## STUDI ANALISIS TENTANG MAKNA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS

## Nurinayah
UIN Datokarama Palu nurinayah@uindatokarama.ac.id

## Abstract
Sirri marriage is a classic term that has attracted the attention of Islamic law thinkers from the classical to modern times regarding the development and expansion of meaning that occurs in various regions of the world that use Islamic law as a basis in the formation of legislation, especially the Indonesian state considering the motives of religious prohibitions for carry out a sirri marriage with  consideration  of  the  negative  impacts  caused  by  the  marriage.  With  the  expansion  of  the meaning in this term gave birth to a new understanding of marriage law, especially in the field of marriage administration.
Some scholars are of the opinion that sirri marriage is a hidden marriage, so the marriage must  be  announced.  However,  for  those  who  think  that  unregistered  marriages  are  imperfect witnesses, then they must present witnesses perfectly, both two men or a man and two women, and even though it is not broadcast, the marriage is not called sirri marriage, and the last concept is sirri marriage in meaning a marriage that is not registered with a marriage registration institution, it is required to register the marriage.
Keyword : Sirri Marriage; Hadith

## Abstrak
Nikah  sirri  merupakan  term  klasik  yang  menarik  perhatian  kalangan  para  pemikir hukum Islam sejak masa klasih hingga modern  terkait pengembangan dan perluasan makna yang terjadi  di  berbagai  wilayah  dunia  yang  menggunakan  hukum  Islam  sebagai  landasan  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya negara Indonesia mengingat motif dari larangan agama untuk  melangsungkan perkawinan secara sirri dengan  pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Dengan terjadinya perluasan makna dalam term tersebut melahirkam pemahaman baru dalam hukum perkawinan khususnya dalam bidang administrasi perkawinan.
Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang disembunyikan maka pernikahan haruslah diumumkan. Namun bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah tidak sempurnanya saksi, maka haruslah menghadirkan saksi secara sempura baik dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang wanita,  dan meskipun tidak disiarkan maka  pernikahannya tidaklah dinamakan nikah sirri, serta yang terakhir konsep nikah sirri dalam artian perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan perkawinan, maka diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya.
Kata kunci : Nikah Sirri; Hadis

## 1. PENDAHULUAN
Nikah sirri bukanlah istilah asing di telinga masyarakat dunia khususnya di  Indonesia.  Penyebutan  ini  sudah  dipakai  bahkan  oleh  ulama  salaf  sezaman
Imam Mazhab yang empat. Bahkan jika ditelusuri, terdapat hadis dari Rasulullah saw yang secara jelas menyebutkan hal itu atau semakna dengan itu.
Namun,  istilah  nikah  sirri  dalam  literatur-literatur  klasik  Islam  adalah nama  bagi  sebuah  proses  pernikahan  yang  memiliki  paling  tidak  dua  makna; Pertama,  pernikahan  yang  tidak  diumumkan  atau  dilakukan  secara  tertutup bahkan  terkesan  disembunyikan.  Kedua,  perkawinan  yang  cacat  dari  sisi saksinya. Artinya, syarat dipersaksikannya pernikahan oleh dua orang saksi laki- laki, tidak terpenuhi.
Adapun  dalam  konteks  sejarah  di  Indonesia,  sejak  dari  masa  kerajaan Islam  yang  kemudian  berlanjut  dengan  masa  penjajahan,  masa  kemerdekaan hingga  saat  ini,  tampaknya  kekuasaan  Negara  tidak  pernah  berlepas  tangan dalam  mengatur,  menerapkan,  dan  memberlakukan  hukum  perkawinan  di Indonesia.  Hal  ini  karena  kembali  kepada  fitrah  Islam  yang  dalam  masalah- masalah  terkait  hukum-hukum  kemasyarakatan,  tidak  mengenal  adanya pemisahan  antara  agama  dan  Negara.  Dari  sisi  penerapannya  juga,  hukum perkawinan  termasuk  ke  dalam  bagian  hukum  Islam  yang  membutuhkan bantuan kekuasaan Negara. Artinya, bahwa dalam rangka implementasi ataupun pemberlakuannya,  Negara  harus  terlebih  dahulu  hadir  untuk  memberikan landasan  yuridisnya,  karena  Negara  merupakan  kekuasaan  yang  memiliki kekuatan dan legalitas dalam hal tersebut.
Korelasinya  dengan  hal  tersebut  di  atas,  sejak  tahun  1974  di  Indonesia telah  diundangkan  suatu  undang-undang  tentang  perkawinan  yang  dikenal dengan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan hukum tentang munakahat yang terkandung di dalam kitab suci Alquran, Sunah Rasulullah dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, yang oleh system hukum nasional Indonesia telah berhasil diangkat dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  memaksa  seluruh  rakyat  Indonesia termasuk umat Islam Indonesia.
Hal  yang  sangat  prinsipil  dalam  suatu  perkawinan  adalah  status keabsahannya,  karena  berkaitan  sangat  erat  dengan  akibat-akibat  yang ditimbulkan  oleh  perkawinan,  baik  yang  berkaitan  dengan  anak  (keturunan) maupun yang menyangkut harta.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Studi hadis
1. Matan dan sanad hadis :
a. Hadis pertama 1
ُنْب ِالله ُدْبَع اَنَثَّدَح :َلاَق ،َنو ُراَه  ْنِم اَنَأ ُهُتْعِمَس َو :ِالله ُدْبَع َلاَق ،ٍفو ُرْعَم ُنْب ُنو ُراَه اَنَثَّدَح :َلاَق ،ٍبْه َو ِهيِبَأ  ْنَع ، ِرْيَب ُّزلا ِنْب ِالله ِدْبَع ِنْب  ِرِماَع  ْنَع ،ُّيِش َرُقْلا ِد َوْسَ ْلْا ُنْب ِالله ُدْبَع يِنَثَّدَح
ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ ، :َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع َحاَكِ نلا اوُنِلْعَأ "
"

## Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Harun Ibn Ma’ruf , Abdullah berkata: Saya telah mendengarkannya dari Harun, ia berkata: telah menceritakan kepada kami  Abdullah  Ibn  Wahb,  ia  berkata:  Telah  menceritakan  kepadaku Abdullah  Ibn  Al-Aswad  Al-Qurasyi,  dari  Amir Ibn  Abdullah  Ibn  al-Zubair, dari  ayahnya  bahwasanya  Rasulullah  saw  bersabda:  “Umumkanlah perkawinan itu.”  HR. Ahmad.

## Takhrij hadis, kritik sanad dan matan
Di dalam Al-Taisir bi Syarh Al- Jami’ Al -Shaghir (1/176) dikatakan bahwa rijal imam Ahmad tsiqah . Abu Hatim berkata: Abdullah Ibn Ahmad al-Qurasyi adalah seorang syekh, tidak ada yang kuketahui meriwayatkan darinya kecuali Abdullah  Ibn  Wahb.  Ibn  Hibban  menyebutnya tsiqah .  Adapun  rawi  lainnya semuanya tsiqah sesuai  kriteria  Syaikhan,  kecuali  Abdullah  Ibn  Ahmad merupakan rijal An-Nasai, dan dia tsiqah .
Hadis  ini  diriwayatkan  juga  oleh  Al-Bazzar  no.  2214  dalam Al-Bahr  Al- Zakhkhar , Ibn Hibban no. 4066, Al-Thabrani dalam Al-Kabir no. 235 dan dalam
1 Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal (Tahqiq oleh Syu’aib al -Arnauth), Vol. XXVI, (Cet. I; Muassasah Al-Risalah: 2001), 53
Al-Awsath no. 5141, Al-Hakim 2/183 dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al- Baihaqi dalam Al-Sunan 7/288, Abu Nuaim dalam Al-Huliyyah 8/328 dari jalur Abdullah  Ibn  Wahb. Disahihkan  oleh  Al-Hakim  dan  disepakati  oleh  Al- Dzahabi. Albani menghukuminya hasan.
Hadis ini juga memiliki syahid dari hadis Muhammad Ibn Hathib no. 15451 dengan sanad hasan dengan lafaz:
"حاكنلا يف توصلاو فدلا مارحلاو للاحلا نيب ام ُلصف"
Artinya:
“ Pembeda  antara  yang  halal  dan  haram  adalah  pukulan  rebana  dan nyanyian dalam acara pernikahan.”
Dengan begitu, maka hadis ini hasan li ghairih . Demikian juga matannya sahih,  tidak  bertentangan  dengan  potensi  positif  manusia,  ilmu  pengetahuan, penalaran  logis,  juga  tidak  menyalahi  Alquran  dan  hadis  lainnya,  melainkan sejalan dengan itu semua.
Redaksi kedua hadis 2
ِراَصْنَلْا ٍنوُمْيَم ُنْب ىَسيِع اَن َرَبْخَأ :َلاَق َنو ُراَه ُنْب ُدي ِزَي اَنَثَّدَح :َلاَق ٍعيِنَم ُنْب ُدَمْحَأ اَنَثَّدَح ْنَع ،ُّي اَذَه اوُنِلْعَأ« :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق : ْتَلاَق َةَشِئاَع  ْنَع ،ٍدَّمَحُم ِنْب ِمِساَقلا ،َحاَكِ نلا
»،ِباَبلا  اَذَه  يِف  ٌنَسَح   ٌبي ِرَغ   ٌثيِدَح  اَذَه«  :»ِفوُفُّدلاِب  ِهْيَلَع  اوُب ِرْضا َو  ،ِد ِجاَسَملا  يِف  ُهوُلَعْجا َو ِع َو يِبَأ ِنْبا  ْنَع ،يِو ْرَي يِذَّلا ٍنوُمْيَم ُنْب ىَسيِع َو ،ِثيِدَحلا يِف  ُفَّعَضُي ُّي ِراَصْنَلْا ٍنوُمْيَم ُنْب ىَسي ٌةَقِث  َوُه  َريِسْفَّتلا ٍحي ِجَن
.
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Ahmad  Ibn  Mani’,  ia  berkata:  telah menceritakan kepada kami Yazid Ibn Harun, ia berkata: telah menceritakan kepada  Isa  Ibn  Maymun  al-Anshari,  dari  al-Qasim  Ibn  Muhammad,  dari Aisyah  ra  berkata  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda:  “Umumkanlah pernikahan, jadikan di masjid dan pukullah rebana”. HR. Tirmizi.
Hadis ini gharib hasan dalam bab ini dan Isa Ibn Maymun dhaif.
2 Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Dhahak al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir), Bab Ma Jaa fi I’lan al -Nikah no. 1089, Vol. III, (Cet. II; Musthafa al-Bab al-Halabi: Mesir, 1975), 390
Hadis ini dhaif bagi Albani kecuali kata I’lan .
Redaksi ketiga 3
دح
نبا دلاخ نع ،سنوي نبا ىسيع انثدح : لااق ،ىرمع نبا ليلخلاو ،مضهجلا يلع نبا رصن انث
إ نبا ةعيبر نع ،سايل أ نع ،مساقلا نع ،نمحرلا دبع يب ةشئاع يبنلا نع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص : لاق
َحاَكِ نلا اوُنِلْعَأ

## لابرغلاب هيلع اوبرضاو
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Nasr Ibn  Ali  al-Jahdham dan  Khalil  Ibn Amru, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Isa Ibn Yunus, dari  Khalid  Ibn  Ilyas,  dari  Rabiah  Ibn  Abdurrahman,  dari  al-Qasim,  dari Aisyah ra, dari Nabi saw bersabda: “Umumkanlah per nikahan dan pukullah rebana”. HR. Ibnu Majah.
Hadis ini termuat dalam Sunan Ibnu Majah ditaklik oleh Muhammad Fuad Abd  al-Baqi,  di  dalam  zawaid  pada  sanad  Khalid  Ibn  Ilyas  Abi  al-Haytsam  al- Adawi  disepakati dhaif.  Bahkan  Ibn  Hibban,  al-Hakim dan  Abu Said  al-Nuqasy menilainya maudhu’. Sedang menurut Albani dhaif selain kalimat pertama.
b. Hadis kedua 4 نأ يبنلا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص رسلا حاكن نع ىهن
Artinya:
“Nabi saw melarang nikah sirri” HR. Al -Thabrani.
Hadis riwayat imam Al-Thabrani ini disebutkan dalam Majma’ al -Zawaid dengan catatan bahwa tidak ada selain dia yang menceritakan hadis ini, sedang rijal nya tsiqah . 5
Redaksi hadis yang lain 6
3 Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qhazwini, Sunan Ibn Majah (Tahqiq oleh  Muhammad Fuad Abd  al- Baqi),  Bab I’lan al -Nikah no. 1895, Vol. I, (Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah), 611
4 Sulayman Ibn Ahmad al-Lakhmi al-Thabrani, Al- Mu’jam al -Awsath (Tahqiq oleh Thariq Ibn Iwadhillah), Vol. VII (Dar al-Haramain: Kairo), 68
5 Abu al-Hasan al-Haytsami, Majma’ al - Zawaid wa Manba’ al -Fawaid (Tahqiq oleh Husam al-Din al-Qudsi), Vol. IV, (Maktabah al-Qudsi: Kairo, 1994), 285
6 Abu Bakr al-Bayhaqi, Al-Sunan al-Kubra (Tahqiq oleh Muhammad Abd al-Qhadir Atha), Vol. VII, (Cet. III; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Lebanon, 2003), 473
ُالله ىَّلَص ِالله َلوُس َر َّنَأ ُهْنَع ُالله َي ِض َر ٍبِلاَط يِبَأ ِنْب ِ يِلَع ْنَع يِنَبِب ُهُباَحْصَأ َو  َوُه  َّرَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع
:َلاَق ِالله َلوُس َر اَي ٍن َلاُف ُحاَكِن :اوُلاَق " ؟اَذَه اَم " :َلاَقَف اًبِعَل َو ًءاَنِغ اوُعِمَسَف ٍقْي َر ُز " اَذَه ُهَنيِد َلَّمَك
ُد َعَمْسُي ىَّتَح  ِ رِ سلا ُحاَكِن  َلا َو ،ُحاَفِ سلا  َلا ُحاَكِ نلا
ُنْب و ُرْمَع يِنَثَّدَح َو :ٌنْيَسُح َلاَق " ٌناَخُد ى َرُي  ْوَأ  ٌّف
ِ رِ سلا َحاَكِن ُه َرْكَي َناَك َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َلوُس َر َّنَأ ُّيِن ِزاَمْلا ىَيْحَي ُنْيَسُح  ِ فُّدلاِب  َب َرْضُي ىَّتَح
ٌفيِعَض ِالله ِدْبَع ُنْب
Artinya:
Dari Ali Ibn Ani Talib ra bahwa Rasulullah saw dan para sahabatnya suatu hari  melewati  Bani  Zuraiq,  mereka  mendengar  suara  nyanyian  dan permainan.  Lalu  Nabi  berkata:  “Ada  apa  gerangan?”  para  sahabat menjawab: “pernikahan si fulan.” Rasul berkata: “Ia telah menyempurnakan agamany,  inilah  pernikahan  bukan  perzinahan.  Tidak  disebut  nikah  sirri sampai terdengar pukulan rebana atau terlihat asap.” Berkata Husain telah menceritakan  kepadaku  Amr  Ibn  Yahya  al-Mazini  bahwa  Rasulullah  saw tidak  menyukai  nikah  sirri  sampai  rebana  dipukul.  Husain  Ibn  Abdillah dhaif. HR. Al-Baihaqi.
c. Atsar dari Umar Ibn al-Khattab ra 7
َف ،ٌةَأ َرْما َو ٌلُج َر  َّلاِإ ِهْيَلَع ْدَهْشَي ْمَل ٍحاَكِنِب ُهْنَع ُالله َي ِض َر ُرَمُع َيِتُأ :َلاَق  ِرْيَب ُّزلا يِبَأ ْنَع
َلاَق اَذَه " :
"  ُتْمَج َرَل ِهيِف  ُتْمَّدَقَت  ُتْنُك  ْوَل َو ُه ُزي ِجُأ  َلا َو ، ِ رِ سلا ُحاَكِن
Artinya:
dari Abu al-Zubair berkata: telah datang kepada Umar ra kabar pernihakan yang tidak dipersaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Umar lantas berkat a: “ini adalah nikah sirri, aku tidaklah mengizinkannya, jika saja aku ada di hadapannya maka akan kurajam.”
Muhammad berkata inilah yang kita amalkan, karena menikah tidak boleh kurang dari dua orang saksi, yang ditolak Umar ini adalah persaksian dua orang laki-laki  dan  perempuan,  ini  adalah  nikah  sirri  karena  persaksian  belumlah sempurna  kecuali  dengan  dua  orang  laki-laki  atau  seorang  laki-laki  dan  dua orang perempuan, maka nikah itu boleh meskipun dirahasiakan. 8

## 2. Pengertian nikah sirri
7 Ibid , 204
8 Malik Ibn Anas, Muwatta’ Malik biriwayah Muhammad Ibn al -Hasan al-Syaibani (Tahqiq oleh Abd al-Wahab Abd al-Latif), Bab Nikah Sirri no. 534, (Cet. II; Al-Maktabah al-Ilmiyah), 179
Ulama  salaf  berbeda  pendapat  dalam  mengartikan  nikah  sirri. Pemahaman  mereka  juga  berbeda  dengan  yang  dimaksud  oleh  hukum  di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya membedakan antara definisi nikah sirri seperti  yang  tertera  di  dalam  literature  klasik  Islam  dengan  nikah  sirri  di Indonesia.
a) Nikah sirri perspektif hadis dan ulama
Yaitu  pernikahan  yang  bermakna  paling  tidak  salah  satu  dari  dua  hal berikut:
- Pernikahan yang tidak disiarkan dan disebarluaskan atau pernikahan yang dengan sengaja disembunyikan.
- Pernikahan yang tidak memenuhi syarat saksi, minimal dua orang laki- laki  atau  seorang  laki-laki  dan  dua  orang  perempuan,  selain  kedua mempelai dan wali.
b) Nikah sirri menurut KHI
Yaitu  nikah  rahasia,  yang  lazim  juga  disebut  dengan  nikah  liar  atau nikah di bawah tangan. Setelah diberlakukannya secara efektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, istilah perkawinan di bawah tanganpun muncul. Perkawinan di bawah tangan yang dinamakan pula sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah suatu perkawinan yang telah menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku secara  positif di  Indonesia. Selanjutnya, oleh sebab perkawinan itu tidak mengikuti peraturan hukum yang  berlaku,  maka  akibatnya  tidak  memiliki  kepastian  dan  kekuatan hukum. Oleh karena itu tidak pula dilindungi oleh hukum. 9

## 3. Fikih hadis
Disebutkan  dalam Al-Istidzkar 10 ,  bahwa  imam  Al-Laits  berkata  yang merupakan kewajiban adalah mengumumkan pernikahan untuk menjaga nasab.
9 Anshary  MK, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  (Cet.  II;  Pustaka  Pelajar:  Yogyakarta, 2015), 17
10 Abu Umar Yusuf al-Qurthubi, Alistidzkar (Tahqiq oleh Salim Muhammad Atha), Vol. V, (Cet. I; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 2000), 471
Dalam Al-Taysir  bi  Syarh  Al- Jami’  Al -Shaghir 11 i’ lan bertujuan  untuk menunjukkan  kebahagian  dan  untuk  membedakannya  dengan  perjamuan lainnya.
Dalam Faydh  al-Qadir 12 dinyatakan  bahwa  hadis  tersebut  merupakan larangan untuk nikah sirri. Sedang ulama berbeda pendapat dalam tata caranya: imam Syafii berpendapat setiap pernikahan yang dihadiri oleh dua orang saksi, imam Abu hanifah berpendapat dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang  perempuan  telah  keluar  dari  makna  sirri  meskipun  mereka  saling bernasehat  untuk  menyembunyikannya,  maka  kedua  imam  ini  berpandangan bahwa i’lan yang dimaksud dalam hadis adalah persaksian.
Ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  nikah  sirri  adalah  saling berwasiatnya  para  penyelenggara  perkawinan  dengan  para  saksi  untuk menyembunyikan pernikahan itu, hal itu tidak sah. I’lan bagi mereka hukumnya wajib meskipun sudah ada wali.
Yang paling dekat dengan makna hadis menurut Imam al-Munawi adalah bahwa  maksud  dari  i’lan  a dalah  mempublikasikan  perkawinan  di  antara manusia,  dan  amr  di  sini  sifatnya  mandub.  Ibn  Qutaybah  juga  memahamidari hadis ini kebolehan mempertontonkan pertunjukan-pertunjukan.
Imam  al- Shan’ani  setelah  menyebutkan  hadis  tersebut  dari  berbagai perawi  dengan  redaksi  tambahannya  menyatakan  bahwa  hadis-hadis  tersebut menunjukkan  perintah  untuk  menyiarkan  pernikahan, dan  i’lan  itu  kebalikan dari israr/rahasia. Juga menunjukkan perintah untuk memukul rebana, sedang hadis-hadis ini  sangat banyak,  meskipun  ada beberapa  komentar  untuk  setiap hadis  namun  mereka  saling  menguatkan  satu  sama  lain.  Kebolehan  memukul rebana karena hal itu lebih menunjukkan publikasi perkawinan dibanding tidak memukul sama sekali. Perintah ini secara zahir menunjukkan kewajiban, namun tak  satupun  yang  menyatakan  kewajibannya,  maka  dihukumi  sunah.  Dengan
11 Zain al-Din al-Munawi, Al-Taysir bi Syarh Al- Jami’ Al -Shaghir , Vol. I, (Cet. III; Maktabah al-Imam al-Syafii: Riyadh, 1988), 176
12 Zain  al-Din  al-Munawi, Faidh  al-Qhadir ,  Vol.  II,  (Cet.  I;  al-Maktabah  al-Tijariyah  al- Kubra: Mesir), 10
syarat tidak disertai dengan lagu-lagu haram yang terlarang dengan suara yang mendayu-dayu dari seorang perempuan asing dengan syair yang tidak senonoh, namun  hendaknya  dengan  ungkapan  arab  seperti  di  masa  Rasulullah.  Adapun yang  ditampilkan  oleh  orang-orang  saat  ini  yang  dipenuhi  oleh  hal-hal  yang haram, maka haramnya music karen hal itu bukan dengan sendirinya. 13
Dalam Tuhfah  al-Ahwadzi disebutkan  bahwa i’lan bermakna  persaksian maka hukumnya wajjib, jika bermakna penyiaran dan pengumuman maka amr di sini sifatnya mustahab. Sebagaimana dalam hadis perintah untuk dilaksanakan di masjid  karena  selain  untuk  lebih  mengindikasikan  pengumuman,  juga  karena berkah tempat. Sedang anjuran untuk memukul rebana, maka hal itu dilakakan di  luar  masjid.  Para  fukaha  berkata  bahwa  yang  dimaksud  dengan duf adalah rebana yang tidak memakai lonceng. 14
Berkata syarih dalam ikhtiyarat : yang tidak dapat diragukan lagi bahwa pernikahan dengan pengumuman adalah sah meski tidak dengan dua orang saksi, adapun  dengan  saksi  namun  disembunyikan  maka  ulama  berbeda  pendapat. Adapun jika berkumpul persaksian dan pengumuman, maka tidak diragukan lagi keabsahannya.  Adapun  jika  tidak  ada  persaksian  dan i’lan maka  hal  itu  batal menurut sebagian besar ulama, meskipun masih ada sedikit sekali khilaf. 15
Pernikahan adalah hal yang berhak untuk disiarkan, agar diketahui oleh khalayak,  baik  jauh  maupun  dekat  dan  menjadi  motivasi  bagi  sebagian  orang yang lebih menikmati kesedirian. Tentunya dengan diumumkannya pernikahan agar keluar dari makna nikah sirri yang dilarang. I’lan yang dimaksud adalah yang berlaku  secara  umum  dalam  masyarakat,  dengan  syarat  tidak  disertai  dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. 16
13 Muhammad Ibn Ismail al- Shan’a ni, Subul al-Salam , Vol. II, (Dar al-Hadits), 171
14 Abdurrahman al-Mubarakfuri, Tuhfah al- Ahwadzi bisyarh Jami’ al -Tirmidzi, Bab Ma Jaa fi I’lan al -Nikah , Vol. IV, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut), 178
15 Faisal Ibn Abd al-Aziz al-Najdi, Bustan al-Akhyar Mukhtashar Nail al-Awthar , Vol. II, (Cet. I; Dar Isybiliya: Riyadh, 1998), 220
16 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Vol. II (Cet. III; Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut, 1977), 231
Ulama berbeda pendapat tentang definisi dan hukum nikah sirri: 17
1. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Sedangkan  yang  dihadiri  oleh  dua orang saks i adalah nikah ‘alaniyah/terang -terangan, karena setiap yang dihadiri oleh lebih dari dua orang tidaklah disebut sirri. Jadi, jika kedua mempelai  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi,  berarti  keduanya  telah mengumumkan  pernikahan.  Adapun  perintah  memukul  rebana hukumnya sunah, agar lebih meyakinkan pengumuman nikah.
2. Ulama malikiyah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Dardir adalah jika para  saksi  diperintah  untuk  merahasiakan  akad,  demikian  pula  jika  hal yang  sama  juga  diwasiatkan  kepada  selain  saksi  ataupun  tidak.  Yang mewasiatkan  haruslah  suami,  bekerja  sama  dengan  istri  atau  wali maupun  tidak.  Inilah  maksud  Ibn  Arafah  terhadap  nikah  sirri.  Adapun makna lain dari Al-Baji bahwa meminta selain saksi untuk diam tetap saja disebut  nikah  sirri,  sebagaimana  jika  kedua  suami-istri  dan  wali  saling mewasiatkan untuk merahasiakannya, sedangkan para saksi tidak.
Menurut malikiyah, jika nikah sirri dilakukan karena khawatir akan orang yang zalim atau penyihir, maka tidak diharamkan dan tidak pula difasakh, namun jika bukan karena itu maka haram, dan difasakh jika si laki-laki belum  menggauli  istrinya,  namun  jika  sudah  digauli  maka  dipisahkan dengan talak dan berlaku iddah.
3. Ulama  Hanabilah  berpendapat  sama  dengan  Hanafiyah,  namun  mereka menghukumi makruh nikah sirri.

## B. Nikah sirri di Indonesia
Abdul  Gani  Abdullah  dalam  buku Mimbar  Hukum menjelaskan  bahwa untuk dapat mengidentifikasi suatu perkawinan apakah terdapat unsur sirri atau tidak, maka dapat ditinjau dari tiga indicator yang mesti selalu menyertai suatu
17 Wazarah  al-Awqaf  wa  al-Syuun  al-Islamiyah  al-Kuwait, Al-Mausuah  al-Fiqhiyyah  al- Kuwaitiyah , Vol. XLI, (Cet. II; Thab’ al -Wazarah), 300
perkawinan  legal.  Dimana  bila  salah  satu  factor  tidak  terpenuhi,  maka perkawinan itu bisa diidentifikasi sebagai suatu perkawinan sirri. Tiga indicator tersebut adalah, pertama, calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi yang  merupakan  subjek  hukum  akad  nikah.  Kedua,  turut  hadirnya  Pegawai Pencatat  Nikah  pada  saat  akad  nikah  dilangsungkan  sebagai  bentuk  kepastian hukum dari perkawinan tersebut; dan ketiga, walimatul urs , yaitu suatu kondisi dimana dengan sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa  di  antara  kedua  calon  suami  istri  tadi  memang  telah  resmi  menjadi sepasang  suami  istri.  Pada  indicator  ketiga  inilah  hakikat  filosofis  dari  hadis- hadis  Rasulullah saw tersebut  terletak (seperti  yang  telah penulis  sebutkan  di atas). 18
Jika  ditilik  dari  sisi  politis  dan  sosiologis,  suatu  perkawinan  yang  tidak melakukan pencatatan akan menimbulkan dampak sebagai berikut, di antaranya:
a. Masyarakat  muslim  Indonesia  dipandang  acuh  tak  acuh  terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek hukum.
b. Perkawinan  di  bawah  tangan  dimana  hanya  memedulikan  unsur agama, akan dengan mudah dijumpai.
c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk  putusnya  perkawinan  akan  terbuka  secara  bebas  sesuka  hati suami  atau  istri,  tanpa  ada  akibat  hukum  apa-apa,  sehingga  hampir semua kasus berdampak pada wanita/istri dan anak-anak.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  telah merumuskan  kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut.
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Umat Islam haruslah memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) sekaligus dalam  melangsungkan  perkawinan.  Secara  kumulatif  kedua  unsur  pada  ayat tersebut  mesti  berfungsi  dan  tidak  bersifat  alternatif.  Unsur  yang  pertama memiliki  peran  dalam  memberi  label  sah  kepada  perkawinan  itu,  sedangkan unsur yang  kedua berperan dalam memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan  perbuatan  hukum  yang  mempunyai  hak  mendapatkan  pengakuan dan  perlindungan  hukum.  Dengan  demikian,  pemenuhan  unsur  pencatatan dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, sebab walaupun eksistensinya hanya  bersifat  administratif,  tetapi  peran  daripada  pencatatan  akta  nikah tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.

## C. Perintah tawsiq dalam Alquran
Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang  dalam  hal  ini  adalah  perkawinan,  sebenarnya  tidak  diambil  dari  ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau hukum barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah swt yang tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah [2]: 282:
                                                                                   
Terjemahnya:
“Hai orang -orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”
Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat  dengan  kewajiban-kewajiban  dan  hak,  bahkan  terdapat  pula  beberapa perjanjian perkawinan
Syekh  Azhar,  Syekh  Jaad  al-Haq  Ali  Jaad  al-Haq  melakukan  pembagian ketentuan yang mengatur tentang pernikahan ke dalam dua kategori: pertama, peraturan  syara’  yaitu  apabila  telah  dilaksanakan  akad  nikah  sesuai  dengan syarat  dan  rukun  nikah  seperti  telah  diatur  dalam  syariat  Islam,  maka perkawinan itu sah dan mempunyai pengaruh hukum, seperti halalnya bergaul sebagai suami-istri, keabsahan keturunannya, dan hak saling mewarisi. Kesemua
itu  tidak  bergantung  kepada  adanya  pencatatan  dan  akta  nikah  secara  resmi. Namun  demikian,  keberadaan  alat  bukti  resmi  suatu  perkawinan,  menjadi sesuatu  yang  niscaya,  apabila  dihadapkan  kepada  hal-hal  yang  memerlukan proses  peradilan,  terutama  saat  terjadi  perselisihan  rumah  tangga,  status  dan kedudukan  anak.  Hal  ini  ada  dalam  poin  kedua,  yaitu  peraturan  yang  bersifat tawsiqy. 19
Lebih  jelas  lagi,  dalam  bukunya Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh oleh Wahbah al- Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar’I dan syarat tawsiqy .  Syarat tawsiqy adalah  sesuatu  yang  diformulasikan  untuk dijadikan  sebagai  bukti  kebenaran  terjadinya  suatu  perbuatan  sebagai  upaya antisipatif adanya ketidakjelasan di kemudian hari. 20
Selain  itu,  dengan  menaati  hukum  perundang-undangan  di  Indonesia khususnya mengenai pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwewenang juga merupakan penerapan dari ketaatan kepada Ulul Amri yang diperintahkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya:
                                                                                        
Terjemahnya:
“Wahai  orang -orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah  dan  tatatilah  Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…” (QS. An-Nisa: 59)

## 3. KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut ini:
1. Dalam terminologi agama, ulama berbeda pendapat tentang maksud dari nikah  sirri,  demikian  juga  dengan  hukumnya.  Bagi  yang  berpendapat bahwa  nikah  sirri  adalah  nikah  yang  disembunyikan  maka  pernikahan haruslah diumumkan. Namun bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri
19 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  (Cet.  II; Kencana: Jakarta, 2005), 35
adalah tidak sempurnanya saksi, maka dengan dihadirkannya saksi secara sempura  baik  dua  orang  laki-laki  atau  seorang  lelaki  dan  dua  orang wanita, meskipun tidak disiarkan maka tidaklah dinamakan nikah sirri.
2. Rasulullah  menganjurkan  untuk  mengumumkan  perkawinan  dan menyertakan hiburan-hiburan di dalamnya.
3. Ada  begitu  banyak  maslahat  yang  didapatkan  dari  diumumkannya perkawinan dan dicatatkan secara resmi, di antaranya:
a. Menunjukkan  kebahagian  dan  untuk  membedakannya  dengan perjamuan lainnya;
b. Menjaga nasab;
c. M ejaga sum’ah/nama baik;
d. Alat  bukti  resmi  suatu  perkawinan,  terutama  ketika  terjadi perselisihan rumah tangga, status dan kedudukan anak.
4. Dalam pandangan hukum positif Indonesia, perkawinan di bawah tangan adalah  sah  secara  agama  jika  memenuhi  segala  rukun  dan  syaratnya, namun cacat hukum.
5. Hadis  tentang  perintah  mengumumkan  perkawinan  ini  dapat  dijadikan hujjah, berdasarkan pada penelusuran terhadap sanad, matan hadis dan konteks yang ada saat ini.
6. Berdasarkan pembacaan tersebut pula, maka nikah sirri dilarang karena:
a. Menyalahi perintah Nabi saw
b. Membawa akibat negatif terhadap nama baik, anak, hubungan rumah tangga dan sebagainya
c. Menyalahi hukum positif Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Anas, Malik Ibn, Muwatta’ Malik biriwayah Muhammad Ibn al -Hasan al-Syaibani (Tahqiq oleh Abd al-Wahab Abd al-Latif), Bab Nikah Sirri no. 534, Cet. II; Al-Maktabah al-Ilmiyah.
Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.
Al-Bayhaqi, Abu Bakr, Al-Sunan al-Kubra (Tahqiq oleh Muhammad Abd al-Qhadir Atha), Vol. VII, Cet. III; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Lebanon, 2003.
Hanbal, Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal (Tahqiq oleh Syu’aib al -Arnauth), Vol. XXVI, Cet. I; Muassasah Al- Risalah: 2001.
Al-Haytsami, Abu al-Hasan, Majma’ al - Zawaid wa Manba’ al -Fawaid (Tahqiq oleh Husam al-Din al-Qudsi), Vol. IV, Maktabah al-Qudsi: Kairo, 1994.
Al-Kuwait, Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah , Vol. XLI, Cet. II; Thab’ al -Wazarah.
Al-Mubarakfuri, Abdurrahman, Tuhfah al- Ahwadzi bisyarh Jami’ al -Tirmidzi, Bab Ma Jaa fi I’lan al -Nikah , Vol. IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut.
Al-Munawi,  Zain  al-Din, Al-Taysir  bi  Syarh  Al- Jami’  Al -Shaghir ,  Vol.  I,  Cet.  III; Maktabah al-Imam al-Syafii: Riyadh, 1988.
Al-Munawi, Zain al-Din, Faidh al-Qhadir , Vol. II, Cet. I; al-Maktabah al-Tijariyah al- Kubra: Mesir.
Al-Najdi, Faisal Ibn Abd al-Aziz, Bustan al-Akhyar Mukhtashar Nail al-Awthar , Vol. II, Cet. I; Dar Isybiliya: Riyadh, 1998.
Al-Qhazwini,  Ibn  Majah  Abu  Abdillah  Muhammad  Ibn  Yazid, Sunan  Ibn  Majah (Tahqiq oleh Muhammad Fuad Abd al- Baqi), Bab I’lan al-Nikah no. 1895, Vol. I, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
Al-Qurthubi, Abu Umar Yusuf, Alistidzkar (Tahqiq oleh Salim Muhammad Atha), Vol. V, Cet. I; Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 2000.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Vol. II , Cet. III; Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut, 1977.
Al- Shan’ani, Muhammad Ibn Ismail, Subul al-Salam , Vol. II, Dar al-Hadits.
Al-Thabrani, Sulayman Ibn Ahmad al-Lakhmi, Al- Mu’jam al -Awsath (Tahqiq oleh Thariq Ibn Iwadhillah), Vol. VII, Dar al-Haramain: Kairo.
Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Dhahak, Sunan al-Tirmidzi (Tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir), Bab Ma Jaa fi I’lan al -Nikah no. 1089, Vol. III, Cet. II; Musthafa al-Bab al-Halabi: Mesir, 1975.
Zein, Satria Effendi M., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , Cet. II; Kencana: Jakarta, 2005