## Hasil Penelitian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2014

## Abstract
In the Pekanbaru City Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Disturbance Permits in Article 3 has been explained that this permit is valid for five (5) years and shall re-register every year by paying a levy. But in reality there are many employers who do not pay the levy each year, mainly in the district Charming.
The approach used in this study is qualitative and classify informant research include key informants, key informants and informant extra. Data collection techniques used in the form of in-depth interviews and secondary data analysis with qualitative analysis techniques procedure; reduction, data presentation and verification / conclusions.
The results showed that the retribution permit interference in Pekanbaru has decreased, even though efforts are minor nuisance levels continue developing States at any time for the purpose of investment employers by various businesses. Resistor in retribution disorder is an enumera- tion of objects levy is less good, less than the maximum dissemination and awareness of the poor to pay the levy.
Keywords: autonomy, efficiency of acceptance, dissemination and awareness
* Sofyan Hadi dan Ishak
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Menurut undang- undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan
pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu menurut pasal 141 UU 29 Tahun 2009 adalah:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c) Retribusi Izin Gangguan;
d) Retribusi Izin Trayek; dan
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## Hasil Penelitian
Salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Retribusi Izin Gangguan. Objek Retribusi Izin Gangguan atau yang biasa disebut ( Hinder Ordonnantie ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c UU No 29 Tahun 2009 adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma
keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk pengusaha, manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, HO adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.
Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal Kota Pekanbaru penerimaan retribusi dari izin gangguan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Penerimaan Retribusi Izin Gangguan di Kota Pekanbaru 2012-2014
Sumber data: badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2015
Berdasarkan tabel di atas terlihat masih rendahnya penerimaan retribusi izin gangguan sedangkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang izin gangguan telah diberlakukan semenjak tahun 2012. Tetapi dari total penerimaan Retribusi Izin Bangunan Kota Pekanbaru pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu hanya Rp 4,476,271,381.00. Padahal usaha-usaha di Kota Pekanbaru terus berkembang dan tentunya membutuhkan perlindungan dari gangguannya terkecil sampai dengan gangguan besar. Kecamatan
Tampan yang merupakan kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduk dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang sangat pesat. Berdasarkan data diatas, pada tahun 2013 Kecamatan Tampan memperoleh pendapatan retribusi izin bangunan tertinggi dibanding kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru dan mengalami penurunan pendapatan di tahun 2014 walaupun masih menjadi kecamatan yang tertinggi dibanding kecamatan lainnya.

## Hasil Penelitian
Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pada pasal 3 telah dijelaskan bahwa izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang tidak membayar retribusi setiap tahunnya, terutama di kecamatan Tampan. Padahal di dalam Perturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan telah dijelaskan pada pasal 14 yang berupa sanksi administrasi yang berisikan:
1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
2. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang melatar belakangi di atas. Maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan kontribusinya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2012-2015?
2. Faktor-Faktor apa saya yang mempengaruhi penurunan penerimaan Retribusi Izin Bangunan Kota Pekanbaru tahun 2012-2015.
Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu:
1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan kontribusinya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2012-2015.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan penerimaan Retribusi Izin Bangunan Kota Pekanbaru tahun 2012-2015.
Menurut Marihot P.Siahaan, beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut 1 :
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriftif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti 2 .
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adapun alasan pemilihan lokasi ini karena penerimaan retribusi izin gangguan di Kecamatan Tampan paling terlihat mengalami penurunan, sementara usaha di Kecamatan

## Hasil Penelitian
Tampan terus mengalami peningkatan, baik dari izin gangguan yang ringan, sedang dan besar. Lokasi penelitian dengan ruang lingkup sasaran yang lebih kecil diharapkan mampu memudahkan peneliti menghasilkan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam.
Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.
Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, dan observasi dilakukan
analisa dengan metode analisis operational component berikut. Dalam pelaksanaan analsis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Perda Pekanbaru No 8 Tahun 2012
Banyak usaha di Kecamatan Tampan yang tingkat gangguan kecil yang tidak menunaikan kewajiban mereka dalam membayar Retribusi Izin Gangguan HO, dapat dilihat pada tabel berikut ini;
Tabel 2. Penerimaan Retribusi Izin Gangguan HO di Kecamatan Tampan 2012-2014
Sumber data: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2015
Tabel di bawah menunjukkan bahwa penerimaan retribusi izin gangguan di Kecamatan Tampan tahun 2012 sebesar Rp 601,609,258.00, sementara pada tahun 2013 sebesar Rp 5,989,946,052.00, selanjutnya pada tahun 2014
sebesar Rp 4,476,271,381.00. pada tahun 2014 terlihat penerimaan retribusi izin gangguan mengalami penurunan dari tahun 2013. Sementara usaha-usaha dengan izin gangguan di Kecamatan Tampan setiap harinya selalu mengalami peningkatan.

## Hasil Penelitian
Usaha dengan gangguan besar, sedang, dan kecil yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 3.  Usaha Gangguan Kecil di Kecamatan
Tampan
gangguan ini tentunya Kecatan Tampan dengan retribusi izin gangguan yang tinggi, tetapi malah penerimaan retribusi izin gangguan mengalami penurunan pada tahun 2014.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pajak dan Retribusi Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa:
“rendahnya penerimaan retribusi izin gangguan di Kecamatan Tampan tidak terlepas dari para pengusahanya, hal ini disebabkan oleh pengusaha yang tidak menunaikan kewajibannya, sementara peraturan sudah ada serta sanksi yang mesti diterapkan terhadap para pengusaha yang tidak membayar izin gangguan”
Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa setiap pengusaha wajib membayar retribusi izin gangguan, karena dalam peraturan pemerintah Kota Pekanbaru ada sanksi yang harus dijatuhkan kepada pengusah yang tidak membayar retribusi izin gangguan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Retribusi Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :
“penerimaan retribusi dari izin gangguan di Kecamatan Tampan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kalau melihat geliat dunia usaha dengan tingkat gangguan kecil banyak terdapat di Kecamatan Tampan, namun diakui bahwa untuk membayar izin gangguan ini merupakan kesadaran dari para pengusaha saja, karena retribusi izin gangguan ini biasanya dilaporkan oleh pengusaha setiap tahunnya” .
Data di atas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi izin gangguan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengalami penurunan, karena usaha- usaha yang tingkat gangguan kecil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  terus bekembang setiap saat, karena menjadi tujuan investasi para pengusaha dengan berbagai macam usaha.
Secara politis Pemeritah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomo 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Tahun 2012 2013 2014 Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil 16 21 28 171 410 525 148 243 321
Sumber data: badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa usaha dengan gangguan kecil di Kecamatan Tampan pada tahun 2014 hanya berjumlah 321, sementara usaha dengan gangguan kecil di Kecamatan Tampan terus meningkat.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :
“retribusi izin gangguan ini dibuat untuk menertibkan usaha-usaha dari yang memiliki gangguan kecil sampai yang besar, retribusi ini untuk meminta tanggungjawab para pengusaha dalam menjalankan usahanya, secara umum ini memberatkan para pengusaha tapi ini merupakan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dimana usaha itu berdiri, pada dasarnya Kecamatan Tampan merupakan tempat yang strategis untuk mendirikan usaha atau warung, salon dengan tingkat gangguan ringan, mengingat disana ada dua perguruan tinggi yang mahasiswanya banyak”
Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang luas di Kota Pekanbarum, disamping luas Kecamatan Tampan berdiri dua perguruan tinggi ternama di Riau, secara tidak langsung maka pengusaha akan melakukan investasi dengan membuka usaha baik yang bersekala besar dan juga bersekala kecil, dengan adanya retribusi izin

## Hasil Penelitian
Izin Gagguan Usaha. Dalam perda ini termasuk yang memiliki gangguan kecil, sedang, besar, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3-4 berikut ini;
1. Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
a. Jenis usaha dengan intensitas gangguan kecil
b. Jenis usaha dengan intensitas gangguan sedang
c. Jenis usaha dengan intensitas gangguan besar
2. Indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
a. Lokasi/lingkungan
b. Kolektor
c. Arteri
Izin gangguan dalam pasal 12 ayat 2-3 menjelaskan masa belaku dan pembayaran izin gangguan berikut ini; 2). Masa retribusi izin gangguan berlaku selama 1 (satu) tahun. 3). Izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.
Selanjutnya berdasarkan pasal 10 ayat 6 menjelaskan tarif retribusi sebagai berikut; 6). Besarnya tarif sebagaiman dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut;
a. Untuk luas ruangan 01 s/d 100 m 2 = Rp 8.000, 00/ m 2 b. Untuk luas ruangan 101 s/d 200 m 2 = Rp 7.000, 00/ m 2
c.  201 m 2 keatas dikenakan biaya tambahan Rp 1.000, 00/ m 2 penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 meter.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :
“ada perda tentang retribusi izin gangguan ini merupakan alat politik oleh pemerintah guna untuk mendapatkan pendapatan daerah dari
sumber lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, adanya retribusi izin gangguan ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sumber yang lain”.
Dari data di atas menunjukkan bahwa perda izin retribusi merupakan alat politik bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi, karena dalam peratutan perundang- undangan menjelaskan kalau pemerintah daerah memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pajak dan Retribusi Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa:
“pemerintah juga memberikan dis insentif yang telah diatur dalam perda ini, namun tidak ada insentif bagi pengusaha, dis insetif ini berupa sanksi bagi pengusaha yang tidak mebayar retribusi izin gangguan, berupa sanksi denda”
Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Retribusi Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :
“peraturan pemerintah ini merupakan bentuk politis pemerintah dalam penertiban usaha-usaha di kota pekanbaru, pengusaha melihat geliat pembangunan dan berkembangnya Kota Pekanbaru terutama di Kecamtan Tampan, mendirkan usaha menjanjikan, karena di kecamatan ini berdiri universitas terkemuka di Riau dengan jumlah mahasiswa yang mencapai puluhan ribu orang, namun yang menjadi persoalan banyak dari usaha di sana yang tidak membayar retribusi ini tidak terlepas dari pengawasan dan juga aturannya”.
Melalui perda ini pemerintah memaksakan kepada masyarakat atau pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya, melalui peraturan ini kebijakan pemerintah untuk mendapatkan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Usaha dikenakan retribusi izin gangguan karena pertumbuhan usaha saat ini semakin pesat

## Hasil Penelitian
terutama di Kacamatan Tampan Kota Pekabaru.
Retribusi izin ganguan merupakan keputusan politik yang dibuat pemerintah untuk para pengusaha, karena setiap kebijakan itu mesti ada sanksi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap para pengusaha yang tidak mentaati peraturan tersebut, selanjutnya harus ada petugas yang melakukan penertiban terhadap setiap kibijakan tersebut.
Peraturan pemerintah merupakan kebijakan secara politis untuk melakukan penertiban serta dampaknya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun pendapatan daerah untuk pendapatan daerah dalam memenuhi APBD Kota Pekanbaru.
Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya retribusi izin gangguan. Dengan demikian masyarakat jadi mengetahui tentang fungsi dan retribusi izin gangguan tempat usaha.
Pemungutan retribusi izin gangguan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 11 dijelaskan bahwa;
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :
“pembayarana retribusi izin gangguan dilakukan oleh pengusaha sendiri, dengan mengunakan tanda-tanda atau bukti seperti karcis, kupon atau kartu berlangganan, atau salah satu dari keduanya”
Pembayaran retribusi izin gangguan dilakukan oleh pengusaha itu sendiri dengan menggunakan SKRD atau alat bukti yang lain berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Retribusi Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :
“ya, pengusaha yang membayarkan sendiri retribusi izin gangguan usaha mereka, kalau pengusaha yang melaporkan sendiri dibutuhkan kesadaran dari para pengusaha untuk selalu mengurus retribusi izin gangguannya” .

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Izin Gangguan
Penerimaan pajak bagi setiap daerah sudah mempunyai beberapa hambatan dalam penerimaan. Adapun faktor-faktor yang menghambat prosedur penerimaan retribusi izin gangguan di Kota Pekanbaru, dari pengamatan peneliti di lapangan. Faktor penghambat penerimaan retribusi izin gangguan di Kota Pekanbaru adalah;
1. Kurangnya pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) terhadap aktifitas dari pemiliki usaha sehingga terdapat laporan yang bersifat spekulatif dari pemilik usaha tersebut.
2. Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru kurang mampu mengaudit pemilik usaha sehingga pelaporan keuangan yang buat oleh pemilik izin gangguan banyak yang tidak benar, sehingga jumlah beban pajak yang seharusnya besar dapat ditekan dengan adanya laporan yang bersifat fiktif.
3. Kurang adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak terutama pemilik usaha dalam membayar iuran izin gangguan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru.
Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam peningkatan penerimaan dari sistem dan prosedur penerimaan daerah tersebut adalah;

## Hasil Penelitian
1. Masih terdapat pegawai yang kurang memahami penghitungan nilai usaha objek retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru.
2. Tingkat pendidikan pegawai kurang relevan dengan masalah sehingga tingkat penerimaan kurang mencapai hasil yang maksimal.
3. Pelayanan dalam penetapan dan penghitungan serta prosedur pembayaran izin usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru belum menunjukan pelayanan yang baik sehingga masih memakan waktu yang relatif lama.
Faktor-faktor yang menghambat dalam penerimaan retribusi izin gangguan perlu dilakukan pembenahan secepatnya oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, guna mecapai tingkat efektilitas dan efisiensi yang lebih baik dalam memacu penerimaan pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi izin gangguan. Penerimaan daerah yang efektif dan efisisen sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Semakin baik pengelolaan pendapatan daerah, akan semakin baik pulalah pembangunan daerah tersebut dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan menunjukan penerimaan retribusi izin gangguan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2012 sebesar Rp 601,609,258.00, sementara pada tahun 2013 sebesar Rp 5,989,946,052.00, selanjutnya pada tahun 2014 sebesar Rp 4,476,271,381.00. Pada tahun 2014 terlihat
penerimaan retribusi izin gangguan mengalami penurunan dari tahun 2013. Sementara usaha- usaha dengan izin gangguan di Kecamatan Tampan setiap harinya selalu mengalami peningkatan. Implementasi Perda Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2012 tentang zin gangguan dalam pasal 12 ayat 2-3 menjelaskan masa berlaku dan pembayaran izin gangguan berikut ini; 2). Masa retribusi izin gangguan berlaku selama 1 (satu) tahun. 3). Izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi kurang maksimal berjalan dengan baik.
2. Faktor pengahambat dalam implementasi Perda Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2012 adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) terhadap aktifitas dari pemiliki usaha, kurang adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak terutama pemilik usaha dalam membayar iuran izin gangguan dan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru kurang mampu mengaudit pemilik usaha sehingga pelaporan keuangan yang buat oleh pemilik izin gangguan banyak yang tidak benar.
Saran yang disampaikan terkait penelitian ini adalah :
1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus mampu melakukan sosialisasi dan penyuuhan yang lebih optimal untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai retribusi izin gangguan.
2. Untuk menciptakan kepastian hukum dan efek jera kepada masyarakat yang melanggar retribusi izin gangguan diberlakukan standar baku kreteria untuk semua bentuk usaha. Dengan demikian mempertegas petugas dalam melakukan penilian penetapan retribusi sehingga tidak terjadi diskresi yang berlebihan.
3. Adanya sinergi antara Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru

## Hasil Penelitian
dengan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengawasi pertumbuhan usaha di Kota Pekanbaru.
4. Melakukan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru kerja sama dengan RT dan RW dalam mendata perkembangan pertumbuhan usaha di Kota Pekanbaru.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahap, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Jakarta; PT Bumi Aksara
Agustinus, leo. (2006). Politik dan Kebijakan publik . Bandung: AIPI.
Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Cheema, G. Shabbir and Rondinelli, Dennis A.,
1998, Decentralization and Development
: Conclusion and Directions.
Davey, K.Y, 1989. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga , UI Press, Jakarta.
Devas, Nick, Brian Binder, Anna Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1998, Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia , (terjemahan oleh Masri Maris), UI Press. Jakarta.
Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah , Bunga Rampai”, UPP AMP YKPN, Edisi pertama, yokyakarta.
D., Riant nugroho. 2003. Kebijakan Publik
Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Moleong, Lexy J 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offset.
Nugroho D, Riant 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Riwu Kaho, Yosef, 1985, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia , Bina Aksara, Jakarta.
Siahaan, Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Rajawali Pers. Jakarta.
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik .
UNY Press.
Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik, Teori, dan Proses , Jakarta; Media Presindo

## Jurnal
Adinda Permatasari Rahadian, Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian .  http:// www.stiami.ac.id/jurnal/download/35/ analisis-implementasi-kebijakan-tentang- keterbukaan-informasi.pdf diakses tgl 18-03- 2016

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
(Footnotes)
1 Marihot P. Siahan., Op.cid, Hlm 7
2 Lexy J Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, Hlm 35