## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## ANALYZING STATE RELATIONS AND CAPITAL IN THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS OF SUMENEP 2020

## MEMBACA RELASI DAN KAPITAL NEGARA DALAM PILKADA SERENTAK SUMENEP 2020
M. Robet  Rifqi  Habibi 1 , Umar Basalim 2 1,2 Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional E-mail: robethabibi484@gmail.com 1
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Correspondent
M. Robet Rifqi Habibi robethabibi484@gmail.com
Key words:
reading relationships, state capital, simultaneous regional elections, Sumenep Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Page: 464 - 479
The  Simultaneous  Regional  Elections  of  Sumenep  2020 were  a significant  political  event  at  the  local  level,  demonstrating  the complexity of state relations and capital in the context  of selecting local leaders. This research  aims to  uncover  and analyze how the dynamics  of  local  politics  illustrate  the  relationships  between political  actors,  the  government,  and  elements  of  state  capital during  the  Simultaneous  Regional  Elections  of  Sumenep  2020.
Qualitative  research  methods  were  used  to  collect  data  through interviews,  field  observations,  and  document  analysis.  The research results  show that the Simultaneous  Regional Elections of Sumenep  2020 became  a battleground  filled with competition  and conflicts of interest. The relationships between  candidates, political parties, security forces, and local government played a central  role in  these  dynamics.  Furthermore,  state  capital,  such  as  access  to public resources  and control  over key institutions,  influenced the political dynamics  in  this  context.  This study  provides in-depth insights into how the 2020 local elections in Sumenep  affected the political structure  and state  capital at the local level, as well as its implications for political governance  and regional development.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
M. Robet Rifqi Habibi robethabibi484@gmail.com
Kata kunci: membaca relasi, kapital negara, pilkada serentak
Sumenep
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Hal: 464 - 479
Pilkada  Serentak  Sumenep  2020  merupakan  peristiwa politik  penting  di  tingkat  lokal  yang  memperlihatkan kompleksitas  relasi  dan  kapital  negara  dalam  konteks pemilihan  kepala  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana dinamika politik lokal  menggambarkan  hubungan  antara  aktor  politik, pemerintah,  dan  elemen-elemen  kapital  negara  selama Pilkada  Serentak  Sumenep  2020.  Metode  penelitian kualitatif  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  melalui wawancara,  observasi  lapangan,  dan  analisis  dokumen. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pilkada  Serentak Sumenep 2020 menjadi ajang pertarungan politik yang sarat dengan  kompetisi  dan  konflik  kepentingan.  Relasi  antara kandidat,  partai politik,  aparat keamanan, dan pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam dinamika ini. Selain itu,  kapital  negara,  seperti  akses  terhadap  sumber  daya publik  dan  kontrol  terhadap  institusi-institusi  kunci, memengaruhi dinamika politik dalam konteks ini. Studi ini memberikan  wawasan  mendalam  tentang  bagaimana pemilihan  kepala  daerah  di  Sumenep  pada  tahun  2020 memengaruhi struktur  politik dan kapital negara di tingkat lokal,  serta  implikasinya  terhadap  tata  kelola  politik  dan pembangunan daerah.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hari ini merupakan sebuah kontestasi yang cukup penting di setiap daerah, bahkan dapat dikatakan telah menjadi sebuahagenda yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Lengsernya Presiden Soeharto tepatnya reformasi  tahun  1998  merupakan  sebuah  momentum  dalam  merubah  tatanan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warga Negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses  pembangunan bangsa dan Negara.Reformasi tersebut memberikan dampak terhadap mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang awalnya menggunakan sistem  perwakilan berubah  menjadi sistem  langsung,  seperti  yang tertuang dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah (Marijan, 2012).
Pilkada  yang  telah  mengalami  perubahan  mekanisme  telah  memberikan  ruang kesempatan yang  luas  kepada  seluruh  masyarakat sehingga  dapat berpartisipasi dalam momentum politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya adanya antusiasme masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai kandidat di Pilkada, namun juga dalam bentuk pemberian hak suara dalam momentum politik.
Jika melihat mekanisme serta proses pemilihan dalam Pilkada pasca reformasi dalam artian Pilkada  secara langsung,  dapat kita  gambarkan kontestasi  tersebut  seperti mobil.  Pasangan calon  (Paslon)  Bupati  dan  Wakil  Bupati  memungkinkan  untuk menang  dalam  Pilkada  secara  langsung  jika  mempunyai  tiga  kombinasi  dalam berkendaraan, yaitu  dengan memiliki  mobil  yang  baik,  sopir  yang  handal, serta bensin yang memadai. Secara konseptual pengibaratan tersebut tergambarkan dari tiga  modal  utama  yang  harus  dimiliki  oleh  para  pasangan  calon  yang  akan berkontestasi  dalam Pilkada secara langsung. Ketiga modal  tersebut  yaitu  modal politik,  modal  finansial  (ekonomi),  serta  modal  sosial.  Pasangan  calon  dalam memperoleh  dukungan  dapat dipengaruhi  oleh  ketiga  modal  tersebut.  Semakin besar  akumulasi  yang  dimiliki  oleh  pasangan calon  maka  semakin  besar  pula peluang kemenangan yang akan didapatkan (Marijan, 2006).
Dalam sebuah kontestasi hal tersebut menjadi sangat penting, dengan mengandalkan popularitas dan figure seseorang dapat bersaing dalam Pilkada (Sahdan & Haboddin, 2009). Menurut Sahdan dan Haboddin yang patut diperhatikan oleh partai politik adalah calon yang diusung oleh koalisis  partai politik, di  mana dalam melakukan rekrutmen  calon,  hendaknya  partai  politik  mempertimbangkan  beberapa  aspek diantaranya; popularitas calon, kualitas calon, kapabilitas calon, kompetensi calon, termasuk juga di dalamnya adalah moralitas calon yang akan diusung oleh koalisi partai politik (Sahdan & Haboddin, 2009).
Mengamati dari beberapa hal tersebut, maka Pilkada secara langsung menempatkan sosok  sebagai pertimbangan prioritas utama dalam menjatuhkan pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh masyarakat. Dalam artian, bahwa modalitas pun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, lantaran saling berkaitan satu dengan yang lain.
Seperti halnya dengan daerah yang lain di Indonesia, Kabupaten Sumenep juga telah menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah.  Penyelenggaraan  Pilkada  oleh pemerintah daerah melalui  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep dalam momentum Pilkada serentak tahun 2020 menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Achmad Fauzi, S.H., M.H. berpasangan dengan Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I, dan Dr. Fattah Jasin, M.Si. berpasangan dengan Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.
Pasangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah didukung  oleh  koalisi  partai politik antara lain; Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi. Sedangkan pasangan Fattah Jasin dan Ali Fikri didukung oleh koalisi partai politik diantaranya; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  10 kursi,  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  7 kursi,  Partai Demokrat 7 kursi, Partai Hanura 3 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, Partai Golkar, dan Partai Gelora.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep setelah melakukan rapat pleno terbuka,  akhirnya  menetapkan  Pasangan  calon  (paslon)  Achmad  Fauzi-  Dewi Khalifah sebagai bupati dan wakil bupati tepilih hasil pilkada serentak 2020 dengan perolehan suara 319.876 suara. Sedangkan pesaingnya paslon Fattah Jasin- Ali Fikri meraup 296.676 suara.
Menariknya kemenangan Achmad Fauzi dan Dewi khalifah dalam Pilkada serentak Kabupaten Sumenep membuat kemenangan dari partai politik pengusung pasangan calon ini, yaitu PDIP-P yang notabenehnya adalah partai politik beraliran nasionalis. Secara figure Achmad Fauzi memang sebagai incumbent dia adalah mantan wakil bupati  sebelumnya, dan  merupakan ketua  partai politik  PDI-P. Menariknya, jika dihitung dari kursi legislative koalisi partai politik pengusung paslon Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah berjumlah total  20 kursi,  masih  lebih  banyak kursi  legislative partai politik yang mendukung paslon Fattah Jasin dan Ali Fikri sebanyak 30 kursi.
Sejarah pilkada atau bupati dan wakil bupati terpilih  di  Kabupaten tidak pernah dimenangkan oleh partai politik nasionalis. Biasanya bupati dan wakil bupati terpilih diusung  antara  PKB  atau  PPP,  partai  politik  lainnya  hanya  sebatas  menjadi pendukung  dari  kedua  partai tersebut  setiap  momentum  pilkada.  Bukan  tanpa alasan,  karena  baik  PKB  maupun  PPP  memiliki  basis  pendukung  terbesar  di Kabupaten Sumenep yang mana di dominasi oleh warga Nahdlatul ‘Ulama (NU), dan  NU  merupakan  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  terbesar  di  Kabupaten Sumenep.
Tidak hanya dari segi dukungan partai politik, secara modal ekonomi atau finansial pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah terbilang  sangat kecil  jika  dibandingkan dengan modal ekonomi yang dimiliki oleh lawan politiknya. Modal ekonomi dalam momentum  politik  termasuk  Pilkada  menjadi  salah  satu  modal  utama  dalam menjalankan mesin politik,  modal ekonomi yang dimiliki  pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah hanya sebesar Rp. 150.000.000.
Secara tipologi  masyarakat di  Kabupaten Sumenep juga kurang  menguntungkan bagi pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah. Masyarakat sumenep memiliki fanatisme terhadap symbol  agama yang sangat kuat, termasuk dalam hal politik. Terlihat dari  bagaimana masyarakat Kabupaten Sumenep menjadikan sosok  kyai sebagai patron dan pemberi solusi dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh  masyarakat serta dianggap memperoleh  berkah ketika  mengikuti  setiap  apa yang  dikatakan  oleh  kyai.  Karena,  kyai  di  Kabupaten  Sumenep  adalah  sosok konsultan baik dalam masalah sosial, budaya, agama, bahkan dalam masalah politik.
Jika dilihat dari segi modal yang dimiliki oleh pasangan calon Achmad Fauzi- Dewi Khalifah baik dari modal sosial, ekonomi, maupun politik bila dibandingkan dengan pasangan lawan  politiknya  maka  asumsi  awal  pasangan  Achmad Fauzi-  Dewi Khalifah dapat  dipastikan  akan  mengalami  kekalahan dalam  kontestasi  Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sumenep. Namun, hasil rekapitulasi yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU berkata lainnya, bahwa yang terpilih sebagai Bupati Sumenep adalah Achmad Fauzi.
Mengamati keberhasilan pasangan calon Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah dalam memenangkan pilkada serentak  tahun 2020 dengan perolehan suara yang cukup signifikan dengan tidak didukung oleh dua partai politik besar yaitu PKB dan PPP menarik  untuk  dielaborasi.  Bagaimana  relasi  modal  dan  kekuasaan  dalam memenangkan pilkada serentak pada tahun 2020.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  ini  berupaya  mendeskripsikan  dan  menganalisis mengenai perspektif Relasi  dan Kapital Negara dalam Pilkada Serentak Sumenep
2020 Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang ataupun pihak  yang berhubungan langsung  dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa  sebuah  teori.  Dengan  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  berupa interview  (wawancara),  kajian  Pustaka,  dokumentasi  serta  Observasi  sehingga menghasilkan data dan bahan untuk penulisan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Relasi Modal dan Kekuasaan Politik Pilkada

## 1. Pasangan Acmad Fauzi – Dewi Khalifah
Acmad Fauzi sebelum mencalonkan diri sebagai bupati merupakan wakil bupati mendampingi  K.H.  Busyro  Karim  pada  periode  2016-2021.  Achmad  Fauzi merupakan  alumni  baik  jenjang  S-1  maupun  S-2  Program  Studi  Hukum  di Universitas  Dr.  Soetomo  Surabaya. Bupati  terpilih  ini  kelahiran  12  Mei  1979 berusia  43  tahun, namanya memang  sudah  banyak  dikenal  oleh  masyarakat Sumenep dengan kiprahnya sebagai wakil bupati di periode sebelumnya. Pasca terpilihnya Achmad Fauzi sebagai Bupati Sumenep dia ditunjuk menjadi Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumenep.
Sedangkan wakil bupati terpilih Dewi Khalifah pernah aktif menjadi kader PKB dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupate Sumenep F-PKB pada periode 2004- 2009. Dewi Khalifah sejak tahun 1986 sampai sekarang masih menjadi pengasuh Pesantren Aqidah Usymuni Tarete di Kabupaten Sumenep. Pendidikan tinggi dia tempuh jenjang S-1 di Universitas Putra Bangsa lulus pada tahun 2004, sedangkan untuk S-2 nya di Universitas NAROTAMA lulus pada tahun 2009.
Modal politik  pasangan calon Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah tidak  sebesar yang  dimiliki  oleh  pasangan lawan,  jika  dilihat  dari  sisi  Parpol  pengusung. Achmad Fauzi diusung oleh Partai Politik (Parpol) yang pada hakekatnya bukan parpol yang  mendominasi  di  kursi  DPRD, bisa  dilihat  dari  total jumlah kursi Parpolpengusung  sebesar  20  dari  50  kursi  di  Kabupaten  Sumenep,  apalagi Achmad  Fauzi  berasal  dari  Parpol  yang  memiliki  basis  ideologi  beraliran Nasionalisme  yang  tidak  begitu  mendominasi  di  Kabupaten Sumenep  secara politik.  Sehingga apabila direpresentasikan pada jumlah pemilih  di  Kabupaten Sumenep maka itu tidak menjamin akan mendapatkan kemenangan.
Achmad Fauzi diuntungkan dengan posisinya sebagai incumbent, mendampingi K.H. Busyro Karim pada periode sebelumnya. Sehingga Achmad Fauzi memiliki tiga jenis modal politik; Pertama, modal personal karena dia telah dikenal oleh masyarakat Sumenep selama dia menjabat sebagai Wakil Bupati. Kedua, modal professional, dimana dia sangat cermat dalam melihat segala permasalahan yang terjadi di  tengah-tengah masyarakat, menampung segala  aspirasi  dan melihat secara langsung ke lapangan. Ketiga, modal fungsional, Achmad Fauzi oleh PDI Perjuangan diberikan kesempatan menduduki posisi strategis sebagai calon wakil bupati  untuk  mendampingi  K.H.  Busyro  Karim  pada  periode  sebelumnya. Sedangkan Dewi Khalifah sebagai pasangan yang mendampingi Achmad Fauzi tidak memiliki background Parpol walaupun dulunya sempat menjadi kader PKB.
Achmad Fauzi sangat diuntungkan ketika  dipasangkan dengan Dewi Khalifah yang  memiliki  modal  sosial  yang  sangat  baik,  karena  Achmad  Fauzi  tidak memiliki  garis keturunan Kiyai bahkan tidak memiliki  backgraoun santri sama sekali.  Dewi Khalifah memiliki  bekal  sosial  yang  sangat menguntungkan, dia merupakan pengurus  di  salah satu pondok  pesantren di  Kabupaten Sumenep semenjak tahun 1986 sampai sekarang. Tidak hanya menjadi pengasuh di pondok pesantren,  namun  Dewi  Khalifah  juga  memiliki  segundang  pengalaman  di Organisasi Masyarakat (Ormas) terbesar di  Indonesia khususnya yang memiliki pengikut  mayoritas  dan  fanatik  khususnya  di  Kabupaten  Sumenep  yaitu Nahdlatul Ulama’ (NU).
Misalnya; Dewi Khalifah pernah menjadi Ketua Fatayat NU Sumenep (1990-1999), Ketua Muslimat NU Sumenep (1999-2004/2004-2010), Ketua Muslimat NU Korda Madura, Pengurus PW Muslimat NU Jawa Timur (2010- 2015), Ketua DPD IWAPI Sumenep  (2013-2018), Ketua Bidang  Ekonomi  MUI  Sumenep  (2014-2019), dan kembali  dipercayakan sebagai  Ketua Muslimat  NU ketiga  kalinya (2015-2020). Walaupun hari ini dia tidak terafiliasi dengan Parpol manapun, dengan segudang pengalaman tersebut menandakan bahwa Dewi Khalifah tidak asing lagi di telinga masyarakat Sumenep yang mayoritas pengikut NU.
Pasangan calon  Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dari  segi  modal  ekonomi  yang dimilikinya sebagai dana kampanye tidak sebesar dengan dana yang dimiliki oleh pasangan lawannya yakni fattah Jasin-Ali Fikri Harits, berdasarkan data dari KPU Kabupaten  Sumenep  tentang  Laporan  Penerimaan  Sumber  Dana  Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati  dan Wakil  Bupati pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah yang bersumber dari pribadi pasangan calon dalam bentuk uang  sebesar  Rp.  150.000.000 (KPU, 2020b), namun hasil  wawancara peneliti dengan bapak  Bupati  Fauzi  beliau  mengatakan bahwa selama  proses  Pilkada kemaren menghabiskan dana kampanye kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000.
Dana kampanye sebesar  itu  rasanya memang  tidak  besar  bagi  Achmad Fauzi karena jika dilihat dari pengalaman kerjanya meliputi sebagai berikut; Wartawan Tabloid  Indonesia  (2002-2004),  Redaktur  Pelaksana  Majalah Indonesia  (2004- 2006),  Pimpinan  Redaksi  Majalah  Indonesia  (2006-2008),  Pimpinan  Umum Majalah Indonesia Group (2008 – sekarang), Direktur Promosi PT. Karin Disni Jaya (2008 – sekarang), Direktur  Umum  PT.  Petrogas  Pantai Madura (2011- 2013), Direktur Utama PT. Mahasa Madura Investama (2011 – sekarang), dan Direktur Utama PT. Djakarta Dua Satu (2013 – sekarang).
Sedangkan untuk Dewi Khalifah pengalaman kerjanya hanya sebagai pengurus di salah  satu  Pondok  Pesantren di  Kabupaten Sumenep  (1986 – sekarang), dan pernah menjabat sebagai  DPRD Kabupaten Sumenep (2004-2009). Bisa  ditarik sebuah  kesimpulan  bahwa  pasangan  calon  Achmad  Fauzi-Dewi  Khalifah memiliki  modalitas dominan yang berbeda, Jika Achmad Fauzi lebih  dominan kepada  modal  ekonomi  dan  modal  politik,  sedangkan  Dewi  Khalifah  lebih dominan kepada modal sosialnya sedangkan untuk modal ekonomi dan politik tidak dominan.

## 2. Pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri Harits
Fattah jasin seorang Pegawai Negeri Sipil  (PNS) yang pernah ditunjuk sebagai Kepala  Badan  Koordinator  Wilayah  dan  Pembangunan Pamekasan  selama  9
tahun  tepatnya  Desember  2019  sampai  September  2020.  Fattah  menempuh pendidikan  tingginya  jenjang S-1  di  Universitas Jember  (UNEJ), melanjutkan Magister di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan pada tahun 2004 menyelesaikan Doktoralnya di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Sebagai PNS Fattah Jasin tidak  begitu  dikenal  oleh  masyarakat Kabupaten Sumenep karena sejak tahun 2006 aktivitasnya di Provinsi, serta pernah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab (PJ) Bupati Pamekasan pada tahun 2018. Sehingga secara elektabilitas fattah jasin tatkala  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Sumenep  cukup  rendah  jika dibandingkan dengan Achmad Fauzi.
Sedangkan  Ali  Fikri  Warits  yang  mendampingi  sebagai  calon  Wakil  Bupati Sumenep dikenal  sebagai  Kiai  Muda yang  dianggap orang baru  dalam dunia politik  lokal  di  kabupaten Sumenep.  meskipun  dianggap orang  baru,  namun darah politik Ali Fikri mengalir dari sang mendiang ayahnya yaitu K.H. A. Warits Ilyas yang berhasil mengangkat kursi PPP di DPRD Kabupaten Sumenep menjadi 7 kursi  pada Pileg  2004. Sejak saat itulah itulah Ali  Fikri  mengikuti  jejak sang ayahandanya aktif di dunia politik dan menjadi kader PPP.
Secara  politik  pasangan calon  Fattah  Jasin  memiliki  modal  yang  besar  jika dibandingkan dengan lawannya, karena diusung oleh dua Parpol yang memiliki partisipan terbesar di Kabupaten Sumenep yaitu PKB dan PPP. Dukungan kedua Parpol tersebut menjadi modal utama bagi pasangan Fattah Jasin dan Ali Fikri Warits, sehinngga Parpol yang cukup besar juga ikut mendukungnya dengan total 30 dari 50 kursi  di  DPRD Kabupaten Sumenep. Namun secara personal Fattah Jasin  tidak  begitu  mengenal  tipologi  politik  masyarakat  Sumenep  karena aktivitasnya lebih banyak di Provinsi selama ini, walaupun telah didukung oleh dua Parpol besar yang memiliki basis ideologi agamis.
Modal ekonomi yang dimiliki pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri Warits lebih besar jika dibandingkan dengan pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Sumenep tentang Laporan Penerimaan Sumber Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon Fattah Jasin – Ali Fikri Warits yang bersumber dari pribadi pasangan calon dalam bentuk barang sebesar Rp. 735.000.000 sedangkan dalam bentuk jasa sebesar Rp. 234.950.000, sehingga jika ditotal  berjumlah Rp. 969.950.000 (KPU, 2020b). Jika dilihat dari sumber data yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumenep maka dana tersebut 6 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan dana yang dimiliki oleh pasangan calon Achmad Fauzi – Dewi Khalifah.
Dana kampanye sebesar itu mayoritas keluar dari kantong pribadinya Fattah Jasin sebagai Calon Bupati, melihat dari pengalaman kerja dia misalnya; Kepala biro Administrasi  Perekonomian  Pemprov  Jawa  Timur  (2006-2010), Kepala  Dinas Industri  dan  Perdagangan  Pemprov  Jawa  Timur  (2010-2011),  Kepala  Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Timur (2011-2014), Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur  (2014-2016),  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Timur  (2016-2018), PJ Bupati Pamekasan (2018), Kepala Dinas Perhubungan Jawa timur (2018-2019), dan Kepala Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan Pamekasan (2019- 2020).
Sedangkan Ali Fikri secara modal ekonomi tidak terlalu besar karena selama ini fokus  dalam pembangunan Ponpes  Annuqayah Guluk-Guluk.  Sehingga dapat
ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ali Fikri  ini lebih dominan modal politik dan sosialnya dibandingkan dengan modal ekonominya, sedangkan Fattah Jasin lebih dominan modal ekonomi dibandingkan dengan modal politik dan sosialnya.
Jika dibuatkan table perbandingan modalitas yang dimiliki kedua pasangan calon sebagai berikut:
Modalitas Achmad Fauzi-Dewi  Khalifah Fattah Jasin-Ali  Fikri Modal Sosial • Achmad Fauzi pernah menjabat di dua perusahaan yaitu PT. Petrogas Pantai Maduradan PT. Mahasa Madura Investama • Relasi dari berbagai komunitas, baik basis agama, seni & budaya, maupun sosial ekonomi • Dewi Khalifah sebagai pengasuh pondok pesantren, organisatorisNU, Ketua IWAPI Sumenep • Jaringan PNS yang ada di Kabupaten Sumenep • Ali Fikri  sebagai pengasuh Ponpes An-Nuqayah, memiliki garis keturunan K.H. A. Warits Ilyas Modal Ekonomi • Sesuai data KPU  Rp. 150.000.000, menurut pemaparan Achmad Fauzi langsung sebesarRp. 1.000.000.000 • Bentuk  barang Rp.735.000.000 • Bentuk Jasa Rp.234.950.000 Total Rp.969.950.000 Modal Politik • Achmad Fauzi sebagai incumbent yaitu Wakil Bupati di periode  sebelumnya. • Menjabat  sebagai Ketua  DPC PDI-P Kab.Sumenep • Partai  Pengusung:  PDI-  P, PAN, Gerindra,  PKS,  PBB. Dengan jumlah total kursi DPRD 20 dari 50 kursi. • Partai Pengusung: PKB,  PPP, PD, Nasdem, Hanura
• Partai Pendukung: Golkar,  Gelora Dengan jumlah total kursi DPRD 30 dari 50 kursi

## Terjadi Pergeseran Persepsi
Masyarakat Sumenep sangat kental akan etos maupun nilai religiusitasnya, nilai-nilai tersebut  mampu  ditaati  serta  diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-  hari dalam  sector  apapun. Ada  sebuah  ungkapan kuno  yang  dapat menggambarkan karakter  masyarakat  Sumenep;  “abhântal  syahadat  asapok  iman”  (berba ntal syahadat berselimut iman). Ungkapan kuno ini menggambarkan bahwa masyarakat Sumenep dituntut untuk menjaga tatakrama, tingkah laku, serta berbudi luhur sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Ungkapan  kuno  tersebut  telah  menjadi  identitas  tersendiri  bagi  masyarakat Sumenep,  tidak  hanya dalam  hal  hubungan antar masyarakat atau  relasi  sosial maupun  etika  dalam  kehidupan.  Terlihat  bagaimana  masyarakat  Sumenep menjadikan  para  kiai  sebagai  patron  atau  panutan,  bahkan  jika  masyarakat mengalami sebuah masalah atau problematika maka dapat dipastikan akan mencari solusinya dengan bertanya atau meminta pendapat dari para kiai. Ini menandakan
bagaimana masyarakat Sumenep sangat patuh dan tunduk serta menjadikan simbol- simbol agama sebagai pegangan dalam hidup mereka.
Tidak hanya dalam hal relasi sosial atau etika dalam kehidupan, etos maupun nilai religiusitas  tetap  dipegang  teguh  dalam  hal  politik  praktis  sekalipun.  Misalnya, dalam memilih partai politik, masyarakat madura akan lebih memilih partai politik yang memiliki  asas Islam daripada yang berbasis nasionalis apa lagi yang berbeda agama. Begitu juga dengan figure yang akan didukung baik kepala daerah, Presiden, maupun DPR, masyarakat madura dapat dipastikan akan memilih figure atau calon yang memiliki  background santri, trah para kiai, atau setidaknya memiliki identitas keagamaan yang sangat jelas, tentunya yang dimaksud disini adalah Islam.
Sejarah membuktikan,  pasca  pemerintahan Kabupaten  Sumenep  dipimpin  oleh keraton  sejak  Pilkada  secara  langsung  diterapkan  pertama  kalinya,  Kabupaten Sumenep selalu dipimpin oleh Bupati yang berasal dari partai politik yang memiliki basis Islam, periode 2000-2005 dan 2005-2010 berasal dari PPP, periode 2010-2015 dan 2015-2020 berasal dari PKB. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten Sumenep selalu didominasi  atara PPP  dan  PKB,  ini  membuktikan  bahwa partai politik  berbasis nasionalis tidak laku di Kabupaten Sumenep.
Namun, dengan seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pemberitaan kader- kader  partai yang  terjerat kasus  korupsi,  citra  partai politik  di  mata masyarakat Sumenep  secara  perlahan  mengalami  sebuah  pergeseran.  Masyarakat Sumenep menganggap bahwa partai politik baik yang memiliki asas Islam maupun Nasionalis pada akhirnya sama saja, para kadernya sama-sama terjerat kasus korupsi. Sehingga, masyarakat  Sumenep  tidak  lagi  melihat  bahkan  tidak  meyakini  background partainya lagi  namun lebih  kepada sosok  atau figure  yang  akan dicalonkan oleh partai politik.
Pergeseran  persepsi  terhadap citra  partai politik  di  masyarakat Sumenep  sangat disadari oleh Achmad Fauzi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh  Achmad  Fauzi,  di  mana  dia  tetap  menjaga  citra  partai  politiknya  selama menjabat  sebagai  Wakil  Bupati  di  Kabupaten  Sumenep.  Menjaga  citra  tersebut dengan memberikan rasa keadilan yang sama kepada masyarakat Sumenep, karena bagi  Achmad  Fauzi  citra  seorang  pemimpin  akan  buruk  jika  tidak  mampu memberikan rasa adil yang sama terhadap masyarakatnya.

## Pengaruh Relasi Modal & Kekuasaan Achamad Fauzi-DewiKhalifah
Pada  tahun  2020, Kabupaten Sumenep  menjadi  salah  satu  daerah yang  sedang menjadi perhatian publik  selama  Pilkada  serentak.  Tidak  kalah  menarik  dengan Pilkada  Kota  Surabaya,  maka  menjadi  wajar  jika  dikatakan  bahwa  Pilkada Kabupaten Sumenep dan Pilkada Kota Surabaya adalah dua Pilkada yang paling menarik di Jawa Timur pada tahun 2020. Terdapat dua pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di Kabupaten Sumenep antara lain; Achmad Fauzi – Dewi  Khalifah melawan Fattah Jasin – Ali  Fikri  Warits. Pada akhirnya Pilkada Sumenep dimenangkan oleh pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah dengan total perolehan suara sebesar 319.876 suara.
Kemenangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sumenep dikarenakan pasangan ini mampu untuk mengoptimalkan relasi modal yang dia miliki; baik modal sosial, ekonomi, maupun politik, serta relasi
kekuasaan  yang  dia  sudah  bangun  sejak  jauh-jauh hari.  Tidak  hanya  mampu mengoptimalkan relasi modal dan kekuasaan, namun kemenangan ini tidak dapat terwujud tanpa ada dorongan dari tim sukses atau tim pemenangan mereka sebagai mesin  politik  yang  berjalan  secara  masif  dan  efektif  selama  konstelasi  Pilkada Sumenep berlangsung.
Terbukti dengan relasi modal dan relasi kekuasaan yang dimiliki serta memiliki tim sukses/pemenangan sebagai mesin politik yang berjalan dengan sangat baik mampu mengalahkan lawannya, yang pada  hakekatnya secara modal  politik  dari  sektor kelembagaan  Parpol  baik  pengusung  maupun  pendukung  lebih  kuat  dan mendominasi jika dibandingkan dengan Parpol yang mengusung pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah. Namun, dengan kelihaian tim pemenangan Achmad Fauzi – Dewi khalifah dalam memainkan perannya dan kemampuan untuk mengkonversi modal sosial dan modal politik menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar dapat membawa  kemenangan  bagi  pasangan  Achmad  Fauzi – Dewi  Khalifah  dalam konstelasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sumenep.
a. Konversi Modal Sosial Menjadi Kekuatan Politik
Seperti apa yang menjadi pemikiran Pierre Boudieu tentang modal sosial dapat dilihat dari relasi yang sudah dibangun oleh actor politik baik secara kelompok maupun  secara  individu,  sehingga  terjalin  sebuah  jaringan  sosial  dengan kelompok  maupun individu  lainnya  (Tokan, 2019). Sehingga seorang  actor politik  dapat  mengoptimalkan  jaringan atau  relasi  yang  sudah  terbangun sebelumnya  dapat  dimanfaatkan dalam  mempengaruhi  masyarakat untuk mendukungnya, sehingga  kemenangan yang didapatkan tidak semata-mata karena faktor lembaga atau organisasi politik yang menjadi kendaraannya.
Pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah secara  efektif  mampu  memainkan ketiga elemen  yang terkandung dalam modal  sosial  yaitu; Pertama , Jaringan Sosial. Achmad Fauzi diuntungkan sebagai incumbent yaitu Wakil Bupati pada periodesebelumnya, keuntungan tersebut mampu dimanfaatkan oleh Achmad Fauzi untuk membangun relasi sosial kepada berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Sumenep. Membangun relasi ini dalam bentuk menghadiri setiap undangan agenda yang  diadakan oleh  berbagai komunitas  baik  agendanya besar  maupun  kecil.  Dengan  selalu  hadirnya  Achmad  Fauzi,  secara  tidak langsung Achmad Fauzi telah merangkai berbagai komunitas menjadi sebuah jaringan sosial.
Jaringan yang telah terbangun menjadikan Achmad Fauzi memiliki popularitas yang  cukup  tinggi  tidak  hanya dikenal,  bahkan disukai  dan  diyakini  oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, ketiga hal  ini  oleh Achmad Fauzi disebut dengan istilah “3D”. Bagi Achmad Fauzi tanpa adanya “3D” masyarakat tidak dapat meyakini  bahwa figure  tersebut  mampu  membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Sumenep kedepannya. Popularitas yang dimiliki oleh  pasangan calon  juga menjadi  salah satu  hal  yang  penting  agar dapat meyakinkan masyarakat (Lestari, 2021).
Kedua, kepercayaan. Achmad Fauzi selalu menghadiri setiap undangan yang datang,  misalnya  diundang  dalam  agenda  istighatsahan, konser,  dan  lain sebagainya. Bahkan jika  diundang dalam konser  music  baik  dangdut, rock,
maupun jazz, maka akan mempelajari dan  menghapalkan lagunya terlebih dahulu jika  Achmad Fauzi tidak  mengetahui aliran music  tersebut.  Hal ini dilakukan,  sebagai  bentuk  sikap  berlaku  adil  kepada  semua  kelompok masyarakat, dan berusaha sebisa mungkin kehadirannya betul-betul dirasakan. Sikap  adil  tersebut,  secara  otomotis  meningkatkan  rasa  kepercayaan masyarakat terhadap Achmad-Fauzi.
Salah satu masyarakat Kecamatan Pragaaan Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa itu  memang  menjadi  cara  Achmad  Fauzi  dalam  membangun  rasa kepercayaan terhadap masyarakat. Bahkan dalam kampanyenya dia berjanji akan mudah untuk ditemui oleh masyarakat baik individu maupun kelompok:
“waktu jaman K.H Busyro ada mahasiswa yang ingin mewancarai beliau untuk kepentingan tesis juga,  tapi beliau tidak bisa  ditemui. Kalau  sekarang Fauzi mudah sekali untuk ditemui, dan itu masuk dalam janji kampanyenya. Buktinya dia bisa sampean temui untuk diwawancarai.”
Ketiga ,  norma.  Pasangan Achmad  Fauzi-Dewi  Khalifah  sangat  memahami norma atau nilai yang dipegang  teguh oleh  masyarakat Sumenep. Terdapat sebuh falsafah hidup yang selama ini diyakini dan termasuk dalam bagian dari silsilah keraton yaitu “Bhuppa’ Bhabbhu’ Ghuru & Rato”, falsafah ini atau yang bisa disebut dengan hierarki kepatuhan. Hierarki ini menggambarkan, bahwa masyarakat  madura  menganut  patronisme  dalam  setiap  mengambil keputusan.
Pemahaman akan  norma  tersebut,  Achmad  Fauzi  melakukan  pendekatan persuasif  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat,  pimpinan  pondok  pesantren, maupun para kiai,  dimana mereka ini  menjadi patron yang selalu  menjadi tempat  mencari  solusi  oleh  masyarakat  setiap  menghadapi  masalah. Patronisme kepada para kiai masih sangat kental dikalangan masyarakat, tidak hanya dalam  persoalan  sosial,  ekonomi,  bahkan dalam  sector  politik  juga. Selain terjun langsung ke masyarakat, Achmad Fauzi selalu mendengar setiap aspirasi di suarakan oleh para kiai serta melihat ke lapangan secara langsung, dan segera memberikan solusinya secara cepat dan akurat.
b. Konversi Modal Sosial Menjadi Kekuatan Ekonomi
Kekuatan politik yang dibangun melalui kelembagaan partai politik memang menjadi penunjang dalam pemenangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan  ekonomi  juga  menjadi  faktor  yang  mendukung  kemenangan pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dalam  kontestasi  Pilkada  serentak 2020 di Kabupaten Sumenep. Namun, yang menarik dalam konteks Pilkada Sumenep, pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mampu mengkonversikan modal sosial yang sudah dibangun menjadi sebuah kekuatan ekonomi.
Dikenalnya  Achmad  Fauzi  ditengah  masyarakat  jauh  sebelum  kontestasi Pilkada  serentak  sebagai  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sumenep  menjadi keuntungantersendiri  bagi  pasangan  calon  Achmad  Fauzi-Dewi  Khalifah. Selama menjabat sebagai Wakil Bupati, Achmad Fauzi mampu memanfaatkan jabatannya untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan segala aspirasinya dan memberikan  solusi,  sehingga  masyarakat menyukai  kiprah Achmad Fauzi  selama  menjadi  Wakil  Bupati.  Waktu  yang  panjang dalam
mensosialisasikan  diri  sejak  menjabat sebagai  Wakil  Bupati  sampai  dalam kontestasi Pilkada serentak dapat meminimalisir kebutuhan finansial, karena semakin pendek waktu untuk sosialisasi diri maka pengeluaran finansial akan semakin  besar  (Maria et  al., 2019).  Dalam  kontestasi  Pilkada  serentak membutuhkan dana yang  sangat  besar  agar  mesin  politik  berjalan dengan massif.
Kekuatan ekonomi dalam masa kampanye menjadi penggerak mesin politik, dana  yang  dibutuhkan  dapat  dikatakan  sangat  besar,  baik  dalam  bentuk baleho,  iklan,  serta  mencetak  poster,  dan  tentunya  kebutuhan tak  terduga lainnya.  Bahkan,  dalam  beberapa  kontestasi  modal  ekonomi  tidak  hanya menjadi  modal  utama  dalam  pemenangan, namun menjadi  prasyarat agar mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah yang dikeluarkan oleh partai politik, lantaran modal ekonomi merupakan modal yang dengan mudah dapat ditukarkan dengan modal yang lainnya (Permatasari, Bainus, & Akbar, 2022).
Tidak berbeda dengan kekuatan politik yang dibangun dengan strategi gotong royong,  Achmad Fauzi  yang  memiliki  modal  ekonomi  yang  bisa  dibilang cukup kecil,  juga memanfaatkan strategi gotong royong  dengan basis  sosial yang sangat kuat. Stratetegi gotong royong dengan membagi 2 sampai 3 kepala daerah dan 7 DPRD setiap  poskonya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp.500.000.000, jika dikalikan dengan jumlah posko  yang ada sesuai  dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 27 kecamatan maka total sebesar Rp.13,500.000.000, dana yang berhasil dikumpulkan dengan strategi gotong royong. Terkumpulnya dana ini atas kesadaran pribadi kader masing- masing yang ditugaskan oleh partai di setiap poskonya. Hal ini sesuai denga napa yang jelaskan oleh Achmad Fauzi:
“…Langsung ada poskonya datang saya kesana, Bupati A Bupati B kadang ada 3 Bupati  disitu ngumpul, dikasih 2 kecamatan gocek pribadi keluar, begitu merebbut kekakuasaan…”
Adanya  strategi  gotong  royong  ini  membuat  PDI  Perjuangan  dapat memenangkan  Pilkada  serentak  2020  di  Kabupaten  Sumenep  yang  pada hakekatnyamerupakan basis massa kultur atau agama yang sangat kuat, di sisi lain  pasangan  Achmad  Fauzi-Dewi  Khalifah  sudah  memiliki  apa  yang disebutnya dengan “3D” di atas; dikenal, disukai, diyakini. Walaupun partai politik yang mengusung Achmad Fauzi berwarna merah kerap kali dilempar isu sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), walaupun pada hakekatnya isu itu tidak  benar,  tidak  memiliki  dampak  apa-apa terhadap masyarakat karena masyrakat  sudah  percaya  terhadap  partai  dengan  menggunakan  konsep gotong royong tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari  Analisa  dan  pembahasan  pada  BAB  sebelumnya  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pasangan  Achmad  Fauzi-Dewi  Khalifah  dapat memenangkan  Pilkada  serentak  tahun  2020  di  Kabupaten  Sumenep  karena diuntungkan dengan adanya pergeseran persepsi di tengah masyarakat terkait citra partai politik.  Pada awalnya masyarakat Sumenep kental akan fanatisme symbol
agama termasuk pilihan  terhadap partai politik  seiring  berjalannya waktu mulai berubah  dengan  banyaknya  kader  partai  politik  yang  terjerat  kasus  korupsi. Sehingga muncul sebuah persepsi baru bahwa ternyata sama saja baik yang berasas Islam maupun nasionalis sama-sama berpeluang untuk melakukan korupsi.
Tidak hanya terjadinya pergeseran persepsi masyarakat terhadap citra partai politik dapat  memenangkan  pasangan  calon  Achmad  Fauzi-Dewi  Khalifah  karena menggunakan  strategi  gotong-royong.  Dengan  strategi  tersebut  Achmad  Fauzi mampu  mengkonversikan  modal  politik  dan  modal  sosial  menjadi  kekuatan ekonomi  yang sangat besar. Strategi gotong royong  dalam membangun kekuatan politik dan kekuatan ekonomi memiliki dua pola:
Pertama, kader PDI Perjuangan dari luar Sumenep mendapatkan perintah langsung dari pimpinan diatasnya untuk ikut membantu di Pilkada Kabupaten Sumenep. Para kader ini disebar ke setiap posko pemenangan yang sudah dibentuk yang tersebar disetiap  kecamatan. Bahkan  disetiap  posko  ditugaskan  dua  sampai  tiga  kepala daerah dan tujuh DPRD yang telah diberikan data yang rinci tentang kecamatan yang diampu.
Kedua, membagi para kadernya untuk mengampu pondok pesantren yang ada di Kabupaten  Sumenep,  dan  sudah  dibekali  dengan  data  tentang  irisan  pondok pesantren  tersebut  dengan  pondok  yang  ada  di  Jawa  Timur,  dengan  targetan mendapatkan rekomendasi  dukungan  terhadap pasangan calon  Achmad Fauzi- Dewi Khalifah dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabiupaten Sumenep secara tertulis.
Dengan  menggunakan  strategi  gotong  royong  yang  telah  dibagi  setiap  posko pemenangan disetiap kecamatan. Para kader yang sudah ditugaskan, mereka dengan suka rela mengumpulkan uang pribadi untuk menjalankan mesin politik, dana yang terkumpul setiap  poskonya sebesar  Rp.500.000.000., jika dikalikan dengan jumlah kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Sumenep  maka  total  dana  yang  terkumpul sebesar Rp.13.500.000.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W., & Riyanto, E. D. (2021). Relasi Kuasa Wacana Trauma Tubuh dalam Film Ku Cumbu Tubuh Indahku. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(2), 4598 – 4609.
Akhyar Yusuf Lubis. (2016). Posmodernisme.pdf.
Analisa, J., Jurnal, S., Sosiologi, A., Suparto, D., Sutjiatmi, S., & Habibulah, A. (n.d.). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. In Januari (Vol. 2022, Issue 1).
Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat.JDKP  Jurnal  Desentralisasi  Dan  Kebijakan  Publik,  2(1),  169 – 185. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496
Apptika,  N., Sekolah,  F.,  Ilmu,  T.,  &  Bandung, A.  (2019). Kapital Politik  dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan (Study Kasus Pemenangan Pasangan Sri  Hartini-Sri Mulyani  Dalam Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015). In Jurnal Caraka Prabu (Vol. 3, Issue 1).
Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. Journal of Governance and Public Policy, 4(1),205 – 237. https://doi.org/10.18196/jgpp.4176
Bupati  Perempuan  Pertama  di  Lampung  dan  Kegagalan  Calon  Petahana Pada Pilkada  di  Lampung  Timur  Tahun  2015  Oleh:  Hertanto    &Handi Mulyaningsih •. (n.d.).
Chairunisa, W., Putri, I. A., & Anggraini, D. (2019). Pemanfaatan Modal Sosial Deri Astadan Zohirin  Sayuti  pada  Pilkada  Sawahlunto Tahun 2018. In  Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)  (Vol.  1). https://sumbar.antaranews.com/.Diakses
Cindy, O.:, Fure, I., Pati, A. B., & Posumah, D. (n.d.). Srategi PDI-Perjuangan Dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Halmahera Barat.
Ciptono,  C.,  &  Pujileksono,  S.  (2021). Pemilihan  Kepala  Desa  dalam  Perspektif Pertukaran Sosial  (Studi Kasus  Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). Jurnal Imu Sosial Dan Ilmu Politik,
1(1), 29 – 41. https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1562
Darma, Z. A. R. (2022). Buku Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. 119.
Doe, H., Muhammad, M., Sukri, S., & Ariana, A. (2020). Pemanfaatan Modal Sosial Appi  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  Makassar.  Jurnal  Politik Profetik, 8(2), 296. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a6
George Ritzer. (2021). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.
Ilmu politik. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1 – 11.
Jhon Field. (2016). Modal Sosial.pdf.
Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam,  15(1),  91 – 114. https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4297
Kartika, I.  (2019). Modal  Kandidat Perempuan  dalam Pilkada  Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie Sebagai Walikota Terpilih Di Kota Singkawang).
KPU. (2020a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUmenep. KPU.  (2020b).  Pengumuman-961-Hasil-LPSDK-Pilbup-Sumenep-2020.pdf. Lestari,
W. (2021). Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Malasari, F., & Putra, E. V. (2020). Modalitas Kemenangan Alkisman Pada Pemilu Legislatif  DPRD di  Kabupaten Pesisir  Selatan. Jurnal Perspektif,  3(2), 295. https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.254
Maria, Y., Nahas, G., Kolne, Y., Ip, S., Si, M., Usboko, I., … Si, M. (2019). Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 - 0953 Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif Periode 2019- Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 - 0953, (1).
Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 信阳 师范学院 , 1(1), 305.
Permatasari, I. R., Bainus, A., & Akbar, I. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Pasangan Idris-Imam  Dalam  Pemenangan  Pemilihan  Walikota  Depok  Tahun  2020. Jurnal Moderat, 8(February), 29 – 42.
Permatasari, I. R., Bainus, A., & Akbar, I. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Pasangan Idris-Imam  dalam  Pemenangan Pemilihan  Walikota  Depok  Tahun  2020. Jurnal MODERAT, 8(February), 29 – 42.
Praktik, S., Uang, P., Pilkada, P., & Tahun, S. (2021). 1), 2) 1). 5(2).
Putri, D. G. (2021). Modal Sosial Pedagang Durian Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang. 5, 4650 – 4657.
Rahmatullah, A. F. (2021). Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Romi Haryanto Effect:  Sebuah  Fenomena  Kemenangan Petahana Independen.  3(1),  1 – 14. https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12928
Resky, O.:, & Wanta, B. (n.d.). Modalitas dan Strategi Kandidat Pada Pilkada Mitra 2018. Retrieved from http://www.slideshare.net/mcrosiqin/paradigma-sosiologi Jenkins, R. (1992). Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. Riswandi, R., Nurdin, R., & Alamsyah, A. (2019). Klan Politik: Studi tentang Rivalitas Caleg  Keluarga  Padjalangi Dan Halid  Pada  Pemilu  Serentak  2019. Jurnal Politik Profetik, 7(2), 290 – 314. https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a7
Ritzer, J. G. (2014). Teori Sosiologi.pdf.
Siregar, M., Wijaya, U., Surabaya, K., & Terhadap, K. (2021a). Kritik terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1),
1 – 12.
Siregar, M., Wijaya, U., Surabaya, K., & Terhadap, K. (2021b). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. Jurnal Ilmu Sosial dan Imu Politik, 1(1), 1 – 12.
Tilome, A. A., Agustang, A. D. M. P., & Agustang, A. (2021). Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo. OSF Preprints, January 2022. https://doi.org/10.31219/osf.io/6tu79
Tokan, F. B. (2019). Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM)  pada Pemilu  Legislatifdi  Dapil  V  Kecamatan Kota  Komba, Kabupaten  Manggarai  Timur  Tahun  2019.  Warta  Governare:  Jurnal Pemerintahan, 1(2), 181 – 198.
Wardiono, G., Sugiarto, B., Rofik, A., Purwono, A., Biopolitik Dan Kontrol Populasi Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Samarinda Najeri Al Syahrin, A. M., Dziqie Aulia Al Farauqi, M., Wahyuni Jamal, S., Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar Hidayat Doe, P., di Indonesia, O.,  &  Kapital Yang Dominan, R.  (n.d.). Internationalization Of Islam Rahmatan Lil ’Alamin Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation and Contribution.
Zainal, N. A., & Khaldum, I. (2017). Local Strongmen dan Kontestasi Politik  (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras  Tammauni Dan Muh.  Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah. Sulesana, 11(1), 47 – 63.
Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.