## DISKRESI HAKIM:

## POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN

## Ramadhita
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dhita_rama@yahoo.com

## Abstrak
Underage marriage is still a problem for developing countries, including Indonesia. Various  national  and  international  research  shows  that  the  model  has  the  potential marriage has increased in the decade ahead. In Indonesia, the marriage age limit set is  19  years  for  men  and  16  years  for  women.  Only,  this  limitation  may  file  a dispensation remained unfulfilled by marriage to the religious court. The absence of standards  in  the  Marriage  Act  opened  the  opportunity  for  the  judges  to  make  a decision  based  on  its  own  initiative,  which  tends  to  refer  to  the  texts  of  fiqh.  The implication,  most  requests  are  always  granted  dispensation,  so  that  it  is    as  a causative factor of underage marriage.
Perkawinan di bawah umur masih menjadi problem bagi negara-negara berkembang, termasuk  Indonesia.  Berbagai  riset  berskala  nasional  maupun  internasional menunjukkan bahwa model perkawinan ini berpotensi mengalami peningkatan dalam satu dekade kedepan. Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Hanya  saja,  batasan  ini  dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tidak adanya  kriteria  atau  indikator  standar  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  membuka peluang  bagi  majelis  hakim  untuk  memberikan  putusan  berdasarkan  inisiatifnya sendiri,  yang  cenderung  mengacu  pada  teks-teks  fiqh.  Implikasinya,  sebagian  besar permohonan  dispensasi  selalu  dikabulkan,  sehingga  sebagai  faktor  penyebab perkawinan di bawah umur.
Kata Kunci : Diskresi, Dispensasi, Perkawinan
Perkawinan  di  bawah  umur  masih  manjadi masalah  di  negara-negara  berkembang. The United  Nations  Population  Fund (UNFPA) memprediksi masih ada seratus juta perempuan  yang  menikah  di  bawah  usia  18 tahun  dalam  satu  dekade  ke  depan.  Data UNFPA  menunjukkan  bahwa  perkawinan  di bawah  umur    sering  terjadi  di  wilayah  sub- sahara Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah dan dan  Afrika  Utara. 1 Di  Indonesia  model perkawinan  ini  masih  terjadi.  Bahkan  di
1 The  United  Nations  Population  Fund, Child  Marriage Fact Sheet (Online) (dapat diakses di http://www.unfpa.org, tanggal 21 Oktober 2010
beberapa  wilayah  tertentu  telah  menjadi tradisi.  Keberadaan  perkawinannya  pun  tidak jarang disembunyikan dan lepas dari pantauan masyarakat luar. 2
Riset Bappenas pada tahun 2008 menunjukkan sebanyak 34,5% dari 2 (dua) juta perkawinan yang tercatat di Indonesia melibatkan  anak-anak.  Bahkan,  sebuah  survei yang  dilakukan  oleh  Plan  Indonesia  bulan Januari hingga April 2011 menunjukkan 33,5% dari anak-anak usia antara 13 sampai 18 tahun
2 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana  Agama  dan  Gender (Yogyakarta:LKiS,  2007), h. 89
60 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-71
dipaksa untuk melakukan perkawinan. Menurut survey  yang  dilakukan  di  delapan  kabupaten yang  tersebar  di  lima  propinsi  di  Indonesia (Indramayu  di  Jawa  Barat;  Grobogan  dan Rembang  di  Jawa  Tengah;  Tabanan  di  Bali; Dompu  di  Nusa  Tenggara  Barat;  dan  Timor Tengah  Selatan,  Sikka  dan  Lembata  di  Nusa Tenggara  Timur)  44%  dari  perempuan  yang dipaksa untuk melakukan perkawinan di bawah umur  mengalami  kekerasan  domestik  yang serius. 3
Sedangkan  riset  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan  tahun  2010  menunjukkan  bahwa 41,9%  responden  menikah  pertama  kali  pada usia  15-19  tahun  dan  4,8%  responden  lainnya menikah  pada  usia  10-14  tahun.  Provinsi dengan  persentase  perkawinan  usia  sangat muda  (10-14  tahun)  paling  tinggi  adalah Kalimantan  Selatan  (9%),  Jawa  Barat  (7,5%), Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Tengah (7%). 4 Berbagai riset menyebutkan  bahwa perkawinan  di  bawah  umur  disebabkan  oleh factor  ekonomi,  budaya,  rendahnya  tingkat pendidikan, dan doktrin  agama.  Sementara itu, Ratna  Batara  Munti  dan  Hindun  Anisah menilai dispensasi perkawinan turut menyumbang  jumlah  perkawinan  di  bawah umur karena Undang-Undang membuka peluang  penyimpangan  ketentuan  batas  usia minimal.
Penyimpangan perkainan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 5 Berdasarkan  data,  jenis  perkara yang  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  se-Jawa Timur,  angka  dispensasi  perkawinan  di beberapa  kabupaten/kota  mengalami  kenaikan yang  signifikan.    Berikut  data  dispensasi
3 Muhammad Isna Wahyudi, Menekan Tingkat Perkawinan Anak (Online) (dapat diakses di www.nu.or.id, tanggal 20 Oktober 2012)
4 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan Kementerian  Kesehatan, Riset  Kesehatan  Dasar  2010 , (Jakarta:Kementerian  Kesehatan,  2010),  h.  185-186 (Online)  (dapat  diakses  di  www.litbang.depkes.go.id, tanggal 22 Oktober 2012)
5 Ratna  Batara  Munti  dan  Hindun  Anisah, Posisi Perempuan  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: LBH-APIK, 2005), h. 54.
perkawinan  dari  tahun  2012-2014  yang  sudah terunggah di program SIADPA: 6
NO PENGADILAN AGAMA 2012 2013 2014 1 Banyuwangi 168 Kasus 364 Kasus 229 Kasus 2 Blitar 304 Kasus 279 Kasus 153 Kasus 3 Bojonegoro 184 Kasus 154 Kasus - 4 Gresik 084 Kasus 077 Kasus 029 Kasus 5 Jombang 134 Kasus 080 Kasus 016 Kasus 6 Kab. Malang 180 Kasus 302 Kasus 100 Kasus 7 Kab. Madiun 118 Kasus 056 Kasus 008 Kasus 8 Malang 078 Kasus 112 Kasus 015 Kasus 9 Magetan 086 Kasus 062 Kasus 031 Kasus 10 Madiun 011 Kasus 005 Kasus 013 Kasus 11 Nganjuk 060 Kasus 080 Kasus 045 Kasus 12 Ponorogo 116 Kasus 124 Kasus 069 Kasus 13 Trenggalek 149 Kasus 196 Kasus 028 Kasus 14 Tulungagung 243 Kasus 267 Kasus 121 Kasus
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  hingga bulan Juli 2014, ada empat  Pengadilan Agama yang  telah  memutus  lebih  dari  100  perkara permohonan  dispensasi  perkawinan,  yaitu Pangadilan  Agama  Banyuwangi,  Kabupaten Malang,  Blitar,  dan  Tulungagung.  Pengadilan Agama  Ponorogo  telah  memutus  lebih  dari  50 perkara  permohonan  dispensasi.  Sedangkan  9 Pengadilan Agama lainnya di bawah 50 kasus. Ironisnya,  sebagaian  besar  perkara  dispensasi disebabkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.  Berdasarkan  11  perkara  dispensasi  di Pengadilan  Agama  Ponorogo  pada  tahun  2014 misalnya,  dari  10  kasus  dispensasi  diketahui bahwa  calon  mempelai  perempuan  telah  hamil 2  sampai  9  bulan.  Dan  hanya  1  perkara dispenasi  perkawinan  yang  diajukan  dengan alasan  kekhawatiran  melakukan  perbuatan
6 Untuk  tahun  2014  data  yang  terinput  sampai  dengan bulan Juli. Lihat Grafik Jenis Perkara Pengadilan Agama di  Bawah  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  (Online)  (dapat diakses di www.perkara.net, tanggal 17 Juli 2014)
Ramadhita, Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan| 61 yang dilarang oleh agama. Meskipun demikian, hakim tetap mengabulkan seluruh permohonan tersebut. 7
Dispensasi perkawinan memang mendapat legitimasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  Pasal 7  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  batas  usia  yang ditetapkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  yaitu  16 tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki- laki  dapat  disimpangi.  Selain  itu,  dispensasi perkawinan juga merupakan kompetensi absolut  Pengadilan  Agama  yang  diatur  dalam Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  jo.  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  Peradilan  Agama.  Namun,  tidak adanya  kriteria  atau  pedoman  dasar  dalam memutus  perkara  dispensasi  tidak  jarang menimbulkan  reaksi  negatif  dari  beberapa kalangan.  Terlebih  majelis  hakim  terkesan dengan  mudah  mengabulkan  permohonan dispensasi  perkawinan,  dengan  kembali  pada teks-teks  fiqh  yang  telah  ada.  Tulisan  ini berupaya  mengurai  tetang  kewenangan  hakim memutus  atas  inisiatif  sendiri  dalam  kasus dispensasi perkawinan tanpa harus terikat pada Undang-Undang  tertentu  dan  batasannya.  Pola penyelesaian  perkara  dispensasi  perkawinan yang  sering  dipraktikkan  oleh  hakim  serta merumuskan  sebuah  indikator  yang  dapat dipedomani oleh majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.

## Asas Legalitas dan Kelemahannya
Oemar  Seno  Adji  dalam  bukunya berjudul  Negara  Hukum  dan  Peradilan  Bebas menyebutkan bahwa asas legalitas ( Wetmatigeheid  van  Bestuur )  adalah  ciri dianutnya konsep negara hukum  dalam sebuah negara. 8 Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  “Negara
Indonesia
adalah
Negara Hukum. 9
Konsekuensinya,  pelaksaan  tugas,  fungsi  dan kewajiban  pejabat  administrasi  negara  harus didasarkan pada peraturan perundang-
7 Perkara  Dispensasi  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama Ponorogo (Online)
(dapat
diakses di www.putusan.mahkamahagung.go.id,  tanggal  17  Juli 2014)
8 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas dan Negara Hukum (Jakarta:Erlangga,1985) , h. 21.
9 Jimly  Asshiddiqie, Komentar  Atas  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12
undangan  yang  belaku.  Sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. 10 Jika  melakukan  tindakan  atas dasar  kondisi  darurat,  maka  kondisi  itu  wajib dibuktikan kemudian. 11
Asas legalitas merupakan sarana melindungi setiap warga negara dari  perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige overheidsdaad ),  penyalahgunaan  wewenang ( detournement de pouvoir ), maupun kesewenang-wenangan  ( abuse  de  droit )  yang dilakukan  oleh  pejabat  administrasi  negara. Menurut  A.  Mukthie  Fadjar,  asas  legalitas berfungsi  untuk  menjamin  terwujudnya  hak dan  kewajiban  asasi  setiap  individu  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 12 Selain itu, asas legalitas juga dapat meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah. 13
Menurut  Paul  Scholten,  asas  legalitas menghendaki setiap tindakan pejabat administrasi  negara  harus  diatur  dan  dibatasi guna  mewujudkan  kepastian  hukum. 14 Pada wilayah  yudikatif  misalnya,  asas  legalitas merupakan  jaminan  perlindungan  bagi  setiap individu  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  atau kesewenang-wenangan hakim dalam menerapkan  hukum.  Dengan  demikian,  setiap inidividu  harus  mendapatkan  informasi  atau peringatan  terlebih  dahulu  tentang  perbuatan yang  dilarang  beserta  sanksinya,  sebelum diajukan pada proses peradilan. 15
Meskipun  memiliki  fungsi  melindungi warga negara, penerapan asas legalitas mendapat  kritik  dari  para  ahli  hukum.  Kondisi ideal  dalam  negara  hukum  tidak  sepenuhnya dapat dilakukan. Sebab, tidak jarang perbuatan administrasi  negara  dilakukan  atas  dasar instuksi dari insitusi atasan tanpa ada dasar dari
10 Lihat  Pasal  7  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan LN. Tahun 2011 Nomor  82
11 Slamet Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Bandung: Ghalia, 1988), h. 82
12 A. Mukhie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang: Bayu Media, 2005), h. 58
13 Khrisna D. Darumurti, Kekuasaan, h. 40
14 John  Pieris, Pembatasan  Konstitusional  Kekuasaan Presiden RI (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), h. 31 15 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam Penegakan  Syariat  dalam  Wacana  dan  Agenda (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 11
62 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-71
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 16
Menurut  Jimly  Assiddhiqie  penerapan  asas legalitas  secara  kaku  dapat  menyebabkan birokrasi  menjadi  lamban. 17 Menurut  Bagir Manan, peraturan perundang-undangan mempunyai  jangkauan  yang  terbatas  sehingga mudah out  of  date . 18 Sementara  perubahan masyarakat  yang  cepat  akan  menambah  tugas pemerintah  dalam  rangka  menjalankan public service .  Hal  ini  menyebabkan  pemerintah mendapat  tugas-tugas  baru  sementara  tugas- tugas lama semakin berkembang. 19
Tugas  pejabat  administrasi  negara  dalam mengantisipasi  perubahan  masyarakat  akan semakin  sulit  jika  belum  ada  hukum  tertulis yang  mengatur  atau  peraturan    dirumuskan dengan  sangat  sumir,  tidak  tegas,  dan  bersifat sangat  umum.  Karena,  tindakan  administrasi negara  harus  menunggu  peraturan  perundang- undangan terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat  membutuhkan  penanganan  secara tepat  dan  cepat.  Tugas  pemerintah  untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelik, genting,  muncul  secara  tiba-tiba,  tetapi terhambat  belum  adanya  peraturan  dapat dijembatani  dengan  menyediakan  ruang  gerak berupa  kebebasan  bertindak  atas  inisiatif sendiri  atau  lazim  disebut  dengan  istilah diskresi.

## Diskresi dan Syarat Pemberlakuannya
Diskresi atau kebebasan bertindak berpadanan dengan kata discretion, discretionary  power dalam  bahasa  Inggris, pouvoir discretionnaire dalam bahasa Perancis, dan freies  ermessen dalam  bahasa  Jerman. Freies  ermessen terdiri  dari  dua  suku  kata, yaitu frei yang  berarti  bebas,  merdeka,  tidak terikat dan ermessen yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga. Dengan  demikian, freies  ermessen dapat
16 Saut  P.  Panjaitan, Makna  dan  Peranan  Freies Ermessen  dalam  Hukum  Administrasi  Negara, dalam S.F.  Marbun,  dkk., Dimensi-dimensi  Pemikitan  Hukum Administrasi  Negara (Yogyakarta:FH  UII-Press,  2001), h. 110
17 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 129.
18 Ni’matul  Huda, Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan Judicial Review (Yogyakarta:UII-Press,2005) , h. 98.
19 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  Dan Upaya Administratif di Indonesia (Yogyakarta: FH UII- Press,2011), h. 195
diartikan sebagai orang yang bebas mempertimbangkan,  bebas  menilai,  bebas menduga,  dan  bebas  mengambil  keputusan. 20
Kata discretion dalam bahasa Inggris, memiliki beberapa  arti,  yaitu wise  conduct , individual judgment ,  dan the  power  of  free  decision making . 21 Kata  diskresi  juga  dapat  ditemukan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi. 22
Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi sebagai a  power  or  authority  confered  by  the law  to  act  on  the  basic  of  judgement  or conscience  and  it  use  more  an  idea  of  morals than  law .  Definisi  serupa  juga  disampaikan oleh Fockema Andreae 23 dan Wayne La Farve. Lebih  lanjut  Farve  menyatakan  bahwa  dalam diskresi  penilaian  pribadi  lebih  dominan daripada  sekedar  melaksanakan  hukum  secara rigid. 24 Menurut  Ridwan,  diskresi  merupakan ruang  gerak  bagi  pejabat  administrasi  negara untuk  melakukan  tindakan  guna  mencapai tujuan  negara  tanpa  terikat  sepenuhnya  pada undang-undang. Melalui tindakan ini, keputusan administrasi negara sebagai penyelenggara  kepentingan  publik  akan  lebih mengutamakan
pencapaian tujuan ( doelmatiheid )  daripada  harus  berpegang  pada hukum  yang  berlaku  ( rechmatigheid )  secara kaku. 25 Berkaitan  dengan  hal  ini,  Khrisna  D. Darumurti  menyatakan  bahwa  dalam  kondisi yang  abnormal,  pencapai  tujuan  tidak  boleh dikorbankan  hanya  untuk  mempertahankan sarana  mencapai  tujuan  tersebut.  Sehingga tercapai  atau  tidaknya  tujuan  ini  dapat
20 Saut P. Panjaitan, Makna, h. 108-109.
21 Bryan  A.  Garner  (ed.), Black’s  Law  Dictionary  Ninth Edition (USA:Thomson Reuters,2009), h. 534
22 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta,  Balai  Pustaka,  1989), h. 208 23 Patuan  Sinaga, Hubungan  Antara  Kekuasaan  dengan Pouvoir Discretionnaire dalam Penyelenggaraan Pemerintaha, dalam S.T. Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta:UII Press, 2001), h. 78
24 Marwan  Effendy, Diskresi,  Penemuan  Hukum, Korporasi  &  Tax  Amnesti  dalam  Penegakan  Hukum (Jakarta: Referensi, 2012), h. 7
25 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 177
Ramadhita, Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan| 63
digunakan  sebagai  alat  uji  terhadap  tindakan diskresi dari pemerintah. 26
Meskipun ada unsur pertimbangan subjektif  dari  pejabat  administrasi  negara, menurut Slamet Prajudi Atmosudirdjo tindakan tersebut  tidak  boleh  melanggar  hukum  yang berlaku. 27 Kebebasan  bertindak  bagi  pejabat administrasi  negara  hanya  dapat  dilakukan dalam  batas-batas  tertentu  dan  harus  dapat dipertanggungjawabkan,  baik  secara  moral maupun  hukum. 28 Dalam  berbagai  literatur hukum  adiministrasi  negara  disebutkan  bahwa diskresi  atau  kebebasan  bertindak  atas  inisiatif sendiri  bagi  pejabat  administrasi  negara  hanya dapat  dilakukan  jika  ada  wewenang 29 yang dilimpahkan  kepadanya  melalui  peraturan perundang-undangan yang berlaku ( ius constitutum ).
Kepolisian diberikan wewenang melakukan  diskresi  dalam  Pasal  18  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang menyatakan  bahwa  Untuk  kepentingan  umum pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri. Meskipun  demikian,  dalam  Pasal  18  ayat  (2) wewenang  bertindak  atas  inisiatif  sendiri dibatasi.  Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana
26 Khrisna D. Darumurti, Kekuasaan Diskresi Pemerintah (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, t.t.), h. 46.
27 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum ,  h. 87
28 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan
Peradilan
Administrasi Negara (Bandung: Alumni,1997), h. 3 29 Herbert G. Hick  manyatakan  bahwa  wewenang adalah kekuasaan  yang  sah  untuk  melakukan  suatu  perbuatan. Misalnya  mengeluarkan  instruksi  terhadap  orang  lain. Definisi  serupa  juga  disampaikan  oleh  Jum  Anggriani yang  menyatakan  bahwa  wewenang  adalah  kemampuan untuk  bertindak  atau  berbuat  sehingga  menimbulkan akibat-akibat  hukum.  Sedangkan  kewenangan  adalah kumpulan  dari  berbagai  wewenang  yang  ada  dalam sebuah  lembaga.  Misalnya  dalam  Pasal  49  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkawinan  disebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  beragama Islam  di  bidang:  perkawinan;  waris;  wasiat;  hibah; wakaf;  zakat;  infaq;  shadaqah;  dan  ekonomi  syari'ah. Masing-masing bidang merupakan wewenang. Kumpulan    dari  keseluruhan  wewenang  di  atas  disebut dengan  kewenangan  absolut  atau  lazim  disebut kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama.  Lihat  Jum Anggriani, Hukum  Administrasi  Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 88
dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Sehingga  tidak muncul  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan atau  kesewenang-wenangan  yang  merugikan masyarakat. 30
Markus  Lukman  sebagaimana  dikutip oleh  R.  Wiyono  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  persoalan  genting  dan mendesak tersebut setidaknya memenuhi unsur-unsur  sebagai  berikut:  (1)  Menyangkut kepentingan  umum,  yaitu  kepentingan  bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, serta kepentingan  pembangunan;(2)  Persoalan  itu muncul  secara  tiba-tiba  dan  berada  di  luar rencana  yang  telah  ditentukan;  (3)  Peraturan perundang-undangan belum mengatur penyelesaian  persoalan  tersebut  secara  rinci, hanya mengatur secara umum sehingga pejabat administrasi negara memiliki kebebasan menyelesaikan  atas  inisiatif  sendiri;  (4) Persoalan yang muncul tidak dapat diselesaikan melalui prosedur biasa karena akan mengurangi daya  guna  dan  hasil  guna;  (5)  Jika  persoalan tersebut  tidak  diselesaikan  secara  cepat  akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. 31
Sedangkan  menurut  Van  Kreveld  dalam Indroharto, 32 menyatakan  bahwa  tindakan diskresi  harus  memenuhi  syarat  sebagai berikut:  (1)  Tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  dasar  yang  memberi  wewenang melakukan diskresi; (2) Tidak boleh bertentangan dengan nalar sehat; (3) Dipersiapkan  secara  cermat,  baik  kepentingan, kondisi  dan  alternatif  yang  ada,  bila  perlu meminta pertimbangan dari instansi terkait; (4) Keputusan  yang  dihasilkan  harus  secara  tegas mengatur  tentang  kewajiban  dan  hak  dari warga  negara  yang  menjadi  sasaran  dan tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  pejabat administrasi  negara;  (5)  Jelas  tujuan  dan  dasar pertimbangannya;  (6)  Hak-hak  warga  negara
30 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  LN. Tahun 2002 Nomor  2
31 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 42.
32 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 200
64 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-71
yang  menjadi  sasaran  harus  dihormati  dan harapan yang timbul jangan sampai diingkari.

## Macam-Macam Diskresi
Sebagai  tindakan  yang  dilakukan  untuk menjalankan  tugas public  service ,  Prajudi Atmosudirdjo 33 membagi diskresi menjadi dua, yaitu:  (a)  Diskresi  terikat,  terjadi  apabila undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk  dipilih  salah  satu  yang  dianggap  oleh pejabat administrasi negara mendekati tercapainya  tujuan  negara.  Dengan  kata  lain, ruang  pertimbangan  terbatas  karena  Undang- Undang.  (b)  Diskresi  bebas,  dapat  terjadi apabila  undang-undang  hanya  menentukan batas-batasnya,  sedangkan  tindakan  yang diambil untuk mencapai tujuan negara diserahkan sepenuhnya kepada pejabat administrasi  negara.  Dengan  catatan  tidak melanggar batas-batas tersebut.
Sedangkan menurut Indroharto, 34 wewenang bertindak  administrasi  negara dapat dibagi menjadi tiga, antara lain: (a) Wewenang terikat,  terjadi  apabila  peraturan  dasarnya menentukan kapan dan dalam kondisi bagaimana wewenang tersebut dapat dilaksanakan.  Selain  itu,  dalam  konteks  ini peraturan  dasar  menentukan  substansi  dan rincian  dari  keputusan  dari  produk  hukum pemerintah;  (b)  Wewenang  fakultatif,  terjadi apabila  pejabat  administrasi  negara  dapat menggunakan  pilihan  atau  alternatif  dalam melakukan tindakan hukum, meskipun peraturan  dasarnya  menentukan  bahwa  pilihan tersebut  hanya  dapat  dilakukan  pada  kondisi atau  keadaan  tertentu.  (c)  Wewenang  bebas, terjadi ketika peraturan dasar memberi kebebasan  kepada  pejabat  administrasi  negara untuk  menentukan  sendiri  substansi  dari keputusan yang akan dikeluarkan.

## Batas Usia dan Dispensasi Perkawinan Polemik Batas Usia Perkawinan
Salah  satu  tujuan  Perkawinan  adalah mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
33 Slamet Prajudi Atmosudirdjo, Hukum , h. 87
34 Indroharto, Usaha, h. 99-103
Perkawinan. 35 Tujuan  mulia  ini  dapat  dicapai jika  pasangan  suami-istri  telah  memiliki kedewasaan  secara  fisik  maupun  psikis.  Jika dua  kedewasaan  ini  belum  atau  tidak  dimiliki oleh  calon  suami  maupun  calon  istri,  rumah tangga  yang dibangun akan mudah hancur dan berujung  pada  perceraian.  Menurut  Andi Syamsu Alam, salah satu cara mengidentifikasi kesiapan  calon  mempelai  untuk  membangun kehidupan rumah tangga adalah usia perkawinan. 36 Seseorang  yang  menikah  pada usia  ideal  diproyeksikan  mampu  membangun kehidupan rumah tangga yang baik dikemudian hari.
Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo. Pasal  15  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam 37 disebutkan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan bila  pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan belas) tahun dan pihak  wanita sudah mencapai usia  16  (enam  belas)  tahun.  Batasan  ini sebenarnya  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan  pasal  29 Burgerlijk  Wetboek yang menetapkan  batas  minimal  seorang  laki-laki mengikatkan  diri  dalam  perkawinan  adalah  18 (delapan belas tahun) dan 15 (lima belas tahun) bagi  perempuan. 38 Menurut  Yahya  Haharap ketentuan  ini  adalah  langkah  penerobosan hukum ( exepressip verbis ) sekaligus menghilangkan  kekaburan  penafsiran  terhadap usia  perkawinan  baik  dalam  hukum  adat maupun hukum Islam. 39
Dalam catatan Tahir Mahmood batas usia yang  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  lebih  tinggi  dari  Yaman  Utara. Lebih  lanjut  Tahir  Mahmood  membuat  tabel penbandingan sebagai berikut: 40
35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 Nomor  1 36 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Memasuki  Dunia Perkawiann  Sebuah  Ikhtiar  Mewujudkan  Keluarga Sakinah (Jakarta:Kencana Mas, 2005), h. 42-43 37 Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
38 R. Wiryono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung:Sumur, 1960), h. 41.
39 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia  Studi  Kritis  Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta:Kencana, 2006), h. 70
40 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries (New  Delhi:  Academy  of  Law  and  Religion,  1987),  h. 270
No Negara Batas Usia Kawin Lk Pr 1. Aljazair 21 Tahun  18 Tahun 2. Bangladesh 21 Tahun  18 Tahun 3. Tunisia 20 Tahun  17 Tahun 4. Mesir 18 Tahun  16 Tahun 5. Irak 18 Tahun  18 Tahun 6. Yordania 16 Tahun  15 Tahun 7. Libanon 18 Tahun  17 Tahun 8. Libya 18 Tahun  16 Tahun 9. Malaysia 18 Tahun  16 Tahun 10.  Pakistan 18 Tahun  16 Tahun 11.  Yaman Selatan   18 Tahun  16 Tahun 12.  Syiria 18 Tahun  17 Tahun 13.  Maroko 18 Tahun  15 Tahun 14.  Somalia 18 Tahun  18 Tahun 15.  Iran 18 Tahun  15 Tahun 16.  India 18 Tahun  14 Tahun 17.  Afganistan 18 Tahun  17 Tahun 18.  Turki 17 Tahun  15 Tahun 19.  Yaman Utara 15 Tahun  15 Tahun
Menurut  Ade  Maman  Suherman  dan  J. Satrio,  pembatasan  usia  merupakan  upaya negara  melindungi  orang-orang  yang  belum mampu  mengemukakan  pendapatnya  dengan benar  dan  belum  menyadari  konsekuensi  dari perbuatannya. 41 Dalam konteks ini, pembatasan batas usia dikaitkan dengan masalah kesehatan, kualitas  sumber  daya  manusia,  kependudukan dan  kesejahteraan  keluarga.  Dalam  bidang kesehatan  misalnya,  perempuan  yang  menikah di  bawah  usia  16  tahun  berpotensi  lebih  besar mengalami  keguguran  dan  kematian. 42 Selain itu,  pasangan  yang  menikah  pada  usia  muda pada umumnya tidak dapat mengakses pendidikan  dengan  baik.  Implikasinya  tidak banyak jenis pekerjaan yang dapat mereka pilih untuk  menopang  kebutuhan  finansial  keluarga. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan  spesifikasi  tertentu  dengan penghasilan  yang  rendah.  Kondisi  ini  dapat memicu  munculnya  berbagai  kasus  kekerasan
41 Ade  Maman  Suherman  dan  J.  Satrio, Penjelasan Hukum  tentang  Batasan  Umur  (Kecakapan  dan Kewebangan  Bertindak  Berdasarkan  Batas  Usia) (Jakarta: NLRP, 2010), h. 9-10
42 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum, h. 71
dalam  rumah  tangga. 43 Berbagai  alasan  ini, wajar  apabila  KHI  menyebut  pembatasan  usia dilakukan demi kemaslahatan keluarga. 44
Ironisnya,  batas  usia  perkawinan  dalam Undang-Undang belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat.  Diakui  atau  tidak,  masih  terjadi ambivalensi penggunaan sumber hukum perkawinan  di  Indonesia.  Tidak  sedikit  dari anggota  masyarakat  yang  berpegang  teguh pada  hukum  Islam  dan  hukum  adat,  daripada undang-undang.    Atau  dalam  konteks  tertentu, penerapan hukum disesuaikan dengan kepentingan  dari  masing-masing  individu. Berbagai  undang-undang  juga  mengatur  batas usia  anak  secara  berbeda-beda,  sehingga semakin  menimbulkan  bias  di  masyarakat. Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  Jo. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  Jo.  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  DPR,  DPD,  dan  DPRD  Jo. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Jo.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai  Politik  Jo.  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya menetapkan  batas usia anak adalah 17  tahun.  Menurut  Nandang  Sambas,  Undang- Undang sebaiknya konsisten dalam memberikan standar batas usia ini. 45
Tantangan  pemberlakuan  batas  usia perkawinan  tidak  hanya  datang  dari  pluralitas sumber hukum yang digunakan oleh masyarakat.  Dalam  hukum  Islam  misalnya, orang tua dapat atau bahkan wajib menikahkan anaknya  setelah  mencapai  usia  dewasa  atau bâligh .  Jumhur  ulama  mengatakan  bahwa tanda-tanda  baligh  pada  anak  laki-laki  yaitu
43 Abdi Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri (Bandung: Alumni, 2012) , h. 12 44 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam Suatu  Analisis  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2004), h. 73.
45 Nandang  Sambas, Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan Anak  di  Indonesia (Yogyakarta:Graha  Ilmu,  2010),  h. 90.
66 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-71
keluarnya  sperma  baik  dalam  kondisi  sadar maupun mimpi. Sedangkan pada anak perempuan  dengan  mengalami  menstruasi, mengandung, atau berdasarkan usia jika tanda- tanda  secara  fisik  tidak  nampak.  Menurut  al- Syafi’i  kondisi  ini  biasa  terjadi  minimal  pada usia 9 tahun. Menurut Abu Hanifah, seseorang dikatakan  baligh  jika  telah  berusia  18  tahun, sedangkan  anak  perempuan  adalah  17  tahun. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan  al-Syafi’i  menyebut  usia  15  tahun,  baik laki-laki maupun perempuan. 46
Ketentuan ini dapat dapat dikesampingkan  melalui  hak ijbar .  Seorang ayah  atau  kakek  dapat  menikahkan  anak  atau cucunya  sebelum  usia baligh dengan  syarat tidak ada permusuhan antara orang tua dengan anak,  antara  calon  mempelai  perempuan  dan calon mempelai laki-laki tidak ada permusuhan, sekufu, serta calon mempelai laki- laki  mampu  memberikan  mas  kawin  yang layak. Meskipun demikian, al-Syafi’i mengingatkan  agar  para  orang  tua  tidak menikahkan  anaknya,  kecuali  ia  telah  dewasa. Kerena  perkawinan  akan  membawa  berbagai tanggung  jawab.  Sehingga,  bagi  mereka  yang belum  mampu  memenuhi  tanggung  jawab terhadap  keluarga,  makruh  hukumnya  untuk menikah.    Karena  pada  dasarnya  perkawinan bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan  bagi pasangan  keluarga.  Meskipun  demikian  ada ulama’  yang  tidak  sependapat  dengan  hal  ini, misalnya  Ibnu  Syubrumah,  Abu  Bakar  al- Asham, dan Utsman al-Batti. 47
Berdasarkan  beberapa  penelitian  yang ada,  Faktor  agama  sering  kali  dijadikan  alasan pembenar  terhadap  perilaku  orang  tua  dalam perkawinan.    Pemahaman  terhadap  doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong  terjadinya  perkawinan  di  bawah umur.  Sering  kali  para  orang  tua  khawatir terhadap  anak-anak  yang  telah  memasuki  usia bâligh, jika  tidak  segera  dinikahkan  akan melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh agama.  Jika  kekhawatiran  ini  tidak  dapat dibuktikan, Husein Muhammad menilai bahwa perkawinan  di  bawah  umur  tidak  dapat dibenarkan. Karena dapat menimbulkan
46 Husein  Muhammad, Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai Atas  Wacana  Agama  dan  Gender (Yogyakarta:  LKiS, 2007), h. 90
47 Husein Muhammad, Fiqh, h . 94
berbagai kemudharatan seperti gangguan fungsi reproduksi pada perempuan. 48
Faktor ekonomi juga menjadi alasan para orang  tua  mengawinkan  anaknya  pada  usia muda.  Model  perkawinan  ini  sering  terjadi  di negara-negara  berkembang  dengan  produk domestik  bruto  yang  rendah.  Jerat  kemiskinan membuat  para  orang  tua  beranggapan  bahwa beban  ekonomi  keluarga  akan  semakin  ringan jika  anak-anak  mereka  sudah  menikah. Padahal, keluarga  yang baru terbentuk ini juga akan  menghadapi  persoalan  finansial  yang berujung pada kemiskinan. Faktor budaya yang dianut  oleh  masyarakat  juga  menambah  kasus perkawinan anak di bawah umur. Mengawinkan  anak-anak  pada  usia  muda merupakan  kebanggaan  tersendiri  bagi  orang tua. Sebab bagi sebagian masyarakat, seseorang yang terlambat menikah akan mendapat stigma negatif, seperti perawan tua atau bujang lapuk. Faktor rendahnya pendidikan turut menyebabkan perkawinan anak di bawah umur masih  terjadi.  Rendahnya  pendidikan  yang dapat diperoleh berkaitan erat dengan persoalan ekonomi  keluarga.  Para  orang  tua  seringkali terpaksa  memilih  untuk  mempekerjakan  anak- anak agar beban finansial terkurangi. 49

## Dispensasi Perkawinan
Keberlakuan  batas  usia  perkawinan dapat  disimpangi  melalui  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  penyimpangan dalam ayat (1)  pasal ini dapat minta dispensasi kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang diminta    oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  atau pihak  wanita.  Menurut  SF.  Marbun  dan  Moh. Mahfud  M.D.  dispensasi  adalah  perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-
48 Husein Muhammad, Fiqh , h. 100 49 Suwita, Tradisi  Pernikahan  di  Bawah  Umur  Pada Masyarakat  Kecamatan  Jangkar  Kabupaten  Situbondo Jawa  Timur ,  Jurnal  Antologi  Kajian  Islam,  Vol.  15  No. Tahun 2010, 79 (Online) (dapat diakses di http:\\ejournal.sunan-ampel.ac.id,  tanggal  23  Februari 2013); Eddy  Fadlyana  dan  Shinta  Larasaty, Pernikahan Usia  Dini  dan  Permasalahannya, Sari  Pediatri,  Jurnal Ikatan  Dokter  Anak  Indonesia,  2,  (Agustus,  2009),  138 (Online)  (dapat  diakses  di  www.idai.or.id,  tanggal  20 Oktober  2012);  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan  Kementerian  Kesehatan, Riset  Kesehatan Dasar  2010 ,  (Jakarta:Kementerian  Kesehatan,  2010),
188 (Online) (dapat diakses di www.litbang.depkes.go.id, tanggal 22 Oktober 2012)
Ramadhita, Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan| 67
undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal  yang  sangat  istimewa  dan  memenuhi syarat-syarat  tertentu  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang yang berkaitan. 50
Sedangkan  menurut  Soehino,  dalam dispensasi  pada  dasarnya  pembentuk  Undang- Undang  melarang  dilakukan  suatu  perbuatan. Akan  tetapi,  jika  dalam  kasus-kasus  tertentu perbuatan  tersebut  dilakukan,  maka  harus sepengetahuan  pejabat  administrasi  negara yang  diberikan  wewenang  untuk  itu. 51 Senada dengan  pendapat  Soehino,  Ateng  Syafrudin menyatakan bahwa dispensasi bertujuan menembus  rintangan  yang  sebetulnya  secara normal  tidak  diizinkan,  namun  karena  ada alasan-alasan khusus maka diperbolehkan. 52
Definisi  Soehino  menunjukkan  bahwa perkawinan  di  bawah  usia  19  tahun  bagi  laki- laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan  dilarang, kecuali ada peristiwa konkrit yang menyebabkan  pejabat  administrasi  negara dapat  memberikan  izin  atas  permohonan  para pihak.  Dalam  catatan  sejarah  pembentukan Undang-Undang Perkawinan, dispensasi perkawinan  telah  ada  sejak  RUU  Perkawinan yang  diajukan  pemerintah  pada  tahun  1973. Namun,  dalam  pembahasan  RUU  Perkawinan tidak  ditemukan  latar  belakang  munculnya pasal  dispensasi  setelah  pasal  batas  usia perkawinan, baik ditingkat fraksi, panitia kerja, rapat-rapat pleno, maupun sidang paripurna.
Menurut penulis, ada empat alasan  yang mungkin  menjadi  penyebab  munculnya  pasal dispensasi. Pertama , pembuat RUU Perkawinan  mengadopsi  rumusan  pembatasan usia  perkawinan  dan  ketentuan  dispensasi secara  serampangan,  tanpa  memberikan  alasan pendukung  yang  lengkap. Kedua ,  pemerintah ingin melindungi hak asasi warga negara dalam perkawinan.  Sebagaimana  pendapat  Sajuti Melik  dari  Fraksi  Karya  Pembangunan  dalam Rapat  Kerja  antara  Penitia  Kerja  RUU  tentang Perkawinan  bersama  Pemerintah  pada  tanggal 14 Desember 1973. Sajuti menyatakan bahwa Undang-Undang  Perkawinan  ini  untuk seluruh  warga  negara.  Jangan  dengan
50 SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., Pokok-Pokok , h.
94
51 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara (Yogyakarta:Liberty,2000), h. 58
52 Andrian  Sutendi, Hukum  Perizinan  dalam  Sektor Pelayanan Publik (Jakarta:Sinar Grafika,2010), h. 178
adanya  undang-undang  ini  kemudian sebagian  warga negara  tidak bisa  kawin karena  tidak  memenuhi  persyaratan. Jangan  sampai  terjadi  samen  living  di luar  perkawinan,  jangan  mempersulit perkawinan. 53
Batas  usia  yang  terlalu  tinggi  daripada usia  dewasa  dikhawatirkan  menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda karena terhambat peraturan perundang-undangan, padahal  sebenarnya  mereka  berhak  untuk kawin. Ketiga , pemerintah menyadari kekuatan sosial-politik  umat  Islam  pada  saat  perumusan Undang-Undang Perkawinan. Sebagai kelompok  mayoritas,  umat  Islam  di  Indonesia mampu  dengan  mudah  dimobilisasi  oleh  isu- isu  keagamaan,  khususnya  berkaitan  dengan upaya kristenisasi atau gerakan anti pelembagaan  hukum  Islam.  Sebagai  bukti, pembahasan  RUU  Perkawinan  pada  tahun 1973  nyaris  setiap  hari  diwarnai  demonstrasi baik  di  Jakarta  maupun  di  berbagai  wilayah lainnya.  Dalam  persoalan  politik  praktis  saat itu, umat Islam juga memiliki posisi yang kuat. Sehingga  perundingan-perundingan  di  luar persidangan  DPR  mampu  mempengaruhi pembahasan  RUU  Perkawinan  selanjutnya. Agar tidak terjadi gejolak sosial atas diberlakukannya batas usia perkawinan, pemerintah  nampaknya  memberikan  jalan keluar berupa dispensasi perkawinan. 54 Keempat , pemerintah tidak mau “ambil pusing” dengan  urusan  privat  warga  negara.  Selama persoalan  tersebut  tidak  berkaitan  erat  dengan stabilitas  politik  nasional  atau  kedudukan status  quo saat  itu,  pemerintah  menyerahkan segala  penyelesaian  perkara  pada  masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan.
Model Putusan dalam Dispensasi Perkawinan Dalam  kasus  dispensasi  perkawinan, peraturan
perundang-undangan tidak memberikan  kriteria  khusus  sebagai  dasar
53 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Risalah  Resmi  Persidangan  II  Rapat  Rapat  Kerja  ke-12 antara  Panitia  Kerja  RUU  tentang  Perkawinan  bersama dengan Pemerintah tanggal 14 September 1973, h. 12 54 Ahmad  Gunaryo, Pergumulan  Politik  dan  Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang”  Menuju  Peradilan  yang  Sesungguhnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 132
68 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-71
pertimbangan  bagi  majelis  hakim  untuk menolak  atau  menerima  permohonan  para pihak.  Sementara  itu,  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  18  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dengan  tegas  melarang hakim  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa  dan  mengadilinya.  Menurut  Bagir Manan,  asas  ini  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  bahwa  setiap  perkara  akan diputus,  Untuk  mendorong  hakim  menemukan hokum,  sebagai  petunjuk  bahwa  hakim  tidak selalu  harus  terikat  secara  harfiah  pada peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Hakim dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang adil dan benar. 55
Dalam  Surat  Keputusan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor :  047/KMA/SKB/IV/2009  Dan  Ketua  Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009  diatur  bahwa  pada setiap  putusan  yang  dibuat  bukan  saja berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, tetapi  juga  rasa  keadilan  dan  kearifan  dalam masyarakat.  Untuk  mewujudkan  tujuan  ini hakim  harus  memiliki  sikap  yang  arif  dan bijaksana.  Seorang  hakim  harus  mampu bertindak  sesuai  dengan  norma-norma  yang hidup  dalam  masyarakat  baik  norma-norma hukum,  norma-norma  keagamaan,  kebiasaan- kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan  situasi  dan  kondisi  pada  saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. 56 Adanya  sikap  kebijaksanaan yang  diterapkan  oleh  hakim  dalam  memutus perkara  yang  belum  ada  peraturannya  atau hukum  dirumuskan  secara  sumir  semakin mengukuhkan bahwa hakim memiliki diberikan wewenang untuk melakukan diskresi dalam  berbagai  kasus  yang  ditanganinya, termasuk dispensasi perkawinan.
Berkaitan dengan hal ini, Euis Nurlaelawati  memberikan  komentar  bahwa
55 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Yogyakarta:FH UII-Press, 2007), h. 184-185
56 Surat  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
secara  umum  hakim  Pengadilan  Agama sependapat  dengan  penetapan  batas  usia perkawinan,  namun  karena  beberapa  alasan mereka terkadang menyimpangi aturan tersebut dan  memberikan  dispensasi.  Jika  Undang- Undang tidak memberikan batasan  yang tegas, hakim  akan  berupaya  kembali  pada  teks  fiqh yang  memperbolehkan  perkawinan  setelah calon  mempelai  mencapai  usia bâligh .  Hal  in mengindikasikan  adanya  kecondongan  hakim terhadap teks fiqh daripada Peraturan
Perundang-Undangan. 57 Pendapat Euis
Nurlaelawati tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.  Sebab,  dalam  praktiknya  majelis hakim  menghadapi  problem  dispensasi  yang beragam.
Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan  Agama  Kota  Malang  pada  tahun 2013,  dari  41  putusan  permohonan  dispensasi yang  berhasil  dihimpun,  ditemukan  fakta bahwa  70,73  %  atau  29  kasus  dispensasi disebabkan  karena  calon  mempelai  perempuan telah  hamil  dengan  usia  2-8  bulan,  kemudian 24,39%  atau  10  kasus  disebabkan  adanya kekhawatiran  dari  orang  tua  bahwa  anaknya akan  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh agama karena telah menjalin kedekatan dengan lawan  jenis.  Sedangkan  4,87  %  atau  2  kasus sisanya  disebabkan  calon  mempelai  telah memiliki anak terlebih dahulu  dengan usia 2-5 bulan. 58
Dalam kasus dispensasi akibat kekhawatiran  orang  tua,  majelis  hakim  masih
57 Euis  Nurlaelawati, Modernization,  Tradition,  and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 146
58 Ramadhita,  “ Aplikasi  Diskresi  dalam  Pemberian Dispensasi  Perkawinan  (Studi  Pandangan  Ahli  Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivis Perlindungan  Anak  Kota  Malang) ”  (Tesis  Magister  Al- Ahwal  Al-Syakhshiyah,  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim, Malang, 2013), h. 95
Ramadhita, Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan| 69
dapat  melakukan  pendampingan  terhadap  para pihak  sehingga  mengurungkan  niat  untuk mengajukan  izin  dispensasi.  Bentuk  intervensi yang  dilakukan  dengan  cara  pendekatan terhadap  orang  tua  dan  penguatan  psikologis terhadap  anak  yang  akan  diajukan  dispensasi. Hingga penolakan terhadap permohonan tersebut. 59 Sedangkan  dalam  kasus  dispensasi kawin  akibat  kehamilan  di  luar  nikah  majelis hakim dihadapkan pada  persoalan krusial.  Jika permohonan ditolak maka anak yang dikandung  oleh  calon  mempelai  perempuan akan  menjadi  anak  tidak  sah  menurut  hukum positif,  penelantaran  calon  istri,  hingga  terjadi kekerasan terhadap calon suami. 60 Berdasarkan kondisi  ini  majelis  hakim  menilai  bahwa menolak  kerusakan  lebih  utama  daripada mendatangkan kemaslahatan ( ْنِم َىلْوَأ ْدِسَافَمْلا ُأْرَد ِ ِلَا ِمْلا  ِ ْ َ ). 61
Dalam  kaidah  yang  lain  dinyatakan bahwa  jika  ada  dua  bahaya  berkumpul,  maka yang  dihindari  adalah  bahaya  yang  lebih  besar dengan  mengerjakan  bahaya  yang  lebih  ringan ( ِبَاكِت ر اب ًارَرَض اَمُهُمَظْعَأ َيِعُر ِناَتَدَسْفَم َضَراَعَ ت َذِإ امُهِّفَخأ). Kaidah  ini  memandang  perlu  adanya penelitian  terhadap  besarnya  mafsadah  pada masing-masing  persoalan.  Sehingga  persoalan yang  memiliki  efek  negatif  yang  paling besarlah  yang  seharusnya  dihindari.  Dan memilih  untuk  mengerjakan  perbuatan  yang lebih kecil dampak negatifnya. 62
Meskipun  dihadapkan  pada  persoalan pelik,  dalam  memutus  perkara  dispensasi perkawinan  majelis  hakim  harus  bersikap selektif.  Sehingga  tidak  muncul  stigma  bahwa dispensasi  perkawinan  mangabaikan  unsur pembentuk  keharmonisan  rumah  tangga,  yaitu kedewasaan  fisik  dan  psikis. 63 Seyogyanya majelis  hakim  memperhatikan  lima  aspek berikut  ini: Pertama ,    terdapat  kondisi mendesak  sehingga  segera  membutuhkan penanganan  dari  majelis  hakim.  Misalnya
59 Rusmulyani, wawancara, (Malang, 29 Juli 2013)
60 Moh. Faishol Hasanuddin, Wawancara (Malang: 4 September 2013)
61 Abdul Haq dkk., Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Surabaya: Khalista, 2006), h. 237.
62 Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah (Malang: UIN-Malang Press, 2010), h. 174 63 Andi Syamsu Alam, Usia, h. 68-69
kawin  hamil  atau  ada  indikasi  kuat  calon mempelai  telah  melakukan  perzinaan  tetapi belum  sampai  hamil.  Kondisi  mendesak lainnya  yaitu  sulitnya  akses  layanan  publik sehingga  ada  pasangan  suami-istri  yang  sudah menikah  secara sirri tetapi  masih  di  bawah umur.
Kedua , pernyataan kesiapan dan kerelaan dari  calon  mempelai  wanita.  Calon  mempelai perempuan  harus  paham  akan  kesehatan reproduksinya. Sebab dalam perkawinan sangat dimungkinkan  terjadi  pembuahan  setelah melakukan  hubungan  seksual.  Pada  saat memeriksa posita permohonan, majelis melakukan kajian mendalam terhadap keterangan  calon  mempelai  perempuan.  Boleh jadi  keputusan  untuk  menikah  pada  usia  muda bukan  atas  dasar  kehendaknya  sendiri,  tetapi karena kepentingan orang tua, baik karena dalil agama  maupun  ekonomi.  Andi  Syamsu  Alam bahkan merekomendasikan agar orang tua yang menikahkan anak di bawah umur karena alasan ini dijatuhi hukuman pidana. Kusno Adi, Guru Besar  Sosiologi  Hukum  Pidana  Universitas Brawijaya  menilai  bahwa  istitusi  dispensasi perkawinan  seharusnya  mampu  memberikan terapi  dan  efek  jera  terhadap  tindak  perzinaan yang  telah  dilakukan,  misalnya  dengan memberikan sanksi administratif dalam putusannya. 64
Ketiga , penilaian terhadap kualitas orang tua  atau  wali.  Dalam  kasus  kawin  hamil, majelis  hakim  memiliki tanggung  jawab  untuk memberikan penjelasan bahwa calon mempelai belum  siap  secara  psikologis  dan  ekonomis. Namun  karena  kondisi  yang  memaksa  maka mereka  dinikahkan,  dengan  catatan  bahwa harus  ada  panduan  dari  orang  dewasa  untuk menjalani  kehidupan  rumah  tangga  sehingga tidak  berujung  pada  perceraian.  Sedangkan dalam  konteks  kekhawatiran  bahwa  si  anak berbuat zina, maka orang tua wajib membuktikan kekhawatirannya. Jika tidak bisa maka  maka  sebaiknya  ditolak.  Namun,  perlu adanya penguatan kapasitas dari calon mempelai agar tidak terjerumus pada perzinaan.
Keempat ,  komitmen  calon  mempelai laki-laki  untuk  melaksanakan  tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, khususnya dalam
64 Kusno Adi, Wawancara (Malang: 4 September 2013)
70 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 59-71
bidang  ekonomi.  Dalam  konsep  fiqh  maupun Undang-Undang Perkawinan laki-laki memiliki tanggung  jawab  yang  besar.  Jika  masih  di bawah  umur,  menurut  Isroqunnajah  dan Rusmulyani,  setidaknya  ada  jaminan  bahwa calon  mempelai  laki-laki  sanggup  untuk berkerja.  Sehingga  tidak  menambah  daftar pengangguran. Kelima ,  Kematangan  fisik, kriteria  ini yang  paling  mudah  untuk dibuktikan.  Bagi  perempuan  telah  terbukti mengalami  menstruasi  dan  laki-laki  mampu memproduksi sperma. Pada kasus kawin hamil indikator ini akan mudah untuk dinilai.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  negara
melarang  perkawinan  di  bawah  usia  19  tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Meskipun demikian, batasan ini dapat disimpangi  melalui  permohonan  dispensasi perkawinan. Idealnya aturan dispensasi disertai dengan  kriteria  atau  indikator  dasar  yang digunakan  sebagai  pedoman  menolak  atau mengabulkan  permohonan.  Namun,  dalam Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan tidak memberikan batasan yang jelas. Sehingga majelis  hakim  memiliki  ruang  gerak  untuk bertindak  dan  memutus  atas  inisiatif  sendiri, meskipun  tetap  memperhatikan  pada  peraturan perundang-undangan, rasa keadilan, kemanfaatan,  dan  kearifan  lokal  masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Haq dkk., Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah  Fiqh  Konseptual .  Surabaya:
Khalista, 2006.
Adji,  Oemar  Seno, Peradilan  Bebas  dan Negara Hukum . Jakarta: Erlangga, 1985 Alam,  Andi  Syamsu, Usia  Ideal  Memasuki Dunia Perkawiann Sebuah Ikhtiar
Mewujudkan  Keluarga  Sakinah .  Jakarta:
Kencana Mas,  2005
Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 Asshiddiqie,  Jimly, Komentar  Atas  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009 Asshiddiqie,
Jimly.
Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Atmosudirdjo, Slamet
Prajudi, Hukum
Administrasi  Negara. Bandung:  Ghalia, 1988
Basah,  Sjachran, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur Badan  Peradilan  Administrasi  Negara . Bandung: Alumni, 1997. Effendy, Marwan. Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesti dalam
Penegakan  Hukum .  Jakarta:  Referensi, 2012
Fajar,  A.  Mukhie. Tipe  Negara  Hukum .
Malang: Bayu Media, 2005.
Gunaryo,Ahmad.. Pergumulan  Politik  dan
Hukum  Islam  Reposisi  Peradilan  Agama
dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju
Peradilan yang Sesungguhnya .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 Huda,  Ni’matul, Negara  Hukum,  Demokrasi, dan  Judicial  Review .  Yogyakarta:  UII- Press, 2005 Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .
Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2004
Koro,  Abdi. Perlindungan  Anak  di  Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri . Bandung: Alumni, 2012 Mahmood,  Tahir.. Personal  Law  in  Islamic Countries .  New  Delhi:  Academy  of  Law and  Religion,  1987  Manan,  Bagir. Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia .
Yogyakarta: FH UII-Press, 2007 Marbun,  S.F.  dan  Moh.  Mahfud  MD. Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2009 Marbun,  S.F.. Peradilan  Administrasi  Negara Dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia .
Yogyakarta: FH UII-Press,  2011
Muhammad  Isna  Wahyudi,  Menekan  Tingkat Perkawinan Anak (Online) (dapat diakses di  www.nu.or.id,  tanggal  20  Oktober 2012)
Muhammad,  Husein Fiqh  Perempuan  Refleksi Kiai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender . Yogyakarta: LKiS, 2007
Ramadhita, Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan| 71
Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. Posisi Perempuan  dalam  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: LBH-APIK, 2005 Nurlaelawati,  Euis. Modernization,  Tradition, and Identity The Kompilasi Hukum Islam and  Legal  Practice  in  Indonesian
Religious Courts . Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2010 Nuruddin,  Amiur  dan  Tarigan,  Azhari  Akmal.
Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari Fikih,  UU  No.  1  Tahun  1974  sampai KHI . Jakarta: Kencana, 2006.
Pieris, John. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan  Presiden  RI .  Jakarta:  Pelangi Cendekia, 2007.
Projodikoro,  R.  Wiryono. Hukum  Perkawinan di Indonesia . Bandung: Sumur, 1960.
R.  Wiyono. Hukum  Acara  Peradilan  Tata Usaha  Negara .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008.
Ramadhita.  2013.  “ Aplikasi  Diskresi  dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan  Agama,  dan  Aktivis  Perlindungan Anak Kota Malang )”. Tesis Magister Al- Ahwal  Al-Syakhshiyah.  Malang:  UIN Maulana Malik Ibrahim Ramulyo,  Mohd.  Idris. Hukum  Perkawinan Islam  Suatu  Analisis  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta:Bumi Aksara, 2004.
Ridwan  HR. Hukum  Administrasi  Negara .
Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Sambas, Nandang. Pembaharuan Sistem
Pemidanaan Anak di Indonesia .
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010
Santoso,  Topo.. Membumikan  Hukum  Pidana Islam  Penegakan  Syariat  dalam  Wacana dan  Agenda .  Jakarta:Gema  Insani  Press,
2003
Sinaga,  Patuan. Hubungan  Antara  Kekuasaan dengan  Pouvoir  Discretionnaire  dalam Penyelenggaraan  Pemerintaha ,  dalam S.T.  Marbun,  dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta:UII Press, 2001.
Soehino. Asas-Asas  Hukum  Tata  Usaha Negara . Yogyakarta: Liberty, 2000. Suherman,  Ade  Maman  dan  J.  Satrio.
Penjelasan  Hukum  tentang  Batasan Umur  (Kecakapan  dan  Kewebangan Bertindak  Berdasarkan  Batas  Usia) . Jakarta: NLRP, 2010. Sutendi,  Andrian. Hukum  Perizinan  dalam Sektor  Pelayanan  Publik .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010
Tamrin,  Dahlan. Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam Kulliyah  al-Khamsah .  Malang:  UIN- Malang Press, 2010.
The  United  Nations  Population  Fund, Child Marriage  Fact  Sheet (Online)  (dapat diakses  di  http://www.unfpa.org,  tanggal 21 Oktober 2010)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  LN. Tahun 1974 No. 1 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  LN.  Tahun  2011 No. 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia LN. Tahun 2002 No. 2