## HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT
Ida Kurnia 1 , Rizqy Dini Fernandha 2 , dan Filshella Goldwen 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: idah@fh.untar.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
Inheritance division can be a trigger for family conflicts that can strain relationships between siblings and may need to be resolved through legal channels. In Islamic law, adopted children do not have inheritance rights, but they can still receive a portion through gifts or compulsory bequests as long as it does not exceed one-third of the total assets of both parents. Compulsory bequests must be given to relatives or heirs who do not receive a portion of the inheritance from the deceased due to Sharia limitations that prevent them from receiving that inheritance share. Compulsory bequests are a form of fulfilling a trust given to someone who is left behind by dividing the inheritance among adopted children. Adopted children are prohibited from receiving a larger share of the inheritance than biological children. This is intended to provide protection for biological children. However, often these provisions are disregarded, becoming a source of disputes within families, such as the issue that occurred in Block Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, East Jakarta. Therefore, the PKM team provides education on inheritance law regarding adopted children, with a focus on the procedures for implementing the distribution of inheritance to adopted children through gift bequests that are in accordance with Islamic law, based on the lack of knowledge among Cibubur residents regarding inheritance issues that continuously cause disputes and conflicts. The implementation methods involve lectures and discussion sessions with the Cibubur youth community. The outcome of this activity is that residents understand how to resolve disputes over the division of inheritance to adopted children, which is through compulsory bequests according to Islamic rules.
Keywords : Inheritance, Islamic Law, Adopted Children, Mandatory Will.

## ABSTRAK
Pembagian warisan dapat menjadi pemicu konflik keluarga yang memecah belah hubungan antar saudara yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam hukum Islam, anak yang diangkat tidak memiliki hak waris, namun mereka tetap dapat menerima bagian dari hibah atau wasiat wajibah asalkan tidak melebihi 1/3 total harta kedua orangtuanya. Wasiat wajibah harus diberikan kepada kerabat atau ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari warisan Pewaris karena ada batasan syariah yang menghalangi mereka menerima bagian warisan tersebut. Wasiat wajibah adalah bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan pada seorang yang ditinggalkan dengan membagi warisan kepada anak angkat. Anak yang diangkat dilarang mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dari anak kandung. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan anak kandung. Namun, seringkali ketentuan ini diabaikan, dan menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, yang mana masalah ini terjadi di Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Oleh karena itu tim PKM memberikan penyuluhan tentang hukum waris terhadap anak angkat yang pembahasannya akan berfokus pada tata cara pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat melalui hibah wasiat yang sesuai dengan hukum Islam yang didasarkan karena kurangnya pengetahuan warga Cibubur terhadap permasalahan hak waris-mewaris yang secara terus menerus menimbulkan persengketaan dan perselisihan. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan ceramah dan sesi diskusi bersama warga karang taruna Cibubur. Hasil dari kegiatan ini adalah warga memahami cara mengatasi sengketa pembagian warisan kepada anak angkat yaitu melalui wasiat wajibah sesuai aturan Islam.
Kata Kunci : Waris, Hukum Islam, Anak Angkat, Wasiat Wajibah.

## 1. PENDAHULUAN
Hak waris merupakan sebuah hak yang sangat signifikan dalam Agama Islam bagi setiap orang, utamanya pada mereka yang berstatus sebagai anak angkat. Pada umumnya, hak waris dalam Islam diatur berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya. Anak angkat bersengketa dengan anak kandung dan keluarga orang tua angkatnya karena kurangnya pengetahuan tentang pembagian warisan, terutama dalam perjanjian adopsi anak yang tidak mencantumkan hak waris-mewaris anak angkat. Perselisihan waris-mewaris antara
Vol. 6, No. 1, Mei 2023, Hal. 168-173
ISSN 2621-0398 (Versi Elektronik)
keluarga di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, merupakan sumber utama persengketaan antara anak angkat dan anak kandung. Namun, dalam kasus anak angkat, apakah ia memiliki hak waris di mata hukum Islam masih menjadi perdebatan.
Dalam hukum Islam, alasan untuk bisa dimungkinkan terjadinya warisan adalah karena kekerabatan ( al-qarabah ), perkawinan, dan pembebasan budak ( al-wala ). Pengadopsian anak angkat dilakukan bagi pasangan yang hubungan perkawinannya telah berlangsung lama tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Golongan anak angkat meliputi anak yang diadopsi dari sanak keluarga atau masih memiliki hubungan darah dan juga anak yang diadopsi dari luar sanak keluarga atau tidak memiliki hubungan darah. Anak angkat memiliki hak seperti cinta dan kasih sayang secara psikologis, nafkah, pendidikan yang baik, dan kebutuhan hidup yang layak serta harus dipenuhi. Pasal 171 huruf (h) dalam KHI mendefinisikan anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya dialihkan dengan suatu putusan pengadilan, dari orang tua asli pada orang tua angkat. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak itu. Di Indonesia, pengadopsian anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## Tata Cara Pengadopsian Anak
1) Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
● KTP Calon Orang Tua
● Buku Pernikahan Calon Orang Tua
● Akta Kelahiran Anak Angkat
● Dokumen Keterangan Mampu
● Dokumen pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
● Surat Motivasi Pengapdosian Anak
● Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan
2) Proses Sidang Permohonan
3) Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
4) Dilakukan pelaporan dan pengiriman salinan penetapan ke Kementrian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.
5) DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
6) Kemensos melakukan pencatatan dan dokumentasi terkait proses anak yang diangkat dan Disdukcapil membuat Akta pengangkatan anak.
Hukum Islam memandang proses itu sebagai pengasuhan anak yang disantuni dari orang lain, di mana anak angkat akan dianggap sebagai anak kandung, diasuh dengan kasih sayang serta diberikan pendidikan dan perawatan yang diperlukan. Namun, hal ini tidak akan mengakhiri hubungan yang sudah terjalin dengan orang tua asli anak tersebut. Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak itu diperbolehkan tetapi dengan mematuhi syarat-syarat seperti hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung tidak diperkenankan untuk diputus. Anak tersebut tidak akan boleh menjadi pewaris dari orang tua angkat, ia tetap pewaris orang tua kandungnya. Anak angkat tidak diperbolehkan secara langsung memakai nama orang tua angkat kecuali untuk tanda pengenal/alamat. Orang tua angkat tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali pernikahan anak angkat itu.
Setelah diadopsi, mereka akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum
sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 KHI karena hubungan sedarah antara anak angkat dan orang tua angkat itu tidak ada. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan Hukum Islam menentukan ahli waris dengan kriteria berikut: berdasarkan hubungan darah (termasuk ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek) dan hubungan perkawinan (duda atau janda).
Jika semua ahli waris hadir, hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda yang berhak menerima warisan. Meskipun anak angkat tidak menjadi ahli waris, mereka tetap berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah yang terbatas maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkat, sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat untuk menjaga hak ahli waris lainnya. Wasiat wajibah merupakan jenis wasiat yang tidak tergantung pada keinginan penulis wasiat yang telah meninggal dunia, dan pelaksanaannya tidak memerlukan bukti keberadaan atau keinginan penulis wasiat. Wasiat wajibah harus dibuat dan ditujukan kepada anak angkat sebelum pembagian warisan kepada anak kandung yang merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah.
Pembagian warisan seringkali memunculkan konflik keluarga yang harus diselesaikan di Pengadilan, terutama dalam kasus pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat. Menurut hukum Islam, anak angkat umumnya hanya berhak atas maksimal 1/3 (sepertiga) kekayaan orang tua angkatnya. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami posisi warisan anak angkat karena hak waris berdasarkan garis keturunan, hubungan darah, dan pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yakni:
1. Penerima wasiat wajibah harus bukan termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika ia sudah memiliki bagian warisan, maka tidak perlu dibuatkan wasiat untuknya.
2. Jika seseorang telah meninggal (kakek atau nenek), tetapi tidak membagi jumlah kekayaan yang wajib diwasiatkan kepada anaknya, baik melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat wajibah harus dibuat untuk melengkapinya. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan tidak memenuhi total wasiat wajibah, maka harus dilengkapi.

## Hubungan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam
Dalam Islam, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat terbatas pada pengasuhan. Anak angkat diperlakukan sebagai anak dari segi kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan, tetapi hubungan ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun demikian, hak-hak anak angkat diakui dan dijaga, sehingga pewarisan kepada anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah sesuai dengan Pasal 209 KHI. Pasal 209 KHI mengatur kedudukan orang tua angkat dan anak angkat dalam hukum waris. Pasal tersebut mewajibkan orang tua angkat membuat wasiat wajibah untuk memenuhi kebutuhan anak angkat.
Anak angkat dan orang tua angkat memiliki hak untuk menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah karena terdapat ikatan emosional dan hubungan baik antara mereka. Pasal 209 KHI menetapkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi sesuai dengan Pasal 176-193, dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat memiliki hak atas wasiat wajibah hingga maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Begitu pula, anak angkat yang tidak
Vol. 6, No. 1, Mei 2023, Hal. 168-173
menerima wasiat memiliki hak atas wasiat wajibah hingga maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan ini diharapkan, para orang tua yang akan mengadopsi seorang anak harus membuat akta wasiat wajibah dengan akta notaris. Hal ini bertujuan untuk hak-hak waris anak angkat mendapatkan kepastian hukum. Ketika terjadi permasalahan pun diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau melakukan mediasi terlebih dahulu.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Tahap awal sosialisasi dilakukan dengan melakukan survei di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Tim pelaksana PKM bertemu dengan Lurah Cibubur dan mendapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur terdapat beberapa warga nya memiliki persengketaan antara anak kandung dan anak angkat yang memperebutkan warisan dari peninggalan orang tua sehingga mengganggu kerukunan antarwarga. Dalam tahapan pelaksanaanya yaitu dengan cara ceramah dengan bentuk pengajaran terkait suatu hal yang disampaikan oleh narasumber dalam hal ini adalah tim pelaksana PKM di depan khalayak umum yakni Karang Taruna di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Ceramah akan dilakukan secara online melalui media telekonferensi, Zoom. Ceramah ini akan dilakukan oleh pelaksana PKM dalam memberikan informasi pengetahuan terkait hak waris islam terhadap anak angkat. Lalu yang terakhir terdapat tanya jawab yang merupakan sesi diskusi peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pelaksana PKM mengenai topik hak waris mewaris anak angkat dan anak kandung. Peserta juga dapat membagikan pengalaman atau informasi terkait topik tersebut. Ada 3 sesi tanya jawab yang akan diadakan, dan masing-masing sesi dapat menerima hingga 5 pertanyaan dari peserta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam PKM yang berfokus pada "Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat", dilakukan sosialisasi atau pemberian informasi hukum secara daring dengan aplikasi telekonferensi Zoom kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Kegiatan ini telah menghasilkan hasil sebagai berikut:
a) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai cara pembagian warisan kepada anak angkat lewat wasiat wajibah yang sesuai dengan aturan Islam.
b) Masyarakat memahami dengan baik bagaimana mengatasi sengketa yang muncul ketika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan anak angkat dengan anak kandung.
Tim penyuluh memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan mitra ini yaitu sebagai berikut :
a) Disarankan untuk para orang tua yang mengadopsi seorang anak membuat akta wasiat wajibah yang dilegalkan dengan akta notaris. Agar hak-hak waris anak angkat mendapatkan kepastian hukum.
b) Permasalahan pembagian waris ini harus diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dan pimpinan di Desa Blok Duku RT 11/ RW 10 menjadi seseorang penengah (mediator) dalam mediasi tersebut.
c) Dengan melakukan mediasi maka nantinya kedua belah pihak dapat mengutarakan keinginannya masing-masing. Lalu peran mediator tersebut memberikan saran bagaimana jalan tengah agar menciptkan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
d) Ada baiknya warga setempat juga turut serta membantu dengan mendinginkan kedua belah pihak agar permasalahan tersebut dapat dibicarakan baik-baik dan kekeluargaan.
e) Perlunya penyuluhan hukum kepada warga setempat secara berkala untuk memberikan edukasi terkait permasalahan hukum waris Islam. Bertujuan untuk meminimalisir konflik yang sama apabila terjadi di masa yang akan datang, sehingga masyarakat telah mengetahui bagaimana penyelesaiannya.

## 4. KESIMPULAN
Dengan dilakukannya PKM yang berfokus pada "Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat", secara daring kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Kegiatan ini membuat Masyarakat memperoleh pemahaman bagaimana mengatasi perselisihan tentang cara pembagian warisan kepada anak angkat lewat wasiat wajibah yang sesuai dengan aturan Islam. Diharapkan warga karang taruna di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, ketika timbul suatu permasalahan dapat menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu dengan kekeluargaan (mediasi). Orang tua yang akan mengadopsi seorang anak diharuskan membuat akta wasiat wajibah akta notaris agar hak-hak waris anak angkat mendapatkan kepastian hukum.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Tim PKM FH UNTAR berterima kasih kepada lembaga PKM UNTAR atas dukungan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi "Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat". Kegiatan ini dilakukan di wilayah Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan izin dari Ketua RT 11/RW 10 setempat.

## REFERENSI
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ali Ash Shabani, Syeikh Muhammad, Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist , Trigenda Karya Bandung, 1995.
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989) , Pustaka Kartini,Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
Haroen, Nasrun Fiqih Muamalah , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. J. Satrio, Hukum Waris , Alumni, Bandung, 1992. Kuncoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , PT. Gramedia, Jakarta, 1981. Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008. Munawwir, Ahmad Warson, Kampus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif , Surabaya, 1997. Ochtorina Susanti, Dyah dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Waris di Indonesia , Sumar Bandung, Jakarta, 1976.
R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1995. Ramulyo, M.Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) , Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Soekanto, Soejono, Hukum Adat Indonesia , Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012. Somawinata, Yusuf, Figih Mawaris , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002. Wahid, Abdul dan Muhammad Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Mas’ut, S. Ag., M.S.I., Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Diponegoro Private Law Review Vol. 4, No. 2, 2019.
Nur Ana Fitriyani, Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No.2, 2021.
Fepi Patriani, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, (2022) https://konspirasikeadilan.id/artikel/hak-waris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata-da n-hukum-islam1080 diakses pada 30 Mei 2023.