## STATUS HARTA GONO GINI DARI PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DR. Zainal Abidin

## Abstrak
Mengenai  harta  gono  gini  apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  istri,  cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, di samping itu ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas isteri dan dua bagian untuk bekas suami. Untuk ini  di  Jawa  dipakai  istilah sak  pikul  sak  gendong. Sak  pikul  berarti  dua  bagian, karena muka belakang memikulnya. Sak  gendong berarti satu bagian, karena hanya digendong. Adapun mengenai harta gono gini, sampai saat ini masih belum  terdapat kesepakatan  yang  pasti,  apakah  ada  atau  tidak.  Ada  pendapat  yang  mengemukakan bahwa  tidak  ada  harta  gono  gini  kecuali  dengan syirkah (perjanjian)  antara  suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pula pendapat  yang  mengatakan  bahwa  ada  harta  gono  gini  antara  suami  istri  selama perkawinan  berlangsung,  baik  mereka  bekerja  bersama-sama  maupun  salah  seorang saja dari mereka yang bekerja, sedang lainnya mungkin mengurus rumah tangga dan anak-anak.

## A. Pendahuluan
Kehidupan  berkeluarga  terjadi  lewat  perkawinan  yang  sah,  baik  menurut hukum  agama  maupun  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari  sini akan tercipta kehidupan  yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir batin.
Menurut pasal 1 UU 1 Tahun 1974, perkawinan adalah:
“Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan  seorang  wanita,  berarti  perkawinan  sama  dengan  „perikatan‟ (verbindtenis). 1
Adapun  pasal    2  Buku  1  Hukum  Perkawinan  Kompilasi  Hukum  Islam merumuskan sebagai berikut :
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat  atau  miitsaqan  ghalidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah “
1 Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan Indinesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), 7.
Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam merumuskannya sebagai berikut :
“  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan rahmah “.
Di  dalam  pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  dikatakan  bahwa  yang  menjadi tujuan  perkawinan  sebagai  suami  istri  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan  perkawinan  yang  diinginkan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  bila kita  perhatikan  adalah  sangat  ideal.  Karena  tujuan  perkawinan  tidak  hanya melihat  dari  segi  lahirnya  saja,  tapi  sekaligus  terdapat  adanya  suatu  pertautan batin antara suami dan istri  yang ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha  Esa.  Hal  ini  dimaksudkan,  bahwa  perkawinan  itu  hendaklah  berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. 2
Dari  pengertian  tentang  perkaiwnan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa kedudukan  pria  dan  wanita  yang  memasuki  gerbang  pernikahan  itu  adalah seimbang  yang  masing-masing  mempunyai  fungsi  dan  tanggung  jawab  yang berbeda. 3
Keseimbangan  fungsi  dan  kedudukan  suami  istri  itu  adalah  untuk  satu tujuan, seperti ditentukan oleh pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut : “  Suami istri memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
Keseimbangan  kedudukan  suami  dan  istri  ternyata  pula  terhadap  harta gono gini. Hal ini dirumuskan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU No. 1 Tahun  1974,  dan  pada  pasal  85  sampai  dengan  pasal  97  Buku  1  Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan istri dalam  harta gono gini ini juga  merumuskan  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  baik  masyarakat hukum adat maupun masyarakat menurut hukum Islam.
2 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan diIndonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 4.
3 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam diIndonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 109
Sekitar  tahun  1956-1957  Hakim  Pengadilan  Negeri  di  daerah  Jawa Tengah  dalam  memutuskan  pembagian  gono-gini  menggunakan  rumus  “sepikul segendong “, yaitu dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri. 4
Dalam kitab-kitab fiqih lama, tidak diakui adanya harta gono gini suami- istri. Hal tersebut sesuai dengan susunan masyarakat waktu itu. Akan tetapi, ada satu  dua  ulama  Indonesia  yang  telah  maju  pemikirannya.  Syekh  Arsyad  al- Banjari  dari  Banjarmasin  telah  menyebut  adanya  “  harta  perpantangan”.  Pada tahun  1928  ada  putusan  Pengadilan  Agama  Jawa  Tengah,  yang  membagi  lebih dulu  harta  gono-gini  sebelum  menentukan tirkah dari  suami  yang  telah meninggal  dan  pembagian    gono-gini  itu  satu  berbanding  satu.  Jadi  berbeda dengan asas “ sepikul segendong “ dalam hukum adat. 5
Mengenai  harta  gono  gini  apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  istri, cara  penyelesaiannya  berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, di samping itu ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas isteri dan dua bagian untuk bekas suami. Untuk ini di Jawa dipakai istilah sak pikul sak gendong. Sak pikul  berarti  dua  bagian,  karena  muka  belakang  memikulnya.  Sak  gendong berarti satu bagian, karena hanya digendong.
Oleh  karena  ada  perbedaan-perbedaan  itulah,  maka  di  dalam  UU  No.  1 Tahun  1975  diadakan  pasal  37  yang  berbunyi  “Bila  perkawinan  putus  karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing.” 6
Hukum  perkawinan  merupakan  bagian  dari  hukum  Islam  yang  memuat ketentuan-ketentuan  tentang  hal  ihwal  perkawinan,  yang  meliputi  proses perkawinan,  prosedur  bagaimana  menuju  terbentuknya  ikatan  perkawinan,  tata cara penyelenggaraan akad perkaawinan, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin  yang  telah  diikrarkan  dalam  akad  perkawinan  sebagai  akibat  yuridis  dari adanya akad itu.
4 Ibit., 111.
5 Ibid., 115
6 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri diIndonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 45.
Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan  jenis,  maka  ditempuhlah  jalan  berdasarkan  atas  ketentuan  Allah  yang terdapat  dalam  syari'at  Islam.  Dengan  mengadakan  akad  perkawinan  atas  dasar kecintaan  dan  saling  rela  antara  keduanya  yang  dilakuakan  oleh  pihak  wali menurut  sifat  dan  syarat  yang  telah  ditentukan  agar  menjadi  halal  percampuran antara keduanya. 7
Permasalahan di sini adalah apabila dari awal sudah ada i'tikad tidak baik, sudah  ada  keinginan  tulus  untuk  menjadikan  sebuah  hubungan  halal  menurut hukum Islam tentang tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan awal dan diharamkan oleh  syara',  maka  demi  hukum  sebuah  i,tikad  baik  untuk  membina  hubungan yang  kekal  antara  laki-laki  dan  perempuan  dapat  dibatalkan  atau  batal  dengan sendirinya.
Hukum  Islam  mengatur  perkara  perkawinan  namun  di  dalamnya  juga terdapat  aturan  perceraian.  Perkawinan  pembatalan  ini  juaga  telah  diatur  dalam Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  dan  KHI.  Dengan  perceraian,  hubungan perkawinan  telah  putus  salah  satu  akibat  hukum  dari  putusnya  hubungan perkawinan adalah status harta gono gini antara suami isteri.
Menurut  ketentuan  pasal  23  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan, yang dapat mengajukan perceraian yaitu :
a. Para keluarga dalam gariss keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
b. Suami atau isrti.
c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini setiap orang yang  mempunyai  kepentingan  hukum  secara  langsung  terhadap  perkawinan tersebut tatapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Batalnya  suatu  perkawinan  dinilai  setelah  keputusan  pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  semenjak  berlangsungnya perkawinan. 8
7 Arso sastroatmodjo,dan Aulawi, Wasit, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1978, hal. 53.
8 Hilman Hadikisuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 83.
Salah satu akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan ialah status harta gono gini antara suami istri. Masalah pencarian harta gono gini suami istri adalah  termasuk  perkongsian  /  syirkah.  Harta  gono  gini  dalam  perkawinan digolongkan  dalam  bentuk  syirkah  abdan  dan  muafadhoh.  Dikatakan  Syirkah abdan (perkongsian tenaga) karena pada umumnya suami istri sama-sama bekerja membanting  tulang  untuk  mendapatkan  nafkah  hidup  keluarga  sehari-hari, 9 dan perkonsian tak terbatas (syirkah muafadhoh), karena perkongsian pada suami istri dalam  gono  gini  itu  tidak  terbatas  pada  apa  saja  yang  mereka  hasilkan  selama dalam perkawinan termasuk harta gono gini, selain dari warisan dan hibah yang tegas-tegas dikhususkan sseorang dari kedua suami istri itu. 10
Adapun mengenai  harta gono gini, sampai saat ini masih belum terdapat kesepakatan  yang  pasti,  apakah  ada  atau  tidak.  Ada  pendapat  yang mengemukakan  bahwa  tidak  ada  harta  gono  gini  kecuali  dengan syirkah (perjanjian)  antara  suami  istri  yang  dibuat  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan.  Namun,  ada  pula  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  ada  harta gono gini antara suami istri selama perkawinan berlangsung, baik mereka bekerja bersama-sama  maupun  salah  seorang  saja  dari  mereka  yang  bekerja,  sedang lainnya mungkin mengurus rumah tangga dan anak-anak.
Dari pemaparan di atas, penulis tertarik  untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan harta gono gini dari perceraian. Untuk itu peneliti  mengangkat judul  "Status  Harta  Gono  Gini  Dari  Perceraian  Menurut  Perspektif  Uu  No.  1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam".
B. Masalah
1. Bagaimana status harta gono gini dari perceraian menurut perspektif Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana  pembagian  harta  gono  gini  dari  perceraian  menurut  perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
C. Pembahasan
1. Pengertian Harta Gono Gini
9 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 271.
10 Ismuha. Op. Cit,. 79.
Adanya  harta  gono  gini  dalam  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan adanya  harta  milik  masing-masing  isteri  atau  suami.  Harta  gono  gini  tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas  persetujuan  dari  pihak  lainnya.  Suami  atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan atau memindah harta  gono  gini  tersebut.  Dalam  hal  ini  baik  suami  maupun  isteri  mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta gono gini. 11
Pengertian  harta  gono  gini  menurut  Sudarsono 12 dalam  kamus  hukum adalah Harta gono gini yaitu harta yang diperoleh suami isteri secara bersama di dalam  perkawinan.  Harta  bawaan  yaitu  harta  benda  atau  barang-barang  tertentu yang  dibawa  oleh  suami  atau  isteri  pada  waktu  perkawinan.  Harta  perkawinan yaitu  kesatuan  harta  yang  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  suatu  keluarga  selama perkawinan.
Materi yang termuat dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974  adalah  berasal  dari  hukum  Adat  yang  pada  pokoknya  sama  di  seluruh wilayah Indonesia; yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami isteri masih berhak  menguasai  harta  bendanya  sendiri  sebagai  halnya  sebelum  mereka menjadi  suami  isteri,  kecuali  harta  gono  gini  yang  tentunya  dikuasai  bersama, karena itu harta keluarga dapat dibedakan dalam empat macam :
a. Harta  yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing,  di  Bali  disebut  Guna–Kaya.  Di  Sumatera  Selatan  disebut  Harta Pembujang  bila  dihasilkan  oleh  perawan  (gadis),  harta  jenis  ini  adalah  hak  dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami atau isteri).
b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai seperti, berupa modal usaha, perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua (keluarga)  yang  memberikan  semula,  di  Minangkabau  dikenal  dengan  Harta Asal.
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 8 (Bandung: al-Ma'arif, 1943), 7.
12 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 160.
c. Harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung  tetapi  bukan  karena usahanya,  misalnya  :  karena  hibah  atau  warisan  dari  orang  tua  mereka  atau keluarga  terdekat,  di  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur  dan  Yogyakarta  disebut  Harta Gawan,  di  Jakarta  disebut  Barang  Usaha,  di  Jawa  Barat  disebut  Barang  Benda atau Barang Asal (Barang Pusaka). 13
d. Harta  yang  diperoleh  sesudah  mereka  berada  dalam  hubungan  perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Di Jawa dikenal dengan harta Gono-Gini atau Barang Guna,  di  Jawa  Barat  disebut  Guna  Kaya,  di  Kalimantan  disebut  Barang Papantangan.
Tentang  jenis  pertama  dan  kedua  tidak  menjadi  persoalan  karena  sudah pasti statusnya dikuasai oleh masing-masing pihak.
Pasal-Pasal  35,  36,  dan  37  undang-undang  No.  1  Tahun  1974,  telah meningkatkan hukum Adat mengenai pencaharian bersama suami isteri menjadi hukum tertulis. Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai harta pencaharian bersama suami isteri selama masih diikat oleh tali perkawinan. Sedang Pasal 37 mengenai harta gono gini itu apabila terjadi perceraian antara suami isteri, yang caranya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

## 2. Ruang Lingkup Harta gono gini
Macam-macam harta suami isteri menurut Sayuti 14 adalah :
a. Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami isteri dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu :
1) Harta  masing-masing  suami  isteri  yang  telah  dimilikinya  sebelum mereka  kawin  baik  berasal  dari  warisan,  hibah  atau  usaha  mereka sendiri-sendiri dapat disebut sebagai harta bawaan.
2) Harta  masing-masing  suami  isteri  yang  dimilikinya  sesudah  mereka berada  dalam  hubungan  perkawinan,  tetapi  diperolehnya  bukan  dari usaha  mereka  baik  seorang-seorang  atau  bersama-sama,  tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
13 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami isteri (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 41.
14 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), 83.
3) Harta  yang  diperoleh  sesudah  mereka  berada  dalam  hubungan perkawinan  atas  usaha  mereka  berdua  atau  usaha  salah  seorang mereka atau disebut harta pencaharian.
b. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk :
1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan sekolah anak-anak.
2) Harta kekayaan yang lain.
c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
1) Harta milik bersama.
2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
3) Harta  milik  seseorang  dan  pemilikan  dengan  tegas  oleh  yang bersangkutan.
Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing  atau  harta  yang  diperoleh  oleh  salah  seorang  suami  isteri  atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena  hadiah  atau  hibah  atau  warisan  sesudah  mereka  terikat  dalam  hubungan perkawinan.
Sebagai dasar atas pendirian tersebut, dapat dipergunakan:
a) Q.S an-Nisa' ayat 29
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".
b) Terpisahnya harta suami isteri itu memberikan hak yang sama bagi isteri dan  suami  untuk  mengatur  hartanya  sesuai  dengan  kebijaksanaanya masing-masing.
Walaupun  demikian  telah dibuka  kemungkinan  syirkah atas  harta kekayaan  suami  isteri  secara  resmi  dan menurut  cara-cara  tertentu.  Suami  isteri dapat  mengadakan  syirkah  yaitu  percampuran  harta  kekayaan  yang  diperoleh suami  dan  isteri  selama  masa  adanya  perkawinan  atas  usaha  suami  atau  isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.
Begitupun  mengenai  harta  kekayaan  usaha  sendiri-sendiri  sebelum perkawinan  dan  harta  yang  berasal  bukan  dari  usaha  mereka  berdua,  tetapi berasal  dari  pemberian  atau  warisan  atau  lainnya  yang  khusus  untuk  mereka masing-masing tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperoleh sebelum perkawinan  maupun  yang  diperolehnya  sesudah  mereka  berada  dalam  ikatan perkawinan tetapi dapat pula mereka syirkahkan.
Sedangkan  mengenai  cara  terjadinya  syirkah  untuk  masing-masing  jenis harta itu dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula. Untuk masyarakat tertentu  seperti  masyarakat  Indonesia  dirasa  sangat  baik  adanya  syirkah  antara suami isteri sejauh mengenai harta yang akan diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, berdasarkan keadaan masyarakat itu sendiri seperti adanya kenyataan  Kesempatan  si  isteri  mencari  kekayaan  dan  berusaha  sendiri  sangat terbatas dibanding dengan kesempatan seorang suami.
Terselenggaranya  dengan  baik  bagian  pekerjaan  yang  dipegang  oleh isteri  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  merupakan  pekerjaan  yang  cukup  berat, merupakan sebab langsung bagi suami untuk dapat menguruskan pekerjaan yang jauh dari rumah mereka dengan tenang. 15

## 3. Harta Gono Gini Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Untuk  mengetahui  definisi  harta  gono  gini  dalam  perkawinan,  kita merujuk pada ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun1974 berikut :
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini.
(2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  isteri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dari  Pasal  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  menurut  undang-undang perkawinan, di dalam suatu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta.  Bahkan  pada  asasnya,  di  dalam  satu  keluarga  terdapat  lebih  dari  satu kelompok harta.
Menurut  UUP  No.  1  Tahun  1974  kelompok-kelompok  harta  yang mungkin terbentuk adalah :
1. Harta bersama
2. Harta Pribadi
2a. Harta bawaan suami
2b. Harta bawaan isteri
2c. Harta hibahan/warisan suami 2d. Harta hibahan/warisan isteri
Menurut  Pasal  35  ayat  (1)  di  atas,  harta gono  gini  suami  isteri  hanyalah meliputi  harta-harta  yang  diperoleh  suami  isteri  sepanjang  perkawinan  saja. Artinya  harta  yang  diperoleh  selama  tenggang  waktu  antara  saat  peresmian kematian (cerai mati), maupun perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang  telah  dipunyai  pada  saat  (dibawa  masuk  ke  dalam)  perkawinan  terletak  di luar harta gono gini. 16
Ketentuan  tersebut  di  atas  tidak  menyebutkan  dari  mana  atau  dari  siapa harta  tersebut  berasal,  sehingga  dapat  kita  simpulkan  bahwa  termasuk  dalam harta gono gini adalah :
a. Hasil dan pendapatan suami
b. Hasil dan pendapatan isteri
c. Hasil  dan  pendapatan  dari  harta  pribadi  suami  maupun  isteri,  sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta gono gini asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.
Hal itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang dengan tegas  mengatakan,  bahwa  “harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta gono gini”.
Pengertian  “harta  benda”  dalam  Pasal  35  UU  No.1  Tahun  1974,  bisa menimbulkan  salah  pengertian,  karena  harta  benda  dalam  kata  sehari-hari menunjuk kepada segi pendapatan saja.
Kata  “harta  benda”  di  sini  ditafsirkan  sebagai  harta  kekayaan,  karena  di dalam  harta  kekayaan  termasuk  pula  semua  hutang-hutangnya.  Penafsiran  yang demikian itu lebih sesuai dengan prinsip tanggung jawab extern suami isteri.17
16 Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Cet. 2; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 188. 17 Ibid., 189.
Semua  harta  yang  ada,  termasuk  semua  hutang-hutang  yang  sudah  ada, pada  waktu  perkawinan  dilangsungkan,  pada  asalnya  adalah  hak  (milik)  dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut.
Sedangkan asas harta gono gini meliputi pada :
a. Hasil dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan.
b. Hasil  yang  keluar  dari  harta  pribadi  suami  dan  isteri  sepanjang perkawinan.
Untuk  selanjutnya  harta  ini  kita  sebut  harta  pribadi  hibahan  dan  harta pribadi warisan suami/isteri.
Mengenai  harta  pribadi  bahwasannya  harta  yang  sudah  dimiliki  suami atau  isteri  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  harta  tersebut  tidak  masuk  ke dalam harta gono gini, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut Pasal 35 ayat (2) UUP., terdiri dari :
a. Harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan.
b. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan.
Adanya  pemisahan  secara  otomatis  (demi  hukum)  antara  harta  pribadi dengan  harta  gono  gini,  tanpa  disertai  dengan  kewajiban  untuk  mengadakan pencatatan  pada  saat  perkawinan  akan  dilangsungkan  (atau  sebelumnya)  dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi pembuktian asal-usul harta  atau  harta-harta  tertentu  pada  waktu  pembagian  dan  pemecahan,  baik karena perceraian maupun kematian.
Walaupun  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  Pasal  35  ayat  (2),  tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), maka ketentuan mengenai harta  pribadi  hibahan  dan  warisan,  hanyalah  meliputi  hibahan  atau  warisan suami/isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.
Dari Pasal di atas dapat kita ketahui bahwasannya harta bawaan masing- masing  suami    isteri,  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. 18
18 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 110.
Kata “di bawah penguasaan” dalam Pasal 35 ayat (2); artinya adalah milik suami isteri dan konsekuensinya suami atau isteri yang bersangkutan mempunyai wewenang penuh atas harta tersebut.
Jadi prinsipnya menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah :
a. Suami/isteri  masing-masing  (sendiri-sendiri)  mempunyai  hak  milik  atas harta pribadinya.
b. Suami/isteri  masing-masing  (sendiri-sendiri)  mempunyai  hak  “beheer” (pengurusan) dan “beschikking” (pemilikan) atas harta pribadinya. 19
Dalam penyelesaian harta perkawinan ini undang-undang Perkawinan menempuh  jalan  yang  mirip  dengan  hukum  Islam,  yakni  Pasal  35  ayat  (2)  UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami isteri, dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan adalah di bawah pengusaan masing-masing.
Juga Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  Hal  ini  menunjukkan,  bahwa  undang-undang  kita  mengakui  dan membenarkan  adanya  hak-hak  kehartaan  isteri  secara  berdiri  sendiri  sebagai subyek hukum sebagaimana suami diakui pula oleh hukum secara berdiri sendiri memiliki  hak-hak  kehartaan.  Juga  dalam  ikatan  perkawinan  itu  isteri  tidak kehilangan  hak  menguasai  dan  bertindak  hukum  semisal  menjualnya, menggadaikannya,  memperkembangkannya  dan  sebagainya  terhadap  harta  yang menjadi  haknya  itu  sebagaimana  suamipun  berhak  pula  melakukan  hal  yang serupa terhadap hartanya.
Selanjutnya UU Perkawinan kita juga menentukan bahwa harta gono gini yang  terwujud  dan  timbul  sebagai  akibat  atau  terjadi  dalam  rangka  pembinaan rumah  tangga  bersama  suami  dan  isteri,  bahwa  harta  yang  diperoleh  bersama dalam  perkawinan  itu  menjadi  milik  bersama  dan  diatur  bersama  menurut kehendak mereka berdua.
Dengan  demikian  maka  isteri  disamping  memiliki  hak-hak  kehartaan secara berdiri sendiri juga berhak atas harta gono gini suami isteri. Sistem yang
19 Satrio, Op.Cit., 198.
ditempuh  oleh  undang-undang  kita  dalam  masalah  ini  sesuai  dengan  cita-cita hukum  Islam  yang  menghormati  hak-hak  asasi  manusia  termasuk  hak-hak kehartaannya, serta kewajiban melindungi hak-hak kaum lemah.

## 4. Pembagian Harta gono gini
Pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami isteri selama dalam perkawinan,  sedang  Pasal  37  mengatur  khusus  mengenai  harta  gono  gini  suami isteri bila terjadi perceraian antara keduanya.
Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh Pasal 35 dan Pasal 36. Tetapi mengenai harta gono gini pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, Pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian  yang  pasti,  melainkan  ditentukan  kepada  hukum  masing-masing. Karena  rakyat  Indonesia  yang  majemuk  itu  mempunyai  hukum  adat  yang beraneka warna dan masih hidup dalam  masyarakat. Dalam keadaan suami isteri hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak ada kesulitan bagi hukum adat yang berbeda-beda untuk disatukan. Tetapi jika terjadi perceraian, hal itu adalah amat  sulit.  Jadi  penyelesaian  yang  baik  dalam  hal  ini  ialah  mempergunakan hukum mereka masing-masing. 20
Bunyi Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :
"Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya masing-masing".
Penjelasan  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “hukumnya  masing-masing”  ialah  hukum  agama,  hukum  adat,  dan  hukum- hukum lainnya.
Perkataan  hukum-hukum  lainnya  pada  penjelasan  Pasal  37  tersebut dimaksudkan untuk membuka kemungkinan hukum lain selain hukum agama dan hukum  adat  untuk  pengaturan  harta  gono  gini,  misalnya  hukum  perdata (Burgerlijk  Wetboek).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya kevakuman hukum dalam tatanan hukum di negara kita.21
20 Ismuha, Op. Cit., 37.
21 Abdurrahman, dan Syahrani, Riduan, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung:  Alumni,1978), 28.
Dengan demikikan tidak menjadi soal apakah suami atau isteri sama-sama beragama  Islam,  sama-sama  beragama  Kristen,  sama-sama  orang  Jawa,  sama- sama  orang  Madura,  berlainan  agama,  maupun  berlainan  suku.  Semuanya tercakup oleh beberapa ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
B. Harta Gono Gini Menurut

## Pengertian Harta Gono Gini Menurut KHI
Doktrin  hukum  fiqih  tidak  membahas  masalah  harta  gono  gini  suami isteri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para ulama' Indonesia dalam rangka penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun  mereka  setuju  untuk  mengambil syarikat  abdan  sebagai  landasan  merumuskan  kaidah  hukum  yang  berkenaan dengan harta gono gini. Maka dalam merumuskan masalah harta gono gini yang terdapat  dalam  Bab  XIII  yang  terdiri  dari  Pasal  85  sampai  dengan  Pasal  97 Kompilasi Hukum Islam, panitia perumus Kompilasi melakukan pendekatan dari jalur aturan syarikat abdan dan hukum adat.
Dari  penggabungan  antara  keduanyalah  Pasal-Pasal  Kompilasi  yang mengatur  harta  gono  gini  yang  diutarakan  dalam  pembahasan  tidak  terlepas kaitannya  dengan  ketentuan  hukum  adat  maupun  dengan  yurisprudensi.  Cara pendekatan yang seperti itu tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan urf sebagai  sumber  hukum  dan  sejiwa  dengan  kaidah  yang  mengajarkan  al'adatu muhakkamah.22
Menurut  Ismuha,  harta  gono  gini  menurut  pandangan  Islam  termasuk golongan  syirkah  abdan  atau  muwafadhah.  Syirkah  abdan  adalah  perkongsian antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  sama-sama  bekerja,  dan  upah  yang  mereka peroleh  dibagi  menurut  perjanjian.  Syirkah  semacam  ini  hukumnya  boleh. Sedangkan  syirkah  muwafadhah  adalah  perkongsian  dalam  menjalankan  modal, dengan  ketentuan  bahwa  masing-masing  anggota  perkongsian  memberikan  hak penuh kepada anggota lainnya untuk bertindak atas nama perkongsian tersebut.
Dikatakan syirkah  abdan karena  kenyataannya  bahwa  sebagian  besar suami  dan  isteri  dalam  masyarakat  Indonesia  sama-sama  bekerja  untuk mendapatkan  nafkah  sehari-hari  dan  kehidupan  mereka  di  hari  tua.  Dikatakan
22 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 271.
syirkah muwafadhah karena memang perkongsian suami dan isteri dalam gono- gini itu  tidak  terbatas.  Segala  sesuatu  yang  mereka  hasilkan  selama  dalam perkawinan menjadi harta gono gini. 23
Sebelum membahas pengertian harta gono gini yang disebut dalam KHI, terlebih dahulu kami paparkan makna harta gono gini menurut Hukum Islam.
Menurut  Hukum  Islam  ada  dua  versi  jawaban  yang  dapat  dikemukakan tentang harta gono gini tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
1. Tidak dikenal harta gono gini, kecuali dengan syirkah
Dalam  Hukum  Islam  tidak  dikenal  percampuran  harta  gono  gini  antara suami  isteri  karena  perkawinan.  Harta  kekayaan  isteri  tetap menjadi  milik isteri dan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  isteri.  Demikian juga  harta  kekayaan  suami  tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal  apapun  termasuk  mengurus  harta  benda,  sehingga  ia  dapat  melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. 24
Argumentasi  yang  dikemukakan  pada  bagian  pertama  tadi  bahwa  tidak ada  harta  gono  gini  antara  suami  isteri  ,  kecuali  adanya  syirqah  pendapat  itu bertitik tolak dari beberapa ayat Al-qur‟an antara lain : Q.S  An-Nisa' ayat 34
Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang  laki-laki  ada bahagian dari  pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dari  penjelasan  ayat  di  atas,  bahwasannya      suami  sebagai  kepala keluarga  dan  mempunyai  kewajiban  mutlak  harus  memberi  nafkah  kepada  baik isteri maupun anak-anaknya.
23 Abdul Rachmad Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia (Malang: Bayumedia, 2003), 75.
24 Latif Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 82.
Karena  isteri  mendapat  perlindungan  baik  tentang  nafkah  lahir,  nafkah batin,  moral  dan  material,  maupun  tempat  tinggal,  biaya  pemeliharaan  serta pendidikan  anak-anak,  menjadi  tanggung  jawab  penuh  suami  sebagai  kepala keluarga.  Berarti  isteri  dianggap  pasif  menerima  apa  yang  datang  dari  suami, maka tidak ada harta gono gini antara suami dan isteri.

## 2. Adanya Harta Gono Gini Antara Suami Isteri
Pendapat  kedua  adalah  pendapat  yang  paling  mutakhir  menyatakan bahwa  ada  harta  gono  gini  antara  suami  dan  isteri.  Pendapat  yang  kedua  ini mengakui  bahwa  apa  yang  diatur  oleh  UU  No.  1  Tahun  1974,  sepanjang mengenai harta gono gini seperti ketentuan dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974.
Menurut  Sajuti  Thalib,  SH.  Dan  Prof.  DR.  Hazairin  bahwa  :  menurut hukum  Islam  harta jenis ini,  yakni  harta yang  diperoleh  suami  dan isteri  karena usahanya, adalah harta gono gini, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai  suami  isteri  maka  semuanya  menjadi  bersatu,  baik  harta  maupun  anak- anak, seperti yang diatur di dalam Al-qur‟an surat an-Nisa' ayat 21 :
Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  Dan  mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Tidak perlu diiringi dengan syirqah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta  memenuhi  persyaratan  lain-lainnya  seperti  adanya  wali,  saksi,  mahar, walimah  dan  i‟lanun  nikah  sudah  dapat  dianggap  adanya  syirqah  antara  suami isteri.
Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  harta  kekayaan  dalam perkawinan  diatur  pada  Bab  XIII  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  85  sampai dengan  Pasal  97.  Harta  yang  didapatkan  selama  perkawinan  itu  tidak  menutup kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau  isteri  berdasar kesepakatan  dalam  perjanjian  perkawinan.  Jadi  ada  kemungkinan  suatu  harta yang  semula  harta  pribadi  suami  atau  isteri  dapat  diatasnamakan  sebagai  harta
gono  gini  melalui  kesepakatan  oleh  kedua  belah  pihak  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
Dalam Pasal 85 KHI disebutkan sebagai berikut :
"Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri".
Pasal ini menunjukkan bahwa masing-masing suami atau isteri tetap dapat memiliki  harta  kekayaan  yang  dimiliki  sebelum  perkawinan  dilangsungkan. Sebab  KHI  tidak  mengenal  percampuran  harta  karena  perkawinan.  Hal  ini ditegaskan dalam Pasal 86 yang selengkapnya berbunyi :
"Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan".
Selanjutnya  ketentuan  tersebut  dipertegas  oleh  Pasal  86  ayat  2  yang berbunyi.:
"Harta  isteri  tetap  menjadi  harta  isteri  dan  dikuasai  penuh  olehnya, demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh olehnya".25
Mengenai harta bawaan  dapat dilihat dalam Pasal 87 KHI :
(1) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  ynag diperoleh masing-masing  sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami  dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing  berupa  hibah,  hadiah, sodaqah atau lainnya.
Harta bawaan atau harta pribadi tetap dikuasai penuh oleh masing-masing dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  selama  pihak  yang  bersangkutan  tidak menentukan  perjanjian  tertentu.  Yang  dimaksud  dengan  yang  dikuasai  penuh adalah  masing-masing  pihak  berhak  memanfaatkannya  tanpa  dipengaruhi  oleh pihak lain.
Pasal 89 KHI yang berbunyi sebagai berikut :
“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.
Pasal 90 KHI yang berbunyi sebagai berikut:
"Isteri  turut  bertanggung  jawab  menjaga  harta  bersama,  maupun  harta  suami yang ada padanya".
Dari  Pasal  89  dan  90  KHI  dapat  disimpulkan  bahwa  suami  dan  isteri bertanggung jawab menjaga harta gono gini. Pengertian menjaga di sini berkaitan dengan keselamatan, keutuhan dan keamanan harta gono gini tersebut.
Pasal 92 KHI berbunyi sebagai berikut :
"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".
Untuk  memindahtangankan  maupun  melakukan  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  harta  gono  gini,  suami  atau  isteri  hanya  bisa  melakukannya dengan  persetujuan  pihak  lain.  Maksud  Frase  “pihak  lain”  sebagaimana  tertera dalam  Pasal  92  KHI  adalah  jika  yang  melakukan  perbuatan  hukum  itu  suami, maka isteri harus menyetujuinya, demikian juga sebaliknya.
3. Wujud Harta Gono Gini
Mengenai wujud harta gono gini dapat dilihat dalam Pasal 91 KHI yaitu:
1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4) Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  oleh  salah  satu pihak atas persetujuan pihak lain.
Adapun  yang  dimaksud  benda  tidak  bergerak  dalam  ayat  (2)  di  atas misalnya  tanah  dan  rumah.  Sedangkan  benda  yang  bergerak  seperti  baju, perabotan  rumah,  buku,  meja,  kursi,  dan  lain-lain.  Harta  gono  gini  yang  tidak berwujud  dalam  ayat  (3)  berupa  hak  dan  kewajiban  contohnya  pembatasan  hak pemilik  harta  untuk  tidak  merugikan  hak-hak  orang  lain  atau  salah  satu  dari
suami  isteri  dalam  hal  pemanfaatan  atau  penggunaannya,  misalnya  suami  tidak bisa  dengan  sewenang-wenang  bertindak  atas  harta  gono  gini  baik  benda  yang tidak  bergerak,  bergerak  atau  surat-surat  berharga  dengan  tindakan  yang membawa mudharat bagi isterinya, demikian pula sebaliknya.

## 4. Pembagian Harta Gono Gini
Pembagian harta gono gini selalu berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebab  selama  perkawinan  masih  berlangsung,  tidak  mungkin  diadakan pembagian  harta  gono  gini.  Dalam  hal  ini,  putusnya  perkawinan  yang dimaksudkan  adalah  putusnya  perkawinan  karena  (1)  kematian,  (2)  perceraian, dan (3) keputusan pengadilan.
Karena harta gono gini merupakan harta yang dimiliki bersama antara suami dan isteri, maka diperlukan adanya ketentuan tentang pemilikan harta gono gini jika terjadi putusnya perkawinan.
Dalam kasus cerai hidup, jika dalam aqad perkawinan diadakan perjanjian perkawinan  tentang  pengurusan  dan  kedudukan  harta  perkawinan,  maka penyelesaian  masalah  harta  perkawinan  ditempuh  berdasarkan  perjanjian perkawinan yang mereka buat bersama waktu aqad perkawinan dilangsungkan.
Jika  tidak  ada  perjanjian  perkawinan  yang  berkenaan  dengan  harta perkawinan,  maka  cara  penyelesaian  harta  perkawinan  wajib  ditempuh  dengan cara yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, yakni jangan sampai salah seorang dari bekas suami atau bekas isteri itu teraniaya hak-hak kehartaannya.
Menurut  hukum  Islam  bahwa  hak-hak  kehartaan  suami  itu  terpisah  dari hak-hak kehartaan isteri, dalam arti bahwa dalam rumah tangga itu isteri berhak memiliki  dan  menguasai  hartanya  secara  berdiri  sendiri,  demikian  pula  suami berhak  menguasai  dan  memiliki  hak-hak  hukum  harta  kekayaan  secara  berdiri sendiri.  Isteri  berhak  bertindak  hukum  terhadap  harta  yang  dimilikinya,  dan suamipun demikian pula. Suami tidak boleh menggannggu gugat harta isteri dan demikian pula sebaliknya.
Masing-masing  suami  dan  isteri  pada  dasarnya  berhak  bertindak  hukum terhadap hartanya sendiri, sedemikian rupa sehingga jika dasar ini berlaku dalam kehidupan  suami  isteri,  sudah  barang  tentu  jika  terjadi  perceraian  antara keduanya,  atau  salah  seorang  dari  suami  isteri  itu  meninggal,  maka  dengan
mudah  dapat  dipisahkan  manakah  harta  yang  menjadi  hak  suami  dan  manakah harta yang menjadi hak isterinya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  Islam  menentukan  sistem  terpisahnya hak-hak kehartaan suami dan isteri, dengan memberi kelonggaran kepada mereka berdua  untuk  secara  suka  rela  mengadakan  perjanjian  perkawinan  tentang kehartaan  mereka  sesuai  dengan  keinginan  mereka  berdua  dan  selanjutnya perjanjian  perkawinan  itu  mengikat  kedua  belah  pihak,  sebab  hukum  Islam menghormati  hak-hak  asasi  masing-masing  suami  dan  isteri,  sepanjang  dalam perjanjian perkawinan itu tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  “Hukum  Islam  menetapkan terpisahnya  harta  suami  dan  isteri  sepanjang  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain”.
Atas dasar ini maka jika yang bersangkutan tidak menentukan lain maka berlaku ketentuan umum tersebut, dengan demikian jika terjadi perceraian dapat dengan  mudah  dipisahkan  mana  harta  suami  dan  mana  harta  isteri,  mana  harta pembawaan suami dan mana harta pembawaan isteri sebelum perkawinan, mana harta  suami  atau  isteri  yang  diperolehnya  masing-masing  setelah  perkawinan, mana  harta  gono  gini  yang  diperoleh  bersama  selama  suami  isteri  oleh  tali perkawinan.26
Dalam Kompilasi Hukum Islam cara pembagian harta gono gini tertuang dalam Pasal 96 dan 97.
Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
"Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separoh  harta  bersama  menjadi  hak  pasangan yang hidup lebih lama".
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
Pasal di atas menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian baik cerai mati atau  cerai  hidup,  haruslah  dibagi  harta  gono  gini  itu  secara  berimbang. Berimbang  di  sini  dimaksudkan  ialah  sejauh  mana  masing-masing  pihak
26 Zahri hamid, Op. Cit., 109.
memasukkan  jasa  dan  usahanya  dalam  menghasilkan  harta  gono  gini  itu dahulunya. 27
D. Kesimpulan
1. Dalam penerapannya, UU No .1 Tahun 1974 dan KHI telah menetapkan “setengah bagian”  untuk  masing-masing  suami  isteri  dari  harta  bersama  apabila  terjadi perceraian,  baik  cerai  mati  atau  cerai  hidup.  Mengingat  bahwa  harta  gono  gini pada prinsipnnya adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan, sedang kedudukan  suami  dan  isteri  dalam  perkawinan  adalah  seimbang  dan  karenanya seimbang pula dalam hak dan tanggung jawabnya, maka sangatlah adil kalau atas harta  bersama  suami  dan  isteri mempunyai  andil  yang  sama..  Hal  tersebut  yang menjadi  persamaan  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI  dalam  menetapkan pembagian harta bersama dari pembatalan perkawinan.
2.  Sedang  untuk  perbedaan  antara  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI  dalam menerapkan pembagian harta bersama dari pembatalan perkawinan, dapat dilihat keterangan  sebagai  berikut:  UU  No.  1  Tahun  1974  membuka  peluang  kepada hukum  lain  selain  hukum  agama  dan  hukum  adat  untuk  pengaturan  harta bersama,  misalnya  hukum  perdata.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatana hukum di negara kita.
Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pengaturan  pembagian  harta  gono gini  ditempuh  berdasarkan  perjanjian  perkawinan  yang  mereka  buat  bersama waktu  aqad  perkawinan  dilangsungkan.  Jika  tidak  ada  perjanjian  perkwainan yang  berkenaan  dengan  harta  perkawinan,  maka  cara  penyelesaian  harta perkawinan wajib ditempuh dengan cara seadil-adilnya.
27 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), 83.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, dan Syahrani, Riduan, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia ,Bandung:  Alumni. Ahmad Basyir, Azhar, 1980, Hukum Perkawinan Islam ,Yogyakarta: Universtas Islam Indonesia,.
Arifin,  Bustanul,  1996, Pelembagaan  Hukum  Islam  diIndonesia ,Jakarta:  Gema Insani Press.
Arso sastroatmodjo,dan Aulawi, Wasit, 1978, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang.
As-Shofa, Burhan Metode Penelotian Hukum , 2004, Jakarta: Rineka Cipta.
Djamil, Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia ,Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum perkawinan Indinesia ,Bandung: Mandar Maju. Hamdani, 2002, Risalah Nikah ,Jakarta: Pustaka Amani. Hamid, Zahri, 1978, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ,Yogyakarta: Bina Cipta. Harahap, Yahya, 2001, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 ,Jakarta: Sinar Grafika.
Idris Ramulyo, 1986, Hukum Perkawinan Islam ,Jakarta: Sinar Grafika. Ismuha,  1978, Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri  diIndonesia ,Jakarta:  Bulan Bintang.
Nazir, Moh, 1998,. Metode Penelitian , Jakarta  : Indonesia.
Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, Asas-Asas Hukum Perkawinan diIndonesia ,Jakarta: Bina Aksara. Prawirohamidjojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia ,Surabaya: Airlangga University Press. Rachmad Budiono, Abdul, 2003, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia ,Malang: Bayumedia.
Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia ,Bandung: Penerbit Alumni. Sabiq, Sayyid, 1943, Fiqih Sunnah 8 ,Bandung: al-Ma'arif.
Satrio, 1993, Hukum Harta Perkawinan ,Cet. 2; Bandung: Citra Aditya Bakti. Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, 1995, Metode Penelitian Survai, ,Jakarta: Pustaka LP3ES.
Soejono dan Abdurrahman, 1999, Metode Penelitian ,Jakarta: Rineka Cipta. Sudarsono, 1999, Kamus Hukum ,Jakarta: Rineka Cipta. Thalib, Sajuti, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia ,Jakarta: UI Press.