## I S L A M I K A

## Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal           Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.
https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2778
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENDUKUNG SUISTANABLE DEVELOPMENTS GOAL
Khaidir Fadil 1 ; Suhendra 2 ; Amran 3
Universitas Ibn Khaldun Bogor khaidir.fadil@uika-bogor.ac.id , dr.suhendra.mm@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine education policies that support quality education SDGs in several  ASEAN  countries,  especially  Indonesia.  The  method  used  is  library  research  by  taking references  from  books,  websites,  and  international  journals.  Sustainable  Development  Goals  or commonly abbreviated  SDGs are sustainable development  goals resulting  from the  UN Summit  in 2012. One of the 17 resulting goals is regarding quality education. Several ASEAN countries such as  Singapore,  Malaysia,  Brunei  Darussalam,  and  Indonesia  have  demonstrated  that  education policies have been issued to support quality education SDGs. In Singapore, it is proven by ensuring that  all children  of  Singapore Citizens over  the  age  of six  must  be enrolled  in  a  national  primary school.  The  six-year  primary  school  education,  which  is  heavily  subsidized,  aims  to  provide Singaporean children  with  a general core of knowledge that  serves as a solid  foundation  for  further education  and  training.  While  it  is  proven  by  the  policies  and  priorities  of  education  in  Malaysia which are systematically related to the national development plan. As such, the ministry of education is committed to providing education and training services in line with the main thrust of the National Line  Perspective  Plan  and  the  5-Year  Development  Plan.  Then,  in  Brunei  Darussalam,  it  was proven that Through the '2018-2022 Strategic Plan', the ministry of education has set its mission to provide  holistic  education  to  achieve  maximum  potential  for  all  in  line  with  its  vision  of  'Quality Education, Dynamic Nation'. Whereas in Indonesia the implementation of quality education policies in support of the SDGs can be seen based on reports of regional action plans, one of which is West Java and  East  Java, namely: Increasing  lifelong  learning  opportunities for all people free of charge, equal and quality which leads to the achievement of effective and relevant learning. while basic services are of high quality. Namely free quality education and health Tis-Tas (Free and Quality)
Keywords : Policy; Education; Suistanable Development Goal’s
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kebijakan  pendidikan  yang  mendukung SDGs  pendidikan  berkualitas  di  beberapa  negara  ASEAN  khususnya  Indonesia  Metode  yang digunakan  yaitu  library  research  dengan  mengambil  referensi  dari  buku,  website,  dan  jurnal internasional. Sustainable  Development  Goals atau  yang  biasa  disingkat  SDGs  merupakan  tujuan pembangunan berkelanjutan  yang  dihasilkan  dari  KTT  PBB  pada  tahun  2012.  Salah  satu  dari  17 tujuan  yang  dihasilkan  yaitu  mengenai  pendidikan  berkualitas.  Beberapa  negara  ASEAN  seperti Singapura,  Malaysia,  Brunei  Darussalam  dan  Indonesia  telah  menunjukan  adanya  kebijakan pendidikan  yang  diterbitkan  untuk  mendukung  SDGs  pendidikan  berkualitas.  Di  singapura
dibuktikan  dengan  memastikan  bahwa  semua  anak  Warga  Negara  Singapura  yang  berusia  di  atas enam tahun harus terdaftar di sekolah dasar nasional. Pendidikan sekolah dasar enam tahun, yang disubsidi secara besar-besaran, bertujuan untuk memberikan anak-anak singapura inti pengetahuan umum  itu  berfungsi  sebagai  landasan  yang  kuat  untuk  pendidikan  lebih  lanjut  dan  pelatihan. Sementara  di  Malaysia  dibuktikan  dengan  Kebijakan  dan  prioritas  pendidikan  di  Malaysia  secara sistematis terkait dengan rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, kementrian pendidikan berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan dorongan utama dalam Rencana Perspektif Garis Nasional dan Rencana Pembangunan 5 Tahun. Kemudian, di  brunei  Darussalam  dibuktikan  Melalui  'Rencana  Strategis  2018-2022',  kementrian  pendidikan telah menetapkan misinya untuk memberikan pendidikan holistik untuk mencapai potensi maksimal untuk  semua  sejalan  dengan  visinya  'Pendidikan  Berkualitas,  Bangsa  Dinamis'.  Sedangkan  di Indonesia  penerapan kebijakan Pendidikan berkualitas dalam  mendukung  SDGs yaitu bisa  dilihat berdasarkan  laporan  rencana  aksi  daerah  salah  satunya  yaitu  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  yaitu diantaranya: Meningkatkan kesempatan belajar belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan tanpa di pungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang efektif dan  relevan.  sementara  Pelayanan  Dasar  berkualitas.  Yaitu  pendidikan  dan  kesehatan  gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas)
Kata Kunci : Kebijakan; Pendidikan; SDGs

## PENDAHULUAN
Pendidikan ialah hal yang vital untuk manusia dan kehidupanya. Sejak kecil hingga dewasa,  manusia  dan  pendidikan  memiliki  hubungan  yang  erat.  Setiap  orang  berhak mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dalam  hal  mutu  kurikulum,  tenaga  pengajar  yang berkualitas,  serta  sarana,  prasarana  yang  memadai.  Mereka  memiliki  hak  untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya. Dalam pandangan masyarakat dunia, pendidikan berperan penting dalam membangun negara yang besar dan terhormat  (Pradnyana, 2022). Tentu  saja,  negara  dapat  mendidik  negara  atau  rakyatnya  agar  memiliki  kualitas  dan  daya saing  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  yang  unggul.    Alinea  keempat  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa inilah tujuan yang ingin dicapai oleh negara (Sukardi et al., 2022)
Urgensi  mengenai  pendidikan  yang  bermutu  semakan  banyak  disadari,  karena adanya sumber daya manusia yang bermutu dan perkembangan masyarakat Indonesia yang maju  dan  mandiri  bergantung  pada  peningkatan  efektif  pendidikan  di  masyarakat.  Akan tetapi, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di negara Indonesia berada cukup jauh di  belakang  negara-negara  ASEAN  dan  negara  maju.  Rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia tetap menjadi kendala signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing bangsa. Hal ini berkontribusi pada  buruknya  daya  saing  global  Indonesia.  Di  sisi  lain,  sebagai  akibat  dari
percepatan globalisasi dan terbukanya pasar global, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang makin luas serta kompetitif (Maki et al., 2022).
Di  negara  berkembang  layaknya  di  Indonesia,  kebijakan  pendidikan  terus menghadapi  kendala  seperti  keadilan,  kualitas  hasil  pembelajaran  secara  keseluruhan  dan sekolah  dan  lingkungan  belajar,  atau  kemampuan  sistem  untuk  mempersiapkan  siswa menghadapi  masa  depan,  pendanaan,  tata  kelola  yang  tidak  efektif,  atau  system  asesmen. Padahal, hendaknya kebijakan pendidikan harus dapat mengacu pada semua program yang berdampak  pada  sistem  pendidikan,  dimulai  dari  taman  kanak-kanak  sampai  perguruan tinggi (Qadir Muslim et al., n.d.)
Merujuk  pada  Bell  &  Stevenson,  (2006)  kebijakan  pendidikan  termasuk  dalam prioritas pemerintah global. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat undang-undang atau peraturan  yang  mengatur  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  pada  suatu  lembaga pendidikan  sebagai  pedoman  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan  yang  dimaksud.  Kebijakan  pendidikan  memiliki  dua  tujuan:  sebagai  sumber pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban standar budaya  yang  menurut  pemerintah  harus  dijunjung  tinggi  dalam  pendidikan,  dan  sebagai metode  untuk  mengukur  kinerja  siswa  dan  pengajar.  Viennet  and  Pont,  (2017) menggambarkan  kebijakan  pendidikan  sebagai  program  yang  dihasilkan  oleh  otoritas publik, dipandu oleh nilai dan ide, ditujukan untuk pelaku pendidikan, dan dieksekusi oleh administrator dan professional pendidikan (Qadir Muslim et al., n.d.)
Berbagai kebijakan pendidikan telah dibuat dalam upaya membantu penyelenggara pendidikan  dan  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  melalui pengembangan  pendidikan  yang  diiringi  inovasi  (Junaid,  2016).  Tercapainya  tujuan pendidikan  bergantung  pada  beberapa  unsur  yang  saling  berhubungan,  antara  lain  faktor pengajar, siswa, tujuan Pendidikan, peralatan Pendidikan, hingga lingkungan (Dewi, 2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang tersusun dari  subsistem-subsistem  yang  saling  berhubungan.  Jika  salah  satu  subsistem  mengalami kesulitan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan, maka sistem tersebut tidak akan berjalan.
Sistem  pendidikan  nasional  memiliki  tujuan  pendidikan  Indonesia.  Sistem pendidikan  nasional  adalah  suatu  sistem  yang  menyatukan  seluruh  satuan  dan  kegiatan pendidikan  yang  saling  berkaitan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  (Hakim, 2016).  Tujuan  pendidikan  nasional  tersebut  ditetapkan  melalui  kebijakan  pendidikan.
Kebijakan  pendidikan  Indonesia  telah  mengalami  beberapa  kali  revisi  dalam  upaya mewujudkan  sistem  pendidikan  nasional  yang  representatif  bagi  penduduk  Indonesia. Undang-undang nomor 20 tahun 2003  tentang sistem pendidikan nasional disahkan pada tahun 2003. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kebijakan pendidikan
Tercapainya tujuan pendidikan berdampak pada kualitas pendidikan (azhari, 2016). Mutu  pendidikan  dapat  diatur  sesuai  dengan  kebijakan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan. Hal  ini  menunjukkan  adanya  keterkaitan  antara  kebijakan  pendidikan  yang  berpengaruh terhadap  penyelenggaraan  sistem  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  perumusan  kebijakan pendidikan  harus  mempertimbangkan  pencapaian  tujuan  pendidikan  tersebut.  Sebagai pihak  yang  menyelenggarakan  pendidikan,  pemerintah  harus  menetapkan  kebijakan pendidikan  yang  proaktif  dan  mampu  memecahkan  masalah  guna  mengatasi  hambatan pencapaian tujuan pendidikan (Elwijaya et al., 2021)
Sistem  pendidikan  ialah  suatu  sistem  yang  kompleks  serta  memiliki  keterkaitan antar  unsurnya.  Sehingga,  pemahaman  akan  kebijakan  Pendidikan  yang  relevan  dengan sistem Pendidikan nasional Indonesia amat dibutuhkan.
Ide SDGs ( Sustainable Development Goals ) berasal dari deskripsi yang diberikan oleh Perdana  Menteri  Norwegia  Gro  Harlem  Brundtland  dalam  laporan  tahun  1987  yang diterjemahkan  menjadi  "Masa  Depan  Kita  Bersama,"  yang  membahas  masalah pengembangan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  sumber  daya  yang  terbatas  dan alokasinya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk KTT Rio 1992 dan KTT Milenium 2000, tetapi tetap tidak terpecahkan. Namun, selama KTT Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  PBB  2012  yang  diadakan  di  Rio,  PBB  mengambil  inisiatif untuk  menetapkan  17  tujuan  SDGs,  yang  diratifikasi  pada  tahun  2015  dan  mulai  berlaku pada  tanggal  1  Januari  2016,  dengan  maksud  untuk  mencapainya  dalam  waktu  lima  belas tahun.  Peta  jalan  ini  disebut  sebagai  Agenda  2030,  dan  terdiri  dari  128  target  (Otero  & Torres,  2018)  Tujuh  belas  tujuan  global  SDG  meliputi:  1)  menghentikan  segala  bentuk kemiskinan  di  manapun;  2)  menghentikan  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan  dan perbaikan  gizi,  serta  mempromosikan  pertanian  berkelanjutan;  3)  menjamin  kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk segala usia; 4) menjamin pendidikan yang  inklusif  dan  berkualitas  serta  mempromosikan  kesempatan  belajar  seumur  hidup untuk  semua;  5)  memperoleh  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  semua  perempuan dan  anak  perempuan;  6)  menjamin  ketersediaan  dan  pengelolaan  air  dan  sanitasi  yang
berkelanjutan  untuk  semua;  7)  memastikan  ketersediaan  dan  pengelolaan  air  yang berkelanjutan  dan  8)  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan, lapangan  kerja  penuh  dan  produktif,  dan  pekerjaan  yang  layak  untuk  semua;  10) meminimalisasi  ketimpangan  di  dalam  dan  antar  negara;  11)  membuat  kota  dan permukiman  menjadi  lingkungan  yang    aman  dan  mengayomi  dengan  adanya  inklusi;  12) mendorong sistem konsumsi dan produksi yang bertahan lama; 13) bertindak segera untuk memerangi  perubahan  iklim  dan  dampaknya;  14)  mengoptimalkan  pelestarian  dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan; 15)  mengupayakan perlindungan dan pengamanan serta promosi pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan  secara  lestari,  memerangi  penggurunan,  menghentikan  dan  membalikkan  degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; dan 16) mengoptimalkan upaya promosi  masyarakat  yang  sejahtera  dan  hidup  dalam  kedamaian,  dengan  sikap  tanggung jawab , serta 17) mengoptimalkan upaya eksekusi serta revitalisasi kerjasama global (Bolton, 2021)

## METODE
Studi  ini  ialah  studi  kualitatif.  Studi  kualitatif  dilakukan  untuk  untuk  mempelajari fenomena  tentang  apa  yang  dialami  subjek  penelitian,  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi, dan  tindakan,  melalui  penggunaan  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  dalam konteks alam tertentu, dan dengan penerapan metode alami (Trianto, 2011)
Studi  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  yaitu  studi  untuk  menjawab  suatu masalah  yang  terutama  bergantung  pada  penyelidikan  yang  kritis  dan  mendalam  terhadap bahan pustaka yang relevan. Tinjauan semacam ini sering dilakukan dengan cara baru atau untuk  alasan  baru.  Pada  kasus  ini,  bahan  pustaka  berfungsi  sebagai  sumber  ide  untuk mengeksplorasi pemikiran atau konsep baru, sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dari informasi  yang  ada  sehingga  kerangka  teori  baru  dapat  dibentuk,  atau  sebagai  landasan untuk memecahkan masalah (Efendi, 2016)
Studi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, antara lain perpustakaan  dan  lokasi  lainnya.  Literatur  tidak  hanya  mencakup  buku,  tetapi  juga dokumentasi, surat kabar, majalah, dan jenis bahan tertulis lainnya. Literatur berisi berbagai teori,  aturan,  pernyataan,  prinsip,  pandangan,  dan  konsep.  Yang  dapat  digunakan  untuk memeriksa  dan  memecahkan  masalah  yang  diselidiki.  Studi  ini  biasanya  disebut  sebagai
penelitian dokumentasi atau survei/penelitian buku karena sumber data tersebut  (Nawawi, 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Dasar Suistanable Develovments Goal’s
Konsepsi awal Sustainable Development Goals dapat ditelusuri kembali ke laporan tahun 1987 yang jika diterjemahkan berjudul "Masa Depan Kita Bersama" yang ditulis oleh perdana  menteri  Norwegia  Harlem  Brundtland.  Ia  menyoroti  bahwasanya  kesulitan pembangunan di masyarakat adalah distribusi dan kelangkaan sumber daya manusia. Tujuan SDGs  adalah  program  tindak  lanjut  dari Millennium  Development  Goals (MDGs)  yang  telah disepakati beberapa negara anggota PBB pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB  bersama  pemerintah,  meratifikasi  SDG  sebagai  kesepakatan  untuk  pembangunan global. Dengan topik "Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030" (Panuluh Meila Riskia Fitri, 2015)
Konsepsi awal Sustainable Development Goals dapat ditelusuri kembali ke laporan tahun 1987 yang jika diterjemahkan berjudul "Masa Depan Kita Bersama" yang ditulis oleh perdana  menteri  Norwegia  Harlem  Brundtland.  Ia  menyoroti  bahwasanya  kesulitan pembangunan di masyarakat adalah distribusi dan kelangkaan sumber daya manusia. Tujuan SDGs  adalah  program  tindak  lanjut  dari Millennium  Development  Goals (MDGs)  yang  telah disepakati beberapa negara anggota PBB pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB  bersama  pemerintah,  meratifikasi  SDG  sebagai  kesepakatan  untuk  pembangunan global. Dengan topik "Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030".
MDGs bertanggung jawab untuk mencapai tujuan besar bagi pembangunan baik di negara  maju  maupun  negara  berkembang.  Dalam  bidang  pendidikan,  MDGs  berupaya menjamin semua anak mendapatkan pendidikan dasar, dengan 94,7% dari tujuan terpenuhi untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Merujuk pada (Salam et al., 2022),  SDGs  menggantikan  program  MDGs  yang  berakhir  pada  tahun  2015,  sehingga pencapaian MDGs terus meningkat.
Program SDGs memiliki 17 tujuan, antara lain (1) menumpas kemiskinan di mana- mana,  (2)  menumpas  kelaparan  dan  memenuhi  kebutuhan  pangan  dengan  meningkatkan sumber gizi, (3) memastikan kehidupan sejahtera untuk segala usia, (4) Mutu Pendidikan , kesempatan belajar yang adil serta seumur hidup untuk semua umur, (5) kesetaraan gender,
(6) memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dan (7) mengoptimalkan  penyediaan  akses  yang  terjangkau  dan  modern  untuk  semua.  (8) mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lapangan kerja produktif, dan  pekerjaan  yang  layak  untuk  semua  orang,  (9)  inovasi  industri  dan  infrastruktur,  (10) meminimalisasi  ketimpangan  dalam  negara,  dan  (11)  membuat  kota  dan  pemukiman manusia  aman  dan  ramah.  (12)  konsumsi  dan  produksi  yang  berkelanjutan,  (13) menghadapi  masalah  perubahan  iklim  dan  dampaknya,  (14)  melestarikan  perairan  (laut), (15)  mengoptimalkan  pemulihan  serta  keamaan  ekosistem  serta  pengelolaan  hutan, membalikkan  degradasi  lahan  dan  menghentikan  hilangnya  beberapa  keragaman,  (16) penyediaan  akses  keabadian  untuk  semua,  (17)  upaya  revitalisasi  kerjasama  global  dan memperkuat upaya implementasinya, serta 169 target, adalah tujuan dari program gerakan global selama 15 tahun ke depan sejak  tahun 2016 sampai 2030 dalam rangka  mengentas kemiskinan,  melakukan  perlindungan  atas  lingkungan,  mengoptimalkan  mutu  Pendidikan, serta meminimalisasi ketimpangan.
Sesuai  dengan  argumen  Annur  et  al.  (2018),  SDGs  ialah  lebih  inklusif  karena program ini berlaku secara global, sehingga membebankan kewajiban moral kepada semua negara untuk mencapai tujuan dan sasaran SDGs tersebut. Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah  pembangunan  secara  efektif.  SDGs  mencakup semua  negara  maju,  berkembang,  dan  kurang  berkembang.  SDGs  adalah  program  yang dirancang  untuk  menopang  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  dan  kualitas  hidup masyarakat,  khususnya  di  bidang  Pendidikan.  Pendidikan  dapat  berdampak  pada pencapaian  pembangunan  berkelanjutan.  Tujuan  pendidikan  berfungsi  sebagai  landasan untuk  memajukan  tujuan  dan  sasaran  SDGs.  Peningkatan  pendidikan  di  Indonesia  akan memudahkan tercapainya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya ialah upaya mewujudkan  bangsa  yang  berkualitas  dengan  adanya  pendidikan  yang  bermutu  dan  tepat guna.

## Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Singapura
Filosofi singapura terhadap pendidikan adalah didasarkan pada keyakinan bahwa kekayaan  suatu  bangsa  terletak  pada  orang-orangnya.  Pertumbuhan  dan  perkembangan masa depan kita tergantung pada pembaharuan dan regenerasi terus menerus warga negara, membangun  di  atas  masa  lalu,  belajar  dari  saat  ini,  dan  mempersiapkan  diri  menghadapi tantangan  masa  depan.  Sistem  pendidikan  Singapura  ditujukan  untuk  menyediakan  setiap
anak  dengan  dasar  yang  kuat  di  mana  mereka  bisa  membangun  pengetahuan  dan keterampilan  mereka  sepanjang  hidup.  Untuk  ini  Pada  akhirnya,  ini  menekankan pendidikan  berbasis  luas  dan  holistik,  bilingualisme,  guru  terlatih,  dan  integrasi  teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  membantu  sedang  belajar.  Pemerintah  Singapura  telah menciptakan lanskap pendidikan yang beraneka ragam dengan jalur yang beragam sehingga siswa memiliki akses ke kesempatan belajar yang memenuhi minat yang berbeda, kekuatan, dan kebutuhan belajar. Sekolah kami juga bekerja dekat dengan orang tua dan masyarakat untuk  menciptakan  lebih  kaya  lingkungan  belajar  dan  hasil  pendidikan  yang  lebih  baik. Kami  juga  menyadari  bahwa  belajar  adalah  perjalanan  seumur  hidup,  terutama  dalam ekonomi  global  yang  tunduk  pada  cepat  perubahan  dan  gangguan.  Inilah  mengapa  kami mendorong  dan  mendukung  warga  Singapura  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan di semua tahap kehidupan
Pendidikan  Berkualitas,  Terjangkau,  dan  Dapat  Diakses  untuk  Semua  Undang- Undang  Wajib  Belajar,  yang  berlaku  sejak  tahun  2003,  memastikan  bahwa  semua  anak Warga Negara Singapura yang berusia di atas enam tahun harus terdaftar di sekolah dasar nasional  hingga  Sekolah  Dasar  Enam.  Itu  pendidikan  sekolah  dasar  enam  tahun,  yang disubsidi  secara  besar-besaran,  bertujuan  untuk  memberikan  anak-anak  kita  inti pengetahuan umum itu berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk pendidikan lebih lanjut dan pelatihan.
Untuk memberikan awal yang kuat bagi setiap anak, kami telah meningkatkannya kualitas  pendidikan  prasekolah  melalui  beberapa  skema.  Termasuk  mendirikan Kementerian Pendidikan (MOE) Taman Kanak-Kanak dan mengembangkan Pengasuhan Dini  Kurikulum  Peserta  Didik  (NEL).  Kurikulum  NEL  menyediakan  rangkaian  lengkap sumber  daya  yang  ditargetkan  pada  empat  hingga  enam  tahun.  Ini juga  bertindak  sebagai panduan  pedagogis  untuk  prasekolah  pendidik  untuk  memahami  bagaimana  anak-anak belajar  dan  merancang  kegiatan  belajar  untuk  memenuhi  kebutuhan  unik  anak-anak, kemampuan, dan gaya belajar.
Aspek  mendasar  dari  sistem  pendidikan  Singapura  adalah  penekanan  pada peningkatan keterampilan. Diluncurkan di 2014, SkillsFuture adalah gerakan nasional yang bertujuan  untuk  mempromosikan  dukungan  industri  bagi  individu  untuk  memperoleh keterampilan  yang  diperlukan  untuk  maju  dalam  karir  mereka  serta  asuh  budaya  belajar sepanjang hayat. Ini penting bagi individu untuk tetap kompetitif dalam ekonomi digital, di mana industri semakin terganggu oleh teknologi baru dan aplikasi digital, dan bersiap untuk
muncul  peluang  di  sektor  pertumbuhan  seperti  kesehatan,  perkotaan  solusi,  manufaktur maju, hub dan professional jasa.
Kami  memperkuat  kemitraan  antara  institusi  pendidikan  dan  industri  untuk mengembangkan lebih banyak lagi pilihan pembelajaran yang relevan dengan industri dan menyediakan paparan lingkungan kerja nyata. Dengan demikian, industry pemain menjadi co-developer modal manusia dan bakat untuk industri masing-masing, sementara individu mampu  untuk memperdalam keterampilan teknologi dan domain khusus mereka. Melalui perolehan  terus-menerus  keterampilan  yang  relevan  dengan  industry  dan  pengalaman, warga  Singapura  akan  diperlengkapi  untuk  tinggal  relevan  dalam  lanskap  ekonomi  yang berkembang  pesat.  Sangat  penting  bagi  siswa  kami  untuk  mengembangkan  "soft  skill" sebagai  bagian  dari  proses  pendidikan  mereka.  Untuk  tujuan  ini,  Karakter  kita  dan Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKK)  bertujuan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  pada  anak- anak kita sehingga mereka menjadi berwawasan sipil dan individu dan warga negara yang bertanggung  jawab.  CCE  menekankan  keterkaitan  nilai-nilai,  sosial  dan  emosional kompetensi,  literasi  kewarganegaraan,  kesadaran  global,  dan  keterampilan  lintas  budaya yang  sangat  penting  untuk  pembentukan  karakter.  Hasil  pembelajaran  CCE  juga  selaras dengan  SDGs.  Anak-anak  diajari  untuk  menghargai  sosial  budaya  Singapura  keragaman, peduli  terhadap  sesama,  berkontribusi  pada  kemajuan  kita  bermasyarakat  dan  berbangsa, serta menjadi warga negara yang aktif dalam dunia yang terglobalisasi.( A SUSTAINABLE AND RESILIENT SINGAPORE TOWARDS Singapore’s Voluntary National Review Report to the 2018 UN High-Level Political Forum on Sustainable Development , 2018)

## Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Malaysia
Kebijakan  dan  prioritas  pendidikan  di  Malaysia  secara  sistematis  terkait  dengan rencana  pembangunan  nasional.  Dengan  demikian,  MOE  berkomitmen  untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan dorongan utama dalam Rencana  Perspektif  Garis  Nasional  dan  Rencana  Pembangunan  5  Tahun.  Berkenaan dengan SDGs,  memandang bahwa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, merupakan salah satu strategi efektif dalam mempromosikan  pembangunan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  banyak  upaya  diarahkan pada penguatan program yang ada, melengkapi sekolah dengan fasilitas teknologi yang lebih
baik, dan menyediakan kurikulum yang sesuai yang mungkin diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan.
Komitmen  konsisten  Malaysia  terhadap  ESD  terbukti  dalam  cetak  biru pendidikan.  Dalam  Rencana  Pengembangan  Pendidikan  2000-2010  yang  menargetkan penyediaan pendidikan berkualitas kelas dunia, misalnya, fokusnya adalah pada tujuan, isu, dan  strategi  untuk  pendidikan  prasekolah  dan  pendidikan  dasar;  pelajaran  kedua; pendidikan  Tinggi;  program  pendukung;  pembiayaan  pendidikan;  manajemen  pendidikan dan  TIK  dalam  pendidikan.  Dalam  Cetak  Biru  Pendidikan  Malaysia  (Prasekolah  hingga Sekolah  Menengah)  2013-2025,  strategi  yang  lebih  ketat  untuk  menyediakan  pendidikan yang  setara  dan  berkualitas  untuk  semua  telah  ditetapkan.  Pelaksanaan  rencana  dibagi menjadi tiga gelombang - Gelombang 1 (2013-2015): Mendukung guru dan berfokus pada keterampilan  inti;  Gelombang  2  (2016-2020):  Mempercepat  perbaikan  sistem;  dan Gelombang  3  (2021-2025):  Menuju  keunggulan  dengan  peningkatan  fleksibilitas operasional. Lima aspirasi untuk sistem pendidikan diakses dari tingkat prasekolah hingga menengah (tingkat partisipasi 100% di semua tingkatan); kualitas (Sepertiga negara teratas dalam  penilaian  internasional);  pemerataan  (pengurangan  50%  dalam  kesenjangan pencapaian  -  perkotaan-pedesaan,  sosial-ekonomi,  gender);  kesatuan  (Sistem  pendidikan yang  memberi  anak  nilai  dan  pengalaman  bersama  dengan  merangkul  keragaman);  dan efisiensi  (Sistem  yang  memaksimalkan  hasil  siswa  dalam  anggaran  saat  ini)  Cetak  Biru Pendidikan  Malaysia  (Pendidikan  Tinggi)  2015-2025  memiliki  aspirasi  yang  sama  dengan pendidikan  prasekolah  hingga  menengah,  yaitu  akses,  kualitas,  pemerataan,  kesatuan,  dan efisiensi.  Sistem  pendidikan  prasekolah,  dasar,  menengah,  dan  tinggi  berbagi  visi  tentang bagaimana seharusnya hasil pendidikan Malaysia, dan apa artinya bagi masing-masing siswa.
Kementerian  menekankan  keseimbangan  antara  pengetahuan  dan  keterampilan (ilmu)  serta  etika  dan  moralitas  (akhlak).  Aspirasi  mahasiswa  dalam  MEB  dibangun  di sekitar  enam  atribut  utama:  etika  dan  spiritualitas,  keterampilan  kepemimpinan,  identitas nasional,  kemahiran  berbahasa,  keterampilan  berpikir,  dan  pengetahuan.  Ini  adalah  enam atribut  yang  sama  untuk  siswa  yang  menjadi  landasan  sistem  pendidikan  tinggi. Transformasi dalam pendidikan tinggi didorong oleh 10 Dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun  Malaysia  ke-  11  saat  ini  ,  17  target  SDG  dipetakan  dengan  proyek  atau  inisiatif pembangunan  tertentu.  Tujuan  4  'memastikan  pendidikan  berkualitas  yang  inklusif  dan merata  serta  mempromosikan  kesempatan  belajar  seumur  hidup  untuk  semua'  dipetakan dengan dorongan strategis 3, Cetak Biru Pendidikan 2013-2025 (Prasekolah hingga Sekolah
Menengah),  Cetak  Biru  Pendidikan  Malaysia  (Pendidikan  Tinggi  2015-2025),  Strategi Nasional Pendidikan Tinggi Rencana dan Cetak Biru Enkulturasi Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011-2020 (Mokshein, 2019)

## Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Brunei Darussalam
Sebagai  negara  kecil  dengan  populasi  kurang  dari  setengah  juta  jiwa,  pendidikan memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan  Brunei  Darussalam.  Melalui  'Rencana Strategis  2018-2022',  MOE  telah  menetapkan  misinya  untuk  memberikan  pendidikan holistik untuk mencapai potensi maksimal untuk semua sejalan dengan visinya 'Pendidikan Berkualitas,  Bangsa  Dinamis'.  Sistem  pendidikan  di  negara  ini  bertujuan  untuk  mengasuh setiap  anak,  dan  membantu  siswa  menemukan  dan  memaksimalkan  bakat  mereka,  serta mengembangkan  semangat  untuk  belajar  sepanjang  hayat.  Negara  ini  selalu memprioritaskan  akses  pendidikan  universal  bagi  warganya,  dengan  menekankan  pada pemerataan  dan  kesetaraan  untuk  semua.  Ini  mengakui  kebutuhan  penting  untuk pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya  akan  tenaga  kerja yang terdidik dan dapat dipasarkan, di mana ia telah membuat kemajuan yang signifikan
Dalam  memastikan  akses  inklusif  dan  setara  ke  pendidikan  berkualitas,  semua anak  diberikan  pendidikan  dasar  gratis  dan  wajib.  Pada  tahun  2009,  KLH  mencanangkan sistem  pendidikan  baru  yaitu  Sistem  Pendidikan  Nasional  Abad  21  (SPN21)  yang menerapkan beberapa perubahan sistem pendidikan, yaitu struktur pendidikan, kurikulum dan penilaian serta teknis pendidikan. SPN21 memungkinkan siswa berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan pendidikan menengah mereka dalam empat tahun, bukan lima tahun. Ini melayani kebutuhan siswa, dengan menyediakan berbagai jalur bagi siswa untuk memilih program  yang  sesuai  dengan  kemampuan,  minat,  kecenderungan,  pertumbuhan  dan perkembangan mereka. Brunei Darussalam menerapkan kebijakan memberikan pendidikan 12  tahun  kepada  semua  anak.  Ini  terdiri  dari  satu  tahun  pendidikan  pra  sekolah,  enam tahun  pendidikan  dasar,  tiga  tahun  pendidikan  menengah  pertama  dan  dua  tahun pendidikan menengah atas atau kejuruan dan teknik. Sejak 2014, MOE telah meningkatkan pendidikan orang tua melalui 'Program School and Family Engagement (SAFE)' di semua pra- sekolah,  yang  memungkinkan  orang  tua  untuk  terlibat  secara  mendalam  dalam pengembangan literasi anak-anak mereka.
Brunei Darussalam juga memperkenalkan Program Relawan Guru Asisten untuk memungkinkan  sukarelawan  ditempatkan  di  sekolah  untuk  membantu  guru  pra-sekolah untuk  memastikan  bahwa  semua  siswa  dapat  mengakses  pendidikan  anak  usia  dini  yang berkualitas dengan lebih baik. Untuk memastikan pendidikan inklusif yang berkualitas bagi semua, siswa berkebutuhan khusus diberikan program pendidikan khusus, baik  di sekolah negeri  utama  maupun  menengah.  Saat  ini  jumlah  siswa  berkebutuhan  khusus  di  sekolah tersebut mencapai sekitar 2.014 siswa.
Brunei Darussalam juga berpartisipasi dalam Program Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) untuk International Student Assessment (PISA) untuk pertama kalinya  pada  tahun  2018  untuk  mengukur  kemampuan  siswanya  dalam  Membaca, Matematika, dan Sains, membandingkannya dengan 79 negara lain dan ekonomi. Di antara Negara Anggota ASEAN yang berpartisipasi, Brunei Darussalam menduduki peringkat ke- 3  di  semua  domain  PISA  2018.  Hasil  keseluruhan  menempatkan  Brunei  Darussalam  di peringkat  ke-  60  untuk  Modifikasi  dan/atau  adaptasi  dilakukan  terhadap  kurikulum,  serta dalam  strategi  belajar-mengajar  untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  para  siswa  ini, sehingga mereka dapat mencapai potensi mereka secara maksimal.
Brunei  Darussalam  menawarkan  berbagai  program  alternatif  bagi  siswa  pasca sekolah  menengah  untuk  memenuhi  kekuatan  dan  minat  mereka.  Universitas  lokalnya, UBD, UTB, dan UNISSA, menawarkan banyak program sarjana dan pascasarjana. Sebagai cerminan  dari  kemajuan  dan  perkembangannya,  baik  UBD  maupun  UTB  merupakan perguruan  tinggi  muda  yang  baru-baru  ini  menduduki  peringkat  tinggi  dalam  QS  World University  Rankings  dan  QS  Asian  University  Rankings  Brunei  Darussalam  telah mengambil  beberapa  inisiatif  untuk  memastikan  bahwa  kualitas  dan  standar  pengajaran dapat  ditingkatkan  dan  ditingkatkan.  MOE  telah  memperkenalkan  Standar  Guru  Brunei, yang  merupakan  seperangkat  kompetensi pengajaran  yang  dirancang  untuk  meningkatkan kualitas pengajaran, untuk meningkatkan pencapaian semua siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Brunei Darussalam.
Untuk  mengevaluasi  kemajuannya  dalam  memastikan  kualitas  pendidikan  yang inklusif  dan  merata,  Penilaian  Kinerja  Guru  diterapkan  sebagai  deskriptor  kinerja  untuk kompetensi  pengajaran,  dengan  SAT  digunakan  untuk  mengukur  pencapaian  dan pembelajaran  siswa  dalam  literasi  dan  numerasi.  persyaratan  minimum  untuk  memenuhi syarat untuk beasiswa. Pada tahun 2018, Skema Beasiswa Pendidikan Teknik dan Kejuruan diperkenalkan untuk memberikan kesempatan akademik tambahan kepada lulusan sekolah
dengan level 3 'O' ke bawah untuk melanjutkan studi mereka. Laporan Voluntary National Review  Brunei  Darussalam  pada  Forum  Politik  Tingkat  Tinggi  PBB    MOE  baru  saja mendirikan MENINGKATKAN KUALITAS GURU Brunei Darussalam telah mengambil beberapa  inisiatif  untuk  memastikan  bahwa  kualitas  dan  standar  pengajaran  dapat ditingkatkan dan ditingkatkan.
MOE telah memperkenalkan Standar Guru Brunei, yang merupakan seperangkat kompetensi  pengajaran  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  kualitas  pengajaran,  untuk meningkatkan  pencapaian  semua  siswa  dan  kualitas  pendidikan  secara  keseluruhan  di Brunei  Darussalam.  Departemen  Manajemen  Pendidik  untuk  memastikan  Kementerian menyediakan sumber daya manusia (guru, kepala sekolah dan spesialis) yang sangat terampil dan  sukses  melalui  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  komprehensif  dan  kuat  yang berfokus pada empat domain: Pengembangan dan penerapan proses seleksi dan rekrutmen guru  yang  ketat  dan  komprehensif;  ii)  Pengerahan  dan  penempatan  kembali  guru  dan pimpinan sekolah secara strategis sesuai kebutuhan dan prioritas; iii) Jalur peningkatan karir untuk  guru  dan  pemimpin sekolah;  dan  iv)  Proyeksi  perencanaan  suksesi  dan  penyediaan program pra pensiun bagi pendidik yang akan pensiun.(Brunei Hand et al., n.d.)

## Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Indonesia
Kebijakan  penerapan  SDGS  di  Indonesia  dalam  bidang  Pendidikan  demi terwujudnya  Pendidikan  yang  berkualitas  salah  satu  bisa  di  lihat  dari  provinsi  Jawa  Barat dan  Jawa  Timur.  Berdasarkan  laporan  rencana  aksi  daerah  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (TPB/SDGs)    dalam  rangka  mendukung  tercapainya  SDGs  telah  disusun oleh  pemerintah  daerah  Jawa  Barat  beberapa  target  diantaranya:  1).  Meningkatkan kesempatan  belajar  belajar  sepanjang  hayat  untuk  semua  kalangan  tanpa  di  pungut  biaya, setara,  dan  berkualitas  yang  mengarah  pada  pencapaian  pembelajaran  yang  efektif  dan relevan.  2).  Untuk  mencapai  pendidikan  berkualitas  di  Jawa  Barat  pada  Tahun  2030 ditargetkan menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia  dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang  berkualitas,  sehingga  mereka  siap  untuk  menempuh  pendidikan  dasar.  3). Kemampuan  literasi  dan  numerasi  masih  menjadi  masalah  di  negara  yang  sedang berkembang, sehingga pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menjamin bahwa semua remaja dan  proporsi  kelompok  dewasa  tertentu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  memiliki
kemampuan literasi dan numerasi. 4). Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jawa Barat pada  Tahun  2030  ditargetkan  menghilangkan  disparitas  gender  dalam  pendidikan  dan menjamin  akses  yang  sama  untuk  semua  tingkat  pendidikan  dan  pelatihan  kejuruan,  bagi masyarakat  rentan  termasuk  penyandang  cacat,  masyarakat  penduduk  asli,  dan  anak-anak dalam kondisi rentan. 5). Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) guru yang telah memiliki sertifikat  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  guru  yang  tidak  memiliki  sertifikat,  baik  guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), maupun Guru Honor Daerah (Honda).( RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT , n.d.)
Sementara  Berdasarkan  laporan  rencana  aksi  daerah  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (TPB/SDGs)    dalam  rangka  mendukung  tercapainya  SDGs  telah  disusun oleh  pemerintah  daerah  Jawa  Timur  beberapa  target  diantaranya:  1).  Pelayanan  Dasar berkualitas.  Yaitu  pendidikan  dan  kesehatan  gratis  berkualitas  Tis-Tas  (Gratis  dan Berkualitas)  dengan  memperluas  cakupan  bantuan  siswa  miskin,  bantuan  biaya  sekolah, dana  insentif  operasional  akreditasi,  tunjangan  kinerja  bagi  guru  tidak  tetap.  Kemudian tunjangan  PLK,  SMK  jurusan  prioritas  (kelautan,  teknologi  pertanian,  pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu. (Gubernur & Timur, n.d.)

## KESIMPULAN
Penerapan SDGs pendidikan berkualitas di berbagai negara dapat dilihat melalui kebijakan pendidikannya. Di singapura dibuktikan dengan  memastikan bahwa semua anak Warga Negara Singapura yang berusia di atas enam tahun harus terdaftar di sekolah dasar nasional.  Pendidikan  sekolah  dasar  enam  tahun,  yang  disubsidi  secara  besar-besaran, bertujuan  untuk  memberikan  anak-anak  singapura  inti  pengetahuan  umum  itu  berfungsi sebagai  landasan  yang  kuat  untuk  pendidikan  lebih  lanjut  dan  pelatihan.  Diluncurkan  di 2014,  SkillsFuture  adalah  gerakan  nasional  yang  bertujuan  untuk  mempromosikan dukungan  industri  bagi  individu  untuk  memperoleh  keterampilan  yang  diperlukan  untuk maju dalam karir mereka serta asuh budaya belajar sepanjang hayat.
Sementara  di  Malaysia  dibuktikan  dengan  Kebijakan  dan  prioritas  pendidikan  di Malaysia  secara  sistematis  terkait  dengan  rencana  pembangunan  nasional.  Dengan demikian,  kementrian  pendidikan  berkomitmen  untuk  menyediakan  layanan  pendidikan dan  pelatihan  yang  sejalan  dengan  dorongan  utama  dalam  Rencana  Perspektif  Garis Nasional  dan  Rencana  Pembangunan  5  Tahun.  Pemerintah  Malaysia  memandang  bahwa memberikan  pendidikan  yang  berkualitas  kepada  semua  anak,  tanpa  memandang  latar belakang  mereka,  merupakan  salah  satu  strategi  efektif  dalam  mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Komitmen konsisten Malaysia terhadap SDGS terbukti dalam cetak biru pendidikan.
Kemudian, di brunei Darussalam dibuktikan Sebagai negara kecil dengan populasi kurang dari setengah juta jiwa, pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan Brunei  Darussalam.  Melalui  'Rencana  Strategis  2018-2022',  kementrian  pendidikan  telah menetapkan  misinya  untuk  memberikan  pendidikan  holistik  untuk  mencapai  potensi maksimal  untuk  semua  sejalan  dengan  visinya  'Pendidikan  Berkualitas,  Bangsa  Dinamis'. Sistem  pendidikan  di  negara  ini  bertujuan  untuk  mengasuh  setiap  anak,  dan  membantu siswa  menemukan  dan  memaksimalkan  bakat  mereka,  serta  mengembangkan  semangat untuk belajar sepanjang hayat. Brunei Darussalam juga memperkenalkan Program Relawan Guru Asisten untuk memungkinkan sukarelawan ditempatkan di sekolah untuk membantu guru pra-sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan anak usia  dini  yang  berkualitas  dengan  lebih  baik.  MOE  telah  meningkatkan  pendidikan  orang tua melalui 'Program School and Family Engagement (SAFE)' di semua pra-sekolah, yang memungkinkan  orang  tua  untuk  terlibat  secara  mendalam  dalam  pengembangan  literasi anak-anak mereka.
Sedangkan  di  Indonesia  penerapan  kebijakan  Pendidikan  berkualitas  dalam mendukung SDGs yaitu bisa dilihat berdasarkan laporan rencana aksi daerah salah satunya yaitu jawa barat dan jawa timur yaitu diantaranya: Meningkatkan kesempatan belajar belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan tanpa di pungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang efektif dan relevan.
Sementara  berdasarkan  laporan  rencana  aksi  area  tujuan  pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam rangka mendukung pencapaiannya SDGs telah disusun oleh pemerintah daerah Jawa Timur beberapa target diantaranya: 1). Pelayanan Dasar yang bermutu,  yakni    pendidikan  dan  kesehatan  bermutu  dan  bebas  biaya  (Gratis  dan Berkualitas) dengan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, pembiayaan pendidikan, dana
insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN,  bantuan  operasional  daerah  Madrasah  Diniyah.  Memberikan  akses  pendidikan berbasis pesantren bagi anak nelayan, petani, buruh,  serta yatim yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A  SUSTAINABLE  AND  RESILIENT  SINGAPORE  TOWARDS  Singapore’s  Voluntary National  Review  Report  to  the  2018  UN  High-Level  Political  Forum  on  Sustainable Development . (2018). www.mfa.gov.sg
’Annur,  Wati,  Mahtari,  &  Prastika.  (2018).  suistanable  Developments  Goal’s  (SDGs)  dan Peningkatan Kualitas Pendidikan . Seminar Nasional Pendidikan . http://snpfmotogpe.ulm.ac.id/proceeding/index.php/snpf/article/view/16 azhari, K. (2016). 77739-ID-manajemen-pembiayaan-pendidikan-fasilita. Jurnal Administrasi Pendidikan , 23 (2). https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/5631
Bolton,  M.  (2021).  Public  sector  understanding  of  sustainable  development  and  the sustainable development goals: A case study of Victoria, Australia. Current Research in Environmental Sustainability , 3 . https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100056
Brunei Hand, G., Brunei La Vida Sdn Bhd, H., & Ehsan  Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, P.  (n.d.). Brunei  Council  on  Social  Welfare  Brunei  Darussalam  AIDS  Council  Brunei Darussalam National Association of the Blind Brunei Darussalam Youth Council Brunei Malay Chamber  of  Commerce  and  Industry  Chinese  Chamber  of  Commerce  in  Brunei  Darussalam Council  for  the  Welfare  of  Persons  with  Different  Abilities  Down  Syndrome  Association . www.mofe.gov.bn
Dewi,  R.  (2016).  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DI  TINJAU  DARI  SEGI  HUKUM KEBIJAKAN  PUBLIK.  In Jurnal  Ilmu  Hukum (Vol.  7,  Issue  2).  Oktober. https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/6293
Efendi.  (2016). .,  Buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi  Kuantitatif,  Kualitatif,  Library,  dan  PTK . STAIN Ponorogo .
Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 6 (1), 67. https://doi.org/10.29210/3003817000
Gubernur, P., & Timur, J. (n.d.). GUBERNUR JAWA TIMUR . https://sdgs.bappenas.go.id/
Hakim,  L.  (2016).  PEMERATAAN  AKSES  PENDIDIKAN  BAGI  RAKYAT  SESUAI DENGAN  AMANAT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  20  TAHUN  2003 TENTANG  SISTEM  PENDIDIKAN  NASIONAL. Jurnal  EduTech , 2 (1).
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575 Junaid. (2016). 1380-Article Text-2836-1-10-20160922. Sulesana , 7 (2). http://repository.poltekparmakassar.ac.id/123/1/Analisis%20data%20Ilham%20Jun aid.pdf
Maki, H.  A.,  Gunawan,  G.,  Sauri,  S., &  Handayani,  S.  (2022).  Pola  Hubungan  Kebijakan Dan Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan , 16 (3), 1124. https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1023 Mokshein, S. E. (2019, July 22). Education for Sustainable Development (ESD) in Malaysia: Policy,
Program and Evaluation . https://doi.org/10.2991/iccie-18.2019.2
Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial . Gajah Mada University Press.
Panuluh Meila Riskia Fitri, S. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia . www.infid.org
Pradnyana. (2022). Pendidikan Karakter Penting di Era Pandemi Covid-19 (Penguatan Pendidikan Karakter Mempersiapkan Mahasiswa Tutor Sebaya di Lingkungan Keluarga dan Skaa Taruna)
. Surya Dewata.
Qadir Muslim, A., Gede Sedana Suci, I., Rizki Pratama, M., & Bagus Sugriwa Denpasar, G. (n.d.). ANALISIS  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DI  JEPANG,  FINLANDIA, CHINA  DAN  INDONESIA  DALAM  MENDUKUNG  SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS . http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT . (n.d.). https://sdgs.bappenas.go.id/
Salam,  A.,  Hamdu,  G.,  &  Nur,  L.  (2022).
PEDADIDAKTIKA:  JURNAL  ILMIAH PENDIDIKAN  GURU  SEKOLAH  DASAR  Penerapan  Education  for  Sustainable Development  (ESD)  dalam  Media  Pembelajaran  Elektronik  di  Kelas  V  Sekolah  Dasar: Perspektif Guru (Vol. 9, Issue 1). http://ejournal.upi.edu/index.php/pedadidaktika/index Sukardi,  E.,  Jennifer,  G.,  &  Kwang,  V.  C.  (2022).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Dinamika  Perubahan  Kebijakan  Pendidikan  Anak  dan  Teknologi  Selama  Pandemi Covid-19. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 3 (1), 17–36. https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12427
Trianto. (2011). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, . Kencana .