Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra

## Pengorganisasian Nelayan Skala Kecil di Zona Penangkapan Ikan Perikanan
Industri dalam Mendukung Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Organizing Small Scale  Fishers for Catching Fish in The Industrial Fishing  Zone to Support  A Measurable Fishing Policy Planning
* Armen Zulham 1 , Radityo Pramoda 2 dan Nensyana Shafitri 3
1 Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan - Badan Riset Inovasi Nasional Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia
2 Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – Badan Riset dan Inovasi Nasional Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia
2 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I, Lantai 3, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di laut Indonesia sudah direncanakan akan bergeser dari kebijakan kontrol input menjadi kebijakan kontrol output . Izin penangkapan ikan dengan kebijakan pertama diberikan kepada armada dan alat tangkap, sedangkan kebijakan kedua didasarkan pada kuota ikan yang ditangkap dengan armada perikanan dan alat tangkap .  Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari kondisi perikanan tangkap skala kecil (nelayan lokal) jika kebijakan kontrol output dilaksanakan. Dua tujuan lain, yaitu: mempelajari tiga prinsip pengorganisasian nelayan skala kecil; serta melakukan penilaian terhadap indikator aksi kolektif pada koperasi nelayan di lokasi penelitian, terkait strategi memperoleh kuota penangkapan ikan. Perikanan skala kecil <10 GT jumlahnya mencapai 90% dari total armada perikanan tangkap. Usaha perikanan skala kecil biasanya tidak terorganisasi dalam sebuah bisnis yang terorganisasi, tetapi kontribusi terhadap produksi ikan Indonesia mencapai  50%.  Nelayan  lokal  secara  teoretis  dapat  diorganisasikan dan  pengorganisasian  tersebut  dapat dilakukan melalui koperasi untuk melakukan aksi kolektif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan focus group discussion (FGD) di Kabupaten Natuna dan Sebatik (Kabupaten Nunukan) serta PPS Cilacap pada bulan Mei sampai dengan September 2021. Penelitian ini menggunakan sepuluh indikator (atribut) dalam menilai aksi kolektif nelayan lokal (perikanan skala kecil) melalui koperasi atau korporasi untuk memanfaatkan kuota  penangkapan  ikan.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  dengan  statistik  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa sekitar 85% perikanan skala kecil menangkap ikan di perairan >12 mil. Armada perikanan skala kecil yang menangkap ikan di perairan >12 mil (pada zona industri perikanan) harus bergabung dalam koperasi  atau  korporasi  agar  sesuai  dengan  regulasi.  Pembentukan  koperasi/korporasi  pada  usaha  perikanan skala kecil dilakukan melalui  konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa atribut tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengorganisasian nelayan skala kecil di dalam koperasi atau korporasi di berbagai zona industri penangkapan ikan dan di berbagai wilayah p engelolaan perikanan negara Republik Indonesia .
Kata Kunci: kontrol input; kontrol output; perikanan skala kecil; koperasi

## ABSTRACT
The fishing policy on Indonesian seas is in the plan to shift from an input control policy to an output control policy. The first policy, fish license, is given to the fishing fleet and gear, while the output control policy focusc on the quota of fish caught to the fishing fleet and fishing gear. The main purpose of this research is to study the condition of small-scale capture fisheries (local fishers) if the output control policy is implemented. Two other objectives were also studied related to the principles of organizing small-scale fishers, as well as indicators of collective action in small-scale fisheries organizations. Small-scale fisheries <10 GT account for 90% of the total fishing fleet. The small-scale fishery businesses were not organized in an organization but contributed to Indonesian fish production, reaching 50%. Fishers theoretically are organized, and the organization can be through cooperatives to carry out collective action. Primary data was collected through surveys and focus group discussions (FGD). The data were collected in Natuna Regency and Sebatik island  (Nunukan Regency) and Cilacap Ocean Fishing Port from May to September 2021. This study uses ten indicators (attributes) to assess the collective action of local fishermen (small-scale fisheries) through cooperatives or corporations to take advantage of fishing quotas. The data collected were analyzed by descriptive statistics. The study results indicate that about 85% of small-scale fisheries catch fish in waters > 12 miles. To comply with regulations, small-scale fishing fleets that catch fish in waters > 12 miles (in industrial fishing zones) should have to join with cooperatives or corporations. The formation of cooperatives/corporations in small-scale fishery businesses through consolidation, collaboration, and integration. This study recommends that these attributes use as a reference for organizing small-scale fishers in cooperatives or corporations in various fishing industry zones throughout the Republic of Indonesia Fisheries Management Area.
Keywords: input control; output control; small-scale fisheries; cooperatives
Diterima tanggal : 26 Mei 2022 Perbaikan naskah: 30 Agustus 2022 Disetujui terbit   : 11 November 2022
Korespodensi penulis:
Email:  keude_bing@yahoo.co.id
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ marina.v8i2.11043

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  produsen ikan  laut  terbesar  setelah  China.  Produksi  ikan laut  Indonesia  mencapai  6,22  juta  ton  pada  tahun 2015  (FAO,  2018)  dan  6,71  juta  ton  pada  tahun 2018  (FAO,  2020).  Selama  periode  2015—2018, laju  pertumbuhan  produksi  ikan  laut  Indonesia tumbuh  1,9%  per  tahun.  Kemampuan  Indonesia mempertahankan  lapangan  kerja  melalui  usaha perikanan tangkap laut untuk 2,7 juta orang nelayan serta 1 juta orang pada pengolahan dan pemasaran menghadapi  tantangan  karena  masih  terjadi IUU Fishing (Cabral et al. , 2018) dan lebih tangkap ikan di laut (Philip, et al. , 2015). Tingkat pemanfaatan potensi  sumber  daya  ikan  di  laut  Indonesia berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan (Kepmen KP) No. 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  Indonesia  menunjukkan  bahwa  38% dari perairan tersebut telah  mencapai status over- fishing dan 44% perairan dalam status fully-fishing . Menurut Kepmen KP Nomor 19/Kepmen-KP/2022 tentang  Estimasi  Potensi  Sumber  Daya  Ikan, Jumlah  Tangkapan  Ikan  yang  Diperbolehkan,  dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tingkat over-fishing pada  peraian  Indonesia  masih tetap tinggi.
Kondisi tingkat pemanfaatan potensi ikan di atas  tidak  lepas  dari  kebijakan  kontrol  input  serta pemberian  izin  menangkap  ikan  pada  armada  dan alat tangkap (Zaini, 2021). Armada kapal perikanan telah mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan  tanpa  kendali  sehingga  status  potensi  ikan di  perairan  Indonesia  sebagian  menuju overfishing (FAO,  2018;  Pauly  &  Zeller,  2016;  World  Bank, 2017; Morison, 2004).  Dengan mengacu pada hal tersebut, kebijakan penangkapan ikan di laut akan direvisi  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  menjadi  kebijakan  kontrol output (izin penangkapan  ikan  dengan  kuota).  Kebijakan  itu telah  ditetapkan  menjadi  program  prioritas  KKP 2022—2024 dan menjadi instrumen untuk menata pemanfaatan  sumber  daya  ikan  di  laut  (Cabral et al. , 2018). Kebijakan kontrol output pada dasarnya merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip blue  recovery di  laut  untuk  memulihkan  potensi stok  ikan  serta  mengatasi  dampak  ekonomi  dan sosial pada masyarakat nelayan akibat dari kebijakan kontrol input (Northrop et al ., 2020).
Kebijakan  kontrol output di  Indonesia diterapkan  melalui  pengaturan  zona  penangkapan ikan  dan  jumlah  ikan  yang  boleh  ditangkap berdasarkan  kuota  yang  dikombinasikan  dengan berbagai  ketentuan  serta  sistem  kontrak  dalam jangka waktu tertentu (Zaini, 2021). Pada kebijakan tersebut,  zona  penangkapan  ikan  terdiri  atas  zona penangkapan  ikan  untuk  industri  yang  mencakup perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711, WPP 572, WPP 573, WPP 716, WPP 717, WPP 718, dan sebagian WPP 715; zona penangkapan ikan kuota  untuk  nelayan  lokal  yang  meliputi  perairan WPP 712 dan WPP 713; serta zona penangkapan ikan  terbatas  (konservasi)  yang  meliputi  perairan WPP  714.  Payung  hukum  pelaksanaan  kebijakan tersebut  adalah Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun  2004  tentang  Perikanan  (Pasal  2  dan  Pasal 7). Kedua pasal itu, meskipun materinya tidak secara langsung  membahas  ketentuan  terkait  dengan perikanan terukur, dapat dijadikan pedoman dalam mengaturnya. Implementasi awal untuk mendukung kebijakan  tersebut  dilakukan  melalui  pemungutan penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  dengan sistem kontrak (Permen KP No. 85/2021). Peraturan pemerintah  dan  peraturan  Menteri  KP  tentang kebijakan penangkapan ikan terukur saat ini sudah mulai  dipertimbangkan  untuk  diterbitkan.  Kuota volume  ikan  yang  boleh  ditangkap  di  setiap  zona penangkapan  ikan  terukur  ditentukan  berdasarkan kajian  yang  direkomendasikan  Komisi  Nasional Pengkajian  Sumber  Daya  Ikan  (Komnas  Kajiskan) kepada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Rekomendasi  tersebut  berkaitan  dengan  kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan untuk nelayan  lokal,  kuota  penangkapan  ikan  di  zona penangkapan  ikan  untuk  industri  perikanan,  dan kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terbatas (zona konservasi), baik untuk nelayan lokal, investor dan perusahaan perikanan, maupun kegiatan penangkapan  ikan  untuk  kegiatan  nonkomersial (Zaini, 2021).
Tantangan  terbesar  dari  kebijakan  dengan sistem  kuota  di  zona  penangkapan  ikan  untuk industri  perikanan adalah  mengorganisasikan nelayan  perikanan  skala  kecil  yang  menangkap ikan  di  zona  di  atas  12  mil  laut  dan  laut  lepas. Nelayan lokal yang menggunakan kapal berukuran <10 gross tonnage (GT) jumlahnya mencapai ±90% dari  armada  perikanan  nasional.  Kontribusinya mencapai 50% dari tangkapan nasional (California Environmental  Associates,  2018)  dan  banyak beroperasi  pada  perairan  di  atas  12  mil  laut. Secara  teoretis,  pengorganisasian  nelayan  lokal dalam  organisasi  (koperasi)  diperlukan  untuk

## PENDAHULUAN
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
koordinasi  kegiatan  agar  dapat  memanfaatkan alokasi  kuota  penangkapan  ikan  atau  mencapai beberapa  tujuan    yang  disepakati ( Hodge et  al ., 2003;  Robbins  &  Mathew,  2009;  McAuley et al .,  2007).Pengorganisasian  nelayan  perikanan skala  kecil  di  dalam  koperasi  harus  mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberhasilan  pengorganisasian  nelayan  perikanan skala kecil dalam satu organisasi ditentukan oleh tiga prinsip, yaitu konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi.
Pada  rencana  kebijakan  penangkapan  ikan terukur, nelayan lokal termasuk nelayan perikanan skala  kecil  yang  menangkap  ikan  di  perairan  >12 mil, disyaratkan bergabung dalam koperasi, asosiasi, atau  korporasi.  Organisasi  koperasi,  asosiasi,  atau korporasi  merupakan  wadah    nelayan  lokal  untuk merumuskan    aksi  kolektif  agar  rencana  alokasi kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dapat diperoleh. Aksi kolektif didefinisikan sebagai    suatu  kegiatan    untuk  mewujudkan  satu atau  beberapa  kesepakatan  yang  dilaksanakan melalui organisasi (seperti koperasi). Aksi kolektif pada tulisan ini adalah satu upaya (kegiatan) yang dilakukan  oleh  koperasi  atau  korporasi  untuk mendapatkan  alokasi  kuota  penagkapan  ikan  di dalam rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. Studi  aksi  kolektif  yang  dilakukan  Rivera et  al . (2017) di Kosta Rika menunjukkan perikanan skala kecil di dalam  koperasi mampu berperan mendapat hak  untuk  mengelola  potensi  ikan  di  perairan, mengendalikan over-fishing ,  membangun  aliansi dengan mitra untuk mendapat akses pasar modern, mempromosikan bisnis wisata bahari sebagai mata pencaharian baru, dan mendorong peran perempuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari perairan. Hal ini dapat terjadi karena nelayan di Kosta Rika membuat  kesepakatan  yang  sama  di  dalam  aksi kolektif yang dilakukan.
Aksi  kolektif  nelayan  perikanan  skala  kecil di  Indonesia  melalui  koperasi  pada  kenyataannnya belum seperti hasil penelitian Rivera et al. (2017). Koperasi  perikanan  di  Indonesia  dibentuk  sebagai wadah  mengorganisasikan  nelayan  skala  kecil untuk  membantu  administrasi  program  bantuan pemerintah.  Tulisan  Markelova et  al . (2009); Fernando et  al. (2021)  menunjukkan  bahwa  aspek kepemilikan  ( ownership ),  kontrol,  distribusi manfaat, dan tata kelola merupakan aspek yang ikut mendorong  terwujudnya  aksi  kolektif.  Menurut Kuriens (2014), keberhasilan koperasi  membangun aksi  kolektif  nelayan  perikanan  skala  kecil  untuk mendapatkan  kuota  jumlah  ikan  yang  ditangkap
ditentukan  oleh  sepuluh  elemen  (indikator): kesepakatan  kolektif;  visi  untuk  mencapai  aksi kolektif; percaya pada pengurus terpilih; demokrasi, transparansi  dan  kepercayaan;  memiliki  sumber daya  untuk  melaksanakan  aksi  kolektif;  siap dengan  keberhasilan  dan  kegagalan;  kemampuan melakukan  terobosan  bisnis;  mampu  membangun aliansi; dapat memberi informasi tentang kegiatan dan    pelatihan;  dan    melakukan  evaluasi  dan perbaikan ke depan.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah mempelajari    kondisi  perikanan  tangkap  skala kecil  (nelayan  lokal)  jika  kebijakan  kontrol output dilaksanakan.  Tujuan  lain  adalah  untuk: (1)  mempelajari  karakteristik  tiga  prinsip pengorganisasian  nelayan  perikanan  skala  kecil pada lokasi penelitian, dan (2) melakukan penilaian terhadap  indikator  aksi  kolektif  pada  koperasi nelayan  di  lokasi  penelitian,  terkait  strategi memperoleh  kuota  penangkapan  ikan  dengan indikator  yang  dikembangkan  oleh  Kuriens (2014).  Prinsip  pengorganisasian  dan  indikator tersebut diharapkan dapat menjadi acuan di dalam membangun  aksi  kolektif  di  dalam    koperasi  atau korporasi  yang    anggotanya  menangkap  ikan  di zona  penangkapan  ikan  untuk  industri  perikanan, di  zona  penangkapan  ikan  untuk  nelayan  lokal ataupun  di  zona  penangkapan  ikan  terbatas (zona konservasi).

## Pendekatan Ilmiah
Pengumpulan  data  primer  perikanan skala  kecil/nelayan  lokal  dan  koperasi  perikanan dilakukan di Natuna, Sebatik, dan Cilacap. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan September 2021. Responden perikanan skala kecil yang diwawancarai di Natuna dan Sebatik dipilih secara acak. Jumlah responden nelayan di Natuna dan Sebatik yang diwawancarai adalah 5% dari jumlah armada  perikanan  skala  kecil.  Jumlah  responden yang  di  wawancarai  di  Natuna  adalah  sebanyak 37  responden  (armada  perikanan  5  GT  sampai dengan  7  GT)  dan  perwakilan  dari  pengurus 11  koperasi  perikanan  di  Natuna,  yaitu  Koperasi Mutiara  Ujung  Utara,  Koperasi  Nelayan  Mandiri, Koperasi  Usaha  Kita  Sejahtera,  Koperasi  Lubuk Lumbang  Sejahtera,  Koperasi  Indonesia  Hijau, Koperasi  Maritim  Razzaq,  Koperasi  Serba  Usaha Mandiri  Sejahtera,  Koperasi  Serba  Usaha  Pulau Terluar  Indonesia,  Koperasi  Kuala  Pangkalan, Koperasi  Nelayan  Tiga  Saudara,  dan  Koperasi Nelayan  Indonesia.  Di  Sebatik  sebanyak 35  responden  nelayan  skala  kecil    (5  GT  s.d. <10  GT)  dan  5  responden  armada  perikanan
(10 GT s.d. >17 GT) diwawancarai untuk menggali informasi strategi kelompok ini dalam membangun aksi kolektif dengan nelayan skala kecil di perairan Sebatik  (perairan  perbatasan  Kalimantan  Utara dengan  perairan  Sabah,  Malaysia).  Selain  itu, sebanyak  enam  pengurus  koperasi  nelayan,  yaitu Bina Inti Sebatik, Cahaya Tembaring, Maju Berjaya Sebatik,  Bina  Masyarakat  Sejahtera,  Bintang Harapan,  dan  Koperasi  Bagan  Ambalat  Mandiri yang menghimpun nelayan skala kecil dengan modal terbatas juga diwawancarai.
Responden  di  Cilacap  dipilih  secara  sengaja karena sudah tergabung dalam satu koperasi. Data primer  di  PPS  Cilacap  tentang  perikanan  skala kecil  (5  GT—10  GT)  dan  armada  perikanan  >10 GT—20  GT  dikumpulkan  melalui  tiga  manajer Koperasi Mino Saroyo Cilacap dan 10 nelayan yang t ergabung  dalam  koperasi  tersebut.  Nelayan  yang diwawancarai  mewakili  armada  5  GT—20  GT yang  tergabung  dalam  koperasi.  Nelayan  lokal di  Koperasi  Mino  Saroyo  Cilacap  dipersiapkan KKP  untuk  ikut  berperan  memanfaatkan rencana  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur    di WPP  573.    Sebagai  pelaku  bisnis,  nelayan  lokal di  Cilacap  telah  mengadopsi  3  prinsip pengorganisasian, melalui koperasi  untuk mencapai tujuan  tertentu  atau  tujuan  lain  yang  disepakati (McAuley et al ., 2007). Informasi tentang armada penangkapan  ikan  >10  GT—20  GT  di  Cilacap sengaja dipelajari lebih mendalam untuk mendapat informasi strategi  armada penangkap ikan tersebut berkolaborasi  dengan  nelayan  skala  kecil  yang menangkap  ikan  di  perairan  >12  mil  maupun  di laut lepas.
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif berdasarkan  informasi  mengenai  keragaan pengorganisasian  nelayan  perikanan  skala  kecil di  dalam  koperasi  atau  korporasi,  serta  indikator aksi  kolektif  pada  organisasi  nelayan  perikanan skala kecil di tiga lokasi penelitian tersebut  dengan 10  elemen  atau  indikator  yang  dikembangkan Kurien  (2014),  yang  telah  disebutkan  di  atas. Komparasi  implementasi  indikator  tersebut  pada tiga organisasi nelayan di lokasi penelitian dibahas pada  Tabel  3.  Indikator  tersebut  menjadi  penanda kelemahan  yang  harus  diperbaiki  organisasi nelayan  (koperasi  atau  korporasi)  untuk mewujudkan  aksi  kolektif  agar  koperasi  atau korporasi  nelayan  perikanan  skala  kecil  tersebut dapat memperoleh kuota penangkapan ikan di zona penangkapan  untuk  industri  perikanan,  di  zona penangkapan  ikan  untuk  nelayan  lokal  serta  zona penangkapan  ikan  terbatas    pada  berbagai  WPP di Indonesia.
KARAKTERISTIK .. PENGORGANISASIAN NELAYAN LOKAL
Pengorganisasian nelayan perikanan skala  kecil    telah  dilakukan  oleh  pemerintah  di dalam  pelaksanaan  program  bantuan  perikanan tangkap  melalui  kelompok  usaha  bersama  (KUB). Permasalahannya KUB tersebut hanya sebagai objek pelaksanaan  program.  Pada  rencana  penangkapan ikan  terukur,  koperasi  nelayan  perikanan  skala kecil harus menjadi subjek pembangunan sehingga manfaat  rencana  kebijakan  penangkapan  ikan terukur  dapat  diperoleh.  Pengorganisasian  melalui koperasi  atau  korporasi  dilakukan  karena  nelayan perikanan  skala  kecil  menangkap  ikan  di  perairan >12  mil  laut  pada  zona  penangkapan  ikan  untuk industri  perikanan.  Karakteristik  persentase responden nelayan Natuna yang menangkap ikan di perairan WPP 711, responden nelayan Sebatik yang menangkap ikan di WPP 716, dan nelayan Cilacap yang menangkap ikan di perairan WPP 573 dapat dipelajari pada Tabel 1.
Tabel 1. Persentase Nelayan Lokal di Lokasi Penelitian yang Menangkap Ikan di Perairan >12 dan < 12 Mil Laut, 2021 .
Lokasi Penelitian Persentase Nelayan SkalaKecil Berdasarkan Lokasi Penangkapan Ikan >12 mil <12 mil Natuna 1 72,8 27,2 Sebatik 1 42,5 57,5 Cilacap 2 20,8 79,2 Keterangan: 1 Berdasarkan jawaban responden.
2 Berdasarkan  data  statistik  dan  hasil  diskusi  dengan  3 pengurus Koperasi Mino Saroyo dan 10 responden nelayan.
Data  hasil  survei  tahun  2021  menunjukkan bahwa  di  perairan  Natuna  dari  37  responden yang  diwawancara,  sebanyak  72,8%  responden menangkap ikan pada fishing ground >15 mil—160 mil  dan  hanya  27,2%  responden  perikanan  skala kecil yang menangkap ikan pada fishing ground ≤12 mil.  Perikanan  skala  kecil  di  Sebatik  terdiri  atas 40  responden,  yaitu  42,5%  responden  menangkap ikan pada fishing ground 40 mil—85 mil dan 57,5% menangkap ikan di perairan ≤12 mil. Angka tersebut menunjukkan  bahwa  armada  perikanan  skala  kecil yang  menangkap  ikan  pada fishing  ground pada zona    penangkapan  ikan  untuk  industri  di    WPP 711  dan  WPP  716  jumlahnya  cukup  signifikan. Nelayan  lokal  (perikanan  skala  kecil)  menangkap ikan  pada fishing  ground >12  mil  untuk  mendapat berbagai jenis ikan demersal dan pelagis besar sesuai dengan  permintaan  pasar  ekspor.  Berdasarkan  hal
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
itu,  pengorganisasian  nelayan  skala  kecil  tersebut perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadi  konflik  dengan pengusaha perikanan yang mendapat alokasi kuota penangkapan ikan dari pemerintah pusat pada zona penangkapan  ikan  untuk  industri  perikanan  di dalam rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. Nelayan  perikanan  skala  kecil    yang  menangkap ikan  di  perairan  zona  penangkapan  ikan  untuk industri  perikanan  tersebut  hanya  mendapatkan alokasi  kuota  penangkapan  ikan  melalui  koperasi atau asosiasi. Perlu dicatat bahwa nelayan perikanan skala kecil  tersebut tidak dikenakan PNBP, hal ini dilakukan  untuk  memperkecil unreported  fishing dan  mencegah  konflik  nelayan  skala  kecil  dengan armada  penangkapan  yang  mendapat  kuota  yang dikelola investor atau pengusaha perikanan di zona penangkapan ikan untuk industri perikanan.
Pengorganisasian  nelayan  lokal  dalam koperasi  nelayan  dengan  karakteristik  seperti yang  disebutkan  di  atas  dapat  dilakukan  dengan tiga  prinsip,  yaitu  konsolidasi,  kolaborasi,  dan integrasi  agar  dapat  berperan  di  dalam  kebijakan penangkapan  terukur  (Tabel  2).  Konsolidasi merupakan  prinsip  untuk  menghimpun  aset nelayan  lokal  di  dalam  koperasi  agar  a)  nilai  aset nelayan  lokal  sesuai  dengan  persyaratan  kebijakan penangkapan terukur; b) pengelolaan aset perikanan skala  kecil  dilakukan  oleh  tenaga  profesional  agar nilai tambah dari bisnis perikanan dapat diperoleh nelayan lokal (Kaganzi et al ., 2009); serta c) posisi tawar  nelayan  lokal  dalam  memonitor    kelestarian sumber  daya  ikan  meningkat  dan  berbagai konflik  di  dalam  penangkapan  ikan  teratasi (Rivera et al. , 2017).
Tabel 2. Karakteristik Prinsip Pengorganisasian  Perikanan Skala Kecil  di dalam Koperasi atau Korporasi dalam Merespon Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (2021).
No. Prinsip Pengorganisasian Koperasi Nelayan Natuna Koperasi Nelayan Sebatik Korporasi Nelayan Cilacap 1. Konsolidasi  Konsolidasi nelayan skala kecil telah dilakukan di dalam 11 koperasi.
 Konsolidasi lanjutan perlu dilakukan dengan mengabungkan 11 koperasi menjadi korporasi nelayan Natuna.  Konsolidasi nelayan skala kecil mampu menghimpun aset senilai <Rp5 miliar.  Pengelolaan korporasi harus dengan tenaga profesiona, agar nilai aset meningkat dan  posisi tawar yang kuat di dalam pemanfaatan  potensi sumber daya ikan di wilayahnya.  Konsolidasi nelayan skala kecil telah dilakukan di dalam 6 koperasi.
 Konsolidasi lanjutan harus dilakukan terhadap  6 koperasi menjadi satu korporasi nelayan Sebatik.  Konsolidasi mampu menghimpun aset senilai <Rp 3 miliar.
 Korporasi harus dikelola tenaga professional, agar nilai aset meningkat, serta mendapat posisi tawar di dalam pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayahnya.
 Konsolidasi  nelayan skala kecil dari 8 kelompok telah dilakukan ke dalam  Koperasi Mino Saroyo Cilacap.
 Konsolidasi mendorong koperasi menjadi pilot project korporasi
Nelayan Cilacap.
 Nilai aset korporasi mencapai Rp28,9 miliar.
 Nilai aset dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakan profesional untuk mengelola aset korporasi.
 Dengan nilai aset  dan potensi mendapat kuota penangkapan ikan yang tinggi, maka korporasi memiliki posisi tawar dalam pengelolaan potensi sumber daya ikan di wilayahnya. 2 Kolaborasi  Kolaborasi harus dilakukan untuk  peningkatan nilai tambah, melalui kemitraan dengan pemasok sarana produksi dan off taker agar hasil tangkapan nelayan skala kecil dapat mengakses berbagai pasar.
 Kolaborasi lanjutan dengan off taker diperlukan agar hasil tangkapan nelayan skala kecil yang masuk ke sistem rantai pasok global mendapat  sertifikasi yang disyaratkan pasar sehingga mendapat insentif harga dan bisnis korporasi berkelanjutan.  Kolaborasi koperasi dengan pemasok sarana produksi dan off taker telah dilakukan, sehingga sarana produksi terjamin, namun hasil produksi yang masuk  ke rantai pasar global belum transparan.
 Kolaborasi lanjutan harus dilakukan agar nelayan skala kecil yang ikan hasil tangkapannya masuk dalam rantai pemasaran global mendapat sertifikasi, dan memperoleh insentif harga sehingga bisns perikanan dalam korporasi tersebut berkelanjutan.  Kolaborasi korporasi bermitra dengan pemasok sarana produksi, seperti BBM dan alat tangkap serta dengan off taker telah dilakukan.
 Kolaborasi lanjutan dengan off taker perlu dilakukan agar ikan hasil tangkapan yang masuk dalam sistem rantai pasok global tersertifikasi dan mendapat harga premium, sehingga bisnis korporasi nelayan Cilacap berkelanjutan.
No. Prinsip Pengorganisasian Koperasi Nelayan Natuna Koperasi Nelayan Sebatik Korporasi Nelayan Cilacap 3 Integrasi  Struktur organisasi perlu disempurnakan dengan membentuk unit untuk memperluas & memperkuat  akses ke sistem rantai pasok di pasar global dan pasar domestik.  Struktur organisasi tersebut harus dapat berintegrasi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat bisnis agar responsif terhadap rencana kebijakan penangkapan terukur.  Struktur organisasi korporasi harus dilengkapi dengan unit yang berfungsi memperluas akses ke rantai pasok di pasar global dan domestik.  Integrasi korporasi dengan lembaga keuangan perlu dilakukan untuk memperkuat bisnis di dalam merespon alokasi kuota.  Telah memiliki unit di dalam struktur organisasi yang membangun akses ke sistem rantai pasok pasar global.  Unit di dalam struktur organisasi telah  di dukung  oleh lembaga keuangan, sehingga dapat memperkuat bisnis korporasi nelayan Cilacap di dalam memanfaatkan berbagai kebijakan di dalam perikanan tangkap.
Sumber: Data Primer Diolah (2022).
Lanjutan Tabel 2.
Kolaborasi
merupakan prinsip mengoptimalkan aset nelayan perikanan skala kecil yang  dihimpun  di  dalam  koperasi  atau  korporasi agar mampu berperan meningkatkan nilai tambah. Kolaborasi  koperasi  dengan  pelaku  usaha  lain dilakukan untuk a) menjamin kelangsungan bisnis koperasi  dalam  memperoleh  input  penangkapan ikan  sehingga  dapat  meningkatkan  pangsa pasar  hasil  perikanan  (Holloway et  al .,  2000);
b) menjamin kelangsungan bisnis koperasi nelayan lokal  dalam  mengakses  berbagai  pasar,  membuka akses pasar baru (Okello et al. , 2007), atau berperan dalam  memasok  produk  khusus  dengan  harga tinggi (Wollni & Zeller, 2007); dan c) memperoleh sertifikasi persyaratan  pasar modern  (Reardon et al. , 2009) sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dengan pedagang pasar global serta mendapat harga premium (Roy & Thorat, 2008).
Integrasi merupakan prinsip mengoptimalkan aset nelayan perikanan skala kecil  yang dihimpun di dalam koperasi agar bisnis mereka berkembang dan berkelanjutan. Integrasi dilakukan melalui tiga cara, yaitu a) memiliki unit di dalam struktur organisasi dengan fungsi integrasi ke rantai pasok dan lembaga keuangan; b) berintegrasi dalam sistem rantai pasok di pasar lokal dan global untuk mengurangi biaya transaksi (Markelova et al ., 2009; Trebbin & Hassler, 2012; Valentinov, 2007); dan c) bekerja sama dengan lembaga  keuangan  untuk  mendukung  transaksi bisnis  hasil  tangkapan  ikan  dan  pemasaran  serta dapat memperbaiki kehidupan masyarakat (Bernard & Spielman, 2009; Francesconi & Heerink, 2011).
Pengorganisasian  nelayan  perikanan  skala kecil    dengan  tiga  prinsip  organisasi  dilakukan agar  koperasi  perikanan  yang  anggotanya  adalah nelayan  perikanan  skala  kecil  mampu  berperan dan  memperoleh  manfaat  dari  rencana  kebijakan
penangkapan  ikan  terukur.  Saat  ini  di  Natuna terdapat sebelas koperasi perikanan, yaitu Koperasi Mutiara  Ujung  Utara,  Koperasi  Nelayan  Mandiri, Koperasi  Usaha  Kita  Sejahtera,  Koperasi  Lubuk Lumbang  Sejahtera,  Koperasi  Indonesia  Hijau, Koperasi  Maritim  Razzaq,  Koperasi  Serba  Usaha Mandiri  Sejahtera,  Koperasi  Serba  Usaha  Pulau Terluar  Indonesia,  Koperasi  Kuala  Pangkalan, Koperasi  Nelayan  Tiga  Saudara,  dan  Koperasi Nelayan  Indonesia.  Koperasi  perikanan  di  Sebatik meliputi  Koperasi  Bina  Inti  Sebatik,  Koperasi Cahaya Tembaring, Koperasi Maju Berjaya Sebatik, Koperasi  Bina  Masyarakat  Sejahtera,  Koperasi Bintang  Harapan,  dan  Koperasi  Bagan  Ambalat Mandiri.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa koperasi-koperasi  tersebut  dibentuk  untuk menerima  bantuan  alat  tangkap  dan  armada perikanan  dari  program  perikanan  sejak  tahun 2015 ketika Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu menjadi  program  pembangunan  pulau  terluar perbatasan  pada  dua  kawasan  tersebut.  Koperasi- koperasi  itu  dibentuk  oleh  beberapa  kelompok usaha  bersama  (KUB)  dengan  jumlah  anggota koperasi  yang  sangat  terbatas,  yaitu  rata-rata  30 nelayan.  Oleh  sebab  itu,  dengan  tiga  prinsip  yang disebutkan  di  atas,  agar  koperasi-koperasi  nelayan lokal pada dua daerah tersebut dapat berperan dalam memanfaatkan  rencana  kebijakan  penangkapan terukur, maka sebelas koperasi di Natuna tersebut dapat  bergabung  menjadi  satu  organisasi,  yaitu Koperasi  Nelayan  Natuna,  sedangkan  di  Sebatik enam koperasi tersebut dapat digabungkan menjadi Koperasi Nelayan Sebatik.
Di Cilacap terdapat 1.004 armada perikanan, yaitu  426  unit  di  antaranya  merupakan  armada perikanan motor tempel (42,4%), 11,2% merupakan
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
armada  5  GT—20GT,  38,8%  merupakan  armada perikanan (≥ 20 GT-30GT), serta 7,6% merupakan armada  ≥  30  GT—200  GT.  Dengan  demikian, armada  perikanan  skala  kecil  di  Cilacap  mencapai 53,6%  dari  total  armada  perikanan  di  Kabupaten Cilacap (armada perikanan tersebut dikelola secara individu).  Mino  Saroyo  di  Cilacap  merupakan koperasi  yang  menghimpun  armada  perikanan skala kecil dan perikanan komersial. Koperasi Mino Saroyo telah menjadi salah satu proyek percontohan ( pilot project ) korporasi nelayan di Cilacap. Proyek percontohan  itu  ditetapkan  melalui  Surat  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang  Perekonomian  Nomor  TAN.05.01/658/D. II.M.EKON/10/2021  Tanggal  8  Oktober  2021 tentang  Penetapan  Lokasi  Korporasi  Petani Nelayan. Korporasi Nelayan Cilacap tersebut telah menghimpun  anggota  sebanyak  8.248  anggota dari 8 kelompok nelayan, yaitu Kelompok Nelayan Sentolokawat,  Kelompok  Sidakaya,  Kelompok Pandanarang,  Kelompok  Tegalkatilayu,  Kelompok Lengkon, Kelompok Donan, Kelompok Pelabuhan Perikanan  Samudera  Cilacap,  dan  Kelompok Kemiren.  Penghimpunan  nelayan  dalam  korporasi nelayan  tersebut  telah  menghimpun  aset  sebesar Rp28,9 miliar.
Informasi  di  atas  menunjukkan  bahwa korporasi  nelayan  Cilacap  telah  melakukan konsolidasi  aset  yang  dimiliki  nelayan  di  kawasan itu  dengan  target  meningkatkan  nilai  aset  dan mengelola  aset  secara  profesional  sehingga korporasi  tersebut  memiliki  posisi  tawar  dalam memanfaatkan  dan  mengelola  sumber  daya  ikan pada  zona  penangkapan  ikan  industri  perikanan. korporasi  nelayan  Cilacap  melakukan  kolaborasi dengan berbagai pengusaha sehingga pasokan  input produksi  terjamin,  akses  pasar  lokal  dan  ekspor telah  terbangun,  dan  sedang  merintis    mendapat sertifikasi  hasil  tangkapan    dalam  rantai    pasar global.  Korporasi  nelayan  Cilacap  telah  memiliki struktur organisasi yang inklusif untuk berintegrasi dengan  sistem  rantai  pasok  serta  bermitra  dengan lembaga  keuagan  untuk  mendukung  transaksi  di pasar lokal dan global.

## AKSI  KOLEKTIF  NELAYAN  PERIKANAN
SKALA KECIL  MELALUI KOPERASI
Aksi  kolektif  seperti  yang  dijelaskan Rivera et al. (2017) merupakan kegiatan bisnis berdasarkan satu  atau  beberapa  kesepakatan  yang  dilaksanakan melalui  organisasi  seperti  koperasi.  Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis  yang  mendukung  nelayan  menangkap  ikan di  perairan  >  12  mil  laut.  Menurut  Vorley et  al .
(2009);  Vermeulen  &  Cotula  (2010);  Kelly et  al . (2015)  kegiatan  bisnis  tersebut  dapat  juga  dalam bentuk: Contract  farming ; Joint  ventures;  Public private partnerships ; maupun Certification . Kegiatan bisnis tersebut menurut  Rivera et al. (2017) dapat dilakukan  dalam  bentuk  pengelolaan  potensi sumber daya ikan dan mengendalikan IUU Fishing untuk menjamin kelangsungan bisnis, membangun aliansi  dengan  mitra  untuk  mendapat  akses  pasar modern,  membangun  bisnis  wisata  bahari  sebagai mata  pencaharian  baru,  dan  mendorong  peran perempuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari perairan.
Dengan demikian, aksi kolektif dalam tulisan ini didefinisikan sebagai kesiapan nelayan skala kecil untuk  merespon  rencana  kebijakan  penangkapan ikan terukur yang dirancang pemerintah pada zona penangkapan ikan perikanan industri. Pada kebijakan tersebut nelayan perikanan skala kecil tetap diberi kesempatan  melakukan  penangkapan  ikan  pada zona tersebut.  Hal ini dikarenakan, nelayan lokal <10  GT  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  temuan penelitian  ini  sebagian  besar  menangkap  ikan pada  zona  industri  perikanan  (Tabel  1).  Nelayan lokal (perikanan skala kecil) yang menangkap ikan pada  zona  tersebut  disyaratkan  bergabung  dalam koperasi atau asosiasi karena kuota jumlah ikan yang ditangkap  diberikan melalui organisasi tersebut.
Koperasi  merupakan  organisasi  bisnis yang  sesuai  dengan  kepentingan  nelayan  lokal dalam  rencana  kebijakan  penangkapan  terukur. Koperasi berfungsi untuk melayani, mendampingi, dan  membantu  masyarakat  dalam  mewujudkan kesejahteraan  dari  suatu  kebijakan  pembangunan (termasuk rencana kebijakan penangkapan terukur). Menurut  Yuan  (2006),  koperasi  adalah  bentuk organisasi  bisnis,  bagi  petani  kecil  atau  nelayan organisasi  ini  diperlukan  untuk  menghadapi suatu  sistem  ekonomi  pasar.  Perannya  adalah mengorganisasikan  individu-individu  nelayan  dan membangun suatu aksi kolektif untuk meningkatkan produksi,  mengurangi  biaya  transaksi,  mengatasi kendala  pemasaran,  serta  menyelesaikan  berbagai permasalahan  di  kalangan  nelayan.  Koperasi merupakan organisasi bisnis yang ideal untuk petani skala kecil, termasuk nelayan lokal (Francesconi & Ruben,  2012;  Mojo et  al .,  2017)  karena  di  dalam koperasi petani atau nelayan  diterapkan nilai-nilai koperasi, yakni demokrasi, solidaritas, dan otonomi (Forney  &  Haberli,  2017)  sehingga  aksi  kolektif yang  disepakati  dapat  diwujudkan.  Aksi  kolektif melalui  koperasi  dapat  dipandang  sebagai  suatu inovasi  untuk  nelayan  perikanan  skala  kecil    di dalam merealisasikan pengelolaan bisnis, mendapat
keuntungan  dari  konsolidasi  aset,  menyelesaikan berbagai  permasalahan  bisnis,  serta  membangun koneksi bisnis antara nelayan kecil dan pasar modern serta global (Jiang, 2018;  Ye et al .,  2018; Zhao, & Xu, 2019), serta memanfaatkan peluang bisnis dari kebijakan ditetapkan pemerintah.
Namun  demikian,  menurut  Kuriens  (2014) aksi  kolektif  untuk  mendapatkan  kuota  ikan  yang ditangkap pada rencana penangkapan ikan terukur melalui koperasi dapat diwujudkan jika memenuhi sepuluh indikator. Indikator tersebut  menentukan kemampuan  koperasi  mendapat  manfaat dari suatu  kebijakan  (seperti  kuota  penangkapan ikan).  Indikator  tersebut  merupakan  kriteria  yang disusun  Kuriens  untuk  mencapai  target  yang disepakati.  Indikator  aksi  kolektif  pada  Tabel  3 tidak  menjadi  ukuran  untuk  menentukan  satu koperasi  gagal  dalam  mewujudkan    aksi  kolektif mendapat kuota, tetapi memberi informasi terhadap koperasi atau korporasi  bahwa diperlukan perbaikan atau  penyempurnaan  pada  indikator-indikator tertentu.
Indikator  kesepakatan  kolektif  dan  aksi kolektif merupakan strategi bisnis  yang dilakukan koperasi untuk mewujudkan kesepakatan (mendapat alokasi  kuota  penangkapan  ikan).  Indikator pemilihan  pengurus;  demokrasi,  transparansi  dan kepercayaan  merupakan  wujud  aksi  kolektif  yang
dilakukan  organisasi  melalui  kebijakan  pengurus. Indikator  sumber  daya  menunjukkan  kemampuan organisasi  (modal  asset  serta  kemampuan manajerial)  untuk  mewujudkan  kesepakatan (memperoleh  alokasi  kuota  penangkapan  ikan). Indikator  keberhasilan  dan  kegagalan  adalah ukuran  kemampuan    organisasi  (koperasi)    dalam mewujudkan  kesepakatan  (mendapat  kuota penangkapan  ikan). Indikator  kemampuan melakukan  terobosan  menunjukkan  kemampuan profesional    pengurus  dalam  menjalankan  bisnis. Indikator  kemampuan  membangun  aliansi  bisnis merupakan  acuan  untuk  menilai  kemampuan pengurus  organisasi  membangun  konektivitas dengan  berbagai  pelaku  bisnis  untuk  mendapat alokasi  kuota.  Informasi  kegiatan  merupakan indikator  untuk  mengukur  akses  organisasi terhadap  berbagai  peluang  bisnis.  Pelatihan merupakan  indikator  kapabilitas  dan  kapasitas organisasi  dalam  mewujudkan  kesepakatan. Pengakuan pemerintah merupakan indikator aspek legalitas  dari  pemerintah  untuk  mewujudkan kesepakatan.  Tabel  3  merupakan  gambaran indikator  Kuriens  (2014)  pada  koperasi  di  Natuna dan  Sebatik  serta  korporasi  nelayan  di  Cilacap. Indikator-indikator  tersebut  menjadi  acuan  bagi organisasi  (koperasi)  untuk  memperbaiki  dan menyempurnakan  perannya  di  dal am  mewujudkan kesepakatan melalui aksi kolektif.
Tabel 3. Indikator Aksi Kolektif Koperasi di Natuna, Sebatik, dan Cilacap untuk Mendapat Kuota Penangkapan Ikan pada Kebijakan Penangkapan Terukur (2022).
No. Indikator Aksi Kolektif Peluang Memperoleh Kuota Penangkapan Koperasi Nelayan Natuna Koperasi Nelayan Sebatik Korporasi Nelayan Cilacap 1. Kesepakatan kolektif dan aksi kolektif Belum memiliki kesepakatan kolektif dan aksi kolektif untuk memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur Belum memiliki kesepakatan kolektif dan aksi kolektif untuk memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur Sudah ada kesepakatan kolektif untuk mendapat kuota, tetapi  aksi kolektif tersebut menunggu keputusan  rencana pemerintah tersebut. 2. Pemilihan pengurus Pengurus dipilih secara demokratis dan umumnya yang terpilih adalah pedagang. Pengurus  harus setuju  melaksanakan aksi kolektif atau membuat rencana aksi kolektif terkait dengan rencana kuota penangkapan ikan. Pengurus dipilih secara demokratis dan umumnya yang terpilih adalah pedagang. Pengurus  harus setuju melaksanakan aksi kolektif atau membuat rencana aksi kolektif terkait dengan rencana kuota penangkapan ikan. Pengurus dipilih secara demokratis harus disetujui untuk melaksanakan aksi kolektif atau membuat rencana aksi kolektif mendapat kuota pada rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. 3. Demokrasi, transparansi dan kepercayaan Rapat anggota tahunan merupakan pertemuan penting untuk melaporkan perkembangan bisnis koperasi dan rencana bisnis yang dibuat pengurus terpilih. Rapat anggota tahunan merupakan pertemuan penting untuk melaporkan perkembangan bisnis koperasi dan rencana bisnis yang dibuat pengurus terpilih. Rapat anggota tahunan melaporkan perkembangan koperasi menjadi korporasi nelayan ( pilot project ) sehingga potensial berperan dalam bisnis pada kebijakan penangkapan ikan terukur serta rencana bisnis yang dibuat pengurus terpilih.
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
No. Indikator Aksi Kolektif Peluang Memperoleh Kuota Penangkapan Koperasi Nelayan Natuna Koperasi Nelayan Sebatik Korporasi Nelayan Cilacap 4. Memiliki sumber daya Terkendala karena nilai aset dan modal yang terbatas. Nilai aset sekitar Rp5 miliar dan modal tiap- tiap koperasi terbatas  serta kemampuan manajerial pengurus koperasi terbatas. Terkendala karena nilai  aset dan modal yang terbatas. Nilai aset sekitar Rp3 miliar dan modal masing-masing terbatas serta kemampuan manajerial pengurus koperasi terbatas. Nilai aset mencapai Rp28,9 miliar, struktur organisasi yang efektif dan adaptif mengikuti perkembangan bisnis. Kemampuan manajerial pengurus sangat andal sehingga mampu membangun konektivitas untuk memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan terukur. 5. Keberhasilan dan kegagalan Siap dengan keberhasilan dan tidak siap dengan kegagalan karena modal terbatas Siap dengan keberhasilan dan tidak siap dengan kegagalan karena modal terbatas Siap dengan keberhasilan dan kegagalan karena keputusan bisnis yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kolektif. 6. Kemampuan melakukan terobosan bisnis Kurang siap melakukan terobosan karena keterbatasan modal dan struktur organisasinya tidak mapan Kurang siap melakukan terobosan karena keterbatasan modal dan struktur organisasinya tidak mapan Siap melakukan terobosan dan memiliki modal yang cukup dan struktur organisasi yang adaptif 7.  Membangun aliansi dengan lembaga lain untuk melakukan perubahan dalam mencapai tujuan Aliansi untuk mendapat kuota belum dirintis. Aliansi hanya dengan pedagang lokal yang memiliki jaringan pasar Aliansi untuk mendapat kuota belum dirintis. Aliansi hanya dengan pedagang lokal yang memiliki jaringan pasar Telah merintis strategi untuk mendapat kuota jumlah ikan yang ditangkap. Aliansi dibangun dengan pemasok sarana produksi serta off taker pasar domestik dan pasar global 8. Informasi tentang kegiatan Informasi tentang rencana kebijakan penangkapan terukur mudah diperoleh pengurus dan anggota. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum ada. Informasi tentang rencana kebijakan penangkapan terukur mudah diperoleh pengurus dan anggota. Namun implementasi kebijakan tersebut belum ada. Informasi rencana kebijakan penangkapan terukur mudah diperoleh pengurus dan anggota. Implementasi kebijakan kuota siap ditindaklanjuti karena koperasi telah menjadi pilot project korporasi nelayan 9. Pelatihan untuk memperkuat kelembagaan Pelatihan hanya saat akan dilaksanakan program bantuan Pelatihan hanya saat akan dilaksanakan program bantuan Pelatihan terprogram untuk pengurus dan anggota terkait dengan program pemerintah dan peningkatan kemampuan organisasi 10. Pengakuan Pemerintah Sudah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah Sudah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah Sudah berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah
Sumber: Data Primer Diolah (2022).
Lanjutan Tabel 3.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  koperasi di  Natuna  dan  Sebatik  dengan  mengacu  pada indikator Kuriens membutuhkan upaya lebih lama untuk  membangun  pola  interaksi  antara  pelaku- pelaku usaha dan pengurus dalam merespons suatu kebijakan  baru  terkait  dengan  rencana  kebijakan penangkapan  terukur  (kuota  penangkapan  ikan). Aksi kolektif yang terkait dengan kuota penangkapan ikan sulit diterima oleh nelayan Natuna dan Sebatik. Penyebabnya,  antara  lain,  nelayan  Natuna  dan Sebatik  telah  diikat  dengan  modal  oleh  pedagang
besar  di  dalam  aktivitas  penangkapan  ikan. Mengorganisasikan    nelayan  Natuna  atau  Sebatik dalam  korporasi  akan  mengganggu  tatanan  bisnis pedagang tersebut, karena  modal tiap-tiap koperasi sangat  terbatas  dan  disokong  oleh  pedagang. Koperasi  tidak  mampu  memberi  bantuan  modal untuk nelayan. Pengurus koperasi adalah pedagang ikan  setempat  sehingga  aktivitas  pedagang  terkait dengan bisnis koperasi.
Konsolidasi,  kolaborasi,  dan  integrasi  yang terjadi pada koperasi di Natuna dan Sebatik tidak
sempurna.  Konsolidasi  aset  yang  terjadi  di  dalam koperasi  cenderung  mendukung  keberlanjutan bisnis  pedagang  yang  menjadi  pengurus  koperasi. Kolaborasi  yang  terjadi  tujuannya  jangka  pendek, yaitu hanya untuk menjamin kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung. Integrasi tidak terjadi karena struktur  organisasi  koperasi  yang  melaksanakan bisnis  untuk  mengakses  sistem  rantai  pasok  dan lembaga keuangan belum terbentuk.
Koperasi Mino Saroyo di Cilacap merupakan proyek percontohan ( pilot project ) korporasi nelayan. Aksi  kolektif  terkait  dengan  dinamika  bisnis  ikan termasuk  kuota  dapat  dilakukan  karena  struktur organisasinya adaptif dengan dinamika pasar. Aksi kolektif  dari  struktur  organisasi  korporasi  Mino Saroyo  yang  mampu  berintegrasi  dengan  sistem rantai  pasok  ikan  domestik  dan  mancanegara dipercaya  dan  didukung  oleh  lembaga  keuangan untuk menjalankan bisnis. Aksi kolektif mendapat kuota  untuk  koperasi  tersebut  akan  dialokasikan kepada nelayan lokal secara akurat karena konsolidsi, kolaborasi,  dan  integrasi  yang  dilakukan  Koperasi Mino  Saroyo  sangat  berhasil  mendukung  bisnis yang dilakukan nelayan.

## PENUTUP
Koperasi-koperasi  perikanan  yang  terdapat di Natuna dan Sebatik dalam merespons dinamika kebijakan  yang  berkembang  harus  dikonsolidasi menjadi  klaster  koperasi  yang  lebih  besar  dalam bentuk organisasi, seperti Koperasi Perikanan Natuna dan  Koperasi  Perikanan  Sebatik  atau  Korporasi Nelayan Cilacap. Konsolidasi tersebut memberikan beberapa  manfaat  untuk  nelayan  lokal,  seperti pendampingan  pengelolaan  usaha  oleh  lembaga keuangan,  penguatan  akses  pemanfaatan  sumber daya ikan sesuai dengan aturan, serta pengurangan biaya  transaksi  di  pasar  lokal  dan  global  ketika bertransaksi dengan pedagang di pasar modern dan global. Konsolidasi untuk mendorong koperasi harus dikelola  oleh  profesional  agar  dapat  berkolaborasi dengan  berbagai  mitra  untuk  membangun  bisnis on  farm dan off  farm sehingga  nelayan  lokal  akan mendapat  berbagai  manfaat  di  pasar  input  serta pasar  hasil  produksi.  Pengorganisasian  berfungsi juga untuk menghimpun aset nelayan lokal sehingga memiliki posisi tawar di dalam pengelolaan sumber daya dan menentukan jenis teknologi penangkapan ikan yang harus digunakan, memperkuat kolaborasi untuk  memenuhi    persyaratan  pasar  di  dalam meningkatkan daya saing hasil tangkapan, mendapat kepercayaan    dari  lembaga  pembiayaan,  serta mengintegrasikan sistem rantai pasok yang terkoneksi dengan pasar domestik dan global. Koperasi nelayan
lokal di Natuna dan Sebatik yang ada saat ini belum memiliki rencana kolektif dan aksi kolektif karena tujuannya hanya sebagai penerima program bantuan. Pengurus koperasi yang terpilih menghadapi konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan anggota dan pedagang hasil perikanan karena pedagang berperan mengalokasikan modalnya untuk koperasi agar hasil tangkapan  anggota  koperasi  dapat  dijual  kepada pedagang.  Koperasi  di  daerah  tersebut  tidak  siap melakukan  terobosan  karena  keterbatasan  modal, apalagi  modal  dari  pengurus  (yang  merangkap sebagai  pedagang)  ikut  berperan  dalam  menjaga eksistensi bisnis koperasi. Sementara itu, Korporasi Nelayan Cilacap yang dibentuk dari Koperasi Mino Saroyo merupakan salah satu koperasi yang adaptif dan responsif dalam menghadapi berbagai perubahan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan dan pasar. Koperasi  Mino  Saroyo  telah  ditetapkan  sebagai proyek  percontohan  Korporasi  Nelayan  Cilacap dengan  aset  yang  cukup  besar,  yaitu  mencapai Rp28,9  miliar. Koperasi  tersebut  dapat  merespons secara  positif  berbagai  kebijakan  pemerintah, termasuk  memanfaatkan  kebijakan  penangkapan ikan terukur, mengembangkan bisnis on farm dan off farm , serta meningkatkan akses pasar dan sumber permodalan melalui berbagai mitra bisnis.
Kolaborasi  koperasi/korporasi  pada  lokasi penelitian    dengan off  taker sudah  dilakukan, namun kolaborasi lanjutan perlu dirintis, agar hasil tangkapan nelayan dari lokasi penelitian yang masuk dalam jaringan sistem rantai pasok global tertelusuri dan tersertifikasi sehingga dapat memperoleh harga premium,  nelayan  mendapat  insentif  harga,  dan bisnis  koperasi  dan  korporasi  tetap  berkelanjutan. Pada  koperasi  di  Natuna  dan  Sebatik  diperlukan unit bisnis di dalam organisasi untuk memperluas dan  memperkuat    akses  ke  sistem  rantai  pasok  di pasar  global  dan  pasar  domestik.  Unit  bisnis  ini harus dapat berintegrasi dengan  lembaga keuangan untuk  memperkuat  bisnis  agar  responsif  terhadap rencana kebijakan penangkapan terukur. Unit bisnis yang demikian telah terdapat di Korporasi Nelayan Cilacap sehingga aktivitas bisnis nelayan di Cilacap di dukung oleh  lembaga keuangan.
Pengorganisasian nelayan skala kecil di lokasi penelitian masih memerlukan penyempurnaan agar aksi kolektif nelayan skala kecil dalam memanfaatkan rencana    kebijakan  penangkapan  ikan  terukur dapat diwujudkan. Kuota penangkapan ikan dalam rencana  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur  pada nelayan perikanan skala kecil yang tergabung dalam koperasi di Natuna dan Sebatik akan sulit diperoleh, karena keragaan dari beberapa indikator aksi kolektif tidak sesuai harapan. Hal tersebut  berbeda dengan
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
koperasi  Mino  Saroyo  Cilacap  yang  merupakan korporasi nelayan Cilacap yang aksi kolektifnya siap memanfaatkan rencana kebijakan penangkapan ikan terukur.  Berdasarkan  indikator  aksi  kolektif  yang dikembangkan  Kuriens  maka  koperasi  di  Natuna dan Sebatik agar dapat memanfaatkan kuota jumlah ikan yang di tangkap pada zona penangkapan ikan perikanan  industri,  harus  menyusun  kesepakatan kolektif  dan  aksi  kolektif,  memilih  pengurus secara  demokratis  yang  mampu  menindaklanjuti kesepakatan  kolektif  dan  aksi  kolektif.  Koperasi tersebut  harus  dikelola  oleh  profesional  agar nilai  aset  dan  kapasitas  organisasinya  meningkat. Pengurus  koperasi  nelayan  di  Natuna  dan  Sebatik harus  siap  melakukan  terobosan  bisnis  walaupun modal  terbatas  dan  struktur  organisasi  yang  tidak mapan. Selain itu koperasi tersebut harus di dorong dan  di  fasilitasi  untuk  merintis  strategi  mendapat kuota  penangkapan  ikan  pada  rencana  kebijakan penangkapan ikan terukur.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah mendanai penelitian ini. Selain itu, terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada penyuluh perikanan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Nunukan yang membantu pengumpulan data  melalui  wawancara  terhadap  nelayan  dan responden kunci. Kami juga berterima kasih kepada Dinas  Perikanan  Kab.  Natuna,  Dinas  Perikanan Kab.  Nunukan,  Kepala  SKPT  Natuna,  Kepala SKPT Sebatik, Kepala PPS Cilacap, serta pengurus Koperasi Mino Saroyo Cilacap.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan  ini  kami  menyatakan  bahwa kontribusi  masing-masing  penulis  terhadap pembuatan  karya  tulis  adalah:  Armen  Zulham sebagai  kontributor  utama  yang  merancang  ide dan mempersiapkan naskah. Radityo Pramoda dan Nensyana  Shafitri  sebagai  kontributor  anggota, yang  berkontribusi  di  dalam  mengolah  data  serta merekapitulasi  hasil  pengumpulan  data  menjadi informasi  yang  bermanfaat  untuk  penelitian  ini. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard, T., & Spielman, D.J. (2009). Reaching the rural poor  through  rural  producer  organizations?  A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food  Policy , 34 (1),  60—69.  https:// doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.08.001.
Cabral,  R.  B.,  Mayorga,  J.S.,  Clemence,  M.,  Lynham, J.,  Koeshendrajana,  S.,  Muawanah,  U.  &  D. Nugroho.  (2018).  Rapid  and  lasting  gains from solving illegal fishing. Nature Ecology and Evolution, 2 , 650—658. https://doi.org/10.1038/ s41559-018-0499-1.
California  Environmental  Associates.  (2018).  Trends  in Marine  Resources  and  Fisheries  Management in  Indonesia:  A  2018  Review.  https://www. packard.org/wp-content/uploads/2018/08/ IndonesiaMarine-Full-Report-08.07.2018.pdf.
FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018  –  Meeting  the  Sustainable  Development Goals.  FAO,  United  Nations,  Rome.  http:// www.fao.org/3/ i9540en/ I9540EN.pdf.
FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture Sustainability  in  Action  2020.  FAO,  Rome. ISBN 978-92-5-132692-3.
Forney,  J.,  &  Haberli,  I.  (2017).  Cooperative  values beyond  hybridity:  The  case  of  farmers’ organisations in the Swiss dairy sector. J. Rural. Stud ,  53,  236–246.  https://doi.org/10.1016/j. jrurstud.2017.04.003.
Francesconi,  G.N.,  &  Heerink,  N.  (2011).  Ethiopian agricultural  cooperatives  in  an  era  of  global commodity exchange: Does organisational form matter?. Journal  of  African  Economies , 20 (1), 153–177. https://doi.org/10.1093/jae/ejq036.
Fernando, S.E., Garnevska, T., Ramilan, N., & Shadbolt.
(2021). Organisational attributes of cooperatives and  farmer  companies. Journal  of  Co-operative Organization  and  Management, (9),  1--8. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100132.
Francesconi,  G.N.,  &  Ruben,  R.    (2012).  The  Hidden Impact of Cooperative Membership on Quality Management: A Case Study from the Dairy Belt of Addis Ababa. Journal of Entrepreneurial and Organizational  Diversity,  1 (1) ,  85—103.  DOI: http://dx.doi.org/10.5947/jeod.2012.005.
Holloway, G., Nicholson, C., Delgado, C., Staal, S., & Ehui, S. (2000). Agroindustrialization through institutional  innovation:  Transaction  costs, cooperatives and milk-market development in the East-African highlands. Agricultural Economics ,
23 (3), 279–288. https://doi.org/10.1016/S0169- 5150(00)00089-X.
Hodghe,  B.J.,  Anthony,  W.P.,  &  Gales,  L.M.  (2003). Organization Theory: A Strategic Approach (6 ed.).  Upper  Saddle  River,  N.J.:  Prentice  Hall. https://www.worldcat.org/title/organization- theory-a-strategicapproach  /oclc/  691090082  / editions?referer =di&editionsView=true.
Jiang,  C.Y.  (2018).  Research  on  the  Development Relationship  between  Leading  Enterprises, Farmer  Co-operatives  and  Family  Farms.  In Wang,  He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect  of  Cooperatives  on  Increasing  Farmers’ Income  from  the  Perspective  of  Industry Prosperity  Based  on  the  PSM  Empirical Study  in  Shennongjia  Region.  Sustainability
2021, 13 (23),  13172.  https://doi.org/10.3390/ su132313172.
Kaganzi,  E.,  Ferris,  S.,  Barham,  J.,  Abenakyo,  A., Sanginga,  P.,  &  Njuki,  J.  (2009).  Sustaining linkages to high value markets through collective action  in  Uganda. Food  Policy,  34 (1),  23—30. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.004.
Kelly S., Vergara N., & Bammann H. (2015) Inclusive Business  Models  –  Guidelines  for  Improving Linkages between Producer Groups and Buyers of Agricultural Produce. FAO, Rome.
Kuriens, J.  (2014). Collective action and organisations in small-scale fisheries in Kalikoski, D., and N. Franz  (eds).  Strengthening  organizations  and collective action in fisheries- a way forward in implementing  the  international  guidelines  for securing  sustainable  small-scale  fisheries.  FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No: 32.
Markelova, H., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., & Dohrn, S.  (2009).  Collective  action  for  smallholder market access. Food Policy, 34 (1), 1–7. https:// doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.001.
Mojo,  D.,  Fischer,  C.,  &  Degefa,  T.  (2017).    The determinants  and  economic  impacts  of membership  in  coffee  farmer  cooperatives: Recent  evidence  from  rural  Ethiopia. Journal of  Rural  Studies,    50 ,    84–94.  https://doi. org/10.1016/j.jrurstud.2016.12.010.
Morison, A. (2004). Input and output controls in fisheries management:  A  plea  for  more  consistency in  terminology. Fisheries  Management  and Ecology  ,  11 (6),  411—413.  DOI:10.1111 /j.1365-2400.2004.00414. x.
McAuley,  John.  &  Duberley,  Joanne.  &  Johnson,  P.
(2007).  Organization  theory  :  challenges  and perspectives. Harlow, Essex, England:  Pearson Education Higher Education Division, Pearson Education Limited.
Northrop,  E.,  Manaswita  K.,  Nicola  F.,  &  Elizabeth H.  (2020).  ‘‘A  Sustainable  and  Equitable  Blue Recovery  to  the  COVID-19  Crisis.’’  Report. Washington,  DC:  World  Resources  Institute. Available online at  http://www.oceanpanel.org/ bluerecovery.
Okello, J.J., Narrod, C., & Roy, D. (2007). Food safety requirements in African green bean exports and their impact on small farmers. Washington, D.C: International  Food  Policy  Research  Institute. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi= 10.1.1.139.555&rep=rep1&type=pdf.
Pauly,  D.,  &  Zeller,  D.  (2016).  Catch  reconstructions reveal  that  global  marine  fisheries  catches are  higher  than  reported  and  declining. Nat Commun,  7 ,  1--9.  https://doi.org/10.1038/ ncomms10244.
Philips  M.,  Henriksson  PJG.,  Tran  N.,  Chan  CY., Mohan  C.V.,  Rodriguez  U-P.,  Suri  S.,  Hall
S.,  and  Koeshendrajana  S.  (2015).  Exploring
Indonesian  Aquaculture  Futures.  Penang, Malaysia: WorldFish Program Report.
Robbins,  S.P.  &  Mathew,  M.  (2009).  Organization Theory:  Structure,  Design  and  Applications. Pearson. https://www.amazon.in/Organization- Theory-Structure-Design-Applications-ebook/ dp/B07HXVZ1PS.
Reardon, T., Barrett, C.B., Berdegu´e, J.A., & Swinnen, J.F.  (2009).  Agrifood  industry  transformation and small farmers in developing countries. World Development ,  37  (11),  1717–1727.  https://doi. org/10.1016/j.worlddev.2007.09.009.
Roy,  D.,  &  Thorat,  A.  (2008).  Success  in  high  value horticultural  export  markets  for  the  small farmers:  The  case  of  Mahagrapes  in  India. World Development , 36 (10), 1874–1890. https:// doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.009.
Rivera, V.S., Cordero, P.M., Rojas, D.C., & O’Riordan, B. (2017).  Institutions and collective action in a Costa Rican small-scale fisheries cooperative: thecase  of  CoopeTárcoles  R.L. Maritime Studies , 16 (1),  1—19.  https://doi:  10.1186/ s40152-017-0077-1.
Trebbin,  A.,  &  Hassler,  M.  (2012).  Farmers’  producer companies  in  India:  A  new  concept  for collective  action?.  Sage  Jounal: Environment &  Planning . 44 (2),  411–427.  https://doi. org/10.1068%2Fa44143.
Valentinov,  V.  (2007).  Why  are  cooperatives  important in  agriculture?  An  organizational  economics perspective. Journal  of  Institutional  Economics ,
3 (1),  55–69.  https://doi.  org/10.1017/ s1744137406000555.
Vermeulen  S.,  &  Cotula  L.  (2010).  Making  the  Most of  Agricultural  Investment:  A  Survey  of Business Models that Provide Opportunities for Smallholders. IIED/FAO/IFAD/SDC, London/ Rome/ Bern.
Vorley B., Lundy M., & MacGregor J.  (2009). Business models that are inclusive of small farmers. In: da Silva CA, Baker D, Shepherd AW, Jenane C (eds)  Agro-industries  for  Development.  FAO/ UNIDO/CABI, Rome/Vienna/Cambridge.
World  Bank.  (2017).  The  Potential  of  the  Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island  Developing  States  and  Coastal  Least Developed Countries. Washington, D.C.: World Bank.  https://openknowledge.worldbank.org/ handle/10986/26843.
Wollni,  M.,  &  Zeller,  M.  (2007).  Do  farmers  benefit from  participating  in  specialty  markets  and cooperatives?  The  case  of  coffee  marketing in  Costa  Rica. Agricultural  Economics, 37 (2- 3),  243–248.  https://doi.org/10.1111/j.1574- 0862.2007.00270.x.
Yuan, P. (2006). On the essential attributes of cooperatives and  the  basic  conditions  for  the  development of  Chinese  farmers’  professional  cooperative economic organizations. In Wang,  He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect of Cooperatives on  Increasing  Farmers’  Income  from  the
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. Sustainability 2021 , 13 (23), 13172. https://doi. org/10.3390/su132313172.
Ye, J.Z., Dou, S.L., & Zhang, M.H. (2018). Small farmers and modern agricultural development: How to organically connect?. In Wang,  He, Zhang, & Jin. 2021. Analysis of the Effect of Cooperatives on  Increasing  Farmers’  Income  from  the Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. Sustainability 2021, 13 (23), 13172. https://doi. org/10.3390/su132313172
Zhao,  X.F.,  &  Xu,  Z.Z.  (2019).  The  construction of  cooperative  promotion  mechanism  for the  development  of  farmer  cooperatives  and rural  revitalization:  Theoretical  logic  and practical  path.  In  Wang,  He,  Zhang,  &  Jin. 2021.  Analysis  of  the  Effect  of  Cooperatives on  Increasing  Farmers’  Income  from  the Perspective of Industry Prosperity Based on the PSM Empirical Study in Shennongjia Region. Sustainability 2021, 13 (23), 13172. https://doi. org/10.3390/su132313172
Zaini, M. (2021). Kebijakan penangkapan terukur dalam pengelolaan  perikanan  tangkap.  Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-KKP. Jakarta.