## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## POLEMIK PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI KABUATEN SUMENEP
Mukhlishi Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep E-Mail: lisyi@stkippgrisumenep.ac.id

## Abstrak
Landasan  hukum  pelaksanaan  Pilkades  serentak  tahun  2019  mengacu  pada  Perbup Nomor  27 tahun 2019  yang  ditetapkan pada  15 Mei  2019. Namun,  perbup itu tidak berlaku  pasca  lahirnya  Perbup  Nomor  39  tahun  2019  yang  disahkan  pada  21  Juni 2019.  Perbup  itu  sebagai  turunan  dari  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  8  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pencalonan,  Pemilihan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan Pemberhentian  Kepala  Desa.  Lahirnya  Perbup  yang  menjadi  pijakan  hukum pemilihan kepala desa serentak itu banyak menuai polemik di tingkat desa. Polemik itu lahir karena  dalam  Perbub  mengatur scoring bagi desa  yang calonnya lebih dari lima orang.
Kata kunci: Polemik, Perbup, Pemilihan Kepala Desa

## Abstract
The  legal  basis  for  the  implementation  of  the  Pilkades  simultaneously  in  2019  refers  to Perbup Number  27 of  2019 established on May 15, 2019. However, the Perbup does not apply after the birth of Perbup Number 39 of 2019 which was ratified on June 21, 2019. The  Perbup  is  a  derivative  of  the  Regional  Regulation  (Perda  )  Number  8  of  2014 concerning Guidelines for Nominating, Election, Appointment, Appointment and Dismissal of  Village  Heads.  The  birth  of  Perbup,  which  became  the  legal  basis  for  the  election  of village heads simultaneously, caused a lot of polemic at the village level. The polemic was born because in the Decree regulates scoring for villages with more than five candidates.
Keywords : Polemic, Perbup, Village Head Election

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pendahuluan
Pemerintah Desa atau disebut
juga Pemdes adalah lembaga pemerintah  yang  bertugas  mengelola wilayah  tingkat  desa.  Lembaga  ini diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan  desa  yang  diterbitkan untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal 216  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah.  Pemimpin  pemerintah  desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14  ayat  (1),  adalah  kepala  desa  yang bertugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 1
Tahun  2019  dengan  lahirnya Peraturan Bupatai (Perbup) emilihan Kepala  Desa  (Pilkades)  di  Sumenep Nomor  27  tahun  2019,  tentang Petunjuk  Teknis  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sumenep  Nomor  8  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pencalonan, Pemilihan,  Pengangkatan,  Pelantikan dan  Pemberhentian  Kepala  Desa. Perbub  inimenjadi  pijakan  hukum pemilihan  kepala  Desa  serentak  itu banyak  menuai  polemik  di  tingkat desa.  Polemik  itu  lahir  karena dalam  Perbub  mengatur  scoring
1 https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahDesa diakses 05 Agustus 2019
bagi  desa  yang  calonnya  lebih  dari lima orang. Selain itu, juga disebabkan  kurang  jelinya  tim hukum  dalam  menyusun  naskah Perbub,  sehingga  dalam  kurun waktu  yang  singkat  Perbup  selalu mengalami  revisi, hingga keluarnya surat  edaran  penangguhan  tahapan Pilkades serentak tahun 2019.

## B. Pembahasan
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala
Desa (Pilkades) 2 Serentak 2019 semakin menarik diikuti.
Pemberlakuan  skor  bagi  desa  yang memiliki lebih lima bakal calon kepala desa  (bacakades)  menjadi  polemik. Akibatnya,  peraturan  yang  mengatur itu diubah. Peraturan Bupati (Perbup) 39/2019 yang memicu polemik akhirnya direvisi. Kini regulasi yang mengatur tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian  kepala  desa  itu  diubah dalam Perbup 54/2019. Perbup tersebut  menjadi  petunjuk  teknis pelaksanaan  pilkades  sesuai  Perda 3/2019 tentang Desa.Perbup
2 Demokrasi  Nasional  akan  kokoh  apabila disokong  oleh  demokrasi  diakar  rumput,    hal  ini penting  agar  demorasi  pada  masyarakat  bawah belum  menjadi  agenda  yang  menonjol  baik regulasi  mapun  proses  poltik  yang  riil.  Lihat Naeni  Amanullah, Demokratisasi  Desa, (Jakarta: Kemendes PTT, 2015), 8.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
sebelumnya dipermasalahkan sejumlah  bacakades  karena  dianggap menguntungkan  petahana.  Mengingat, dalam  Perbup  39/2019  terdapat  pasal karet  yang  memuat  adanya  seleksi tambahan  bagi  calon  yang  memenuhi persyaratan  administrasi  lebih  lima orang.
Hal  ini  menarik  ketika  Peraturan Bupati  (Perbub)  Pemilihan  Kepala Desa  (Pilkades)  di  Sumenep  Nomor 27  tahun  2019,  tentang  Petunjuk Teknis  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian  Kepala  Desa  akhirnya direvisi. Revisi tersebut seperti tertuang pada Peraturan Bupati Sumenep  nomor  39  tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Bupati Sumenep nomor 27 tahun 2019 tentang  Petunjuk  Teknis  Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala Desa.
Perubahan  peraturan  pada  perbup anyar  itu  diantaranya,  mengatur  biaya pilkades. Semula seluruh biaya pelaksanaan  pesta  demokrasi  tingkat desa  itu  dibebankan  pada  anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD).  Dengan  perbup  tersebut, ketentuan  biaya  pilkades  bisa  dibantu dengan  APBDesa.  ”Untuk  kriteria ujian  kepemimpinan  ini  dibebankan pada APBDesa. Khusus seleksi tambahan,”Selain  biaya,  perbup  baru juga  mengatur  tentang  data  pemilih tetap  (DPT).  Ramli  menerangkan, DPT tidak dapat diubah dengan alasan apapun, kecuali meninggal dunia, atau pemilih  pindah  status  kependudukan keluar desa.
Apabila bacakades yang memenuhi persyaratan secara administratif  lebih  dari  lima  orang, diberlakukan  seleksi  tambahan  sesuai amanat  Perda  3/2019.  Dalam  Perbup hasil  revisi  kriteria  dalam  seleksi tambahan  juga  memuat  komponen  uji kepemimpinan.  Sebelumnya  hanya ditetapkan  kriteria  pengalaman  di lembaga  pemerintahan,  pendidikan, dan usia. Hal dilakukan demi mengantisipasi  berbagai  hal  yang  bisa terhadi antara lain;
1. Polemik munculnya calon bayangan
Perbub
Kabupaten Sumenep    tentang  Pilkades serentak  2019  dinilai  tidak profesional.  Pasalnya,  dengan adanya  sistem  scoring  DPRD

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dinilai lebih rendah dari
mantan Kades. "Sistem scoring Pilkades serentak 2019 amburadul,  DPRD  saja  dibikin rendah  dari  mantan  Kades.  Ini sangat aneh.
Menurut Indra Wahyudi , 3 sesuai  Perbup,  untuk  poin tertinggi diraih kepala desa dan BPD alias Badan Permusyawaratan Desa itu dengan  nilai  scoringnya  14 persen.  Sedangkan  pensiunan PNS,  TNI,  Polri  dan  DPR hanya  punya  nilai  scoring  7 persen.  "Memang  TNI  Polri jabatan  fungsional,  sementara DPRD  itu  jabatan  politik  dan kalau  secara  eselonisasinya masih  selevel  dengan  Bupati. Malah justru DPRD ini posisinya terkesan direndahkan dengan  sistem  scoring  yang diberlakukan  pada  Pilkades," karanya. Sistem
itu menurutnya  memakai  logika dan  nalar  yang  tidak  logis. Karena orang cuma memimpin satu desa saja scoringnya lebih tinggi  dari  anggota  DPRD yang mewakili rakyat se
3 Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep 2019-2024
kabupaten  yang  bikin  aturan sepertinya kurang sehat. 4
Ada  banyak  tawaran  dari calon  Kades incumbent yang takut  kalah  dalam  pemilihan langsung, maka dapat pertdijatuhakan sebelum
pemilihan dengan
mendaftarkan  calon  bayangan dari  perangkat  Desa  atau  dari Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dari  Desa  lain. 5 Ada juga  beberapa  mantan  ketua BPD  dan  aparat  Desa  yang menerima tawaran untuk menjadi  calon  di  Desa  lain dengan  alasan  ikut  andil  dan berkompetisi  dalam  pemilihan kepala Desa tahun 2019.
2. Reaksi Masyarakat Desa
Masyarakat  Aeng  Beje  Kenek, menganggap
Pemerintah
Kabupaten  Sumenep  Madura, gagal dalam Mewujudkan Pilkades  Serentak  Yang  Jujur, Adil, Aman, Tertib dan kondusif.  Tokoh  Pemuda  Desa Aeng  Beje  Kenek,  Arfan
4 TribunMadura.com ,  09 Juli 2019
5 Hal  ini  disampaikan  oleh  Marzuki  Ketua  BPD Banjar  Timur  Gapura  yang  diminta  untuk mencalonkan  diri  di  kecamatan  lain,  namun dirinya  menolak,  karena  takut  terajdi  hal  yang  tak diinginkan  dikemudian  hari.  Hasil  wawancara tanggal 29 Agustus 2019.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Fadali Menegaskan bahwa masyarakat yang hadir
dikantor panitian pemihan
Kepala desa (Pilkades) ada dua hal yang disoalkan, masyarakat mendesak menolak bakal calon desa  dari  luar  desa  dan  yang kedua  pendaftaran  calon  desa tidak  boleh  diwakilkan  oleh siapapun  dan  harus  diantar bakal calon yang akan mendaftar.
Penolakan tersebut dilakukan karena ini menyangkut masa depan masayarakat  desa  Aeng  Beje Kenek.  “Jika  ada  calon  dari luar  desa,  kemudian  dipilih oleh  masyarakat  dan  menang, maka  kebutuhan  masayarakat tentunya  tidak  akan  maksimal sebagaiman  semestina  kepala desa  yang  lahir  dan  tumbuh dari  desa  itu  sendiri”. 6 Hal  ini berasalan  bagi  penulis  bahwa Kepala Desa 7 yang terpilih dari luar  Desa  tidak  disediakan Rumah  Dinas  seperti  para
6 Pernyataan Arfan  Warga Desa Aeng Baje Kenek Kecamatan Bluto 28/08/2019
7 Padahal Kepala Desa atau pemimpin Desa harus tunduk  dan  patuh  pada  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  berbagai  kewajiban  yang  diamanahkan UU harus diperhatikan dan dilaksanakan.
Mochammad    Zaini  Mustakim,, Kepemimpinan Desa , (Jakarta: Kemendes PTT, 2015), 36
Camat,  Bupati  dan  pejabat lainnya.
3. Respons lembaga legeslatif
Rapat dengar pendapat ( Hearing )  antara  Fraksi  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Sumenep dengan unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Sumenep,  meliputi Sekretaris Daerah (Sekda),
Kapala  Bagian  Hukum  dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD),  terkait  isue  polemik Pilkades  2019  yang  terus bergulir di masyarakat.
Hearing digelar secara tertutup  di  ruang  rapat  lantai dua DPRD Kabupaten
Sumenep, Madura, Jawa
Timur,  yang  dihadiri  dan dipimpin  langsung  oleh  KH. Hamid  Ali  Munir  pimpinan sementara  DPRD  Kabupaten Sumenep,  Rabu  (29/8/2019). Abu  Hasan,  SH.  Salah  satu peserta  hearing  dari  fraksi PKB,  ketika  ditemui  di  ruang fraksi PKB kepada detikkota.com  menyampaikan bahwa  agenda  hearing  hari  ini

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
merupakan langkah PKB menyikapi  polemik  Pilkades 2019 yang diagendakan serentak  dibeberapa  Desa  se Kabupaten Sumenep. Pada
prinsipnya acara hearing tersebut,  merupakan  respon polemik  pilkades  2019  yang terjadi di masyarakat
belakangan  ini.  Berlandaskan pada  aspirasi  dari  masyarakat dan  keputusan  rapat  ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sumenep.    “Melalui  fraksi PKB  ini  kami  menyampaikan permohonan  hearing  kepada unsur pimpinan DPRD Sumenep. Alhamdulillah, permintaan  kami  (fraksi  PKB) dipenuhi oleh pimpinan DPRD Sumenep, dan sudah dilaksanakan hari ini,.
Abu Hasan salah salah satu ligeslator  menyampaikan,hasil dari hearing tadi, pihak
eksekutif akan terus melakulan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) terkait  regulasi  Pilkades  2019 berdasarkan
perundang-
undangan  atau  Perbup  itu sendiri. 8
Selain  itu politisi  Partai Demokrasi  Indonesian  (PDI) Perjuangan  meminta  Bupati Sumenep  untuk  melakukan rotasi  tim  hukum  dibawah
Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. "Bupati harus tegas menyikapi persoalan ini, jika perlu Bupati harus melakukan reorganisasi pada tim hukum dibawah
Sekdakap  itu,"  kata  Politisi
PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath, Selasa (3/9/2019). 9 Lahirnya
Perbup yang menjadi pijakan hukum pemilihan kepala desa  serentak  itu  banyak menuai  polemik  di  tingkat desa. Polemik itu lahir karena dalam Perbub mengatur  scoring  bagi  desa yang  calonnya  lebih  dari lima orang.
Selain itu, juga disebabkan  kurang  jelinya
8 https://detikkota.com/hearing-fraksi-pkb-dprd- sumenep. Diakses 05 Agustus 2019
9 http://www.memoonline.co.id .  Diakses    06 Agustus 2019

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2 ©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
tim  hukum  dalam  menyusun naskah Perbub, sehingga
dalam  kurun  waktu  yang singkat Perbup selalu mengalami  revisi,  hingga keluarnya surat edaran penangguhan tahapan
Pilkades serentak tahun 2019  yang  dikeluarkan  oleh Sekda  Sumenep.  Surat  Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda)
Nomor 411/1210/435.118.5/2019  yang ditandatangani Ir. Edy
Rasiyadi,  M.  Si,  tertanggal  26 Agustus  2016  yang  meminta setiap  desa  yang  calonnya lebih  dari  lima  orang  agar ditangguhkan yang banyak menuai kritik.

## C. Penutup
Peraturan Bupati (Perbub)
Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  di Sumenep  Nomor  27  tahun  2019, tentang  Petunjuk  Teknis  Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8
tahun 2014 tentang Pedoman
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala Desa akhirnya direvisi. Revisi tersebut seperti tertuang pada Peraturan Bupati
Sumenep  nomor  54  tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Bupati Sumenep nomor 27 tahun 2019 tentang  Petunjuk  Teknis  Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanullah,  Naeni, Demokratisasi  Desa,
Jakarta: Kemendes PTT, 2015
http://www.memoonline.co.id . Diakses 06 Agustus 2019
https://detikkota.com/hearing-fraksi-pkb- dprd-sumenep. Diakses 05 Agustus 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahD esa diakses 05 Agustus 2019
Perbub Nomor 27 tahun 2019 Perbub Nomor 54 tahun 2019,
Peraturan Daerah  Nomor 8 tahun 2014 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
TribunMadura.com , 09 Juli 2019 Zaini Mochammad Mustakim,,
Kepemimpinan  Desa ,  Jakarta:  Kemendes PTT, 2015