INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4628-4641 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surta Keterangan Catatan Kepolisian Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama
Novi Asih Muharam 1 ✉
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Email: novighezhaa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  Nomor  58/Pid.B/2022/PN.Gns.,  hukuman pidana dapat diterapkan kepada orang yang melakukan pemalsuan SKCK secara bersama-sama sesuai dengan  Pasal  263  KUHP.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Putusan  Nomor  58/Pid.B/2022/PN.Gns. tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dengan  menggunakan  sumber  primer  dan  sekunder, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris dan yuridis normatif. Selain itu, analisis data kualitatif  diuraikan  dengan  memberikan  penjelasan  atau  uraian  kalimat  terstruktur  dari  hasil  data. Berdasarkan  hasil  penelitian,  faktor  sosial  ekonomi,  budaya,  dan  struktural  merupakan  faktor pendorong  yang  melatarbelakangi  pelaku  melakukan  pemalsuan  SKCK  secara  bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Putusan tersebut juga menyebutkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang berupa hukuman penjara selama 8 bulan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Pemalsuan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian

## Abstract
According to the Gunung Sugih District Court's decision (58/Pid.B/2022/PN.Gns) criminal penalties can be applied to individuals who commit joint falsification of a police record certificate in accordance with Article 263 of the Criminal Code. As mentioned in Decision Number 58/Pid.B/2022/PN.Gns the factors that lead to the perpetrators' involvement in the criminal offense are part of the study's problems. Using both primary and secondary sources, the research employs an empirical and normative juridical methodology.  Additionally,  qualitative  data  analysis  is  described  by  providing  explanations  or structured  sentence  descriptions  of  the  data's  results.  According  to  the  findings,  socio-economic, cultural, and structural factors were the driving forces behind the offenders' decision to jointly fabricate a Police Record Certificate, as mentioned in Decision Number 58/Pid.B/2022/PN.Gns. The decision also specifies the offender's criminal responsibility, which takes the form of an 8-month prison term. Keywords: Liability; Crime; Forgery; Police Record Certificate.

## PENDAHULUAN
Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya  keinginan  memiliki  barang-barang  mewah,  mengakibatkan  setiap  orang  ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar (Gunadi & Efendi, 2016). Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan  dalam  memperbanyak  kemungkinan  timbulnya  konflik  kepentingan  serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum atau yang lebih dikenal dengan kejahatan (Nuralinda & Arafat, 2022).
Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi  yang  berbeda  (Zulfa,  2018).  Tindak  pidana  pemalsuan  surat  merupakan  suatu  bentuk kejahatan  yang  cukup  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  atau  tanpa  suatu  alat. Apalagi di era modern ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku  kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan  pemalsuan  surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner (Setyono, 2023).
Masalah  pemalsuan  surat  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  masih  kurang dipahami  oleh  masyarakat  termasuk  di  dalamnya  para  aparat  penegak  hukum,  terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat tersebut. Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara (Manoppo, 2022).
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa  yang termasuk pemalsuan hanyalah  berupa tulisan- tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP (Kawengian, 2021).
Salah  satu  upaya  dalam  membantu  mengungkap  berbagai  kejahatan  termasuk  di dalamnya kejahatan pemalsuan surat adalah dibentuknya Laboratorium Forensik (Ismail & Rifai, 2021). Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk  meningkatkan  tugas  polisi  sebagai  penyidik  adalah  ilmu  kedokteran  kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik  terhadap  barang  bukti  maupun  terhadap  tempat  kejadian  putusan,  serta  kegiatan- kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian (Juanda & Suhardini, 2017).  Peranan  Laboratorium  Forensik  sangat  penting  untuk  membuktikan  dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan surat (Mangkat, 2021).
Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 263 KUHP (Lumintang, 2020). Atas dasar ketentuan Pasal 263 KUHP di atas terlihat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dapat dipidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Wujud  pertanggungjawaban  seorang  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  ini tentunya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui Sistem Peradilan Pidana, yaitu mulai  dari  penyelidikan  dan  penyidikan,  penuntutan  dan  sampai  dengan  persidangan  di pengadilan.  Putusan  tersebut  tentunya  mengandung  berbagai  hal  yang  dipertimbangkan oleh hakim (Badawi & Berliana, 2022).
Hal  yang  terpenting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya  disebut  KUHAP)  menyatakan  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa  (Kaligis,  2021).  Hakim  sebagai pelaksana  dari  kekuasaan  kehakiman  mempunyai  kewenangan  didalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad, 2022).
Seperti dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, bahwa benar peran terdakwa adalah mendapat orderan dari pemesan, kemudian jika ada orang yang ingin membuat SKCK maka Terdakwa  Budiono  alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi  pun  mengumpulkannya  dan mengumpulkan syarat syarat yang. Setelah terkumpul maka Terdakwa Budiono alias Mbah
Gondrong Bin Sukadi serahkan data data tersebut kepada saudara Aris (DPO), dan saudara Aris (DPO) lah yang mengetik dan memcetak SKCK tersebut (Hutahaean et al., 2023).
Setelah  SKCK  tersebut  tercetak  maka  langsung  dilaminating  yang  kemudian  barulah diserahkan  kepada  Terdakwa  Budiono  alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi  dan  selanjutnya Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi serahkan kepada masing-masing orang yang meminta dibuatkan SKCK kepada Terdakwa Budiono alias mbah gondrong bin sukadi. Rata-rata yang meminta dibuatkan SKCK kepada Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi adalah para buruh yang bekerja di PT. GGP, dan SKCK tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk bisa bekerja di PT. GGP Humas Jaya.
Adapun kegiatan pembuatan SKCK palsu tersebut sudah berjalan di tahun 2022 ini saja ketika banyaknya pendaftaran orang yang ingin bekerja sebagai buruh di PT. GGP Humas Jaya. Saudara Aris (DPO) meletakkan alat alat cetak dan mengerjakannya di rumah Terdakwa Budiono  alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi  tersebut  kurang  lebih  baru  satu  minggu  ini. Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi mengetahui yang berhak mengeluarkan dan  menerbitkan  SKCK  (SKCK)  tersebut  adalah  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia (Lamatenggo, 2021). Adapun maksud dan tujuan Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi membuat SKCK palsu tersebut adalah tentunya mendapatkan keuntungan  dan mendapat pekerjaan dengan mudah tanpa harus membuat SKCK di kantor Polisi (Rafiâ, 2020) . Adapun  keuntungan  yang  Terdakwa  Budiono  alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi dapatkan yaitu Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi bagi dua dengan saudara Aris (DPO). Biaya pembuatan yang Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi minta dari orang yang ingin dibuatkan SKCK adalah sebesar Rp. 100.000,- sehingga dana tersebut Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi bagi dua dengan saudara Aris (DPO), Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi mendapatkan Rp. 50.000,- sedangkan saudara Aris (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 50.000
Perbuatan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  dari  pada  sesuatu  hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2  (dua),  yaitu Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan ( library research) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-
kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan empiris yaitu pendekatan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan  penelitian.  Rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
a. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan
Tindak pidana yang dilakukan oleh  seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) maupun dari luar pelaku (faktor eksternal) yang keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, begitu juga dengan faktor penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns.
Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Lampung Tengah menurut Muhammad Zuldi Nayaka selaku Penyidik mengatakan bahwa dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai  hukum,  secara  kriminologis  adalah  suatu  perbuatan  dan  tingkah  laku  yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat adalah  seseorang  yang  melanggar  peraturan-peraturan  atau  undang-undang  pidana  dan dinyatakan bersalah  oleh  pengadilan  serta dijatuhi hukuman. Pelaku tindak  pidana secara bersama-sama  melakukan  pemalsuan  SKCK  adalah  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab, yang  melakukan  pelanggaran  guna  mendapatkan  keuntungan  pribadi  secara  mudah, sehingga bermotif sosial ekonomi (Mertha et al., 2016).
Faktor sosial ekonomi ini lebih cenderung ke arah pemenuhan kebutuhan hidup dalam lingkungan sosialnya. Tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi pelaku dalam masyarakat ditentukan  dari  tingkat  pendidikan,  jenis  pekerjaan,  tingkat  pendapatan,  keadaan  rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kejaksaan  Negeri  Lampung  Tengah,  menurut  Dewi Desyani, selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tindak pidana secara bersama-
sama melakukan pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi, maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK adalah aspek sosial budaya. Dengan adanya perubahan sosial budaya  di  lingkungan  pelaku  maka  akan  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK tersebut untuk adanya pengakuan dari lingkungannya/masyarakat dengan status yang disandangnya (Irfan, 2022).
Aspek sosial budaya di masyarakat yang enggan mengurus  SKCK di Kantor Kepolisian Resor  Lampung  Tengah  pada  akhirnya  memanfaatkan  jasa  pelaku  untuk  membuat  dan menerbitkan SKCK yang palsu. Budaya atau kebiasaan masyarakat ini pada akhirnya menjadi kebiasaan atau budaya dari pelaku untuk terus membuat dan menerbitkan SKCK palsu guna mengurus pekerjaan di perusahaan di wilayah Lampung Tengah.
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menurut Aristian Akbar selaku Hakim, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan  SKCK  yaitu  faktor  struktural pelaku.  Faktor  struktural  pada  dasarnya  merupakan  faktor-faktor  penyebab  yang memengaruhi  kehidupan  masyarakat  di  tingkat  makro  (abstrak),  yang  kemungkinan  tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang terjadi di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah antara lain ketidakseimbangan emografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme  dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan lain sebagainya (Adrian Sutedi, 2018).
Menurut pendapat penulis bahwa secara kriminologis maka faktor-faktor yang menjadi penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan SKCK pada dasarnya merupakan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas  (kejahatan  dan  perbuatan-perbuatan  buruk),  sehingga  seluruh  yang  berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana merupakan ruang lingkup kriminologi dalam arti sempit.
Menurut  J.E.  Sahetapy  bahwa  pendekatan  sobural,  yaitu  akronim  dari  nilai-nilai  sosial, aspek budaya, dan faktor struktural yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, dua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh  luar  seperti  ilmu pengetahuan,  teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan
perkembangan  aspek  budaya  dan  faktor  struktural  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan (Tomalili, 2019).
Dikaji dari Teori Pendekatan Sobural maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK salah satunya disebabkan  oleh  faktor  sosial  ekonomi.  Tinggi  rendahnya  keadaan  sosial  ekonomi  pelaku dalam masyarakat ditentukan dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan  rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya.  Yang  mana  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan  yang  mendasarkan  diri  pada pemikiran  bahwa  dunia  lebih  bertanggung  jawab  atas  jadinya  diri  sendiri.  Faktor lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan (Rusianto, 2022).
Di sisi lain, faktor budaya juga menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan SKCK. Budaya atau kebiasaan pelaku yang menerima order  pembuatan  SKCK  pada  akhirnya  dijadikan  sebagai  sarana  budaya  masyarakat  yang enggan dan malas mengurus SKCK di Kantor Kepolisian.
Selanjutnya, dilihat dari faktor struktural terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yaitu kondisi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah antara lain  ketidakseimbangan  emografik,  globalisasi,  modernisasi  yang  sangat  cepat,  transisi masyarakat, meningkatnya individualisme  dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan lain sebagainya (Nurrachman, 2021).
Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa adapun latar belakang terjadinya tindak pidana  secara bersama-sama melakukan pemalsuan  SKCK tidak lepas  dari adanya faktor- faktor  yang  mendorong  si  pelaku  untuk  melakukan  suatu  tindak  kejahatan  tersebut.  Ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial ekonomi, budaya dan struktural. Dengan demikian, faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan SKCK telah sesuai dengan Teori Pendekatan Sobural oleh J.E. Sahetapy,  bahwa  aspek  budaya  dan  faktor  struktural  merupakan  dua  elemen  yang  saling berpengaruh dalam masyarakat.
b. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Pemalsuan SKCK Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns
Pertanggungjawaban  pada  dasarnya  merupakan  kemampuan  bertanggung  jawab seseorang  terhadap  kesalahannya  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan- perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut
menurut  pandangan  masyarakat,  melawan  hukum  dan  kesalahan  adalah  unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  berbagai  instansi  penegak  hukum  yang  terkait  di antaranya  Kepolisian  Resor  Lampung  Tengah,  Kejaksaan  Negeri  Lampung  Tengah  dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan  SKCK  berdasarkan  Putusan  Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Tengah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
Menurut Muhammad Zuldi Nayaka selaku Penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah, menyatakan  bahwa  penyidikan  berguna  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya  terjadi  atau  tentang  pelaku  pelaku  tindak  pidana  secara  bersama-sama melakukan  pemalsuan  SKCK  berdasarkan  Putusan  Nomor  58/Pid.B/2022/PN.Gns  telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.
Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku pelaku tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku pelaku tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan  SKCK  berdasarkan  Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku pelaku tindak pidana secara bersama- sama  melakukan  pemalsuan  SKCK  berdasarkan  Putusan  Nomor  58/Pid.B/2022/PN.Gns, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data- data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses  lanjutan  tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka  dan  data-data  serta  dokumen,  kemudian  melakukan  penyelidikan  lebih  lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi  tindak  pidana,  maka  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  tersangka (Panjaitan et al., 2023).
Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Muhammad Zuldi Nayaka menyatakan bahwa tugas
dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:
1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Desyani, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh  Penuntut Umum adalah segera melakukan  tindakan persiapan  dalam  rangka  melakukan  penuntutan  dengan  jalan  mempelajari  dan  meneliti apakah  orang  atau  benda  yang  tersebut  dalam  hasil  penyidikan  telah  sesuai  atau  telah memenuhi syarat pembuktian.
Ditambahkan  oleh  Dewi  Desyani,  bahwa  dalam  proses  penuntutan  terhadap  tindak pidana terdapat dua asas yaitu asas  legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua  orang  yang  dianggap  cukup  alasan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  melakukan pelanggaran hukum dan asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.
Selanjutnya  menurut  Dewi  Desyani  menyatakan  bahwa  penuntutan  adalah  tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dengan  permintaan supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Tuntutan  pidana  yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yaitu  menyatakan  Terdakwa  Budiono  Alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi  bersalah  telah melakukan  tindak  pidana  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  mereka  yang melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat
(1) Ke-1 KUHP (Irfan, 2022).
Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Budiono  Alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit CPU Simmbada, 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk HP, 1 (satu) Perangkat Keyboard dan Mouse merk M-Tech, 1 (satu) Unit Mesin Printer merk EPSON tipe L110, 1 (satu) Unit Mesin Press/Laminating merk FGK 330, 1 (satu) Unit Mesin Scanner merk Canon (dirampas untuk negara),  1  (satu)  Lembar  SKCK  Nomor:  SKCK/YANMAS/4810/III/2020/  INTELKAM,  dengan Nomor  Blangko:  08-  008057,  Tanggal  05  Maret  2020,  1  (satu)  Lembar  SKCK  Nomor: SKCK/YANMAS/1695/V/2021/INTELKAM, Nomor Blangko: 08-0187375, Tanggal 24 Mei 2021, 1 (satu) Lembar SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/ 1089/II/2022/INTELKAM, Nomor Blangko: 08-
0191113, Tanggal 04 Februari 2022, 1 (satu) Lembar SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/6451/I/2022/ INTELKAM, Nomor Blangko: 08-0080848, Tanggal 05 Januari 2022 (dirampas untuk dimusnahkan) dan menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah). Ditambahkan oleh Dewi Desyani, bahwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aristian  Akbar  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Gunung Sugih, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Aristian  Akbar  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih,  menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memberi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan  perundang-undangan  lainnya,  dengan  isi  pokoknya  mengadili:  menyatakan Terdakwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan  surat, menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Budiono  Alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  Budiono  Alias  Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi menurut  penulis  hanya  menunjuk  kepada  dilarangnya  perbuatan,  apakah  orang  yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku  asas  geen  straf  zoner  schuld  yang  berarti  tiada  pidana  tanpa  adanya  kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah  Gondrong  Bin  Sukadi,  sesuai  dengan  Teori  Kesalahan  oleh  Van  Hamel  bahwa pertanggungjawaban  pidana  seseorang  berkaitan  dengan  kesalahan.  Kesalahan  dalam hukum  pidana  ada  2  (dua)  macam  yaitu  kesengajaan  (dolus/opzet)  dan  kurang  hati-hati (kealpaan/culfa).
Unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku pelaku tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan  bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya  tidak  mencegah  kelakuan  yang  bersifat  melawan  hukum.  Kemudian  dijelaskan pula  tentang  hakikat  tidak  mencegah  kelakuan  yang  bersifat  melawan  hukum  di  dalam perumusan  hukum  positif,  di  sini  berarti  mempunyai  kesengajaan  dan  kealpaan  yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab (Syaripudin, 2021).
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah,  karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  nyata-nyata  bertentangan  dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik (strafbaar feit). Delik (strafbaar feit) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan  hukum  yang  berhubungan  dengan  kesalahan  dan  dilakukan  oleh  orang  yang mampu  bertanggung  jawab.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  adanya  kaitan  psikis  antara
pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan  SKCK  berdasarkan  Putusan  Nomor  58/Pid.B/2022/PN.Gns  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri (Kapitan & Rafael, 2023).
Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah dan  dijatuhi  hukuman,  sedangkan  di  persidangan  tidak  terdapat  adanya  bukti-bukti  yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51  KUHP,  maka  terdakwa  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  dan  menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbautannya.
Lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada  Budiono  Alias  Mbah  Gondrong  Bin Sukadi  yaitu  selama  8  (delapan)  bulan  dianggap  telah  memenuhi  rasa  keadilan  baik  bagi terdakwa  maupun  bagi  korban,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  maksimalnya  putusan  yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns antara lain hubungan timbal balik antara faktor sosial ekonomi, aspek budaya, aspek struktural dan faktor religius. Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  secara  bersama-sama  melakukan  pemalsuan SKCK berdasarkan  Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-  sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 236 ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  menghukum  terdakwa  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Sh. Tindak Pidana Pencucian Uang. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
Ahmad, Dian. “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”
Lex Crimen 11, no. 3 (2022).
Badawi, Ahmad, and Gledy Berliana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid. B/2020/Pn. Nga Dan Putusan Nomor 138/Pid. B/2022/Pn Klk).” Nusantara Hasana Journal 2, no. 3 (2022): 342 – 48.
Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,” 2016.
Hutahaean,  Roland  Aldini,  Alusianto  Hamonangan,  and  Nanci  Yosepin  Simbolon.  “Kajian Hukum Putusan Lepas Dari  Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid. B/2017/Pn Pdg).” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5, no. 1 (2023): 808 – 20.
Irfan, Nurul. Hukum Pidana Islam. Amzah, 2022.
Ismail, Mahsun, and Achmad Rifai. “Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2021): 177 – 96.
Juanda, Adinda Puspitasari, and Eni Dasuki Suhardini. “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan  Berkas  Dokumen  Milik  Negara  Dan  Tanggungjawab  Perusahaan  Jasa Pengiriman  Barang  Berdasarkan  Pasal  406  KUHP  Tentang  Menghancurkan  Atau Merusakkan  Barang  Dan  Pasal  263  KUHP  Tentang  Pemalsuan  Dokumen.” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2017): 119 – 32.
Kaligis, Geovan Valentino. “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP.” Lex Privatum 9, no. 4 (2021).
Kapitan, Rian Van Frits, and Tontji Cristian Rafael. “Harapan Vs Kenyataan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.” Iblam Law Review 3, no. 3 (2023):
280 – 91.
Kawengian, Bravo Bayu. “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak  Pidana  Dalam  Pemberian  Status  Kewarganegaraan  Menurut  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 T entang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” Lex Crimen 10, no. 8 (2021).
Lamatenggo, Christellia G N. “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP)
Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP).” Lex Crimen 10, no. 1 (2021).
Lumintang,  Nickyta  Julia.  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  P elaku  Pemalsuan  Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” Lex Crimen 9, no. 2 (2020).
Mangkat,  Vitalia.  “Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dokumen  Perasuransian  Menurut  Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” Lex Crimen 10, no. 1 (2021).
Manoppo,  Hardiknas.  “Pemberlakuan  Ketentuan  Pidana  Di  Bidang  Perikanan  Akibat Melakukan Pemalsuan Persetujuan Dan Pendaftaran.” Lex Et Societatis 10, no. 2 (2022):
38 – 50.
Mertha, I Ketut, M Hum, I. G. K Ariawan, Ida Bagus Ketut Surya, D Jaya, M. H. W Suardana, M.
H Aa Ngurah, et al. “Buku Ajar Hukum Pidana.” Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
Nuralinda, Zahrotunnisa, and M Rusli Arafat. “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pem alsuan Alat Bukti Visum Et Repertum.” Jatiswara 37, no. 2 (2022): 205 – 11.
Nurrachman, Hilman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  Yang  Berbeda  Antara  Didepan  Penyidik  Dengan  Di Persidangan.” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6, no. 1 (2021): 106 – 16.
Panjaitan, Gracemark C hrissaulita, Lukmanul Hakim, and Ansori Ansori. “Pertanggungjawaban Pelaku  Tindak  Pidana  Pembuatan  Dan  Pemalsuan  SKCK  (SKCK)  Sebagai  Syarat  Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2023): 497 – 512.
Rafiâ, Muhammad. “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan Pasal 263 Kuhp (Putusan 876/Pid. B/2019/Pn Rap).” Jurnal Ilmiah Advokasi 8, no. 2 (2020): 90 – 102.
Rusianto, Agus. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Prenada Media, 2022.
Setyono, Ridha Ari. “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 14, no. 3 (2023): 129 – 36.
Syaripudin, Pahmi. “Analisis Terhadap Tindak Pi dana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Journal Justiciabelen (JJ) 1, no. 1 (2021): 62 – 78.
Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana. Deepublish, 2019.
Zulfa,  Eva.  “ Menghancurkan  Kepalsuan  (Studi  Tentang  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dan Problema Penerapannya).” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 345 – 60.