## PERANAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA
ZUL HENDRI, SE. MM Dosen STIE Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28751

## Abstrak
Wujud  terkecil  dari  otonomi  daerah  adalah  desa  mampu  melakukan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa , Menanggulangi kemiskinan dan  mengurangi  kesenjangan , Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  ditingkat  desa , Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur perdesaan , Meningkatkan  pengalaman  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan  sosial , Meningkatkan  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat , Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa  dalam rangka  pengembangan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat , Mendorong peningkatan  keswadayaan  dan  gotong  royong  masyarakat , Meningkatkan pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Keyword: Dana Desa, Kesejahteraan

## A. Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi didengar. Sejak  tahun  1999  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  No.  05  Tahun  1974, otonomi  daerah  sudah  mulai  diperkenalkan.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  baru dirasakan  oleh  masyarakat  pada  tahun  2014,  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Wujud  terkecil  dari  otonomi  daerah  adalah  desa.  Menurut  Dwipayana (2001:11)  mendefinisikan  desa  sebagai  suatu  wilayah  yang  ditempati  sejumlah penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  termasuk  didalamnya  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah  dan langsung di bawah Camat.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa (Bab I Pasal 1), menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  silayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Jualiantara (2003:116), otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan  pengakuan  adanya  hak  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.
Sedangkan menurut Widjaja (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi yang  asli,  bulat  dan  utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah. Sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki oleh desa tersebut.
Secara  geografis,  Kabupaten  Bengkalis  merupakan  daerah  yang  dikategori terluar. Bengkalis memilki dua pulau yang berdekatan denga Malaysia yaitu Pulau Bengkalis  dan  Pulau  Rupat.  Kabupaten  Bengkalis  juga  menjadi  penyumbang terbesar  kedua  untuk  APBN  Indonesia  setiap  tahunnya,  sehingga  pembangunan untuk desa setiap tahunnya bisa dikategorikan besar.
Berikut  ini  daftar  Kecamatan  dan  Jumlah  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Bengkalis:
No Nama Kecamatan Jumlah Desa 1 Kecamatan Bengkalis 28 2 Kecamatan Bantan 23 3 Kecamatan Bukit Batu 16 4 Kecamatan Mandau 15 5 Kecamatan Rupat 12 6 Kecamatan Rupat Utara 8 7 Kecamatan Siak Kecil 17 8 Kecamatan Pinggir 17 Total 136
Berikut  ini  Pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Kabupaten  Bengkalis Tahun 2015 - 2017 1
No  Kecamatan Jumlah PAGU ADD Per Desa 2015 2016 2017 1 Bengkalis 34.676.743.370 49.890.193.311 50.650.446.376 2 Bantan 28.949.304.500 39.473.532.404 40.105.689.782 3 Rupat 17.117.679.040 21.390.109.951 21.900.641.408 4 Rupat Utara 11.773.656.649 15.634.400.317 16.202.431.360 5 Siak Kecil 23.555.193.141 27.331.389.996 28.101.399.091 6 Bukit Batu 22.822.341.457 26.558.007.331 26.992.267.977 7 Pinggir 28.476.053.334 35.026.212.611 35.625.891.926 8 Mandau - 34.696.154.079 35.250.819.751 Jumlah 193.000.000.000  250.000.000.000  254.829.587.671
Penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Bengkalis ditemukan beberapa permasalahan  yang  sedang  ditangani  oleh  kejaksaan  negeri  Bengkalis.  Kasus tindak  pidana  alokasi  dana  desa  terjadi  pada  tahun  2012  di  Kecamatan  Rupat
1 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017
Utara  yang melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tanjung Punak.  Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 207.000.000. 2
Menurut  Rhara  Sulistia  (3,  2017),  menyatakan  bahwa  ditemukan  beberapa hal  yang  berkaitan  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Dompas,  Kecamatan  Bukit Batu yaitu:
1. Sebagian  dari  uraian  kegiatan  penyelenggaraan  dana  desa  tersebut  dalam kenyataan  tidak  terealisasi  dengan  baik  sebagaimana  yang  tertera  di  dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
2. Kurangnya kemampuan aparatur Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
3. Penggunaan  dana  desa  menjadi  tidak  maksimal  sebagaimana  tujuan diadakannya. 3
Penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  juga  terjadi  di  Desa  Jangkang Kecamatan  Bantan  yang  melibatkan  Kepala  Desa  dan  Bendaharaan.  Cara  yang dilakukan  untuk  mengelabui  dana  desa  dengan  menyampaikan  laporan  dana ratusan  juta  yang  disalahgunakan  dan  dialirkan  ke  dana  Sisa  Lebih  Penggunaan Anggaran  (SiLPA)  tahun  berikutnya.  Laporan  yang  disalahgunakan  adalah laporan tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp 418.000.000,-
Menurut  Bupati  Bengkalis  Amril  Mukminin  (2017),  menyatakan  bahwa data  yang  masuk  hingga  hari  ini,  sudah  14  kepala  desa  yang  dilaporkan  ke  ke kejaksaan.  Kemarin  sudah  ada  satu  lagi  yang  melakukan  pengaduan,  tapi  belum melaporkan  secara  resmi.  Jika  dilaporkan  maka  15  jumlah  kades  yang dilaporkan. 4
Menurut  Johan  Budi  SP  Plt  Wakil  Ketua  KPK,  (2015),  menyatakan setidaknya, 14 permasalahan itu dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi kelembagaan,  aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan,  dan  aspek  sumber  daya manusia. 5
QS Qashash 26:
           
Artinya:   Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
QS Al Furqaan 27:
2 www.halloriau.com . Korupsi Dana Desa di Bengkalis Terjadi Karena Niat Kades Tidak Baik dari Awal. 2017
3 Rhara Sulistia, Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. (Pekanbaru: JOM FISIP Vol.4 No.1, 2017)
4 https://humas.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/7300/2017/08/29/14-kades-tersangkut- korupsi,-bupati-amril-ingatkan-jangan-kriminalisasi-add
5 https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah- dalam-alokasi-dana-desa

## 
           Artinya:  Dan  (ingatlah)  hari  (ketika  itu)  orang  yang  zalim  menggigit  dua tangannya,  seraya  berkata:  "Aduhai  kiranya  (dulu)  aku  mengambil jalan bersama-sama Rasul".
QS Al Baqarah 188                   Artinya :  Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 257/PMK.07/2015,  alokasi  dana  desa  adalah pendapatan  desa  yang  bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## 1. Alasan Fenomena Terjadi
a. Regulasi Kelembagaan
Regulasi  yang  mengatur  tentang  kelembagaan  dan  petunjuk  teknis pelaksanaan  keuangan  desa  belum  lengkap.  Hal  ini  membuat  tumpang tindihnya  kewenangan  Kementrian  Desa  (Kemendes)  dengan  Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri.
Menurut Johan Budi , formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun  2015  tidak  cukup  transparan  dan  hanya  didasarkan  atas  dasar pemerataan.  kemudian,  pengaturan  pembagian  penghasilan  tetap  bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan.  Selain  itu,  tambah  ia,  kewajiban  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  oleh  desa  tidak  efisien  akibat  ketentuan  regulasi  dan tumpang tindih. 6
Menurut  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Anwar  Sanusi,  Ph.D,  UU  Desa  adalah  undang- undang  yang  paling  subur  yang  melahirkan  beberapa  turunan  kebijakan.  Ada
6 https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah- dalam-alokasi-dana-desa
hal-hal  yang  sudah  berhasil  dijalankan,  dan  ada  yang  masih  menjadi  agenda. Saya kira ada beberapa regulasi yang harus dilakukan penyesuaian 7
b. Aspek tata laksana
Menurut  Johan  Budi,  terdapat  lima  persoalan  dari  aspek  tata  laksana yaitu:
1. Kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa,
2. Satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia
3. Transparansi rencana penggunaan dan
4. Pertanggung jawaban APBDesa masih rendah. Dan  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  desa  belum  mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. 8
c. Aspek pengawasan Menurut Johan, terdapat tiga potensi persoalan yaitu:
1. Efektivitas  inspektorat  daerah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah,
2. Saluran  pengaduan  masyarakat  tidak  dikelola  dengan  baik  oleh  semua daerah dan
3. Ruang  lingkup  evaluasi  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  camat belum jelas.
Menurut  Dekan  FISIPOL  UGM  Dr.  Erwan  Agus  Purwanto,  komitmen pemerintah  untuk  mengurangi  kesenjangan  dengan  menggelontorkan  banyak dana adalah berita baik, tapi juga bisa jadi berita buruk jika kucuran dana yang besar ini tidak dikawal dengan baik. PR kita hari ini bagaimana mengawal dana desa  yang  besar  ini  untuk  sampai  kepada  tujuannya  secara  tepat  untuk kemanfaatan pembangunan pedesaan. 9
d. Aspek sumber daya manusia
Keraguan  akan  kualitas  aparatur  desa  akan  pemahaman  tentang  tata kelola  administrasi  pemerintahan  desa  yang  tertib  dan  tata  kelola  keuangan desa  yang  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  dari Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi,  Marwan Jafar yang menyatakan bahwa Kepala Desa agar melakukan capacity building khususnya  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  desa  sehingga dana  desa  benar-benar  dipergunakan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  dalam penggunaan  dana  desa  nantinya  tidak  timbul  masalah  hukum  di  kemudian hari. 10
Aparatur  desa  juga  sangat  rentan  dengan  melakukan  korupsi  sehingga dapat melemahkan program desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
7 https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desa-masih- terganjal-berbagai-kendala
8 https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah- dalam-alokasi-dana-desa
9 https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desa-masih-terganjal- berbagai-kendala
10 http://bisnis.liputan6.com/read/2255393/sdm-jadi-kunci-sukses-pengelolaan-dana-desa
2. Dampak Yang Terjadi Jika Fenomena Dibiarkan
a. Tidak  berjalannya  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.
b. Ketidak percayaan masyarakat akan aparatur pemerintah desa.
c. Berkurangnya  kesempatan  bekerja  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat.
d. Tidak berjalannya fungsi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.
e. Tidak teratasinya kemiskinan dan kesenjangan.
f. Tidak berjalannya rencana dan penganggaran pembangunan ditingkat desa.
g. Terhambatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.
h. Tidak  berkembangnya  pengalaman  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
i. Berkurangnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
j. Kurangnya  layanan  pada  masyarakat  desa  dalam  rangka  pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
k. Kurangnya keswadayaan dan kesadaran gotong royong masyarakat.
l. Berkurangnya  pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa  melalui  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  memberikan  Alokasi  Dana  Desa  kepada setiap  Desa  yang  berada  di  wilayahnya.  Hal  ini  tercantum  pada  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyebutkan  bahwa  keuangan  desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa  yang  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  dan pengelolaan keuangan desa.  Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  setela  dikurangi  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  sebesar  10%.  Dana  tersebut  kemudian  dapat  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan,  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan  diberikan  kepada  masing-masing  desa  akan  berbeda  tergantung  dari geografis  desa,  jumlah  penduduk,  serta  jumlah  angka  kematian.  Alokasi  Dana Desa  sebesar  10%  yang  diterima  oleh  desa  akan  menyebabkan  peningkatan terhadap pendapatan desa.

## C. Pelaksanaan Anggaran APBDes
Nama Kecamatan 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Bengkalis 44,159,112,535  41,727,715,074  110,491,143,298  107,860,703,641  87,941,473,702  84,724,386,615 Bantan 35,331,820,662  35,347,191,092 88,048,014,857 85,346,661,364 70,454,781,982  72,327,013,370 Rupat 20,491,330,869  20,491,238,156 40,648,073,857 40,183,654,258 23,462,052,919  22,331,852,811 Rupat Utara  14,099,345,875  14,099,405,875 29,445,091,380 29,445,091,135 26,243,962,304  26,204,028,063
Siak Kecil 28,190,823,785  29,069,828,946 50,420,860,940 49,772,668,499 23,224,733,422  23,464,997,061 Bukit Batu 27,187,205,946  27,188,121,246 57,340,555,484 56,146,194,102 47,676,011,450  47,609,727,300 Pinggir 33,358,750,006  33,348,018,663 83,512,114,486 83,052,114,485 67,814,143,912  67,826,488,912 Mandau 30,026,618,329  30,026,618,329 67,318,817,606 63,442,908,349 54,706,771,141  54,173,027,563

## D. Kebijakan Yang Harus Diambil
Untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana desa Prinsip  yang  harus  dilaksanakan  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa sebagai berikut:
a. Prinsip Akuntabilitas
b. Prinsip Transparansi
c. Prinsip Partisipasi
d. Prinsip Responsif. 11
2. Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
Pasal 93 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi:
a. Perencanaan,
b. Pelaksanaan,
c. Penatausahaan,
d. Pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11 Putu  Andi  Suar  Jaya  Putra,  Kadek  Sinarwati,  Made  Arie  Wahyuni, Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Bubunan  Kecamatan  Seririt Kabupaten Bulelang , (Bali: e-Journal S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha  Jurusan  Akuntansi Program Studi S1 Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
- 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 2015 Anggaran 2015 Realisasi 2016 Anggaran
2016 Realisasi 2017 Anggaran

## Formulir/Daftar yang dipergunakan:
1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah  Daerah yang masuk ke desa.

## Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:
1. Sekretaris Desa
2. Kepala Desa
3. Bupati/Walikota
4. Camat atau sebutan lain
5. Masyarakat

## Tahapan kegiatan:
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun anggaran.
2. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan  Desa  tentang  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
a. format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format  Laporan  Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah yang masuk ke desa. 5. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  diinformasikan  kepada  masyarakat  secara tertulis  dan  dengan  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
9. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa, disampaikan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran berkenaan.
3. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SISKEUDES  merupakan  sistem aplikasi yang  dikembangkan  oleh  Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah direkomendasikan  oleh  Kemendagri  dan  Kemendes  untuk  digunakan  di setiap desa yang ada di Indonesia.
Fitur yang terdapat dalam Aplikasi Siskeudes yaitu:
a. Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
b. Memudahkan tatakelola keuangan desa.
c. Kemudahan penggunaan aplikasi.
d. Buil in internal control.
e. Kesinambungan.
f. Didukung  dengan  petunjuk  pelaksanaan  implementasi  dan  manual aplikasi.
4. Pengawasan Korupsi dana desa merupakan masalah paling utama yang harus dicarikan jalan  keluarnya.  Menurut  Presiden  Joko  Widodo,  harus  ada  pendampingan, dilaksanakan,  tetapi  juga  harus  ada  pengawasan, controlling ,  pemeriksaaan yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali.

## E. Implikasi dari Kebijakan
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
Lembaga desa yang merasakan manfaat dari alokasi dana desa ini yaitu:
a. Badan Perwakilan Desa (PBD).
b. Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD),
c. Rukun Tetangga (RT).
d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
e. Organisasi Karang Taruna.
f. Satuan Tugas Pertahanan Sipil (Satgas Hansip).
QS Al Baqarah 30
                               Artinya :  Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  Para  Malaikat: "Sesungguhnya  aku  hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di muka  bumi."  mereka  berkata:  "Mengapa  Engkau  hendak menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  Padahal  Kami Senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan  mensucikan Engkau?"  Tuhan  berfirman:  "Sesungguhnya  aku  mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." QS Ash Syuro 38             Artinya:   Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka (diputuskan)  dengan  musyawarat  antara  mereka;  dan  mereka menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang  Kami  berikan  kepada mereka.
2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
QS Al-Isra’ 26            Artinya :  Dan  berikanlah  kepada  keluarga-keluarga  yang  dekat  akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
QS Ar-Rum 38

## 
                  Artinya :  Maka  berikanlah  kepada  Kerabat  yang  terdekat  akan  haknya, demikian  (pula)  kepada  fakir  miskin  dan  orang-orang  yang dalam  perjalanan.  Itulah  yang  lebih  baik  bagi  orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka  Itulah orang-orang beruntung.
3. Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  ditingkat desa
QS Al Hasyar 18                     Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah  Setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat);  dan  bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
Rasullullah  pernah  mengatur  distribusi  barang  dengan  memperbaiki infrastruktur.  Tujuan  utama  yaitu  distribusi  barang  kembali  normal  dan pasar mengalami titik keseimbangan. Infrastruktur yang diperbaiki seperti jalan raya, sumur, dan pasar. Umar RA juga membangun dua kota dagang yaitu  Basrah  dan  Kufah.  Basrah  sebagai  pintu  masuk  ke  Romawi  dan Kufah  sebagai  pintu  masuk  Persia.  Beliau  juga  membangun  kanal  laut sehingga distribusi gandum ke Kairo lebih lancar.
5. Meningkatkan  pengalaman  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya  dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial QS Al-Isra’ 23-24
                                  
      Artinya:  Dan  Tuhanmu  telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu  bapakmu  dengan  sebaik-baiknya.  jika  salah  seorang  di antara  keduanya  atau  Kedua-duanya  sampai  berumur  lanjut dalam  pemeliharaanmu,  Maka  sekali-kali  janganlah  kamu mengatakan  kepada  keduanya  Perkataan  "ah"  dan  janganlah kamu  membentak  mereka  dan  ucapkanlah  kepada  mereka Perkataan  yang  mulia  dan  rendahkanlah  dirimu  terhadap mereka  berdua  dengan  penuh  kesayangan  dan  ucapkanlah: "Wahai  Tuhanku,  kasihilah  mereka  keduanya,  sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(Qs Al-Isra’23- 24)
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat QS Al-Anbiya 107       Artinya:  Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
7. Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa  dalam  rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah :
“Sebaik-baiknya  manusia  adalah  yang  paling  bermanfaat  bagi sesamanya”.
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
QS Al-Maidah 2                    Artinya: Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa dan  pelanggara  n.  Dan  bertawakalah  kamu  kepada  Allah, sesungguhnya Allah amat Berat siksa-Nya
9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

## DAFTAR PUSTAKA
http://bisnis.liputan6.com/read/2255393/sdm-jadi-kunci-sukses-pengelolaan-dana- desa
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur- pertanggungjawaban-keuangan-desa
https://humas.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/7300/2017/08/29/14-kades- tersangkut-korupsi,-bupati-amril-ingatkan-jangan-kriminalisasi-add
https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14- masalah-dalam-alokasi-dana-desa
https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14- masalah-dalam-alokasi-dana-desa
https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14- masalah-dalam-alokasi-dana-desa
https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desa-masih- terganjal-berbagai-kendala
https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desa-masih- terganjal-berbagai-kendala
Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  18  Tahun  2015,  Peraturan  Bupati  Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007  tentang  Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa BAB IX pasal 19
Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, Akuntabilitas dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa Bubunan  Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Bulelang,  (Bali:  e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Vol:
8 No: 2 Tahun 2017)
Rhara Sulistia, Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Dompas  Kecamatan  Bukit  Batu  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2015. (Pekanbaru: JOM FISIP Vol.4 No.1, 2017)
www.halloriau.com . Korupsi Dana Desa di Bengkalis Terjadi Karena Niat Kades Tidak Baik dari Awal. 2017