Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## PENEGAKAN HUKUM  ATAS  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI
JEMIRAN, SH.,MH 1

## Jemiran06@gmail.com

## ABSTRAK
Keberadaan  Desain  industri  berada  pada  norma  karya  cipta  dan    paten, sehingga  kedudukanya    berada  diantara  kedua  peraturan  hukum  yang  mengatur hak  cipta  dan  paten,  sedangkan  Desain  Industri  sendiri  lebih  menekankan  pada nilai  estetika  dan  konfigurasi  bentuk  dari  sebuah  produk  industri,  dan  dalam perkembanganya  masyarakat  pengrajin  mengidentikasn  sebagai  budaya  atau  hal- hal  yang  biasa,    bentuk    kreatifitas  dan  inovasi  untuk  mengimpelemtasikan  dan mengekspresikan kemampuanya, sehingga dengan demikian  hasil karyanya tidak didaftarkan ke lembaga  HKI oleh para pendesainer, hal ini terikat karena sebagai pekerja  atau  karena  hal-hal  lain  daripada    sifat    publikasi    pendaftaran  Desain Industri itu sendiri.
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan  doctrina.  Penelitian  hukum  doktrinal  yaitu    penelitian-penelitian  atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar ketentuan hukum posistif. Berdasarkan pada ketentuan hukum dalam produk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengkaji kebijakan pemenuhan hak-hak dan   kewajiban pekerja atau  pengrajin  dalam  membuat  produk  desain  industri  tersebut,  akhirnya dapat ditemukan problem solving yang diharapkan.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  kedudukan    Desain Industri    yang    dilindungi    HKI    terikat    pada    hak  kebendaan  immateril  dan terdapat driot de suite ( royalty ), baik langsung maupun tidak langsung terhadap monopoli  market  melalui  pemberian  lisensi,  dan  franchese,  kemudian  peredaran desain  industri  selama  kurun  waktu  10    (  sepuluh  )  tahun,  dan    apabila  terjadi sengketa atas pengakuan HKI dapat diselesaikan oleh para pihak  dengan pilihan hukumnya  ( choice  of law). Dalam  Penegakan  hukum  atas  pelanggaran  Desain Industri  penyidik  harus  lebih  teliti  dan  berhati-hati,  dimana  Undang-Undang Nomor  31  tahun  2001  tentang  Desain  Industri  memeberikan  pilihan  hukum  ( choise of law ) dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran
Kata kunci :  Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## A. Latar Belakang
Desain Industri  bagian dari ruang lingkup hak kekayaan Intelektual yang dibangun  masyarakat    menjadi  sebuah  kebutuhan  masyarakat  pengrajin,  dan dalam  perkembanganya  Desain  Industri  merupakan  hak  cipta  dari  sesorang dalam  berntuk  kerangka  atau  pola 2 ,  yang    dapat  menghasilkan  suatu  produk, berupa  barang,  komoditas  industri  atau    kerajinan  tangan,  hal  ini  juga merupakan unsur yang harus ada dalam paten,  unsur seni dan estestis  desain industri mengandung keindahan atau estetika yang merupakan hasil kreasi atau kreatifitas manusia sebagai karya intelektual yang dilindungi property  rights. Desain  Industri  yang  dimilki  oleh  pemegang  Desain  Industri  atau pendesain  dirumuskan  sebagai  hak  eksklusif  dan  dapat  mengizinkan  kepada pihak  lain  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari  desain  industri  tersebut dengan  cara  lisensi  sebagai  perjanjian  pemberian  hak,  bukan  pengalihan  hak, dimana  pengalihan  hak  dapat  diartikan  beralihnya  hak  moral (  moral  rights ), pemegang hak desain industri  memilki hak khusus  yang tidak dapat  dialihkan dalam  keadaan  bagaimanapun,  melalui  pendekatan  filosofis  desain  industri merupakan  bagian  hak  kekayaan  intelektual 3 ,  di  negara-negara  Eropa memandang bahwa desain industri sebagai karya cipta,rasa dan karsa (budaya ), melalui pendekatan hak paten di negara-negara Jepang dan Amerika Serikat, desain  industri  dipandang  sebagai    produk  yang  bernilai  bisnis,  sehingga perbedaan  cara  pandang  terhadap  desain  industri  tersebut  menyebabkan perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan di berbagai negara  di  dunia,  kemudian  Desain  Industri  ditinjau  dari    perspektif  hak  cipta, merupakan  hasil  dimana  pemikiran  atau  perasaan  diekspresikan  dengan  cara kreatif yang diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estestis, sedangkan ditinjau dari perspektif paten, desain industri dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaanya, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan industri, sehingga dapat  dipastikan  bahwa    perlindungan  desain  industri  merupakan  gabungan dari  perlindungan  terhadap  hak  cipta  dan  paten,  namun  demikian  desain industri  tetap  memilki  perbedaan,  desain  industri  lebih  menekankan  pada materi  yang  melahirkan  kesan  estetik,  dengan  mengutamakan  rasa,  dan  efek estestikanya,  selanjutnya    tujuan  perlindungan  hukum  desain  industri  adalah terhadap  kegunaanya  yaitu  untuk mendorong terciptanya suatu karya desain- desain  yang  mengedepankan unsur perlindungan dan  kegunaanya, dan  dapat sebagai kontribusi bagi kemajuan perkembangan industri
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual;  selain  dilindungi  berdasarkan undang-undang  dalam  negeri  masing-masing,  juga  secara  internasional perlindungan atas desain industri termaktub dalam :
2 Ibnu  Artadi, Diskresi  Polisi  dan  Realitas  Penegakan  hukum ( Studi  tentang penanganan kasus kriminal tertentu versi keadilan Polisi ), Deepuublish , group penerbitan cv Budi Utama, Yogjakarta, 2013,hlm. 259.
3 Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI,  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia , PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 1-2.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
1. The  Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  of 1883
2. The  Haque  Agreement  Concerning  the  International  Deposit  Of Industrial Designs of 1925.
3. The Locarno Agreement Establishing an International Classification
4. TRIPs Agreement under the Worrld Trade Organization Agreement.
5. The  Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic Works of 1886
6. The Universal Copyright Convention of 1952.
7. London Act 1934 dan Haque Act 1960 Khususnya Indonesia hanya tunduk pada konvensi London Act 1934
Globalisasi  membawa  dampak  Negara-negara  di  Dunia  dalam membangun  ekonomi  Negara  secara  Nasional  berupaya    melakukan perlindungan Hak Cipta ( property  rights )    bangsanya melalui  meratifikasi TRIPs,  dengan  memperbaiki  sistem  politik  ekonomi  negera-negara  di  dunia, termasuk  Negara  Indonesia  dengan  sistem  politik  yang  bebas  aktif,  berusaha melakukan  hubungan  dan  komunikasi  dengan  negara  di  dunia  dalam  rangka menstabilkan  ekonomi  rakyatnya  secara  Nasional,  melalui  hubungan diplomatik,  bilateral  dan  mengikuti  perjanjian-  perjanjian  dibidang  ,sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, semua itu tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku dimasing-masing negara di dunia.
Dalam  perkembanganya  perlindungan  HKI,  tidak  lagi  menjadi  urusan satu  negara  saja,  tetapi  sudah  menjadi  urusan  masyarakat  Internasional,  sejak ditandatanganinya Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (WTO),  perlindungan  HKI  secara  Internasional  semakin  ketat  dalam Penegakan  hukumnya,  untuk  itu  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  di  bidang HKI  dapat  dilaksanakan melalui badan yang bernaung di dalam sistem WTO yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  ( Dispute  Settlement  Body/DSB ),  hal  ini dilakukan  dalam  rangka  atau  upaya  untuk  mewujudkan  Perlindungan  HKI secara  efisien,  efektif  dan  menguntungkan  semua  anggota  WTO,  dengan adanya  kerjasama  antara  anggota  WTO  baik  yang  bersifat  regional  maupun Internasional untuk membawa perubahan ekonomi negara-negara di dunia, hal ini guna menghindari dan dapat menimbulkan terjadinya  Globalisasi ekonomi sepihak,  dan  atau    terbentuknya  blok-blok  perdagangan  yang  baru,  dengan berdirinya  WTO,  NAFTA  dan  AFTA  ditambah  China    tentunya  akan berpengaruh  terhadap  sistem  hukum  negara-negara  di  dunia  termasuk Indonesia, globalisasi sebagai pasar bebas daripada perdagangan,
Hukum  sebagai  landasan  peraturan    dibuatnya  sebuah  perjanjian  atau kesepakatan internasional, hal ini tentunya  akan mempengaruhi budaya tradisi hukum  negara  di  dunia,  seperti    yang  tercantum  dalam  kesepakatan Internasional General  Agreement Tarrif  and  Trade (  GATT  )  yang  berkaitan dengan Penanaman Modal, Hak Milik Intelektual, dan jasa,. Negara Indonesia sebagai anggota WTO   mau  tidak  mau   wajib dan harus meratifikasi hukum untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam kesepakatan

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
General Agreement Tarrif and Trade ( GATT ), Agreement on Trade Related Investment Measures ( TRIM’S )  dan Agreement on Trade Related Apects of Intellectual Property Right ( TRIP’S ), walaupun dalam menerbitkan beberapa produk  peraturan  perundang-undangan  nantinya  akan  berdampak  serta mempengaruhi  nilai  –  nilai  budaya  bangsa  Indonesia  dan  mungkin      belum sesuai  dengan  kondisi  dan  jiwa  bangsa  Indonesia,  namun  demikian  dalam perkembangan  hukum  jangan  sampai  menimbulkan  timbulnya  penjajahan model baru yang dapat merugikan masyarakat kecil.
Desain  Industri  diatur  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang dihubungkan  langsung  dengan  perwujudan  visual  dari  produk-produk komersial  dalam  pola  tiga  atau  dua  dimensi,  dan  dalam    prakteknya  Desain Industri  tidak  melindungi  fungsi  dari  suatu  produk,  melainkan  semata-mata melindungi  penampakan  luarnya  saja,    dimana  produk  Desain  Industri  suatu saat menjadi milik publik  yang akan menjalankan fungsinya dalam kehidupan sosial  masyarakatnya,
Produk-produk  Desain  Industri  yang  orisinil  akan  menjadi  komersil setelah  dilindunngi dan didaftarkan kepada Pemerintah melalui Menkumham, (  HKI  )  dalam  jangka  waktu  6  (  enam  )  bulan  dari  sejak  tanggal pedaftaran/penerimaan  dianggap  sudah  diumumkan.  Kemudian    dalam penegakan  hokum  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  harus  memperhatikan kedudukan  dan  keberadaan  hukumnya    jangan  sampai Ambiguitas  Law atau Undang-undang yang didalam judisialnya tidak jelas, hal ini akan berpengaruh dan berdampak pada hambatan dalam pendeteksian penuntutan,  karena kurang profesional  dan  karena  tingginya  pelanggaran  kegiatan  bisnis  terhadap kejahatan,  maka    model  penegakan  hukum  harus  ekstra  hati  –  hati  dimana undang – undang secara judicial yang  mengaturnya sendiri   telah memberikan batasan-batasan    spesifikasinya  atau  kekhususanya,    baik  dalam  menentukan suatu perbuatan melawan hukum maupun sanksi atas kejahatan yang dilanggar, dan atau  berupa Administrasi yang bersifat sementara, Pasal 103 KUHPidana memberikan batasan normatif terhadap pelangaran yang terjadi Dalam  kerangka  teori  hukum  pananggulangan  kejahatan  hukum  pidana,
menurut  G.P.  Hoefnagels  menyatakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan upaya-upaya  :
1. Penerapan hukum pidana ( Criminal law application )
2. Pencegahan tanpa pidana ( Prevention withaut punishment )
3. Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan pemindanaan lewat mas media ( influencing views of society on crime and punisment/mas media ) 4 .
Selanjutnya dalam kibijakanya peradilan pidana harus
mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan  yang  bersifat    sosioekonomi,  dimana  kejahatan  sering  hanya
4 Barda  Nawawi  Arief, Kibajakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  penyusunan  konsep KUHP baru , Kencana Predana Group, Jakarta, 2011,hlm. 45.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
merupakan gejala/symptom ( policies for crem prevention and criminal justice should take into account the stuctural causes,including socio-economic causes of injustice,  of  which  criminality  is  often  but  a  symtom ) 5 .  Friedman berpendapat  bahwa  dalam  sistem  hukum  merupakan    satu  keseluruhan  yang terdiri dari komponen – komponen  :
1. Substantif ( norma/kaidah,azas hukum )
2. Structure ( struktur hukum )
3. Culture ( budaya hukum ) 6
bahwa  sistem  tidak  lagi  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  statis,  akan  tetapi ditelaah sebagai sesuatu yang dinamis, hidup, tumbuh dan berkembang dalam konteks  sosial  masyarakat,  untuk  itu  paradigma  hukum  dapat  dipandang sebagai sesuatu yang dinamis pula, dalam arti hidup, tumbuh dan berkembang, sejalan  dengan  perkembangan  peradaban  manusia  yang  dipicu  oleh perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  dalam  konteks    tersebut, pemahaman  terhadap    hukum  tidak  sekedar  sebagai  suatu  “  rumusan  hitam putih  “( blue  print )  yang  ditetapkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan perundang-undangan,  Hukum  hendaknya  dilihat  sebagai  suatu  gejala    yang dapat diamati di dalam masyarakat melalui tingkah laku warga masyarakatnya, kemudian hukum juga harus dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan didasarkan pada sebuah norma dasar ( grundnorm atau basic norm )  sebagai  penuntun  dalam    penegakan  hukumnya  ,  serta grundnorm juga merupakan  sumber  nilai  sebagai  pembatas  dalam  penerapan  hukum,  Hans Keelsen      memandang grundnorm sebagai the  basic  norm  as  the  source  of identity and as the source of unity of legal system 7 .
Produk-produk Desain  Industri  yang memilki nilai ekonomis, suatu saat akan menjadi milik publik dan menjalankan fungsinya sebagai suatu kebutuhan kehidupan  sosial  masyarakat,  dengan  demikian  akan  menimbulkan    adanya keterikatan  pada  perkembangan  beberapa    masalah  atau  kondisi  sosial  yang dapat  merupakan  faktor  penyebab  timbuln  kondusifnya    suatu  kejahatan, faktor-faktor  tersebut    merupakan  masalah  yang  tidak  dapat  diatasi  dengan    “ penal “, akan tetapi  menunjukan adanya  keterbatasan  dalam  penal,  untuk    itu harus ditunjang oleh jalur “ non penal “,. untuk mengatasi masalah – masalah yang dilatar belakangi daripada kebijakan publik yang telah menjadi kebijakan sosial,  guna    mengatasi  pelanggaran  atau  masalah  tersebut    penegakanya dilakukan melalui pencegahan  tanpa pidana  ( prevention withaout punishment ). Desain  industri merupakan bagian  hak atas  kepemilikan    Intelektual ( Intellectual  property  right ),  dan  juga  sebagai  kepemilikan    hak  atas  suatu benda      yang  sah,    ditinjau  dari  perspektif      hukum  benda  dapat  diwujudkan melalui  karya  cipta  sebagai    kekayaan/  kreasi  intelektual.,  dan  juga  dapat beralih  atau  dialihkan  serta    dapat  dipertahankan  kepemilikanya  kepada  siapa
5 Ibid hlm 48
6 Esmi  warassih, Pranata  Hukum  sebuah  telaah  Sosiologis ,,  Penerbit  Universitas Dipenegoro 2011, hlm 21.
7 Ibid hlm 70.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
pun.  Benda  dalam  kerangka  hukum  perdata  diklasifikasikan  sebagai  benda berwujud  dan  benda  tidak  berwujud,  “(  Pasal  503  KUHPerdata    kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”) dalam rumusan judicial ini  ditafsirkan bahwa hak milik adalah benda  sebagai obyek hak milik, yang  terdiri dari “ barang” dan “hak”. Selanjutnya “ Barang siapa  memperoleh  kedudukannya  atas  suatu  kebendaan  dengan  kekerasan, tidak  diperbolehkan  menuntut  kembali  biaya-  biaya  yang  dikeluarkannya, kemudian  kebendaan  dalam  proses  perniagaan  dapat  diklasifikasi  sebagai perbuatan hukum, yaitu sebagai   :
1. Pemberian  kuasa/ Lastgeving sebagai  suatu  perjanjian  yang  di  situ seseorang  memberikan  kuasa  kepada  seorang  lain,  dan  orang  ini menerimanya untuk atas namanya, menyelenggrakan suatu urusan,
2. sebagai  kepentingan  “  Jika  seorang  dengan  sukarela,  dengan  tidak mendapat  perintah  untuk  itu  atau  tanpa  mendapat  pesanan  untuk  itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka  ia  secara  diam-diam  mengikat  dirinya  untuk  meneruskan  serta menyelesaikan  urusan  tersebut,  hingga  orang  yang  diwakili kepentinganya dapat mengerjakan sendiri urusan itu,
3. sebagai kenyataan hukum, “Suatu perikatan dengan suatu syarat taguh adalah  suatu  perikatan  yang  bergantung  pada  suatu  peristiwa  yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung  pada  suatu  hal  yang  sudah  terjadi  tetapi  tidak  diketahui oleh kedua belah pihak,
Dengan  melihat  hal  tersebut  diatas,  maka  akan  memungkinkan berpengaruhnya pola-pola interaksi sosial terhadap  para penegak hukum, baik pola-pola positif atau negatif dalam pergaulan hidup sehari-hari,  kemungkinan para penegak hukum akan mengalami keadaan dimana berhadapan dengan pola interaksi  sosial  negatif,  keadaan  yang    terpaksa  ( force  majeur )  dan memungkinkan  kapan terjadi keadaan terpaksa atau  keadaan darurat sebagai hasil  dari  Kebijaksanaan  ( beleid ),    para  penegak  hukum  berusaha  untuk menghasilkan  pola-pola  interaksi  sosial  tertentu  yang  akhirnya  melembaga dalam  masyarakat,  hal  itu  akan  terjadi  sangat  tergantung  pada  derajat efektifitas dari hukum yang diterapkan dalam masyarakat.
Sebagai    Perbandingan  kasus  Desain  Industri  yang  terjadi  perkara pelanggaran/kejahatan  yang dilaporkan ke penyidik Polri sebagai delic aduan, dengan Laporan polisi Nomor : 13-13/B/I/20014/Reskrim, tanggal  08 Januari 2014,    atas  nama  Pelapor  .SINDU  HANDOYO  Bin  KASTURI.  selaku pemegang hak eksklusif Desain Industri, sebagai barang bukti sertifikat desain industri  yang  dikeluarkan  oleh    Kementrian  Hukum  dan  Ham  RI,  Direktur Jendral  HKI    masing-masing  sebanyak  4        (  empat  )  lembar  sertikat  Desain Industri,    nomor  .  ID.0  031  378-D  dan  4  (empat  )  lembar  sertifikat  Desain Industri  atas  nama  KIM  SOO  CHANG  warga  negara  Korea  Selatan  dengan nomor pendaftaran ID 0 031 480-D tanggal 30 juli 2012  dengan pelkau  Sdr. PARK  CHAE  YOUNG  warga  negara  Korea  Selatan  dan  SOEMADYO  Bin SOETARYO  selaku  pemegang otorisasi  CV SIN SIL RATTAN  alamat Desa

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Penajalin  Kidul  Kecamatan  .Sumberjaya  Kabupaten  .majalengka,  dengan tuduhan  telah  melakukan  penjualan  dan  eksport  barang  jenis  Nampan  FOC Dekor  dan  FOC  Lis  tanpa  seijin  dari  pemilik  Desain  Industri  (  pelapor  ) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  (9).  UU  31  tahun  2000  tentang  Desain Industri,  Proses  penyidikan  yang  dilakukan    penyidik  polri  kasusnya  dalam tahap    P-19  dengan  catatan  Jaksa  Penuntut  Umum  memerintahkan  agar penyidik  melengkapi  keterangan  saksi    ahli,    baik  dari  kalangan  akademisi maupun dari  Departemen  Hukum dan Ham. ( HKI ).
Dengan  permasalahan  Desain  Industri  yang  berkembang  dikalangan masyarakat  tertentu  (  pengrajin  )  dan  perbandingan  kasus  pelanggaran  desain industri  yang  terjadi,    menarik  untuk  disimak  sebagai  kajian  terhadap keseimbangan  ( equilibrium )    dan  harmonisasi  hukum  dengan  memberikan para  pihak  kesempatan  dan  keterlibatan   korban  untuk  berperan  dalam  proses penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan restoratif ., dimana  hukum  pidana  umum  lebih  mementingkan  kepentingan  umum  atau masyarakat  luas  atau  negara,  dengan  menekankan  dan  menunjukan  melalui sifat memaksanya.

## B  Identifikasi  Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa Desain Industri adalah  bagian  dari  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  yang  memiliki  nilai kebendaan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  :
1. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran  Desain Industri
2. Bagaimanakah langkah penyidik di dalam mengimplementasikan penegakan hukum atas  pelanggaran Desain Industri

## C  Tujuan  Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  penegakan  hukum  atas  pelanggaran Desain Industri.
2. Untuk  mengatahui    langkah  penyidik  didalam    penegakan  hukum  atas pelanggaran desain industri yang seharusnya dilakukan

## D. Kerangka Pemikiran
Dilihat  dari  keadaan  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  paternarlistik yang menggantungkan pada pola “ client – patron relationship “, memandang hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia  sebagai  individu  yang dibatasi oleh kepentingan-kepentingan kolektif semua anggota masyarakat dan nilai  baik  dari  sudut  pandang  masyarakatnya,  berbeda  dengan  hukum  barat yang  menitik  beratkan  pada  manusia  sebagai  individu  yang  memberikan kebebasan  seluas-luasnya  untuk  melindungi  kepentingan  dirinya,    dan  dalam proses  litigasi    memilki  karakteristik  kepastian  hukum  dalam  mencapai

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
keadilan 8 ,walaupun  telah  ada  perubahan  litigasi  ke  arah  nonlitigasi  melalui intrumen  hukum  itu  dapat  dipandang  juga  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa,  hal  ini  semata-mata  untuk  mempertahankan  ketertiban  dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat,.
Sistem  hukum  Negara  Indonesia  yang  dibentuk  bersumber  pada Pancasila  sebagai  filsafat  hidup  bangsa  Indonesia,  hal  ini    memerlukan pandangan  baru  tentang  hukum,  dimana  hukum  bukan  hanya  sebagai  sistem norma dan logika ( norms dan logic ) dan sistem perilaku dan juga sistem nilai ( values system ), akan tetapi juga harus dipandang sebagai satu kesatuan, dan merupakan jati diri dari sistem hukum Indonesia. Jika hal itu dilandaskan pada proposisi hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan norms and logic , tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku dan birokrasi yang sama-sama taat kepada  hukum, maka  akan   kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat, begitu juga sebaliknya apabila hukum dipandang hanya sebagai sistem norma dan perilaku saja akan berdampak hukum hanya sebagai mesin  birokrasi  dan  akan  kehilangan  rohnya  jika  mengabaikan  sistem  nilai yang  bersumber  pada  Pancasila  sebagai  puncak  nilai  kesusilaan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Proposisi tersebut sebagai teori hukum Integratif yang disebut Tripartite Character  of  the  legal  theory  of  social  and  Bureucratic  Enginnering , kemudian  penetapan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  merupakan  perspektif resmi  yang  utama  dalam  politik  hukum  nasional  yang  memberikan  tuntutan agar  hukum  dapat  berperan  aktif  atau  menjadi  sentral  dalam  kehidupan bermasyarakat  ,  untuk  itu,  Desain  Industri  sebagai    karya  cipta  seseorang bangsa  Indoensia secara tidak langsung turut serta membangun perekonomian nasional  Negara  melalui  sistem    ekonomi  kreatif  masyarakat  modern,  dalam pekerjaan Desain Industri  oleh warga masyarakat pengrajin sebagai kerajinan tangan.
Negara melalui instrumen pemerintah yang bekerjasma dengan lembaga legislatif    harus  mampu  melindungi  serta  melakukan  pengawasan  terhadap perkembangan Desaian Industri, dimana dalam perjalanan dapat menimbulkan sengketa  atau  masalah  yang  dihadapkan    pada    sebuah  kejahatan,  maka diperlukan  sebuah  kebijakan  hukum  dan penegakannya,    kebijakan  formulatif legislatif sebaagai kebijakan dalam tahap penegakan hukum pidana in abstraco oleh  badan  pembentuk  undang-undang  untuk  menetapkan  atau  merumuskan perbuatan  apa  yang  dapat  dipidana  yang  berorientasi  pada  permasalah  pokok dalam  hukum  pidana  meliputi  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum, kesalahan  atau  pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  apa  yang  dapat dikenakan  terhadap  pelaku    dimana  Desain  merupakan    hasil  karya  cipta seseorang dalam bentuk pola atau kerangka, yang kemudian dikerjakan dengan melibatkan  orang  lain  sehingga  membentuk  sebuah  produk  ,  dari  hasil produknya  dapat dijadikan  komoditas industri yang siap dipasarkan dan dapat
8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 156.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
menimbulkan  penyalahgunaan  atau  penggunaan  Desain  Industri  tanpa  seizin pemiliknya,    kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  pada  hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare )  , untuk  itu  kejahatan  tidak  dipandang  sebagai  “masalah  hukum”  semata,  tetapi sebagai  masalah  sosial,  penanggulangan  kejahatan  bukan  semata-mata  urusan para  penegak  hukum  (  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  ),  tetapi  sebagai masalah/  urusan  dalam  negeri  yang  melibatkan  berbagai  departemen, penanggulangan  kejahatan  dilakukan  secara  integral  dengan  lebih  difokuskan pada upaya preventif / kausatif yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi Desain karya cipta seseorang dalam bentuk pola, kerangka sebagai  dasar para pengrajin  untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang disesuaikan dengan pola dan  kerangka  tersebut  sehingga  membentuk  sebuah  produk  industri  memiliki nilai dan berharga telah dilindungi oleh undang-undang.
Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan    daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan  dapat  diwujudkan  dalam  pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat dipakai  untuk  menghasilkan  suatu  produk,  barang,  komoditas.  industri,  atau kerajinan  tangan,  untuk  memajukan  industri  yang  mampu  bersaing  dalam lingkup  perdagangan  nasional  dan  internasional  perlu  diciptakan  iklim  yang mendorong  kreasi  dan  inovasi  masyarakat  di  bidang  Desain  Industri  sebagai bagian  dari  sistem  hak  kekayaan  intelektual,    untuk  itu  pemerintah  dalam melakukam  perlindungan  hukum  terhdap  hak  Desain  Industri,  lebih mengedepankan  pada  proses  mediasi  karena  hal  itu    berkaitan  dengan  dunia bisnis yang didalam setiap perbuatanya  dapat diklasifikasikan pada perbuatan sumir  yang  perlu  dipertegas  dengan  unsur-unsur  pidananya,  yaitu    dapat  dan tidaknya  si  pembuat  mempertanggungjawabkan  pidananya  didalam  proses penyelesaian pelanggaran  sebagai karya kreasi Desain yang diciptkannya.

## E Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian Yuridis  Normatif dengan menggunakan  pendekatan  doctrina.  Penelitian  hukum  doktrinal  yaitu penelitian-penelitian  atas  hukum  yang  dikonsepkan  dan  dikembangkan  atas dasar  ketentuan  hukum  posistif.  Berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  dalam produk  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  untuk  mengkaji kebijakan  pemenuhan  hak-hak  dan      kewajiban  pekerja  atau  pengrajin  dalam membuat  produk  desain  industri  tersebut,  akhirnya  dapat  ditemukan  problem solving yang diharapkan.
Pendekatan  yuridis  merupakan    pendekatan  terhadap  masalah-masalah yang  diteliti  dengan  menghubungkan    hukum  dari  masalah  tersebut,  dengan melalakukan    identifikasi    pada   Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain  Industri,  terhadap  teori-teori  pemindanaan  dalam  penegakan  hukum pidana  maupun    diluar  hukum  pidana,  selanjutnya  mengkaji  penerapan-

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
penerapan  hukum  dan  pendapat  para  ahli  yang  terkait  dari  aspek  praktis  dan aspek akademis keilmuan hukumnya.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan adalah:
1. Bahan  hukum  primer  yaitu  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum yang memiliki otoritas sebagai teks otoritatifnya, seperti Undang-Undang Desain Industri.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku- buku  teks,    jurnal-jurnal,  pendapat  para  ahli  hukum,  kasus-kasus  hukum serta simposium yang dilakukan para pakar hukum,. 9 .
F . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penegakan Hukum  Atas  Pelanggaran Desain Industri
Desain  Industri  dalam  masyarakat  pengrajin  sebagai  budaya,  secara Subtansi  hukum  yang  dibangun  masyarakat  pengrajin  adalah    norma kepercayaan  ( trust ),  sehingga  Desain  industri  dapat  diklasifikasikan sebagai  bagian    budaya  dalam  kelompoknya  dan  dalam  perkembanganya Desain  Industri    di  pandang  sebagai  sesuatu  hal  yang  biasa  serta    sebagai kebiasaan  dalam  mengekspresikan    suatu  kreatif  dan  inovasi  dalam komunitasnya,    bahkan  apabila  hasil  karyanya  di  tiru,  digunakan,  dan dipublikasikan oleh orang lain  pemilik desain merasa bangga dan berbesar hati  bahwa  karya  ciptanya  beredar  di  masyaraakat,  dalam  peredaranya terukur  pada  nilai  kepercayaan  ( trust )  ,  dan  terhadap  pemahaman royalty Desain  Industri  sendiri  yang  merupakan  bagian  dari  hak  atas  Kekayaan Intelektual  yang  terlindungi  hak  eksklusif  kurang  mendapatkan  tempat sebagai sesuatu yang harus  dilakukan  proteksi oleh para pengrajin
Kedudukan desain industri diapresiasikan sebagai budaya
Intelektualitas  seseorang,  melalui  berpikir  secara  logika  serta  mengolah akal menjadi pengetahuan yang diterima oleh panca indra akan diwujudkan untuk  mencapai  suatu  kebenaran,  kemudian  melalui  ingatan  dan  khayalan itu  membentuk  sebuah  imajinasi  untuk  menghasilkan    suatu  kenyataan sebagai penggerak sikap inisiatif. manusia dalam berekspresi dan berinovasi untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  dari  hasil  kreatifitas    tersebut diimplementasikan  sebagai  karya  cipta,  inovasi  intelektualitas  dan menghasilkan  pola  atau  kerangka  yang    dirumuskan  sebagai  karya  cipta desain industri dan bermanfaat bagi kelompok pengrajin guna pembentukan konfigurasi  bentuk daripada barang komoditas industri
Desain  Industri  merupakan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  memiliki hak  kebendaan  yang  berupa  benda  immateril  atau  benda  yang  tidak berwujud  yang  dirumuskan  sebagai  hak  intelektualitas    ( intellectual property  rights ),  dan  dalam  perkembanganya  tidak  semua  orang  dapat memperkerjakan  otaknya  secara  maksimal,  untuk  itu    hanya  orang  yang mampu memperkerjakan otaknya secara maksimal yang dapat menghasilkan
9 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  suatu  tinjauan Singkat , jakarta, Raja Grafindo Persada 2007 hlm 24

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
sebuah  karya  cipta  desain  industri,  oleh  karenanya    secara  administrasi Pemerintah  melalui  lembaga  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)    melindungi atas karya cipta tersebut
Dari hasil penelitian dan wawancara dengan sumber ditemukan bahwa perkembangan  desain  industri  di  kalangan  masyarakat  khususnya masyarakat pengrajin di hadapkan pada  dua jenis masalah yakni kelompok yang  bergerak  dibidang  sub  kontraktor  yaitu  masyarakat  perkerja  sebagai penerima  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  dari  perusahaan  yang  memiliki  pola atau  kerangka  desain  industri,  Perusahaan  yang  menciptakan    pola  desain industri  menjadi  barang  komoditas  industri  atau  produksinya  serta menjalankan marketing sendiri , antara lain  sebagai berikut  :
a) Desain Industri pada sub kontraktor  sebagai buruh atau  pengrajin 1). Desain industri dapat diperoleh karena adanya perintah dari salah satu perusahan  pemilik  pola  atau  kerangka  desain  industri  yang  diterima untuk  dikerjakan  menjadi  sebuah  produk  atau  barang  komoditas industri,
2). Perolehan  pola  desain  industri  diperoleh  melalui  jasa  internat  antara ketua  kelompok  pengrajin  dengan  owner  yang  dikirim  langsung melalui email, berupa gambar, pola atau kerangka bentuk, konfigurasi, dimensi  warna daripada desain industri.
3). CV  Make  alamat  Desa  Leuwilaja  Kecamatan  Sindangwangi Kabupaten Majalengka  dalam hal ini sebagai sub kontraktor penerima pekerjaan  atas  desain  industri  tersebuat  yang  terdiri  dari  para kelompok  pekerja  atau  buruh  untuk    melakukan  suatu  pekerjaan, selanjutnya CV Make dengan para buruh terikat pada perburuhan dan menimbulkan  perikatan  baik  sebagai  pekerja  pada  CV  Make  juga berkaitan  upah  kerja  sebagai  hak  atas  hasil  perkejaannya,  dan  juga secara tidak langsung terikat langsung dengan perusahaan atau owner pemilik pola atau kerangka desain industri tersebut.
4). CV  Make  sebagai  sub  kontraktor  dalam  pekerjaanya  terikat  pada kontrak  pekerjaan  dengan  perusahaan  atau  owner    yang  memberi pekerjaan itu, secara in cloude CV Make diberi hak penuh atau kuasa penuh  untuk  menyelesaikan  pola  desain  industri  menjadi  barang komoditas  industri  atau  sebagai  hasil  produksi,  baik  dari mempersiapkan  bahan  baku  sampai  upah  kerja  para  buruh  serta kontrol kualitas barang.
5). Dalam  menjalankan  pekerjaan  kedudukan  para  pihak  tidak  dibuat secara  tertulis,  melainkan  melalui  kepercayaan  ( trust ),    kemudian dalam penegakan hukum apabila terjadi  pelangaran atas kesepakatan tersebut  akan  diselesaikan  melalui  mediasi,  namun  demikian  dalam hal azas pembuktian  hukum sebagai proses penegakan hukum   yang dibuat    secara  tertulis  melalui  sebuah  perjanjian  kontrak  pekerjaan menjadi resiko para pihak sebagai konsekuensi  kepercayaan ( trust ) para pihak.
b) Desain Industri pada pemegang otoritas hak Eksklusif.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
1). PT  Ravindo  yang  beralamat  di  jalan  Pangeran  Muhamad  Desa Buahkapas Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri rotan.
2). Dari mulai pembuatan pola atau Kerangka desain industri, bahan baku industri sampai pekerjaan Produksi rotan  yang dikerjakan merupakan hasil  desain  indiustri  sendiri,  baik  dari  penyiapan  bahan  baku  rotan sampai  proses  pekerjaanya,  dikerjakan  bersama  dengan  sub-sub kotraktor  selaku pengrajin atau buruh yang ada dibawahnya.
3). CV  Ravindo  dalam marketnya melakukan hubungan dagang dengan berbagai  distributor  atau  bayer  dalam  memasarkan  /  marketing daripada hasil produkasinya, baik di dalam negeri maupun di manca    negara  di  dunia,    diantaranya  PT  L.O.D  dari  Inggris,  PT M.D.M   dari   Perancis dan PT  G.C.I  dari Belanda.
4). CV   Ravindo selama ini  telah memproduksi  industri rotan sebagai karya ciptanya  sampai sekarang telah memproduksi mencapai kurang lebih  500  item  atau  jenis,  dalam  berbagai  bentuk  dan  konfigurasi desain  industri,  serta  membangun  hubungan  kelompok  pengrajin sebanyak  26  sub  kotraktor  yang  tersebar  di  beberapa  wilayah kabupaten   majalengka dan Cirebon.
5). Semua  produk  yang  dihasilkan  merupakan  milik  perusahaan  CV
Ravindo    sebagai  konfigurasi  bentuki  desain  industri  menjadi  barang komoditas  industri,  serta  menentukan  hubungan  dagang  dengan berbagai  distributor  atau  bayer  baik  didalam  negeri  maupun  ke  luar negeri.
6). Setiap produk hasil CV Ravindo diberi label sebagai ciri produksi CV Ravindo,  mulai  nama  jenis  barang,    kegunaanya,  dan  kode  produksi contoh kode  produksinya HILFARTHER  KORBHAUS Item RVD 06- 001 RC, Description ARTHUR BABY ROCKING CHAIR . W/3 cm H. SEAT CUSHION C-002   Batch, Material 1 KOOBOO GREY/ NAT  – UNFIN MAHOOGANY / COLONIAL .
7). Semua  produk  CV  Ravindo  yang  diberi  label  merupakan  milik  sah perusahaan  baik  pada  tataran  hak  Desain  Industri,  hak  merek  dan Paten secara eksklusif dapat memonopoli market atau pasar dan dapat dijual  kepada  siapa  saja,  kecuali  ada  persetujuan  lain  dengan    pihak bayer atau pemeberian lisensi hak eksklusif yang melekat pada barang produksi  dapat  diberikan  kepada  distributor  atau  bayer,  kemudian pihak  CV  Ravindo  sendiri  secara  langsung  maupun  tidak  langsung tidak dapat menjual jenis barang tersebut, apabila karena hak eksklusif telah  dipindah  tangankan  kepada  bayer  yang  ditunjuk  dalam  daerah atau negara tertentu dimana distributor atau bayer berada.
8). Dari semua persetujuan pengalihan  lisensi  hak eksklusif  para pihak tidak  dibuat  secara  perjanjian  kontrak  tertulis,  namun  berdasarkan kepercayaan  ( trust ),  PT  L.O.D  dari  Inggris  diantaranya  yang  telah menerima  pengalihan  hak  eksklusif  dari  CV  Ravindo    sebanyak  250 item dengan berbagai jenis barang desain industri.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
9). Produk-produk  yang  diproduksi  CV  Ravindo    telah  mencapai  500 item,  namun    secara  umum  produk  –  produk  sebagai  hasil  karya cipta  CV  Ravindo  tidak  didaftarkan  ke  lembaga  HKI,  dalam pengawasan atas pelanggaran produk-produk dipasaran oleh pihak lain  atau  orang  lain  dilakukan  dengan  cara    menual  atau kepercayaan ( trust ) pasar. Dalam perkembangan penegakan hukum Desain Industri kedudukanya    berada  pada  hukum  perdata,  hukum  pidana  dan  hukum administrasi  HKI,  dan  perbuatanya    secara  khusus  dimasukan  pada  tindak pidana khusus baik pada   azas legalitas maupun  unsur – unsur  delic desain industri  dapat  dikualifikasikan  sebagai  delic  khusus,  maka  didalam penegakan  hukumnya  atas  pelanggaran  Desain  Industri  perlu  diciptakan peraturan  hukum  yang  dapat    mengakomodir  keberadaan    perkembangan Desain  Industri  di  masyarakat,  sebagai  referensi    Pasal  1365  KUHPerdata sebagai    suatu  pertanggungajawaban  perbuatan  melawan  hokum  bahwa  “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbirkan  kerugian  itu, mengganti kerugian itu “ ,  walaupun dalam rumusan ini membawa banyak kalangan orang untuk menafsirkan terhadap pengertian perbuatan melawan hukum    yang  menginginkan  adanya  perbaikan    dalam  arti  dari  perbuatan melawan hukum itu sendiri.
Didalam  dinamika  perkembangan  hukum  yang  dinamis,  perbuatan melawan  hukum    banyak  dipengaruhi  oleh  sistem  hukum  negara-negara  di dunia baik penganut sistem anglo saxon maupun Eropa Kontinental , Negara Indonesia sendiri dalam mengaplikasikan perbuatan melawan hukum dapat diekpresikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur-unsur antara lain  :
a) Unsur perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang luas.
b) Unsur adanya kesalahan.
c) Unsur adanya kerugian yang ditimbulkan
d) Unsur hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian. Kemudian  unsur  kesalahan  dapat  diukur  secara  obyektif    dimana unsur    kesalahanya  harus  dapat  dibuktikan  bahwa  kesalahan  itu  dilakukan oleh  manusia  yang  normal,  selanjutnya    secara  subyektif    bahwa  unsur kesalahanya    itu  dapat  diteliti  sebagai  kesalahan  yang  diduga  si  pembuat sebagai perbuatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, kemudian dalam penegakan hukum atas pelanggaran  Desain Industri didasarkan pada hukum positif,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2000  tentang  Desain Industri,    namun  demikian  hukum  pada  hakikatnya  mengandung  ide  atau konsep-konsep  yang  abstrak,  sekalipun  abstrak,  tapi  ia  dibuat  untuk diimplemntasikan  dalam  kehidupan  sosial    sehari-hari  dalam  masyarakat, oleh karenanya perlu adanya kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam  masyarakat,  rangkaian  kegiatan  tersebut  dalam  rangka  mewujudkan ide-ide  tersebut  menjadi  kenyataan..  Penegakan  hukum  hendaknya  tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor  ( interchange ), serta dalam pemahaman terhadap  hukum

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
juga  tidak  sekedar  sebagai  suatu  “  rumusan  hitam  putih  “      ( blue  print ) yang  ditetapkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan, akan  tetapi  hukum  dapat    dilihat  sebagai  suatu  gejala    yang  dapat  diamati didalam  masyarakat  melalui  tingkah  laku  warga  masyarakatnya,  baik  yang berhubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainya sebagai budaya    hukumnya  atau  kultur  hukum  yang  dibangun  untuk  membuat adanya    perbedaan  dalam  penegakan  hukum,  antara  masyarakat    yang  satu dengan masyarakat lainya.
Dalam penegakan hukum pelanggaran desain Industri berada pada dua peraturan hukum yaitu  :
a) Hak  Cipta  sebagai    undang-undang  yang  mengatur  dan    menempatkan tindak pidana sebagai delik biasa,   sebalumnya hak cipta dikategorikan sebagai  kualifikasi  delic  aduan,  perubahan  sifat  delic  ini  adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.
b) Hak  Paten  sebagai    bagian    hak  kekayaan  intelektual  yang  di  kategori hak kekayaan perindustrian ( industrial property right ) , sebagaiman hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah bagian dari kebendaan baik benda yang  tidak  berwujud  ( immateril ),  maupun  tidak  berwujud,    secara yuridis segala sesuatu  yang dapat menjadi objek hak adalah benda yang berwujud,  akan  tetapi    dapat  menjadi  objek  hak  itu  tidak  hanya  benda berwujud,  akan  tetapi  benda  yang  tidak  berwujud  juga    dapat  dijadikan objek hak, yaitu Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang- undang  diberikan  kepada  si  pendapat  /  si  penemu        ( uitvinder ),  atau menurut  hukum  pihak  –  pihak    yang  berhak  memperolehnya    atas permintaanya  yang  diajukan  kepada  pihak  penguasa,  baik    temuan  baru dibidang teknologi maupun  perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja  baru,  atau  menemukan  suatu  perbaikan  baru  dalam  cara  kerja, untuk  selama  waktu  tertentu  yang  dapat  diterapkan  dalam  bidang industri.
Sifat  perlindungan  desain  industri    mendekati  kesamaan  dengan perlindungan  Paten,  sebab  hanya  inventor  yang  menghasilkan  invensi  saja yang  dapat  diberikan  hak,  baik  dikerjakan  invensinya  sendiri  maupun memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya., dan  yang dimaksudkan  invensi  disini  adalah  berupa  ide  yang  lahir  dari  penemuan tersebut,  bukan  hasil  dalam  bentuk  produk  materil  atau  bendanya, melainkan  idenya  yang  kemudian  membuahkan  hasil  dalam  bentuk  benda materil, dimana ide ini dapat diklasifikasikan sebagai benda immateril yang lahir dari proses intelektualitas manusia
Delic terhadap pelanggaran paten termasuk dalam delic aduan, dengan pertimbangan  bahwa  hal  ini  menjadi  sulit  memberi  batasan  tentang  tidak digunakan  untuk  kepentingan  komersil,  hal  demikian  semakin  sulit pemegang  paten  untuk  mengajukan  tuntutan  pidana,  karena  pengadu  harus

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
yakin  terlebih  dahulu  bahwa  hal  itu  benar-benar  merugikan  kepentingan yang wajar
Dalam  analisis  hukum  pidana  formil  sistem  hukum  pidana  Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) sebagai lege  generali, berlaku  terhadap  semua  jenis  perkara  pidana  pada semua  tingkat  pemeriksaan.  kemudian  sejak  tahun  1960  KUHAP  telah disampingkan  sebagai lege  generali oleh  ketentuan  khusus  hukum  acara untuk  beberapa  jenis  perkara  pidana  tertentu,    selanjutnya    keberadaan hukum  acara  pidana  khusus  merupakan  konsekunsi  logis  dari  keberadaan hukum pidana khusus  pada ketentuan Pasal 103 KUHPidana.
Penyimpangan dan  kekhususanya dalam hukum materiel berdaampak terhadap  hukum  formil  undang-undang  tersebut  yang  secara  normatif  dan ekplisit menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum.
Dalam  konteks  ini  terdapat  dua  penyimpangan  atas  azas-azas  umum dalam  fungsi hukum pidana konvensional.
a) Fungsi hukum pidana bersifat ultimum remedium atau the lost  resort ( mencapai  ketertiban  dan  kepastian  hukum  guna  menemukan  keadilan  ) dengan menentukan :
1). Korban karena kejahatan sangat besar.
2). Terdakwa residivis
3). Kerugian korban tidak dapat dipulihkan.
b) Metode  pembuktian (  proof  beyond  reasonable  doubt )  mernggunakan mteode  pembuktian  terbalik  murni  yaitu  antara  pelaku  kejahatan  dan korban  kejahatan    atau  pihak  yang  bersengketa  dapat  melakakukan pilihan hukum ( choice of  law ) dalam menyelesaikan sengketanya.
Desain Industri keberadaanya  berada pada dua peraturan hukum yaitu peraturan  perundang-undangan  hak  cipta  dan  paten  keduanya  menghimpit kedudukan  pendesain  apakah  sebagai  pecipta  atau  sebagai  penggagas  dan atau  idenya  dalam  proses  pembuatan  desain  Indsutri  menjadi  barang komoditas  produk  industri,  dengan  persepsi  inilah  para  pendesainer  jarang mendaftarkan  karya  ciptanya  kepada  HKI  dengan  pertimbangan keberadaanya  dan  kedudukanya  desain  industri  berada  pada  lingkup  hak cipta  dan  paten,    selanjutnya    berkaitan  dengan  tuntutan  pidana  atas pelanggaran  yang  ditimbulkan  adalah    delic  aduan,  hal  ini    perlu  menjadi perhatian  dan    kajian  secara  khusus  kepada  para  penyidik,    dimana  dalam pembuktian  terhadap  kualifikasi  delic  desain  indsutri  yang  ditimbulkan perlu  extra    hati  –  hati  serta  untuk  tidak  tergesa-gesa  meningkatkan penyelidikan  menjadi  penyidikan..mengingat  adanya  kesepempatan  para pihak  untuk  melakukan rekopensi atas  peristiwa  hukum  yang mengakibatkan hukum pada pelanggaran desain industri.
2. Langkah  Penyidik  Dalam  Mengimplementasikan  Penegakan  Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri
Sebagai  perbandingan  Peristiwa  hukum  perkara  atau  kasus pelanggaran Desain Industri yang terjadi, kemudian dilaporkan ke penyidik

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Polri sebagai delic aduan,
Laporan polisi Nomor : 13-
13/B/I/20014/Reskrim,  tanggal    08  Januari  2014,  pelapor    Sdr  SINDU
HANDOYO Bin KASTURI bertindak selaku dan atas nama pemegang hak eksklusif  Desain  Industri  sebanyak  4  (  empat  )  lembar  sertikat  Desain Industri,  sebagaimana surat pendaftaran  dan sertifikat desain industri yang dikeluarkan  oleh  Kementrian  Hukum  dan  Ham  RI,  Direktur  Jendral  HKI Nomor : ID.0 031 378-D dan 4  ( empat ) lembar sertifikat Desain Industri atas  nama  KIM  SOO  CHANG  warga  negara  Korea  Selatan  dengan  nomor pendaftaran  ID  0  031  480-D  yang  daftarkan  tanggal  30  juli  2012,  dengan terlapor  Sdr.  PARK  CHAE  YOUNG  warga  negara  Korea  Selatan  dan SOEMADYO  Bin  SOETARYO    selaku  dan  atas  nama  CV  SIN  SIL RATTAN  Ds  Penajalin  Kidul  Kec.Sumberjaya  Kab.majalengka,  dengan tuduhan telah melakukan penjualan dan eksport barang jenis Nampan  FOC Dekor dan FOC Lis tanpa seijin dari pemilik Desain Industri ( pelapor )  dan statusnya  ditingkatkan  menjadi    tersangka  dengan  tuduhan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2000  tentang Desain Industri.
Melalui  orientasi  Pasal  103  KUHPidana  yang  memberikan  ketentuan perbuatan yang diatur diluar KUHP, hal ini sebagai pilihan hukum ( choice of  law )  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  Desain  Industri, kemudian   Undang-undang  No.31 tahun 2000  juga memberikan  ketegasan para pihak untuk  melakukan upaya hukum lain sebagai  rekopensi atas delic yang  ditimbulkan,  terlapor  sebagaimana  laporan  pengaduan,  melakukan rekopensi  sebagai  upaya  hukum  melalui  gugatan  perdata  ke  Peradilan Niaga    Jakarta  pusat  dan  diperoleh  keputusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat  Nomor : 40/Pdt.Sus-DI/2014/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 23 September 2014 , yang memutuskan  “ tidak terbukti adanya penyimpangan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. “ selanjutnya pengadilan memerintahkan  dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkanya surat penetapan,  pengadilan  niaga  yang  memeriksa  sengketa  harus  memutuskan untuk  mengubah,  membatalkan  atau  menguatkan  penetapan  tersebut, sehingga  penyidik  wajib    memperhatikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  81    KUHPidana    yang  menyatakan    “  Penundaan  penuntutan  pidana berhubung dengan adanya perselisihan pro-yudisial , menunda daluwarsa” ,
Berangkat  dari  konsep  rancangan  KUHPidana  yang  bertolak  pada materi subtansi yang menjadi  masalah pokok dalam hukum pidana  adalah :
a) masalah tindak pidana,
b) masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
c) masalah pidana dan pemidanaan 10 .
Dalam prinsip-prinsip hukum pidana dinyatakan bahwa tindak pidana adalah  perbuatan  melakukan  atau  tidak  melalukan  sesuatu  yang  oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana,  dalam Principle  of  legality yang  menjadi
10 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, …Loc.Cit

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
pokok  hukum  pidana  bahwa    perbuatan yang  dituduhkan  harus  merupakan perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  suatu  peraturan perundang-undangan,  agar  perbuatan  tersebut  dapat  dijatuhi  pidana,  dan perbuatan  tersebut  harus  juga  bertentangan  dengan  hukum,  sebagaimana azas  hukum Nullum  delictum nulla  poena  sine  praevia  lege (  tidak  ada delic, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu ).
Dalam  dinamika  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  tindakan kreatif  dan  inovatif    seseorang  yang  dapat  menghasilkan  suatu  benda  yang memiliki  hak  kebendaan,  adalah    hak  atas  sesuatu  benda  yang  bersumber dari  hasil  kerja  otak,  dengan  mengedepankan  rasio  dan    menalar,  dapat menghasilkan  berupa  benda  immateril,  yang  kemudian  dikelompokan menjadi  Hak Cipta,  ( copy rights ), dan menjadi  hak milik   ( Industrial property rights ). Pengaruh Convention Establishing The Word Intellectual Property  Organization, hak  milik  ( industial  property rights )  dapat  di klasifikasikan  menjadi   : a) Patent ( Paten ), b) Utility Model ( Rodel dan Rancang  Bangun  atau simple  patent ),  c). Industrial  Design (  Desain Industri  ),  d). Trade  Merk (  Merek  Dagang)  dan Indication  of  source  or Appelation of Origin ( sumber tanda atau sebutan asal ),  karena  pengaruh sistem  hukum Anglo    Saxon kekayaan  Perindustrian  yang  berkembang perlu  dilindungi  dari  beberapa  bidang  diantaranya    1). Trade  secrets ,  2). Service mark , 3) unfair competition, dan dalam perkembanganya kekayaan perindustrian  khususnya  desain  industri    banyak  dipengaruhi  berbagai hukum  perikatan  atau  hukum  kontrak  yang  dalam  perjalananya  banyak ditemukan  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  seperti  wanprestasi  dan itikad baik.
Perbuatan  wanprestasi  atau  itikad  baik  sebagai  perbuatan  melawan hukum  sebagai  perbandingan    di  Negara-negara  penganut  sistem  hukum anglo  saxon (  Inggris  )    memandang    bahwa  perbuatan  melawan  hukum disejajarkan  dengan suatu kesalahan yang menimbulkan gugatan dari pihak yang  dirugikan,  meskipun  kerugian  itu  sebatas  dugaan  adanya  kesalahan, dan  kesalahan  itu  dapat  di  ganti  dengan  ganti  rugi  terhadap  kerusakan sebagai  pelanggaran  kontrak,  berbeda  dengan  kesalahan  yang  dapat menimbulkan  kriminal  atau  pidana  akibat  tindakan  pelanggaran,  gangguan dan kelaian,
Dalam  analisis  hukum  pidana  materiel,  azas  umum  hukum  pidana yang dianut secara universal adalah azas legalitas yang merupakan larangan berlaku  restroaktif  dan  mencegah  adanya  multitafsir  terhadap  ketentuan undang-undang  pidana  serta    menciptakan  kepastian  hukum,  dimana Undang-Undang  Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri  merupakan tindak  lanjut  kesepakatan  terbentuknya  organisasi  perdagangan  Dunia  ( WTO ) dan persetujuan TRIP’s, sehingga perlu martifikasi Undang-Undang Nomor  7  tahun  1994  dan  mengatur  secara  khusus  ketentuan  mengenai Desain    Industri.guna  mendukung  ratifikasi Paris  Convention  for  the protection of industrial Property ( konvensi Paris ) dan Keputusan Presiden Nomor  15  Tahun  1997  dalam    keikutsertaan  Indonesia  dalam The  Hague

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Agreement ( London Act ) Concerting the International Deposit of Industrial  Designs .  Untuk  itu  perlu  perlindungan  hukum  terhadap  Desain Industri,  dengan  Undang-Undang  yang  mengatur  secara  khusus  menjamin perlindungan  hak-hak  Pendesain,  menetapkan  hak  dan  kewajibanya  serta menjaga  agar  pihak  yang  tidak  berhak  tidak  menyalahgunakan  hak  desain Industri,  serta    untuk  mewujudkan  komitmen  terhadap  persetujuan  TRIP’s terhadap  penjiplakan,  pembajakan  dan  peniruan  atas  Desain  Industri  yang telah  dikenal  secara  luas,  kemudian  metode  pembuktian  terhadap pelanggaran  Desain  Industri  perlunya  kerjasama  internasional,  perhatian terhadap  karakteristik  delic  yang  terjadi  pada  kejahatan  bisnis  di  era globalisasi  yang  terikat  pada    perkembangan  teknologi  dan  informasi, mengakibatkan mempersempit jarak baik pada tempus delicti maupun locus delicti suatu  perbuatan,  semakin  tipis  dalam  hal  tempus  dan locus  delicti akan menambah kesulitan dari aspek penegakan hukum, karena batas-batas yuridiksi suatu  negara  dan  negara  sekitarnya  semakin  jelas  akan  terjadi tumpang  tindih    ( ambiguitas    law )  dan  akan    membawa  masalah  hukum terhadap konflik yuridiksi ( conflicting jurisdication ).
Kedudukan    dan  keberadaan    kejahatan  bisnis  berada  pada  satu  sisi dari  satu    mata  uang  yakni    disatu  sisi  berada  pada  aspek  hukum  perdata disisi  lain  terdapat  aspek  hukum  pidana,  yang  keduanya  memiliki  tujuan yang  berbeda  secara  diametral  baik  pada  sifat  dan  karateristiknya,    hukum perdata  lebih  menekankan  pada  perdamaian  diantara  para  pihak,  sehingga sifat  regulasinya    lebih  dominan  terkait  hubungan  hukum  antar  perorangan atau  kelompok  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai    memelihara keseimbangan  ( harmonisasi )  antara  kepentingan  para  pihak,    sedangkan aspek  hukum  pidana  lebih  mementingkan  melindungi  kepentingan  umum, masyarakat  luas  dan  negara,  sehingga  sifat  memaksa  lebih  ditunjukan dibandingkan dengan sifat regulasi, untuk mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan Negara. Kemudian dalam dinamika penegakan hukum (  sifat  memaksa  )    ke  dalam lingkup  hukum  perdata,  sifat  memaksa  dalam konteks  keperdataan  dapat  dinyatakan  sebagai  sebuah  pengakuan,  dan pengakuan  disini  menjadi    sifat  pengakuan  yang  mutlak  dan  tanpa  syarat, mengakibatkan  tidak  ada  lagi  ruang  netral  atau  abu-abu  ( grey  area )  dan/ atau  tidak  ada  lagi  ruang    tawar-  menawar    ( bergaining )  sehingga sesungguhnya  telah  terjadi kooptasi hukum  pidana  terhadap    objek pengaturan  dalam  lingkup  hukum  perdata  ,    lain  halnya  sifat  pengakuan yang  tidak  mutlak    dengan  syarat  masih  ada  pada  posisi  tawar  menawar antara  kedua  pola  penyelasaian  masalah  hukum  sebagai choice  of  law Undang-Undang  Desain  Industri  dapat  diklasifikasikan  sebagai  undang- undang tindak pidana khusus, dimana sebagai objek dan subjek hukumnya, atau orang atau pelakunya yang bersifat khusus, serta sifat perbuatanya juga khusus  ( hijzonderlijk  foiten ),  sehingga  ketentuan-ketentuan  aturan  pidana khusus  tertulis  sebagai  peraturan  atau  karakteristiknya.  Pelanggaran  Hak Desain  Industri  yang  bersifat  Delic  aduan,    dirumuskan  dalam    Undang- Undang Nomor 31 tahun 2000   antara lain :

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
a) Pasal 9  (1) Pemegang Hak Desain Industri memilki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuanya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain Industri.
b) Pasal  7  (1)    Jika  suatu  Desain  Industri  dibuat  dalam  hubungan  dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaanya, Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu  dikerjakan,  kecuali  ada  perjanjian  lain  antara  kedua  pihak  dengan tidak mengurangi han Pendesain  apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas  sampai  ke  luar  hubungan  dinas.  dan  ayat  (2)  sebagimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Desain  Industri  yang  dibuat orang  lain  berdasarkan  pesanan  yang  berlaku  dalam  hubungan  dinas. Kemudian ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) dan  (2  )    tidak  menghapus  hak  Pendesain  untuk  tetap  dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi desain Industri.( Pasal 8)
c) Pasal  23.  Terhitung  sejak  Tanggal  Penerimaan,  seluruh  pegawai Direktorat  Jenderal  atau  orang  yang  karena  tugasnya  bekerja  untuk dan.atau  atas  nama  Direktorat  Jenderal  berkewajiban  menjaga kerahasiaan  permohonan  sampai  dengan  diumumkannya  permohonan yang bersangkutan
d) Pasal  32.  Pengalihan  Hak  Desain  Industri  tidak  menghilangkan  hak Pendesain  untuk  dicantumkan  nama  dan  identitasnya,  baik  dalam Sertifikat  Desain  Industri,  Berita  Resmi  Desain  Industri,  maupun  dalam Daftar Umum desain Industri.
Keadilan restoratif merupakan  pergeseran  paradigma  dalam  sistem hukum yang berkembang sebagai regulasi penegakan hukum pidana, bahwa suatu  perbuatan  pidana  menitik  beratkan pada  nilai  konflik  atau  kerusakan yang  timbul  akibat  tindak  pidana,  dan    dapat    dipandang  sebagai  konflik yang  terjadi  dalam  hubungan  antara  anggota  masyaraakat  yang  harus diselesaikan  dan  dipulihkan  oleh  seluruh  pihak  secara  bersama-sama, dengan penyelesaianya berpusat pada keseimbangan  ( equilibrium ), untuk memberikan  kesempatan  terhadap  korban  untuk  berperan  dalam  proses penyelesaian  tindak  pidana,  kemudian  Polri  sebagai  penyelengara  Negara dan  pemerintahan    berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 (1 )  mnyatakan : “ Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 13    dan  14  di  bidang  proses  pidana,  Polri  berwenang  untuk    mengadakan tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab.”  Tindakan  lain tersebut  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
b) Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan.
c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkunganjabatanya.
d) Menghormati hak azasi manusia.
Ketentuan lain yang serupa dapat dijumpai di dalam  Pasal 7 (1) huruf (  j  )  Undang-undang  Nomor  8    tahun  1981  tentang  KUHAP  yang menyatakan  bahwa  “  Penyidik  sebgaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  (1) huruf  (  a),  karena  kewajibanya  mempunyai  kewenangan  mengadakan tindakan lain menurut  hukum  yang  bertanggungjawab,  diskresi  polisi  yang ditegaskan dan ditetapkan dalam Pasal 18 (1) huruf  ( I ) UU Nomor 2 tahun 2002 menyatakan “ Untuk kepentingan umum pejabat  Kepolisian Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut penilaiannya sendiri.
Dalam  mengimpelemntasikan  penegakan  hukum  dikeluarkanya Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai tindakan positif serta proses impelemntasi terhadap penegakan hukum,  Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan  :
a) Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.
b) Terselenggaranya  manajemen  penyidikan  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pengendalian  secara efektif dan efesien.
c) Sebagai  evaluasi  penilaian  kinerja  penyidik  dalam  proses  penyidikan tindak  pidana  guna  terwujudnya  tertib  administrasi  penyidikan  dari kepastian hukum.
Pasal  (  4  )  huruf    (c)  tentang  laporan  hasil  penyelidikan  junto  Pasal 11 ayat (1) , (2 ) dan (3) , ayat  (1)  adalah   :
a)  kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada laporan  polisi/pengaduan
b)  sesudah  ada  laporan  polisi/pengaduan  atau  dalam  rangka  penyidikan, ayat  (2)    kegiatan  penyelidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1) huruf  b dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.ayat (3 ) kegiatan  penyelidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  huruf  (b) merupakan atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :
1). Menentukan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  merupakan  tindak  pidana atau bukan.
2). Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya dan
3). Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13 diwajibkan :
(1) Petugas  penyelidik  dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  wajib melengkapi  dengan  surat  perintah  penyelidikan  yang  ditandatangani oleh  atasan penyelidik selaku penyidik.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
(2) Petugas  penyelidik  wajib  membuat  laporan  hasil  penyelidikan  kepada pejabat pemberi perintah.
(3) Laporan  hasil  penyelidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  secara  tertulis,  atau  lisan  yang  ditindaklanjuti  dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 X 24  ( dua kali dua puluh )  jam
Peraturan  Kabareskrim  Polri    (  PERKABA  )  sebagai  Standar Operasional Prosedur ( SOP ) mempertegas terhadap :
a) Peraturan  kabareskrim  Polri  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Standar Operasional Presedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.
b) Peraturan  kabareskrim  Polri  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Standar Operasional Presedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.
c) Peraturan  kabareskrim  Polri  Nomor  3    tahun  2014  tentang  Standar Operasional Presedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
d) Peraturan  kabareskrim  Polri  Nomor  4    tahun  2014  tentang    Standar Operasional Presedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
Sebagai  rekomendasai  terhadap  fungsi  kepolisian  dalam  negara sebagaimana Pendapat Plato dalam ( polizeistaat ) yang artinya negara yang menyelenggarakan  keamanan,  kemakmuran  dan  perekonomian,  sehingga dalam negara Polisi dikenal sebagai :
a) Sicherheit  polizei yang  artinya  berfungsi  sebagai  penjaga  tata  tertib  dan keamanan.
b) Verwaltung  polizei atau wohlfart  polizei yang  artinya  berfungsi  sebagai penyelenggara  perekonomian  atau  penyelenggara  semua  kebutuhan hidup warga negara.

## G . Kesimpulan
1. Kedudukan    Desain    Industri    yang    dilindungi    HKI    terikat    pada    hak kebendaan immateril  dan  terdapat driot de suite ( royalty ), baik langsung maupun  tidak  langsung  terhadap    monopoli  market  melalui  pemberian lisensi,  dan  franchese,  kemudian  peredaran  desain  industri  selama  kurun waktu  10    (  sepuluh  )  tahun,  dan    apabila  terjadi  sengketa  atas  pengakuan HKI dapat diselesaikan oleh para pihak  dengan pilihan hukumnya ( choice of law ),  hal  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2000 tentang Desain Industri, penegakan hukum atas pelanggaran desain industri melaui choice of law yakni    Lembaga  Arbitrase (ADR ) sebagai lembaga non  Litigasi dengan  mengedepankan  mediasi,  negosisasi.  Gugatan  perdata melalui pengadilan Niaga dan pengaduan kepada penyidik polri atau  PPNS (KUHAP),  hal  demikain  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  yang berkembang  untuk  mencari    keadilan restoratif bagi  para  pihak  terhadap pilihan  hukumnya    ( Choise  of  law )  dalam  upaya  yang  tepat  dalam penyelesaian sengketa Desian Industri.
2. Memperhatikan  standar  operasional  prosedur  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  bagi  para  penyidik  polri  dapat  mengimplementasikan  terhadap

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
apa  yang  menjadi  ketentuan  tersebut,  dan  juga  perhatian  terhadap paradigma  kebijakan  hukum  pidana  yang  telah  bergeser  terhadap  cara pandang  dalam  penegakan  hukum  perlu  diimplementasikan  secara  nyata, untuk  itu  dalam  kasus  pelanggaran  Desain  Industri  sebagaimana  laporan Polisi  No.Pol  :  13-13/B/I/2014/Reskrim    tanggal  8  Januari  2014,  dengan objek  yang  menjadi  sengketa  adalah  sertifikat  HKI  Desain  Industri,  yang telah  inkrah  atas    putasan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Nomor  :  40/Pdt.Sus- DI/2014/PN.Niaga  Jkt.Pst.  tanggal  23  September  2014.  sebagai  rekopensi atau  upaya  hukum  atas  delic  yang  yang  diajukan  pihak  terlapor  kepada Penagadilan  Niaga,  maka  sepatutnya  kasus  tersebut  penyidik  dapat melakukan  :
a) Surat perintah pengehentian penyidikan.
b) Surat penetapan pengenhentian penyidikan
c) Surat pemeberitahuan pengehentian penyidikan

## H. Saran
Secara  yuridis  Normatif  Undang-Undang  No  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri dapat menjadi bagian dari fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium atau the  last  resort yakni  untuk  mencapai  ketertiban  dan  kepastian hukum  guna  menemukan  keadilan,  pengaruh  globalisasi  dapat beralihnya fungsi hukum pidana, namun demikian  fungsi hukum akan menjadi ( primum remedium atau the  prime  resort  ) yakni  untuk  kepentingan  ketertiban,  serta kepastian  hukum  dan  menemukan  keadilan,  secara  filosofis  perubahan  fungsi hukum  bahwa  dalam  konteks    nilai-nilai  kegiatan  bisnis,  pelaku  bisnis    yang beritikad  baik  telah  ditemukan,  dan  menjalankan  bisnis  secara    proposional, sehingga    ketertiban  dan  kepastian  hukum  dapat  berjalan  guna  menemukan keadilanya.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2001 .
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia , PT.Refika Aditama, Bandung, 2006 .
Barda  Nawawi  Arief, Kibajakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  penyusunan konsep KUHP baru , Kencana Predana Group, Jakarta, 2011.
Esmi warassih, Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis ,, Penerbit Universitas Dipenegoro 2011.
Ibnu  Artadi, Diskresi  Polisi  dan  Realitas  Penegakan  hukum ( Studi  tentang penanganan kasus kriminal tertentu versi keadilan Polisi ), Deepuublish , group penerbitan cv Budi Utama, Yogjakarta, 2013.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan Singkat , jakarta, Raja Grafindo Persada 2007 .

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian