ISSN (Online) :  2722-2535 - ISSN (Print) : 2745-9608 Volume 04, Nomor 01, Maret 2023 http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/NJIS/index

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH
Lukman Nul Hakim 1 , Abdul Muis 2
1 STAI Cendekia Insani, Situbondo, Jawa Timur.
2 Universitas Ibrahimy Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Email: hakim.lukmanul2014@gmail.com 1, , mu082301583008@gmail.com 2
Abstrak: Lembaga  pendidikan  islam  di  Indonesia  mengalami  perjalanan panjang  sebelum  akhirnya  eksistensinya  tidak  hanya  diakui  oleh  kalangan muslim  tetapi  juga  oleh  pemerintah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  lahirnya beberapa kebijakan tentang pendidikan islam yang dalam konteks penelitian ini adalah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Mulai dari PMA nomor 13 tahun 1964, nomor 3 tahun 1983, nomor 20 tahun 2003, nomor 55 tahun 2007 dan  nomor  13  tahun  2014.  Seluruh  kebijakan  adalah  untuk  memberikan landasan  hokum  terhadap  terlaksananya  pendidikan  madrasah  diniyah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kepustakaan  dengan  tujuan menganalisis  bagaimana  dampak  kebijakan  tersebut  dalam  memberikan naungan  hukum  pada  Madrasah  Diniyah.  Hasil  penelitian  ini  bahwa kebijakan-kebijakan tentang madrasah diniyah dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2014 awalnya mengalami berbagai kendala mulai dari kurangnya minat masyarakat terhadap madrasah diniyah meskipun madrasah ini telah memiliki ijazah formal hingga tidak memiliki efek social.
Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Madrasah Diniyah.

## PENDAHULUAN
Cikal  bakal  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dimulai  dengan  keberaadaan masjid, pesantren, Surau (langgar) dan madrasah. Seiring dengan perkembangan zaman,  maka  fungsi  dari  lembaga-lembaga  tersebut  mengalami  pergeseran. Mungkin hanya pesantren dan madrasah saja yang sampai hari ini eksistensinya masih  berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam.  Membincang  tentang madrasah dalam konteks Keindonesiaan adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir dari kebutuhan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaan  Madrasah  diniyah  dilatarbelakangi  adanya  keinginan  dari masyarakat Islam untuk belajar secara seimbang  antara ilmu agama dan ilmu Pengetahuan  umum.  Madrasah  di  Indonesia  memiliki  sejarah  yang  cukup panjang,  eksistensinya  bermula  pada  abad  ke-20.  Dalam  lintasan  sejarah, eksistensi  madrasah  tidak  lepas  karena  adanya  semangat  pembaharuan pendidikan  yang  dipengaruhi  oleh  Islam  di  Timur  tengah  dan  merupakan respon terhadap kebijakan pendidikan dari pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengembangkan pendidikan dengan sistem persekolahan terlebih dahulu. Eksistensi madrasah dari masa ke masa semakin diakui oleh pemerintah dan masyarakat.  Sebelum  lahirnya  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003,  madrasah Diniyah  (MADIN)  dikenal  sebagai  Madrasah  (Haidar  Daulay,  2009:  21). Madrasah  memiliki  karakteristik  tersendiri  ditinjau  dari  berbagai  aspek.
Madrasah  selalu  mengikuti  perkembagan  zaman,  sehingga  memunculkan model-model madrasah dengan segala kekhasannya. Bahkan pemerintah mulai memperhatikan perkembangan madrasah dengan memberikan pengakuan dan fasilitas  bagi  madrasah.  Jenjang  pendidikan  di  Madrasah  dimulai  dari pendidikan dasar, menengah dan atas atau disebut dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah  tsanawiyah  dan  madrasah  aliyah.  Sedangkan  madrasah  “diniyah” dalam struktur pendidikan Islam di Indonesia masuk dalam kategori pendidikan non  formal  yang  merupakan  kelanjutan  dari  eksistensi  madrasah  pada  awal kemunculannya.
Madrasah  diniyah  (MADIN)  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  yang secara  historis  tidak  bisa  diragukan  lagi  pengalamannya  dalam  mendidik masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dari segi usia, MADIN merupakan kelembagaan  pendidikan  keagamaan  Islam  yang  cukup  matang  dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang persoalan-persoalan keagamaan Islam. MADIN menjadi pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena cikal bakal  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  diawali  dari  MADIN.  Pada  tahap berikutnya, muncul keresahan di sebagian umat Islam, karena madrasah hanya mempelajari  ilmu  agama  saja,  maka  memiliki  kesan  umat  Islam  mengalami kepincangan  dalam  ilmu.  Madrasah  memiliki  image  jauh  dari  modernitas, karena  tidak  mempelajari  ilmu-ilmu  umum  yang  sedang  dibutuhkan jaman.(Istiyani, 2017)

## KAJIAN TEORI
Madrasah Diniyah Madrasah Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar  sekolah  yang  diharapkan  mampu  secara  terus  menerus  memberikan pendidikan  agama  Islam  kepada  anak  didik  yang  tidak  terpenuhi  pada  jalur sekolah  yang  diberikan  melalui  system  klasikal  serta  menerapkan  jenjang pendidikan (Depertemen Agama RI, 2000).
Madrasah  Diniyah  adalah  lembaga  pendidikan  yang  memberikan pendidikan  dan  pengajaran  secara  klasikal  dalam  pengetahuan  agama  Islam kepada  pelajar  bersama-sama  sedikitnya  berjumlah  10  orang  atau  lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun (Depertemen Agama RI, 2000).
Malik  Fadjar  mengemukakan  bahwa  secara  teknis  sebagai  tempat  proses pembelajaran  berlangsung,  madrasah  sama  artinya  dengan  sekolah.  Namun, lebih  spesifik  madrasah  diartikan  sebagai “sekolah  agama”.  Hal  ini dimaksudkan bahwa madrasah adalah tempat siswa memperoleh pembelajaran agama Islam(Departemen Agama RI, 2005).
Secara  historis,  kelahiran  madrasah  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  dua aspek.  Pertama,  aspek  internal  faktor  ajaran  Islam  yang  memang  lebih mengutamakan kewajiban menuntut ilmu, termasuk ilmu agama. Kedua, aspek eksternal  faktor  kondisi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  yang  memang  sedang membutuhkan  kehadiran  madrasah  sebagai  salah  satu  pendidikan  alternatif bersifat keagamaan di tengah keberadaan lembaga pendidikan modern kolonial Belanda di Indonesia(Fadjar, 1998).
Selain itu, secara teknis praktis madrasah terbagi dua yaitu madrasah dan madrasah  diniyah.  Istilah  pertama  yaitu  madrasah  digunakan  sebagai  istilah sekolah  yang  mengajarkan  “ilmu  umum”  dan  “ilmu  agama”.  Sedangkan madrasah  diniyah  diartikan  sebagai  sekolah  yang  mengajarkan  hanya  khusus ilmu-ilmu agama(Fadjar, 1998).
Dalam  kajian  sejarah,  Nurcholish  Madjid  menyebutkan  bahwa  madrasah merupakan cikal bakal pesantren yang berkembang lebih dahulu di Indonesia. Dengan  kata  lain,  madrasah  merupakan  perkembangan  lebih  lanjut  dari pesanten. Karenanya, menjadi penting meninjau keberadaan madrasah sebagai mata rantai perkembangan pesantren di masa lalu(Madjid, 1997).
Pada awal abad ke-20 mulai muncul madrasah sebagai satu satu lembaga pendidikan  Islam  yang  telah  menganut  sistem  pendidikan  yang  lebih terprogram dan modern serta dilaksanakan di dalam kelas sebagaimana yang dilakukan di sekolah umum milik Hindia Belanda. Selama ini, pesantren juga dikenal tidak mengadopsi sistem pendidikan seperti itu. Karenanya sejak awal berdirinya,  madrasah  telah  memiliki  karakteristik  sistem  pendidikan  sekolah modern,  yaitu  pengelompokan  pelajaran  umum  dan  pelajaran  agama, penggunaan bangku, dan pembelajaran klasikal.
Madrasah diniyah secara umum memiliki tugas sebagai berikut:
a. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri’ yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan;
b. Memelihara  fitrah  anak  didik  sebagai  insan  yang  mulia,  agar  ia  tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya;
c. Membersihkan  jiwa  dan  pikiran  dari  pengaruh  emosi,  karena  pengaruh zaman sekarang yang mengarah pada penyimpangan fitrah manusia;
d. Memberikan wawasan nilai dan moral;
e. Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan, seperti keluarga, masjid, pesantren, dan sekolah formal.(Muhaimin dan Mujib, 1993)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA Nomor 13 tahun 1964
Madrasah Diniyah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 1964 dibagi menjadi tiga jenjang, yakni: Madrasah Diniyah Awwaliyah/Ula (4 tahun); Madrasah  Diniyah  Wustha  (3  tahun);  dan  Madrasah  Diniyah  Ulya  (3  tahun). Sesuai dengan fungsi madrasah diniyah, kurikulumnya benar-benar berorientasi pada mata pelajaran Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 1964 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah, Struktur program kurikulum madrasah diniyah ditetapkan sebagai berikut: (Soebahar, 2013)
Tabel 1. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah/Ula
No  Bidang Studi Kelas Ket 1 2 3 4 1 Membaca Al- Qur’an 3 3 3 3 2 Tauhid 3 3 3 3 3 Fikih 2 2 2 2 4 Akhlak 2 2 2 2
10  10  10  10 Tabel 2. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha No  Bidang Studi Kelas Ket 1 2 3 1 Al- Qur’an dan Hadits 3 3 3 2 Tauhid 3 2 2 3 Fikih 1 1 1 4 Sejarah Islam 2 3 3 5 Akhlak 1 1 1 Jumlah Jam Setiap Minggu 10  10  10 Tabel 3. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya No  Bidang Studi Kelas Ket 1 2 3 1 Al- Qur’an dan Hadits 3 3 3 2 Tauhid 2 2 2 3 Fikih 3 3 3 4 Sejarah Islam 1 1 1 5 Akhlak 1 1 1 Jumlah Jam Setiap Minggu 10  10  10
Susunan  struktur  kurikulum  di  atas  dari  semua  jenjang  memiliki  beban waktu  10  jam  selama  seminggu  yang  harus  ditempuh  oleh  sebuah  lembaga pendidikan Diniyah.  Dalam  struktur  kurikulum  di atas, tampak  sekali bahwa mata  pelajaran  agamanya  sangat  mendominasi  bahkan  sampai  70  persen  jika sejarah  islam  dikategorikan  sebagai  pengetahuan  umum,  namun  jika  sejarah islam dikategorikan sebagai mata pelajaran agama, maka semua mata pelajaran secara kesulurahan berisi materi keagamaan.
Pada PMA nomor 13 tahun 1964 diatur tentang Madrasah Diniyah, di mana sebelumnya Madrasah Diniyah memiliki ciri khas yang sangat beragam sesuai dengan kultur lingkungan Madrasah Diniyah tersebut. Kemudian dalam PMA nomor  13  tahun  1964  Madrasah  Diniyah  yang  bertujuan  sebagai  lembaga keagamaan untuk menambah wawasan keislaman mulai direkontruksi menjadi sebuah  stuktur  formal  yang  baku  yang  dipola  secara  bertingkat  mengikuti Lembaga  Pendidikan  Umum,  yakni:  Madrasah  Diniyah  Awwaliyah  (untuk murid  sekolah  dasar),  Madrasah  Diniyah  Wustha  (untuk  murid  sekolah lanjutan), dan Madrasah Diniyah Ulya (untuk murid sekolah menengah). Madrasah diniyah dimaksudkan sebagai institusi yang awalnya disediakan bagi peserta didik yang pada waktu pagi belajar di sekolah umum, dan pada sore hari  ingin  mendapatkan  pelajaran  agama.  Madrasah  yang  dibentuk  dengan keputusan menteri Agama Nomor 13 tahun 1964 ini hampir tidak memiliki efek sosial, sehingga hanya sedikkit peserta didik yang meminta ijazah formal dari institusi pendidikan ini(Soebahar, 2013).
Penerapan yang berjalan dari perundang-undangan yang ada memberikan beberapa civil effect bagi para lulusan Madrasah Diniyah, setidaknya ada dua
civil effect sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA., yaitu: civil effect tentang kelanjutan studi dan peluang kerja lulusan. * di mana para lulusan Madrasah Diniyah mengalami sedikit kendala dan terbatas terkait dengan studi kelanjutan dan profesi lulusan.
Para  lulusan  Madrasah  diniyah  setelah  dikeluarkannya  kebijakan  PMA nomor  13  tahun  1964  hanya  bisa  melanjutkan  ke  jenjang  Madrasah  Diniyah Lanjutan,  di  mana  lulusan  Madrasah  Diniyah  Awwaliyah,  hanya  diterima  di jenjang Madrasah Diniyah Wustha dan begitu seterusnya

## Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA nomor 3 tahun 1983.
Pada tanggal 9 Maret 1983, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri agama Nomor 3 tahun 1983 tentang  kurikulum  Madrasah  Diniyah.  PMA  ini  dikeluarkan  dalam  upaya Penyeragaman dan Peningkatan Mutu pendidikan Madrasah Diniyah sekaligus untuk membakukan kurikulum Madrasah Diniyah.
Dengan  dikeluarkanya  PMA  nomor  3  tahun  1983,  maka  dengan  secara otomatis PMA Nomor 13 tahun 1964 secara hukum tidak berlaku lagi dan perlu adanya peninjauan ulang.
Pada pasal satu peraturan ini, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: Madrasah diniyah ialah lembaga pendidikan dan pengajarn Agama Islam yang berfungsi terutama  untuk  memenuhi  hasrat  orang  tua  agar  anak-anaknya  lebih  banyak mendapatkan  pendidikan  agama  islam.  Madrasah  diniyah  Awwaliyah  ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 tahun dari kelas I (satu) sampai dengan tingkat IV (empat) dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam  pelajaran  dalam  seminggu.  Madrasah  Diniyah  Wustha  adalah  Madrasah Diniyah  tingkat  menengah  pertama  dengan  masa  belajar  2  (dua)  tahun  dari mulai tingkat I (satu) sampai dengan Tingkat II (dua) dengan jumlah jam belajar sebanyak  18  jam  selama  seminggu.  Madrasah  Diniyah  Ulya  ialah  Madrasah Diniyah tingkat memengah atas  dengan masa belajar selama 2 (dua) tahun dari kelas I (satu) sampai dengan kelas II (dua) dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 Jam seminggu(Soebahar, 2013).
Pada pasal 2 (dua) dijelaskan: Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustha, dan Ulya memakai sistem klasikal. Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustha dan Ulya hanya menyelenggarakan pendidikan agama dan Bahasa Arab (sebagai Bahasa Al- Qur’an).  Sedang  pada  pasal  3  dijelaskan:  Madrasah  Diniyah  Awwaliyah menggunakan  sistem  catur  wulan  sebagai  satuan  waktu,  dan  (2)  Madrasah Diniyah  Wustha  dan  Ulya  menggunakan  sistem  semester  sebagai  satuan waktu.(Soebahar, 2013)
Selanjutnya,  Struktur  kurikulum  Madrasah  Diniyah  Awwaliyah  tetap  4 (empat) tahun. Sedang untuk Madrasah Diniyah Wustha dan Madrasah Diniyah Ulya masing-masing 2 (dua) tahun sebagai berikut(Soebahar, 2013):
Tabel 4. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah No  Bidang Studi Kelas Ket I II III IV 1. Qur’an hadits 4 4 6 8 a. Qur’an (4) (4) (2) (2)
* Abd. Halim Soebahar, Pendidikan Islam dan Trend Masa Depan (Jember: Pena Salsabila, 2009), 256
b. Hadits (-) (-) (2) (2) c. Terjemah (-) (-) (2) (2) d. Tajwid (-) (-) (-) (2) 2. Akidah Akhlak 4 4 2 2 3. Ibadah-Syariah 2 2 2 2 4. Tarikh Islam 2 2 2 2 5. Bahasa Arab 4 4 4 4 6. Praktik Ibadah 2 2 2 2 Jumlah Jam tiap Minggu 18 18 18 18 Tabel 5. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha No  Bidang Studi Kelas Ket I II 1. Qur’an hadits 6 6 a. Qur’an (2) (2) b. Tafsir Terjemah  (2) (2) c. Hadits (2) (2) 2. Akidah Akhlak 2 2 3. Syariah 2 2 4. Tarikh Islam 2 2 5. Bahasa Arab 4 4 6. Praktik Ibadah 2 2 Jumlah Jam tiap Minggu 18 18 Tabel 5. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha No  Bidang Studi Kelas Ket I II 1. Qur’an hadits 4 4 a. Tafsir-Ilmu Tafsir (2) (2) b. Hasits-Ilmu Hadits (2) (2) 2. Akhlak-Ilmu Tauhid 2 2 3. Syariah 4 4 a. Fiqh-Ushul Fiqh (4) (2) b. Tarikh Tasri’ (-) (2) 4. Sejarah Kebudayaan 3 - 5. Perbandingan Agama - 2 6. Bahasa Arab 4 4 7. Praktik Ibadah 2 2 Jumlah Jam tiap Minggu 18 18
Peraturan  Menteri  Agama  nomor  3  tahun  1983  bertujuan  untuk penyeragaman dan peningkatan Mutu Madrasah Diniyah sekaligus menjawab keinginan para orang tua peserta didik agar anaknya lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Jika memerhatikan struktur kurikulum yang terdapat dalam  PMA  tersebut,  maka  Madrasah  Diniyah  sudah  memenuhi  kebutuhan
masyarakat pada saat itu karena telah menambah durasi waktu pelajaran yang awalnya  10  (sepuluh)  jam  perminggu  menjadi  18  (delapan  belas)  perminggu. Kemudian menambah beberapa pelajaran yang awalnya hanya 4 mata pelajaran pada tingkat Madrasah Diniyah Awwaliyah, menjadi 6 (enam) mata pelajaran; 5 (lima)  mata  pelajaran  pada  tingkat  Wustha, menjadi  6  (enam)  mata  pelajaran; dan 5 (lima) mata pelajaran pada tingkat Ulya, menjadi 7 (tujuh) mata pelajaran. Dilihat dari sisi Civil Effect , nampaknya kebijakan ini belum mampu merubah Profesi Lulusan dan Single Track yang merupakan sebuah problem pada PMA sebelumnya, di mana para lulusan Madrasah Diniyah Awwaliyah hanya akan diterima di Madrasah Diniyah Wustha, lalu lulusan Madrasah Diniyah Wustha hanya akan diterima di Madrasah Diniyah Ulya.

## Kebijakan  Madrasah  Diniyah  dalam  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20  tahun  2003,  kebijakan  ini  merupakan  acuan  normatif  penyelenggaraan Pendidikan secara umum di indonesia termasuk lembaga pendidikan Madrasah Diniyah.  Dalam  undang-undang  tersebut  perlahan  Madrasah  Diniyah  secara signifikan  diakui  keberadaanya  secara  nasional,  dan  dalam  UU  tersebut  juga Madrasah Diniyah dikategorikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Sebagai  lembaga  Pendidikan  Formal,  Madrasah  Diniyah  dalam pelaksanaanya  harus  mengacu  pada  Standart  Nasional  Pendidikan,  dan dilakukan penyetaraan status nasional. Lulusan Madrasah diniyah yang  pada awalnya single  Track menjadi multi  Track ,  yakni  keleluasaan  lulusan  untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  formal  manapun.  Hal  ini  karena  dalam struktur  kurikulumnya  sudah  memuat  beberapa  mata  pelajaran  umum  yang wajib diberlakukan sebagai standar acuan minimal nasional.
UU  Sisdiknas  tersebut  semakin  memperkokoh  keberadaan  Madrasah Diniyah di kancah nasional serta memiliki payung hukum yang legal. Namun para  peminat  madrasah  diniyah  formal  belum  mengalami  peningkatan  level yang signifikan karena Madrasah Diniyah harus bersaing ketat dengan sekolah umum dan Madrasah.

## Kebijakan Madrasah Diniyah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun
2007.
Madrasah  Diniyah  sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan  semakin memiliki peluang karena PP No. 55 Tahun 2007 khususnya telah mengakomodir keberadaan madrasah diniyah berupa posisi dan eksistensi yang semakin kokoh dalam sistem pendidikan nasional, kedudukan yang sejajar dengan lembaga lain dalam  memperoleh  bantuan  pemerintah,  pengakuan  bagi  hasil  lulusan,  dan peluang standarisasi pendidikan madrasah diniyah. Namun madrasah Diniyah memiliki  tantangan  yang  harus  segera  diselesaikan,  yakni  bagaimana  para penyelenggara  madrasah  diniyah  secara  arif  merespon  pemberlakuan  PP  55 Tahun  2007  tersebut.  Standarisasi  pendidikan  madrasah  diniyah  jelas merupakan salah satu solusi dan alternatif yang harus dilakukan.
Lahirnya PP Nomor 55 tahun 2007 yang semakin memperkuat keberadaan Madrasah  Diniyah  tidak  berarti  lepas  dari  problem  di  lapangan,  faktanya  di lapangan  banyaknya  pendidikan  keagamaan  merasa  ingin  diakomodasi  oleh
pemerintah karena persoalan financial. Determinasi ekonomi yang dialami oleh pendidikan agama dan keagamaan disebabkan kemandirian lembaga-lembaga ini dalam mengembangkan pendidikan terutama pengembangan fasilitas.(Aminullah, 2011)
Dengan  hadirnya  PP  No  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan keagamaan dirasa menjadi angin segar sasaat. Hal ini diharapkan bisa menjadi suntikan financial yang selama ini dirasa sangat minim bagi lembaga-lembaga pendidikan  agama  dan  keagamaan.  Bahkan  banyak  muncul  pendidikan- pendidikan  keagamaan  baru  yang  sebelumnya  belum  ada.  Seperti  maraknya pendidikan diniyah yang menjamur di Indonesia terutama di jawa timur dengan model struktur yang lebih formal.(Aminullah, 2011)

## Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA nomor 13 tahun 2014
Pada PMA nomor 13 tahun 2014 Madrasah Diniyah diatur secara rinci dalam tata  pelaksanaanya.  Peraturan  ini  sebagai  penyempurna  dari  peraturan sebelumnya  dan  belum  disosialisasikan  secara  utuh  ke  berbagai  kalangan sehingga  masyarakat  luas  utamanya  pesantren  tidak  mengetahu  identitas Madrasah Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 13 tahun 2014 ini.  Faktanya  banyak  beberapa  pesantren  menganggap  bahwa  Madrasah Diniyah yang diselenggarakannya sebagai Madrasah Diniyah Formal dan sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  namun  setelah  dilakukakan  kajian  secara mendalam  dapat  diidentifikasi  bahwa  Madrasah  Diniyah  yang  ada  di  berapa pesantren belum sampai pada tingkatan formal sesuai PMA no. 13 tahun 2014.

## KESIMPULAN
Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan  menurut  jaluar  dan  jenjang  tertentu  dengan  tujuan  untuk memberikan dasar dan/atau pendalaman tentang ilmu agama Islam. Madrasah diniyah memiliki landasan ideologis filosofis yang berdasarkan al- Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Madrasah diniyah di Indonesia memiliki sejarah panjang  sejalan  dengan  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan  Islam  dan masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Secara  politik  madrasah  diniyah  memiliki posisi strategis yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah  daerah  dalam  menjaga  eksistensi  maupun  mengembangkan madrasah diniyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. di antara kebijakan pemerintah.
Madrasah  Diniyah  dalam  perkembangannya  penuh  dengan  perjuangan panjang  sehingga  kemudian  diakui  sebagai  lembaga  Pendidikan  Keagamaan baik Formal, Non-Formal dan In-Formal berdasarkan beberapa kebijakan yang terus disempurnakan oleh pemerintah. Namun demikian Eksistensi madrasah diniyah tamkiliyah dari masa ke masa banyak mengalami tantangan, baik secara internal  maupun  eksternal.  Tantangan  yang  dihadapi  madrasah  diniyah takmiliyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam saat ini berasal dari  pemerintah  sendiri,  yaitu  dari  pihak  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan dengan kebijakan Full day school (FDS) nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminullah, M. (2011). Analisis PP. No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan Perspektif Antonio Gramsci . 6 (55).
Fadjar, A. M. (1998). Visi Pembaruan Pendidikan Islam . Jakarta: LP3NI.
Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. Edukasia Islamika ,
2 , 127. https://doi.org/10.28918/jei.v2i1.1665
Madjid,  N.  (1997). Bilik-bilik  Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan .  Jakarta: Paramadina.
Muhaimin dan Mujib, A. (1993). Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya), . Bandung: Trigenda Karya.
RI, Departemen Agama. (2005). Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: Departemen Agama RI.
RI, Depertemen Agama. (2000). Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah . Jakarta: Depag.
Soebahar, A. H. (2013). Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas” . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.