## AKSI BOIKOT PAJAK MENURUT HUKUM ISLAM *
Arip Purkon 1
Permalink: https://www.academia.edu/9989758
Abstract: Tax  Boycott  According  to  Islamic  law.  Taxes  are  the  largest source of state revenue. Budget development and government operations have  a  heavy  reliance  on  taxes.  However,  in  tax  management  is  often found in cases involving criminal tax among other tax officials. This has led to the decline in public confidence in the tax administration and thus creating a discourse of boycott taxes. This tax boycott called by various groups, individuals, community leaders, Non Governmental Organizations  (NGOs)  to  religious  organizations.  This  paper  discusses the  boycott  of  the  tax  according  to  Islamic  law.  The  first  thing  to  be discussed is how the legality of the tax and the historical development of various  charges  in  Islam.  A  study  on  the  boycott  taxes  according  to Islamic law is used mursalah mashlahah theory and sadd al-dzari'ah.
Keywords: Taxation, Islamic Law, Mashlahat , Sadd al-dzari'ah, State
Abstrak: Aksi  Boikot  Pajak  Menurut  Hukum  Islam.  Pajak  merupakan sumber  pendapatan  negara  terbesar.  Anggaran  pembangunan  dan operasional  pemerintahan  mempunyai  ketergantungan  yang  besar  pada pajak.  Namun  dalam  pengelolaan  pajak  seringkali  ditemukan  kasus pidana  pajak  yang  melibatkan  antara  lain  pegawai  pajak.  Hal  ini menimbulkan  turunnya  kepercayaan  publik  terhadap  pengelolaan  pajak sehingga  lahirlah  wacana  aksi  boikot  pajak.  Aksi  boikot  pajak  ini diserukan  oleh  berbagai  kalangan,  baik  individu,  tokoh  masyarakat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sampai  organisasi  keagamaan. Tulisan ini membahas aksi boikot pajak tersebut menurut hukum Islam. Hal  pertama  yang  dibahas  adalah  bagaimana  legalitas  pajak  dan  sejarah perkembangan  berbagai  pungutan  di  dalam  Islam.  Kajian  tentang  aksi boikot  pajak  menurut  hukum  Islam  ini  menggunakan  teori mashlahah mursalah dan sadd al-dzari’ah.
Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, Mashlahat, Sadd al-Dzari’ah, Negara
* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Maret 2014, direvisi: 29 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. Juanda No. 95 Ciputat, Jakarta. E-mail: arippurkon@gmail.com

## 98 – Arip Purkon; Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam

## Pendahuluan
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah  berdasarkan  norma-norma  hukum untuk  menutup  biaya  produksi barang-barang  dan  jasa  kolektif  untuk  mencapai  kesejahteraan  umum. 2 Di Indonesia,  lembaga  pemerintah  yang  mengelola  perpajakan  negara  adalah Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  merupakan  salah  satu  direktorat  jenderal  yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Secara  umum,  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  dapat  dibedakan menjadi  pajak  pusat  dan  pajak  daerah.  Pajak  pusat  adalah  pajak-pajak  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  dalam  hal  ini  sebagian  dikelola  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  Departemen  Keuangan.  Sedangkan  Pajak  Daerah adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah,  baik  di  tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota.
Pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat  antara  lain  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan yang lainnya. Adapun pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  propinsi  antara lain  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor dan  yang  lainnya.  Pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  antara  lain  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame, pajak parker dan yang lainnya.
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  signifikan  dalam  kehidupan bernegara,  khususnya  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Seperti  negara-negara  lainnya,  Indonesia  masih  mengenakan  pajak terhadap  warga  negaranya. Tax  rasio  Indonesia  masih  tergolong  cukup  kecil, yaitu  hanya  berada  di  kisaran  12%.   Meskipun  demikian,  jumlah  penerimaan pajak  selalu  mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  Jika  melihat  komposisi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sejak tahun 2006 sampai 2011, sektor pajak dan bea cukai memberi kontribusi rata- rata  sebesar  70%  dari  total  pendapatan  negara.  Dengan  demikian  maka  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  sektor  pajak  merupakan   sumber  utama  pembiayaan negara. Indonesia tampaknya belum siap untuk mengandalkan sektor lain selain sektor pajak. Dalam APBN tahun 2011, penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp873.9 triliun, sedangkan penerimaan negara dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp352 triliun. Meskipun terbilang cukup besar, penerimaan   sektor  ESDM  ini  belum  mampu  menutupi  pengeluaran  negara dan hanya memberi income sebesar 29,7 % dari total penerimaan negara. 3
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diunduh tanggal 20 Maret 2013.
3 http://www.pajak.go.id/content/article/siapkah-membangun-negeri-ini-tanpa-pajak, diunduh tanggal 20 Maret 2013.

## Salam; Jurnal Filsafat  dan Budaya Hukum - 99
Pada  tahun  2012,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  mencapai  target penerimaan  pajak  sebesar  Rp  872,6  triliun  atau  99,3  persen  dari  target penerimaan  perpajakan  2011.  Tahun  2013  DJP  menaikan  target  perpajakan menjadi  Rp  1.032  triliun  atau  menyumbang  78  persen  dari  total  penerimaan negara. 4
Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensinyalir potensi penyelewengan  pembayaran  pajak  perusahaan-perusahaan  besar  yang  kian marak.  Modus  yang  digunakan  antara  lain  adalah  merekayasa  keuangan perusahaan dengan melaporkan penurunan laba perusahaan. Selain itu, banyak kasus  penyelewengan  atau  korupsi  yang  dilakukan  oleh oknum  pegawai  pajak. Sebagian  besar  dari  kasus  tersebut  seakan-akan  menggantung  tanpa ada  sanksi yang  jelas  dan  tegas.  Hal  ini  mempunyai  dampak  yang  kurang  baik  di masyarakat.
Musyawarah  Nasional  (Munas)  Nahdhatul  Ulama  tahun  2012  di Cirebon merekomendasikan antara lain persoalan pajak. Dalam rekomendasinya  disebutkan  bahwa  bagi  umat  Islam,  pungutan  yang  wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Alquran dan Hadits secara eksplisit adalah  zakat.  Sedangkan  kewajiban  membayar  pajak  hanya  berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri),  Penguasa  di  dalam  membelanjakan  uang  negara  yang  diperoleh  dari pajak  berdasarkan  kaidah  fikih “tasharruf  al-imam  ‘ala  ra’iyyah  manuth  bi  al- mashlahah  al-raiyyah”,  mesti  mengacu  pada  tujuan  kesejahteraan  dan kemanusiaan  warga  negara  (terutama  kaum  fakir  miskin).  Ketika  ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan  sebagaimana  mestinya  bahkan  terbukti  banyak  dikorupsi,  maka muncul  pertanyaan:  apakah  kewajiban  membayar  pajak  oleh  warga  negara  itu masih  punya  landasan  hukum  keagamaan  yang  kuat?  atau  masihkah  menjadi wajib membayar pajak tersebut?
Atas  dasar  hal  ini  maka  Munas  NU  tahun  2012  merekomendasikan: (1)  Pemerintah  harus  lebih  transparan  dan  bertanggungjawab  terkait  dengan penerimaan  dan  pengalokasian  uang  pajak,  serta  memastikan  tidak  ada kebocoran.  (2)  Pemerintah  harus  mengutamakan  kemaslahatan  warga  negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak. (3) PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar  pajak  ketika  pemerintah  tidak  dapat  melaksanakan  rekomendasi kedua poin di atas 5 .
Wacana aksi boikot pajak ini terus berkembang dan menimbulkan pro- kontra  di  masyarakat.  Sebagian  kalangan  menganggap  bahwa  tindakan memboikot  pajak  akan  sangat  merugikan  negara.  Namun  ada   juga  yang berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat
4 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/19/m14q3y-target- penerimaan-pajak-meningkat, diunduh tanggal 22 Maret 2013.
5 http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,39821-lang,id-c,taushiyah- t, Inilah+4+Rekomendasi+Hasil+Munas+NU-.phpx, diunduh tanggal 20 Maret 2013.
dan  menjadi  peringatan  bagi  pemerintah untuk  memperbaiki  pengelolaan  dan pemungutan pajak.

## Konsep Dasar Pajak
Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH  mendefinisikan  pajak  sebagai  iuran rakyat  pada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  yang  bersifat  memaksa dengan  tidak  mendapat  jasa  imbalan  ( kontra  prestasi),  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  ( public investment). 6 Adapun  Sommerfield  memberikan  definisi  pajak  sebagai  suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta pada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung  dan  seimbang,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. 7
Selain  itu,  berikut  ini  adalah  beberapa  pengertian  tentang  pajak  yang dikemukakan  oleh  para  ahli: 8 (1)  Menurut  P.  J.  A.  Adriani,  pajak adalah  iuran masyarakat pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang-undang)  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya  adalah untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan;  (2)  Menurut  Leroy Beaulieu,  pajak  adalah  bantuan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  yang dipaksakan  oleh  kekuasaan  publik  dari  penduduk  atau  dari  barang,  untuk menutup  belanja  pemerintah;  (3)  Menurut    Anderson  Herschel  M.,  &  Brock Horace  R,  pajak  adalah  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang  langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas- tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Dari  perspektif  ekonomi,  pajak  dapat  dipahami  sebagai  beralihnya sumber daya dari sektor privat pada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran  bahwa  adanya  pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi  berubah, yaitu;  (1)  Berkurangnya  kemampuan  individu  dalam  menguasai  sumber  daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, (2) Bertambahnya kemampuan keuangan  negara  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  publik  yang  merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan  suatu  perikatan  yang  timbul  karena  adanya  undang-undang  yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan  tertentu  kepada  negara.  Negara  mempunyai  kekuatan  untuk
6 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3,  2007), h. 5. dan Soemarso, Perpajakan Pendekatan Komprehensif (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 2-3.
7 Majalah  Prisma,  LP3ES,  1985,  h.  1.  Lihat  juga  Kesit  Bambang  Prakosa, Hukum Pajak (Yogyakarta: EKONISIA, 2005, h. 2.
8 Http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diakses tanggal 1 Oktober 2013.
memaksa  dan uang  pajak  tersebut  harus  dipergunakan untuk  penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut  harus  berdasarkan  undang-undang,  sehingga  menjamin  adanya kepastian  hukum,  baik  bagi fiskus  sebagai  pengumpul  pajak  maupun  wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Menurut  UU  No  28  Tahun  2007,  pasal  1,  pajak  adalah  kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 9
Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri pajak adalah; (1) Pajak adalah  pengalihan  sumber-sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor  negara,  artinya bahwa  yang  berhak  melakukan  pemungutan  pajak  adalah  negara,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  (Pemda).  Di  Indonesia,  Pemda yang  berwenang  memungut  pajak  adalah  pemerintah  propinsi  maupun pemerintah  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  yang  dipungut  adalah  pihak  swasta dalam  pengertian  luas  baik  sektor  swasta,  koperasi,  BUMN, BUMD  dan  lain- lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang; (2) Berdasarkan UU, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak  untuk  memungut  pajak  namun  pelaksanaannya  harus  memperoleh persetujuan  dari  wakil-wakil  rakyat  dengan  menyetujui  UU.  Karena pemungutan  pajak  berdasarkan  UU,  maka  berarti  bahwa  pemungutan  pajak dapat dipaksakan; (3) Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara  individual  dan  tidak  dapat  dihubungkan  secara  langsung  dengan besarnya  pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung; (4) Untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  baik  pengeluaran  rutin  maupun pengeluaran pembangunan. 10
Hukum  pajak  adalah  kumpulan  peraturan  yang  mengatur  hubungan antara  pemerintah  dengan  rakyat  atau  wajib  pajak.  Pemerintah  sebagai pemungut  pajak  dan  wajib  pajak  atau  rakyat  sebagai  pembayar  pajak.  Hukum pajak  sering  disebut  hukum  fiskal.  Pemerintah  sebagai  pemungut  dan administratur pajak disebut dengan Fiskus. Hukum  pajak dapat dibagi menjadi dua  macam;  yaitu  hukum  pajak  materil  dan  hukum  pajak  formil. 11 Hukum pajak  materiel  adalah  hukum  pajak  yang  memuat  norma-norma  tentang;  (1) Objek pajak, yaitu objek apa yang dikenakan pajak. Objek pajak sering disebut tatsbestand; (2) Subjek pajak yaitu siapa yang dikenakan pajak; (3) Tarip pajak; (4)  Sanksi-sanksi  dalam  hubungan  hukum  antara  pemerintah  dengan  wajib pajak. Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan  hukum  pajak  materil  menjadi  suatu  kenyataan  atau  realisasi. Hukum  pajak  formil  antara  lain  memuat;  (1)  Tata  cara  (prosedur)  penetapan
9 UU No 28 Tahun 2007, pasal 1.
10 Kesit  Bambang  Prakosa, Hukum  Pajak  (Yogyakarta:  Ekonisia,  2005),  h.3  dan
Waluyo, Perpajakan Indonesia. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 3.
11 Kesit Bambang Prakosa, Hukum Pajak, h.v.
102 – Arip Purkon; Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam
jumlah  utang  pajak;(2)  Hak-hak  fiskus  untuk  mengadakan  monitoring  dan pengawasan;(3)  Kewajiban  mengadakan  pembukuan  atau  pencatatan;  (4) Prosedur pengajuan surat keberatan, banding dan sebagainya.
Pokok-pokok  produk  hukum  nasional  yang  mengatur  tentang perpajakan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum Perpajakan. Perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 1983;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan;
4. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun  1983  tentang  pajak  pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak penjualan atas barang mewah;
5. UU  Nomor  21  Tahun  1997  tentang  bea  perolehan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan  (telah  diamandemen  menjadi  UU  Nomor  20  Tahun
2000. 12
Untuk  kelengkapan  terkait  peraturan  perundang-udangan  baik berbentuk UU maupun PP dapat
dilihat di website http://www.pajakonline.com/ dan http://www.pajak.go.id/.
Fungsi  pajak  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  fungsi budgetair  atau  fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Fungsi budgetair, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu keluarga, perekonomian negara juga  mengenal  sumber-sumber  penerimaan  dan  pos-pos  pengeluaran.  Pajak merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara.  Tanpa  pajak,  sebagian  besar kegiatan  negara  sulit  untuk  dapat  dilaksanakan.  Penggunaan  uang  pajak meliputi  belanja  pegawai  sampai  dengan  pembiayaan  berbagai  proyek pembangunan.  Pembangunan  sarana  umum  seperti  jalan,  jembatan,  sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintahan dan yang lainnya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan  dalam  rangka  memberikan  rasa  aman  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Setiap  warga  negara  mulai  saat  dilahirkan  sampai  dengan meninggal  dunia  menikmati  fasilitas  atau  pelayanan  dari  pemerintah  yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa  peranan  penerimaan  pajak  bagi  suatu  negara  menjadi  sangat  dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 13 Disamping  fungsi budgetair  (fungsi  penerimaan),  pajak  juga melaksanakan  fungsi regulered  atau  fungsi  mengatur  yaitu  fungsi  pajak  untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial, ekonomi atau politik sesuai  dengan  kebijaksanaan  pemerintah.  Oleh  karena  itu  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  secara  baik  dan
12 http://www.pajakonline.com/engine/learning/index_cat.php?id=226,  diakses  1 Oktober 2013.
13 Buku  Panduan  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakan,  diterbitkan  dalam  bentuk  e-book oleh Dirjen Pajak Kemenkeu RI, http: www.pajakonline.com, diakses 1 Oktober 2013.
benar  merupakan  syarat  mutlak  untuk  tercapainya  fungsi  ini,  sehingga  pada akhirnya  diharapkan  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  yang  ada  dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. 14

## Jenis-Jenis Pungutan dalam Islam
Kegiatan ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad Saw diutus menjadi seorang Rasul atau utusan Allah. Rasulullah Saw mengajarkan sekaligus mencontohkan  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  kemasyarakatan, hukum,  politik,  dan  juga  masalah  ekonomi.  Masalah  ekonomi  menjadi  salah satu  pusat  perhatian utama  Rasulullah  Saw,  karena  ekonomi  merupakan  salah satu  pilar  penyangga  keimanan  yang  penting. 15 Upaya  mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah Saw.  Lebih  dari  itu,  Rasulullah  Saw  juga  sangat  memperhatikan  keadaan ekonomi  umat  Islam.  Masjid  dijadikan  sebagai  pusat  peradaban  dan kebudayaan  Islam.  Selain  sebagai  pusat  ibadah,  Rasulullah  Saw  juga memfungsikan  masjid  sebagai  pusat  pemerintahan,  militer  dan  pusat perekonomian. 16
Pada  saat  awal  dideklarasikan  Madinah  sebagai  sebuah  negara, Madinah  hampir  tidah  memiliki  sumber  pemasukan  ataupun  pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan oleh kaum muslim secara bergotong royong  dan  sukarela.  Mereka  memperoleh  pendapatan  dari  berbagai  sumber yang  tidak  terikat.  Oleh  karena  itu,  Madinah  merupakan  negara  yang  baru dibentuk  dengan  kemampuan  daya  mobilitas  yang  sangat  rendah  dari  sisi ekonomi. Karena peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh  Rasulullah  Saw  merupakan  langkah  yang  sangat  signifikan  dan sprektakuler  pada  masa  itu.  Islam  menjadi  agama  dan  negara  yang  dapat berkembang  dengan  pesat  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat.  Dalam perjalanan  roda  pemerintahannya,  Rasulullah  Saw  mendapat  2  sumber pendapatan  secara  umum,  yaitu:  sumber  pendapatan  primer  dan  sumber pendapatan sekunder. 17
Sumber pendapatan primer merupakan pendapatan utama bagi negara yaitu  berupa  zakat  dan ushur.  Keduanya  berbeda  dengan  pajak  dan  tidak diperlakukan  seperti  pajak.  Zakat  dan ushur merupakan kewajiban agama dan termasuk  salah  satu  pilar  Islam.  Dan  pengeluaran  untuk  zakat  tidak  dapat dibelanjakan  untuk  pengeluaran  umum  negara.  Lebih  jauh  lagi,  zakat  secara fundamental  adalah  pajak  lokal.  Dalam  sesuatu  hadits  diriwayatkan  bahwa Rasulullah  Saw  berkata  kepada  Muadz,  ketika  ia  mengirimnya  ke  Yaman sebagai  pengumpul  dan  pemberi  zakat:  “Katakanlah  kepada  penduduk  Yaman bahwa  Allah  telah  mewajibkan  mereka  untuk  membayar  zakat  yang  akan
14 Simon  James  and  Christopher  Nobes, The  Economics  of  Taxation,  (Edinburgh:
Pearson Educatioan Limited. ed. 7. 2003), h. 10.
15 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  The International Institue of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2001), h.19-20.
16 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h.21.
17 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.98-99.
diambil  dari  orang  kaya  di  antara  mereka,  dan  memberikannya  kepada  orang miskin  di  antara  mereka.”  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  pusat berhak  menerima  keuntungan  hanya  apabila  terjadi  surplus  yang  tidak  dapat didistribusikan  lagi  kepada  orang-orang  yang  berhak.  Pencatatan  seluruh penerimaan  negara  pada  masa  Rasulullah  Saw  tidak  ada.  Dalam  kebanyakan kasus  pencatatan  diserahkan  pada  pengumpul  zakat,  karena  setiap  orang  pada umumnya telah terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. 18
Di  samping  sumber-sumber  pendapatan  primer  sebagai  penerimaan fiskal  pemerintahan  Rasulullah  Saw,  ada  juga  sumber  pendapatan  sekunder yang menjadi sumber pendapatan Negara, antara lain: (1) Uang tebusan untuk para tawanan perang. Hal ini hanya khusus pada perang Badar. Sementara pada perang  lain  tidak  disebutkan  jumlah  uang  tebusan  tawanan  perang;  (2) Pinjaman-pinjaman  setelah  menaklukkan  kota  Makkah,  untuk  pembayaran uang  pembebesan  kaum  muslimin  dari  Judhaima  atau  sebelum  pertempuran Hawazin sebesar 20.000 atau 30.000 dirham dan meminjam beberapa pakaian dan  hewan  tunggangan  dari  Sofyan  bin  Umaiyah;  (3) Khums  atas  rikaz  atau harta  karun  temuan  pada  periode  sebelum  Islam;  (4) Amwal  fadhilah  yaitu harta  yang  berasal  dari  harta  benda  kaum  muslim  yang  meninggal  tanpa  ahli waris,  atau  berasal  dari  barang-barang  seorang  muslim  yang  meninggalkan negerinya;  (5)  Wakaf  adalah  harta  benda  yang  didedikasikan  oleh  seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya disimpan di Baitul mal;  (6) Nawaib  adalah  pajak  khusus  yang  dibebankan  kaum  muslimin  yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat; (7) Jizyah  yaitu  pajak  yang  dibebankan  kepada  orang-orang  non  muslim;  (8) Kharaj,  yaitu  pajak  tanah  yang  dipunggut  dari  kaum  non  muslim  ketika wilayah Khaibar ditaklukkan; (9) Zakat fitrah, yaitu zakat yang ditarik di bulan Ramadhan  dan  dibagikan  sebelum  sholat  idul  fitri;  (10)  Shadaqah,  seperti kurban  dan  kaffarat.  Kaffarat  adalah  denda  atas  kesalahan  yang  dilakukan seorang  muslim  pada  acara  keagamaan,  seperti  berburu  di  musim  haji;  (11) Ghanimah  atau harta  rampasan  perang atas  musuh  yang  kalah; (12) Fay’ atau harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa peperangan. 19
Mesjid  Nabawi  mempunyai  fungsi  selain  untuk  beribadah  juga digunakan  sebagai  kantor  pemerintahan,  tempat  tinggal  Rasulullah  Saw  dan juga baitul  mal.  Sementara  harta  negara  berupa  binatang-binatang  tidak  bisa disimpan  di baitul  mal  akan  tetapi  ditempatkan  di  lapangan  terbuka. Pemasukan yang diterima negara disimpan di mesjid dalam jangka waktu yang singkat,  untuk  kemudian  didistribusikan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  tanpa  ada  sisa.  Sejarah  mencatat  kurang  lebih  terdapat  40 sahabat  yang  dapat  dikatakan  sebagai  pegawai  Rasulullah,  namun  tidak disebutkan  adanya  seorang  bendahara  negara.  Karena  hal  ini  hanya dimungkinkan  terjadi  di  dalam  lingkungan  yang  memiliki  pengawasan  yang ketat.
18 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.98-99.
19 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.99.

## Salam; Jurnal Filsafat  dan Budaya Hukum - 105
Setelah Rasulullah Saw wafat dan pemerintahan berada di tangan Abu Bakar  al-Shiddiq  belum  banyak  perubahan  dan  inovasi  baru  yang  berkaitan dengan  sektor  ekonomi  dan  keuangan  negara.  Kondisinya  masih  seperti  pada masa  Rasulullah  Saw.  Kondisi  dapat  dipahami  karena  pada  masa pemerintahannya  konsentrasi  Abu  Bakar  terfokus  pada  masalah  untuk mempertahankan  eksistensi  Islam  dan  kaum  muslimin.  Disamping  itu  para sahabat  masih  terfokus  untuk  memerangi  mereka  yang  tidak  mau  membayar zakat  setelah  wafatnya  Rasulullah  Saw,  dan  memerangi  kelompok  orang  yang murtad  serta  munculnya  beberapa  nabi  palsu. 20 Abu  Bakar  al-Shiddiq  terpilih sebagai khalifah dalam kondisi tidak begitu kaya secara materi. Agar lebih fokus menangani  urusan  kaum  muslimin,  sejak  menjadi  khalifah  kebutuhan  pokok keluarga  Abu  Bakar  ditanggung  oleh  baitul  maal.  Di  akhir  masa kekhalifahannya  dan  mendekati  wafatnya,  sumber  pendapatan  negara  semakin menipis.  Hal  ini  menyebabkan  kekayaan  pribadinya  dipergunakan  untuk pembiayaan negara. 21
Setelah  Abu  Bakar  RA  wafat,  pemerintahan  beralih  ke  tangan  Umar bin  Khattab.  Beliau  banyak  melakukan  perluasan  kekuasaan  Islam  hingga  ke wilayah  di  jazirah  arab,  sebagian  wilayah  Romawi  yaitu  Syria,  Palestina  dan Mesir,  serta  seluruh  kerajaaan  Persia,  termasuk  Irak.  Umar  bin  Khaththab banyak  mencotoh  Persia  dalam  mengatur  administrasi  negara.  Untuk  masalah kebijakan keuangan, Khalifah Umar banyak melakukan perubahan, diantaranya adalah baitul  maal,  kepemilikan  tanah,  zakat  dan  ushur,  sedekah  untuk  non muslim  dan  mata  uang.  Pembangunan baitul  maal  di  zaman  khalifah  Umar dilatarbelakangi  oleh  kedatangan  Abu  Hurairah  (Gubernur  Bahrain  saat  itu) dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak sebesar 500.000 dirham. Dan inisiatif Khalifah Umar adalah untuk tidak mendistribusikan harta yang ada di baitul  maal,  tetapi  disimpan  sebagai  cadangan  untuk  keperluan  darurat, membiayai gaji para tentara dan keperluan umat lainnya. Harta yang tersimpan di baitul maal merupakan harta umat Islam. Adapun khalifah dan amil-amilnya hanyalah  pemegang  kepercayaan  untuk  mengatur  penerimaan  dan pendistribusian  terhadap  umat  yang  membutuhkan,  seperti  para  janda,  anak yatim,  anak  terlantar,  orang  faqir  dan  miskin,  membayar  hutang  orang bangkrut dan gaji bagi penyebar dakwah Islam.
Pada  masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab,  banyak  daerah  yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Dari sinilah mulai muncul permasalahan bagaimana  cara  pembagiannya.  Beberapa  sahabat  ada  yang  menuntut  untuk mendistribusikan  kekayaan  itu  dan  sebagian  lainnya  menolaknya.  Maka  dari itu,  Khalifah  Umar  mencari  solusi  dari  masalah  ini  dengan  melakukan musyawarah,  dengan  keputusan  untuk  memperlakukan  tanah-tanah  tersebut sebagai fay,  dan  prinsip  ini  akan  menjadi  ketetapan  untuk  kasus-kasus  yang akan datang. 22
20 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.101-102.
21 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.102.
22 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.102.

## 106 – Arip Purkon; Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam
Pada masa Khalifah Umar  zakat dibebankan pada barang-barang yang memiliki  sifat  produktif,  sehingga  seorang  budak  atau  seekor  kuda  yang dimiliki  kaum  muslimin  ketika  itu  tidak  dikenakan  zakat.  Karena  maraknya perdagangan  kuda,  sebagian  pedagang  mengajukan  permohonan  kepada Khalifah Umar supaya diberlakukan zakat untuk kuda, sehingga ditetapkanlah zakat kuda sebesar satu dinar. Dan ushur dibebankan kepada suatu barang yang wajib dibayar hanya sekali dalan setahun, yaitu sebesar sepuluh persen dari nilai barang.  Khalifah  Umar  menetapkan  pajak  pembelian  2,5%  untuk  pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi dan 10% untuk kafir harbi.
Tidak  ada  ahli  kitab  yang  membayar  sedekah  atas  ternaknya  kecuali orang  Kristen  Bani  Taghlib  yang  keseluruhan  kekayaannya  terdiri  dari  hewan ternak. Mereka  membayar  dua  kali  lipat  dari  yang  dibayar  kaum muslimin. Umar  mengenakan  jizyah  kepada  ahli  kitab  Bani  Taghlib,  tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah.  Nu'man  ibn  Zuhra  memberikan  alasan  untuk  kasus  mereka  dengan mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  tidak  bijaksana  memperlakukan  mereka seperti  musuh  dan  seharusnya  keberanian  mereka  menjadi  aset  negara.   Umar menerima sedekah dua kali lipat dengan syarat mereka tidak boleh membaptis seorang anak atau memaksanya menerima kepercayaan mereka 23 . Setelah  Umar  bin  Khaththab  wafat,  pemerintahan  dipegang  Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balhk, Kabul, Ghazni dan  Karman  ditaklukkan.  Untuk  menata  pendapatan  baru,  kebijakan  Umar tetap diakui dan diterapkan. Tidak lama setelah negara-negara itu ditaklukkan, tindakkan  efektif  langsung  diterapkan  dalam  rangka  pengembangan  sumber daya  alam.  Pembuatan  saluran  alir  untuk  irigasi,  pembangunan  jalan, penanaman pohon buah-buahan dan pembentukkan pasukan keamanan segera dilaksanakan. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan beliau  meringankan  beban  pemerintahan  dalam  beberapa  hal.  Beliau menyimpan uang pribadinya di bendahara negara. Selain itu, khalifah Utsman juga  selalu  mendiskusikan  fluktuasi  harga  yang  sedang  berlaku  di  pasaran dengan seluruh umat muslim setiap selesai sholat berjamaah di masjid. 24
Setelah  meninggalnya  Utsman,  Ali  bin  Abi  Thalib  terpilih  sebagai khalifah yang keempat. Ali menjadi khalifah selama lima tahun. Kehidupan Ali sangat  sederhana  dan  dia  sangat  ketat  dalam  menjalankan  keuangan  negara. Beliau mengambil beberapa kebijakan antara lain memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang  ‘kesayangan’  Khalifah  Utsman,  dan  mendistribusikan  pendapatan pajak  tahunan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  Umar  Bin  Khattab. Beliau  secara  sukarela  menarik  diri  dari  daftar  penerima  bantuan baitul  maal bahkan  Ali  memberikan  sumbangan  sebesar  5000  dirham  setiap  tahunnya. Khalifah  Ali  menetapkan  pajak  terhadap  pemilik  hutan  sebesar  4000  dirham dan  memungut  pajak  terhadap  sayuran  segar  yang  akan  dibuat  bumbu makanan.
23 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.103.
24 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.104.

## Salam; Jurnal Filsafat  dan Budaya Hukum - 107
Khalifah  Ali  menginginkan  pendistribusian  seluruh  pendapatan  yang ada  di baitul  maal.  Hal  ini  berbeda  dengan  Khalifah  Umar  dengan kebijakannya  menyimpan  sebagian  untuk    cadangan.  Prinsip  utama  dari pemerataan  distribusi  uang  rakyat  telah  diperkenalkan,  yaitu  hari  kamis mendistribusikan  dan hari  sabtu  dimulai  penghitungan  baru.  Ali  memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum yang ditulis dalam sebuah  surat   yang  isinya  tentang  bagaimana  berhubungan  dengan  masyarakat sipil,  lembaga  peradilan  dan  angkatan  perang.  Khalifah  Ali  menekankan perhatian kesejahteraan para prajurit dan keluarganya, berkomunikasi langsung dengan  masyarakat  melalui  pertemuan  terbuka  terutama  orang-orang  miskin, teraniaya dan penyandang cacat, melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap. 25

## Legalitas Pajak Menurut Hukum Islam
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  apakah  ada  kewajiban  bagi  kaum muslimin  atas  harta  mereka  selain  zakat.  Mayoritas ulama  berpendapat  bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa yang telah  menunaikan  zakat,  maka  bersihlah  hartanya  dan  terbebaslah  dari kewajibannya.  Dasarnya  adalah  berbagai  hadis  Rasulullah. 26 Di  sisi  lain  ada pendapat  ulama  bahwa  dalam  harta  kekayaan  ada  kewajiban  lain  selain  zakat. Jalan  tengah  dari  dua  perbedaan  pendapat  ini  adalah  bahwa  kewajiban  atas harta  yang  wajib  adalah  zakat,  namun  jika  datang  kondisi  yang  menghendaki adanya keperluan tambahan ( darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak ( dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar  Ibn  al-Arabi,  Imam  Malik,  Imam  Qurtubi,  Imam  Syatibi,  Mahmud Syaltut, dan yang lainnya. 27
Kebolehan  memungut  pajak  menurut  para  ulama  tersebut,  alasan utamanya  adalah  untuk  kemaslahatan  umat,  karena  dana  pemerintah  tidak mencukupi  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran,  yang  jika  pengeluaran  itu tidak  dibiayai,  maka  akan  timbul  kemudharatan.  Sedangkan  mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: Ma laa yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (Sesuatu yang menyampaikan pada yang  wajib  maka  hukumnya  wajib).  Oleh  karena  itu  maka  pajak  tidak  boleh dipungut se cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum  muslimin  yang  dibebankan  pada  negara,  seperti  memberi  rasa  aman, biaya kesehatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara,  gaji  pegawai,  hakim,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  pajak memang  merupakan  kewajiban  warga  negara  dalam  sebuah  negara  muslim, dimana  negara  berkewajiban  pula  untuk  memenuhi  dua  kondisi  (syarat);  (1) Penerimaan hasl-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan
25 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.104.
26 Antara lain hadits bahwa Rasulullah Saw ditanya“Apakah ada kewajiban lain di luar zakat?  Nabi  menjawab,”Tidak  ada,  kecuali  shadaqah  sunnah”.  (Hadits  riwayat  Bukhari  dan Muslim). 27 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 169-181.
secara  jujur  dan  efisien  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  pajak;  (2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. 28
Para  ulama  yang  berpendapat  diperbolehkannya  memungut  pajak menegaskan  bahwa  yang  mereka  maksud  adalah  sistem  perpajakan  yang  adil, yang  selaras  dengan  spirit  Islam.  Sistem  perpajakan  yang  adil  adalah  apabila memenuhi  tiga  criteria;  (1)  Pajak  dikenakan  untuk  membiayai  pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid syariah; (2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dan harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk  menanggung  dan  pajak  didistribusikan  secara  merata  terhadap  semua orang  yang  mampu  membayar;  (3)  Dana  pajak  yang  terkumpul  dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang telah ditetapkan. 29
Dalam  istilah  bahasa  Arab,  pajak  dikenal  dengan  nama al-dharibah, 30 yang  artinya  adalah  beban.  Pajak  disebut  beban  karena  merupakan  kewajiban tambahan  atas  harta  setelah  zakat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  akan dirasakan  sebagai  sebuah  beban.  Baik  secara  bahasa  maupun  tradisi, dharibah dalam  penggunaannya  mempunyai  banyak  arti,  namun  para  ulama  memakai ungkapan dharibah  untuk  menyebut  harta  yang  dipungut  sebagai  kewajiban dan  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  negara.  Sedangkan kharaj  adalah berbeda  dengan dharibah,  karena  kharaj  adalah  pajak  yang  obyeknya  adalah tanah  dan  subyeknya  adalah  non-muslim.  Sementara jizyah  obyeknya  adalah jiwa dan subyeknya adalah non-muslim. 31
Pajak  menurut  Yusuf al-Qaradhawi  adalah  kewajiban  yang  ditetapkan terhadap  wajib  pajak,  yang  harus  disetorkan  kepada  negara  sesuai  dengan ketentuan,  tanpa  mendapat  prestasi  kembali  dari  negara,  dan  hasilnya  untuk membiayai pengeluran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian  tujuan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  tujuan-tujuan  lain  yang  ingin dicapai  oleh  negara. 32 Gazi  Inayah  berpendapat  bahwa  pajak adalah  kewajiban untuk  membayar  tunai  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  atau  pejabat berwenang  yang  bersifat  mengikat  tanpa  adanya  imbalan  tertentu.  Ketentuan pemerintah  ini  sesuai  dengan  kemampuan  si  pemilik  harta  dan  dialokasikan untuk  mencukupi  kebutuhan  pangan  secara  umum  dan  untuk  memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 33
Abdul  Qadim  berpendapat  pajak  adalah  harta  yang  diwajibkan  Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos
28 Umer  Chapra, Islam  and  The  Economic  challenge,  (Herndon:  IIIT,  1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. (Jakarta: GIP, 2000),
h. 299. 29 Umer Chapra, Islam and The Economic challenge, h. 295.
30 Gazi  Inayah, al-Iqtishad  al-Islami  az-Zakah  wa  ad-dharibah,  Dirasah  Muqaranah, 1995,  Edisi  terjemah  oleh  Zainuddin  Adnan  dan  Nailul  Falah, Teori  Komprehensif  tentang
Zakat dan Pajak. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 24.
31 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 27-30.
32 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, (Beirut: Muasssasah al-Risalah, 1973), h. 998.
33 Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, h. 24.
pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi dimana baitul mal tidak memiliki uang atau harta. 34
Dari berbagai definisi tersebut, maka definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang  dikemukakannya  terangkum  lima  unsur  penting  pajak  menurut  syariah, yaitu:  (1)  Diwajibkan  oleh  Allah  SWT;  (2)  Obyeknya  harta;  (3)  Subyeknya kaum muslim yang kaya; (4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka; (5)  Diberlakukan  karena  adanya  kondisi  darurat  (khusus)  yang  harus  segera diatasi oleh Ulil Amri.
Adapun  karakteristik  pajak  ( dharibah)  menurut  syariat,  yang  hal  ini membedakannya  dengan  pajak  konvensional  adalah  sebagai  berikut;  (1)  Pajak ( dharibah)  bersifat  temporer,  tidak  bersifat  kontinyu,  hanya  boleh  dipungut ketika  di  baitul  mal  tidak ada atau  kekurangan  harta.  Ketika  baitul  mal  sudah terisi  kembali,  maka  kewajiban  pajak  bisa  dihapuskan.  Berbeda  dengan  zakat, yang  tetap  dipungut,  sekalipun  tidak  ada  lagi  pihak  yang  membutuhkan ( mustahik).  Sedangkan  pajak  dalam  perspektif  konvensional  adalah selamanya (abadi);  (2)  Pajak  ( dharibah)  hanya  boleh  dipungut  untuk  pembiayaan  yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk  pembiayaan  wajib  tersebut,  tidak  boleh  lebih.  Sedangkan  pajak  dalam perspektif  konvensional  ditujukan  untuk  seluruh  warga  tanpa  membedakan agama; (3) Pajak ( dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non- muslim.  Sedangkan  teori  pajak  konvensional  tidak  membedakan  muslim  dan non-muslim  dengan  alasan  tidak  boleh  ada  diskriminasi;  (4)  Pajak  ( dharibah) hanya  dipungut  dari  kaum  muslim  yang  kaya,  tidak  dipungut  dari  selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB; (5) Pajak ( dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah  pembiayaan  yang  diperlukan,  tidak  boleh  lebih;  (6)  Pajak  ( dharibah) dapat  dihapus  bila sudah  tidak  diperlukan.  Menurut  teori  pajak  konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. 35
Pendapat golongan yang mendukung pengharaman pemungutan pajak salah  satunya  diperkuat  oleh  atsar  yang  menyebutkan  bahwa Abu  Hurairah  ra berkata,  Maslamah  bin  Makhlad  (gubernur  Mesir  saat  itu)  menawarkan  tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit ra, maka ia berkata: “Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka.” 36
Abu  Ja’far  Ath  Thawawi 37 berkata  bahwa al-Usyr  yang  telah  dihapus kewajibannya oleh Rasulullah Saw atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut  oleh  kaum  jahilliyah.  Kemudian  beliau  menjelaskan  bahwa  hal  ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat.
34 Abdul Qadim, al-Amwal fi daulah al-Khilafah, (Dar al-ilmi lilmalayin, 1988), Edisi terjemah  oleh  Ahmad  dkk, Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah.  (Bogor:  Pustaka  Thariq  al- Izzah, 2002), h. 138.
35 http://Hayatulislam.net, diakses 20 oktober 2013.
36 Hadits ini diriwayatkan antara lain oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud
37 Abu Ja’far Ath Thawawi, kitab Syarh Ma’ani Al-Atsar, Jilid 2, h.30-31.

## 110 – Arip Purkon; Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam
Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara- negara  yang  masih  menerapkan  sistem  perpajakan  dalam  mengumpulkan pendapatan  negara  guna  membiayai  pengeluaran  sektor  publik,  maka  bagi mereka  tentu  bukan  pelanggaran  etika  atau  moral  untuk  menghindarkan  diri dari kewajiban membayar pajak ( tax evasion), meskipun mereka juga termasuk orang-orang  yang  menikmati  pelayanan sektor  publik  yang  dibiayai  dari  pajak yang tidak mereka patuhi tersebut ( free rider). Hal ini secara etika kurang tepat karena    tidak  membayar  pajak  dengan  alasan  hukumnya  haram  namun  secara gratis memanfaatkan fasilitas layanan publik.
Robert  W.  McGee  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan  dalam  Islam adalah  sesuatu  yang  bersifat  sukarela  ( voluntary).  Dalam  tulisannya,  McGee berpendapat  bahwa  sebagian  besar  muslimin  percaya  bahwa  tidak  ada  suatu keharusan  moral  bagi  mereka  untuk  mematuhi  peraturan  yang  mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. 38
Dalam  fiqih  Islam  disebutkan  bahwa  pemerintah  memiliki  kekuasaan untuk  memaksa  warga  negara  membayar  pajak,  bila  jumlah  zakat  tidak mencukupi  untuk  menjalankan  semua  kegiatan  pemerintahan.  Hak  negara untuk  meningkatkan  sumber  daya  lewat  pajak  di  samping  zakat  telah dipertahankan  oleh  sejumlah  fuqaha  yang  pada  prinsipnya  mewakili  semua mazhab  fiqih.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  prinsipnya  dana  zakat dipergunakan  untuk  kesejahteraan  kaum  miskin  padahal  negara  memerlukan sumber dana lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hal ini ditegaskan oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah Saw bahwa: Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat. 39
Argumen  ini  juga  dikuatkan  dengan  kaidah  ushul  yang  menyatakan bahwa  suatu  pengorbanan  yang  lebih  kecil  dapat  dikorbankan  untuk menghindari  pengorbanan  yang  lebih  besar  dan  bahwa  sesuatu  yang  apabila suatu  kewajiban  tidak  dapat  dilakukan  tanpanya,  maka  sesuatu  itu  hukumnya wajib. 40
Abu  Yusuf  mendukung  hak  penguasa  untuk  meningkatkan  atau menurunkan  pajak  menurut  kemampuan  rakyat.  Ulama  lain  berpendapat bahwa  jika  sumber-sumber  daya  negara  tidak  mencukupi,  maka  negara  harus menghimpun  dana  dari  rakyat  untuk  memenuhi  kepentingan  umum.  Jika manfaat  itu  memang  dinikmati  rakyat,  kewajiban  mereka  membayar ongkosnya.  Para  khalifah  terutama  Umar,  Ali,  dan  Umar  bin  Abdul  Aziz diriwayatkan  telah  menekankan  bahwa  pajak  harus  dikumpulkan  dengan keadilan  dan  kemurahan,  tidak  diperbolehkan  melebihi  kemampuan  rakyat untuk  membayar,  juga  jangan  sampai  membuat  mereka  tidak  mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Abu Yusuf berpendapat bahwa sebuah
38 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=461397,  diakses  21  Oktober 2013.
39 Hadits  riwayat  al-Darimiy.  Lebih  jauh  penjelasan  hadits  ini  lihat  Yusuf  al-
Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, vol.2. h. 963
40 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, h.4.
sistem  pajak  yang  baik  tidak  saja  akan  meningkatkan  penerimaan,  tetapi  juga meningkatkan pembangunan negara. 41
Imam  Mawardi  berpendapat  bahwa  sistem  pajak  yang  adil  akan memberikan  keadilan  kepada  para  pembayarnya  dan  bagi  kas  penerimaan negara.  Terlalu  banyak  menarik  pajak  akan  menyebabkan  ketidakadilan terhadap  hak-hak  rakyat  dan  terlalu  sedikit  berarti  tidak  adil  terhadap  kas penerimaan negara. 42
Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka  perkembangan  sistem  perpajakan  tampaknya  seirama  dengan  maqashid syariah.  Namun,  perlu  ditekankan  bahwa  sesuatu  yang  sangat  relevan  bagi kehidupan modern adalah adanya hak negara untuk mengenakan pajak dengan memenuhi  rasa  keadilan.  Sistem  pajak  harus  disesuaikan  dengan  perubahan tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik  bagi  sebuah  negara  berkembang  dan  perekonomian  modern  yang  efisien serta  komitmen  untuk  merealisasikan maqashid  syariah  adalah  tujuan-tujuan syariat  mengandung  semua  yang  diperlukan  manusia  untuk  merealisasikan kesejahteraan  dalam  batas-batas  syariat.  Imam  Ghazali,  memasukkan  semua perkara yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda dalam maqashid. Dengan sangat bijaksana  Imam  Ghazalii  meletakkan  iman  pada  urutan  pertama  dalam  daftar maqashid.  Iman  memberikan  suatu  filter  moral  bagi  alokasi  dan  distribusi sumber-sumber  daya  menurut  kehendak  persaudaraan  dan  keadilan  sosial- ekonomi,  disamping  menyediakan  pula  suatu  sistem  pendorong  untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan  yang  merata.  Sistem  tersebut  tidak  saja  harus  adil,  tetapi  juga  harus menghasilkan,  tanpa  berdampak  buruk  pada  dorongan  untuk  bekerja, tabungan,  dan  investasi,  serta  penerimaan  yang  memadai  sehingga memungkinkan negara melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 43
Dalam  hukum  Islam  klasik  dikenal  tiga  sistem  pemungutan  pajak yaitu:
1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim  yang  hidup  di  negara/pemerintahan  Islam  dengan  mematuhi peraturan  dan  perundang-undangan  pemerintahan  Islam  untuk melindungi  jiwa,  keselamatan,  kemerdekaan  dan  hak-hak  asasi mereka. Dalam  menghadapi  negara  non  Islam  terdapat  tiga  pilihan yang ditawarkan Islam. (1) masuk Islam, (2) membayar jizyah atau (3) diperangi.  Bagi  yang  masuk  Islam  mereka  aman,  tidak  diperangi  dan tidak  ada  kewajiban  membayar  jizyah.  Bagi  yang  tidak  mau  masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.
2. Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap
41 Umer Chapra, Islam and The Economic challenge, h.295.
42 Umer Chapra, Islam and The Economic challenge, h.295-297.
43 Umer Chapra, Islam and The Economic challenge, h.7-9.
oleh  para  pemiliknya.  Sebagai  imbalannya  maka  pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.
3. ‘Usyur,  yaitu  pajak  perdagangan,  atau  bea  cukai  (pajak  impor  dan ekspor).  Mengingat  bahwa  kebutuhan  biaya  pembangunan  dalam  arti luas  sangat  besar  termasuk  jalannya  roda  pemerintahan,  maka dibutuhkan  dana  yang  cukup  besar  yang  tidak  dapat  ditopang  oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak. 44
Para  ulama  sejak  zaman  sahabat,  seperti  Ibnu  Umar,  Atha’,  Ibnu Mas’ud, Ali  bin  Abi  Thalib,  Umar  bin  Khathab  dan  lainnya,  dan  juga ulama- ulama generasi sesudahnya, berpendapat bahwa disamping zakat masih ada lagi kewajiban  muslim  terhadap  hartanya  yang  perlu  di  keluarkan  seperti  infaq, sedekah maupun pajak.
Dalam  hal  ini  Imam  al-Syathibi  berpendapat  bahwa  bila  kas  negara telah kosong, kebutuhan rakyat dan kemaslahatan umum tidak terpenuhi, roda pemerintahan tidak akan lancar karena kurangnya pendapatan maka pemerintah  yang  adil  dapat  memungut  pajak  pada  orang-orang  yang mampu  selain  zakat.  Pajak  hukumnya  mubah  atau  boleh,  karena  adanya manfaat besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut.
Pemungutan pajak dalam Islam harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa  hal  penting  diantaranya  bahwa;  (1)  Pajak  yang  dikeluarkan  harus sesuai  dengan  kemampuan  baik  kekayaan  maupun  sumber  penghasilan  wajib pajak; (2) Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak; (3) Pajak dapat  dilaksanakan  jika  telah  disetujui  oleh  wakil  rakyat;  (4)  Alokasi penerimaan  pajak  harus  dikeluarkan  dengan  ketentuan  syariah.  Dengan demikian  maka  pajak  dapat  dikenakan  di  bawah  sistem  Islam,  selama pendapatan  dari  pajak  tersebut  diperlukan  untuk  pengembangan  dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial.
Pajak yang diakui dan dianggap sebagai sistem yang dibenarkan dalam sejarah fiqh Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
Pertama;  Apabila  penerimaan  tersebut  betul-betul  dibutuhkan  dan mendesak,  sementara  tidak  ditemukan  adanya  sumber  lain.  Pajak  itu  boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf al-Qaradhawy. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan  syarat  ini  sejauh  mungkin.  Sebagian  ulama  mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar  sangat  hati-hati  dalam  mewajibkan   pajak  kepada  rakyat,  karena khawatir  akan  membebani  rakyat  dengan  beban  yang  di  luar  batas kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil  pajak.
Kedua;  Pemungutan  pajak  yang  adil.  Apabila  pajak  itu  benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus adil dan tidak memberatkan, serta  tidak  sampai  menimbulkan  keluhan  dari  masyarakat.  Keadilan  dalam
44 P3EI UII Yogyakarta , Ekonomi Islam, h.98.
pemungutan  pajak  didasarkan  kepada  pertimbangan  ekonomi,  sosial,  dan kebutuhan  yang  diperlukan  rakyat  dan  pembangunan.  Distribusi  hasil  pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
Ketiga; Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat,  bukan  untuk  maksiat  dan  hawa  nafsu.  Hasil  pajak  harus  digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok , bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.
Keempat;  Persetujuan  para  ahli/cendikiawan  yang  berakhlak.  Para penguasa  yaitu  kepala  negara,  gubernur  atau  bupati/walikota  dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan  menentukan  besarnya,  kecuali  setelah  dimusyawarahkan  dan  mendapat persetujuan  dari  para  ahli  dan  cendikiawan  dalam  masyarakat  serta  para  wakil rakyat.  Selain  itu  perlu  dijaga  harmonisasi  ketentuan  perpajakan  di  pusat  dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas  dari  berbagai  beban  dan  tanggungan,  namun  bila  ada  kebutuhan  demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.  Musyawarah  adalah  unsur  pokok  dalam  masyarakat  yang  beriman, sebagai  perintah  langsung  dari  Allah  SWT.  Para  pejabat  pemerintah  yang menangani  pajak  harus  mempertimbangkan  secara  adil,  obyektif  dan  seksama dan matang dalam menetapkan mekanisme pajak. Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  harus  menyampaikan  dan  membawa  aspirasi  rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. 45
Imam Ghazali 46 menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat  diperbolehkan  apabila  diperlukan  dan  kas  di  Baitul  Mal  tidak  lagi mencukupi  untuk  kebutuhan  negara.  Akan  tetapi  kalau  masih  ada  dana  di Baitul  Mal,  maka  tidak  boleh.  Al  Qurtubi  mengatakan  bahwa  ulama  sepakat atas  bolehnya  menarik  pungutan  selain  zakat  apabila  dibutuhkan. 47 Ulama madzhab  Hanbali  juga  membolehkan  pengumpulan  pajak  yang  mereka  sebut dengan al-kalf  al-sulthaniyah.  Bahkan  mereka  menganggapnya  sebagai  jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan  jihad  harta.  Ulama  fiqih  kontemporer  yang  membolehkan  pajak antara  lain  Rashid  Ridha,  Mahmud  Syaltut,  Abu  Zahrah  dan  Yusuf Qardhawi.Rashid  Ridha 48 ketika  menafsirkan  Quran  surat  al-Nisa  ayat  29 antara  lain  menjelaskan  bahwa  adanya  kewajiban  bagi  orang  kaya  untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk zakat untuk kemaslahatan umum, dan  mereka  hendaknya  dimotivasi  untuk  mereka  mengeluarkan  uang  di  luar zakat  untuk  kebaikan.    Yusuf  al-Qaradhawi 49 menyatakan  bahwa  negara terkadang  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunannya.  Dan
45 Umer Chapra, Islam and The Economic challenge, hal. 295.
46 Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, hal.426.
47 Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, Jilid 2, h.242.
48 Rasyid Ridha, T afsir al-Manar, Jilid 5, h.39.
49 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah,  h.1077.

## tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak.

## Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  Islam  ada  dua  kelompok yang  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  hukum  pajak.  Kelompok  pertama berpendapat  bahwa  pajak  bukan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayar. Bahkan  ada  yang  sampai  berpendapat  bahwa  pemungutan  pajak  hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, maka menurut kelompok ini umat Islam tidak wajib membayar pajak.
Adapun  kelompok  lain  berpendapat  bahwa  memungut  pajak hukumnya  adalah  mubah  atau  sunah  selama  digunakan  untuk  kepentingan umum  atau  hal-hal  yang  positif.  Kelompok  kedua  menggunakan  argumentasi mashlahat mursalah.
Maslahah  mursalah  secara  istilah  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  maslahat dan mursalah.  Kata  maslahat  menurut  bahasa  artinya  manfaat  dan  kata mursalah  berarti  lepas.  Seperti  dikemukakan  Abdul  Wahhab  Khallaf  berarti sesuatu  yang  dianggap  maslahat  namun  tidak  ada  ketegasan  hukum  untuk merealisasikannya  dan  tidak  ada  pula  dalil  tertentu  baik  yang  mendukung maupun yang menolaknya. 50
Maslahah  mursalah  yakni  yang  dimutlakkan  atau  maslahah  yang bersifat umum, menurut istilah ulama ushul yaitu maslahah dimana syar’i tidak mensyariatkan  hukum  untuk  mewujudkan  maslahah  itu,  juga  tidak  terdapat dalil  yang  menunjukan  atas  pengakuannya  atau  pembatalannya.  Contohnya adalah  pada  masa  sahabat,  setelah  Rasulullah  Saw  wafat,  mensyariatkan pengadaan  penjara,  atau  mencetak  mata  uang  atau  menetapkan  (hak  milik) tanah  pertanian  sebagai  hasil  kemenangan  warga  sahabat  itu  sendiri  dan ditentukan  pajak  pengasilannya,  atau  maslahah-maslahah  lain  yang  muncul karena  adanya  desakan  situasi  dan  kondisi,  kebutuhan  atau  karena  kebaikan, dan  belum  disyariatkan hukumnya,  juga  tidak  terdapat dalil  atau  indikasi  dari syara’ yang mengakui atau membatalkannya. 51
Ada beberapa syarat agar suatu mashlahat dapat dijadikan dalil, yaitu: Pertama;  Maslahah  itu  harus  hakikat  atau  benar-benar  ada,  bukan dugaan, Ahlul  halli  wal  aqdi  dan  mereka  yang  mempunyai  disiplin  ilmu tertentu  memandang  bahwa  pembentukan  hukum  itu  harus  didasarkan  pada maslahah  konkret  yang  dapat  memberikan  manfaat  untuk  manusia  dan menolak  bahaya  dari  mereka.  Oleh  karena  itu  maka  maslahah-maslahah  yang bersifat  dugaan,  sebagaimana  yang  dipandang  sebagian  orang  dalam  sebagian syari`at,  tidaklah  dapat  dijadikan hujjah,  seperti  pemberian  hak  talak  untuk istri, penghapusan masa iddah perempuan yang ditalak suami dan yang lainnya. Pembentukan hukum seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah.
Kedua; Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk  orang  atau  kelompok  tertentu  saja.  Imam-Ghazali  memberi  contoh tentang  maslahah  yang  bersifat  menyeluruh  ini  dengan  suatu  contoh  yaitu
50 Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148-149.
51 Abdul Wahhab Khalaf ,’Ilm Ushul al-Fiqh,  (Kairo: Dar al-Kutub, 1942) h. 126.
orang  kafir  telah  membentengi  diri  dengan  sejumlah  orang  dari  kaum muslimin.  Apabila  kaum  muslimin  dilarang  membunuh  mereka  demi memelihara  kehidupan  orang  Islam  yang  membentengi  mereka,  maka  orang kafir  akan  menang,  dan  mereka  akan  memusnahkan  kaum  muslimin seluruhnya.  Dan  apabila  kaum  muslimin  memerangi  orang  Islam  yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang  membentengi  orang  kafir  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memelihara kemaslahatan  kaum  muslimin  seluruhnya  dengan  cara  melawan  atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
Ketiga; Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju  oleh syari’.  Maslahah  tersebut  harus  merupakan  maslahah  yang  telah dijelaskan  oleh Syari`.  Seandainya  tidak ada  dalil  tertentu  yang  mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut maslahah. 52
Apabila pajak itu merupakan suatu bentuk kemaslahatan atau kebaikan yang telah memenuhi tiga kriteria tersebut maka pajak menjadi suatu kewajiban yang  harus  dilaksanakan.  Memboikot  pajak  yang  jelas  tujuannya  untuk kebaikan atau kemaslahatan umum berarti juga merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan konsep maslahat mursalah tersebut.
Selain  itu,  aksi  boikot  pajak  dalam  literatur  fiqih  dapat  dianalisis dengan  menggunakan  teori sadd  al-dzari’ah.  Terdapat  berbagai  definisi  yang dikemukakan  oleh  ulama  dalam  memberikan  pengertian sadd  al-dzari’ah. Menurut  al-Qurtubi, sadd  al-dzari’ah  ialah  perkara  yang  pada  asalnya  tidak dilarang untuk dilakukan, namun karena perkara itu mengandung unsur-unsur yang akan membawa kepada kerusakan, maka ia dilarang untuk dilakukan. 53
Al-Syatibi  berpendapat  bahwa sadd  al-dzari’ah  adalah  menggunakan maslahah  sebagai  cara  untuk  menghalang  mafsadah. 54 Menurut  Muhammad Hisham  al-Burhani, sadd  al-dzari’ah    ialah  suatu  perkara  yang  tidak  dilarang pada  asalnya,  tetapi  ia  menjadi  dilarang  jika  terdapat  unsur-unsur  yang  akan membawa  kepada  kerusakan  dan  keburukan. 55 Al-Qarrafi  menegaskan  bahwa sadd  al-dzari’ah  ialah  suatu  langkah  pencegahan  yang  wajib  dilakukan  jika terdapat perkara- perkara yang mendorong ke arah kerusakan. Hal ini berbeda sekiranya al-dhari’ah mendorong ke arah kebaikan maka ia dinamakan fath al- dzari’ah. 56
Imam al-Syathibi membagi al-dzari’ah menjadi 4 bagian, yaitu: Pertama;  Perbuatan  yang  secara  hukum  dibolehkan  (mubah)  akan tetapi  pasti  akan  mendatangkan  kerusakan  atau  sesuatu  yang  diharamkan.
52 Muhammad  Mushthafa  Syalabiy, Madkhal  fi  al-Ta’srif  bi  al-Fiqh  al-Islamiy  wa Qawa’id al-Milkiyyah wa al-‘Uqud fihi, (Bairut: Dar an-Nahdlah al-‘Arabiyah, 1985), h.256.
53 Muhammad ibn Ahmad Al- Qurtubi. t.th . al- Jami li ahkam al- Quran. (Qahirah: al-
Hay ’ ah al-Misriyyah al- ammah li al- Kitab, t.th), Jilid 2, h.57-58.
54 Ibrahim ibn Musa Al-Shatibi, al- Muwafaqat fi ushul al-syari ’ ah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.144. 55 Muhammad  Hisham  Al-Burhani, Sadd  al-  dhara’i  fi  al-syari ’ ah  al-Islamiyyah,
(Damsyik:  Dar al-Fikr, 1985), h.80.
56 Ahmad bin Idris Al- Qarafi, al- Furuq, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, t.th), h.42.

## 116 – Arip Purkon; Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam
Ulama  sepakat  bahwa  perbuatan  tersebut  hukumnya  menjadi  terlarang  karena akan menimbulkan madharat atau kerusakan.
Kedua; Perbuatan yang mendatangkan sedikit mafsadah. Perbuatan ini hukum  asalnya  adalah  mubah  dan  sedikit  kemungkinan  menimbulkan madharat  atau  kerusakan.  Manfaat  dari  perbuatan  ini  lebih  besar  daripada madharat atau kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat sampingan atau yang tidak diperkirakan. Ulama sepakat bahwa perbuatan ini hukumnya adalah tetap sama dengan hukum asalnya yaitu mubah.
Ketiga;  Perbuatan  yang  kebiasaannya  akan  membawa  pada  mafsadah atau madharat.  Disengaja  atau  tidak  maka  perbuatan  itu  akan  melahirkan kerusakan. Ulama menetapkan bahwa perbuatan seperti ini dilarang.
Keempat;  Perbuatan  yang  seringkali  membawa  kepada  mafsadah, namun ia tidak menjadi kebiasaan atau suatu kepastian. Dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah dan al-Syafi’i hukumnya tetap mubah karena kemungkinan timbul  kerusakannya  tidak  sampai  pada  tingkat  yang  meyakinkan  atau sangkaan  kuat.  Namun  menurut  Imam  Malik  dan  Imam  Ahmad  perbuatan seperti itu hukumnya haram. 57
Apabila  memakai  teori sadd  al-dzari’ah  ini  maka  aksi  boikot  pajak adalah harus dikaji lebih lanjut termasuk kategori yang mana, apakah kategori satu, dua, tiga atau empat. Apabila peluang korupsi pajak sudah pasti maka aksi boikot  pajak  dapat  dibenarkan.  Namun  apabila  peluang  uang  pajak dikorupsinya  kecil,  maka  aksi  boikot  pajak  tidak  dibenarkan.  Penulis berpendapat  bahwa  uang  pembayaran  pajak  di  Indonesia  masih  digunakan secara  yakin  untuk  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  umum.  Oleh karena itu, maka aksi boikot pajak masih belum terlalu  relevan untuk konteks Indonesia.

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut: (1) Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pajak. Sebagian  berpendapat  bahwa  pajak  bukan  merupakan  suatu  kewajiban  bagi umat Islam, karena yang diwajibkan hanyalah zakat. Bahkan ada yang ‘ekstrim’ berpendapat  bahwa  negara  haram  memungut  pajak  kepada  warga  negaranya. Sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  pajak  hukumnya  mubah  atau  sunah, selama pajak tersebut digunakan untuk hal-hal baik yang sesuai dengan koridor syariat.  Bahkan  bisa jadi  hukum  membayar  pajak  menjadi  wajib  apabila  pajak tersebut  benar-benar sangat  dibutuhkan untuk  kemaslahatan umum;  (2)  Sejak zaman  Rasulullah  Saw  dikenal  adanya  berbagai  pungutan  selain  zakat,  dimana harta  benda  yang  dikumpulkan  didistribusikan  untuk  berbagai  keperluan  dan kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  tercover  oleh  dana  zakat;  (3)  Di  Indonesia, pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk pembangunan. Bahkan sebagian  besar  sumber  pemasukan  negara  berasal  dari  pajak.  Oleh  karena  itu, menurut  hemat  penulis,  hukum  membayar  pajak  adalah  sunah,  bahkan  pada
57 Amir Syaifudin, Usul fiqh, h.121.
saat-saat  tertentu  menjadi  wajib;  (4)  Walaupun  ada  beberapa  kasus  korupsi yang  dilakukan  oleh  ‘oknum’  pegawai  pajak  atau  pejabat  yang  berwenang, namun  hal  ini  bukan  merupakan  kebijakan  negara,  sehingga  hal  ini  tidak mempengaruhi  hukum  membayar  zakat.  Oleh  karena  itu,  maka  aksi  boikot pajak  di  Indonesia  untuk  saat  ini  merupakan  suatu  tindakan  yang  kurang relevan  karena  akan  menyebabkan  terhambatnya  pembangunan  atau operasional  kegiatan  pemerintah;  (5)  Menurut  hukum  positif  di  Indonesia tindakan  tidak  membayar  yang  dilakukan  secara sengaja,  termasuk  aksi  boikot pajak,  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  pidana  yang  akan  mendapatkan sanksi.

## Pustaka Acuan
Al- Qurtubi,  Muhammad ibn Ahmad . al-Jami li ahkam al-Quran. Qahirah: al- Hay ’ ah al- Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab. t.th. Al-Burhani,  Muhammad  Hisham. Sadd  al-dhara’i fi  al-syari ’ ah  al-Islamiyyah. Damsyik:  Dar al-Fikr. 1985. Al-Ghazali. al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul. Al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah. Beirut: Muasssasah al-Risalah. 1973. Al-Qarrafi, Ahmad bin Idris. al- Furuq. Beirut: Dar al- Ma’rifah. t.th. Al-Qurthubi. al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. al- Muwafaqat fi ushul al-syari ’ ah. Beirut: Dar al- Fikr. t.th. Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Filsafat  Hukum  Islam.  Semarang:  PT.  Pustaka  Rizqi Putra. 2001. Chapra, Umer. Islam and The Economic challenge. Herndon: IIIT. 1995. Efendi, Satria. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana. 2005. Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Press. 2007. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. edisi 3.  2007. Inayah,  Gazi. al-Iqtishad  al-Islami  al-Zakah  wa  al-Dharibah;  Dirasah Muqaranah.  1995.  Edisi  terjemah  oleh  Zainuddin  Adnan  dan  Nailul Falah. Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara
Wacana. 2005.
James, Simon and Christopher Nobes. The Economics of Taxation. Edinburgh: Pearson Educatioan Limited. ed. 7. 2003. Karim,  Adiwarman  Azwar. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  The International Institue of Islamic Thought Indonesia IIIT. 2001. Khalaf, Abdul Wahhab .’Ilm Ushul al-Fiqh.  Kairo: Dar al-Kutub. 1942. Majalah Prisma. LP3ES. 1985. P3EI UII Yogyakarta . Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
Prakosa, Kesit Bambang. Hukum Pajak. Yogyakarta: EKONISIA. 2005. Qadim,  Abdul. al-Amwal  fi  daulah  al-Khilafah.  Dar  al-ilmi  lilmalayin.  1988.
Edisi terjemah oleh Ahmad dkk. Sistem Keuangan di Negara Khilafah.
Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah. 2002. Ridha, Rasyid. T afsir al-Manar.

## 118 – Arip Purkon; Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam
Schacht,  Joseph. An  Introduction  to  Islamic  Law.  Oxford:  Clarendon  Press. 1993.
Syarifuddin,  Amir .  “Pengertian  dan  Sumber  Hukum  Islam”.  dalam  Filsafat Hukum Islam. Jakarta; Departemen Agama. 1992.
Website: http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak. http://www.pajak.go.id. http://www.republika.co.id. http://www.nu.or.id. http://www.pajakonline.com http://Hayatulislam.net. http://papers.ssrn.com