Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan
Volume 18, Issue 1, June 2023
e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230 https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG MA’HAD ALY: ANTARA HARAPAN DAN DILEMA
Maskuri Maskuri
1 Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374, Indonesia maskuriismail@gmail.com

## Abstract :
The enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, followed by Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning Ma'had Aly, should be a hope for organizers and managers of education in the Islamic boarding school environment. These hopes include funding support and certainty of Ma'had Aly graduates. In addition, there is a legal guarantee for fulfilling the right to obtain employment opportunities and continue studies to the next level of education. Providing guarantees of recognition, affirmation, and facilitation for Islamic boarding schools based on their traditions  and  characteristics  is  a  sociological  and  philosophical  consideration  when  forming  Islamic boarding school laws.  To date, this guarantee has not  been fully  realized. The hope of Islamic boarding schools is still accompanied by the dilemma of ensuring recognition from the government. The author is interested  in  uncovering  what  the  managers  of  Ma'had  Aly  are  worried  about,  especially  after  the implementation of PMA Number 32 of 2020 concerning Ma'had Aly. The researcher's focus is to describe the implementation of these regulatory policies. Because it concerns statutory norms, the method used in this research is normative juridical research, namely, literature study research, to examine PMA 32 of 2020. The aim is to describe the implementation of PMA 32 of 2020 for Islamic boarding schools that organize Ma'had Aly, the problems experienced by the management, and how the Ministry of Religion responds to the Islamic boarding school's hesitation in implementing recognition, affirmation and facilitation policies. As a result, there are still problems for the organizers of Ma'had Aly. The external quality assurance system through the community assembly has not shown its productivity. The government, in this case, the Ministry of Religion, needs to be encouraged to have the courage to take strategic policy steps as a concrete form of recognition,  affirmation  and  facilitation  of  Ma'had  Aly  implementation  policies.  Apart  from  that,  the government  is  also  encouraged  to  form  a  directorate  general  of  Islamic  boarding  schools  to  solve bureaucratic problems in Islamic boarding school services.
Keywords: Expectations;  Dilemma;  Minister  of  Religion  Regulations;  Policy  Implementation;  Organizer Ma'had Aly.
* Corresponding author : Email Address : maskuriismail@gmail.com (Universitas Ibrahimy, Situbondo) Received : March 12, 2024; Revised : June 15, 2024; Accepted : June 27, 2024; Published : June 30, 2024

## PENDAHULUAN
Beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2016, banyak pondok pesantren beramai-ramai mendirikan penyelenggaraan satuan perguruan tinggi jenjang pendidikan tinggi yang bernama Ma’had Aly (selanjutnya ditulis MA). Boleh dikatakan bak jamur di musim hujan, kemunculan MA menjadi perhatian serius oleh beberapa kalangan. Respon pemerintah, dalam hal ini kementerian agama juga mengikuti selera dari menjamurnya MA. Kemenag terkesan memiliki “kepentingan politik” mendorong pesantren-pesantren
dengan  memberikam  kemudahan  akses  kebijakan  pendirian  MA.  Bukan  tidak  ada masalah, ternyata banyak MA yang masih menemukan masalahnya secara beragam. Mulai urusan lulusan, kelembagaan, format ijazah, dan sistem penjaminan mutunya.
Melalui berbagai forum, terutama Asosiasi Ma’had Aly se -Indonesia (AMALI), para kiai pondok pesantren dan mudir MA menyampaikan usulan dan gagasan pemikiran bagi penyelesaian lulusan MA, baik untuk kepentingan melanjutkan studi atau bekerja pada sektor publik. Beberapa contoh kasus alumni MA yang mengalami perlakuan diskriminasi untuk pemenuhan hak kerja ditemukan di beberapa daerah. Sebagai bukti, MA Salafiyah Syafi’iyah  pernah  mendapat  keluhan  alumni  mahasantrinya,  karena  tidak  diterima  di instansi kementerian agama. Alasan tidak menerimanya adalah karena ijazahnya belum diakui dan belum masuk pada Pangkatan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang dikelola Kemenag RI, melalui data Emis.
Sebagai respon atas fakta tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy melayangkan surat kepada Menteri Agama, yang pada  pokoknya  agar  para  lulusan  mahasantri  MA  mendapatkan  haknya.  Selain menyampaikan aspirasi melalui korespondensi dengan Kementerian Agama, Kiai Azaim juga  menyelenggarakan  halaqoh  pimpinan  Ma’had  Aly  se  Jawa  Timur.  Kegiatan  ini dilaksanakan  pada  tanggal  2  Februari  2023.  Salah  satu  panitia,  Ahmad  Zubairi, menyebutkan,  bahwa  kegiatan  ini  diharapkan  menghasilkan  rekomendasi  yang  pada pokoknya meminta agar Kementerian Agama segera mewujudkan kebijakan rekognisi, afirmasi,  dan  fasilitasi  penyelenggaran  Ma’had  Aly.  Agar  pemenuhan  kebijakan  politik anggaran pesantren pada kementerian agama tidak mengalami alur  birokrasi panjang, forum meminta agar dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren. 1
Selain forum halaqah pimpinan Ma’had Aly Jawa Timur, AMALI (Asosiasi Ma’had Aly se-Indonesia)  juga  menyelenggarakan  Silaturahmi  Nasional  ke-4  yang  dilaksanakan  di Ma’had Aly Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin, Balekambang Nalumsari, Jepara Jawa Tengah, tepat pada tanggal 2 Maret 2023. Keluhan dan kegelisahan para pengelola MA disampaikan  dalam  forum,  yang  kebetulan  dihadiri  Direktur  Pendidikan  Diniyah  dan Pondok  Pesantren  (PDPONTREN)  Kemenag  RI.  Salah  satu  poin  penting  rekomendasi pertemuan adalah gagasan direktoran jenderal pondok pesantren di Kementerian Agama. Dengan  terbentuk  Ditjen  Pesantren,  alur  birokrasi  pengelolaan  pesantren  bisa dipercepat. Sebagaimana dapat kita baca, bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah pemenuhan hak keuangan pesantren yang  bersumber  dari  keuangan  negara  dapat  diwujudkan.  Pertimbangan  filosofis tersebut  karena  negara  ingin  memberikan  konstribusi  balik  kepada  pesantren,  yang selama  masa  penjajahan  perannya  sangat  besar  dalam  memperebutkan  dan mempertahankan kemerdekaan.
Melalui Dirjen Pendis dan Sekjen Kemenag RI, sebagai respon atas kegelisahan para lulusan  MA,  menyampaikan  surat  penting  ke  beberapa  instansi  pemerintah  agar memberikan kesempatan bagi lulusan mahasantri MA untuk mendapatkan hak-haknya. Namun disayangkan, dua surat tersebut ternyata belum efektif memberikan tanggapan dan mengurai problem kegelisahan lulusan MA 2 . Ada banyak alumni MA yang mengalami
1 Ahmad Zubairi, M.Kom., ketua panitia halaqah pimpinan Ma’had Aly se Jawa Timur, wawancara pada 6/6/2024.
2 NUOnline, “Ketua Amali Jelaskan Dampak UU Pesantren Bagi Ma’had Aly,” Nasional , 2023, https://www.nu.or.id/nasional/ketua-amali-jelaskan-dampak-uu-pesantren-bagi-ma-had-aly- Aa54D%0A.

## Maskuri Maskuri
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
pelayanan diskriminatif, tidak diterima di instansi publik untuk menjadi guru misalnya. Alasannya sangat teknis dan administratif.
Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 22 ayat (7) bahwa, santri Ma ’h ad Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan  lulus  berhak  menggunakan  gelar  dan  mendapatkan  ijazah  serta  berhak melanjutkan  pendidikan  pada  program  yang  lebih  tinggi  dan  kesempatan  kerja. Selanjutnya diperkuat melalui PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly, pasal 23 ayat  (1)  mahasantri  Ma’had  Aly  yang  telah  menyelesaikan  proses  pembelajaran  dan dinyatakan  lulus  berhak:  mendapatkan  ijazah,  menggunakan  gelar,  melanjutkan pendidikan  pada  program  yang  lebih  tinggi  baik  yang  sejenis  maupun  tidak,  dan mendapatkan  kesempatan  kerja.  Sangat  jelas,  tidak  ada  yang  perlu  diragukan  dalam implementasi peraturan tersebut. Problem teknis administratif yang sering mengemuka dari pihak Kementerian agama digunakan sebagai alasan yang kurang akomodatif. Gaung pelaksanaan  kebijakan  yang  mengatur  Ma’had  Aly  tidak  berbanding  lurus  dengan semangat membentuk peraturannya.
Selain problem lulusan dan pemenuhan hak mahasantri, dalam manajemen mutu nampaknya  butuh  perhatian  serius.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  PMA  Nomor  32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly pasal 30, bahwa sistem penjaminan mutu MA terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Pelaksanaan sistem  penjaminan  mutu  internal  dilakukan  oleh  dewan  masyayikh,  yang  didasarkan pada standar penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Majelis Masyayikh, meliputi aspek lembaga, kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, serta lulusan. Seluruh proses sistem penjaminan  mutu  eksternal  dilakukan  oleh  Majelis  Masyayikh  (MM)  sesuai  standar penjaminan mutu yang ditetapkan. Sampai saat ini, MM nampaknya belum menetapkan standar  penjaminan  mutu,  tahapannya  masih  mendengarkan  dan  mengakomodir penyelenggara  MA  dan  pimpinan  pesantren  yang  menyenggarakan  MA.  Jika  pada akhirnya  standar  penjaminan  mutu  ditetapkan,  sangat  mungkin  akan  diberlakukan layaknya  perguruan  tinggi  keislaman  pada  umumnya.  Salah  satu  dasar  hukum  yang dipakai dalam PMA 32 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi.  Ini  bisa  dimaknai  bahwa  keseluruhan  penyelenggaraan  dan pengelolaan MA harus mengikuti standar penjaminan mutu yang dibuat atas dasar UU Pendidikan Tinggi.
Problem-problem di atas menarik untuk ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam melalui  pendekatan  implementasi  kebijakan  publik.  Tahap  implementasi  kebijakan publik  ini  menjadi  sangat  penting  sebagai  parameter  melihat  sejauhmana  kebijakan tersebut  memiliki  arti  bagi  kepentingan  publik.  Salah  satu  indikator  implementasi kebijakan  adalah  tersedianya  sumber  daya  secara  memadai  dan  kemampuan mengelolanya.  Ketercapaian  suatu  organisasi  akan  tergantung  dari  pelaksana kebijakannya. Karena fungsi dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari kemampuan pelaksana dalam mengelola seluruh komponen sumber daya 3 .  Apalah arti kebijakan, dan sebagus  apa pun  materinya,   jika  pada  tahap pelaksanaan  (implementasi) tidak sesuai harapan.  Dalam  catatan  Elih  Yuliah,  implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  ketiga,
3 Dhanang Ksatrio Witjaksono and Sri Wibawani, “ Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir ,” Jurnal Kebijakan Publik 14, no. 4 (December 2, 2023): 414 – 21, https://doi.org/10.31258/JKP.V14I4.8330.
yang dimulai dari tahap perumusan dan formulasi 4 . Dalam penelitian ini, ada keinginan untuk  melihat  sejauhmana  efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  kebijakan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Ma’had  Aly.  Sejauh  perhatian  penulis, penelitian  kebijakan  tentang  MA  belum  terlalu  banyak.  Penelitian  MA  lebih  banyak meliaht dari perspektif keilmuan, kurikulum, dan konsentrasi kajian. Terlepas dari apa pun penelitiannya, sebagai bahan perbandingan, perlu memaparkan beberapa penelitian tentang MA.
Pertama, Musahadi (2012) melakukan penelitian di Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo,  fokus  penelitian  diarahkan  tentang  dinamika  kajian  hukum  islam pesantren. Hasil penelitiannya menyebutkan corak pemikiran fiqh santri Ma’had Aly dikategorikan sebagai liberal 5 . Elemen liberal yang dimaksud hasil penelitian Musahadi terdapat tiga hal strategis,  melalui  basis  epistemologi  kajian  hukum  Islam,  yaitu  revitalisasi  ushul  fiqh, diversifikasi teks, dan perluasan wilayah ta’wil yang dikembangkan 6 . Kedua, Syarifatul Marwiyah dan Mohammad Dasuki, dosen Institut Agama Islam al- Falah al-Sunniyah Kencong Jember, dalam penelitiannya yang berjudul Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan ( Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di  Ma’had  Aly),  menyebutkan,  sebagai  konsekuensi  pengakuan  pemerintah  terhadap kelembagaan  MA,  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  memberikan  perhatian  serius terhadap keberlangsung MA dengan seluruh proses penyelenggaraan dan pengelolaan. Kajian  Syarifatul  terhadap  keberadaan  MA  menggunakan  perspektif  PMA  Nomor  71 Tahun  2015  tentang  Ma’had  Aly 7 .  Sebelum  diundangkan  UU  Nomor  18  Tahun  2019 tentang Pesantren.
Ketiga, Nur Aena, dengan judul Problem dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly di Indonesia. Rendahnya kemampuan santri dalam penguasaan kitab kuning sebagai basis pendalam keilmuan di MA, yang berlangsung setiap tahun, menjadi problem tersendiri bagi MA. Dan itu berimplikasi bagi lulusan MA. Selain itu, ada problem internal dan eksternal. Relasi kekuasaan, pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan pendanaan menjadi problem internal yang harus dihadapi oleh MA. Sementara problem eksternal datang dari semangat kajian keilmuan, masih ada dikotomi ilmu pengetahuan, dan orientasi mendapatkan sertifikat 8 .
Beberapa penelitian atau kajian terdahulu tersebut, dalam pandangan penulis ada kesamaan dan perbedaan dengan tema yang akan penulis kaji. Persamaan terletak pada kajian seputar kegelisahan MA dari kebijakannya, dan perbedaannya terletak pada studi yang  dipakai,  peneliti  lebih  fokus  pada  studi  pustaka  terhadap  peraturan  perundang- undangan, melalui penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian biasa digunakan oleh para aktor kebijakan publik dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
4 Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” Jurnal At- Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30, no. 2 (July 31, 2020): 129 – 53, https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58.
5 Iain Wali and Songo Semarang, “Elemen Liberal Dalam Kajian Fikih Di Pesantren : Studi Atas Ma’had Aly Salafiah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo,” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 47, no. 1 (January 1, 2013), https://doi.org/10.14421/AJISH.V47I1.57.
6 NUOnline, “Raih Doktor Dengan Teliti Ma’had Ali Situbondo,” Nasional, 2012.
7 Syarifatul Marwiyah, “Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review Dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Ma’had Aly),” Falasifa : Jurnal Studi Keislaman 12, no. 1 (2021): 1 – 27, https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.450.
8 N Aena, “Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly Di Indonesia,” Bestari| Jurnal Studi Pendidikan Islam 18, no. 2 (2021): 197 – 212, https://doi.org/10.36667/bestari.v18i2.949.

## Maskuri Maskuri
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
Isu yang berkembang di kalangan pengelola Ma’had Aly, PMA 32 Tahun 2020 belum sepenuhnya  bisa  dilaksanakan.  Perlu  sosialisasi  menyeluruh  dan  menampung  aspirasi atas kebimbangan yang terjadi. Inilah alasan penulisan tertarik untuk melakukan telaah terhadap peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia, dan  relevansinya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki substansi materi muatan sama. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019  tentang  Pesantren,  pasal  17  ayat  (6),  yang  pada  pokoknya  menyatakan,  bahwa Ma’had Aly merupakan bentuk jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan Ma’had  Aly ,  sebagai  bagian  dari  pendidikan  pesantren,  pasal  24  UU Nomor 18 Tahun 2019 mengamanatkan agar pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama menerbitkan  peraturan  pelaksanaan.  Dalam  konteks  ini,  PMA  Nomor  32  Tahun  2020 tentang  Ma’had  Aly  menjadi  bukti  nyata  bahwa  Menteri  Agama  telah  menindaklanjuti. Sampai  pada  tulisan  ini  dibuat,  nampaknya  PMA  32  Tahun  2020  belum  sepenuhnya memberikan  harapan  bagi  penyelenggara  Ma’had  Aly.  Ada  kegelisahan  y ang  membuat pengelola Ma’had Aly terus berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana niat pembentuk peraturan perundang-undangan. 9 Penulis memulainya dari fakta Ma’had Aly  kekinian,  bagaimana  konsep  Ma’had  Aly  sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik, implementasi PMA 32 Tahun 2020, dan analisis terhadap implementasi kebijakan PMA 32.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif-deskriptif  dengan pendekatan  fenomenologi  untuk  mengkaji  isu-isu  strategis  atas  problematika pengelolaan  MA.  Obyeka  kajiannya  adalah  pelaksanaan  UU  Nomor  18  Tahun  2019 tentang  Pesantren,  setelah  ditetapkan  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Ma’had  Aly.  Beragam  persoalan  penyelenggaraan  MA menjadi  fenomena  menarik  untuk  dikritisi  lebih  mendalam.  Beberapa  dokumen  yang menjadi  rujukan  utama  tentu  PMA  tersebut.  Dengan  demikian  penelitian  ini  juga menggunakan  jenis  penelitian  kebijakan,  terutama  pada  tahap  implementasi.  Sebagai sumber  informasi  dan  data  tambahan,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan beberapa  pengelola  MA,  serta  berita-berita  penting  yang  sudah  dipublis  oleh  media. Penulis  juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni studi pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif ini biasa digunakan oleh pembentuk undang-undang, yang dituangkan dalam naskah akademik. 10 Data  peraturan  perundang-undangan,  dan  sumber  informasi  berkaitan  dengan pelaksanaan  PMA  32  Tahun  2020  yang  dikumpulkan,  dianalisis  dengan  menggunakan metode  analisis  peraturan  perundang-undangan  atau  yuridis  normatif.  Tekniknya, memadukan atau mengkomparasikan dengan teori kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang memiliki relevansi dengan tema PMA 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly.
9 Lihat konsideran menimbang huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa pemerintah akan memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan pesantren berupa pemberian rekognisi dan afirmasi.
10 Lihat  lampiran  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  bahwa  setiap  rancangan  peraturan  perundang-undangan  harus  dilengkapi  dengan  naskah akademik, sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang.
Untuk  itu,  peneliti  melakukan  reduksi  data  terlebih  dahulu,    tujuannya  memudahkan penyusunan  sistematika  atas  telaah  teoritis.    Temuan  menarik,  oleh  peneliti  dibahas secara mendalam, selanjutnya dijadikan bahan  pertimbangan untuk membangun opini atau simpulan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fakta Ma’had Aly
Sampai  saat  ini,  sebagaimana  data  yang  ada  dalam  emis  Direkotorat  Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa  jumlah  MA  sebanyak  77  (tujuh  puluh  tujuh)  lembaga 11 .  Jumlah  tersebut nampaknya  masih  belum  mengakomodir  MA  yang  sedang  dalam  proses  pendirian. Terlepas dari jumlah angka tersebut, keberadaan MA memang perlu menjadi perhatian serius, ada banyak persoalan yang nampaknya menjadi kekhawatiran penyelenggara dan mahasantrinya.  Secara de  jure ,  keberadaan  MA,  sejak  diundangkan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32  Tahun  2020  tentang  Ma’had  Aly,  seharusnya  tidak  perlu  ada  kekhawatiran.  Dua regulasi tersebut sudah sah dan legal menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan MA. Yang  sering  menjadi  keluhan  dan  problem  para  penyelenggara  MA  adalah  seputar keberadaan lulusan MA.
Salah  satu  Ma’had  Aly  (MA)  yang  tergolong  ”tua”  adalah  MA  Salafiyah  Syafi’iyah Sukorejo.  Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khairudin Habziz, Katib MA, bahwa kami menjadi MA pertama di Indonesia. Tidak jarang kami melayani kunjungan dari beberapa MA lain tentang proses pendirian dan pembelajaran yang dilaksanakan. 12 Jika ditilik dari tahun berdiri memang tergolong muda, yaitu pada tahun 1990, 33 tahun usianya. Namun bila dibandingkan dengan MA lain di Indonesia, maka MA Sukorejo menjadi MA “senior”. Kiai  As’ad  sebagai  pendiri  dan  peletak  dasar  berdirinya  MA  tidak  ada niatan  agar lulusannya menjadi pegawai negeri, tetapi disiapkan untuk menjadi penerus ulama masa depan yang memahami ilmu fikih sekaligus bisa berinteraksi dengan dinamika zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Peradaban suatu bangsa terus berkembang sesuai dinamika kebangsaan suatu negara. Untuk menjadi mahasantri MA di Sukorejo para calon santri harus melalui seleksi yang ketat. Yang sering disampaikan oleh pimpinan dan dosen MA di berbagai forum, salah satunya disampaikan oleh Muhyidin Khatib saat wisuda MA beberapa tahun lalau, bahwa para calon mahasantri tidak ditanya ijazahnya apa, tetapi bisa apa.
Penyelenggaraan  dan  pengelolaan  MA  tidak  banyak  direpotlan  dengan  berbagai administrasi yang bersinggungan dengan negara. Tidak ada syarat formal akademik bagi pendidik dan tenaga kependidikannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Banyak dari kalangan kiai sepuh  dan  senior  yang  memiliki  kompetensi  keilmuan  keislaman  dijadikan  sebagai pengajar. Belum tersentuhnya MA dengan dinamika birokrasi dan administrasi publik, menjadikan MA steril dan orisinil, sehingga kajian konsentrasi  keilmuannya fokus.
11 Emispendis, “Pendataan Ma’had Aly (Data Pada Kolom Jumlah Mahasantri Masih 0 [Nol]),” Pendataan,
2023.
12 Lihat https://maalysitubondo.ac.id/sejarah/ Sejarah  berdirinya,  diunduh  pada  Selasa  18  Juni  2024. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ustadz Khairudin, Katib Ma’had Aly (wawancara/4/6/2024)

## Maskuri Maskuri
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
Ide dan gagasan pendirian MA muncul karena merespon kegelisahan kiai-kiai atau pimpinan  pesantren  atas  kenyataan  adanya  "penggeseran"  peran  dan  fungsi  pondok pesantren. Sebagai " kawah candradimuka" yang mendidikan orang supaya rasikh fi al- dîn, terutama  dalam  pemahaman  fikih  semakin  memudar.  Desakan  gelombang modernisasi, globalisasi dan informasi yang sangat cepat merubah mindset masyarakat Islam 13 . Kajian ilmu-ilmu keislaman, dalam hal ini ilmu fikih mengalami erosi, Masyarakat sudah  sangat  instan  berpikirnya.  Jaminan  masa  depan  dengan  kerja  yang  memadai menjadi salah satu alasan yang mengemuka. Tidak salah jika kemudian pesantren juga mengalami  pergeseran.  Itulah  mengapa  pesantren  harus  merespon  dengan  cepat  dan tepat,  dengan  tetap  mempertahankan  identitas  keasliannya,  sebagai  lembaga tafaquh fiddin . Seiring berjalannya waktu, dan tuntutan banyak pesantren untuk mengembangkan lembaga  pendidikannya,  banyak  pesantren  mendirikan  MA.  Bak  gayung  bersambut, pemerintah  (  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  )  merespon  dengan  cepat  agar mempersiapkan generasi ulama masa depan harus diwadahi dengan menyelenggarakan MA  sebagai  salah  satu  pendidikan  pesantren  jenjang  pendidikan  tinggi.  Sejaka  tahun 2014,  geliat  untuk  mendirikan  MA  diberbagai  daerah  bermunculan.  Sebagai  Langkah strategis, Kemenag menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly. Beberapa ketentuan dalam materi muatan PMA tersebut mengatur tentang  persyaratan  pendirian  MA.  Dan  satu  tahun  kemudian,  banyak  MA  disahkan legalitas kelembagaannya. Dengan demikian MA sudah resmi menjadi satuan pendidikan formal,  termasuk  MA  Salafiyah  Syafi’iyah  Sukorejo.  Konsekuensinya,  setiap  tahun  MA harus  menerima  mahasantri  yang  memenuhi  syarat,  terutama  pada  aspek  akademik, yakni lulus pada jenjang pendidikan menengah.

## Konsepsi (Harapan) Kebijakan Penyelenggaraan Ma’had Aly sebagai Perguruan Tinggi Pesantren
Sebelum mendalami konsep keberadaan MA, perlu dimunculkan kebijakan negara yang  mengatur  pendidikan  keagamaan.  Disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahuh  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasioan,  pasal  30  ayat  (4),  bahwa  pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, asraman, pabhaja samanera, dan bentuk  lain  yang  sejenis.  Jika  merujuk  pada  ketentuan  muatan  materi  pasal  tersebut, pesantren merupakan salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan. Sementara dalam UU Nomor 18 Tahun 2019, pasal 15, disebutkan bahwa pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini bisa dimaknai pesantren  dalam  fungsi  pendidikan  dikategorikan  sebagai  penyelenggara  yang  dapat menyelenggarakan  berbagai  jenis  dan  jenjang  pendidikan,  baik  pendidikan  umum maupun pendidikan agama/keagamaan.
Perihal dalam melaksanakan fungsi pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan  jenjang  pendidikan  tinggi  pada  jalur  pendidikan formal,  bentuknya berupa Ma’had Aly.  Konsekuensi MA menjadi salah satu bentuk perguruan tinggi, maka mau tidak mau MA harus mau diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Ada problem, di satu sisi
13 Muaini Muaini, “Pendidikan Ma’had Aly Sebagai Pendidikan Tinggi Bagi Mahasantri,” Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan 7, no. 2 SE-Articles (June 18, 2020): 9 – 25, http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/ululalbab/article/view/3886.
MA diatur oleh UU tentang Pesantren, pada sisi lain diatur juga oleh Pendidikan Tinggi. Ini  kabar  gembira  sekaligus  dilemma  sebagai  perguruan  tinggi  yang  hanya  bisa diselenggarakan  di  lingkungan  pesantren.  Dan  pesantren  memiliki  karakteristiknya sendiri yang harus dihormati, dijaga, dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Pesantren  dalam  hal  penyelenggaraan  pendidikan  (termasuk  MA,  sebagai pendidikan  tinggi  ala  pesantren)  sebenarnya  hanya  berorientasi  agar  para  santrinya memperdalam ilmu-ilmu keislaman dan lainnya sebagai sarana untuk menjadi manusia muslim yang bertakwa. Memiliki kedalaman ilmu melalui proses tafaqquh fie al-dien, dan setelah  dinyatakan  pantas  oleh  pengasuh  pesantren  sebagai  santri  yang  memiliki kompetensi ilmu keislaman, santri diharuskan memberikan pencerahan agama di tengah kehidupan  Masyarakat 14 .  Anjuran  menjadi  pemberi  peringatan  (nadziron)  setelah memperdalam  ilmu  agama  agar  para  santri  bisa  menjaga  dirinya,  sekaligus  berperan menjaga  umat  agar  berjalan  dalam  rel  kehidupan  yang  baik  dan  benar  sesuai  ajaran agama yang lurus ( haniif ).
Nampaknya  cita-cita  ideal  para  kiai  yang  menyelenggarakan  pendidikan  formal, termasuk MA sebagai bentuk pendidikan tinggi, sangat sederhana namun penuh makna yang  mendalam.  Menjaga  kekhasan  pesantren  di  tengah  arus  globalisasi  dalam  segala aspek  kehidupan,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  memang  tidak  mudah.  Para  kiai dituntut  bisa  beradaptasi  dengan  zaman  dan berinovasi  dalam pengelolaan  pesantren. Mencermati  seluruh  Keputusan  politik  yang  menyentuh  pesantren,  selalu  menarik perhatian  banyak  kalangan.  Sejak  zaman  orde  lama  sampai  sekarang,  pesantren mengalami gelombang pasang surut dalam perhatian negara 15 . Karena itu, keberadaan pesantren dengan seluruh fungsinya menjadi daya tarik para aktor kebijakan publik (baca politisi),  pesantren  seakan  menjadi  “gadis  seksi”  yang  mampu  membuka  mata  setiap aktor politik untuk memandangnya. Fungsi pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren merupakan kontribusi real dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, bangsa yang  memiliki  perhatian  besar  terhadap  pendidikan  akan  menjadi  kuat  negaranya. Sebaliknya, jika negara lemah atau kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan (termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren), lambat laun negara akan kehilangan perannya dalam pergaulan internasional. Pendidikan menjadi sangat penting dalam  sendi-sendi  penyelenggaraan  negara.  Maju  mundurnya  negara  bisa  dilihat  dari indikator maju mundurnya sistem penyelenggaraan pendidikan nasionalnya 16 .
Sejak  awal  gagasan  diselenggarakan  MA  sebagai  bentuk  satuan  perguruan  tinggi khas  pesantren,  niat  para  pengasuh  pesantren  sesungguhnya  bukan  dalam  rangka memenuhi  jabatan  publik,  tetapi  lebih  pada  kesiapan  pesantren  dan  umat  Islam menghadapi dinamika pemikiran keagamaan.  Problem keumatan dalam seluruh aspek kehidupan  terus  berkembang  seiring  dengan  percepatan  tumbuhkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.    Hampir  seluruh  proses  interaksi  sosial  tidak  lepas  dari “transaksi  teknologi  informasi”.  Mercermati problem  umat  tersebut,  pendirian  MA menjadi  salah  satu alternatif mempersiapkan kader ulama  progresif dalam melakukan ijtihad. Pentingnya memahami dinamika metode ijtihad bagi kalangan pesantren menjadi
14 DEPAG-RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Mizan, 2011).
15 Maskuri Maskuri and Minhaji Minhaji, “ Perspektif Kiai: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Diundangkan ,” Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 13, no. 1 (2019): 5 – 36, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.447.
16 Maskuri, “Anggaran Pendidikan Dalam Perspektif Politik,” Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan l 7, no. 1 (2013): 79 – 95, https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/56.

## Maskuri Maskuri
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
keniscayaan. Pengambilan keputusan hukum melalui ijtihad tidak akan berjalan secara permanen.  Realitas  baru  bisa  menjadi  alasan  munculnya  hukum  baru  untuk menggantikan  atau  menyempurnakan  hukum  yang  sudah  terlaksana.  Tidak  ada  yang stagnan  dalam  realitas,  karena  itu  paradigma,  proses  transformasi,  perspektif,  dan budaya ikut berpengaruh dalam seluruh proses tasyri’ 17 .
Banyak  harapan  atas  terselenggaranya  MA,  sebagaimana  disampaikan  Waryono, bahwa para mahasantri yang mengikuti perkuliahan akan disiapkan menjadi kader kyai- ulama yang menguasai ilmu keislaman sebagai basis keagamaannya ( mutafaqqih fid din ) ,  dan  memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  ( mashalihil  khalqi ).  Pendalaman terhadap  ilmu  agama  dan  keagamaan  harus  dibarengi  dengan  kemampuan mentransformasikan dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan Indonesia 18 . Pernyataan Waryono  tersebut  disampaikan  saat  menyerahkan  Surat  Keputusan  Izin  Operasional penyelenggaraan MA, beberapa bulan setelah disahkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ada 11 (sebelas) MA yang menerima SK dari Kemenag.  Untuk menyiapkan kader  kiai  yang  ulama,  memiliki  keahlian  dalam  khazanah  keilmuan,  dan  kemampuan mengurai problem umat kontemporer tentu membutuhkan konsentrasi dan konsistensi. Jika  penyelenggaraan  MA  akan  membuat  kesulitan  administrasi  penyelenggaraan perguruan tinggi, sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, ada pesimisme kiai-kiai pesantren untuk mencapai cita-cita mulia berdirinya MA. Padahal berdirinya Ma’had Aly memiliki  tujuan  mulia,  yakni  lahirnya  ulama-ulama  moderat  yang  dilakukan  melalui proses  pembelajaran  yang  inovatif.  Karena  mengembangkan  lembaga  pendidikan pesantren, jika ingin bersaing dengan lembaga pendidikan lain, harus mampu melakukan inovasi, sehingga menjadi pendidikan alternatif. 19
Menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan sudah barang tentu membutuhkan keseriusan, dan salah satu indikatornya bisa dilihat saat proses input calon mahasantri. Oleh karena itu, MA Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo melakukan seleksi secara ketat. Para calon  mahasantri  yang  akan  diterima  harus  dinyatakan  lulus  ujian,  baik  tulis  maupun lisan.  Materi  tes  tulis  meliputi  fikih,  ushul  fikih,  mahwu,  dan  sharaf.  Tes  lisan menggunakan  standar  kitab  fathul  qorib  (untuk  santri  marhalah  ula)  dan  kitab  fathul mu’in  (marh alah  tsaniyah).    Kemampuan  atau  Kemahiran  membaca  teks  dua  kitab menjadi  syarat  mutlak  bagi  setiap  santri  yang  akan  masuk  MA  Salafiyah  Syafi’iyah Sukorejo 20 .
Kehadiran negara bagi penyelenggaraan pesantren, dengan seluruh dinamika yang terjadi,  menjadi  harapan  publik,  terutama  kalangan  pengelola  pesantren;  kiai,  ustadz, pengurus, dan stake holder pesantren. Secara teoritis, kehadiran negara mengisyaratkan intervensi  negara  terhadap  problem  yang  dihadapi  pesantren.  Dengan  sendirinya, pesantren sebagai bagian dari pranata sosial telah mendapatkan pengakuan legal formal dari negara, definisinya jelas dan lugas. Fakta kebijakan publik ini bisa menjadi paradoks,
17 Mukhammad Nur Hadi, “Metode Ijtihad Kolektif Progresif Di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan,” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2023): 141 – 69, https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.247.
18 Waryono, “Penyerahan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan MA,” Amali, 2024, https://www.amali.or.id/2019/10/03/.
19 Nur Aena, “Problem dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly di Indonesia”, Bestari : Vol.18. No.2. (2021), 200.
20 Rif’ah Rif’ah, “Manajemen Kemahasiswaan Di Ma’had ‘Aly Situbondo Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 2, no. 1 (October 2, 2017): 36 – 45, https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.60.
satu  sisi  memberi  ruang  harapan  bagi  pesantren,  di  sisi  lain  sangat  mungkin  menjadi masalah  itu  sendiri 21 .  Definisi  pesantren  yang  telah  ditetapkan  oleh  badan  publik (Presiden dan  DPR)  dengan  seluruh  proses  penyelenggaraannya,  sebenarnya  memiliki landasan  filosofis  yang  menarik.  Salah  satu  pertimbangan  yang  diberikan  dalam konsideran  UU  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren,  bahwa  untuk  menjamin penyelenggaraan  pesantren  dalam  fungsi  pendidikan,  fungsi  dakwah,  dan  fungsi pemberdayaan  masyarakat,  diperlukan  pengaturan  untuk  memberikan  rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.
Berdasarkan  pertimbangan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  dapat dipahami  bahwa n egara  memiliki  hak  otoritas  untuk  “mengintervensi”  kebutuhan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren.  Secara detail dan rigid bisa dilihat dalam batang tubuh undang-undang dan seluruh peraturan pelaksananya, baik peraturan presiden, peraturan menteri, atau bentuk regulasi lain yang menyertai atas pelaksanaan undang-undang.

## Kebimbangan Pesantren terhadap Kebijakan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly
Ada angin segar setelah undang-undang tentang pesantren dinyatakan berlaku oleh pemerintah. Jaminan  kepastian  hukum  atas  penyelenggaraan  pesantren  dengan  segala kekhasannya sudah dinyatakan secara tegas oleh undang-undang. Perluasan aksesibilitas terhadap  kebijakan  publik  (negara)  sudah  sangat  terbuka  bagi  pengelola  pesantren. Sudah tidak ada lagi sekat diskriminasi terhadap dunia pesantren atas penyelenggaraan seluruh  fungsi  pesantren.  Penghargaan  negara  terhadap  pesantren  memang  sudah seharusnya, karena peran pesantren atas kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan berbagai  upaya  pertahanannya,  telah  nyata  dan  dirasakan  oleh  negara.  Keberadaan Ma’had Aly sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan pesantren sudah seharusnya berpacu dengan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan UU Nomor 18  Tahun  2019  tentang  Pesantren  dan  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  32  Tahun 2020 tentang Ma’had Aly, menjadi bukti bahwa keberadaan MA secara legal formal tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya, terutama menyangkut lulusannya.
Ketika  suasana  menyegarkan,  ternyata  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur MA belum sepenuhnya membawa angin segar. Problem penyelenggaraan MA belum terurai dan teratasi secara legitimitade. Format ijazah dan pengintegrasian dalam forlap Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) bagi MA ternyata belum ada progress. Satu  sisi  regulasi  pengaturan  MA  memang  ‘menyenangkan’,  tapi  di  sisi  lain  ternyata ‘menyedihkan’.  Ibaratnya  berada  dalam  situasi  sedih  dan  gembira.  Ketika  penulis menanyakan  ke  elit  pejabat  di  Kementerian  agama,  setingkat  eselon  dua,  responnya masih belum menggambarkan solusi kongrit. Berbagai keluhan lulusan mahasantri, baik untuk  kepentingan  melanjutkan  studi  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  atau  memperoleh pekerjaan,  hanya  bisa  diselesaikan  melakukan  langkah  koordinatif.  Secara  internal kelembagaan  MA  di  Kementerian  Agama  RI,  bayangan  kita  tidak  akan  menemukan problem  yang  menyulitkan.  Kenyataannya,  masih  saja  ada  sebagian  pejabat  di  tingkat bawah  (Kemenag  RI)  belum  sepenuhnya  menerima  para  lulusan  MA,  terutama  pada
21 Frank Fischer and Gerald J. Miller, Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods , Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods , 2017, https://doi.org/10.4324/9781315093192.
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
aspek  pemenuhan  hak  memperoleh  pekerjaan.    Sekedar  menjadi  guru  saja  masih dipertanyakan keabsahan ijazahnya, dan dipertanyakan legitimasinya dalam forlap PDPT. Hak mahasantri untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, antara MA satu dengan lainnya tidak sama. Ada yang dengan mudah diterima di perguruan tinggi (umum dan agama) karena telah menjalin kerja sama, sementara ada yang mengalami kesulitan.
Dilema  keberadaan  MA  tersebut  tentu  harus diselesaikan  secara  baik  dan  benar. Niat baik pemerintah untuk merekognisi pesantren dengan seluruh penyelenggaraannya, haru  dibarengi  dengan  kerja-kerja  teknis  dan  taktis.  Jangan  sampai  persoalan  teknis “menggugurkan”  institusi  yang  sudah  dijamin  oleh  regulasi.  Sebelum  aktor  kebijakan publik  di  lembaga  pemerintahan  menyepakati  UU  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pesantren,  salah  satu  yang  menjadi  pertimbangannya  adalah  pengaturan  mengenai pesantren  (selama  ini)  belum  optimal  mengakomodasi  perkembangan,  aspirasi,  dan kebutuhan  masyarakat  serta  belum  menempatkan  pengaturan  hukumnya  dalam kerangka  peraturan  perundang-undangan  yang  terintegrasi  dan  komprehensif. 22 Mencermati keseluruhan proses pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2019 bisa dilihat dari perspektif politik hukum.  Menelusuri proses munculnya produk hukum merupakan cara untuk bisa mengetahui latar belakang kemunculan pembentukan peraturan perundang- undangan.    Memahami  politik  hukum  dalam  sebuah  proses  kebijakan  negara  itu  bisa dimaknai  sebagai  pemahaman  terhadap  keberpihakan  para  aktor  kebijakan 23 .  Sejarah perjuangan pesantren untuk mendapat pengakuan dari pemerintah, secara legal formal memang  sudah  diakomodir  melalui  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional 24 .    Sementara  Nuraeni  dalam  penelitian  menambahkan, secara  rinci  pengakuan  legal  formal  tersebut  masih  belum  mencerminkan  pengaturan hukum  secara  rinci  tentang  penyelenggaraan  pendidikan  pesantren.  Celahnya  sangat kecil dan sempit, belum bisa mewadahi keseluruhan kebutuhan pendidikan pesantren 25 . Perspektif  politik  hukum  dalam  mencermati  pembentukan  UU  Nomor  18  Tahun 2019  dan  PMA  Nomor  32  Tahun  2020  sangat  membantu  dalam  mencermati keberpihakan  para  aktor  kebijakan  pemerintah.  Jika  meruju’  pada  apa  yang melatarbelakangi regulasi keseluruhan pendidikan pesantren, para pengelola pesantren, dalam  hal  ini  kiai  sebagai  figur  sentral  pesantren  perlu  mengapresiasi.  Namun  perlu diingat, bahwa proses munculnya kebijakan negara itu tidak bisa dilihat dari kacamata proses  kesepakatan.  Ada  tahap  implementasi  yang  terkadang  membuat  tujuan pembentukan undang-undang tidak berjalan secara linier.

## Analisis Yuridis Normatif dan Politik Pendidikan PMA 32 tahun 2020
Fakta dan realita penyelenggaraan Ma’had Aly yang telah didukung oleh kebijakan pemerintah  dalam memberikan  kepastian  hukum  belum  sepenuhnya  menjadi  jaminan
22 Konsideran  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Catatan  ini  penting mengingat  keseluruhan  batang  tubuh  dalam  peraturan  perundang-undangan  harus  bisa  dicermati  dari pertimbangan pembentukan undang-undangnya.
23 Abdul Ghofarrozin and Tutik Nurul Janah, “Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren,” Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 10, no. 1 (2021): 1 – 18, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267.
24 Ghofarrozin and Janah.
25 Nuraeni, “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang - Undang Pesantren,” Al-Hikmah 3, no. 1 (2021): 1 – 14, https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/968.
terhadap keberlangsungan MA. Seperti deskripsi analitif pada sub tema di atas, masih ada kebimbangan yang  menimpa  penyelenggara  Ma’had  Aly.  Kebutuhan  respon  cepat  dan tepat  yang  harus  ditunjukkan  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab  dalam  urusan pemerintahan  bidang  agama  sangat  ditunggu  aksinya  oleh  penyelenggara  pendidikan pesantren.  Seharusnya  tidak  perlu  ada  kebimbangan,  karena  gagasan  sistem penyelenggaraan  Ma’had  Aly,  sudah  lama  menjadi  pilihan    strategis  dan  sekaligus tantangan, agar tradisi menjaga kajian keislaman berbasis kitab kuning terus bertahan dan  meningkatkan  khazanah  intelektualnya. 26 Pada  fase  penyusunan  agenda  dan persetujuan kebijakan pemerintah terhadap pesantren memang tidak banyak mengalami masalah,  semua  aktor  politik  di  parlemen  dan  pemerintah  sejak  kemunculan  aspirari pesantren sangat serius dan memiliki pandangan yang sama.
Kajian  terhadap  penyelenggaraan  Ma’had  Aly,  sebagai  bagian  dari  pendidikan pesantren memang masih tergolong langka. Ini terjadi karena kelahiran MA sendiri dalam pengakuan pemerintah baru muncul pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan analisis pesantren secara keseluruhan memang MA termasuk belum viral. Kajian pesantren sudah menemukan formatnya sudah lama berlangsung.  Berbagai penelitian tentang dinamika pesantren  sudah  banyak  dihasilkan  oleh  berbagai  kompetensi  keahlian,  akademisi, praktisi, maupun pemerhati pesantren.
Tidak sedikit menjadikan hasil penelitian kebijakan publik menjadi pertimbangan pembentukan kebijakan terapan oleh badan publik. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32  Tahun  2020  tentang  Ma’had  Aly  adalah  produk  tindak  lanjut  proses  politik.  Dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren,  Menteri  yang me mbidangi urusan agama agar menyusun peraturan tentang Ma’had Aly. Setiap produk kebijakan  publik  adalah  hasil  dari  proses  politik  yang  dibangun  oleh  para  aktor, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk mendalami implementasi PMA 32 Tahun 2020, peneliti menggunakan analisis kebijakan William Dun, sebagaimana tulis Umir  Arifah,    ada  komponen  penting  dalam  prosedur  analisis  kebijakan  publik,  yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi 27 . Jika mengacu pada  komponen  Dun,  PMA  32  masuk  pada  pemantuan  dan  evaluasi.  Selama pemberlakuannya, PMA 32 memang belum sepenuhnya efektif. Pasal 20 misalnya, bahwa dosen  Ma’had  Aly  harus  memenuhi  kualifikasi  dan  kompetensi  sebagai  pendidik profesional,  berpendidikan  paling  rendah  magister  dari  perguruan  tinggi  terakreditasi dan memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan akademik sesuai dengan mata kuliah  yang  diampu.  Ketentuan  tersebut  tentu  tidak  sepenuhnya  dapat  dipenuhi  oleh penyelenggara  Ma’had  A ly.  Banyak  kiai  dan  atau  pengasuh  pesantren  yang  secara kompetensi keilmuannya sangat kualifide, namun mereka bukan lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi, tapi dari lulusan pesantren.
Ketidakmungkinan  pemenuhan  standar  dosen,  diberikan  ruang  khusus  oleh pemerintah. Dalam ayat selanjutnya ada peluang dosen dari lulusan pesantren sepanjang dinilai  memenuhi  kualifikasi  dan  kompetensi.  Secara  tektual  nampaknya  masih mengandung banyak dilema. Siapa atau lembaga mana yang akan menilai kualifikasi dan kompetensi  dosen  dari  lulusan  pesantren?  Sampai  sekarang  pemerintah  melalui Kementerian agama, termasuk majelis masyayikh, belum membuat pedoman penilaian.
26 Fuadudin TM, “Pendidikan Ma’had Aly: Menyoal Tradisi Keilmuan Pesantren”, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 6 Nomor 3, Juli-September (2008), 9.
27 Umi Arifah, “ Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan ,” Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial 2, no. 1 (June 11, 2018): 17 – 37, https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37.

## Maskuri Maskuri
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
Padahal Kementerian agama dalam proses pembukaan atau pendirian Ma’had Aly sangat longgar,  ada  kesan  memberikan  ruang  lebar  tanpa  verifikasi  ketat.  Satu  sisi  regulasi memberikan  ruang  kebebasan  kepada  MA  dalam  proses  pembelajaran.  Sebagaimana disebutkan  da lam  pasal  19  PMA  32,  bahwa  proses  pembelajaran  pada  Ma’had  Aly dilaksanakan  berdasarkan  kekhasan,  tradisi,  dan  karakter  pesantren  penyelenggara Ma’had Aly.  Sudah barang tentu, jika MA dikategorikan sebagai pendidikan tinggi, maka konsekuensinya  seluruh  proses  penyelenggaraan  harus  mengikuti  standar  perguruan tinggi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi,  berikut  seluruh  peraturan  pelaksanaannya.    Niat  baik negara/pemerintah  melalui  Menteri  Agama  memberikan  ruang  aksesibilitas  kepada Ma’had  Aly,  satu  sisi  perlu  kita  apresiasi,  tapi  pada  sisi  lain  patut  ada  “kecurigaan”. Jangan- jangan ke depan lembaga Ma’had Aly akan dipaksa mengikuti seluruh ketentuan regulasi  pendidikan  tinggi.  Saat  ini  angin  politik  pemerintah  masih  menyayangi,  tapi apakah  angin  politik  dengan  pergantian  rezim  akan  terus  memberikan  ruang  “kasih sayang” kepada Ma’had Aly.
Sebelum UU 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Nomor  7114  Tahun  2017  Tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat. Ini regulasi ideal, layaknya perguruan tinggi pada umumnya, mengingat dasar hukum KMA tersebut mengacu  pada  UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Seluruh  standar nasional  pendidikan  Ma’had  Aly  harus  mengikuti  selera  penyelenggaraan  dan pengelolaan  pendidikan  tinggi.  Sebagai  bahan  pertimbangan  pelaksanaan  PMA  32, Asosiasi  Ma’had  Aly  memberikan  rekomendasi  sebanyak  16  catatan  penting  sebagai wujud distingsi dengan pola pendidikan tinggi pada umumnya, peneliti mengambil poin terakhir, yaitu selama belajar dan/setelah lulus wajib khidmah 28 .
Selain masalah proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, perlu menjadi catatan kita, bahwa mahasantri Ma’had Aly wajib bermukim di pesantren, sebagaimana disebutkan  dalam  PMA  32  pasal  22  ayat  (2)  huruf  b.  Ketentuan  tersebut  sebenarnya dalam  rangka  melindungi  dan  memberikan  payung  hukum  untuk  menjaga  kekhasan Ma’had  Aly  sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  berada  di  lingkungan  pesantren. Tidak ada pintu untuk mahasantri yang berada di luar lingkungan pesantren untuk bisa mengikuti dan menjadi peserta didik. Jika ditemukan, maka pemerintah bisa memberikan “catatan negatif”, sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan. Selanjutnya, ketentuan mengenai hak-hak mahasantri sudah sangat jelas, bahwa selain memperoleh ijazah dan gelar, mahasantri juga berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi yang sejenis maupun tidak sejenis, dan mendapatkan kesempatan kerja. Harapan besar para  lulusan  Ma’had  Aly  adalah  terlahirnya  generasi  penerus  perjuangan  Islam  yang memiliki  kompetensi  berpikir  akademik  moderat,  mengikuti  arus  perubahan  ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan problem keumatan, apa pun bidangnya.
Clifford Geertz, sebagaimana tulis Muhaimin dan Abdul Wahab, menyatakan bahwa santri merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang sedang belajar mendalami ilmu keagamaan  di  pesantren.  Semua  ilmu  yang  dipelajari  di  pesantren  dipelajari  untuk
28 R H Hadi and Y Arifai, “Evaluasi Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Ma’had Aly Al - Tarmasi Pondok Tremas Pacitan Pada Tahun 2023,” Jurnal Al Tarmasi 1, no. 1 (2023): 2023, http://ejournaltremas.com/home/index.php/jat/article/view/4.
memperdalam basis keagamaannya 29 . Termasuk mahasantri, mereka melakukan kajian keagamaan  melalui  proses  pembelajaran  takhasus  dengan  basis  kitab  kuning.  Sangat jelas, bahwa harapan atas keberhasilan mahasantri dalam belajar keislaman di pesantren diproyeksikan  untuk  meneruskan  tradisi  keberlangsungan  pesantren  dan  perjuangan Islam yang moderat. Seharusnya seluruh regulasi yang dibuat oleh actor kebijakan publik dalam  kontek  pengaturan  Ma’had  Aly  harus  menjadi  pendorong  peningkatan  mutu pendidikan  di  pesantren.  Bukan  menjadi  problem  administrasi,  seperti  yang  biasa dikerjakan oleh pengelola perguruan tinggi pada umumnya. Keberadaan Ma’had Aly akan kehilangan  jati  diri  jika  pengelolanya  disibukkan  dengan  berbagai  pemenuhan administrasi layanan perguruan tinggi.
Peraturan  Menterai  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020  tentang Ma’had Aly , adalah produk kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Implementasi dari Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren,  dan  ini  juga  bagian  dari kebijakan  pemerintah  (negara)  atas  perhatiannya  terhadap  pendidikan  yang diselenggarakan  pesantren.    Oleh  karena  itu,  kajian  tentang proses  kebijakan,  strategi, dan  praktik  suatu  negara  terhadap  pembentukan  sistem  pendidikan,  secara  teoritis menjadi  bagian  dari  politik  pendidikan.    Tujuannya  bermuara  pada  kemudahan  akses setiap  warga  negara  dalam  melihat  kualitas  pendidikan,  sehingga  kesejahteraan masyarakat  dapat  terwujud. 30 Tingkat  pendidikan  dan  budaya  masyarakat  ada ketersambungan  dengan  budaya  politik.  Semakin  tinggi  jenjang  pendidikan  yang ditempuh oleh seseorang atau masyarakat, berimplikasi pada cara pandangnya terhadap dinamika  kebijakan  negara  tentang  pendidikan.  Dengan  demikian,  politik  pendidikan seharusnya  memperhatikan  nasib  masyarakat  yang  sulit  menjangkau  akses  kebijakan pendidikan. Kesejahteraan rakyat menjadi kunci dalam tujuan politik pendidikan. 31 Secara normatif, tidak ada kebijakan publik yang lepas dari dinamika politik yang berkembang. Untuk itu, perspektif politik menjadi landasan dalam menganalisis produk kebijakan  penyelenggaraan  Ma’had  Aly.    Situasinya  masih  terasa  berpihak  pada kemudahan  ak ses  pendirian  Ma’had  Aly.  Proses  pemenuhan  mutu  penyelenggaraan sesuai harapan standar nasional pendidikan tinggi masih harus kerja keras. Pemerintah harus memberikan akses kebijakan pendanaan agar penyelenggaraan Ma’had Aly benar - benar  menjadi  lembaga  pendalaman  keislaman  yang  moderat  dan  mengikuti perkembangan zaman yang didukung oleh sarana prasarana perkuliahan yang memadai. Termasuk  asrama  dan  seluruh  instrument  infrastruktur  bagi  dukungan  keseluruhan penyelenggaraan  Ma’had  Aly  dengan  sistem  integrasi antara  asrama  dan  perkuliahan dalam satu lingkungan terpadu.
Kebijakan publik juga bisa diartikan sebagai tindakan para pejabat pemerintah yang berkaitan  satu  sama  lain  dan  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  tertentu.  Proses perumusan dipahami untuk mengetahui serangkaian tahapan atau fase dalam kegiatan membuat  kebijakan  publik.  Setidaknya  ada  lima  tahapan  kebijakan  publik,  yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi
29 Muhaimin Muhaimin and Abd Wahab, “Santri, Misi Politik Dan Perumusan Kebijakan Publik Di Kabupaten Jember,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 10, no. 2 (2019): 157, https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6228.
30 Derri Adi Fernando, M. Sirozi, “Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik ” dan “Politisasi Pendidikan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.6.,No.12, Desember (2023), 10995.
31 Ahmad Zain Sarnoto, “Konsep Politik Pendidikan di Indonesia”, Educhild, Vol.1., No., 1 (2012), 30.

## Maskuri Maskuri
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan 32 .  Pada  tahap  evaluasi,  PMA  32  Tahun  2020,  kita fokuskan pada hasil dan implikasi atau dampak dari kebijakan. Selama 3 tahun terakhir, nampaknya  masih  belum  memiliki  dampak  efektifitas  dari  pelaksanaan  PMA  32. Beberapa ketentuan dalam PMA masih ada keraguan dalam pelaksanaan. Ini bisa kita dari kegelisahan yang disampaikan AMALI, organisasi persataun penyelenggara Ma’had Aly. Berbagai  forum  AMALI  yang  mengkritisi  kebijakan  pemerintah  belum  sepenuhnya diakomodir.  Alasan  teknis  administratif  menjadi  senjata  andalan  untuk  merespon kegelisahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Fakta  proses  penyelenggaraan  Ma’had  Aly  (MA)  sejak  diberlakukannya  Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly, nampaknya masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif.  Standar  penyelenggaraan  MA  yang  diatur  dalam  PMA  32  juga  menyisakan pertanyaan  dan  keraguan.  Sebut  saja  standar  dosen,  selain  syarat  kualifikasi  harus magister,  peluang  lulusan  pesantren  juga  dapat  menjadi  tenaga  pendidik.  Problem penilaian standar kualifikasi dan kompetensinya jika lulusan pesantren tersebut bukan dari  satuan  pendidikan  formal,  cukupkah  tanda  bukti  kelulusan  internal  digunakan sebagai  dasar.    Hak mahasantri  untuk  melanjutkan  studi  ke  jenjang  pendidikan  tinggi, sejenis  atau  tidak  sejenis  pada  pilihan  konsentrasi,  di  beberapa  tempat  masih  belum diterima sepenuhnya. Ijazah keluaran MA nampaknya belum ‘diakui’ sebagai ijazah yang terakomodir dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
Antara  harapan  dan  dilema  nampaknya  masih  menyatu  dalam  pengelolaan  MA. Untuk  itu  implementasi  dan  evaluasi  kebijakan  MA  harus  didorong  agar  pemerintah mampu mengakomodir pemenuhan mutu penyelenggaraan MA. Catatan atau identifikasi yang  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan  penyelenggara  MA,  termasuk  AMALI  harus dipantau dalam pelaksanaannya.  Rekomendasi atau saran; pertama , MA harus berbenah secara  internal,  penguatan  kelembagaan,  proses  perkuliahan  berbasis  pesantren  dan akademik  untuk  mendorong  pemenuhan  standar  kualifikasi  dan  kompetensi. Kedua, standar kompetensi lulusan mengacu pada vivi, tujuan, dan harapan umat, yakni kader ulama  yang  berpikir  dan  bertindak  moderat. Ketiga, pemenuhan  sarana  prasarana perkuliahan, asrama, dan fasilitas pendukung disesuaikan dengan kekhasan dan tradisi pesantren penyelenggara, dengan tetap adaptif dengan seluruh dinamika perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Keempat, responsibilitas  pemerintah  dalam  rangka memberdayakan MA diwujudkan secara nyata, tidak menunggu penyelenggara MA harus disibukkan  dengan  lobi  untuk  mengakses  kebijakan  publik.  Jika  pemerintah  akan membuat  standar  nasional  pendidikan  MA  sebagai  perguruan  tinggi  khas  pesantren, harus aspiratif dan akomodatif dengan berbagai karakteristik pesantren.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  penyelenggara  MA  dan  pihak  lain  yang  telah berkontribusi  dalam  penyelesaian  penelitian  ini.  Keterbukaan  informasi  dan  data menjadi sangat penting dalam mengurai secara sistematis tulisan ini. Kesediaan kolega
32 Andi Cudai Nur, “Analisis Kebijakan Publik,” Analisis Kebijakan Publik , no. April (2017): 1 – 215, http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/.
untuk berdiskusi tentang harapan dan dilema Ma’had Aly terasa mengasyikkan, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Terima kasih ketua AMALI yang bersedia menemani  diskusi,  via  telpon  maupun  dalam  pertemuan  informal  di  Lembaga Pengembangan  Pesantren  dan  Diniyah  (LPPD)  Provinsi  Jawa  Timur.  Karena  kami  dan ketua AMALI sama-sama ada dalam wadah lembaga khusus pemrov jatim.  Semoga semua yang telah dicurahkan dalam perhatian penelitian ini menjadi amal saleh dan ibadah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aena, N. “Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma’had Aly Di Indonesia.” Bestari|  Jurnal  Studi  Pendidikan  Islam 18,  no.  2  (2021):  197 – 212. https://doi.org/10.36667/bestari.v18i2.949.
Arifah,  Umi.  “ Kebijakan  Publik  dalam  Anggaran  Pendidikan .” Cakrawala  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam  Dan  Studi  Sosial 2,  no.  1  (June  11,  2018):  17 – 37. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37.
DEPAG-RI. Al-Quran Dan Terjemahnya . Bandung: Mizan, 2011.
Emispendis. “Pendataan Ma’had Aly (Data Pada Kolom Jumlah Mahasantri Masih 0 [Nol]).” Pendataan, 2023.
Fischer, Frank, and Gerald J. Miller. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods . Handbook  of  Public  Policy  Analysis:  Theory,  Politics,  and  Methods ,  2017. https://doi.org/10.4324/9781315093192.
Ghofarrozin,  Abdul,  and  Tutik  Nurul  Janah.  “Menakar  Keberpihakan  Negara  Terhadap Pesantren  Melalui  Pengesahan  UU  Nomor  18/2019  Tentang  Pesantren.” Islamic Review:  Jurnal  Riset  Dan  Kajian  Keislaman 10,  no.  1  (2021):  1 – 18. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267.
Hadi,  Mukhammad  Nur.  “Metode  Ijtihad  Kolektif  Progresif di  Indonesia  Sebagai  Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan.” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2023): 141 – 69. https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.247.
Hadi, R H, and Y Arifai. “Evaluasi Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Ma’had Aly Al -Tarmasi Pondok Tremas Pacitan Pada Tahun 2023.” Jurnal
Al Tarmasi 1, no. 1 (2023): 2023. http://ejournaltremas.com/home/index.php/jat/article/view/4.
Marwiyah, Syarifatul. “Isu dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review Dan Revitalisasi  Kebijakan  Pendidikan  Islam  di Ma’had  Aly).” Falasifa :  Jurnal  Studi Keislaman 12, no. 1 (2021): 1 – 27. https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.450.
Maskuri.  “Anggaran  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Politik.” Lisan  Al-Hal:  Jurnal Pengembangan  Pemikiran  Dan  Kebudayaan 7,  no.  1  (2013):  79 – 95. https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/56.
Maskuri, Maskuri, and Minhaji Minhaji. “ Perspektif Kiai: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan  Diundangkan .” Lisan  Al-Hal:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  Dan Kebudayaan 13, no. 1 (2019): 5 – 36. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.447. Muaini, Muaini. “Pendidikan Ma’had Aly Sebagai Pendidikan Tinggi Bagi Mahasantri.” Ulul
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164
Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan 7, no. 2 SE-Articles (June 18, 2020): 9 – 25. http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/ululalbab/article/view/3886.
Muhaimin,  Muhaimin,  and  Abd  Wahab.  “Santri,  Misi  Politik dan  Perumusan  Kebijakan Publik di Kabupaten Jember.” Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 10, no. 2 (2019): 157. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6228.
NUOnline. “Ketua Amali Jelaskan Dampak UU Pesantren Bagi Ma’had Aly.” Nasional , 2023. https://www.nu.or.id/nasional/ketua-amali-jelaskan-dampak-uu-pesantren-bagi- ma-had-aly-Aa54D%0A.
———. “Raih Doktor Dengan Teliti Ma’had Ali Situbondo.” Nasional, 2012.
Nur, Andi Cudai. “Analisis Kebijakan Publik.” Analisis Kebijakan Publik , no. April (2017):
1 – 215. http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/.
Nuraeni.  “Eksistensi  Pesantren  Dan  Analisis  Kebijakan  Undang - Undang Pesantren.” Al- Hikmah 3, no. 1 (2021): 1 – 14. https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/968.
Rif'ah,  Rif' ah.  “Manajemen  Kemahasiswaan  Di  Ma’had  ‘Aly  Situbondo  Dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Perguruan  Tinggi.” Jurnal  Pendidikan  Islam Indonesia 2, no. 1 (October 2, 2017): 36 – 45. https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.60.
Wali, Iain, and Songo Semarang. “Elemen Liberal Dalam Kajian Fikih Di Pesantren : Studi Atas  Ma’had  Aly  Salafiah  Syafi’iyah  Sukorejo  Situbondo.” Asy- Syir’ah:  Jurnal  Ilmu Syari’ah
Dan Hukum 47, no. 1 (January 1, 2013). https://doi.org/10.14421/AJISH.V47I1.57.
Waryono. “Penyerahan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan MA.” Amali,
2024. https://www.amali.or.id/2019/10/03/.
Witjaksono,  Dhanang  Ksatrio,  and  Sri  Wibawani.  “ Implementasi  Kebijakan  Kerjasama Pengelolaan Parkir .” Jurnal Kebijakan Publik 14, no. 4 (December 2, 2023): 414 – 21. https://doi.org/10.31258/JKP.V14I4.8330.
Yuliah, Elih. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” Jurnal At- Tadbir : Media Hukum Dan
Pendidikan 30, no. 2 (July 31, 2020): 129 – 53. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58.