Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JALUR LAUT DI KEPULAUAN RIAU

## Rahel Kartika
Universitas Putera Batam Fakultas Sosial dan Humaniora e-mail: doktormalau2019@gmail.com
Parningotan Malau Universitas Putera Batam Fakultas Sosial dan Humaniora e-mail: doktormalau2019@gmail.com

## Abstract
The crime of smuggling narcotics in the sea route is a crime that continues to  increase  every  year.  One  of  the  government's  efforts  to  tackle  the smuggling of narcotics by sea is through the Directorate General of Customs and  Excise  (DJBC).  This  paper  aims  to  explain  how  the  role  of  DGCE marine surveillance in the prevention and control of narcotics smuggling by sea and to  find out  what obstacles the Directorate General  of Customs and Excise  has  faced  so  that  the  data  on  prosecution  for  the  last  five  (5)  years has  increased.  This  paper  uses  supervisory  theory  and  criminal  law  policy theory to explain how the DJBC marine surveillance system and prevention efforts before and after the crime of narcotics smuggling by sea. The results of  the  analysis  show  that  the  DGCE  marine  surveillance  system  has  a strategic  function  in  reducing  the  opportunities  for  narcotics  smuggling  by sea.  However,  there  are  several  obstacles  to  the  DJBC  marine  surveillance system in preventing and overcoming the smuggling of narcotics by sea.
Keywords: Role, Narcotics Smuggling, Prevention

## A. Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan  terbesar  di  dunia (The  biggest archipelago  in  the  world) ,  secara  geografis letak Indonesia terbentang dari 60 LU sampai 110  LS  dan  920  sampai  1420  BT,  yang wilayahnya  terdiri  atas  pulau-pulau  besar serta  pulau  kecil  lain  yang  berjumlah  kurang lebih  17.504  pulau.  Tiga  perempat  dari
wilayah  Indonesia  merupakan  laut  sebesar (5,9  juta  km2).  Indonesia  juga  merupakan negara  kedua  setelah  Canada  yang  memiliki garis pantai terpanjang yang tersebar disetiap pulaunya, kurang lebih 81.000 kilometer 1
1 Lasabuda,  R.  (2013).  Tinjauan  Teoritis Dalam  Perspektif  Negara  Kepulauan  Republik Indonesia  Regional  Development  in  Coastal  and Ocean in  Archipelago Perspective of The  Republic of
Salah  satu  wilayah  kepulauan  di Indonesia yang letaknya sangat strategis yang bertetangga  langsung  dengan  Negara  luar adalah  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri), posisi  Kepri  secara  geografis  membentang dari  Selat  Malaka  hingga  laut  (Natuna)  Cina selatan  dan  berbatasan  langsung  dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapore. Kepri  juga  dikenal  dengan  nama  “paparan sunda”  hal  tersebut  dikarenakan  kondisi (geomorfologinya) adalah bagian kontinental, letak strategis  Provinsi  Kepri  memiliki peran yang penting terhadap lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut.
Luasnya  laut  Indonesia  memberikan dampak  positif  pada  sektor  perekonomian negara  sebagai  jalur  lalu  lintas  perdagangan internasional  dan  eksplorasi  laut.  Letak strategis Provinsi Kepulauan Riau memberikan  dampak  negativ  pula  pada  jalur laut  kerap  digunakan  sebagai  lalu  lintas kajahatan  internasional (international  crime) salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan tindak pidana penyelundupan narkotika.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  laut berperan  penting  terhadap  kedaulatan  negara Indonesia 2 .  Konvensi  hukum  laut  PBB
Indonesia  Jurnal  Ilmiah  Platax. Jurnal  Ilmiah  Platax, I, 92–101. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
United  Nation Convention  on  the  Law  of  the Sea  1982 (UNCLOS  1982)  merupakan bentuk dari kerjasama negara dunia dalam hal pemberantasan  segala  tindak  kejahatan  yang berada  di  laut.  Kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary  crime )  yang  sering  dilakukan melalui  jalur  laut  ialah  tindak  pidana penyelundupan  narkotika,  kejahatan  yang terjadi  antar  lintas  negara  yang  sudah terorganisir (transnational  crime). Tindak pidana  narkotika  umumnya  tidak  dilakukan secara  sendiri-sendiri  atau  perorangan  tetapi dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir  oleh  sindikat  kriminal  yang terselubung, sangat susah untuk dideteksi dan dilakukan dengan sangat rapi 3
Ketentuan  hukum  nasional  yang berlaku  saat  ini (ius  constitutum) tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4 (sebelumya  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika) 5 . Pembentukan Undang-Undang 35 tahun 2009 diharapkan  menjadi  sebuah  reformasi  pada bidang  hukum  pidana  khususnya  dalam  hal
3 M.  Ali  Zaidan  Yuliana  Yuli  W.  (2015). Peran  Indonesia  Dalam  Penanggulangan  Narkotika. Journal of Chemical Information and Modelin g, 53(1), 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang Narkotika
pemberantasan  tindak  pidana  narkotika, karena  dianggap  lebih  kompleks  dalam  hal pengaturan sanksi pidana sebagai pamungkas terakhir (ultimum  remedium) .  Sedangkan, bentuk  kerjasama  antar  dunia  terhadap penanggulangan tindak pidana
penyelundupan narkotika, badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
membentuk  konvensi United  Nations  Office on Drugs and Crime (UNODC) 6
Modus  yang  dilakukan  para  pelaku tindak pidana narkotika dalam menyelundupakan  barang  haram  tersebut melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi (pelabuhan  tikus),  sudah  bukan  rahasia  lagi jika  Kepri  memiliki  banyak  pelabuhan  tidak resmi (pelabuhan tikus). Para pelaku menyelundupakan  dengan  cara  bongkar muatan dari kapal satu ke kapal lainnya (ship to ship) dan mereka sudah hafal di mana letak pelabuhan tikus  yang jarang apparat penegak hukum melakukan patroli/pengecekan . Modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi canggih,  didukung  oleh  jaringan  organisasi yang  luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan korban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda bangsa yang sangat membahayakan
6 Wesly, S. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Narkotika  (Studi  Kasus  di  Kepolisian  Resort Humbahas). Jurnal  Mercatoria ,  7(2),  179–192. https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view /669/577
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara 7
Penyelundupan tindak pidana narkotika  merupakan  kejahatan  yang  sangat membahayakan  perekonomian  negara  karena Indonesia  harus  mewujudkan  cita-cita  yang termaktub dalam pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yaitu memajukan  kesejahteraan  umum 8 .  Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) memiliki alas  hukum  serta  para  lembaga  penegak hukum  yang  mumpuni  untuk  menanggulangi segala  tindak  kejahatan  yang  berada  pada wilayah Kesatauan Republik Indonesia khususnya  pada  kejahatan  tindak  pidana penyelundupan narkotika jalur laut.
Penanggulangan
tindak pidana penyelundupan  narkotika  selalu  berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan.
Proses  penyidikan  dilakukan  oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  (POLRI)  dan  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  tertentu  yang  diberi
7 Issa,  J.  (2019).  Peran  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (Ppns)  Dalam  Tindak  Pidana  Bea  Dan Cukai  Menurut  Undang-Undang  No.  17  tahun  2006 Tentang  Kepabeanan  Dalam  Kasus  Penyelundupan. Permenkes  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 8(5), 55.
8 Parningotan Malau. (2019). Analisis Juridis Status  Kewarganegaraan  Atas  Sikap  Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan  Mengeluarkan  Pendapat. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 215–217.
wewenang  khusus  oleh  undang-undang berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 9 .  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  yang  diberi  wewenang  khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  yaitu Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)
dibawah naungan Menteri
Keuangan 10 Sebelum menjalankan proses penyidikan  dan  penyelidikan  para  lembaga penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan, pemerintah  menyiapkan  lembaga  penegak khusus  untuk  melakukan  patroli  laut  sebagai upaya  untuk  menanggulangi  penyelundupan tindak pidana narkotika jalur laut.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC)  merupakan  salah  satu  lembaga penegak hukum yang menjadi focus penelitian  ini,  disamping  DJBC  masih terdapat  lembaga  penegak  hukum  lain  yang melakukan  satuan  tugas  berupa  patroli  laut untuk mengamankan Indonesia dari kejahatan transnasional  penyelundupan  narkotika  jalur laut.  Lembaga  penegak  hukum  tersebut
9 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 10 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
adalah  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan (POLAIRUD), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DIRJEN HUBLA), Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (DIRJEN PSDKP),  Badan  Keamanan  Laut  Republik Indonesia  (BAKAMLA),  dan  Satuan  Tugas Pemberantasan  Penangkapan  Ikan  Secara Illegal  (SATGAS  115).  Ketujuh  lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral  sesuai  dengan  kewenangan  yang  di atur berdasarkan perundang-undangan.
Sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a,  huruf  b,  dan  huruf  c  dalam  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2006  atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  sebagai  salah  satu penegak  hukum  di  laut  memiliki  fungsi sebagai  pengumpul  penerimaan (Revenue Collector) , pelindung masyarakat (community protector) ,  fasilitator  perdagangan (trade fasilitator) dan membantu Industri (Industrial Assisstance). Secara  garis  besar  keempat tugas  dan  fungsi  pokok  DJBC  dibagi  ke dalam  2  (dua)  tugas  dan  fungsi  besar,  yaitu sebagai  fungsi  pelayanan  dan  bertugas melakukan  pengawasan.  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  dalam  tugas  pokok  dan
fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan  bea  masuk,  cukai,  pungutan- pungutan  negara  lainnya  dan  memfasilitasi perdangangan  serta  melindungi  industri dalam negeri 11 . Akan tetapi, juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan  hukum  melalui  pengawasan  atas ekspor  dan  impor  barang  larangan  dan pembatasan  yang  dapat  membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika 12
Sedangkan dalam pemberantasan tindak  pidana  penyelundupan  narkotika DJBC  melakukan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba dengan  upaya  mencegah (preventif) dan mengurangi kejahatan tindak pidana narkotika, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
penyelundupan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur pelabuhan  resmi  serta  pengawasan  langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap (pelabuhan tikus), sedangkan upaya penindakan (represif) terhadap  tindak  pidana penyelundupan narkotika dengan cara
11 Undang-  undang  Nomor  17  Tahun  2006 atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1995 tentang Kepabeanan 12 Ristiono,  F.  F.,  &  Sriyanto,  A.  (2018). Mengungkap  Modus  Operandi  Penyelundupan  Npp Pada  Kpubc  Tipe  a  Tanjung  Priok.  Jurnal  Perspektif
Bea Dan Cukai, 2(1).
https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.187
melakukan  giat  melakukan  patroli  laut  dan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap  para  pengguna  dan  pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap  warga  negara  Indonesia  saja,  tetapi penangkapan  juga  dilakukan  terhadap  warga negara  asing  yang  terlibat  (Riza  Alifianto Kurniawan, 2018).
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai dalam penanggulangan penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau karena permasalahan  penyelundupan  narkotika  di Kepri sudah darurat hal ini disampaikan oleh Dwi  Ria  Latifa  anggota  Komisi  III  DPR  RI, pada 03 April 2016 di Tanjung Pinang beliau mengatakan  “mengingat  wilayah  Kepri memiliki  Pelabuhan  rakyat  yang  sampai sekarang  belum  mampu  diawasi  secara maksimal oleh penegak hukum dilaut, bahkan beberapa  kasus  penyelundupan  narkotika menggunakan jalur resmi, berarti pengawasan di  pelabuhan  domestik  dan  internasional  di Kepri  juga  sangat  lemah”,  Dwi  berharap Kepolisian,  TNI,  Bea  Cukai  serta  penegak hukum  yang  bertugas  dilaut  selalu  giat mengadakan  satuan  tugas  gabungan  serta bertukar informasi agar permasalahan penyelundupan  tindak  pidana  narkotika  di Kepri  bisa  diselesaikan,  dan  menyelamatkan Kepri  dari  Darurat  Narkotika  yang  terus
meningkat pesat setiap tahunnya 13
Demikian  juga  dikatakan  Benny Jozua  Mamoto  selaku  mantan  direktur penindakan  Badan Narkotika Nsional  (BNN) “bahwa  penyelundupan  narkotika  yang berhasil masuk ke Kepulauan Riau diperkirakan  jumlahnya  jauh  lebih  besar dibanding  keberhasilan  aparat  membongkar kasus-kasus penyelundupan narkotika, kenyataan ini menunjukkan indonesia khususnya Kepulauan Riau merupakan wilayah  sasaran  penyelundupan  jaringan narkotika internasional melalui laut”.
Pendapat  lain  juga  dikemukakan  oleh  Sri Mulyani selaku Mentri Keuangan saat jumpa pers  bersama  Tito  Karnavian  selaku  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  (Kapolri)  di pelabuhan Sekupang
Batam, beliau mengatakan bahwa “tidak dipungkiri Indonesia saat ini mendapatkan bajir narkoba yang  setiap  hari  meningkat”.  Budi  Waseso selaku  Kepla  BNN  juga  mengatakan  bahwa “penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau yang  berhasil  digagalkan  aparat  kurang  dari 10% dari yang berhasil masuk, jika ada kapal yang tertangkap, kapal lain bergerak. 14
Berdasarkan  hasil  pra  penelitian penulis  melalui  wawancara  dengan  penyidik
13 https://republika.co.id/berita/o52abl366/kep ri-darurat-narkoba 14 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 43198966
Direktorat
Reserse Narkotika (Dit Resnarkoba)  Polda  Kepri  Brigadir  Santaria Manurung 15 ,  beliau  mengatakan  bahwa  data penyelundupan  narkotika  jalur  laut  di  Kepri pada  tahun  2015  hingga  2019  terus meningkat,  beliau  mengatakan  data  tersebut baru di laut saja belum melalui darat maupun udara.  Berikut  data  penyelundupan  tindak pidana  penyelundupan  narkotika  jalur  laut  di Kepri  pada  tahun  2015  +  18  kasus  dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), tahun 2016 ada  + 58 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin  (sabu),  cannabis  sativa (ganja),  di  tahun  2017  +  31  kasus  dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), tahun 2018 meningkat menjadi + 49 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), pada tahun 2019 + 52 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin  (sabu),  cannabis  sativa (ganja), dan 2020 belum berakhir sudah ada + 23 kasus.
Berdasarkan jumlah kasus penyelundupan  tindak  pidana  narkotika  jalur laut  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  penyidik Ditres  narkoba  Polda  Kepri  menyampaikan bahwa  jalur  laut  merupakan  primadona  bagi
15 Hasil wawancara dengan penyidik Direktorat  Reserse  Narkotika  (Dit  Resnarkoba)  Polda Kepri Brigadir Santaria Manurung
para mafia narkotika. Penyelundupan narkotika  jalur  laut  terus  meningkat  setiap tahun jika dibandingkan dengan Provinsi lain contohnya  Provinsi  Kalimantan  Barat  hanya meningkat sebesar 2 (dua) hingga (tiga) kasus saja tiap tahunnya, padahal Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia 16 . Terkait
tingginya tingkat tindak pidana penyelundupan  narkotika  jalur  laut  di  Kepri menjadi alasan bagi penulis ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana peran bea dan cukai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan  narkotika  jalur  laut  di Kepulauan  Riau  mengapa  tiap  tahun  data penyelundupan  narkotika  jalur  laut  terus meningkat serta bagaimana penerapan hukum khusus tindak pidana penyelundupan narkotika.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  peneliti  lakukan adalah penelitian hukum  empiris, tetapi  tetap juga  dilakukan  penelitian  di  lapangan sosiologis  untuk  memperkuat  penelitian hukum  empiris.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis.
Bahan
hukum
16 Victor, S. (2015). Kejahatan  Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia : Kasus  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  Dan  Kalimantan Barat. Politica , 6 (1), 42–62.
dikumpulkan  melalui  prosedur  penelitian Lapangan  ( Field  Research )  yaitu  dengan melakukan  studi  lapangan,  dalam  hal  ini penulis  langsung  melakukan  studi  pada Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  Khusus  Kepri  dengan  melakukan wawancara langsung serta mengambil beberapa  data  yang  berhubungan  dengan topik  penelitian.  Analisis  data  adalah  proses pencarian  dan  pengumpulan  data  secara sistematis  yang  diperoleh  dari  wawancara, catatan  lapangan  dan  dokumentasi,  dengan mengkategorikan  data,  menjelaskan  dalam unit,  mensintesis,  menyatukan  dalam  pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari  dan  kesimpulan  menggambar sehingga mudah dimengerti sendiri dan orang lain 17 Melakukan  proses  analisis  data  agar dapat  menyusun  secara  urut  data-data  yang diperoleh  kedalam  suatu  kategori  ataupun uraian  dasar  dari  studi  lapangan.  Dalam proses  ini  data  yang  diperoleh  diharapkan dapat  menjadi  manfaat  yang  baik  dalam penelitian  ini  sehingga  mampu  menjawab pokok-pokok  permasalahan  yang  penulis telah kemukakan.
17 Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Peran  Direktorat  Jenderal  Bea  Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi DJBC Kanwil Khusus Kepri memiliki wilayah pengawasan 12 mil dari garis pantai. Berikut  peta  gambaran  wilayah  pengawasan:
Sumber: KWBC Khusus Kepri
Wilayah pengawasan merupakan daerah kepulauan yang luas membuat tingkat penyelundupan  di  wilayah  kepulauan  riau menjadi tinggi, banyak akses ke lokasi tujuan dan  sarana  pengangkut  yang  datang  dan/atau menuju kawasan bebas, dan terdapat kawasan bebas  (ftz)  pada  wilayah  pengawasan.  Di wilayah  Kepulauan  Riau  terdapat  3  wilayah yang  mendapatkan  fasilitas Free  Trade  Zone (FTZ) yaitu Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun. Karena berbatasan langsung dengan  dua  negara  tetangga,  wilayah  Batam dan  Tanjung  Balai  karimun  memiliki  tingkat kerawanan  yang  cukup  tinggi.  Untuk  itu, wilayah ini harus dijaga terus menerus seperti
yang  disampaikan  oleh  Anang  Bagus  Giarto selaku    kepala  Pangkalan  Sarana  Operasi Tipe  B  Batam,  Anang  Bagus  Giarto mengatakan  dengan  letak  yang  sangat  dekat memungkinkan  pengiriman  barang  ilegal dapat  dilakukan  dengan  cepat,  terlebih wilayah  Batam  merupakan  wilayah Free Trede Zone (FTZ) atau  wilayah perdagangan bebas  yang  mengharuskan  semua  barang yang  keluar  masuk  harus  diperiksa  dengan ketat.  “Letak  kami  sangat  strategis,  di  depan sana  Singapura  dan  sebelah  sana  Malaysia. Sehingga  untuk  wilayah  kerja  PSO  Batam dikhususkan  untuk  mengawasi  FTZ  yang meliputi  wilayah  Batam,  Rempang,  Galang
KWBC KALBAGBAR KWBC  KHUSUS KEPULAUAN RIAU KWBC SUMBAGSEL KWBC  RIAU & SUMBAR KWBC  SUMUT KWBC  ACEH
(Barelang),  dan  sebagian  Pulau  karimun. Fakta  di  lapangan  banyak  ditemukan  bahwa terjadi banyak kasus penyalahgunaan fasilitas FTZ  yang  dimanfaatkan  oleh  oknum  tidak bertanggung jawab.
Dengan kedekatan dan wilayah khusus  membuat  wilayah  kami  sangat  rawan dan  membutuhkan  pengawasan  ektra  ketat dan berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan Anang menjelaskan, kalau PSO Batam menjalankan tugas  patroli  laut selama 24  jam  dan  365  hari  dalam  setahun.  Patroli tidak  pernah  kosong  mengingat  kondisi geografis  Batam  yang  sangat  strategis  dan banyaknya  pintu  masuk  atau  pelabuhan rakyat  dan  dapat  disinggahi  kapal  untuk bongkar  muat  kapal,  menjadikan  wilayah  ini harus diawasi setiap harinya.
Dengan armada yang ada sekarang ini kewalahan  untuk  patroli  tiap  hari  tanpa kosong, namun mengingat SDM juga terbatas kami  mencoba  menjalani  dengan  tetap maksimal. Selain itu, kami juga mengerahkan tim  darat  atau  intelijen  untuk  memantau setiap  informasi  yang  masuk,  terlebih informasi  dari  radar  CSS  yang  sangat membantu  kami  dalam  bergerak,”  paparnya. Kerawanan  pantai  timur  Sumatera  ini  juga diakui  oleh  Aris,  menurutnya  wilayah  kerja PSO TBK sangat rawan terhadap penyelundupan,  mengingat  lokasinya  yang
berdekatan dengan dua negara juga berada di jalur perdagangan yang sangat ramai di dunia ini,  yaitu  Selat  Malaka.  Untuk  itu  koordinasi dengan  PSO  Batam  juga  sering  dilakukan untuk  mengoptimalkan  pengawasan  dan penegahan  kapal-kapal  penyelundup.  Lain lubuk  lain  belalang,  jika  Pantai  Timur Sumatera  memiliki  tingkat  kerawanan  yang cukup tinggi  terhadap penyelundupan barang kebutuhahan sehari-hari.

## 2.  Optimalisasi  Direktorat  Jenderal  Bea
Dan  Cukai  Dalam  Menanggulangi Tingginya  Penyelundupan  Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai
(DJBC) belum maksimal dalam menanggulangi  tingginya  tindak  pidana penyelundupan  narkotika  jalur  laut,  menurut Kepala  Seksi  Penindakan  BC  Batam  Bapak Chairul  Anam,  menyatakan  ada  beberapa hambatan  Bea  Cukai  dalam  peanggulangan tindak  pidana  penyelundupan  narkotika. Hambatan  pertama  yaitu  pada  saat  petugas patroli laut melakukan penegakkan hukum di laut, resistensi (perlawanan)  dari  para penyelundup  dengan  mengerahkan  massa  di laut agar berhasil dari kejaran petugas patroli laut  DJBC.  Selain  itu  Chairul  Anam mengatakan hambatan lain karena berkembang  pesatnya  modus-modus  baru yang  dilakukan  para  penyelundup.  Modus
operandi  yang  paling  sering  digunakan pelaku berupa:
1. Transhipment (alih  muatan  dari  kapal yang  satu  ke  kapal  lainnya,  baik  secara langsung  ( ship-to-ship) maupun  melalui tempat penyimpanan sementara (temporary  storage) modus transhipment ada  beberapa  variasi  biasanya  dari  kapal kayu  ke  speedboat,  high  speed  craft, selodang  atau  kalau  di  perairan  Aceh memakai  oskadon  atau  kapal  yang berkamuflase  sebagai  nelayan-nelayan kecil  yang  tidak  memiliki  dokumen  izin kegiatan tangkap ikan. Biasanya transhipment dilakukan di wilayah perbatasan laut.
2. Langsung dari tempat keberangkatan awal menggunakan  kamuflase  dengan  kapal ikan yang tujuannya hanya untuk beroprasi  di  tengah  akan  tetapi  biasanya menyimpang mengarah haluan ke perairan indonesia,  kapal  ini  berukuran  sedang hingga  besar.  Contoh  dua  (2)  kasus  di batam pada tahun 2018 melalui kapal MV Sunrise Glory dan kapal Mi Lian 61870.
3. Diselundupkan melalui barang
penumpang/anak buah kapal, baik itu ferry maupun  jenis  pelayaran  lainnya  seperti pelayaran niaga.
4. Diselundupkan  dalam  mesin-mesin  kapal, dalam  pipa  kapal,  dalam  tong  air,  dalam
pakaian  dalam  anak  buah  kapal,  paling sering  dilakukan  disembunyikan  dalam dubur para awak kapal.
5. Penyelundupan  dilakukan  dengan  cara menyisipkan/mencampur barang lain. Contohnya  1  kontainer  membawa  barang dengan  muatan  20  ton  jika  disisipkan narkotika  1  ton  maka  sudah  susah mencarinya.
6. Penyelundupan  melalui High  Speed  Craft (HSC)  dan  Kapal  Kayu (Mother  Vessel) Dengan menggunakan modus Transhipment barang  di  tengah  perairan internasional  menggunakan  masa  bayaran sebagai  alat  tameng  menghindari  kejaran petugas.
Rd  Bobby  Tirta  selaku  Pelaksana Pemeriksa  Custom  Narcotics  Team  BC Batam menambahkan bahwa hambatan DJBC dalam melaksanakan tugas karena “ada kapal yang tidak menghidupkan Automatic Identification  System AIS  (sistem  pelacakan otomatis  yang  digunakan  pada  kapal).  Setiap kapal  bergerak  harus  hidupkan  ais,  kalau kapal  tidak  menghidupkan  AIS  maka  kapal tersebut  tidak  akan  masuk  kedalam  radar kapal  patroli  Bea  Cukai”.  Hambatan  lain berupa  jika  kapal  patroli  Bea  Cukai  yang berukuran besar melakukan pengejaran kepada  kapal  penyelundup  yang  berukuran kecil  seperti high  speed  craft ,  kapal  kecil
tersebut menggunsksn mesin lima (5) dengan kecepatan setara 40-50 knot, sedangkan kapal besar  Bea  Cukai  hanya  memiliki  kecepatan kurang lebih 20-30 knot, hambatannya ketika melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut  bukannya  semakin  dekat  malah semakin  jauh  kapalnya.  Sedangkan  untuk menghilangkan  hambatan  tersebut  dengan cara  melihat  melalui  radar  yaitu  AIS, berhubung high  speed  craft kapal  kecil  yang dipakai  pelaku,  otomatis  bensin  kapal  juga minim  maka  dari  itu  Bea  Cukai  terus memantau  melalui  radar  dan  ketika  kapal berhenti  baru  mulai  melakukan  penindakan terhadap kapal tersebut.
Paul Johan Pangaribuan selaku
Pelaksana  Seksi  Intelegen  1  KPU  BC  Batam menambahkan  bagaimana  kendala  yang dihadapi DJBC dalam penanggulangan penyelundupan  narkotika  jalur  laut.  Menurut Paul  hal  kendala  terbesar    DJBC  dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan  narkotika  di  laut  karena belum maksimalnya penerapan aturan penyalaan  AIS  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  Pm 7  Tahun  2019  Tentang  Pemasangan  Dan Pengaktifan  Sistem  Identifikasi  Otomatis Bagi  Kapal  Yang  Berlayar  Di  Wilayah Perairan  Indonesia.  Sedangkan  pada  setiap akomodasi  transportasi  laut  semua  kapal
memiliki  AIS  dan  semua  negara  wajib menyalakan  AIS  apabila  kapal  sedang berlayar  tetapi,  Di  Indonesia  aturan  tersebut mulai  berlaku  tahun  2019  dan  peraturan tersebut  masih  jauh  dari  kata  efektif  di Indonesia  karena  sanksi  terhadap  pelanggar AIS  hanya  dikenakan  sanksi  administratif sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan negara  luar  yang  memberi  sanksi  tegas terhadap  pelanggar  AIS.  Tantangan  DJBC begitu  besar  karena  belum  maksimalnya aturan penerapan AIS hal tersebut berdampak kepada kapal penyelundup tidak bisa dimonitor, tidak bisa diketahui dimana posisi kapal,  dan  kapal  apa  saja  yang    masuk  ke perairan.
Belum maksimalnya DJBC Kanwilsus Kepri  dalam  penanggulngan  penyelundupan narkotika  jalur  laut  di  Kepri  selain  karena munculnya modus-modus baru, terdapat  juga kendala  yang  dihadapi  DJBC  Kanwilsus Kepri. Tiga (3) kendala utama yang dihadapi oleh Kanwilsus Kepri, yaitu:
1. Kendala  geografis  Kepulauan  Riau  dan Pesisir  Timur  Pulau  Sumatera  yang memiliki  banyak  pelabuhan  rakyat  yang tidak  terdaftar  dan  digunakan  sebagai pintu keluar masuk barang ekspor impor.
2. Kendala  SDM  (sumber  daya  manusia) seperti jumlah pulau di Kepri ada sekitar 1.976  sedangkan  total  pegawai  DJBC  di
Kepri  hanya  980  personil  kendala  SDM ini  termasuk  yang  paling  mempengaruhi belum optimalnya DJBC.
3. Kendala  sarana  dan  prasarana  dalam patroli  laut,  seperti  kondisi  mesin speedboat  yang  sudah  tidak  optimal karena  pemakaian  terus  menerus,  dan belum  ada  kapal  yang  spesifik  sesuai kondisi di lapangan.
4. Kendala  belum  efektifnya  Peraturan Menteri Perhubungan
Republik
Indonesia  Nomor  Pm  7  Tahun  2019 Tentang  Pemasangan  Dan  Pengaktifan Sistem  Identifikasi  Otomatis (Automatic Identification  System  (AlS) bagi  kapal yang  berlayar  di  wilayah  perairan indonesia.
Kendala  SDM  memang  terbilang klasik  untuk  unit  di  pemerintahan,  namun demikian  semua  dapat  diatasi  dengan memaksimalkan  SDM  yang  ada.  Hal  ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Nautika, PSO Tanjung  Balai  Karimun.  Aris  Maulana, menurutnya  SDM  yang  dimilikinya  saat  ini sudah  terbilang  cukup  besar  untuk  sebuah pangkalan,  namun  disisi  lain  para  pegawai DJBC  masih  banyak  yang  belum  memiliki sertifikasi  sesuai  dengan  keahlianya  masing- masing.  “Untuk  yang  lulusan  pelayaran mungkin  tidak  menjadi  masalah  karena
begitu  masuk  mereka  sudah  memiliki sertifikasi keahlian berlayar. Sedangkan yang lulusan  dari  Diploma  III  tentunya  harus  di ikut  sertakan  dulu  ke  dalam  diklat  agar memiliki sertifikasi keahlian sehingga memiliki keahlian yang sama,” ungkap Aris.
Kepala Seksi Penindakan mengatakan kalau  untuk  sektor-sektor  tertentu  dirasa masih  membutuhkan  sarana  dan  prasarana yang lebih spesifik sesuai kondisi dilapangan. Misalnya  combat  boat  yang  dirasa  perlu untuk mengawasi wilayah sektor Asahan dan speedboat  patroli  berkecepatan  tinggi  untuk sektor  Batam.”  Untuk  itulah  kami  selalu meningkatkan  koordinasi  dan  sinergi  dalam pelaksanaan  patroli  laut  seperti  dengan Kantor  Pelayanan  Utama  (KPU)  Batam secara maksimal  dan dibantu  oleh radar CSS sehingga dapat mengantisipasi setiap pergerakan  kapal-kapal  ilegal  di  selat Singapura”  ujarnya.  Hal  ini  diamini  oleh Kepala  Seksi  Penindakan  KPU  Batam, Slamet Pramono, menurutnya jika sebelumnya  KPU  Batam  dalam  patroli memecah  menjadi  berapa  sektor  namun karena  SDM  tidak  mencukupi,  kini  lebih memfokuskan  pada  profiling  manajemen risiko  yang ditambah  lagi  dengan keakuratan radar  CSS.  Setiap  bulan  antara  KPU  Batam dan  PSO  Batam  beberapa  kali  mengeluarkan Surat  Perintah  Berlayar  (SPB),  kami  juga
mengerahkan  beberapa  kapal  untuk  bergerak bahkan  pada  titik  tertentu  kami  juga  sudah menyiapkan  kapal,  sehingga  jika  ada  kapal yang  bergerak  sesuai  petunjuk  intelijen maupun  radar  maka  sudah  dapat  kami perintahkan  siapa  yang  bergerak  apakah kapal  besar  atau  kapal  kecil  sesuai  dengan tujuan  kapal  tersebut,  sehingga  siapa  yang ngejar  dan  siapa  yang  menunggu  itu  sudah jelas” tuturnya.
Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
penyelundupan  narkotika  jalur  laut  bisa dilakukan  dengan penal  policy (tindakan represif)  setelah  terjadinya  suatu  tindak pidana,  dan non  penal  policy lebih  (tindakan preventif)  sebelum  terjadinya  suatu  tindak pidana  (Muhdlor,  2012).  Menurut  G.P Hoefnagels  upaya  penal  dan  non  penal merupakan  upaya  kebijakkan  hukum  pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan. Berdasarkan teori kebijakkan hukum  pidana  maka  upaya  DJBC  dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan  narkotika  jalur  laut  setelah terjadinya  tindak  pidana penal policy (represif)  sesudah  terjadi  menurut  Kepala Seksi  Penindakan dan Penyidikan  Bea Cukai Kanwil  Khusus  Kepri  mengatakan  bahwa “perlu  di  ketahui  Direktorat  Jenderal  Bea Cukai hanyalah sebagai pelaksana dari aturan
yang ada, dalam hal penyelundupan narkotika,  DJBC  berperan  sebagai  pengawas dan  penegak  hukum  dilaut  dari  masuknya barang berbahaya melalui  Peraturan Direktur Jenderal Bea  Dan Cukai Nomor  P- 53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan  Direktur  Jenderal  Bea  Dan Cukai,  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik
Indonesia
Nomor
179/PMK.04/2019  Tentang  Patroli  Laut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Dalam  Rangka  Penindakan  di  bidang Kepabeanan
Dan Cukai upaya penanggulangan  yang  dilakukan  Bea  Cukai terkait  dengan  penyelundupan  narkotika dengan tiga (3) cara yaitu:
1. Kegiatan  penyidikan,  penyidikan  tersebut bertujuan  agar  hukum  dapat  ditegakkan sehingga  memberikan  efek  jera  kepada para  pelaku  penyelundupan  narkotika untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Melaksanakan  kegiatan  patroli  laut  secara rutin  baik  dengan  skema  patroli  mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan.  Dengan  eksistensi  patroli  laut ini,  diharapkan  tingkat  penyelundupan dapat diminimalisir.
3. Langsung memproses pelaku tindak pidana penyelundupan dan sesegera
mungkin  melimpahkan  kasus  kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian.
4. DJBC  harus  menindak  tegas  kapal-kapal nakal  yang  mematikan  AIS  sehingga menyulitkan  satuan  tugas  patroli  laut dalam  hal  pengejaran  terhadap  pelaku penyelundupan
Dengan adanya ketiga upaya tersebut, menurut  Agustyan  selaku  Kepala  Seksi Penindakan,  ketiga  upaya  tersebut  bisa mendapatkan  perlindungan  dan  pengamanan dalam  menjalankan  proses  penyelidikan  dan penyidikan, Bea Cukai kiranya dapat membangaun  kerjasama  yang  baik  dengan masyarakat serta instansi lain. Dalam hal ini, kerjasama  yang  di  maksud  kiranya  memiliki payung  hukum,  sehingga  ada  kekuatan hukum yang mengikatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan  menggunakan  kebijakan  hukum pidana  harus  merupakan  suatu  usaha  atau langkah-langkah  yang  dibuat  dengan  sengaja dan  sadar  dalam  memilih  dan  menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi  kejahatan  harus  benar-benar telah  memperhitungkan  semua  faktor  yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.  Terkait  dengan  upaya penal policy dalam penanggulanagan tindak pidana
penyelundupan  maka  tidak  akan  lepas  dari proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan  pakaian  bekas  adalah  delik lundup,  yang  maksudnya  adalah  delik  yang mengharuskan  penyidik  untuk  melakukan penyusunan  rentetan  peristiwa  sehingga sampai  pada  titik  temu  yang  menyatakan perbuatan  pelaku  adalah  tindak  pidana penyelundupan (Kenedi, 2017).
Penanggulangan tindak pidana penyelundupan  narkotika  melalui non  penal policy juga  dilakukan  DJBC,  mengingat upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk  terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan. Fakto-rfaktor  kondusif  itu  antara  lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuh  suburkan  kejahatan.  Dengan demikian,  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal secara  makro  dan  global,  maka  upaya-upaya non  penal menduduki  posisi  kunci  dan strategis  dari  keseluruhan  upaya  politik kriminal (Kenedi, 2017).
Penanggulangan tindak pidana penyelundupan  narkotika  jalur  laut  secara non penal berupa tindakan preventif sebelum
terjadinya tindak pidana penyelundupan yang dilakukan  oleh  Kanwilsus  Kepri  (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) yaitu:
a. DJBC  giat  melakukan  kerjasama  dengan aparat penegak hukum lain seperti, Polair, TNI AL, Bakamla, KSOP, KKP, dll.
b. DJBC  giat  melaksanakan  operasi  bersama dengan  aparat  penegak  hukum  lain, terutama  dalam  pengungkapan  kasus narkotika,  yaitu  dengan  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  dan  Kepolisian  Republik Indonesia  (POLRI),  TNI  AL,  Bakamla, dan KSOP.
c. DJBC juga melaksanakan kerjasama antar
negara lain seperti Kastam Diraja Malaysia, Commander of Singapore Police  Coast  Guard,  dan  negara  luar lainnya.
d. DJBC  juga  melaksanakan  kerjasama internasional  seperti  World  Customs Organisation  sebagai  induk  administrasi organisasi  Kepabeanan  di  dunia,  Interpol memberi asistensi dalam rangka pengawasan  dan  operasi  bersama  serta melakukan pembinaan SDM terkait
Border  Security,  Jabatan  Kastam  Diraja
Malaysia melaksanakan
Patroli
Terkoordinasi  yang  rutin  dilaksanakan setiap  1  tahun  sekali  sejak  tahun  1994,
Agensi  Penguatkuasaan  Maritim Malaysia (APMM) melaksanakan Patroli Terkoordinasi  yang  rutin  dilaksanakan setiap  1  tahun  sekali  bersama  dengan satuan  keamanan  laut  lainnya  seperti  TNI AL,  BAKAMLA  dan  Polair,  dan  Police Coast  Guard  Singapore  Melaksanakan Mou  antara  kedua  Badan  dalam  rangka peningkatan  efektivitas  penegakan  hukum laut antara perairan Indonesia dan Singapura.
e. DJBC  memperbaiki  sarana  dan  prasarana terkait  kapal  patroli  dalam  hal  pengejaran kepada pelaku tindak pidana penyelundupan.
f. DJBC  meningkatkan  SDM  para  pegawai melalui  berbagai  diklat  baik  dibidang pelayaran  maupun  bidang  penyidikan  dan penindakan.
g. DJBC  harus  meningkatkan  informasi intelegen  dengan  giat  berkordinasi  serta bertukar informasi terhadap aparat penegak hukum lain.
3.  Penyebab  Tigginya  Tindak  Pidana Penyelundupan  Narkotika  Jalur  Laut Di Kepulauan Riau
Berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa wawancara penulis di Kantor Wilayah (Kanwil)  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Khusus Kepulauan Riau dan Kantor
Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  B (KPUBC)  Batam.  Berikut  adalah  penyebab tingginya  tindak  pidana  penyelundupan narkotika  jalur  laut  menurut  Agustyan Umardani, selaku Kepala Bidang Penindakan dan  Sarana  Operasi,  Kanwil  Direktorat Jendral  Bea  dan  Cukai  Khusus  Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil survei atau informasi yang  didapat  selama  setahun  menjabat sebagai  Kepala  Seksi  Penindakan  satu  (1)  di Kanwil DJBC Khusus Kepri, bahwa sembilan puluh  persen  (90%)  pemasukkan  barang impor  berupa  narkotika  melalui  laut  dengan jumlah yang besar.
Secara geografis 2/3 wilayah Indonesia  adalah  laut,    dan  secara  pusat perdagangan  yang  ramai  di  Indonesia  berada pada  selat  malaka  termasuk  Kepri.  Selat malaka  merupakan  jalur  perdagangan  paling padat  di  dunia,  sebagai  rute  utama  jalur  lalu lintas  perdagangan  dari  wilayah  India  ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik, dan sebaliknya. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi  salah  satu  selat  tersibuk  di  dunia dengan  arus  lalu  lintas  kapal  mencapai kurang lebih 200 kapal perharinya.
Kepulauan  Riau  berbatasan  dekat sekali  dengan  Siangpura,  Malaysia  dan negara  Asean  lainnya  seperti  Thailand, Kamboja,  Vietnam,  dan  Cina.  Rata-rata narkotika  berasal  dari  negara  tersebut.
Indonesia  menjadi  pasar  peredaran  narkotika dari  Thailand,  Laos  dan  Myanmar.  Ketiga negara  tersebut  biasa  dijuluki The  Golden Triangle (segitiga  emas).  Kenapa  tindak pidana penyelundupan lewat laut karena jalur laut sangat terbuka dan luas, sedangkan kalau melalui  bandara  selain  jumlahnya  yang sedikit  pasti  terdetect  ketika  berangkat maupun  datang  melalui  x-ray.  Hal  tersebut yang  membuat  para  mafia  selalu  beraksi menggunakan jalur laut secara besar-besaran.
Paul Johan Pangaribuan selaku Pelaksana  Seksi  Intelegen  1  KPU  BC  Batam juga memberikan penyebab kenapa jalur laut tinggi tindak pidana penyelundupan narkotika hal  tersebut  karena  letak  geografis  Provinsi Kepulauan  Riau  langsung  berbatasan  dengan 2 negara ada Singapura  dan Malaysia, beliau mengatakan  kalau  di  Singapura  masih Low Risk (beresiko  rendah)  dari  yang  namanya narkotika  tetapi  kalau  Malaysia  itu  sangat High  Risk (beresiko  tinggi),  kurang  lebih negara  Malaysia  sama  dengan  Kepulauan Riau berdasarkan letak geografisnya. Malaysia sendiri langsung berbatasan dengan Thailand  yaitu  berbatasan  darat  sedangkan Kepri  berbatasan  laut.  Selain  karena  kondisi geografis  beliau  mengatakan  alasan  kedua terjadi pada sisi manusianya, karena Indonesia dikategorikan sebagai negara  konsumsi  narkotika  bukan  produksi
kenapa hal tersebut bisa terjadi semua karena tingginya  akan  permintaan  narkotika,  di Kepri sendiri banyak pemakai jadi barang itu akan terus ada dengan segala upaya cara akan dimasukkan/diselundupkan ke Indonesia.
Selain  itu  sarana  dan  prasana  patroli BC  batam  masih  sangat  kurang  dari  yang diharapkan, sementara kalau melihat perbatasan,  armada  yang  ada  tidak  mungkin hanya  menjaga  sisi  perbatasan  utara  saja, Batam  masuk  dalam  sisi  utara,  untuk  sisi selatan Pulau Galang, Pulau Rempang itu kan harus  dijaga  juga,  sedangkan  armada  kita harus dibagi-bagi. Untuk satu armada di utara saja  untuk  menjaga  tidak  cukup  dan  kurang efisien  untuk  mengawasi  sepanjang  Selat Singapura dan Selat Malaka.
RD Bobby Tirtawijaya selaku Pelaksana Pemeriksa Custom Narcotics Team BC  Batam  menambahkan  sebab  tingginya tindak  pidana  penyelundupan  narkotika  jalur laut  berdasarkan  banyaknya  hasil  tangkapan dan  penindakan  narkotika,  biasanya  orang yang  membawa  narkoba  itu  sering  dari Malaysia  karena rate (nilai)  penyelundupan narkotika dari malaysia itu tinggi,  sedangkan kalau  tiket  pesawat  itu  kan  kita  hanya menerima  1  bandara  saja  yaitu  hang  nadim, sedangkan  kalau  kapal  kita  ada  banyak,  ada Pelabuhan Internasional Batam Centre, Pelabuhan  Sekupang,  Pelabuhan  Harbour
Bay, dan lain-lain. Jadi tingkat penumpang di kapal  laut  dalam  hal  ini  perairan  itu  lebih banyak.  Makannya rate penyelundupan  dari laut  lebih  banyak  jika  dibandingkan  lewat udara  yang  pemerikasaannya  lebih  ketat berbeda  dengan  jalur  laut  yang  pemeriksaan tidak begitu ketat.

## D. Penutup
Tindak pidana penyelundupan narkotika  jalur  laut  di  Kepulauan  Riau  terus meningkat  tiap  tahunnya.  Kondisi  geografis Kepulauan  Riau  yang  strategis  menjadikan Kepri salah satu wilayah di Indonesia sebagai pintu  gerbang  peredaran  gelap  jaringan narkoba  internasional.  Pasar  narkoba  yang besar  serta  Indonesia  merupakan  salah  satu negara konsumsi narkoba di dunia menjadikan para sindikat penyelundup internasional  merasa  sangat  diuntungkan  di Indonesia.  Negara  pemasok  penyelundupan narkotika  terbesar  dari  Malaysia,  berbagai modus  ditempuh  oleh  para  penyelundup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke  Indonesia  melalui  jaringan  lintas  batas negara. Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan  oleh  sindikat  internasional  melalui jalur laut karena para penyelundup tahu betul bagaimana  kondisi  geografis  Kepri  yang memiliki banyak pulau-pulau tidak berpenghuni  serta banyak tersebar pelabuhan
tidak  resmi  (pelabuhan  tikus),  pelabuhan barang,  dan  pelabuhan  penumpang  yang pengawasannya  masih  sangat  minim  karena kendala sarana dan prasarana.
Belum  optimalnya  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana  penyelundupan  narkotika  jalur  laut dikarenakan  hambatan  paling  besar  yang menjadi  persoalan  adalah  karena  letak geografis  Kepri  yang  berbatasan  dengan negara  luar,  selain  itu  belum  optimalnya DJBC dalam penanggulangan penyelundupan narkotika  karena  belum  efektifnya  Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  PM  7  TAHUN  2019  Tentang Pemasangan Dan
Pengaktifan Sistem
Identifikasi  Otomatis  Bagi  Kapal  Yang Berlayar  Di  Wilayah  Perairan  Indonesia. Aturan  penyalaan  AIS  tersebut  sangat mempengaruhi  kinerja  Bea  Cukai  karena dalam hal melakukan pengawasan, pengejaran, dan satuan tugas  patroli  laut Bea Cukai memantau perjalanan kapal-kapal yang berlayar  menggunakan  radar  dan  radar tersebut  masuk  kedalam  pengawasan  Bea Cukai apabila kapal tersebut menyalakan AIS

## Reference
Issa,  J.  (2019).  Peran  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (Ppns)  Dalam  Tindak Pidana  Bea  Dan  Cukai  Menurut Undang-Undang  No.  17  tahun  2006 Tentang  Kepabeanan  Dalam  Kasus Penyelundupan.  Permenkes  Nomor 7  Tahun  2019  Tentang  Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 8(5)
Lasabuda,  R.  (2013).  Tinjauan  Teoritis
Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development  in  Coastal  and  Ocean in  Archipelago  Perspective  of  The Republic  of  Indonesia  Jurnal  Ilmiah Platax. Jurnal Ilmiah Platax, I
M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W. (2015). Peran Indonesia  Dalam  Penanggulangan Narkotika. Journal  of  Chemical Information and Modelin g, 53(1)
Parningotan  Malau.  (2019).  Analisis  Juridis Status  Kewarganegaraan  Atas  Sikap
Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan  Pendapat. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9)
Ristiono,  F.  F.,  &  Sriyanto,  A.  (2018).
Mengungkap Modus Operandi
Penyelundupan  Npp  Pada  Kpubc Tipe  a  Tanjung  Priok.  Jurnal
Perspektif  Bea  Dan  Cukai,  2(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.1
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang Narkotika
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika Victor,  S.  (2015).  Kejahatan  Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari
Malaysia  Ke  Indonesia :  Kasus  Di
Provinsi Kepulauan Riau Dan
Kalimantan Barat. Politica , 6 (1),
Wesly,  S.  (2014).  Kajian  Hukum  Atas  Peran
Kepolisian  Dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). Jurnal Mercatoria ,
7(2),
179–192.
https://ojs.uma.ac.id/index.php/merc atoria/article/view/669/577

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

## Internet
https://republika.co.id/berita/o52abl366/kepri -darurat-narkoba https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 43198966
Wawancara Hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkotika  (Dit  Resnarkoba)  Polda Kepri Brigadir Santaria Manurung