## Kelayakan Pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu Sebagai Pelabuhan Umum Feasibility The Operation Port Of Milk Bases In Port General

## Rosita  Sinaga
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat e-mail: Rosita_dephub@com
Naskah diterima 03 Juli 2015, direvisi 13 Juli 2015, disetujui 27 Agustus 2014

## ABSTRAK
Pelabuhan Pangkalan Susu merupakan pelabuhan yang terletak di Kecamatan Pangkalan Susu dengan status sebagai pelabuhan khusus kelas IV dalam wilayah kerja Pelindo I. Dalam kondisi existing pelabuhan ini merupakan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dikelola oleh PT. Pertamina Pangkalan Susu untuk depot LPG. Maksud kajian adalah meninjau kelayakan pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu menjadi pelabuhan umum. Berdasarkan dasar hukum dari aspek legal yang selanjutnya dijabarkan menjadi prosedur operasional dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional Pelabuhan Pangkalan Susu secara umum dianggap layak dengan statusnya sebagai Pelabuhan Khusus, untuk aspek operasional  sebagai  pelabuhan  umum  memerlukan  penyesuaian  terlebih  dahulu  terkait  dengan  perubahan  status pelabuhan
Kata Kunci: Kelayakan ,Pengoperasian, Pelabuhan Umum

## ABSTRACT
Susu port is a port located in the District of Pangkalan Susu with the status of a particular port of the fourth grade in the working area of the IPC I. n the existing condition of the port is a terminal for its own account managed by PT. Susu’s Pertamina LPG depot. The intention is to review the feasibility study of the operation of the Port of Susu into a public port. Based on the legal basis of the legal aspects were subsequently translated into operational procedures can be concluded that the operations of the Port of Pangkalan Susu is generally considered appropriate to its status as a Special Port, for the operational aspects as public port requires a prior adjustment related to change in port status.
Keywords: Feasibility, Operation, General Ports

## PENDAHULUAN
Pangkalan  Susu  merupakan  sebuah  wilayah admistratif dalam Kabupaten Langkat yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Posisi geografisnya yang terletak di dekat jalur pelayaran Selat Malaka, dekat dengan kota Medan dan perbatasan Propinsi Daerah Istimewa  Aceh,  memunculkan  peluang  untuk dilakukannya  pengembangan  pelabuhan  sehingga mampu  memberikan  dukungan  terhadap pembangunan daerah dari segi makro maupun mikro.
Pelabuhan  merupakan  simpul  sistem perangkutan  laut  dengan  darat.  Pelabuhan merupakan  suatu  unit  ekonomi  yang  berperan merangsang  pertumbuhan  dan  perkembangan perdagangan  atau  perekonomian  yang  terdiri  atas kegiatan  penyimpanan,  distribusi,  pemrosesan, pemasaran,  dan  lain-lain.  Pelabuhan  merupakan suatu unit dalam sistem ekonomi secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi ekonomi daerah yang dilayani oleh suatu pelabuhan. Tujuan pembangunan  sarana  dan  prasarana  transportasi adalah  meningkatkan  pelayanan  jasa  transportasi secaraa efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau,  dan  mewujudkan  sistem  transportasi nasional  secara  intermoda  dan  terpadu  dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu  sistem  distribusi  yang  mampu  memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Pelabuhan  Pangkalan  Susu  merupakan pelabuhan  yang  terletak  di  Kecamatan  Pangkalan Susu dengan status sebagai pelabuhan khusus kelas IV  dalam  wilayah  kerja  Pelindo  I.  Dalam  kondisi existing  pelabuhan  ini  merupakan Terminal  Untuk Kepentingan  Sendiri  yang  dikelola  oleh  PT. Pertamina Pangkalan Susu untuk depot LPG. Dengan status  pelabuhan yang  terbuka untuk  perdagangan luar  negeri  tentunya  merupakan  sebuah  peluang untuk  menunjang  pembangunan  daerah  melalui sektor  perdagangan  laut.  Potensi  tersebut  disadari oleh stakeholder yang terkait melalui wacana untuk pengembangan  fungsi  Pelabuhan  Pangkalan  Susu sehingga kedepannya  dapat dimanfaatkan dari  ter- minal khusus menjadi terminal umum.
Pengembangan pelabuhan ini diharapkan akan memberikan  dampak  antara  lain  :  Meningkatkan kegiatan  perekonomian  daerah,  Meningkatkan peluang berusaha, Menciptakan lapangan kerja baru, Meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Dalam rangka  perencanaan  pelabuhan  tersebut,  sebelum kegiatan  pengembangan  dan  pembangunan dilaksanakan  diperlukan  penilaian  terhadap perencanaan pelabuhan tersebut (Studi Kelayakan) untuk menilai kelayakan mulai dari segi kelayakan teknologi  (infrastruktur  dan  superstruktur),
operasional dan legalitas.
Maksud  kajian  adalah  meninjau  kelayakan pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu menjadi pelabuhan umum. Tujuan kajian adalah memberikan rekomendasi  kebijakan  terkait  kelayakan pengoperasian  Pelabuhan  Pangkalan  Susu  sebagai pelabuhan umum.

## METODE
Pelabuhan  adalah  tempat  yang  terdiri  atas daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan  pengusahaan  yang  dipergunakan  sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau  bongkar  muat  barang,  berupa  terminal  dan tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
Studi Kelayakan Usaha adalah laporan penelitian tentang dapat tidaknya suatu investasi bisnis / project dilaksanakan  dengan  pertimbangan  mendapatkan manfaat  finansial,  penyerapan  tenaga  kerja, pemanfaatan  ekses  sumber  daya,  penghematan devisa,  dan  peluang  usaha.  Pengertian  ini  bisa ditafsirkan  berbeda-beda. Ada  yang  menafsirkan dalam artian yang terbatas, terutama dipergunakan oleh  pihak  swasta  yang  lebih  berminat  tentang manfaat ekonomis suatu investasi.
Sedangkan dari pihak pemerintah, atau lembaga non profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif. Mungkin dipertimbangkan berbagai faktor  seperti  manfaat  bagi  masyarakat  luas  bisa berwujud  penyerapan  tenaga  kerja,  pemanfaatan sumber daya yang melimpah ditempat tersebut dan sebagainya.Kelayakan  artinya  penelitian  yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan  apakah  usaha  yang  dijalankan  akan memberi manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.  Dengan  kata  lain,  kelayakan  dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberi keuntungan tidak hanya kepada perusahaan yang menjalankannya, akan tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas (Kasmiyati Kasim, 2012).
Investasi yang diteliti bisa berbentuk investasi berskala  besar  sampai  dengan  investasi  yang sederhana. Tentu saja semakin besar investasi yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi. Semakin  sederhana  investasi  yang  akan dilaksanakan  semakin  sederhana  pula  lingkungan penelitian  yang  akan  dilakukan.  Dampak  itu  bisa

## Kelayakan Pengoperasian Pelabuhan....ROSITA SINAGA
berupa  dampak  ekonomis  dan  bisa  juga  bersifat sosial. Beberapa hasil penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut.
1. “ Studi  Kelayakan  Pengembangan  Pelabuhan Celukan  Bawang ”  oleh  I  Wayan  Redana  dan Ida Bagus Putu Adnyana (2006), terbitan Jurnal Ilmiah  Teknik  Sipil.  Penelitian  ini  membahas kelayakan  pengembangan  pelabuhan  Celukan Bawang  di  Bali  secara  teknis  dan  ekonomis. Analisis secara teknis dikususkan untuk luas dan dalam  kolam  pelabuhan,  pengerukan,  dan pembangunan fasilitas dermaga. Analisis secara ekonomis  menggunakan  metode discounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pelabuhan Celukan Bawang layak untuk dikembangkan.
2. “ Port of  Seattle Terminal  30, 2013  Remedial Investigation/Feasibility  Study ”  oleh  Pacific Groundwater Group yang disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan pengembangan Port of  Seattle.  Laporan  ini  membahas  mengenai kegiatan pendahuluan hingga pelaksanaan studi kelayakan  untuk Port  of  Seattle. Kegiatan pendahuluan  berupa  investigasi  keadaan lapangan  dengan  fokus  pengamatan  terhadap kondisi  proyeksi  pengembangan  area,  kondisi lingkungan hidup, potensi pencemaran, tinjauan hukum,  penerapan  teknologi  dan  konsep transportasi pada kondisi existing. Selanjutnya dilakukan analisis dari segi ekonomi dan finansial dengan  menggunakan  metode  Cost  Benefit Ratio.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terminal  30  di Port  of  Seattle layak dikembangkan, selain itu untuk mengantisipasi
hambatan  terkait  kondisi  alam  diberikan beberapa alternatif  pengembangan.
3. “ Studi Kelayakan dan Strategi Pengembangan  PPI  Muara  Air  Palik, Kabupaten  Bengkulu  Utara ”  oleh  Niken Hermayanti  (2012).  Studi  ini  membahas mengenai upaya pengembangan PPI Muara Air Palik.  Analisis  kelayakan  dilakuakan berdasarkan  perspektif  teknis,  finansial,  dan sosial  yang  selanjutnya  menggunakan  metode SWOT untuk formulasi strategi pengembangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengembangan dinilai layak dari segi teknis dan finansial,  sementara  dari  segi  sosial  masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
4. “ Feasibility  Study  Pengembangan  pelabuhan Niaga  Batang ”  oleh  Gunistiyo,  dkk  (2005).
Penelitian ini merupakan laporan yang disusun oleh  tim  peneliti  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Batang.  Studi  ini  dilakuakn  untuk mengidentifikasi  hinterland  wilayah  dengan fokus  menganalisis  pergerakan  barang  yang berpotensi  melalui  Pelabuhan  Batang  dengan proyeksi  memenuhi  kebutuhan  ekspor  impor. Langkah analisis berupa kompinasi output dari rangkaian beberapa metode seperti forecasting, Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Pelabuhan Batang di lokasi  yang lama tidak  layak untuk dikembangkan sehingga dimunculkan alternatif lokasi lain, sementara itu dari segi ekonomi dan finansial  dianggap  layak.Berdasarkan pendekatan  penelitian  yang  dilakukan, selanjutnya  dibuat  alur  pemikiran  yang  dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Alur Pemikiran
INPUT PROCESS OUTPUT & OUTCOME Kelayakan perubahan status Pelabuhan Pangkalan Susu dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum Konsep studi kelayakan untuk perubahan status
pelabuhan  Perubahan status pelabuhan
 Kondisi Pelabuhan Pangkalan Susu Pelabuhan Pangkalan Susu Teknis Analisis Legal Operasiona l

## J.Pen.Transla Vol.17 No.3 September  2015 : 121-128
Metode Studi Kelayakan a. Technical, dianalisis untuk menunjukkan apakah fasilitas  pada  kondisi  existing  dapat dikembangkan  dan  diterapkan  dengan menggunakan  teknologi  yang  ada  atau  jika membutuhkan  teknologi  baru  serta  melihat kesesuaian  antara  fasilitas  yang  ada  dengan fasilitas  yang  disyaratkan  untuk  menjalankan sebuah  program. Analisis  untuk  aspek  teknis menggunakan  metode  identifikasi  yang dilanjutkan  dengan  analisis  secara  kuantitatif dengan menggunaan beberapa formula.
b. Legal, Analisis diawali dengan proses identifikasi selanjutnya dianalisis untuk melihat kesesuaian antara program yang akan dilaksanakan dengan penerapan hukum yang berlaku secara nasional maupun  dalam  Daerah  Lingkungan  Kerja Pelabuhan.
c. Operational,  dianalisis  untuk  menunjukkan kesesuaian prosedur yang telah ditentukan dalam service  level  agreement  pelayanan  jasa kepelabuhanan terutama antara status pelabuhan khusus dan pelabuhan umum.
d. Scheduling,  dianalisis  untuk  mengevaluasi aplikasi  dari  penjadwalan  kegiatan  yang  telah ditentukan  dalam  road  map  perubahan  status dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum pada pelabuhan setempat.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Pelabuhan  Pangkalan  Susu  merupakan pelabuhan kelas IV yang berada di Sumatera Utara yang  berbatasan  dengan  Nanggroeh  Aceh Darussalam (NAD). Kegiatan utama pada awalnya hanya  melayani  dermaga  (TUKS)  milik  PT. Pertamina  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan untuk bongkar muat gas LPG dan Crude Oil guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Sumatera  Utara dan Aceh, namun sekarang telah berkembang dengan beroperasinya PLTU pada pertengahan tahun 2014 maka Pelabuhan Pangkalan Susu juga telah melayani dermaga  (TUKS)  milik  PLTU  yang  bergerak  di bidang  tenaga  listrik  untuk  kapal-kapal  yang mengangkut batubara.
Letak  geografis  Pelabuhan  Pangkalan  Susu berada di pantai sebelah timur laut Propinsi Sumatera Utara  yang  berhadapan  dengan  Selat  Malaka tepatnya pada perairan Teluk Aru pada posisi 4º - 7' - 14" LU / 98° - 12' - 50" BT. Luas wilayah kerja Pelabuhan  Pangkalan  Susu  mencakup  Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Sei - Lepan, Kecamatan Brandan  Barat,  dan  Kecamatan  Besitang.  Batas
Daerah  Lingkungan  Kerja  Daratan  Pelabuhan Pangkalan  Susu  seluas  23.348  m2.  Batas  Daerah Lingkungan  Kerja  Perairan  Pelabuhan  Pangkalan Susu seluas 18.625 Ha.
Kondisi  dermaga  Pertamina  di  Pelabuhan Pangkalan  Susu  secara  umum  dalam  kondisi  baik dengan pembagian sebagai berikut.
1. Dermaga  Japex,  dibangun  dengan  konstruksi setengah  beton  dan  setengah  kayu  dengan ukuran 200 x 9,45 meter;
2. Dermaga  Landing  Site,  dibangun  dengan konstruksi beton dengan ukuran 23,5 x 34 meter;
3. Dermaga  “C”  dan  “D”,  dibangun  dengan konstruksi  beton  dengan  ukuran  202  x  10,2 meter.
Realisasi  arus  kunjungan  kapal  memberikan gambaran  terkait  produktivitas  pelabuhan  dalam periode tertentu dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 1. Kunjungan Kapal
No Kapal Call / GT 2014 2013 2012 1  Tanker PT. Pertamina 210 call / 2.453.454 GT 443 call / 3.713.573 342 call/ 2.219.768 2  Kapal cargo 8 call / 220.858 - - 3  Tug Boat 241 call / 40.300 GT - - 4  Tongkang 116 call / 223.876 - - 5  Boat tradisional  2.805 call 2.715 call 2.643 call TOTAL 3.380 call / 2.938.488 3.158 call / 3.713.573 2.985 call/ 2.219.768 Sumber : KSOP Pelabuhan Pangkalan Susu, 2015

## Tabel 2. Realisasi Bongkar Muat dan Naik Turun Penumpang
No Komoditas Kapasitas 2014 2013 2012 1  LPG (bongkar) 388.770 397.695  313.805 2  Batubara (bongkar) 236.050 - - 3  Barang antar desa (bongkar)  287.776 701 398,5 4  Crude Oil (muat) 33.333 195.138 214.782 5  Barang antar desa (muat) 201.920 400,5 551,6 6  Penumpang (naik) 27.350 23.112 22.874 7  Penumpang (turun) 29.300 22.004 21.759
Sumber : KSOP Pelabuhan Pangkalan Susu, 2015
Pelabuhan Pangkalan Susu juga merupakan satu satunya penghubung bagi masyarakat kepulauan yang berada di sekitarnya seperti Pulau Kampai dan Pulau Sembilan, dimana pemanfaatan fasilitas pelabuhan TPI  milik  Dinas  Perikanan  cukup  tinggi    untuk menaikturunkan penumpang (masyarakat dan anak sekolah) maupun barang dagangan  melalui perahu tradisional milik warga kepulauan.
Kelayakan  secara  teknis  dalam  penelitian  ini diarahkan untuk melihat kesesuaian antara fasilitas pelabuhan yang ada dengan ukuran kapal maksimal yang dapat dilayani.

## Kelayakan Pengoperasian Pelabuhan....ROSITA SINAGA
1. Tinjauan Kondisi Alur Pelayaran
Pelabuhan Pangkalan Susu memiliki Kedalaman Alur Ambang Luar  6 mLWS, masuk/keluar  6 mLWS,  ambang  dalam  6  mLWS,  Kolam pelabuhan 5,5 mLWS dan terkecil 2,5 mLWS. Kegiatan  keluar  masuk  kapal  di  Pelabuhan Pangkalan Susu  sangat  tergantung  kepada  air pasang, hal disebabkan karena kedalaman alur yang  cukup  dangkal.  Sebelum  sandar  di dermaga Pangkalan Susu terlebih dahulu melalui alur dengan panjang lebih kurang 15 mil dengan lebar alur rata-rata 25 m.
2. Tinjauauan Kondisi Dermaga Dermaga ex-Japex dibangun dengan konstruksi setengah  beton  dan  setengah  kayu  dengan ukuran  200  x  9,45 meter  dan  terletak  di  arah barat laut pelabuhan. Dermaga ini dioperasikan oleh  Dok  PT.  Pertamina  yang  digunakan sebagai floating dock untuk tempat sandar kapal yang akan melakukan dan telah melaksanakan docking.
Konstruksi dermaga terdiri atas beton dan kayu yang dibangun menjorok ke arah wilayah perairan. Pola pemasangan tiang dermaga yaitu 4 kolom yang masing-masing  terdiri  dari  22  tiang  pancang  yang berdiameter 18". Untuk keamanan kapal bersandar dibangun fender pad kedua sisi dermaga. Fender pada dermaga sisi kiri dibuat sepanjang 200 meter dengan konstruksi tiang sokong menggunakan diameter 16" dan  tiang  fender  dengan  diameter  18",  sementara untuk sisi kana dibuat lebih pendek sekitar 160 meter dengan konstruksi tiang sokong berdiameter 16" dan tiang  fender  berdiameter  16".  Untuk  memperkuat dermaga di bawah permukaan air digunakan track stang.

## Kelayakan Legalitas
Analisis  dilakukan    dengan  identifikasi  untuk melihat  kesesuaian  antara  program  yang  akan dilaksanakan dengan penerapan hukum yang berlaku secara nasional maupun dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan. Identifikasi terhadap dasar hukum yang diterapkan di Pelabuhan Pangkalan Susu melalui Kantor  kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan sebagai berikut.
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Menteri Perhubungan PM.36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan, Pelabuhan Pangkalan Susu merupakan Kantor KSOP kelas IV;
3. SK Kemenhub No. SKMP.8D/0/1972 Tanggal
02/03/1972  Tentang  Izin  Pengoperasian Dermaga  Pertamina;
4. SK  Kemenhub  No.  KM.  198/01.001/Phb-83 Tentang Status Pelabuhan Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan
5. Kepmenhub  No.KP.780/2011  Tanggal  26/09/ 2011 tentang izin operasi dermaga PLTU
Inventarisasi  dasar  hukum  terkait  dengan  sta- tus  pelabuhan  dan  konsep  perubahan  fungsi pelabuhan dimuat dalam aturan sebagai berikut.
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
3. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  PM  51  tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Pelabuhan  Laut;
4. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  PM  73  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  51  Tahun  2011 Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

## Kelayakan Operasional
Kelayakan  operasional  dianalisis  untuk menunjukkan  kesesuaian  prosedur  yang  telah ditentukan  dalam  pelayanan  jasa  kepelabuhanan terutama  antara  status  pelabuhan  khusus  dan pelabuhan  umum.  Secara  spesifik,  kelayakan operasional  dinilai  terhadap  ketersediaan  Standar Operasional Prosedur (SOP) di pelabuhan setempat, khususnya yang terkait dengan pelayanan kapal dan barang  yang  mengacu  kepada  dasar  hukum  yang berlaku.
1. Prosedur Pelayanan Kapal dan Barang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.  01  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  ( Port Clearance );
2. Pengawasan Pemanduan oleh Kesyahbandaran dan  Otoritas  Pelabuhan,  mengacu  kepada Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  5  tahun 2011, bab VIII pasal 33;
3. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM. 02  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM 17 Tahun  2000 tentang  Pedoman  Penanganan Bahan/Barang  Berbahaya  Dalam  Kegiatan Pelayaran Di Indonesia.
Prosedur  Pemberlakuan  Tarif,  merupakan sebuah  mekanisme  untuk  memformulasikan  tarif
J.Pen.Transla Vol.17 No.3 September  2015 : 121-128
yang akan dikenakan kepada pengguna jasa terkait dengan pelayanan yang diberikan dalam kegiatan di pelabuhan
Prosedur penetapan tarif oleh KSOP
Prosedur  pemberlakuan  tarif  pelayanan  atas jasa kepelabuhanan yang dibayarkan kepada pihak KSOP  berupa biaya  PNBP  yang mengacu  kepada Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2015  tentang Jenis  Dan  Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Perhubungan  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan No. 15 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  6  tahun  2013 tentang  Jenis,  Struktur,  Dan  Golongan  Tarif  Jasa Kepelabuhanan.  Kegiatan  Pemanduan  Kapal  di Pelabuhan  Pangkalan  Susu  dilimpahkan  ke  Badan Usaha Pelabuhan yaitu Pelindo sehingga mekanisme penetapan tarif jasa Pemanduan diatur tersendiri oleh Badan  Usaha  Pelabuhan  dan  KSOP  hanya mendapatkan 5% pembagian dari pembayaran Jasa Pemanduan  yang  dibayarkan  oleh  kapal  ke  pihak Pelindo.
Prosedur  penetapan  tarif  pemanduan  oleh Pelindo  Prosedur  penetapan  tarif  Jasa  Pemanduan dilakukan  oleh  Pelindo  sebagai  usaha  pokok  yang dijalankan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  di Pelabuhan Pangkalan Susu. Mekanisme penentuan tarif  dilakukan  dengan  menggunakan  data  dukung yang selanjutnya diusulkan ke Menteri Perhubungan untuk dievaluasi dan ditetapkan besarannya sesuai dengan wilayah operasi keiatan pemanduan.

## Pembahasan

## Kelayakan Teknis
Tinjauan  kelayakan  dari  segi  teknis  terhadap pelabuhan  Pangkalan  Susu  difokuskan  kepada kepada  kondisi  yang  menunjang  terciptanya keselamatan  pelayaran  di  Pelabuhan  Pangkalan Susu secara umum dan secara khusus di Dermaga Ex-Japex.
Berdasarkan  konstruksi  dermaga  Ex-Japex serta karakteristik kolam pelabuhan khususnya dari segi kedalaman kolam dapat diestimasi ukuran kapal maksimal yang dapat bersandar di dermaga Ex-Japex yaitu 600GT. Karakteristik dari kapal ukuran 600GT dapat  dilihat  dari  ukuran  utamanya  yang  meliputi panjang kapal (length), lebar kapal (breadth), tinggi kapal  (height),  dan  sarat  kapal  (depth).  Preferensi utama dari ukuran kapal yang dapat bersandar dapat dilihat  dari  kesesuaian  sarat  kapal  dengan  kondisi kolam  pelabuhan  yang  mengalami  pasang  surut, dimana pada saat surut dengan kedalaman 4 meter dan pada saat pasang dengan kedalaman 5,5 meter.
Berdasarkan data konstruksi, kondisi dermaga yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  segi keandalan  dermaga  dimana  pada  struktur  dasar dermaga  menggunakan  track  stang  yang  dipasang menyilang antara dua sisi dermaga yang  berfungsi untuk menahan beban dermaga pada pondasi karena jarak  antara  pondasi  yang  berjauhan,  selain  itu berfungsi  untuk  menghindari  terjadinya  lendutan akibat  pengaruh  beban  material  konstruksi  seperti besi baja, beton, dan kayu. Kondisi track stang pada dermaga Ex-Japex dilaporkan mengalami kerusakan pada  beberapa  bagian  (putus),  kerusakan  tersebut berdampak  kepada  berkurangnya  daya  dukung dermaga  terhadap  beban  dari  badan  kapal, penggunaan dermaga dengan kondisi track stang yang putus  secara  terus  menerus  untuk  sandar  kapal ukuran  maksimal  dapat  mengakibatkan  kerusakan misalnya roboh.
Fasilitas  pendukung  untuk  keselamatan pelayaran adalah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dalam  bentuk  rambu  pelayaran  (buoy)  di  kolam bandar.  Berdasarkan  inventaris  terdapat  15  buoy yang berfungsi dengan baik, akan tetapi dalam kondisi aktual sering terjadi kehilangan (pencurian) terhadap buoy yang terpasang, dalam hal ini buoy nomor 10, 12, dan 14.
Kelayakan Operasional dan Legalitas
Perubahan fungsi terminal khusus untuk menjadi pelabuhan  umum  mengacu  kepada  Peraturan Menteri  Perhubungan  No.  PM  73  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  51  Tahun  2011  Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi  dan  peralatan  penunjang  produksi  untuk kepentingan  sendiri  tidak  dapat  dilakukan  kecuali dalam  keadaan  darurat  dengan  izin  dari  Menteri. Kelayakan Operasional
Penilaian kelayakan secara operasional dilakukan terhadap kegiatan operasional dalam kepelabuhanan baik dalam bentuk administrasi, kelembagaan, prosedur pelayanan kapal dan  barang  hingga  tarif.  Identifikasi  terhadap kelayakan  operasional  dilakukan  dengan menginventarisir  dasar hukum  yang berlaku  untuk syarat  pengoperasion  pelabuhan  khusus  sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun  2002 tentang  Perkapalan;

## Kelayakan Pengoperasian Pelabuhan....ROSITA SINAGA
3) Peraturan  pemerintah  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  tahun  2009 tentang  Kepelabuhanan;
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  tahun  2010 tentang Kenavigasian;
6) Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  tahun  2010 tentang Angkutan di Perairan, serta Perubahan Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  tahun  2010 tentang Angkutan di Perairan;
7) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8) Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  59 tahun  1999  tentang  Batas-Batas  Daerah Lingkungan  Kerja  dan  Daerah  Lingkungan Kepentingan;
9) Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  45 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang  berlaku  pada  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 tahun 2010;
10) Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  51 tahun  2011  tentang  Terminal  Khusus  dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
11) Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan;
12) Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  58 tahun  2013  tentang  Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan;
13) Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  93 tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  dan Pengusahaan Angkutan Laut;
14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  51  Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus  Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
15) Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  PM  51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
16) Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  PM  23 Tahun  2015  tentang  Peningkatan  Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial.
Berdasarkan  dasar  hukum  diatas  dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional Pelabuhan
Pangkalan Susu secara umum dianggap layak dengan statusnya sebagai Pelabuhan Khusus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Kondisi dermaga Ex-Japex Pertamina dari segi konstruksi  dapat  dikategorikan  tidak  dapat menjamin  keselamatan pelayaran  karena  telah mengalami kerusakan yang berat khususnya dari konstruksi  pondasi  dermaga  sehingga  dapat membahayakan kapal yang bersandar, selain itu lantai dermaga tidak seluruhnya ditutupi beton sehingga  dapat  mempersulit  kegiatan  bongkar muat barang seperti general cargo.
2. Tinjauan aspek legal menilai faktor kelayakan berdasarkan  dasar  hukum  yang  berlaku, eksistensi Pelabuhan Pangkalan Susu dianggap layak dengan status sebagai Pelabuhan Khusus dalam  hierarki  Rencana  Induk  Pelabuhan Nasional sebagai Pelabuhan Pengumpul, untuk perubahan  status  pengoperasian  dermaga  Ex- Japex Pertamina menjadi pelabuhan umum dari aspek legal dianggap layak karena berdasarkan peraturan  yang  berlaku  dalam  kondisi  aktual perubahan status dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum harus melalui proses konsesi untuk  selanjutnya  dioperasikan  oleh  Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan  oleh  penyelenggara  pelabuhan terdekat yaitu KSOP Kelas IV Pangkalan Susu.
3. Berdasarkan dasar hukum dari aspek legal yang selanjutnya  dijabarkan  menjadi  prosedur operasional dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional Pelabuhan Pangkalan Susu secara umum dianggap layak dengan statusnya sebagai Pelabuhan  Khusus,  untuk  aspek  operasional sebagai  pelabuhan  umum  memerlukan penyesuaian  terlebih  dahulu  terkait  dengan perubahan status pelabuhan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  terkait kelayakan pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu sebagai  pelabuhan  umum  dapat  direkomendasikan sebagai berikut
1. PT.  Pertamina  (Persero)  berkordinasi  dengan KSOP  Pelabuhan  Pangkalan  Susu  untuk secepatnya membenahi infrastruktur khususnya perbaikan dermaga Ex-Japex untuk mendukung keselamatan  pelayaran  khususnya  untuk keamanan  dan  keselamatan  kapal  yang bersandar di dermaga Ex-Japex.
2. KSOP  memberikan  sosialisasi  dan  penegasan
J.Pen.Transla Vol.17 No.3 September  2015 : 121-128
terkait  peraturan  dan  kewenangannya  yang berlaku  secara  aktual  sehingga  permintaan perubahan  status  pelabuhan  maupun  kegiatan pengoperasian kepelabuhanan oleh pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pelabuhan berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku.
3. Apabila terdapat kondisi dimana PT. Pertamina (persero) sepakat untuk menyerahkan sebagian lahan  dan  infrastrukturnya  terutama  dermaga Ex-Japex  Pertamina  kepada  negara  untuk selanjutnya  dikonsesikan  menjadi  kawasan Pelabuhan Umum yang Diusahakan, maka pihak KSOP  sebagai  regulator  memfasilitasi  dalam rekomendasi untuk aspek teknis, administratif, dan  legal  yang  diperlukan  sesuai  dengan kewenangannya.  Selanjutnya,  Kementerian Perhubungan  membuka  kesempatan  kepada Badan Usaha Pelabuhan  lain termasuk  Badan Usaha Pelabuhan dari PT. Pertamina (persero), Badan  Usaha  Pelabuhan  dari  BUMN,  serta Badan  Usaha  Milik  Daerah  dari  Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dermaga  Ex-Japex  dalam  statusnya  sebagai Pelabuhan Umum sehingga menciptakan kondisi operasional  yang  kompetitif  dan  transparan sehingga dapat memberi manfaat dalam kegiatan pembangunan  daerah  setempat.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kapuslitbang Perhubungan  Laut  seluruh  tim  yang  membantu penelitian ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 2008, Jakarta;
[2] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010 tentang Kepelabuhanan, 2010, Jakarta,
[3] Gunistiyo.  “ Feasibility  Study  Pengembangan pelabuhan  Niaga  Batang ”.  Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, 2005, Jakarta;
[4] Hermayanti,    Niken.  “ Studi  Kelayakan  dan Strategi  Pengembangan  PPI  Muara  Air Palik,  Kabupaten  Bengkulu  Utara ”, NATURALIS  -  Jurnal  Penelitian  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 3, 2012, Jakarta;
[5] Kasim,  Kasmiyati.  “ Studi  Kelayakan  dan Evaluasi  Proyek ”,  Lembaga  Kajian  dan Pengembangan Pendidikan (LKPP), Universitas Hasanuddin,  2012, Makassar;
[6] Redana,  I  Wayan.  “ Studi  Kelayakan
Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang ”, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol 10, No.
1, Januari 2006, Jakarta;
[7] http://gis.dephub.go.id/mapping/Prasarana/ PelabuhanList.aspx.Kepelabuhanan  dan fasilitasnya,  Wikipedia,  halaman  ini  terakhir diubah pada 01.25, 22 Maret 2014.