## PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH AKIBAT ADANYA UNSUR KHILAF
Fajaruddin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: fajaruddin_umsu@yahoo.co.id

## Abstract
The occurrence of wanprestasi in an engagement as a source of sale and purchase  agreement  that  always  begins  with  contractual  relationships (characteristics  of  default  is  always  preceded  by  a  contractual  relationship)  can be caused by some elements of which one of the elements is err. As a result of the law,  the  land  purchase  agreement  which  is  made  contains  elements  of  khilaf reflected in Article 1321 and 1449 Civil Code. Article 1321 Civil Code: Affirms: “There  is  no  legitimate  agreement  if  the  agreement  is  given  by  mistake,  or obtained  by  coercion  or  fraud”,  and  Article  1449  of  the  Civil  Code  states:  “A contract made by force, an oversight or a fraud, publishes a demand to annul it”.

## Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Jual Beli, Perjanjian

## A.  Latar Belakang
Tanah  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia,  yang  dalam  kehidupan manusia  mempunyai  arti  sangat  penting,  karena  sebagian  besar  dari  kehidupan manusia  salah  satunya  bergantung  pada  keberadaan  dan  kepemilikan  hak  atas tanah.  Tidak  saja  sebagai  tempat  bermukim,  tempat  untuk  bertani,  tetapi  tanah juga dapat juga dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan untuk  keperluan  jual  beli  dan  sewa  menyewa  (Angger  Sigit  Pramukti  dan  Erdha Widayanto, 2015:1).
Dalam  kaitan  perolehan/penguasaan  tanah  bagi  kepentingan  dunia  usaha dan  kepentingan  masyarakat,  selain  melalui  penyusunan  tata  ruang  juga  pada proses  pemberian  izin  lokasi.  Pemberian  izin  lokasi  melalui  proses  koordinasi antar  instansi  terkait  disertai  peninjauan  lokasi  guna  meneliti  berbagai  aspek termasuk  kondisi eksisting ,  agar  benar-benar  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang, ketersediaan  dan  kemampuan  tanah,  prospek  pengembangan  dan  sinergitas dengan kepentingan masyarakat (Mohammad Machfudh Zarqoni, 2015: 2).
Meningkatnya  kebutuhan  ekonomis  terhadap  hak  atas  tanah  yang  ber- banding  terbalik  dengan  ketersediaan  jumlah  bidang  tanah  (cenderung  bersifat statis)  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  lonjakan  angka  sengketa,  konflik  dan perkara  pertanahan  yang  terjadi  di  Indonesia  dewasa  ini  (Rahmat  Ramadhani, 2012: 4). Salah satu penyebab munculnya permasalahan hukum dalam perolehan dan perlaihan hak atas tanah adalah yang berasal dari jual beli.
Berbicara  tentang  jual  beli,  tentunya  bertalian  erat  dengan  syarat  sahnya suatu  perjanjian.  Dalam  sebuah  perjanjian  maka  pihak-pihak  yang  mengangkat janji  memiliki  kewajiban  yang  sama  dalam  mewujudkan  prestasi  yang  ditelah diperjanjikan.  Oleh  karena  itu,  para  pihak  (baik  pihak  penjual  maupun  pihak pembeli)  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi  tersebut,  dan  jika  salah satu  para  pihak  yang  mengangkat  janji  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk memenuhi  prestasi  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  dan  bukan  disebabkan karena  keadaan  memaksa  ( prosmejeur ), maka  keadaan  demikian  dikenal  dengan sebutan wanprestasi (ingkar janji).
Ingkar  janji  ( wanprestasi )  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disingkat  KUH  Perdata)  diatur  pada  Pasal  1234,  yang  menyatakan bahwa;  “tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu”,  kemudian  Pasal  1235  KUH  Perdata menyebutkan bahwa: “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk  kewajiban  si  berutang  untuk  menyerahkan  kebendaan  yang  ber- sangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.
Dalam  konteks  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah,  pada  dasarnya  ingkar janji  merupakan  hal  dominan  sebagai  pemicu  batalnya  suatu  penjanjian,  tetapi harus  dikaji  pula  beberapa  alasan  terjadinya  ingkar  janji  tersebut  sebagai  unsur penyebab  batalnya  suatu  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah.  Ada  beberapa penyebab  ingkar  janji  yang  berimbas  pada  batalnya  suatu  perjanjian,  yaitu  salah satunya  adalah  unsur  khilaf,  dan  oleh  sebab  itu  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih  dalam  hal  yang  terkait  dengan  batalnya  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah akibat adanya (terpenuhinya) unsur khilaf.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang  diajukan  (Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi,  2014:  1).  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif),  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  terhadap  asas  hukum.  Sifat penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  hanya semata-mata  melukiskan  keadaan  objek  atau  peristiwanya  tanpa  suatu  maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen dari  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum, sehingga sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  metode  studi  dokumen,  yang terdiri dari; bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa buku dan  jurnal  atau  artikel  lain  yang  dipublikasikan,  serta  bahan  hukum  tersier  yang diakses dari internet.
Analisis  data  yang  sesuai  dengan  penelitian  deskriptif  adalah  dengan menggunakan  analisis  kualitatif,  yaitu  analisis  data  yang  mengungkapkan  dan mengambil  kebenaran  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  yaitu  dengan  meng- gabungkan  antara  peraturan  dan  buku  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah penelitian, atau menurut  Tengku Erwinsyahbana  (2017:  188-189),  lebih tepatnya disebut  analisis  yuridis  kualitatif,  karena  yang  dianalisis  adalah  informasi  yang didapat  dari  peraturan  perundang-undang,  serta  tulisan-tulisan  ilmiah  dalam bidang hukum (yuridis).

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Syarat sah dan jenis perjanjian
Pasal  1313  KUH  Perdata  menguraikan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Dari  uraian  tersebut  terlihat
bahwa  perjanjian  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau lebih yang lazim dinamakan perikatan. Dari sisi substansinya, perjanjian berisikan suatu  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan  baik secara lisan maupun tertulis.
Istilah  perjanjian  erat  kaitannya  dengan  kontrak.  Kontrak  berasal  dari Bahasa Inggris yaitu contract (kontrak), sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst (perjanjian).  Hukum  kontrak  mengenal  lima  (5)  asas penting,  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  konsensualisme,  asas pacta  sun servanda (asas kepastian hukum), asas ikhtikad baik, dan asas kepribadian (Salim H.S., 2014: 9).
Suatu  hubungan  hukum  yang  tercipta  antara  orang-orang  yang  membuat- nya  yang  disebut  perikatan  kerap  tertuang  dalam  bentuk  tulisan  yang  disebut dengan  kontrak,  dan  Rai  Widjaya  (2007:  21),  mengatakan  bahwa  dalam  suatu perikatan ( verbintenis ) terkandung hal-hal sebagai berikut:
a. adanya hubungan hukum;
b. biasanya mengenai kekayaan atau harta benda;
c. antara dua orang pihak/lebih;
d. memberikan hak kepada yang satu, yaitu kreditur;
e. meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur; dan
f. adanya prestasi.
Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  tegas  tercantum  pada  Pasal  1320  KUH Perdata  yang  menentukan,  bahwa  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya, cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  mengenai  suatu  hal  tertentu  dan  suatu sebab yang halal. Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian  tersebut  sudah  memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Ahmadi Miru, 2014:13), yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
Syarat  pertama  merupakan  awal  dari  terbentuknya  perjanjian,  yaitu  adanya kesepakatan  antara  para  pihak  tentang  isi  perjanjian  yang  akan  mereka laksanakan.  Oleh  karena  itu,  timbulnya  kata  sepakat  tidak  boleh  disebabkan oleh tiga hal,  yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila
perjanjian  tersebut  dibuat  berdasarkan  adanya  paksaan  dari  salah  satu  pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
b. Cakap membuat suatu perjanjian;
Saat  penyusunan kontrak, para pihak khususnya  manusia secara hukum  telah dewasa  atau  cakap  berbuat  atau  belum  dewasa  tetapi  ada  walinya.  Di  dalam KUH  Perdata  yang  disebut  pihak  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan.
c. Mengenai hal tertentu;
Secara  yuridis  suatu  perjanjian  harus  mengenal  hal  tertentu  yang  telah disetujui. Suatu hal tertentu di sini adalah obyek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang jelas dan tegas, sehingga obyek diperjanjikan harus jelas (tidak mengira-ngira).
d. Suatu sebab yang halal.
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Dalam akta perjanjian syarat  pertama dan kedua disebut syarat  subyektif, yaitu  syarat  mengenai  orang-orang  atau  subyek  hukum  yang  mengadakan perjanjian.  Apabila  kedua  syarat  ini  dilanggar,  maka  perjanjian  tersebut  dapat diminta pembatalan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yaitu mengenai  obyek  perjanjian  dan  isi  perjanjian,  dan  jika  syarat  tersebut  dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Syarat-syarat  subyektif  adalah  mengenai  orang-orang  atau  subyek  yang mengadakan  perjanjian,  apabila  syarat-syarat  subyektif  tidak  terpenuhi  maka perjanjian  dapat  dibatalkan  oleh  hakim  atas  permintaan  pihak  yang  tidak  cakap atau  memberikan  kesepakatan  secara  tidak  bebas,  selama  perjanjian  itu  tidak dibatalkan  maka  perjanjian  tersebut  tetap  mengikat.  Dalam  Pasal  1330  KUH Perdata  disebut  sebagai  orang-orang  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian,  yaitu:  (a)  orang-orang  yang  belum  dewasa;  dan  (b)  mereka  yang ditaruh  di  bawah  pengampuan.  Terhadap  syarat-syarat  obyektif  yang  tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan, maka tiada dasar untuk saling menuntut dimuka umum hakim (pengadilan).
Perjanjian  merupakan  suatu  hubungan  hukum  yang  berarti  bahwa  yang bersangkutan  haknya  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  atau  undang-undang, sehingga  apabila  haknya  tidak  dipenuhi  secara  sukarela,  dia  berhak  menuntut melalui  pengadilan  supaya  orang  yang  bersangkutan  dipaksa  untuk  memenuhi atau menegakkan haknya, menurut Wawan Muhwan Hariri (2011: 1-48), dijelas- kan beberapa jenis perjanjian, yaitu:
a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak
Merupakan  perjanjian  yang  memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  kedua belah  pihak,  misalnya  perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa,  tukar  menukar. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu  pihak  dan  hak  kepada  pihak  lainnya,  misalnya  perjanjian  hibah,  dan hadiah.  Perbedaan  ini  mempunyai  arti  penting  dalam  praktik  terutama  dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa  syarat  batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan- persetujuan  yang  bertimbal  balik,  apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi kewajibannya.  Menurut  pasal  ini  salah  satu  syarat  adanya  pemutusan  per- janjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.
b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani
Perjanjian percuma merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan pada satu  pihak  saja,  misalnya  perjanjian  pinjam  pakai,  dan  perjanjian  hibah, sedangkan  perjanjian  dengan  alas  hak  yang  membebani  adalah  perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu dapat kontra prestasi dari  pihak  yang  lainnya,  dan  antara  kedua  prestasi  itu  ada  hubungannya menurut  hukum.  Pembedaan  ini  mempunyai  arti  penting  dalam  soal  warisan berdasarkan  undang-undang  dan  mengenai  perbuatan  yang  merugikan  para kreditur (Pasal 1341 KUH Perdata).
c. Perjanjian bernama dan tidak bernama
Perjanjian  bernama  adalah  perjanjian  yang  mempunyai  nama  sendiri,  yang dikelompokkan  sebagai  perjanjian-perjanjian  khusus,  karena  jumlahnya
terbatas,  misalnya  jual  beli,  sewa  menyewa.  Perjanjian  tidak  bernama  adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir Perjanjian  kebendaan  ( zakelijke , overeenkomst , delivery  contract )  adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan  ini  sebagai  pelaksanaan  perjanjian  obligator.  Perjanjian  obligator adalah  perjanjian  yang  menimbulkan  perikatan,  artinya  sejak  terjadinya perjanjian timbul hak dan kewajiban pihak-pihak pembedaan ini adalah untuk mengetahui  apakah  dalam  perjanjian  itu  ada  penyerahan  ( levering )  sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.
e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real
Perjanjian  konsensual  adalah  perjanjian  yang  timbul  karena  ada  persetujuan kehendak antara pihak-pihak, sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang selain  ada  persetujuan  kehendak  juga  ada  penyerahan  atas  barangnya,  misal- nya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 1694, Pasal 1740, dan Pasal 1754 KUH Perdata). Dalam hukum ada perjanjian real justru  yang  lebih  menonjol  sesuai  dengan  sifat  hukum  adat  bahwa  setiap perbuatan  hukum  yang  objeknya  benda  tertentu,  seketika  terjadi  persetujuan kehendak  serentak  ketika  itu  juga  terjadi  perpindahan  hak.  Hal  ini  disebut “kontan/tunai”.
2. Perolehan hak atas tanah berdasarkan perjanjian jual beli
Istilah  perjanjian  jual  beli  berasal  dari  terjemahan  dari contract  of  sale. Secara materil perjanjian jual beli terhadap hak atas tanah diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana  pihak  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan pihak  lain  untuk  membayar  harga  yang  dijanjikan. Salim  H.S.  (2003:  48), menguraikan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas, antara lain:
a. adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
b. adanya  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli  tentang  barang  dan  harga; serta
c. adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.
Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat  terjadinya  persesuaian  kehendak  dan  pernyataan  antara  mereka  tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar  lunas  (Salim  H.S.,  2003:  48). Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak merupakan  juga  hukum  bagi  hubungan  konkrit  yang  bersangkutan.  Pasal  1338 KUH  Perdata  yang  menetukan  bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai dengan  undang-undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Dalam pasal ini, perjanjian tersebut tentu ada batasnya, yaitu khusus di  bidang  hukum  tanah,  sepanjang  perjanjian  yang  diadakan  itu  tidak  melanggar undang-undang atau bertentangan ketentuan UUPA (Salim H.S., 2003: 48).
Jual  beli  hak  atas  tanah  merupakan  proses  peralihan  hak  dan  jual  beli  ini didasarkan  pada  hukum  adat,  dan  harus  memenuhi  syarat-syarat  seperti:  terang, tunai dan rill. Terang artinya dilakukan di depan pejabat umum yang berwenang, tunai  artinya  dibayarkan  secara  tunai,  dan  rill  artinya  jual  beli  dilakukan  secara nyata  (Salim  H.S.,  2003:  48).  Apabila  harga  belum  lunas,  maka  belum  dapat dilakukan  proses  jual  beli  sebagaimana  dimaksud.  Secara  formil  perolehan/ peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  perjanjian  jual  beli  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah jo .  Peraturan Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (PMNA/Ka.BPN)  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Secara  formil,  hubungan hukum  yang terjadi dalam  pembuatan penjanjian jual  beli  hak  atas  tanah  terhadap  tanah-tanah  yang  telah  bersertipikat  adalah dengan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) sebagai akta otentik yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini didasarkan pada tujuan dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  yang  salah  satunya  adalah  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum  tersebut,  maka fungsi  pendaftaran  tanah  tersebut  ialah  untuk  memperoleh  alat  pembuktian  yang kuat  tentang  sahnya  perbuatan  hukum  mengenai  tanah,  tetapi  untuk  perbuatan hukum  tertentu,  pendaftaran  mempunyai  fungsi  lain,  yaitu:  untuk  memenuhi sahnya  perbuatan  hukum  itu,  artinya  tanpa  dilakukan  pendaftaran,  perbuatan
hukum  itu  tidak  terjadi  dengan  sah  menurut  hukum  (Effendi  Perangin-angin, 1996: 96).
Dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik tentang tanah oleh PPAT, Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  disebutkan  bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  yang  akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibat- kan  oleh  perbuatan  hukum  itu.  PPAT  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998, terdiri dari:
a. PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat melaksana- kan  tugas  PPAT  untuk  membuat  akta  jual  beli  tanah.  Camat  di  sini  diangkat sebagai  PPAT  untuk  daerah  terpencil  atau  daerah-daerah  yang  belum  cukup jumlah PPAT nya.
b. PPAT  yakni  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu.
c. PPAT  khusus,  yaitu  Pejabat  Kantor  Pertanahan  setingkat  Eselon  III  yang diangkat  menjadi  PPAT  dalam  hal  di  suatu  wilayah  kabupaten/kota  tidak tersedia PPAT.
Adapun prosedur peralihan/perolehan hak atas tanah berdasarkan jual beli berdasarkan  PMNA/Ka.BPN  Nomor  3  Tahun  1997,  secara  ringkas  dapat  diurai- kan sebagai berikut:
a. Akta  Jual  Beli  (AJB)  bilamana  sudah  tercapai  kesepakatan  mengenai  harga tanah  termasuk  di  dalamnya  cara  pembayaran  dan  siapa  yang  menanggung biaya  pembuatan  Akta  Jual  Beli  (AJB)  antara  pihak  penjual  dan  pembeli, maka  para  pihak  harus  datang  kekantor  PPAT  untuk  membuat  akta  jual  beli tanah.
b. Persyaratan  Akta  Jual  Beli  (AJB)  hal-hal  yang  diperlukan  dalam  membuat akta jual beli tanah di kantor PPAT adalah:
1) Syarat-syarat yang harus dibawa penjual:
a) Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual;
b) Kartu tanda penduduk;
c) Bukti  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sepuluh  tahun terakhir; dan
d) Surat  persetujuan  suami  isteri,  serta  kartu  keluarga  bagi  yang  telah berkeluarga.
2) Syarat-syarat yang harus dibawa oleh calon pembeli:
a) Kartu tanda penduduk; dan
b) Kartu keluarga.
c. Proses pembuatan AJB di kantor PPAT
1) Persiapan pembuatan AJB sebelum dilakukan proses jual beli:
a) Dilakukan pemeriksaan mengenai keaslian dari sertifikat termaksud di kantor  pertanahan  untuk  mengetahui  status  sertifikat  saat  ini  seperti keasliannya, apakah sedang dijaminkan kepada pihak lain atau sedang dalam  sengketa  kepemilikan,  dan  terhadap  keterangan  sengketa  atau tidak,  maka  harus  disertai  surat  pernyataan  tidak  sengketa  atas  tanah tersebut;
b) Terkait  status  tanah  dalam  keadaan  sengketa,  maka  PPAT  akan menolak pembuatan AJB atas tanah tersebut; dan
c) Calon  pembeli  dapat  membuat  pernyataan  bahwa  dengan  membeli tanah  tersebut  maka  tidak  lantas  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
2) Pembuatan Akta Jual Beli
a) Dalam pembuatan akta  harus dihadiri  oleh penjual  dan  calon  pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis;
b) Dalam  pembuatan  akta  harus  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  dua orang saksi;
c) PPAT akan membacakan, serta menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon
pembeli  akta  tersebut  akan  ditandatangani  oleh  para  pihak,  sekaligus saksi dan pejabat pembuat akta tanah sendiri; dan
d) Akta  dibuat  dua  lembar  asli,  satu  disimpan  oleh  kantor  PPAT  dan lembar  lainnya  akan  disampaikan  kepada  kantor  pertanahan  setempat untuk  keperluan  balik  nama  atas  tanah,  sedangkan  salinannya  akan diberikan kepada masing-masing pihak.
3) Setelah pembuatan akta jual beli
a) Setelah  akta  jual  beli  selesai  dibuat,  PPAT  menyerahkan  berkas tersebut ke kantor pertanahan untuk balik nama sertifikat; dan
b) Penyerahan  akta  harus  dilakukan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari kerja  sejak  ditandatangani,  dengan  berkas-berkas  yang  harus  diserah- kan  antara  lain:  surat  permohonan  balik  nama  yang  telah  ditanda- tangani  pembeli,  akta  jual  belil  dari  PPAT,  sertifikat  hak  atas  tanah, kartu tanda penduduk kedua belah pihak, bukti lunas pembayaran Pph, serta  bukti  lunas  pembayaran  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.
4) Proses di Kantor Pertanahan
a) Saat  berkas  diserahkan  kepada  kantor  pertanahan,  maka  kantor pertanahan  akan  memberikan  tanda  bukti  penerimaan  permohonan balik nama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya akan diberikan kepada pembeli;
b) Nama  penjual  dalam  buku  tanah  dan  sertifikat  akan  dicoret  dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
c) Nama pembeli selaku pemegang hak atas tanah yang baru akan ditulis pada halaman dan kolom yang terdapat pada buku tanah dan sertifikat dengan  dibubuhi  tanggal  pencatatan,  serta  tandatangan  kepala  kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; dan
d) Dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  pembeli  berhak  mengambil sertifikat  yang  sudah  dibalik  nama  pembeli  di  kantor  pertanahan setempat.
3. Khilaf  sebagai  unsur  penyebab  batalnya  perjanjian  jual  beli  hak  atas tanah
Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, selain sumber-sumber  lain  yang  melahirkan  perikatan,  yaitu  undang-undang.  Jadi perikatan itu lahir karena dua hal, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan  yang  lahir  karena  undang-undang.  Kebatalan  perjanjian  jual  beli  hak atas  tanah  dapat  terjadi  bilamana  tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya  suatu perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (a) sepakat mereka  mengikat  dirinya;  (b)  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian;  (c) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.
Unsur  subjektifitas  dalam  sebuah  perjanjian  jual  beli  sangat  berpengaruh pada  substansi  materi  perjanjian  tersebut.  Salah  satu  contohnya  adalah  unsur khilaf.  Kekhilafan  (kesesatan)  dibedakan  dalam  kekhilafan  mengenai  orangnya dinamakan error  in  persona ,  dan  kesesatan  mengenai  hakikat  barangnya dinamakan error in substantia terkait dengan sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.
Kekhilafan  atau  kekeliruan  terjadi  apabila  salah  satu  pihak  khilaf  tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang  yang  menjadi  objek  perjanjian,  ataupun  mengenai  orang  dengan  siapa diadakan  perjanjian  itu.  Kekhilafan  tersebut  harus  sedemikian  rupa  hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia akan memberikan persetujuan.  Kekhilafan  juga  merupakan  alasan  bagi  orang  yang  khilaf  itu  untuk minta  pembatalan  perjanjian.  Adapun  kekhilafan  itu  harus  diketahui  oleh  lawan, atau  paling  sedikit  harus  sedemikian  rupa  sehingga  pihak  lawan  mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan itu tidak tahu ataupun tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya.
Suatu  perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  di  mana  seorang  berjanji kepada  seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  saling  berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu. Menurut R. Subekti (2002: 36), perjanjian-perjanjian (atau menurut para
pakar  lain  disebut  juga  sebagai  prestasi  dalam  perjanjian)  dibagi  dalam  3  (tiga) macam, yaitu:
a. Perjanjian  untuk  memberikan/menyerahkan  suatu  barang.  Misalnya  jual  beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, dan pinjam pakai.
b. Perjanjian  untuk  berbuat  sesuatu.  Misalnya  perjanjian  untuk  membuat  suatu lukisan,  perjanjian  perburuhan,  perjanjian  untuk  membuat  sebuah  garasi,  dan lain sebagainya.
c. Perjanjian  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Misalnya  perjanjian  untuk  tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.
Melaksanakan  suatu  perjanjian,  terlebih  dahulu  harus  ditetapkan  secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain apa saja hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Biasanya  orang  mengadakan  perjanjian dengan tidak mengatur  atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban  mereka. Mereka  hanya  menetapkan  hal-hal  yang  pokok  dan  penting  saja,  dalam  jual  beli misalnya  hanya  ditetapkan  tentang  barang  mana  yang  dibeli,  jenis  barangnya, jumlahnya dan juga harganya.
Dalam Pasal 1339 KUHP Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  dalam  perjanjian, tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjiannya  diharuskan (diwajibkan)  oleh  kepatutan,  kebiasan  dan  undang-undang.  Dengan  demikian, setiap  perjanjian  dilengkapi  dengan  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  undang- undang,  dalam  adat  kebiasaan  (di  suatu  tempat  dan  di  suatu  kalangan  tertentu), sedangkan  kewajiban-kewajiban  yang  diharuskan  oleh  kepatutan  (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan (R. Subekti, 2002: 39).
Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata tersebut, maka adat kebiasaan telah ditunjuk  sebagai  sumber  norma  selain  undang-undang  ikut  menentukan  hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Persoalan di sini  apabila  terdapat  suatu  adat  kebiasaan  yang  berlainan  atau  menyimpang  dari undang-undang,  apakah  peraturan  undang-undang  itu  masih  berlaku  ataukah  ia sudah  disingkirkan  oleh  adat  kebiasaan  tersebut?  Jawabnya  ialah  bahwa  suatu
pasal (peraturan) undang-undang, meskipun sudah ada suatu adat kebiasaan yang menyimpang, masih tetap berlaku dan barangsiapa pada suatu hari menunjuk pada peraturan  undang-undang  tersebut,  harus  dibenarkan  dan  tidak  boleh  dipersalah- kan.  Sesuatu  hal  tidak  diatur  dalam  undang-undang  dan  belum  juga  ada  dalam kebiasaan,  karena  kemungkinan  belum  atau  tidak  begitu  banyak  dihadapi  dalam praktik,  maka  harus  diciptakan  suatu  penyelesaian  dengan  berpedoman  pada kepatutan, maka dapat dikatakan bahwa ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.
Mengenai  pembatalan  perjanjian  atau  juga  dinamakan  pemecahan  per- janjian  sebagai  sanksi  atas  kelalaian  seorang  debitur  mungkin  ada  orang  yang tidak  dapat  melihat  sifat  pembatalannya  atau  pemecahan  tersebut  sebagai  suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada  keadaan  sebelum  perjanjian  diadakan.  Apabila  satu  pihak  sudah  menerima sesuatu dari pihak  yang  lain, baik  uang maupun  barang,  maka  hal  tersebut  harus dikembalikan, dan perjanjian itu batal.
Dalam  hal  dibatalkan,  maka  kedua  belah  pihak  dibawa  dalam  keadaan sebelum  perjanjian  diadakan.  Pembatalan  ini  berlaku  surut  sampai  pada  detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan  pada  pihak  yang  lainnya.  Hal  ini  sesuai  Pasal  1267  KUH  Perdata yag  menentukan  bahwa  pihak  yang  merasa  perjanjian  tidak  dipenuhi  boleh memilih apakah ia akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atau  ia  akan  menuntut  pembatalan  perjanjian  itu  disertai  penggantian  biaya,  rugi dan bunga.
Akibat hukum perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang mengandung atas  unsur  kekhilafan,  maka  perjanjian  tersebut  batal,  dan  terdapat  penjelasan dalam  Pasal  1321  dan  Pasal  1449  KUH  Perdata,  bahwa  tiada  kesepakatan  yang sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kehilafan,  atau  diperolehnya  dengan paksaan  atau  penipuan,  sedangkan  perikatan  yang  dibuat  dengan  paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.
Syarat  objektif  tidak  terpenuhi  (hal  tertentu  atau  kausa  yang  halal),  maka perjanjiannya adalah batal demi hukum ( null and void ), sedangkan apabila syarat
subjektif  terpenuhi  (tidak  cakap  atau  memberikan  perizinannya  secara  tidak bebas),  maka  perjanjian  dapat  dimintakan  pembatalan  ( cancelling ). Jadi  ada perbedaan  antara  perjanjian  yang  batal  demi  hukum  dan  perjanjian  yang  dapat dimintakan  pembatalan.  Oleh  sebab  itu,  sebelum  membuat  perjanjian/perikatan sebaiknya tahu dulu syarat sahnya suatu perjanjian.
Perjanjian  yang  tidak  mengandung  sesuatu  hal  yang  tertentu,  perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak tentang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Hal yang demikian dapat segera diketahui oleh hakim. Tentang  perjanjian  yang  isinya  tidak  halal,  perjanjian  yang  demikian  itu  tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga dapat  segera diketahui  hakim sehingga dari sudut keamanan dan ketertiban, perjanjian  seperti  itu  harus  dicegah.  Tentang  perjanjian  yang  kekurangan  syarat- syarat subjektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini  perlindungan  hukum  terhadap  dirinya,  misalnya  seorang  yang  oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.
Seseorang  yang  telah  memberikan  persetujuannya  karena  khilaf  atau tertipu,  mungkin  sekali  segan  atau  malu  meminta  perlindungan  hukum.  Adanya kekurangan  mengenai  syarat  subjektif  itu  tidak  begitu  saja  dapat  diketahui  oleh hakim, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian,  sehingga  dalam  hal  adanya  kekurangan  mengenai  syarat-syarat subjektif,  undang-undang  menyerahkan  kepada  pihak  yang  berkepentingan, apakah  ia  menghendaki  pembatalan  perjanjian  atau  tidak,  dan  perjanjian  yang demikian bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.
Perjanjian  harus  disertai  dengan  itikad  baik  atau goodfaith ,  sebagaimana ditegaskan  pada  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata.  Apabila  salah  satu  pihak mempunyai niat buruk (pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk untuk  melakukan  penipuan)  terhadap  pihak  lainnya,  sehingga  tidak  memenuhi syarat  sahnya  perjanjian.  Artinya,  perjanjian  yang  mengandung  unsur  penipuan yang dilakukan dan diniatkan oleh salah satu pihak, atau mungkin juga oleh kedua
belah pihak dalam konteks yang sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.
Persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  merupakan  kesepakatan  itu,  harus diberikan  secara  bebas,  dan  dalam  hukum  perjanjian,  ada  3  (tiga)  sebab  yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu:
a. Paksaan
Paksaan  adalah  paksaan  rohani  atau  paksaan  jiwa  ( phsycis ),  jadi  bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakut- takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
b. Kekhilafan
Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal- hal  yang  pokok  dari  apa  yang  diperjanjikan  atau  tentang  sifat-sifat  yang penting  dari  barang  yang  menjadi  objek  perjanjian,  ataupun  mengenai  orang dengan  siapa  diadakan  perjanjian  itu.  Kekhilafan  tersebut  harus  sedemikian rupa,  hingga  seandainya  orang  itu  tidak  khilaf  mengenai  hal-hal  tersebut,  ia tidak akan memberikan  persetujuannya. Contoh  kekhilafan mengenai  barang, misalnya  seseorang  membeli  sebuah  lukisan  yang  dikiranya  lukisan  Basuki Abdullah,  tetapi  kemudian  ternyata  hanya  turunan  saja.  Kekhilafan  itu  harus diketahui  oleh  lawan,  atau  paling  sedikit  harus  sedemikian  rupa  sehingga pihak  lawan  mengetahui  bahwa  ia  berhadapan  dengan  seorang  yang  berada dalam kekhilafan.
c. Penipuan
Penipuan  terjadi  apabila  satu  pihak  dengan  sengaja  memberikan  keterangan- keterangan  yang  palsu  atau  tidak  benar  disertai  dengan  tipu  muslihat  untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak  secara  aktif  untuk  menjerumuskan  pihak  lawannya.  Menurut yurisprudensi,  tidak  cukup  kalau  orang  itu  hanya  melakukan  kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.
Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh  undang-undang  diberi  perlindungan  itu  (pihak  yang  tidak  cakap  dan  pihak
yang tidak bebas dalam memberikan sepakat). Meminta pembatalan itu oleh Pasal 1454 KUH Perdata dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun, yang mulai  berlaku  (dalam  hal  ketidakcakapan  suatu  pihak)  sejak  orang  ini  menjadi cakap menurut hukum.  Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti. Dalam  hal  kekhilafan  atau  penipuan,  sejak  hari  diketahuinya  kekhilafan  atau penipuan itu.
Terkait  dengan  cara  permintaan  pembatalan  isi  perjanjian,  maka  dalam praktik terdapat 2 (dua) cara yang lazim dilakukan, yaitu:
a. Pihak  yang  berkepentingan  secara  aktif  sebagai  penggugat  meminta  kepada hakim upaya perjanjian itu dibatalkan.
b. Menunggu  sampai  ia  digugat  di  depan  hakim  untuk  memenuhi  perjanjian tersebut,  kemudian mengemukakan bahwa perjanjian tersebut  telah disetujui- nya  ketika  ia  masih  belum  cakap,  atau  karena  diancam,  ditipu  atau  khilaf mengenai  objek  perjanjian.  Di  depan  sidang  pengadilan  itu  ia  memohon kepada  hakim  supaya  perjanjian  dibatalkan.  Meminta  pembatalan  secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya.
Batal  demi  hukum  selain  karena  tidak  terpenuhinya  unsur  obyektif,  juga undang-undang  merumuskan  secara  konkrit  tiap-tiap  perbuatan  hukum  (terutama perjanjian formil)  yang  mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  yang  jika  tidak  dipenuhi  perjanjian  tersebut adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya.
Akibat  hukum  adalah  akibat  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk memperoleh  suatu  akibat  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur  oleh hukum. Tindakan yang di lakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesautu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas  lagi  bahwa  akibat  hukum  adalah  segala  akibat  yang  terjadi  dari  segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain  yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
Akibat  hukum  merupakan  sumber  lahirnya  hak  dan  kewajiban  bagi subyek-subyek hukum  yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual
beli  maka  telah  lahir  suatu  akibat  hukum  dari  perjanjian  jual  beli  tersebut  yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapat barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, dan begitu sebaliknya subyek hukum yang  lain  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  uang,  tetapi  selain  itu  dia  mem- punyai  kewajiban  untuk  menyerahkan  barang.  Jelaslah  bahwa  perbuatan  yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.
Terkait  dengan  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah  yang  di  dalamnya  ada syarat  sah  perjanjian  yang  tidak  terpenuhi,  maka  konsekuensinya  yang  berlaku adalah:
a. Batal demi hukum, apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif, berupa:
1) Perihal tertentu; dan
2) Kausa yang halal.
b. Dapat dibatalkan, apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif, berupa:
1) Asas konsensualisme
2) Cakap melakukan perbuatan hukum
c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan
Kontrak  yang  tidak  begitu  saja  benar,  sehingga  tidak  dapat  dilaksanakan, misalnya, yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan.
d. Sanksi administratif
Persyaratan  tidak  terpenuhi,  maka  hanya  mengakibatkan  sanksi  administratif saja terhadap salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontrak, misalnya suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.
Khusus  terhadap  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah  yang  dibuat  karena  khilaf, berarti tidak memenuhi syarat subyektif, atau lebih tepat disebut tidak memenuhi asas konsensualisme, maka akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Akibat  hukum  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah  yang  dibuat  mengandung unsur  khilaf  tercermin  dari  Pasal  1321  dan  Pasal  1449  KUH  Perdata.  Pasal
1321  KUH  Perdata  telah  menentukan  bahwa  tiada  kesepakatan  yang  sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan  atau  penipuan,  dan  Pasal  1449  KUH  Perdata,  menentuka  bahwa perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

## 2. Saran
Diharapkan  kepada  seluruh  masyarakat  agar  lebih  hati-hati  dan  lebih  cermat lagi  dalam membuat  suatu  perjanjian agar tidak  merasa dirugikan oleh bujuk rayu  dan  iming-iming  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga harus diperhatikan bahwa  dalam membuat  perjanjian untuk  memenuhi  syarat sahnya perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmadi  Miru.  2014. Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak. Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada.
Angger  Sigit  Prakmuti  dan  Erdha  Widayanto.  2015. Awas  Jangan  Beli  Tanah Sengketa. Jogjakarta: Pustaka Yustisia.
Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi.  2014. Penelitian  Hukum ( Legal Research ) . Jakarta: Sinar Grafika.
Mohammad  Machfudh  Zarqoni.  2015. Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  PT.  Prestasi Pustakaraya.
Perangin-angin,  Effendi.  1986. Hukum  Agraria  Indonesia. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Rai  Widjaya,  I.G. 2007. Merancang Suatu  Kontrak ( Contract  Drafting ). Jakarta: Kesaint Blanc.
Salim  H.S.  2003. Hukum Kontrak ( Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ). Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, R. 2002. Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio.  2009. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek ). Jakarta: Balai Pustaka.
Wawan  Muhwan  Hariri.  2011. Hukum  Perikatan ( Dilengkapi  Hukum  Perikatan Dalam Islam ). Bandung: CV. Pustaka Setia.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Agararia/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.

## Jurnal/Artikel:
Rahmat  Ramadhani.  2012.  “Benang  Merah  Alas  Hak  dengan  Sengketa Pertanahan”. Artikel . Bengkulu: Harian Rakyat-Kamis 26 Juli.
Tengku  Erwinsyahbana.  2017.  “Pertanggungjawaban  Yuridis  Direksi  terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. De Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum .  Vol.  2.  No.  1.  Januari-Juni.  Medan:
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Fajaruddin, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081265872288 E-mail :  fajaruddin_umsu@yahoo.co.id
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan