## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
Oleh: Siswi Wulandari
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI
Email: Siswiwulandari89@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kode  Etik  dalam  tingkah  laku  berbisnis  di  perusahaan    merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance . Kode etik tersebut menuntut  karyawan  dan  pimpinan  perusahaan  untuk  melakukan  praktek-praktek etika  bisnis  yang  terbaik  di  dalam  semua  hal  yang  dilaksanakan  atas  nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan  dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha  mematuhi  ―mana  yang  boleh‖  dan  ―mana  yang  tidak  boleh‖  dilakukan dalam  aktivitas  bisnis  perusahaan.  Pelanggaran  atas  Kode  Etik  merupakan  hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode  Etik  tersebut  hendaknya  dapat  dimengerti  oleh  seluruh  karyawan  & pimpinan  perusahaan  dan  akhirnya  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  tindakan (action) . Good Corporate Governance dan Etika Bisnis merupakan dua hal  yang tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya. Good  Corporate  Governance lebih memfokuskan  pada  penciptaan  nilai  dan  penambahan  nilai  bagi  para  pemegang saham,  sedangkan  etika  bisnis  lebih  menekankan  pada  pengaturan  hubungan dengan para stakeholders . Saat ini, ternyata masih banyak perusahaan yang belum menyadari arti pentingnya implementasi Good Corporate Governance dan praktik etika  bisnis  yang  baik  bagi  peningkatan  kinerja  perusahaan,  sehingga  berakibat pada kualitas Sumber Daya Manusia di perusahaan yang buruk. Diharapkan paper ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  implementasi  etika  bisnis  dan Good Corporate Governance dalam kegiatan bisnis di Indonesia.
Keywords: Etika Bisnis, Good Corporate Governance , Perusahaan

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Hill  dan  Jones  (1998)  Etika  bisnis  merupakan  suatu  ajaran  untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin  perusahaan  ketika  mempertimbangkan  untuk  mengambil  keputusan strategis  yang  terkait  dengan  masalah  moral  yang  kompleks.  Etika  Bisnis  dalam
suatu  perusahaan  dapat  membentuk  nilai,  norma  dan  perilaku  karyawan  serta pimpinan  dalam  membangun  hubungan  yang  adil  dan  sehat  dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.
Perusahaan  meyakini  prinsip  bisnis  yang  baik  adalah  bisnis  yang  beretika, yakni  bisnis  dengan  kinerja  unggul  dan  berkesinambungan  yang  dijalankan dengan  mentaati  kaidah-kaidah  etika  sejalan  dengan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.
Etika  bisnis  lebih  luas  dari  ketentuan  yang  diatur  oleh  hukum,  bahkan merupakan  standar  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  standar  minimal  ketentuan hukum,  karena  dalam  kegiatan  bisnis  seringkali  kita  temukan  wilayah  abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Pentingnya  etika  bisnis  tersebut  berlaku  untuk  kedua  perspektif,  baik  di lingkup  makro  maupun  di  lingkup  mikro.  Perspektif  makro  adalah  pertumbuhan suatu  negara      tergantung  pada  market  system  yang  berperan  lebihefektif  dan efisien  daripada command  system dalam  mengalokasikan  barang  dan  jasa. Perspektif  mikro  adalah  dalam  lingkup  ini  perilaku  etik  identik  dengan kepercayaan atau trust kepada orang yang mau diajak kerjasamanya.
Sekarang  ini,  dunia  usaha  semakin  berkembang  dan  membutuhkan pengelolaan  yang  semakin  baik  dan  sehat.  Etika  bisnis  tidak  disangkal  lagi memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  hal  tersebut.  Menerapkan  etika  bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan  merupakan  salah  satu  sumbangsih  besar  yang  dapat  diberikan  oleh dunia  usaha  untuk  mendorong  terciptanya  pasar  yang  efisien,  transparan  dan mampu  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  seluruh  stakeholder-nya.  Saat  ini seringkali  muncul  pertanyaan  apakah  etika  bisnis  merupakan  suatu  hal  yang penting  bagi  perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya.  Etika  bisnis dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  merepotkan  yang  seandainya  tidak  diindahkan pun suatu bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan.
Berangkat  dari  hal  itu,  peran  etika  sangat  besar  dalam  melakukan  kegiatan bisnis,  maka  sudah  selayaknya  perusahaan  menerapkan  suatu  prinsip Good Corporate Governance yang dapat digunakan sebagai salah satu alatnya. Berbagai peristiwa  dalam  dasawarsa  terakhir  telah  menjadikan corporate  governance sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi – organisasi NGO, para konsultan  korporasi,  akademis,  dan  regulator  (pemerintah)  di  berbagai  belahan dunia.  Isu-isu  yang  terkait  dengan corporate  governance seperti insider  trading , transparansi,  akuntabilitas,  independensi,  etika  bisnis,  tanggung  jawab  sosial ( corporate  social  responsibility )dan  perlindungan  investor  telah  menjadi ungkapan – ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. Corporate governance juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha di Negara   kita.

## B. PERMASALAHAN
1) Bagaimanakah  pandangan  mengenai Good  Corporate  Governance dalam perspektif etika bisnis?
2) Bagaimanakah implementasi etika bisnis dan prinsip Good Corporate
Governance pada perusahaan di Indonesia ?
3) Bagaimanakah  solusi  penyelesaian  permasalahan  penerapan  etika bisnis  dan  Prinsip Good  Corporate  Governance pada  perusahaan  di Indonesia ?

## C. TUJUAN PENELITIAN
1) Untuk  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan  etika  bisnis,  prinsip Good Corporate Governance dan juga mengetahui  keterkaitan antara etika bisnis dan prinsip Good Corporate Governance. 2) Untuk  mengetahui  implementasi Good  Corporate  Governance dalam rangka  pelaksanaan  etika  bisnis  pada  perusahaan  di  Indonesia    dan juga  cara  penyelesaian  permasalahan  yang  berkenaan  dengan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance.

## D. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  paper  ini  digunakan  spesifikasi  penelitian  preskriptif analitis,  yaitu  memberikan  gambaran  atau  merumuskan  masalah  sesuai  dengan keadaan  atau  fakta-fakta  yang  ada  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dan penyelesaian  masalah  penerapan    Prinsip Good  Corporate  Governance di Indonesia sebagai salah satu bagian dari etika bisnis. Fakta-fakta tersebut berupa data  sekunder  karena  dengan  data  sekunder  akan  lebih  memungkinkan  untuk memilih data atau informasi  yang relevan  yang mendukung penelitian. Penulisan paper  ini  dilakukan  dengan  cara  menggambarkan  secara  sistematis  serta memberikan  data  berdasarkan  literatur  atau  studi  kepustakaan  yang  berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian masalah penerapan Prinsip Good Corporate Governance di  Indonesia    sebagai  salah  satu  bagian  dari  etika  bisnis.  Selain  itu penulisan paper ini juga memberikan analisis atau pembahasan dari masalah yang diuraikan tersebut.

## E. PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Etika Bisnis dan Prinsip Good Corporate Governance

## Etika Bisnis
Etika  bisnis  dalam  perusahaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  yaitu untuk  membentuk  suatu  perusahaan  yang  kokoh  dan  memiliki  daya  saing  yang tinggi  serta  mempunyai  kemampuan  menciptakan  nilai  (value-creation)  yang tinggi,  diperlukan  suatu  landasan  yang  kokoh.  Tidak  ada  cara  yang  paling  baik untuk  memulai  penelaahan  hubungan  antara  etika  dan  bisnis  selain  dengan mengamati,  bagaimanakah  perusahaan  riil  telah  benar-benar  berusaha  untuk menerapkan etika ke dalam bisnis.
Haruslah  diyakini  bahwa  pada  dasarnya  praktek  etika  bisnis  akan  selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena:
1. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya
2. friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
3. Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
4. Melindungi prinsip kebebasan berniaga
5. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
Menurut salah satu sumber yang penulis kutip ada lima  prinsip etika bisnis menurut  Keraf (1994:71-75) diantaranya adalah :
1. Prinsip Otonomi.
Otonomi  adalah  sikap  dan  kemampuan  manusia  untuk  bertindak berdasarkan  kesadarannya  sendiri.  Bertindak  secara  otonom  mengandaikan adanya  kebebasan  mengambil  keputusan  dan  bertindak  menurut  keputusan  itu. Otonomi  juga  mengandaikan  adanya  tanggung  jawab.  Dalam  dunia  bisnis, tanggung  jawab  seseorang  meliputi  tanggung  jawab  terhadap  dirinya  sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat.
2. Prinsip Kejujuran.
Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan,  dan  hubungan  kerja  dalam  perusahaan. Prinsip  ini  paling  problematik  karena  masih  banyak  pelaku  bisnis  melakukan penipuan.
3. Prinsip Tidak Berbuat Jahat dan Berbuat Baik.
Prinsip  ini  mengarahkan  agar  kita  secara  aktif  dan  maksimal  berbuat  baik atau  menguntungkan  orang  lain,  dan  apabila  hal  itu  tidak  bisa  dilakukan,  kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis.
4. Prinsip Keadilan.
Prinsip ini menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya.
5. Prinsip Hormat Pada Diri Sendiri.
Prinsip  ini  mengarahkan  agar  kita  memperlakukan  seseorang  sebagaimana kita  ingin  diperlakukan  dan  tidak  akan  memperlakukan  orang  lain  sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan.

## Good Corporate Governance
Pengertian Good Corporate Governance
Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem ( input , proses, output )  dan  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara berbagai  pihak  yang  kepentingan  ( stakeholders) terutama  dalam  arti  sempit hubungan  antara  pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan  dewan  Direksi  demi
tercapainya  tujuan  perusahaan. Good  Corporate  Governance dimaksudkan  untuk mengatur  hubungan-hubungan  ini  dan  mencegah  terjadinya  kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan  dan  untuk  memastikan  bahwa  kesalahan- kesalahan  yang terjadi dapat diperbaiki dengan Negara.

## 1. Prinsip Good Corporate Governance
Terdapat  lima  prinsip Good  Corporate  Governance yang  dapat  dijadikan pedoman  bagi  para  pelaku  bisnis,  yaitu Transparency,  Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang  biasanya diakronimkan  menjadi tarif. Penjabarannya sebagai berikut:
a. Transparency (keterbukaan informasi)
Secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai  keterbukaan  informasi.    Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk  menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders -nya.
b. Accountability (akuntabilitas)
Yang  dimaksud  dengan  akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi,  struktur, system  dan  pertanggungjawaban  elemen  perusahaan.    Apabila  prinsip  ini diterapkan  secara  efektif,  maka  akan  ada  kejelasan  akan  fungsi,  hak, kewajiban  dan  wewenang  serta  tanggung  jawab  antara  pemegang  saham, dewan komisaris dan dewan direksi.
c. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk  pertanggung  jawaban  perusahaan  adalah  kepatuhan  perusahaan terhadap  peraturan  yang  berlaku,  diantaranya;  masalah  pajak,  hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  bersama  masyarakat  dan sebagainya.  Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan  bahwa  dalam  kegiatan  operasionalnya,  perusahaan  juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.
d. Indepandency (kemandirian)
Intinya,  prinsip  ini  mensyaratkan  agar  perusahaan  dikelola  secara profesional  tanpa  ada  benturan  kepentingan  dan  tanpa  tekanan  atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip  ini  menuntut  adanya  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  hak stakeholder  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan  memberikan  jaminan  perlakuan  yang  adil  di  antara  beragam kepentingan dalam perusahaan.

## 2. Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis
Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah dan baik  buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja dan etika perorangan, yang  menyangkut hubungan- hubungan  sosial  antara  perusahaan,  karyawan  dan  lingkungannya.  Etika perusahaan  menyangkut  hubungan  perusahaan  dan  karyawan  sebagai  satu kesatuan  dengan  lingkungannya  (misalnya  dengan  perusahaan  lain  atau masyarakat setempat), etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan. Perilaku etis yang telah berkembang  dalam  perusahaan  menimbulkan  situasi  saling  percaya  antara perusahaan  dan  stakeholders,  yang  memungkinkan  perusahaan  meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, pegawai dan pemasok bertindak oportunis, serta tumbuhnya saling percaya.
Penerapan Good Corporate Governance dapat didorong dari dua sisi,  yaitu etika  dan  peraturan.  Dorongan  dari  etika  ( ethical  driven )  datang  dari  kesadaran individu-  individu  pelaku  bisnis  untuk  menjalankan  praktik  bisnis  yang mengutamakan  kelangsungan  hidup  perusahaan,  kepentingan stakeholders ,  dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan  ―memaksa‖  ( regulatory  driven )  perusahaan  untuk  patuh  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kedua  pendekatan  ini  memiliki kekuatan  dan  kelemahannya  masing-masing  dan  seyogyanya  saling  melengkapi untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  sehat. 1 Inti  dari Good  Corporate Governance adalah moral dan etika yang dibarengi dengan perangkat hukum. Apabila  digambarkan Good  Corporate  Governance dalam  perspektif  etika bisnis adalah seperti kaitan antara nilai, norma dan moral. Nilai merupakan suatu yang abstrak. Tidak dapat dilihat, diraba atau dirasakan. Tetapi nilai ini hidup dan diakui  oleh  masyarakat.  Nilai  ini  sama  seperti  etika  dalam  bisnis.  Tidak  terlihat dan  tidak  dapat  disentuh,  tetapi  setiap  pelaku  bisnis  mengetahui  mengenai  apa yang  termasuk  ke  dalam  etika  dalam  pelaksanaan  bisnis.  Etika  ini  pun dilaksanakan  oleh  para  pelaku  bisnis.  Walaupun  tidak  terlihat  tetapi  dengan menerapkan  etika  bisnis  ini  para  pelaku  bisnis  dapat  merasakan  manfaat  dan pengaruhnya terhadap bisnis mereka. Selanjutnya adalah norma. Norma ini  level selanjutnya  di  atas  nilai.  Karena  norma  ini  dapat  dilihat  dan  di  rasakan keberadaannya.  Norma  dibuat  dalam  rangka  usaha  mewujudkan  nilai.  Norma disini  dapat  di  samakan  dengan Good  Corporate  Governance .  Etika  bisnis  yang abstrak itu mulai di usahakan untuk di konkritkan dengan dibuatnya konsep Good Corporate Governance . Kalau etika bisnis mengatur mengenai perbuatan apa saja yang  boleh  dan  tidak  boleh,  salah  dan  benar,  baik  dan  buruk, Good  Corporate Governance lebih  kepada  pengaturan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan perusahaan  secara  konkrit  yang  didalamnya  sudah  terkandung  etika  bisnis  tadi. Lalu yang terakhir adalah moral. Moral adalah perwujudan paling nyata dibanding
nilai  dan  norma.  Karena  disini  sudah  ada  realisasi  dari  para  subjek.  Sudah  tidak hanya berbicara baik dan buruk atau apa yang harus dilakukan tetapi moral sudah sampai pada tahap mematuhi aturan yang ada. Moral ini seperti kode etik ataupun aturan  mengenai  prinsip Good  Corporate  Governance secara  tertulis  atau  yang lebih dikenal dengan Pedoman Prinsip Good Corporate Governance . Etika bisnis dan Good  Corporate  Governance tadi  yang  bentuknya  abstrak  dan  semi  nyata, harus diwujudkan dengan satu alat yang punya kekuatan lebih powerfull agar para pelaku  bisnis  dapat  mematuhinya  tanpa  rasa  kebingungan.  Kode  etik  berfungsi sebagai  pedoman  pelaksanaan  etika  bisnis  dan  prinsip Good  Corporate Governance yang  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan,  baik  peraturan  negara ataupun peraturan perusahaan.
Jadi  etika  bisnis  dan Good  Corporate  Governance memiliki  keterkaitan yang  sangat  erat.  Dimana  apabila Good  Corporate  Governance ingin  diterapkan maka  dibutukan  pengetahuan  mengenai  etika  bisnis  yang  baik.  Dalam  prinsip Good Corporate Governance pun sudah terkandung etika bisnis yang diperlukan dalam  meningkatkan  kualitas  perusahaan.  Jadi  keduanya  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  upaya  meningkatkan  nilai  dari  suatu  perusahaan.  Tetapi pelaksanaan  baik  etika  bisnis  maupun  prinsip Good  Corporate  Governance memerlukan  suatu  instrumen  berupa  pedoman  yang  mengatur  secara  tertulis mengenai  etika  bisnis  yang  harus  dilaksanakan  dan  prinsip Good  Corporate Governance tersebut.

## 3. Implementasi Etika Bisnis dan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia
Pada kenyataannya di  Indonesia  sudah lama sekali bergaung mengenai isu etika bisnis dan juga prinsip Good Corporate Governance . Tetapi hingga saat ini keduanya  masih  mencari  jalan  agar  dapat  diterapkan  dengan  baik  di  Indonesia  . Pemerintah mengupayakannya dengan cara membuat regulasi-regulasi yang dapat mendorong  para  pelaku  bisnis  agar  dapat  mengimplementasikan  etika  bisnis  dan Good  Corporate  Governance dalam  kegiatan  bisnisnya.  Misalnya  saja  dengan dibuat  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas. Undang-undang  ini  mengatur  apa  saja  yang  boleh  dilakukan  oleh  para stakeholders  dan  juga  pihak  ketiga.  Lalu  ada  pula  Pedoman  Umum Good Corporate Governance yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman  ini  dibuat  dengan  tujuan  agar  pelaku  bisnis  memiliki  pegangan  dalam upaya penerapan Good Corporate Governance . Agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Tetapi  upaya-upaya  ini  tidak  di  barengi  dengan  pengawasan  yang  optimal dari pemerintah. Sehingga pada prakteknya etika bisnis dan juga Good Corporate Governance masih  dilanggar  dan  tidak  diterapkan  dengan  baik.  Berikut  ini masalah-masalah praktis etika bisnis di Indonesia.
a) Banyak  sudah  terjadi  kejahatan  ekonomi  dan  kecurangan  bisnis  yang dilakukan oleh banyak korporasi atau pelaku bisnis dan ekonomi yang telah merugikan  warga  Negara    ,  setidaknya  dalam  segi  keuntungan  financial (pajak)  dan  kepercayaan  public  terhadap  peranan  Negara      (pemerintah)
dalam  mengawasi  dinamika  ekonomi,  khususnya  produksi,  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber-sumber  kekayaan  alam  dan  pelestarian  lingkungan hidup.  Fenomena  ini  terjadi  karena  banyak  korporasi,  terutama  para pemimpinnya  tidak  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  memberantas kejahatan  bisnis.  Penyelewengan,  penyalahgunaan  otiritas,  korupsi  dan kolusi  juga  sulit  diatasi.  Penipuan  sistematis  terhada  masyarakat  yang dilakukan beberapa pebisnis juga sering terjadi.
b) Masih saja terjadi persaingan tidak sehat dan monpoli terhadap sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan teori  konspirasi  dimana-mana. Dalam skala global,  hal  tersebut  terjadi  di  beberapa  Negara    .  Keadilan  dan  demokrasi ekonomi  acap  dipaktekan  dengan  mendapat  sokongan  justru  dari  penguasa Negara    .  Kasus-kasus  actual,  misalnya  pemebebasan  tanah  utuk  bisnis property.
c) Kejahatan  perperusahaanan,  keuangan  (pasar  modal)  dan  perpajakan  juga sering  dilakukan  oleh  banyak  orang.  Penggelapan  pajak,  penipuan  dengan kartu kredit atau kejahatan maya ( cyber crime ), penyalahgunaan kredit, dan penggelapan  pajak  sangat  sulit  diatasi,  sebab  selain  masih  rendahya penegakan  hukum,  etika  bisnis  dan  perilaku  juga  mengalami  distorsi  luar biasa.
d) Mekanisme  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  kegiatan  bisnis bersekala besar acap kali diabaikan oleh pemerintah, bahkan trlihat banyak oknum  aparat  pemerintah  melakukan  konspirasi  dan  kolusi.  Fenomena  ini dapat  dirasakan  pada  kasus-ksus  perperusahaanan  dan  banyak  kasus  mega proyek.  Sedikit  NGO/LSM  yang  menaruh  perhatian  penuh  dalam mengawasi tindak kejahatan bisnis.
e) Kontrol  lembaga  legislatif  (parlemen)  juga  sangat  lemah,  sebab  ada  juga anggota  parlemen  tingkat  pusat  dan  tingkat  daerah  yang  ikut  melakukan kejahatan  bisnis,  atau  sengaja  membiarkan  terjadi  tanpa  ada  upaya melaporkannya.  Sebagian  aparatur  pemerintah  juga  melakukan  hal  yang sama.  Para  penegak  hukum  (beberapa  hakim,  jaksa,polisi  dan  pengacara) juga terlibat dalam kejahatan bisnis/ekonomi.
f) Masih  banyak  pelaku  bisnis  yang  tidak  memiliki  etika  bisnis,  dan  oknum pemerintah banyak yang tidak memiliki etika dalam pembangunan ekonomi, perdagangan  dan  korporasi.  Prinsip-prinsip Good  Corporate  Govermance juga belum diterapkan secara pasti dan berkelanjutan, begitu pula supremasi hukum  melalui law  enforcement .  Teknologi  pemantauan  dan  penangan kejahatan  bisnis  juga  belum  memadai.  Budaya  malu  dan  hidup berkecukupan atau berlebihan secara jujur dan bersih masih sedikit dimiliki oleh banyak orang.
Tidak  hanya  etika  bisnis  saja  tetapi  pelanggaran  terhadap Good  Corporate Governance juga sangat marak. Akibatnya pun beragam. Dari mulai perusahaan yang  bangkrut  karena  dilikuidasi,  persaingan  tidak  sehat  sesama  pelaku  bisnis, korupsi  ataupun  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  buruk  di  dalam  perusahaan karena  proses  rekruitmen  yang  tidak  sesuai  standar.  Tuntutan  terhadap  wujud Good  Corporate  Governance disetiap  sektor  (publik  maupun  swasta),  kini
semakin gencar. Tuntutan ini memang sangat wajar, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang luar biasa di negeri ini, ternyata  disebabkan  oleh  buruknya  pengelolaan  ( bad  governance )  pada  sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia. Indikasi buruknya pengelolaan tersebut antara lain tercermin dari berbagai indikator berikut ini:
a) Tahun  1999,  di  sektor  swasta,  menurut  hasil  riset  McKinsey  &  Company yang melibatkan para investor di Asia, Eropa dan Amerika Serikat terhadap lima  negara      di  Asia  menyatakan  bahwa  Indonesia    menempati  peringkat terindah  dalam  pelaksanaan Good  Corporate  Governance. Sedangkan menurut  hasil  survei Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC) terhadap pelaku bisnis asing di Asia ternyata  Indonesia  merupakan negara terburuk  di  bidang Good  Corporate  Governance .  Tabel  di  bawah  ini menunjukkan peringkat Good Corporate Governance di Asia:
Skor Peringkat Good Corporate Governance di Asia Negara Skor Singapura 2,00 Hongkong 3,59 Jepang 4,00 Philiphina 5,00 Taiwan 6,10 Malaysia 6,20 Thailand 6,67 Cina 8,22 Indonesia 8,29 Korea Selatan 8,83 Vietnam 8,89 Keterangan  : Makin tinggi skor, makin buruk Good Corporate Governance Sumber: Media Akuntansi, No. 17/TH.VII/April-Mei 2001
b) Tahun 2000, di  sektor publik, birokrasi  pemerintahan  Indonesia  , termasuk yang  terburuk  di  Asia.  Menurut  hasil  survei  yang  dilakukan Political  and Economic  Risk  Consultancy (PERC)  terhadap  para  eksekutif  bisnis  asing, birokrasi  Indonesia    pada  tahun  2000  memperoleh  skor  8,0  dan  tidak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam dan India.
c) Tahun  2001,  hasil  survei  yang  dikembangkan  oleh Credit  Lyonnais Securities (CLSA)  dengan  tujuh  kategori,  meliputi  disiplin,  transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggungjawab, keadilan dan kesadaran nasional terhadap  standar Good  Corporate  Governance pada  115  perusahaan  di  25 negara      berkembang  menunjukkan  bahwa  skor  total  untuk  perusahaan  di
Indonesia  yang disurvei hanya 37,7 dari skala 0-100 (100 adalah tertinggi). Skor  ini  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  skor  total  perusahaan- perusahaan  yang  disurvei  di  negara      Singapura  (64,5),  Malaysia  (56,6), India (55,6), Thailand (55,1), Taiwan (54,6), Cina (49,1), Korea (47,1), dan Philiphina (43,9).
d) Tahun  2008 Asian  Development  Perusahaan memberikan  laporan  baru mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance di Asia. Negara   Asia yang  menjadi sample adalah  Indonesia  ,  Korea,  Malaysia,  dan  Thailand. Hasilnya  adalah  Malaysia  menduduki  peringkat  pertama,  Thailand,  Korea dan  yang  terburuk  pelaksanaan Good  Corporate  Governance nya  adalah Indonesia.
Fakta-fakta  di  atas  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  etika  bisnis  dan Good Corporate Governance di Indonesia  masih sangat rendah.
4. Solusi  Penyelesaian  Permasalahan  Penerapan  Etika  Bisnis  Dan  Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia
Setelah  melihat  penjabaran  implementasi  etika  binsis  dan  juga Good Corporate Governance yang masih buruk di Indonesia, berikut ini beberapa solusi permasalahan penerapan etika bisnis di Indonesia:
a) Untuk  mengatasi  kejahatan  bisnis  atau  ekonomi  yang  terjadi  seiring dengan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  yang  telah  melahirkan revolusi  industri  perdagangan,  perbankan  dan  khususnya  korporasi,
dalam skala global, sebaliknya semua negara   memperkuat komitmen politiknya  untuk  lebih  memartabatkan  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu  perlu  juga  diperkuat  komitmen  moralnya  untuk  tetap  konsisten menjalankan  sebuah  misi  penting,  yaitu  mewujudkan  keadilan, kebenaran,  kejujuran,  penegakan  hukum,  penegakan  etika  dan peningkatan rasa berkompetisi secara fair, rasional dan berkemanusiaan.
b) Pemerintah  harus  merancang  sebuah  pemikiran  strategik  mengenai politik  penanggulangan  kesejahteraan  bisnis  secara  rasional.  LSM (NGO)  yang  menaruh  perhatian  pernuh  terhadap  upaya  pencegahan dan pemberantasan korupsi harus tetap menekan pemerintah, terutama aparat  penegak  hukum  untuk  mengukum  siapapun  seberat-beratnya bila mengganggu stabilitas ekonomi. Tindakan represif sesungguhnya harus  ditempuh  untuk  mengganjar  para  pelaku  kejahatan  bisnis  dan ekonomi dalam skala besar.
c) Untuk mecegah sekaligus memberantas kejahatan bisnis dan ekonomi, sesuatu hal  yang signifikan, strategik dan fundamental harus diambil,
yaitu  dengan  lebih  dahulu  membenahi  organisasi  kekuasaan kehakiman,  kejaksaan  dan  kepolisian  sebagai stakeholders utama dalam  penegak  hukum.  Integritas  moral,  spiritual  dan  mental  para penegak hukum harus teruji. Tingkat kesejahteraan dan kelangsungan hidup komunitas ini harus diperhatikan.
d) Integritas moral pemerintah dan parlemen juga harus lebih baik, agar tidak  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  berbuat kejahatan bisnis/ekonomi. Etika kekuasaan dan berpemerintahan harus dimiliki pemerintah dan parlemen. Etika politik anggota-anggota DPR juga haruslah teruji untuk tidak tergoda dengan menggunakan jabatan politik untuk mem-backing pelaku kejahatan bisnis.
e) Etika bisnis harus dikampanyekan (disosialisasikan)  oleh pemerintah dan  LSM  (NGO)  secara  berkelanjutan.  Etika  bisnis  juga  harus diberikan sebagai kurikulum (mata ajaran) wajib pada sekolah-sekolah dan  perguruan  tinggi  yang  mendalami  ilmu  ekonomi,  manajemen, perdagangan,  korporasi,  perbankan  dan  keuangan,  dan  hal-hal  yang berrkaitan dengan itu.
f) Prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance harus  diterapkan  pada semua korporasi,  baik  milik asing, pemerintah, maupun swasta lokal. Para  pelaku  bisnis  dan  ekonomi  hendaknya  menyadari,  bahwa  di tangan mereka martabat dan kemajuan bangsa dipertaruhkan.
Komite  Nasional  Kebijakan Governance telah  mengeluarkan  Pedoman Good  Corporate  Governance .  Pedomantersebut  dibuat  dengan  tujuan  agar menjadi  acuan  bagi  seluruh  perusahaan  untuk  dapat  melaksanakan Good Corporate  Governance. Pedoman Good  Corporate  Governance dapat dipergunakan  oleh  seluruh  perusahaan  dalam  melaksanakan Good  Corporate Governance dengan lebih baik. Menjawab permasalahan-permasalah penerapan Good Corporate
Governance ,  Pedoman Good  Corporate  Governance telah  mengatur  mengenai pedoman praktis  pelaksanaan Good Corporate Governance yang dapat  dijadikan acuan dalam melaksanakan Good Corporate Governance :
a. Pelaksanaan Good  Corporate  Governance dapat  dilakukan  melalui  lima tindakan yaitu:
1) Penetapan visi, misi dan corporate values
2) Penyusunan corporate governance structure 3) Pembentukan corporate culture
4) Penetapan sarana public disclosures
5) Penyempurnaan berbagai kebijakan sehingga memenuhi prinsip Good
Corporate Governance
b. Penetapan  visi,  misi  dan corporate  values merupakan  langkah  awal  yang harus  dilaksanakan  dalam  penerapan Good  Corporate  Governance oleh suatu perusahaan.
c. Corporate governancestructure dapat ditetapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
1) Kebijakan corporate  goverenance yang  selain  memuat  visi  dan  misi perusahaan, juga memuat tekad untuk melaksanakan Good Corporate Governance dan  pedoman-pedoman  pokok  penerapan  prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparrency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness . 2) Code  of  Conduct yang  memuat  pedoman  perilaku  yang  wajar  dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan perusahaan.
3) Tata  Tertib  Kerja  Dewan  Komisaris  dan  Tata  Tertib  Kerja  Direksi yang  memuat  hak  dan  kewajiban  serta  akuntabilitas  dari  Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
4) Organisasi  yang  di  dalammya  tercermin  adanya risk  management, internal control dan compliance.
5) Kebijakan risk management, audit dan compliance .
6) Human resources policy yang jelas dan transparan.
7) Corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.
d. Pembentukan corporate  culture untuk  memperlancar  pencapaian  visi  dan misi serta implementasi corporate governance structure . Corporate cult ure terbentuk  melalui  penetapan  prinsip  dasar  ( guiding  principles ),  nilai-nilai ( values )  dan  norma-norma (norms )  yang  disepakati  serta  dilaksanakan secara  konsisten  dengan  contoh  konkrit  dari  pimpinan  perusahaan. Corporate  culture perlu  di  diskusikan  secara  berkesinambungan  dan ditunjang oleh social communication .
e. Pembentukan  pola  dan  sarana disclosure sangat  diperlukan  sebagai  bagian dari  akuntabilitas  perusahaan  kepada stakeholders. Sarana disclosure dapat melalui  laporan  tahunan  ( annual  report ),  situs  internet  ( website ), review pelaksanaan Good Corporate Governance dan sarana lainnya.
Agar  perusahaan    dapat  melaksanakan Good  Corporate  Governance secara efektif, selain pelaksanaan pedoman praktis di atas, juga memerlukan lingkungan yang  kondusif,  untuk  itu  maka  pihak-pihak  yang  terkait  perlu  memberikan dukungan, yaitu pihak negara   dan masyarakat.
Pihak negara      yang berarti  pemerintah perlu membuat peraturan mengikat tentang pelaksanaan Good Corporate Governance yang ditujukan bagi perusahaan di Indonesia . Apabila ada peraturan yang mengikat dan ada sanksi maka seluruh perusahaan  akan  melaksanakan Good  Corporate  Governance dengan  lebih  baik. Pemerintah  sebagai  regulator  perlu  terus  menerus  melakukan  berbagai  upaya secara  konsisten  terutama  dalam  memperkuat  pelaksanaan Good  Corporate Governance ,  menyempurnakan  aspek  pengaturan  dan  pengawasan,  mendorong
penyehatan  perusahaan  bermasalah,    memperkuat  struktur governance , menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan  perusahaan maupun mendukung penguatan  infrastruktur  industri.  Seluruh  upaya  tersebut  dikonsolidasikan  untuk menciptakan persaingan usaha diIndonesia  yang memiliki daya saing yang teruji kehandalannya.  Menurut  Herlianto,  secara  tegas  mengemukakan  bahwa  untuk mewujudkan  peran  pemerintah  dalam  pengaturan  penerapan Good  Corporate Governance di  dunia  bisnis,  perlu  dibangun  suatu  strategi  yang  diarahkan  untuk mendorong  internal governance yang  sehat  dan  lingkungan  eksternal  yang kondusif  di  mana  instrumennya  tidak  lain  adalah  ketentuan-ketentuan  yang berkenaan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 2
Selain itu berdasarkan www.swa.co.id, pelaksanaan survei Good Corporate Governance terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Indonesia    juga  dapat mengontrol  pelaksanaan Good  Corporate  Governance pada  perusahaan- perusahaan di Indonesia . Pihak SWA yang bekerja sama dengan The Indonesia n Institute  for  Corporate  Governance (IICG)  menggelar  Survei  Corporate Governance  Perception  Index.  Dengan  adanya  survei  tahunan  ini,  salah  satu manfaatnya adalah dapat memotivasi perusahaan-perusahaan yang disurvei untuk meningkatkan  praktik  corporate  governance  ke  arah  yang  lebih  baik.  Survei corporate  governance ini merupakan salah satu  sarana untuk  mengetahui  kondisi corporate  governance  suatu  perusahaan  dibandingkan  secara  relatif  dengan perusahaan  lainnya.  Survei  ini  dapat  menjadi  fasilitator  bagi  pihak-pihak  yang ingin  mengetahui  gambaran  umum  praktik Corporate  Governance berdasarkan standar  kriteria  tertentu.  Akan  lebih  baik,  di  samping  berpartisipasi  pada  survei ini,  perusahaan  juga  menggunakan  sarana  evaluasi Corporate  Governance lainnya,  mengingat  masing-masing  perusahaan  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda,  misalnya  ada  yang  highly  regulated,  ada  yang  dual  atau  multiple listing,  ada  yang  dimiliki  oleh  satu  atau  lebih  shareholder  asing  yang  lebih familiar  dengan  single-tier  governance  system  dibandingkan  dengan  two-tier governance  system.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  teridentifikasi  areas  for improvement  dan  solusi  yang  lebih  spesifik  untuk  mencapai  kondisi Good Corporate  Governance .Disebutkan  bahwa  penilaian  meliputi  13  aspek  yaitu komitmen,transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  keadilan, kompetensi,  kepemimpinan,  kemampuan  bekerja  sama,  visi  misi  &  tata  nilai, strategi kebijakan, etika, dan iklim etikal. Tentunya pengguna hasil survei ini bisa saja  berharap  ada  informasi  lebih  lanjut  mengenai  skor  untuk  tiap-tiap  aspek tersebut  dari perusahaan  yang dinilai, namun  ternyata bobot  dan pemberian nilai menggunakan  kriteria  lainnya:  yaitu  self  assessment,  kelengkapan  dokumen, paparan  makalah  dan  observasi.survei Corporate  Governance ini  sebaiknya  juga dapat  menyoroti  dan  memotret  hal-hal  tertentu  yang  lebih  konkrit  seperti  ada tidaknya  Komite-komite  Komisaris  yang  dibentuk  dan  tetap  dipertahankan meskipun  tidak  wajib  dan  mungkin  saja  tidak  diperlukan  untuk  ada  setiap tahunnya.  Termasuk  proses  pemilihan  dan  masa  tugas  dari  anggota  komite tersebut.
Menurut  pihak  SWA,  dengan  adanya  survei  ini,  banyak  perusahaan  yang tiap tahunnya poin kepatuhan terhadap Good Corporate Governance meningkat. Artinya  survei  ini  cukup  efektif  untuk  memberikan  motivasi  kepada  perusahaan untuk  menerapkan Good  Corporate  Governance dan  menjunjung  tinggi  etika bisnis di Indonesia . Sayangnya dalam proses survei ini belum ada kontribusi dari pemerintah.  Maka  alangkah  lebih  baik  kalau  pemerintah  yang  menjadi  motor pelaksanaan  survei Good  Corporate  Governance terhadap  perusahaan  di Indonesia .
Pihak  perusahaan  itu  sendiri  dapat  memberikan  dukungan  dengan  cara melaksanakan  5  (lima)  asas Good  Corporate  Governance dengan  seutuhnya  dan mempergunakan  Pedoman Good  Corporate  Governance sebagai  pedoman pelaksanaan.  Lalu  Pedoman Good  Corporate  Governance diimplementasikan dengan membuat code of conduct sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat  dipercaya  dari  seluruh  jajaran  perusahaan. Code  of  conduct memuat sekurang-kurangnya :
a) Pedoman tentang benturan kepentingan ( conflict of interest)
b) Kerahasiaan yang harus dipelihara
c) Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
d) Integritas dan akurasi data
e) Pernyataan tahunan (annual disclosure )
f) Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan
Perusahaan juga harus memiliki internal control yang baik. Perusahaanharus  memiliki  direktur  kepatuhan  yang  berfungsi  mengawasi pelaksanaan Good  Corporate  Governance internal  perusahaan  dan  mengawasi segala  kegiatan  karyawan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, sehingga apabila Good Corporate Governance belum dilaksanakan dapat diperbaiki  dengan  lebih  cepat.  Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  juga salah  satu  faktor  penting,  karena Good  Corporate  Governance dapat  terwujud apabila  Sumber  Daya  Manusia  pada  perusahaan  tersebut  memiliki  kualitas  yang baik  dan  harus  selalu  dilakukan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia melalui  pelatihan-pelatihan,  karena  di  dalam  Pedoman  Umum Good  Corporate Governance disebutkan  bahwa  pelaksanaan Good  Corporate  Governance dapat didorong  dari  dua  sisi,  yaitu  etika  dan  peraturan.  Etika  terkait  pada  kualitas  dan dorongan dari individu-individu diantaranya karyawan perusahaan, pimpinan dan stakeholder lainnya. Perusahaan juga perlu membentuk pola dan sarana disclosure yang sangat  penting dan merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Sarana disclosure tersebut dapat melalui situs internet.
Sedangkan  masyarakat  juga  harus  melatih  kepekaan  terhadap  pelaksanaan Good  Corporate  Governance pada  perusahaan,  karena  apabila  perusahaan  tidak melaksanakan Good  Corporate  Governance maka  masyarakat  yang  akan dirugikan,  sehingga  kepekaan  dan  pengetahuan  masayarakat  mengenai  hak  dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan pula.
Jadi pelaksanaan etika bisnis dan Good Corporate Governance yang efektif pada perperusahaanan di Indonesia  adalah dengan melaksanakan pedoman praktis yang  diatur  dalam  Pedoman Good  Corporate  Governance ,  serta  hal  yang  tidak
kalah  penting  adalah  peran  serta  dari  Negara      dan  masyarakat  dalam  partisipasi pelaksanaan Good  Corporate  Governance. Lingkungan  yang  kondusif  dapat mendorong pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif dan lebih baik.

## F. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Good  Corporate  Governance berdasarkan  perspektif  etika  bisnis  adalah pendukung  pelaksanaan  dan  penegakan  etika  bisnis  di  Indonesia  . Good
Corporate  Governance adalah  alat  pengimplementasian  etika  bisnis  yang baik  oleh  perusahaan.  Dengan  dilaksanakannya Good  Corporate Governance , maka etika bisnis yang tercipta pun akan baik pula. Keduanya tidak  bisa  dipisahkan  dan  saling  keterkaitan.  Keduanya  dibutuhkan  oleh suatu  perusahaan  agar  dapat  menciptakan  iklim  persaingan  yang  baik  dan dapat  meningkatkan  nilai  dari  perusahaan  tersebut.  Tetapi  keduanya membutuhkan  aturan  nyata  supaya  etika  bisnis  dan Good  Corporate Governance dapat  dilaksankan  dengan  lebih  mudah.  Etika  bisnis  dapat dibuat  aturan  dalam  bentuk  kode  etik  perusahaan,  sedangkan Good Corporate  Governance dapat  dibuat  aturan  dalam  bentuk  pedoman Good
Corporate Governance yang bisa berpedoman pada Pedoman Umum Good
Corporate  Governance yang  di  buat  oleh  Komite  Nasional  Kebijakan Governance.
2. Pelaksanaan Good  Corporate  Governance yang  efektif  adalah  dengan melaksanakan  pedoman  praktis  yang  diatur  dalam  Pedoman Good Corporate  Governance ,  serta  hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah  peran serta  dari  Negara      dan  masyarakat  dalam  partisipasi  pelaksanaan Good
Corporate  Governance. Lingkungan  yang  kondusif  dapat  mendorong pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif dan lebih baik.

## Saran
1. Meningkatkan  kuaitas  penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  agar  dapat menjaring  siapapun  pihak  yang  bersalah  dalam  hal  pelanggaran  terhadap etika bisnis dan Good Corporate Governance .
2. Menyarankan  agar  Pedoman Good  Corporate  Governance direalisasikan menjadi  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  sanksi  dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi perusahaan di seluruh Indonesia .
3. Membentuk  direktur  kepatuhan  di  setiap  perusahaan  dalam  upaya meningkatkan  pengawasan  internal  perusahaan  dalam  pelaksanaan Good Corporate  Governance agar  penyelewengan  ataupun  kejahatan  dapat diminimalkan.
4. Meningkatkan  pengawasan Good  Corporate  Governance oleh  perusahaan dan  juga  pemerintah  dan  meningkatkan  peranan  lembaga  yang  telah  ada agar  pelaksanaan Good  Corporate  Governance di  Indonesia    dapat
ditingkatkan.
5. Menyarankan agar pemerintah memberikan perhatiannya dan berpartisipasi dalam  penyelenggaraan  survei Good  Corporate  Governance ,  guna memotivasi  dan  mengontrol  kepatuhan  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di Indonesia    terhadap  pelaksanaan  etika  bisnis  dan  juga Good  Corporate Governance.
6. Meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  Negara      dan  masyarakat  melalui perubahan  sistem  pengawasan,  manajemen  perusahaan  dan  kepekaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
John  Pieris, Etika  Bisnis  dan  Good  Corporate  Governance, Samitra  Media Utama, Jakarta, 2007. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1988, hlm. 63. Moh. Wahyudin Zarkasyi, Op.cit, hlm.7. .............“Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia    2006”, diakses melalui www.bapepam.go.id