## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X

## PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TANAH DI DESA SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG
Robert Hoffman UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI DESA JERORA I KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Antonius Erwandi

## PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS DI KOTA SINTANG)
Rini Safarianingsih

## PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS : 8/PID.SUS-ANAK/2017/PN STG)
Kartika Agus Salim

## PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53  UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BEGORI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG) Gadion

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 6 Nomor 1 Halaman 1 - 46 Sintang Maret 2018 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Halaman 1-46
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terrbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

## Chief Editor : Robert Hoffman, SH. MH
Managing Editor : Michell Eko Hardian, SH. MH
Editors :

## F.X. Nikolas, SH. MH
Reviewers : Victor Emanuel, SH. MH Gadion, SH. MH Kartika Agus Salim, SH. MH

## English Language Advisors:
Rini Safarianingsih, SH. MH
Techinal Editor : Sopian, S.Sos, M.Si. Antonius Erwandi, S.Sos, M.Si Fransiskus Dodi, SH Rosalia Tri Supranti, SE Florensius Tijan, S.Kom. Jenny Novelia, S.Sos.
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

## PERAHU ISSN 2338 – 333X
Volume 6 Nomor 1, Maret 2018 , Halaman 1 - 46

## DAFTAR ISI

## PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TANAH DI DESA SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG
Robert Hoffman ...........................................................................................................................  1-10

## UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI DESA JERORA I KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Antonius Erwandi .......................................................................................................................  11-18

## PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS
DI KOTA SINTANG) Rini Safarianingsih ....................................................................................................................  19-26

## PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS : 8/PID.SUS-ANAK/2017/PN STG)
Kartika Agus Salim ....................................................................................................................  27-38
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BEGORI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG) Gadion ........................................................................................................................................  39-46

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pemberian Surat Keterangan Tanah Di Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Jerora I Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Di Kota Sintang), Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sintang Studi Kasus : 8/Pid.sus- Anak/2017/Pn Stg), Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang). Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.
Redaksi

## PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TANAH DI DESA SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG
Robert Hoffman Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com

## Abstract
The Sintang Regency Government as one of the regency governments in Indonesia in  terms  of  granting  land  rights  certificates (SKT) has submitted its affairs to the village, including the Sungai Risap Mensiku Bersatu Village, Binjai Hulu District. Therefore, the Village Head of Sungai Risap Mensiku Bersatu, as the leader of the implementation of the village administration together with all the village apparatus is required to provide services to the community in terms of granting land title (SKT).
The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The subject of this research was the Village Head and the Community of Sungai Risap Mensiku Bersatu Community, Binjai Hulu District.
The results of this study indicate that the service of the village government in the granting  of  land  certificates  in  the  River Village Risap Mensiku Bersatu, Binjai Hulu Subdistrict, Sintang Regency is carried out with service procedures, time of completion, apparatus resources and facilities and infrastructure.
The conclusions from the results of this study that the service of the village government in the provision of land certificates in Sungai Risap Mensiku Bersatu Village, Binjai Hulu Subdistrict, Sintang Regency was carried out by:  service  procedures:  first  the  people  who would take care of the SKT came and took the SKT blank, second, filled out and completed the identity themselves according to the No Population Card (KTP), and thirdly, the staff from the village apparatus will go down to examine the field in the presence of witnesses to land boundaries; Completion time : SKT arrangement is a maximum of 30 to 40 minutes to complete the file and 1-2 days to complete
the  file  starting  from  submission  until  the issuance of the SKT file; Apparatus resources: have competencies that are appropriate in their fields; and facilities and infrastructure: service rooms and typewriters. From the results of the conclusions, the researcher suggests that Mensiku Bersatu River Village Office, United
Binjai Hulu District in Sintang District in carrying out its main tasks and functions prioritizes the public service management system that must have standard operating procedures (SOP) and have information media for the community, so the community easily knows the mechanism for taking care of the SKT and the length of time to complete it.

## Abstrak
Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai salah satu pemerintahan kabupaten di Indonesia dalam hal pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT) telah menyerahkan urusannya kepada desa, diantaranya adalah Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu. Oleh karena itu, Kepala Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bersama seluruh perangkat desa dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Masyarakat Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah desa dalam pemberian surat keterangan  tanah di Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dilakukan dengan prosedur
pelayanan, waktu penyelesaian, sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pelayanan pemerintah desa dalam pemberian surat keterangan tanah di Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dilakukan dengan : prosedur pelayanan : pertama masyarakat yang akan mengurus SKT datang dan mengambil blanko SKT, kedua , mengisi dan melengkapi identitas diri sesuai dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP), dan ketiga , staf dari perangkat desa akan turun untuk memeriksa lapangan dengan dihadiri oleh saksi-saksi batas tanah; waktu penyelesaian : pengurusan SKT paling lama sekitar 30 hingga 40 menit untuk mengisi kelengkapan berkas dan 1-2 hari untuk menyelesaikan berkas dimulai dari pengajuan sampai terbitnya berkas SKT; sumber daya aparatur : telah memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya; dan sarana dan prasarana : ruang pelayanan dan mesin ketik. Dari hasil kesimpulan, peneliti sarankan agar Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih mengedepankan sistem manajemen pelayanan publik yakni harus memiliki standar operasional prosedur (S.OP) dan mempunyai media informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui mekanisme mengurus SKT dan lamanya waktu peneyelesaiannya.

## Pendahuluan
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Selain itu, dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintahan
desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa.
Pengaturan tentang desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditetapkan da1am Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Oleh karena peraturan pemerintah diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan perda mengenai pengaturan desa, maka pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah membentuk dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Jadi, dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan desa.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup 4 (empat) kewenangan, yaitu : 1). Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2). Kewenangan lokal berskala Desa; 3). Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara khusus, urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan desa berdasarkan kewenangan lain bila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa terdapat 31 jenis urusan pemerintahan, salah satunya meliputi bidang pertanahan yakni pemberian surat keterangan hak atas tanah.
Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai salah satu pemerintahan kabupaten di Indonesia dalam hal pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT) telah menyerahkan urusannya kepada desa, diantaranya adalah Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu yang memiliki 2 (dua) dusun, yaitu : 1). Dusun Harapan Jaya; dan Dusun Mensiku Bakung. Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu merupakan desa pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, yang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu : Desa Sungai Risap dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu.
Oleh karena Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyerahkan pengaturan tentang pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT) kepada desa-desa di seluruh Kabupaten Sintang, termasuk didalamnya Pemerintahan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, maka Kepala Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bersama seluruh perangkat desa dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT).
Pelayanan pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT) berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan publik, sebab menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik dalam pengertian tersebut dapat termasuk juga pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi dalam pengertian tersebut, pemerintah desa dapat dikatakan sebagai institusi penyelenggara negara, dikarenakan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan di desa, sehingga dengan demikian pemerintah desa dapat juga dikatakan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT) merupakan salah satu dokumen yang diperlukan bagi setiap orang dalam hal mengurus  sertifikat  tanah.  Sertifikat  tanah berdasarkan Pasal 5 Ayat (7) Huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah salah satu pelayanan publik berupa pelayanan administratif. Tindakan administaratif pemerintah dalam pelayanan administratif menurut pasal tersebut merupakan pelayanan dalam pemberian dokumen, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.
Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa surat keterangan hak atas tanah (SKT) merupakan salah satu jenis pelayanan publik sebab SKT itu merupakan salah satu dokumen untuk mengurus sertifikat tanah. Oleh karena surat keterangan hak atas tanah (SKT) merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maka kepala desa sebagai pelayan masyarakat
dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penyelenggaran pelayanan pemberian surat keterangan hak atas tanah (SKT) menjadi tuntutan masyarakat setiap harinya, sehingga kepala desa sebagai pihak yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengakomodir pemberian SKT tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa standar pelayanan publik meliputi : 1). Prosedur Pelayanan, 2). Waktu Penyelesaian, 3). Biaya Pelayanan, 4). Produk Pelayanan, dan 5). Sarana dan Prasarana. Ketentuan tentang standar pelayanan publik tersebut merupakan pedoman pelayanan bagi instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, termasuk didalamnya pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan di desa. Oleh karena pelayanan pemberian SKT merupakan jenis pelayanan publik, maka kepala desa sebagai aparatur pemerintah di desa dalam tugas pelayanan pemberian SKT kepada masyarakat harus juga mengikuti standar pelayanan publik, meliputi : 1). Prosedur Pelayanan, 2). Waktu Penyelesaian, 3). Biaya Pelayanan, 4). Produk Pelayanan, dan 5). Sarana dan Prasarana.
Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, diketahui bahwa setiap tahunnya desa tersebut selalu menerima permintaan masyarakat untuk dibuatkan surat keterangan tanah (SKT). Permintaan masyarakat tersebut mendorong aparatur desa untuk selalu melakukan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat.
Namun demikian, pelayanan pemberian surat keterangan tanah (SKT) di Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang masih banyak ditemui sejumlah kendala dalam pelayanan, diantaranya prosedur pelayanan yang belum dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sulit mengetahui prosedur mengurus SKT, begitu juga halnya dalam
waktu penyelesaian pengurusan SKT yang belum adanya keseragaman, terkadang bisa waktunya lama, terkadang juga bisa cepat. Kurangnya staf yang melayani juga sering menjadi kendala dalam mengurus SKT sehingga masyarakat sering menunggu lama proses pengurusannya. Jumlah staf yang melayani tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang setiap harinya sering memenuhi Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dengan urusan yang berbeda. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pembuatan SKT juga sering menjadi kendala aparatur Pemerintah Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu.

## Pembahasan A.  Deskripsi Wilayah Penelitian
Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2014 (Sintang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Katalog BPS : 1102001.6107) diketahui bahwa daerah Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05’ Lintang Utara serta 0°46’ Lintang Selatan dan 110°50’ Bujur Timur serta 113°20’ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang berbatasan dengan :
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu : 21.635 km2 dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu : 6.386,40 km2 atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak),
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang,
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Propinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu,
5. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.
Sintang merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya yaitu 277,05 km2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen.
Selain itu, Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu : Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta 2 (dua) sungai kecil yaitu : Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.
Kabupaten Sintang bila dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu : 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol .
Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki air terjun yaitu : Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat) gunung yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.
Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk 2013, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 384.692 dengan rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 945 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi tahun sebelumnya rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami penurunan, hal ini diakibatkan jumlah desa yang bertambah menjadi 407 desa/kelurahan. Kepadatan
penduduk seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang.
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2013 tercatat rata-rata 1,66 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2000- 2010) yang besarnya rata-rata 1,62 persen per tahun. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 65.939 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,54 persen selama kurun waktu 2010-2013, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 48.917 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,77 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 30.364 jiwa serta laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen.
Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Sintang yaitu :
Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif.
Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Berkualitas.
Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera.
Agenda Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Demokratis.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 tahun 2000, Pemerintahan Kabupaten Sintang dibagi menjadi 21 pemerintahan kecamatan kemudian disesuaikan kembali setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sintang sehingga Kabupaten Sintang saat ini menjadi 14 pemerintahan kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen Kabupaten Sintang sedangkan luas masing-masing kecamatan hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang.
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang

## 6 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 1-10
Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Desember 2003, kecamatan yang telah masuk ke dalam Kabupaten Melawi mulai tahun 2005 tidak masuk lagi dalam administrasi Kabupaten Sintang. Secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan.
Kecamatan Binjai Hulu adalah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, tanggal 19 Juni 1996. Pada saat itu, Kecamatan Binjai Hulu Sintang, meliputi 7 (tujuh) desa, yaitu : 1). Desa Binjai Hulu; 2). Desa Binjai Hilir; 3). Desa Mensiku; 4). Desa Telaga Wangi; 5). Desa Telaga Baru;
6). Desa Sungai Risap; dan 7). Desa Dak Baru.
Namun seiring perkembangan waktu, desa-desa di wilayah Kecamatan Binjai Hulu mengalami pemekaran desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, tanggal 19 Desember 2007. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, salah satu desa yang mengalami pemekaran adalah Desa Sungai Risap yang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa baru, yaitu Desa Sungai Risap sebagai desa asal/induk dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu. Secara khusus, letak wilayah Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Setungkup, Kecamatan Ketungau Hilir dan Desa Mensiku;
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Binjai Hilir;
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sungai Risap;
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Baung Sengatap, Kecamatan Ketungau Hilir.
Pemerintah Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten
Sintang terdiri dari 1). Kepala Urusan Umum; 2). Kepala Urusan Keuangan; 3). Kepala Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 4). Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari : 1). Bidang Adat Istiadat; dan 2). Bidang Agama. Sedangkan Kepala Dusun terdiri dari : 1). Kepala Dusun Harapan Jaya; dan 2). Kepala Dusun Mensiku Bakung.
Gambar 1.  Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Tahun 2013.
Sumber : Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Tahun 2013.

## B.  Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) disni yang dimaksud adalah cara-cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu diketahui bahwa prosedur dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) sangat mudah, pertama masyarakat yang akan mengurus SKT datang dan mengambil blanko SKT, kedua , mengisi dan melengkapi identitas diri sesuai dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP), dan ketiga , staf dari perangkat desa akan turun untuk memeriksa lapangan dengan dihadiri oleh saksi-saksi batas tanah.
15
Gambar 1.  Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Desa Sungai Risap Mensiku
Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Tahun 2013. Sumber : Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu,
Tahun 2013.

## B. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan pembuatan Surat Keterangan  Tanah  (SKT)  disni yang dimaksud adalah cara-cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan pelayanan di Kantor  Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Risap Mensiku KEPALA DESA SEKRETARIS DESA KAUR UMUM KAUR KEUANGAN KAUR PEM dan KESRA KAUR Ekonomi Pembangunan dan PM PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN KADUS SEBABAS KADUS SETUGAL KADUS P. BAAK KADUS KEMOYUK KADUS BT.KORAN RW RW RW RW RW KADUS P A I T RW RT RT RT RT RT RT
Seorang warga yang tinggal di Desa Sungai Risap Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa : ”prosedur yang harus dilalui masyarakat dalam pembuatan SKT sudah cukup mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, selain itu dari segi persyaratan yang diberikan juga mudah dipenuhi oleh masyarakat karena berkas yang di minta oleh petugas pelayanan bersifat umum untuk pengurusan pertanahan.
Kesederhanaan prosedur pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada di Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dilihat dari alur-alur yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah atau tidak berbelit- belit, adapun kemudahan dalam prosedur pelayanan dilihat dari persyaratan-persyaratan yang harus di bawa oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan mudah dipenuhi oleh masyarakat.
Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa prosedur yang harus dilalui masyarakat dalam pembuatan SKT sudah cukup mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, selain itu dari segi persyaratan yang diberikan Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu juga mudah dipenuhi oleh masyarakat karena berkas yang di minta oleh petugas pelayanan bersifat umum untuk pengurusan pertanahan.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa pelayanan penerbitan SKT belum diinformasikan melalui papan-papan pengumuman yang tersedia di kantor desa, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui mekanisme pengurusan SKT secara terbuka. Melihat kondisi ini, peneliti berpendapat bahwa agar pelayanan dapat berjalan lancar, masyarakat sebagai penerima pelayanan juga harus mengerti akan prosedur pelayanan, persyaratan yang dibutuhkan, dan waktu penyelesaian pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Seharusnya menurut peneliti bahwa Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu menetapkan Standar Operasional Prosedur (S.O.P), khususnya dalam pengurusan SKT, sehingga masyarakat
akan lebih memahami prosedur pelayanan sehingga proses pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

## C.  Waktu Penyelesaian
Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh diketahui bahwa waktu penyelesaian pelayanan dalam pengurusan SKT belum ada peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu.
Menurut seorang warga yang tinggal di Desa Sungai Risap Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa : ”pengurusan SKT paling lama sekitar 30 hingga 40 menit untuk mengisi kelengkapan berkas dan 1-2 hari untuk menyelesaikan berkas dimulai dari pengajuan sampai terbitnya berkas kemudian petugas juga sudah mampu bekerja menyelsaikan SKT itu.”
Kepala Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mengatakan bahwa : ”tidak jarang ada berberapa kendala yang menjadi penghambat dalam penyelesaian waktu pelayanan diantaranya listrik padam atau ketika Pak Kadesnya lagi tidak berada di kantor.”
Berdasarkan hasil penelitian itu, peneliti berpendapat bahwa waktu penyelesaian dalam pelayanan pembuatan SKT di Kantor Desa Sungai Risap Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang belum ditetapkan dengan suatu peraturan atau keputusan desa. Namun demikian waktu penyelesaiannya paling lama sekitar 30-40 menit untuk mengisi kelengkapan berkas dan 1-2 hari untuk menyelesaikan berkas. Hanya saja dalam waktu penyelesaian pelayanan ini ada beberapa hambatan yang membuat pelayanan terkadang menjadi lama diantaranya yaitu masalah non teknis seperti Kepala Desa yang kadang tidak berada di tempat dan gangguan teknis lainnya seperti listrik padam.

## D.  Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu diketahui bahwa kompetensi pegawai dari segi sikap pelayanan mereka sudah baik
hal ini dilihat dari kecakapan komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada peneliti.
Dari keterangan yang peneliti peroleh berupa wawancara kepada masyarakat dapat dikatakan kompetensi pegawai dalam bidang pertanahan khususnya pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu pada dasarnya sudah bagus hal ini dapat dilihat dari kecakapan komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan sederhana dan mudah dipahami, selain itu tidak ada petugas yang melemparkan tanggung jawab pelayanan kepada petugas lain. Petugas pelayanan juga memperlihatkan keramahan dan daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang datang.
Dalam mencapai pemberian pelayanan yang maksimal dalam memenuhi harapan serta keinginan masyarakat yang akan melakukan kepengurusan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT), maka dalam pandangan penulis bahwa Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu telah menyediakan pegawai-pegawai yang berkompeten di bidangnya masing- masing. Dengan demikian petugas pelayanan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : pelayanan pemerintah desa dalam pemberian surat keterangan tanah di Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dilakukan dengan :
Prosedur pelayanan : pertama masyarakat yang akan mengurus SKT datang dan mengambil blanko SKT, kedua , mengisi dan melengkapi identitas diri sesuai dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP), dan ketiga , staf dari perangkat desa akan turun untuk memeriksa lapangan dengan dihadiri oleh saksi-saksi batas tanah.
Waktu penyelesaian : pengurusan SKT paling lama sekitar 30 hingga 40 menit untuk mengisi kelengkapan berkas dan 1-2 hari untuk menyelesaikan berkas dimulai dari pengajuan sampai terbitnya berkas SKT.
Sumber daya aparatur : telah memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya Sarana dan prasarana : Ruang pelayanan dan mesin ketik.
Dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat penulis sarankan agar :
Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih mengedepankan sistem manajemen pelayanan publik yakni harus memiliki standar operasional prosedur (S.OP) dan mempunyai media informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui mekanisme mengurus SKT dan lamanya waktu peneyelesaiannya.
Aparatur yang ada di Kantor Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat menggunakan hasil penelitian skripsi ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad. 2000. Manajemen . Jakarta : Erlangga.
Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gie, T.L. 2005. Administrasi  Perkantoran Modern . Yogyakarta : Liberty.
Hanif, Nurcholis. 2005. Teori  dan  Praktik Pemerintahan  dalam  Otonomi  Daerah . Jakarta : Grasindo.
Ibrahim, Amin. 2008. Teori  Dan  Konsep Pelayanan  Publik  Serta  Implementasinya . Bandung : Mandar Maju.
Kurniawan, Luthfi J., dan Najib, Mokhammad. 2008. Paradigma  Kebijakan  Pelayanan Publik . Malang : In-Trans Publishing.
Mahmudi. 2005. Manajemen  Kinerja  Sektor
Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Manullang, M. 1983. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Moenir, H.A.S. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara.
.........................., 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara.
Ndraha, Taliziduhu. I. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan). Jakarta : Rineka Cipta.
Ratminto. 2005. Manajemen  Pelayanan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sanapiah, Azis. 2000. Pelayanan  yang Berorientasi  Kepada  Kepuasan  Masyarakat. Jurnal Administrasi Negara. Vol . 6 Nomor 1
Siagian, Sondang, P. 1996 .  Manajemen Sumber Daya Manusia . Cetakan V. Jakarta : BumiAksara.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan  Publik:Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi . Jakarta : Bumi Aksara.
Thoha, Miftah. 1993. Perilaku  Organisasi  – Konsep Dasar dan Aplikasinya . Cetakan Ke Enam. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Winarno, B. 2005. Teori  dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta : Media Presindo.
Widjaja, Amin. 1995. Manajemen  dan Pemasaran. Surabaya : Bina Aksara.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## Sumber Internet :
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_ publik#Definis i
www.pikiran-rakyat.com .
http://necel.wordpress.com/pengertian- prosedur/ Ismail, Masya. 1994. ”Teori Prosedur”.

## UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI DESA JERORA I KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Antonius Erwandi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : erwandi.unka@gmail.com
Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa merupakan demokrasi. otonomi desa juga dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi pemerintahan dan pelayanan publik harus terealisasi dengan nyata. Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan didesa baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya sangat diperlukan untuk menjamin berjalannya pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip- prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean  Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan

## Abstrac
The Village Government has the authority to increase Village Original Income (PADes). Village Original Revenue is also an indicator in determining development programs in the village. Increasing the Village Original Revenue (PADes) is carried out through a development planning strategy at the village level which then becomes a regional development program.
Keywords: Increasing, Village Original Income.

## Abstrak
Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan program- program pembangunan di desa. Peningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilakukan melalui strategi perencanaan pembangunan pada tingkat desa yang selanjutnya menjadi program pembangunan daerah.
Kata Kunci : Meningkatkan, Pendapatan Asli Desa.

## Pendahuluan
Pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang khususnya di daerah perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan keuangan yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan program- program yang akan menjadi sasaran pembangunan di desa sehingga peran pemerintah desa sedapat mungkin berupaya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli
12 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 11-18
pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.
Desa Jerora Satu merupakan salah satu desa pemekaran yang berada Kecamatan Sintang dengan tingkat PADes yang relatif tinggi dibanding dengan desa lainnya di Kecamatan Sintang, pada Tahun 2015 Pendapatan Asli Desa di Desa Jerora  sebesar Rp 60.500.000,- dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 88.500.000,-  hal ini tentunya menjadi suatu kajian yang menarik untuk diketahui karena tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini.

## Pembahasan A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang berada di ibukota Kabupaten Sintang.  Kecamatan  Sintang  secara  geografi terletak diantara : - 00091 Lintang Utara - 00021 Lintang selatan - 1110211 Bujur Timur - 1110361 Bujur Timur.  Sedangkan batas- batas administrasi Kecamatan Sintang adalah :
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan
Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Kelam Permai
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan
Kecamatan Sungai Tebelian
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dedai
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tempunak Kecamatan Sintang memiliki luas wilayah 277,05 Km 2 atau 1,28 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Luas wilayah yang hanya 1,28 persen ini menjadikan Kecamatan Sintang sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Sintang.  Berdasrkan  data  profil  Kecamatan Sintang pada tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.521 jiwa yang tediri dari 31.131 jiwa laki-laki dan 30.381 jiwa perempuan. dengan demikian penduduk
Kecamatan merupakan penduduk terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya karena kecamatan sintang terletak dipusat kabupaten sehingga banyak yang menjadi daya tarik orang-orang untuk datang dan mencari nafkah di Kecamatan Sintang.
Untuk mengetahui jumlah penduduk di desa Jerora I dapat dilihat pada data tabel berikut ini :
Tabel. 1. Jumlah Penduduk Desa Jerora I berdasarkan jenis kelamin Tahun 2016
No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laki 710 2 Perempuan 733 Jumlah 1.443
Sumber : Kantor Desa Jerora I tahun 2017 Berdasarkan data tabel tersebut terlihat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki namun  perbedaannya  tidak  signifikan. Perbedaan tersebut jelas karena berbagai faktor diantaranya bahwa Desa Jerora I merupakan desa yang terletak di pusat ibukota kecamatan dan berada di wilayah yang secara langsung dilalui transportasi menuju berbagai kecamatan di Kabupaten sintang sehingga kemajuan informasi dan ketersedaiaan sarana kesehatan sudah cukup memadai, oleh karena itu tidak mengherankan jika program keluarga berencana sudah cukup berhasil dimana masyarakat tidak lagi membedakan anak laki- laki atau perempuan.
Potensi desa di desa Jerora I dan hingga saat masih menjadi sumber pendapatan yang cukup tinggi yaitu dari sektor Perkebunan. Perkebunan milik masyarakat yang menjadi andalan yaitu perkebunan karet, jagung dan sayur-sayuran dan untuk penjualan disepanjang jalan jerora I menuju ke wisata Bukit Kelam terdapat warung-warung yang menyediakan berbagai sayur-sayuran dan buah-buahan, sedangkan perkebunan milik perusahaan swasta yaitu perkebunan kelapa sawit yang cukup luas di wilayah desa Jerora I. Untuk mengetahu mata pencaharian penduduk dalam komposisinya yaitu sebagai berikut:

## B. Sumber-sumber Pendapatan
Dalam konteks penelitian ini yang menjadi topik pengumpulan data dan informasi yakni berkaitan dengan berbagai bidang yang sudah tergarap dan yang menjadi rencana pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pendapatan- pendapatan yang resmi yang peruntukannya bagi pembangunan desa. Berikut disampaikan hasil-hasil wawancara dengan subjek penelitian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa diperoleh informasi bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa peran pemerintah desa salah satunya harus dapat menjangkau pada aspek-aspek yang khusus dan umum, untuk upaya tersebut jelaslah bahwa yang boleh dan tidak boleh di jadikan sumber pendapatan desa sudah ditentukan sesuai dengan aturan. Mengacu pada dasar peraturan yang ada pemerintah desa Jerora I sudah menginventarisir seluruh peluang dan tantangan yang ada. analisis terhadap peluang-peluang yang terbuka tentunya akan di bicarakan sesuai dengan target-target prioritasnya mengingat untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi tentunya memmerlukan dana dan anggaran yang tidak sedikit oleh karenanya pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap.
Berdasarkan hasil wawncara dengan Kepala Desa dalam beberapa tahun ini program prioritas yang di canangkan hampir terealisasi seluruhnya dimana peran dunia usaha sangat membantu dalam mencapai arah dan tujuan serta format ekonomi desa Jerora I. Secara umum pendapatan asli desa pada dasrnbya seluruh pendapatan yang dapat dikelola dan dipungut oleh pemerintah desa yang berlandaskan pada kebersamaan dan ketentuan yang sah. Sedangkan potensi yang sudah rutin dikelola yaitu berbagai aspek yang berkaitan dengan lahan perkebunan serta restribusi pasar-pasar di wilayah desa Jerora I. Di sisi lain salah satu yang masuk dalam perencanaan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan yang akan menanamkan investasinya di desa Jerora I seperti usaha pertokoan dan jenis - jenis usaha perkebunan berskala kecil dan
sedang. Untuk menunjang adanya kepastian terhadap keamanan dan keberhasilan investasi tersebut pemerintah desa sudah mengeluarkan beberapa peraturan desa terkait dengan investasi dan pungutannya serta pelayanan birokrasi yang lebih efektif.
Hasil wawancara dengan ketua BPD diperoleh informasi bahwa pembangunan di desa Jerora I sebagaimana hasil musrenbang desa tetap menempatkan sektor penigkatan perkebunan sebagai potensi unggulan. Sedangkan sektor lainnya baru mulai untuk di rencanakan sistem dan tata kelolanya sehingga dengan  meningkatkan  produktifitas  ekonomi skala mikro akan menggerakan sektor lainnya bagi income desa. Perkembangan dunia usaha menjadi salah satu aspek prioritas mengingat arah pembangunan kabupaten sintang adalah kemandirian ekonomi masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. hal ini tentunya peluang bagi desa Jerora I jika infrastruktur ke arah desa sudah sangat refresentatif.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan di kemukakan bahwa untuk keseluruhan sesungguhnya masih banyak sektor-sektor yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan PAD hanya saja belum ada aturan yang bersifat tetap dari pemerintah desa, hal ini karena belum adanya peraturan desa yang bersifat meyeluruh. Selama ini yang menjadi landasan pelaksanaan restribusi bagi desa baru ada beberapa aturan saja dan dalam bentuk kebijakan kepala desa. Diharapkan dengan adanya peraturan desa akan semakin memperkuat pemerintah desa dalam merancang baik mekanisme maupun rencana pemanfaatannya.
Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang telah diperoleh dapat dijelaskan dalam uraian naratif yakni desa Jerora I Kecamatan Sintang merupakan desa yang memiliki propek ssangat baik dalam berbagai potensi alam, akan tetapi pemerintah desa masih mengalami kendala dalam mengelola dan merencakan sistem pemenfaatannya. kelemahan tersebut tentu dalam hal belum adanya peratruan desa yang secara detail dan menyeluruh menjadi payung hukum bagi pemerintah desa dalam menetapkan setiap tarif
14 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 11-18
yang diberlakukan. Kelemahan-kelemahan dalam sistem pemerintahan tentunya menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai dimensi sektor yang dapat memberikan nilai tambah perekonomian secara riil. masih banyak terabaikannya peluang pada sektor usaha kecil menengah di desa Jerora I menunjukan bahwa gerak pembangunan akan menjadi lebih lambat. Sektor Usaha Kecil menengah pada dasarnya menjadi sumber pendapatan bagi desa yang sangat tinggi dimana peran masyarakat untuk mengelola juga lebih murah dan lebih praktis.
Berdasarkan hasil observasi lapangan terlihat bahwa dalam inventarisir terhadap sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan belum sepenuhnya terdata di kantor desa. selain itu masih lemahnya sistem pemungutan untuk sektor perdagangan juga masih menjadi kendala. Sumber -sumber pendapatan yang dapat dikelola yaitu seperti pertambangan pasir yang dikelola masyarakat dan restribusi lalu lintas kendaraan perusahaan di areal wilayah perkebunan milik masyarakat. Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan bagi desa tentunya pemerintah desa harus berperan aktif melalui koordinasi dengan seluruh stakeholder.
Mengacu pada hasil-hasil observasi yang terhimpun dapat diuraikan yaitu ketersediaan kebijakan merupakan sarana utama dalam menentukan objek yang menjadi prioritas, selain itu adanya tata aturan mekanisme dan pembagian tugas yang jelas serta pengembangan koperasi yang dapat menggerakan usaha kecil masyarakat desa. Pendapatan desa yang semakin meningkat sangat mempengaruhi berbagai kinerja aparatur dan secara keseluruhan akan berdampak positif dalam penilaian desa mandiri. Keberlanjutan terhadap pengelolaan potensi juga harus diperhatikan sejalan dengan arah- arah kebijakan pemerintah kabupaten. dalam konteks administrasi pengelolaan potensi desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat disampaikan dengan transparan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi pemanfaatan harus diarahkan untuk memberikan semangat peningkatan ekonomi keluarga
dan produktivitas masyarakat di bidang yang geluti secara umum.

## C. Sistem Pemungutan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diperoleh informasi yaitu dalam menetapkan sistem pemungutan restribusi kepada objek yang sudah ditetapkan dan di tentukan mekanismenya. Sebagai leading sektor untuk itu di dalam internal pemerintah desa yaitu Kepala Urusan Pembangunan yang berkoordinasi dengan kepala urusan Kesejahteraan Masyarakat, utnuk selanjutnya. Sistem pemungutan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu untuk pasar dilakukan selama satu minggu sekali dalam bentuk restribusi sedangkan bagi warung- warung di sekitar jalan menuju kecamatan kelam permai dipungut melalui karcis dan tiket yang dapat saja dilakukan setiap minggu.
Menurut Kepala Desa dalam pelaksanaan sistem pemungutan juga diatur tatalaksananya dimana petugas yang diberikan tiket yang sudah ada besarannya juga mendapat persen dari total yang diedarkan. dalam satu waktu tertentu tiket tersebut dihitung untuk dilaporkan dan seluruhnya sudah menyesuaikan waktunya selama tri wulan dan dalam jangka watu satu tahun penghitungan total. Diakuinya bahwa dengan sistem pungutan demikian tentunya masih ada kelemahan-kelemahan dimana pengawasan terhadap petugas pengedar karcis juga belum maksimal hal ini karena tempat-tempat pemungutan tersebar di beberapa titik lokasi.
Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi yaitu dalam hal pelaksanaan kerja pemerintah desa khususnya untuk pelaksanaan sistem pemungutan diserahkan sepenuhnya pada strategi yang digunakan, dalam hal ini BPD tentunya meminta kepada pemerintah desa untuk setiap tahunnya menyampaikan hasil-hasil pungutan sesuai target yang telah ditentukan. Dari laporan tersebut barulah BPD dapat menilai dan memberikan usul atau saran jika terdapat berbagai kendala. dari hasil laporan jelas terlihat bahawa persentase yang meningkat atau menurunlah yang menjadi indikator keberhasilannya. Selanjutnya dalam upaya
merencanakan mekanisme yang baik tentunya diperlukan suatu stretgi yang lebih baik dan cepat dan hal ini masih terus dilakukan serta masih terus direncanakan.
Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi yaitu dengan mengedepankan mekanisme yang sesuai dengan keadaan dan kondisi tentunya untuk sementara dapat berjalan walaupun dalam implementasinya masih mengalami hambatan- hamabatan. Pencetakan karcis-karcis pungutan menurut ketua BPD sudah dihitung berdasarkan target yang harus di keluarkan dan dengan beberapa kriteria karena jenis pengutan untuk objeknya berbeda-beda. Secara umum dari apa yang telah dilakukan dan hingga saat ini masih terus berlangsung dapatlah dinilai bahwa pada dasarnya pemerintah desa bersama BPD sudah berupaya mencapai target-target maksimal dalam peningkatan PAD dan dalam hal pengelolaannya. Terkait dengan makanisme yang ideal bagi objek pajak atau bagi yang melaksanakan pungutan jelas merupakan harapan agar tidak lagi terjadi berbagai penyelewengan oleh petugas lapangan.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan diperoleh informasi bahwa pendapatan asli desa yang selam ini menjadi salah satu kegiatan di kantor desa selalu di lakukan secara bertahap. Dalam hal penetapan sistem pemungutan selama ini belum mengalami perubahan masih menggunakan tenaga-tenaga dilapangan yang di bagi berdasarkan banyaknya tiket beredar dan ditentukan secara persen untuk upah pungutnya. Kendalanya jika mekanisme dirubah tentu harus menggunakan tenaga tetap atau paling tidak harus membentuk suatu sistem yang dapat mempermudah pembayaran oleh masyarakat dan itu belum dilakukan oleh pemerintah desa. Secara umum untuk mekanisme yang saat ini dilakukan sudah cukup lancar walaupun belum seluruhnya terkendali akan tetapi jika dilihat dari hasilnya mengalami peningkatan setiap tahunya.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Urusan Umum yang terlibat di dalam koordinasi dengan kepala urusan pembangunan dapat mengikuti proses
pungutan oleh petugas lapangan melalui keluar masuknya karcis atau kartu yang sudah diberi nomor serta sudah dicatat jumlahnya. Dalam proses tersebut kepala urusan umum menilai bahwa mekanisme yang demikian tentunya masih terdapat banyak kelemahan karena petugas lapangan bukan petugas tetap akan tetapi lebih banyak melibatkan unsur pemuda yang terhimpun dalam karang taruna.
Selanjuntya hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat diperoleh informasi yaitu jika perkembangan dan peningkatan di dalam pemerintahan semakin baik maka harus ada rencana dan harus ada ketetapan untuk yang melaksanakan pungutan dilapagan. Hal ini menurutnya karena petugas lapangan merupakan ujung tombak dari keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan di desa. Untuk objek-objek yang sudah dilakukan pengutan saja saat ini belum maksimal dilakukan secara berkesinambungan terlebih lagi jika potensi-potensi desa yang sudah masuk perencanaan akan di tetapkan sebagai objek tentunya akan menambah personil lapangan. Selama ini yang dilakukan yaitu dengan melibatkan unsur kepemudaan di desa akan tetapi jelas hal ini belum efektif.
Berdasarkan hasil - hasil wawancara yang terhimpun dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa sudah berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dengan menggunakan mekanisme pungutan lapangan oleh petugas lapangan. Dalam sistem pemungutan yang dilakukan masih relatif lemah dan belum maksimal karena sistem pungutan yang demikian harus memberikan persen bagi petugas lapangan dan dapatsaja terjadi penyalahgunaan karcis jika pengawasannya tidak dilakukan dengan ketat. Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa pemerintah desa masih belum memperoleh suatu strategi yang lebih baik yaitu dengan menempatkan secara khusus petugas dengan sistem penggajian. Mekanisme sistem pemungutan pada dasarnya memang tidak diatur harus menggunakan mekanisme yang bagaimana akan tetapi arahnya yang diperlukan yaitu sedapat mungkin harus efektif dan berhasil sesuai target waktu.
Selanjutnya hasil observasi terlihat
bahwa pemerintah desa juga memiliki program-program pengembangan potensi desa dalam bentuk rencana pembangunan yang diarahkan pada jenis-jenis pengembangan usaha tani dan juga perkebunana dengan memberikan peluang kepada masyarakat berupa ketersediaan lahan dengan mekanisme di sewa selama mendirikan usaha. Untuk realisasinya setiap ketersediaan tanah sudah dibuatkan surat keterangan tanah yaitu tanah milik pemerintah desa yang masih kosong atau belum tergarap.
Mengacu pada hasil-hasil observasi dapat dijelaskan bahwa komitmen pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa yang dapat dikelola menjadi pendapatan semakin baik dan cakupannya terlihat semakin luas. Dengan keterlibatan karang taruna sebagai penggerak dilapangan juga masih cukup terarah namun belum terakomodir dari segi ketraturannya. Selain itu penataan masih lemah dan belum mengarah pada pembentukan sistem yang terfokus. Hal ini terlihat dari pola penyampaian hasil pemungutan yang langsung di lakukan kepada pemerintah dalam bentuk penghitungan tiket, naumun untuk restribusi rutin di pasar-pasar Jerora I sudah menggunakan pencatatan dari petugas. Perbedaan tersebut tentunya karena kondisi lapangan dimana restribusi pasar sifatnya lebih mudah mengatur waktu dan pola-pola pengambilan setoran pajaknya.

## Simpulan
Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Jerora I dalam meningkatkan PAD sudah sesuai dengan program pembangunan desa dengan mendata seluruh potensi dan mengambil kebijakan melalui peraturan desa serta mendorong keterlibatan aktif setiap individu yang memiliki usaha kecil menengah untuk memberikan restribusi bagi PAD. Upaya meningkatkan PAD sebagai tanggungjawab pemerintah desa dengan memanfaatk sumber-sumber pendapatan seperti sektor perdagangan dan potensi lahan serta perkebunan melalui pendataan dan pengkategorisasian berbagai sektor yang masih berpotensi dikembangkan. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapatlah disarankan
yaitu di harapkan pemerintah desa dapat aktif membuat suatu perencanaan yang bersifat prioritas dalam skala jumlah yang ditetapkan dan sektor yang ditetapkan dengan sistem pelaksanaan yang tertata secara administrasi. Menambah sumber-sumber pendapatan dengan pembangunan pasar dan lokasi perkebunan dengan modal kas desa sehingga seluruh hasil dapat kembali ke desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiffudin.  2010. Pengantar  Administrasi Pembangunan(Konsep, Teori dan Implikasinya  di  Era  Reformasi). Bandung : Alfabeta.
Arikunto,S.1998. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta: Rineka Cipta.
Gie, The Liang. 2002, Analisis Administrasi Dan Manajemen , Gramedia, Jakarta. Harjanto. (2008). Perencanaan  Pengajaran . Jakarta : Rineka Cipta. Handayaningrat, S. 2001. Administrasi Pemerintahan
Dalam
Pembangunan Nasional . Jakarta : Haji Masagung.
Harmono, 2011. Manajemen Keuangan: Jakarta.  Bumi Aksara
Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2006.

## Dasar-dasar Manajemen Keuangan
Yogyakarta:UPPM STIM YKPN
Hendri, S. 2001. Manajemen SDM. Jakarta : STIE YKPN.
Keban, Yeremias T. 1995. Indikator  Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan  Kebijakan, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995. Yogyakarta : MAP- UGM.
Mardalis (2003). Metode  Penelitian  Suatu Pendekatan . Jakarta : Rineka Cipta.
Moleong  J.  Lexy ( 2005 ). Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Nasir, M. 1988. Metode  Penelitian , Jakarta: Ghalia.
Satori, Djama’an dan Aan Komariah (2009). Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Siagian, Sondang P (2007). Administrasi Pembangunan  (konsep,  dimensi  dan strateginya). Jakarta : Bumi Aksara.
Sutarto 1998. Pengantar  Ilmu  Administrasi Dan  Manajemen . Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Stoner, James A.F. dkk. 1996. Manajeman. Jakarta : Indeks Gramedia Group.
Tanzil, H. 1991. Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Tarigan, Robinson. 2010. Perencanaan Pembangunan Wilayah . Edisi Revisi. Jakarta
: Bumi Aksara.
Widoyoko, S.E.P. (2008). Analisis  Kualitatif Dalam  Penelitian  Sosial, (Online). Tersedia
: http://www.um-pwr.ac.id/web/artikel/224- analisis-kualitatif-dalam-penelitian-sosial. html(diakses 16 Oktober 2016).
Wrihatmoko, R. Randy dan Riant Nugroho.D ( 2006). Manajemen Pembangunan Indonesia
: Sebuah  Pengantar  Dan  Panduan Jakarta : Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Zainudin, Abang. 2011. Efektivitas Koordinasi Camat  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan Wilayah  Kecamatan. Fokus Jilid 11, Nomor 2, Maret 2011. Sintang : Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang.

## Peraturan Per Undang-Undangan
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 43Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 29 tahun 2006. Tentang pembentukan Peraturan Desa.
tidak aman, dan tidak bertanggung jawab sera bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.
Aborsi perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan- alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi ( Pro Choice ).
Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.  Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana- mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam

## PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS DI KOTA SINTANG)
Rini Safarianingsih Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : rinisafarie72@ymail.com
Abstrac Abortion is a social phenomenon that is increasingly alarming. That concern is not without reason, because so far the abortion has a lot of negative effects for both the perpetrators and the wider community. Indonesian Health Law Number 36 of 2009, Article 75 that everyone is prohibited from having an abortion can be excluded based on an indication of a medical emergency detected early in pregnancy
Keywords: Abortion, Phenomenon, Social

## Abstrak
Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan
Kata Kunci : Aborsi, Fenomena, Sosial

## Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu,
20 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 19-26
memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis . Berdasarkan pra penelitian penulis di Kota Sintang, terdapat 3 (Tiga) kasus aborsi yang dilakukan sebut saja bernama Indah, Bulan, dan Bunga,  masih menempuh pendidikan lanjutan  pada salah satu lembaga pendidikan swasta di Kota Sintang, melakukan aborsi saat usia kehamilan berkisar antara 2 (Dua) dan 4 (Empat) bulan, dimana Indah dan Bulan melakukan aborsi dengan menggunakan obat merk Cytotec , yang mengandung bahan aktif misoprostol dengan efek dapat menggugurkan kandungan di produksi oleh Pfizer Australia, obat Cytotec ini di jual bebas di apotik sebagai obat maag, namun karena banyak di salah gunakan sebagai penggugur kandungan, Pfizer Australia tidak lagi memproduksi obat tersebut, namun jenis lainnya Gastrul juga mengandung misoprostol dimana efeknya sama dengan Cytotec dapat dibeli secara online 1 . Sementara itu Bunga menggugurkan kandungan dengan meminum obat yang sama dan terjadi pendarahan sehingga dilakukan tindakan medis pada salah satu rumah sakit di Kota Sintang dan meninggal dunia,  dokter yang menangani memberikan catatan medis tentang kematian pasien aborsi ini berupa komplikasi dari perlukaan panggul yang terdiri dari koyaknya rahim bawah, vagina, saluran kemih dan usus besar.

## Pembahasan A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
Kota Sintang adalah ibu kota Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah otonom tingkat II di bawah provinsi Kalimantan
Barat . Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sintang . Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1 http://obataborst-aborsi.bid/ jenis-obat-apa-saja-di-apotek/di akses tang- gal 15 Juli 2017
21.635 km² dan berpenduduk sebesar ± 365.000 jiwa. Kepadatan penduduk 16 jiwa/ km 2 yang terdiri dari multietnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu . Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, pada tahun 2005, terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 183 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing–masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Secara umum Kabupaten Sintang luasnya hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 22.392 km 2 atau sekitar 69,37 persen dari luas Kabupaten Sintang (32.279 km 2 ). Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar ke-dua di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang . Wilayah ini berbatasan langsung dengan Serawak , Malaysia . Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani sawit dan karet.

## B. Pertanggung Jawaban Hukum Tindakan
Abortus  Provacatus  Criminalis dari Aspek Pidana Berdasarkan Hukum Yang Berlaku
Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Kapolres Sintang melalui Kasatreskrim Akp.Eko Mardianto, S.IK,MH.menjelaskan tentang beberapa hal mengenai pertanggung jawaban hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Resort Sintang sebagai berikut, bahwa tindakan aborsi yang merupakan tindak pidana disebut sebagai abortus provocatus criminalis aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal).
Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat- obat tertentu, baik yang dilakukan oleh wanita yang mengandung, maupun oleh ahli medis, dukun beranak atau siapapun yang terkait dengan aborsi sebagai suatu kejahatan, maka masyarakat yang mengetahui harus melakukan pengaduan atau laporan sehingga dapat dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Apabila tindakan penyelidikan mengarah kepada suatu tindak pidana, maka akan dilakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, artinya berkaitan dengan kejahatan aborsi maka akan di tentukan pasal-pasal yang sesuai dengan hasil penyidikan, sebagai upaya pertanggung jawaban hukum atas kejahatan aborsi maka pelaku atau tersangka harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu dewasa atau sudah kawin, tidak gila atau sakit ingatan dan seterusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana umum tentang pertanggung jawaban.
Aturan khusus dari undang-undang yang membolehkan tindakan aborsi karena indikasi medis sebagaimana undang-undang kesehatan. Berkaitan dengan perbuatan aborsi yang dilakukan Bunga, Indah dan Bulan yang melakukan dengan membeli obat-obatan secara online, pihak Kepolisian Resort Kota Sintang belum mendapatkan laporan atau pengaduan, sehingga tidak dapat memberikan data dan keterangan dan dianggap tidak terjadi kejahatan aborsi disebabkan asas praduga tidak bersalah.
Berdasarkan keterangan Direktur Rumah Sakit Ade M.Doen Kota Sintang, Ibu dr. Rosa Tripina M.Kes., berkaitan dengan tindakan aborsi memberikan keterangan bahwa Pengertian aborsi  dalam bahasa latin dinamakan abortus atau gugur kandungan adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan menginjak waktu 20 minggu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kematian pada janin. Apabila janin lahir dengan selamat atau hidup sebelum kehamilan 38 minggu namun setelah melewati 20 minggu masa kehamilan, maka ini disebut sebagai kelahiran prematur.
Dalam ilmu kedokteran , ada beberapa istilah yang digunakan untuk membedakan aborsi yaitu neous  abortion : gugur
kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami, Induced abortion atau procured abortion : pengguguran kandungan yang disengaja, termasuk di dalamnya adalah Therapeutic abortion : pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, terkadang dilakukan sesudah pemerkosaan, Eugenic abortion : pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat, Elective abortion : pengguguran yang dilakukan untuk alasan- alasan lain.
Pengelompokan Abortus provokatus secara lebih spesifik  yaitu Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus , yaitu abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Sedangkan Abortus  Provokatus Kriminalis , aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal), biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu.
Beberapa penyebab aborsi yaitu bisa karena segi maternal dan secara umum, seperti Infeksi akut karena virus, misalnya cacar, rubella, hepatitis ; Infeksi bakteri, misalnya streptokokus; Parasit, misalnya malaria; Infeksi kronis karena Sifilis, biasanya menyebabkan abortus pada trimester kedua, Tuberkulosis paru aktif, Keracunan, misalnya keracunan tembaga, timah, air raksa atau lainnya, Penyakit kronis, misalnya hipertensi, ephritis, diabetes , anemia berat, penyakit jantung , toxemia gravidarum, Gangguan fisiologis,  misalnya  Syok,  ketakutan  atau lainnya  termasuk  Trauma  fisik.  Selain sebab-sebab tersebut aborsi juga dapat disebabkan karena aborsi lokal seperti Fibroid, inkompetensia serviks, Radang pelvis kronis, endometrtis, Retroversi kronis, hubungan seksual yang berlebihan sewaktu hamil, sehingga menyebabkan hiperemia dan abortus, penyebab aborsi dari segi janin seperti kematian janin akibat kelainan bawaan, mola hidatidosa, penyakit plasenta dan desidua, misalnya inflamasi dan degenerasi .
Selanjutnya Abortus provokatus kriminalis sering terjadi pada kehamilan
yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya seperti karena alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil, alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/ tidak mau untuk punya anak lagi, kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga, masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat, kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat incest (hubungan antar keluarga), selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.
Selanjutnya akibat komplikasi aborsi medis yang dapat timbul pada ibu, misalnya Perforasi, Luka pada serviks uteri, Pelekatan pada kavum uteri, Perdarahan dan infeksi lain-lain. Secara garis besar tindakan abortus sangat berbahaya bagi ibu dan juga janin yaitu bisa menyebabkan kematian pada keduanya . Cara-cara yang dilakukan dalam abortus provokatus kriminalis secara mekanik, dapat dilakukan secara umum dan secara lokal yaitu latihan olahraga berlebihan, naik kuda berlebihan, mendaki gunung, berenang, naik turun tangga, tekanan / trauma pada abdomen. Secara lokal seperti memasukkan alat-alat yang dapat menusuk kedalam vagina, misalnya pensil, paku, jeruji sepeda ; alat merenda, kateter atau alat penyemprot untuk menusuk atau menyemprotkan cairan kedalam uterus untuk melepas kantung amnion, alat untuk memasang IUD, alat yang dapat dilalui arus listrik dari jarum suntik dan masih banyak lagi cara-cara lainnya termasuk beberapa jenis obat-obatan seperti Emmenagogum ( obat untuk melancarkan haid) Purgativa/ Emetica ( obat-obatan yang menimbulkan kontraksi) Ecbolica (menimbulkan kontraksi uterus secara langsung) kemudian g aram dari logam , biasanya sebelum mengganggu kehamilannya sudah membahayakan keselamatan ibu, dengan tujuan menimbulkan tonik kontraksi pada uterus, misalnya Arsenicum,  HgCl,  Potassium  bichromate, Ferro sulfate, ferri chloride .
Pembahasan atas penelitian ini, bahwa Kepolisian Resort Kota Sintang belum
mendapatkan laporan atau pengaduan, sehingga tidak dapat memberikan data dan keterangan dan dianggap tidak terjadi kejahatan aborsi disebabkan asas praduga tidak bersalah. Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Tata cara untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui : a. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana (delik) aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 25 KUHAP). b. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP). c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Bahwa dikatakan pihak rumah sakit merasa tidak berwenang melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini laporan atas tindak pidana aborsi bisa dilakukan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses hukum. Bahkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana , setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib . Selanjutnya, berkaitan mengenai setiap orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal
165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yaitu :
Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau  mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Jadi dalam hal ini adalah kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan . Bahwa pelaku mencari keterangan tentang obat penggugur kandungan di salah satu situs web (http://www.apotekobataborsi. com/) dan didapat obat ber merk Cytotek yang dijual secara online, dalam hal ini sebagai turut serta mewujudkan suatu tindak pidana yang disebut Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur
dalam Pasal 55 KUHP. Yang dimaksud dengan istilah penyertaan adalah bahwa ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana .  Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadi (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadi (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan), pada saat terjadi (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pelaku). Ajaran turut serta yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda deelneming ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang yang tersangkut dalam delik dapat dihukum. Disamping itu juga ditentukan dalam hal-hal mana pertanggungjawaban pidana dapat diperluas terhadap setiap orang yang membantu terjadinya delik.

## Simpulan
Pertanggung jawaban hukum tindakan abortus  provacatus  criminalis dari aspek pidana berdasarkan hukum yang berlaku, pada penelitian ini aborsi yang dilakukan pelajar sebagaimana tersebut dalam penelitian ini tidak mendapat perhatian secara hukum baik oleh pihak keluarga maupun instansi terkait, dikarenakan beberapa alasan yaitu dari pihak keluarga karena untuk menutupi aib sedangkan dari instansi terkait karena tidak adanya pengaduan, sehingga sulit untuk melakukan proses hukum secara pidana. Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : Seharusnya pihak instansi rumah sakit yang menangani pasien aborsi tanpa indikasi medis, membuat pengaduan telah terjadinya suatu tindak pidana yaitu abortus provocatus criminalis yang dilakukan pasien yang ditangani, supaya aparat penegak hukum dapat melakukan proses hukum yang
Hukum  Pidana  Indonesia . CV. Sinar Baru Bandung
Mutiara, Dali.1987. Kejahatan dan Pelanggaran  Kriminal  Sehari-hari , Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta. --------------, Obstetri  Patologi, Yayasan Pustaka, Yogjakarta, 1984.
Notoatmodjo, Soekidjo.2010. Etika & Hukum Kesehatan , Penerbit Rineka Cipta
Poernomo, Bambang.1982. Hukum  Pidana Kumpulan Ilmiah , PT. Bina Aksara Jakarta.
Prawiroharjo, Sarwono.2002. Ilmu Kebidanan , Yayasan Bina Pustaka: Jakarta
Sahetapy, J.E.1992. Teori  Kriminologi  Suatu Pengantar, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa.2010. Kriminologi ,  P.T.  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta.
Soedjono, D.1976 .Kriminologi Suatu Pengantar , Ghalia Indonesia:Bandung.
Soesilo, R.1985. Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia-Bogor.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Rahardjo, Satjipto.2006. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian  Hukum , universitas Indonesia, Jakarta.
Sugono, Bambang. 2005 Metode  penelitan Hukum ,  Raja Grafindo, Persada, Jakarta
berlaku, selain itu aparat kepolisian selaku penegak hukum dapat membuat perencanaan tentang kasus kejahatan yang banyak terjadi pada perempuan dan anak, khususnya yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak pula meningkatkan kinerjanya, seperti mengadakan inspeksi ke rumah sakit dan klinik atau di rumah dukun kampung yang diduga sebagai tempat praktek aborsi sehingga pelaku dapat diproses secara hukum dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan terhindar dari jeratan hukum yang ada. Cara lain untuk mengurangi kejahatan pengguguran kandungan (abortus) , sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi- motivasi baik yang berupa pendidikan agama dari keluarga kecil, lingkungan tempat tinggal, masyarakat umum serta penyuluhan hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Sono.1984. Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Alam, A.S dan Amir Ilyas.2010. Pengantar Kriminologi, P.T Pustaka Refleksi: Makassar.
Atmasasmita, Romli dan Widawati Wulandari.1997. Kriminologi , C.V. Mandar Maju:Bandung.
Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi.2001. Abortus Provokatus bagi Korban  Perkosaan . Perspektif  Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana :Yogyakarta.
Kurnia Rahma Daniaty.2012. Tinjauan Kriminologis  Terhadap  Kejahatan  Abortus Provokatus  Kriminalis  di  Kota  Makassar , Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Kusmaryanto.2002. Kontroversi  Aborsi . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C.1979.
Sirajuddin dan Zulkarnain.2006., Komisi Yudisial  dan  Eksaminasi  Publik . Citra Adity Bakti: Bandung
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta
Soemitro Ronny H, 1982 Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia
Suroto, 2009. RUU Perkoperasian Kapitalis , Kompas , 25 April 2011
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1981, Balai Pustaka Jakarta
Waluyo, Bambang. 1991 Penelitian  Hukum
Dalam Praktek , Jakarta, sinar grafika

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Kesehatan No. 23. Tahun 1992.
Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

## Website
http://pusat-makalah-hukum.blogspot. com/2011/01/proposal-abortus-provocatcus- criminalis.html, 24 September 2011. http://www.masbied.com/search/latar- belakang-terjadinya-abortus-di-indonesia,24 September 2011. http://abortus.blogspot.com/2007/11/metode- metode-aborsi.html http://abortus.blogspot.com/search/label/ Abortus http://abortus.blogspot.com/search/label/ Resiko http://gemawarta.wordpress.com/2005/11/24/ aborsi-pro-life-atau-pro-choice/ h t t p : / / m a t h i a s d a r w i n . w o r d p r e s s .
com/2007/09/08/apakah-aborsi-salah-satu- hak-azasi-manusia/

## PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIWILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS : 8/PID.SUS-ANAK/2017/PN STG).

## Kartika Agus Salim
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Email: agussalimkartika401@gmail.com
tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang - kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah - olah tidak  berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan 2 .
Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak , maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukandengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana contoh kasus anak yang melakukan penadahan dan di selesaikan oleh Pengadilan Negeri Sintang dengan Diversi karena pelaku tindak pidana tersebut merupakan anak  usia 17 (tujuh belas) tahun.
Simons berpendapat bahwa straafbaarfeit itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum 3

## Menurut Prof. Moeljatno, SH perbuatan
2 Nandang Sambas. 2010.Pembaharuan
Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.103.
3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Ed kedua, Semarang: Sinar Grafika. 2005) , hlm 5.

## Abstract
Child delinquency is always increasing every year, if observed, the development of criminal acts committed by children so far, both from the quality and modus operandi, sometimes the violations committed by the child have been disturbing all parties, especially parents. Diversity has been carried out by Judges at the Sintang District Court are based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Child Criminal Justice System.
Keywords: Application, Diversity, Settlement.

## Abstrak
Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang - kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.Diversi telah dilaksanakan oleh Hakim – Hakim di Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci :   Penerapan, Diversi, Penyelesaian.

## PENDAHULUAN
Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan
pidana,  yang  didefinisikan  beliau  sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut 4
1.  Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan  manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2.  Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.
Unsur Subjektif Tindak Pidana yaitu : Kesengajaan atau kealpaan ( dolus atau Culpa ) Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan  bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan  kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.
4 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal.
Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat ( dolus  eventualis ) dengan kealpaan berat ( culpa lata ). Unsur Objektif Tindak Pidana
1.  Sifat melawan hukum
2.  Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
3.  Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai  penyebab dengan kenyataan sebagai akibat 5
Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana 6 .
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berasaskan sebagai berikut:
a.  Perlindungan b.  Keadilan
c.  Nondiskriminasi
d.  Kepentingan terbaik bagi anak
e.  Penghargaan terhadap pendapat anak
f.  Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
g.  Pembinaan dan pembimbingan anak
h.  Proporsional
i.  Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir,
5 Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Jakarta, sinar grafika
6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
dan j.  Penghindaran pembalasan 7
Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dikatakan bahwa penerapan restorative justice mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan restorative justice sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negri (Pasal 7 (1) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan
a.  Mencari perdamaian antara korban dan anak.
b.  Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
c.  Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d.  Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e.  Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 8
Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:
a.  Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
b.  Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran  bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak,  atau menghilangkan barang bukti
c.  Mengulangi tindak pidana 9
7 Pasal 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
8 Pasal 6 Undang - undang No 11 Tahun
2012 tentang sistem Peradilan pidana anak
Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Dalam hal pemidanaan bagi anak berdasarkan pasal 71 Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:
1.  pidana pokok bagi anak terdiri atas.
a.  Pidana peringatan
b.  Pidana dengan syarat
1.  Pembinaan di luar lembaga
2.  Pelayanan masyarakat, atau
3.  Pengawasan
c.  Pelatihan kerja
d.  Pembinaan dalam lembaga, dan Penjara.
2.  Pidana tambahan terdiri atas
a.  Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
b.  Pemenuhan kewajiban adat 10
Tabel 2.1. Batas Usia Minimal dan Usia Maksimal Pelaku Tindak Pidana Anak di Beberapa Negara.
NEGARA BATAS USIA MINIMAL BATAS USIA MAKSIMAL Indonesia 12 Tahun 18 Tahun Amerika Serikat 8 Tahun 18 Tahun Australia 8 Tahun 18 Tahun Inggris 12 Tahun 16 Tahun Belanda 12 Tahun 18 Tahun Jepang 14 Tahun 20 Tahun Korea 14 Tahun 20 Tahun Filipina 7 Tahun 18 Tahun Taiwan 14 Tahun 18 Tahun Iran 6 Tahun 18 Tahun Srilangka 6 Tahun 16 tahun Kamboja 15 Tahun 18 Tahun Malaysia 7 Tahun 18 Tahun Sumber : http://download.portalgaruda.org/ diakses pada tgl 21 Juli 2018 pkl 09.26. wib.
Syarat Diversi berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 10 Pasal 71 Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
30 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 27-38
sebagai berikut 11 :
(1).Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restoratif.
(2).Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat.
(3).Proses Diversi wajib memperhatikan :
a.  kepentingan korban
b.  kesejahteraan dan tanggungjawab anak
c.  penghindaraan stigma negatif
d.  penghindaran pembalasan
e.  keharmonisan masyarakat,
f.  Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi dari : 12
a.  Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b.  Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
c.  Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d.  Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi , dan
e.  Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Syarat Diversi berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut 13 :
(1).Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial
11 Pasal 8 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
12 Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 13 Pasal 8 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Profesional berdasarkan pendekatan restoratif.
(2).Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat.
(3). Proses Diversi wajib memperhatikan : a.  kepentingan korban
b.  kesejahteraan dan tanggungjawab anak
c.  penghindaraan stigma negatif
d.  penghindaran pembalasan
e.  keharmonisan masyarakat,
f.  Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut 14 :
(1).Penyidik, Penuntut Umum , dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
a.  kategori tindak pidana
b.  umur anak
c.  hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
d.  dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
(2).Kesepakatn Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :
a.  tindak pidana yang berupa pelanggaran
b.  tindak pidana ringan
c.  tindak pidana tanpa korban
d.  nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Kewenangan Diversi tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan sebagai berikut : 15
14 Pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
15 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang –
Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
Diversi sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dilaksanakan dalam  hal tindak pidana yang dilakukan:
diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradila Pidana Anak. Tahapan proses Diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut : 16 fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
Selanjutnya Hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan , pekerja sosial profesional , perwakilan masyarakat dan pihak – pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur sebagai berikut:
(1). Musyawarah Diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tat tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
(2). Fasilitator Diversi menjelaskan tugas fasilitator Diversi.
(3). Fasilitator Diversi menjelaskan Peradilan Pidana Anak.
16 Pasal 1 ayat (2)  Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
(4). Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
a.  Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
b.  Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal - hal yang berkaitan  dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
c.  Korban/Anak Korban/Orangtua/ Wali untuk memberi  tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
(5). Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
(6). Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil  perwakilan masyarakat maupun pihak
(7). Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
(8). Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
(9). Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi  memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal -hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.
Pelaksanaan diversi di negara bagian Northamphinshire USA. Pelaksanaa diversi pertama kali di negara bagian ini pada tahun 1981 yang dinamakan dengan Juvenile Liaison Bureaux (JLB). Petugas yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pekerja dinas sosial pekerja pemasyarakatan, guru dan pemuda sosial. Tahun 1984 lembaga JLB lain berdiri dan tahun 1986 berdiri lagi dua lembaga yang menangani masalah diversi dikalangan dewasa. Tahun 1992 karena pengaruh kekhwatiran
Anak yang melakukan tindak pidana sedianya mendapatkan perlakuan khusus oleh penegak hukum dalam menjalani proses penyelesaian perkara yang dilakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang melakukan tindak pidana sering kali terjadi. Seperti halnya di kabupaten Sintang  Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh anak periode tahun 2015 - 2018 :
Tabel 4.1. Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh anak Di Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2018.
Sumber Data : Sistem Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Sintang Juli 2018.
Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sintang sebanyak  23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari sembilan (19) orang berjenis kelamin laki -  laki dan empat (4) orang berjenis kelamin perempuan. Dua puluh tiga (23) orang tersebut terdapat tujuh (7) orang hakim dengan komposisi enam (6) orang berjenis kelamin laki – laki dan satu (1) orang berjenis kelamin perempuan. Hakim yang sudah memiliki gelar Magister (S2) hanya tiga (3) orang sisanya empat orang (4) masih berpendidikan Sarjana (S1), sedangkan pegawai di pengadilan negeri sintang yang sudah memilik Golongan IV/a hanya satu (1) orang, namun untuk lebih jelasnya penulis gambarkan dalam sebuah tabel tentang komposisi jumlah Pegawai di Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada (15 Juli 2016).
Tabel. 4.2. Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sintang Tahun 2018
masyarakat akan terjadinya kesalahan polisi dalam menangani pengulangan pelaku tindak pidana anak sehingga kemudian pelaku anak secara otomatis dirujuk ke JLB. Rekomendasi dari JLB ini menjadi pertimbangan polisi untuk melakukan peringatan saja atau memprosesnya ke tahap berikutnya. Polisi sebagai pihak yang melakukan penangkapan diberi hak untuk memegang peranan secara tersendiri dalam menentukan kebijakannya sendiri melakukan tindakan diversi 17 .

## Pembahasan Gambaran Umum Lokasi
Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 22.392 Km2 atau sekitar 69, 37 persen dari luas kabupaten Sintang ( 32. 279 Km2). Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan barat, setelah Kabupaten Ketapang. Wilayah Kabupaten Sintang terletak di antara 1 o 05’ LU - 1 o 21’LS dan 110 o 50’ - 113 o 20’ BT. Sintang berbatasan dengan :
Utara  :  Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Selatan : Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
Timur : Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Barat   :  Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang kurang lebih 364. 759 Jiwa berdasarkan data sensus Penduduk tahun 2010, dengan kepadatan Penduduk 16, 86 jiwa/ Km2. Secara administratif, Kabupaten Sintang  mencakup 14  (Empat Belas) kecamatan, 6 kelurahan dan 281 desa, yaitu: 1. Kecamatan Ambalau , 2. Binjai Hulu, 3. Dedai, 4. Kayan Hilir, 5. Kayan Hulu, 6. Kelam Permai, 7. Ketungau Hilir, 8. Ketungau Tengah, 9. Ketungau Hulu, 10. Sungai Tebelian, 11. Sepauk, 12. Serawai, 13. Sintang , dan 14. Tempunak.
NO JENIS TINDAK PIDANA TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 Perlindungan Anak 4 5 6 2 2 Kejahatan Kesusilaan 1 3 Pencurian 7 5 4 4 4 Pornografi 1 5 Lalu Lintas 2 1 6 Penadahan 1 7 Narkotika 1 3 2 8 Kejahatan Umum 1 Jumlah 13 16 14 7
Sumber data : Pengadilan Negeri Sintang Juli 2018.
Gambar. 1. Struktur Pengadilan Negeri Sintang
Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Sintang 2018.

## B.  Penerapan Diversi dalam Penyelesaian
Perkara Anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri.
Berdasarkan wawancara penulis dengan AIPDA K. LUBIS, kanit Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) Polres Sintang bahwa 18 dalam 18 Wawancara dengan Penyidik 24 Juli 2018
Perkara pada tanggal 1 April 2017 atas nama Uut Marsehandri alias Ungu usia 17 (tujuh belas) tahun disangkakan dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasla 55 KUHP. Penyidik tidak menawarkan upaya Diversi karena alasan ancaman hukuman di atas 7 Tahun. Setelah berkas lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang, Uut Marsehandri alias  Angu dituntut 1, 2 Tahun.  Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2017, oleh Hakim Pengadilan Negeri Sintang divonis 6 (Enam)  bulan Penjara. Kurang lebih 1 (Satu) bulan Uut Marsehandri alias Angu menjalani hukuman, kemudian Polisi (penyidik) meneriman laporan pencurian melibatkan Uut Marsehandri alias Angu sebagai Penadah. Uut Marsehandri alias Angu disangkakan pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Dalam Kasus penadahan ini Polisi (Penyidik) tidak melakukan Diversi karena berpendapat bahwa Uut Marsehandri alias Angu seorang Residivis yang pernah melakukan tindak pidana Kejahatan pasal 365 KUHP. Setelah Kejaksaan Negeri Sintang menerima berkas pelimpahan dari Kepolisian Resort Sintang selanjutnya Kejaksaan Negeri Sintang melimpahkan Kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Sintang.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Abdul Rasyid 19 dalam pemeriksaan perkara Hakim menawarkan upaya Diversi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim berpendapat bahwa  pasal 480 KUHP memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi. Pertimbangan tersebut diantaranya sebagai berikut :
1.  Ancaman Pidananya dibawah 7 (Tujuh) tahun.
2.  Tindak Pidana pasal 365 KUHP yang pernah dilakukan oleh Uut Marsehandri alias Angu bukan lah pengulangan ( residivis ).
Dari dua pertimbangan diatas Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa perkara Uut Marsehandri alias Angu meminta perkara pasal 480 KUHP dihentikan. Selanjutnya pelaksanaan Diversi dilaksakan dengan melibatkan para pihak seperti Balai
No Nama L/P Jabatan Golongan Pendidikan 1 Yandri Roni, SH.,MH L Ketua Pembina (IV/a) MH 2 Hendro Wicaksono SH.,MH L Wk. Ketua Penata Tk. I (III/d) MH 3 Edy Alex Serayok, SH.,MH L Hakim Penata (III/c) MH 4 Abdul Rasyid,SH L Hakim Penata Muda Tk.I (III/b SH 5 Firdaus Sodiqin, SH L Hakim Penata Muda Tk.I (III/b) SH 6 Chandra R. Lumbanbatu, SH L Hakim Penata Muda Tk.I (III/b) SH 7 Yuristi Laprimoni, SH P Hakim Penata Muda Tk. I(III/b) SH 8 Abraham M. Souisa L Panitera Penata Tk.I (III/d) SMEA 9 Yacob L Sekretaris Penata (III/c) SMA 10 Agus Suparman L Panmud.Hu Penata (III/c) SMA 11 Salim, SH L Panmud Pid Penata (III/c) SH 12 Rostina P Panmud.Per Penata Muda Tk.I (III/b) SMA 13 Hardi L Kasub.Keua Penata Muda Tk. I (III/b) SMA 14 Yosef Aditia Prawiga, ST L Kasub.Per.  Penata Muda Tk.I (III/b) ST 15 Rospitasari P Kasuba Kep Penata Muda (III/a) SMA 16 Dedi Supriadi, SH L Pan. Pengg Penata Muda Tk. I (III/b) SH 17 Kusuma Agus Cahyono, SH L Pan. Pengg Penata Muda Tk. I (III/b) SH 18 Hendan, SH L Jurusita Penata (III/c) SH 19 Firman L JS.Penggant Penata Muda (III/a) SMA 20 Budi Prmono L Ben.Rutin Pengatur (II/c) STM 21 Gerry Shimpado Pratama, SH L St. Pidana Penata Muda (III/a) SH 22 Ronny Budiman, SH L St. Hukum Penata Muda (III/a) SH 23 Siti Aisyah P St.Keuanga Pengatur Muda (III/a) SMK 71 Gambar. 1. Struktur Pengadilan Negeri Sintang Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Sintang 2018.
B. Penerapan  Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri. Berdasarkan wawancara penulis dengan AIPDA K. LUBIS, kanit Jatanras
(Kejahatan dan Kekerasan) Polres Sintang bahwa 18 dalam Perkara pada tanggal 1
April 2017 atas nama Uut Marsehandri alias Ungu usia 17 (tujuh belas) tahun disangkakan dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasla 55 KUHP. Penyidik tidak
18 Wawancara dengan Penyidik 24 Juli 2018 KETUA YANDRI RONI, SH.,MH PANITERA ABRAHAM M. SOLOSSA SEKRETARIS YAKOB MAJELIS HAKIM ABRAHAM M. SOLOSSA EDY ALEK SERAYOK, SH., MH ABRAHAM M. SOLOSSA YURISTI LAPRIMONI, SH ABRAHAM M. SOLOSSA CHANDRAN LUMBANBATU, SH ABRAHAM M. SOLOSSA ABDUL RASYID, SH ABRAHAM M. SOLOSSA PANMUD PIDANA SALIM, SH PANMUD PERDATA ROSTINA PANMUD HUKUM AGUS SUPARMAN WAKIL KETUA HENDRO WICAKSONO, SH.,MH

## 34 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 27-38
Pemasyarakatan, Fasilitator, Pelaku, Korban, dan orang tua Pelaku. Hakim Abdul Rasyid juga mempertimbangkan bahwa perkara 365 KUHP yang pernah dilakukan oleh Uut Marsehandri alias Angu bukan merupakan pengulangan ( residivis ). Mengapa belum dikatakan residivis atau pengulangan karena ketika perkara 480 diperiksa , Uut Marsehandri alias Angu sedang menjalani putusan 365 KUHP.
Pada kasus penadahan yang disebutkan di atas memang ada proses Diversi  yang dilakukan oleh Hakim. Namun proses mediasi itu tidak berhasil . Karena ada beberapa penyebab diversi tidak berhasil, diantaranya :
1.  Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung;
2.  Pihak yang ada pada proses diversi dianggaptidak perlu hadir. Sehingga proses diversi menjadi absurd atau kabur, dan.
3.  Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka
Selain hal tersebut, dapat berpotensi pada pemanfaatan anak dibawah umur oleh pihak tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Misalnya jika seorang anak dimanfaatkan untuk melakukan penadahan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, jika anak tersebut ditangkap akan diselesaikan dengan konsep diversi. Bagi pihak yang memanfaatkan akan mendapatkan keuntungan dari anak tersebut. Setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan diversi oleh penyidik dari kepolisian, namun jarang yang berhasil mencapai kesepakatan diversi sehingga perkara pidana anak yang tidak berhasil didamaikan seperti pada kasus penadahan diatas selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA K. LUBIS, kanit Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) 20 bahwa Penyelesaian perkara dengan Diversi terhadap anak dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari
pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. Namun disisi lain konsep diversi dapat memberi indikasi kepada anak untuk bebas melakukan apapun misalnya saja dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat memberi kebebasan kepada anak untuk mengendarai sepeda motor karena jika terjadi sesuatu akan diselesaikan dengan konsep diversi, orang tua dapat leluasa memberikan kebebasan terhadap anak.
Kelemahan lain konsep diversi menurut Bapak AIPDA K. LUBIS 21 selaku penyidik Reskrim Polres Sintang mengatakan bahwa konsep diversi tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan bisa saja mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran sendiri bagi penyidik mengenai Diversi. Namun pada dasarnya mereka setuju dengan konsep ini. Bahkan sebelum adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dengan Diversi sudah sering dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terkait pada tahap penyidikan. Dengan adanya aturan normatif tersebut lebih menegaskan penyelesaian perkara anak dengan kekeluargaan.
Adapun berita Acara Diversi Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN/ Stg, hasil kesepakatan para pihak :
1.  Pihak Uut Marsehandri alias Angu anak dari Nikolaus Sumardi selaku pihak pertama dan Marselina Ivana, S. Pd alias Ayang anak dari Leonardus Ledo selaku pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tindakan penadahan ini dengan musyawarah Diversi.
2.  Pihak Uut Marsehandri alias Angu anak dari Nikolaus Sumardi selaku pihak pertama bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh pihak kedua sejumlah Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah ).
3.  Pihak Uut Marsehandri alias Angu
dari orang tua. Hakimnya merupakan hakim tunggal dan hanya memakai pakaian formal biasa dan tidak menggunakan pakaian kebesaran hakim.  Pengadilan Negeri Sintang memiliki Ruang Mediasi, Kaukus dan Diversi Anak yang dilengkapi meja kursi dan kipas angin. Ruang Sidang khusus anak yaitu ruangan Tirta dilengkapi Ac.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim yang pernah menjadi Fasilitator Diversi mengatakan bahwa Diversi  merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih  spesifik  lagi  yaitu  pada  bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat dilaksanakan. Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sintang sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak.
Dapat penulis sampaikan bahwa upaya Diversi telah dilaksanakan oleh Hakim – Hakim di Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya Diversi tidak hanya berlaku di tahapan Pengadilan tetapi Diversi juga dapat dilaksanakan di tahap awal yaitu di tahap Penyidikan dan Kejaksaan. Aparat Polisi dan Kejaksaan sepertinya kurang memahami apa itu Diversi sehingga banyak Pelaku Tindak Pidana Anak yang harus disamakan perkaranya dengan orang usia dewasa.

## C.  Faktor – faktor yang mempengaruhi
Penerapan Diversi dalam menyelesaikan Perkara Anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sintang.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sintang 22 adalah Adanya Undang - Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
anak dari Nikolaus Sumardi selaku pihak pertama bersedia mengganti kerugiaan yang dialami oleh pihak kedua tersebut selambat – lambatnya pada hari Senin tanggal 24 juli 2017.
4.  Pihak kedua bersedia menerima ganti kerugian sejumlah Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah ) selambat – lambatnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017.
5.  Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.
6.  Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.
Dari kesepakatan diversi diatas dapat kita lihat bahwa dengan mempertemukan ntara korban maupun pelaku dan memberi kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Upaya Diversi wajib dilakukan untuk setiap tingkatan proses peradilan baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim inisial AR yang pernah menjadi Fasilitator Diversi dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana mengatakan bahwa, Penyelesaian Perkara Diversi harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak baik korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara di luar Pengadilan.
Selaku hakim beliau selalu menyelesaikan perkara anak secara diversi bahkan sebelum adanya Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012, dengan harapan dapat mengembalikan keadaan seperti semula. Namun hal itu tidak dilakukan dalam sebuah forum karena hukum acara pidana tidak menghendaki hal demikian. Jadi penyelesaian Diversi dilakukan dalam pengadilan dengan memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling memaafkan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus, misalnya dalam persidangan, sidangnya merupakan sidang tertutup dan memerlukan pendampingan
menjadi Pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversi terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.
Selanjutnya Bapak Abdul Rasyid mengatakan bahwa dengan keluarkannya Peratuan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Pengadilan, serta adanya itikad baik dari para pihak juga berperan besar dalam faktor yang mendukung terlaksananya proses Diversi. Sedangkan di sisi lain, masih lemahnya persentase keberhasilan diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat penerapan diversi yaitu faktor dari para pihak yang kaitannya ego internal para pihak maupun faktor esternal para pihak – pihak yang bersengkata. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya tenaga fasilitator yang mampu memfasilitasi pelaksanaan proses diversi dan juga faktor lainnya adalah perkara – perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Sintang bukan termasuk dalam perkara yang didiversikan.
Untuk menanggulangi faktor – faktor yang menghambat dalam penerapan diversi terdapat beberapa upaya yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun pihak intern dari para penegak hukum di Pengadilan Negeri Sintang. Dari pihak pemerintah, upaya penanggulangan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerapan diversi tertuang pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang di dalam Undang – Undang tersebut terdapat akibat hukum bagi para penegak hukum yang tidak menerapkan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu terdapat upaya penanggulangan terhadap faktor penghambat penerapan diversi yang dilakukan oleh para
intern penegak hukum di Pengadilan Negeri Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Peradilan Anak , beliau mengatakan bahwa hakim sendiri selalu mengupayakan melakukan diversi terhadap setiap kasus yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 23
Hal serupa diungkapkan oleh Hakim Peradilan Anak lainnya yang mengungkapkan terdapat pula beberapa hal yang dilakukan dari pihak Pengadilan Negeri Sintang untuk meningkatkan kualitas keilmuan dari hakim anak itu sendiri. Hal yang dilakukan yakni meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka. 24
Menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Sintang bahwa ada beberapa cara dalam meningkatkan kualitas keilmuan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversi, diantaranya :
a.  Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kadar keilmuan para hakim dalam memahami dan kemudian nantinya melaksanakan upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sampai di Pengadilan Negeri. Menurut Hendro Wicaksono bahwa pihak Pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh Hakim telah mengikuti pelatihan bagi penegak hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara terpadu. Bentuk pelatihan tersebut mengenai sosialisasi terhadap Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak biasanya dilakukan selama seminggu atau paling lama sebulan sesuai jadwal pelatihan yang telah disiapkan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelatihan.
Pelatihan tersebut bertujuan agar
SH 24 Juli 2018.
24 Wawancara dengan Bapak Alek Serayok,
Sh.,MH 24 Juli 2018
aparat penegak hukum memahami secara betul filosofi dari diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif. Sehingga, dalam mengupayakan diversi nantinya mampu menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan korban yang keduanya adalah anak.
b.  Seminar dan Workshop Seminar dan workshop menjadi cara kedua untuk mempersiapkan sumber daya manusia dari para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan diversi. Kedua kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi setempat seperti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam mengadakan seminar dan workshop sebagai kegiatan sosialisasi dari Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Menurut Hendro Wicaksono bahwa seminar dan workshop dilakukan setelah adanya pendidikan dan pelatihan. Hal ini ditujukan sebagai penunjang keilmuan berdasarkan informasi terbaru terhadap proses diversi. Kedua kegiatan yang dijelaskan sebelumnya yakni pendidikan dan pelatihan serta seminar dan workshop menjadi kegiatan yang dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum untuk menjalan kan tugasnya dalam mengupayakan proses diversi.  Proses diversi yang dimaksudkan berupa mediasi sebagai jalan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadian atau melalui jalur non - Hukum.
Penulis sampaikan bahwa Faktor yang mempengaruhi penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Sintang adalah kurangnya tenaga Fasilitator Diversi serta para hakim kurang mendapatkan seminar dan workshop dari Mahkamah Agung terkait pengembangan penyelesaian Diversi. Pihak aparat kepolisian kurang memahami penyelesaian perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui Diversi. Para pihak baik pelaku dan korban seringkali memiliki ego tersendiri terkait penghitungan ganti  rugi sehingga sulit mencapai kata sepakat.

## Daftar Pustaka
Buku – Buku :
Amirudin, S. H,. M. Hum & H. Zainal Asikin, S. H., S.U,Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2004.
Achjani Zulfa, Eva.2009. Keadilan restoratif. Depok: Badan Penerbit HUI.
Barda Nawawi Arief, 2008,  Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai  Pustaka.
I Made Agus Mahendra Iswara,  Mediasi Penal Penerapan Nilai - Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali . Jakarta. 2013

## Marlina. 2012. Peradilan pidana anak di Indonesia Pengembangan konsep diversi dan Restorative  Justicen  .  Bandung:  PT  refika
Aditama
Gary Gopaster, 1993, Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan  Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi, Elips Projek, Jakarta.
Moch. Faisal Salam.2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
M Husen. Harun . Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia . Rineka Cipta. Jakarta.1990.
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
38 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 27-38
Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum
Normatif. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .Jakarta : Rajawali Press,2010.
Maria Sutopo Conboy. Back To Roots : Blending Economic and Law . Simposium IEALP  –UPH 2012.
Peraturan – Perundangan :
Undang – Undang  Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Sumber Internet : http://download.portalgaruda.org/

## PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53 UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)
Gadion
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : gadion_unka@gmail.com
kepentingan masyarakat serta menjalankan kewajiban untuk melindungi segenap lapisan masyarak diwilayah Desa ataupun Kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi otonomi asli demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian seorang Kepala Dsa dan Perangkat Desa sebagai pemimpin masyarakat yang dekat dengan warganya menjunjung tinggi rasa keadilan dan persamaan terhadap warga masyarakat terutama didalam menjalankan fungsi didalampemerintaan Desa. Oleh sebab itu tolak ukur dari keberhasilan suatu Desa adalah terletak pada kepemimpinan kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan dan wewenang serta menjalankan tugas dengan baik serta menjalankan peraturan Desa dengan semaksimal mungkin agar tercapainya kemakmuran masyarakat, Kepala Desa serta Perangkat Desa sudah melaksanakan tugas dengan baik wewenang serta tanggung jawab yang diembankan pada dirinya maka keberhasilan dapat mempercepat pembangunan Desa. Pembangunan dapat terlaksana apabila unsur-unsur didalam Pemerintahan Desa dapat bekerja sama baik Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing- masing perangkat Desa mempunyai tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, oleh sebab itu Kepala Desa bisa saja mengganti perangkat  Desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

## Abstrac
The dismissal of the village apparatus by the Village Head is one of the authority of the Village Head in leading the village area the dismissal must be based on recommendations from the District, one of which is the Camat recommendation letter issued and submitted to the Village Head, the recommendation letter must be based on the submission of the Village Chief by underlying the results of the community election and submission submitted by the Village Head to occupy a position as a Village Tool.
Keywords ; Process, Dismissal, Village Equipment

## Abstrak
Pemberhentian perangkat desa  oleh Kepala Desa merupakan salah satu wewenang Kepala Desa dalam memimpin wilayah desa pemberhentian tersebut haruslah di dasari atas rekomendasi dari Kecamatan salah satunya adalah surat rekomendasi Camat yang dikeluarkan dan disampaikan kepada Kepala Desa, surat rekomendasi tersebut haruslah dilatar belakangi oleh pengajuan Kepala Desa dengan mendasari hasil pemilihan masyarakat serta pengajuan yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk menempati posisi sebagai Perangkat Desa.
Kata  Kunci  ;  Proses,  Pemberhentian, Perangkat Desa

## Pendahuluan
Untuk memudahkan segala urusan administrasi masyarakat yang ada di wilayah Desa tentunya kewajiban bagi perangkat desa untuk membantu dan melayani seluruh kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan

## Pembahasan
Kecamatan Serawai adalah salah satu dari 14 (empat Belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang yang berada diwilayah timur dengan posisi secara geografis terletak diantara 0°02¹ Lintang  Selatan  -  0°44¹  Lintang  Selatan, 112°20¹ Bujur Timur - 112°51¹ Bujur Timur.
Dikarenakan Kecamatan Seraawai yang wilayahnya sebagian besar berupa dataran perbukitan dan dataran gelombang, secara alami akan membentuk aliran-aliran sungai besar dan anak sungai yang menyebar diseluruh wilayah Kecamatan Serawai.
Demikian halnya Desa Begori masuk wikayah Kecamatan Serawai Kabupateen Sintang dengan luas wilayah desa Bigori 5.000 Ha, namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali, letak geografis desa Begori  berada diwilayah Timur Kabupaten Sintang.
Keseharian masyarakat Begori adalah bercocok tanam, buruh tani, berternak, kerja bangunan dan pedagang. Jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan sejauh 25 Kilo Meter dengan lama tempuh sekitar 1 jam.  Jalanyang dilalui sebagian sudah diperbaiki melalui program unit pengelola jalan dan jembatan (UPJJ) Kabupaten Sintang Tahun 2015- 2016, sedangkan jalan lingkungan desa kebanyakan masih rusak dan jalan tanah walaupun dibeberapa tempat sudah ada yang telah dibangun rapat beton namun belum mampu untuk menjangkau dari wilayah desa, sehingga masyarakat masih kesulitan  dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

## Adapun  letak  geografis    Desa  Begori
Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dengan batas-baatas wilayah Desa Begori adalah sebagai berikut :
1)  Sebelah Utara berbatasan dengan Pagar Lebata
2)  Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tontang
3)  Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedaha.
4)  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu.
Luas wilayah Desa  Begori adalah ±
5.000 ha, terdiri dari beberapa jenis tanah antara lain tanah sawa : 250 ha, tanah darat 4.750 ha. Sampai saat ini belum pernah dilakukan pengukuran letak dan luas wilayah oleh pemerintah desa maupun Kabupaten sehingga tidak diketaui, adapun selama ini hanya menggunakan perkiraan luas wilayah sekitar ± 5.000 ha.

## A. Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Begori Kecamatan Seraawai Kabupaten Sintang
Pemberhentian perangkat desa  oleh Kepala Desa merupakan salah satu wewenang Kepala Desa dalam memimpin wilayah desa pemberhentian tersebut haruslah di dasari atas rekomendasi dari Kecamatan salah satunya adalah surat rekomendasi Camat yang dikeluarkan dan disampaikan kepada Kepala Desa, surat rekomendasi tersebut hharuslah dilatar belakangi oleh pengajuan Kepala Desa dengan mendasarihasil pemilihan masyarakat serta pengajuan yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk menempati posisi sebagai Perangkat Desa, pemberhentian perangkat Desa yang dilakukan oleh Kpala Desa dalam hal ini terdapat diwilayah Dusun yaitu Kepala Dusun di Desa Begori Kecamatan Serawai, Berdasarkan hasil  wawan cara penulis dengan Kepala Desa Begori Bapak Agustinus pada hari Kamis 27 Juli 2017 menyampaikan bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa dalam hal  ini Kepala Dusun didasari atas :
1.  Kepala Dusun sudah tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
2.  Karena jabatan Kepala Desa yang lama telah berakhir sehingga kepala desa yang baru berhak untuk menggantikan perangkat desa yang baru termasuk Kepaala Dusun.
3.  Kepala Dusun yang lama tidak mencalonkan diri lagi pada saat pemilihan kepala dusun untuk  masa priode kepemimpinan Kepala Desa yang baru.
Seingga menurut Kepala Desa Begori sudah sewajarnya Perangkat Desa digantikan apabila perangkat desa tidak sejalan dengan
2.  mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan kesimpulan dari beberapa perangkat Desa.
3.  membuat surat kepadaKecamatan untuk diberikansurat rekomendasi tentang pengangkatan perangkat Desa yang baru,
4.  Keputusan dari Kpala Desa dari hasil surat rekomendasi Kecamatan dan disampaikankepada perangkat Desa yang diberhentikan.
5.  membuat surat Keterangan bahwa salah satu perangkat Desa telah diganti, sesuai dengan surat pengajuan dan surat rekonmendasi Camat.
6.  memberikanSurat Keputusan kepada perangkat Desa yang diberhentikan. 26
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Serawai Kabupaten Sintang Bapak Oktavianus Harsumpeda.S.Sos,M. Si, pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2017 menyampaikan bahwa setiap Kepala Desa dalam mengangkat dan memberentikan perangkat Desa harus disampaikan terlebih dahulu melalui surat pengajuan yang di tujukan kepada Kecamatan, barulah Camat akan memberikan surat rekomendasi untuk mengangkat atau  mecalonkan diri sebagai perangkat Desa. 27
Menurut Camat Kecamatan Serawai ada ketentuan yang berlaku dalam mengangkat perangkat Desa  Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : Ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

## 26 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Begori Kecamatan Seraawai Kabupaten Sintang pada Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017 27 Hasil  wawancara dengan Camat
Kecamatan serawai Kabupaten Sintang tanggal 23 Junii 2017
kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Kepala Desa. 25
Dari penjelasan Kepala Desa diatas dapat penulis sampaikan bahwa setiap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan hak Kepala Desa untuk memutuskan kebijakan mengangkat dan memberhentikan selama perangkat desa tersebut masih sejalan dengan kepala desa serta menjalankan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat untuk kemakmuran masyarakat, maka akan dipertahankan untuk memegang jabatan di Desa salah satunya jabatan Kepala Dusun, oleh sebab itu penulis dapat sampaikan bahwa pemberhentianperangkat Desa nerupakan hak preogratif dari kepala desa denganmendasari surat rekomendasi dari Camat. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Perangkat Desa terdiri atas:
a.  Sekretariat Desa; b.  Pelaksana kewilayahan; dan c.  Pelaksana teknis.
Dari pasal diatas menjelaskan bahwa perankat desa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing terutama pada huruf (b) yaitu pelaksana wilayah. Pelaksana wilayah di percayakan kepada Kepala Dusun atau RT dan RW. Oleh sebab itu setiap pengangkatan perangkat desa haruslah didasari dengan surat pengajuan oleh Kepala Desa kepada Kecamatan agar dikeluarkan surat rekomendasi dari Kecamatan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Begori  Bapak Agustinus menyampaikan tata cara pemberhentian perangkat desa tidaklah mudah perlu dengan pertimbangan karena memberhentikan seseorang haruslah di tinjau dari faktor sosialnya, akan tetapi ada beberapa tatacar seorang Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa antara lain :
1.  Mengadakan pertemuan seluruh unsur perangkat Desa bahwa salah satu pegawai atau perangkat Desa sudah tidak efekti lagi dalam bekerja.
25 Hasil wawancara dengan Kepala Desa
Begori Kecamatan Seraawai Kabupaten Sintang pada Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017
42 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 39-46
a.  Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.  Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
c.  Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d.  Syarat lain yang ditentukan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bapak Agustinus pada hari Kamis Taggal 22 Juni 2017 menyampaikan bahwa prosedur dalam mengangkat perangkat desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Udang yang berlaku, dalam proses pengangkatan perangkat desa terutama Kepala Dusun dilakukan pembukaan pendaftaran bagi calon dusun dan diproses sesuai deengan ketentuan-ketentuan yang ada ketentuan tersebut berdasarkan hasil musyawah dan mufakat dengan panitia pelasana pemilihan di tingkat Desa  dan Kelurahan. 28
Menurut Bapak Muis selaku Sekretaris Desa pada saat penullis wawancara di kediamannya hari Rabu Tanggal 22 Juni 2017 mengatakan bahwa proses pengangkatan prangkat Desa terutama di bidang pelaksana kewilayahan disampaikan kepada warga masyarakat Desa dikarenakan hal tersebut sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat Desa untuk memegang jabatan di Desa 29 menurut Sekretaris Desa menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tntang Desa terutama pada Pasal Pasal 68 (1) Masyarakat Desa berhak:
a.  Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
28 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa
Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sntang Rabu Tanggal 22 Juni 2017
29
Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Begori Hari Rabu Tanggal 22 Juni Tahun 2017
b.  Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c.  Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dengan adanya proses pengangkatan perangkat  Desa untuk melihat kinerja dari perangkat Desa Kepala desa berkewajiban untuk meninjau dan mengkoreksi hasil pekerjaan perangkat desa selama 6 (enam) sampai 1  (satu) Tahun, oleh sebab itu menurut Kepala Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang  Bapak Agustinus menyampaikan bahwa apabila perangkat Desa tersebut dalam menjalankan tugas dan Tanggung jawab  tidak terlaksana dengan baik serta mendapatkan sanksi pidana  maka Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan teguran bahkan pemberhentian bagi perangkat Desa. 30 Menurut Kepala Desa ada beberapa faktor sehingga Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa antara lain :
1.  Perangkat Desa tidak menyampaikan kondisi masyarakat diwilayahnya selama 3 sampai dengan 6 bulan
2.  Perangkat Desa tersebut tidak mengikuti program-program yang dirancang oleh Kepala desa dan Perangkat Desa lainnya
3.  Perangkat Desa tersebut dikenakan sanksi pidana
4.  Perangkat Desa tersebut meninggalkan Desa  lebih dari 3 (tiga) Bulan tanpa ada laporan dari yang bersangkutan
5.  Perangkat Desa tersebut selalu mangkir apabila di pagil atau ditanyakan keadaan masyarakat diwilayahnya. 31
30 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Hari Rabu 22 Juli  2017 31 ibid

## B. Faktor Penghambat Pemberhentian
Perangkat Desa di Desa Bigori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang
Pemberhentan perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa perangkat Desa tersebut sudah tiak lagi bisa melaksanakan tugas dan tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan kepala Desa atau karena tidak pidana yang dilakukan oleh perangkat Desa, perangkat Desa yang dikenakan tindak pidana maka harus diganti dengan pejabat Perangkat Desa yang baru, hal ini supaya dalam sistem pemerintahan Desa untuk menjalankan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agustinus Kepala Desa Begori hari Jumat Tanggal 23 Juni 2017 menyampaikan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan karena tidak menjalankan fungsinya mempunyai beberapa hambatan antara lain:
1.  Perangkat desa tersebut tidak menerima keputusan Kepala Desa dikarenkan merasa masa jabatan belum selesai
2.  Perangkat Desa tidak menerima keputusan pemberhentian tersebut dikarenakan merasa tidak melakukan kesalahan.
3.  Perangkat desa tersebut menolak keputusan kepala desa dengan bukti surat rekomendasi dari Camat tidak ada.
4.  Perangkat desa tersebut menganggap bahwa keputusan kepala desa untuk memberhentikan atas dasar kemauan sendiri
5.  Perangkat desa tersebut merasa tidak menerima salinan pemberhentian dari Kepala Desa.
6.  Perangkat desa tersebut merasa keputusan untuk memberhentikan tidak ada dasar. 32
Dari beberapa faktor penghambat yang disampaikan oleh kepala Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang diatas yang sering terjadi perangkat Desa
32 Ibid
menolak pemberhentian adalah terdapat pada poin (2 dan 6) dikarenakan bahwa perangkat desa merasa bahwa tidak ada kesalahan atau keputusan yang diambil dianggap tidak ada dasar. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa menjadi kurang dianggap tidak ada ketegasan dalam mengambil keputusan, sehingga jalan keluarnya menurut Kepala desa adalah dengan mengadakan pemilihan ulang dan memberi kesempatan bagi warga lain unyuk maju dalam pemilihan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala dusun yang diberhentikan menyatakan bahwa kepala desamengambil keputusan untuk memberhentikan tidak mempunyai dasar, karena surat pengangkatan dari Kepala desa yang lama belum berakhir sehingga Kepala dusun yang diberhentikan merasa masa jabatannya masih ada, dan masih ada sisa mas jabatan sebagai Keepala Dusun, untuk itu keputusan Kepala Desa memberhentikan patut dipertanyakan.
Dari keterangan Kepala Dusun diatas dapat penulis sampaikan bahwa Keputusan Kepala Desa memberhentikan Kepala Dusun tersebut perlu adanya penyampaian baik secara lisan maupun tertulis dengan didasari atas surat rekomendasi Camat sebagai dasar untuk memberhentikan perangkat Desa. Oleh sebab itu sebagai dasar kepala Desa memberhentikan perangkat desa perlu adanya bukti untuk disampaikan kepada perangkat desa yang diberhentikan, bukti rekomendasi tersebut haruslah disampaikan kepada perangkat desa lainnya supaya tidak dianggap sebagai keputusan Kepala Desa sendiri.
Berdasarkn informasi dan wawancara penulis dengan Kepala Desa hari kamis Rabu 22 Juni 2017 menyampaikan bahwa kepala Dusun yang diberhentikan karena sudah tidak sejalan lagi dengan program-program pemerintaan Desa yang dipimpin, ditambah lagi Kepala Dusun tersebut diangkat oleh Kepala Desa yang lama walaupun masa jabatannya masih ada sudah sewajarnya Kepala Desa mengambil keputusan untuk menentukan perangkat kerja Desa yang baru yang sesuai dengan rencana program-program kerja pemerintahan desa yang akan datang.

## 44 Perahu, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, Hlm 39-46
Apabila masih dipertahankan maka akan menghambat laju  pemerintahan Desa untuk menjalankan program-program Desa, sehingga Kepala Desa serta pengurus Desa mengambil sikap untuk melaksnakan Pemilihan Kepala Dusun yang Baru. Pemilihan Kepala Dusun yang baru pada saat pemilihan dilakukan di tingkat Dusun, Kepala Dusun yang lama tidak mendaftar diri lagi agar dipilih warga masyarakat sehingga kandidat yang ikut mencalonkan hanya satu orang saja, maka secara langsung terpilih menjadi Kepala Dusun karena tidak ada saingannya, setiap warga masyarakat yang mencalonkan diri untuk menjabat sebagai salah satu perangkat Desa diajukan terlebih dahulu ke Kantor Kecamatan, maka akan diberikan surat rekomendasi dari pihak Kecamatan tentang nama-nama yang diajukan oleh Desa, barulah Kepala Desa dan panitia menetapkan calon bagi warga masyarakat sebagai perangkat Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Keranjik Bapak Adyah menyampaikan bahwa masa jabatannya belum berakhir dikarenakan sesuai hasil Surat Keputusan Kepala Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Keranjik masih ada sisa masa jabatan yang harus diselesaikan yaitu sekitar 2 (dua) Tahun lagi, dari surat Keputusan tersebut Tahun 2019 masa berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Dusun Keranjik, permasalahanya menurut Kepala Dusun bahawa Kepala Desa yang menetapakan Surat Keputusan tersebut sudah tidak menjabat lagi karena masa jabatan berakhir dan tidak terpilih lagi oleh warga masyarakat Desa Begori, akan tetapi menurut Kepala Dusun Bapak Adyah bahwa Surat Keputusan tersebut masih berlaku dikarenakan masih ada sisa masa jabatan bukan berarti jabatan Kepala Desa berakhir maka perangkat desa yang menjabat berakhir pula. 33
Pemerintahan Desa merupakan sistem pemerintaan yang mendasar  dibawah pemerintaan Kabupaten dan Kecamatan 33 Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Yang diberhentikan pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017
untuk terlaksananya pemerintahan perlu adanya suatu sistem yang mendasar  dalam melaksanakan  pembanguna serta administrasi di Desa, Perangkat Desa terutama Kepala Dusun merupakan tempat bagi warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan warga dalam menindak lanjut suatu permasalahan di Dusun, oleh sebab itu peran Kepala Dusun dalam membina dan mengayomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kinerja dari Kepala Desa. Sebagai  mitra Keraja Kepala Desa di pemerintahan Desa Kepala Dusun ikut andil dalam melaksanakan program-program yang dirancang dan diprogramkan oleh kepala Desa.
Apabila kepala Dusun sudah tidak lagi sejalan dengan Kepala Desamaka rencana danprogram-program kepala Desa kedepan  dapat tidak terlaksana, sehingga mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan pembangunan padamasyarakat.
Berdasarkan Hasil  Wawancara dengan salah satu anggota masyarakat di Desa Begori Kecamatan Serawai bapak Lajon menyampaikan bahwa sebelum Kepala  Dusun diganti masyarakat tidak bisa memberikan aspirasi kepada Kepala Desa yang Baru dikarenakan antara Kepala Dusun dengan  Kepala Desa yang baru tidak sejalan,  oleh sebab  itu masyarakat di Dusun Keranjik sangat bersyukur bahawa dilakukan pemilihan Kepala Dusun yang baru  supaya apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terlaksana. 34
Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat di Dusun Keranjik Bapak Abas menyampaikan bahwa kepala Dusun pada  dasarnya menunggu instruksi dari Kepala Desa dalam menjalankan Tugas dan Kewajiban hanya saja dalam pelaksanaan tugas seehari-hari Kepala Dusun jarang sekali ditempat dikarenakan kesibukan-kesibukan sehari-hari, sehingga dalam  urusan administrasi warga di dusun keranjik tiak bisa berjalan dengan baik, untuk itu biasanya warga masyarakat melakukan pengurusan administrasi warga langsung di tangan kepala
34 Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Keranjik Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2017.
Ronny, Soemitro, 1983 Metode  Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Soekanto,Soerjono 2006 Pengantar Penelitian  Hukum,  universitas  Indonesia , Jakarta Sugono,Bambang, 2005 Metode  penelitan Hukum ,  Raja Grafindo, Persada, Jakarta Waluyo,Bambang, 1991 Penelitian  Hukum Dalam Praktek , Jakarta, sinar grafika, Widjaja, 2003 Otonomi  Desa , Gramedia, Bandung
Sumber Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Sumber Internet http://bit.ly/fxzulu diakses hari rabu tanggal 25 Februari 2016 Jam 23.00 wib https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images diakses 27  Februari 2016 jam 13.00wib https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images diakses tgl  26  Februari 2016  Jam 12.00 WIB
Desa, hal tersebut menyebabkan  kepercayaan Kepala Desa terhadap Kepala Dusun Keranjik tidak sejalan. oleh sebab itu maka Kepala Desa mengambil keputusan utnuk mengganti Kepala Dusun yang baru.

## Simpulan
Pemberhentian perangkat desa  oleh Kepala Desa merupakan salah satu wewenang Kepala Desa dalam memimpin wilayah desa pemberhentian tersebut haruslah di dasari atas rekomendasi dari Kecamatan salah satunya adalah surat rekomendasi Camat yang disampaikan kepada Kepala Desa. Faktor penghambat  pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa dikarenakan tidak adanaya penyampaian baik lisan maupun tulisan kepada perangkat Desa yang diberhentikan sehingga menganggap bahwa dasar pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan hukum. Saran penelitian yaitu Pelaksanaan Pemberhentian  Perangkat Desa oleh Kepala Desa agar melengkapi syarat-syarat yang harus disampaikan kepada Camat sebagai pemerintahan di Kecamatan, supaya dalam pelaksanaan keputusan untuk memberhentikan salah satu perangkat Desa mempunyai kekuatan  Hukum. Pemberhentian tersebut didasari atas surat yang direkomendasikan oleh  Camat melalui Skretaris  Camat dengan acuan surat pengajuan dari Kepala Desa. Dalam pemberhentian perangkat Desa perrlu adanya evaluasi  dari Kepala Desa dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak mengakibatkan timbulnya pertanyaan bagi perangkat Desa  yang di berhentikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Bambang Sugono, 2005, Metode Penelitian
Hukum, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
Dwiyanto, Agus, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM. Handyaningrat. Soewarno, 1982. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan
Nasional. Gunung Agung. Jakarta.
Mangku Negara, 2005. Evaluasi  Kinerja Sumber Daya Manusia . Jakarta.