  Gismar,  dan  syarif  2010, 18-29). Pandangan kedua kelompok organisasi terbesar umat Islam
Indonesia  tersebut  kalau  digabungkan, menunjukkan  ada  sejumlah  istilah sebagai  ungkapan  yang  dilarang  dalam Islam  dan  mendekati  unsure  korupsi, yaitu  :  ghulul,  risywah,  sariqah,  tidak jujur,  khianat,  zalim,  hirabah,  ghasab dan mukabarah, intikhab dan ikhtilash serta aklusuht.
Kesemua  istilah  ini  kalau  dikaitkan dengan  tujuh  kelompok  tindak  pidana korupsi,  menunjukkan  bahwa  :  (1) Tindak  pidana  merugikan  keuangan negara,  mendekati  larangan  :  ghulul, sariqah,  tidak  jujur,  khianat,  zalim, hirabah,  ghasab  dan  mukabarah, intikhab,  ikhtilash    dan  aklusuht.  (2) Tindak pidana suap menyuap, mendekati  larangan  :  risywah,  tidak jujur,  khianat,  zalim,  hirabah,  ghasab dan  mukabarah  serta  aklusuht;  (3) Tindak  pidana  penggelapan  mendekati larangan:  ghulul,  sariqah,  tidak  jujur, khianat,  zalim,  hirabah,  ghasab  & mukabarah  dan  aklusuht;  (4)  Tindak pidana pemerasan mendekati larangan : risywah,  tidak  jujur,  khianat,  zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, intikhab  dan  ikhtilash    serta  aklusuht; (5)  Tindak  pidana  perbuatan  curang mendekati  larangan  :  ghulul,  risywah, tidak  jujur,  khianat,  zalim,  hirabah, ghasab  dan  mukabarah,  intikhab, ikhtilash  dan  aklusuht;  (6)  Tindak pidana  konflik  kepentingan  mendekati larangan  :  ghulul,  sariqah,  tidak  jujur, khianat  ,  zalim,  hirabah,  ghasab  & mukabarah,  serta aklusuht; (7) Tindak pidana  gratifikasi  mendekati  larangan  :
ghulul,  risywah,  tidak  jujur,  khianat, hirabah dan aklusuht.
Gambaran  di  atas  menunjukkan bahwa  kejahatan  korupsi,  paling  tidak (1) dari sisi mengambil harta orang atau pihak  lain  secara  tidak  sah,  sangat dekat  dengan  pencurian,  (2)  Dari  sisi kekuasaan, sangat dekat dengan risywah  yang  umumnya  disamakan dengan  suap,  (3)  Dari  sisi  penggelapan harta  public,  sangat  dekat  dengan ghulul,  dan  (4)  dari  segi  dampak  yang ditimbulkan,  sangat  dekat  dengan Hirabah/perbuatan yang merusak tatanan  public  (Widjajanto  Gismar  dan Syarif 2010, 128-132) Mengingat
beratnya ancaman hukum  terhadap  pelaku  kejahatan tindak  pidana  korupsi,    tentu    tidak semua  pelaku  dapat  tenang  menikmati kekayaan hasil korupsinya. Ada motivasi dari dalam diri pelaku yaitu  “ rasa  takut  yang  mendorongnya  untuk mengambil    tindakan  tertentu  untuk menyelamatkan  dirinya”  (Reza  2003, 14).  Dari  aspek  yuridis    dibebani  rasa salah dan takut dikejar-kejar aparat/sanksi  hukum  negara.  Dari aspek  social  dibebani  rasa  malu    dan takut hukuman masyarakat. Dari aspek agama,  bagi  yang  menganut  agama islam    dibebani  rasa  dosa  dan  takut hukuman Tuhan.
Mengingat  pula  korupsi  adalah perbuatan jahat dan merupakan rahasia  pribadi  pelaku,  maka  untuk mengatasinyapun cenderung tidak terbuka,  bahkan    berbuat    menurut caranya  sendiri.    Mengatasi  rasa  salah terhadap  negara  dan  menghindari  rasa takut  terhadap  sanksi  hukum  ialah dengan  cara  menyamarkan  kekayaan hasil  korupsi  .  Selain  itu  untuk mengatasi rasa salah terhadap masyarakat    dan  menghindari  rasa takut  terhadap  hukum  social  ,  ialah dengan  cara  membangun  citra  diri sebagai    dermawan.  Khusus    untuk mengatasi rasa dosa pelanggaran ajaran
agama dan menghindari rasa takut atas hukuman  Tuhan,  ialah  dengan  cara bertaubat.  Bentuk  nyata  upaya  yang bersangkutan  untuk  mengatasi  ketiga hal  di  atas  dapat  terjadi  dengan  cara menyumbangkan  sebagian  harta  hasil korupsinya  kepada  lembaga  social keagamaan.    Upaya  itu  dilakukan  oleh yang  bersangkutan  dengan  harapan hasil  korupsi  menjadi  samar  seolah- olah menjadi harta kekayaan yang sah, kemudian terbentuk persepsi dermawan  di  mata  masyarakat  serta rasa    tertebus  dosa  korupsi  yang  telah dilakukan.  Upaya  pelaku  korupsi dengan  cara  yang  demikian  dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencucian  uang,  karena  merupakan “proses  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  harta  kekayaan  yang diperoleh  dari  hasil  kejahatan  untuk menghindari
penuntutan dan penyitaan”.(Philips  Darwin,  2012:  10)
Upaya  yang  demikian    juga  jelas melanggar  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana pencucian Uang (UUTPPU), yang juga melibatkan lembaga  social  keagamaan  sebagai penerima sumbangan.
Menurut  UUTPPU    pasal  1  ayat  (1) Pencucian  uang  adalah  perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar- kan,  membelanjakan,  menghibahkan, menyumbangkan,  menitipkan,  mem- bawa  keluar  negeri  me-nukarkan,  atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang  diketahuinya  atau  patut  diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga  seolah  olah  menjadi  harta kekayaan  yang  sah.  Dalam  kaitan  ini pasal  2  ayat  (1)    menegaskan  bahwa salah  satu  pengertian  hasil  tindak pidana  adalah  harta  kekayaan  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Upaya  koruptor  yang  menyamarkan harta  hasil  korupsi  dengan  cara menyumbang lembaga
social keagamaan,  jelas  melanggar  UU  TPPU pasal 3 ayat (1) d  dan pasal 6 ayat (1) d dan  e.  Menurut  UU  TPPU  Pasal  3  ayat (1)  Setiap orang yang dengan sengaja : a.  menempatkan  harta  kekayaan  yang diketahunya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  ke dalam  penyedia  jasa  keuangan,  baik atas  nama  sendiri  atau  atas  nama pihak  lain;  b.  mentransfer  harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  dari  suatu  penyedia  jasa keuangan  kepenyedia  jasa  keuangan yang  lain,  baik  atas  nama  sendiri maupun  atas  nama  pihak  lain;  c. membayarkan  atau  membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut  diduganya  merupakan  hasil tindak  pidana,  baik  perbuatan  itu  atas namanya  sendiri  maupun  atas  nama pihak  lain;  d.  menghibahkan  atau menyumbangkan  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana,  baik atas  namanya  sendiri  maupun  atas nama  pihak  lain;  e.  meniitipkan  harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana, baik yang atas namanya sendiri maupun  atas  nama  pihak  lain;  f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diiduganya  merupakan  hasil  tindak pidana;  atau  g.  menukarkan  atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  denga  mata  uang  atau  surat berharga  lainnya,  dengan  maksud menyembunyiakn  atau  menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.  15.000.000.000,0(lima  belas  milyar rupiah).
Keterlibatan lembaga social keagamaan sebagai penerima sumbangan,  karena    menurut  pasal  6 ayat  (1)  Setiap  orang  yang  menerima atau  menguasai  :  a.  penempatan;  b. pentransferan; c. pembayaran; d. hibah; e.  sumbangan;  f.  penitipan;  atau  g. penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00  (lima  belas  milyar rupiah). Pelanggaran UUTPPU yang demikian,  juga    tidak  sesuai  dengan tuntunan    ajaran  islam.  Rasul  justru mengingatkan      bahwa  “  Siapa mengumpulkan  harta  dari  jalan  yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu,  sama  sekali  dia  tidak  akan memperoleh  pahala,  bahkan  dosanya akan menimpa dia”.(HR. Ibnu Khuzaimah,  Ibnu  Hibban  dan  Hakim). Mengacu  pada  hadis  ini,  jelas  bahwa sedekah pada lembaga social keagamaan seperti pesantren , madrasah, yatim piatu termasuk mesjid dengan  harta  hasil  korupsi  juga  tidak akan  bermanfaat  untuk  memperoleh pahala termasuk menghapus dosa.
Sejalan  dengan  hadis  di  atas,  harta hasil  korupsi    harus  disikapi  dengan tepat    mengacu  pada  tuntunan  Allah dalam  al  Qur’an  :  “  maka  makanlah yang  halal  lagi  baik  dari  rezeki  yang telah  diberikan  allah  kepadamu,  dan syukurilah  nikmat  Allah,  jika  kamu hanya  menyembah  kepadanya”  (QS  Al Nahl [16]:114)
Syuhada                                                                                                                   Dakwah
Menurut  tafsir  al  misbah,  Kata “makan”  dalam  ayat  ini  adalah  “segala aktivitas manusia”, sedang yang dinamai halal terdiri dari empat macam yaitu wajib, sunat, mubah dan makruh” (Quraish  Shihab  2006,vol  7,  370) Harta yang diperoleh dengan cara korup tentu  tidak  termasuk  dalam  kategori halal,  bukan  milik  sendiri,  tidak  dapat dimiliki  atau  dinikmati  oleh  siapapun kecuali    oleh  pemiliknya.  Dengan demikan  harta  hasil  korupsi      harus dikembalikan
kepada pemiliknya/lembaga    asal  harta  yang dikorupsi.  Lembaga  social  keagamaan seyogyanya harus mewaspadai sumbangan  berbagai  pihak  agar  tidak terseret sebagai
lembaga yang menggunakan  (makan)  harta  haram hasil  korupsi  dan  terjebak  dalam pencucian  uang.    Peringatan  pakar money  loundering  dari  Universitas Trisaksi Yenti Ganarsih dalam kesempatan  saat    ijtima  komisi  fatwa MUI  di  ponpes  Cipasung  Tasik  Malaya Jawa  barat  30  juni  2012  patut diperhatikan, beliau mengatakan ”lembaga agama rawan terhadap money loundering.  Makanya  ulama  harus mempertanyakan kalau ada sumbangan kepada  pesantren  dengan  jumlah cukup  besar.  jangan  sampai  lembaga agama  termasuk  pesantren  tercemar dengan pemberian dana hasil korupsi”.
Fenomena koruptor menyumbangkan  sebagian  harta  hasil korupsi kepada
lembaga social keagamaan  dengan  harapan  dapat ampunan tuhan sebagai bentuk taubat, dapat  terjadi  tentu  karena  banyak  hal, namun  yang  pasti  karena  minimnya pemahaman    tentang  ajaran  islam dengan  anggapan  bahwa  menyumbang lembaga social keagamaan akan memperoleh imbalan pahala yang dapat mengimbangi  dosa  korupsi.  Fenomena ini    menuntut  adanya    dakwah    yang menyikapinya,  agar  berbagai    pihak yang  diprediksi  berpeluang  sebagai
pelaku korupsi untuk bertaubat dengan benar dan tidak menyumbangkan harta hasil  korupsi/harta  haram  kepada lembaga  social  keagamaan.  Kepada lembaga social keagamaan agar mewaspadai dan tidak menerima sumbangan  yang  diidentifikasi  berasal dari hasil korupsi/harta haram. Dakwah Menyikapi Korupsi Dakwah dalam upaya untuk menyikapi  fenomena  di  atas,  menuntut pengenalan terhadap sasaran dakwahnya  dengan    focus  pada  dua kelompok  sasaran  yaitu  para  pihak yang  minim  pemahaman  ajaran  islam baik mereka yang berada dalam kondisi berpeluang korupsi (Kelompok Pertama)      maupun  mereka  yang mengelola  berbagai  lembaga  social keagamaan  yang  kondisi  keuangannya relative banyak tergantung pada bantuan (Kelompok Kedua). Kelompok Pertama dapat diidentifikasi  dari  rumusan  pengertian korupsi  menurut    UUTPK.  Mengacu pada    Undang-Undang  tersebut,  ada sejumlah  sasaran  dakwah  yang  harus jadi  perhatian  para  da,i    ialah  mereka yang  pemahamannya  relative  minim tentang  ajaran  islam  tetapi  berada dalam  posisi  berpeluang  memperoleh kekayaan yang tidah halal  antara lain : (1)  Setiap  orang,  yang  berpeluang memperkaya  diri  sendiri,  dengan  cara melawan  hokum,  dan  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian Negara;
(2) Setiap orang, yang berpeluang dapat memperoleh keuntungan dengan kewenangan, kesempatan  atau  sarana,  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  Negara;  (3) Pegawai negeri yang berpeluang menerima  suap/hadiah/menggelapkan uang/memperoleh  keuntungan  dengan memalsu buku administrasi/memperoleh  keuntungan
dari memeras/menyerobot tanah Negara/memperoleh
keuntungan dengan  turut  serta  dalam  pengadaan yang  diurusnya/menerima  gratifikasi; (4)  Hakim  yang  berpeluang    menerima suap;  (5)  Advokat  yang  berpeluang menerima  suap;  (6)  Pemborong  yang berpeluang  memperoleh  keuntungan dengan  berbuat  curang;  (7)  Pengawas proyek  yang  berpeluang  memperoleh keuntungan dengan membiarkan perbuatan curang; (8) Rekanan TNI/POLRI yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan berbuat  curang;  (9)  Pengawas  rekanan TNI/POLRI yang berpeluang memperoleh keuntungan dengan membiarkan perbuatan curang; (10)Penerima  barang  TNI/POLRI  yang berpeluang  memperoleh  keuntungan dengan membiarkan perbuatan curang;
Sasaran  dakwah  kelompok  kedua yang  harus  diperhatikan  para  Da’i adalah berbagai lembaga social keagamaan  yang  potensial  menerima bantuan, karena mengalami keterbatasan keuangan dan keterbatasan pemahaman agama unsure  pengelolanya.  Lembaga  social keagamaan, khususnya lembaga
keagamaan islam meliputi empat kelompok  yaitu  :  Badan  dakwah  , Majelis  Taklim,  Pengajian    serta organisasi  kemakmuran  mesjid  dan mushalla (Depag 1995, 7).
Badan  Dakwah  adalah  organisasi Islam  yang  bersifat  umum,  yang memungkinkan  untuk  melaksanakan berbagai  kegiatan  seperti  dalam  bidang pendidikan,  ekonomi,  keterampilan, social  dll.  Organisasi  ini  sering  disebut organisasi kemasyarkatan
Islam. Organisasi ini jenisnya cukup beragam. Perbedaannya dapat dilihat pada beberapa  aspek,  di  antaranya  sasaran atau  obyek  garapan  dengan  kekhasan program yang dipilihnya. Badan dakwah  yang  cukup  banyak  ini, dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu
(1) Badan dakwah Induk yang berskala nasional,  yaitu  badan  dakwah  yang memiliki  tingkat  kepengurusan  sampai di  tingkat  kecamatan  atau  kelurahan serta  memilki  badan  otonom  dan lembaga  lainnya  yang  mengembangkan dan  melaksanakan  programnya,  (2) Badan  Dakwah  Induk  yang  bersifat regional,  yaitu  badan  dakwah  yang terdapat  di  wilayah-  wilayah  tertentu, (3)  Badan  dakwah  wanita,  yaitu  badan dakwah  yang  dikhususkan  bagi  upaya peningkatan  harkat  dan  martabat wanita  muslim.,  (4)  Badan  dakwah generasi  muda  islam,  terdiri  atas organisasi kepemudaan ,
kemahasiswaan dan pelajar;,  (5)  Badan dakwah  khusus,  badan  dakwah  yang melaksanakan  kegiatan  dakwah  yang bersifat  khusus,  (6)  Badan  Dakwah pemuda  dan  remaja  mesjid,  (7)  Badan dakwah yang berbentuk yayasan pendidikan islam.
Majelis taklim adalah suatu lembaga non  formal  islam  yang  memiliki kurikulum  berkala  dan  teratur  yang bertujuan membina dan mengembangkan hubungan yang santun  antara  manusia  dengan  allah, manusia  dengan  manusia,  manusia dengan  makhluk  lainnya.    Fungsinya dalam  membina  dan  mengembangkan ajaran  islam  adalah  seperti:  taman rekresi  rohani,  ajang  silaturahim, sarana  dialog  ulama  dan  umara,  serte media  penyampaian  gagasan  tntang pembangunan.
Pengajian  adalah  organisasi  yang mengelola pendidikan nonformal bidang agama islam khususnya pendalaman al quran  yang  biasanya  diadakan  di rumah  atau  di  mesjid.  Organisasi kemakmuran  mesjid  dan  mushalla ialah  oranisasi  yang  dibentuk  oleh masyarakat  dalam  mengelola  mesjid dan  mushalla  untuk  mengembangkan takmir  dan  pembinaan  kualitas  ummat (Depag 1975, 7-10).
Dakwah dituntut untuk focus menyikapi persoalan utama yang mungkin  terjadi  pada  kedua  kelompok sasaran  di  atas.    Persoalan  yang  harus disikapi pada kelompok sasaran pertama adalah kemungkinan terjadinya pelaku korup menyumbangkan  harta  hasil  korupsi kepada  lembaga  social  keagamaan Islam dengan
harapan untuk mendapat  ampunan  Allah  atas  dosa korupsi  yang  telah  dilakukannya. Adapun  persoalan  yang  harus  disikapi pada  kelompok  sasaran  kedua  adalah kemungkinan terjadinya lembaga social keagamaan islam menerima sumbangan harta hasil korupsi. Menyikapi persoalan pada kelompok  sasaran  pertama,  focus dakwah  harus  dapat  memberikan bimbingan  cara  menyesali  perbuatan dosa  korupsi  dengan  bertaubat  yang sesuai  dengan  tuntunan,  sedangkan persoalan  pada  kelompok  sasaran kedua,  focus  dakwah  yang  dilakukan harus  dapat  menumbuhkan  kesadaran bahwa lembaga social keagamaan tidak tepat dalam berkegiatan dengan menggunakan harta hasil korupsi. Bimbingan  taubat  atas  segala  salah dan  khilaf  bagi  kelompok  sasaran pertama, perlu penekanan agar memperhatikan  penjelasan  Nabi  saw bahwa  :  “  Setiap  anak  Adam  banyak berbuat  kesalahan  (dosa),  dan  sebaik- baik  orang  yang  berbuat  salah  adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya (HR. Tirmizi dan dinyatakan  hasan  oleh  al  Albani). Seseorang yang terlanjur telah melakukan kesalahan, Allah memerintahkan  agar  segera  bertaubat, sebagaimana  maksud  firman  Allah:    “ dan bersegeralah kamu mencari ampunan
dari Tuhanmu dan mendapatkan  sorga  yang  luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi  orang-orang  yang  bertakwa”  (Ali Imran[3]:133).    Selanjutnya  dalam
surah yang sama Allah mengingatkan “ Dan  (juga)  orang-orang  yang  apabila mengerjakan  perbuatan  keji  atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi)  yang  dapat  mengampuni  dosa- dosa  selain  allah?  Dan  mereka  tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui”. (Ali Imran[3]: 135). Sejalan  dengan  tuntunan  Nabi  saw dan Firman Allah sebagaimana dikemukakan  di  atas,  An  Nawawi berkata  :  Bertaubat  dari  setiap  dosa hukumnya  wajib.  Jika  dosa  yang dilakukan antara seorang hamba dengan  Allah  dan  tidak  berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada tiga syarat untuk kesempurnaan taubatnya:
(1)  orang  yang  bertaubat  harus berhenti/meninggalkan  dosa  saat  itu juga,
(2) Ia harus menyesali perbuatannya,  (3)  Ia  harus  bertekad untuk  tidak  akan  mengulangi  lagi selama-lamanyanya.      Dan  jika  dosa yang  dilakukan  berhubungan  dengan hak  anak  Adam,  maka  syarat  di atas,ditambah satu lagi, yaitu penyelesaian  dosa  tersebut.  Jika  dosa itu  berbentuk  harta,  maka  ia  wajib mengembalikannya  (  Erwandi  Tarmizi 2012,  480)
Bimbingan  untuk  menumbuhkan kesadaran  pada  kelompok  sasaran kedua,  ditekankan  agar  lembaga  social keagamaan mewaspadai setiap bantuan keuangan yang akan diterima. Penekanan  ini    didasari  pemikiran bahwa semua
lembaga social keagamaan  islam    tentu  bertujuan mulia,  dan  untuk  mencapainyapun dituntut  dengan  cara  yang  terpuji. Keterbatasan  sumber  daya  financial lembaga  tidak  dapat  dijadikan  alasan pembenar  untuk  menerima  bantuan keuangan  yang  diyakini  berasal  dari tindak  pidana  korupsi,  karena  Islam tidak  membenarkan  prinsip  “tujuan
menghalalkan  segala  cara…  yang  ada adalah  sebaliknya,  yaitu  setiap  tujuan baik  harus  dicapai  dengan  cara  yang baik  pula”  (Yusuf  Qardhawi  2003,  38- 39) Mengingat  tindak  pidana  korupsi adalah perbuatan jahat, tentunya harta hasil  kejahatan  korupsi  bukan    harta yang baik untuk mendukung keberadaan  lembaga  social  keagamaan yang  bergerak  dalam  berbagai  aspek kehidupan  yang  seluruhnya  bermuara pada  upaya  membangun  manusia Indonesia  yang  beriman,  takwa,  sehat jasmani  dan  rohani.  Rasulullah  justru mengingatkan  :  “  Sesungguhnya  Allah itu  baik,  Ia  tidak  menerima  kecuali yang baik. Rasulullah juga membacakan  ayat  al  quran  yang kandungannya  harus  dipedomani  yaitu “  wahai  para  rasul  !  makanlah  dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah  kebajikan  .sungguh,  Aku Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan”.  (QS  Al  Mu,minun[23]:  51)  . Rasul  juga  membacakan  ayat  lainnya yang  kandungannya  “  wahai  orang- orang  yang  beriman!  Makanlah  dari rezeki  yang  baik  yang  kami  berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah,  jika  kamu  hanya  menyembah kepada-Nya”. (QS Al Baqarah[2]: 172)
Simpulan
1. Koruptor yang tampak dermawan merupakan  fenomena,  karena  korupsi adalah perbuatan jahat sedang dermawan adalah perbuatan baik;
2. Para  pelaku  korupsi  diyakini tidak  semuanya  dapat    tenang  dalam menikmati  kekayaan  hasil  korupsinya, karena  sebagian  ada  yang  dibebani  : rasa  salah  terhadap  Negara/  takut dikejar-kejar aparat, rasa salah terhadap  masyarakat/  takut  hukuman social,      serta  rasa  dosa/takut hukuman Tuhan.
3. Mengingat korupsi adalah perbuatan  jahat  yang  merupakan
rahasia pribadi, maka untuk mengatasinyapun  menurut  caranya sendiri  yang  tidak  terpuji.  Menghindari sanksi hokum dari Negara dengan cara menyamarkan hasil korupsi. Menghindari  sanksi  social  dengan  cara membangun citra dermawan. Menghindari  hukuman  tuhan  dengan bertobat. Bentuk nyata untuk mengatasi    ketiga  upaya    ialah  dengan menyumbangkan harta hasil korupsi ke lembaga social keagamaan, yang ujungnya menjadi tindak pidana pencucian  uang  melibatkan  lembaga social keagamaan;
4. Dalam  kasus  tindak  pidana pencucian  uang    dengan  cara  yang demikian,  ada  dua  kelompok  sasaran yang harus disikapi dakwah yaitu  para pelaku korupsi yang tampak dermawan untuk  dibimbing  cara  taubat  yang benar,  sedangkan lembaga social keagamaan dibimbing untuk mewaspadai  agar  sumbangan  yang masuk  tidak  menyeretnya    pada  kasus pencucian uang.
Referensi Alatas,  Syed  Hussein.  1986,  “ Sosiologi Korupsi (Sebuah penjelajahan dengan  data  kontemporer) ”.  Jakarta: LP3ES.
Aya  Hasna,  Zakat.  2010.  “Bukan  Cuci uang.” Tabloid  Republika ,  Dialog Jumat, Jumat 19 Februari 2010. Darwin, Philips. 2012. Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat  dan  benar  soal  Pencucian
Uang). Surabaya: Sinar Ilmu. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). 2006. Memahami  Untuk  Membasmi (Buku  saku  untuk  memahami  tindak pidak  pidana  korupsi) ,  Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Qadhawi,  Syekh  Muhammad  Yusuf. 2013. “Halal & haram dalam Islam.”
Surabaya: Bina Ilmu.
Ray  Akbar,    Muhammad.  2008,  “ Korupsi:  Agama sebagai solusi”. Shihab,  Quraish.  2006.  “ Tafsir  al Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian  al  Qur’an) ”.  Volume  7.
Jakarta: Lentera hati. Syarif,  Reza  Supertrainer.  2003.  “ Real Battle  for  success ”.  Jakarta,  Kreasi Cerdas utama. Tarmizi,  Erwandi,  2012.  “ Harta  Haram Muamalat  Kontemporer ”.  Bogor:  PT Berkat Mulia Insani. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian
Uang Widjojanto,  Bambang,  Abdul  malik Gismar,  dan  Laode  M.Syarif,  2010. Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah        Nahdhatul Ulama(NU) Koruptor itu Kafir .
Bandung: Mizan.