## Pemasangan Reklame di Koridor Jl. Kertajaya Ditinjau Dari Aspek Hukum
Suprapti, Niken Prasetyawati, Usman Arief, dan Heru Purwadio

## Abstrak
Setelah  terbit  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, pemasangan reklame  di  koridor  utama  Kota  Surabaya  tampak  lebih  teratur.  Namun  demikian masih dijumpai penempatan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satunya  adalah pemasangan reklame di sepanjang koridor Jl. Kertajaya  mulai  perempatan  Jl.  Menur  sampai viaduct Gubeng  Terowongan. Masalah  yang  diidentifikasikan  adalah,  penempatan  reklame  yang  melebihi  batas persil;  melebihi  ketinggian  bangunan  reklame  tersebut  berada;  reklame  yang proporsinya lebih besar dibandingkan bidang reklame tersebut berada; jarak antara penempatan  reklame  yang  satu  dan  reklame  lainnya  sangat  berdekatan;  dan reklame pada kaki viaduct kereta api.
Studi ini bertujuan untuk menemukenali penyimpangan penempatan reklame, yang dilakukan  melalui  evaluasi    kondisi  faktual  pemasangan  reklame  di  sepanjang koridor  Jl.  Kertajaya  terhadap  aspek  hukum;  dalam  hal  ini  terhadap  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Reklame; dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan  Perkeretaapian.  Studi  ini  masuk  dalam  kategori doctrinal research melalui  pendekatan  kasus  (Marzuki;  2005)  dengan  cara  mengevaluasi kondisi  lapangan  terhadap  ketentuan  undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan peraturan lain yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  studi  ditunjukkan  bahwa  (1)  terdapat  tujuh  reklame  billboard  di atas tiang yang melebihi Garis Sempadan Pagar atau batas persil; (2) terdapat satu reklame videotron yang  berada  di  dalam  Rumija  Kereta  Api;  (3)  terdapat  dua reklame  pada  bangunan  yang  melebihi  Garis  Sempadan  Bangunan;  dan  (5) terdapat  delapan  reklame  billboard  yang  dipasang  melebihi  tinggi  bangunan; terdapat  satu  reklame  tanpa  materi;  terdapat  empat  spot  yang  jarak  penempatan reklamenya berdekatan; dan satu reklame pada pos polisi lalu lintas yang melebihi luas bidang reklame.
Kata kunci : pemasangan, reklame, aspek hukum
Setelah  terbitnya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  8  Tahun  2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Reklame, pemasangan reklame di jalan-jalan utama Kota Surabaya
tampak  lebih  teratur.  Namun  demikian  masih  juga  terdapat  permasalahan  di lapangan. Salah satunya adalah pemasangan reklame di sepanjang kiri dan kanan Jl. Kertajaya  (koridor  Jl.  Kertajaya),  antara  lain    menempatan  reklame  yang  melebihi Garis  Sempadan  Pagar;  melebihi  tinggi  bangunan  tempat  reklame  tersebut  berada. Selain  itu,  proporsi  reklame  lebih  besar  dibandingkan  bidang  reklame  tersebut berada; jarak antara reklame yang satu dan reklame lain sangat berdekatan; reklame pada  kaki viaduct kereta  api;  reklame  yang  dipasang  tanpa  muatan  materi  atau reklame kosong.
Permasalahan-permasalahan  pemasangan  reklame  tersebut  mengindikasikan masih  adanya  ketidaksesuaian  atau  penyimpangan  pemasangan  reklame  di  koridor Jl. Kertajaya terhadap peraturan yang berlaku.  Hal ini adalah ketentuan penempatan reklame pada lokasi persil persil dan bukan persil. Peraturan yang mengatur tentang pemasangan  reklame  di  wilayah  studi  adalah  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Penyelenggaraan  Reklame  dan  Pajak  Reklame; Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan  Reklame;  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diidentifikasikan,  studi  ini  bertujuan untuk  menemukenali  lebih  lanjut  ketidaksesuaian  dan  penyimpangan  penempatan reklame di wilayah studi ditinjau dari peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian atau penyimpangan  penempatan  reklame  mudah  diididentifikasi  karena    posisinya terhadap  batas  persil,  wajah  bangunan,  dan  bantaran  rel  kereta  api  mudah  dilihat secara visual.
Lingkup  studi  ini  mencakup  dua  hal,  yaitu  lingkup  wilayah  dan  lingkup substansi.  Ditinjau  dari  cakupan  wilayahnya,  studi  ini  mencakup  sepanjang  kiri kanan  Jl.  Kertajaya  atau  koridor  Jl.  Kertajaya  baik  lokasi  persil  maupun  bukan persil.  Reklame  pada  lokasi  persil  adalah  reklame  yang  ditempatkan  di  dalam perpetakan  bangunan,  mencakup  reklame  yang  ditempatkan  pada  bangunan  dan daerah  sempadan  bangunan;    sedangkan  reklame  pada  lokasi  bukan  persil
mencakup  reklame  yang  berada    pada  Ruang  Milik  Jalan,  dan  bantaran  rel  Kereta Api  (Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2009;  Peraturan  Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012).
Ditinjau dari substansinya, studi ini membatasi kajiannya pada jenis reklame tetap  yang  berada  pada  bangunan  dan  ruang  luar,  yang  terdiri  dari  reklame  papan atau billboard dan videotron (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012).
Kajian  reklame  pada  umumnya  mencakup  jenis,  penempatan,  dimensi, struktur, estetika, dan pesan atau muatan isi reklame (Bapeprov Jawa Timur; 2009). Studi ini membatasi kajiannya pada penempatan reklame.

## Pengertian
Pengertian-pengertian yang relevan dengan studi ini merujuk pada  Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame.
1.  Pasal 1, butir (10)
Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan  atau  media  yang  bentuk  atau  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial,  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang,  jasa, orang  atau  badan  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan,  dan/atau dinikmati oleh umum.
2.  Pasal 1, butir (11)
Reklame  megatron  adalah  reklame  yang  bersifat  tetap  (tidak  dapat dipindahkan),  menggunakan  layar  monitor  maupun  tidak,  berupa  gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya adalah videotron dan electronic display .
3.  Pasal 1, butir (12)
Reklame  papan  atau billboard adalah  reklame  yang  bersifat  tetap  (tidak  dapat dipindahkan)  terbuat  dari  papan,  kayu,  seng, tinplate,  collibrite,  vinyl , aluminium, fiberglass ,  kaca,  batu,  tembok  atau  beton,  logam  atau  bahan  lain yang  sejenis,  dipasang  pada  tempat  yang  disediakan  (berdiri  sendiri)  atau
digantung  atau  ditempel  atau  dibuat  pada  bangunan  tembok,  dinding,  pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
Ditinjau dari lokasinya,  reklame dibedakan atas reklame di  lokasi persil  dan bukan persil.
1.  Pasal 1, butir (35)
Lokasi  persil  adalah  suatu  perpetakan  tanah  yang  terdapat  dalam  lingkup rencana  kota  atau  rencana  perluasan  kota  atau  jika  sebagian  masih  belum ditetapkan  rencana  perpetakannya,  namun  menurut  pertimbangan  Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
2.  Pasal 1, butir (36)
Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasik  keseluruhan  Ruang  Milik  Jalan  baik  milik  pemerintah  maupun penyelenggara  Jalan  Tol,  Daerah  Manfaat  Sungai  dan  bantaran  rel  kereta  api serta  prasarana  lingkungan  yang  oleh  perusahaan  pembangunan  perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## Peraturan  yang  Berkaitan  dengan  Pemasangan    Reklame  di  Koridor  Jl. Kertajaya
Peraturan  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  ketidaksesuaian  atau penyimpangan penempatan reklame di Koridor Jl. Kertajaya adalah:

## 1. Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Perkeretaapian
Wilayah  studi    berbatasan  langsung  dengan  jalur  kereta  api  karena  perlu mempertim-bangkan  ketentuan  yang  bertautan  dengan  penempatan  reklame yang berdekatan dengan jalur kereta api. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 yang bertautan dengan cakupan studi ini adalah:
a. Pasal 58 ayat (1)
Batas  Rumija  Kereta  Api  untuk  jalan  rel  yang  terletak  pada  permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan Rumaja Kereta Api, lebarnya paling sedikit 6 meter.
b. Pasal 58 ayat (4)
Dalam    hal  rel  yang  terletak  di  atas  permukaan  tanah  berhimpit  dengan jalan, batas Rumija berhimpit dengan Rumaja.
c. Pasal 59 ayat (1)
Rumija Kereta Api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana  perkeretaapian  dengan  ketentuan  tidak  membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.
d. Pasal 59 ayat (2)
Kegiatan lain yang dimaksud  adalah  (a) pipa gas, (b) pipa minyak, (c) pipa air, (d) kabel telepon, (e) kabel listrik, atau (f) menara telekomunikasi.

## 2. Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Reklame
Ketentuan yang relevan dengan reklame di wilayah studi adalah :
a. Pasal 16 :
Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
(a)  Di  lokasi  persil  kantor  instansi  pemerintah,  pemerintah  provinsi  atau pemerintah daerah, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(b)  Pada  bangunan  atau  tempat-tempat  lain  yang  diatur  dengan  Peraturan Kepala Daerah.
(c)  Pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan Kawasan  Penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
b. Pasal 19 ayat (1) :
Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil harus memenuhi ketentuan:
(c)  Luas  bidang  reklame  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  estetika  kota yang akandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(d)  Tidak  menutup/mengganggu  pandangan  perlintasan  sebidang  kereta api.
(e)  Jarak dari as rel kereta api sampai bidang konstruksi reklame terdekat harusmendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia.
(g)  Tidak  mengganggu  fungsi  atau  merusak  sarana  dan  prasarana  kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya.
(h)   Kaki  konstruksi  tidak  boleh  berada  di  saluran  air,  sungai  atau  badan jalan.
c. Pasal 20
Penyelenggaraan reklame di lokasi persil harus memenuhi ketentuan:
(c)   Bidang reklame tidak boleh melebihi Garis Sempadan Pagar (GSP).
(d)  Penyelenggaraan  reklame  menempel  pada  bangunan  dapat  dipasang dengan  ketentuan  bidang  reklame  tidak  melebihi  Garis  Sempadan Bangunan (GSB).
(e)   Penyelenggaraan  reklame  di  atas  bangunan,  diselenggarakan  dengan ketentuan  bidang  reklame  tidak  boleh  melebihi  bidang  atap  tempat reklame tersebut.
d. Pasal 29
Bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

## 3.  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012    tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Reklame
Ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun 2012    tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Reklame,  yang  relevan  dengan lingkup studi ini, adalah:
a. Pasal 15 ayat (1)
Penyelenggaraan  reklame  di  lokasi  bukan  persil  dapat  dilakukan  pada lokasi  bukan  persil  milik/dikuasai  pemerintah  daerah  atau  lokasi  bukan persil  yang  meliputi  seluruh  Ruang  Milik  Jalan  yang  dimiliki/dikuasai pemerintah/pemerintah  provinsi,  penyelenggara  jalan  tol,  daerah  Manfaat Sungai  dan  bantaran  rel  kereta  api,  serta  prasarana  lingkungan  yang  oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
b. Pasal 15 ayat (2)
Penyelenggaraan  reklame  di  lokasi  bukan  persil  hanya  dapat  dilakukan pada  titik-titik  lokasi  yang  telah  ditentukan  dalam  kawasan  penataan reklame kecuali pada lokasi bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik  Jalan  yang  dimiliki/dikuasai  pemerintah/pemerintah  provinsi, penyelenggara jalan tol dan daerah Manfaat Sungai dan bantaran rel kereta api  serta  prasarana  lingkungan  yang  oleh  perusahaan  pembangunan perumahan  belum  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  yang  belum ditetapkan  sebagai  kawasan  penataan  reklame  masih  diperbolehkan diselenggarakan reklame dengan mengikuti ketentuan mengenai penyelenggaraan  reklame  di  lokasi  bukan  persil  pada  kawasan  penataan reklame.
c. Pasal 15 ayat (3)
Penyelenggaraan  reklame  di  lokasi  bukan  persil  hanya  dapat  dilakukan pada  titik-titik  lokasi  yang  telah  ditentukan  dalam  kawasan  penataan reklame.
d. Pasal 16 ayat (1)
Kawasan  penataan  reklame  berlaku  untuk  penyelenggaraan  reklame  di lokasi persil dan lokasi bukan persil.
e. Pasal 17
Penyelenggaraan  reklame  di  lokasi  persil  pada  kawasan  penataan  reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
(a)  Pemasangan  reklame  pada  tiang  yang  diselenggarakan  pada  jarak sampai dengan 6 meter dari garis pagar  yang berbatasan dengan jalan hanya  diperbolehkan  dengan  ketinggian  tidak  melebihi  ketinggian bangunan persil tersebut, dan paling tinggi 9 meter dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 24 m2.
(b)  Pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari  6  meter  dari  garis  pagar  yang  berbatasan  dengan  jalan,  hanya diperbolehkan  dengan  ketinggian  tidak  melebihi  20  meter,  atau  jika
ketinggian  bangunan  lebih  dari  20  meter,  ketinggian  reklame  tidak boleh melebihi ketinggian bangunan di persil tersebut.
(c)  Reklame  yang  diselenggarakan  menempel  pada  bangunan  tidak  boleh melebihi bidang bangunan, dan ukuran tidak boleh melebihi  50% dari luas  keseluruhan  bidang  bangunan  yang  dipergunakan  untuk pemasangan reklame.
(e)  Reklame  yang  dipasang  pada  tiang  dan  diselenggarakan  di  atas bangunan  tidak  boleh  melebihi  bidang  atap  bangunan  dan  harus diselenggarakan  pada  jarak  lebih  dari  6  meter  dari  garis  pagar  yang berbatasan dengan jalan.
(f)   Dalam  satu  persil  dapat  diselenggarakan  lebih  dari  satu  titik  reklame dengan  ketentuan  antara  titik  reklame  satu  dengan  lainnya diselenggarakan  secara  sejajar  dengan  arah  pandangan    jalan  atau reklame yang dipasang dengan cara menempel bangunan.
(g)  Persil  yang  berada  di  persimpangan  dan  tikungan,  pemasangan reklame  pada  tiang  yang  diselenggarakan  pada  jarak  sampai  6  meter dari  garis  pagar  yang  berbatasan  dengan  jalan  harus  memperhatikan jarak  antara  bidang  reklame  satu  dengan  lainnya  paling  sedikit  10 meter.
f. Pasal 18
Ketentuan penyelenggaraan reklame pada kawasan penataan reklame bukan persil yang relevan dengan lingkup studi ini, adalah :
Pasal 18, butir (d)
Jika diselenggarakan di halte dan gardu jaga, maka:
1. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan.
2. Penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% dari luas keseluruhan bidang bangunan yang digunakan untuk pemasangan reklame.
Pasal 18, butir (f)
Jika diselenggarakan di bantaran rel kereta api, maka :
1. Ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m2.
2. Antara  titik  reklame  dengan    titik  reklame  lainnya  dalam  satu pandangan paling sedikit 50 meter.

## Pembahasan
Pembahasan studi ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kondisi empiris di lapangan  terhadap  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2009 Tentang  Penyelenggaraan  Perkeretaapian;  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame  dan Pajak Reklame;  dan Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan Reklame.    Studi  ini  masuk  kategori doctrinal  research melalui  pendekatan    kasus sesuai dengan permasalahannya (Marzuki; 2005).
1. Kajian  terhadap  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
Dalam pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa batas Rumija Kereta Api untuk jalan rel diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan Rumaja Kereta Api, lebarnya paling  sedikit  6  meter.  Posisi videotron berada  di  kaki viaduct dalam  Rumaja yang  berhimpit  dengan  Rumija  Kereta  Api.  Di  dalam  pasal  59  ayat  (1) disebutkan  bahwa  Rumaja  dapat  digunakan  untuk  keperluan  lain  atas  izin pemilik  prasarana  perkeretaapian  dengan  ketentuan  tidak  membahayakan konstruksi  jalan  rel,  fasilitas  operasi  kereta  api,  dan  perjalanan  kereta  api. Kegiatan lain yang dimaksudkan adalah  pipa gas, pipa minyak, pipa air, kabel telepon,  kabel  listrik,  atau  menara  telekomunikasi.  Kegiatan  selain  yang disebutkan  diatur  dengan  peraturan  menteri.  Secara  faktual  obyek  yang ditempatkan  di  dalam  Rumija  adalah videotron ,  bukan  pipa  gas,  pipa  minyak, pipa  air,  kabel  telepon,  kabel  listrik  atau  menara  telekomunikasi.  Walaupun pemasangan videotron mendapat  izin  tertulis  dari  PT.  (Persero)  Kereta  Api Indonesia  DAOP  VIII  Surabaya,  seharusnya  di  dalam  Rumija  Kereta  Api terutama  yang  berada  pada  kaki viaduct, tidak  digunakan  untuk  menempatkan
reklame videotron ,  karena  tidak  termasuk  salah  satu    infrastruktur  yang diizinkan sesuai pasal 59 ayat (1) (lihat Foto 1).
2. Kajian  terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009 tentang Penyelenggaraan Reklame
a.  Dalam  pasal  20  mengenai  penyelenggaraan  reklame  pada  lokasi  persil, disebutkan bahwa:
(1) Bidang reklame tidak boleh melebihi Garis Sempadan Pagar (GSP). Kondisi  lapangan  menunjukkan  di  wilayah  studi  terdapat  7    reklame billboard  di  Jl.  Kertajaya  yang  tidak  sesuai  dengan  pasal  20  butir  (b) Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Reklame, karena dipasang melebihi GSP atau melebihi batas persil.
Rinciannya 6 reklame terletak di  sisi  Utara Jl.  Kertajaya,  yaitu reklame Rumah  Makan  Halim,  Reklame  Happy  Day  Laundry,    reklame  toko, reklame  Alfamart,  Apotek  Pemuda  dan  rokok  Dun  Hill;  dan  satu reklame di sisi Selatan Jl. Kertajaya, yaitu reklame Polaris (lihat Foto 2).
(2) Penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan
ketentuan  bidang reklame tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan.
Foto 2. Reklame yang melebihi batas Garis Sempadan Pagar. Sumber: Survei lapangan; Agustus 2013 Foto 1
Videotron di kaki viaduct  jalur kereta
api.
Sumber : Survei lapangan; Agustus; 2013.
Di wilayah studi terdapat dua  reklame menempel bangunan  yang tidak sesuai dengan pasal 20 butir (c)  Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Reklame,  karena  dipasang melebihi  GSB,  yaitu  reklame  America  Springbed  Kenari  Furniture  dan Duta Mebel yang terletak di sisi selatan Jl. Kertajaya (lihat Foto 3).
(3) Penyelenggaraan  reklame  di  atas  bangunan  diselenggarakan  dengan ketentuan  bidang  reklame  tidak  boleh  melebihi  bidang  atap  tempat reklame  tersebut.  Kondisi  lapangan  menunjukkan  bahwa  wilayah  studi terdapat 8 reklame billboard  yang tidak sesuai dengan pasal 20 butir (d) Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan  Reklame,  karena  dipasang  melebihi  atap  bangunan reklame tersebut ditempatkan.
Rinciannya  adalah  2  reklame  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl.  Manyar,  yaitu  reklame  Mie  Sedap  dan Spjar;    3  reklame  terletak  di  sisi  selatan  sebelah  timur  perempatan  Jl. Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa,  yaitu  reklame  Clear,  Bank  Jatim,  dan Prima;  3  reklame  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat  perempatan  Jl. Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa,  yaitu  reklame  Kominfo,  Kompas  dan Tabungan Batara. (Foto 4).
Foto 3. Reklame pada  bangunan yang melewati batas GSB. Sumber: Survei lapangan, Agustus 2013 Foto 4. Reklame yang melebihi bidang  atap bangunan dimana reklame ditempatkan. Sumber: Survei lapangan, Agustus 2013
b.  Dalam  pasal  29  disebutkan  bahwa  bangunan  konstruksi  reklame  dilarang kosong tanpa materi.
Kondisi lapangan menunjukkan di wilayah studi terdapat satu reklame yang tidak sesuai dengan pasal 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009  tentang  Penyelenggaraan  Reklame,  karena  kosong  tanpa  materi,  yaitu reklame  yang  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Timur  perempatan  Jl. Kertajaya-Jl. Dharmawangsa (Foto 5).

## 3.  Kajian  terhadap  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
a.   Pada  pasal  15  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  reklame  boleh dilakukan    di  lokasi  bukan    persil  milik  pemerintah  atau  yang  dikuasai pemerintah.  Di  dalam  pasal  15  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  penyelenggaraan reklame pada lokasi bukan persil milik pemerintah dilakukan pada titik-titik yang  telah  ditentukan  dalam  kawasan  penataan  reklame.  Kecuali  reklame videotron yang terletak pada bantaran rel kereta api, di  koridor Jl. Kertajaya belum dijumpai  reklame yang ditempatkan pada lokasi bukan persil seperti median, bahu jalan, trotoar, dan pulau jalan.  Dalam konteks studi ini, reklame di Jl. Kertajaya  seluruhnya berlokasi di dalam persil.
b.  Pada pasal 17 mengenai penyelenggaraan reklame di lokasi persil disebutkan bahwa:
(1)      Pemasangan  reklame  pada  tiang  yang  diselenggarakan  pada  jarak sampai  dengan  6  meter  dari  garis  pagar  yang  berbatasan  dengan  jalan hanya  dibolehkan  dengan  ketinggian  tidak  melebihi  ketinggian bangunan di dalam persil tersebut dan paling tinggi 9 meter dengan luas bidang  tidak  melebihi  24  m2.  Kondisi  lapangan  menunjukkan  wilayah studi terdapat   8  reklame  billboard   yang tidak sesuai dengan pasal  20 butir  (d)    Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan  Reklame,  karena  dipasang  melebihi  atap  bangunan tempat  reklame  tersebut.    Jaraknya  hanya  0-3  meter  dari  garis  pagar. Rinciannya  adalah,  2  reklame  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl.  Manyar,  yaitu  reklame  Mie  Sedap  dan
Spjar;    3  reklame  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Timur  perempatan  Jl. Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa,  yaitu  reklame  Clear,  Bank  Jatim,  dan Prima;  3  reklame  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat  perempatan  Jl. Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa,  yaitu  reklame  Kominfo,  Kompas,  dan Tabungan Batara.
(2)  Reklame  yang  diselenggarakan  menempel  pada  bangunan  tidak  boleh melebihi  bidang  bangunan,  dan  ukuran  tidak  boleh  melebihi    50%  dari luas  keseluruhan  bidang  bangunan  yang  dipergunakan  untuk pemasangan  reklame.  Kondisi  lapangan  menunjukkan  bahwa  reklame yang  dipasang  pada  fasade  bangunan,  luasnya  berkisar  antara  10-15% dari  luas  keseluruhan  bidang  bangunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa proporsi  luasan  bidang  reklame  pada  fasade  bangunan  memenuhi ketentuan  pasal  17  ayat  (3)  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79 Tahun 2012  tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
(3) Persil  yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan reklame pada  tiang  yang  diselenggarakan  pada  jarak  sampai  6  meter  dari  garis pagar  yang  berbatasan  dengan  jalan  harus  memperhatikan  jarak  antara bidang  reklame  satu  dengan  lainnya  paling  sedikit  10  meter.  Kondisi lapangan menunjukkan di wilayah studi terdapat 4 spot yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (7) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Reklame. Rinciannya  adalah  satu  spot  terletak  di  sisi  Utara  sebelah  Timur perempatan Jl. Kertajaya-Jl. Dharmawangsa. Di tempat tersebut terdapat dua  reklame  billboard  dan  satu videotron yang  jaraknya  berdempetan; satu spot terletak di sisi Selatan sebelah Timur perempatan Jl. Kertajaya- Jl.  Dharmawangsa terdapat  tiga reklame  billboard  yang penempatannya berdem-petan; satu spot terletak di sisi Selatan sebelah Barat perempatan Jl.  Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa  terdapat  empat  reklame  billboard  yang dipasang  berdempetan;  dan  satu  spot  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat perempatan Jl. Kertajaya-Jl. Manyar terdapat dua reklame billboard yang dipasang berdempetan (lihat Foto 6).
c.  Pada  pasal  18  mengenai  ketentuan  penyelenggaraan  reklame  pada  kawasan penataan reklame bukan persil, disebutkan:
(1)  Jika reklame diselenggarakan di gardu jaga (pos polisi lalu lintas), maka: (a)  Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan.
(b)  Penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan  ukuran  tidak  boleh  melebihi  50%  dari  keseluruhan  bidang bangunan yang digunakan untuk pemasangna reklame.
Kondisi lapangan menunjukkan bahwa reklame yang ditempatkan di atas Pos  Polisi  Lalu  Lintas  median  Jl.  Kertajaya  tidak  sesuai  dengan ketentuan  pasal  18  ayat  (4),  karena  luas  bidang  reklame  melebihi  luas dinding pos (lebih dari 100%). (lihat Foto 7).
Foto 5. Reklame tanpa materi atau reklame kosong. Sumber : Survei lapangan Agustus 2013 Foto 6. Reklame dalam satu spot yang jaraknya berdempetan. Sumber : Survei lapangan Agustus 2013.
(2)  Jika reklame diselenggarakan di bantaran rel kereta api, maka :
(a)  Luas bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m2.
(b)  Antara  titik  reklame  dengan  titik  reklame  lainnya  dalam  satu pandangan paling sedikit 50 meter.
Ditinjau dari luasan bidang reklame, penempatan reklame di bantaran rel kereta api di sisi Barat maupun Timur viaduct tidak menyalahi ketentuan pasal  18  ayat  (4)  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
Ditinjau  dari  jarak  antara  titik  reklame  dengan  reklame  lain  dalam  satu garis  pandangan  ke  arah  belakang,  penempatan  reklame  di  sisi  Barat viaduct tidak menyalahi ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012    tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan Reklame.  Tetapi  jika  ditinjau  dari  jarak  antara  titik  reklame  dengan reklame  lain  dalam  garis  pandangan  ke  arah  samping,  jaraknya  sangat berdekatan,  tetapi  hal  ini  tidak  diatur  dalam  18  ayat  (4)  Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Reklame.
Foto 7. Reklame yang mendominasi karena luasnya melebihi luas dinding pos polisi lalu lintas.
Sumber : Survei lapangan Agustus 2013

## Kesimpulan
1.  Kajian Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Perkeretaapian
Walaupun  pemasangan  videotron  pada  kaki viaduct mendapat  izin  tertulis  dari PT.  (Persero)  Kereta  Api  Indonesia  DAOP  VIII  Surabaya,  seharusnya  di  dalam Rumija  Kereta  Api  terutama  yang  berada  pada  kaki viaduct, tidak  digunakan untuk  menempatkan  reklame videotron ,  karena videotron tidak  termasuk  salah satu infrastruktur yang diizinkan sesuai pasal 59 ayat
2.  Kajian  terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009 tentang Penyelenggaraan Reklame
a. Terdapat 7  reklame billboard di Jl. Kertajaya yang tidak sesuai dengan pasal 20  butir  (b)    Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan  Reklame,  karena  dipasang  melebihi  GSP  atau  melebihi batas  persil.  Rinciannya  6  reklame  terletak  di  sisi  Utara  Jl.  Kertajaya,  yaitu reklame Rumah Makan Halim, Reklame Happy Day Laundry,  reklame toko, reklame Alfamart, Apotik Pemuda dan rokok Dun Hill; dan satu  reklame di sisi Selatan Jl. Kertajaya, yaitu reklame Polaris.
b. Terdapat satu reklame menempel bangunan  yang tidak sesuai dengan pasal 20  butir  (c)    Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan  Reklame,  karena  dipasang  melebihi  GSB,  yaitu  reklame America  Springbed  Kenari  Furniture  yang  terletak  di  sisi  Selatan  Jl. Kertajaya.
c. Terdapat  8    reklame billboard yang  tidak  sesuai  dengan  pasal  20  butir  (d) Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Reklame, karena dipasang melebihi  atap bangunan tempat reklame tersebut. Rinciannya, 2 reklame terletak di sisi Selatan sebelah Barat perempatan Jl. Kertajaya-Jl. Manyar, yaitu reklame Mie Sedap dan Spjar;  3 reklame  terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Timur  perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl. Dharmawangsa,  yaitu  reklame  Clear,  Bank  Jatim,  dan  Prima;  3  reklame
terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat  perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl. Dharmawangsa, yaitu reklame Kominfo, Kompas dan Tabungan Batara.
d. Terdapat  satu  reklame  yang  tidak  sesuai  dengan  pasal  29  Peraturan  Daerah Kota  Surabaya  No.  10  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan  Reklame, karena  kosong  tanpa  materi,  yaitu  reklame  yang  terletak  di  sisi  Selatan sebelah Timur perempatan Jl. Kertajaya-Jl. Dharmawangsa.
3. Kajian  terhadap  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
a.  Terdapat  4  spot  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  20  ayat  (7) Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012    tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Reklame.
Rinciannya adalah satu spot terletak di sisi Utara sebelah Timur perempatan Jl.  Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa  terdapat  dua  reklame  billboard  dan  satu videotron yang  jaraknya  berdempetan;  satu  spot  terletak  di  sisi  Selatan sebelah  Timur  perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa  terdapat  tiga reklame  billboard  yang  penempatannya  berdempetan;  satu  spot  terletak  di sisi  Selatan  sebelah  Barat  perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl.  Dharmawangsa terdapat empat reklame billboard yang dipasang berdempetan; dan satu spot terletak  di  sisi  Selatan  sebelah  Barat  perempatan  Jl.  Kertajaya-Jl.  Manyar terdapat dua reklame billboard yang dipasang berdempetan (lihat Foto 9 dan Foto 10).
b. Terdapat  reklame  di  atas  Pos  Polisi  Lalu  Lintas  median  Jl.  Kertajaya  tidak sesuai  dengan  ketentuan  pasal  18  ayat  (4)  karena  luas  bidang  reklame melebihi luas dinding pos (lebih dari 100%).
c. Ditinjau dari jarak antara titik reklame dengan reklame lain dalam satu garis pandangan ke arah belakang, penempatan reklame di sisi Barat viaduct tidak menyalahi  ketentuan  pasal  18  ayat  (4)  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor 79  Tahun  2012    tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Reklame.  Akan  tetapi, jika  ditinjau  dari  jarak  antara  titik  reklame  dengan  reklame  lain  dalam  garis pandangan ke arah samping, jaraknya sangat berdekatan. Hal ini tidak diatur
dalam  18  ayat  (4)  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

## Daftar Pustaka
Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (2009). ”Panduan Penataan Reklame di Koridor Jl. Ahmad Yani-Jl. Diponegoro Surabaya”.
Marzuki,  Peter,  Mahmud,  Prof.  Dr.  SH.  MS.  LLM.  (2005).  ”Penelitian  Hukum”. Prenada Media Group. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (2009).  ”Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkereta-apian”.
Pemerintah  Kota  Surabaya  (2009).  ”Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  10 Tahun  2009  tentang    Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Penyelenggaraan  Reklame  dan  Pajak Reklame”.
Pemerintah  Kota  Surabaya  (2006).  ”Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  8 Tahun 2006 tentang  Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame”.
Pemerintah Kota Surabaya (2012). ”Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame”.