## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 20, No. 1, 2024, h. 97-116
(e-Journal)

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
Andi Muh. Riski AD
Universitas Indonesia
Email: Rizkyalfauzy098@gmail.com
Penulis Korespondensi: Rizkyalfauzy098@gmail.com
Abstract: General elections as a means of popular sovereignty have been explicitly described in legislation. This paper examines the postponement of general elections by  the  President  through  Presidential  Regulation  in  Lieu  of  Law.  The  writing  is done by using descriptive normative legal research method that uses some primary materials  and  secondary  data  supported  by  tertiary  legal  materials  and  analysed qualitatively. In  addition, the research method used is a comparative approach to several  countries  that  regulate  and  have  postponed  elections  in  their  countries. Based  on  the  results  of  this  research,  it  is  known  that  if  the  postponement  of general  elections  is  carried  out  at  this  time  by  the  State  of  Indonesia,  then  it  is irrelevant and contrary to constitutional democracy. This is because constitutional democracy emphasises the sovereignty of the people based on the constitution. In addition,  the  norms  in  the  current  Indonesian  constitution  do  not  provide  an opportunity  to  postpone  elections.  If  there  is  still  a  postponement  of  general elections without changing the constitution, it is clearly contrary to constitutional democracy.
Keywords:  General  Elections;  Postponement;  Presidential  Regulation;

## Constitutional Democracy

## The Constitutionality of Postponing General Elections in Indonesia
Abstrak: Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat telah dijelaskan secara eksplisit  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Tulisan  ini  mengkaji  penundaan pemilihan  umum  oleh  Presiden  melalui  Peraturan  Presiden  Pengganti  Undang- Undang.  Penulisan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  yang  bersifat  deskriptif  yang  menggunakan  beberapa  bahan  primer  dan data  sekunder  yang  didukung  oleh  bahan  hukum  tersier  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Selain  itu,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan komparatif  terhadap  beberapa  negara  yang  mengatur  dan  pernah  melakukan penundaan  pemilihan  umum  di  negaranya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diketahui  bahwa  jika  penundaan  pemilihan  umum  dilakukan  saat  ini  oleh  Negara Indonesia,  maka  hal  tersebut  tidak  relevan  dan  bertentangan  dengan  demokrasi konstitusional.  Hal  ini  dikarenakan  demokrasi  konstitusional  menekankan  pada kedaulatan  rakyat  yang  berlandaskan  pada  konstitusi.  Selain  itu,  norma-norma dalam  konstitusi  Indonesia  saat  ini  tidak  memberikan  peluang  untuk  melakukan penundaan  pemilihan  umum.  Jika  masih  ada  penundaan  pemilihan  umum  tanpa mengubah konstitusi, hal itu jelas bertentangan dengan demokrasi konstitusional.

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
Kata  Kunci:  Pemilihan  Umum;  Penundaan;  Peraturan  Presiden;  Demokrasi Konstitusional
A. Pendahuluan
Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sebagai  saluran  kedaulatan  rakyat telah  diatur  secara  jelas  dan  tegas  pelaksanaannya  dalam  konstitusi  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  Tahun  1945,  termasuk  mekanisme  penundaan  Pemilu  yang tentunya  memiliki  dampak  ketatanegaraan,  bukan  hanya  soal  bergantinya  jadwal tetapi juga masa jabatan politik kekuasaan legislatife dan eksekutif.
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  dan  Pemilu  dianggap menjadi  agenda  penting,  sebab  merupakan  sarana  pemenuhan  kedaulatan  rakyat. 1 Sebagaimana telah dijadwalkan pada tahun 2020 tepatnya bulan September Pilkada akan  diselenggarakan  secara  serentak  di  beberapa  Provinsi  maupun  Kabupaten/ Kota di Indonesia. Namun, mencermati situasi penyebaran Covid-19 yang semakin masif  terjadi  di  Indonesia,  maka  Pilkada  2020  ditunda.  Sebelumnya  terdapat beberapa  opsi  mengenai  penundaan  Pilkada  2020,  yaitu:  (1)  jadwal  waktu pelaksanaan  pemungutan  suara  dilaksanakan  pada  tanggal  9  Desember  2020  atau ditunda  selama  3  bulan;  (2)  jadwal  waktu  pemungutan  suara  dilaksanakan  pada tanggal  17  Maret  2021  atau  ditunda  selama  6  bulan;  dan  (3)  jadwal  waktu pemungutan  suara  dilaksanakan  pada  tanggal  29  September  2021  atau  ditunda sekitar  12  bulan.  Opsi  yang  demikian  dibuat  dengan  memperhatikan  tren penyebaran Covid-19 di Indonesia. 2
Berdasarkan  hasil  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  yang  melibatkan pemerintah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  dan  Panitia  Penyelenggara  Pemilu yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (DKPP). Pada  intinya  para  pihak  sepakat  untuk  menunda  Pemilu  yang  semula  akan
1 Rahmat  Bijak  Setiawan  Sapii,  Andre  Hartian  Susanto,  dan  Axcel  Deyong  Aponno, “Kekosongan  Hukum  Peraturan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu:  Hambatan  Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru,” JAPHTN-HAN 1, no. 1 (2022): 3.
2 Rahmat  Riadi,  “ Strategi  Penanganan  Bencana  Non-Alam  Covid-19  dalam  Pemilihan Serentak 2020,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2, no. 2 (2020): 152.
diselenggarakan  pada  bulan  September  menjadi  Desember  tahun  2020. 3 Kesepakatan tersebut tidak serta merta berlaku dan mengikat secara hukum. Oleh karena  itu,  dalam  rangka  menindaklanjuti  hasil  RDP  tersebut,  Joko  Widodo mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020  (Perpu  Nomor  2  Tahun  2020)  sebagai  dasar  penundaan  pelaksanaan  Pilkada 2020. 4 Aturan penundaan pelaksanaan pemilu juga dibarengi dengan aturan untuk menerapkan aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada. 5
Pengaturan  tersebut  menghendaki  bahwa  pemungutan  suara  yang dilaksanakan secara serentak dapat ditunda dengan alasan terjadinya suatu bencana non  alam,  sehingga  sebagai  bencana  non  alam  dapat  dipastikan  bahwa  Covid-19 dapat  menjadi  alasan  utama  bagi  penundaan  penyelenggaraan  Pilkada  2020. Berdasarkan  kehendak  tersebut  pemungutan  suara  yang  pada  mulanya  akan diselenggarakan pada September 2020 dapat dilaksanakan pada Desember 2020.
Penetapan bencana non alam dalam hal ini Pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan Pilkada, secara tidak langsung memberikan perluasan alasan penundaan Pilkada  sebagaimana  yang  diperkenankan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015.  Di  satu  sisi  dalam  jangka  waktu  pendek  eksistensi  pengaturan  yang menghendaki bencana non alam sebagai alasan penundaan pemilu dianggap sebagai solusi penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi darurat. Namun, dalam jangka waktu yang  panjang  tidak  dapat  dimungkiri  terdapat  potensi  terbukanya  ruang  politisasi penundaan Pilkada dan/atau Pemilu.
Kekhawatiran  efek  jangka  panjang  pengaturan  penundaan  pelaksanaan pemilu  menjadi  semakin  bertambah.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  menjamurnya realisasi  wacana  penundaan  Pemilu  tepat  pasca  disepakatinya  jadwal
3 DPR  RI,  “Komisi  II  Setujui  Penundaan  Pilkada  Jadi  9  Desember  2020,” https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaan+Pilkada+Jadi+9+ Desember+2020, diakses tanggal 13 April 2023.
4 Egi  Adyatama, “Jokowi  Teken  Perppu  Penundaan  Pilkada,  Begini  Isinya,” https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan-pilkada-begini-isinya. diakses tanggal 13 April 2023.
5 Hasanuddin,  Auradian  Marta,  dan  Wan  Asrida, “Menilai  Kualitas  Pilkada  dalam  Era Pandemi,”
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 20, no. 1 (2021): 63, https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169.

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
penyelenggaraan  pemilu  tahun  2024  oleh  DPR,  Pemerintah  dan  Penyelenggara Pemilu. Ide penundaan pemilu tercetus pertama kali dari Muhaimin Iskandar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diikuti oleh Airlangga Hartanto dan Zulkifli  Hasan  sebagai  Ketua  Umum  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  dan  Partai Amanat  Nasional  (PAN). 6 Ide  tersebut  didasari  pada  besarnya  anggaran  Pemilu yang dianggap akan mengganggu stabilitas dan pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19. Senada, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpendapat bahwa pengubahan  pelaksanaan  Pemilu  bukan  merupakan  hal  yang  dilarang,  penundaan Pemilu  menurutnya  berdasar  pada  persoalan  ekonomi  yang  sedang  mengalami pemulihan,  sehingga  penyelenggaraan  Pemilu  dianggap  akan  menimbulkan persoalan politik yang berdampak pada perekonomian. 7
Menanggapi  pernyataan  tersebut,  Direktur  Eksekutif  Perkumpulan  Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menegaskan bahwa seharusnya  pemerintah  tidak  bisa  menjadikan  anggaran  sebagai  alasan  dalam penundaan Pemilu. Mengingat bahwa secara eksplisit konstitusi telah menghendaki pemilu  dilaksanakan  secara  berkala  lima  tahun  sekali. 8 Di  samping  itu,  Prof. Muhammad  Fauzan  menyebut  wacana  penundaan  Pemilu  tidak  beralasan mengingat Indonesia dalam keadaan normal dan baik-baik saja, penundaan Pemilu harus  berdasarkan  konstitusi  penundaan  yang  demikian  berpotensi  untuk mengharuskan terjadinya amandemen terhadap UUD Tahun 1945. 9
Berkaitan dengan hal tyersebut Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat tersebut masih dalam lingkup staatsnoodrecht, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan
6 Alfian  Putra  Abadi,  “Men ilik  Motif  Muhaimin  dan  Airlangga  Soal  Usul  Penundaan Pemilu,” https://tirto.id/menilik -motif-muhaimin-airlangga-soal-usul-penundaan-pemilu-2024- gpxm, diakses tanggal 13 April 2023.
7 BBC, “Penundaan  Pemilu  2024:  Seruan  kalangan  elit  politik,  apakah  mungkin terealisasi?, ” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290, diakses tanggal 13 April 2023.
8 Mimi  Kartika, “Perludem:  Jangan  Jadikan  Anggaran  Alasan  Tunda  Pemilu  2024,” https://www.republika.co.id/berita/r8gz60428/perludem-jangan-jadikan-anggaran-alasan-tunda- pemilu-2024. diakses pada tanggal 13 April 2023.
9 Teguh  Firmansyah, “Pemilu  Usul  Ditunda  karena  Pandemi,  Pakar:  Pilkada  2020  Tetap Digelar,” https://www.republika.co.id/berita/r83suw377/pemilu-usul-ditunda-karena-pandemi- pakar-pilkada-2020-tetap-digelar, diakses tanggal 13 April 2023.
untuk  menghadapi  situasi  darurat. 10 Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan “Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang. ”  Hal  ini  juga  dipertegas dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan menyatakan  “ jenis  dan  hierarki Peraturan  Perundang-undangan  terdiri  atas:  ...c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang. ”  Dengan  demikian  telah  jelas  bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mendudukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sejajar dengan Undang-Undang.
Di  sisi  lain  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU- VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 berisikan:
1. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
2. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam kegentingan yang memaksa;
3. Peraturan  pemerintah  pengganti  undnag-undang  tersebut  harus  mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya.
Mencermati hal tersebut maka persoalan terkait penundaan Pemilu 2020 di Indonesia menarik untuk dikaji secara yuridis normatif atau secara doktrinal dengan menggunakan  legis  positivis  yang  menyatakan  bahwa  hukum  identik  dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.  Selain  itu  dalam  konsepsi  ini  dipandang  hukum  sebagai  suatu  sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

## B. Pemilihan Umum: Perwujudan Negara yang Demokratis
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Pemilu merupakan  sarana  yang  penting  untuk  rakyat  dalam  kehidupan  bernegara,  yaitu
10 Rezky  Panji  Perdana  Martua  Hasibuan, “ Urgensitas  Perpu  Pilkada  di  Kala  Wabah Pandemi Covid-19, ” ‘ Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, no. 1 (2020): 122.

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
dengan  jalan  memilih  wakil-wakilnya  yang  pada  gilirannya  akan  mengendalikan roda  pemerintahan.  Hasil  Pemilu  diselenggarakan  dalam  suasana  keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD Tahun 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan ‘P emilu adalah sarana kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  dewan  perwakilan  rakyat,  anggota  perwakilan daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. ’
Dalam  kebanyakan  negara  demokrasi,  Pemili  dianggap  lambang  sekaligus tolak  ukur  dari  demokrasi  itu.  Hasil  Pemilu  yang  diselenggarakan  dalam  suasana kerterbukaan  dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan  berserikat,  dianggap mencerminkan  demokrasi  dengan  agak  akurat  partisipasi  serta  aspirasi masyarakat. 11
Surbakti  mengemukakakan  denga  mengutip  pandangan  Harris  G.  Warren bahwa Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat- pejabat  pemerintah  dan  memutuskan  apakah  yang  mereka  inginkan  untuk dikerjakan  oleh  pemerintah,  dan  membuat  keputusannya  itu  para  warga  negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Subakti juga mengutip padangan Sudiharto bahwa Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan  merupakan  perwujudan  yang  nyata  untuk  keikutsertaan  rakyat  dalam kehidupan kenegaraan. 12
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  berlandaskan  sistem  demokrasi. Demokrasi  yang  berarti  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  kekuasaan  negara  berada  di  tangan  rakyat.
11 Miriam  Budiardjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama 2008), 461.
12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 15.
Untuk  mewujudkan  pengertian  tersebut, Pemilu  dipercaya  sebagai  salah  satu  cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya  kedaulatan  rakyat  menjadi  salah  satu  dasar  terciptanya  negara demokratis.  Menurut  Ibnu  Tri  Cahyono  sebagaimana  dikutip  Labolo  dan  Teguh bahwa  Pemilu  merupakan  instrumen  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yang bermaksud  membentuk  pemerintahan  yang  absah  serta  sarana  mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. 13
Di negara demokrasi, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang aman  sekaligus  menjadi  salah  satu  jalan  tersalurkannya  aspirasi  rakyat  dalam memilih seorang pemimpin, pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.  Menurut  Budiardjo,  Pemilu  dianggap  lambang  sekaligus  tolok  ukur  dari demokrasi. 14 Hasil  dari  Pemilu  yang  diselenggarakan  dengan  kebebasan berpendapat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap sebagai salah satu jalan akurat partisipasi rakyat.
Pelaksanaan  Pemilu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum,  di  mana  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  sarana kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Pemilu dianggap sebagai salah satu aspek penting negara demokrasi. Adam Pzeworski menjelaskan minimal ada dua alasan mengapa Pemilu menjadi variabel sangat  penting  dalam  suatu  negara  demokrasi. Pertama,  Pemilu  merupakan  suatu mekanisme  transfer  kekuasaan  politik  secara  damai.  Pengertiannya  adalah legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan
13 Muhadam  Labolo  dan  Teguh, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 50.
14 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 461.
suara  mayoritas  rakyat  melalui  Pemilu  yang  fair; Kedua,  demokrasi  yang memberikan  ruang  kebebasan  bagi  individu,  meniscayakan  terjadinya  konflik- konflik.  Pemilu  dalam  konteks  ini,  hendaknya  melembagakannya,  khususnya berkenaan  dengan  merebut  dan  mempertahankan  kekuasaan,  agar  konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. 15
Adapun fungsi dan tujuan Pemilu menurut Rose dan Mossawir sebagaimana dikutip Labolo antara lain:
1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung
Dalam  kehidupan  politik  yang  demokratis,  Pemilu  berfungsi  sebagai  salah satu  jalan  pergantian  dan  perebutan  kekuasaan  yang  dilakukan  dengan  norma  dan etika,  sehingga  penentuan  pemerintahan  yang  akank  berkuasa  dilakukan  secara damai  dan  beradab.  Pemilihan  tersebut  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Pemilihan  secara  langsung,  yaitu  rakyat  ikut  andil  dan berpartisipasi  memberikan  suara,  sedangkan  pemilihan  tidak  langsung,  yaitu pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

## 2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah
Pemilu  yang  digunakan  sebagai  ajang  untuk  memilih  para  pejabat  publik dapat  juga  dimanfaatkan  sebagai  sarana  umpan  balik  dari  masyarakat  terhadap pemerintah  yang  sedang  berkuasa.  Ketika  pejabat  publik  yang  sedang  berkuasa dianggap  tidak  menunjukkan  kinerja  yang  baik  selama  menjabat,  maka  dengan adanya  ajang  Pemilu  ini  masyarakat  akan  menghukumnya  dengan  cara  tidak memilihnya  kembali,  dan  begitu  pula  sebaliknya,  apabila  pejabat  publik  selama dalam  masa  jabatannya  menunjukkan  kinerja  yang  dianggap  baik,  maka kemungkinan  besar  masyarakat  atau  pemilih  akan  memilih  kembali  calon  atau partai yang sedang berkuasa untuk dapat melanjutkan roda pemerintahan.

## 3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa
Setelah  proses  perhitungan  suara  dan  penetapan  para  peserta  pemenang Pemilu  usai,  maka  dapat  diukur  seberapa  besar  dukungan  rakyat  terhadap  mereka
15 www.diy.kpu.go.id, diakses tanggal 13 April 2023.
yang terpilih. Semakin besar presentase perolehan suara dari salah satu calon, maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

## 4. Sarana rekrutmen politik
Menurut  Cholisin,  rekrutmen  politik  adalah  seleksi  dan  pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khusunya. Dalam proses rekrutmen politik ini  akan  ditentukan  siapa  saja  yang  akan  menjalankan  pemeintahan  melalui lembaga yang ada, oleh karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat
Sebelum dilaksakannya Pemilu, para calon tentu akan melakukan kampanye politiknya,  dalam  masa  kampanye  ini  para  calon  menyampaikan  visi  misi  dan program  mereka  jika  terpilih.  Selain  itu  rakyat  juga  menyampaikan  tuntutannya sekaligus memberi koreksi terhadap pemerintah yang sedang menjabat, secara tidak langsung pada saat ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. 16
Di  Indonesia  sendiri,  satu  periode  masa  pemerintahan  adalah  lima  tahun. Jika suatu pemerintahan sudah memerintah selama lima tahun, maka mandat sudah habis  sehingga  harus  diadakan  Pemilu.  Ketepatan  jadwal  dalam  setiap  tahapan Pemilu  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  serius  dalam  penyelenggaraan Pemilu.
Menurut Suswanto, tahapan-tahapan Pemilu sebagai berikut:
1. Perencanaan  program  dan  anggaran,  serta  penyusunan  peraturan  pelaksanaan penyelenggara Pemilu
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
4. Penetapan peserta Pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
16 Labolo dan Teguh, Partai Politik, 50.
6. Pencalonan  anggota  DPR  RI,  DPD  RI,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota
7. Masa Kampanye Pemilu
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Penetapan hasil Pemilu dan
11. Pengucapan  sumpah  janji  anggota  DPR  RI,  DPD  RI,  DPRD  Provinsi  dan DPRD Kabupaten/Kota. 17
Adanya  tahapan  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  dimaksudkan  agar  proses Pemilu  dapat  berjalan  dengan  baik,  sistematis  dan  terstruktur.  Juga  menandakan perkembangan demokrasi suatu negara berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Formulasi Konsep Penundaan Pemilu di Indonesia
Konsep  usulan  penundaan  Pemilu  dalam  UUD  Tahun  1945  seperti  yang dikemukakan  Yusril  Ihza  Mahendra  dapat  dikatakan  merupakan  formulasi  yang konstitusional. 18 Namun,  seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  formulasi usulan  tersebut  hanya  mampu  menangani  problem  dalam  konstitusi  yang menyangkut  tentang  Pemilu  saja.  Artinya,  formulasi  tersebut  belum  dapat dikatakan komprehensif. Padahal isi konstitusi tidak hanya pada bagian Pemilu saja yang  ditemukan  adanya  problem  dengan  kaitan  kondisi  di  lapangan.  Tentu  masih banyak  hal-hal  dalam  konstitusi  yang  buntu  atau  kebuntuan  konstitusi ( constitutional  deadlock)  akibat  tidak  adanya  pengaturan  yang  konkrit  dan alternatif.
Bagian tentang Pemilu menjadi salah satu contoh bahwa ada constitutional deadlock  apabila  terjadi  keadaan  yang  tidak  menentu  seperti  misalnya  terjadi
17 Suswanto Gunawan, Pengawasan Pemilu Partisipatif (Jakarta: Penerbit Erlangga,  2015).
18 Yusril  Ihza  Mahendra,  “Hanya  Ada  Tiga  Jalan  Untuk  Menunda  Pemilu,” https:// ceknricek.com/a/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu-3/30095;  Yusril  Ihza  Mahendra, “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu,” https://  publika.rmol.id/read/2022/02/26/524863/ hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu
wabah  penyakit  yang  massif  dan  berkepanjangan,  sehingga  tidak  mungkin dilaksanakan Pemilu dan Pemilu harus ditunda. Namun dalam konstitusi tidak ada ketentuan  terkait  dengan  penundaan  Pemilu.  Inilah  yang  disebut  sebagai constitutional deadlock.
Potensi  terjadinya constitutional  deadlock  dalam  UUD  Tahun  1945  tidak hanya  soal  Pemilu  saja.  Ada  beberapa  bagian  yang  berpotensi  terjadinya constitutional deadlock. Misalnya bagian terkait dengan masa jabatan Presiden. Hal tersebut  karena  tidak  ada  aturan  bahkan  larangan  dalam  konstitusi  yang menyatakan Presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh menjabat Wakil Presiden.  Pasal  7  UUD  Tahun  1945  menya takan  bahwa  “Presiden  dan  Wakil Presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun,  dan  sesudahnya  dapat  dipilih kembali  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan”.  Kata jabatan  yang  sama  dalam  hal  ini  adalah  jabatan  Presiden  bukan  jabatan  Wakil Presiden, karena jabatan Wakil Presiden berbeda dengan jabatan Presiden. Artinya secara normatif, Presiden dua periode boleh menjabat menjadi Wakil Presiden.
Hanya  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  jika  setelah  Presiden menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden, selanjutnya Presiden mangkat?  Pertanyaan  tersebut  disinggung  oleh  Dahlan  Iskan  dalam  menjawab pernyataan dari Fajar Laksono Soeroso. Singgungan Dahlan Iskan menyebut salah satu  tanggapan  komentator  terkait  pernyataan  Presiden  boleh  menjabat  Wakil Presiden. 19
Di  sinilah  terjadi  permasalahan  serius  jika  Presiden  yang  sudah  menjabat dua  periode  dan  kemudian  menjadi  Wakil  Presiden.  Permasalahan  muncul  saat Presiden  yang  didampingi  Wakil  Presiden  mangkat.  Sebagai  Contoh:  A  seorang Presiden  yang  telah  menjabat  dua  periode.  Kemudian  A  maju  bersama  B  dalam Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  B  Menjadi  Presiden  dan  A  menjadi  Wakil Presiden.  Setelah  satu  tahun,  B  mangkat  sehingga  tidak  lagi  menjadi  Presiden? Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi Presiden?
19 JPNN.com, “Presiden  2  Periode Boleh  Jadi  Wapres,  Pandangan  Langsung  Mengarah  ke Jokowi,
“ https://m.jpnn.com/news/presiden-2-periode-boleh-jadi-wapres-pandangan-langsung- mengarah-ke-jokowi?page=2, Selasa, 13 September 2022, diakses tanggal 12 April 2023.

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
UUD  1945  Pasal  8  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Jika  Presiden  mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya,  ia  digantikan  oleh  Wakil  Presiden  sampai habis  masa  jabatannya”. Beradasrkan  UUD  1945  Pasal  8  ayat  (1),  maka  yang  berhak  menggantikan  B sebagai  Presiden  adalah  Wakil  Presiden  yaitu  A,  akan  tetapi  di  sini  A  telah  dua periode menjadi Presiden. Jika A tetap diangkat menjadi Presiden menggantikan B, maka  A  jelas melanggar  UUD  1945  Pasal  7.  Pada  posisi  ini  terjadi constitutional deadlock.  Konstitusi  belum  memberikan  jalan  keluar  terhadap  permsalahan tersebut. Olehnya itu perlunya kebijakan hukum negara atau politik hukum dalam rangka mencegah terjadinya constitutional deadlock.
Mahfud  MD  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Tujuan  negara sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yaitu:  (1)  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  (2)  memajukan kesejahteraan  umum;  (3)  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  (4)  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial.
Ada  tiga  indikator  untuk  melihat  ketercapaian  politik  hukum  terhadap tujuan negara. Tiga indikator tersebut, yaitu: (1) latar belakang lahirnya kebijakan; (2)  isi  atau  substansi  dari  kebijakan;  dan  (3)  penegakan  terhadap  kebijakan  yang telah  dikeluarkan  ,  artinya,  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  negara,  dapat dilihat  latar  belakang,  isi,  dan  penegakan  agar  tergambar  tujuan  negara  yang hendak diwujudkan oleh kebijakan yang telah dibuat.
Penundaan Pemilu merupakan suatu kebijakan apabila hendak dilaksanakan. Terlebih  saat  terjadi  constitutional  deadlock,  maka  penundaan  Pemilu  menjadi kebijakan  yang  dilematis  karena  tidak  mempunyai  dasar  hukum.  Namun,  apabila kebijakan penundaan Pemilu tetap diberlakukan. Politik hukum penundaan Pemilu harus  jelas.  Apa  tujuan  negara  yang  hendak  diwujudkan  dari  adanya  kebijakan penundaan  Pemilu,  politik  hukum  kebijakan  penundaan  Pemilu  tersebut  jelas dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  negara  yaitu  melindungi  segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut karena alasan penundaan  Pemilu  akibat  negara  dalam  keadaan  tidak  normal  ( staatsnoodrechts) dan konstitusi mengalami deadlock. Jika tetap dilaksanakan Pemilu, rawan terjadi disintegrasi  dan  konflik  masyarakat.  Sementara  keselamatan  rakyat  menjadi  yang utama. Oleh karena itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.menjadi tujuan dari adanya penundaan Pemilu.
Namun  semua  itu  masih  dalam  analisis  normatif.  Belum  tentu  juga kebijakan  penundaan  Pemilu  dilaksanakan.  Mengingat  pro  dan  kontra  di masyarakat yang begitu kuat. Negara melalui pembentuk kebijakan harus hati-hati dalam  menyikapi  isu  penundaan  Pemilu,  kemudian  ada  hal  yang  lebih  penting dalam  menyelesaikan  problem  dinamika  ketatanegaraan  yaitu  constitutional deadlock.  Perlu  ada  politik  hukum  amandemen  konstitusi  untuk  mencegah terjadinya constitutional  deadlock.  Misalnya  mencegah  terjadinya  constitutional deadlock  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratn  Rakyat  (TAP  MPR)  dan anggaran  pendidikan.  Tujuannya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan  empat  tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.
Pertanyaannya  adalah  bagaimana  formulasi  amandemen  yang  tepat  dan mampu secara komprehensif menyelesaikan permasalahan constitutional deadlock? Formulasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  hanya  melakukan  amandemen konstitusi  satu  kali  saja.  Tidak  harus  melakukan  amandemen  konstitusi  secara berkali-kali.  Hal  tersebut  karena  tidak  banyak  materi  yang  perlu  diamandemen dalam rangka menyelesaikan constitutional deadlock.
Materi  dalam  amandemen  konstitusi  yaitu  hanya  dengan  menambahkan norma  baru  yang  sederhana  dan  berkaitan  dengan  constitutional  deadlock.  Norma baru  tersebut  ditambahkan  pada  bagian  Aturan  Tambahan.  Perlu  ada  pasal  baru dalam  Aturan  Tambahan  yaitu  Pasal  III.  Ada  setidaknya  empat  kalimat  yang  ada dalam Pasal III Aturan Tambahan. Kalimat (1) menyatakan bahwa “Apabila dalam keadaan  darurat  dan  Undang-Undang  Dasar  tidak  memberikan  jalan  keluar,  maka Presiden dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut”. Kalimat  (2)  m enyatakan  bahwa  “Presiden  terlebih  dahulu  meminta  pertimbangan

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
terhadap  Mahkamah  Konstitusi  sebelum  mengeluarkan  k ebijakan”.  Kalimat  (3) menyatakan  bahwa  “Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  harus  terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Perm usyawaratan Rakyat”. Kalimat (4) menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat”
Apabila rumusan Pasal III Aturan Tambahan  seperti yang telah dijelaskan, selanjutnya  diterapkan.  Kondisi  tersebut  dapat  dipastikan  akan  mencegah terjadinya  constitutional  deadlock.  Hal  tersebut  karena  konstitusi  memberikan kekuasaan  kepada  dua  cabang  kekuasaan  yaitu  eksekutif  (Pemerintah)  dan legislastif  (MPR)  untuk  dapat  secara  cepat  membuat  kebijakan  menyimpang  dari konstitusi  dalam  rangka  menghadapi  negara  dalam  keadaan  darurat  atau staatsnoodrechts.  Disini  tentu  ada  fleksibilitas  agar  tidak  terjadi constitutional deadlock.  Tidak  perlu  ada  amandemen  yang  berulang-ulang  dilakukan.  Tidak diperlukan  juga  proses  dan  waktu  yang  lama.  Karena  adanya  Pasal  III  Aturan Tambahan  dapat  menjadi  alternatif  bagi  penyelenggara  Negara  atau  cabang kekuasaan Negara dalam menghadapi constitutional deadlock.
Pasal III Aturan Tambahan tersebut juga memuat sifat check and balances. Hal  tersebut  karena  dalam  Pasal  III  Aturan  Tambahan  terdapat  pengambilan kebijakan  yang  harus  melibatkan  berbagai  cabang  kekuasaan.  Tidak  ada pengambilan  kebijakan  secara  unilateral.  Pengambilan  kebijakan  dilakukan  secara multirateral.  Ada  pelibatan  dari  Presiden/Pemerintah  sebagai  cabang  kekuasaan eksekutif.  Ada  juga  pelibatan  dari  Mahkaman  Konstitusi  (MK)  sebagai  cabang kekuasaan  Yudikatif  dan  MPR  sebagai  cabang  kekuasaan  legislatif.  Adanya pelibatan dari tiga cabang kekuasaan tersebut selaras dengan teori trias politica dari Montesquieu.
Montesquieu  dalam  teori trias  politica  mengemukakan  bahwa  cabang kekuasaan terdiri dari tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan tersebut harus saling terpisah. Pemisahan kekuasaan tidak lain agar antar cabang  kekuasaan  saling  mempunyai  fungsi  masing-masing.  Fungsi  kekuasaan
dimaksud adalah fungsi hukum. Legislatif berfungsi membentuk hukum, eksekutif melaksanakan  hukum,  dan  yudikatif  menegakan  hukum.  Pemisahan  cabang kekuasaan  berdasarkan  fungsinya  membuat  masing-masing  cabang  mempunyai pembatas.  Ada  pembatasan  kekuasaan.  Karena  masing-masing  cabang  kekuasaan sudah mempunyai koridor .
Pemisahan fungsi tersebut juga agar tercipta check and balances atau saling mengontrol  secara  seimbang.  Tidak  ada  intervensi  atau  determinan  dari  masing- masing  cabang  kekuasaan,  karena  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Tujuannya yaitu jelas agar tidak ada cabang kekuasaan yang melampau kewenangannya. Inilah pentingnya check and balances dalam hubungan cabang kekuasaan
Kaitan  adanya check  and  balances  dengan  Pasal  III  Aturan  Tambahan membuat Presiden tidak dapat membuat tindakan yang sewenang- wenang, dengan alasan constitutional deadlock. Ada pelibatan peran MK khususnya untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Penilaian yang dilakukan oleh MK tentu berdasarkan  pada  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Darurat.  Penilaian  tidak  berdasarkan UUD Tahun 1945. Hal tersebut karena jelas akan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.  Mengingat  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  dalam  mengatasi constitutional deadlock adalah kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945.
Penilaian  yang  dilakukan  oleh  MK  berdasarkan  Ilmu  Hukum  Tata  Negara Darurat  dengan  melihat:  (1)  kondisi  objektif  sebagai  aspek  normatif;  dan  (2) kondisi  subyektif  dengan  aspek  filosofis,  historis,  dan  sosiologis  dalam  kerangka kondisi  ketatanegaraan  yang  terjadi  di  Indonesia.  MK  dalam  hal  ini  melakukan check and balances terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  terkait  dengan  tepat  atau  tidak  tepat terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden.  MK  dapat  memberikan pendapat  kepada  Presiden  untuk  membatalkan  atau  mencabut  kebijakan  yang menurut MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat
Apabila  pertimbangan  dari  MK  tidak  ditaati  oleh  Presiden,  dan  Presiden tetap  menjalankan  kebijakan  yang  dinilai  MK  bertentangan  dengan  Ilmu  Hukum Tata Negara Darurat. MPR dapat memberikan sanksi kepada Presiden berdasarkan

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
pendapat  dari  MK.  Di  sini  peran  MPR  berfungsi  sebagai check  and  balances terhadap kebijakan yang sewenang-wenang dari Presiden .
Kondisi tersebut dapat dibayangkan jika diimplementasikan. Tidak aka nada constitutional deadlock dan abuse of power dari Pemerintah. Hal ini karena adanya peran  dari  Pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan  alternatif  dalam menyelesaikan constitutional  deadlock.  Peran  Pemerintah  tersebut  diawasi  dan dibatasi oleh cabang kekuasaan atau lembaga negara yang lain, yaitu MK dan MPR, sehingga mencegah terjadinya abuse of power.

## D. Perbandingan Konsep Penundaan Pemilu di Negara Selandia Baru dan Aljazair

## 1. Negara Selandia Baru
Jacinda  Ardern  selaku  Perdana  Menteri  Selandia  Baru  menunda  Pemilu negara itu selama sebulan hingga 17  Oktober. Hal ini dikarenakan kota  Auckland tetap  mengadakan  sistem  lockdown  karena  wabah  virus  corona.  Pemilu  tersebut pada  mulanya  dijadwalkan  berlangsung  pada  19  September.  Penundaan  pesta demokrasi negara itu dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus baru Covid-19 di  Auckland  dan  sekitarnya.  Namun,  pihak  berwenang  mengesampingkan penundaan lebih lama lagi. 20
Isu  penundaan  Pemilu  merupakan  isu  yang  krusial,  ini  dibuktikan  dengan negara-negara  yang  menunda  Pemilu  dengan  dasar  hukum  dan  situasional  yang memungkinkan  untuk  pelaksanaan  penundaan  Pemilu.  Akan  tetapi  di  Indonesia munculnya  wacana  tersebut  hanya  sebatas  opini  tentang  keselamatan  rakyatnya agar  tidak  terpapar  Covid  19  dan  stabilitas  perekonomian  belaka.  Penundaan Pemilu  sejatinya  membutuhkan  kajian  secara  teoritis  yang  mendalam  dan penyesuaian atas prinsip-prinsip hukum yang ada
2. Negara Aljazair
20 Faustinus  Nua, “ Selandia  Baru  Tunda  Pemilihan  Umum  Selama  Sebulan, ” https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tunda-pemilihan-umum- selamasebulan, diakses tanggal 15 April 2023.
Setiap  kasus  perlu  ditentukan  secara  individual.  Di  Aljazair,  Dewan Konstitusi  berhak  membatalkan  pemilu  yang  sedianya  digelar  pada  4  Juli  meski dilema  yang  sama  muncul.  Risiko  meluasnya  kekerasan  tentu  sangat  kecil  di Aljazair,  dibandingkan  dengan  Libya,  Afghanistan,  atau  DRC.  Tapi  di  Aljazair, penundaan itu diminta oleh rakyat, bukan rezim.
Pengunduran  diri  Bouteflika  dan  pengumuman  pemilihan  baru  tidak memuaskan  pengunjuk  rasa  yang  khawatir  bahwa  kondisi  transisi  yang  adil  dan transparan  tidak  tersedia.  Mereka  menuntut  perombakan  total “le  système” dan menolak pemungutan suara yang direncanakan. Tentara dan elite politik kini telah memutuskan untuk tidak menggelar pemilu.
Konfrontasi antara pengunjuk rasa dan angkatan bersenjata Aljazair sejauh ini  sebagian  besar  berlangsung  damai,  tetapi  itu  bisa  berubah  jika  pemilu mendatang tidak berhasil memenuhi harapan rakyat. Badan penyelenggara pemilu yang  independen  perlu  memastikan  proses  yang  transparan  dan  inklusif.  Pasukan keamanan  perlu  memastikan  keamanan  publik,  sambil  menyisakan  ruang  untuk protes  dan  kampanye  damai.  Pemantau  domestik  dan  internasional  perlu  menilai kualitas  proses  pemilu,  dan  melaporkan  ketidakberesan  dan  insiden  kekerasan karena dapat merusak integritas pemilu. Selama 20 tahun terakhir, warga Aljazair tidak  dapat  meminta  pertanggungjawaban  partai  politik  dan  kandidat.  Mengelola harapan kandidat dan konstituen mereka akan sangat penting bagi transisi Aljazair.
Keputusan  untuk  menunda  pemilu  perlu  dibuat  secara  individual,  idealnya oleh  badan  pemilu  independen  yang  peduli  dengan  tantangan  keamanan  atau logistik  yang  sah.  Mengubah  jadwal  pemilu  dapat  membantu  tujuan  pemilu,  jadi sangat  penting  untuk  menolak  menunda  pemilu  jika  kondisi  untuk  pemilu  yang damai dan kredibel sudah tersedia.

## E. Kesimpula l n
Peluang  terjadinya  penundaan  Pemilu  di  negara  hukum  hanya  dapat dilakukan  dengan  cara  konstitusional  dan  non-konstitusional.  Indonesia  sebagai negara  hukum  belum  mengatur  mekanisme  penundaan  Pemilu  dalam  konstitusi.

## Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia
Cara  konstitusional  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  amandemen  konstitusi. Selain  cara  konstitusional,  dapat  dilakukan  juga  dengan  cara  non-konstitusional atau  menyimpang  dari  konstitusi.  Cara  tersebut  dapat  dilakukan  dengan mengeluarkan  dekrit  (kebijakan)  kilat  untuk  menunda  Pemilu.  Di  samping  itu, dapat dilakukan juga dengan cara membangun konvensi ketatanegaraan.
Apabila penundaan Pemilu dilakukan saat ini oleh Negara Indonesia, tidak relevan  dan  bertentangan  dalam  kacamata  demokrasi  konstitusional.  Hal  tersebut karena  demokrasi  konstitusional  menekankan  pada  kedaulatan  rakyat  berdasarkan konstitusi. Selain itu, norma dalam konstitusi Indonesia saat ini tidak memberikan peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu. Apabila tetap ada penundaan Pemilu tanpa  mengubah  konstitusi,  sudah  jelas  bertentangan  dengan  demokrasi konstitusional tersebut.
Apabila terjadi constitutional deadlock karena rakyat menginginkan adanya penundaan  pemilu  tanpa  harus  mengubah  konstitusi,  diperlukan  adanya  formulasi penundaan pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan menambah norma baru dalam amandemen konstitusi. Norma baru yang  dimaksud  adalah  norma  baru  yang  dapat  menyelesaikan constitutional deadlock  secara  menyeluruh.  Norma  baru  tersebut  harus  mengatur  mulai  dari mekanisme sampai kekuasaan atau lembaga apa saja yang terlibat.

## Daftar Pustaka
Alfian Putra Abadi. “Menilik Motif Muhaimin dan Airlangga Soal Usul Penundaan Pemilu,”
https://tirto.id/menilik -motif-muhaimin-airlangga-soal-usul- penundaan-pemilu-2024-gpxm
BBC. “Penundaan  Pemilu  2024:  Seruan  kalangan  elit  politik,  apakah  mungkin terealisasi?,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008.
DPR  RI. “Komisi  II  Setujui  Penundaan  Pilkada  Jadi  9  Desember  2020,” https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaa n+Pilkada+Jadi+9+ Desember+2020
Egi  Adyatama. “Jokowi  Teken  Perppu  Penundaan  Pilkada,  Begini  Isinya,” https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan- pilkada-begini-isinya
Faustinus  Nua. “ Selandia  Baru  Tunda  Pemilihan  Umum  Selama  Sebulan, ” https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tunda- pemilihan-umum-selamasebulan
Gunawan,  Suswanto. Pengawasan  Pemilu  Partisipatif.  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2015.
Hasanuddin,  Auradian  Marta,  dan  Wan  Asrida. “Menilai  Kualitas  Pilkada  dalam Era  Pandemi,” Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  20,  no.  1  (2021):  63, https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169.
Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. “ Urgensitas Perpu Pilkada di Kala Wabah Pandemi  Covid-19 .” ‘ Adalah:  Buletin Hukum & Keadilan 4,  no.  1 (2020): 122.
JPNN.com. “Presiden  2  Periode  Boleh  Jadi  Wapres,  Pandangan  Langsung Mengarah  ke  Jokowi,  “https://m.jpnn.com/news/presiden -2-periode-boleh- jadi-wapres-pandangan-langsung-mengarah-ke-jokowi?page=2,  Selasa,  13 September 2022
Labolo,  Muhadam,  dan  Teguh, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Mimi Kartika. “Perludem: Jangan Jadikan Anggaran Alasan Tunda  Pemilu 2024,” https://www.republika.co.id/berita/r8gz60428/perludem-jangan-jadikan- anggaran-alasan-tunda-pemilu-2024
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.
_______. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
_______. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 rentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Riadi,  Rahmat. “ Strategi  Penanganan  Bencana  Non-Alam  Covid-19  dalam Pemilihan Serentak 2020,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2, no. 2 (2020): 152.
Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, dan Axcel Deyong Aponno, “Kekosongan  Hukum  Peraturan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu: Hambatan  Pemilu  Demokratis  dan  Be rintegritas  Rezim  Orde  Baru,”
JAPHTN-HAN 1, no. 1 (2022): 3.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo, 1992.
Teguh  Firmansyah. “Pemilu  Usul  Ditunda  karena  Pandemi,  Pakar:  Pilkada  2020 Tetap  Digelar,” https://www.republika.co.id/berita/r83suw377/pemilu-usul- ditunda-karena-pandemi-pakar-pilkada-2020-tetap-digelar
Yusril  Ihza  Mahendra. “Hanya  Ada  Tiga  Jalan  Untuk  Menunda  Pemilu,”
https://ceknricek.com/a/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu- 3/30095 ______. “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu,” https://publika.rmol.id/read/2022/02/ 26/524863/hanya-ada-tiga-jalan- untuk-menunda-pemilu www.diy.kpu.go.id