…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL
Oleh Adriyanti
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Jl. Jend. Sudirman No. 6 Telp (0755) 20565 Kota Solok Email: yeniafni92@gmail.com

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional  suatu  negara,  diperlukan  pembiayaan  baik dari  pemerintah  dan  masyarakat.  Pasar  modal  merupakan  alternatif  pendanaan  baik  bagi pemerintah maupun swasta. Di dalam kegiatan pasar modal suatu negara, untuk menarik investor bukan  suatu  hal  yang  mudah,  banyak  faktor  yang  di  perhatikan  oleh  investor  sebelum menginvestasikan  dananya  di  pasar  modal.  Faktor-faktor  seperti  kondisi  perekonomian  jaminan keamanan, stabilitas  politik, dan kepastian hukum  di  suatu  negara merupakan hal  yang menjadi dasar  pertimbangan  seorang  investor  untuk  menginvestasikan  dananya.  Karena  kegiatan  pasar modal  begitu  marak  dan  complicated  maka  dibutuhkan  suatu  perangkat  hukum  yang mengaturnya  agar  pasar  modal  itu  sendiri  menjadi  teratur,  adil,  transparan,  wajar,  dan  efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.Sehingga kemudian lahirlah hukum pasar modal ( Capital Market Law, Securities Law). Di Indonesia untuk mengantisipasi tindakan pelanggaran  yang  terjadi  pada  kegiatan  pasar  modal  di  buat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif (yuridis normative).
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Insvestor, Pasar Modal

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  dan  teknologi yang sangat cepat saat ini mengakibatkan arus infornasi  antara  negara  begitu  deras  mengalir baik  itu  melalui  satelit,  jaringan  internet, televisi, radio, dan media elektronik internasional,  menembus  ruang  dan  waktu serta  batas-batas  negara.  Sehingga  transaksi- transaksi  bisnis  begitu  mudah  dilakukan  oleh seluruh  pengusaha  di  muka  bumi  ini  dan  juga memudahkan suatu perusahaan yang berupaya mengembangkan  usahanya  dan  melakukan kegiatan  dalam  rangka  meraih  dana  untuk melakukan ekspansi bisnis. Hal ini menyebabkan  kegiatan  perekonomian  di berbagai  negara  termasuk  di  Indonesia  juga mengalami  peningkatan  yang  pesat.  Upaya ekspansi  perusahaan  ini  antara  lain  dengan melakukan  penanaman  modal  diberbagai negara di luar batas wilayah negaranya.
Peningkatan kegiatan
ekspansi perusahaan-perusahaan
ini
tentunya
membutuhkan  dana  yang  sangat  besar. Sehingga  para  pemilik  perusahaan  mulai menaruh  perhatiannya  ke  arah  kegiatan  pasar modal, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.  Hal  tersebut  menyebabkan  semakin marak  pula  kegiatan  di  pasar  modal,  baik  di negara-negara  maju  maupun  di  negara-negara berkembang.  Sehingga  dengan  situasi  dan kondisi  yang  demikian  dapat  mempermudah masuknya  modal  dari  suatu  negara  ke  negara lain (Sitompul, 2000, 2).
Pada dasarnya investasi adalah merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sejumlah  dana  lainnya  yg  dilakukan  individu atau  badan  hukum  dengan  tujuan  untuk memperoleh  sejumlah  keuntungan  di  masa yang akan datang. Akan tetapi pada prakteknya,  pernyataan  tersebut  mengalami perkembangnya  bahwa  investasi  bukan  hanya untuk  manghasilkan  sejumlah  uang  tetapi untuk  meningkatkan  kesejahteraan  investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
kesejahteraan  moneter  yang  bisa  di  ukur dengan  penjumlahan  pendapatan  saat  ini ditambah nilai saat pendapatan di masa datang (Tandelilin, 2001, 3).
Salah  satu  cara  investasi  dilakukan  di pasar  modal  yaitu  dengan  cara  membeli  efek atau  sekuritas  yang  diperjual  belikan  melalui pasar modal. Pasar modal telah menjadi bagian yang penting didalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pasar modal merupakan  tempat  kegiatan  perusahaan  dalam rangka  untuk  mencari  sumber  dana  untuk pembiayaan usahanya.
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi  nasional  suatu  negara,  diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat.  Penerimaan  pemerintah  untuk membiayai  pembangunan  nasional  diperoleh dari  pajak  dan  penerimaan  lainnya.  Adapun masyarakat  dapat  memperoleh  dana  unruk berinvestasi  melalui  perbankan,  lembaga pembiayaan,  dan  pasar  modal.  Pasar  modal merupakan  alternatif  pendanaan  baik  bagi pemerintah  maupun  swasta.  Pemerintah  yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi  atau  surat  utang  dan  menjualnya  ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta  yang  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan yang  membutuhkan  dana  dapat  menerbitkan efek,  baik  dalam  bentuk  saham  maupun obligasi dan menjualnya ke masyarkat melalui pasar  modal  (Tavinayati  dan  Qamariyanti, 2009, 1).
Dengan demikian yang dimaksud dengan sekuritas/ atau efek adalah setiap surat pengakuan  hutang,  surat  berharga  saham, komersial,  obligasi,  sekuritas  kredit,  tanda bukti  hutang,  setiap  rights,  warran,  opsi  atau setiap  derivative  dari  efek  atau  setiap instrument  yang  ditetapkan  sebagai  sekuritas atau  efek  oleh  pihak  yang  berwenang.  Di Indonesia,  yang  berhak  menetapkan  setiap instrument  sebagai  sekuritas/atau  efek  adalah Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM) yang  berwenang  melakukan  pengawasan terhadap  kegiatan  pasar  modalnya  (Sitompul, 2000, 3).
Pasar  Modal  merupakan  sumber  dana jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan cuma sebagai wahana pembiayaan, tetapi juga sebagai  sarana  investasi  yang  melibatkan seluruh  potensi  dana  masyarakat,  baik  yang tersedia  di  kantung  dalam  negeri  maupun pundi-pundi  yang  tersebar  di  luar  negeri  (Ary Suta, 2000, 18).
Mengandalkan pasar modal  berarti bahwa pasar  modal  dipandang  sebagai  salah  satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan  karena  pasar  modal  merupakan sarana  yang  dapat  menggalang  pengerahan dana jangka panjang  dari  masyarakat  untuk  di salurkan  ke  sektor-sektor  pruduktif.  Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga- lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin  lama  makin  dapat  di  kurangi  (Anoraga dan Pakarti, 2001, 2).
Di  dalam  kegiatan  pasar  modal  suatu negara,  untuk  menarik  investor  bukan  suatu hal  yang  mudah,  banyak  faktor  yang  di perhatikan oleh investor sebelum menginvestasikan  dananya  di  pasar  modal. Faktor-faktor  seperti  kondisi  perekonomian jaminan  keamanan,  stabilitas  politik,  dan kepastian  hukum  di  suatu  negara  merupakan hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  seorang investor untuk menginvestasikan dananya.
Karena  kegiatan  pasar  modal  begitu marak dan complicated maka dibutuhkan suatu perangkat  hokum  yang  mengaturnya  agar pasar  modal  itu  sendiri  menjadi  teratur,  adil, transparan,  wajar,  dan  efisien  serta  dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.  Sehingga  kemudian  lahirlah hokum  pasar  modal  ( Capital  Market  Law, Securities Law).
Di  dalam  pasar  modal  perlindungan hukum  bagi  investor  sangat  berperan  penting untuk  menarik  investor.  Karena  dengan perlindungan  hukum  yang  baik  investor  akan lebih  yakin  untuk  menanamkan  modalnya  di pasar modal di suatu negara. Kepastian hukum
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di suatu negara dapat menentukan banyak atau tidak  nya  investor  di  dalam  negara  tersebut. Perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu unsur  untuk  memperbaiki  aspek  penegakan hukum disuatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya  demi  mewujudkan  stabilitas dalam hal apapun termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegakan hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan  ( non-litigasi) lainnya.  Hal ini  sejalan  dengan  pengertian  hukum  menurut Soedjono  Dirdjosisworo  yang  menyatakan bahwa  hukum  memiliki  perngertian  beragam dalam  masyarakat  dan  salah  satu  yang  paling nyata  dari  pengertian  tentang  hukum  adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.
Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat  Soediman  Kartohadiprodjo,  pada hakikatnya  tujuan  adanya  hukum  adalah mencapai  keadilan.  Maka  dari  itu,  adanya perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu medium  untuk  menegakkan  keadilan  salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan  hukum  dalam  kegiatan  ekonomi pasar  modal  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek hukum,  karena  perlindungan  hukum  di  dalam pasar  modal  melibatkan  para  pihak  pelaku pasar  modal  terutama  pihak  emiten,  investor, dan  lembaga-lembaga  penunjang  kegiatan pasar  modal.  Perlindungan  hukum  yang diberikan  negara  kepada  investor  adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan ( preventif) dan pemberian sanksi ( represif). Di  dalam  kegiatan  pasar  modal  juga  ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pihak yang ada di  dalam pasar modal,  pelanggaran  itu  berupa pernyataan menyesatkan,  insider  trading,  dan  manipulasi pasar. Pernyataan menyesatkan adalah adanya pernyataan  dengan  membuat  penghilangan fakta  materiel  baik  dalam  dokumen-dokumen
penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Insider trading adalah suatu pelanggaran  yang  terjadi  di  pasar  modal dengan membeli atau menjual saham berdasarkan  informasi  dari  “orang  dalam” yang  tidak  publik  sifatnya.  Sedangkan manipulasi  pasar adalah  tindakan  baik  itu langsung  maupun  tidak  langsung  dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan  mengenai  kegiatan  perdagangan, keadaan  pasar,  atau  harga  efek  di  bursa  efek. Di  Indonesia  untuk  mengantisipasi  tindakan pelanggaran  yang  terjadi  pada  kegiatan  pasar modal di buat UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## LANDASAN TEORI
Menurut
pendapat
Abdurrahman mengatakan  bahwa  istilah  “Pasar  Modal” dipakai  sebagai  terjemahan  dari  istilah “Capital Market” yang berarti suatu tempat  atau  sistem  bagaimana  caranya dipenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dana  untuk kapital  suatu  perusahaan  merupakan  pasar tempat  orang  membeli  dan  menjual  surat  efek yang  baru  dikeluarkan  (Abdurrahman,  1991, 169).
Menurut  Hugh  T.  Patrick  dan  U  Tun Wai,  sebagaimana  dikutip  Abdul  Basith Anwar (1991, 33) membedakan tiga arti pasar modal, yaitu :
Arti luas : “Pasar  Modal  adalah  keseluruhan  sistem terkeuangan yang terorganisir,
termasuk  Bank-Bank  Komersial  dan  semua peraturan di bidang keuangan, surat  berharga/  klaim  jangka  panjang, pendek, primer,
dan tidak langsung.”
Arti Menengah :
“Pasar  Modal  adalah  semua  pasar  yang terorganisir  dan  lembaga-lembaga  yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya  berjangka  lebih  dari  setahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka,  hipotik,  tabungan,  dan  deposito berjangka.”
Arti Sempit :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
“Pasar  Modal  adalah  tempat  pasar  yang terorganisir  yang  memperdagangkan  saham dan  obligasi  dengan  menggunakan  jasa Makelar dan Underwritter .”
Dengan  demikian,  Pasar  Modal  berarti suatu  pasar  dimana  dana-dana  jangka  panjang baik utang mapun modal sendiri diperdagangkan.  Dana-dana  jangka  panjang yang  merupakan  utang  biasanya  berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan  modal  sendiri  biasanya  berbentuk saham (Gisymar, 1999, 10).
Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 13 memberi pengertian kepada pasar modal sebagai:
“Suatu  kegiatan  yang  bersangkutan dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan efek,  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”
Menurut  R.  Serfianto  D.  Purnomo  dan Cita  Yustisia  Serfiyani  dan  Iswi  Hariyani (2013,  19),  bahwa  keberadaan  Pasar  Modal mempunyai  6  (enam)  manfaat  dan  sifat  yang unik:
1. Menyediakan  sumber  pembiayaan  jangka panjang  bagi  dunia  usaha  sekaligus memungkinkan  terciptanya  alokasi  secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor  sekaligus  memungkinkan  adanya upaya diversifikasi portofolio investasi.
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakta menengah.
4. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.
5. Menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat, terbuka dan professional.
6. Menciptakan  lapangan  kerja  atau  profesi yang menarik.
Industri  Pasar  Modal  memilki  sifat yang unik disebabkan:
1. Industri  Pasar  Modal  merupakan  cermin kegiatan  ekonomi  suatu  negara,  yang digambarkan  melalui  fluktuasi  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
2. Industri  Pasar  Modal  bersifat  dinamis  dan terus-menerus  memerlukan  informasi  baru dan adaptasi berkelanjutan.
3. Industri Pasar Modal membutuhkan keterbukaan informasi ( disclosure ) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
4. Industri  Pasar  Modal  memungkinkan  arus pergerakan  modal  tidak  lagi  dibatasi wilayah geografis ( borderless ).
5. Industri  Pasar  Modal  tergolong  padat teknologi informasi yang keunggulan daya saingnya sangat bergantung pada kemajuan teknologi  informasi  khususnya  dalam bidang  transaksi  perdagangan  efek  tanpa warkat ( sripless dan Remote trading).
6. Industri  Pasar  Modal  tergolong  industry yang  sangat  banyak  diatur  oleh  kebijakan pemerintah ( highly regulated ) sebab industry  ini  berkaitan  dengan  dana-dana milik masyarakat.
Bursa  adalah  gedung  atau  ruangan yang  ditetapkan  sebagai  kantor  dan  tempat kegiatan perdagangan efek. Efek adalah setiap saham,  obligasi  dan  atau  bukti  lainnya termasuk  sertifikat  atau  surat  pengganti  serta bukti sementara dari surat-surat tersebut, bukti keuntungan  dan  surat-surat  jaminan  opsi  atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham,  obligasi,  atau  bukti  penyertaan  dalam modal  atau  pinjaman  lainnya,  serta  setiap  alat yang  lazimnya  dikenal  sebagai  efek  (Kansil, dan Christine, 1997, 9).
Perlindungan  pemodal  atau  investor adalah  salah  satu  pilar  yang  sangat    penting, karena  jika  investor  tidak  mendapatkan perlindungan  yang  cukup  memadai,  maka mereka  terutama  investor  kecil  enggak  untuk melakukan transaksi di Bursa.
Upaya  untuk  melindungi  kepentingan pemodal  atau  investor  tersebut  dilaksanakan melalui  kewajiban  pelakasanaan  keterbukaan informasi  secara  penuh (full  disclosure principle) yaitu  kewajiban  untuk  memberikan informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  data- data yang ada dan tidak terdapat adanya unsur “fraud” penipuan dalam penyampaian informasi tersebut.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini,  apa  yang  dikemukakan dalam  penelitian  ini  merupakan    pengambilan bahan  tidak  terlepas  dari  media  cetak  dan media  elektronik  mengingat  penelitian  ini kerap  diaktualisasikan  melalui  media  cetak dan media elektronik. Maka haruslah menggunakan  metode  penelitian  yang  sesuai dengan  bidang  yang  diteliti.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan  dengan  permasalahan  yang diangkat di dalamnya. Untuk
mendapatkan  data  yang  diperlukan sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode  penelitian  yang  bila  dilihat  dari jenisnya  dapat  digolongkan  ke  dalam penelitian  hukum  normatif  ( yuridis normative ).  Yaitu  merupakan  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah berbagai  peraturan  perundang-undangan tertulis  dan  berbagai  buku-buku  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian.
2. Data dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  data  dan  sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang  mengikat,  antara  lain  Undang- Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang
Pasar Modal.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku- buku hasil penelitian dan atau karya ilmiah  dari  kalangan  hukum  yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.
c. Bahan  hukum  tersier,  atau  bahan hukum  penunjang  yaitu,  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  bermakna  terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan
hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  melengkapi  penelitian  ini  agar tujuannya  lebih  terarah  dan  dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode  penelitian  hukum  normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library  Reseach) .  Penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan suatu  penelitian  kepustakaan (Library Reseach) .  Dalam  hal  ini  penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian  kepustakaan  atau  disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  data  sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan  bahan  acuan  dalam  bidang  hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

## 4. Analisis Data
Penelitian  yang  dilakukan  termasuk kedalam tipe penilitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya adalah merupakan kegiatan untuk  melakukan  analisa  data  terhadap permasalahan yang dibahas. Rangkaian kegiatan  analisis  data  dimulai  setelah terkumpulnya data sekunder, kemudian disusun  menjadi  sebuah  pola  dan dikelompokan secara sistematis. Analisis  data  lalu  dilanjutkan  dengan membandingkan data sekunder terhadap  data  primer  untuk  mendapat penyelesaian permasalahan yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  dasar  Undang-Undang  Pasar Modal  adalah  bahwa  seharusnya  pemerintah tidak  terlibat  dalam  keputusan  investasi, sehingga peran pemerintah dalam memberikan jaminan  bahwa  investor  dapat  memperoleh informasi  dan  fakta-fakta  yang  relevan  untuk membuat suatu keputusan investasi.
Di  antara  tujuan  dan  hukum  pasar modal adalah untuk menjamin
terselenggaranya  kegiatan  pasar  modal  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
teratur,  wajar,  dan  efisien  serta  melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Perlindungan  pemodal  adalah  salah  satu  pilar yang sangat penting, karena jika investor tidak mendapat  perlindungan  yang  cukup  memadai, maka  mereka,  terutama  investor  kecil,  enggan untuk  melakukan  transaksi  di  bursa.  Tanpa adanya  jumlah  investor  yang  cukup  banyak maka kegiatan pasar akan lesu dan fungsi dari pasar modal tidak akan berkembang (Tavinayati dan Qamariyanti, 2009, 171).
Hukum  Pasar  Modal  dengan  demikian memberikan  porsi  yang  sangat  penting terhadap perlindungan investor ini, perlindungan ini terutama dilaksanakan melalui cara keterbukaan informasi yang biasa disebut dengan full disclosure . Prinsip full disclosure yang sering juga disebut sebagai dasar dari disclosure regulation ini  didasarkan  pada  dua  asumsi dasar,  yaitu  pertama  investor  adalah  orang dewasa yang dapat membuat keputusan terbaik untuk  diri  mereka  sendiri.  Seandainya  semua informasi  telah  sepenuhnya  dibeberkan  oleh emiten  maka  investor  akan  dapat  menentukan apakah  membeli  atau  menjual  sekuritas tertentu  atau  tidak  bertransaksi  sama  sekali. Karena mereka membuat keputusan berdasarkan  informasi  yang  cukup  dan  jelas maka  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas akibat  dari  keputusan  tersebut.  Asumsi  kedua dari  prinsip  ini  adalah  bahwa  keterbukaan informasi  sangat  unggul  untuk  menghindari berbagai penyelewengan. Sebagaimana seorang
Hakim
Agung di
Amerika mengatakan “ sunlight  is  the  best  disinfectant ” yang  artinya  matahari  adalah  pembasmi kuman  terbaik.  Ini  berarti  kalau  sistem  telah benar-benar transparan maka berbagai kecurangan,  penyelewengan  dan  penipuan akan dapat dihindari (Tavinayati dan Qamariyanti, 2009, 172).
Prinsip full  disclosure ini  adalah bentuk  perlindungan  investor  yang  dilakukan oleh  pemerintah  secara  tidak  langsung. Pemerintah  atau  otoritas  pasar  modal  dalam hal  ini  pada  prinsipnya  hanya  berusaha
menjamin bahwa investor mendapat  informasi selengkap dan sejelas mungkin. Otoritas pasar modal  akan  mewajibkan  emiten  untuk  selalu memberikan  informasi  kepada  informasi  yang lengkap,  jelas  dan  tepat  waktu  ( on  time ). Dalam hal ini otoritas pasar modal mewajibkan  emiten  yang  akan  melakukan penawaran umum harus menyampaikan pendaftaran,  menyampaikan  laporan  regular dan  juga  menyampaikan  laporan  setiap kejadian penting.
Mengingat  hampir  seluruh  investasi memiliki resiko, maka selalu terdapat kemungkinan  investor  mengalami  kerugian. Dalam  hal  ini  pemerintah  harus  menahan  diri untuk  memberikan  suatu  pernyataan  yang menjadi  dasar  keputusan  investasi  karena apabila  pemerintah  melakukan  hal  tersebut berarti  resiko  keputusan  investasi  beralih  dari publik  ke  pemerintah.  Prinsip full  disclosure tersebut  dapat  di  gambarkan  sebagai  berikut (Ary Suta, 2000, 99):
1. Pernyataan  Pendaftaran  (registration Statements) Undang-Undang Pasar Modal berpegang  pada  pentingnya  keterbukaan informasi investasi. Sebelum efek ditawarkan  kepada  publik  (penawaran umum),  emiten  dan  penjamin  pelasana emisi  harus  menyampaikan  pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM.
Pernyataan  pendaftaran  terdiri  dari seluruh  informasi  yang  harus  dikemukan kepada  publik.  Pernyataan  pendaftaran menjadi efektif apabila BAPEPAM mempertimbangkan bahwa seluruh
informasi sudah diungkapkan dan dipandang  cukup.  Sebagaimana  terdapat dalam  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan peraturan  BAPEPAM,  suatu  pernyataan pendaftaran  terdiri  dari  laporan  keuangan yang  telah  diaudit,  gambaran  umum perusahaan,  uraian  tentang  bisnis  emiten, evaluasi  tentang  resiko  usaha,  keterangan tentang  penjaminan, legal  opinion ,  sejarah umum perusahaan dan keterangan- keterangan lain yang penting dan relevan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Akuntan  publik,  konsultan  hukum, penjamin  emisi,  profesi  penunjang  pasar modal  lainnya,  sebagaimana  terdapat dalam pernyataan pendaftaran, bertanggung jawab penuh terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Bagian pernyataan pendaftaran yang disebut  Prospektus  harus  disebarluaskan kepada  masyarakat  pada  saat  penawaran umum. Dokumen-dokumen yang disertakan dalam pendaftaran juga merupakan dokumen publik yang disimpan di Pusat Referensi Pasar Modal- BAPEPAM.  Sebagai  media  komunikasi antara  perushaan  yang  akan  menawarkan efeknya kepada masyarakat dengan masyarakat  investor,  pada  saat  melakukan pernyataan  pendaftaran,  emiten  harus membuat  prospektus.  Prospektus  tersebut berisi  tentang  latar  belakang,  kondisi perusahaan  baik  kondisi  keuangan,  status hukum dan kekayaan yang dimiliki, resiko yang dihadapi serta rencana-rencana perusahaan dimasa datang. Dalam prospektus  tersebut,  dilarang  menyajikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan  yang  dapat  mengakibatkan investor salah dalam mengambil keputusan investasi.
Undang-Undang Pasar Modal
menyatakan  bahwa  menawarkan  efek tanpa  mengajukan  pernyataan  pendaftaran kepada  Bapepam  atau  melakukannya sebelum  pernyataan  pendaftaran  menjadi efektif,  merupakan  tindakan  melawan hukum.
2. Continuing Disclosure
Setelahpenawaran umum
dinyatakan  efektif,  emiten  tetap  harus menyampaikan  informasi  secara  berkala dan  fakta-fakta  yang  relevan  dan  penting yang menyangkut kejadian-kejadian dalam perusahaan  yang  dapat  mempengaruhi keputusan investasi.
Disclosure semacam  ini  harus diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Bapepam dan
merupakan  dokumen  publik  yang  tersedia bagi siapa saja yang memerlukan. Informasi  yang  perlu  diungkapkan  kepada masyarakat  investor  oleh  emiten  pada dasarnya  dibedakan  menjadi  dua  jenis, yaitu  informasi  keuangan  yang  terdiri  dari laporan  tahunan  dan  tengah  tahunan  dan informasi  non  keuangan  yang  berupa informasi mengenai  kejadian penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.
3. Kecukupan Informasi Perlindungan Yang Terbaik
Prinsip full  disclosure terjadi  juka informasi yang disampaikan kepada investor  merupakan  informasi  yang  benar dan memadai bagi investor, sehingga dapat digunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  investasi.  Biasanya,  informasi yang  disampaikan  emiten  masih  berupa informasi  yang  memerlukan  analisis  dan interpretasi  agar  dapat  dijadikan  sebagai dasar  pengambilan  keputusan  investasi. Misalnya, Investor perlu melakukan analisis  terhadap  laporan  keuangan  baik antar  pos  laporan  keuangan  itu  sendiri maupun  menganalisis  kencendrungan  dari tahun  ke  tahun  dan  membandingkan dengan  laporan  keuangan  perusahaan sejenis  lainnya.  Apabila  informasi  tidak memiliki  waktu  atau  keinginan  untuk menginformasikan  lebih  lanjut,  maka investor  dapat  meminta  peunjuk  dari perusahaan  efek  atau  penasehat  investasi yang  kompeten  dalam  bidangnya,  pada waktu  yang  sama  orang  dalam  ( insider trading )  tidak  mempunyai  keunggulan komperatif yang merugikan publik, karena mereka  tidak  dapat  membeli  atau  menjual saham perushaan sendiri sebelum informasi  yang  mempengaruhi  keputusan investasi diketahui publik.
4. Envorcement Terhadap Full Disclosure
Undang-Undang Pasar Modal mengatur  beberapa  cara  agar  persyaratan full  disclosure dapat  diterapkan.  Pertama, kealpaan,  kesalahan  atau  ketidakcukupan full  disclosure dapat  dijatuhkan  sanksi pidana  bagi  emiten, underwriter ,  direksi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
perusahaan,  komisaris  pemegang  saham utama, akuntan atau konsultan hukum yang terlibat dalam penawaran umum. Sanksi ini beupa  sanksi  pidana  atau  denda.  Lebih lanjut,  ketidakcukupan disclosure dapat mengakibatkan  dijatuhkannya  hukuman perdata  bagi  pelaku-pelaku  tersebut.  Atas keslahan-kesalahan  tersebut,  perusahaan efek tahu representative- nya dapat  dicabut izin  dan  dilarang  beroperasi  di  pasar modal,  sedangkan  penjualan  sahamnya dapat  dibekukan  atau  di delist dari  pasar modal.  Tidak  hanya  emiten  dan  pihak terkait yang secara terus menerus menyampaikan informasi yang relevan dan penting,  tetapi  juga  pihak-pihak  lain dilarang  mengeluarkan  pernyataan  yang salah dan menyesatkan sehubungan dengan efek tersebut untuk tujuan-tujuan merugikan  publik.  Bapepam  diberikan kewenangan  berdasarkan  Undang-Undang Pasar  Modal  untuk  melakukan  investigasi atas  kejahatan  di  pasar  modal  sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai mengandung ketidakcukupan disclosure. 5. Penyempurnaan Kebijakan
Kebijakan full disclosure atau keterbukaan  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun  1995 merupakan  kelanjutan  kebijaksanaan  yang terdapat  dalam Keputusan Presiden Nomor 53 tahun  1990  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 Tahun 1990.
Kebijakan disclosure ini sesuai dengan standar internasional.
Di  Pasar  Modal  Indonesia,  selain  soal kewajiban  menyampaikan  informasi  seperti tersebut  di  atas,  juga  diperlukan  adanya good corporate  governance, termasuk  pemisahan antara  pemilik  perusahaan  dan  pengelolanya. Perusahaan yang memiliki manajemen terpisah dari pemiliknya diharapkan dapat memberikan informasi  yang  lebih  objektif  dan  lebih transparan.Hal ini akan menjadi suatu kebutuhan untuk terciptanya pasar modal yang fair dan efisien (Ary Suta, 2000, 102).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara mendasar telah memberikan perlindungan yang kokoh kepada masyarakat  pemodal  atau  investor.  Sehingga kepercayaan investor terhadap Pasar Modal  di Indonesia  dapat  ditingkatkan  dan  menarik minat  banyak  investor  untuk  berinvestasi  di Pasar  Modal  Indonesia.  Agar  tujuan  hukum dari  pelaksanaan  Pasar  Modal  di  Indonesia tercapai,  maka  diperlukan  peran  aktif  dari pemerintah  terhadap  pelaksanaan  prinsip keterbukaan  dalam  kegiatan  pasar  modal  agar benar-benar  ditaati  secara  penuh  oleh  seluruh pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pasar modal.
Dengan  berlakunya  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal diharapkan  pasar  modal  Indonesia  dapat berkembang  dalam  iklim  yang  kondusif. Undang-Undang  Pasar  Modal  juga  mengatur mengenai  konsekuensi  dan  tanggung  jawab atas  kerugian  serta  ancaman  pidana  bagi pelaku  pasar  modal  yang  tidak  melakukan kewajiban prinsip keterbukaan sesuai ketentuan  undang-undang  tersebut.  Untuk kemajuan Pasar Modal Indonesia di masa yang akan  datang,  perlu  dilakukan  pembaharuan terhadap  ketentuan  hukum  dan    instrumen- instrumen  yang  terkait  dalam  pelaksanaan pasar modal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan  hukum  sehingga  menciptakan adanya  kepastian  hukum  bagi  pelaku  pasar modal,  terutama  investor,  yang  menaruh perhatian besar pada aturan hukum.
Prinsip  keterbukaan  ( full  disclosure ) sebagai  salah  satu upaya  perlindungan terhadap  investor  dapat  terwujud  apabila terlaksananya  transparansi  informasi  atau kewajiban full  disclosure yang  mengandung fakta  materiel  dalam  setiap  kegiatan  yang berlangsung  di  Pasar  Modal.  Hal  ini  sesuai dengan  tujuan  prinsip  keterbukaan  itu  sendiri yaitu  untuk  menciptakan  pasar  yang  fair,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
efisien  dan  teratur  yang  melindungi  investor serta  membantu  dalam  menetapkan  harga pasar  yang  akurat  yang  semuanya  ditujukan untuk  kepentingan  masyarakat  pemodal  atau investor  maupun  calon  investor.  Hendaknya Pemerintah  menciptakan  suatu  aturan  hukum khusus  yang  secara  tegas  mengatur  tentang perlindungan  investor  dalam  menjalankan kegiatan  investasi  di  pasar  modal  sehingga pelanggaran-pelanggaran  seperti  pernyataan menyesatkan,  insider  trading,  dan  manipulasi pasar  yang  merupakan  tindakan  kejahatan  di pasar  modal  dapat  dicegah  dan  diminimalisir dan  setiap  pelaku  pelanggaran  aturan  tersebut dikenakan sanksi hukum yang tegas oleh OJK sebagai  lembaga  yang  mengawasi  segala kegiatan di pasar modal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdul  Basith  Anwar,  1991, Penuntun Pelaku  Pasar  Modal  Indonesia ,  Yayasan Mitra Dana, Jakarta.
[2] Abdurrahman  A,  1991, Ensiklopedia Ekonomi  Keuangan  Dan  Perdagangan , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
[3] Asril  Sitompul,  2000, Pasar  Modal
(Penawaran Umum dan Permasalahannya), Cet.Ke-2,  PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
[4] C.S.T.  Kansil,  dan  Christine  S.T.  Kansil, 1997, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
[5] Eduardus  Tandelilin,  2001, Analisis Investasi  dan  Manajemen  Portofolio,
Edisi I, PT. BPFE, Yogyakarta.
[6] I  Putu  Gede  Ary  Suta,  2000, Menuju Pasar  Modal  Modern, Yayasan  SAD SATRIA BHAKTI, Jakarta.
[7] Nadjib A. Gisymar, 1999, Insider Trading Dalam  Transaksi  Efek ,  PT.  Aditya  Citra Bakti, Bandung.
[8] Pandji  Anoraga  dan  Piji  Pakarti,  2001, Pengantar  Pasar  Modal, Cet  Ke-3, Rineka Cipta, Semarang.
[9] R.  Serfianto  D.  Purnomo  dan  Cita Yustisia  Serfiyani  dan  Iswi  Hariyani, 2013, Buku  Pintar  Pasar  Uang  &  Valas,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[10] Tavinayati  dan  Yulia  Qamariyanti,  2009, Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia, Sinar Grafika, Bandung.
[11] Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal
[12] Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN