Pengaturan dan Tanggungjawab Negara terhadap Global Warming dalam  Protokol  Kyoto 1997
Virgayanti  Fattah
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Univ. Tadulako

## Abstrak
Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan artikel ini adalah  untuk  mengetahui  tanggungjawab  negara  terhadap  pemanasan  global  yang diatur dalam Protokol Kyoto 1997. Hasil kajian disimpulkan bahwa, pertama, negara maju dan berkembang memanggul tanggung jawab berbeda, Artinya Semua negara pihak  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama  namun  dalam  tingkat  yang  berbeda dalam  hal  target  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca.  Perbedaan  tanggungjawab tersebut,  berdasarkan  hal  target  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  dan  keadaan ekonomi  masing-masing  negara.  Dalam  kenyataan,  terlihat  aspek  ketidak  adilan dalam  penerapan  Prinsip  Tanggungjawab  negara  dalam  pelaksanaan  Protokol Kyoto, karena negara maju sebagai penghasil sebagian besar emisi dan mempunyai kemampuan  paling  besar  untuk  mengurangi  emisi  GRK,  tetapi  mereka  mengambil porsi  tanggungjawab  yang  tidak  sesuai  dalam menangani  perubahan  iklim. Kedua , Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan United Nations framework Convention on Climate Change dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004  Tentang  Pengesahan Kyoto  Protocol  To  The  United  Nation  Framework Convention  On  Climate  Change,  s eperti  undang-undang  lain  di  Indonesia, pelaksanaan kedua  undang-undang  ini  juga lemah.
Kata kunci : pemanasan global, dan tanggungjawab negara.
I.  Pendahuluan Pemanasan  Global  adalah  isu lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan perubahan iklim yang menakutkan. Pemanasan global mulai marak  dibicarakan  setelah  Persatuan
Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk
Intergorvermental  Panel  on  Climate Change (IPCC) pada Tahun 1988. IPCC adalah  sebuah  panel  ilmiah  yang terdiri  dari  para  ahli  klimatologi untuk mengkaji perubahan iklim yang telah  terjadi  beberapa  tahun  terakhir ini.  IPCC  menyimpulkan  bahwa sebagian besar peningkatan temperatur  rata-rata  global  sejak pertengahan abad ke-20, kemungkinan  besar  disebabkan  oleh meningkatnya  gas  rumah  kaca  akibat aktifitas manusia. 1 Berdasarkan Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional,  setiap  negara  diakui memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan  sumber  daya  hayati, sesuai  dengan  kebijakan  bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing dan juga berkewajiban  menjaga  agar  kegiatan yang  berlangsung    di  dalam wilayahnya  atau  berada  di  bawah pengawasannya  tidak  menimbulkan kerusakan  lingkungan  negara  lain
1 Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global ? Penebar Plus, Jakarta, 2007,  hal.
atau  wilayah  diluar  batas  wilayah nasional negara-negara 2
.
Salah  satu  dari  pertemuan yang  bersifat  internasional  adalah pertemuan Kyoto, Jepang pada Tahun 1997.  Pertemuan  di  Kyoto,  Jepang tersebut  adalah  sebuah  instrument hukum (legal  instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan  Iklim  yang  bertujuan untuk  menstabilkan  konsentrasi  Gas Rumah  Kaca 3 agar  tidak  mengganggu sistem iklim bumi. Setelah di adopsi pada tanggal 11  Desember  Tahun  1997,  Protokol Kyoto  dibuka  untuk  ditanda  tangani pada  tanggal  16  Maret  Tahun    1998, menurut  syarat-syarat  persetujuan bahwa  protokol    mulai  belaku  pada hari  ke-90  setelah  diratifikasi  oleh paling  sedikit  55  pihak  konferensi, termasuk negara-negara maju dengan total  emisi  karbon  dioksida  paling sedikit  55%  dari  total  emisi  Tahun 1990  dari  kelompok  negara-negara industri ini. Efektifitas    Protokol  Kyoto  ini yang  mensyaratkan  agar  diratifikasi oleh  paling  sedikit  55  negara menunjukan protokol ini memerlukan partisipasi  banyak  negara  termaksud negara-negara  berkembang.  Syarat minimum  adalah  55%  emisi  negara maju  harus  dilibatkan,  menunjukan pentingnya  peranan  negara  maju sebagai  pengemisi  utama  untuk bertindak langsung karena selama ini merekalah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan  konsentrasi  GRK,  maka negara-negara  inilah  yang  memiliki tanggungjawab dan perlu menunjukan  kepemimpiannya  dalam upaya  melindungi  bumi,dari  syarat
2 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan  Internasional,  Perspektif  Bisnis
Intenasional,  Refika  Aditama,  Bandung,
2003, Hal. 40.
3 Gas Rumah Kaca, Selanjutnya disebut GRK. tersebut. Ratifikasi oleh Rusia pada 18 November Tahun 2004 telah memenuhi syarat 55 persen 4 . Desember Tahun 2004, Indonesia  pada  akhirnya  meratifikasi Protokol  Kyoto  melalui  UU  No.  17 Tahun  2004  dan  menindaklanjuti ratifikasi  Protokol  Kyoto  dengan berbagai upaya, diantaranya membentuk  institusi  seperti  DNA (Desagnated National Authority) dengan  kordinator  dari  Kementrian Lingkungan  Hidup.  Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran  karbon  dioksida dan  lima  GRK  atau  bekerja  sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga  jumlah  atau  menambah emisi  gas-gas  tersebut,  yang  telah dikaitkan dengan pemanasan global. Tercapai  Ketentuan  dalam Protokol Kyoto ini, mengenai kewajiban  setiap  negara  harus menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca dalam  level  Tahun  1990  sebesar  5% selama Tahun  2008-2012,  diperlukan adanya tanggungjawab dari partisipasi setiap negara untuk saling bekerjasama, karena jika pengurangan emisi ini tidak terwujud akan sangat membawa dampak buruk bagi  dunia  karena  kita  tahu  bahwa kesadaran  akan  masa  depan  manusia bergantung pada masa depan lingkungannya, namun pada kenyataannya meskipun semua negara berkembang meratifikasi Protokol Kyoto ini, tetapi negara maju yang  meratifikasinya  hanya  memberi kontribusi  penurunan  emisi  yang kurang dari “55%”. Dampak  buruk    yang  nanti terjadi  tidak  disebabkan  oleh  satu negara  saja,  seorang  individu,  sebuah perusahaan,  tetapi  beberapa  aktor yang  melakukannya  secara  bersama dalam  jumlah  yang  berbeda-beda;
4 Daniel  Murdiyarso  ,2003. Protokol  Kyoto, implikasinya  bagi  Negara  berkembang, penerbit buku kompas, Jakarta,hlm 8.
sementara itu kita ketahui bahwa ada beberapa  negara  yang  memiliki cadangan  hutan  yang  luas  tapi  tidak berkontribusi banyak terhadap pencemaran lingkungan harus menanggung beban menjaga kelestarian hutannya untuk keseimbangan iklim dunia. Sebuah alternatif yang ditawarkan  dalam UNFCCC  (United Nations  Framework  Convention  on Climate Change) bahwa tanggungjawab  itu  melekat  pada semua  negara  tetapi  dalam  proporsi yang berbeda, dikenal dengan ‘common but differentiated responsiblities’  (CBDR) yang  terdapat dalam  Pasal 10 Protokol Kyoto Tahun 1997. 5 Penggunaan  energi  merupakan sumber  utama  terjadinya  pemanasan global karena negara kita terikat pada Protokol  Kyoto  maka  kita  perlu memperhatikan konsumsi energi kita. Protokol Kyoto merupakan Persetujuan Pelaksana Kerangka Konvensi Perubahan Iklim, mempunyai  dampak  yang  sangat penting bagi Indonesia. Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan  temperatur  global  dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah  kaca  ( greenhouse  effect )  yang disebabkan  oleh  meningkatnya  emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana  (CH4),  dinitrooksida  (N2O) dan  CFC  sehingga  energi  matahari terperangkap  dalam  atmosfer  bumi. Berbagai literatur menunjukkan kenaikan temperatur global termasuk Indonesia  yang  terjadi  pada  kisaran 1,5–4 0 celcius pada akhir abad 21. 6 Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius  bagi  lingkungan  bio-geofisik seperti :
a. Pelelehan es di kutub,
b. Kenaikan muka air laut,
5 www.sihar dejournal.wordpress.com
6 www.physics.ius.indiana.edu.com
c. Perluasan gurun pasir,
d. Peningkatan hujan dan banjir,
e. Perubahan iklim,
f. Punahnya flora dan fauna tertentu, g. Migrasi fauna dan hama penyakit, dsb. Sedangkan  dampak  bagi  aktivitas sosial-ekonomi   masyarakat meliputi: a. Gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, b. Gangguan terhadap fungsi prasarana  dan  sarana  seperti jaringan  jalan,  pelabuhan  dan bandara c. Gangguan  terhadap  permukiman penduduk, d. Pengurangan produktivitas lahan pertanian, e. Peningkatan  resiko  kanker  dan wabah penyakit, dsb. Efek Rumah Kaca dapat divisualisasikan sebagai sebuah proses  yang  pada  kenyataannya,  di lapisan atmosfer terdapat selimut gas. Rumah kaca adalah analogi atas bumi yang  dikelilingi  gelas  kaca.  Panas matahari  masuk  ke  bumi  dengan menembus gelas kaca tersebut berupa radiasi  gelombang  pendek.  Panas matahari  tersebut,  sebagian  diserap oleh  bumi  dan  sisanya  dipantulkan kembali  ke  angkasa  sebagai  radiasi gelombang  panjang,  namun,  panas yang  seharusnya  dapat  dipantulkan kembali  ke  angkasa  menyentuh permukaan gelas kaca dan terperangkap di dalam bumi. Layaknya proses dalam rumah kaca di pertanian dan perkebunan, gelas kaca memang  berfungsi  menahan  panas untuk menghangatkan rumah kaca. Aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi  selimut  gas  di  atmosfer sehingga  melebihi  konsentrasi  yang seharusnya,  maka  panas  matahari yang  tidak  dapat  dipantulkan  ke angkasa  akan  meningkat pula. Semua proses  itulah  yang  disebut  Efek Rumah  Kaca.  Pemanasan  global  dan perubahan  iklim  merupakan  dampak
dari  Efek  Rumah  Kaca.  Para  ilmuan memperkirakan bahwa selama pemanasan  global,  daerah  bagian utara  dari  belahan  bumi  utara (Northern Hemisphere) akan memanas  lebih  dari  daerah-daerah lain  di  bumi.  Gunung-gunung  es  akan mencair  dan  daratan  akan  mengecil, akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut, sebagai salah satu akibatnya. Pegunungan di daerah subtropis,  bagian  yang  ditutupi  salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair dan musim tanam akan lebih panjang di beberapa daerah. Temperatur pada musim dingin dan  malam  hari  akan  cenderung untuk meningkat. Daerah hangat akan menjadi  lebih  lembab  karena  lebih banyak air yang menguap dari lautan. Para  ilmuan  belum  begitu  yakin apakah  kelembaban  tersebut  malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan  yang  lebih  jauh  lagi.  Hal ini  disebabkan  karena  uap  air merupakan gas rumah kaca, sehingga keberadaannya  akan  meningkatkan efek  insulasi  pada  atmosfer.  Uap  air yang  lebih  banyak  juga  akan membentuk  awan  yang  lebih  banyak, sehingga  akan  memantulkan  cahaya matahari  kembali  ke  angkasa  luar,  di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan.
Kelembaban  yang  tinggi  akan meningkatkan  curah  hujan,  secara rata-rata,  sekitar  1%    untuk  setiap derajat Fahrenheit pemanasan. (curah hujan  di  seluruh  dunia  telah meningkat sebesar 1%  dalam seratus tahun  terakhir  ini).  Badai  akan menjadi  lebih  sering.  Air  akan  lebih cepat  menguap  dari  tanah,  akibatnya beberapa  daerah  akan  menjadi  lebih kering  dari  sebelumnya.  Angin  akan bertiup  lebih  kencang  dan  mungkin dengan  pola  yang  berbeda.  Topan badai  (hurricane)  yang  memperoleh kekuatannya dari penguapan air, akan menjadi  lebih  besar.  Pola  cuaca menjadi  tidak  terprediksi  dan  lebih ekstrim. Pemanasan global ini mengakibatkan  timbulnya  kerjasama internasional  untuk  mensukseskan pengurangan  gas-gas  rumah  kaca.  Di Tahun  1992,  pada  Earth  Summit  di Rio  de  Janeiro,  Brazil,  150  negara berikrar  untuk  menghadapi  masalah GRK dan setuju untuk menterjemahkan  maksud  ini  dalam suatu perjanjian yang mengikat. Tahun  1997,  para  perwakilan dari 160 negara merumuskan persetujuan  Protokol  Kyoto,  mereka bertemu secara reguler untuk menegoisasikan  isu-isu  yang  belum terselesaikan seperti peraturan, metode  dan  pinalti  yang  wajib diterapkan  pada  setiap  negara  untuk memperlambat  emisi  GRK.  Para negoisator merancang sistem di mana suatu  negara  yang  memiliki  program pembersihan  yang  sukses  dapat mengambil keuntungan dengan menjual  hak  polusi  yang  tidak digunakan  ke  negara  lain.  Sistem  ini disebut  perdagangan  karbon,  contoh, negara  yang  sulit  meningkatkan  lagi hasilnya,  seperti  Belanda,  dapat membeli  kredit  polusi  di  pasar,  yang dapat  diperoleh  dengan  biaya  yang lebih  rendah.  Rusia,  merupakan negara yang memperoleh keuntungan bila  sistem  ini  diterapkan.  Perjanjian ini,  menyerukan  kepada  38  negara- negara  industri  yang  memegang persentase  paling  besar  dalam melepaskan  GRK  untuk  memotong emisi mereka ke tingkat 5% di bawah emisi  Tahun  1990.  Pengurangan  ini harus  dapat  dicapai  paling  lambat Tahun 2012.
Pemanasan  global  juga  sering dikaitkan  dengan  perubahan  iklim. Trenberth,  Houghton and Filho 7
mendefinisikan perubahan iklim sebagai  perubahan  pada  iklim  yang dipengaruhi  langsung  atau  tidak
7 Addinul Yakin, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan  Berkelanjutan,  Akademika Pressindo, Jakarta,  2002
langsung  oleh aktivitas manusia  yang merubah  komposisi  atmosfer  yang akan  memperbesar  keragaman  iklim teramati  pada  periode  yang  cukup panjang. Kerangka  Konvensi  Perubahan Iklim  belum  mencapai  persetujuan tentang berapa besarnya pengurangan emisi GRK Antropogenik,  yang  disetujui  dalam Kerangka  Konvensi  Perubahan  Iklim adalah  Tanggung  Jawab Differential 8
antara  negara  dan    negara  dengan ekonomi dalam transisi.
Negara  Annex  1  mempunyai tujuan  untuk  mengurangi  emisinya sedangkan  Negara  non-annex  tidak (atau  belum)  mempunyai  tanggung jawab  tersebut.  Protokol  Kyoto  1997 kemudian  menyetujui  bahwa  negara Annex  1  dalam  komitmen  antara Tahun 2008 sampai Tahun 2012 akan mengurangi emisinya dengan minimal 5% dibawah emisi Tahun 1990 9 . Kerangka  Konvensi  Perubahan Iklim  mengatur  tentang  pengurangan emisi  oleh  negara  Annex  1  dapat dilakukan berpatungan ( Jointly ) dengan  pihak  lain  dan  dapat membantu pihak lain untuk mencapai tujuan konvensi 10 . Berdasarkan ketentuan  tersebut,  dalam  Protokol Kyoto  terdapat  3  (tiga)  mekanisme untuk mitigasi perubahan iklim, yaitu: 1. Implementasi  Patungan  (IP)  atau Joint  Implementation (JI)  antara negara Annex 1. 2. Mekanisme  Pembangunan  Bersih (MPB)  atau Clean  Development Mecanism (CDM)  antara  negara Annex  1  dengan  negara  Non- Annex 1.
8 Tanggungjawab  Differensial  tersebut, antara negara    dengan  negara  yang ekonominya    dalam  transisi.    Eksplisit disebut  dengan  Annex  I  dan  negara  sedang berkembang.
9 Persetujuan  ini  tertera  pada  Artikel 3.Paragraf 1. Protokol Kyoto 1997
10 Artikel  4.Paragraf  2  (a)  Konvensi
Perubahan Iklim 1992.
3. Perdagangan  Emisi  Internasional (PEI)  atau International  Emissions Trading (IET)  antara  negara
Annex 1. Ketiga  mekanisme  tersebut bersifat  fleksibel,  ketiganya  terbuka untuk  badan  pemerintah  atau  badan swasta 11
. Implementasi  Patungan  (IP) yang dimaksud adalah negara Annex 1 manapun dapat memindahkan ( Transfer ) atau mendapatkan ( Acquire )  dari  pihak  negara  Annex  1 manapun  unit  reduksi  emisi  dari proyek yang bertujuan untuk mengurangi  emisi  atau  pada  sumber emisi atau memperbesar kemampuan rosot  ( Sink )  untuk  mengikat  GRK dalam sektor ekonomi manapun 12
. Artikel  1  Paragraf  2  Protokol Kyoto menyatakan bahwa Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) merupakan  mekanisme  yang  khusus mengatur perdagangan dengan negara  sedang  berkembang.  MPB pada  satu  pihak  bertujuan  untuk membantu negara sedang berkembang untuk memberi kontribusi  tercapainya  standarisasi kadar  GRK  dalam  atmosfer.  Bantuan tersebut berupa pemindahan teknologi  dan  dana  dari  negara  maju kepada  negara  sedang  berkembang untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. MPB tidak menghambat  usaha    pembangunan negara  Non-Annex  melainkan  justru membantu.  MPB  berasal  dari  inisiatif negara  Non-Annex  yang  mendapat dukungan  luas  dan  kuat  dari  negar- negara sedang berkembang 13 .
11 Otto  Soemarwoto,  Atur  Diri  Sendiri  :
Paradigma  Baru  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.  Pembangunan  Ramah  Lingkungan  : Berpihak  Pada  Rakyat,  Ekonomis  dan Berkelanjutan,  Gajah  Mada  University Press, Jakarta, 2001, Hal. 141.
12 Artikel 6 Paragraf 1 Protokol Kyoto.
13 Walaupun  Artikel    6  Paragraf  1  Protokol Kyoto sebenarnya hanya mengatur IP  antara negara Annex 1, namun dalam praktek telah terjadi  pula  perdangan  antara  negara  Annex
Protokol  Kyoto  menyajikan peluang  untuk  mengubah  taman nasional,  cagar  alam  dan  hutan lindung  dari  pos  biaya  dalam anggaran  pendapatan  dan  biaya daerah  menjadi  pos  pendapatan. Proyek  MPB  dengan  Reduksi  Emisi ber-Sertifikat  (RES)nya  merupakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tanpa harus  mengeksploitasi  secara  fisik hutan tersebut. Indonesia juga telah melakukan aksi nyata dalam menyikapi pemanasan  global  ini,  ini  dibuktikan dengan  adanya  kegiatan  melakukan penanaman melalui “Program Kampanye  Indonesia  Menanam,  Kecil Menanam Dewasa Memanen”, Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan,  Aksi Penanaman Serentak, Gerakan Perempuan  Tanam  dan  Pelihara Pohon,  dilanjutkan  dengan  adanya pertemuan  internasional  di  Provinsi Bali yaitu Conference Of Parties (COP) 13 United Nation Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) pada  tanggal  3  s/d  14 Desember Tahun  2007 yang dihadiri oleh 103 negara dengan 9000 peserta. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskanlah sebuah permasalahan, yaitu Bagaimana Pengaturan dan tanggungjawab negara  terhadap Global  Warming dalam Protokol Kyoto 1997? II.   Pembahasan 2.1. Pengaturan Global Warming Berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1997 Berdasarkan  Resolusi  Majelis Umum  PBB  2398  (XXIII)  tentang United  Nations  Conference  on  the Human Environment , PBB menyelenggarakan Konferensi Lingkungan  Hidup  di  Stockholm  5-16 Juni  Tahun  1972.  Konferensi  ini 1  dengan  negara  Non-Annex,  mis.  Meksiko dengan  Kosta  Rika,  padahal  secara  resmi perdagangan berlaku.
besifat “ Action Oriented ” yaitu berorientasi kepada tindakan- tindakan  praktis  untuk  melindungi lingkungan. Konferensi ini menghasilkan  sebuah  deklarasi,  yaitu Deklarasi  Stockholm  Tahun  1972 ( Declaration  of  the  United  Nations Conference on the Human Environtment )  yang  memuat  26 Prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan, 109 rekomendasi, termasuk  system  kelembagaan  yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan deklarasi. Tiga belas tahun setelah Deklarasi  Stockholm  Tahun  1972, masyarakat  internasional  kembali menyelenggarakan berbagai pertemuan 14 ,  salah  satunya  adalah pertemuan  yang  diselenggarakan  di Wina pada tanggal 18-22 Maret Tahun 1985  dan  menghasilkan  sebuah Konvensi Tentang Perlindungan Ozon ( Vienna  Convention  for  the  Protection of  the  Ozone  Layer ) 15 .  Pertemuan  ini dilanjutkan dengan pertemuan Montreal,  14-16  September  Tahun 1987  dan  menghasilkan  ketentuan tambahan  untuk  Konvensi  Wina
Tahun  1985,  yaitu  Protokol  Montreal Tahun  1987  ( Protocol  on  Substances that Deplete the Ozon Layer ). Pertemuan selanjutnya diselenggarakan  di  Rio  de  Jeneiro tangal  3-14  Juni  Tahun    1992, United Nations  Conference  on  Environment and Development , yaitu suatu pertemuan  yang  dimaksudkan  untuk secara  lebih  menyeluruh  membahas 14 Negara-negara Amerika Selatan menyelenggarakan  pertemuan  di  Manaus, Brazil pada tanggal 6 Mei 1989, menghasilkan  The Amazone  Declaration 1989 .,  kemudian  pada  tahun    yang  sama, atas  inisiatif  Perancis,  Norwegia  dan
Nederland, telah diselenggarakan pertemuan di  The  Haque  pada  tanggal  11  Maret  1989, menghasilkan Haque  Declaration  on  the Environment tahun 1989.
15 UNGA Resolution on Protection of Global Climate for Present and Future Generations of Mankind, December 6, 1988.
dan  mengatur  masalah  lingkungan global. Hasil puncak dari keseluruhan pertemuan  itu  adalah  berbagai rancangan  konvensi  yang  berkaitan dengan  perlindungan  lingkungan global,  seperti  Konvensi  tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi  tentang  Pelestarian  Hutan Tropis 16 . Dua  elemen  lingkungan  global yang  menapat  perhatian  khusus dalam Konferensi Rio 1992, adalah 1) Stabilitas  Iklim;  dan2)  Keragaman Hayati. Konvensi Perubahan Iklim dibentuk untuk menjaga keseimbangan  konsentrasi  GRK 17 pada  lapisan  atmosfir,  yaitu  sampai tingkat  “tidak  menimbulkan  dampak terhadap  iklim”.  Salah  satu  tindakan untuk mengimplementasikan Konvensi  Perubahan  Iklim,  maka diambillah tindakan yaitu mengadopsi Protokol Kyoto adalah sebuah instrument  hukum (legal  instrument) yang merupakan Persetujuan Pelaksana Kerangka Konvensi Perubahan  Iklim,  bertujuan  untuk menstabilkan  konsentrasi  GRK  agar tidak  mengganggu  sistem  iklim  bumi dan  mempunyai  dampak  yang  sangat penting untuk Indonesia.
Protokol  Kyoto  diadopsi  pada tanggal  11  Desember  Tahun  1997, dibuka  untuk  ditandatangani  pada tanggal  16  Maret  Tahun  1998  dan
16 Atas  inisiatif  WMO,  UNEP,  ICSU,  telah diselenggarakan  pertemuan  di  Villach, Austria  Tahun  1987  untuk  membahas tentang Pemanasan Global, kemudian berlanjut pada tahun 1988 UNEP dan WMO membentuk IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change ). Pada Bulan November Tahun 1990, sebanyak 157 negara mengadakan pertemuan di Genewa,
membahas tentang hal yang sama. 17 Gas  Rumah  Kaca  adalah  “… thoses gaseous constituens of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit  infrared  radiation …”  Pasal  1 Paragraf 5 Konvensi Perubahan Iklim 1992
mulai    diterapkan  pada  tanggal  16 Februari  2005 18 .  Mencapai  Tahun 2008,  ada  183  negara  yang  telah meratifikasi  Protokol  Kyoto.  Ini berarti  bahwa  negara-negara  yang telah  meratifikasi  Protokol  Kyoto tersebut  harus  mengikuti  segala aturan  yang  tertulis  dalam  Protokol dan  bersedia  menerima  sanksi  jika melanggar. 19 Banyak pakar berpendapat walaupun  sudah  ada  prosedur  untuk implementasinya,  Protokol  Kyoto dapat  dikatakan  belum  efektif  dapat mengurangi emisi GRK. Hal ini karena ,jumlah negara maju yang meratifikasi belum  memenuhi  persyaratan.  Saat ini 109 negara sudah meratifikasinya, tetapi  emisi  24  negara  maju  yang terdapat  di  dalamnya  baru  mencapai 43%,    padahal,  baru  dapat  dikatakan efektif  apabila  pengurangan  emisi minimum 55%. Salah satu pertemuan PBB,  wakil  dari  Brazil  mengatakan bahwa  emisi  justru  meningkat  dua kali lipat dibandingkan ketika Konvensi Perubahan Iklim ditandatangani pada Tahun 1992. Alasan utama mengapa kesepakatan iklim tidak efektif adalah karena kedua perjanjian ini sebenarnya tidak merundingkan secara  lugas  pengurangan  emisi  dan sebaliknya  keduanya  adalah  bagian dari  tawar-menawar  yang  lebih  luas antara negara-negara kaya dan negara miskin,  perebutan  sumberdaya  dan hak  untuk  menggunakan  energi,  dan persaingan ekonomi. 20 Sejak  di  adopsi,  hingga  saat  ini protokol Kyoto belum kunjung efektif. Ketidak-efektifan ini karena mundurnya  Amerika  Serikat  dari meratifikasi  protokol  ini,  sedangkan kita  ketahui  bahwa  negara  industri
18 Ida Bagus Wyasa Putra, Op. Cit, hal.22
19 Menurut  syarat  persetujuan,  protokol  ini mulai  berlaku  pada  hari  ke-90  setelah diratifikasi  ole  paling  sedikit  55  negara pihak.
20 www.beritadunialingkungan.com
terbesar  dalam  pembuangan  emisi adalah  Amerika  Serikat  dengan jumlah 36,1%. Amerika  Serikat  merupakan negara yang paling berpengaruh pada kebijakan yang dirancang diperserikatan  bangsa-bangsa,  salah satu  contoh  adalah  hasil  Protokol Kyoto  ini,  dalam  artian  kalau  semua kebijakan  yang  disepakati  PBB menguntungkan  Amerika  Serikat maka akan diratifikasinya namun bila kesepakatan tersebut merugikan negaranya,  maka  akan  ditolaknya. Penolakan yang diajukan oleh Amerika  Serikat  merupakan  salah satu  dari  penolakan  beberapa  negara yang mempunyai komitmen, termasuk  di  antaranya  beberapa negara maju. Kenyataanya,  yang  membuat negara-negara  maju  memberikan komitmen  terhadap  Protokol  Kyoto adalah  usulan  yang  diajukan  oleh Alliance of Small Island States (AOSIS) pada  Tahun  1994  yang  dikenal dengan  nama  Target  Toronto. AOSIS mengusulkan  agar  para  pihak  yang termasuk  dalam  Annex  I  Konvensi Perubahan  Iklim  menurunkan  emisi CO2nya  sebesar  20%  pada  Tahun
2005,  sementara  negara  maju  yang mengajukan  usulan  adalah  Jerman pada  tahun  1996  dengan  target sebesar  10%  menjelang  Tahun  2005 dan 15% menjelang Tahun 2010. Jerman telah mendapatkan persetujuan  dari  anggota EU  (Uni Eropa) lainnya  mengenai  target waktunya,  tetapi  persen  penurunnya Jerman  sendiri.  Setahun  kemudian akhirnya EU menyepakati  penurunan emisi tiga macam gas (CO2, CH4,  dan N20) sebesar 7,5%  pada Tahun 2005 sampai Tahun 2010 dengan menggunakan  Tahun  1999  sebagai tahun awal.
21
21 Supriadi, Hukum Lingkungan Internasional,  Penerbit Sinar Grafika, 2006, hal. 71
Jepang  adalah  negara  pertama yang  secara  konkret  mengusulkan pembedaan  target (differentiated target) penurunan emisi untuk setiap negara.  Usul  yang  dimulai  dengan target  5%  ini  dan  kemudian disesuaikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan penduduk,  ternyata  emisi  global hanya  akan  stabil  pada  tingkat  emisi pada Tahun 1990. Adanya  taget  penurunan  emisi ini,  maka  sasaran  Protokol  Kyoto adalah :
a. Mengikat  secara  hukum (legally binding). b. Adanya periode komitmen (commitmen period). c. Digunakannya jatah emisi (assigned  amount) setiap  pihak Annex 1.
d. Diamasukannya  enam  jenis  GRK (basket of gases). 22
Sukses  diberlakukan,  Protokol Kyoto  diprediksi  akan  mengurangi rata-rata  pemanasan  global  antara
0,02Â°C  dan  0,28Â°C  pada  Tahun 2050.  Hingga  Februari  Tahun  2005, 141 negara telah meratifikasi protokol  tersebut,  termasuk  Kanada, Tiongkok,  India,  Jepang,  Selandia Baru,  Rusia,  25  negara  anggota  Uni Eropa,  serta  Rumania  dan  Bulgaria. Tercapai  Tujuan  Protokol  Kyoto  ini, maka semua negara terus menciptakan  teknologi  yang  ramah lingkungan,  terutama  negara  maju, karena,  negara  maju  yang  banyak mengeluarkan  CO2    penyebab  rumah kaca. Mengedepankan Protokol Kyoto, industri-industri stategis seperti  industri  migas,  industri transportasi, industri minyak dan gas didorong  untuk  menggunakan  energi alternatif  yang  ramah  lingkungan, artinya, sedapat mungkin meninggalkan  penggunaan  migas yang merupakan sumber utama emisi gas  karbon.  5  (lima)  besar  negara
22 ibid
penyumbang  emisi  GRK  terbesar adalah  1)  Amerika  Serikat;  2.
Tiongkok;  3.  Rusia;  4.  India;  dan  5. Jepang Sejumlah  negara  industri  maju seperti Amerika Serikat dan Australia hingga  kini  belum  menandatangi protokol  ini.  Mereka  beranggapan, kesepakatan  ini  akan  mengancam masa  depan  industi  mereka,  padahal AS  tercatat  sebagai  salah  satu  negara penyumbang emis gas karbon terbesar di dunia. Indonesia  telah  meratifikasi kedua  kesepakatan  iklim  melalui Undang-Undang  No.6  Tahun  1994 tentang  Pengesahan United  Nations Framework  Convention on  Climate Change (Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Perubahan  Iklim)  dan  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2004  tentang Pengesahan Kyoto  Protocol  to  The United Nations Framework Convention on  Climate  Change (Protokol  Kyoto atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  PBB tentang Perubahan). Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Protokol  Kyoto,  kemudian  menyusun Rencana  Aksi  Nasional  Mitigasi  dan Adaptasi  Perubahan  Iklim,  tetapi seperti  banyak  UU  lain  di  Indonesia, pelaksanaan  kedua  UU  ini  juga lemah. 23 Bali menjadi tempat Konferensi Para  Pihak  atau  COP  13 UNFCCC dan pertemuan para pihak atau meeting of the Parties (MOP ) ke-3 Protokol Kyoto (disingkat  COP13/CMP3).  Konferensi ini  amat  penting  karena  diharapkan menghasilkan  semacam  Bali  Mandate yang menjadi pedoman bagi pembahasan  mengenai  pengurangan emisi GRK di masa mendatang karena kesepakatan pengurangan emisi periode  pertama  dalam  Protokol Kyoto  akan  berakhir  pada  Tahun
2012.
23 www . rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_ issue_detail.com
Dunia mengharapkan para pemimpin negara-negara akan menyepakati  butir-butir  perundingan yang menjadi landasan bagi perundingan kesepakatan pengurangan  emisi  di  masa  datang. Hal  ini  diperlukan  demi  keselamatan bumi  dan  seluruh  isinya.  Karena  itu Bali  menjadi  sorotan  dunia  pada Desember Tahun 2007. Kesepakatan pasca Tahun 2012 dianggap  sebagai  yang  terpenting COP13/CMP3 di Bali akan membahas banyak isu penting lain, diantaranya: 1. Dana  dan  Pelaksanaan  Program Adaptasi Perubahan Iklim. Negara berkembang  perlu  melaksanakan program adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mempersiapkan  diri  menghadapi kemungkinan  bencana  seperti badai  tropis,  banjir,  kekeringan, longsor, abrasi, erosi, dan gangguan kesehatan akibat perubahan iklim. Program tersebut memerlukan dana, sementara  negara  berkembang juga masih dalam proses melaksanakan pembangunan. Karena  itu,  perlu  dirundingkan penyediaan  dana  tambahan  oleh negara  maju  serta  mekanisme yang  adil  untuk  mengakses  dana tersebut. 2. Pengurangan Emisi dari Kerusakan  Hutan  di  Negara Berkembang/ Reducing  Emission from  Deforestation  in  Developing Country (REDD). 3. Selama  ini,  upaya  pelestarian hutan tidak diperhitungkan sebagai  upaya  mengurangi  emisi, tetapi  perusakan  hutan,  terutama melalui kebakaran, dihitung sebagai peningkatan emisi. Karena itu diperlukan pengaturan yang lebih adil bagi negara-negara yang kaya hutan dalam memperhitungkan sumberdaya hutan sebagai  aset untuk  mitigasi emisi  GRK.  Beberapa  hal  penting adalah:
a. Memasukkan  AD  ( Avoided Deforestation atau pencegahan kerusakan hutan) agar dipertimbangkan sebagai program pengurangan emisi. b. Mekanisme  pendanaan  oleh pasar  (dibiayai  oleh  swasta) dan non-pasar (dibiayai pemerintah) c. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan/ Sustainable Forest  Management  (SFM) baik  pada  hutan  buatan maupun  hutan  alami,  dan rehabilitasi  lahan  melalui aforestasi dan reforestasi agar diperhitungkan sebagai program pengurangan emisi. 4.   Transfer Teknologi Negara maju berkewajiban melaksanakan alih teknologi yang ramah  lingkungan  kepada  negara berkembang  sesuai  ketentuan dalam  kedua  kesepakatan  iklim ini.  Namun  hal  itu  belum diwujudkan  sama  sekali.  Bila negara berkembang diminta berpartisipasi dalam pengurangan emisi  GRK,  maka  salah  satu  alat penting  adalah  teknologi  yang dikuasai oleh perusahaan perusahaan besar di negara maju. Tanpa  alih  teknologi  negara berkembang akan kesulitan melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan iklim. 24

## 2.2. Tanggung Jawab Negara
Terhadap Pemanasan Global Perbedaan  antara  konvensi  dan protokol  adalah,  Konvensi  seperti undang-undang  dan  Protokol  adalah penjabaran  langkah-langkah  lebih rinci  dan  spesifik  untuk  mencapai tujuan  dari  undang-undang  layaknya sebuah  peraturan  pemerintah.  jadi Protokol  Kyoto  adalah  penjabaran sebagian  ketentuan  dalam  Konvensi Perubahan  Iklim.  Negara yang meratifikasi  sebuah  protokol  akan
24 www . walhibali.org.
terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya. 25 Pasal  3  Konvensi    Perubahan Iklim  mencantumkan  Prinsip-prinsip dasar, yaitu:
1. Kesetaraan (Equity). Iklim  global dan  sistem  iklim  dimiliki  secara adil  dan  setara  oleh  semua  umat manusia, termasuk generasi mendatang. 2. Tanggung  jawab  bersama  tapi berbeda (Common but differentiated responsibilities). Semua  negara  pihak  mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal  target  pengurangan  emisi  gas rumah  kaca.  Sampai  sekarang sebagian  besar  emisi  dihasilkan negara  maju,  dan  mempunyai kemampuan  paling  besar  untuk mengurangi  emisi  GRK,  maka mereka  harus  mengambil  porsi tanggung jawab paling besar dalam menangani perubahan iklim. 3. Tindakan kehati-hatian (Precautionary  measure) .  Apabila ada  ancaman  kerusakan  yang serius,  ketiadaan  kepastian  ilmiah tidak  boleh  digunakan  sebagai alasan  untuk  menunda  tindakan pencegahan.  Dunia  tidak  bisa menunggu hasil kajian ilmiah yang mutlak  tanpa  melakukan  sesuatu untuk mencegah dampak pemanasan global lebih lanjut. 4. Pembangunan Berkelanjutan. Meski  secara  mendasar  prinsip pembangunan  berkelanjutan  ini masih  dalam  perdebatan,  namun dapat digambarkan sebagai ”Pembangunan  yang  memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi  kemampuan  generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan  mereka  pula”.  Semua negara  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
25 www.untreaty.un.org
Perwujudan dari konvensi tersebut  Protokol  Kyoto  menyatakan bahwa negara Annex 1 pada Konvensi Perubahan  Iklim  harus  mengurangi emisi  melalui  kebijakan  dan  langkah- langkah  di  dalam  negeri,  antara  lain meningkatkan  efisiensi  penggunaan energi, perlindungan perosot (peresap) GRK, teknologi yang ramah iklim dsb. Cara untuk memudahkan negara  maju  memenuhi  sasaran penurunan Emisi, Protokol Kyoto juga mengatur mekanisme fleksibel, yakni: 1. Implementasi Bersama ( Joint Implementation); 2. Perdagangan  Emisi (Emission
Trading);
3. Mekanisme  Pembangunan  Bersih (Clean  Development  Mechanism–

## CDM)
Tiga Mekanisme tersebut diatas Mekanisme  Pembangunan  Bersih (Clean Development Mechanism –CDM)
merupakan  mekanisme  yang  paling efektif  sebagai  perwujudan  dari prototokol  Kyoto  tersebut,  disisi  lain CDM  adalah  mekanisme  dibawah Kyoto Protocol/UNFCCC, yang dimaksudkan untuk : a. Membantu  negara  maju/industri memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi GHGs; b. Membantu  negara  berkembang dalam upaya menuju pembangunan  berkelanjutan  dan kontribusi  terhadap  pencapaian tujuan  Konvensi  Perubahan  Iklim (UNFCCC). Beberapa tahun setelah Konvensi  Perubahan  Iklim (UNFCCC) ditanda-tangani  pada  tahun  1992, upaya  nyata  pengurangan  emisi  GRK
(GHGs),  sebagai  akibat  aktifitas manusia  belum  dapat  ditunjukkan.
Pada Conference of the Parties (COP)-3 tahun  1997  di  Kyoto  dicetuskanlah suatu  protokol  yang  menawarkan flexibility mecanism , yang memungkinkan negara-negara industri memenuhi kewajiban
pengurangan  emisi  GRK-nya  melalui kerjasama  dengan  negara  lain  baik berupa  investasi  dalam emission reduction  project maupun carbon trading . Dibawah Protokol Kyoto, negara-negara  industri  diharuskan menurunkan  emisi  GRK  minimal  5% dari tingkat emisi Tahun 1990, selama
Tahun  2008-2012. CDM adalah  satu- satunya mekanisme dibawah Protokol Kyoto,  yang  menawarkan win-win solution antara  negara  maju  dengan negara  berkembang  dalam  rangka pengurangan  emisi  GRK,  dimana negara  maju  menanamkan  modalnya di negara berkembang dalam proyek- proyek  yang  dapat  menghasilkan pengurangan  emisi  GRK,  dengan imbalan  CER  ( Certified  Emission Reductions ).
III.  Simpulan Tanggung Jawab Negara Terhadap  Pemanasan  Global,  Negara maju dan Negara berkembang memanggul Tanggung Jawab Berbeda, Artinya Semua negara pihak mempunyai  tanggung  jawab  yang sama  namun  dalam  tingkat  yang berbeda dalam hal target pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca. Perbedaan  tanggungjawab  tersebut, berdasarkan  hal  target  pengurangan emisi  gas  rumah  kaca  dan  keadaan ekonomi masing-masing negara.
Dalam kenyataan, terlihat aspek ketidak  adilan  dalam  penerapan
Prinsip Tanggungjawab negara dalam pelaksanaan  Protokol  Kyoto,  karena negara  maju  sebagai  penghasil sebagian besar emisi dan mempunyai kemampuan  paling  besar  untuk mengurangi emisi GRK, tetapi mereka mengambil porsi tanggungjawab yang tidak  sesuai  dalam  menangani perubahan iklim. Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6  Tahun  1994  tentang Pengesahan United Nations framework
Convention  on  Climate  Change dan
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2004
Tentang  Pengesahan Kyoto  Protocol To  The  United  Nation  Framework Convention On Climate Change, s eperti undang-undang  lain  di  Indonesia, pelaksanaan  kedua    undang-undang ini  juga lemah.

## Daftar Pustaka
Murdiyarso  Daniel,  2003,  Protokol Kyoto, Implikasinya bagi Negara
Berkembang , Penerbit  Buku Kompas,   Jakarta. Soemarwoto    Otto,    2001,  Atur  Diri Sendiri  :  Paradigma  Baru Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Pembangunan Ramah Lingkungan  :  Berpihak  Pada Rakyat, Ekonomis dan Berkelanjutan,    Gajah  Mada University Press, Jakarta. Supriadi,  2006.  Hukum  Lingkungan Internasional,  Jakarta  Penerbit Sinar  Grafika. Susanta  Getut  dan    Sutjahjo  Hari  , 2007, Akankah Indonesia Tenggelam  Akibat  Pemanasan Global?  Jakarta, Penebar Plus. Wyasa Putra Ida Bagus, 2003, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif  Bisnis  Intenasional, Refika Aditama, Bandung. Yakin  Addinul,  2002,  Ekonomi Sumberdaya  dan  Lingkungan, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Akademika Pressindo, Jakarta Resolusi  Majelis  Umum  PBB  2398 (XXIII)  tentang United  Nations Conference  on  the  Human Environment Declaration  of  the  United  Nations Conference  on  the  Human Environtment 1972 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985 United Nation Framework on Confention Climate Change 1992 –  UNFCCC (Konvensi  Kerangka kerja  PBB  tentang  Perubahan Iklim ). Kyoto  Protocol  to  the  United  Nations Framework Convention on Climate  Change 1997  (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka  Kerja  PBB  tentang Perubahan Iklim) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang  Pengesahan United Nations  framework  Convention on Climate Change Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto  Protocol  To  The  United Nation  Framework  Convention On Climate Change www.sihar dejournal.wordpress.com www.physics.ius.indiana.edu.com www. rki.kbs.co.kr/indonesian/news/n ews_issue_detail.com www. walhibali.org www. Iklimkarbon.com www.untreaty.un.org www. cdmasean.pelangi.or.id www.huk-ling.org.