## PEMBENAHAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAPAT MENIADAKAN OPSI HUKUMAN MATI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA
( THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF PENITENTIARY CAN ELIMINATE THE DEATH PENALTY OPTIONS OF CONVICTED CRIMINALS IN
INDONESIA )
Nomensen Freddy Siahaan nomensen_freddy123@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRAK
Setelah sekian lama tidak terdengar ke ruang publik, akhir-akhir ini sanksi hukuman mati terhadap  terpidana  kasus  yang  tergolong extraordinary  crime kembali  mencuat.  Diantaranya seperti yang Penulis temukan artikel elektronik mengenai eksekusi hukuman mati yang dimana kejaksaan  Indonesia  bersiap  melakukan  eksekusi  mati  terpidana  narkoba  yang  berikutnya. Pemerintahan Presiden Jokowi menyatakan, ini perlu untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas  remaja  Indonesia.  Menurut  argumen  Penulis,  alangkah  bijaksananya  kita mendisuksikan  mengenai  pembenahan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  daripada memperdebatkan  boleh  atau  tidaknya  Hukuman  Mati  di  negara  Indonesia  karena  tentu  saja Hukuman  Mati  merugikan  banyak  pihak  seperti  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  seseorang  dan menimbulkan beban psikis baik kepada terpidana Hukuman Mati, Keluarganya, para eksekutor hukuman  mati,  dan  kerugian  lainnya.  Karena  jika  kita  telah  melakukan  pembenahan  terhadap Lembaga  Pemasyarakatan,  jika  fungsi  lembaga  pemasyarakatan  untuk  membina  moral  telah optimal  atau  layak  bagi  para  warga  binaan,  kita  tidak  memerlukan  lagi  opsi  Hukuman  Mati untuk semua jenis tindak pidana (extraordinary crime) termasuk untuk kasus peredaran Narkoba yang  akhir-akhir  ini  sibuk  diperbincangkan  oleh  banyak  orang.  Lembaga  Pemasyarakatan merupakan  salah  satu  tempat  pelayanan  publik  dimana  bertujuan  untuk  membina  masyarakat yang awalnya berperilaku buruk (melakukan perbuatan kriminal), sehingga memiliki kesadaran untuk  mengubah  perilaku  buruknya  tersebut  menjadi  perilaku  yang  terpuji,  tidak  merugikan orang  lain,  dan  berkontribusi  positif  bagi  masyarakat  lainnya.  Sudah  seyogyanya  kondisi Lembaga  Pemasyarakatan  harus  didesain  sedemikian  rupa  dan  sebaik  mungkin,  sehingga  para warga  binaan  menjadi  betah,  seperti  memiliki  rumah  kedua  (setelah  rumahnya  sendiri),  dan merasa  lebih  manusiawi  menjalani  hari-harinya  (masa  hukumannya)  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Penulis berkeyakinan bahwa jika Lembaga Pemasyarakatan telah dibenahi dan dioptimalkan  fungsinya  dengan  baik,  maka  tujuan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang sesungguhnya  pasti  akan  tercapai.  Seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  Pasal  2  yang  menyatakan  ”Sistem  pemasyarakatan diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Pasal  3  dalam  undang-undang  ini  pun  menyangatkan  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang sesungguhnya  “Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”
Kata Kunci: Pembenahan, Lembaga Pemasyarakatan, Hukuman Mati.

## ABSTRACT
After  a  long  time  was  not  heard  to  the  public  area,  lately  death  penalty  toward  the criminal  cases  that  classified  as  extraordinary  crime  are  appear.  The  author  discovers electronic  article  about  the  execution  of  the  death  penalty  which  is  the  prosecutor  prepares to execute  death  penalty  toward  the  drugs  dealer.  The  president  of  Republic  of  Indonesia  stated that it is necessary to give a deterrent effect to the convicted  criminal and keep the morality of Indonesian  teenagers.  According  to  my  opinion,  the  author  argues  that  it  will  be  better  and wiser if we discuss about renovating all of the Penitentiary in Indonesia than debating whether death  penalty  could  be  done  in  Indonesia  or  not,  because  it  will  be  displeasure  many  parties, death  penalty  infringed  the  human  rights  of  the  convicted  criminals  and  cause  psychological burden  to  them,  families,  the  executor  of  the  death  penalty,  and  other  parties.  Because  if  we have  to  improve  the  quality  of  the  Penitentiary,  if  the  function  of  Penitentiary  for  fostering moralily has been optimal or properly enough to the convicted criminals, Indonesia will be no longer  need  the  death  penalty  option  as  sanction  to  the  convicted  crimanals  including  for  the extraordinary crime (especially for drugs trafficking in our country). Penitentiary is one of the public services which aims for fostering the people that initially have bad habits (commited to the crime), so that they will have the awareness to change their bad attitude into the be better ones,  will  not  harm  others,  and  positively  contributed  to  the  society.  Already  Penitentiary’s conditions should be designed in such a way and as good as possible, so that the inmates feels like  at  their  own  home  (like  having  a  second  home  after  his  own  home),  and  feel  humaner  to spend  their  days  in  the  Penitentiary.  The  author  believes  that  if  the  Penitentiary  has  been improved  and  optimized  its  function  well,  then  the  real  purpose  of  Penitentiary  will  definitely achieved.  As  stated  in  Law  Number  12  Year  1995  regarding  to  Penitentiary  Article  2  which states "sanction  system are  organized  in  order  to  fostering  the  convicted  criminals  in  order to be the real man, aware of their fault, improve themselves, and not to repeat the criminal act so that  they  can  be  friendly  received  by  the  community,  can  actively  participated  in  the development  of  our  country,  and  can  socialize  themselves  as  good  citizen."Article  3  on  this regulation also intensifies the function of Penitentiary "the function of Penitentiary is to prepare convicted  criminals  to  be  able  to  properly  integrated  to  the  society,  so  they  can  be  accepted again as members of the public who are free and responsible ones."
Keywords: Improvement, Penitentiary, Death Penalty.

## PENDAHULUAN
Setelah  sekian  lama  tidak  terdengar ke  ruang  publik,  akhir-akhir  ini  sanksi hukuman  mati  terhadap  terpidana  kasus yang tergolong extraordinary crime kembali  mencuat.  Diantaranya  seperti  yang
Penulis temukan
artikel elektronik mengenai eksekusi hukuman mati yang
dimana kejaksaan Indonesia bersiap melakukan eksekusi mati terpidana narkoba yang  berikutnya.  Pemerintahan  Presiden Jokowi  menyatakan,  ini  perlu  untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas remaja  Indonesia.  Yang  terancam eksekusi  mati  diantaranya  dua  warga
Australia,  Andrew  Chan  dan  Myuran Sukumaran.  Permohonan  pengampunan mereka ditolak oleh Presiden Joko Widodo, yang  menyatakan  akan  mengambil  langkah tegas  menghadapi  para  penjahat  narkotika dan obat bius.
Pemerintah  Australia  menyatakan masih  berupaya  mencegah  eksekusi  mati terhadap  warganya.  Sukumaran  dan  Chan ditangkap  tahun  2005  di  Bali  dalam  kasus percobaan  penyelundupan  heroin  sebanyak 8  kg.  Mereka  termasuk  dalam  kelompok yang  disebut-sebut  sebagai  "Bali  Nine". Bulan  lalu,  Indonesia  melakukan  eksekusi terhadap  enam  terpidana  mati  dalam  kasus narkoba.  Langkah  itu  mengundang  kritik luas  dari  kalangan  aktivis  hak  asasi  dan negara-negara  asing,  terutama  di  Eropa. Brasil  dan  Belanda  menarik  Duta  Besarnya dari Jakarta sebagai tanda protes.
Kedua terpidana mati sudah menyatakan  penyesalan  dan  menyatakan, mereka  saat  ini  sedang  menjalani  program rehabilitasi  di  penjara  Bali.  Menteri  Luar Negeru Australia Julie Bishop
menerangkan,  negaranya  juga  bisa  menarik pulang  duta  besarnya  dari  Jakarta,  jika eksekusi  mati  terhadap  warganya  tetap dilaksanakan. Tapi juru bicara Kementerian Luar  Negeri  Indonesia,  Armanatha  Nasir, menjelaskan, ini adalah  masalah penegakan hukum, bukan isu politik atau diplomatik.
"Kami  hanya  melakukan  penegakan hukum  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan orang-orang  ini.  Kami  tidak  menentang suatu negara tertentu," tandas Nasir. Ia juga mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan  kepada  Australia  tentang penolakan Presiden Jokowi untuk memberikan pengampunan. Selain Australia,  terpidana  mati  dalam  kasus narkoba  yang  segera  dieksekusi  antara  lain berasal  dari  Perancis,  Ghana,  Nigeria  dan
Filipina.
Pengacara  Myuran  Sukumaran  dan
Andrew  Chan  menerangkan,  mereka  tetap mengupayakan segala cara untuk
menyelamatkan  nyawa  kliennya.  Juga Perdana  Menteri  Australia  Tony  Abbott menegaskan, pemerintahnya berupaya keras menyelamatkan  warganya  yang  terancam eksekusi  mati  di  luar  negeri.  "Kami menentang hukuman
mati. Kami melakukan segala upaya kemanusiaan yang dapat dilakukan, untuk menjamin agar tidak ada warga Australia dieksekusi  mati  di luar negeri,"  kata  Abbot  kepada  wartawan. Menlu Australia Julie Bishop menerangkan, negaranya  menghormati  sistem  hukum  di Indonesia.  Namun  jika  ada  warga  Australia yang  terancam  eksekusi  mati,  ia  akan melakukan  segalanya  untuk  mencapai penangguhan.  "Jadi  kami  belum  putus harapan," tandas Bishop. 1
Tidak  hanya  itu,  berita  yang  sedang hangat  diperbincangan  oleh  publik  ialah kasus  Mary  Jane  Fiesta  Veloso  yang  hanya seorang kurir dan diminta untuk mengantarkan barang  milik orang lain. Dan ternyata  dia  tertangkap  tangan  mebawa narkoba  jenis  heroin  seberat  2,6  Kilogram di bandara Yogyakarta beberapa tahun lalu. Dan  ternyata  menurut  Komisioner  Komnas HAM, Yunyanti Chuzaifah, sempat beberapa  kali  bertemu  dengan  Mary,  dan menemukan bahwa dia adalah korban mafia perdagangan  orang  dan  mafia  narkoba internasional.
Masalah hukuman mati belum mendapatkan perhatian khusus dalam ruang publik  (baik  para  akademisi,  praktisi,
pengamat, dan pihak lainnya).
Dibandingkan  dengan  negara-negara  lain yang  ada  di  dunia,  perdebatan  hukuman mati di Indonesia masih menuai kontroversi
1 http://www.dw.de/terpidana-narkoba-dan- hukuman-mati-di-indonesia/a-18238079, Terpidana Narkoba  dan  Hukuman  Mati  di  Indonesia ,  diposting tanggal 7 Februari 2015.
hingga  saat  ini.  Nuansa  perdebatan  hanya berkutat  pada  tataran  hukum  saja  baik  itu antara  hukum  legisme  yang  ada  di Indonesia dengan penerapannya seperti apa. Sedangkan  aspek  lainnya  khususnya  untuk psikologis  (psikis  terpidana  hukuman  mati beserta  keluarganya),  masih  jarang  untuk diteliti.
Foucault pernah  merumuskan  pisau analisis  untuk  melihat  fungsi  hukuman (mati)  dalam  sebuah  sistem  politik  hukum dan  keterkaitannya  dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. 2 Yang  terutama  menurut  dalil Foucault 3 adalah,  kita  harus  membuang jauh ilusi bahwa tujuan (eksklusif) hukuman adalah mengurangi kejahatan. Hal ini  disebabkan  oleh  karena  hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik dan  kepercayaan  agama,  sehingga  tindak hukum  dapat  sangat  toleran,  atau  dapat sangat  keras/kejam,  bisa  diarahkan  pada seorang  individu  atau  sebuah  komunitas, dan  terakhir  dapat  membuat  sebuah pertobatan  (efek  jera)  bagi  individu/ komunitas.  Yang  harus  diperhatikan  adalah strategi–taktik  baru  dari  kekuasaan  dalam mengenalkan  berlakunya  undang-undang pidana (yang baru).
Eksekusi  hukuman  mati  terhadap seorang  pelaku  kejahatan  berat  atau  lawan politik  negara  sepertinya  diterima  sebagai peristiwa  yang  lumrah  bagi  masyarakat
Indonesia.
Lumrah karena refleksi kesadaran  hukum  masyarakatnya  yang masih  lemah.  Panjangnya  proses  dan  rantai birokrasi  dapat  menimbulkan  juga  reaksi yang  kurang  patut  dari  mulut  menteri hukum dan HAM, yang  menyatakan bahwa dirinya  dibuat  “bosan“  karena  kelambatan kerja  aparatnya  yang  berakibat  terpidana tidak segera dieksekusi.
2 Michel  Foucault, Discipline&  Punish,  The Birth of the Prison . 1977. Hal. 23.
3 Ibid , hal. 24.
Pernyataan  itu  mungkin  hal  yang wajar  karena  refleksi otoriter  masih menancap  dalam  relung  bawah  sadarpara politisi  dan  birokrat  produk  rejim  diktator yang selama 32 tahun telah melecehkan hak asasi  warganegara.  Makna  dan  arti  dari pernyataan  itu,  antara  lain:  1)  Bukti  bahwa pernyataan  hukuman mati merupakan
manuver  politik  simbolik  dan  rendahnya sensitifitas atas kehidupan/nyawa. 2) Kelambanan  dalam  birokrasi  adalah  hal yang  sengaja  diciptakan  dan  dibiarkan, karena bagian dari intimidasi. 3) Menegaskan  kembali  bahwa  penggunaan kekerasan oleh negara baik secara legal atau pun yang irregular (illegal) tetap berlangsung  sampai  hari  ini.  4)  Tatanan hirarki  sosial  dalam  masyarakat  garisnya kembali  dipertegas,  karena  dalam  banyak kasus  yang  mendapatkan  hukuman  mati adalah  lapisan  sosial  terendah  dalam masyarakat.  5)  Memegang  otoritas  tidak pernah  peduli  dengan  bebasnya  para koruptor  kelas  berat  dan  para  pelanggar HAM  dari  jeratan  hukuman,  walaupun  hal tersebut melanggengkan sikap apatis terhadap partisipasi politik dan berfungsinya sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian muncul pula
beberapa konsekuensi, di antaranya: kegeraman masyarakat menjadi sering tidak terkendali.  Hal  ini  terlihat  dari  kerap munculnya  kasus  main  hakim  sendiri  dan eksekusi  masyarakat  terhadap  tersangka kasus  kriminal  (dari  beragam  kategori), tepat  di  depan  mata  para  penegak  hukum. Hukuman  mati  oleh  penguasa  adalah langkah formal frustasi publik atas rendahnya  kemampuan  hukum  melindungi masyarakat. 4
Pada  dasarnya  Penulis  tidak  setuju dengan  Hukuman  mati  untuk  semua  jenis
4 Tim  Imparsial, Jalan  Panjang  Menghapus Praktik  Hukuman  Mati  di  Indonesia,  Sebuah  studi kebijakan di Indonesia . Juni 2004. Hal. 9.
tindak pidana yang ada termasuk extraordinary crime seperti kasus peredaran Narkoba  yang  sedang  mencuat  terjadi akhir-akhir  ini.  Karena  disitulah  akan terlihat  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan yang  sesungguhnya.  Jika  memang  fungsi Lembaga  Pemasyarakatan  ditujukan  untuk membina  moral  para  warga  binaannya, termasuk  yang  terjerat  kasus  Narkoba, maka  seharusnya  dijalankan  demikian. Penulis  meyakini  bahwa  jika  Lembaga Pemasyarakatan dijalankan dengan baik dan benar,  maka  tidak  diperlukan  lagi  yang namanya Hukuman Mati di Indonesia.
Menurut  hemat  Penulis  alangkah baiknya jika fungsi lembaga pemasyarakatan dijalankan seoptimal mungkin terlebih dahulu karena
sebagaimana  kita  ketahui  bersama  fungsi lembaga  pemasyarakatan  berguna  untuk membina moral warga binaannya agar yang awalnya  memiliki  moral  atau  tingkah  laku yang  buruk  dapat  menjadi  baik  dan  dapat diterima kembali oleh masyarakat.
Bagaimana mau menjalankan fungsi
Lembaga  Pemasyarakatan    dengan  baik,
kondisi Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan, banyak  sekali  kelemahan  yang  ditemukan di dalamnya, terbatasnya fasilitas, lemahnya pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan masih banyak kelemahan  lainnya  yang  akan  Penulis paparkan lebih lanjut. Hal inilah yang menggugah pemikiran  Penulis  dan  tertarik  untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kontroversi  hukuman  mati  dan  dikaitkan dengan  manfaatnya  serta  kondisi  Lembaga Pemasyakatan  yang  masih  belum  layak dijadikan  tempat  untuk  membina  moral narapidana di Indonesia.

## Kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia pada umumnya
Lembaga
Pemasyarakatan
merupakan  salah  satu  tempat  pelayanan publik  dimana  bertujuan  untuk  membina masyarakat yang awalnya berperilaku buruk
(melakukan  perbuatan  kriminal),  sehingga memiliki kesadaran untuk mengubah perilaku buruknya tersebut menjadi perilaku yang  terpuji,  tidak  merugikan  orang  lain, dan  berkontribusi  positif  bagi  masyarakat lainnya. Sudah seyogyanya kondisi Lembaga  Pemasyarakatan  harus  didesain sedemikian  rupa  dan  sebaik  mungkin, sehingga  para  warga  binaan  menjadi  betah, seperti  memiliki  rumah  kedua  (setelah rumahnya  sendiri),  dan  merasa  lebih manusiawi  menjalani  hari-harinya  (masa hukumannya) di dalam Lembaga
Pemasyarakatan.
Tetapi  sebagaimana  kita  ketahui bersama, kondisi Lembaga Pemasyarakatan di  Indonesia  jauh  dari  kata  layak  dan  ideal yang  sebagaimana  mestinya.  Mulai  dari kuantitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas. Adapun  4  Lembaga  Pemasyarakatan  yang dicap sebagai penghuni terpadat di Indonesia. 5 Diantaranya  peringkat  pertama diraih  cabang  Rumah  Tahanan  (Rutan) Bagan Siapi-siapi, Kantor Wilayah Kementrian  Hukum  dan  HAM  Riau,  yang dihuni  sebanyak  593  orang  napi  yang seharusnya  hanya  menampung  66  orang (sehingga  dikatakan  over  kapasitas  sebesar 898  persen).  Selanjutnya  diikuti  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  Banjarmasin  di Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan HAM Kalimantan Selatan dengan kapasitas sebanyak  366  orang,  tetapi  sudah  diisi sebanyak  2.427  orang.  Sehingga  para
5 http://www.republika.co.id/berita/nasional/huku m/13/07/20/mq71sx-kondisi-penjara-di-indonesia- berjejalan-di-lapas-sempit.
narapidana  harus  berjejalan  di  dalam  lapas yang  kelebihan  kapasitas  sebesar  663 persen. Kemudian kuantitas Lembaga Pemasyarakatan  terpadat  lainnya  disusul oleh di Lembaga Pemasyarakatan
Bengkalis,  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum  dan  HAM  Riau,  dengan  kapasitas sebanyak  174  orang  dan  saat  ini  sudah berisi sebanyak 945 orang. Berarti Lembaga Pemasyarakatan  ini  mengalami  kelebihan kapasitas  sebesar  543  persen.  Peringkat keempat Lembaga Pemasyarakatan terpadat di  Indonesia  ditempati  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  Anas  Martapura  yang dihuni  sebanyak  953  orang.  Seharusnya
Lembaga  Pemasyarakatan  yang  berada  di bawah naungan Kantor Wilayah
Kementrian  Hukum  dan  HAM  Kalimantan Selatan  ini  hanya  mampu  menampung sebanyak  180  orang.  Sehingga  dapat dikatakan  Lembaga  Pemasyarakatan  ini kelebihan  kapasitas  di  lapas  itumencapai 529  persen.  Lembaga  Pemasyarakatan  di atas  hanyalah  perwakilan  empat  dari Lembaga Pemasyarakatan terpadat di Indonesia.  Masih  banyak  lagi  Lembaga Pemasyarakatan  lainnya  yang  juga  tidak kalah  padatnya  dari  keempat  Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
Selain  masalah  over  kapasitas  di Lembaga Pemasyarakatan, problema
lainnya yang dihadapi adalah tidak
terawatnya kebersihan di Lembaga Pemasyarakatan. Ini merujuk kepada pengakuan mantan penghuni Lepaga
Pemasyarakatan  Rachel  Dougall  usia  40 tahun,  warga  negara  Inggris  yang  pernah dibui  selama  12  bulan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Krobokan,  Bali.  Beliau memaparkan  bahwa  kondisi  buruk  Hotel Prodeo  itu  secara  terperinci.  Menurutnya kondisi  toilet  disana  adalah  lubang  yang digali  di  tanah.  Sehingga  ketika  hujan turun,  halaman  tergenang  dan  limbah  pun
bakal  meluap  keluar  sehingga  baunya  tak tertahankan.  Penghuni  sel  sempit  yang terdiri  atas  14  orang  itu  harus  berbagi  satu wastafel.  Tak  heran  jika  selama  dibui  itu, Rachel  Dougall  kudisan.  Bahkan  lebih parah, belakangan Beliau terserang pneumonia  parah  yang  menurut  Beliau mengancam nyawanya. 6
Bukan  hanya  fenomena  mengenai tidak terawatnya Lembaga Pemasyarakatan, peristiwa buruk lainnya diungkapnya peredaran  obat  terlarang  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Hal  ini  merujuk  pada kesaksian  yang  dilontarkan  oleh  Freddy Budiman  seperti  dilansir  pada  putusan Pengadilan Militer II-08. Dari bilik penjara, Freddy  bukannya  insyaf  tetapi  malah memperbesar bisnis haramnya. Dari awalnya berperan sebagai pengedar berkembang besar menjadi importir ekstasi. Aksi  Freddy  Budiman  mengendalikan narkoba  dalam  jumlah  ratusan  ribu  butir dari balik penjara terus terungkap. Ternyata Freddy  telah  menggeluti  bisnis  narkoba selama  16  tahun.  Terkhir  Freddy  berusaha menyelundupkan 1,4 juta butir ekstasi milik Chandra  Halim  tetapi  terbongkar  Badan Narkotika  Nasional.  Dalam  bisnisnya, Freddy  juga  memanjakan  perempuan- perempuan cantik yang ada di sekelilingnya.  Tidak  jarang  pula  Freddy mengajak  perempuan  tersebut  kencan  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Freddy juga  membuat  pabrik  narkoba  di  Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. 7
Di  samping  itu,  permasalahan  yang menjadi  sorotan  lainnya  adalah  adanya penyiksaan,  perlakuan  atau  penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang diterima warga
6 http://www.solopos.com/2013/07/29/kesaksian -rachel-dougall-media-inggris-sebut-penjara- indonesia-jorok-432645.
7 http://news.detik.com/read/2013/09/18/182748 /2362699/10/freddy-sudah-mengendalikan-narkoba- dari-balik-penjara-sejak-1997?ntprofil.
binaan Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia,  pungutan  liar,  dan  adanya  mafia peradilan.  Adanya  kamar  emas  bagi  warga binaan  termasuk  dalam  mafia  peradilan. Mafia  peradilan  itu  memang  ada  dari seluruh  penegak  hukum.  Dari  penyidik sampai  sipir  penjara. 8 Kondisi  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  dinilai tidak  memenuhi  standar  hak  asasi  manusia menjadi sorotan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut  Penulis  hal-hal  tersebut  di atas  melanggar  ketentuan  Undang-undang
Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia Pasal 12 yang isinya “Setiap orang
berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan
dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab, berakhlak  mulia,  bahagia,  dan  sejahtera sesuai  dengan  hak  asasi  manusia.”  Selain
itu fenomena kondisi Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia Pasal 71 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi,  menegakkan,  dan  memajukan hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam Undang-undang  ini,  peraturan  perundang- undangan  lain,  dan  hukum  internasional tentang  hak  asasi  manusia  yang  diterima oleh negara Republik Indonesia.”
Pembenahan terhadap Lembaga

## Pemasyarakatan
Pada  dasarnya  Penulis  tidak  setuju dengan  hukuman  mati  termasuk  terhadap
8 Pernyataan  dari  Koordinator  Sub  Komisi Pengkajian  dan  Penelitian  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  Roichatul  Aswidah  pada  Metro  TV News. http://www.metrotvnews.com/metro news/read/2013/08/12/1/174270/Kondisi-LP- Indonesia-Jadi-Perhatian-Dunia
terpidana  pengedar  Narkoba.  Alasan  yang paling  mendasar  Penulis  tidak  setuju dengan  Hukuman  Mati  ialah  dikarenakan melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Menurut hemat  penulis  hanya  Tuhan  saja  yang berhak  untuk  mengambil  nyawa  seseorang. Hukuman  mati  melangkahi  wewenang Yang  Maha  Kuasa  dan  jelas  bertolak belakang  dengan  sila  pertama.  Segala sesuatunya harus didasarkan pada “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Selain  itu Hukuman  mati  dinilai  tidak  manusiawi karena setiap orang  memiliki hak  mendasar untuk  hidup  dan  itu  harus  dilindungi  oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila Sila kedua. Banyak aturan lainnya yang  mengatur  mengenai  perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  seperti ditemukan  dalam  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indoesia  Tahun  1945 Pasal  28  huruf  A  dan  Pasal  28  huruf  I ayat (1)  yang  menyatakan  bahwa  “ Hak  untuk hidup tiap  orang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun .”  Tentulah    hak hidup  seseorang  tidak  bisa  dibatasi  dan ditentukan  oleh  siapa  pun  dalam  kondisi apa pun.
Tidak  hanya  Hukum  Positif  di Indonesia saja yang  menjunjung tinggi Hak Asasi  Manusia,  dunia  pun  mengakui  dan melindungi Hak Asasi Manusia untuk dapat terus  melangsungkan  kehidupannya  serta saling  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat orang lain. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 Pasal  3  “Tiap  orang  berhak  hidup,  berhak atas kebebasan dan  keamanan diri pribadi.” Dan  hal  ini  diperkuat  dalam  Pasal  5  yang menyatakan,  “Tidak  seorang  pun  boleh dikenai perlakuan atau  pidana yang menganiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan
martabat.”  Dalam  Kovenan  PBB  tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966 Pasal 6  yang  telah  diratifikasi  menjadi  undang-
undang  bulan  September  tahun  2005  pun menjunjung  tinggi  penegakan  Hak  Asasi Manusia.  Dengan  alasan  setiap  orang mempunyai  hak  alami  untuk  hidup,  hak  ini harus  dilindungi  oleh  hukum.  Siapa  pun tidak  memiliki  hak  untuk  mencabut  nyawa orang lain. Memang pada dasarnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan, tidak ada manusia  yang  sempurna.  Karena  dasar itulah Penulis berpendapat sebaiknya diberikan  kesempatan  kepada  setiap  orang agar  dapat  menyadari  dan  memperbaiki kesalahannya,  diberikan  waktu  untuk  dapat berperilaku  baik  dan  benar  menurut  hukum agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.  Dan  hal  ini  dapat  tercapai melalui  perantara  peranan  dari  Lembaga Pemasyarakatan yang baik pula.
Di samping Hukuman Mati dianggap melanggar  Hak  Asasi  Manusia  seseorang, Hukuman  Mati  menimbulkan  beban  psikis yang  cukup  berat  bagi  terpidananya  dan keluarganya. Jangankan yang divonis Hukuman  Mati,  yang  sedang  menjalani proses  hukum  saja  pasti  akan  mengalami beban  berat  tersendiri  dalam  hidup  mereka karena  tidak  ada  seorang  pun  yang  akan bahagia  dan  tenang  jika  sedang  menjalani proses  hukum.  Beban  psikis  yang  Penulis maksudkan dapat berupa gangguan kejiwaan,  stress,  atau  kekecewaan  karena panjang  dan  lamanya  proses  hukum  yang harus  mereka  lalui,  dan  akhirnya  juga  pasti akan menjalani hukuman mati.
Ternyata  tidak  hanya  menimbulkan beban psikis yang berat bagi para terpidana hukuman  mati  dan  keluarganya  saja, beban psikis  ini  juga  dialami  oleh  para  eksekutor mati.  Berikut  kutipan  yang  saya  peroleh dari  artikel  elektronik  yang  Penulis  telah baca:  “Polisi  yang  masih  muda  dan menolak disebutkan namanya karena sensitifnya  peranan  dia  sebagai  eksekutor, merupakan anggota kesatuan Brigade Mobil (Brimob). “Beban  mental  lebih  berat untuk
petugas yang bertanggung jawab menangani terpidana mati ketimbang menembaknya,”  sambung  eksekutor  itu, “karena  mereka  terlibat  sejak  menjemput, mengikat  tangan  terpidana  mati,  hingga mereka  meninggal.”  Ternyata  pula,  ada batasan berapa kali eksekutor bisa menjalankan  tugasnya.  ”Jika  kami  harus mengeksekusi  satu  atau  dua  kali,  itu  tidak masalah.  Namun  jika  terlalu  sering,  tentu akan  berpengaruh  terhadap  psikologis kami.” Berbicara kepada The  Jakarta  Post, baru-baru  ini,  Kepala  Korps  Brimob  Polri, Brigjen  Pol.  Robby  Kaligis,  yang  pernah menjadi  anggota  regu  tembak  pada  1980- an, mengakui adanya beban psikologis pada pasukannya. “Menembak itu bagian termudah. Yang paling sulit adalah memastikan  mereka  siap  secara  mental,” ujar  Robby  yang  pernah  menjadi  Kapolres Solo ini. 9
Menurut argumen Penulis, alangkah bijaksananya kita mendisuksikan  mengenai  pembenahan
Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia daripada  memperdebatkan  boleh  atau tidaknya  Hukuman  Mati  di  negara Indonesia  karena  tentu  saja  Hukuman Mati  merugikan  banyak  pihak  seperti yang  telah  Penulis  paparkan  di  atas. Karena  jika  kita  telah  melakukan pembenahan terhadap Lembaga
Pemasyarakatan,  jika  fungsi  lembaga pemasyarakatan  untuk  membina  moral telah optimal atau layak bagi para warga binaan,  kita  tidak  memerlukan  lagi  opsi Hukuman Mati untuk semua jenis tindak pidana  (extraordinary  crime)  termasuk untuk  kasus  peredaran  Narkoba  yang
9 http://www.solopos.com/2015/03/10/hukuman -mati-begini-pengakuan-blak-blakan-eksekutor- hukuman-mati-583390, Begini Pengakuan Blak- Blakan Eksekutor Hukuman Mati, diposting tanggal 28 April 2015.
akhir-akhir  ini  sibuk  diperbincangkan oleh banyak orang.
a. Pendirian Lembaga Pemasyarakatan yang Manusiawi Disini Penulis mencoba untuk memberikan deskripsi atau gambaran kondisi  Lembaga  Pemasyarakatana  yang ideal dan berperikemanusiaan. Sudah selayaknya setiap Lembaga Pemasyarakatan diberikan pembatasan
kuantitas  atau  jumlah  warga  binaan  di setiap  selnya.  Misalnya pembatasan  kuota sekitar 4-5 orang untuk setiap selnya yang berukuran  8x8  m .  Jika  memang  sel tersebut  telah  mencapai  kuota  maksimal, seyogyanya  warga  binaan  tidak  lagi ditempatkan  di  sel  tersebut.  Jika  memang setiap sel sudah penuh, seharusnya
diadakan renovasi terhadap Lembaga Pemasyarakatan tersebut seperti
ditambahkannya  sel-sel  atau  ruang  tahanan di  Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut. Menurut  Penulis  kesuksesan  Lembaga Pemasyarakatan  itu  tidak  dilihat  dari banyaknya  kuantitas  para  warga  binaan melainkan  kualitas  yang  diberikan  oleh
Lembaga Pemasyarakatan
tersebut.
Selanjutnya  Tidak  lupa  untuk  memberikan keramik  pada  lantai  sel  tersebut.  Tiap penghuni  sel  juga  diberikan  kasur  yang layak  sebagai  tempat  mereka  merebahkan tubuh  jika  ingin  beristirahat.  Tiap  sel disediakan  lemari  sebagai  tempat  menaruh pakaian para penghuni sel.
Di samping itu perbaikan infrastruktur  yang  penting  (sering  diakses para  penghuni),  seperti  misalnya  kamar mandi. Tiap  sel  seharusnya  mempunyai kamar mandi. Kamar mandi yang didirikan pun  harus  memenuhi  kriteria  yang  layak, misalnya  ada  tempat  pembuangan  kotoran (jamban) yang bersih dan berlantai keramik, ada ember yang besar untuk menampung air mandi,  dan  ada  drum  sebagai  tempat
persediaan  air  di  kamar  mandi  mereka  jika sewaktu-waktu  air  PDAM  tidak  mengalir. Jangan  lupa  dibuat  ventilasi  agar  terjadi sirkulasi udara di kamar mandi tersebut.
Menurut  Penulis  tidak  masalah  jika setiap  warga  binaan  diberikan  jadwal  piket untuk  membersihkan  kamar  mandi  di  tiap selnya.  Tidak  begitu  berat  membagi  waktu piket untuk kebersihan kamar mandi karena ada  4-5  orang  dalam  satu  sel.  Tiap  orang dapat  dijadwalkan  membersihkan  kamar mandi  tiap  minggunya.  Jadi  tidak  harus melibatkan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk membersihkan kamar  mandi  tersebut.  Jangan  lupa  Di  tiap kamar  mandi  disediakan  fasilitas  untuk membersihkan kamar mandi. Seperti misalnya wipol atau sabun, serta sikat untuk membersihkan lantai dan jamban. Di depan sel  mereka  ditempatkan  bunga  atau tanaman  kecil  dalam  pot  (sekitar  3  buah) agar  tetap  asri  suasana  dalam  sel  tersebut. Tiap  penghuni  dibebankan  tanggung  jawab untuk merawat tanaman tersebut. Tentu saja mengenai  kebersihan  dan  keindahan  sel tersebut  tetap  terus  diawasi  oleh  petugas Lembaga  Pemasyarakatan. Sekali  lagi semua  warga  binaan  mempunyai  fasilitas kamar  tidur  yang  sama,  tidak  ada pembedaan atau diskriminasi bagi golongan  menengah  ke  atas  untuk mengakses  fasilitas  yang  lebih  istimewa dari yang Penulis tawarkan di atas.
Di  samping  perbaikan  sel  atau ruangan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan tersebut, disediakan  juga  taman  bagi  para penghuni Lembaga Pemasyarakatan untuk mereka dapat berinteraksi dan menyegarkan pikiran  merena  agar  tidak  suntuk.  Tentu saja  taman  tersebut  ditumbuhi  dengan pohon-pohon  besar  (seperti  beringin),  lalu bunga-bunga  agar  tetap  rimbun  dan  indah. Untuk  perawatan  taman,  bisa  diberikan kepercayaan kepada para penghuni
Lembaga Pemasyarakatan untuk merawatnya. Tiap sel (yang berisi 4-5 orang tersebut)  bisa  diberikan  jadwal  piket bergilir untuk merawat taman tersebut. Bisa juga ditumbuhi pohon-pohon yang
menghasilkan buah sehingga dapat dikonsumsi  para  warga  binaan.  Bahkan kalau pohon-pohon tersebut berbuah banyak (bisa seperti  kebun) sehingga buah- buah  tersebut  dapat  dijual  ke  pasar  untuk menambah uang kas mereka.
Selain  taman  yang  sejuk, disediakan juga  lapangan  untuk  tempat  mereka berolahraga. Seperti  misalnya  lapangan basket,  bulu  tangkis,  atau  volley  ball (olahraga yang berkelompok dan merakyat).  Lapangan  ini  bertujuan  agar mereka dapat berolahraga sehingga kesehatan  raga  mereka  dapat  tetap  terjaga karena tersedianya fasilitas ini.  Penulis rasa dengan  kegiatan  olahraga  ini,  dapat  juga meningkatkan  keakraban  diantara  para warga  binaan  karena  mereka  dapat  saling berinteraksi  satu  sama  lainnya  pada  saat berolahraga.
Selajutnya Penulis ingin memberikan masukan agar tiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan tempat
peribadatan  yang  mewakili  agama-agama yang ada di Indonesia. Tempat peribadatan ini  tidaklah  harus  besar,  cukup  kecil  saja, paling  tidak  ada  kesempatan  bagi  mereka untuk dapat berdoa, beribadah, dan meningkatkan  keimanan  mereka  di  tempat peribadatan  tersebut.  Penulis  yakin  tiap warga binaan pasti akan memiliki
kesadaran tersendiri untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat
peribadatan tersebut.
Jangan lupa untuk melengkapi Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  Unit Kesehatan untuk  dapat  merawat  warga binaan yang terganggu kesehatannya. Disini disediakan  obat-obatan  yang  umumnya digunakan  orang  pada  umumnya  (seperti
kotak  P3K,  obat  diare,  obat  demam,  pilek, atau  pusing,  dan  lain-lain).  Pada  jam  kerja tertentu,  terdapat  dokter  dan  perawat  yang membantu  pengobatan  disini.  Jadi  warga binaan dapat berkonsultasi mengenai
kesehatan raga mereka. Mohon untuk Pemerintah tidak terlalu  memikirkan  masalah  biaya,  karena kemanusiawian  jauh  lebih  penting  daripada biaya.  Penulis  yakin  pemerintah  sanggup untuk memenuhinya jika memang para Koruptor benar-benar dapat diberantas. Jika memang  kualitas  yang  diberikan  sudah manusiawi,  setiap  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan  pasti  akan  betah  untuk menjalani hari-harinya dan dapat berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi. b. Pembentukan Sekolah dan Perguruan  Tinggi  di  Lembaga

## Pemasyarakatan
Sesuai  dengan  roh  dari  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 alinea yang  keempat yang  menyatakan  “Kemudian  daripada  itu
………………dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa , dan ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial , maka disusunlah
……………………………………………
……………. bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang  perlu  Penulis  garis  bawahi disini,  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  seluruh  Indonesia,  tiap  orang “ berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan berdasarkan  asas  keadilan  sosial” .  Tidak ada pembedaan atau diskriminasi bagi salah satu pihak. Semua pihak berhak mendapatkan  pendidikan  termasuk  warga binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  hingga
ke  jenjang  Perguruan  Tinggi.  Sebagaimana kita  mengetahui  bersama,  banyak  warga binaan  yang  putus  sekolah,  tidak  dapat meneruskan  pendidikan  karena  mereka harus  menjalani  masa  hukuman  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Tentu  saja dengan  diselenggarakan  pendidikan  di dalam Lembaga Pemasyarakatan, moral dan inteletualitas  mereka  pun  akan  terus  dibina hingga  akhirnya  mereka  dapat  menjadi orang  yang  sukses  dan  dapat  berguna  bagi nusa dan bangsa.
Jika  kita  menelaah  lebih  jauh  hal  ini juga  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal  28  C ayat  (1)  yang  menyatakan “Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia.”   Dan  hal  ini juga jelas-jelas tercantum di dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945    Pasal  31  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  pendidikan.”  Jelas kedua  Pasal  ini  menjelaskan  secara tersurat bahwa  setiap  orang  (tanpa  terkecuali) berhak  untuk  medapatkan  pendidikan  dan pengajaran  demi  peningkatan  mutu  atau kualitas diri serta bagi peningkatan kesejahteraan orang lain. Dengan membuka Perguruan  Tinggi  khusus  bagi  warga binaan,  itu  menandakan  negara  peduli terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia  tanpa adanya  pembatasan  diantara masyarakat umum dengan binaan.
Tidak  ada  salahnya  jika  Penulis berpegangan  pada  prinsip  penyelenggaraan pendidikan melalalui Undang-undang
Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Pasal  4  ayat  (1)  yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan
secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan, nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa.” Jelas  aturan  ini  mendukung  adanya  prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan  bagi  setiap  orang,  tanpa  adanya pembedaan sedikit pun. Setiap orang berhak atas  kesempatan  pendidikan  yang  sama didasarkan  pada  upaya  menjunjung  Hak Asasi  Manusia  yang  telah  dimiliki  oleh manusia sejak lahir.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasal  5  ayat  (1)  “Setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan (5)  “Setiap  warga  negara  berhak  mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang  hayat”,  jelas-jelas  melindungi hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan pendidikan yang sama sepanjang hayat.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  disini  pun  wajib  memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan sama rata, tanpa adanya pembedaan sedikitpun.  Hal  ini  diamanatkan  dalam Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal 11  ayat  (1)  “Pemerintah  dan  pemerintah daerah  wajib  memberikan  layanan  dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Untuk melaksanakan pendidikan yang  layak  dan  berkualitas,  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal 46  ayat  (1)  Pendanaan  Pendidikan  telah menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Yang dimana semua pendanaan  tersebut  harus  didasarkan  pada prinsip keadilan, kecukupan, dan
berkelanjutan (sebagaimana tercantum dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal  47  ayat  (1)).  Oleh  karena  itu Pemerintah  sudah  seyogyanya  peduli  dan memperhatikan  nasib  penghuni  warga negara binaan dalam hak untuk memperoleh  pendidikan  karena  pendidikan itu  sangatlah  penting  dalam  membina akhlak dan intelektual mereka agar menjadi maju  dan  tidak  tertinggal  oleh  masyarakat pada umumnya.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pun mendukung  adanya  persamaan  hal  dalam pendidikan.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam Pasal  12  yang  isinya  “Setiap  orang  berhak atas  perlindungan  bagi  pengembangan pribadinya,  untuk  memperoleh  pendidikan, mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan kualitas  hidupnya  agar  menjadi  manusia yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung jawab,  berakhlak  mulia,  bahagia,  dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”
Selanjutnya  disangatkan  di  dalam  Pasal  71 “Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab menghormati,  melindungi,  menegakkan, dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang diatur  dalam  Undang-undang  ini,  peraturan perundang-undangan  lain,  dan  hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia yang  diterima  oleh  negara  Republik Indonesia.”  Untuk  itu  agar  pemerintah
Indonesia dikatakan menghormati, melindungi  serta  memajukan  hak  warga negara  dalam  hal  pendidikan,  negara selayaknya memberikan fasilitas pendidikan  termasuk  akses  pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah Atas,  hingga  jenjang  perguruan  tinggi  bagi warga binaan agar mereka dapat memajukan pendidikan di Indonesia Tidak  hanya  undang-undang  dalam Negeri saja yang mengakui adanya
kebebasan  Hak  Asasi  Manusia  dalam mendapatkan  pendidikan,  hal  ini  juga dilindungi dalam Deklrasai Universal HAM tanggal 10 Desember 1948  melalui resolusi 217  A  (III)  Pasal  26  ayat  (1)  yang menyatakan ”Setiap orang berhak memperoleh  pendidikan.  Pendidikan  harus dengan  cuma-cuma,  setidak-tidaknya  untuk tingkatan  sekolah  rendah  dan  pendidikan dasar. Pendidikan rendah  harus diwajibkan. Pendidikan  teknik  dan  kejuruan  secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan  tinggi  harus  dapat  dimasuki dengan  cara  yang  sama  oleh  semua orang,  berdasarkan  kepantasan. Yang perlu  Penulis  tekankan  disini,  jelas  bahwa negara-negara yang termasuk dalam keanggotaan  PBB  termasuk  Indonesia  ini harus  menyediakan  metode  yang  sama  dan adil bagi setiap orang yang ingin mengenyam  pendidikan  tinggi  termasuk warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Mereka  mempunyai  hak yang sama dengan masyarakat umum dalam mengakses dunia pendidikan.
Di  samping  Deklarasi  Universal HAM,  Internasional  mengakui  persamaan setiap orang memperoleh pendidikan melalui  Konvenan  Internasional  tentang Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember  1966.  Hal  ini  dinyatakan  dalam Pasal  13  yang  berbunyi  “Negara-negara Pihak  pada  Kovenan  ini  mengakui  hak setiap  orang  atas  pendidikan.  Negara- negara  tersebut  sepakat  bahwa  pendidikan harus diarahkan pada pengembangan
sepenuhnya kepribadian manusia dan
kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat  penghormatan  terhadap  hak asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar. Mereka  selanjutnya  sepakat  bahwa pendidikan  harus  memungkinkan  semua orang  untuk berpartisipasi secara efektif dalam  suatu  masyarakat  yang  bebas ,
memajukan  pengertian,  toleransi  serta persahabatan  antar  semua  bangsa  dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Yang  perlu  Penulis  tekankan  disini,
jelas  bahwa  setiap  negara  yang  termasuk dalam Konvenan Internasional ini termasuk Indonesia wajib untuk memberikan kesempatan  pendidikan  bagi  setiap  orang termasuk  warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan    untuk  dapat  berpartisipasi secara  efektif  dalam  suatu  masyarakat bebas.  Tidak  ada  lagi  pembedaan  secara historis,  status,  dan  latar  belakang  mereka. Mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang  sama  dalam  memperoleh  pendidikan dan  masyarakat  harus  memfasilitasinya tanpa adanya diskrimasi.

## c. Tersedianya  Psikiater  dan  Ahli Agama
Disini  Penulis  merekomendasikan untuk  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan disediakan  Psikiater  dan  Ahli  Agama (untuk  setiap  agama  yang  diakui  di Indonesia) yang stand by pada waktu-waktu tertentu.  Psikiater  ini  berfungsi  untuk menyelami  kepribadian  para  warga  binaan agar  jiwa  mereka  tidak  merasa  terbebani. Karena  pada  umumnya  kondisi  kejiwaan para  warga  binaan  bergejolak,  emosi  tidak stabil,  dan  merasa  jenuh  dan  bosan  ketika menjalani  masa  hukuman  di  penjara sehingga  terkadang  membuat  jiwa  mereka terganggu.  Disini  Psikater  juga  dapat membantu memberikan solusi atas kepribadian  yang  tidak  normal  sehingga dapat menjadi normal kembali.
Selain  Psikiater,  diperlukan  juga campur  tangan  para  Ahli  Agama  untuk setiap  Agama  yang  ada.  Disini  para  Ahli Agama  berperan  penting  dalam  membina keimanan masing-masing warga binaan dan
perbaikan moralitas agar mereka mempunyai  perilaku  yang  terpuji  dan  tidak mengulangi lagi kejahatan di masa mendatang.  Sehingga  kelak  apabila  mereka telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka  dapat  diterima  kembali  di  tengah- tengah  masyarakat. Karena pada umumnya, para warga binaan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan,  kurang  begitu  mendalami masalah  Agama,  biasanya  mereka  berasal dari kehidupan atau keluarga yang bermasalah  (entah  itu  berasal  dari  keluarga broken home, perekonomian yang di bawah rata-rata,  dan  tekanan  hidup  lainnya),  yang kemudian memaksa mereka untuk melakukan  kejahatan.  Disinilah  perananan Ahli  Agama  untuk  menyadarkan  hidup mereka,  mereka  dapat  melakukan  ibadah bersama-sama  di  Lembaga  Pemasyarakatan dengan  dibantu  atau  dibina  oleh  Ahli Agama  juga  disana,  sehingga  mereka  dapat kembali ke jalan yang benar. Sekali mereka diberikan  seminar  atau  penyuluhan  juga mengenai keimanan mereka sebagai pencerahan bagi batin mereka. Apabila hari besar  keagamaan,  mereka  juga  dapat merayakannya secara bersama-sama.
Intinya  melalui  Psikiater  dan  Ahli  Agama bertujuan  untuk  memperbaiki  moralitas mereka  menjadi  lebih  baik  lagi  dari sebelumnya.
d. Peningkatan sistem Keamanan dan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Dalam  pembahasan  disini,  Penulis
lebih cenderung atau fokus kepada peningkatan  kualitas  sistem  keamanan  di Lembaga Pemasyarakatan untuk
menghindari  penyiksaan,  perlakuan  atau penghukuman  yang  keji,  tidak  manusiawi, dan  merendahkan  martabat  yang  diterima warga  binaan,  pungutan  liar,  peredaran Narkoba,  adanya  mafia  peradilan,  dan tindakan lainnya. Misalnya dengan
menyediakan  kamera  CCTV di  setiap lorong  Lembaga  Pemasyarakatan  sehingga setiap  aktifitas  akan  terpantau  melalui kamera  tersebut.  Tentu  saja  kamera  yang terpasang harus terhubung langsung dengan Kementerian  Hukum  dan  HAM  baik  yang di daerah Provinsi maupun Pusat.
Penulis  mempunyai  konsep  seperti NTMC Polri yang selalu  melaporkan berita terkini  mengenai  perkembangan  lalu  lintas di  Jalan  Raya,  apakah  sedang  macet  atau lenggang?  Sehingga  kalau  macet,  dapat dilaporkan langsung dan dicarikan solusinya.  Begitu  juga  dengan  Lembaga Pemasyarakatan,  ada  penempatan  staff Kementerian Hukum dan HAM di Kementerian  Hukum  dan  HAM  selalu mengawasi dan melaporkan berita terkini di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan, seperti penyiksaan,  perlakuan  atau  penghukuman
yang keji, tidak manusiawi, dan
merendahkan martabat yang diterima warga binaan,  pungutan  liar,  peredaran  Narkoba, dan  adanya  mafia  peradilan  baik  yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun para warga binaannya  dapat  segera  diketahui,  ditindak lebih  lanjut,  dan  diberi  sanksi  jika  memang pelanggarannya berat.
Selain  itu,  sistem  pengawasan  dapat lebih  ditingkatkan  dengan mengadakan sistem  finger  prints untuk  setiap  tamu warga binaan yang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan serta dilakukannya investigasi. Untuk finger prints akan sangat
bermanfaat  untuk  mengetahui  setiap  orang yang datang mengujungi
Lembaga
Pemasyarakatan.  Jadi  kalau  sewaktu-waktu ada  terindikasi  melakukan  penyimpangan hukum  (misalnya  peredaran  Narkoba), setiap  tamu  yang  datang  dapat  diselidiki dan  dimintakan  keterangan  atas  maksud kedatangannya. Sehingga bisa dapat
diketahui  Bandar  atau  pengedar  Narkoba yang sebenarnya.
Di samping itu dapat juga dilaksanakan Investigasi atau Sidak dadakan  secara  rutin yang  dilakukan  oleh Staff    Kementerian  Hukum  dan  HAM  di Lembaga  Pemasyarakatan.Sidak  ini  lebih ditingkatkan  lagi  intensitasnya.  Sehingga setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan terjadi  secara  alamiah,  apa  adanya,  tanpa adanya  kegiatan  yang  disembunyikan  yang dilarang  menurut  hukum.    Tetapi  sidak  ini harus  benar-benar  dapat  dilakukan  tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena terkadang  untuk  sidak  atau  investigasi dadakan,  beritanya  bocor  atau  terlebih dahulu terdengar di Lembaga Pemasyarakatan sehingga sidak atau
investigasinya menjadi tidak efektif.

## e. Tersedianya  Taman  Bermain  dan Taman Pintar.
Mengenai  hal  tersedianya  Taman Bermain lebih  difokuskan  kepada Lembaga Pemasyarakatan  untuk  warga  binaan  anak di bawah umur (belum dewasa). Disini para warga  binaan  anak  di  bawah  umur diberikan kesempatan untuk bermain sehingga  mereka  merasa  terhibur  atas  itu.
Karena  sebagaimana  kita  ketahui  bersama, untuk  anak-anak  masih  memerlukan  waktu untuk  bermain  bersama  teman-temanya. Jangan  sampai  Lembaga  Pemasyarakatan memberikan  beban  yang  berat  untuk  psikis mereka.
Selain  Taman  Bermain,  Lembaga Pemasyarakatan  disediakan  juga  Taman Pintar  untuk  setiap  orang  dapat  meng- update keilmuan mereka. Misalnya
disediakan  buku  atau  akses  internet  untuk mereka  dapat  belajar  bersama  disana. Tetapi suasananya dibuat semenarik
mungkin  agar  mereka  terdorong  untuk mengakses  informasi  dan  ilmu  disana.  Jadi
selain  belajar,  mereka  juga  diberikan kesempatan untuk bermain. Konsep “bermain sambil belajar”
lebih diutamakan  dalam  hal  ini.  Taman  bermain dan  Taman  Pintar  ini  dapat  diakses  juga oleh  anak-anak  para  warga  binaan  yang sedang  bertandang  mengunjungi  orang  tua mereka  yang  berada  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Sekali  lagi  Penulis  memohon  kepada Pemerintah tidak terlalu memikirkan masalah  biaya,  karena  kemanusiawian  jauh lebih  penting  daripada  biaya.  Penulis  yakin pemerintah  sanggup  untuk  memenuhinya jika  memang  para  Koruptor  benar-benar dapat  diberantas.  Jika  memang  kualitas yang  diberikan  sudah  manusiawi,  setiap penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  pasti akan  betah  untuk  menjalani  hari-harinya dan dapat berkomitmen untuk  memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi.

## f. Peningkatan  talenta  dan  potensi para warga binaan
Disini  para  warga  binaan  dianalisis terlebih  dahulu  kemampuan  atau  talenta yang dasarnya telah mereka miliki oleh para petugas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Setelah mengetahui bakat yang dimiliki oleh  warga binaan,  kemudian  dapat  dikembangkan  dan diasah  agar  kemampuan  tersebut  dapat lebih  matang  dan  diimplementasikan  dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
Misalnya  ada  warga  binaan  yang  memiliki bakat  dalam  hal  bermain  musik  atau menyanyi.  Mereka  dapat dilatih  lebih mendalam  kemampuan  bermusik  atau mengenal nada (termasuk bernyayi) mereka dengan disediakan waktu berlatih di jam  tertentu.  Dapat  juga dibentuk  suatu band, kelompok musik, atau paduan suara jika memang memungkinkan untuk hal itu.
Selain kemampuan dalam hal bermusik  atau  bernyanyi,  dapat  juga kemampuan  itu  dalam  hal  memasak  atau
membuat  kue.  Tiap  warga  binaan  yang memiliki  bakat  tersebut,  dapat diberikan kursus  singkat  untuk  memasak  oleh pakarnya sehingga  kemampuan  mereka dapat terus diasah dan dikembangkan dalam kelas  masak  tersebut.  Jika  mereka  telah benar-benar mahir atau professional, mereka  dapat  menggunakan  keterampilan memasak  mereka  untuk  menjadi  koki masak  atau  membuat  kue  yang  kemudian hasil  masakan  mereka  tersebut  dapat  dijual kepada  publik.  Tentu  jika  telah  mencapai level ini, akan sangat membantu perekonomian mereka. Di  samping  itu,  warga  binaan  dapat juga dibekali kemampuan untuk
berwirausaha .  Misalnya  dimulai  dengan membekali mereka dengan kerajinan tangan
(misalnya pembuatan sarung tangan, hiasan kalung  atau  gelang  tradisional,  dan  lain- lain). Dapat juga dengan mengasah
kemampuan  menjahit  mereka.  Jika  telah benar-benar  menjadi  terampil,  hasil  karya mereka  dapat  dijual  kepada  masyarakat. Atau  bisa  juga  sewaktu-waktu diundang para  pengusaha  atau  wirausahawan  yang telah sukses bisnisnya , diberikan kesempatan  untuk  memberikan  penyuluhan di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Disana  para warga  binaan  mendapatkan  pengetahuan untuk  berwirausaha.  Para  Pengusaha  atau wirausahawan tersebut juga dapat menggunakan  jasa  warga  binaan  untuk menjadi  karyawannya  sehingga  mereka dapat  berkarir,  menjadi  mandiri,  dan mendapatkan penghasilan sendiri.
Atau dapat juga Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan  dan Pelatihan tertentu untuk  dapat  melatih  dan  membina  para warga  binaan.  Hal  ini  sangat  membantu karena  Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan telah  memiliki  standard  kurikulum  tertentu untuk  mengajar  mereka.  Setelah  mereka mengikuti  pengajaran  dan  dianggap  lulus
terhadap kurikulum diberikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, mereka akan  mendapatkan  bukti  sertifikat  yang kemudian sertifikat tersebut dapat dipergunakan  untuk  warga  binaan  mencari kerja  apabila  telah  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
g. Peningkatan Mutu Pendidikan Para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Disini  Penulis  mencoba  memberikan rekomendasi  untuk  menyekolahkan  Para Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk menempuh  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi sampai  Perguruan  Tinggi.  Karena  pada umumnya, Petugas Lembaga
Pemasyarakatan  (baik  itu  sipir  atau  polisi), masih  banyak  yang  baru  diterima  hanya lulusan  Sekolah  Menengah  Atas  saja.
Padahal  seharusnya  mereka  harus  lebih terdidik lagi dan mengetahui lebih mendalam  mengenai  aturan  atau  hukum  itu sendiri.  Tidak  salah  jika  mereka  diberikan beasiswa  untuk  melanjutkan  studi  ke Fakultas  Hukum  di  Perguruan  Tinggi  agar mereka  lebih  dibekali  kemampuan  dan pengetahuan  mengenai  hukum.  Sehingga nantinya para Petugas Lembaga Pemasyarakatan mengerti mengenai hukum,
mentaati  dan  menegakan  hukum,  tidak  ada lagi  petugas  yang  melanggar  hukum  dan melakukan  tindakan  kekerasan  atau  keji  di dalam ruang tahanan.

## PENUTUP
Penulis  berkeyakinan  bahwa  jika Lembaga  Pemasyarakatan  telah  dibenahi dan  dioptimalkan  fungsinya  dengan  baik, maka  tujuan  Lembaga  Pemasyarakatan yang  sesungguhnya  pasti  akan  tercapai. Seperti  yang  tercantum  dalam  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  Pasal  2  yang  menyatakan
”Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang baik dan bertanggung  jawab.” Pasal 3 dalam undang-undang ini pun menyangatkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang bebas  dan  bertanggung  jawab.”  Karena secara  prinsipal  Lembaga  Pemasyarakatan harus  dijalankan  berdasarkan  asas  yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  Pasal 5  “Sistem  pembinaan  pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pengayoman;
b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. pendidikan;
d. pembimbingan;
e. penghormatan  harkat  dan  martabat manusia;
f. kehilangan  kemerdekaan  merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang tertentu. Jika demikian keadannya, Penulis meyakini kalau sudah tercapai Lembaga Pemasyarakatan  yang  sebagaimana  Penulis paparkan sebelumnya (Lembaga
Pemasyarakatan yang ideal), tidak akan ada lagi  kasus  seperti  Freddy  Budiman  yang mengendalikan  penjualan  Narkoba  di  balik jeruji  besi  dan  negara  Indonesia  tidak
memerlukan lagi (menghapuskan) hukuman mati. Karena sekali lagi Penulis
berpendapat  bahwa  Hukuman  Mati  itu melanggar  Hak  Asasi  Manusia  seseorang untuk  dapat  melangsungkan  kehidupannya dan sangat tidak manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Literatur
Foucault,  Michel. Discipline&  Punish,  The Birth of the Prison . 1977.
Tim  Imparsial, Jalan  Panjang  Menghapus Praktik  Hukuman  Mati  di  Indonesia, Sebuah  studi  kebijakan  di  Indonesia . Juni 2004.

## Peraturan Perundang-undangan
Deklarasi Universal HAM PBB 1948
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indoesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kovenan  PBB  tentang  Hak-hak  Sipil  dan Politik Tahun 1966

## Website
http://www.dw.de/terpidana-narkoba-dan- hukuman-mati-di-indonesia/a-
18238079, Terpidana  Narkoba  dan Hukuman Mati di Indonesia , diposting tanggal 7 Februari 2015.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/ hukum/13/07/20/mq71sx-kondisi- penjara-di-indonesia-berjejalan-di- lapas-sempit.
http://www.solopos.com/2013/07/29/kesaks ian-rachel-dougall-media-inggris- sebut-penjara-indonesia-jorok- 432645.
http://news.detik.com/read/2013/09/18/182 748/2362699/10/freddy-sudah- mengendalikan-narkoba-dari-balik- penjara-sejak-1997?ntprofil. Pernyataan  dari  Koordinator  Sub  Komisi Pengkajian  dan  Penelitian  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul  Aswidah  pada  Metro  TV News.
http://www.metrotvnews.com/metron ews/read/2013/08/12/1/174270/Kond isi-LP-Indonesia-Jadi-Perhatian- Dunia.
http://www.solopos.com/2015/03/10/huku man-mati-begini-pengakuan-blak- blakan-eksekutor-hukuman-mati- 583390,  Begini  Pengakuan  Blak- Blakan  Eksekutor  Hukuman  Mati, diposting  tanggal  28  April  2015, diakses  tanggal  29  April  2015  Pkl. 08.05 WITA.