## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting

## Analisis Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
Diza Mahram Apriliani * , Muhammad Rizaldy Wibowo
Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan, Indonesia Email: 1,* dizamahram83@gmail.com, 2 Bowoar922@gmail.com
Abstrak −Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional Provinsi  Sumatera  Utara  dan  solusi  atas permasalahan  yang  terjadi.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah pada komponen pelaporan kinerja dan capaian kinerja, serta pengaksesan data SAKIP yaitu masih terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi dalam format penyusunan laporan kinerja yang berdasarkan PermenPAN RB no 53 tahun 2014, belum adanya pemantauan atas outcome sebagai tindak lanjut dari pencapaian target kinerja ( output ), serta pengaksesan data SAKIP masih belum dapat diakses publik karena belum terpublishnya dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam website resmi Kanwil Badan Pertanahan Nasional provinsi Sumatera Utara.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja; Sistem; Akuntabilitas; Kinerja; Instansi Pemerintahan.
Abstract −This research aims to find out the problems that occur in performance accountability at the Regional Office of the National Land Agency of North Sumatra Province as well as solutions to the problems that occur. The research method used in this research is qualitative  with  a  case  study  approach  using  primary  data  and  secondary  data.  The  data  collection  techniques  used  are  through interviews and documentation. The results showed that there are problems in the performance reporting and performance achievement components,  namely  there  are  still  elements  that  have  not  been  met  in  the  format  of  preparing  performance  reports  based  on PermenPAN RB no. 53 of 2014, there is no monitoring of outcomes as a follow-up to the achievement of performance targets (output). As well as the access of SAKIP data is still not transparency because there has been no publication of documents on the performance accountability system of government agencies (SAKIP) in the official website of the National Land Agency of North Sumatra province.
Keywords : Performance Accountability; System; Accountability; Performance; Government Agency.

## 1. PENDAHULUAN
Seiring dengan tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, pemerintah mulai memahami arti pentingnya kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat. Dimana sistem pemerintahan pada orde baru yang sentralik dianggap tidak  baik  dan  tidak  sesuai  lagi,  tingginya penyalahgunaan  kewenangan dalam  bentuk  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN), tidak efisiensinya organisasi pemerintahan di pusat dan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik, mengekang demokrasi dan  aspirasi  daerah  dan  dampaknya  menimbulkan  kesengsaraan  banyak  rakyat.  Semangat  reformasi dalam mewujudkan  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  dan  pemerintahan  yang  bersih  ( clean government )  dan  bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  tertuang  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, hal ini dalam rangka mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan baik (Afriyeni & Asmeri, 2019).
Dalam reformasi politik, salah satu  prinsip dasar yang diterapkan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak- pihak  yang  berkaitan  dengan  organisasi  tersebut.  Dalam  penegasan  yang  lebih  spesifik,  akuntabilitas  merupakan kewajiban organisasi publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Penegakan  akuntabilitas  kinerja  di  Indonesia  pertama  kali  ditandai  dengan  diterbitkannya  instruksi  presiden republik  Indonesia  nomor  7  tahun  1999,  Peraturan  tersebut  selanjutnya  disempurnakan  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat,  teratur  dan  efektif  yang  dikenal  dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Dimana  SAKIP  di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 dan PermenPAN dan RB No 12 tahun  2015. Kedua peraturan tersebut mengatur perihal pedoman dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pelaksanaan SAKIP disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Saat  ini  organisasi  publik  didorong  untuk  memperkenalkan  reformasi  birokrasi  yang  baru,  yaitu New  Publik Management (NPM).  Reformasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  organisasi  yang didasarkan pada pengukuran berbasis keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ). Dengan adanya NPM, diharapkan kinerja pemerintah akan lebih transparan, akuntabel, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat (Ahyaruddin & Akbar, 2018).
Pelaksanaan evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPAN dan RB No 12 tahun 2015, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan untuk mendorong peningkatan kinerja, maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja. Setiap pimpinan instansi pemerintah perlu untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Evaluasi ini berdasarkan penilaian dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja instansi pemerintah.
Dalam pelaksanaan penelitian, penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
Penelitian oleh Muhammad Ahyaruddin dan Rusdi Akbar (2018) meneliti tentang akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah  dalam  perspektif  teori  institusional.  Teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  metode  survei.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ada  3  bentuk  kelembagaan  (koersif,  ismorfisme  mimetik,  dan  normatif)  dan  ada  dalam  sistem pengukuran  kinerja  dan  akuntabilitas  publik.  Hasil  ini  juga  menunjukkan  temuan  bahwa  informasi  kinerja  yang dilaporkan dalam LAKIP hanya formalitas.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Afriyeni  dan  Rina  Asmeri  (2019)  meneliti  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Pada Pemerintahan Kota Padang Tahun 2014. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan uji tanda, uji  wilcoxon  dan  uji  koefisien  korelasi  spearman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  Kota  Padang  Tahun  2014  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  nomor  53  Tahun  2014.  Sedangkan  kinerja  instansi  pemerintah  Kota  Padang  Tahun  2014  belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Raharja,  Baga,  dan  Falatehan  (2018)  meneliti  tentang  Strategi  Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. Metode analisis yang digunakan yaitu Importance Performance Analysis,  dan  Analytical  Hierarchy  Process .  Hasil  analisis  menunjukkan  terdapat  7  atribut  yang  menjadi  kelemahan penerapan  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  diantarannya  keselarasan  antar  dokumen  perencanaan, perencanaan  kinerja  berorientasi  hasil,  keterkaitan  program/kegiatan  dengan  renstra,  penyusunan  indikator  kinerja individu,  Penjabaran perjanjian  kinerja,  pengukuran kinerja  berjenjang,  dan  pemanfaatan  pengukuran  kinerja.  Strategi untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kota  Bogor  adalah  penguatan  komitmen,  penerapan  anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, serta peningkatan kualitas APIP.
Penelitian Selanjutnya oleh Ruscitasari (2019) meneliti tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah termasuk cetak biru model kinerja yang digunakan untuk menganalisis  keakuratan  indikator  yang  telah  analisis  yang  disiapkan  dan  tematik  untuk  data  hasil  wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja dari perencanaan hingga pencapaian kinerja di kantor PUP- ESDM,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  belum  sepenuhnya  berdemonstrasi  kesesuaian  informasi.  Selain  itu,  indikator kinerja dinas PUP-ESDM DIY pada tahun 2016 mereka masih berorientasi pada penyedia jasa.
Penelitian selanjutnya oleh Ristyana (2017) meneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah reduksi  data,  penyajian data  serta  penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan masih banyak SKPD yang belum memahami konsep akuntabilitas kinerja. Belum adanya sanksi yang tegas bagi SKPD yang tidak tepat waktu atau telat melaporkan LAKIP-nya dan belum adanya pemantauan atas outcome sebagai tindak lanjut dari tercapaianya target kinerja.
Dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  di  kantor  wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Sumatera  Utara.  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Utara  merupakan  lembaga  yang mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  agraria/  pertanahan  dan  tata  ruang  di  lingkungan provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kanwil BPN provinsi Sumatera Utara oleh  selama tahun 2018- 2020  memperoleh  predikat  “BB”  sesuai  yang  diamanatkan  PERMEN  PAN  RB  no.  12  tahun  2015  tentang  pedoman evaluasi  atas  implementasi  SAKIP.  Penerapan  SAKIP  yang  dievaluasi  masih  belum  mencapai  penilaian  memuaskan apalagi  sangat  memuaskan.  Karena  pada  penilaian  tersebut  masih  terdapat  kekurangan  dalam  penerapan  sistem perencanaan, implementasi, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta capaian kinerja.
Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan masih terdapat kekurangan pada akuntabilitas kinerja pada kelima komponen  penilaian.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  tentang “Analisis Akuntabilitas Kinerja  Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi Sumatera  Utara.”  Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  dalam  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada  Badan Pertanahan Nasional provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020 beserta solusinya.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1 New Publik Manajemen
New publik manajemen atau disingkat NPM merupakan suatu paradigma manajemen sektor publik, NPM muncul dilatar belakangi oleh dimana organisasi sektor publik telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu diubah  menuju  orientasi  yang  lebih  memusatkan  perhatian  pada  pencapaian  hasil  kinerja  dan  akuntabilitas,  adanya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe klasik yang kaku menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan ke arah yang fleksibel, perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara lebih jelas dan ditetapkannya tolak ukur keberhasilan kinerja melalui indikator kerja (Rahmidayanti, 2019).
NPM bertujuan untuk meningkatkan tercapaiannya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), pegawaianya lebih  berkeahlian  dan  lebih  mampu  mempertanggungjawabkan  kinerjanya.  Konsep  NPM  pada  dasarnya  mengandung tujuh aspek utama, yaitu: 1). Manajemen profesional, 2). Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, 3). Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome , 4). Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, 5). Menciptakan persaingan di sektor publik, 6). Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, 7). Penekanan pada  disiplin  dan  penghematan  yang  lebih  besar  dalam  menggunakan  sumber  daya.  Paradigma  ini  diharapkan  dapat

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
mengurangi  peran  pemerintah,  membuka  peran  swasta,  sehingga  pemerintah  lebih  berfokus  pada  kepentingan  publik dalam  skala  yang  lebih  luas.    NPM  menawarkan  suatu  cara  baru  dalam  mengelola  organisasi  sektor  publik  dengan membawa fungsi-fungsi manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik.

## 2.2 Sistem Pengendalian Manajemen
Pengendalian  manajemen  adalah  proses  dimana  manajer  mempengaruhi  anggotanya  untuk  melaksanakan  strategi organisasi. Pengendalian mengukur pelaksanaan kerja atau prestasi dengan membandingkan rencana dan tujuan. Dalam suatu  organisasi  setiap  orang  memiliki  tujuan  personal  menyikapi  hal  tersebut  perlu  adanya  suatu  “jembatan”  yang mampu  mengantarkan  organisasi  mencapai  tujuannya,  yaitu  tercapainya  keselarasan  antara  individual  dengan  tujuan organisasi/ goal congruence . Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence/ tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan faktor pengendalian informal. Faktor pengendalian formal seperti halnya SPM, aturan, dan reward and punishment system , sedangkan faktor pengendalian informal misalnya etos kerja, loyalitas, kultur  dan  gaya  manajemen.  Meskipun  perencanaan  dilakukan  terlebih  dahulu,  tetapi  tidak  akan  berhasil  dengan sendirinya,  tanpa  bantuan  dari  pengendalian  manajemen.  Terdapat  dua  bagian  sistem  pengendalian,  yaitu  proses pengendalian  manajemen  dan  struktur  pengendalian  manajemen.  Proses  pengendalian  manajemen  merupakan  tahap- tahap  yang  harus  dilalui  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi  yang  hendak  dicapai.  Proses  pengendalian  manajemen terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1). Perumusan strategi, 2). Pembuatan program, 3). Penganggaran, 4). Implementasi, 5). Pelaporan kinerja, 6). Evaluasi kinerja, dan 7). Umpan balik, sedangkan struktur pengendalian manajemen terdiri atas tiga elemen, yaitu: 1). Pusat pertanggungjawaban, 2). Kompensasi, 3). Jejaring informasi(Halim & Kusufi, 2018).

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  oleh  seorang  yang  melakukan  aktivitas  pengelolaan    ( steward )  kepada pemberi  tanggung  jawab  dengan  adanya  kewajiban  melaporkan.  Pertanggungjawaban  publik  terdiri  dari  dua  macam, yaitu:  (1)  akuntabilitas  vertikal,  dan  (2)  akuntabilitas  horisontal.  Pertanggungjawaban  vertikal  adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggungjawaban pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat.  Pertanggungjawaban  horisontal  adalah  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat luas(Mardiasmo, 2018).
Akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (departemen, lembaga  pemerintah  non  departemen,  dan  instansi  pemerintah  lainnya  baik  pusat  maupun  daerah)  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran  dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP harus  menyajikan  data  dan  informasi  relevan  bagi  pembuat  keputusan  agar  dapat  mengintegrasikan  keberhasilan  dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam(Rusdiana & Nasihudin, 2018).

## 2.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan  PERPRES  Nomor  29  Tahun  2014,  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  atau  yang  disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka  pertanggungjawaban  dan  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah.  SAKIP  adalah  instrumen  yang  digunakan instansi  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja .

## 2.5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang  dipercayakan  kepada  setiap  instansi  pemerintah  atas  penggunaan  anggaran.  Hal terpenting  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  laporan  kinerja  adalah  pengukuran  kinerja  dan  evaluasi  serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja yaitu : 1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2).Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  instansi  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja.  Format  laporan akuntabilitas,  pada  dasarnya  laporan  kinerja disusun  oleh  setiap  tingkatan unit  kerja  dan  satuan  kerja yang  menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: 1). Uraian singkat organisasi, 2). Rencana dan target kinerja yang ditetapkan,  3).  Pengukuran  kinerja,  4).  Evaluasi  dan  analisis  kinerja  untuk  tiap  sasaran  strategis  atau  hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efesiensi penggunaan sumber daya.

## 2.6 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan  Permen  PAN  RB  No.  12  Tahun  2015,  Evaluasi  atas  implementasi  SAKIP  adalah  aktivitas  analisis  yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan  untuk  tujuan  peningkatan  akuntabilitas  dan  kinerja  instansi/unit  kerja  pemerintah.  Komponen  penilaian

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
implementasi SAKIP terdiri dari Komponen Perencanaan kinerja (bobot 30%), komponen Pengukuran Kinerja (bobot 25%),  komponen  Pelaporan  Kinerja  (bobot  15%),  komponen  Evaluasi  Kinerja  (bobot  10%),  dan  komponen  Capaian Kinerja (bobot 20%).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu metode yang dilakukan  secara  intensif  terinci  dan  mendalam  terhadap  suatu  organisasi,  lembaga  atau  gejala  tertentu(Fitrah  & Luthfiyah, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dan  objek  penelitiannya  yaitu  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tiga informan yaitu Kepala Sub bag perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, Bagian perencanaan dan kerjasama, dan Bagian pengelolaan barang/jasa  muda.  Dokumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Renstra  (rencana  strategis),  PK  (perjanjian kinerja), LKj (laporan kinerja), serta dokumen lainnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen SAKIP maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 komponen, yaitu: perencanaan  kinerja,  pengukuran  kinerja,  pelaporan  kinerja,  evaluasi  kinerja,  dan  capaian  kinerja.  Lalu,  dari  hasil penelitian  tersebut  akan  dihubungkan  dengan  peraturan  yang  berlaku  saat  ini  maupun  dengan  konsep-konsep  yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.

## 4.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan  kinerja  merupakan  titik  awal  dari  suatu  siklus  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Dalam perencanaan  kinerja  didesain  kegiatan  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Dasar  untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Proses dalam pembuatan perencanaan melalui proses yang panjang, dan diikuti proses perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja di BPN provinsi Sumatera Utara menyesuaikan dengan indikator kinerja dalam dokumen Renstra Kementeriaan Agraria Dan Tata Ruang/BPN pusat, rencana kementerian dan juga anggaran yang ada. Untuk kinerja tahun 2018-2020 harus menyesuaikan dengan Renstra tahun 2016-2019 dan Renstra tahun 2020-2024 yang didalamnya sudah termuat indikator kinerja untuk permasing-masing satker (satuan kinerja). Hal itu sesuai dengan teori proses pengendalian manajemen. Dimana proses perumusan strategi lewat renstra dari pusat yaitu kementerian lembaga, lalu di breakdown ke provinsi/ kantor wilayah, lalu dari kantor wilayah ke kantah (kantor pertanahan) perencanaan ini untuk jangka 5 tahun, lalu dijabarkan  pertahunnya pada rencana kinerja untuk pembuatan program lalu yang disesuaikan dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang berlaku, pengimplikasian kinerja lalu dilaporkan dalam bentuk LKj.
Proses perencanaan kinerja berlangsung panjang dan terdapat kendala pada koordinasi dalam menentukan target, namun  kendala  tersebut  tidak  mempengaruhi  keterlambatan  penyusunan  perencanaan.  Namun,  secara  keseluruhan perencanaan kinerja sudah baik.
Untuk tahun 2018-2020 pelaksanaan sudah sesuai dengan Renstra dan sudah mencerminkan visi misi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terdapat hambatan, namun tidak signifikan sehingga pelaksanaan kinerja berjalan lancar dan hasil ( output ) atas kegiatan/program yang telah dilaksanakan sudah maksimal. Hambatan dapat diatasi dengan fokusnya SDM pada bidang tertentu atau tidak memiliki pekerjaan merangkap.
Dalam pengaksesan data SAKIP yang termuat dalam website resmi, masih terkendala sehingga publik belum dapat mengakses  dokumen  SAKIP.  Hal  tersebut  belum  sesuai  dengan  teori  mardiasmo  mengenai  hal  pertanggungjawaban publik  yang  terbagi  2  yaitu;  pertanggungjawaban  secara  pusat  dan  masyarakat  luas.  Dimana  proses  penyampaian dokumen  SAKIP  pada  Kanwil  BPN  povinsi  Sumatera  Utara  hanya  kepada  pusat,  belum  kepada  masyarakat  luas. Solusinya adalah pengajuan ke kementerian untuk diaktifkan kembali website resmi kanwil BPN. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian (Putri Lestari Permata Kasih, 2020) yang menyatakan bahwa bentuk upaya pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal dapat diakses oleh masyarakat luas, dan mudah dipahami semua informasi terkait informasi akuntabilitas kinerja instansi.

## 4.2 Pengukuran Kinerja
Sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak  ukur  kinerja  yang  ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  merupakan  dasar  untuk  menilai  tingkat  ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja di BPN provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PERMENPAN RB no. 29 tahun 2014, pengukuran kinerja dilihat dari capaian kinerja baik pertahunnya dengan target yang termuat dalam perjanjian kinerja maupun per lima tahun sesuai dengan targetan jangka panjang dalam dokumen Renstra. Pelaksanaan kinerja di lingkungan BPN telah berjalan sesuai dengan target yang ditentukan, pengukuran kinerja juga dilihat dari kinerja fisik ( non financial ) dan keuangan ( financial ) dan juga berdasarkan efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian (Ristyana, 2017) yang menyatakan bahwa Efisiensi dan efektivitas tersebut digunakan sebagai dasar

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
dalam  melakukan  penilaian  kinerja,  setiap  aktivitas  harus  dilakukan  pengukuran  kinerja  untuk  mengetahui  tingkat efisiensi  dan  efektivitasnya.  Kinerja  diukur  secara cashcading atau  berjenjang,  dimulai  dari  staff,  manajerial,  sampai tingkatan tertinggi.
Proses  pengukuran  dengan  mengumpulkan  data  informasi  kinerja,  pengumpulan  data  dilakukan  secara  berkala mingguan, bulanan. Proses pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu aplikasi SKMPP, SAKTI dan DJA. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian (Ruscitasari, 2019) yang menyatakan bahwa Sistem informasi salah satu faktor pendukung yang dapat membantu proses implementasi Sistem pengukuran kinerja dan dengan adanya sistem tersebut, data kinerja dapat dikumpulkan secara terstruktur.
Dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dalam teorinya dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system . Sistem reward dan punishment sudah berjalan di lingkungan kantah BPN. Reward yang dilakukan di setiap tahunnya, dalam bentuk penghargaan bagi kantah (kantor pertanahan) yang telah mencapai target kinerja baik financial maupun non financial . Dan berlakunya punishment yang berupa teguran.

## 4.3 Pelaporan Kinerja
Pertanggungjawaban atas capaian tujuan dan sasaran  terangkum didalam pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja bersifat penting  karena  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  instansi  karena  telah  memakai  uang  Negara  dan  untuk mempertanggungjawabkan bagaimana hasil kinerjanya selama satu periode dalam mencapai tujuan organisasi. Bentuk dari pelaporan kinerja tersebut adalah dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  (LAKIP)/Laporan Kinerja  (LKj)  tersebut  berisi  tentang  capaian  kinerja  yang  disusun  berdasarkan  rencana  kerja  dan  diatur  dalam PERMENPAN RB no. 53 tahun 2014.
Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu setiap bulan Januari. LKj pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah menyajikan informasi pencapaian target jangka  menengah,  LKj  juga  menyajikan  informasi  mengenai  kinerja  yang  telah  diperjanjikan.  Laporan  Kinerja  tahun 2018,  2019,  dan  2020  telah  menyajikan  pembandingan  data  kinerja  yang  memadai  antara  realisasi  tahun  ini  dengan realisasi  tahun  sebelumnya,  menyajikan  pembandingan  dengan  standar  nasional,  namun  tidak  menyajikan  informasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Solusi yang dilakukan dengan melihat buku panduan yang berdasarkan PERMEN PAN RB no. 53 tahun 2014 dalam pembuatan LKj.

## 4.4 Evaluasi Kinerja
Setelah  tahap  pelaporan  kinerja,  maka  berikutnya  tahap  evaluasi  kinerja.  Evaluasi  sama  halnya  dengan  penilaian pelaksanan kinerja. Evaluasi dilakukan oleh Kemenpan Rb dan pimpinan. Kemenpan Rb mengevaluasi dalam hal kinerja sedangkan pimpinan mengevaluasi program. Hal ini telah sesuai dengan teori sistem pengendalian manajemen, evaluasi kinerja  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  melakukan  evaluasi  kinerja  organisasi  dan  evaluasi  program.  Dampak  dari evaluasi SAKIP ada perubahan ke arah yang lebih baik. Terjadi peningkatan disetiap tahunnya.
Penilaian SAKIP Kanwil BPN provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 72,20% pada tahun 2018, memperoleh nilai 76,03% pada tahun 2019, dan memperoleh nilai 79,10% pada tahun 2020. Pada tahun 2018-2020 terjadi kenaikan nilai hasil evaluasi.
Evaluasi yang dilakukan pada lingkungan BPN telah diterapkan secara berkala per triwulan lalu dihimpun datanya pertahunnya. Informasi mengenai perbaikan juga diberikan ke SDM yang bersangkutan melalui kantah lalu ke bidangnya masing-masing.  Pengumpulan  data  evaluasi  kita  kirim  melalui  grup  wa  jadi  nanti  tiap  bidang  dan  kantah  mengirim evaluasinya, nanti laporan evaluasi di kirim ke pusat lalu ke Men PAN RB. Dalam evaluasinya, Kanwil BPN Provinsi Sumatera  Utara  dinilai  telah  cukup  baik  dalam  menjalankan  akuntabilitas  kinerja.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan perolehan peringkat “BB” dengan jumlah nilai yang meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa perbaikan dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan capaian kinerja.

## 4.5 Capaian Kinerja
Capaian  kinerja  merupakan  komponen  terakhir  dalam  penilaian  SAKIP.  Setelah  mengetahui  bagaimana  hasil  capaian kinerja instansi pemerintah maka dilakukan dengan memberikan saran untuk melakukan tindak lanjut atas prestasi yang dicapai.  Capaian  kinerja  ini  memiliki  bobot  penilaian  yang  cukup  besar  dibandingkan  dengan  pelaporan  kinerja  dan evaluasi internal. Penilaian kinerja lebih ditekankan pada capaiannya daripada pelaporan dan evaluasinya. Bukan sekedar mengukur  seberapa  besar output yang  terealisasi,  tetapi  juga  mengukur  seberapa  besar outcome yang  dicapai  dari terlaksananya  kegiatan  yang  menghasilkan output tersebut.  Dalam  teori New  Public  Management (NPM)  dinyatakan bahwa pengendalian output dan outcome harus menjadi fokus perhatian utama organisasi.
Capaian  kinerja  sasaran  Kantor  Wilayah  BPN  provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2018-2020  meningkat  setiap tahunnya namun target kinerja belum seluruhnya dapat tercapai 100%. Pada pemantauan outcome untuk tahun 2018-2020 masih  belum  terpantau  dengan  baik,  pencapaian  kinerja  masih  berdasarkan output dan outcome berlaku  tidak  pada keseluruhan aspek kinerja karena hanya beberapa targetan yang berkaitan dengan outcome . Sehingga outcome juga belum sepenuhnya terpantau.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah BPN provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Namun terdapat permasalahan yaitu pada pengaksesan data SAKIP, komponen pelaporan kinerja dan komponen capaian kinerja. Pada pengaksesan data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum dapat diakses publik karena  belum  terpublishnya  dokumen  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (SAKIP)  dalam  website  resmi kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pada komponen pelaporan kinerja masih terdapat unsur- unsur yang belum terpenuhi pada format penyusunan LKj yang berdasarkan Permen PAN RB No. 53 tahun 2014 dan pada komponen  capaian  kinerja,  belum  adanya pemantauan  atas outcome sebagai  tindak lanjut  dari  pencapaian  target kinerja ( output ).

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyeni, & Asmeri, R. (2019). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintahan Kota Padang Tahun 2014. Jurnal Pengembangan Ilmu Akuntansi Dan Keuangan , 1 , 37–44. https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/46
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Goverment’s Accountability and Performance : The Isomorphism Institutional Perspective. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 1–11. https://doi.org/10.18196/jai.190187 Dokumen LKj Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Dokumen LKj Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Dokumen LKj Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Dokumen Rencana Strategik Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Tahun 2015-2019. Dokumen Rencana Strategik Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Tahun 2020-2024. Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi kasus . CV. Jejak. Halim, A., & Kusufi, S. (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. Laporan Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . ANDI.
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Putri  Lestari  Permata  Kasih,    et  all.  (2020). Analisis  Praktek  Tata  Kelola  (Good  Governance)  Pemerintahan  Yang  Baik  Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Sleman . 2 (4), 385–397.
Rahmidayanti, S. (2019). New Publik Manajemen . Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
https://www.academia.edu/41473583/MAKALAH_NEW_PUBLIK_MANAJEMEN_Diajukan_untuk_memenuhi_Tugas_Mata _Kuliah_Governansi_Digital
Ristyana, R. (2017). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintahan Kabupaten Ponorogo . 5 , 1–17. Ruscitasari, Z. (2019). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 13 (2). https://doi.org/10.31316/akmenika.v16i2.378 Rusdiana, & Nasihudin. (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian . Pusat penelitian dan Penerbitan UIN SGD. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.