Regulasi Layanan Kesehatan Digital di Indonesia: Tantangan Etis dan Hukum

## REGULASI LAYANAN KESEHATAN DIGITAL DI INDONESIA: TANTANGAN ETIS DAN HUKUM
1 Resita Lukitawati, 2 Widodo Trisno Novianto Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Correspondent email : resitalukitawati@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: :
:
:
17 Oktober 2023
8 Desember 2023
10 Desember 2023 15  Desember 2023

## Abstract
Digitalization  promotes more effective  and  efficient health-care  services.  Following  the  COVID-19 epidemic, there has been a surge in global interest and investment in digital healthcare. WHO has issued guidelines and recommendations to countries in order for them to properly use telemedicine on  a  global  scale.  This  is  not  only  beneficial  to  people  who  want  to  protect  themselves  against COVID-19  and  other  diseases  to  which  they  may  be  susceptible,  but  it  also  has  the  potential  to increase access to health care. There are various problems in integrating digital healthcare across the country in Indonesia, a country that does not yet have universal healthcare and struggles with high levels of skepticism in the public health system. Indonesia technology laws currently do not explicitly  control  telehealth,  nor  do  suitable  data  protection  regulations  exist  to  manage  the massive  volumes  of  data  generated  by  digital  health  services  if  adopted  on  a  wide  scale. Furthermore, there are concerns regarding the level of patient privacy, which may be jeopardized by digital health services. Aside from legal concerns about privacy, there is no framework in place to  ensure  informed  consent  in  the  context  of  digital  healthcare.  In  this  study,  the  researcher examines the legal, structural, and ethical difficulties surrounding digital health and offer insight into the problems caused by these flaws, as well as policy proposals to remedy these issues. The outcomes  of  the  discussion  indicate  that  data  protection  rules  in  Indonesia  must  address  the different concerns listed above. Furthermore, gaps in health-care access and public-sector distrust make universal implementation of digital health services difficult. Aside from legal considerations, the  digitalization  of  health  services  in  Indonesia  has  ethical  implications.  The  key  ethical considerations are informed consent, which is a critical issue, particularly for marginalized groups with  poor  reading  levels  and  communities  that  have  historically  been  targets  of  medical exploitation .
Keywords: Digital; Health Services; Regulation; Etic.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Hak atas kesehatan diberikan pada setiap individu sebagaimana diartikulasikan dalam  Pasal  28H  Ayat  1  UUD  1945.  Peningkatan  fasilitas  kesehatan  perlu  dilakukan untuk  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan. 1 Bidang kesehatan  telah  berkembang  secara  signifikan  seiring  dengan  kemajuan  teknologi. Selama  dekade  terakhir,  sektor  medis  telah  menyaksikan  pengobatan  inovatif, termasuk pengeditan genom dan pengobatan regeneratif. Era digital telah merevolusi pelatihan  medis  dengan  menggabungkan  praktik  augmented  dan  virtual  dalam pembedahan  dan  diagnostik.  Namun,  di  negara-negara  terbelakang,  manfaat kemajuan teknologi ini tidak begitu luas karena terbatasnya aksesibilitas dibandingkan dengan pengobatan tradisional.
Di  era  Industri  4.0,  pengobatan  yang  dipersonalisasi  telah  muncul  sebagai pendekatan pengobatan yang menonjol selama sepuluh tahun terakhir. Pendekatan ini berbeda  dari  metode  berbasis  populasi,  memilih  strategi  yang  dipersonalisasi  yang mempertimbangkan  genomik  dan  keadaan  individu.  Konsep  pengobatan  yang dipersonalisasi,  atau  pengobatan  presisi,  telah  dibahas  sejak  dimulainya  Proyek Genom  Manusia  pada  tahun  1990.  Konsep  ini  berkisar  pada  tiga  aspek  utama: perawatan  yang  berpusat  pada  pasien,  praktik  intensif  informasi,  dan  pendekatan yang bergantung pada sumber daya. 2
Solusi  teknologi  yang  relatif  sederhana  yaitu  pemeriksaan  keliling memungkinkan penyedia layanan kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap  warga  meskipun  terdapat  banyak  tantangan  struktural  yang  sudah  ada sebelumnya.  Pemeriksaan  kesehatan  keliling  di  rumah  tangga  dapat  mencegah penyakit  kronis  dan  mengobati  penyakit  pada  tahap  awal,  terutama  di  masyarakat yang  akses  terhadap  layanan  kesehatan  yang  memadai  masih  rendah.  Ini  hanyalah salah  satu  contoh  bagaimana  layanan  kesehatan  digital  dapat  meningkatkan  akses terhadap  layanan  medis  yang  diperlukan  dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat;
1 Rahmawati, R., Putri, Y. H., Su'da Ramadhani, J., Hanuun, A., & Pebiani, T. (2022). Penyuluhan Penggunaan Oralit  Pada  Diare  Anak  dan  Demo  Cuci  Tangan  yang  Baik  dan  Benar. To  Maega:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 75-83.
2 Rani  Tiyas  Budiyanti.  Ethical  and  Legal  Challenges  of  Using  Electronic  Medical  Records  in  the  Era  of Personalized  Medicine.  Journal  of  Vocational  Health,  Vol.  4  No.  1  (2019)  ISSN  2541-0644  (print),  ISSN 2599-3275 (online) DOI hps://doi.org/10.22146/jkesvo.41994.
memastikan hak atas layanan kesehatan adalah hal terpenting ketika mengembangkan model layanan kesehatan digital. 3
Secara  internasional,  terdapat  beberapa  kebijakan  dan  pedoman  mengenai kesehatan digital, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis Strategi Global Kesehatan Digital 2020–2025 untuk memperkuat sistem kesehatan melalui penerapan teknologi  kesehatan  digital  untuk  konsumen,  profesional  kesehatan,  dan  layanan kesehatan.  penyedia  layanan,  dan  mengubah  industri  ke  arah  pemberdayaan  pasien dan  mencapai visi kesehatan  untuk semua. Hal ini dirancang untuk diadopsi bahkan oleh Negara-negara Anggota yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi, barang, dan  layanan  digital. 4 Undang-undang  tentang  privasi  di  UE  yang  berlaku  di  Negara- negara  Anggota  UE  telah  diperbarui  dan  diperkuat  melalui  penerapan  Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yang mulai berlaku pada bulan Mei 2018. Layanan kesehatan digital sedang meningkat di seluruh dunia. Asia, khususnya Asia Tenggara dan Timur.
Di  Singapura,  sistem National  Electronic  Health  Record (NEHR)  diluncurkan pada  tahun  2011,  dan  negara  tersebut  telah  mulai  beralih  ke  private  cloud  untuk menyimpan  data  kesehatan.  Negara  lain  seperti  Korea  Selatan  dan  Thailand  juga memiliki  model  kesehatan  digital  yang  kuat.  Namun,  dalam  kasus  India,  para  ahli telah  menyatakan  kekhawatirannya  terhadap  meluasnya  kebijakan  digitalisasi  yang mengacu pada kekurangan kapasitas yang signifikan, tantangan transportasi di daerah pedesaan,  kurangnya  sumber  daya  keuangan,  dan  stigmatisasi  terhadap  kondisi tertentu,  antara  lain,  yang  mungkin  menjadi  hambatan  dalam  mewujudkan  potensi digitalisasi  sebenarnya  dari  kesehatan  digital  di  negara  tersebut  (Misalnya,  undang- undang  tentang  privasi  di  UE  yang  berlaku  di  Negara-negara  Anggota  UE  telah diperbarui  dan  diperkuat  melalui  penerapan  Peraturan  Perlindungan  Data  Umum (GDPR), yang mulai berlaku pada tahun Mei 2018. Layanan kesehatan digital sedang meningkat di Asia, khususnya Asia Tenggara dan Timur. Di Singapura, sistem National Electronic  Health  Record (NEHR)  diluncurkan  pada  tahun  2011,  dan  negara  ini  telah mulai beralih ke private cloud untuk menyimpan data kesehatan. Negara lain seperti Korea  Selatan  dan  Thailand  juga  memiliki  model  kesehatan  digital  yang  kuat).
3 Jain, Dipika, and Brian Tronic. "Tuberculosis in India: A human rights approach to healthcare." Sw. J. Int'l L. 24 (2018): 219.
4 World Health Organization. Global Strategy on Digital Health 2020–2025; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2021; Available online: https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b04 45bafbc79ca799dce4d.pdf (accessed on 20 November 2023).

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kekhawatiran  ini  diperparah  dengan  tidak  adanya  kerangka  hukum  yang  kuat  dan komprehensif  untuk  perlindungan  data  sehingga  meningkatkan  risiko  erosi  privasi dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  yang  dampaknya  kemungkinan  besar  akan ditanggung oleh kelompok dan orang-orang yang terpinggirkan.
Di  negara  Indonesia  sendiri,  Sebelum  terjadinya  pandemi  Covid-19,  Indonesia telah  memulai  tahap  awal  pembentukan  kerangka  peraturan  untuk  telemedis. Inovator  seperti  Halodoc  dan  Alodokter  berada  di  garis  depan,  memelopori transformasi  layanan  kesehatan  digital  di  negara  ini.  Sebelum  dikeluarkannya peraturan  khusus  telemedis  oleh  pemerintah,  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes) telah  menerapkan  praktik  telemedis  antar  fasilitas  kesehatan.  Inisiatif  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Telemedis  Melalui  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  ini bertujuan untuk memfasilitasi konsultasi antar fasilitas kesehatan di Indonesia untuk tujuan diagnosis, rekomendasi terapi, dan rencana pencegahan penyakit. 5
Menyusul  deklarasi  global  Covid-19  sebagai  pandemi,  muncul  kebutuhan mendesak  bagi  pemerintah  untuk  memperluas  cakupan  dan  parameter  layanan telemedis.  Penegakan  pembatasan  aktivitas  yang  ketat  selama  periode  tersebut menjadikan  penyediaan  layanan  kesehatan  tatap  muka  menjadi  sangat  sulit. Sementara  itu,  layanan  telemedis,  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  ini, masih  sangat  terbatas  dalam  hal  layanan  konsultasi,  cakupan  pemeriksaan,  dan pemberian  pengobatan.  Keterbatasan  ini  mengakibatkan  tidak  memadainya penanganan  penyakit  non-Covid  selama  pandemi.  Ketika  dunia  berangsur-angsur kembali normal setelah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan, pemerintah kembali berupaya  mengembangkan  dan  meningkatkan  infrastruktur  layanan  kesehatan berbasis  teknologi  (telehealth).  Namun,  upaya  ini  menimbulkan  tantangan  karena adanya  kekosongan  dalam  kerangka  peraturan  telemedis  saat  ini.  Kekosongan  ini muncul  dari  penghapusan  beberapa  landasan  peraturan  terkait  telemedis,  yang awalnya dirancang untuk upaya tanggap Covid-19, dan kurangnya kesiapan kerangka hukum telehealth, yang diharapkan dapat menjadi landasan infrastruktur hukum yang mendukung pembangunan. pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. 6
5 Batara, D. C., Park, S. W., Kim, H. J., Choi, S. Y., Ohn, T., Choi, M. C., ... & Kim, S. H. (2023). Targeting the multidrug  and  toxin  extrusion  1  gene  (SLC47A1)  sensitizes  glioma  stem  cells  to  temozolomide. American Journal of Cancer Research, 13(9), 4021.
6 Batara, D. C., Park, S. W., Kim, H. J., Choi, S. Y., Ohn, T., Choi, M. C., ... & Kim, S. H. (2023). Targeting the multidrug  and  toxin  extrusion  1  gene  (SLC47A1)  sensitizes  glioma  stem  cells  to  temozolomide. American Journal of Cancer Research, 13(9), 4021.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  tinjauan  pustaka,  yang  melibatkan identifikasi topik, spesifikasi ruang lingkup, dan pemilihan sumber perpustakaan yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel nasional dan internasional. Fokusnya adalah pada peraturan  layanan kesehatan  digital di  Indonesia, serta aspek  etika dan  hukum yang terkait dengan peraturan tersebut. Selanjutnya, dilakukan tinjauan literatur sistematis yang membahas topik atau permasalahan spesifik terkait tantangan etika dan hukum yang dihadapi selama penerapan layanan kesehatan digital di Indonesia.
Tinjauan  komprehensif  terhadap  literatur  mengenai  perkembangan  hukum dan  kebijakan  di  Indonesia  dilakukan  untuk  memetakan  undang-undang,  pedoman, dan peraturan yang ada mengenai perlindungan privasi, regulasi data, dan mekanisme penyediaan layanan kesehatan digital yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia. Tinjauan  literatur  juga  mencakup  laporan  apa  pun  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga penelitian,  artikel  jurnal,  keterlibatan  ilmiah  dalam  isu-isu  dan  laporan  berita  serta materi relevan lainnya untuk mendukung tinjauan dan analisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Definisi Kesehatan Digital
‘Kesehatan  Digital’  mengacu  pada  pertumbuhan  konvergensi  teknologi digital dengan pemberian layanan kesehatan. WHO telah mendefinisikan kesehatan digital  sebagai  “istilah  umum  yang  mencakup eHealth ,  serta  bidang-bidang  yang sedang berkembang, seperti penggunaan ilmu komputasi canggih dalam ‘big data’, genomik,  dan  kecerdasan  buatan”. 7 Oleh  karena  itu,  Kesehatan  Digital  mencakup “alat  dan  layanan  yang  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) untuk  tujuan  yang  berhubungan  dengan  kesehatan”,  yang  mungkin  mencakup peningkatan hasil pengobatan bagi pasien, keakuratan diagnosis, dan pemantauan penyakit kronis yang lebih dekat. 8
Digitalisasi  layanan  kesehatan  melibatkan  dua  komponen  utama: penggunaan  teknologi  untuk  memberikan  layanan  kesehatan  dan  digitalisasi  data medis.  Penggunaan  teknologi  dapat  mencakup  telemedis,  yang  memungkinkan
7 World Health Organisation. WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening; World  Health Organization: Geneva, Switzerland, 2019; Available online: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/  9789241550505-eng.pdf  (accessed  on  20 November 2023).
8 Nishith Desai Associates. (2020). ESG. Prevalence and Relevance. Nishith Desai Associates

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pasien  menerima  perawatan  medis  tanpa  akses  fisik  ke  profesional  atau  fasilitas kesehatan. 9 Hal ini juga  dapat mencakup pembedahan yang dibantu robot dan,  di antara  perubahan  lainnya,  telah  mengarah  pada  peningkatan  fokus  pada penggunaan  kecerdasan  buatan  (AI)  dalam  berbagai  aspek  pemberian  layanan kesehatan,  termasuk  memprediksi,  mendiagnosis,  dan  mengobati  penyakit  dan kondisi. 10 Digitalisasi  data  medis  mencakup  pembentukan  Electronic  Health Records  (EHR),  versi  digital  dari  catatan  kesehatan  pasien  yang  memungkinkan dokter  melihat  riwayat  kesehatan  pasien  secara  lengkap,  di  mana  pun  dan  kapan data  tersebut  dikumpulkan  dan  dapat  secara  signifikan  menyederhanakan  proses medis. layanan. 11
Penggunaan  mekanisme  AI  yang  memiliki  kemampuan  penambangan  data dan  pengenalan  pola  dapat  berhasil  digunakan  untuk  melihat  “model  simbolik penyakit”,  menganalisis  hubungannya  dengan  gejala  pasien  untuk  membantu diagnosis,  pengobatan,  pengembangan  protokol  medis,  pengembangan  obat,  dan pemantauan pasien. 12 Mekanisme  AI  dapat melakukan tugas-tugas  yang biasanya dilakukan  oleh  manusia  dengan  lebih  cepat,  lebih  hemat  biaya,  dan  berpotensi untuk  “menemukan  dan  menghidupkan  kembali”  layanan  kesehatan  modern. 13 Beberapa  alat  yang  memanfaatkan  AI  dalam  bidang  kedokteran  dan  perawatan kesehatan  mencakup  penggunaan  asisten  virtual,  yang  berpotensi  membantu penderita Penyakit Alzheimer dalam aktivitas sehari-hari mereka, teknologi seperti MelaFind  di  AS  yang  menggunakan  sinar  inframerah  untuk  menganalisis  lesi berpigmen, membantu diagnosis awal kanker kulit, terapi dengan bantuan robotik yang  digunakan  untuk  rehabilitasi  pasien  selama  pemulihan  stroke  dan  Caption Guidance,  sebuah  perangkat  lunak  AI,  yang  dapat  membantu  profesional  medis
9 World Health Organization. Global Strategy on Digital Health 2020–2025; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; World Health Organization: Geneva,
Switzerland, 2021; Available online: https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b04 45bafbc79ca799dce4d.pdf
(accessed on 20 November 2023).
10 Trocin, Cristina, Patrick Mikalef, Zacharoula Papamitsiou, and Kieran Conboy. "Responsible AI for digital health: a synthesis and a research agenda." Information Systems Frontiers (2021): 1-19.
11 Pai, Manohara MM, Raghavendra Ganiga, Radhika M. Pai, and Rajesh Kumar Sinha. "Standard electronic health  record  (EHR)  framework  for  Indian  healthcare  system." Health  Services  and  Outcomes  Research Methodology 21, no. 3 (2021): 339-362.
12 Reddy,  S.  Use  of  Artificial  Intelligence  in  Healthcare  Delivery.  2018.  Available  online: https://www.intechopen.com/books/ehe  alth-making-health-care-smarter/use-of-artificial-intelligence-in- healthcare-delivery (accessed on 20 November 2023).
13 Daley, S. 32 Examples of AI in Healthcare That Will Make You Feel Better about the Future, BuiltIn. 2020. Available  online:  https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-healthcare  (accessed  on 20 January 2023).
menangkap  gambar  ekokardiografi  jantung  pasien  yang  dapat  menjadi  dasar diagnosis. 14
Salah satu perubahan transformatif utama yang berpotensi diterapkan oleh model layanan kesehatan digital adalah menjadikan akses layanan kesehatan lebih berbasis  hak.  Untuk  menjelaskannya,  sesuai  dengan  prinsip  PANEL  yang dikembangkan  dalam  literatur  kesehatan  masyarakat,  prinsip  partisipasi, akuntabilitas,  non-diskriminasi,  pemberdayaan  dan  legalitas  adalah  pilar  untuk memastikan  akses  terhadap  layanan  kesehatan  dalam  kerangka  berbasis  hak. 15 Pendekatan berbasis hak mengubah prinsip dan standar hak asasi manusia menjadi praktik dengan menerjemahkan hak dari instrumen hukum murni menjadi praktik dan kebijakan yang efektif di lapangan. Pendekatan berbasis hak terhadap layanan kesehatan didasarkan pada hak untuk hidup, keamanan, kebebasan dari perlakuan yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat,  kesetaraan  dan  non- diskriminasi,  otonomi,  privasi,  dan  kerahasiaan,  sebagaimana  tercantum  dalam instrumen  internasional  dan  regional,  serta  konstitusi  hukum  nasional  dan kebijakan. Hal ini mengedepankan prinsip otonomi sebagai hal yang penting untuk memastikan  bahwa  akses  terhadap  layanan  kesehatan  berada  dalam  kerangka berbasis hak. Hak atas otonomi dalam membuat keputusan kesehatan berasal dari hak  asasi  manusia  yang  mendasar  atas  kebebasan  dan  secara  intrinsik berhubungan dengan banyak hak asasi manusia yang mendasar, seperti kebebasan, martabat,  privasi,  keamanan  pribadi,  dan  integritas  tubuh.  Hak-hak  ini  menjadi dasar  untuk  menegaskan  pengambilan  keputusan  individu  sehubungan  dengan layanan kesehatan dan perawatan kesehatan sehubungan dengan informed consent dan kerahasiaan. 16 Namun, pendekatan berbasis hak juga mempunyai keterbatasan karena konsep hak pada dasarnya dikontekstualisasikan dalam kerangka universal 'Barat',  dan  penerapan  kerangka  ini  tanpa  mempertimbangkan  kekhususan  sosio- ekonomi, budaya, dan politik sangat mungkin terjadi. untuk mereproduksi hierarki yang ada daripada membongkarnya. 17 Oleh karena itu, upaya sadar harus dilakukan
14 Castelo,  M.,  Hu,  S.  Y.,  Dossa,  F.,  Acuna,  S.  A.,  &  Scheer,  A.  S.  (2020).  Comparing  observation,  axillary radiotherapy, and completion axillary lymph node dissection for management of axilla in breast cancer in patients with positive sentinel nodes: a systematic review. Annals of surgical oncology , 27 , 2664-2676.
15 Jain, Dipika, and Brian Tronic. "Tuberculosis in India: A human rights approach to healthcare." Sw. J. Int'l L. 24 (2018): 219.
16 Shalev, Carmel. "Rights to sexual and reproductive health: the ICPD and the convention on the elimination of all forms of discrimination against women." Health and human rights (2000): 38-66.
17 London, Leslie. "What is a human-rights based approach to health and does it matter?." Health and human rights (2008): 65-80.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
untuk  mengembangkan  model  pemberian  layanan  kesehatan  berbasis  hak  yang bersifat  pribumi  dan  berdasarkan  pada  tujuan  yang  spesifik  dan  jelas  relevan secara  sosial  dan  budaya.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan digitalisasi  layanan  kesehatan  berpotensi  memberikan  akses  yang  lebih  besar terhadap  obat-obatan  dan  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat  yang  saat  ini  tidak termasuk  dalam  sistem  kesehatan  atau  mereka  yang  menghadapi  beberapa hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

## 2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Digital di Indonesia
Proyek  digitalisasi  harus  didukung  oleh  kerangka  hukum  dan  peraturan yang  komprehensif  untuk  memanfaatkan  potensi  besar  yang  dimiliki  layanan kesehatan  digital  tanpa  mengorbankan  pendekatan  berbasis  hak  terhadap  akses terhadap  layanan  kesehatan.  Seperti  disebutkan  di  atas,  kerangka  legislatif  dan peraturan  di  Indonesia,  dalam  bentuknya  yang  sekarang,  mengalami  kesenjangan yang  signifikan  dan  ketidakjelasan  karena  banyaknya  undang-undang  dan kebijakan yang tidak terpilah.
Penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  yang  masif  membuat  pemerintah  terus berupaya membuat berbagai regulasi dalam rangka menanggulangi penyebarannya sehingga dalam pemberian pelayanan kesehatan di Indonesia pun telah mengalami perubahan  signifikan  yang  cepat  selama  pandemi  Covid-19  karena  perlu menyesuaikan kondisi yang salah satunya dengan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh atau disebut Telemedicine . Perkembangan pelayanan kesehatan berbasis TIK yang salah satunya adalah Telemedicine menjadi relevan pada saat ini, namun tentu  perlu  didukung  dengan  penyesuaian  regulasi  yang  tepat  karena  dalam  UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan  sendirinya  perlindungan  hukum  menjadi  unsur  yang  esensial  sehingga tujuan  pelayanan  kesehatan  berbasis  TIK  pun  harus  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa pengaturan terkait TIK yang berhubungan dengan Telemedicine , yaitu:
1. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan;
3. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. UU  No.  19/2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit;
6. PP No. 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. PP No. 47/2016 tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan;
8. PMK No. 269/2008 tentang Rekam Medis;
9. PMK  No.  2052/2011  tentang  Ijin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik Kedokteran;
10. PMK No. 90/2015 tentang Penyelengaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
11. PMK No. 46/2017 tentang Strategi e‐Kesehatan Nasional;
12. PMK  No.  20/2019  tentang  Penyelenggaraan  Telemedicine  Antar  Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Permenkominfo  No.  4/2016  tentang  Sistem  Manajemen  Pengamanan Informasi;
14. Permenkominfo  No.  20/2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam Sistem Elektronik;
15. Kepmenkes No. 409/2016 tentang Rumah Sakit Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine Berbasis Video Conference dan Teleradiologi;
16. Kepmenkes  No.  650/2017  tentang  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine ;
17. Kepmenkes  No.  4829/2021  tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
18. Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2020  tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
19. Surat  Edaran  No.  HK.02.01.MENKES/303/2020  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Ketentuan yang mengatur langsung penyelenggaraan Telemedis dituangkan dalam  PMK  Nomor  20  Tahun  2019  yang  mengatur  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Telemedis Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 1, Telemedis diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari jarak jauh yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi dan  komunikasi.  Hal  ini  mencakup  pertukaran  informasi  terkait  diagnosis,

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian, evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan  bagi  penyedia  layanan  kesehatan,  semuanya  bertujuan  untuk meningkatkan  kesehatan  individu  dan  masyarakat.  Selain  itu,  Pasal  3  ayat  (1) mengatur bahwa pelayanan Telemedis meliputi teleradiologi, tele elektrokardiografi,  tele  ultrasonografi,  telekonsultasi  klinik,  dan  pelayanan konsultasi  Telemedis  lainnya  sejalan  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Namun  bila  dikaji  lebih  dalam,  pengaturan  tersebut  hanya  mengatur pelayanan Telemedicine yang dilaksanakan antara Fasyankes dengan Fasyankes lain yang  dilakukan  oleh  Tenaga  Kesehatan  dengan  Tenaga  Kesehatan  lain.  Sejatinya belum  mengakomodir  seluruh  perkembangan Telemedicine di  Indonesia  baik pelaksanaan Telemedicine pada saat kondisi kegawat daruratan (bencana, pandemi, dsb)  maupun  pelaksanaan  Telemedicine  yang  diwadahi  oleh  suatu platform  e- health dalam  bentuk  aplikasi  yang  pada  praktiknya  langsung  menghubungkan penerima pelayanan kesehatan (pasien) dan  Tenaga Kesehatan  (dokter), sehingga peraturan  tersebut  belum  cukup  dijadikan  suatu  acuan  keseluruhan  pelaksanaan Telemedicine di Indonesia.
Pada bulan April Tahun 2021 lalu, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  melalui  pemanfaatan  TIK  dalam rangka pencegahan Covid-19. Hal tersebut dilatarbelakangi karena tingginya kasus angka Covid19 di Indonesia yang meluas antar daerah, wilayah, serta antar negara. Untuk  itu,  perlu  dilakukan  tindakan  represif  yaitu  dengan  membatasi  pelayanan kesehatan  secara  langsung  melalui  penggunaan  TIK  berupa  Telemedicine.  Surat Edaran  tersebut  sebagai  suatu  landasan  bagi  pemberi  layanan  kesehatan  atau Dokter  agar  dapat  memanfaatkan  TIK  berupa  Telemedicine  dalam  pemberian pelayanan kesehatan.
Berdasarkan  teori  hukum,  Surat  Edaran  bukan  jenis  peraturan  ( regeling ) dan  bukan  suatu  keputusan  ( beschikking ).  Surat  Edaran  merupakan  kebijakan ( beleidsregel )  dan  peraturan  semu  ( pseudowetgeving ).  Surat  Edaran  adalah  suatu diskresi  yang  mana  keputusan,  tindakan  yang  ditetapkan  dan  dilakukan  oleh Pejabat Pemerintahan tersebut untuk mengatasi masalah yang ada (konkret) sejauh dalam  suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undang  tidak  diatur,  tidak  lengkap ataupun tidak jelas.
Mengkaji  SE  Menteri  Kesehatan  No.  303/2022  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yakni:
1. Suatu diskresia Menteri Kesehatan yang bersifat penting dan mendesak.
2. Sebagai  pedoman  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  dengan memanfaatkan  TIK  berupa  Telemedicine  dalam  rangka  mencegah penyebaran Covid-19.
3. Penjelasan  bahwa  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  dengan menggunakan  TIK  hanya  dapat  dilakukan  oleh  dokter  kepada  pasien  yang terbatas pada kondisi pandemi Covid-19.
Berdasarkan hal tersebut, pelayanan Telemedicine yang dilakukan langsung antara  dokter  dan  pasien  melalui  TIK  dapat  dilaksanakan  selama  dalam  masa pandemi Covid19 sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Beriringan dengan diterbitkannya  Surat  Edaran  dari  Menteri  Kesehatan  tersebut,  ditetapkannya  juga Peraturan KKI Nomor 74/2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia  sebagai  peraturan  khusus  (lex  specialis)  untuk  memperkuat  landasan dan mempertegas kembali kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan secara Telemedicine bagi Dokter pada masa pandemi Covid-19.
Ruang  lingkup  dalam  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  tersebut dijelaskan bahwa pelayanan Telemedicine  yang dilakukan oleh Dokter dan  Dokter Gigi, dapat secara langsung berinteraksi dengan pasien melalui aplikasi atau sistem elektronik,  namun  pelayanan  Telemedicine  sebagaimana  dimaksud  berupa Telekonsultasi  dalam  moda  daring  tulisan,  suara,  dan/atau  video  secara  langsung untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  dalam  rangka  penegakkan diagnosis.  Namun,  perlu  digaris  bawahi  dalam  pelayanan  Telemedicine  tersebut, Dokter/Dokter  Gigi  dilarang  memberikan  Telekonsultasi  dengan  pasien  secara langsung  tanpa  melalui  Fasyankes.  Pelaksanaan  tersebut  pun  harus memperhatikan  penilaian  kelaikan  pasien  dan  kewajiban  membuat  rekam  medis baik secara manual atau elektronik yang disimpan di Fasyankes. Selain itu, Dokter dan  Dokter  Gigi  dapat  melakukan  diagrosis  dan  tata  laksana  pemeriksaan penunjang  berupa  laboratorium,  pencitraan/radio  image,  terapi,  dan  dapat memberikan  peresepan  obat  atau  alat  kesehatan  dengan  tetap  menggunakan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Dokter/Dokter  Gigi  yang  melaksanakan  pelayanan  Telemedicine  harus memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  dan  terkait  Surat  Izin  Pratik  (SIP)  tetap mengacu  pada  fasyankes  dimana  Dokter/Dokter  Gigi  tersebut  berpraktik. Pelayanan Telemedicine tidak mengenal suatu batas daerah ataupun wilayah. Hasil pelayanan  Telemedicine  harus  tercatat  baik  secara  digital  ataupun  manual  yang mana hasil catatan tersebut digunakan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan selaku pemberi  pelayanan  sebagai  dokumen  rekam  medis.  Pemberi  pelayanan Telemedicine  bertanggung  jawab  atas  rekam  medis  tersebut  dan  kerahasiannya harus dijaga.
Pada  6  Juli  2021,  Menteri  Kesehatan  telah  menetapkan  Kepmenkes  No. 4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Salah  satu  pertimbangan disusunnya aturan  tersebut adalah untuk pemanfaatan TIK agar dalam pelayanan Telemedicine  terutama  telekonsultasi,  dapat  diberikan  langsung  kepada  pasien yang terkonfirmasi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola klinis yang efektif dan optimal. Pelayanan Telemedicine tersebut  berupa  informasi  kesehatan,  diagnosi,  evaluasi  kondisi  kesehatan  pasien, diagnosis,  pencegahan  perburukan,  pengobatan,  pelayanan  kefarmasian,  dan pemantauan terhadap pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
Tujuan  mendasar  disusunnya  pedoman  tersebut  agar  dokter  atau  tenaga kesehatan  dapat  memantau  pasien  Covid-19  yang  melakukan  isolasi  mandiri melalui  Telemedicine  serta  untuk  mengendalikan  rujukan  pasien  Covid-19  ke Fasyankes  dan  juga  merupakan  suatu  upaya  pencegahan  bilamana  terjadi perburukan kondisi kesehatan pada pasien tersebut.

## 3. Legal Standing Pada Aplikasi Layanan Kesehatan atau Platform E-Health
Seiring  perkembangan  Telemedicine  dan  semakin  masifnya  penyebaran Covid-19  di  Indonesia,  memicu  munculnya  banyak  layanan  kesehatan  berbasis digital  atau  platform  e-Health  yang  berbentuk  sebuah  aplikasi.  Secara  prinsip platform  e-health  ini  serupa  dengan  penyelenggaraan  Telemedicine  karena memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  jarak  jauh  menggunakan  TIK.  Namun, seperti  telah  Penulis  sampaikan  diatas  jenis  kedua  layanan  medis  ini  berbeda. Telemedicine  harus  dilaksanakan  antara  Fasyankes  yang  dilaksanakan  oleh Dokter/Tenaga  Kesehatan  yang  memiliki  Surat  Izin  Praktik  pada  Fasyankesnya. Dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dan membatasi pelayanan kesehatan
secara tatap muka melalui pemanfaatan TIK, Telemedicine dapat dilaksanakan oleh Dokter kepada pasien dengan memperhatikan berbagai kewenangan klinis.
Pelayanan kesehatan dalam pada aplikasi yang saat ini berkembang pesat di Indonesia  ini  merupakan  sebuah  platform  digital  yang  memiliki  konsep  agar penggunanya  dapat  berkonsultasi  langsung  dengan  para  dokter.  Aplikasi  layanan kesehatan  tersebut  bukan  merupakan  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  karena berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  secara  jarak  jauh  ( Telemedicine ),  harus  melibatkan  Fasyankes  sebagai pemberi  konsultasi  dan  Fasyankes  peminta  konsultasi.  Pelayanan  kesehatan berbasis  digital  merupakan  bentuk  sarana  atau  media  platform  agar mempermudah  pencarian  dalam  layanan  kesehatan.  Hakikatnya,  penggunaan aplikasi  bidang  kesehatan  ini  mempunyai  berbagai  manfaat  seperti  lebih  efisien dari sisi waktu dan lebih cepat. 18
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  46  Tahun  2017  tentang  Strategi  E- Kesehatan  Nasional  didefinisikan  bahwa  e-Kesehatan  adalah  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  pelayanan  dan  informasi  kesehatan, yang  bertujuan  agar  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan efisien.  Pelaku  usaha  ehealth  harus  terdaftar  di  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  dan  secara  teknis  harus memiliki  standar,  pembinaan  dan  pengawasan  regulator  dari  kesehatan.13  Dalam Pasal  8  Permenkes  Nomor  20  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Telemedicine antar  Fasyankes,  menyinggung  terkait  aplikasi.  Aplikasi  yang  dimaksud  sebagai salah satu syarat pelaksanaaan pelayanan Telemedicine bagi Fasyankes. Pada Pasal 12  ayat  (3)  mempertegas  bahwa  aplikasi  harus  disediakan  oleh  Kementerian Kesehatan.  Bila  aplikasi  tersebut  dikembangkan  secara  mandiri,  maka  harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan dalam rangka interoperabilitas (berupa data agregat  Pelayanan Telemedicine )  data  secara  otomatis  dan  real  time.  Sehingga dapat  disimpulkan,  aplikasi  dalam  pelaksanaan Telemedicine disediakan  oleh Fasyankes  Penerima  dan  Fasyankes  Peminta  yang  harus  teregistrasi  bukan dilaksanakan oleh sebuah platform e-health dalam bentuk sebuah aplikasi.
Platform e-health atau aplikasi layanan kesehatan saat ini marak digunakan dengan  mudah  pada  smartphone  dengan  langkah  awal  mengunduh  aplikasi, melakukan registrasi, mengisi data pribadi sampai memilih dokter mana yang akan
18 Bach, R. L., & Wenz, A. (2020). Studying health-related internet and mobile device use using web logs and smartphone records. PloS one , 15 (6), e0234663.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dimintai  konsultasi.  Penggunaannya  lebih  mudah  dan  praktis  dibanding  dengan Telemedicine  namun  kondisi  tersebut  perlu  diatur  secara  jelas  agar  dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi  penerima  dan  pemberi  pelayanan  pada aplikasi tersebut. Keberadaan platform e-health dibidang kesehatan yang berbentuk aplikasi menjadi relevan di masa pandemi seperti ini namun tentu perlu didukung dengan penyesuaian regulasi yang tepat karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum, dengan  sendirinya  perlindungan  hukum  menjadi  unsur  esensial  serta  menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan kata lain perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan berbasis digital perlu mendapat pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Tujuan pelayanan kesehatan berbasis digital harus sesuai dengan amanah peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan berserta peraturan turunanannya.
4. Problematika  Yuridis  dalam  Pemberian  Pelayanan  Kesehatan  Jarak  Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( Telemedicine )
Seperti  yang  diketahui,  secara  umum  pelayanan  kesehatan  diberikan  oleh tenaga kesehatan dan sebagai penerima layanan kesehatan tersebut adalah pasien. Pada  kondisi  tidak  sehat  seseorang  membutuhkan  bantuan  orang  lain  dalam melakukan  upaya  penyembuhan  terhadap  sakitnya. 19 Salah  satu  kendala  yang menjadi  problematika  dalam  pelaksanaan  Telemedicine  di  Indonesia  yaitu  terkait etika  dan  hukum.  Hubungan  hukum  penerima  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan terjadi  karena  adanya  suatu  hak  dan  kewajiban  yang  perlu  dipenuhi. 20 Upaya preventif  dalam  sengketa  medik  perlu  dipahami  mengenai  konstruksi  hubungan hukum  dari  penerima  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan.  Hubungan  hukum  ini menimbulkan  perbuatan  hukum  dan  menimbulkan  akibat  hukum.  Pada  suatu akibat hukum, tidak dapat dipisahkan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut sehingga dapat diuraikan bahwa jika terjalin
19 Supriadi, S. (2021). Urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya membentuk keluarga harmonis (Studi  Kasus  di  Dusun  Memelak  Desa  Gerunung  Kec.  Praya  Kab.  Lombok  Tengah) (Doctoral  dissertation, UIN Mataram).
20 Duguit, L. (2018). Revival: Law in the Modern State (1921) . Routledge.
hubungan antara dokter dan pasien maka dapat dikontruksikan menjadi dua aspek yaitu undangundang dan transaksi terapeutik. 21
Transaksi  terapeutik  menunjukkan  hubungan  hukum  antara  dokter  dan pasien,  menetapkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan menyeluruh  untuk  kesembuhan  pasien.  Perjanjian  ini,  yang  terutama  berpusat pada  upaya  penyembuhan  pasien,  berfungsi  serupa  dengan  perjanjian  lainnya dengan  memberikan  hasil  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Meskipun  aspek teknisnya  adalah  dokter  yang  memberikan  pengobatan,  sifat  hubungan  ini mempengaruhi apakah dokter mempunyai kewajiban karena melanggar ketentuan perjanjian  terapeutik.  Ruang  lingkup  perjanjian  ini  tidak  hanya  mencakup  aspek pengobatan,  tetapi  juga  mencakup  aspek  diagnostik,  preventif,  rehabilitatif,  dan promotif, yang mengarah pada karakterisasinya sebagai perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.
Berdasarkan KUHPerdata, suatu perjanjian menganut asas konsensualisme, yang  mengandung  arti  bahwa  tercapainya  suatu  kesepakatan  saja  sudah  cukup untuk terciptanya. Apabila para pihak sepakat maka perjanjian menjadi mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat- syarat  sahnya  perjanjian. 22 Penerima  dan  penyedia  layanan  kesehatan  di  bidang Telemedis, seperti halnya subjek hukum, mengadakan perjanjian yang menjanjikan layanan  kesehatan.  Perjanjian-perjanjian  tersebut  harus  mempunyai  tujuan  yang halal dan mematuhi hukum. Namun pengaturan layanan Telemedis di luar kondisi pandemi,  baik  yang  diberikan  oleh  dokter  maupun  pasien,  masih  belum  jelas. Menjamurnya  platform  e-health  semakin  berkontribusi  terhadap  ambiguitas hukum dan kekosongan dalam hal ini. Implikasinya terhadap bentuk perlindungan hukum  yang  tersedia  bagi  penerima  dan  penyedia  layanan  kesehatan  di  bidang Telemedis, tanpa adanya regulasi yang jelas, belum dapat diinterpretasikan secara pasti  sehingga  menimbulkan  tantangan  dalam  membangun  landasan  bagi  proses layanan Telemedis.
21 Muhammad  Hutomo,  Kurniawan,  Lulu  Wira  Pria  S.  Legal  Protection  for  Patients  Using  Online  Services. Journal of Education and development, South Tapanuli Education Institute. Vol. 8, 3. (2020).
22 Subekti. Basics of Civil Law. Jakarta. PT Intermasa. 2018.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## 5. Identifikasi  Tantangan  Utama  Hukum  dan  Kebijakan:  Informed  Consent  dan Privasi di Indonesia
Ada  beberapa  tantangan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  program digitalisasi,  dimana  infrastruktur  layanan  kesehatan  di  Indonesia  kekurangan hampir setengah dari jumlah dokter, perawat, teknisi medis, dan  fasilitas layanan kesehatan  yang  direkomendasikan  WHO  untuk  melayani  masyarakat. 23 Di  bawah tekanan  yang  berlebihan  selama  beberapa  dekade  dan  tanpa  dukungan  anggaran yang  memadai,  sistem  kesehatan  negara  ini  terbebani  oleh  penanganan  penyakit menular  (tuberkulosis  dan  penyakit  tropis  yang  terabaikan),  serta  gangguan  gaya hidup  (diabetes,  stroke,  dan  masalah  jantung  dan  saraf). 24 Oleh  karena  itu, penelitian ini telah mengidentifikasi dua tantangan hukum dan etika utama, yaitu persetujuan berdasarkan informasi dan privasi, sebagai fokus penelitian ini. Hal ini akan dibahas secara bergantian.
a. Informed consent
Persetujuan berdasarkan informasi ( informed consent ) adalah salah satu persyaratan  utama  Peraturan  Perlindungan  Data.  RUU  juga  mensyaratkan bahwa  data  hanya  diproses  untuk  tujuan  yang  sah  namun  menambahkan bahwa  rincian  kontak  Petugas  Perlindungan  Data  harus  diberikan  sebagai sumber,  pemberi  data  berhak  meminta  agar  data  mereka  disunting  atau dihapus,  dan  bahwa  pemegang  fidusia  data  tidak  dapat  memantau  atau menargetkan  iklan  kepada  anak-anak. 25 Selanjutnya,  berdasarkan  RUU,  data dikumpulkan  sesuai  kerangka  persetujuan  yang  telah  ditetapkan  untuk pengumpulan dan pemrosesan data kesehatan. Cetak biru tersebut menyatakan bahwa sumber data dianggap sebagai pemilik data, yang harus mengendalikan sifat  data  yang  dikumpulkan,  dengan  siapa  dan  bagaimana  data  dibagikan, serta tujuan dan pemrosesan data. Data anonim dapat diakses oleh pemerintah untuk  mempelajari  prevalensi  penyakit  dan  menyusun  kebijakan.  Namun, cetak  biru  tersebut  tidak  menjelaskan  kerangka  persetujuan  di  tingkat  dasar dan dikatakan tidak dapat memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan
23 Ranganathan, S. Towards  a Holistic  Digital Health Ecosystem in India.  Observer  Research Foundation,  2 April  2020.  Available  online:  https://www.orfonline.org/research/towards-a-holistic-digital-health- ecosystem-in-india-63993/?amp(accessed on 11 November 2023).
24 Gillon, R. Consent. Br. Med. J. Clin. Res. Ed. 1985, 291, (2019),1700.
25 Singh,  T.;  Kaushik,  S..  Digital  Personal  Data  Protection  Bill  (Dpdp  Bill).  2022  Available  online: https://www.lawrbit.com/article/  digital-personal-data-protection-bill-2022/  (accessed  on  20  November 2023).
berdasarkan  informasi  sehubungan  dengan  cara  data  kesehatan  mereka  akan digunakan. 26
Kurangnya  kerangka  hukum  dapat  berdampak  pada  akses  terhadap perlindungan data secara luas. Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia adalah  bukti  bahwa  diperlukan  kerangka  komprehensif  untuk  mengatur industri  online.  Pembayaran  online  telah  meningkat  pesat  di  negara  ini, sehingga  mengharuskan  pemerintah  memberikan  perlindungan  terhadap penjahat  yang  melakukan  penipuan,  mendorong  tata  kelola  elektronik  yang kuat  dan  masyarakat  yang  berdaya  secara  digital. 27 Ini  termasuk  kesehatan digital.  Kesehatan  digital  juga  dapat  terkena  dampak  dari  kurangnya perlindungan  pemerintah.  Misalnya,  petugas  kesehatan  garis  depan  di  Papua didukung  oleh  aset  kesehatan  digital,  seperti  materi  pendidikan  kesehatan berbasis  video  yang menarik. Namun,  hal tersebut terhambat oleh kurangnya infrastruktur, karena inisiatif digital telah mengabaikan praktik sosio-kultural yang  lebih  luas  yang  mempengaruhi  cara  kerja  pekerja  garis  depan,  dan kerangka  kerja  digital  yang  belum  beradaptasi  dengan  kebutuhan  mereka. Misalnya,  petugas  layanan  kesehatan  komunitas  harus  memerangi permasalahan  yang  masih  ada,  seperti  hambatan  bahasa,  stigma  sosial  yang terkait  dengan  status  HIV,  dan  dinamika  kekuatan  antarpribadi  dalam komunitas,  yang  terus  berjuang  melawan  hierarki  kasta  dan  gender,  serta permasalahan lainnya.
Ini  berarti  bahwa  rumah  sakit  harus  mempunyai  langkah-langkah standar  yang  memastikan  bahwa  pasien  memahami  data  apa  yang dikumpulkan  dan  alasannya.  Dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  unik komunitas  marginal,  termasuk  kepekaan  terhadap  kondisi  sosio-ekonomi  dan hak  privasi,  kerangka  kerja  berbasis  hak  dapat  diterapkan,  yang  tidak  hanya memastikan bahwa informed consent dapat diaktualisasikan dengan cara yang menjamin  hak  otonomi  dan  melindungi  hak-hak  pribadi.  privasi  dan kerahasiaan  orang  yang  bersangkutan.  Tantangan  terkait  privasi  dibahas  di bagian selanjutnya.
26 Fatihudin,  D.,  &  Firmansyah,  A.  (2019). Pemasaran  Jasa  (strategi,  mengukur  kepuasan  dan  loyalitas pelanggan) . Deepublish.
27 Chawla,  N.,  &  Kumar,  B.  (2022).  E-commerce  and  consumer  protection  in  India:  the  emerging trend. Journal of Business Ethics , 180 (2), 581-604.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
b. Privasi
Privasi  telah  lama  menjadi  bagian  integral  dari  etika  medis  dan  sudah ada  sejak  Sumpah  Hipokrates.  Sumpah  tersebut  sepenuhnya  didasarkan  pada kewajiban dokter untuk menjaga privasi; namun, penting untuk dicatat bahwa sumpah  tersebut  sepenuhnya  bergantung  pada  privasi  pasien  dan  tidak mengacu  pada  otonomi  pasien  atau  model  pengambilan  keputusan  bersama dalam  kolaborasi  dokter-pasien. 28 Sebagaimana  disebutkan  dalam  diskusi mengenai  informed  consent,  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  sangat bersifat  paternalistik,  dan  pasien  hanyalah  penerima  layanan  kesehatan  yang pasif.
Definisi  privasi  modern  mencakup  individu  atau  kelompok  yang menentukan  sendiri  kapan,  bagaimana,  dan  sejauh  mana  informasi  pribadi tentang  diri  mereka  dikomunikasikan  kepada  orang  lain.  Meskipun pemahaman tentang privasi ini lebih progresif daripada pemahaman sumpah, pemahaman  ini  masih  gagal  untuk  mencakup  semua  jenis  privasi.  Dapat dikatakan  bahwa  privasi  dalam  e-medicine  ada  dua  jenis:  informasional  dan fisik. 29 Menjadi  bersifat  fisik  ketika  kesehatan  digital  memungkinkan  Anda mengurangi  jumlah  kunjungan  dokter  ke  rumah  dan  kunjungan  ke  klinik secara langsung. Namun, hal ini juga menimbulkan ancaman terhadap privasi informasi  karena  data  medis  pasien  disimpan  di  internet,  yang,  setidaknya, bisa  sangat  tidak  dapat  diandalkan  dan  rentan  terhadap  gangguan.  Namun yang  harus  diperhatikan  adalah  bahwa  tidak  hanya  terdapat  setidaknya  dua jenis  privasi,  namun  kedua  jenis  privasi  ini  dapat  menimbulkan  konflik  satu sama  lain,  sehingga  berpotensi  memerlukan  trade-off  di  antara  keduanya.
Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy mendefinisikan  jenis  privasi  yang  paling penting  untuk  menjaga  perlindungan  data  dalam  layanan  kesehatan  digital menjadi “privasi informasi” dan “privasi keputusan.” Sebagaimana dinyatakan di  atas,  privasi  informasi  berkaitan  dengan  menjaga  perlindungan  dan keamanan  data.  Meningkatnya  perangkat  pemantauan  kesehatan,  salinan elektronik rekam medis, dan tes DNA, antara lain, berarti bahwa individu tidak memiliki  kendali  besar  atas  privasi  medis  mereka.  Sementara  itu,  privasi
28 Bauer, Keith A. "Privacy and Confidentiality in the Age of E-Medicine." J. Health Care L. & Pol'y 12 (2009): 47.
29 Allen,  Anita.  "Privacy  and  medicine."  (2009).,  13  May  2023.  Available  online:  https://plato.stanford.edu /Entries/privacy-medicine/(accessed on 20 November 2023).
pengambilan  keputusan  dalam  konteks  medis  biasanya  digunakan  untuk menunjukkan  otonomi  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  kesehatan. Misalnya,  pengendalian  kelahiran  dan  aborsi  merupakan  praktik  medis  yang memerlukan otonomi reproduksi dan otonomi pengambilan keputusan. Selain itu, hak untuk menolak layanan medis  merupakan aspek privasi pengambilan keputusan, yang menekankan pentingnya informed consent .
Ada pembenaran etis tertentu untuk kerahasiaan dan privasi, termasuk pembenaran  konsekuensialis  dan  pembenaran  deontologis.  Pembenaran konsekuensialis  menyatakan  bahwa  privasi  dan  kerahasiaan  memiliki  nilai instrumental,  karena  keduanya  mendukung  tujuan  sosial  yang  penting, termasuk  peningkatan  individualitas,  penentuan  nasib  sendiri,  dan  kebebasan untuk  membina  hubungan  intim  yang  bebas  dari  kehidupan  publik.  Dalam bidang kesehatan, pembenaran ini mempunyai makna etis karena merangkum peningkatan hubungan pasien-penyedia layanan dan perlindungan status sosial pasien.  Hal  ini  juga  penting  karena  membantu  memaksimalkan  perawatan pasien yang baik dan meminimalkan potensi bahaya bagi pasien. Pembenaran deontologis,  di  sisi  lain,  membenarkan  privasi  dan  kerahasiaan  dalam  hal penghormatan  terhadap  orang,  yang  didasarkan  pada  prinsip  dasar  otonomi.
Privasi  dan  kerahasiaan  membantu  melindungi  hak  moral  pasien  dengan membiarkan  mereka  menjalani  hidup  sesuai  pilihan  mereka,  bertumpu  pada nilai  intrinsik  dan  martabat  orang  yang  otonom  daripada  nilai  instrumental dan tujuan yang mereka layani.
Privasi dan kerahasiaan, meskipun serupa, memiliki perbedaan inheren tertentu.  Kerahasiaan  bersifat  relasional  dan  harus  mencakup  dua  orang: seseorang  yang  mengungkapkan  informasi  pribadi  kepada  orang  lain  dengan harapan  bahwa  informasi  tersebut  akan  tetap  dirahasiakan,  misalnya, sehubungan dengan dokter dan pasien. Mengkompromikan privasi pasien akan mengakibatkan  berkurangnya  kepercayaan  terhadap  penyedia  layanan kesehatan  dan  keengganan  untuk  berbagi  informasi  pribadi,  terutama  ketika informasi  tersebut  dapat  menimbulkan  stigma,  seperti  halnya  informasi  yang berkaitan  dengan  aktivitas  seksual  berisiko,  status  HIV,  penyalahgunaan  zat atau zat yang tidak masuk akal, atau masalah kesehatan mental, antara lain.
Privasi  merupakan  bagian  integral  dari  semua  bentuk  layanan kesehatan,  termasuk  layanan  kesehatan  digital.  Dengan  ketergantungan  pada teknologi  di  Indonesia  modern,  perlu  adanya  perlindungan  yang  lebih  besar

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
terhadap  data  medis  pasien.  Perlindungan  harus  diterapkan  untuk mengendalikan  siapa  yang  memiliki  akses  terhadap  data  ini,  dan  informasi pasien hanya boleh dirilis dengan persetujuan jelas dari pasien.
Kurangnya  undang-undang  perlindungan  data  yang  kuat  merupakan kekhawatiran yang signifikan. Privasi dalam bidang kesehatan digital memiliki kompleksitas  yang  besar.  Hal  ini  karena  informasi  mengenai  kesehatan seseorang  bisa  bersifat  sangat  rahasia,  misalnya  apakah  ia  mengidap  HIV positif atau pernah melakukan aborsi. Selain itu, individu yang data pribadinya dikumpulkan bisa jadi merupakan kelompok yang paling rentan di masyarakat, seperti orang dengan HIV positif, transgender dan orang dengan varian gender, remaja,  dan  lain-lain.  memerlukan  perlindungan  yang  lebih  besar.  Ada sejumlah  cara  khusus  yang  dapat  digunakan  untuk  membobol  informasi kesehatan  pribadi  (PHI):  (i)  cookie  dan  spyware,  yang  memungkinkan  orang yang tidak berwenang memantau penggunaan komputer dan melacak aktivitas online,  (ii)  peretas  dapat  memperoleh  informasi  terlarang,  (iii)  )  informasi dapat  dikirimkan  ke  individu  yang  tidak  berwenang  atau  World  Wide  Web secara  tidak  sengaja,  (iv)  langkah-langkah  keamanan  yang  dirancang  dengan buruk dan pelatihan staf yang tidak memadai, dan (v) fakta bahwa entitas yang menyimpan  informasi  pasien  memiliki  langkah-langkah  keamanan  yang  tidak sesuai, sehingga lebih mungkin terjadi bahwa informasi tersebut akan jatuh ke tangan yang salah. 30
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia,  satu-satunya  pelaku  yang tampaknya sangat antusias terhadap digitalisasi kesehatan adalah perusahaan asuransi,  dan  layanan  kesehatan  digital  swasta.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dengan tidak adanya kerangka hukum yang memadai untuk perlindungan dan regulasi  data  serta  meningkatnya  ketidakpercayaan  terhadap  sistem  layanan kesehatan  publik,  mungkin  terdapat  ketergantungan  yang  berlebihan  pada penyedia  layanan  kesehatan  swasta  yang  memiliki  sarana  untuk  mendukung infrastruktur  layanan  kesehatan  digital.  Hal  ini  kemungkinan  besar  akan semakin  memperlebar  kesenjangan  layanan  kesehatan  dan  memberikan dampak  buruk  yang  tidak  proporsional  terhadap  mereka  yang  paling terpinggirkan  dari  sistem  layanan  kesehatan.  Tantangannya  adalah  untuk
30 Kumar,  R.;  Musyuni,  P.  India:  Digital  Health  2020,  Mondaq.  2020.  Available  online: https://www.mondaq.com/india/healthcar e/902762/digital-health-2020 (accessed on 20 January 2023).
memotivasi  dan  mendorong  pemangku  kepentingan  utama,  termasuk  pasien, penyedia layanan medis, perusahaan asuransi dan pemerintah, untuk “menarik dan mendorong informasi yang tepat dari sistem”.

## D. KESIMPULAN
Digitalisasi  layanan  kesehatan  berpotensi  meningkatkan  akses  terhadap layanan  kesehatan  berkualitas  di  Indonesia,  yang  dapat  memberikan  manfaat  besar bagi individu dan komunitas yang terpinggirkan. Namun, tantangan hukum dan etika dalam  penerapannya  harus  diatasi  bersama  dengan  tantangan  struktural  lainnya. Petugas  layanan  kesehatan  yang  memiliki  kesadaran  digital  sangat  penting  ketika melakukan tes atau melaksanakan prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan rumah tangga,  namun  infrastruktur negara  juga  perlu  beradaptasi  untuk  mendukung solusi kesehatan  digital.  Seperti  dibahas  di  atas,  terbukti  bahwa  layanan  kesehatan  digital berhasil di negara-negara yang berinvestasi besar di sektor layanan kesehatan, seperti Malaysia.  Pandemi  COVID-19  menekankan  pentingnya  negara-negara  menerapkan praktik  telemedis  yang  memadai  sehingga  dokter  dapat  menghubungi  pasiennya. Namun,  di  Indonesia,  peraturan  perlindungan  data  perlu  mengatasi  berbagai tantangan  yang  diuraikan  di  atas.  Selain  itu,  kesenjangan  dalam  akses  layanan kesehatan  dan  ketidakpercayaan  terhadap  fasilitas  umum  menjadikan  penerapan layanan kesehatan digital secara universal menjadi tantangan.
Selain  tantangan  hukum,  terdapat  implikasi  etis  terkait  digitalisasi  layanan kesehatan  di  Indonesia.  Pertimbangan  etis  yang  utama  berkaitan  dengan  isu persetujuan  berdasarkan  informasi  (informed consent ),  dan  hal  ini  merupakan permasalahan  yang  sangat  penting,  khususnya  penting  bagi  kelompok  marginal dengan tingkat melek huruf yang rendah, serta komunitas yang secara historis pernah menjadi  sasaran  eksploitasi  medis.  Agar  manfaat  layanan  kesehatan  digital  dapat menjangkau masyarakat yang paling terpencil dari akses terhadap layanan kesehatan berkualitas,  diperlukan  perlindungan  data  yang  komprehensif  dan  kerangka  kerja informed consent . Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kerangka kerja berbasis  hak  di  bidang  kesehatan  untuk  memprioritaskan  persetujuan  berdasarkan informasi, mengontrol data pengguna, dan mendorong hak untuk mengakses layanan kesehatan  yang  secara  eksplisit  diterapkan  dalam  konteks  hak  dasar  atas  kesehatan sesuai interpretasi konstitusi.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Duguit, L. (2018). Revival: Law in the Modern State (1921) . Routledge.
Fatihudin, D., & Firmansyah, A. (2019). Pemasaran Jasa (strategi, mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan) . Deepublish.
Gillon, R. Consent. Br. Med. J. Clin. Res. Ed. 1985, 291, (2019),1700.
Kansil,  C.  S.  T.  "Introduction  to  Indonesian  Law  and  Legal  Administration." Jakarta: Balai Pustaka (1989).
London,  Leslie.  "What  is  a  human-rights  based  approach  to  health  and  does  it matter?." Health and human rights (2008): 65-80 .
Nishith  Desai  Associates.  (2020).  ESG.  Prevalence  and  Relevance.  Nishith  Desai Associates
Subekti. Basics of Civil Law. Jakarta. PT Intermasa. 2018.
Supriadi,  S.  (2021). Urgensi  pemeriksaan  kesehatan  pranikah  sebagai  upaya membentuk  keluarga  harmonis  (Studi  Kasus  di  Dusun  Memelak  Desa  Gerunung Kec. Praya Kab. Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

## Jurnal
Bach, R. L., & Wenz, A. (2020). Studying health-related internet and mobile device use using web logs and smartphone records. PloS one , 15 (6), e0234663.
Batara, D. C., Park, S. W., Kim, H. J., Choi, S. Y., Ohn, T., Choi, M. C., ... & Kim, S. H. (2023). Targeting the multidrug and toxin extrusion 1 gene (SLC47A1) sensitizes glioma  stem  cells  to  temozolomide. American  Journal  of  Cancer  Research, 13(9), 4021.
Bauer, Keith A. "Privacy and Confidentiality in the Age of E-Medicine." J. Health Care L. & Pol'y 12 (2009): 47.
Castelo,  M.,  Hu,  S.  Y.,  Dossa,  F.,  Acuna,  S.  A.,  &  Scheer,  A.  S.  (2020).  Comparing observation, axillary radiotherapy, and completion axillary lymph node dissection for management of axilla in breast cancer in patients with positive sentinel nodes: a systematic review. Annals of surgical oncology , 27 , 2664-2676.
Jain,  Dipika,  and  Brian  Tronic.  "Tuberculosis  in  India:  A  human  rights  approach  to healthcare." Sw. J. Int'l L. 24 (2018): 219.
Muhammad Hutomo, Kurniawan, Lulu Wira Pria S. Legal Protection for Patients Using Online Services. Journal of Education and development, South Tapanuli Education Institute. Vol. 8, 3. (2020).
Pai,  Manohara  MM,  Raghavendra  Ganiga,  Radhika  M.  Pai,  and  Rajesh  Kumar  Sinha. "Standard  electronic  health  record  (EHR)  framework  for  Indian  healthcare system." Health  Services  and  Outcomes  Research  Methodology 21,  no.  3  (2021): 339-362.
Rahmawati,  R.,  Putri,  Y.  H.,  Su'da  Ramadhani,  J.,  Hanuun,  A.,  &  Pebiani,  T.  (2022). Penyuluhan Penggunaan Oralit Pada Diare Anak dan Demo Cuci Tangan yang Baik dan Benar. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 75-83.
Rani  Tiyas  Budiyanti.  Ethical  and  Legal  Challenges  of  Using  Electronic  Medical Records in the Era of Personalized Medicine. Journal of Vocational Health, Vol. 4 No.  1  (2019)  ISSN  2541-0644  (print),  ISSN  2599-3275  (online)  DOI hps://doi.org/10.22146/jkesvo.41994.
Rosadi, Sinta Dewi. "Protecting privacy on personal data in digital economic era: Legal framework in Indonesia." Brawijaya Law Journal 5, no. 1 (2018): 143-157 . Shalev,  Carmel.  "Rights  to  sexual  and  reproductive  health:  the  ICPD  and  the convention  on  the  elimination  of  all  forms  of  discrimination  against women." Health and human rights (2000): 38-66.
Trocin,  Cristina,  Patrick  Mikalef,  Zacharoula  Papamitsiou,  and  Kieran  Conboy. "Responsible AI for digital health: a synthesis and a research agenda." Information Systems Frontiers (2021): 1-19.

## Peraturan Perundang-Undangan
Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law  Number  36  of  2009  concerning  Health;  Law  Number  29  of  2004  concerning Medical Practice;
Law  Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008 concerning Electronic Information and Transactions;
Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals;
Government Regulation Number 46 of 2014 concerning Health Information Systems;
Minister of Health Regulation Number 269 of 2008 concerning Medical Records; Minister  of  Health  Regulation  Number  46  of  2017  concerning  National  e-Health Strategy;
Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Between Health Service Facilities;
Minister  of  Health  Decree  Number  HK.01.07/MENKES/4829/2021  concerning Guidelines for Health Services Via Telemedicine During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic.
Indonesian  Medical  Council  Regulation  Number  74  of  2020  concerning  Clinical Authority and Medical Practice via Telemedicine During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic in Indonesia.
Circular Letter of the Minister of Communication and Information Number 3 of 2016 concerning  Provision  of  Application  Services  and/or  Content  Via  the  Internet (Over The Top).
Circular Letter of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2016 concerning  Limitations  and  Responsibilities  of  Platform  Providers  and  Traders Trading Through Electronic Systems (Electronic Commerce)  in the form of User Generated Content.
Minister  of  Health  Circular  No.  HK.02.01.MENKES/303/2020  concerning  the Implementation  of  Health  Services  Through  the  Use  of  Information  and Communication Technology in the Context of Preventing the Spread of Covid-19.

## Resita Lukitawati; Widodo Trisno Novianto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 391-414 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Website
Allen,  Anita.  "Privacy  and  medicine."  (2009). ,  13  May  2023.  Available  online: https://plato.stanford.edu  /Entries/privacy-medicine/(accessed  on  20  November 2023).
Daley,  S.  32  Examples  of  AI  in  Healthcare  That  Will  Make  You  Feel  Better  about the Future, BuiltIn. 2020. Available online: https://builtin.com/artificial- intelligence/artificial-intelligence-healthcare (accessed on 20 January 2023).
Kumar,  R.;  Musyuni,  P.  India:  Digital  Health  2020,  Mondaq.  2020.  Available  online: https://www.mondaq.com/india/healthcar e/902762/digital-health-2020 (accessed on 20 January 2023).
Ranganathan,  S.  Towards  a  Holistic  Digital  Health  Ecosystem  in  India.  Observer Research Foundation,
2
April 2020.
Available online: https://www.orfonline.org/research/towards-a-holistic-digital-health-ecosystem- in-india-63993/?amp(accessed on 11 November 2023).
Reddy, S. Use of Artificial Intelligence in Healthcare Delivery. 2018. Available online: https://www.intechopen.com/books/ehe alth-making-health-care-smarter/use- of-artificial-intelligence-in-healthcare-delivery (accessed on 20 November 2023).
Singh, T.; Kaushik, S.. Digital Personal Data Protection Bill (Dpdp Bill). 2022 Available online:  https://www.lawrbit.com/article/  digital-personal-data-protection-bill- 2022/ (accessed on 20 November 2023).
World Health Organization. Global Strategy on Digital Health 2020–2025; Licence: CC BY-NC-SA  3.0  IGO;  World  Health  Organization:  Geneva,  Switzerland,  2021; Available online: https://www.who.int/docs/default- source/documents/gs4dhdaa2a9f352b04  45bafbc79ca799dce4d.pdf  (accessed  on 20 November 2023).
World  Health  Organisation.  WHO  Guideline:  Recommendations  on  Digital Interventions  for  Health  System  Strengthening;  World  Health  Organization: Geneva,
Switzerland, 2019; Available
online: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/
9789241550505-
eng.pdf (accessed on 20 November 2023).