INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 995-1008 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah
Alvira Cika Topani 1 ✉ , Sintia 2 , Nazira Al Hijjah Syahara 3
Universitas Bangka Belitung
Email: alviracikatopani@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Lingkungan sebagai aset alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk timah. Namun, pertambangan timah seringkali merusak lingkungan tanpa pengelolaan yang baik. Hal ini melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan. Era reformasi membawa  konsep  keadilan  restoratif,  dan  dampak  pencemaran  lingkungan  akibat  penambangan timah juga melanggar HAM. Prinsip pencemar membayar menjadi solusi, diatur dalam UU 32/2009. Implementasinya  memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat  serta pengawasan yang ketat. Penelitian ini mengevaluasi implementasi prinsip pencemar membayar dalam mengatasi  pencemaran  lingkungan  akibat  pertambangan  timah  di  pesisir  pantai.  Dalam  konteks hukum  Indonesia,  tanggung  jawab  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi prinsip pencemar membayar tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Pengawasan  yang  ketat  juga  diperlukan  untuk  memastikan  prinsip  ini  diterapkan  dengan  benar. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  prinsip  pencemar  membayar  terhadap pencemaran lingkungan di pesisir pantai akibat pertambangan timah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci : Lingkungan, pencemar, Implementasi

## Abstract
The environment, as a natural asset, has the potential to enhance the welfare of the richly endowed Indonesian  population  with  abundant  natural  resources,  including  tin.  However,  tin  mining  often damages the environment without proper management. This violates the principles of sustainable development. The reform era introduced the concept of restorative justice, and the environmental pollution caused by tin mining also violates human rights. The "polluter pays" principle becomes a solution,  regulated  in  Law  32/2009.  Its  implementation  requires  cooperation  between  the government, companies, and the community, along with strict oversight. This research evaluates the implementation of the "polluter pays" principle in addressing environmental pollution caused by tin mining on the coastal areas. In the context of Indonesian law, this responsibility is regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The implementation of the "polluter  pays"  principle  is  not  easy  and  requires  cooperation  between  the  government,  mining companies, and the community. Strict oversight is also necessary to ensure the proper application of this  principle.  This  research  aims  to  assess  the  implementation  of  the  "polluter  pays"  principle  in addressing environmental pollution caused by tin mining on the coastal areas.
Keyword: Environment, polluter, Implementation

## PENDAHULUAN
Lingkungan, yang merupakan sumber daya, merupakan aset yang dapat digunakan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang sangat  melimpah.  Negara  memiliki  wewenang  atas  sumber  daya  mineral  dan  batubara. Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI  1945) menyatakan  bahwa  negara  memiliki  kendali  atas  air,  tanah,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Salah  satu  jenis  sumber  daya  alam  mineral  non-logam  adalah  timah.  Aktivitas pertambangan timah telah berlangsung di Indonesia selama lebih dari 200 tahun dan masih berlanjut hingga saat ini. Pertambangan timah adalah salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan  sehari-hari  mereka.  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  adalah  salah  satu daerah di mana sebagian besar masyarakat terlibat dalam pertambangan timah. Sebagai produsen bijih timah terbesar nomor dua di dunia, kegiatan pertambangan ini seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Hampir di seluruh perairan, seperti Pantai Air Anyir, Rebo, hingga pantai di Sungai Liat sudah terkontaminasi aktivitas penambangan pasir timah baik dari tambang legal maupun ilegal. Dampak aktivitas penambangan itu juga turut dirasakan sejumlah nelayan dan pelaku pariwisata di Pantai Rebo. Mereka menyebut penambangan mengancam para nelayan dan juga ekosistem pariwisata di wilayah pesisir.
Kegiatan eksploitasi timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup tersebut jelas melanggar Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan,  keberwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  mempertimbangkan keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  aktivitas  penambangan  timah  tersebut  tidak  mematuhi  prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Seharusnya,  kegiatan pembangunan  dan  usaha  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek-aspek keberlanjutan  dalam  konteks  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial  yang  bergerak  maju bersama-sama.
Bersamaan  dengan  awal  era  reformasi,  reformasi  hukum  telah  menjadi  salah  satu fokus utama pembangunan di negara ini. Sejalan dengan semangat ini, berbagai gagasan dan  konsep  terbaru  terkait  hukum  yang  bersifat  interdisipliner  dan  multidisipliner  mulai muncul dan menjadi bagian dari diskusi di bidang praktik dan akademik. Salah satu konsep tersebut adalah konsep keadilan restoratif.
Masalah  yang  muncul  akibat  aktivitas  penambangan  timah  ini  ternyata  juga  dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup dalam  lingkungan  yang  baik,  sehat,  dan  menerima  pelayanan  kesehatan  yang  baik merupakan  bagian dari Hak  Asasi Manusia (HAM). Oleh karena  itu, setiap individu atau kelompok  yang  terlibat  dalam  penambangan  timah  dan  meninggalkan  dampak  negatif pada lingkungan sebenarnya telah melanggar HAM. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menerapkan prinsip pencemar membayar. Prinsip ini mengharuskan pihak yang mencemari lingkungan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran.
Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan Pasal tersebut dalam huruf (J) mendefinisikan prinsip pencemar membayar sebagai prinsip yang  menyatakan  bahwa  setiap  penanggung  jawab  yang  usaha  dan/atau  kegiatannya menyebabkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  harus  bertanggung jawab  untuk  menanggung  biaya  pemulihan  lingkungan.  Namun,  implementasi  prinsip pencemar  membayar  tidaklah  mudah.  Diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Selain  itu,  pengawasan  yang  ketat  juga  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  ini diterapkan dengan benar.
Berdasarkan  permasalahan  pencemaran  lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan timah,  Penulis  memiliki  minat  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  "Implementasi Prinsip  Pencemar  Membayar  terhadap  Pencemaran  Lingkungan  di  Pesisir  Pantai  Akibat Pertambangan  Timah."  Penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  prinsip  ini  dapat diimplementasikan secara efektif dan kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya..
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran lingkungan dipesisir pantai akibat pertambangan timah dan  mengetahui  kendala  dan  solusi  dalam  pelaksanaan  prinsip  pencemar  membayar terhadap pencemaran lingkungan di pesisir akibat pertambangan timah.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sering disebut  sebagai  penelitian  hukum  sosiologis  adalah  jenis  penelitian  hukum  yang mengumpulkan data dari sumber data primer. Dalam konteks penelitian hukum empiris, fokus utamanya adalah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan  sosiologi  hukum  adalah  pendekatan  yang  menganalisis  bagaimana  sistem norma berinteraksi dan mendapatkan respons dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan bagaimana perilaku masyarakat terstruktur dan diberi legitimasi secara sosial dalam konteks hukum. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang tidak hanya  mengumpulkan  data  berdasarkan  kualitasnya,  tetapi  juga  bertujuan  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  fenomena  yang  diamati. Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  erat  kaitannya  dengan  realitas  sosial  dan  perilaku manusia.  Tujuannya  adalah  untuk  menggali  dan  memahami  proposisi  atau  makna  yang terkandung dalam realitas yang diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Penerapan  Prinsip  Pencemar  Membayar  terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Dipesisir

## Pantai Akibat Pertambangan Timah
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satu aset berharga yang dimiliki adalah kekayaan alam yang tersembunyi di dalam bumi, termasuk emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi. Secara  sederhana,  pertambangan  dapat  dijelaskan  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan dengan cara menggali bumi untuk mendapatkan hasil tambang seperti mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara, sebagaimana disampaikan oleh Gatot Supramono.
Namun, aktivitas pertambangan memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup manusia. Dampak ini dapat berupa  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  untuk  memastikan pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  yang  baik,  pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH)  sebagai  kerangka  hukum  yang  mengatur  bahwa  setiap  pelaku  usaha  yang terlibat  dalam  kegiatan  yang  berpotensi  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap lingkungan hidup memiliki kewajiban:
a. Memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup secara jujur, akurat, transparan, dan tepat waktu;
b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. Mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas lingkungan hidup dan/atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.
Dalam  upaya  untuk  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup,  UUPPLH menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin usaha harus memiliki izin lingkungan, terutama jika kegiatan tersebut memerlukan analisis mengenai dampak  lingkungan  (AMDAL)  atau  upaya  pengelolaan  lingkungan-upaya  pemantauan lingkungan  (UKL-UPL).  Prinsip  pencemar  membayar  pertama  kali  diperkenalkan  oleh organization for economic cooperation and development (OECD) pada tahun 1972 melalui dokumen  " guiding  principles  concerning  the  international  economic  aspects  of environmental  polluter  pays  principle"  (prinsip  pencemar  membayar).  Prinsip  ini, sebagaimana  dijelaskan  oleh  OECD  pada  tahun  1972,  memiliki  arti  bahwa  pihak  yang mencemari lingkungan memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan tujuan memastikan pemulihan lingkungan setelah mengalami kerusakan.
Biaya pemulihan ini harus diakui sebagai biaya yang terkait dengan barang dan jasa yang  menyebabkan  pencemaran,  dan  tidak  boleh  disertai  dengan  subsidi  yang  dapat
mengganggu perdagangan internasional dan investasi. Prinsip pencemar membayar juga diterapkan  kembali  dalam  Prinsip  16  Deklarasi  Rio  1992  tentang  Lingkungan  dan Pembangunan  (Rio  Declaration  on  Environment  and  Development  1992).  Pencemaran harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan publik, dan biaya pencemaran harus diukur berdasarkan standar biaya lingkungan yang diawasi oleh pejabat yang berwenang. Biaya  pencemaran  yang  dimaksud  mencakup  biaya  pencegahan  dan  pengendalian pencemaran.
OECD telah mengidentifikasi aspek-aspek "apa yang harus dibayar" dalam konteks penerapan prinsip pencemar membayar. Salah satu dari rumusannya adalah bahwa pihak yang  mencemari  lingkungan  seharusnya  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membayar konsekuensi  dari  pencemaran  yang  mereka  sebabkan.  Namun,  muncul  penentangan terhadap prinsip ini dengan berbagai alasan :
a. Pemulihan lingkungan tidak memiliki makna yang signifikan ketika terjadi kerusakan yang parah yang sulit diperbaiki hanya dengan kompensasi finansial.
b. Pemulihan  kerusakan  lingkungan  sering  kali  melibatkan  kesulitan,  seperti  dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung.
c. Perkiraan  biaya  kerusakan  seringkali  tidak  sebanding  dengan  biaya  pemulihan  dan perbaikan kerusakan dari sudut pandang ekonomi. Dengan  demikian,  meskipun prinsip pencemar membayar memiliki dasar moral yang kuat, terdapat argumen bahwa dalam  beberapa  situasi,  pemulihan  lingkungan  mungkin  tidak  dapat  sepenuhnya tercapai atau dapat menghadirkan tantangan ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, prinsip pencemar membayar diterapkan sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pencemar membayar pertama kali diadopsi sebagai  prinsip  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997). Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 23 tahun 1997, dijelaskan  bahwa  pencemar  harus  mengganti  kerugian  dan  hakim  dapat memerintahkan  pencemar  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu.  Tindakan hukum tertentu ini dapat berupa pemasangan atau perbaikan unit pengolahan limbah agar  limbah  sesuai  dengan  standar  kualitas  lingkungan  hidup,  pemulihan  fungsi lingkungan hidup, atau perintah untuk menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran.
Prinsip pencemar membayar ini kemudian diterapkan kembali dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Pasal 2 huruf j UU 32/2009 menjelaskan prinsip pencemar membayar dengan definisi sebagai berikut: "Prinsip  pencemar  membayar"  adalah  bahwa  setiap  penanggung  jawab  yang  usaha
dan/atau kegiatannya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab atas biaya pemulihan lingkungan." Prinsip pencemar membayar ini diterapkan dalam berbagai ketentuan dalam UU 32/2009.
Dalam peraturan  perundang-undangan, asas yang ada biasanya diimplementasikan dalam  isi  dari  peraturan  tersebut.  Penerapan  prinsip  pencemar  membayar  mencakup berbagai  instrumen,  seperti  tindakan  pencegahan,  penanggulangan,  pemulihan,  dan penegakan  hukum.  Dalam  konteks  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH),  ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  atas  pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 87 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  menyebabkan  kerugian  pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."
Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan realisasi dari asas yang dikenal sebagai Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam  hukum  lingkungan  hidup.  Selain  berkewajiban  membayar  ganti  rugi,  pelaku pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  juga  dapat  diwajibkan  oleh  hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:
a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah agar limbah sesuai dengan standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. Menghilangkan  atau  memusnahkan  penyebab  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup.
Pada  18  Desember  1971,  International  Maritime  Consultative  Organization  (IMCO) berhasil merumuskan International Convention on the Establishment of an International Fund for Oil Pollution Damage, 1971 (Fund Convention 1971),  mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1978. Fund Convention 1971 adalah sebuah tambahan atau suplemen untuk CLC 1969, dan berfungsi untuk membayar ganti rugi  atas pencemaran lingkungan laut jika jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan CLC 1969 tidak mencukupi. Tujuan utama penciptaan konvensi ini adalah sebagai berikut: (1) memberikan kompensasi atas kerusakan  akibat  pencemaran  minyak  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  tidak  dapat terpenuhi  oleh  Konvensi  Kewajiban  Sipil  1996;  (2)  memberikan  bantuan  kepada  pemilik kapal terkait beban keuangan tambahan yang dikenakan kepada mereka oleh Konvensi Kewajiban  Sipil  1969,  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  dirancang  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  keselamatan  di  laut  dan  konvensi-konvensi  lainnya;  (3)  mencapai
tujuan terkait lain yang dijelaskan dalam Konvensi tersebut.
1) Dengan  maksud  memberikan  kompensasi  atas  kerusakan  akibat  pencemaran minyak sejauh  perlindungan  yang diberikan  oleh Konvensi Kewajiban Sipil tahun 1996 dianggap kurang memadai;
2) Dengan tujuan memberikan bantuan kepada pemilik kapal terkait dengan beban keuangan tambahan yang dikenakan pada mereka oleh Konvensi Kewajiban Sipil tahun  1969.  Bantuan  ini  tunduk  pada  syarat-syarat  yang  dirancang  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  keselamatan  di  laut  dan  konvensi-konvensi  l ainnya;
3) Dengan  maksud  mencapai  tujuan  terkait  lain  yang  diuraikan  dalam  Konvensi tersebut.
Untuk negara peserta yang bukan anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan undang-undangnya tidak mengizinkan penggunaan Special Drawing Right (SDR), maka batas ganti rugi untuk setiap kecelakaan adalah 2.000 unit mata uang untuk setiap ton kapasitas bruto kapal, tetapi tidak melebihi 10 juta unit mata uang. Unit mata  uang  setara  dengan  65,5  miligram  emas.  Besarnya  ganti  rugi  yang  dapat dibayarkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) dan (6) Fund Convention 1971 adalah tidak melebihi 450 franc. Jumlah ini dapat disesuaikan berdasarkan "perubahan nilai mata uang" tetapi tidak melebihi 900 juta franc.
Fund Convention 1971 menetapkan jenis minyak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah minyak mentah (crude oil) dan minyak bakar (fuel oil). Protokol Fund Convention 1976, yang diadopsi pada tanggal 9 November 1976 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 22 November 1994, mengenakan perubahan-perubahan, termasuk penggantian nilai ganti rugi  dengan  Special  Drawing  Right  (SDR),  serta  perubahan  jumlah  ganti  rugi,  yang dijelaskan sebagai berikut: a) 450 juta franc diganti dengan 30 juta unit hak khusus (Special Drawing Right - SDR) atau 450 juta unit mata uang; b) 900 juta franc diganti dengan 60 juta unit hak khusus (Special Drawing Right - SDR) atau 900 juta unit mata uang.
Batas ganti rugi sesuai dengan Pasal 6 Protokol CLC 1992 dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk kapal dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000, batas tanggung jawabnya adalah 3 juta Special Drawing Rights (SDR), yang setara dengan US$ 4,1 juta. Untuk jenis kapal dengan tonase kotor antara 5.000 hingga 140.000, batas tanggung jawabnya adalah 3 juta SDR, ditambah dengan perkalian sebesar 420 SDR (setara dengan US$ 567) untuk setiap tambahan tonase. Untuk kapal dengan tonase kotor di atas 140.000, batas tanggung jawabnya adalah 59,7 juta SDR, yang setara dengan US$ 80 juta.
Biasanya,  kewajiban  tersebut  muncul  jika  penggugat  dapat  membuktikan  bahwa
pencemaran minyak berasal dari kapal yang dimiliki oleh pemilik kapal yang bersangkutan. Kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari satu kapal atau lebih, dan tidak dapat dipisahkan dengan jelas, maka kedua pemilik kapal tersebut akan bertanggung  jawab  secara  bersama-sama.  CLC  1969  menggunakan  nilai  emas  ( franc Poincaré )  berdasarkan  nilai  mata  uang  negara  lain.  Namun,  pada  Protokol  1976, diperkenalkan unit mata uang baru yang didasarkan pada Special Drawing Rights (SDR) yang digunakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Berdasarkan  CERCLA,  yang  dimaksud  dengan  pencemar  dalam  konteks  aktivitas pertambangan timah adalah sebagai berikut: pemilik atau operator fasilitas pertambangan timah,  pemilik  atau  operator  tambang  timah  sebelumnya,  individu  yang  mengelola perawatan atau pembuangan zat berbahaya yang terkait dengan kegiatan pertambangan timah yang dimiliki oleh individu tersebut, dan individu yang menerima atau mengirimkan zat  berbahaya  untuk  kegiatan  pertambangan  timah  atau  lokasi  yang  ditentukan  oleh individu yang melepaskan atau mengancam pelepasan zat berbahaya tersebut.
Internalisasi eksternalitas adalah tujuan dari prinsip pencemar membayar. Pengenaan pajak lingkungan merupakan salah satu cara untuk menginternalisasi eksternalitas dalam pembuatan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan.  Konsep  ini  awalnya dikembangkan oleh  ekonom Inggris, Arthur Cecil Pigou. Pemikiran  dasar Pigou  dimulai dengan pengakuan bahwa semua pelaku usaha, baik yang mencemari lingkungan maupun yang tidak, memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan biaya dengan benar dan akan mencapai  titik  keseimbangan  dengan  mempertimbangkan  manfaat  sosial  dan  biaya operasi  mereka.  Penerapan  pajak  lingkungan  ini  pada  akhirnya  akan  mendorong masyarakat untuk mencapai kesetimbangan (ekuivalensi) antara biaya pribadi mereka dan biaya sosial yang terkait dengan hasil atau aktivitas mereka.
2. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Prinsip  Pencemar  Membayar  Terhadap  Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Akibat Pertambangan Timah
Kegiatan pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan sektor utama sumber penghasilan masyarakat. Namun, beberapa dari mereka melakukan aktivitas tambang ini secara ilegal tanpa mematuhi peraturan hukum atau tanpa mendapatkan izin resmi terlebih dahulu.  Jika  peraturan  ini  tidak  dipatuhi,  pihak  berwenang  akan  melakukan  razia  dan memberlakukan sanksi sesuai  dengan  pelanggaran hukum yang terjadi. Sanksi tersebut dapat  berupa  denda  atau  hukuman  penjara,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
Selama periode lima bulan, dimulai sejak bulan Februari, aktivitas pertambangan telah
dilaksanakan di lokasi ini. Selain dari pekerjaan pertambangan ini, Bapak yang bertanggung jawab  atas  operasi  ini  juga  memiliki  pekerjaan  lain.  Pendapatan  yang  dihasilkan  dari aktivitas  pertambangan  ini  mencapai  sekitar  1.200  rupiah  per  orang  setiap  minggunya. Harap  dicatat  bahwa  tambang  ini  telah  memperoleh  izin  IUP  yang  sah.  Setelah  satu setengah  bulan  berlalu,  penulis  kembali  ke  lokasi  tambang  dan  menemukan  bahwa aktivitas pertambangan telah berhenti secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh razia penertiban yang ditujukan untuk mengatasi tambang ilegal. Di lokasi tersebut, tidak ada lagi mesin pertambangan atau pekerja tambang yang aktif, hanya tersisa beberapa pipa panjang. Namun, penulis berhasil berinteraksi dengan satu orang penambang yang sedang beristirahat  di  pondok.  Dalam  wawancaranya,  individu  ini  menjelaskan  bahwa  ia  tidak tertangkap dalam razia tersebut karena pada hari razia, ia tidak sedang bekerja dan tidak berada  di  lokasi  tambang.  Pajak  retribusi  yang  diberikan  kepada  Desa  bervariasi  per minggu, tergantung pada harga yang ditetapkan per kilogram barang tambang, dengan besaran  tarif  sekitar  10.000  hingga  20.000  rupiah  per  kilogram.  Penghasilan  ini  juga disetorkan kepada pemilik lahan tambang dan kepada penanggung jawabnya jika tambang ini  memiliki  izin  resmi.  Namun,  dalam  kasus  tambang  di  Batu  Ampar  ini,  yang  belum memiliki izin, penghasilan tersebut hanya disetorkan kepada pembuka usaha dan pihak pemilik lahan.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  tambang  di  Batu  Ampar  belum  memiliki  izin  resmi karena  para penambang belum menyelesaikan proses perizinan hingga saat ini. Semua penambang  yang  terlibat  dalam  aktivitas  ini  adalah  laki-laki  dan  sebagian  besar  dari mereka adalah kepala keluarga, kecuali satu orang. Penanggung jawab pertambangan di Batu Ampar tidak memiliki tanggung  jawab atas terjadinya razia  terhadap para pekerja tambang. Para penambang bekerja selama 4-6 hari dalam satu minggu dan menerima gaji mereka setiap minggu. Selain itu, beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup dan PT  Timah  pernah  mengunjungi  lokasi  tambang  ini.  Semua  penghasilan  dari  aktivitas pertambangan  ini  sangat  penting  bagi  para  pekerja,  dan  harapan  mereka  adalah  agar tambang ini dapat terus berjalan dengan lancar, sehingga mereka dapat terus memberikan penghasilan untuk keluarga mereka.
Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), prinsip pencemar membayar diterapkan melalui upaya pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang tercermin dalam in ternalisasi biaya dan alokasi dana untuk pemulihan lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, 43, 53, dan 54 (1).
Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan
menggunakan instrumen ekonomi lingkungan guna menjaga fungsi lingkungan, seperti yang  diuraikan  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  UUPPLH.  Instrumen  ekonomi  lingkungan  ini melibatkan perencanaan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masa mendatang, alokasi dana  untuk  perlindungan  lingkungan,  serta  insentif  atau  disinsentif.  Selanjutnya,  sesuai dengan Pasal 43 UUPPLH, dalam perencanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan, biaya lingkungan harus diperhitungkan saat menentukan biaya produksi atau biaya yang terkait dengan usaha atau aktivitas, yang dikenal sebagai internalisasi biaya lingkungan.
Pelaksanaan  prinsip  "pencemar  membayar"  merupakan  salah  satu  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengatasi  pencemaran  lingkungan  akibat  aktivitas  industri  seperti pertambangan  timah.  Namun,  dalam  konteks  pertambangan  timah  di  pesisir,  ada beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas prinsip ini:
a. Tidak  adanya  penilaian  yang  tepat:  Menilai  dampak  pencemaran  lingkungan  dari pertambangan timah di pesisir dapat menjadi tugas yang kompleks.
b. Keterbatasan  data:  Keterbatasan  data  tentang  dampak  lingkungan  dan  kesehatan masyarakat dari pertambangan timah di pesisir dapat menjadi kendala serius.
c. Kemungkinan  resistensi  industri:  Industri  pertambangan  timah  dapat  memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dan bisa saja melakukan resistensi terhadap prinsip pencemar membayar.
d. Masalah  penegakan  hukum:  Penegakan  prinsip  pencemar  membayar  bisa  menjadi tantangan,  terutama  jika  pemerintah  tidak  memiliki  kapasitas  atau  kemauan  politik untuk mengawasi dan menegakkan peraturan dengan ketat.
e. Masalah pemulihan lingkungan: Meskipun perusahaan tambang mungkin diharuskan membayar  kompensasi  untuk  pencemaran  yang  mereka  sebabkan,  pemulihan lingkungan yang sebenarnya bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu.
f. Dampak  sosial:  Selain  dampak  lingkungan,  aktivitas  pertambangan  timah  juga  dapat memiliki dampak sosial yang signifikan pada masyarakat lokal.
g. Masalah koordinasi: Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan  terkait  pengelolaan  lingkungan  pesisir  dan  pemberlakuan  prinsip pencemar membayar juga dapat menjadi kendala.
Selain itu, menurut kades Riding Panjang bahwa kawasan pantai tersebut merupakan kawasan hutan lindung.
Jika  dianalisis  lebih  mendalam,  sebagian  besar  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi sebagian  besar  disebabkan  oleh  penambangan  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat setempat, yang sering disebut sebagai tambang inkonvensional (sering disingkat sebagai
tambang  ilegal).  Penambangan  ini  terjadi  secara  tidak  teratur  dan  tersebar  di  seluruh wilayah,  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang  serius.  Masyarakat  dengan  tingkat kehidupan  ekonominya  yang  sangat  terbatas  melihat  eksploitasi  biji  timah  ini  sebagai peluang untuk bertahan hidup. UU 4/2009 Pasal 1 ayat 28 sebenarnya mengakomodasi hal ini  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun secara kolektif, untuk mengelola  penambangan tambang inkonvensional secara kolektif melalui koperasi atau paguyuban ekonomi. Ini memungkinkan proses perizinan yang lebih baik.
Penentuan  lokasi  tambang  harus  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  daerah,  dan eksploitasi, reklamasi, dan pascatambang harus dipantau sesuai dengan peraturan yang berlaku  oleh  pihak  yang  berwenang.  Kesimpulannya,  aktivitas  pertambangan  di  Batu Ampar ini memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, termasuk izin, pajak retribusi, dan  dampak sosialnya terhadap  para  pekerja dan  keluarga mereka. Walaupun aktivitas pertambangan  ini  telah  terhenti  akibat  razia  penertiban  terhadap  tambang  ilegal,  para pekerja masih berharap agar aktivitas pertambangan ini dapat kembali berjalan dengan lancar untuk mendukung kehidupan mereka dan keluarga mereka.
Semua langkah di atas pada dasarnya dapat diterapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan bahkan memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Ini bisa dicapai dengan menggali lebih dalam isi undang-undang yang ada. Jika kita memahami dan menerapkan amanat  undang-undang  ini  dengan  benar  di  lapangan,  maka  kita  akan  memenuhi tanggung jawab kita untuk berlaku adil terhadap masyarakat dalam generasi saat ini dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, serta mewariskan kondisi bumi dan sumber daya alam yang baik bagi generasi mendatang, sesuai dengan prinsip Keadilan Intragenerasi dan Intergenerasi.

## SIMPULAN
Indonesia,  yang  dikenal  dengan  sumber  daya  alamnya  yang  melimpah,  termasuk harta  tersembunyi  seperti  emas,  perak,  tembaga,  minyak,  dan  gas  alam,  menghadapi tantangan  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  eksploitasi  sumber  daya  dengan perlindungan lingkungan. Aktivitas pertambangan seringkali mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengancam keberlanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (UUPPLH)  untuk  mengatur  tanggung  jawab  perusahaan  yang  terlibat  dalam kegiatan  berpotensi  merusak  lingkungan.  Undang-undang  ini  mewajibkan  perusahaan untuk  memberikan  informasi  yang  jujur,  akurat,  transparan,  dan  tepat  waktu  terkait
perlindungan  lingkungan,  menjaga  keberlanjutan  lingkungan,  serta  mematuhi  standar kualitas lingkungan. Prinsip "pencemar membayar,"  yang diperkenalkan oleh Organisasi Kerjasama  Ekonomi  dan  Pembangunan  (OECD)  pada  tahun  1972,  adalah  konsep  kunci dalam  konteks  ini.  Prinsip  ini  menetapkan  bahwa  mereka  yang  mencemari  lingkungan harus  bertanggung  jawab  atas  biaya  pencegahan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  yang berwenang, untuk memastikan pemulihan lingkungan setelah terjadi kerusakan. Meskipun prinsip  "pencemar  membayar"  memiliki  dasar  moral  yang  kuat,  beberapa  berpendapat bahwa prinsip ini mungkin tidak selalu mencapai pemulihan lingkungan sepenuhnya atau bahkan dapat menimbulkan tantangan ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, prinsip ini telah diintegrasikan dalam undang-undang perlindungan lingkungan.
Konvensi  internasional,  seperti  Konvensi  Internasional  tentang  Pendirian  Dana Internasional  untuk  Ganti  Rugi  Pencemaran  Minyak,  mengatur  kompensasi  kerusakan lingkungan,  dengan  batasan  yang  berdasarkan  tonase  dan  unit  mata  uang.  Selain  itu, kewajiban di bawah konvensi-konvensi ini dapat berlaku jika pencemaran dapat ditelusuri kembali ke pemilik kapal tertentu.
Internalisasi  eksternalitas,  seperti  yang  dianjurkan  oleh  prinsip  "pencemar membayar," adalah tujuan dalam perpajakan lingkungan. Konsep ini, yang pertama kali dikembangkan oleh ekonom Inggris, Arthur Cecil Pigou, bertujuan mendorong individu dan perusahaan untuk menyeimbangkan biaya pribadi mereka dengan biaya sosial yang terkait dengan tindakan atau aktivitas mereka. Pajak lingkungan dapat mendorong perilaku yang  bertanggung  jawab  dan  perlindungan  lingkungan.  Sebagai  kesimpulan,  Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola sumber daya alamnya yang melimpah sambil  menjaga  lingkungan.  Prinsip  "pencemar  membayar,"  bersama  dengan  undang- undang  lingkungan  dan  perpajakan,  memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi tantangan ini dan mempromosikan keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adryan, Adisaputra Tando., Theresia, E.K. Hindriadita. (2019). Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia:  Mencegah  Penyimpangan  Prinsip  Pencemar Membayar  Dan  Earmarking,”  Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia  5,  No. 2. Https://Doi.Org/10.38011/Jhli.V5i2.91.
Elly, Kristiani Purwendah., Eti, Mul Erowati. (2021).  Prinsip Pencemar Membayar (Polluter
Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021),  Hlm 352
Fajar,  Sugianto.,  Dkk,  (2020).  Eksistensi  Prinsip  Pencemar  Membayar  Dalam  Sistem Penegakan  Hukum  Agraria. Tanjungpura  Law  Journal,  Vol.  4,  Issue  1. Https://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Tlj/Article/View/41790/75676586539
Gatot,  Supramono.  (2012). Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di  Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Josua,  Navirio  Pardede.,  Wahyu,  Yun  Santoso.  (2022).  Refleksi  Kritis  terhadap  Konsep Keadilan  Restoratif  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup. Jurnal
Hukum Lingkungan
Indonesia, Vol. 8, No. 2.
Https://Jhli.Icel.Or.Id/Index.Php/Jhli/Article/View/390/137
Salim., Erlies, Septiana Nurbani. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Pers.
Soejono.,  Abdurrahman.  (2005). Metode  Penelitian  ;  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan. Jakarta : Rineka Cipta.
Sri, Rahayu., Bunga, Permatasari. (2022). Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Datin Law Jurnal, Volume. 3 Nomor. 1.
Undang-Undang  No.23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,
Penjelasan,Pasal 34 Ayat (1)
UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 35, Pasal 38 (2,3,5).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ps. 12 (3), Ps 14(1),
Ps. 28.