Vol. 7, No. 1, 2022, pp. 89-95 DOI: https://doi.org/10.29210/021748jpgi0005
Contents lists available in Journal IICET

## JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)
ISSN: 2541-3163(Print) ISSN:  2541-3317 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi
Analisis kesiapan program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah
Hendra Harmi 1 1 Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Received Jan 20 th , 2022 Revised Feb 22 th , 2022 Accepted Mar 25 th , 2022
Sekolah/madrasah  dianggap  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  efisien  untuk membangun nada moderat dalam pandangan dan tindakan keagamaan. Potret dan  metode  pendidikan  harus  dipromosikan  dan  diekspos  kepada  khalayak luas untuk menjadi prototipe dan model bagaimana moderasi beragama dibina pada siswa. Artikel ini membahas bagaimana sekolah/madrasah dipersiapkan untuk menjalankan program Moderasi Beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  kesiapan  sekolah/madrasah,  ASN,  dan pelaksana kebijakan dalam memenuhi maksud dan  tujuan program moderasi beragama  di  lembaga  pendidikan.  Peneliti  menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Kuesioner terbuka menyediakan alat pengumpulan  data.  Temuan  studi  menunjukkan  bahwa  sekolah/madrasah masih  belum  sepenuhnya  siap  untuk  melaksanakan  program  moderasi beragama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya indikator yang belum terpenuhi  oleh  beberapa  sekolah/madrasah  untuk  mensukseskan  program moderasi  beragama  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian Agama. Keyword:

## Moderasi Beragama Pendidikan Moderasi
Peran Sekolah dan Madrasah
© 2022 The Authors. Published by IICET. This is an open-access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Harmi, H., Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia Email: harmihendra@gmail.com

## Pendahuluan
Karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, itu pasti menjadi pusat perhatian ketika datang ke moderasi Islam. Ajaran utama Islam adalah moderasi. Menurut Dawing (2018), Islam moderat merupakan sikap  teologis  yang  sangat  penting  dalam  mengendalikan  keragaman  dalam  segala  aspek,  termasuk  agama, budaya,  ras,  dan  bangsa  itu  sendiri.  Akibatnya,  moderasi  beragama  di  Indonesia  harus  dipahami  secara kontekstual bukan tekstual, artinya moderasi beragama di Indonesia merupakan cara memahami agama yang harus  moderat/toleran  karena  Indonesia  memiliki  banyak  budaya,  tradisi,  dan  adat  istiadat  yang  harus dilindungi. Kehadiran heterogenitas dalam bangsa Indonesia disebut juga dengan sunnatullah Allah. Terlepas dari  keragaman,  Allah  menciptakan  landasan  persatuan  umat  (Ummatan  Wahidah).  Akibatnya,  dalam kehidupan nyata, umat Islam diharapkan bersikap moderat (Ummatan Wasathiyyah).
Dalam praktiknya, memilih jalan tengah atau moderasi dalam Islam dapat dibagi menjadi empat kategori: moderat  dalam  hal  agama,  ibadah,  perangai,  dan  karakter,  dan  menantang  dalam  penciptaan  syariah. Sementara  itu,  Harin  percaya  bahwa  moderasi  akan  selalu  hidup  berdampingan  dengan  keseimbangan  dan keadilan karena moderasi adalah aspek inti dari Islam (Az-Zafi, 2020). Pendidikan karakter moderasi Islami bagi anak sejak dini akan sangat mempengaruhi perkembangannya. Penerapan pendidikan karakter moderasi beragama  tidak  diragukan  lagi  penting  dalam  menawarkan  kesadaran  dan  wawasan  dimulai  dengan
pendidikan  di  tingkat  madrasah.  Moderasi,  menurut  Kementerian  Agama  (2019),  dalam  buku  Moderasi Agama, membutuhkan keterbukaan, penerimaan, dan kolaborasi di antara banyak kelompok, termasuk suku, budaya,  dan agama.  Mahasiswa  yang  memahami  moderasi  beragama akan  mampu  beroperasi  dengan  baik dalam masyarakat multikultural sebagai konsekuensinya.
Toleransi  beragama  tidak  berarti  memutarbalikkan  fakta  atau  menghilangkan  identitas  satu  sama  lain. Manusia  masih  memiliki  pendapat  yang  kuat  tentang  sesuatu,  tentang  kebenaran,  tentang  legalitas  suatu situasi, tetapi dalam moderasi agama, manusia lebih menerima gagasan bahwa ada warga negara lain di luar kita yang memiliki hak yang sama dengan kita, berdasarkan kebangsaan. , sebagai masyarakat yang berdaulat. Di  luar  keyakinan  atau agama,  setiap  orang  memiliki  keyakinan  yang  harus  diakui  dan  dihargai..  Menurut Schwartz (2007), dua wajah Islam tidak dapat dipisahkan dari proses epistemologis yang mereka lalui, yang secara  sosial  budaya  beragam:  wajah  Islam  yang  ramah,  bersahabat,  toleran,  dan  inklusif  yang  ingin  hidup berdampingan  dengan  Islam.  penganut  berbagai  agama.  dan  menganggap  keragaman  sebagai  berkah;  dan kedua,  wajah  Islam  yang  marah,  mudah  tersinggung,  tidak  toleran,  dan  eksklusif,  yang  merupakan  musuh dari wajah pertama Islam.
Dewasa  ini,  minimnya  minat  untuk  membenarkan  fakta  atau  ilmu  agama  yang  mudah  diperoleh  anak muda,  khususnya  mahasiswa,  membuat  bingung  perilaku  mereka.  Sebagai  contoh,  penelitian  PPIM  UIN Jakarta  (2017)  terhadap  mahasiswa,  pengajar,  dan  dosen  dari  34  provinsi  di  Indonesia  menemukan  bahwa 34,3 persen responden menunjukkan permusuhan terhadap orang non-agama (non-Muslim). Selain hasil yang meresahkan,  48,95  persen  responden  mahasiswa  menyatakan  bahwa  pelajaran  agama  memicu  rasa  jijik mereka  terhadap  agama  yang  tidak  mereka  setujui.  58,55  persen  responden  mahasiswa  menunjukkan pandangan agama yang intens dan obsesif, yang mengejutkan. Artinya dia hanya menegaskan apa yang dia pahami  dan  tidak  sependapat  dengan  penafsiran  orang  lain  (PPIM  UIN  Jakarta,  2017).  Beberapa  kajian tentang intoleransi, anti kebhinekaan, dan radikalisme di sekolah dan madrasah telah dilakukan oleh berbagai lembaga  pendidikan.  Mereka  umumnya  sepakat  bahwa  radikalisme  dapat  masuk  ke  lingkungan  sekolah melalui  jalur  berikut:  peran  guru  dalam  membimbing  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran,  bahan  ajar  yang diduga mengandung muatan intoleransi, dan kuatnya doktrin alumni dalam kegiatan siswa yang dilakukan di sekolah  maupun  di  luar  sekolah.  Sekolah,  kegiatan  intrakurikuler  atau  ekstrakurikuler  seperti  Spiritualitas Islam (rohis), dan kebijakan prinsip yang kurang mengharapkannya (Rofik & Misbah, 2021).
Untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah, Muhidin, dkk (2020) mengatakan madrasah harus mengadopsi berbagai kegiatan, Pertama, mengembangkan budaya sekolah lokal yang  mencakup  nilai-nilai  seperti  kejujuran,  saling  menghormati,  sopan  santun,  dan  sebagainya.  Budaya sekolah  adalah  seperangkat  nilai,  asumsi,  pemahaman,  keyakinan,  dan  harapan  bersama  yang  digunakan sebagai  pedoman  perilaku  dalam  memecahkan  masalah  baik  secara  individu  maupun  kolektif.  baik  pribadi maupun  kolektif  Mereka  menghadapi  masalah  internal  maupun  eksternal.  Sementara  itu,  pembinaan wasathiyah (tengah) di sekolah sangat penting sebagai landasan nilai, sikap, semangat, dan perilaku bagi guru, tenaga  kependidikan,  orang  tua,  dan  siswa  itu  sendiri  dalam  rangka  menciptakan  budaya  religius  di lingkungan  sekolah.  Kedua,  sekolah  harus  berperan  aktif  dalam  pembicaraan  atau  dialog  keagamaan  antar umat beragama sejak dini guna membangun saling pengertian di antara anak-anak yang berbeda pandangan agama..  Jenis  wacana  lintas  agama  ini  merupakan  cara  yang  efisien  bagi  siswa  untuk  membiasakan  diri bercakap-cakap  dengan  para  praktisi  berbagai  agama.  Ketiga,  kurikulum  dan  buku  teks  yang  digunakan  di sekolah  sangat  vital  dalam  implementasi  moderasi  beragama,  terutama  kurikulum  yang  memuat  cita-cita pluralisme  (Bhinneka  Tunggal  Ika)  dan  toleransi  beragama.  Literatur  agama  yang  digunakan  di  kelas  juga harus menjadi karya yang membantu anak-anak mengembangkan percakapan dan gagasan tentang apresiasi keragaman yang inklusif dan masuk akal.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  penelitian  ini  dirasa  perlu  untuk  mengkaji  kesiapan  program  moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah. Diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya keagamaan ke dalam lingkungan sekolah, serta kepedulian yang kuat dari para guru dan pengelola lembaga pendidikan, siswa  akan  mengembangkan  ketakwaan  individu  dan  sosial,  sehingga  memungkinkan  mereka  membangun moral, peradaban, dan karakter bangsa yang bermartabat di lingkungan sekolah dimasa yang akan datang.

## Metode
Peneliti  menggunakan  teknik  kualitatif  dengan  gaya  penelitian  deskriptif  dalam  penelitian  ini  untuk menganalisis kesiapan program moderasi beragama di berbagai sekolah/madrasah di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah proses investigasi, artinya kita dapat memahami fenomena sosial secara  bertahap  sebelum  menerapkannya,  seringkali  dengan  membandingkan,  membandingkan,  merefleksi, mengkategorikan,  dan  mengklasifikasikan  item-item  studi.  Menurut  Moleong  (1989),  analisis  data  kualitatif
Analisis kesiapan program moderasi beragama ...
dapat dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikannya menjadi bagian-porsi yang  dapat  diatur,  meringkas,  mencari,  dan  menemukan pola,  mengevaluasi  apa  yang  signifikan,  apa  yang telah dipelajari, dan memilih apa yang akan diajarkan diinformasikan kepada orang lain Guru dari beberapa sekolah/madrasah di Indonesia menyediakan data untuk penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan  kuesioner  terbuka  kepada  guru  di  beberapa  sekolah/madrasah  di  Indonesia.  Responden diajukan  35  pertanyaan  tentang  sekolah/madrasah  kesiapannya  untuk  meningkatkan  penerapan  moderasi beragama.
Sedangkan  pada  tahap  analisis  data,  peneliti  secara  deskriptif  mengkaji  dan  melaporkan  hasil  penelitian dengan menggunakan model alur Milles & Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Penyajian data atau representasi data adalah kumpulan informasi  yang  sistematis  dari  mana  kesimpulan  dapat  ditarik.  Hal  ini  dilakukan  karena  data  yang dikumpulkan  selama  metode  penelitian  kualitatif  biasanya  berupa  cerita,  yang  harus  disederhanakan  tanpa kehilangan makna.

## Hasil dan Pembahasan

## Moderasi Beragama di Lingkungan ASN
Berdasarkan  hasil  angket  yang  dilakukan  kepada  beberapa  guru  madrasah  mengenai  tujuan  penguatan  dan peningkatan  nilai-nilai  moderasi  beragama  di  lingkungan  ASN,  mayoritas  responden  menyatakan  bahwa tujuan  penguatan  moderasi  beragama  di  lingkungan  ASN  adalah  agar  Aparatur  menjadi  panutan  bagi masyarakat, mampu menghasilkan undang-undang. mendukung kegiatan keagamaan moderat. Lebih lanjut, moderasi beragama, menurut responden, merupakan upaya mengembalikan praktik keagamaan pada intinya dan bahwa agama berfungsi untuk menopang harkat dan martabat manusia. Beberapa tanggapan tambahan dari responden menyatakan bahwa menanamkan cita-cita moderasi beragama di ASN, khususnya di kalangan guru,  merupakan  wujud  keinginan  sekolah/madrasah  untuk  menerapkan  konsep  moderasi  beragama  di lembaga pendidikan. Selanjutnya terkait pertanyaan terkait indikator moderasi beragama, seluruh responden menjawab  bahwa  ada  4  indikator  utama  moderasi  beragama,  yaitu:  komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti kekerasan,  dan  akomodatif  terhadap  budaya  lokal.  Item  selanjutnya  dalam  angket  yang  ditanyakan  kepada responden adalah tentang pentingnya pemahaman konsep moderasi beragama bagi ASN. Secara keseluruhan, 73 responden yang memberikan jawaban menyatakan bahwa pemahaman konsep moderasi beragama sangat penting. Mereka menambahkan, hal ini dimaksudkan agar dengan memahami pengertian moderasi beragama, ASN terhindar dari melakukan kegiatan yang dapat merugikan moderasi beragama. Menyebarkan informasi yang salah tentang masalah agama, misalnya, dapat membahayakan aturan toleransi beragama di Indonesia. Temuan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  tiga  puluh  orang  (54,5  persen) dari 55 ASN yang akan mengikuti program moderasi beragama menyatakan memahami prinsip dan indikator moderasi beragama (Puslitbang Kemenag RI, 2021).
Pengkajian program moderasi keagamaan di sekolah/madrasah tentunya tidak lepas dari peran ASN yang membidangi  lembaga  pendidikan  di  bawah  naungan  Kementerian  Agama.  Terkait  dengan  hal  tersebut, peneliti  mengajukan  item  pertanyaan  dalam  angket  yang  diberikan  kepada  responden  yaitu  peran  ASN Kementerian Agama dalam mensosialisasikan konsep moderasi beragama. Dari pertanyaan tersebut peneliti menemukan jawaban yang bervariasi, responden mengatakan bahwa ASN merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan pesan tentang konsep moderasi di masyarakat. ASN Kementerian Agama diharapkan menjadi yang terdepan sebagai contoh penerapan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya dalam konteks  cinta  tanah  air.  Purbajati  (2020)  meyakini  bahwa  guru  memiliki  peran  penting  dalam  inisiatif peningkatan  kualitas  pendidikan.  Karena  seorang  guru  berfungsi  sebagai  panutan  bagi  siswa,  memiliki profesionalisme  seorang  guru  sangat  penting  untuk  mencapai  pendidikan  yang  hebat.  ASN  sebagai  trafo memiliki  peran  penting  dalam  menanamkan  prinsip-prinsip  moderasi  beragama  di  masyarakat.  Cara penyampaiannya  bisa  verbal  (penjelasan  langsung)  atau  nonverbal  (penjelasan  tidak  langsung)  atau  melalui serangkaian perilaku). Dalam segala hal, seorang guru menjadi figur atau panutan. Demikian halnya ketika berinteraksi dengan orang lain, bereaksi terhadap situasi tertentu, dan memahami atau menafsirkan informasi yang masih diperdebatkan (Kuswanto, 2014 & Purbajati, 2020).

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Proses  Implementasi  Kebijakan  Moderasi  Beragama  di  Lingkungan Sekolah/Madrasah
Dalam penelitiannya tentang kebijakan moderasi beragama di lembaga pendidikan, Ahnaf (2013) menyatakan bahwa  masalah  lembaga  pendidikan  dalam  menyebarkan  nilai  toleransi  dan  penghormatan  terhadap keragaman agama tidak hanya terletak pada masalah kurikuler tetapi juga pada kemampuan pejabat sekolah.
Strategi,  maksud,  dan  tujuan  kebijakan  moderasi  beragama  di  lingkungan  sekolah  harus  dipahami  oleh otoritas  sekolah  agar  kebijakan  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Berangkat  dari  penjelasan  di  atas, peneliti  mengajukan  beberapa  pertanyaan  terkait  kebijakan  program  moderasi  beragama  di  lingkungan sekolah/madrasah.  Pertanyaan  pertama  yang  diajukan  adalah  bagaimana  pembuat  kebijakan  moderasi beragama  di  lingkungan  sekolah  memandang  program  kebijakan  moderasi  beragama  itu  sendiri.  Mayoritas dari  73  responden  menyatakan  bahwa  para  pelaksana  kebijakan  moderasi  beragama  telah  memahami sepenuhnya  konsep  moderasi  beragama.  Namun,  beberapa  responden  mengakui  masih  ada  beberapa pelaksana kebijakan yang belum memahami esensi dan pentingnya moderasi beragama itu sendiri. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas pengelola sekolah yang menerapkan kebijakan moderasi beragama memiliki pengetahuan  yang  kuat  tentang  moderasi  beragama.  Visi  dan  tujuan  madrasah  harus  menjadi  titik  tolak pengarusutamaan  moderasi  Islam.  Pandangan  ke  depan  yang  ideal  dari  prediksi  ideal  adalah  dengan mengingat  visi.  Visi  adalah  tujuan,  sedangkan  misi  adalah  bagaimana  menuju  kesana.  Sebisa  mungkin  visi dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  memasukkan  moderasi  Islam  sebagai  bagian  dari  profil  ideal  yang  dicita- citakan. Visi dan tujuan ini seharusnya tidak hanya menjadi pertunjukan atau selembar kertas; harus menjadi semangat hidup dan nafas yang menjiwai seluruh warga madrasah. Oleh karena itu, visi dan tujuan madrasah harus  dikembangkan  secara  kolaboratif  dan  dikomunikasikan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan madrasah (Alim & Munib, 2021).
Dalam sebuah organisasi, koordinasi memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor pendukung  yang  diperlukan  untuk  menggerakkan  orang  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  yang terstruktur.  Karena  pada  dasarnya  koordinasi  merupakan  suatu  bentuk  kerjasama,  saling  menghormati  dan menghargai  tugas  dan  fungsi  serta  tanggung  jawab  masing-masing.  E.F.L.  Brech  sebagaimana  dikutip  oleh Hasibuan  (2007)  mengatakan  “koordinasi  adalah  untuk  menyeimbangkan  dan  menggerakkan  tim  dengan menyediakan  lokasi  yang  sesuai  untuk  aktivitas  kerja  masing-masing  dan  menjaga  agar  aktivitas  tersebut dilakukan  secara  harmonis  di  antara  para  anggota  itu  sendiri”.  Untuk  mensukseskan  program  moderasi beragama  di  lingkungan  sekolah/madrasah  tentunya  diperlukan  koordinasi  yang  baik  antar  pemangku kepentingan.  Koordinasi  tentunya  diperlukan  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  pelaksanaan  program moderasi  beragama  di  sekolah/madrasah.  Kaitannya  dengan  penerapan  kaidah  moderasi  beragama  juga sama,  membutuhkan  hubungan  yang  solid  antara  komponen  sekolah  dan  madrasah  seperti  tokoh  agama, orang tua, siswa, dan lain-lain. Untuk itu, lembaga pendidikan dituntut untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama  dengan  pihak  terkait.  Berkaitan  dengan  uraian  di  atas,  peneliti  menemukan  bahwa  koordinasi  yang dilakukan  oleh  beberapa  sekolah  dan  madrasah  di  Indonesia  dalam rangka  mewujudkan  program  moderasi beragama masih belum berjalan. Ini harus menjadi prioritas utama bagi pembuat kebijakan di setiap  sekolah. Tidak  diragukan  lagi,  ini  mungkin  salah  satu  elemen  yang  menghambat  efektivitas  program  moderasi beragama  di  lingkungan  sekolah/madrasah  jika  tidak  ada  koordinasi  yang  memadai.  Koordinasi  sekolah dapat berbentuk koordinasi eksternal maupun internal.
Koordinasi  eksternal  meliputi  kerjasama  dengan  Kementerian  Agama,  tokoh  agama,  masyarakat,  dan sebagainya.  Koordinasi  internal  dapat  berupa  kerjasama  antara  kepala  sekolah,  pendidik,  staf,  dan  siswa. Namun  dari  hasil  penyebaran  angket,  peneliti  juga  menemukan  bahwa  di  beberapa  sekolah/madrasah  di Indonesia koordinasi sudah berjalan meskipun dirasa belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, koordinasi harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama di sekolah untuk menciptakan  Integrasi,  Sinkronisasi,  dan  Penyederhanaan  untuk  mencapai  tujuan  program  moderasi beragama  seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Koordinasi  memudahkan  pimpinan  untuk  mensinergikan  dan mengintegrasikan  tugas  saat  ini  dengan  pihak  terkait.  Mendukung  pimpinan  dalam  mensinergikan  dan mengendalikan  tumbuh  kembang  pelaksanaan  program  moderasi  keagamaan  antara  satu  unit  dengan  unit lainnya di lingkungan sekolah dan madrasah. Pemimpin dapat mengkoordinasikan operasi fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit untuk mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Selain  koordinasi,  untuk  mempersiapkan  implementasi  kebijakan  moderasi  beragama  di sekolah/madrasah, ada juga salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya pedoman yang jelas tentang  hak,  dan  kewajiban  (wewenang)  ASN  dalam  penguatan  agama.  moderasi.  Pedoman  yang  jelas tentang hak dan tanggung jawab ASN di lingkungan sekolah/madrasah relevan dengan teori “pelembagaan dan pelaksanaan  moderasi  beragama”  yang  menyatakan  bahwa  memiliki  pedoman  yang  jelas  bagi  pegawai merupakan  salah  satu  cara  untuk  menerjemahkan  moderasi  beragama  ke  dalam  institusi,  struktur,  atau institusi.  unit  yang  mempertimbangkan  dengan  cermat  pilihan  untuk  menerjemahkan  cita-cita  ini  ke  dalam program  dan  kegiatan  yang  terukur  dan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  para  akademisi  meyakini  bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempromosikan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Sebagai pelaksana, Aparatur Sipil Negara harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip  inti  ajaran  agama,  meningkatkan  toleransi,  meningkatkan  loyalitas  kepada  negara,  dan
Analisis kesiapan program moderasi beragama ...
menolak segala bentuk kekerasan beragama (Litiloly, 2020). Namun berdasarkan temuan peneliti terungkap bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa selama ini para pelaksana kebijakan moderasi beragama di sekolah belum memiliki pedoman khusus mengenai hak dan kewajiban (wewenang) ASN dalam memajukan moderasi  beragama  bahkan  meskipun  di  beberapa  sekolah/madrasah  pelaksana  kebijakan  sudah  memiliki pedoman  yang  jelas.  dapat  mengatur  dan  menjabarkan  hak  dan  kewajiban  ASN  dalam  implementasi kebijakan moderasi beragama. Lebih lanjut, mayoritas responden ASN juga mengatakan bahwa selama ini di beberapa sekolah/madrasah belum ada SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dari para pelaksana kebijakan  mengenai  penerapan  moderasi  dalam  program  moderasi  beragama.  Keberadaan  SOP  sangat diperlukan untuk secara khusus memperjelas atau menetapkan aturan mengenai peran, tanggung jawab, dan fungsi  ASN  dalam  mencapai  program  moderasi  beragama  di  sekolah  atau  madrasah.  Mengingat  perlunya penerapan SOP dalam program moderasi beragama, berbagai manfaat atau keuntungan dapat diperoleh dari SOP  tersebut.  Hal  ini  dimungkinkan  selama  SOP  diikuti  dengan  benar.  SOP  yang  kurang  memadai menghambat proses pencapaian tujuan dan misi program moderasi beragama. Jadi, jika SOP diikuti dengan benar, lembaga pendidikan (dalam hal ini sekolah/madrasah) akan dapat menjalankan program dengan baik (Fajar Nur'Aini, 2016). Di sisi lain, ASN juga mengatakan selama ini dalam pelaksanaan program moderasi beragama,  para  guru  hanya  mendengarkan  dan  mempelajari  ideologi  negara  untuk  menciptakan  kerukunan antar umat beragama.
Fasilitas Penunjang dalam Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah
Pengaruh era digital terhadap praktik keagamaan masyarakat, menurut buku Heidi Campbell When Religion Meets New Media (2010), adalah memudarnya kesetiaan kepada organisasi keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan,  meningkatnya  individualisme,  dan  perubahan  dari  pluralisme  ke  tribalisme.  Jika  Indonesia, negara  Muslim  terbesar  di  dunia,  ingin  menjadi  laboratorium  perdamaian,  harus  terus  mengarusutamakan moderasi Islam melalui forum diskusi dan platform internet. Indonesia, sebagaimana diketahui, adalah negara yang  beragam  dan  kosmopolitan  dengan  berbagai  suku,  agama,  bahasa,  ras,  dan  varian  lainnya.  Meskipun demikian, varietas ini memungkinkan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Berangkat dari uraian di atas,  peneliti  memasukkan  item  pertanyaan  terkait  fasilitas  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  telah dimiliki oleh para pelaksana kebijakan program moderasi beragama di sekolah/madrasah.
Dari  butir  pertanyaan  tersebut  peneliti  memperoleh  hasil  bahwa  pada  umumnya  sekolah/madrasah  di Indonesia  telah  memiliki  sarana  dan  prasarana  teknologi  yang  memadai  untuk  mendukung  pelaksanaan program  moderasi  beragama.  Namun  sebaliknya,  sebagian  kecil  responden  menyatakan  bahwa  lembaga pendidikan  tempat  mereka  berada  belum  memiliki  fasilitas  teknologi  yang  memadai  untuk  mendukung program  moderasi  keagamaan.  Beberapa  faktor  penyebab  minimnya  teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan, antara lain letak sekolah atau madrasah yang terpencil dan jaringan internet yang buruk sehingga guru dan ASN  belum  dapat  memanfaatkan  teknologi  secara  optimal.  Melalui  kancah  digital,  integrasi  moderasi keagamaan di sekolah/madrasah di seluruh Indonesia berupaya membawa sesuatu yang sebelumnya berada di pinggiran, yang hanya diketahui segelintir orang dan organisasi, dan bahkan kurang esensial, ke tengah, di mana  bisa  menjadi  pusat.  inti.  tengah.  Seluruh  masyarakat  bisa  melihatnya.  dicerna  dan  dilakukan  (Hefni, 2020).  Hal  ini  dilakukan  melalui  pemanfaatan  ruang  digital,  yang  memiliki  beberapa  tujuan,  aplikasi, kapasitas, dan potensi.

## Anggaran dalam Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah
Dalam  skala  besar  dan  kecil,  anggaran  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengadaan  suatu  kegiatan.  Sosialisasi moderasi  beragama  memegang  peranan  penting  dalam  setiap  kegiatan  yang  tentunya  membutuhkan anggaran, namun pelaksanaan penganggaran seringkali berbenturan dengan berbagai proses dan aturan. Pada tahun 2022, Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR RI, menyebutkan anggaran moderasi keagamaan lintas direktorat  jenderal  tahun  ini  sebesar  Rp  3,2  triliun  (Permana,  23  September  2021).  Program  Moderasi Keagamaan  merupakan  salah  satu  dari  tujuh  kebijakan  utama  yang  dikembangkan  Kementerian  Agama berdasarkan penataan tugas dan fungsi seluruh entitas lingkungan.
Pilar dasar pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah moderasi beragama. Yang  cukup  disayangkan  adalah  masih  cukup  banyak  ASN  di  lingkungan  sekolah/madrasah  yang  tidak mengetahui  secara  spesifik  besaran  total  anggaran  untuk  program  moderasi  keagamaan  ini.  Namun  jika dilihat  dari  total  anggaran  yang  ada,  hal  ini  menunjukkan  keseriusan  para  pengambil  kebijakan  dalam melaksanakan  program  moderasi  beragama,  khususnya  di  lingkungan  sekolah/madrasah.  Para  guru  juga mengakui  bahwa  sekolah/madrasah  belum  memiliki  strategi  cadangan  yang  bisa  diterapkan  jika  anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memperkuat moderasi beragama.

## Komitmen dalam Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah/Madrasah
Moderasi  agama  membutuhkan  kesabaran.  Setiap  individu  harus  menerima  sepenuhnya  tindakan  yang dilakukan Kementerian Agama untuk memajukan cita-cita moderasi beragama, khususnya di sekolah, sebagai nilai  seorang  yang  beragama  terhadap  agama  yang  dianutnya.  Inisiatif  ini  akan  efektif  jika  didukung  oleh semua  pihak.  pihak,  termasuk  tidak  hanya  pemerintah  tetapi  juga  pemangku  kepentingan  dengan  cakupan yang  lebih  sempit,  seperti  keluarga  dan  sekolah.  Penguatan  moderasi  beragama  di  sekolah/madrasah  harus dimulai dengan tekad semua pihak untuk bekerja sama agar terbiasa berinteraksi dengan semua golongan dan tidak terkesan hanya berdiri dalam satu kelompok. Pengabdian ini telah dibuktikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Tinggal bagaimana  semua  bawahannya  menerapkan  etos  ini  di  lembaga pendidikan. Sejalan  dengan uraian  di  atas, temuan  peneliti  juga  menunjukkan  bahwa  para  pelaksana  kebijakan  di  tingkat  sekolah  dan  madrasah  di Indonesia  telah  berkomitmen  penuh  untuk  memperkuat  moderasi  beragama.  Untuk  mendorong  moderasi beragama diterapkan pada anak, para pelaksana kebijakan di sekolah harus membuat komitmen yang kuat. Akibatnya,  budaya  berpikir  moderat  akan  muncul  sebagai  akibat  dari  budaya  berpikir  siswa  (Fauzian,  dkk, 2021).
Pendekatan  pembiasaan,  dengan  perilaku  rutin,  spontan,  dan  keteladanan,  digunakan  untuk mengembangkan  moderasi  keagamaan  dalam  mata  pelajaran,  muatan  lokal,  dan  kegiatan  ekstrakurikuler. Perilaku ini merupakan hasil budaya siswa dan dapat digunakan serta diimplementasikan dalam situasi sosial (pemberdayaan).  Implikasi  Penguatan  Moderasi  Beragama  Melalui  Kearifan  Lokal  Dalam  Upaya Mewujudkan  Budaya  Berpikir  Moderat  Di  Kalangan Siswa  Melalui  KMA  184,  Kemenag  telah  mendorong moderasi beragama dalam kurikulum madrasah. Konsep pengarusutamaan memasukkan moderasi beragama berupa kearifan lokal ke dalam kurikulum. Lebih lanjut, para responden juga menjelaskan bahwa tidak hanya pimpinan saja yang memiliki komitmen tinggi, namun seluruh anggota di setiap unit juga mendukung penuh penguatan implementasi moderasi beragama.

## Implementasi Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah/Madrasah
Dalam  pelaksanaan  penguatan  moderasi  beragama,  empat  sikap  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur pencapaian  moderasi  beragama:  komitmen  nasional,  toleransi,  non-kekerasan,  dan  penerimaan  tradisi. Keempat sikap tersebut dapat dijabarkan lebih rinci yang selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan program ini. Satu hal yang disayangkan adalah masih banyak sekolah dan madrasah yang tidak memiliki  kriteria  baku  sebagai  acuan  untuk  melihat  keberhasilan  kebijakan  moderasi  beragama  di  sekolah- sekolah  tersebut.  Hal  ini  tentunya  sedikit  menyulitkan  pelaksana  kebijakan  dan  guru  untuk  mengukur  dan mengevaluasi  keberhasilan  program  yang  dijalankannya.  Proses  evaluasi,  menurut  responden,  juga  tidak dilakukan  secara  rutin  setiap  tahun.  Hal  ini  tentunya  menyulitkan  sekolah/madrasah  yang  bersangkutan untuk dapat mengambil langkah-langkah perbaikan strategi dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama di  sekolah.  Hasil  data  yang  diperoleh  dari  kuisioner  juga  mengungkapkan  bahwa  sekolah/madrasah  belum menjalin Kerjasama (MOU) dengan instansi lain.
Seperti diketahui, kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan program moderasi beragama. Salah satu pihak yang dapat dijadikan mitra oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan program moderasi beragama adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan  memperkuat  kelompok-kelompok  agama  guna  menumbuhkan  kedekatan  dan  kesejahteraan  (Rofik  & Misbah,  2021).  Pembentukan  FKUB  berdasarkan  Peraturan  Bersama  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  oleh Menteri  Dalam  Negeri  dan  masing-masing  Menteri  Agama.  Pentingnya  FKUB  dalam  menjaga  kedekatan umat beragama sangat penting. FKUB menjadi wadah bagi tujuan dan tantangan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

## Simpulan
Madrasah dipandang sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang relatif berhasil menanamkan Islam moderat.  Moderasi  Islam  dengan  nilai-nilai  karakternya  telah  menjadi  perilaku  dan  budaya  seluruh  warga madrasah.  Madrasah  dapat  menjadi  contoh  pendidikan  moderasi  keagamaan  bagi  lembaga  pendidikan lainnya. Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah/madrasah masih  belum  siap  untuk  melaksanakan  program  moderasi  beragama.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa indikator  yang  belum  terpenuhi  oleh  sekolah  dan  madrasah  terkait  untuk  mencapai  tujuan  keberhasilan program moderasi beragama. Pembuat kebijakan dan pelaksana harus memperhatikan jenis ketidaksiapan ini.

## Analisis kesiapan program moderasi beragama ...
Proses perbaikan dan peninjauan ini tidak diragukan lagi penting jika program moderasi keagamaan ini ingin berhasil.  Salah  satu  sektor  yang  harus  diperhatikan  oleh  para  pemangku  kepentingan  terkait  dengan  tidak adanya  mitra  kerja  sama  yang  dapat  bersinergi  dengan  sekolah/madrasah  dalam  melaksanakan  dan mengoptimalkan kebijakan moderasi beragama yang telah dicanangkan Kementerian Agama.

## Referensi
Alim,  M.  S.,  &  Munib,  A.  (2021).  Aktualisasi  Pendidikan  Moderasi  Beragama  di  Madrasah. Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas , 9(2), 263. https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719 Anggaran Moderasi Beragama Dari Rp 400 M Jadi Rp 3,2 T |Republika online. (2021, September 23). Republika Online.  https://republika.co.id/berita/qzvo84335/anggaran-moderasi-beragama-dari-rp-400-m-jadi-rp- 32-t
Az Zafi, A. (2020). Penerapan nilai-nilai moderasi al-qur’an dalam pendidikan Islam. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al- Qur'an dan Hadis , 21(1), 23. https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-02 Campbell, H. (2010). When religion meets new media. Routledge. Dawing, D. (2018). Mengusung moderasi Islam Di tengah masyarakat multikultural. Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat , 13(2), 225-255. https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266 Definisi  Koordinasi  Di  Dalam  Objek  Organisasi  Menurut  Para  Ahli .  (n.d.).  Materi  Belajar. https://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-koordinasi-di-dalam-objek.html
Fajar Nur’aini D.F., M. (2019). Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI . Anak Hebat Indonesia. Fauzian, R., Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah: Moderasi Beragama. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies , 6(1), 1-14. http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/933
Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam , 13(1), 1-22.
https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182
Kementerian Agama RI (2019). Moderasi Beragama , Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Litiloly,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Di  Lingkungan  Kementerian
Agama Kota Ambon. Jurnal 12 Waiheru , 6(1), 102-118.
http://ejurnal12waiheru.org/index.php/ejurnal12waiheru/article/view/13 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . SAGE.
Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif .
Muhammad  Nur  Rofik,  &  Misbah,  M.  (2021).  Implementasi  program  Moderasi  Beragama  Yang Dicanangkan oleh Kementerian agama Kabupaten Banyumas Di Lingkungan Sekolah. Lectura: Jurnal Pendidikan , 12(2), 230-245. https://doi.org/10.31849/lectura.v12i2.7611
Muhidin,  M.,  Makky,  M.,  &  Erihadiana,  M.  (2021).  Moderasi  Dalam  Pendidikan  Islam  Dan  Perspektif Pendidikan  Nasional. Reslaj:  Religion  Education  Social  Laa  Roiba  Journal ,  4(1),  22-33. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.456
PPIM UIN Jakarta. (2017). Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif , Rabu, 8 November 2017 dari https://uinjkt.ac.id.
Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman , 11(2), 182-194.
Schwartz,  S.  S.,  Ariev,  H.,  Buchori,  A.,  Zaman,  A.  N.,  &  Foundation.,  L.  (2007). Dua  wajah  Islam: Moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global . Wawasan moderasi beragama Di
lingkungan aparatur sipil negara (Asn) . (n.d.). www.balitbangdiklat.kemenag.go.id.
https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/wawasan- moderasi-beragama-di-lingkungan-aparatur-sipil-negara-asn