## Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
I Nyoman Adi Susila, Putu Ary Prasetya Ningrum, Komang Ayu Suseni, Ida Ayu Aryani Kemenuh STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja inyomanadisusila@gmail.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Susila, I.N.A, Ningrum, P.A.P, Suseni, K.A., Kemenuh. (2024) Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1).

## Abstract
Various motives for sexual crimes have developed in these two decades. The development of information technology and the flow of globalization have added a new line of modus operandi in sexual crimes. One of the most attention- grabbing cases is the occurrence of cases of sexual violence against children, the worst thing is that in Indonesia it is still one of the cases in the top row of types of sexual violence that are often reported. The condition of the high rate of sexual violence against children is caused by several factors, including lack of parental supervision, lack of knowledge or sex education for school-age children, an environment that is prone to sexual harassment or harassment and so on. Seeing this condition, the government then enacted a law on sexual violence against children to protect children's rights and follow up on predators or perpetrators of cases of sexual violence against children. Sexual violence that occurs in children has the potential to provide long-term trauma to the victim. Not to mention the negative stigma that has been misdirected, so far, victims have been stigmatized more often than perpetrators. Society has not been able to think from the perspective of victims of sexual  harassment  and tends to  judge victims rather than  perpetrators. From a human rights perspective, sexual violence is a case that is considered a serious violation of human rights. The rules regarding children  in  human  rights  instruments  are  discussed  in  13  articles  in  Articles  53-66  of  Law  no.  39  of  1999.  Sexual violence itself is regulated in Law No. 35 of 2014. Article 76 C states that everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering to commit, or participating in violence against children. The term sexual violence is often equated with sexual harassment. But these two terms actually have different meanings, the term sexual violence has a broader scope  of  meaning  than  sexual  harassment.  This  condition  can  be  seen  from  the  understanding  and  types  of  sexual violence according to the National Commission on Violence against Women, there are at least 15 (fifteen) behaviors that can be classified as sexual violence.
Keywords: Customary Law, Harassment, Children

## Abstrak
Berbagai  motif kejahatan seksual  berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya teknologi  informasi  serta arus globalisasi menambah kembali deretan modus operandi baru dalam kejahatan seksual. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak, parahnya di Indonesia masih menjadi salah satu kasus pada  deretan  teratas  jenis  kekerasan  seksual  yang  sering  dilaporkan.  Kondisi  tingginya  angka  kekerasan  seksual terhadap anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual dan  lain  sebagainya.  Melihat  kondisi  tersebut  kemudian  pemerintah  menetapkan  undang  undang  kekerasan  seksual terhadap anak untuk melindungi hak anak serta menindaklanjuti para predator atau pelaku kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berpotensi untuk memberikan trauma jangka panjang pada korbannya. Belum  lagi  stigma  negatif  yang  justru  salah  sasaran,  selama  ini  korban  malah  lebih  sering  mendapat  stigma  negatif daripada pelaku. Masyarakat belum bisa berfikir dari perspektif korban pelecehan seksual dan cenderung menghakimi korban  daripada  pelaku.  Dalam  perspektif  hak  asasi,  kekerasan  seksual  merupakan  kasus  yang  masuk  sebagai

## E-ISSN: 2621-3737
pelanggaran  berat terhadap HAM. Aturan tentang anak dalam  instrumen HAM dibahas sebanyak 13 pasal di dalam pasal 53-66 Undang Undang No. 39 Tahun 1999. Kekerasan seksual sendiri diatur di dalam Undang Undang No 35 Tahun  2014.  Pada  Pasal  76  C  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  anak.  Terminologi  kekerasan  seksual  sering disamakan dengan pelecehan seksual. Tetapi kedua istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda, istilah kekerasan seksual  memiliki  cakupan  pengertian  yang  lebih  luas  dari  pada  pelecehan  seksual.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari pemahaman dan  jenis kekerasan seksual  menurut Komisi Nasional  Anti  Kekerasan terhadap Perempuan, setidaknya ada 15 (lima belas) perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai kekerasan seksual.
Kata Kunci : Hukum Adat, Pelecehan, Anak-Anak

## I. INTRODUCTION
Berbagai motif kejahatan seksual berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya  teknologi  informasi  serta  arus globalisasi  menambah  kembali  deretan  modus operandi baru dalam kejahatan seksual. Salah satu yang  paling  menyita  perhatian  adalah  terjadinya kasus  kekerasan  seksual  pada  anak,  parahnya  di Indonesia  masih  menjadi  salah  satu  kasus  pada deretan teratas jenis kekerasan seksual yang sering dilaporkan.  Kondisi  tingginya  angka  kekerasan seksual  terhadap  anak  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan  orang  tua,  minimnya  pengetahuan atau  pendidikan  seks  bagi  anak  usia  sekolah, lingkungan  yang  rawan  terhadap  gangguan  atau pelecehan  secara  seksual  dan  lain  sebagainya. Melihat  kondisi  tersebut  kemudian  pemerintah menetapkan    undang  undang  kekerasan  seksual terhadap  anak  untuk  melindungi  hak  anak  serta menindaklanjuti  para  predator  atau  pelaku  kasus kekerasan seksual pada anak.
Kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  anak berpotensi  untuk  memberikan  trauma  jangka panjang  pada  korbannya.  Belum  lagi  stigma negatif  yang  justru  salah  sasaran,  selama  ini korban malah lebih sering mendapat stigma negatif daripada  pelaku.  Masyarakat  belum  bisa  berfikir dari  perspektif  korban  pelecehan  seksual  dan cenderung menghakimi korban daripada pelaku.
Dalam perspektif hak asasi, kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat  terhadap  HAM.  Aturan  tentang  anak  dalam instrumen  HAM  dibahas  sebanyak  13  pasal  di dalam pasal 53-66 Undang Undang No. 39 Tahun 1999.  Kekerasan  seksual  sendiri  diatur  di  dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014. Pada Pasal 76 C  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Terminologi kekerasan seksual sering
disamakan dengan pelecehan seksual. Tetapi kedua istilah  ini  sebenarnya  memiliki  arti  yang  berbeda, istilah  kekerasan  seksual  memiliki  cakupan pengertian  yang  lebih  luas  dari  pada  pelecehan seksual. Kondisi ini dapat dilihat dari pemahaman dan  jenis  kekerasan  seksual  menurut  Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan, setidaknya  ada  15  (lima  belas)  perilaku  yang  bisa dikelompokkan  sebagai  kekerasan  seksual.  Salah satu  dari  15  (lima  belas)  perilaku  tersebut  adalah pelecehan  seksual.  Selain  itu,  cakupan  yang  luas tersebut terlihat pada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan  seksual.  Apabila  dilihat  dalam  Pasal  1 angka  1  RUU  PKS,  akibat  yang  ditimbulkan  dari kekerasan  seksual  tidak  hanya  sebatas  pada penderitaan  fisik,  psikis,  dan  seksual,  melainkan juga  berakibat  pada  ekonomi,  sosial,  budaya dan/atau politik.
Berbagai bentuk peraturan dari  undang-undang sampai  ke  peraturan  terendah  sudah  diupayakan, namun  ternyata  kondisi  angka  kekerasan  seksual terus  terjadi  tiap  tahunnya.  Kondisi  ini  secara nasional sangat memprihatinkan. Melihat fluktuasi angka  kekerasan  seksual  yang  terus  menerus terjadi,  sepertinya  ada  sesuatu  yang  salah  dalam pengaturan perlindungan kekerasan seksual.
Maraknya  aksi  kekerasan  yang  akhir-akhir  ini terjadi  pada  anak,  baik  berupa  kekerasan  fisik, psikis  maupun  seksual,  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  yang memadai  sehingga  anak  berulang  kali  menjadi korban.  Sering  terjadinya  tindakan  kriminal terhadap  anak-anak  di  bawah  umur  yang  dapat berupa  permerkosaan  maupun  pencabulan  bahkan tidak jarang korban rata-rata masih di bawah umur ini  pun  dibunuh  oleh  para  pelaku  tersebut.  Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada  dalam  komunitas  kecil  yaitu  pencabulan terhadap anak Frim, (2016).
Kabupaten Buleleng yang dikenal sebagai kota pendidikan  di  Bali  ternyata  memiliki  angka kekerasan  seksual  yang  cukup  tinggi.  Tingginya
angka kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap  anak  dibawah  umur  tidak  dibarengi dengan  kesiapan  pemerintah  dalam  menyediakan Rumah  Aman,  bahkan  hingga  saat  ini  Kabupaten Buleleng  belum  memiliki  rumah  aman.  Belum tersedianya  rumah aman bagi anak-anak dibawah umur  yang  menjadi  korban  kekerasan  maupun pelecehan  seksual  menjadi  kendala  tersendiri, dalam hal memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk dapat memulihkan trauma psikologisnya.
Aparat  penegak  hukum  harus  serius  dalam memproses  para  pelaku  kekerasan  seksual. Perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual anak  ini  juga  harus  menjadi  prioritas.  Dukungan itu  termasuk  kesiapan  LPSK  RI  memberikan perlindungan  kepada  anak  korban  sesuai  Pasal  5 dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selama  ini  sikap  yang  dilakukan  desa  adat  di Kabupaten Buleleng dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual yang terjadi pada umumnya  hanya  menyerahkan  penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Peran desa adat tidak begitu terlihat dalam memberikan perlindungan terhadap korban  kejahatan  seksual.  Padahal  desa  adat diberikan  hak  dan  kewenangan  oleh  undang- undang untuk mengurus desa adatnya selama desa adat masih tetap eksis.
Tingginya vonis atau putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual seperti tidak  pernah  cukup  jika  melihat  pertumbuhan kasusnya. Para pelaku seperti tidak mendapat efek jera  dari  tingginya  vonis  yang  dijatuhkan. Kebanyakan  kondisi  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  wilayah  Buleleng  terjadi  di  pelosok pedesaan, desa adat selalu menjadi sorotan ketika kasus kekerasan seksual terjadi di wilayahnya.
Penegakan hukum dalam mengurangi terjadinya  kejahatan  seksual  mungkin  akan  lebih efektif apabila desa adat turut serta berperan aktif dengan  membuat  peraturan-peraturan  adat  terkait kejahatan seksual dalam wilayahnya. Warga  desa adat  terkadang  cenderung  lebih  mengenal  hukum desa  adatnya  daripada  hukum  nasional  yang berlaku.  Karena  dengan  mengenal  aturan  yang berlaku,  akan  menumbuhkan  kesadaran  untuk patuh terhadap hukum, malu dengan sanksi apabila
aturan  adat  itu  dilanggar.  Namun  dalam  realita  di lapangan  tidak  ada  aturan-aturan  desa  adat  di wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  mengatur mengenai  kejahatan  seksual,  sehingga  warga  desa adat  yang  hendak  melakukan  kejahatan  seksual merasa  baik-baik  saja  karena  mereka  tahu  bahwa tidak hukum yang mengaturnya dari desa adat.
Perlu  diketahui  bahwa  semenjak  ditetapkannya Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,  pemerintahan  desa  memiliki  kewenangan otonom  untuk  mengelola  wilayahnya.  Dengan adanya otonomi desa pemerintahan yang melaksanakan otonomi tersebut, sehingga tersusunlah suatu pemerintahan desa. Pemerintahan desa  adalah  suatu  proses  dimana  usaha-usaha masyarakat  desa  yang  bersangkutan  dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  desa, yaitu:  Urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada berdasarkan hak asal usul desa; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  yang  diserahkan  pengaturannya kepada  desa;  Tugas  pembantuan  dari  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;  Urusan  pemerintahan  lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Desa  di  Bali  secara  spesifik  juga  diperkuat dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Dari ditetapkannya  peraturan  daerah  ini  kewenangan desa  adat  dalam  membuat  peraturan  adat  (awig- awig)  juga  ditambahkan  dengan  fungsi  peradilan adat yang dimasukkan dalam kewenangan lembaga peradilan  adat  (kertha  desa).  Sejarah  telah membuktikan  bahwa  desa  adat  yang  tumbuh  dan berkembang  selama  berabad-abad  serta  memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri,  telah  memberikan  kontribusi  sangat berharga  sebagai  benteng  ketahanan  dibidang agama,  ekonomi,  sosial-budaya,  keamanan  dan ketentraman  masyarakat.  Kemajuan  teknologi trasportasi,  komunikasi,  dan  informasi  serta revolusi industri pada era milenial dewasa ini telah mengubah  secara  signifikan  pola  hubungan  antar warga  masyarakat,  antara  warga  masyarakat dengan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan

## Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Gubernur  Bali  Nomor  58  Tahun  2019  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Bali,  Dinas Pemajuan  Masyarakat Adat  Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan  daerah,  serta  melaksanakan  tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas maka sangat menarik untuk diangkat dalam sebuah jurnal dengan judul “Urgensi Perlindungan  Anak Dari Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng”. Adapun tujuan dari penilaian  ini  terbagi  menjadi  dua  yaitu  tujuan umum serta tujuan  khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini meliputi memberikan pemahaman mengenai urgensu perlindungan anak dari  kejahatan  seksual  dalam  hukum  adat  di kabupaten  Bulelng.  Adapun  tujuan  khusus  dari penelitian ini terdiri dari :
1.  Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perlindungan  hukum  adat  terhadap  korban  anak kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.
2.  Untuk  mengkaji  untuk  menegakan  hukum adat terhadap kesejahteraan seksual terhadap anak yang terjadi pada wilayah desa adat di kabupaten Buleleng
3.  Untuk  mengkaji  mekanisme  sosialisasi hukum terhadap maraknya kasus kejahatan seksual yang  terjadi  pada  wilayah  hukum  adat  di Kabupaten Buleleng.

## II. METODE
Sugiyono  (2020)  menyatakan  metode penelitian  merupakan  proses  kegiatan  dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan  interprestasi  yang  terkait  dengan tujuan  penelitian.  Selain  itu  metode  ilmiah  salah satu  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Istilah  metodelogi  berasal  dari  bahasa Yunani yaitu dari kata Methodos yang berarti jalan dan  Logos  yang  berarti  ilmu.  Metode  merupakan alat yang mutlak digunakan dalam suatu penelitian bidang  Ilmu  Pengetahuan.  Metode  merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu
yang  mempunyai  langkah-langkah  sistematis. Metode  sebagai  alat  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  dalam  penelitian.  Dalam melaksanakan  penelitian  menggunakan  berbagai metode  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  melalui proses penelitian Arikunto, (2006).
Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode  penelitian  adalah  kegiatan  pengumpulan data  dalam  penelitian  kemudian  disusun  secara sistematis.

## III. RESULT AND DISCUSSION Data  Kejahatan  Terhadap  Anak  Di  Kabupaten
Buleleng
Setiap  tahun  selalu  ada  peristiwa  kejahatan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Peristiwa seperti kejahatan terhadap anak merupakan  ancaman  serius  mengingat  anak merupakan  generasi  penerus  bangsa.  Peristiwa- peristiwa  macam  begini  akan  merusak  bahkan menghancurkan masa depan generasi muda. Untuk itu  masalah  seperti  ini  sangat  urgen  untuk diperhatikan  dan  dicarikan  solusi,  baik  dalam mencegah hingga menyelesaikan permasalahan.
Berdasarkan data yang didapat dari P2TP2A Kabupaten  Buleleng  dalam  tiga  tahun  terakhir, didapatkan data sebagai berikut.
Kejahatan Terhadap Anak  Jumlah Dalam Angka 2019 2020 2021 A  Perbuatan Cabul 3 3 5 B  Penganiayaan Anak 23 2 2 C  Penculikan 2 2 1 D  Perdagangan Anak 3 0 0 E  Penelantaran Anak 14 5 0 F  Melarikan Gadis di Bawah Umur 1 0 0
Kejahatan Terhadap Anak Jumlah Dalam Angka 2019 2020 2021 A Perbuatan Cabul 3 3 5 B Penganiayaan Anak 23 2 2 C Penculikan 2 2 1 D Perdagangan Anak 3 0 0 E Penelantaran Anak 14 5 0 F Melarikan Gadis di Bawah Umur 1 0 0 G Persetubuhan Anak 17 3 10 H Kekerasan Psikis 0 1 0 I Perlakuan Salah 0 1 2 Jumlah Total 63 17 20
G  Persetubuhan Anak 17 3 10 H  Kekerasan Psikis 0 1 0 I  Perlakuan Salah 0 1 2 Jumlah Total 63 17 20
Dari  data  diatas,  tidak  semua  kejahatan terhadap  anak  yang  terjadi  merupakan  kejahatan seksual,  walaupun  demikian  yang  namanya kejahatan  tetap  tidak  dapat  ditoleransi.  Jenis kejahatan yang didapatkan dalam data diatas, yang sangat  jelas  termasuk  ke  dalam  kejahatan  seksual ialah pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan.
Pemerkosaan dalam kurun tiga tahun tahun terakhir  tidak  ada  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng. Selanjutnya  perbuatan  cabul  pada  tahun  2019  ada tiga  peristiwa,  pada  tahun  2020  juga  ada  tiga peristiwa,  dan  terakhir  tahun  2021  ada  lima peristiwa. Terkait perbuatan cabul ada peningkatan peristiwa  yang  terjadi,  dimana  tahun  sebelumnya ada  tiga,  dan  terakhir  meningkat  ke  angka  lima. Kemudian peristiwa persetubuhan anak pada tahun 2019 ada tujuh belas peristiwa, tahun 2020 ada tiga peristiwa,  dan  terakhir  pada  tahun  2021  ada sepuluh  peristiwa.  Terkait  peristiwa  persetubuhan anak terjadi naik-turun jumlah peristiwa dari tahun 2019-2021.
Berdasarkan data tersebut, kejahatan terhadap anak masih saja ada terjadi di Kabupaten Buleleng.  Walaupun  terjadi  penurunan  peristiwa kejahatan  terhadap  anak,  tetap  saja  artinya  masih terjadi  hal-hal  yang  demikian.  Pentingnya  bagi seluruh  stakeholder  yang  ada  di  Kabupaten Buleleng  untuk  selalu  melakukan  pengawasan terhadap  generasi  muda  dengan  harapan  dapat mencegah segala kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap anak kedepannya.
Kejahatan Seksual Merupakan Tindak Pidana Seksual  memang  merupakan  suatu  kebutuhan yang  bersifat  manusiawi.  Namun  akan  menjadi tidak  manusiawi  jika  dalam  perilaku  seksual terdapat unsur-unsur penyimpangan yang merugikan pihak lain maupun masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang dan mengandung unsur kekerasan  didalamnya  akan  dikatakan  sebagai suatu  kejahatan seksual. Kejahatan  seksual umum merupakan  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan yang  merusak  kesopanan  dan  perbuatannya  tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan Leden Marpaung, (2004). Sejalan dengan apa yang
disebutkan  oleh  Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat  dikategorikan  hubungan  dan  tingkah  laku seksual  yang  tidak  wajar,  sehingga  menimbulkan kerugian  dan  akibat  yang  serius  bagi  para  korban Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001).
Pandangan  masyarakat  terhadap  kejahatan seksual  merujuk  pada  perilaku-perilaku  seperti pemerkosaan, perzinahan, prostitusi, juga pencabulan.  Maidin  Gultom  menambahkan  bahwa bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  dapat  berupa dirayu,  dicolek,  dipeluk  dengan  paksa,  diremas, dipaksa  onani,  oral  seks,  anal  seks,  dan  diperkosa Maidin  Gultom,  (2014).  Kejahatan  seksual  yang terjadi terhadap anak yang kerap terjadi ialah incest, pedofilia, pornografi anak.
Incest  adalah  suatu  hubungan  seksual  yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau  pertalian  sedarah  maupun  perkawinan  (P.M. Ranuhardoko,  (2000).  Menurut  Sawitri  Supardi Sadarjoen,  incest  adalah  hubungan  seksual  yang dilakukan  oleh  pasangan  yamg  memiliki  ikatan keluarga  yang  kuat,  seperti  misalnya  ayah  dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau  antar  sesama  keluarga  kandung  (I  Wayan Artika,  2008:  10).  Incest  digambarkan  sebagai hubungan  seks  yang  dilakukan  dengan  orang dengan  hubungan  darah  dengan  golongan  tertentu. Tetapi  seiring  perkembangan  jaman  pemahaman masyarakat  terhadap  makna  incest  sedikit  berubah seperti hubungan seks yang terjadi antara ayah dan anak  perempuan  atau  hubungan  seks  yang  terjadi antara ibu dan anak laki-laki. Selanjutnya ada yang namanya  pedofilia  yakni  kelainan  seksual  yang ditandai  dengan  rasa  ketertarikan  seksual  orang umur  dewasa  terhadap  anak-anak,  hal  ini  bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada  masa  kecilnya  yang  pernah  menjadi  korban pelecehan oleh seorang pedofil juga Ismantoro Dwi Yuwono,  (2015).  Kemudian  pornografi  anak dimana anak-anak sebagai subjek dan objek utama dalam  pornografi  tersebut.  Contoh  sederhananya mempertontonkan adegan film porno kepada anak- anak.  Tentunya  seusia  anak-anak  tidaklah  pantas untuk menonton hal-hal demikian.
Contoh-contoh  kejahatan  seksual  yang disebutkan  sebelumnya  tidaklah  semua  dilakukan dengan  cara  kekerasan,  seperti  yang  dimaksud perzinahan  ataupun  prostitusi  yang  dilakukan  atas
dasar  suka  sama  suka  ataupun  karena  dasar kepentingan  yakni  sebuah  transaksi  dimana  para pelaku kejahatan seksual ada memberi imbalan dan juga  mendapatkan  imbalan.  Pengertian  kekerasan menurut KBBI merupakan sesuatu yang memiliki sifat  keras,  atau  adanya  sebuah  paksaan  dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang  menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  suatu barang  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional,  (2008).  Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan  menyebutkan  kekerasan  secara  harfiah  lebih mengarah pada perbuatan bersifat fisik yang dapat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada  orang  lain,  dimana  terdapat  unsur  paksaan atau  ketidakrelaan  atau  tidak  adanya  persetujuan dari orang lain Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001).
Kejahatan  seksual  yang  dilakukan  dengan cara  kekerasan  sebagai  salah  satu  contoh pemerkosaan  termasuk  kedalam  perbuatan  pidana (straftbaar  feit).  Pembuat  undang-undang  serta beberapa  pakar  dalam  berbagai  litertur  sering menyebutkan  beberapa  istilah  terkait  dengan straftbaar  feit  seperti  peristiwa  pidana  atau  tindak pidana  juga  ada  yang  menyebutkan  dengan perbuatan  pidana.  Menurut  Simons  yang  dikutip dari  buku  Kansil,  menerangkan  tindak  pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan serta di isyaratkan pelakunya  C.S.T.  Kansil,  (2001).  Moeljatno menyebutkan  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  berupa larangan  yang  disertai  ancaman  (sanksi)  berupa pidana  dimana  perbuatannya  ditimbulkan  oleh kelakuan  orang  sedangkan  ancaman  pidananya ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan kejadian  tersebut  Moeljatno,  (2008).  H.B.  Vos menyebutkan  peristiwa  pidana  merupakan  suatu tindakan  manusia  yang  dikenakan  hukuman  oleh peraturan  perundang-undangan  dengan  kata  lain suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam hukuman  E.  Utrecht,  (1986).  Selanjutnya  Andi Hamzah menyebutkan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan  hukuman  oleh  undang-undang  (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004).
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan  seksual  dengan  anak  sebagai  objek daripada kejahatan tersebut dengan kata lain, anak
sebagai  korban.  Kejahatan  seksual  terhadap  anak dapat  dipahami  sebagai  tindakan  pemaksaan hubungan  seks  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa sebagai  pelaku  terhadap  anak-anak  sebagai  korban perilakunya,  baik  dengan  cara  kekerasan  ataupun tanpa kekerasan.
Tindakan  kejahatan  seksual  tentu  tidak dibenarkan  di  belahan  bumi  manapun,  budaya siapapun,  serta  norma  dan  hukum  yang  berlaku. Dampak  yang  diterima  korban  kejahatan  seksual tidak  hanyalah  fisik  semata,  tetapi  yang  terberat ialah  dampak  psikis  karena  rasa  malu  diri  sendiri juga  tekanan  dari  masyarakat  di  luar  sana.  Tidak sedikit  korban  kejahatan  seksual  mengalami traumatis  yang  kerap  ditunjukkan  dengan  sikap menyendiri,  mengurung  diri  dari  publik,  serta hilangnya  kepercayaan  terhadap  orang-orang disekitar.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah mengatur  mengenai  kejahatan  seksual  dalam  Bab XIV  dengan  judul  bab  “Kejahatan  Terhadap Kesusilaan”.  Pengaturan  hukum  terkait  kejahatan seksual dimulai dari Pasal 281 KUHP hingga Pasal 299  KUHP.  Berikut  pengaturan  hukumnya  dalam KUHP:
a. Pasal  281  mengatur  tentang  kejahatan kesusilaan secara terbuka terhadap orang lain.
b. Pasal  282  mengatur  mengenai  kejahatan pornografi di depan publik.
c. Pasal  283  mengatur  mengenai  kejahatan pornografi terhadap anak dibawah umur.
d. Pasal 284 mengatur mengenai perzinahan dan pengaduan perzinahan.
e. Pasal  285  mengatur  mengenai  kejahatan perkosaan.
f. Pasal  286  mengatur  mengenai  kejahatan perkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya.
g. Pasal  287  mengatur  mengenai  kejahatan seksual  bersetubuh  terhadap  anak  dibawah umur.
h. Pasal  288  mengatur  mengenai  kejahatan seksual  bersetubuh  terhadap  anak  dibawah umur  dengan  akibat  luka  fisik  hingga kematian.
i. Pasal  289  mengatur  mengenai  perbuatan pencabulan.
j. Pasal  290  mengatur  mengenai  perbuatan pencabulan  terhadap  anak  ataupun  sedang dalam keadaan tidak berdaya.
k. Pasal  292  mengatur  mengenai  pencabulan terhadap  sesama  jenis  bahkan  yang  belum
cukup umur.
l. Pasal  293  mengatur  mengenai  pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan iming- iming memberikan imbalan.
m. Pasal  294  mengatur  mengenai  pencabulan terhadap anak.
n. Pasal  295  mengatur  mengenai  pemudahan perbuatan pencabulan terhadap anak.
o. Pasal  296  mengatur  mengenai  pemudahan perbuatan  pencabulan  terhadap  anak  sebagai mata pencaharian.
p. Pasal  297  mengatur  mengenai  perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa.
q. Pasal  298  mengatur  mengenai  mengobati wanita dengan harapan keguguran.
Mengenai kejahatan perkosaan dalam Pasal 285  KUHP  menyatakan,  “barang  siapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas tahun”  (Pasal  285  KUHP).  Apabila  dilihat  dari sudut pandang ilmu kriminologi, tolak ukur sebuah perbuatan  yang  dikatakan  sebagai  pemerkosaan ialah  tidak  adanya  persetujuan,  bukan  karena adanya  kekerasan  seperti  yang  dirumuskan  dalam KUHP.  Unsur  persetujuan  itulah  yang  menjadi kualifikasi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perkosaan Made Darma Weda, (1996).
Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang
Konsideran  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya  M.  Nasir Djamil,  (2013).  Hukum  di  Indonesia  menjamin hak-hak  anak manusia  seutuhnya. Untuk  itu perlu dipahami  pengertian  anak  terlebih  dahulu. Seberapa  batasan  seseorang  dianggap  sebagai anak, di bawah umur ataupun dewasa.
Usia  seseorang  dalam  hal  ini  tentu  menjadi patokan utama untuk membedakan seseorang anak atau  dewasa.  Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  dinyatakan  anak  adalah  setiap  manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya. Pernyataan senada juga
dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  pada  Pasal  1  Angka  1 disebutkan,  Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan.
Sedikit  berbeda  berkaitan  perihal  anak  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan  bahwa  belum  dewasa  adalah  mereka yang  belum  mencapai  umur  genap  21  (dua  puluh satu)  tahun  dan  lebih  dahulu  telah  kawin.  Dalam KUHPerdata ini menyiratkan petunjuk bahwa yang termasuk  dalam  kategori  anak  ialah  seseorang dengan umur dibawah 21 tahun serta belum kawin.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ada  perbedaan  dalam  menentukan  batas  usia  anak dan  dewasa.  Pada  Pasal  45  KUHP  menyatakan, “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum  dewasa  karena  melakukan  suatu  perbuatan sebelum  umur  enam  belas  tahun…”.  Pernyataan dalam  pasal  tersebut  menyiratkan  bahwa  dalam ranah  hukum  pidana,  seseorang  yang  belum mencapai  umur  enam  belas  tahun  dianggap  masih merupakan  anak-anak. Dalam konsideran Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  dikatakan  bahwa  anak  adalah  amanah  dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia seutuhnya M. Nasir Djamil, (2013).
Berbagai  referensi  pengaturan  batas  usia  anak menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  belum terjadi  keseragaman.  Keadaan  hukum  positif demikian  dinamakan  sebagai  norma  hukum  kabur. Norma  kabur  adalah  keadaan  dimana  norma  yang ada namun tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut memiliki makna ganda atau ambiguitas, hal tersebut  yang  membuat  norma  menjadi  kabur  atau tidak jelas.
Penerapan  hukum  yang  demikian  akan sangat  merugikan  masyarakat  pencari  keadilan karena  tidak  adanya  kepastian  hukum  dan  akan menimbulkan berbagai penafsiran hukum. Kepastian  hukum  merupakan  nilai  yang  pada prinsipnya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang- wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam  hal  ini  tampak  relasi  antara  persoalan kepastian  hukum  dengan  negara  E.  Fernando  M.
Manulang, (2016)
Selain memperhatikan batasan usia sebagai seorang  anak  menurut  undang-undang,  kiranya perlu juga diperhatikan sebagai referensi tambahan pengertian anak dari beberapa pakar, seperti: R.A. Kosnan,  anak-anak  adalah  manusia  muda  dengan umur  muda  dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya R.A.  Koesnan,  (2005);  Arif  Gosita  mengatakan bahwa,  “oleh  karena  itu  anak-anak  perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai  makhluk  sosial  yang  paling  rentan  dan lemah,  ironisnya  anak-anak  justru  sering  kali ditempatkan  dalam  posisi  yang  paling  dirugikan, tidak  memiliki  hak  untuk  bersuara,  dan  bahkan mereka  sering  menjadi  korban  tindak  kekerasan dan  pelanggaran  terhadap  hak-haknya”  Arif Gosita,  (1992);  kemudian  Sugiri  mengatakan bahwa, “selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan  dan  perkembangan,  anak  itu  masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan  dan  pertumbuhan  itu  selesai,  jadi batas  umur  anak-anak  adalah  sama  dengan permulaan  menjadi  dewasa,  yaitu  18  (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk  laki-laki”  Maidin  Gultom,  (2010);  Menurut Bisma  Siregar,  “dalam  masyarakat  yang  sudah mempunyai  hukum  tertulis  diterapkan  batasan umur  yaitu  16  tahun  atau  18  tahun  ataupun  usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si  anak  bukan  lagi  termasuk  atau  tergolong  anak tetapi  sudah  dewasa”  Bisma  Siregar,  (1986). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, anak ialah manusia  yang  masih  kecil  ataupun  manusia  yang belum dewasa.
Beberapa  pengertian  diatas  terkait  anak, mengisyaratkan  bahwa  anak  merupakan  sosok yang masih rentan dan lemah, sehingga seharusnya mendapatkan  perlindungan  ekstra  dari  orang dewasa  dan  juga  hukum.  Tetapi  terkadang  justru anak  mendapatkan  keadaan  yang  terkadang merugikannya  sendiri,  tidak  memiliki  kekuatan untuk membela haknya sendiri, dan bahkan sering menjadi  korban  pelanggaran  dan  kekerasan  atas hak  yang  seharusnya  ia  dapatkan. Anak seyogyanya mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik  maupun  psikis.  Untuk menunjang  hal  tersebut  maka  sangat  penting memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- haknya tanpa adanya diskriminasi.
Menurut Arif Gosita, disebutkan bahwa jika hendak  memberikan  perlindungan  kepada  korban maka  perlu  diperhatikan  hak-hak  korban  yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:
a. Korban  berhak  mendapatkan  kompensasi atau  restitusi  atas  penderitannya  sesuai dengan  kemampuan  si  pemberi  kompensasi atau  restitusi  si  pembuat  korban  dalam terjadinya  kejahatan  dengan  likuisensi  dan penyimpangan tersebut;
b. Berhak  menolak  kompensasi  atau  restitusi untuk  kepentingan  pembuat  korban  (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
c. Mendapat  kompensasi  atau  restitusi  untuk ahli  warisnya  apabila  si  korban  telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
e. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
f. Berhak  mendapatkan  perlindungan  dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
g. Berhak  mendapatkan  bantuan  penasehat hukum;
h. Berhak  mendapatkan  upaya  hukum  Lilik Mulyadi, (2010).
Hak-hak  anak  sebagai  korban  banyak  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,  pada  Pasal 69  A  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  yang  menyatakan  bahwa: Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban  kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan
pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada  Pasal  90  ayat  (1)  juga  menyebutkan  bahwa: Selain  hak  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak
Saksi berhak atas:
a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial,  baik  di  dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi  mengenai  perkembangan perkara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:
(1) Saksi dan Korban berhak:
a. memperoleh perlindungan
atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat tempat kediaman sementara;
l. mendapat tempat kediaman baru;
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang  mengatur  tentang  hak-hak  anak  sebagai korban  kekerasan  seksual  tersebut  maka  telah tercipta  kepastian  hukum  yang  artinya  hak-hak tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  secara
hukum.
Perlindungan  Hukum  Adat  Terhadap  Korban Kejahatan Seksual
Hukum  adat  merupakan  aturan  kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, dimana sejak manusia  diturunkan  Tuhan  kemuka  bumi,  maka  ia memulai hidupnya berkeluarga selanjutnya menjalani  hidup  bermasyarakat  dan  kemudian bernegara.  Manusia  sejak  melakukan  interaksi dengan manusia lainnya tentu ada pola-pola tertentu dalam  perjalanan  hubungan  tersebut.  Pola  tersebut pada  nantinya  akan  menjadi  sebuah  kebiasaan dalam  setiap  interaksi  yang  terjadi.  Apabila  pola- pola  tersebut  kemudian  ditiru  oleh  lebih  banyak manusia lainnya, maka pola tersebut lama-kelamaan akan  menjadi  sebuah  adat  kebiasaan  dari  suatu interaksi antar manusia.
Adat  merupakan  kebiasaan-kebiasaan  dari suatu  kelompok  masyarakat  tertentu,  dan  dalam perkembanganya  kelompok  masyarakat  yang bersangkutan  menjadikan  kebiasaan  adat  tersebut sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan atau dilaksanakan  bagi  anggota  kelompoknya.  Ketika kebiasaan  tersebut  apabila  tidak  dilaksanakan  atau dilanggar hingga dikenakan sanksi bagi pelanggarnya,  maka  sejak  saat  itu  adat  tersebut berubah  menjadi  hukum  adat.  Hal  utama  dalam membedakan adat dengan hukum adat ialah adanya sanksi atau tidak dalam adat tersebut, jika tidak ada sanksi,  maka  itu  hanya  adat  (kebiasaan),  namun ketika  ada  sanksinya  ketika  dilanggar,  itu merupakan hukum adat.
Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa,  seringkali  dalam  masyarakat  yang  primitif kebiasaan  diidentikan  dengan  hukum  Peter Mahmud  Marzuki.  (2008).  Hukum  sebagai  salah satu  bentuk  norma  merupakan  produk  dari  sebuah budaya.  Jadi  setiap  masyarakat  yang  berbudaya pastilah  memiliki  hukum,  begitu  pula  sebaliknya, masyarakat  yang  memiliki  hukum,  pastilah memiliki suatu kebudayaan.
Hukum adat tidak hanya lahir dari kebiasaan- kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga terlahir  karena  keputusan-keputusan  raja,  pemuka desa, ataupun fungsionaris hukum lainnya yang ada pada  masyarakat.  Hukum  adat  ada  yang  tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi hukum adat lebih dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis.
Seiring  perkembangan  jaman,  pemerintah menghimbau  untuk  menaskahkan  hukum  adat
mengingat  pentingnya  kepastian  hukum.  Akan menjadi suatu dilema ketika membukukan hukum adat dengan sifat hukum adat yang dinamis. Suatu hukum  ketika  dibukukan  akan  bersifat  kaku. Pernyataan  serupa  juga  diungkapkan  Wayan  P. Windya, “keburukannya antara lain, seperti halnya hukum tertulis pada  umumnya, awig-awig tertulis juga  mengidap  semacam  “penyakit  kaku”  Wayan P. Windya, (1995)”. Ada baik ada juga buruknya, baiknya  seperti  disebutkan  sebelumnya,  kepastian hukum terwujud.
Kekuatan berlakunya hukum adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki tiga hal,  yaitu:  kekuatan  berlaku  secara  sosiologis; kekuatan  berlaku  secara  yuridis;  dan  kekuatan berlaku  secara  filosofis  Dominikus  Rato,  (2011). Keberlakuan  secara  sosiologis  itu  maksudnya bahwa  hukum  itu  memang  benar-benar  secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Keberlakuan  secara  yuridis  maksudnya  bahwa hukum  itu  memiliki  kekuatan  untuk  dipaksakan kepada  anggota  masyarakat.  Kekuatan  memaksa tersebut didapatkan karena hukum tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang. Keberlakuan secara filosofis maksudnya ialah hukum dibentuk karena ada tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya ditemukan  pada  bagian  “menimbang”  (jika  itu adalah undang-undang).
Hukum  adat  di  Bali  disebut  dengan  awig- awig.  Pengertian  awig-awig  adalah  aturan  yang dibuat  oleh  krama  Desa  Adat  dan  atau  Krama Banjar  Adat  yang  berfungsi  sebagai  pedoman dalam  pelaksanaan  Tri  Hita  Karana  yakni keharmonisan  hubungan  antara  maausia  dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyangan),
keharmonisan  hubungan  antara  manusia  dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan)
(Sumber: https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/a rtikel/97-awig-awig diakses: 15 Juni 2022).
Ada tiga golongan adat di Bali, yaitu: Gama; Sima; Cara. Gama merupakan pedoman bertingkah laku  yg  berisi  nilai-nilai,  bersifat  abstrak  dan berlaku  umum.  Sima  merupakan  pedoman bertingkah  laku  sebagai  penjabaran  dari  gama, yang  berlakunya  mungkin  berbeda  antara  daerah satu (kabupaten) dengan daerah lain, sehingga ada namanya  sima  Badung,  sima  Buleleng,  sima Tabanan,  dan  lainnya.  Cara  merupakan  pedoman bertingkah laku yang lahir berdasarkan
kesepakatan  (pararem)  yang  berlaku  setempat- setempat  (desa),  untuk  mengatur  dan  atau menyelesaikan  persoalan-persoalan  kongkrit  yang terjadi.
Dasar  filosofi  hukum  adat  di  Bali  ialah filosofi hindu yakni tri hita karana. Tri artinya tiga, Hita  artinya  kebahagiaan,  dan  Karana  artinya penyebab.  Tri  hita  karana  artinya  tiga  penyebab kebahagiaan.  Adapun  yang  menjadi  tiga  penyebab kebahagiaan yaitu: hubungan yang harmonis antara manusia  dengan  Tuhan  (parahyangan);  hubungan yang  harmonis  antara  manusia  dengan  manusia (pawongan);  dan  hubungan  yang  harmonis  antara manusia  dengan  lingkungan  (palemahan).  Ketika terjadi peristiwa yang merusak tatanan keharmonisan  dalam  kaitan  tri  hita  karana,  maka sanksi  adat  diterapkan  sebagai  sarana  desa  adat untuk mengembalikan keadaan seperti semula.
Sanksi  adat  merupakan  segala  bentuk tindakan  atau  usaha-usaha  yang  diterapkan  untuk mengembalikan  ketidakseimbangan  termasuk  pula ketidakseimbangan  yang  bersifat  magis  akibat adanya  gangguan  yang  merupakan  pelanggaran adat.  Reaksi  adat  atau  sanksi  adat  didalam  awig- awig  dikenal  dengan  istilah  Pamidanda.  Tujuan penerapan  sanksi  adat  tidak  semata-mata  sebagai pembalasan  terhadap  pelaku  pelanggaran,  akan tetapi  lebih  kepada  upaya  untuk  mengembalikan keadaan  yang  awalnya  terjadi  ketidakseimbangan menjadi  kembali  harmonis.  Seperti  itulah  pola penerapan sanksi adat Bali.
Hukum  adat  Bali  mengenal  empat  jenis pelanggaran  adat  yaitu  pelanggaran  adat  yang menyangkut  kesusilaan,  pelanggaran  adat  yang menyangkut  harta  benda,  pelanggaran  yang berhubungan  dengan  kepentingan  pribadi  dan pelanggaran  adat  karena  kelalaian  atau  tidak menjalankan  kewajiban terhadap desa  adat.  Begitu pula  mengenai  sanksi  adat,  hukum  adat  Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tri danda yang terdiri dari artha danda, jiwa danda,  dan  sangaskara  danda.  Artha  danda merupakan  tindakan  hukum  berupa  penjatuhan denda baik berupa uang atau barang terhadap pelaku pelanggaran  adat.  Jiwa  danda  merupakan  tindakan hukuman  berupa  pengenaan  penderitaan  jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran. Sangaskara  danda  merupakan  tindakan  hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis biasanya dilakukan dalam bentuk upacara agama.
Penjatuhan sanksi dalam hukum adat di Bali
pada  umumnya  ditentukan  dengan  kesepakatan bersama  warga  bersangkutan.  Penjatuhan  sanksi walaupun dalam pelanggaran yang sama pada tiap- tiap  desa  adat  tidak  akan  sama,  seperti  yang dikatakan  sebelumnya,  penerapan  sanksi  yang diberikan terhadap pelanggar hukum adat tergantung pada hasil kesepakatan bersama warga.
Terhadap  kejahatan  seksual  yang  terjadi  di wilayah  Kabupaten  Buleleng,  hukum  adat  tidak memberikan  perlindungan  sebagaimana  yang tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Sebagaimana berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  MDA Kabupaten  Buleleng,  Dewa  Putu  Budarsa  pada tanggal  13  Juni  2022  yang  bertempat  di  Kantor MDA Buleleng Jalan Rampai Nomor 1, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menyebutkan, “tidak ada awig-awig secara tertulis di  Kabupaten  Buleleng  yang  mengatur  secara eksplisit  mengenai  kejahatan  seksual,  namun wacana  untuk  mengaturnya  ke  dalam  awig-awig sudah ada akan tetapi belum terealisasikan”. Dalam wawancara tersebut, Beliau menyebutkan bahwa di Desa  Adat  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  pernah  ada peristiwa kejahatan seksual, dimana ayah menghamili  anaknya.  Dalam  hukum  adat  Bali, pelanggaran  adat  ini  dinamakan  sebagai  kasus gamia gamana.
Pelanggaran  adat  kesusilaan  yang  terjadi  di Desa  Adat  Sudaji  banyak  diberitakan  pada  media sosial,  seperti:  https://www.jpnn.com/news/duh- ayah-hamili-anaknya-diselesaikan-secara-adat; https://www.merdeka.com/peristiwa/hamili-anak- kandung-pria-bali-jalani-upacara-adat.html Uniknya  dalam  peristiwa  ini  hanya  diselesaikan berdasarkan  hukum  adat  saja,  padahal  sangat mungkin  untuk  dilanjutkan  ke  ranah  hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jro Bendesa Desa Adat Sudaji, I Nyoman Sunuada, alasan dibalik kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke  ranah  hukum  dikarenakan  kasus  ini  termasuk delik aduan, dimana harus ada pihak yang melapor ke  polisi,  barulah  kasus  tersebut  akan  di  proses. Akan  tetapi  dari  pihak  keluarga  tidak  ada  yang melapor  atau  mengajukan  pengaduan  ke  kantor polisi,  sehingga  kasus  ini  tidak  dapat  diproses secara hukum.
Pemberian  sanksi  adat  oleh  Desa  Adat  Sudaji hanya  sanksi  sangaskara  danda,  dimana  pelaku hanya  membayar  segala  biaya  yang  dibutuhkan untuk  menggelar  upacara  caru  balik  sumpah  dan
preyascita  karena  dianggap  membuat  leteh  Desa Adat Sudaji. Sejalan dengan penerapan sanksi adat itu, sekaligus juga dilaksanakan upacara penglukatan  yakni  penyucian  diri  pelaku  dan korban.
Upacara  penglukatan  yang  dilakukan  oleh Desa Adat Sudaji terhadap pelaku dan korban dapat diibaratkan  sebagai  suatu  perlindungan  hukum secara adat. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku dan  korban  ibarat  memberi  hukuman  sekaligus perlindungan,  dimana  dalam  pelaku  dituntut  untuk bertanggung jawab membiayai segala upacara yang dibutuhkan, sekaligus pelaku dan korban disucikan secara  spiritual  bersamaan  dengan  upacara  yang digelar.
Kembali lagi pada filosofis hukum adat Bali dimana tujuan daripada penerapan sanksi adat ialah mengembalikan keadaan yang tidak seimbang untuk kembali  harmonis  seperti  sedia  kala.  Sanksi  adat dijalankan bukan berfokus  untuk menghukum atau membalas perbuatan si pelanggar, akan tetapi lebih kepada  pertanggung  jawaban  pelanggar  dan mewujudkan keharmonisan hubungan sebagaimana ajaran tri hita karana. Lanjut lagi bahwa penerapan sanksi adat oleh Desa  Adat Sudaji dalam kasus ini seolah  sebagai  yurisprudensi  bagi  desa  adat-desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng. Kedepannya semoga  kejadian  ini  dijadikan  referensi  untuk menyuratkan  perlindungan  hukum  khususnya hukum adat terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual  dalam  awig-awig  di  desa  adat  yang  ada  di Bali.

## Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  itu  dimaknai  sebagai  suatu proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  dengan  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara Rahardjo, (2005). Hal ini  juga  selaras  dengan  pendapatnya  Surjono Soekanto (2013) yang menegaskan bahwa penegakan  hukum  itu  ialah  kegiatan  menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  aturan yang  wajib  untuk  dilaksanakan  dalam  kehidupan bermasyarakat  (pedoman  prilaku).  Eksistensi
penegakan  hukum  ini  untuk  menjamin  dan memastikan  bahwa  aturan  hukum  itu  berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya  hukum  itu  maka  tidak  terlepas  juga  dari peran  aparatur  penegak  hukum  itu  sendiri. Berkaitan  dengan  strategi  yang  tepat  dalam mencegah  dan  menangani  korban  kekerasan seksual anak maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
Dalam  konteks  ini  keterlibatan  masyarakat dipahami  sebagai  keterlibatan  desa  adat.  Menurut pendapat Ari, Anak Agung dkk, berdasarkan pada beberapa  peraturan  hukum  baik  secara  eksplisit maupun  implisit  mengenai  partisipasi  masyarakat dalam perlindungan anak, bahkan sampai perlindungan,  pencegahan,  maupun  penanganan tindakan  yang  berbentuk  kekerasan  pada  anak, maka  dalam  konteks  ini  pemahaman  masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan hukum di atas dipahami juga sebagai partisipasi desa adat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  aturan yang  wajib  untuk  dilaksanakan  dalam  kehidupan bermasyarakat  (pedoman  prilaku).  Kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat adalah dua hal  yang  tak  dapat  di  pisahkan  seperti  istilah hukumnya  “ubi  societas  ibi  ius”  dimana  ada masyarakat,  disana  ada  hukum.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi peneggakkan  hukum,  diantaranya  Hana  Sitompul (2015) :
Faktor  undang-undang  dalam  pemberian  sanksi (hukum) pidana.
Undang-undang  adalah  bentuk  aturan  yang mengatur  tentang  sanksi  (hukuman)  pidana  bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini  undang-undang  yang  dimaksud  berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Keberadaan  Undang-undang  sekiranya  menjadi alternatif dalam menangggulangi tindak kekerasan seksual. Undang-undang memiliki fungsi alternatif dalam  menanggulangi  tindak  kekerasan  terhadap anka.
Faktor  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas sebagai penegak hukum.
Dalam  menjalankan  suatu  aturan  terutama tentang  ketentuan  Undang-undang  diperlukan
penegakan  hukum.  Keterlibatan  para  aparat penegak  hukum  sangat  menentukan  penerapan undang-undang yang telah dibentuk berjalan dengan baik.  Sudah  seharusnya  aparat  penegak  hukum melakukan  tugas-tugas  dengan  baik  dalam  hal menegakkan  hukum  untuk  menanggulangi  tindak kekerasan seksual.
Keberadaan  penegak  hukum  dianggap sebagai golongan yang memberikan teladan, makat dari  mereka  harus  bisa  menepatkan  diri  terkait tentang  pengetahuan  norma-norma  atau  kaidah hukum  serta  dalam  menjalankan  tugas  tersebut haruslah  dilakukan  sebuah  ketegasan  dalam mengutakan  keadilan  dan  juga  profesionalisme yang  nantinya  keberadaannya  bisa  dipercaya  dan dijadikan panutan oleh masyarakat.
Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakkan hukum.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  akan  sangat dipenagruhi oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Adanya sarana yang memadai maka mempermudah penegakan  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya sebagaimana  mestinya.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud  sebagai  sarana  atau  fasilitas  itu  adalah tentang  tenaga  manusia  yang  bependidikan  dan terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
Indonesia  terdiri  dari  masyarakat  yang majemuk  dengan  berbagai  ragam  budaya  yang berbeda.  Masyarakat  merupakan  salah  satu  unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Sebagai seorang  penegak  hukum  hal  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  lebih  mengenal  stratifikasi masyarakat  dalam  suatu  lingkungan.  Di  Indonesia kehidupan lapisan masyarakat di bagi menjadi dua aitu masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Pola pikir merekapun terkadang berbeda, sehingga penegak hukum bisa memberi pengetahuan hukum kepada  masyarakat  yang  mungkin  tidak  begitu mengerti  akan  hukum  sehingga  memudahkan mereka  untuk  mengidentifikasikan  nilai-nilai  dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.
Faktor-faktor  yang  disebutkan  diatas  tentu saling  berkaitan  antara  satu  dengan  yang  lainnya, apabila salah satunya lemah maka akan berpengaruh juga terhadap faktor undang-undangnya serta dalam penerapannya,  apalagi  masyarakat  khususnya  di
Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, akan terdampak pula dari segi kepatuhan mereka terhadap hukum.
Disamping  berlakunya  hukum  positif  di tengah  masyarakat  juga  tumbuh  dan  berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang  ada  dimasyarakat  tersebut.  Kebiasaan  inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan  yang  disebut  hukum  adat.  Hukum  adat memiliki sanksi tertentu apa bila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesua dengan tatana norma dan  kaidah-kaidah  kesusilaan.  Hukum  adat  hanya berlaku  bagi  masyarakat  adat  di  wilayah  tertentu sehingga  bentuk  dari  hukum  adat  bervariasi  dari masyarakat adat yang satu dengan yang lain.
Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu maka  tidak  terlepas  juga  dari  peran  aparatur penegak  hukum  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan strategi yang tepat dalam mencegah dan menangani korban  kekerasan  seksual  anak  maka  keterlibatan masyarakat  sangat  diperlukan.  Dalam  konteks  ini keterlibatan masyarakat dipahami sebagai keterlibatan desa adat.
Anak  adalah  karunia  Tuhan  yang  patut dijaga  dan  diberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  agar  bisa  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal  baik  fisik  dan  mentalnya.  Mirisnya  hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat  dan  dikenal  oleh  anak,  yang  ditunjukkan dengan  data  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI)  dan  juga  data  yang didapat  dari  P2TP2A  yang  menyatakan  Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat,  maka  perlu  adanya  upaya  perlindungan hukum terhadap anak agar tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak.
Sedangkan  kita  ketahui  bahwa  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  akhir-akhir  ini semakin  marak  bahkan  dari  waktu  ke  waktu semakin  meningkat  dan  motifnya  juga  semakin beragam. Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak diperlukan dukungan  kerjasama  dari  aparat  penegak  hukum disamping  bantuan  dari  pihak  keluarga  serta masyarakat dan didukung oleh keberadaan hukum adat  ynag  dapat  menjamin  keamanan  dan keselamatan terhadap anak peraturan.
Dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan anak yang berkaitan dengan kekerasan seksual, maka perlu dilakukan berbagai strategi  agar  tepat  sasaran.  Bantuan  dari
masyarakat  juga  termasuk  salah  satu  upaya  dalam perlindungan  anak.  dalam  Pasal  6  Permen  PPPA No.  2  Tahun  2017  menegaskan  bahwa  partisipasi masyarakat  tersebut  dapat  dilakukan  di  berbagai tempat  seperti  di  rumah  tangga,  tempat  umum, lembaga  layanan,  lembaga  ketrampilan,  lembaga pendidikan  dan  lembaga  keagamaan  serta  bentuk- bentuk lembaga lainnya.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Yang Mengalami  Kejahatan  Seksual  Berdasarkan Hukum Adat Bali
Kejahatan  seksual  merupakan  salah  satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus  dalam  masalah  perlindungan  anak,  oleh karena  anak-anak  sanagt  mudah  dilukai  bahkan diancam  karena  belum  mampu  untuk  melindungi diri maupun melawan bahkan menjaga diri nya dari bahaya  yang  mengincarnya.  Hal  ini  terlihat  jelas dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa:  Setiap  Anak  berhak  untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;  c.  Pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial;  d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;  e.  Pelibatan  dalam  peperangan;  dan  f. Kejahatan seksual.
Undang-undang ini yang memberikan ketegasan  agar  setiap  anak  berhak  memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Dalam hal ini ana  merupakan  subjek  khusus  dalam  hukum  yang termuat  dalam  undang-undang  yaitu  mendapatkan perlakuan khusus terhadap anak baik yang menjadi korban  maupun  pelaku.  Karena  tidak  bisa dipungkiri bahkan dimedia social banyak diunggah terkait  kekerasan  seksual  yang  mana  anak  bukan hanya  sebagai  korban  melainkan  sebagai  pelaku juga.
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  di  dalam kehidupan  masyarakat  terdapat  ketentuan  hukum dan itu berlaku di masing-masing daerah. Kejahatan seksual  merupakan  perbuatan  yang  melanggar norma  agama  meliputi  pencabulan,  pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual,  eksploitasi  seksual,  pemaksaan  kehamilan dan  lainnya.    Perbuatan  yang  dianggap  melanggar norma agama dan kesusilaan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat menimbulkan reaksi yang besar dalam  menindaklanjuti  hal  itu  harus  ada  hukum
menjeratnya. Secara formal hukum adat desa adat adalah  bagian  dari  masyarakat  hukum  adat  itu sendiri  yang  didalamnya  terdapat  tata  krama  dan tata pergaulan yang diyakini sebagai warisan yang berhubungan dengan Tri Hita Karana.
Sistem  hukum  Indonesia  tidak  hanya mengenal  hukum  yang  dibentuk  oleh  pemerintah sebagai  hukum  positif  yang  berlaku,  namun  juga mengakui  keberadaan  hukum  adat,  secara  yuridis pengakuan  tentang  berlakunya  ketentuan  hukum adat  dapat  di  gali  berdasarkan  Pasal  18  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang. Begitu pula dalam hal pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak , desa adat memiliki  wewenang  penuh  dalam  Tindakan pembentukan sesuai aturan adatnya.
Menurut penjelasan Sukadana, I Ketut, dkk, (2021)  berdasarkan  jenis-jenis  sanksi  adat  di  Bali tentang  pengaturannya    bisa  dilihat  satu  sarggah (bab)  tersendiri  yang  berisi  tentang  “wicara  lan pamidanda”.  Setiap  awig-awig  terkait  hal  sanksi /pamidanda  biasanya  mengenai  berapa  jumlah  / besaran sanksinya diatur di dalam perarem masing- masing  desa  adat.  Dalam  suatu  bab/  sargah biasanya  akan  terbagi  menjadi  dua  bagian  (palet) adapun bagian pertama disebut indik  wicara  yaitu membahas  prihal    pelanggaran/sengketa/peristiwa hukum  dan  palet  ke  dua  diberi  nama  indik pamidanda  (perihal  sanksi)  selanjutnya  tertuang dalam beberapa pawos (pasal).
Dalam kehidupan masyarakat adat khususnya  di  Bali,  terdapat  wadah  yang  disebut dengan  “Desa  Adat”.  Wadah  ini  bertujuan  untuk memantau  masyarakat  adat  secara  bulat.  Orang Bali memiliki konsep hidup yang dijadikan sebagai falsafah  dalam  kehidupannya  sehari-hari,  konsep itu  diantaranya  dengan  menjaga  hubungan  yang baik  dengan  alam,  sesame  manusia  dan  juga dengan  sang  pencipta.  Apabila  keseimbangan ketiga  unsur  tersebut  terganggu,  harus  segera dilaksanakan  upaya  pengembalian  keseimbangan berupa sanksi adat Windia & Sudantara, (2006).
Hukum  merupakan  norma  yang  lahir  dari kebiasaan masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan melalui  suatu  aktivitas  hukum.  Bahkan  Yanis
Maladi menambahkan bahwa sesungguhnya hukum adat  itu  dibangun  dan  dilandasi  oleh  jiwa masyarakatnya. Berbicara masalah hukum adat bali, masyarakat  Bali  yang  dikenal  dengan  adat  dan tradisinya  yang  masih  kental  sangat  mematuhi aturan hukum adatnya yang dituangkan dalam awig- awig.
Bahkan  terjadi  anomali  dimana  masyarakat Bali  lebih  taat  kepada  aturan  adat  dan  sanksi  adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum positif Indonesia. Ini menandakan bahwa eksistensi hukum  adat  di  Bali  sangatlah  kuat  Hal  ini disebabkan kontrol sosial masyarakat dalam sistem hukum  adat  berperan  dalam  penegakannya,  dan adanya  sanksi  sosial  dipandang  lebih  menakutkan dibanding sanksi pidana. Karenanya living law dan living etik menjadikan dorongan berlakunya aturan hukum di Bali.
Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang bersifat  kedaerahan  dijelaskan  dalam  pandangan von  Savigny.  Menurutnya  hukum  adat  merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Yanis Maladi menambahkan bahwa hukum tidak lahir dari suatu tindakan  bebas  penguasa  (arbitrary  act  of  a legislator),  melainkan  hukum  adat  dibangun  dan dapat  ditelusuri  dalam  jiwa  masyarakatnya. Menurut  Yanis  Maladi  (2010)  bahwa  Hukum merupakan  norma  yang  lahir  dari  kebiasaan  dan selanjutkan  ditetapkan  melalui  suatu  aktivitas hukum (juristic activity).
Berbagai  kategori  kekerasan  dalam  rumah tangga diantaranya kekerasan seksual terhadap anak yang  jumlahnya  semakin  meningkat  salah  satunya yang  menjadi  sorotan  yaitu  terjadi  di  Kecamatan Sawan Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng. Diketahui bahwa  seorang  remaja  yang  menjadi  korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.  Dimana kasus ini sudah diselesaikan sesuai dengan hukum adat setempat.
Hal  ini  dipertegas  lagi  oleh  Ketua  MDA kabupaten  Buleleng  Dewa  Putu  Budarsa,  yang dalam  wawancara  dengan  beliau  pada  hari  Jumat, 27 Mei 2022 menjelaskan bahwa,
Penyelesaian  perkara  terkait  kasus  pelecehan seksual  (gamia  gamana)  melalui  lembaga  adat dilakukan  dengan  asas  musyawarah/  kekeluargaan untuk di satu sisi menegakkan hukum dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan  yang  terwujud  dalam  kerukunan masyarakat.
Berdasarkan  keterangan  dari  Dewa  Putu Budarsa  menjelaskan  secara  umum  terkait  bentuk perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  mengalami kekerasan seksual diantaranya:
A. Pemberian Sanksi Adat Jauh sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, beberapa  masyarakat  adat  di  Indonesia  sudah memiliki  aturan  pidananya  sendiri.  Salah  satunya adalah Masyarakat Adat Bali yang hingga saat ini masih  memegang  teguh  nilai  adatnya  dan memberlakukan  hukum  adatnya  dalam  kehidupan sehari-hari.  Dalam  hukum  adatnya  tersebut, Masyarakat  Adat  Bali  terdapat  pula  hukum pidananya  secara  tersendiri,  yang  mengatur mengenai  bentuk  tindak  pidana  dan  sanksi pidananya.
Kentalnya  nilai  keagamaan  di  Bali  yang meyakini  adanya  kekuatan  skala  dan  niskala. Keyakinan  itulah  yang  menjadi  faktor  utama hukum adat di Bali dapat eksis karena mengandung nilai-nilai  yang  sejalan  dengan  jiwa  bahkan kehidupan  masyrakatnya.  Kepercayaan  itupun dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  masyarakat  Bali, begitu  pula  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan pelanggaran norma. Ketika terdapat Tindakan yang melanggar norma, hal tersebut dianggap mengganggu  keseimbangan  magis  Sitohang, (2019). Sebagai bentuk usaha untuk mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran yang  terjadi,  tentu  pelaku  akan  tidak  terlepas  dari sanksi  adat.  Sanksi  adat  merupakan  sebuah  awig- awig dalam masyarakat Bali yang dikenal dengan istilah Pamidanda.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumya  desa pakraman  (desa  adat)  memiliki  aturan  tersendiri yang  tumbuh  dan  berkembang  pada  masyarakat setempat tentunya dengan diikat oleh suatu aturan adat.  Awig-awig  (aturan  adat)  juga  memiliki  sifat yang  sama  yaitu  mengatur  sekaligus  memaksa tentu dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang serasi,  selaras  baik  itu  terhadap  parahyangan, pawongan  dan  palemahan  (Tri  Hita  Karana). Aturan  adat  tentu  tidak  terbentuk  dengan sendirinya  melainkan  awig-awig  itu  ada  karena kesepakatan bersama dan harus ditaati oleh krama desa setempat.
Terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap anak,  tidak  hanya  terjadi  pada  daerah  perkotaan namun juga terjadi di daerah pedesaan yang bahkan
notabenenya  masih  kental  dengan  hukum  adatnya. Sebagai  contohnya  masyarakat  Desa  Sudaji, Kecamatan  Sawan  yang  merupakan  masyarakat hukum  adat  Bali  yang  masih  memegang  teguh tradisinya  di  era  modernisasi  dan  globalisasi  yang berkembang di Bali. Dalam menindaklanjuti  kasus kekerasan  sesual  ayah  terhadap  anaknya  yang terjadi di Kecamatan Sawan, Desa Sudaji dilakukan dengan  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  sesuai awig-awig desa adat setempat.
B. Desa Membawa ke Jalur Hukum Pelecehan  seksual  merupakan  suatu  tindak kejahatan  yang  dalam  peraturan  perundangan- undangan  di  Indonesia  diistilahkan  dengan pencabulan,  oleh  karena  itu  pada  umumnya  diatur dalam  pasal  289  KUHP,  yang  bunyinya  adalah sebagai  berikut:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan  atau  membiarkan  di  lakukan  suatu perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam  dengan  pidana  paling  lama  sembilan tahun”.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan menerapkan  sanksi  (hukuman)  pidana  merupakan salah satu cara dengan menyerahkan kepada aparat hukum.  Dalam  hal  penanggulangan  dengan  jalur hukum,  maka  telah  adanya  kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka  yang  melakukan  tindak  kekerasan  seksual. Kasus seperti ini di atur Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  PA) mengenai  pelecehan  seksual  terhadap  anak, terutama  dalam  ketentuan  Pasal  82  “Setiap  orang yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan  cabul,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit  Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah)”.
Selain  peraturan  diatas  sanksi  pelecehan seksua;  terhadap  anak  juga  diati  dalam  Pasal  81 Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: (1) Setiap orang yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15
(ima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  (2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain. (3)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan oleh orang tua, wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kasus  pelecehan  seksual  (gamia  gamana) yang terjadi di Desa Sudaji, menurut penjelasan Jro Bendesa Desa Adat Pakraman Sudaji, Jro Nyoman Sunuada bahwa,
kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum, namun ketika itu sampe diranah hukum lanjutan dari kasus tersebut  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak keluarga, apakah berlanjut atau tidak. Kemungkinan  besar  penyebabnya  karena  ada perasaan malu di lingkungan masyarakat serta rasa takut  apabila  aib  keluarganya  tersebar  yang  tidak hanya mencoreng nama keluarga namun juga nama baik desa tempat tinggalnya.
Sejauh  ini  kasus  itu  tidak  diproses  hukum karena  dari  pihak  keluarga  ataupun  korban  tidak ada  yang  merasa  keberatan  terhadap  kejadian  itu. Sedangkan disini yang keberatan adalah dari pihak desa  adat  setempat,  adapun  keberatannya  terkait tentang  keharusan  membuat  upacara  yang  akan dilakukan  oleh  pelaku  sebagai  tindak  lanjut  agar desa  tidak  leteh  lagi.  Upacara  yang  dimaksud adalah  upacara  pebersihan  (prayascita)  atau  lebuh genta  yang  bantennya  diserahkan  ke  sulinggih namun  biayanya  ditanggung  oleh  pelaku.  Maka dari  itulah  kasus  gamia  gamana  ini  hanya  sampai pada  penyelesaian  di  desa  adat  setempat  dan ditindaklanjuti  berdasarkan  awig-awig  serta  hasil keputusan rapat desa.
Jadi peran hukum adat sebagai hukum tidak tertulis  bersifat  anvullend  (mengisi)  terhadap hukum  tertulis.  Sistem  hukum  tertulis  dan  hukum tidak  tertulis  keduanya  saling  melengkapi  satu sama  lain,  sekalipun  hukum  tertulis  mendapat prioritas.  Walaupun  hukum  adat  berbeda  dengan undang-undang,  hukum  adat  tetap  mempunyai kekuatan  yang  legal  karena  masyarakat  tetap menaatinya.  Baik  hukum  tertulis  maupun  hukum tidak tertulis masing-masing mempunyai kebaikan
dan kelemahan Ranggawidjaja, (1998).
C.  Sanksi  Adat  yang  Diberikan  kepada  Pelaku Tindak  Kejahatan  Seksual  terhadap  Anak  yang Terjadi di Desa Sudaji (Gamia Gamana)
Pelanggaran  adat  atau  yang  dikenal  dengan Delik  adat  merupakan  suatu  perilaku  yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat  yang  dapat  mengganggu  dan  merusak tata  kehidupan  masyarakat  baik  secara  material maupun  inmaterial  terhadap  individunya  maupun masyarakat sebagai kesatuannya  Suardana,  (2007). Delik  adat  selalu  bertentangan  dengan  kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.
Banyak kasus yang terjadi yang digolongkan sebagai  delik  adat,  diantaranya  delik  adat  Gamia Gamana  (hubungan  seksual  antara  orang-orang yang  berhubungan  darah  sangat  dekat).  Beberapa kasus pernah terjadi yang terjadi di Bali yaitu yang termasuk  ke  dalam  delik  adat  gamia  gamana  yaitu kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
Salah satu kasus gamia gamana yang ada di kabupaten  Buleleng  adalah  kasus  persetubuhan antara  ayah  dengan  anaknya  yang  terjadi  di  Desa Sudaji  Kecamatan  Sawan  merupakan  perbuatan yang  tidak  pantas  untuk  dilakukan.  Seorang  ayah yang  selayaknya  memiliki  kewajiban  menjaga, melindungi,  serta  memberikan  kasih  sayang terhadap anak-anaknya malah menghancurkan masa depan anaknya. Bahkan terjadinya kasus seperti ini mau  tidak  mau  menyeret  serta  menjatuhkan  nama baik desa adat bersangkutan, hal itu sudah menjurus terhadap ketidakseimbanga kosmis.
Perbuatan  seperti  ini  tentu  tidak  bisa dianggap  remeh,  oleh  karena  itu  pelaku  harus diberikan  sanksi  yang  setimpal.  Alasan  mengapa peneliti  mengangkat  kasus  di  Desa  Sudaji  karena beberapa  tahun  ini  banyak  terjadi  tindakan  asusila berupa gamia  gamana di Desa Sudaji, selain  itu di hukum adat di Desa Sudaji masih dijalankan secara penuh oleh warga desa setempat. Perbuatan warga masyarakat yang diluar nalar seseorang yang tidak  seharusnya  terjadi  akan  memunculkan  reaksi hukum  yaitu  berupa  sanksi.  Ada  beberapa  jenis sanksi  yang  ada  dalam  hukum  Adat  Bali digolongkan  menjadi  3  (tiga)  yang  dikenal  dengan Tri Danda yakni:
Arta  Danda  merupakan  sanksi  dalam  bentuk materi  yaitu  dengan  cara  membayar  uang  atau penggantian harta benda (benda-benda materiil).
Sangaskara  Danda  merupakan  sanksi  berupa pelaksanaan
upacara tertentu untuk
mengembalikan keseimbangan magis dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Hindu).
Jiwa Danda merupakan golongan sanksi berupa penderitaan jasmani dan atau rohani/ jiwa. Seperti Mengaksama,  mapilaku,  lumaku,  mengolas-olas, nyuaka (minta maaf)
Ketika  dihadapkan  dengan  perkembangan jaman dalam masyarakat Bali, ada beberapa sanksi adat  yang  telah  dihapuskan  dan  tidak  digunakan lagi,  karena  adanya  berbagai  pertimbangan,  salah satunya  yaitu  karena  tidak  sesui  dengan prikemanusiaan. Hal ini sesungguhnnya merupakan sebuah apresiasi bahwa hukum adat di Bali  bersifat  elastis  (fleksibel)  dan  dinamis. Artinya  hidup,  berkembang  dan  lenyap  selalu mengikuti arus perkembangan jaman dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.
Secara kongkrit untuk menyelesaikan kasus tersebut  dilakukan  oleh  peradilan  adat.  Adapun lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan adat di  desa  pakraman  adalah  Prajuru,  yang  dilakukan melalui  suatu  forum  musyawarah  (Paruman Prajuru)  yang  di  hadiri  oleh  oleh  lembaga  desa pakraman  yaitu  Paduluan  (untuk  desa  10 baliage/desa  tua)  dan  atau  pejabat  pemerintahan desa  dinas  (Kepala  Dusun/Kepala  Desa)  yang mewilayahi atau berada di wilayah desa pakraman yang bersangkutan Rama  Sukmayoga, Gede, dkk, (2019).  Paruman  prajuru  merupakan  fungsi peradilan  yang  istilah  kerennya  digunakan  dalam wilayah  lokal  dikenal  dengan  istilah  Kertha  Desa yang berarti pengadilan, hakim desa.
Melalui  kertha  desa,  diharapkan  setiap keputusan yang diambil seiring dengan musyawarah mufakat dalam artian hal yang sudah diputuskan / ketok palu dengan keputusan yang adil serta  memberikan  dampak  positif  bagi  desa pakraman tersebut.   Sebagaimana yang dijelaskan oleh  Jro  Nyoman  Sunuada,  selaku  Jro  Bendesa Desa  Adat  Pakraman  Sudaji  pada  wawancara tanggal tanggal 20 Juni 2022,
Terkait kasus pelanggaran adat, guna mengembalikan  keseimbangan  kosmis  akibat adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh ayah terhadap  anaknya  maka  pihak  desa  pakraman memberikan sanksi adat yang sesuai dengan awig- awig  yang  berlaku  di  desa  Sudaji  Kecamatan Sawan.
Dalam  proses  peradilan  adat  terkait  kasus kekerasan  seksual  (gamia  gamana)  biasanya  ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Kertha Desa yaitu sebagai berikut:
Rapat  Pengurus  Adat,  dalam  rapat  pengurus akan  dibahas  mengenai  pelaksanaan  paruman  desa termasuk  juga  menentukan  hari  yang  tepat  dalam pelaksanaannya,  ini  bertujuan  untuk  menentukan sanksi  adat  yang  akan  diberikan  kepada  pelaku. Tentunya  dalam  rapat  ini  dihadiri  oleh  seluruh anggota prajuru adat/Kertha desa demi mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adapun pihak-pihak yang  terlibat  dalam  kertha  desa  biasanya  adalah pentolan-pentolan desa antara lain: a). Prajuru Desa Pakraman; b). Penglingsir/Sesepuh Desa Pakraman misalnya mantan Prajuru atau tokoh-tokoh masyarakat
di desa serta;
c).
Rohaniawan/Pemangku  Pura  Desa  pakraman setempat.
Paruman  Desa  (peradilan  adat),  menyikapi adanya  pelanggaran  adat  dalam  bentuk  perbuatan gamia  gamana,  juga  ditindak  lanjuti  melalui peradilan  adat  berupa  paruman  desa.  Dalam paruman  desa  prajuru  adat  dan  krama  desa  akan duduk  bersama  membahas  permasalahan  yang terjadi serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  dengan  tetap menggunakan  pertimbangan  atau  berpatokan  pada musyawarah mufakat.
Penetapan  Sanksi  adat,  setelah  dilakukan paruman  desa,  keputusan  final  hasil  musyawarah dari kertha desa berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku.
Dari  uraian  diatas  maka  terdapat  beberapa sanksi  adat  yang  harus  diterima  dan  wajib dilaksanakan  baik  dari  korban  maupun  untuk pelaku.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Jro Bendesa Desa Adat Pakraman Sudaji, Jro Bendesa Nyoman Sunuada pada tanggal 27 Juni 2022 dapat disimpulkan  bahwa  kasus  gamia  gamana  yang terjadi  di  Desa  Sudaji  ini  diberikan  sanksi Sangaskara  Danda  dan  Artha  Danda.  Tindakan- tindakan yang diputuskan oleh prajuru adat dikenal dengan  reaksi  adat  (sanksi  adat),  yang  kemudian dijadikan satu dalam bentuk pamidanda (hukuman) berupa  sangaskara  danda  (hukuman  dalam  bentuk melaksanakan  upacara  agama)  dan  jiwa  danda (hukuman fisik dan psikis)
Penerapan sanksi Sangaskara Danda Sesungguhnya  hukum  adat  Bali  sangatlah
kompleks  baik  dalam  bentuk  norma-norma  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis,  berisi  perintah, larangan  dan  apa  yang  diperbolehkan.  Selain  itu konsep  hidup  orang  Bali  mempercayai  adanya beberapa  unsur  yang  harus  dijaga,  antara  lain hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan manusia  dengan  sesama,  dan  hubungan  manusia dengan alam (Tri Hita karana). Apabila keseimbangan  ketiga  unsur  tersebut  terganggu, harus  segera  dilaksanakan  upaya  atau  Tindakan hukum  yang  mengembalikan  keseimbangan  alam berupa  sanksi  adat  Windia  &  Sudantara,  (2006). Sengketa  tersebut  menyebabkan  terganggunya keseimbangan  baik  dari  sekala  maupun  niskala, upaya  pemulihan  terhadap  pelanggaran  tersebut akan  diberikan  pamidanda  berupa  Sangaskara Danda.
Hukum  Adat  Bali  adalah  komplek  norma- norma,  baik  dalam  wujud  tertulis  maupun  tidak tertulis,  berisi  perintah,  kebolehan  dan  larangan, yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  Bali  yang menyangkut  hubungan  antara  manusia,  hubungan manusia  dengan  alam,  dan  manusia  dengan Tuhannya.  Apabila  keharmonisan  hubungan  ini terganggu  maka  haruslah  ada  upaya-upaya  atau tindakan-tindakan  hukum  yang  mengembalikan keseimbangan  tersebut,  berupa  reaksi  adat  atau sanksi adat Sudantra & Parwata, (2006).
Sangaskara  Danda  merupakan  sanksi  yang dijatuhkan terhadap para pelaku delik adat (Gamia Gamana).  Berbicara  tentang  pelaksanaan  atau penerapan    sangaskara  danda  berbeda-beda tergantung  dari  awig-awig  desa  setempat  dan memiliki  beragam  jenis  diantaranya:  ada  berupa denda,  bisa  juga  dipecat  atau  keluar  dari  desa tersebut,  pelaku  atau  korban  diwajibkan  untuk mengikuti  upacara  pembersihan  dengan  biaya ditanggung  oleh  pelaku  bahkan  ada  juga disimboliskan  pelaku  dan  korban  ditenggelamkan di  laut  (dimandikan  di  laut)  misalnya  sebagai simbolis  bahwa  leteh  itu  telah  hilang  dengan membuang  pakaian  yang  melekat  pada  tubuh pelaku dan korban di laut. Pemerayascita dilakukan di  laut  karena  laut  sebagai  saksi  pebersihan  diri baik  pelaku  dan  juga  korbannya  sebagai  wujud peleburan mala.
Dari  uraian  diatas  biasanya  yang  paling umum  digunakan  oleh  prajuru  adat  dalam pemberian sanksi adat lebih banyak mengarah pada sangaskara  danda  dan  artha  danda.  Hal  ini disebabkan  karena  sanksi  ini  sangat  relevan  dan
paling  efektif  diterapkan  dan  dianggap  dapat mengembalikan keadaan desa sebagaimana mestinya  yang  memberikan  pengaruh  besar terhadap tatanan masyarakat kedepannya.
Keyakinan masyarakat Bali sangat  kuat dan itu  sudah  melekat,  mereka  mempercayai  bahwa selama belum diadakannya upacara yang berkaitan dengan  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  suatu  desa akan  terus  dirundung  kesialan  bahkan  itu  akan meluas  tidak  hanya  dalam  lingkup  masyarakat bahkan  keluarga  pun  akan  ikut  menderita.  Maka dari itu pelaku dan korban harus segera melakukan ritual adat sebagai yang diyakini sebagai penetralisir kekotoran (leteh) di suatu desa.
Penerapan sanksi Sangaskara Danda di Desa Sudaji  dilaksanakaan  dengan  mengadakan  upacara suci keagamaan berupa upacara prayascita baik itu meprayascita raga (pembersihan diri) dan meprayascita desa (pembersihan desa). Pelaku dan korban diberikan waktu dua hari untuk melaksanakan  upacara  tersebut  apabila  lewat  dari dua  hari  maka  kedua  pihak  akan  diasingkan  dari Desa Sudaji. Selain itu pihak desa adat sudaji juga menggelar  caru  balik  sumpah  Jro  Bendesa  Desa Adat  Pakraman  Sudaji,  Jro  Nyoman  Sunuada menegaskan,  dilakukannya  Upacara  Mecaru  Balik Sumpah  untuk  pebersihan  desa  sesuai  dengan hukum  adat  yang  ada  di  Desa  Pakraman  Sudaji. Akibat  lain  yang  diterima  oleh  pelaku  maupun korban  yaitu,  dimana  anak  yang  akan  dilahirkan korban tidak mendapat pengakuan oleh Desa Sudaji.
Berdasarkan keyakinan umat Hindu upacara maprayascita  merupakan  upacara  keagamaan  yang diyakini  oleh  umat  Hindu  untuk  menetralisir  dari terjadinya gangguan keseimbangan terhadap wilayah tertentu yang menimbulkan dampak negatif yaitu rusaknya tatanan kehidupan secara magis yang mengakibatkan desa tersebut menjadi kotor (leteh). Pembersihan  ini  dilakukan  di  Catus  Pata  oleh prajuru  desa  bersama-sama  dengan  krama  Desa Adat Sudaji yang dipuput oleh  Ida Pandita. Sanksi adat  ini  bukan  merupakan  suatu  penyiksaan  atau derita,  namun  tujuannya  sebagai  penetralisir kembalinya  kehidupan  masyarakat  yang  seimbang Widnyana, I Made, (1992).
Kata  Prayascita  berasal  dari  suku  kata  pra  - yas  dan  citta  yang  mengandung  arti  penyucian segala  kesedihan.  Dalam  kamus  Jawa  Kuna Indonesia  Prayascitta  (dalam  bahasa  sansekerta berarti  taubat,  penebusan  dosa,  ganti  rugi) penebusan  dosa,  korban  penebusan,  upacara
penyucian/menghapus  dosa  atau  akibat  kutukan Sudarma Putra, Ida Bagus, (2015).
Pada  umumnya  dilaksanakannya  upacara prayascita  memiliki  tujuan  yang  jelas  sebagai usaha  untuk  mengatur  kehidupan  manusia sehingga  terwujud  kedamaian,  kesucian  dan ketertiban  jagat.  Hal  ini  juga  dipertegas  oleh Sudarma  Putra,  Ida  Bagus  (2015)  yaitu  adapun Tujuan dari sanksi sangaskara danda antara lain: 1) Mengembalikan  kesucian  desa  /  pura;  2) Mengembalikan  keseimbangan;  3)  Memberikan efek  jera  kepada  para  pelaku;  4)  Membersihkan diri, desa dan pura. Dilakukannya ritual prayascitta diharapkan  semua  pihak  baik  pelaku,  keluarga, masyarakat, desa maupun korban tersebut menjadi sadar bahwa tindakan tersebut merupakan aib yang harus dihindari.
Penerapan Sanksi Artha Danda Arta Danda merupakan sanksi dalam bentuk materi  yaitu  dengan  cara  membayar  uang  atau penggantian  harta  benda  (benda-benda  materiil). Di  Desa  Sudaji  selain  diterapkannya  Sangaskara Danda, pelaku kejahatan seksual (gamia gamana), juga  di  jerat  dengan  sanksi  artha  danda.  Pelaku dikenakan  sanksi  adat  biaya  upacara,  biaya  yang dikeluarkan untuk melaksanakan upacara pemerascita  bumi  (pembersihan)  ini  juga  dapat dikatakan  sangat  besar  yaitu  sekitaran  Rp. 50.000.000,00  –  Rp.  60.000.000,00  (lima  puluh juta rupiah sampai dengan enam puluh juta rupiah).
Secara  hukum  adat  sanksi  ini  dianggap sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, ini juga menjadi sebuah  peringatan  terhadap  masyarakat  sekitar sehingga  mampu  berpikir  secara  logis  dan  bijak ketika berbuat sesuatu yang diluar dari awig-awig yang telah ditetapkan, karena disamping mendapatkan  tekanan  dan  perasaan  malu  di lingkungan  masyarakat  karena  merupakan  aib keluarga  dan  mencoreng  nama  baik  daerah setempat,sehingga tidak lagi kasusnya memanjang ke jalur hukum (laporan kepihak kepolisian).
D.  Faktor  Yang  Menjadi  Kendala  Dalam Penyelesaian  Kasus  Gamia  Gamana  Di  Desa Sudaji
Ketika  dihadapkan  dalam  suatu  masalah biasanya  disertai  dengan  berbagai  kendala,  begitu pula dalam penyelesaian kasus gamia gamana yang terjadi di Desa Sudaji terdapat kendala yaitu:
Faktor Ekonomi
Seperti  uraian  sebelumnya  di  Desa  Sudaji bahwa  sebuah  keharusan  bagi  pelaku  dalam membayar  biaya  upacara  prayascita  serta  upacara itu harus dilakukan secepatnya demi mengembalikan  keseimbangan  kosmis  yang  sudah dianggap  leteh  (kotor),  tentunya  faktor  ekonomi sangat  berpengaruh  terhadap  proses  penegakan hukum  adat  di  Desa  Sudaji  karena  sanksi  berupa materi dan moral sangat berat dirasakan oleh pelaku atau  tersangka  pada  saat  kondisi  kurang  mampu dalam segi materi mengingat proses upakara dalam sanksi adat gamia gamana tergolong besar biayanya karena  semua  alat  dan  bahan  upakara  dibuat  oleh orang yang ahli dalam bidang upakara atau sesajen tersebut, serta upacara tersebut dipuput oleh seorang Pandita.

## Faktor Lingkungan
Pengetahuan lingkungan masyrakat terhadap hukum  adat  yang  kurang  memadai  membuat permasalahan  baru  terkadang  terjadi  kesalah pahaman  sehinga  menghambat  proses  penegakan hukum  adat  dan  sebagian  besar  masyarakat menganggap  bahwa  suatu  undang-undang  akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebakan masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang Kasma, Hisma, (2020).
E.  Peran  Desa  Adat  dalam  Upaya  Pencegahan Korban Kekerasan Seksual Anak
Di Bali terdapat Lembaga adat yang dikenal dengan nama desa adat (desa pakraman). Eksistensi desa adat ini bersifat tradisional yang telah ada dan diyakini  sejak  jaman  dahulu.  Dalam  perlindungan hukum  desa  adat  memiliki  peranan  dalam  menata mengatur  kehidupan  krama  desanya  sehingga tercipta  kedamaian,  kerukunan,  rasa  aman  dan tentram  krama  (warga)  desa  dalam  menjalankan kehidupannya.
Banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  pada anak  yang  terjadi  di  Bali,  menuntut  kita  dalam melakukan  strategi  sebagai  upaya  pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan  tujuan  daripada  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  terhadap  kekerasan  dan diskriminasi  terhadap  anak,  hak  anak  atas kelangsungan  hidup  serta  tumbuh  kembang  secara optimal. Dalam konteks ini setiap warga masyarakat wajib melindungi keberadaan anak dari diskriminasi

## Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
dan kekerasan seksual.
Berdasarkan hasil wawancara  pada tanggal 27  Mei  2022  dengan  Kepala  Bidang  Perlidungan Perempuan  Dan  Anak  Kabupaten  Buleleng  Putu Agustini,  S.St.,Keb.  Adapun  jumlah  kasus kekerasan seksual dalam hal ini yang menyangkut kasus  persetubuhan  terhadap  anak  yang  didapat dari Lembaga Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak  (PPA)  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) jumlah kasus persetubuhan anak dari tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :
Berdasarkan pada angka kasus dan kejadian kekerasan  seksual  pada  anak  yang  yang  masih tinggi  di  Kabupaten  Buleleng,  diperlukan  suatu strategi  sebagai  upaya  dalam  pencegahan  tindak kekerasan  terhadap  anak.  Salah  satunya  adalah dengan  melakukan  pendekatan  desa  adat  berbasis kearifan lokal (Ari Atu Dewi, A.A Istri dkk, 2020: 97). Hal ini bermaksud karena desa adat memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam, yang dalam Hindu  dikenal  dengan  Tri  Hita  Karana.  Hal  yang berkaitan  dengan  menjaga  hubungan  yang seimbang dan harmonis terhadap sesama (pawongan)  dalam  rangka  perlindungan  terhadap anak agar terwujud kesukertaan desa adat.
Berbagai  pengaturan  yang  dengan  jelas melibatkan partisipasi desa adat dalam pencegahan kekerasan  pada  anak  seperti  kebijakan  yang disebutkan dalam Perda Prov. Bali 6 Tahun 2014, Perda Kota Denpasar No. 4 Tahun 2014 memberi dasar hukum untuk pemerintah bersama-sama desa adat berkewajiban terlibat aktif dalam pencegahan tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak. Dari perda tersebut dapat dilihat bahwa arah kebijakan  itu  cukup  jelas  mengajak  atau mengikutsertakan desa adat dalam upaya pencegahan  tindakan  kekerasan  seksual  terhadap anak.
Keikutsertaan  desa  adat  dalam  mendukung program  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)  daerah  Bali  melalui  pengawasan  yang dilakukan  dengan  berbasis  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 berupa:
Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan  kondisi  sosial  dan  kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang  secara
sehat.
Kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  daerah, lembaga  sosial,  lembaga  pendidikan,  lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.
Anak Wajib Dilindungi dalam proses pembinaan,  pendampingan  dan  pemulihan  dengan cara: a. memberikan layanan  secara komprehensif; b. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak; c. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan; dan d. menjaga kerahasiaan.
KPPAD  melakukan  pengawasan  terhadap proses  pembinaan,  pendampingan  dan  pemulihan anak korban dan/pelaku sampai rehabilitasi tuntas.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004,  Pasal  14  ditentukan  bahwa  dalam  upaya pencegahan kekerasan pada anak dibutuhkan upaya kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Sehingga bisa dipahami bahwa desa adat telah ikut serta  berkontribusi  dalam  pencegahan  kekerasan seksual anak yang terjadi. Disampaikan pula dalam Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007 pada  prinsipnya  menentukan  upaya  pencegahan maupun penanganan tindakan kekerasan yaitu:
Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat  penegak  hukum  terkait  degan  terjadinya tindak kekerasan pada anak.
Ikut serta dalam menangani dalam arti memberi perlindungan pada anak.
Salah  satu  partisipasi  aktif  dari  desa  adat dalam  mengurangi  terjadinya  kekerasan  seksual terhadap  anak  yaitu  dibuatnya  aturan  hukum  adat berupa  awig-awig,  perarem  desa  adat.  Setiap  desa adat  (pakraman)  memiliki  awig-awig,  yang berisikan  aturan-aturan  hukum  adat  yang  harus dipatuhi  dan  dijadikan  pedoman  oleh  krama  desa dalam  beraktifitas.  Titik  fokusnya  dimana  dengan dituliskannya  awig-awig  desa  pakraman  tentang perlindungan anak, menyadarkan anggota masyarakat  bahwa  untuk  ikut  serta  bertanggung jawab  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap anak.
Penguatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal bisa dijadikan upaya pencegahan kekerasan seksual, dan  itu  sudah  diterapkan  dibeberapa  daerah  di Provinsi  Bali.  Pendekatan  desa  adat  terkait penguatan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dengan menciptakan pendidikan non-formal berupa pasraman. Pasraman bisa menjadi tempat bagi anak-
anak dalam menyalurkan ekspresinya baik dari segi seni maupun pengetahuannya yang tentunya masih bersinambungan  dengan  kearifan  lokal.  Hal  ini juga  menjadikan  mereka  siap  menghadapi gempuran globalisasi, sehingga terbentuk karakter jati diri yang kuat. Sehingga peran desa adat dalam perlindungan anak di wilayahnya berupa pelaksanaan  kegiatan  pembinaan,  pengawasan, fasilitasi dan pelayanan terhadap terpenuhinya hak anak sudah dilakukan.

## IV. CONCLUSION
Penulisan  karya  ilmiah  memiliki  suatu  kesimpulan di  dalamnya,  sebab  suatu  kesimpulan  merupakan penggambaran isi pokok dari pembahasan permasalahan.  Adapun  hasil  kesimpulan  yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:
Pengaturan  perlindungan  hukum  adat  kepada  anak sebagai  korban  kejahatan  seksual  belum  ada  diatur secara eksplisit dalam awig-awig diseluruh Kabupaten  Singaraja.  Namun  secara  sosiologis secara  tidak  langsung  dalam  penerapan  sanksi  adat sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Konsep  hidup  orang  Bali  mempercayai  adanya beberapa  unsur  yang  harus  dijaga,  antara  lain hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan manusia  dengan  sesama,  dan  hubungan  manusia dengan alam (Tri Hita karana). Apabila keseimbangan  ketiga  unsur  tersebut  terganggu, harus  segera  dilaksanakan  upaya  atau  Tindakan hukum  yang  mnegembalikan  keseimbangan  alam berupa  sanksi  adat.  Terkait  dengan  bentuk perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  mengalami tindak  kekerasan  seksual berdasarkan Hukum Adat Bali  dimana  mengambil  sample  kasus  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  Kecamatan  Sawan  tepatnya di Desa Sudaji yang merupakan kasus gamia gamana yaitu  ayah  yang  menghamili  anak  kandungnya sendiri.  Adapun  penegakan  hukum  adat  yang dilakukan dalam dalam kasus kejahatan seksual ini yaitu  penerapan  sanksi  artha  danda  dan  sangaskara danda,  dimana  pelaku  dituntut  untuk  membayar segala  biaya  upacara  yang  dibutuhkan  untuk mengembalikan  keseimbangan  kosmik  yang  rusak akibat perbuatan pelaku.
Jadi  upaya  sosialisasi  hukum  yang  dilakukan  oleh PPA bagian dari P2TP2A adalah upaya pendampingan  yang  dilakukan  dengan  sosialisasi juga  yang  bersinergi  dengan  polres  buleleng  dan forum  Anak.  Upaya  ini  dilakukan  Pendampingan P2TP2A  adalah  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang
diberikan oleh terhadap anak dan perempuan korban kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Buleleng.  Tujuan dari  pendampingan  ini  adalah  untuk  menguatkan mental  anak  agar  mampu  menjalani  prosedur  dan proses  pemulihan  psikis  terhadap  tidak  kekerasan yang sedang dialaminya.

## REFERENCES
A.  Murni  Yusuf,  2016,  “Metode  Penelitian:
Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan”. Jakarta: Prenadamedia Group. Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  2001, “Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan”, PT. Refika Aditama, Bandung. Achmadi,  Narbuko2013.  “Metodologi  Penelitian”.
Jakarta: Bumi Aksara.
Afif  Nur  Rahmadi,  2016,  “Analisis  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  Universitas  Kadiri.  Jurnal  Ekonomi Universitas Kadiri”, Volume 1, No. 2.
Ajat  Rukajat,  2018,  “Pendekatan  Penelitian Kuantitatif:  Quantitative  Research  Approach”.
Yogyakarta: Deepublish.
Anak  Agung  Istri  Ari  Atu  Dewi  dkk.  2020. “Pencegahan  Kekerasan  Seksual Anak: pendekatan  Desa  Adat”,  Jurnal  Kertha  Patrika Unud, vol. 2 No. 1.
Arif  Gosita,  1992,  “Masalah  Perlindungan  Anak”,
Jakarta, Sinar Grafika.
Arikunto,  Suharsimi,  2002,  “Prosedur  Penelitian
Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta: RinekaCipta.
Ari Dermawan, 2019, “Urgensi Perlindungan Hukum
Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kejahatan Teknologi  Informasi”.  Journal  of  science  and social  research  Vol  2  No  2  (2019). http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/ article/view/353
Atikah  Rahmi,  2018,  “Urgensi  Perlindungan  Bagi Korban  Kekerasan  Seksual  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. Medan: Jurnal Mercatoria Vol 11 No 1 (2018).
https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/artic le/view/1499
Bagir  Manan,  2007,  “Ilmu  Perundang-undangan”, Yogyakarta: Kanisius.
Basrowi dan Suwandi, 2008, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Jakarta, RinekaCipta.

## Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Bisma  Siregar,  1986,  “Keadilan  Hukum  dalam Berbagai  aspek  Hukum  Nasional”,  Jakarta:
Rajawali.
C.S.T.  Kansil,  2001,  “Latihan  Ujian  Hukum Pidana”, Jakarta, Sinar Grafika.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil,  2004, “Pokok-Pokok  Hukum  Pidana”,  Jakarta, Pradnya Paramita.
Cooper,  N.,  Sutton,  A  and  Abrams,  K.,  2002, “Decision  analytic  economic  model-ling within  a  Bayesian  framework:  application  to prophylactic  antibiotics  use  for  caesarean section.  Statistical  Methods  in  Medical Research”, 11.
Darma Weda, Made, 1996, “Kriminologi”, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Dominikus  Rato,  2011,  “Hukum  Adat  (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)”, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
E.  Fernando  M.  Manulang,  2016,  “Legisme, Legalitas,  dan  Kepastian  Hukum”,  Jakarta: PrenadaMedia Group.
E.  Utrehct,  1986,  “Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum Pidana I”, Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Frim,  Aldisun,  2016,  “Upaya  Polisi  Dalam Menangani  Anak  Korban  Pencabulan  di  Kota Yogyakarta”. Yogyakarta: http://e- journal.uajy.ac.id/10654/ Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, 2019,
“Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Seksual
Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng”. Denpasar:  Jurnal  Kertha  Wicara  Fakultas Hukum  Universitas  Udayana  Vol  8  No  11 (2019). https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/ article/view/54531
Hana  sitompul,  Anastasia,  2015,  “Kajian  Hukum Tentang  Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak di Indonesia”, Lex Crimen Vol. IV No. 1 Ibrahim,  2015,  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif”,
Bandung: Alfabeta. Indroharto, 2002, “Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha  Negara”,  Jakarta:  Pustaka  Sinar
Harapan
Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, “Penerapan Hukum dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  terhadap Anak”, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
Jimly  Asshiddiqie,  2006,  “Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara  Jilid  I”,  Jakarta:  Sekretariat
Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia Kasma, Hisma, 2020, “Perenapan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Di Desa  Mekarjaya  Kecamatan  Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara”, Public
Administrasion Journal Volume 3, No. 1 Khozim,  2009,  “Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu sosial”, Bandung: Nusa Media King  Faisal  Sulaiman,  2007,  “Teori  Peraturan
Perundang-undangan dan Aspek
Pengujiannya”, Yogyakarta: Thafa Media Leden  Marpaung,  2004,  “Kejahatan  Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, Jakarta: Sinar Grafika.
Lilik  Mulyadi,  2010,  “Kompilasi  Hukum  Pidana Dalam  Perspektif  Teoritis  Dan  Praktek Peradilan”, Bandung: Mandar Maju.
M.  Nasir  Djamil,  2013,  “Anak  Bukan  Untuk Dihukum”, Jakarta: Sinar Grafika.
Maidin  Gultom,  2014,  “Perlindungan  Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, Bandung: PT Refika Aditama.
Maladi,  Yanis.  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam Konstitusi  Negara  Pasca  Amandemen”, Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada 22, no. 3 (2010): 450–64.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2007,  “Ilmu Perundang-undangan”, Yogyakarta: Kanisius Moeljatno,  2008,  “Asas-Asas  Hukum  Pidana”,
Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 8.
Moleong,  Lexy.  J.  2012,  Metedologi  Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
P.M.  Ranuhardoko,  2000,  “Terminologi  Hukum (Inggris-Indonesia)”, Jakarta: Sinar Grafika. Peter  Mahmud  Marzuki,  2008,  “Pengantar  Ilmu Hukum”,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Phillipus  M.  Hadjon,  1987,  “Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia”,  Surabaya:  PT.  Bina Ilmu.
Prajudi  Admosudirjo,  1998,  “Hukum  Administrasi Negara”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Putera Astomo, 2018, “Ilmu Perundang-Undangan”, Jakarta: Rajawali Pers.
R.A. Koesnan, 2005, “Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia”, Bandung :Sumur.
Rahardjo,  Satjipto,  2005,  “Masalah  Penegakan Hukum”, Bandung: Sinar Baru.
Ranggawidjaja, R. 1998, “Pengantar Ilmu Perundang
Undangan  Indonesia”,  Bandung:  Mandar Maju.
Rama  Sukmayoga,  Gede.dkk.  2019.  “Penyelesaian Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak Berdasarkan  Hukum  Adat  Bali  di  Desa Sudaji”.
Sitohang.  E,  2019,  “Sanksi  Adat  dan  Pidana  yang Berbarengan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak  kaitannya  dengan  Asas  Nebis  In  Idem (Studi di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida,  Kabupaten  Kelungkung)”,  Mimbar Keadilan, 12 (2), 211-222.
Soerjono  Soekanto,  1983,  “Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”,  Jakarta: UI Press.
Soerjono  Soekanto,  1984,  “Pengantar  Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press.
Suardana,  2007,  “Delik  dan  Sanksi  Adat  Dalam Perspektif Hukum Nasional”, dalam Sudantra,
&  Parwata,  Oka,  Editor,  Wicara  Lan Pamidanda,  Denpasar:  Udayana  University Press.
Sudarma  Putra,  Ida  Bagus,  2015,  “Hakikat  Sanksi Adat Sangaskara Danda terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 2 hal 319-329.
Sugiyono,  2010,  “Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta.
Sugiyono,  2020,  “Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
Sukadana, I Ketut, dkk. 2021. “Sanksi Kasepekang Dalam Hukum  Adat  Bali”,  KERTHA
WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 hal 72-79 Tien  Handayani  Nafi,  2016,  “Peran  Hukum  Adat Dalam  Penyelesaian  Kasus-Kasus  Kekerasan Terhadap  Perempuan  Di  Kupang,  Atambua, Dan  Waingapu”.  Jakarta:  Jurnal  Hukum  &
Pembangunan Vol 46 No 2 (2016).
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/ 77
Wayan  P.  Windia,  1995,  “Menjawab  Masalah Hukum”, Denpasar: PT. BP.
Wayan  P.  Windia,  &  Sudantra,  2006,  “Pengantar Hukum  Adat  Bali”,  Denpasar:  Lembaga Dokumentasi  dan  Publikasi  Fakultas  Hukum Universitas Udayana
Widnyana,  I  Made,  1992,  “Delik  Adat  Dalam Pembangunan”, Orasi Pengukuhan Guru Besar,
Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Denpasar.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kertha  Wicara Unud, Vol. 8 No 11.
Yanis Maladi, 2010, “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi  Negara  Pasca  Amandemen”, Fakultas Hukum UGM, Jurnal Mimbar Hukum Vol 22, No 3 (2010).