## FAIR TRADE DAN PERIKANAN TUNA DI INDONESIA (ANALISA PERAN YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA)

## FAIR TRADE AND TUNA FISHERIES IN INDONESIA
(ANALYSIS OF THE ROLE OF YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA)
Adi Putra Suwecawangsa 1 , Putu Ratih Kumala Dewi 1*
1 Universitas Udayana, Jln. P. B. Sudirman, Denpasar Bali, 80234 *Penulis korespondensi: ratihkumaladewi@unud.ac.id Diterima 24 September 2022 disetujui 15 Mei 2023

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  pengekspor  ikan  tuna  yang  utama  di dunia.  Mayoritas  ikan tuna  yang dihasilkan dari nelayan skala kecil. Ini menunjukkan bahwa perikanan tuna skala kecil mempunyai peranan yang besar dan sebagai andalan kedaulatan pangan nasional.  Namun hasil tangkapan ikan yang besar belum diikuti kesejahteraan nelayan skala kecil. Komoditas ikan tuna yang diekspor pun mengalami kesulitan untuk memasuki pasar karena tidak memenuhi persyaratan negara pengimpor salah satunya terkait traceability. Ini menjadi perhatian Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). MDPI merupakan organisasi non- pemerintah yang memperkenalkan perikanan berbasiskan perdagangan adil di Indonesia. Bukti pelaksanaan perikanan berbasiskan perdagangan adil ini adalah melalui sertifikasi fair trade . Fokus penelitian ini adalah untuk  menganalisa  peran  Masyarakat  dan  perikanan  Indonesia  (MDPI)  dalam  sertifikasi fair  trade untuk komoditas  tuna  di  Indonesia.  Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  digunakan  dalam  kajian  penelitian  ini dengan bersumber pada data sekunder dari studi literatur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep peran non-governmental organization dan fair trade .  Melalui penelitian ditemukan bahwa dalam sertifikasi fair trade untuk komoditas tuna di Indonesia, Yayasan MDPI menjalankan peran sebagai katalisator, partner dan pelaksana. Penelitian ini penting untuk memahami bahwa organisasi non pemerintah memainkan peranan penting dalam perdagangan adil.
Kata Kunci: fair trade ; MDPI; organisasi non-pemerintah; Perikanan Tuna Indonesia.

## ABSTRACT
Indonesia is one of the largest tuna producers in the world. In Indonesia tuna is produced by small- scale  fishermen.  This  shows  that  small-scale  tuna  fisheries  play  an  important  role  and  as  the  mainstay  of national  food.  However,  the  number  of  fish  caught  has  not  been  followed  by  the  welfare  of  small-scale fishermen. The exported tuna commodity also face difficulty in entering the market because it does not meet the requirements of the importing country, one of which is related to traceability. This is the concern of the Indonesian  Fisheries  and  Community  Foundation  (MDPI).  MDPI  is  a  non-governmental organization  that promotes fair trade-based fisheries in Indonesia. The evidence of fair trade fisheries implementation is through fair trade certification. The focus of this study is to analyze the role of the Indonesian Fisheries and Society (MDPI)  in  fair  trade  certification  for  tuna  commodities  in  Indonesia.  The  research  was  conducted  using descriptive qualitative research methods sourced from secondary data in the form of literature studies. In this study, the authors use the concept of the role of non-governmental organizations and fair trade. Researcher found that in fair trade certification for tuna commodities in Indonesia, the MDPI Foundation carries out three roles  partner,  implementer  and  catalyst.  research  is  important  to  understand  that  non-governmental organizations play an important role in fair trade.
Keywords: fair trade; MDPI; non-government organizations ; Indonesian Tuna Fishery.
Cara sitasi: Suwecawangsa, A. P., Dewi, P. R. K. 2022. Fair Trade dan Perikanan Tuna di Indonesia (Analisa Peran Yayasan  Masyarakat  dan  Perikanan  Indonesia).  PAPALELE:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1): 1-10, DOI: https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.1/

## PENDAHULUAN
Sebagai negara maritim, sektor perikanan  menjadi  sumber  devisa  negara  bagi Indonesia.  Salah  satu  komoditas  ekspor perikanan  Indonesia  yang  potensial  adalah komoditas  ikan  tuna  sirip  kuning  ( yellowfin tuna ). Berdasarkan data yang dirilis organisasi pangan  dunia  (FAO)  dan  State  of  World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) pada 2018, Indonesia merupakan negara produsen perikanan tuna terbesar ke tiga di dunia. Untuk pasar dunia, Indonesia berkontribusi sekitar 16 persen  produk  perikanan  tuna  (Mongabay, 2019).
Walaupun  kontribusi  sektor  perikanan tuna  cukup  penting,  namun  sektor  ini  masih menemukan  permasalahan.  Tuna  sirip  kuning kebanyakan  dihasilkan  melalui  penangkapan ikan melalui pancing ulur oleh perikanan skala kecil  Indonesia.  Penangkapan  ikan  tuna Indonesia  didominasi  kapal  kecil  dengan  alat penangkapan  ikan  (API)  sederhana  seperti pancing  ( handline )  (Mongabay,  2019).  Ini menunjukkan  bahwa  nelayan  skala  kecil  juga mampu  berkontribusi  pada  ekspor  perikanan Indonesia.  Namun  tingkat  pendapatan  nelayan skala  kecil  masih  rendah.  Sebagai  produsen kecil dalam sektor perikanan, nelayan merupakan pihak penting sehingga kesejahteraannya pun perlu mendapat perhatian.
Permasalahan lain pada sektor perikanan tuna ialah kesulitan untuk memasuki pasar ekspor karena tidak memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  oleh  negara importir.  Banyak  negara  tujuan  ekspor  tuna Indonesia  yang  mensyaratkan    sertifikasi perikanan  berkelanjutan  yang  menerapkan prinsip  ketertelusuran.Ini  yang  menyebabkan komoditas ikan tuna Indonesia susah memasuki negara tujuan. Walaupun jumlah produksi ikan di  Indonesia  besar  namun  apabila  tidak didukung  dengan  kualitas  dan  serapan  pasar yang  baik  maka  akan  merugikan.  Apabila kualitasnya  baik  dan  memenuhi  persyaratan maka  tuna  Indonesia  akan  memiliki  posisi tawar yang dapat mempengaruhi harga.
Kedua  permasalahan  ini  mendorong perlunya  peningkatan  nilai  tambah  pada komoditas  tuna  agar  mampu  bersaing  pada perdagangan  internasional.  Salah  satunya
adalah melalui sertifikasi fair trade . Sertifikasi fair  trade merupakan  bagian  dari  strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya  dalam  bidang  perikanan  dan kelautan. Sertifikat ini juga dipandang sebagai bagian  dari  strategi  untuk  mewujudkan kelestarian  lingkungan  dan  mengentaskan kemiskinan  melalui  skema  perdagangan  yang adil (Gresnews, 2014). Sertifikasi fair trade ini dipandang  sebagai  strategi  untuk  bersaing  di pasar  internasional.  Disamping  itu,  sertifikasi fair  trade diharapkan  dapat  meningkatkan pendapatan nelayan.
Namun  untuk  memperoleh  sertifikasi fair trade ini diperlukan proses dan penerapan prinsip-prinsip fair trade oleh produsen. Dalam hal  ini  partisipasi  aktif  nelayan  memegang peranan  kunci.  Namun  kondisi  ini  bertolak belakang  dengan  kenyataan  masih  asingnya konsep fair trade di Indonesia, utamanya bagi produsen  kecil  seperti  nelayan.  Sehingga diperlukan  peranan  dari  aktor  lain  yang membantu  nelayan  untuk  menerapkan fair trade di Indonesia. Untuk membantu menjawab permasalahan  perikanan  tuna  di  Indonesia, Yayasan  Masyarakat  dan  Perikanan  Indonesia (selanjutnya  disebut  MDPI)  menjalankan program pilot  project  Fair  Trade  USA untuk sektor  perikanan  di  Indonesia.  MDPI  adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk tahun 2013  dan  berbadan  hukum  yakni  berbentuk yayasan. MDPI memiliki misi “memberdayakan nelayan kecil dalam pelaksanaan  perikanan  berkelanjutan  dengan memanfaatkan  peluang  pasar”.  Salah  satu program  MDPI  dalam  mendukung  misinya adalah  mendorong  perikanan  tuna  Indonesia memperoleh sertifikasi fair trade .
Berkat  peran  MDPI  dan  sinerginya dengan  berbagai  pihak,  perikanan  tuna Indonesia berhasil memperoleh sertifikasi Fair Trade USA . Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapat sertifikasi Fair Trade USA untuk  kategori  komoditi  perikanan. Berdasarkan latar belakang ini, menarik untuk mengkaji  bagaimana  peran  MDPI  dalam mendorong  perolehan  sertifikasi fair  trade untuk komoditas tuna Indonesia.
Dalam  studi  Hubungan  Internasional, fair  trade muncul  sebagai  gerakan  dan  sistem perdagangan  alternatif  untuk  merespon free
trade yang dipandang tidak adil utamanya bagi produsen  kecil.  Perdagangan  yang  adil merupakan inisiatif pengembangan masyarakat yang  menantang  kondisi  perdagangan  global yang  tidak  adil.  Perdagangan  yang  adil  juga dimaksudkan  untuk  melahirkan  solidaritas global  dengan  menghubungkan  produsen negara-negara  berkembang  yang  disebut sebagai negara-negara selatan dan konsumen di negara-negara  Utara  dalam  upaya  bersama untuk  mengarahkan  pasar  ke  tujuan  sosial (Fitzgerald,  2012).  Kajian  Fitzgerald  juga membahas kekuatan dan kelemahan perdagangan adil sebagai intervensi kesejahteraan  sosial,  namun  tidak  membahas peranan aktor dalam implementasi fair trade. Kajian fair  trade di  Indonesia  banyak membahas  tentang  penerapan fair  trade di Yogyakarta seperti yang ditulis  Pangestu serta Sylviana. Pangestu menyoroti bahwa perdagangan dikategorikan sebagai perdagangan  adil  apabila  telah  memenuhi standar  norma  tertentu,  seperti  prinsip-prinsip fair  trade oleh  WFTO.  Organisasi  pemerintah dan  non  pemerintah  memegang  peran  penting dalam  membantu  produsen  kecil  memahami dan  melaksanakan  prinsip-prinsip fair  trade yang menjadi standar norma tersebut (Pangestu,2018 ). Sedangkan Sylviana melalui studi  kasus  organisasi  Apikri  di  Yogyakarta mengkaji pentingnya peran aktor yang terlibat dalam fair  trade seperti  produsen,  pelanggan, pemerintah  dan  organisasi fair  trade .  Semua aktor  memiliki  peran  dan  peran  yang  berbeda agar perdagangan yang adil berhasil dilakukan (Sylviana, 2018).
1. Ketiga  kajian  tersebut  membantu  penulis memahami  manfaat fair  trade bagi produsen  kecil  di  negara  berkembang, penerapan fair  trade yang  harus  mengacu pada  prinsip-prinsip fair  trade serta  peran dari  berbagai  aktor  yang  bersinergi  dalam penerapannya.  Namun  belum  ada  jurnal yang membahas tentang fair trade di sektor perikanan  indonesia  khusunya  membahas peranan  aktor  non  pemerintah  dalam fair trade .  Oleh  karenanya  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  peran  MDPI dalam fair  trade perikanan  tuna  di Indonesia.

## METODOLOGI
Penelitian dilakukan dengan menggunakan  metode  kualitatif  pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif dimulai dari  pengumpulan  dan  penyusunan  data.  Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur terhadap buku-buku serta sumber-sumber  data  yang  sudah  diolah  yang bersumber dari berbagai lembaga terkait seperti laporan  MDPI,  laporan  dari Fair  Trade  USA dan Badan Pusat Statistik. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan makna dari data tersebut.
Untuk  menganalisa  peran  Yayasan Masyarakat  dan  Perikanan  Indonesia  dalam mendorong perolehan sertifikasi fair trade bagi perikanan tuna Indonesia, penulis menggunakan konsep peran non governmental organization dan fair  trade. Organisasi  non- pemerintah atau non-governmental organization (NGO) merupakan sebuah organisasi nirlaba dan non- profit yang bersifat sukarela. NGO merupakan “ voluntary associations” yang memiliki kepedulian untuk merubah  sebuah  lingkungan  tertentu  dalam konteks  yang lebih  baik  (Lewis,  2007). Organisasi  non  pemerintah memiliki  beberapa karakteristik  yaitu;  formal,  privat,  non- profit , self-organizing , voluntary , non-faith based , dan non-partisan (Anheir, 2004). Organisasi tersebut  merupakan  kumpulan  dari  inisiatif masyarakat  yang  memiliki  tujuan  tertentu. Organisasi  ini  merupakan  lembaga  yang mencoba  untuk  memperdayakan  masyarakat sipil agar menciptakan individu yang berkualitas dan mandiri. Lembaga ini menangani  isu-isu  yang  terkadang  pemerintah tidak  bisa  capai,  namun  lebih  kepada  isu-isu kemanusiaan  dan  lingkungan  (Vedder,  et.al. 2007).
Peran  NGO  memiliki  3  komponen utama  yakni  pelaksana,  katalis  dan  partner (Lewis,  2007).  Peran  sebagai  pelaksana  fokus pada mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat yang  membutuhkan.  Peran  sebagai  katalis merupakan kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi dan berkontribusi untuk  mengembangkan  pemikiran  dan  aksi untuk mempromosikan perubahan social. Peran partner  menunjukkan  tren  perubahan  yang
terjadi  dimana  dalam  perkembangannya  NGO bekerjasama  dengan  pemerintah,  donor  dan sektor  swasta  dalam  berbagai  aktivitas kerjasama  seperti  menyediakan  masukan spesifik,  dalam  program multi-agency yang lebih luas atau inisiatif bisnis yang bertanggung jawab  secara  social.  Hubungan  partnership  ini akan  mengantarkan  NGO  dan  para  aktor  lain untuk  mendapatkan  keuntungan  bersama. Sedangkan  menurut  Wiiliam  (1991)  enam peran penting NGO antara lain 1) pembangunan dan  pengoperasian  infrastruktur,  (2)  inovasi pendukung, demonstrasi dan proyek percontohan, (3) memfasilitasi komunikasi, (4) bantuan  teknis  dan  pelatihan,  (5)  penelitian, pemantauan  dan  evaluasi  serta  (6)  advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin.
Skema fair  trade menawarkan    skema perdangan  berbasis pasar dengan tujuan untuk mengurangi  kemiskinan  di  tingkat  global  dan mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan. Skema perdagangan bebas kerap menimbukan permasalahan seperti pelanggaran HAM,  pelanggaran  hak  pekerja,  kerusakan lingkungan  yang  jauh  dari  prinsip-prinsip keadilan.  Inilah  yang  memunculkan fair trade sebagai bentuk perdagangan alternatif. Kemunculan fair  trade berawal  dari  gerakan yang mendukung proses pembangunan berkelanjutan  dengan  menawarkan  kondisi perdagangan  yang  lebih  baik,  serta memenuhi hak-hak  para  produsen  marjinal  dan  kaum pekerja terutama di Negara miskin berkembang (World Fair trade Organization, 2020). Gerakan fair  trade hadir  untuk  memberikan  keadilan bagi  produsen  kecil  di  negara  berkembang dengan  mengedepankan  dialog,  transparansi dan  penghargaan  (Wermansubun,  2003). Gagasan  tersebut  didasarkan  pada  suatu keyakinan  bahwa  aturan-aturan  perdagangan selayaknya  dituntun  oleh  dan  didasarkan pada prinsip-prinsip  pemberantasan  kemiskinan, penghargaan hak asasi manusia dan sustainabilitas  lingkungan  (Hadiwinata  dan Pakpahan, 2004).
Konsep  peran  NGO  dan fair  trade ini akan  penulis  gunakan  untuk  menganalisa peranan  dari  aktor  non  negara  yakni    MDPI yang  berdokus  dalam fair  trade perikanan  di
Indonesia. Dalam konteks penelitian ini khusus membahas  perannya  dalam  proses  perolehan sertifikasi fair  trade sebagai  bagian  dari langkah  awal  implementasi fair  trade di Indonesia khususnya pada perdagangan komoditas ikan tuna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Yayasan  MDPI  dan  Perikanan  Tuna  di Indonesia
Tuna  adalah  salah  satu  komoditas unggulan  Indonesia  sebagai  penyumbang devisa  negara  terbesar  kedua  setelah  udang. Tuna  diekspor  dalam  bentuk  segar,  beku maupun  sebagai  produk  olahan.  Daya  saing komoditas  tuna  Indonesia  tercermin  melalui volume  produksi  serta  nilai  ekspornya.  Dari data  pada  grafik  dibawah  menunjukan  total ekspor ikan tuna Indonesia selama periode 2009 hingga  2018.  Walaupun  terjadi  penurunan  di tahun  2011,  2013  dan  2017,  namun  rata-rata ekspor  Tuna  2009-2018  mengalami  kenaikan. Ini  menunjukkan  bahwa  ekspor  ikan  tuna merupakan sektor yang potensial.
Salah satu masalah yang dihadapi sektor perikanan  Indonesia  termasuk  tuna  adalah hambatan untuk menembus pasar internasional karena  tidak  memenuhi  kualifikasi  yang dipersyaratkan  oleh  beberapa  negara  importir. Persyaratan  ini  seperti  prinsip  ketertelusuran ( traceability )  untuk  setiap  produk  seperti bagaimana  proses  penangkapan,  alat  tangkap yang  digunakan,  dan  cara  pengiriman.    Ini menyebabkan  masih  rendahnya  faktor-faktor kompetitif  seperti  keunikan  dan  keahlian khusus sebagai daya saing perikanan Indonesia.
Dalam perkembangannya, praktek perdagangan  pada  sektor  perikanan  turut mengarah  ke  praktik  perdagangan  adil  ( fair trade ).  Perdagangan  adil  merupakan  skema perdagangan yang mencakup pengelolaan ikan berkelanjutan termasuk unsur ketertelusuran di dalamnya.    Yang  dimaksud  dengan  perikanan berkelanjutan  yakni  berkaitan  dengan  aspek perlindungan  lingkungan  serta  juga  unsur kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu dalam prakteknya berkaitan dengan industry perikanan  juga  tidak  boleh  ada  eksploitasi pekerja.
Grafik 1. Total Produksi Ekspor Ikan Tuna Indonesia Tahun 2009-2018 (Ton)
Untuk  menjamin  bahwa  hal  ini dilakukan, komoditas ikan yang diperdagangkan  harus  tersertifikasi fair  trade . Dengan adanya sertifikasi fair trade menunjukkan bahwa ikan tuna yang dihasilkan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.  Selain  itu  nelayan  sebagai produsen kecil juga menjadi pihak penting yang diperhatikan kesejahteraannya. Ini akan menjadi  nilai  tambah  bagi  perikanan  tuna Indonesia  untuk  dapat  bersaing  di  pasar internasional  dengan  tetap  memperhatikan nelayan  di  dalam  negeri.  Sertifikasi fair  trade ini  menyasar  kelompok-kelompok  nelayan. Namun  karena  keterbatasan  biaya,  kapasitas dan  pengetahuan  dari  nelayan  sehingga  dalam proses perolehan sertifikasi fair trade ini tidak bisa  hanya  dilakukan  oleh  nelayan  saja  tetapi perlu  mendapat  bantuan  dan  dukungan  dari pihak  lain  seperti  dari  Organisasi  non Pemerintah.
NGO  yang  fokus  pada fair  trade perikanan  di  Indonesia  adalah  MDPI.  MDPI merupakan organisasi non pemerintah berbasis di  Indonesia  yang  didirikan  pada  Juli  2013. MDPI  memiliki  9  area  kerja  yaitu  Bali, Sulawesi  Tengah,  NTT,  Maluku,  Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan  Papua  Barat.  Hingga  saat  ini  hanya  6
wilayah  yang  telah  menerapkan  prinsip berkelanjutan yang diinisiasi oleh MDPI yaitu Maluku,  Maluku  Utara,  NTB,  NTT,  Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
MDPI memenuhi karakteristik organisasi  non  pemerintah  seperti  yang diuraikan  oleh  Anheir  (2004)  yang  mana organisasi  bersifat  privat  dimana  pendirian serta  keanggotaannnya  terlepas  dan  tidak berhubungan
dengan pemerintah, keanggotannya bersifat sukarela dengan bentuk formal terdapat struktur organisasi di dalamnya,  tidak  bertujuan  untuk  mencari keuntungan  dan  lebih  ke  tujuan  sosial.  Lewis (2007)  menekankan  bahwa  NGO  memiliki kepedulian  untuk  merubah  sebuah  lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik.
Perikanan  berskala  kecil  merupakan fokus Yayasan MDPI, baik dari aspek ekonomi maupun  sosial.  Hal  ini  diimplementasikan melalui  sejumlah  program  yang  ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir khususnya nelayan sebagai produsen kecil serta mewujudkan  rantai  pasokan  berkelanjutan untuk tuna di Indonesia. Untuk mewujudkannya,  MDPI  tidak  bekerja  sendiri. MDPI  bekerjasama  dengan  mitra  lainnya, seperti  kelompok  masyarakat,  organisasi  non pemerintah  lainnya  baik  lokal  maupun
internasional  serta  pemerintah.  Ini  bertujuan untuk  mempercepat  pencapaian  tujuan  dan memperluas dampak yang dihasilkan khususnya  bagi  nelayan  di  Indonesia.  MDPI menggunakan  pendapatan  yang  berasal  dari donor sebagian besar untuk program pengembangan  komunitas,  program  rantai pasokan,  program  perdagangan  yang adil,  dan program peningkatan perikanan.

## Peran Yayasan MDPI dalam Sertifikasi Fair trade  Tuna
Salah  satu  program  MDPI  adalah melaksanakan  skema fair  trade . Fair  trade bertujuan  untuk  melindungi  produsen  kecil  di negara berkembang untuk mencapai perdagangan  yang  adil  dan  berkelanjutan dengan  tujuan  melestarikan  lingkungan  dan mengentaskan  kemiskinan.  Sehingga  jaminan pelaksanaan praktek perdagangan adil ditunjukkan  dengan  adanya  sertifikasi fair trade . Sertifikat perdagangan adil ini ditujukkan untuk menjaga keberlanjutan sumber  daya  perikanan  Indonesia  khususnya untuk komoditas tuna Indonesia. Selain itu juga sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  perubahan sosial  masyarakat  khususnya  nelayan  skala kecil  yang  mta  pencahariannya  bergantung pada  perikanan.  Sebagai  produsen  tuna  di Indonesia  agar  mendapatkan  pendapatan  yang lebih  baik  sehingga  kesejahteraannya  lebih terjamin. Standar yang diterapkan mempertimbangkan hubungan pemangku kepentingan;  dampak  kegiatan  penangkapan ikan terhadap lingkungan; metode penangkapan ikan; pencatatan hasil tangkapan ikan; ketertelusuran  produk;  pabrik dan pekerjanya,  standar  sosial, keselamatan  di tempat kerja dan lainnya (MDPI, 2015).
Sertifikasi fair  trade juga  sebagai respon atas kebijakan negara tujuan ekspor dari Indonesia  yang  mulai  menerapkan  prinsip ketertelusuran  untuk  setiap  produk  seperti bagaimana proses penangkapannya, alat tangkap  yang  digunakan,  dan  cara  pengiriman menjadi pertimbangan penting. Untuk saat ini, MDPI  masih  berfokus  pada  komoditas  ekspor ikan  tuna.  Ikan  tuna  yang  ditangkap  oleh nelayan  diberikan  label  khusus  agar  bisa dibedakan  dalam  penanganannya.  Ikan  yang memiliki label memiliki harga yang lebih tinggi
karena menerapkan penangkapan yang berkelanjutan  yang  jelas  dan  legal.  Untuk mewujudkan  hal  ini,  MDPI  membantu  para nelayan  untuk  mendapatkan  sertifikasi fair trade dan  menjalankan  praktek  perdagangan adil.  Adapun  peran  MDPI  adalah  sebagai berikut:
1. Peran MDPI sebagai Katalisator
Skema  perdagangan  adil  dalam  sektor perikanan  merupakan  hal  yang  baru  di Indonesia  dan  ini  diperkenalkan  oleh  MDPI. MDPI  menjalankan  peran  sebagai  katalisator melalui  upaya  untuk  mengubah  perilaku masyarakat  yang  tidak  bijaksana  dalam penggunaan plastik dan memengaruhi nelayan selaku  produsen  kecil,  negara,  industri,  sektor swasta di Indonesia untuk melaksanakan skema perdagangan  adil  dalam  sekor  perikanan khususnya tuna melalui peraihan sertifikat fair trade .    Untuk  itu  pemahaman  antar  berbagai aktor  ini  perlu  dibentuk.  Sehingga  MDPI memfasilitasi  komunikasi  antar  berbagai stakeholder  yang  terkait  dalam  sertifikasi fair trade tuna ini, baik nelayan, pemasok, pengolah ikan maupun pemerintah.
Dari  lini  yang  paling  bawah,  MDPI membangun  komunikasi  dengan  nelayan. Yayasan MDPI perlu membangun pemahaman yang sama bagi nelayan karena nelayan adalah tujuan  utama  dan  pelaksana  utama  dari fair trade fisheries ini.  Dengan  menggunakan metode  komunikasi  interpersonal,  Yayasan MDPI memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan ikan berkelanjutan dan manfaat  sertifikasi fair  trade bagi  nelayan melalui berbagai sosialisasi. Seperti sosialisasi “Pentingnya  Menjaga  Laut”  yang  ditujukan untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat pesisir  untuk  menjaga  ekosistem  perairan  laut demi  kelangsungan  sumberdaya  perikanan. Edukasi  juga  dilakukan  dengan  metode menonton film Bersama seperti edukasi tentang hewan Endangered/Threatened/ Protected Species (ETP) yang berkaitan dengan tangkapan  ikutan.  Sosialisasi  ini  menyasar masyarakat  umum,  tidak  hanya  nelayan. Dengan  metode  yang  membangun  keakraban, memudahkan  penerimaan  dan  komunikasi antara MDPI dan masyarakat.
Pada tahapan persiapan dan pelaksanaan fair  trade ,  MDPI  mengadakan
diskusi  dengan  stakeholder  seperti  penyuluh perikanan,  nelayan  dan  istri  nelayan.  Diskusi juga  diadakan  dengan  supplier  CV.  Armada Sanjaya  Kupang  dan  PT.  Harta  Samudera. Sehingga jumlah kapal, supplier, dan pedagang aktif berhasil didata guna meningkatkan peran akses  pasar  untuk  mendorong  peningkatan perikanan di daerah. Yang tidak kalah penting, MDPI mengadakan diskusi dengan pihak DKP Provinsi setempat yakni NTT serta pemerintah pusat yakni KKP, guna membangun pemahaman  yang  sama  akan  pentingnya sertifikasi fair  trade dan  kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pada tahap implementasi fair trade , MDPI secara regular mengadakan rapat dengan  kelompok  nelayan fair  trade .  Melalui rapat ini, MDPI dan nelayan melakukan update terkait  implementasi  sertifikasi fair  trade , seperti update keanggotaan, sosialisasi pengisian  logbook,  alat  dan  teknologi  yang digunakan.
2. Peran MDPI sebagai Partner
Dalam  mewujudkan  sertifikasi fair trade di Indonesia, MDPI berkerjasama dengan Fair  Trade  USA untuk  pelaksanaan pilot project sertifikasi fair trade tuna di Indonesia. Fair  Trade  USA adalah  organisasi  nirlaba independen selaku lembaga sertifikasi perdagangan adil yang diakui secara Internasional. Fair  Trade  USA menetapkan standar,  mensertifikasi,  dan  memberi  label produk yang mempromosikan mata pencaharian  berkelanjutan  bagi  nelayan  dan pekerja serta lingkungan.
Pilot project untuk sertifikasi fair trade bidang perikanan ini merupakan yang pertama kali  dilakukan  di  Indonesia. Pilot  project perdagangan  yang  adil  ini  pertama  kali mengambil  lokasi  di  Maluku.  Program  ini dilakukan  di  dua  wilayah  yakni  Kepulauan Buru  dan  Ambon  dengan  melibatkan  empat asosiasi  nelayan  dan  sekitar  150  nelayan handline terdaftar.  Area  program  ini  diperluas pada tahun 2015 dengan meliputi wilayah Toli- Toli  di  Sulawesi  dan  pulau  Seram  di  Maluku dengan  melibatkan  16  desa  dan  27  asosiasi nelayan dan 512 nelayan (MDPI, 2015). Proses sertifikas fair  trade untuk  tuna  Indonesia  ini
melalui  proses  yang  panjang  dengan  audit setiap tahunnya dan perbaikan secara kontinyu.
Sertifikasi fair trade juga mensyaratkan terpenuhinya prinsip ketertelusuran asal produk. Untuk mendukung hal tersebut, MDPI juga  melaksanakan  proyek  Inovasi  Teknologi Menuju  Keberlanjutan  dalam  Rantai  Pasokan Tuna Indonesia. Dalam pelaksanaannya, MDPI mengembangkan  platform Traceability-Based Technology (TBT).  Platform  ini  merupakan sarana  pertukaran  informasi  antara  nelayan, pengolah,  dan  pedagang  di  Indonesia  dengan tujuan memudahkan sebaran informasi tentang berbagai  persyaratan  dari  negara  importir (MDPI,  2017).  Untuk  pelaksanaannya  MDPI juga bekerja sama dengan perusahaan perikanan  Anova  Food,  PT  Harta  Samudera sebagai perusahaan eksportir tuna di Indonesia. PT. Harta Samudra membeli ikan dari nelayan yang  sudah  tersertifikasi  untuk  kemudian diekspor  melalui  Anova  Food.  Anova  Food yang  akan  mendistribusikan  tuna  Indonesia  di pasar  Amerika  Serikat  melalui  jaringan ritelnya.
Pelaksanaan pilot project sertifikasi fair trade serta  proyek  inovasi  teknologi  berkaitan dengan  ketertelusuran  asal  ikan  menunjukkan bahwa  Yayasan  MDPI  menjalankan  peran sebagai partner dari stakeholder yang berkaitan dengan  sertifikasi  ini  sepertin  organisasi internasional yakni Fair Trade USA , perusahaan  seperti  Anova  Food  dan  PT  Harta Samudera  serta  partner  dari  nelayan  Indonesi. Sebagai  organisasi  non  pemerintah,  Yayasan MDPI  memiliki  keuntungan  memilih  proyek- proyek yang inovatif dalam mengatasi beberapa kekurangan  yang  dihadapi  pemerintah  seperti perikanan  berkelanjutan  dan  sertifikasi fair trade untuk  kemudahan  masuk  dalam  pasar ekspor. Ini dikarenakan mampu bertindak lebih cepat  daripada  birokrasi  pemerintah.  Sebagai organisasi  non  pemerintah,  Yayasan  MDPI juga bebas memilih mitra kerjasama, menentukan  tempat  pelaksanaan  program  dan menentukan  waktu  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan program.
3. Peran MDPI sebagai Pelaksana MDPI berperan sebagai pelaksana pilot project untuk  sertifikasi fair  trade perikanan tuna  pertama  di  Indonesia.  Melihat  kondisi
nelayan  di  Indonesia  yang  masih  jauh  dari sejahtera, maka sertifikat ini dipandang sebaga salah  satu  strategi  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Mekanisme  sertifikasi fair  trade yang dijalankan terdiri dari empat tahapan yaitu tahap  pendaftaran,  tahap  pembinaan,  tahap pemeriksaan atau audit  dan tahap penyerahan sertifikat  perdagangan  yang  adil  (Karanesa, 2014).  Yayasan  MDPI  berperan  dalam  setiap tahapan  sertifikasi  tersebut.  Yayasan  MDPI tidak hanya berperan pada tahapan pendaftaran dan  pembinaan,  tetapi  juga  pada  tahapan sebelum pendaftaran.
Sebelum  pendaftaran,  Yayasan  MDPI membantu  nelayan  perikanan  skala  kecil  di wilayah Maluku untuk mendaftarkan kapalnya. 801  Kapal  berhasil  memiliki  VIC  (Kode Identifikasi kapal) dan mendaftarkan 447 kapal dalam  R-VIA.  R-VIA  adalah  catatan  nasional kapal  yang  diizinkan  menangkap  ikan  antara lain  tuna,  cakalang  dan  tongkol  di  dalam perairan  kepulauan  dan  perairan  wilayah indonesia serta perairan ZEE (Yayasan MDPI, 2019).  Ini  sekaligus  memenuhi  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tahun 2013  yang  mensyaratkan  bahwa  setiap  kapal penangkap  ikan  yang  beroperasi  di  Indonesia wajib  terdaftar  sebagai  kapal  perikanan Indonesia.  Hal  lain  yang  diperlukan  sebelum pendafataran  adalah  pembentukan  asosiasi nelayan.  Yayasan  MDPI  membantu  dalam membentuk  asosiasi  nelayan  dan  Komite Fair Trade sebagai salah satu persyaratan sertifikasi fair trade .
Fokus utama dalam sertifikasi fair trade adalah  nelayan.  Sehingga  pada  tahapan pembinaan,  MDPI  mengadakan  pelatihan  dan pendampingan bagi nelayan tuna skala kecil di Indonesia. Pada proses awal pelaksanaan pilot project,  MDPI  juga  melakukan  pelatihan  dan pendampingan  bagi  nelayan  tuna  di  Asilulu, Maluku  Tengah  pada  tahun  2015.  Berikutnya MDPI memperluas wilayah jangkauan mereka untuk  penerapan fair  trade yakni  di  Maluku Utara.  Pendampingan  yang  dilakukan  tidak hanya terkait dengan cara pengisian data pada logbook  secara  manual  namun  juga  berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk menunjang proses ketertelusuran ikan. Untuk menunjang
program ketertelusuran, MDPI memperkenalkan
teknologi  kepada para nelayan untuk melacak asal  usul  ikan  melalui Traceability-Based Technology (TBT). Adapun teknologi lain yang digunakan yakni FlyWire Camera dan Timelapse
Camera yang digunakan untuk memantau dan melacak lokasi penangkapan  ikan  yang  menghasilkan  data berupa rekaman video resolusi tinggi. Sedangkan  untuk  memantau  lokasi  dan pergerakan kapal nelayan, MDPI menggunakan teknologi Pelagic Data Systems (PDS) dan Spot Trace . Kedua teknologi ini menggunakan satelit sehingga dapat menghasilkan data  lokasi kapal dan kecepatan pergerakan kapal secara real time (Mongabay, 2019).  Teknologi  yang  digunakan  oleh  MDPI ini  menghasilkan  data  yang  menunjukkan posisi  kapal,  lokasi  tangkapan,  kegiatan  di kapal saat berlayar sebagai bukti dilaksanakannya prinsip ketertelusuran.
Penggunaan  berbagai  teknologi  seperti ini masih sangat asing bagi nelayan skala kecil, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan dalam mengaplikasikan berbagai teknologi ini oleh MDPI memberikan pelatihan  dan  pendampingan  kepada  nelayan. Dalam  praktiknya,  petugas  lapangan  MDPI, pemasok, dan pengolah ikan juga terlibat dalam penggunaan teknologi ini, sehingga stakholders terkait  juga  mendapatkan  pelatihan  dan pendampingan. Dalam perkembangannya MDPI  mengembangkan  sistem  perhitungan elektronik  yang  disebut TraceTales yang dilaksanakan oleh divisi Supply Chain (SC). Pendampingan  yang  dilakukan  dari sebelum  tahapan  pendaftaran  hingga  tahapan pembinaan menunjukkan bahwa MDPI menjalankan  peran  sebagai  pelaksana.  Dalam menjalankan  perannya  MDPI  berfokus  pada pendampingan teknis dan memberikan pelatihan  terkait  hal-hal  yang  dibutuhkan nelayan dalam menunjang keberhasilan mendapatkan  sertifikasi fair  trade .  MDPI sebagai  NGO  dapat  memberikan  bantuan berupa  pelatihan  teknis  dan  pengembangan kapasitas dengan tujuan membantu pemerintah dan  masyarakat.  Yayasan  MDPI  tidak  hanya berperan  dalam  implementasi  tetapi  juga melakukan  penelitian,  mendokumentasikan kegiatan, melakukan pengawasan (monitoring) dan  melakukan  evaluasi  secara  partisipatif
dengan  berbagi  hasil  dengan  masyarakat  dan staf  yang  menjalankan  program.  Melalui komunikasi yang terjalin, MDPI juga melakukan needs assessment yakni pegumpulan data melalui dialog yang dilakukan  dengan  nelayan  dan  masyarakat sebagai  referensi  program  yang  dibutuhkan oleh desa nelayan terkait.
Berbagai  usaha  yang  dilakukan  MDPI menunjukkan  MDPI  berfokus  pada  dukungan kapasitas  untuk  semua  aspek  pengelolaan perikanan tuna, mulai dari melakukan penelitian,  pengawasan  dan  evaluasi.  Ketiga peran  sebagai  organisasi  pemerintah  ini dijalankan  oleh  MDPI  hingga  akhirnya komoditas  perikanan  tuna  Indonesia  berhasil meraih  sertifikat  perdagangan  adil.  Hal  ini sebagai  jawaban  atas  tantangan  pasar  ekspor banyak  yang  mempersyaratkan  label  ramah lingkungan.  Selain  itu  dengan  sertifikat fair trade ini,  tuna  asal  Indonesia  memiliki  nilai lebih dan daya saing lebih. Sebagai bukti lolos sertifikasi fair trade , produk tuna asal Indonesia bisa dijual dengan penyertaan logo Fair Trade USA pada  label  produk.  Dari  penerapan fair trade ini  nelayan  juga  mendapatkan  uang penghargaan,  yang  disebut  sebagai  Dana Premium.    Dana  premium  yang  didapatkan nelayan  dapat  digunakan  untuk  tabungan  dan meningkatkan  kesejahteraan  kelompok  dan lingkungan. Sehingga diharapkan kesejahteraan  nelayan  kecil  di  Indonesia  akan meningkat dari implementasi fair trade ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Permasalahan  kesejahteraan  nelayan tuna skala kecil dan daya saing komoditas tuna Indonesia  dalam  pasar  internasional  menjadi perhatian  Yayasan  Masyarakat  dan  Perikanan Indonesia  (MDPI).  Yayasan  MDPI  sebagai organisasi  non  pemerintah  yang  mengusung perikanan  berkelanjutan  fokus  pada  nelayan sebagai  produsen  kecil  dari  komoditas  tuna  di Indonesia berfokus pada perikanan skala kecil. Yayasan  MDPI  aktif  dalam  pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan  rantai  pasokan  perikanan  yang berkelanjutan. Salah satunya adalah memperkenalkan fair  trade  fishery kepada nelayan di Indonesia.
Berbagai  usaha  yang  dilakukan  MDPI menunjukkan  MDPI  berfokus  pada  dukungan kapasitas  untuk  semua  aspek  pengelolaan perikanan tuna, mulai dari melakukan penelitian,  pengawasan  dan  evaluasi.  Adapun tiga  peran  sebagai  organisasi  non  pemerintah ditunjukkan  oleh  MDPI  melalui  berbagai upayanya  yakni  peran  sebagai  katalisator, partner  dan  pelaksana.  Dalam  menjalankan perannya sebagai katalisator, MDPI memperkenalkan fair  trade dalam  sektor perikanan  tuna  dan  memfasilitasi  komunikasi untuk membangun pemahaman bersama dengan  para  stakeholder  mulai  dari  nelayan, masyarakat,  perusahaan  dan  juga  pemerintah. MDPI juga menjalankan peran sebagai partner dan pelaksana dengan cara mengimplementasikan pilot  project sertifikasi fair trade tuna di Indonesia melalui kerjasama dengan Fair  Trade  USA .  Sebagai  organisasi non  pemerintah,  MDPI  memiliki  keuntungan memilih  proyek-proyek  yang  inovatif  yang sesuai  dengan  spesifikasi  organisasinya  dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat,  khsuusnya  nelayan  dan  sektor perikanan  Indonesia  yang  tidak  bisa  dihadapi pemerintah.  Dalam  pelaksanaannya,  MDPI mendampingi  nelayan  dalam  setiap  tahapan sertifikasi  mulai  dari  sebelum  pendaftaran hingga tahap pemeriksaan. MDPI menjalankan riset, monitoring dan evaluasi serta memberikan pendampingan teknis dan pelatihan  bagi  nelayan  khususnya  dalam menunjang keberhasilan mendapatkan
sertifikasi.
Melalui berbagai peran yang dijalankan, Yayasan  MDPI  membantu  nelayan  Indonesia mendapatkan  sertifikasi fair  trade untuk komoditas  tuna.  Sehingga  Indonesia  menjadi negara pertama yang mendapat sertifikasi Fair Trade  USA pertama  di  dunia  untuk  kategori komoditi perikanan. Ini menunjukkan besarnya peran organisasi pemerintah dalam pelaksanaan skema perdagangan adil.

## Saran
Keberhasilan  implementasi fair  trade pada  sektor  perikanan  memerlukan  dukungan dari berbagai pihak, terutamanya dari pemerintah.  Pengelolaannya  tidak  bisa  hanya dilakukan  oleh  pemangku  kepentingan  di
daerah atau pusat, tetapi juga memerlukan kerja sama  dengan  berbagai  pihak  seperti  LSM, pelaku  industri  perikanan,  nelayan  serta akademisi.  Sehingga  diperlukan  sistem  yang terintegrasi.  Selain  itu  disarankan  penerapan pengawasan  terhadap  implementasi fair  trade ini agar mampu mencapai tujuan sertifikasi fair trade dan membantu menyejahterakan nelayan skala kecil di wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anheir, Helmut K. (2004). Nonprofit Organization:  An  Introduction .  United Kingdom:Routledge.
Fitzgerald,  Charity  Samantha.  (2012).  Fair
Trade  as  a  Community  Development Initiative: Local and Global
Implications.  Journal Advances  in
Social  Work Vol.  13  No.  2  (2012): Special  Issue:  Global  Problems/Local
Solutions.  Indiana:   Indiana  University School of Social Work. Retrieved from https://journals.iupui.edu/index.php/ad vancesinsocialwork/issue/view/210 Gresnews.  (2014). Hebat,  Indonesia  Negara Pertama  Peraih  Sertifikasi  Fair  Trade
Ikan Tuna. Retrieved from https://www.gresnews.com/berita/huku m/92175-hebat-indonesia-negara- pertama-peraih-sertifikasi-fair-trade- ikan-tuna/ .
Hadiwinata,  B.S.,  &  K.Pakpahan,  A.  (2004).
Fair  Trade  Gerakan  Perdagangan Alternatif. Bandung: Pustaka Pelajar. Karanesa, Abza. (2014). Proses Mendapatkan
Sertifikat  Indikasi  Geografis  dan  Fair Trade Kopi Gayo . Banda Aceh: Fakultas Hukum. Lewis,  David.  (2007). The  Management  of Non-Governmental
Development Oragnizations. London: Routledge.
MDPI. (2015). Annual Report 2015 . Retrieved from https://mdpi.or.id/wp- content/uploads/2021/06/MDPI_AR20 15_EN.pdf.pdf
MDPI. (2017). Annual Report 2017. Retrieved from https://mdpi.or.id/wp- content/uploads/2021/06/MDPI_AR20
17_EN.pdf
Mongabay.  (2019). Mengapa  Penangkapan Tuna Masih Didominasi Nelayan Skala
Kecil? . Retrieved
from https://www.mongabay.co.id/2019/01/2 1/mengapa-penangkapan-tuna-masih- didominasi-nelayan-skala-kecil/amp/ . Pangestu, A. (2018). Upaya World Fair Trade Organization  (WFTO)  Menerapkan Prinsip Perdagangan Yang Berkeadilan Di  Indonesia  Tahun  2016-2017   (Studi
Kasus : APIKRI Fair Trade Organization  Yogyakarta) . Retrieved from
http://repository.umy.ac.id/handle/1234 56789/23508
Sylviana,  Yovita  Dhevi.  (2018).  How  To
Implement  Fair  Trade  In  Indonesia (Case  Study:  Apikri  Success  In Implementing Fair Trade In
Yogyakarta). Jurnal  Dinamika  Global Volume 03 No. 02 Desember 2018. doi: https://doi.org/10.36859/jdg.v3i02.77 Trade  Map.  (2019). Indonesia’s  Tuna  Export . Retrieved from https://www.trademap.org/Index.aspx . UNEP.  (2003). NGOs  role. Retrieved  from www.unep.org . Vedder, Anton, et al. (2007). NGO Involvement in International Governance and Policy . London: Martinus Nijhoff Wermansubun,  Savio.  (2003). Fair  Trade: Sebuah  Alternatif  Positif .  Surakarta  :
Yayasan  Samadi  Justice  &  Peace Institute.
William,  Cousins.  (1991). Non-Governmental Initiatives.  ADB, The  Urban  Poor  and Basic  Infrastructure  Services  in  Asia and  the  Pacific" .  Manila:  Asian Development Bank.
Yayasan  MDPI.  (2019).  Protokol  Pendaftaran Kapal dan kesesuaian dengan Database I-Fish dan sistem Vessel Identifier Code (VIC)  Versi  I  –  2016.  Retrieved  from http://ifish.id/e- library/library/protocol/2016_Vessel_R egistration_Protocol_BHS.pdf .