## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Peradilan  In  Absentia  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM
Tiara Yahya Deramayati 1 , Satria Unggul Wicaksana 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya E-mail : satria@fh.um-surabaya.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords:
Corruption Criminal act,
In Absentia, The Rights of the defendant, HAM The justice of in absentia got a serious issues that concered to the pros and cons defendant of corruption criminal act, which is the  good  impact  of  in  absentia  implementation  can  advanced the justice process in recovering the costs state offered another impact  to  the  defendant  who  has  took  an  advantages  of  in absentia to run away abroad (DPO) and wasn’t attend the court, so  that  the  defendant  can’t  be  fulfilled  his  rights  for  the  self- defense. The studies has made for (1) the authority of the public prosecutor  in  absentia  implementation  and  (2)  the  criminal procedural of law mechanism (KUHAP) related by in absentia and the relevance of the Rights defidant that seen by HAM point of  view  in  Indonesia.  By  using  the  research  methods  of  sosio- legal,  based  on  law  comprehensive  and  connected  with  the implications for legal fact in society. The result of the study has proved that in the in absentia implementation wasn’t violated the  rights  of  corruption  defendant  based  on  law  criminal procedure (KUHAP) which is the defendant has called legally by the public prosecutor but it wasn’t attended court so that the restrictiory on civil can be imposed (Derogble Rights). In the law of  human  rights  which  based  on  siracusa  principle  in international convention of civil rights and politics that in state of  emergency  can  be  made  the  restictions  under  certain conditions. But in the restrictions of Rights it supposed to pay attention of in absentia implementation so that the processed can be done by the procedure. Abstrak Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, In Absentia, Hak Terdakwa , HAM Peradilan  in  absentia  mengalami  persoalan  serius  adanya pandangan Pro dan Kontra terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dimana dampak baik dalam pelaksanaan in absentia dapat  mempercepat  proses  peradilan  untuk  mengembalikan kerugian  negara  dan  memberikan  dampak  lain  terhadap terdakwa  yang  memanfaatkan  In  Absentia  untuk  melarikan diri keluar negeri (DPO) dan tidak hadir di muka persidangan
Corresponding Author: Satria Unggul Wicaksana, E-mail:
satria@fh.um-surabaya.ac.id sehingga  tidak  terpenuhinya  hak-hak  terdakwa  untuk melakukan  pembelaan  diri.  Penelitian  ini  akan  menjawab mengenai  (1)  kewenangan  penuntut  umum  dalam pelaksanaan  peradilan  in  absentia  serta  ;(2)  Mekanisme hukum  acara  pidana  (KUHAP)  terkait  In  Absentia  serta relevansinya  dengan  hak-hak  terdakwa  dilihat  dari  sudut pandang  HAM  di  Indonesia.  Dengan  menggunakan  metode penelitian  sosio-legal  berdasarkan  Undang-undang  dan komprehensif hukum lalu dihubungkan dengan implikasinya terhadap  fakta  hukum  di  Masyarakat.  Hasil  Penelitian  ini menjawab  bahwa,  dalam  pelaksanaannya  In  Absentia  tidak melanggar Hak terdakwa Korupsi berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana terdakwa telah dipanggil secara sah oleh penuntut umum namun tetap tidak hadir dalam persidangan maka dapat dilakukan pembatasan terhadap hak sipil (Derogable Rights) dalam Undang-Undang HAM  yang  berdasarkan  Prinsip  Siracusa  dalam  Konvensi International  Hak  Sipil  dan  politik  bahwa  dalam  keadaan darurat Negara dapat melakukan pembatasan dalam Kondisi tertentu  namun  dalam  pembatasan  hak  dengan  tetap memperhatikan pelaksanaan In Absentia agar tidak dilakukan dengan semena-mena dalam prosesnya.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  mempunyai  peran  Sentral  dalam  mengatur  kehidupan  bernegara. Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hukum  menjadi  hal  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  bernegara  dan  menjadi  landasan  kehidupan  masyarakat  yang menjunjung  tinggi  keadilan  serta  persamaan  kedudukan  dimata  hukum.  Negara hukum  atau  disebut Rechsstaat atau Rule  Of  Law merupakan  negara  yang pengaturannya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  berjalannya kekuasaan juga didasarkan atas hukum (atok, 2016). Maka dari itu, dalam sistem hukum Indonesia dengan Prinsip Equality Before The Law atau persamaan dimata hukum  sangat  dijunjung  tinggi,  karna  hukum  berlaku  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (3) Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Adanya  Pemerintahan  yang  baik  akan  menciptakan  sebuah  pemerintahan yang bersih. Korupsi menjadi hal yang telah membudaya dikalangan pejabat Negara yang  mengakibatkan  tidak  dapat  terciptanya Good  &  Clean  Government (Pemerintahan  yang  bersih).  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telah  ada  sehingga, dalam  penegakan  hukumnya  perlu  dikuatkan  kembali  sesuai  dengan  kebijakan hukum  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  direalisasikan  oleh penegak hukum yang baik dan sesuai dengan kewenangannya (Setiadi, 2000). Arah Rule  of  law dalam  Penegakkan  Tindak  Pidana  Korupsi  untuk  mencari  kebenaran Hukum  Materiil  saat  ini  bergantung  pada  pemilik  kekuasaan  dalam  penegakan aturan hukumnya. Dalam Negara Hukum, Produk hukum dibuat untuk menciptakan
keadilan  bagi  pelaku  Tindak  Pidana  dan  tidak  berpihak  dalam  perwujudannya (Sujono, 2019)
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  pasal  24  ayat  (1)  bahwasanya “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Peradilan hadir untuk memberikan kebenaran atas bersalah atau tidaknya seseorang dimata hukum. Di negara indonesia sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHAP.
Eksistensi negara hukum ditentukan oleh sejauh mana suatu negara dapat mengendalikan dengan baik Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Pelanggaran HAM  (widjojanto,  2012).  Sehingga  dapat  dibuat  suatu  hipotesis  bahwasanya Indonesia yang merupakan Negara Hukum dengan dasar yaitu asas perlindungan kebebasan dan hak-hak pokok manusia atas semua orang yang berada di wilayah negara dalam hal kebebasan dan hak sesuai dengan kesejahteraan umum. Dengan dikaitkan teori kedaulatan hukum dimana supremasi hukum memegang peranan penting  dalam  negara  dan  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  undang-undang  dasar.  Hukum  dibuat  berdasarkan  atas  kepentingan masyarakat  sehingga,  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  melanggar  Hak-hak Masyarakat luas perlu diberi sanksi yang tegas berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai Negara hukum yang melindungi hak-hak masyarakat.
Fenomena korupsi menjadi hal yang sukar untuk diberantas dan dibutuhkan penanganan khusus. Seperti yang diutarakan oleh tokoh Proklamator Kemerdekan Indonesia  Muhammad  Hatta,  bahwa  korupsi  cenderung  sudah  membudaya  atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa indonesia (Prof. Dr. H. Elwi Danil, 2011).  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  (extraordinary  crime)  diharuskan penanganan khusus dan diperlukan kerja sama penanggulangan dari seluruh aparat penegak  hukum  untuk  membuktikan  benar  atau  tidaknya  terjadi  tindak  pidana korupsi yang merajarela dikalangan masyarakat. Menjadi tantangan suatu negara dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menggunakan Yurisdiksi yang berlaku dinegara tersebut (all S. U., 2020).
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  pidana  khusus dalam  pengaturannya  berada  diluar  KUHP  yaitu  dalam  Undang-Undang  TIPIKOR No.31  Tahun  1999  lalu  diubah  dengan  UU  TIPIKOR  No.20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi merupakan  hal  yang  sulit  untuk  diberantas  dan  diselesaikan  hingga  ke  akar- akarnya. Berdasarkan data penindakan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perkara yang telah Inkracht (berkekuatan Hukum tetap) sepanjang tahun 2017 terdapat 84 perkara TPK atau Tindak Pidana Korupsi.  Anti  Corruption  Clearing  House  dalam  hal  Penuntutan  TPK  terus mengalami  peningkatan  3  tahun  terakhir  pada  tahun  2017  yaitu  sebanyak  103 perkara  sedangkan  sebelumnya  pada  tahun  2016  sebanyak  76  perkara  (Anti- Corruption Clearing House, 2017)
Dalam membantu menanggulangi penindakan Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dari tahun ke tahun belum menunjukan angka penurunan ICW melakukan  pemantauan  yang  difokuskan  pada  dua  sector  yaitu  sector  keuangan negara,  khusus  pada  peningkatan  profesionalitas  dan  modernisasi  pengadaan
barang dan jasa  dan sector perbaikan tata kelola system peradilan pidana terpadu. ICW  pula  melakukan  pemantauan  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang menjadi  Narapidana  mencapai  1.466  orang  dari  tingkat  kementrian  hingga pemerintah daerah pada Januari hingga Maret 2019. Hal itu menjadikan kerugian negara  semakin  besar  dikarenakan  ASN  yang  belum  dilakukan  pemecatan  masih menerima  gaji  yang  jelas  menimbulkan  kerugian  negara.  Selain  melakukan pemantauan hal lain juga dilakukan ICW dalam melawan pelemahan korupsi yaitu menolak  Revisi  UU  KPK  No.  19  tahun  2019  dengan  menggugat  ke  MK  RI.    (Tim Indonesia Corruption Watch (ICW), 2019)
Beberapa  faktor  melatar  belakangi  terlambatnya  atau  menghambatnya proses penyelesaian tindak pidana korupsi diantaranya, dikarenakan terdakwa dari tindak pidana korupsi itu sendiri tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan atau yang banyak ditemui saat ini ialah terdakwa melarikan diri keluar negeri sehingga menghambat proses persidangan. Dapat dilihat dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Wakil Komisaris Bank Surya bambang sutrisno dalam kasus  penyelewengan  dana  bantuan  likuiditas  Bank  Indonesia  yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 Triliun yang dimana bambang sutrisno diketahui berada  di  Singapura  meskipun  telah  dipanggil  secara  Sah  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  bambang  sutrisno  tetap  tidak  akan  kembali  ke  Indonesia  untuk menghadiri  Persidangan  (HUKUM  ONLINE.COM,  2002)    sehingga,  Kasus  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bambang sutrisno akan disidang dengan proses peradilan In Absentia tanpa kehadiran terdakwa dan kuasa hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (detiknews, 2015)
Berbeda dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Neneng Sri  Wahyuni  terdakwa  kasus  korupsi  pengadaan  dan  pemasangan  pembangkit listrik tenaga surya di kemnaskertans 2008. Neneng sri wahyuni terbukti melanggar Pasal  2  Ayat  1  juncto  pasal  18  Undang-Undang  nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dimana dalam proses pengadilan tersebut, neneng sebagai terdakwa tidak hadir dalam muka persidangan dikarenakan sakit dan dirawat, meskipun demikian Mejelis  hakim  tetap  membacakan  putusan  dengan  keadaan  In  Absentia  dengan dituntut 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta susbider pidana kurungan 6 bulan dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,66 Miliar (INVESTOR.ID, 2013)
Dalam  penelitiannya  yang  membahas  terkait  Peradilan  In  Absentia  pada perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam  perspektif  HAM  terdakwa,  dalam  hal  ini penerapan  peradilan  in  absentia  dapat  dilaksanakan  bagi  terdakwa  yang  tidak ditahan, dan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang Sah. Sehingga proses persidangan  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  peradilan  in  absentia  dikarenakan terdakwa  yang  tidak  dapat  dihadirkan  di  persidangan  akan  membuat  perkara tersebut  berlarut-larut  dan  aset  negara  yang  dijadikan  barang  bukti  tidak  bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat (Harianja, 2013)
Maka  dari  itu  Peradilan  In  Absentia  dalam  tindak  pidana  korupsi  menjadi fokus penulis untuk mengetahui apakah pelaksanaan peradilan in absentia tersebut benar  melanggar  hak-hak  terdakwa  yang  dimana  dalam  hukum  pidana  dikenal dengan  adanya  Asas  Kehadiran  terdakwa  dimuka  Pengadilan.  Sehingga  dapat
diketahui hukum acara pidana yang berlaku dinegara indonesia dapat dilaksanakan dengan  baik  dan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  terdakwa dalam proses peradilan (criminal justice system) .

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  Uraian  latar  belakang  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini difokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut :
1.  Kewenangan  Penuntut  Umum  dan  dampaknya  bagi  tersangka  dalam pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam sudut pandang Hukum Acara serta HAM di Indonesia
2.   Pelaksanaan  peradilan  In  Absentia  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi berdasarkan Hukum Acara dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Sosio-Legal dengan menggunakan berbagai data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli. Sehingga menggunakan metode penelitian  sosio- legal dirasa penting untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, keterkaitannya  bagaimana  hukum  bekerja  dimasyarakat  (Irianto,  2012)  Hukum Acara  Pidana  yang  menjadi  Landasan  dalam  pelaksanaan  hukum  Formiil  dengan implementasinya terhadap kondisi secara langsung diperadilan menjadi hal yang dinilai  penting  dalam  setiap  penelitian  hukum.  Penulis  juga  menggunakan pendekatan  Interdisipliner  untuk  meninjau  berbagai  sudut  pandang  guna memahami  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Peradilan  In Absentia.
Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  analisis  data  dengan  melihat keterkaitannya  dengan  Undang-undang  dan  Perundang-Undangan  yang  lainnya (Phillipus  M.Hadjon,  2005).  Penulisan  ini  juga  menggunakan  pendekatan  statute approach,  atau  suatu  pendekatan  yang  beranjak  dari  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di indonesia sesuai dengan asas-asas perundang-undangan. Dalam  penelitian  menggunakan  Metode  Penelitian Sosio-Legal dengan  tetap melakukan  pembahasan  berdasarkan  norma-norma  hukum  dan  menggunakan analisa normative dengan menghubungkan Undang-Undang, komprehensif hukum dan Penerapan bekerjanya hukum tersebut (Wiratraman H. P., 2016).
Sehingga  dapat  menjelaskan  mengenai  bagaimana  Pemenuhan  Hak-Hak terdakwa  Korupsi  selama  Proses  Peradilan  In  Absentia    berdasarkan  Peraturan Hukum Acara serta pula dilihat dari Konsep HAM di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN PERADILAN IN ABSENTIA
Sebuah  Proses  peradilan  dikenal  adanya  Peradilan In  Absentia yang merupakan  kondisi  persidangan  dengan  keadaan  tidak  dihadiri  oleh  terdakwa. Peradilan In  Absentia itu  sendiri  bukanlah  sebuah  sistem  peradilan  melainkan, kondisi persidangan. Tidak semua tindak pidana dapat dilaksanakan peradilan In Absentia dan  hanya  tindak  pidana  tertentu  seperti,  pidana  ekonomi,  pidana  lalu lintas, pidana militer, pidana perikanan, pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi  (Samud,  2017).  Kata  peradilan  diterjemahkan  sebagai  pemeriksaan  dan putusan pengadilan sedangkan kata In Absentia diterjemahkan sebagai tidak hadir. Tidak hadir dalam pengertian ini adalah tidak hadirnya terdakwa.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sendiri  tidak mengatur  secara  terperinci  mengenai  Peradilan In  Absentia ini. In  Absentia mempunyai kedudukan khusus dimana hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
Peradilan  In  Absentia  mencakup  mulai  dari  pemeriksaan  sampai  dengan putusan  pengadilan  di  luar  kehadiran  terdakwa.  Terdapat  beberapa  hal  yang menjadi  latar  belakang  dapat  terlaksananya  peradilan In  Absentia dalam  Proses Pengadilan Pidana Korupsi :
1. Pemanggilan  tidak  sah  terhadap  terdakwa  dikarenakan  surat  panggilan kepada  terdakwa  salah  alamat,  sehingga  surat  panggilan  tidak  sampai kepada terdakwa.
2. Tidak  diketahuinya  keberadaan  terdakwa  atau  terdakwa  melarikan  diri (DPO).
3. Pemanggilan sah telah dilakukan terhadap terdakwa namun karena alasan yang sah terdakwa tidak dapat hadir di muka persidangan. (Akli, 2020)

## KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Penuntut Umum
Dalam  hal  memberantas  kejahatan  Tindak  Pidana  Korupsi  dibutuhkan keseriusan dan ketegasan tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Namun dalam prosesnya  perkara  masih  dibingungkan  terkait  siapakah  Penuntut  Umum  yang berwenang dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.
Jika  dilihat  melalui  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  maka Penuntutan  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sesuai  dengan  Pasal  13 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Namun,  jika  dilihat  dari realita  di  Negara  Indonesia  dimana  Korupsi  telah  mendarah  daging  dan  menjadi kebudayaan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan  menjadi  masalah  yang  sangat penting  untuk  diprioritaskan  dalam  pemberantasannya  tanpa  ada  pengaruh  dari kekuasaan  manapun  maka,  dibentuklah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) sebagai  lembaga  Independen  untuk  memberantas  Tindak  Pidana  Korupsi (Paonganan, 2013)
Sehingga  dibutuhkan  penjelasan  aturan  terkait  penuntut  umum  yang memiliki  kewenangan  dalam  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  ini,  antara  Jaksa penuntut  umum  atau  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  dibutuhkan ketegasan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang penuntutan.
Kewenangan JPU Kewenangan KPK - Pasal 26 UU No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Pasal 13 KUHAP Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam  hal  penanganan  TPK yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah  segala  Jenis  Tindak  Pidana Korupsi  mulai  dari  yang  melibatkan Pihak  Swasta  hingga  Aparat  penegak Hukum. Dalam hal penuntutan TPK yang dapat dilakukan oleh KPK sebagai berikut : - Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara - Kerugian Negara Minimal 1 (satu) Miliar Tabel 1 Perbedaan Kewenangan antara JPU dan KPK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi
Sehingga dari Tabel diatas bahwa Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK dapat ditangani pula oleh Kejaksaan. Dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Dalam hal  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berpendapat  bahwa  perkara  tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan” sehingga  dari  pasal  tersebut  Penyelidikan  atau  penuntutan  yang  ditangani  KPK dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan.
Tidak  ada  spesifikasi  khusus  terkait  TPK  yang  dapat  ditangani  oleh Kejaksaan,  berbeda  dengan  KPK  yang  dalam  UU  No.  30  Tahun  2002  bahwa  ada spesifikasi TPK yang dapat ditangani oleh KPK.
Sehingga, Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK bisa ditangani juga oleh Kejaksaan seperti dalam kasus Jaksa Pinangki perkara dugaan gratifikasi dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko S Tjandra kepada Pinangki yang dalam prosesnya  penanganannya  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Agung  (Indonesia,  2020). Menurut  ICW  dan  Peneliti  di  Pusat  Studi  Konstitusi  (PUSaKO)  dalam  kasus  jaksa pinangki KPK lah yang lebih berwenang dalam penangan kasus demikian karena, sesuai  dengan  UU  No.19  Tahun  2019  bahwa  KPK  yang  berhak  menangani  kasus Jaksa Pinganti dikarenakan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.  ICW  juga  menilai  bahwa  KPK  yang  lebih  berwenang  dikarenakan  KPK adalah  lembaga  Independen  sehingga  dalam  penanganan  kasus  tersebut  lebih terjamin dan obyektif (KOMPAS.Com, 2020)

## Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Hukum  Acara  Pidana  dalam  pengaturan  Kewenangan  melakukan Penuntutan  diberikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.  Hal  tersebut  berdasarkan pada  Pasal  13  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  berbunyi, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim” .  Kewenangan  Jaksa penuntut umum dalam hal penuntutan juga diperkuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang membahas mengenai  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  dalam  hal  melakukan  penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana (Novi Mahardika Sari, I Nyoman Budiana, 2020)
Kedudukan Jaksa yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan dalam Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku  di  Indonesia bahwasanya Jaksa sebagai Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan.

## Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)
Hadirnya Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Independen yang dinilai akurat dalam hal memberantas Tindak Pidana Korupsi. KPK sebagai lembaga negara Konstitusional, yang dimana merupakan  lembaga  Independen  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya (Paonganan, 2013)
Namun  dalam  hal  memberantas  Tindak  Pidana  Korupsi  KPK  memiliki kualifikasi  tersendiri  terkait  Korupsi  seperti  apa  yang  dapat  ditangani  oleh  KPK.
Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi yang menjelaskan mengenai,
1. Yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Miliar Rupiah.
Adanya trias politica yaitu tiga lembaga yang mempunyai kekuasaan negara (Legislatif,  Yudikatif,  Eksekutif)  KPK  sebagai  lembaga  Independen  harus  mampu berdiri diluar pengaruh pihak manapun dengan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tjokorda Gde Indraputra, 2014)
Maka dapat disimpulkan dari tiga klasifikasi diatas maka hanya jika suatu tindak  pidana  korupsi  memenuhi  tiga  point  tersebut  maka  penuntutan  dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan melihat hadirnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka dapat dibuat table perbandingan  dengan  UU  lama  yaitu  UU  No.30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi yang beberapa diantara Pasal yang dilakukan perubahan sebagai berikut,
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (PASAL 3) Bahwa KPK merupakan lembaga  yang  bersifat  independen  dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (PASAL  3)  Bahwa  KPK  merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas dr pengaruh kekuasaan manapun. (Pasal  11)  Untuk  Tindak  Pidana Korupsi  yang  mendapat  perhatian masyarakat  tidak  lagi  menjadi  kriteria dalam UU KPK (Pasal 11) tambahan pada ayat (2) jika dalam TPK tidak memenuhi ketentuan KPK  wajib  menyerahkan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penutuntuan  kepada kepolisian atau Kejaksaan - Disisipkan Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 12D (Disisipkan diantara Pasal 12 dan Pasal 13) Bahwa dalam melakukan Penyadapan  harus  mendapatkan  izin tertulis dari Dewan Pengawas berdasarkan permintaan tertulis oleh Pimpinan KPK. (Pasal  21)  Pimpinan  KPK  bekerja secara Kolektif Pasal 21) Pimpinan KPK bersifat Kolektif Kolegial dan Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi KPK dihapuskan dari UU KPK. Dalam (Pasal 21 ayat 4) Status Penyidik dan penuntut umum pada pimpinan KPK juga dihapuskan dari UU KPK.
- BAB V A tentang DEWAN PENGAWAS (disisipkan antara BAB V dan BAB VI) Dibentuknya dewan pengawas berjumlah 5 orang untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (Pasal  40)  mengatur  bahwa  KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan  dan  penuntutan  dlm  perkara Tipikor (Pasal 40) Mengatur mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tipikor Tabel 2
Perbedaan dalam UU No.30 Tahun 2002 dengan UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa perubahan pasal dalam UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memperlemah KPK sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh manapun dan bebas dari  kekuasaan  Eksekutif  kini  berubah  menjadi  Lembaga  Negara  dalam  Rumpun kekuasaan Eksekutif serta dibentuknya dewan pengawas (series, 2019).

## HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SUDUT PANDANG HAM Terdakwa
Sebelum  membahas  kearah  Hak-hak  terdakwa  dalam  proses  persidangan, maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  apa  itu  terdakwa  dalam  Hukum  Pidana. Seseorang  yang  awalnya  dikatakan  tersangka  dapat  berubah  sebagai  “terdakwa” jika sudah terbukti dalam proses penyelidikan bahwa ia melakukan suatu tindak pidana dan sudah berada pada tingkat pemeriksaan peradilan dan Jaksa penunut umum (Zulkarnain, 2006)
Pengertian terdakwa sendiri diatur dalam Pasal  1 butir 15 Undang-Undang Nomor.  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana “terdakwa  adalah  seseorang tersangka  yang  dituntut,  diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan” .    Kata  dakwa yang berarti tuduhan, sehingga jika ditarik kesimpulan maka terdakwa merupakan seseorang yang telah didakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup dan kuat dihadirkan di muka persidangan.
Dalam  Buku  Hukum  Acara  oleh  Darwan  Prinst  dijelaskan  unsur-unsur terdakwa adalah :
1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup  alasan  untuk  melakukan  pemeriksaan  atas  dirinya  di  depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan
Hak Terdakwa
Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin terlaksananya Hak-hak terdakwa  yang    Pengaturanya  terdapat  dalam  Pasal  50  -  Pasal  68  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51)
3. Hak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54)
6. Hak  untuk  mendapatkan  Penasihat  Hukum  sendiri,  oleh  pejabat  yang bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan wajib menunjukan penasihat hukum bagi mereka, dengan Cuma-cuma (Pasal 56, ayat 1 dan 2)
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2)
8. Hak  untuk  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dokter  pribadi  untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58)
9. Hak  untuk  diberitahu  kepada  keluarganya  atau  orang  lain  yang  serumah dengan  tersangka  atau  terdakwa  yang  ditahan  untuk  mendapat  bantuan hukum  atau  jaminan  bagi  penangguhannya  dan  hak  untuk  berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 - Pasal 62)
10. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
11. Hak  untuk  mengajukan  saksi  dan  ahli  yang  menguntungkan  bagi  dirinya (Pasal 65)
12. Hak  untuk  minta  banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang menyangkut  masalah  kurang  tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67)
13. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68) Dengan  adanya  Asas Equality  before  the  law yaitu,  persamaan  di  hadapan hukum  yang  harus  diterapkan  selama  Proses  persidangan  berlangsung  sehingga, hak-hak  terdakwa  juga  perlu  diperhatikan  untuk  dipenuhi  sebagai  bentuk pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  diperlakukan  sama  di  mata  Hukum  (Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019).
Penerapan Peradilan In Absentia Dan Kaitannya Dengan Hak-Hak Terdakwa Dalam Sudut Pandang HAM
Diterapkannya peradilan In Absentia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi mencuat manakala penerapan peradilan In Absentia tersebut tidak dapat dilaksanakan  pula  Hak-Hak  terdakwa  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai Hak-hak terdakwa selama proses persidangan.  Dalam  hal  pembelaan  untuk  membuktikan  bersalah  atau  tidaknya terdakwa  diperlukan  adanya  pembuktian  untuk  terdakwa  melakukan  pembelaan melalui penasihat hukumnya (Joshua Michael Djami, 2018)
Menjadi  Hak  terdakwa  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  diatur  dalam Pasal  54  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana “Guna kepentingan  Pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapatkan  bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini” . Sangat  jelas  bahwasanya  Terdakwa  dalam  proses  persidangan  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  oleh  penasihat  hukum.  Namun  dalam
pelaksanaan peradilan In Absentia hak tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Terdakwa  tidak  hadir  di  muka  persidangan  sehingga,  tidak  dapat  melakukan pembelaan dalam bentuk apapun. Yang seharusnya terdakwa memiliki hak untuk membela diri agar dapat meringankan dari tuntutan yang dijatuhkan (Paramitha, 2020)
Hal tersebut dipandang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan dibenarkan. Demikian  dikarenakan  terdakwa  telah  diberi  kesempatan  untuk  melakukan pembelaan diri di muka persidangan namun, hak tersebut tidak digunakan dengan baik  dikarenakan  terdakwa  melarikan  diri  dengan  status  DPO.  Terdakwa  yang sudah dipanggil secara layak, namun dengan alasan yang Sah terdakwa tetap tidak hadir  di  muka  persidangan  maka  persidangan  tetap  bisa  dilanjutkan.  Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 tahun 1988 yang berisi tentang Penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana “In  Absentia”  dalam  SEMA  tersebut  dijelaskan  bahwa  Penasehat  hukum    dari terdakwa tidak diperbolehkan masuk di ruang sidang (Harianja, 2013)
Penerapan  Peradilan  In  Absentia  dimana  tidak  terpenuhinya  hak-hak terdakwa tindak pidana korupsi dilakukan pembatasan terhadap Hak yang diatur Berdasarkan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 70 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis” sehingga,  pembatasan  Hak  yang  dilakukan  diperbolehkan  dengan  maksud pembatasan  tersebut  untuk  melindungi  hak  orang  lain  /  masyarakat  luas.  Begitu juga  dalam  Pasal  73  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dimana  pembatasan tersebut tidak bias dilakukan semena-mena dan harus ada ketentuan dalam bentuk peraturan  perundang-undangan  mengenai  pembatasan  yang  dilakukan  (all  H.  a., 2019).

## HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA Hukum Acara Pidana
Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum, yaitu hukum positif yang merupakan  aturan  fundamental  dengan  berbagai  macam  norma  yang  secara keseluruhan berkarakter dinamis serta hukum hadir dalam bentuk tertentu dengan aturan  yang  telah  ditentukan.  Pada  dasarnya  hukum  pidana  memiliki  dua  unsur yaitu  adanya  suatu  norma  dan  adanya  suatu  sanksi  atas  pelanggaran  yang dilakukan.
Dalam buku Hukum Acara Pidana Hal. 15 oleh Prof. DR Wirjono Projodikora mendifinisikan, suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana  merupakan  perbuatan  yang  diancam  dengan  hukuman  pidana,  jadi  jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntut dapat dilaksanakan,  cara  bagaimana  akan  didapat  suatu  putusan  Pengadilan,  cara bagaimana  dan  oleh  siapa  suatu  putusan  Pengadilan  yang  menjatuhkan  suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana (Sudjana, 2016)
Pengaturan Hukum Acara Pidana itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masuk  dalam  Hukum  Pidana  Formiil  bagaimana  cara  menegakkan  hukum  dari Hukum Pidana Materiil (KUHP) sehingga dengan tujuan sebagai Upaya mencari dan menemukan kebenaran Materiil atas suatu pelanggarn Hukum.
Hukum  Acara  Pidana  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  kaidah dalam  beracara  dalam  proses  peradilan  pidana,  mulai  dari  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  depan  persidangan,  pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.

## Sistem Peradilan Pidana
Dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  dalam  proses  beracara  maka pentingnya  peradilan  pidana.  Untuk  mewujudkan  sistem  peradilan  pidana  yang terpadu atau Integrated criminal justice system merupakan sebuah sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan dalam menjalankan hukum pidana (Supriyatna, 2009)
Berjalannya  suatu  proses  peradilan  dinilai  lebih  kompleks  karna  dalam prosesnya  menerapkan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  perundang-undangan dan  mengatur  tata  cara  perilaku  yang  berperkara  dari  para  pihak  yang  terlibat dalam proses peradilan khususnya hakim. Dalam penegakan hukum pidana yang ideal  dan  terpadu  (integritas)  diperlukan  sistem  peradilan  pidana  yang  menjadi proses berjalannya kerja sama antar lembaga penegak hukum.
Penerapan  Peradilan  In  Absentia  berdasarkan  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia
Penerapan Peradilan In Absentia sebagai sebuah kondisi persidangan dimana tidak hadirnya terdakwa di muka persidangan menjadi potensial dilanggarnya hak asasi  terdakwa  serta  dapat  menimbulkan  kesewenangan  dalam  pengambilan putusan peradilan berdasarkan asas hukum acara pidana yaitu asas Praduga tidak bersalah  dimana  seseorang  tidak  dapat  dijatuhkan  bersalah  atau  tidaknya  jika belum  terbukti  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  mengingat untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu atau Integrated criminal justice system (Riswalsaputra).
Melihat bagaimana Hukum Acara Pidana mengatur mengenai Peradilan In Absentia sendiri  belum  ada  pengaturan  yang  jelas  apakah  peradilan  In  Absentia boleh  diterapkan  atau  tidaknya  dalam  KUHAP.  Namun  terdapat  beberapa  pasal dalam KUHAP yang mendukung dapat dilaksanakannya Peradilan In Absentia. Pasal 196  ayat  1  KUHAP  menjelaskan “Pengadilan  memutus  perkara  dengan  hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain” hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya terdakwa harus hadir di muka persidangan sesuai dengan  asas  kehadiran  terdakwa  yang  juga  menjadi  hak  terdakwa  untuk  dapat memberikan  keterangan  secara  bebas  sebagai  salah  satu  pemenuhan  hak  asasi terdakwa.
Dalam Pasal 154 ayat (4) KUHAP menjelaskan jika terdakwa telah dipanggir secara  sah  namun  tetap  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah  maka  hakim memerintahkan untuk terdakwa dipanggil kembali dan proses persidangan tidak dapat  dilanjutkan,  dari  pasal  tersebut  bahwa  proses  persidangan  tidak  dapat dilanjutkan  jika  terdakwa  tidak  hadir  dalam  persidangan  atau In  Absentia .
Ketentuan lain dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir  di  sidang,  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan” dilihat  dalam  pasal  tersebut bahwasanya In Absentia dapat dilaksanakan dengan penjelasan selanjutnya dalam ayat  (2) “dalam  hal  putusan  diucapkan  di  luar  hadirnya  terdakwa,  surat  amar putusan segera disampaikan kepada terpidana”.
Sehingga, peradilan In Absentia dapat dilaksanakan dalam Kondisi tertentu dimana  terdakwa  kabur  sehingga  berstatus  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO)  dan apabila  Undang-Undang  menentukan  lain  yaitu  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi “dalam  hal terdakwa  telah  dipanggil  secara  Sah,  dan  tidak  hadir  di  sidang  pengadilan  tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. In Absentia dapat diterapkan demi Kepentingan penegakan hukum dan menjadi upaya yang sah untuk penyelematan kerugian negara , dan telah melanggar hak social dan ekonomi  masyarakat  apabila  dalam  pelaksanaannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam KUHAP sendiri tidak ada penjelasan terkait bagaimana prosedur In Absentia dapat dilaksanakan  (Harianja, 2013)

## DIMENSI HAM DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak Pidana Korupsi (Extraordinary Crime)
Hukum  Pidana  mengatur  mengenai  delik-delik  yang  terbukti  melakukan tindak pidana dilakukan oleh seseorang dan tidak semua dapat masuk dalam Tindak Pidana  Khusus,  melainkan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dikatakan  sebagai Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa dikarenakan beberapa alasan Tindak Pidana  Korupsi  telah  menyebabkan  kerugian  keuangan  negara,  melanggar  hak sosial  dan  ekonomi  masyarakat  sehingga,  dalam  penanggulangannya  diperlukan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure) .
Menurut  subekti  korupsi  merupakan  suatu  tindak  pidana  dengan  tujuan memperkaya  diri  sendiri  secara  langsung  dan  merugikan  keuangan  atau perekonomian negara. Dari sudut terminologi, dalam bahasa latin korupsi berasal dari kata “corruptio” yang artinya kerusakan atau kebrobokan. Dalam Black’s Law Dictionary, sixth edition korupsi merupakan “secara bebas dapat diartikan : suatu perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberikan  suatu  keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak hak dari pihak lain” (Dr. H. Agus Kasiyanto, 2018)
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  atas perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Untuk  menetapkan  apakah  benar  tidaknya  terjadi  tindak pidana  korupsi  dengan  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 dimana dua pasal tersebut sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi (Harianja, 2013)
Dibutuhkan  Instrument-instrument  penting  didalamnya  untuk  melakukan pemberantasan tindak Pidana Korupsi hingga keakarnya yang dapat dilakukan oleh seluruh  elemen  masyarakat  dengan  adanya  pengujian  perundang-undangan (judicial  review),  pemantaun  peradilan  ataupun  dengan  adanya  lembaga
Independen  yaitu  Komisi  pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  harus  diperkuat sebagai upaya pencegahan (Prakasa, 2020)
Telah dibentuknya kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi namun belum  cukup  efektif  untuk  menghilangkan  Korupsi  sebagai  budaya  memperkaya diri  yang  telah  menimbulkan  krisis  negara  dalam  hal  social  ekonomi  masyarakat yang  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pemenuhan kesejahteraan  masyarakat  (Pitriyantini,  2019).  Namun  dalam  faktanya  kebijakan tersebut  dinilai  masih  longgar  yang  melahirkan  Sanksi-sanksi  diharapkan  dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, berupa penjara, denda, ekspos bahkan hingga hukuman mati yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  dipandang  juga  merupakan pelanggaran HAM berat
Praktik  Tindak  pidana  Korupsi  yang  berimplikasi  termasuk  pelanggaran HAM  dikarenakan  tindakan  Korupsi  telah  dilanggarnya  Hak  ekonomi  dan  social dimana  Negara  mempunyai  Kewajiban  melindungi  Hak-hak  dasar  ekonomi  dan social  masyarakat  (obliation  to  respect)  yang  menjadi  hak  setiap  masyarakat. Masyarakat umum yang juga mempunyai Hak untuk mendapatkan kesejahteraan perekonomian namun telah diambilnya hak tersebut dengan cara melawan hukum sehingga perlu diselesaikan dengan hukum yang adil untuk sama-sama melindungi Hak Asasi Manusia. Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh menerima  uang  suap  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana  olahraga  (Wisma Atlet) dimana dalam hal tersebut anggaran dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan  sarana  dan  prasarana  kenegaraan  disalahgunakan  dan mengakibatkan  kerugian  negara  (Pratama,  2019)  Sehingga,  sangat  jelas bahwasanya  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang dampaknya bersifat Kompleks.

## Teori Hak Asasi Manusia (HAM)
Konsep HAM yang kita kenal saat ini berlandaskan pada Deklarasi Universal HAM  (DUHAM)  dalam  aturan  Internasional,  aturan  hukum  pertama  yang menetapkan  HAM  harus  dilindungi  secara  universal.  Pasal  1  dalam  Deklrasi Universal HAM (DUHAM) menyebutkan, “all human being are born free and equal in dignity  and  rights.  They  are  endowed  with  reason  and  conscience  and  should  act toward one another in a spirit of brotherhood” (semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dakan semangat persaudaraan).
Adanya teori hak kodrati ( Natural Rights Theory ) dimana John Locke yang mengikuri  aliran  hukum  kodrat  berpandangan  bahwa  “ semua  individu  dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara ”. (Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, 2011). Secara Historis munculnya   teori kodrati adalah bahwa pada setiap individu melekat hak- hak  alamiah    yang  tidak  dapat  dicabut  oleh  negara.  Hak  asasi  manusia  juga merupakan norma universal yang dapat diterapkan dimana saja dalam hal Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto hak asasi manusia merupakan  hak  dasar  (fundamental)    yang  diakui  secara  universal  karena hakikatnya sebagai manusia.  (Eko Riyadi, 2019).
Di  Negara  Indonesia,  HAM  menurut  sila  “Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab”,  merupakan  sikap  yang  menghendaki  terlaksananya  nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Sila ini sangat erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan yang bersifat fundamental. Sebagaimana pula diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  “Kewajiban  dasar  manusia  adalah seperangkat  kewajiban  yang  apabila  tidak  dilaksanakan,  tidak  memungkinkan terlaksana  dan  tegaknya  hak  asasi  manusia”  maka  dari  itu  kaitannya  sangat  erat antara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dengan  perwujudan  HAM.  Dimana Supremasi  Hukum  berpijak  pada  kepentingan  dan  melindungi  Rakyat  dan mentolerir pelanggaran HAM (Widjajanto, 2012)

## Peradilan In Absentia Dalam Sudut Pandang HAM
Seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk dalam pelanggaran  berat  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Dimana  korupsi  dikatakan  sebagai pelanggaran  Hak  Asasasi  Manusia  (HAM)  dikarenakan  Korupsi  telah  merampas Hak-Hak  Rakyat  dalam  hal  Hak  atas  ekonomi  yang  mengakibatkan  Negara  yang mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  hak-hak  warga  negara  untuk mendapatkan  kesejahteraan  ekonomi  menjadi  berkurang  sehingga  merugikan masyarakat luas.
Pelaksanaan Peradilan In Absentia dimana tidak hadirnya terdakwa dalam muka persidangan membuat Penasehat Hukum terdakwa juga tidak diperbolehkan untuk  hadir  dalam  persidangan  dengan  keluarnya  SEMA  Nomor  6  Tahun  1988. Adanya asas kehadiran terdakwa dimuka pengadilan, hak mendapatkan perlakuan yang  sama  dimuka  pengadilan,  asas  praduga  tidak  bersalah  dan  mendapatkan bantuan hukum menjadikan Peradilan In Absentia tersebut dinilai telah melanggar asas  kehadiran  terdakwa  dan  telah  menghilangkan  Hak-Hak  terdakwa  (Harianja, 2013) dalam melakukan pembelaan sehingga peradilan In Absentia ini perlu dilihat dari dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.
Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia yang tidak boleh diabaikan, ataupun dikurangi oleh siapapun.  Dalam Point 1 Pasal 28D BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Begitu juga dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 14 bahwasanya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan berhak mendapatkan jaminan  untuk  melakukan  pembelaan  secara  langsung  dan  dilaksanakan persidangan atas kehadirannya.
Namun terdapat pengecualian, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan  Pelanggaran  HAM  Berat  dan  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan ekonomi masyarakat masih dapatkah pelaku tindak pidana korupsi dipertahankan hak-hak nya sedangkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah mengambil hak masyarakat. Dimana terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang telah dipanggil secara Sah dimuka persidangan oleh penuntut umum namun tetap tidak ada itikad baik untuk  menghadiri  persidangan  maka,  persidangan  tetap  dapat  dilanjutkan  tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut tidak dapat dikatakan telah melanggar Hak-Hak terdakwa  dikarenakan  terdakwa  tidak  menggunakan  dengan  baik  proses
persidangan untuk melakukan pembelaan dan memilih untuk tidak menggunakan hak-hak  terdakwa  yang  telah  diatur  dalam  KUHAP.  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan Peradilan  In  Absentia  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  merupakan Extraordinary crime dimana dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan  darurat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  ketika  negara  dalam  keadaan  darurat Sehingga tidak semua HAM yang dimiliki setiap individu dapat dipenuhi melainkan jika tindakan tersebut telah merugikan kepentingan kemanusiaan yang luas.
Dengan kaitannya pelaksanaan peradilan In Absentia terhadapa Hak Asasi Manusia berdasarkan hak yang bersifat derogable rights (hak yang dapat ditunda pemenuhannya)  dengan  maksud  untuk  menyelamatkan  keuangan  negara.    Hak derogable rights merupakan hak-hak  dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh  negara  dalam  keadaan  tertentu/keadaan  darurat.  Dalam  Konvenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan  pembatasan-pembatasan  hak  asasi  manusia  ketika  negara  dalam keadaan  darurat,  dikarenakan  Korupsi  merupakan  pelanggaran  HAM  berat  maka hal tersebut dapat dilakukan. (Mantopo, 2014)
Indonesia sebagai Negara yang bergabung dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan  Internasional  tentang  hak-hak  sipil  dan  politik,  juga  menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki terdakwa selama proses peradilan yaitu terdapat dalam Pasal 14 Kovenan Hak Sipol “…. Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh  badan  peradilan  yang  kompeten,  ha  katas  praduga  tak  bersalah  bagi  setiap orang  yang  dijatuhi  hukuman  atas  peninjauan  kembali  keputusan  ….”  Dan  pada Pasal 26 Kovenan Hak Sipol tentang “persamaan kedudukan semua orang di depan hukum  dan  hak  semua  orang  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi” dari Pasal-pasal tersebut jelas bahwa dalam Kovenan Internasional hak sipol yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU No.12 tahun 2005 bahwasanya hak-hak seseorang dihadapan hukum harus tetap dilindungi oleh negara karena hal tersebut  termasuk  dalam  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  tidak  dapat diganggu dan dicabut oleh Negara.
Namun,  dalam  Negara  keadaan  darurat  Kovenan  Hak  Sipol  Memberikan kewenangan  kepada  suatu  negara  dalam  hal  pembatasan  Hak  Asasi  Manusia dibenarkan dalam Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik:
In  time  of  public  emergency  which  threatens  the  life  of  the  nation  and  the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the  extent  strictly  required  by  the  exigencies  of  the  situation,  provided  that  such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do  not  involve  discrimination  solely  on  the  ground  of  race,  colour,  sex,  language, religion or social origin .
(Dalam  keadaan  darurat  yang  mengancam  kehidupan  bangsa  dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini  dapat  mengambil  langkahlangkah  yang  mengurangi  kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban  lainnya  berdasarkan  hukum  internasional  dan  tidak
mengandung  diskriminasi  semata-mata  berdasarkan  atas  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial).
Maka dapat disimpulkan dari Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik bahwa  pelaksanaa  Peradilan  In  Absentia  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi tidaklah  melanggar  HAM  terdakwa  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  setiap  negara  mempunyai  kewenangan  untuk Hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat (derogable rights). Berdasarkan  Prinsip  Siracusa,  hak-hak  yang  dapat  ditangguhkan  pemenuhannya berlaku  atau  dapat  diterapkan  dalam  kondisi  tertentu  yang  dianggap membahayakan  atau  melanggar  kepentingan  umum  berdasarkan  ICCPR.  Namun dalam  pembatasan  hak  sipil  tersebut  harus  diterapkan  dengan  baik  dan  tidak dilakukan  dengan  semena-mena,  berdasarkan  asas  proporsionalitas  yang  harus dipenuhi  (1)  pembatasan  hak  tidak  boleh  diterapkan  secara  diskriminatif  (2) pembatasan hak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (all H. a., 2019)
Menurut Amnesty International terdapat Hak yang bersifat Relatif dalam arti hak  tersebut  dapat  dibatasi  dalam  kondisi  tertentu  dan  adanya  Prinsip  Siracusa yaitu  batasan  yang  dilakukan  terhadap  hak-hak  sipil  dan  politik  dan  batasan dilakukan dalam kondisi mendesak (Amnesty International, 2021)

## Due Process of Law
Berjalannya  Sistem  Peradilan  Pidana  harus  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan  Masyarakat  terhadap  para  penegak  hukum  untuk  menciptakan  hukum Sistem  peradilan  Pidana  yang  adil  dan  tidak  memihak.  Adanya  prinsip Equality before  the  law dimana  setiap  orang  atau  warga  negara  mempunyai  kesamaan dihadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil.
Istilah  Due  Process  of  law  menurut  Mardjono  Reksodiputro  merupakan proses  hukum  yang  adil  dan  memberikan  jaminan  atas  hak  kemerdekaan  dari seorang warga negara. Sehingga, dalam proses peradilan pidana harus menjamin dipenuhinya  hak-hak  asasi  manusia  bagi  terdakwa  serta  memenuhi  hak-hak terdakwa dalam membela diri dimuka persidangan. Dengan adanya Due Process of law  dapat  mengurangi  adanya  kesewenangan  oleh  aparat  penegak  hukum  (diah ratna sari hariyanto, 2017)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  acara  pidana (KUHAP) menjadi pedoman bagi pelaksanaan Due Process of law di indonesia dalam berjalannya peradilan pidana untuk mencapai sebuah keadilan. Pemberian bantuan hukum  kepada  terdakwa  merupakan  bagian  dari  terwujudnya  pelaksanaan Due Process  of  law dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  terdakwa  melakuka pembelaan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

## UPAYA  HUKUM  TERHADAP  TERDAKWA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI BERSTATUS DPO YANG MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI
Dapat  dilihat  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  indonesia  beberapa diantaranya  melaksanakan  peradilan  In  Absentia  dikarenakan  terdakwa merupakan  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO).  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan kejahatan  yang  telah  masuk  dalam  kehidupan  dan  harus  diberantas  dengan keseriusan  antar  penegak  hukum  ,  komponen  bangsa  agar  pemberantasan  dapat berjalan maksimal. Tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang sukar diberantas disetiap negara dan diperlukan kerja sama antar negara pula apabila pelaku tindak
pidana korupsi yang berstatus DPO melarikan diri keluar negeri. Persoalan pelaku korupsi yang melarikan diri keluar negeri sudah menjadi rahasia umum dan sudah banyak  terjadi.  lalu  bagaimanakah  mekanisme  hukum  terhadap  terdakwa  tindak pidana korupsi berstatus DPO yang melarikan diri keluar negeri. Mengingat korupsi juga adalah pelanggaran HAM berat yang butuh penanganan serius dan cepat dalam proses peradilannya.
Terjadinya Kondisi ini mengharuskan membawa kembali para pelaku tindak pidana  korupsi  yang  melarikan  diri  ke  luar  negeri.  Dimana  perlu  menggunakan mekanisme Ekstradisi maupun mekanisme Bantuan Timbal Balik Hal yang diatur dalam  Undang-Undang  No.1  tahun  2006  tentang  bantuan  hukum  timbali  balik tersebut dikenal dengan istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA) (Darmono,  2012).  Dalam  hal  pidana,  ekstradisi  menjadi  Upaya  Hukum  yang dilakukan  untuk  meminta  atau  menyerahkan  pelaku  pidana  kepada  negara  yang berwenang mengadili. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1979 yang menjelaskan  pengertian  Ekstradisi  merupakan  penyerahan  oleh  suatu  negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di  dalam  yurisdiksi  wilayah  negara  yang  meminta  penyerahan  tersebut,  karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Dalam pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal balik harus berdasarkan perjanjian antar dua negara yang bersangkutan.  Negara  Indonesia  sendiri  telah  melakukan  perjanjian  Ekstradisi dengan  beberapa  negara  diantaranya  Australia,  Korea  Selatan,  Filipina,  Malaysia, Hongkong,  dan  Thailand  (Darmono,  2012).  Sehingga  hal  tersebut  mempermudah negara untuk mendapatkan kembali pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Peradilan In Absentia merupakan suatu kondisi persidangan dimana tidak hadirnya terdakwa di muka persidangan. Pengaturan mengenai peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana memang tidak diatur secara terperinci namun  pelaksanaan  Peradilan  In  Absentia  dapat  dilihat  dalam  Undang- Undang  No.30  Tahun  1999  yang  dirubah  menjadi  Undang-Undang  No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 38 Ayat  (1)  mengenai  pelaksanaan  peradilan  In  Absentia  jika  terdakwa  telah dipanggil  secara  Sah  dan  tidak  hadir  dalam  persidangan  maka  dapat diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadirannya.  Yang  menjadi  Ide  Dasar pelaksanaan  peradilan  In  Absentia  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah untuk menyelematkan kerugian negara.
2. Dalam  pelaksanaannya  Peradilan  In  Absentia  dengan  kaitannya  terhadap hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP, selama persidangan jelas tidak melanggar  hak  terdakwa  dalam  melakukan  pembelaan  dikarenakan terdakwa telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dimuka persidangan dengan dipanggil secara sah namun, tetap tidak datang dalam persidangan sehingga jika dilihat dalam perspektif  Hak Derogble Rights yang merupakan  hak  yang  dapat  ditunda  pelaksanaannya.  Kejahatan  tindak
pidana korupsi merupakan kejahatan HAM Berat sehingga penundaan hak terdakwa dapat dilakukan untuk kepentingan umum. Pembatasan terhadap Hak Sipil berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  bahwa  pembatasan  dapat  dilakukan  dalam kondisi  tertentu  dan  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan.  Begitu  pula  dalam  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik yang diratifikasi dalam Pasal 4 UU No.12 Tahun 2005 dimana pembatasan Hak Sipil dapat dilakukan dalam Negara Keadaan Darurat.

## SARAN
Agar Pelaksanaan peradilan In Absentia dapat berjalan dengan baik tanpa mengkhawatirkan  akan  mendapat  gugatan  dari  pihak  lain  dan  agar  tidak  dinilai melanggar Hak Asasi Manusia maka perlunya dibuat sebuah peraturan perundang- undangan tentang bagaimana Mekanisme pelaksanaan peradilan In Absentia mulai dari  awal  penyelidikan  hingga  putusan  pengadilan  tanpa  dihadiri  terdakwa. Dikarenakan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  Kejahatan  Luar  Biasa (Extraordinarycrime)  yang  dimana  telah  melanggar  Hak  Ekonomi  dan  Sosial Masyarakat  secara  luas  dan  perlu  tindak  yang  tepat  dalam  pemberantasannya. Sehingga,  jika  adanya  peraturan  Perundang-undangan  mengenai  In  Absentia tersebut  juga  dapat  mengurangi  kesewenangan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam pelaksaan In Absentia.
Serta perlunya pengaturan yang jelas terkait kewenangan penuntut umum dalam  penanganan  tindak  pidana  Korupsi,  antara  Kejaksaan  dan  KPK  dalam melakukan penuntutan Tindak pidana Korupsi hal tersebut sangat dibutuhkan agar tidak  terjadinya  tumpang  tindih  wewenang.  Jika  dalam  UU  KPK  telah  dijelaskan terkait klasifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh KPK maka perlu pula,  pengaturan  dalam  Perundang-undangan  terkait  Klasifikasi  Tindak  Pidana Korupsi yang bagaimanakah yang dapat ditangani oleh Kejaksaan.
Selain itu, Untuk upaya hukum yang dilakukan dalam hal pelaku korupsi yang berstatus DPO melarikan diri ke luar negeri dengan dilakukannya penandatanganan kerjasama untuk Mutual Legal Assistance (MLA) ke beberapa Negara yang banyak menjadi  tempat  pelarian  para  pelaku  Korupsi  hal  tersebut  juga  sebagai  cara pengambilan  aset  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  oleh  pelaku  korupsi ditempatkan di negara lariannya. Namun disisi lain, juga perlu dibentuknya sebuah Tim yang khusus untuk menangkap Koruptor dengan status DPO. Hal itu dengan tujuan  agar  dapat  dilaksanakannya  secara  cepat  proses  pengadilan  dan meminimalisir terjadinya peradilan In Absentia dengan tujuan juga agar kerugian negara yang diakibatkan dapat dipulihkan kembali.

## DAFTAR REFERENSI
Akli, Z. (2020). Peradilan In Absentia terhadap terdakwa yang belum di periksa pada tingkat  penyidikan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi. Jurnal  Reusam Volume VIII Nomor 1 .
all, H. a. (2019). Politik Pembatasan Hak Sipil dan Politik di Indonesia. all,  S.  U.  (2020).  Transnational  Corruption  and  It’s  Impact  on. Advances  in  Social Science, Education and Humanities Research, volume 499 . Amnesty International. (2021, Februari). Retrieved from https://www.amnesty.id/hak-asasi-manusia-kenalan-sama-ham-yuk/
Anti-Corruption Clearing House. (2017). Retrieved from Anti-Corruption Clearing House: https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/inkracht/953- inkracht-2017 atok, A. R. (2016). Negara Hukum Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang . CNN  Indonesia.  (2021,  4  1). CNN  Indonesia .  Retrieved  from  http....: https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/penuntutan Darmono. (2012). EKSTRADISI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM RANGKA . Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3 .
detiknews.  (2015,  desember).  Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d- 499732/tim-antikorupsi-tetap-buru-terpidana-blbi-bambang-sutrisno diah ratna sari hariyanto, K. E. (2017). Due Process of Law dalam KUHAP Indonesia.
Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana . Dr.  H.  Agus  Kasiyanto,  S.  M.  (2018). Teori  dan  Praktek  sistem  peradilan  tipikor terpadu di indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.
Eko  Riyadi,  S.  (2019). HUKUM  HAK  ASASI  MANUSIA  Perspektif  Internasional, Regional dan Nasional. Depok: Rajawali Pers.
Harianja,  S.  (2013).  Peradilan  In  Absentia  pada  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa. UNNES LAW JOUNAL . HUKUM ONLINE.COM. (2002, Mei). Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5467/bambang-sutrisno- akan-disidang--iin-absentiai/ Indonesia, M. (2020, September Selasa). Penanganan Kasus Pinangki oleh Kejaksaan Agung Diapresiasi . Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/345046/penanganan- kasus-pinangki-oleh-kejaksaan-agung-diapresiasi
INVESTOR.ID.  (2013,  Maret).  Retrieved  from  https://investor.id/archive/majelis- hakim-vonis-neneng-in-absentia
Irianto, S. (2012). Kajian Sosio-Legal. In S. I. all. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan. Joshua Michael Djami, I. P. (2018). Eksistensi klemensi sebagai implementasi hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Journal Ilmu Hukum Vol.06 No.02 .
KOMPAS.Com. (2020, Agustus). Ramai soal Kasus Jaksa Pinangki, Siapa yang Lebih Berhak Menanganinya? Retrieved from KOMPAS.COM: https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/200400565/ramai- soal-kasus-jaksa-pinangki-siapa-yang-lebih-berhak-menanganinya- ?page=all
Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum .
Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum . Kusniati, R. (n.d.). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum.
Mantopo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam perspektif keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol.21 No.1 . Novi  Mahardika  Sari,  I  Nyoman  Budiana.  (2020).  Limitatif  Kewenangan  Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 .
Paonganan, R. T. (2013). Kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan  kejaksaan  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  di  indonesia. Lex Crime Vol.ll No.1 .
Paramitha,  A.  I.  (2020).  Pembelaan  terhadap  Terdakwa  menurut  Hukum  Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Vo.1 No.1 . Phillipus M.Hadjon, T. S. (2005). Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press. Pitriyantini,  P.  E.  (2019).  Peraturan  kebijakan  yang  menimbulkan  kerugian keuangan  negara  sebagai  unsur  tindak  pidana  korupsi. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.5 No.2 . Prakasa,  S.  U.  (2020).  Social  Control  Movement  as  a  Corruption  Eradication Instrument in Indonesia. Wacana Hukum: Vol. 26, No.1 . Pratama,  M.  I.  (2019).  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia. LEX Renaissance No.1 VO. 4 . Prof.  Dr.  H.  Elwi  Danil,  S.  M.  (2011). Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana  dan Pemberantasannya. PT. Rajagrafindo Persada. Riswalsaputra, M. S. (n.d.). Pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana  korupsi  dan  relevansinya  dengan  hak-hak  terdakwa. Konsentrasi Hukum Kepidanaan, Universitas Hasanuddin .
Samud.  (2017).  Peradilan  In  Absentia  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.2 No.1 . series,  C.-l.  (2019).  PERBANDINGAN  UU  KPK  SEBELUM  DAN  SETELAH PERUBAHAN. Center For Indonesia taxation Analysis .
Setiadi,  E.  (2000).  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  KASUS-KASUS KORUPSI  DALAM  MENCIPTAKAN  CLEAN  GOVERNMENT. Mimbar  No.  4 Th.XVI .
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  di  Indonesia. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 . Sudjana, I. K. (2016). Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Sujono, I. (2019). Rule Of Law (Penegakan Aturan Hukum). Supriyatna.  (2009).  KUHAP  DAN  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  TERPADU. Vol  Vlll No.1 . Tim  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW).  (2019). Annual  Report  ICW  tahun  2019.
Jakarta.
Tim  Penyusun  Modul  Badan  Diklat  Kejaksaan  RI.  (2019). Modul  Hukum  Acara Pidana. Jakarta:  Badan  Penyidikan  da  Pelatihan  Kejaksaan  Repbulik Indonesia.
Tjokorda Gde Indraputra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum .
Widjajanto,  B.  (2012).  Negara  Hukum,  Korupsi  dan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol 3 No.1 . widjojanto, b. (2012). jurnal hukum prioris .
Wiratraman, H. P. (2016). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. Center of Human Right Law Studies (HRLS) . Wiratraman, H. P. (n.d.). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya.
Zulkarnain,  S.  M.  (2006). Praktik  Peradilan  Pidana. Malang:  Intitute  for Strengthening Transition Society Studies.