## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi Kemendikbudristek: 158/E/KPT/2021
www.jurnal.balithutmakassar.org

## Risk analysis of social forestry business management of national economic recovery program in the peatland of Central Kalimantan, Indonesia
Analisis risiko pengelolaan usaha perhutanan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional di lahan gambut Kalimantan Tengah, Indonesia
Dadang Kusbiantoro 1* , Purwaningsih S. Legowo 2 , Ketut Silvanita 2 , Hasnawir 3 , Irsan Nuryanto 4 1 Mahasiswa Pasca Sarjana UKI; Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Indonesia 2 Dosen Pasca Sarjana UKI, Indonesia 3 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia 4 Graduate School of Environmental and Life Sciences, Okayama University, Japan Article Info Abstract Article History: Received 16 May 2022; Accepted 22 November
2022; Published online 30 November 2022
Keywords: Agroforestry, covid-19, PEN and risk mapping, social forestry
Kata Kunci: Agroforestri, covid-19, PEN dan pemetaan risiko, perhutanan sosial
How to cite this article: Kusbiantoro, D., Legowo, P.S., Silvanita, K., Hasnawir, & Nuryanto, I (2022). Risk analysis of social forestry business management of national economic recovery program in the peatland of Central Kalimantan, Indonesia. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 11 (2), 181-192.          :
http://dx.doi.org/10.183 30/jwallacea.2022.vol11i ss2pp181-192
Indonesia  is  one  of  the  countries  in  the  world  that  has  experienced  a  negative  economic impact  due  to  the  Covid-19  pandemic  since  early  2020.  In  overcoming  this  impact,  the government has taken strategic steps by implementing the National Economic Recovery (PEN) program. One of the PEN programs implemented by the Ministry of Environment and Forestry is  community  economic  development  for  peat  farmer  groups  through  the  development  of agroforestry  food  in  35  Social  Forestry  Business  Groups  (KUPS)  in  Pulang  Pisau  Regency, Central Kalimantan Province. It is one of the regencies known to have quite a large peatland area  in  Indonesia.  This  study  aimed  to  analyze  the  risk  management  of  the  35  KUPS  PEN program  in  peatland.    A  qualitative  desk  study  methodology  was  used  along  with  the fishbone model analysis. The results showed that various types of business activities had been developed  by  KUPS.  In  the  management  of  social  forestry  businesses,  various  risks  were identified  starting  from  regional  governance,  institutional  governance,  and  business governance. The PEN program implemented in 2020 showed a positive impact in improving the  community's  economy  with  a  positive  impact  on  ecology  and  socio-culture.  This  PEN activity has absorbed around 9,110 HOK (Working People's Day) local workers with 565 KUPS members. The implementation of this program can be replicated, especially for social forestry business groups in other areas.

## Abstrak
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  di  dunia  yang  mengalami  dampak  buruk  ekonomi akibat  pandemi  Covid-19  sejak  awal  tahun  2020.  Dalam  mengatasi  dampak  tersebut, pemerintah  mengambil  langkah  strategis  dengan  melaksanakan  program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN).  Salah  satu  program  PEN  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  adalah  pengembangan  ekonomi  masyarakat  kepada kelompok  tani  gambut  melalui  pengembangan  pangan  agroforestri  pada  35  Kelompok Usaha Perhutanan  Sosial  (KUPS)  di  Kabupaten Pulang Pisau Provinsi  Kalimantan  Tengah. Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten yang dikenal memiliki lahan gambut yang  cukup  luas  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  risiko pengelolaan  35  KUPS  program  PEN  di  lahan  gambut.  Penelitian  ini  menggunakan metodologi kualitatif desk study dan analisis model fishbone . Hasil penelitian menunjukkan berbagai  jenis  kegiatan  usaha  yang  dikembangkan  oleh  KUPS.  Dalam  pengelolaan  usaha perhutanan sosial diidentifikasi berbagai risiko mulai dari tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan  dan  tata  kelola  usaha.  Program  PEN  yang  dilaksanakan  tahun  2020 menunjukkan  dampak  positif  bagi  peningkatan  ekonomi  masyarakat,  selain  memberikan dampak  positif  bagi  ekologi  dan  sosial  budaya.  Kegiatan  PEN  ini  telah  menyerap  tenaga kerja  lokal  sekitar  9.110  HOK  dengan  jumlah  anggota  KUPS  sebanyak  565  orang. Pelaksanaan  program  ini  dapat  diterapkan  secara  luas  khususnya  pada kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial di wilayah lainnya.
Read online  : Scan this QR code with your Smart phone
or mobile device to read online.
*  Corresponding author. Tel: +62 8139936344
 E-mail address ddng28071972@gmail.com (D. Kusbiantoro)

## I. Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  sejak  awal  tahun  2020 telah  berdampak  bukan  hanya  pada  sektor kesehatan  tetapi  juga  berbagai  sektor  lainnya seperti  perekonomian,  pendidikan,  juga interaksi  sosial  (Aufar  &  Raharjo, 2020 ). Dampak ini termasuk dalam pengelolaan hutan di  Indonesia  (Jusmalinda  &  Asmin, 2020 ). Dampak  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19 juga dirasakan sektor UMKM, termasuk UMKM jenis  usaha  di  bidang  kehutanan  baik  untuk hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu yang  ada  di  Indonesia.  Data  dari  Bank Indonesia  menyebutkan  sebanyak  87,5% UMKM  terdampak  pandemi  Covid-19.  Dari jumlah  ini  sekitar  93,2%  di  antaranya terdampak  negatif  di  sisi  penjualan  (Saputra, 2021 ).  Hal  ini  tentu  saja  berakibat  pada penurunan  keuntungan  secara  signifikan dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah (Marginingsih, 2021 ).
Pemerintah  mengambil  langkah  strategis dengan  membentuk  program  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan  ekonomi  nasional  yang  terpuruk akibat  pandemi  Covid-19.  Program  tersebut dijabarkan  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2020  tentang  Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan
Pandemi  Covid-19.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional adalah  rangkaian  kegiatan  untuk  pemulihan perekonomian  nasional  yang  merupakan bagian  dari  kebijakan  keuangan  negara  yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat  penanganan  pandemi  Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan  serta penyelamatan ekonomi nasional. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan menetapkan strategi untuk mendorong pergerakan perekonomian nasional dengan berbagai upaya antara lain memberikan stimulus  ekonomi,  penciptaan  akses  lahan pangan,  dan  membantu  akses  jalur  ekonomi, khususnya  bagi  masyarakat  di  sekitar  hutan. Salah satu kegiatan Program PEN Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  adalah pengembangan  ekonomi  masyarakat  melalui peningkatan  kelembagaan  kelompok  tani gambut  dengan  kegiatan  pengembangan pangan  agroforestri  di  35  Kelompok  Usaha
Perhutanan  Sosial  (KUPS).  Perhutanan  Sosial dikenal  sebagai  sistem  pengelolaan  hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  setempat  atau  masyarakat  hukum adat sebagai pelaku utama  dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial budaya  dalam  bentuk  5  (lima)  skema pengelolaan perhutanan sosial (PSKL, 2020 ). Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan  masyarakat  di  sekitar  hutan, mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan  akses  kelola  kepada  masyarakat dalam  kawasan  hutan,  maka  pemerintah meningkatkan  alokasi  luas  kawasan  hutan kepada  masyarakat  dari  1,7  juta  hektare menjadi  12,7  hektare  (PSKL, 2020 ;  Nurdin, 2017 ).  Peningkatan  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  kawasan  hutan  sebagai pelaku  utama  dikenal  sebagai  program perhutanan  sosial.  Program  ini  diharapkan dapat  menjaga  dan  meningkatkan  kelestarian hutan,  selain  itu  dapat  menjawab  pertanyaan bahwa hutan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat perdesaan khususnya yang  tinggal  di  sekitar  hutan,  dan  dapat mengurangi dan mengatasi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan  Tengah  adalah  salah  satu kabupaten  yang  menjadi  sasaran  lokasi kegiatan  PEN  tahun  2020  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Kabupaten ini  dikenal  di  Indonesia  sebagai  salah  satu kabupaten  yang  memiliki  lahan  gambut  yang cukup luas. Kegiatan PEN yang dilaksanakan di lahan  gambut  sejalan  pula  dengan  tujuan program  restorasi  gambut  yang  merupakan salah  satu  program  prioritas  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Salah  satu kegiatan  dari  program  restorasi  gambut  ini adalah desa peduli gambut. Pada pelaksanaannya,  pengembangan  potensi  di lokasi  desa  peduli  gambut  menemui  berbagai kendala  dan  tantangan.  Beberapa  kendala  dan tantangan  tersebut  antara  lain  sulitnya membangun  kemitraan  kelompok,  belum terbangun  kelembagaan  kelompok  dengan baik,  dan  sulitnya  modal  usaha  kelompok. Penguatan  kelembagaan  menjadi  salah  satu pilihan agar kegiatan desa peduli gambut dapat berjalan  secara  optimal.  Oleh  karena  itu, melalui  kegiatan  pengembangan  masyarakat
dalam  peningkatan  kelembagaan  kelompok tani  gambut  dilaksanakan  selain  mendukung program  restorasi  gambut,  juga  sebagai  salah satu program pemulihan ekonomi nasional.
Program  PEN  yang  dilaksanakan  di Kabupaten Pulang Pisau ini kurang dari 3 (tiga) bulan.  Dengan  kurun  waktu  yang  singkat  atas program  ini,  maka  memberikan  risiko  dalam pelaksanaannya.  Dalam  upaya  memastikan keberlanjutan  pasca  program  PEN  ini,  maka manajemen  risiko  sangat  diperlukan.  Maka secara  khusus,  penelitian  ini  dilaksanakan dengan  tujuan  untuk mengetahui  sejauh mana risiko  dan  dampaknya  pada  program  PEN pengembangan ekonomi masyarakat kelompok tani  di  lahan  gambut  pada  area  persetujuan perhutanan sosial.

## II. Metode Penelitian

## A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  sejak  bulan September  2020  sampai  dengan  bulan  Juni 2021.  Lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Pulang Pisau  Provinsi  Kalimantan  Tengah  pada  35 Kelompok  Usaha  Perhutanan  Sosial  (KUPS) yang  merupakan  jumlah  kelompok  dari program  pemulihan  ekonomi  nasional  tahun 2020 dengan kegiatan pengembangan masyarakat  melalui  peningkatan  kelembagaan kelompok  tani  gambut.  Adapun  KUPS  ini meliputi  8  (delapan)  desa/kelurahan,  yaitu: Desa  Petuk  Liti, Desa  Tanjung  Sangalang,  Desa Pamarunan,  Desa  Bukit  Rawi,  Desa  Balukon, Desa  Tahawa,  dan  Kelurahan  Kalawa  ( Gambar
1 ).
Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Figure 1. Research location in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province
Kabupaten  Pulang  Pisau adalah  salah  satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki  luas  wilayah  8.997 km²  dan berpenduduk  sebanyak  134.500  jiwa  tahun 2021.  Kabupaten  ini  pada  umumnya  berada pada  daerah  beriklim  tropis  dan  lembap. Kondisi  temperatur  antara  26,5–27,5  derajat Celcius dengan  suhu  udara rata-rata minimum adalah  22,9  derajat  Celcius  dan  suhu  udara rata-rata  maksimum  adalah  32,5  derajat Celcius.

## B. Pengumpulan Data
Data  diperoleh  melalui  pengambilan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer
diperoleh  melalui  wawancara  kepada  ketua KUPS  masyarakat  yang  menerima  program pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  KLHK tahun 2020 yang terdiri dari 35 KUPS ( Tabel 1 ). Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan gambaran  umum  KUPS  meliputi  informasi tahun  pendirian  KUPS,  jumlah  anggota,  jenis skema  perhutanan  sosial;  kegiatan  KUPS meliputi informasi jenis usaha yang dikembangkan  dan  produk  yang  dihasilkan; rencana pengembangan usaha (rencana tindak lanjut  pasca  program  PEN)  meliputi  informasi pengembangan usaha baik on farm maupun off farm dan  rencana  kemitraan  usaha  yang  akan dilakukan. Observasi dilakukan untuk Tabel 1. 35 KUPS program PEN sebagai target penelitian Table 1. 35 KUPS PEN program as research target No. Nama KUPS (Name of KUPS) Desa/Kelurahan (Village/Ward) 1 KUPS Lebah Madu dan Jamur Batuah Petuk Liti 2 KUPS Ekowisata Petuk Liti 3 KUPS Maju Bersama Petuk Liti 4 KUPS Madu Kelulut Itama Tanjung Sangalang 5 KUPS Jamur Tiram Tanjung Sangalang 6 KUPS Bersama Tanjung Sangalang 7 KUPS Perikanan Batuah Pamarunan 8 KUPS Madu Kelulut Hapakat Pamarunan 9 KUPS Mandiri – Pamarunan Pamarunan 10 KUPS Ternak Babi dan Unggas Bukit Rawi 11 KUPS Agroforestri Bukit Rawi 12 KUPS Peternakan Sapi dan Kambing Bukit Rawi 13 KUPS Lebah Kelulut dan Jamur Bukit Rawi 14 KUPS Mawar Bukit Rawi 15 KUPS Mandiri Bukit Rawi 16 KUPS Usaha Bersama Bukit Rawi 17 KUPS Keluarga Sejahtera Bukit Rawi 18 KUPS Tekad Maju Bukit Rawi 19 KUPS Silvopasture Balukon 20 KUPS Perikanan Balukon 21 KUPS Perikanan Tahawa 22 KUPS Madu Kelulut Tahawa 23 KUPS Jamur Tiram Tahawa 24 KUPS HHBK Kalawa 25 KUPS Jasa Lingkungan Kalawa 26 KUPS Sylvapastura Kalawa 27 KUPS Agroforestri Kalawa 28 KUPS Maju Makmur Kalawa 29 KUPS Sumber Sejahtera Kalawa 30 KUPS Peternakan Bina Usaha Mantaren I 31 KUPS Ekowisata Surya Kahayan Mantaren I 32 KUPS Madu Hapakat Mantaren I 33 KUPS Perikanan Tunas Harapan Mantaren I 34 KUPS Sejahtera Mantaren I 35 KUPS Sumber Makmur Mantaren I Sumber ( Source): PSKL, 2020
mengamati  secara  langsung  kegiatan  usaha perhutanan  sosial  yang  dikembangkan  oleh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh  dari  laporan  ataupun  data  dari Direktorat  Jenderal  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan Lingkungan dan Direktorat
Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan Lingkungan.
C. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan pendekatan  terstruktur,  dilakukan  suatu analisis terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah,
ketidaksesuaian,  dan  kesenjangan  yang  ada atau  dikenal  sebagai  analisis  model fishbone (Rao, et  al ., 1996 ).  Selain  itu,  penelitian  ini menggunakan  kualitatif desk  study .  Adapun langkah-langkah  yang  dilakukan  meliputi: pengumpulan  data;  penggambaran  bagan faktor  penyebab;  identifikasi  akar  masalah; rekomendasi dan implementasi ( Gambar 2 ).

## D. Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha Perhutanan Sosial
Indikator  keberhasilan  tata  kelola  usaha perhutanan  sosial  diuraikan  secara  terperinci dalam Tabel 2 .
Gambar 2.
Analisis risiko pengelolaan KUPS di Kalimantan Tengah Figure 2. Risk analysis of forestry business management social in Central Kalimantan
Tabel 2.
Indikator keberhasilan tata kelola perhutanan sosial Table 2. Indicators of success in social forestry governance No Kriteria (Criteria) Kategori (Category) Biru (Blue) Perak (Silver) Emas (Gold) Platina (Platinum) 1 Sudah ditetapkan sebagai KUPS (Already set as KUPS)
2 Potensi usaha sudah teridentifikasi (Business potential has been identified)
3 RPHD/RKU/RPH/RKT
4 Memiliki unit usaha ( Have a business unit )
5 Sudah melakukan pengolahan hasil/sarana wisata (Have processing the product/tourism facilities)
6 Memiliki akses modal: mandiri/ bantuan/pinjaman (Have access to capital: independent/ assistance/loan)
7 Mempunyai pasar/wisatawan lokal (Have a market/ tourist (local))
8 Sudah mempunyai pasar/wisatawan ( Have a market/ tourist (regional))
Sumber ( Source ): PSKL, 2020

## III. Hasil dan Pembahasan

## A.    Pelaksanaan Kegiatan 35 KUPS
Program  PEN  Kementerian  Lingkungan Hidup  yang  dilaksanakan  pada  35  KUPS merupakan kelompok usaha perhutanan sosial yang  berada  pada  wilayah  ekosistem  gambut. Program  PEN  yang  dilaksanakan  tahun  2020 secara umum meliputi kegiatan:
1. Pembentukan dan persiapan tim kerja PEN
2. Survei lapangan
3. Penetapan 35 KUPS
4. Sosialisasi 5. Fasilitasi penyusunan proposal dan verifikasi administrasi 6. Pemberian bantuan program 7. Pelaksanaan  kegiatan  oleh  masyarakat sesuai proposal 8. Bimbingan teknis
9. Monitoring dan evaluasi 10. Dokumentasi, pelaporan dan publikasi. Berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan  lapangan  pada  35  KUPS  di  Pulang Pisau, diidentifikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh  masing-masing  KUPS  sebagaimana  pada Tabel 3 . Sebagaimana Tabel  3 di  bawah,  KUPS dibentuk  pada  awal  bulan  Oktober  2020 dengan jumlah anggota  minimal  15 orang dari masing-masing  KUPS.  Jenis  kegiatan  yang dikembangkan  berada  di  dalam  kawasan
Tabel 3. Kegiatan 35 KUPS program PEN KLHK Table 3. 35 KUPS aktivities in PEN program KLHK No. Nama KUPS (Name of KUPS) Kegiatan (Activities) 1 KUPS Lebah Madu & Jamur Batuah Agroforestri (Mpts) dan Lebah Jamur 2 KUPS Ekowisata Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 3 KUPS Maju Bersama Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 4 KUPS Madu Kelulut Itama Agroforestri (Mpts) dan Lebah 5 KUPS Jamur Tiram Agroforestri (Mpts) dan Jamur 6 KUPS Bersama Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Ayam Petelur 7 KUPS Perikanan Batuah Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 8 KUPS Madu Kelulut Hapakat Agroforestri (Mpts) dan Lebah 9 KUPS Mandiri - Pamarunan Agroforestri (Mpts) dan Jamur 10 KUPS Ternak Babi dan Unggas Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Babi dan Ayam 11 KUPS Agroforestri Agroforestri (Mpts) 12 KUPS Peternakan Sapi & Kambing Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 13 KUPS Lebah Kelulut dan Jamur Agroforestri (Mpts) dan Lebah serta Jamur 14 KUPS Mawar Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 15 KUPS Mandiri Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 16 KUPS Usaha Bersama Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 17 KUPS Keluarga Sejahtera Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 18 KUPS Tekad Maju Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 19 KUPS Silvopasture Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Babi 20 KUPS Perikanan Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 21 KUPS Perikanan Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 22 KUPS Madu Kelulut Agroforestri (Mpts) dan Lebah 23 KUPS Jamur Tiram Agroforestri (Mpts) dan Jamur 24 KUPS HHBK Agroforestri (Mpts) dan Lebah 25 KUPS Jasa Lingkungan Agroforestri (Mpts) 26 KUPS Sylvapastura Agroforestri (Mpts) dan Peternakan 27 KUPS Agroforestri Agroforestri (Mpts) 28 KUPS Maju Makmur Agroforestri (Mpts) 29 KUPS Sumber Sejahtera Agroforestri (Mpts) 30 KUPS Peternakan Bina Usaha Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi 31 KUPS Ekowisata Surya Kahayan Agroforestri (Mpts) 32 KUPS Madu Hapakat Agroforestri (Mpts) dan Lebah 33 KUPS Perikanan Tunas Harapan Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 34 KUPS Sejahtera Agroforestri (Mpts) dan Perikanan 35 KUPS Sumber Makmur Agroforestri (Mpts) dan Peternakan Sapi
perhutanan  sosial  ( on  farm )  dan  di  luar kawasan  hutan  ( off  farm ).  Jenis  usaha  yang dilakukan  menunjukkan  dampak  positif  pada ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Parameter dampak  positif  ekonomi  terlihat  dari: peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan anggota  KUPS,  peningkatan  akses  pasar  dan produksi,  dan  peningkatan  mitra  usaha. Parameter  dampak  positif  sosial  budaya terlihat  dari:  peningkatan  lapangan  pekerjaan, peningkatan pengetahuan masyarakat, berkurangnya  konflik  masyarakat.  Sedangkan parameter dampak positif ekologi terlihat dari: menurunnya  degradasi  lahan  dan  hutan, meningkatnya  perilaku  ramah  lingkungan, meningkatnya  tutupan  vegetasi.  Berbagai rencana  pengembangan  usaha  pasca  program PEN  dari  KUPS  antara  lain  adalah  melakukan kemitraan dengan para pihak baik dalam upaya peningkatan  produksi  atau  sarana,  pemasaran dan  permodalan.  Di  sisi  lain,  berbagai tantangan  secara  teknis  dalam  pelaksanaan kegiatan  PEN  antara  lain:  jarak  ke  lokasi kegiatan  pada  areal  perhutanan  sosial  dan waktu  yang  sangat  terbatas.  Hal  yang  baik bahwa  kegiatan  PEN  ini  menunjukkan  respon positif  yang  sangat  tinggi  dari  pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  PEN  ini, ditetapkan  berbagai  model  pengelolaan khususnya pada lahan gambut ( Tabel 4 ). Pelaksanaan  kegiatan  PEN  melibatkan Kelompok  Tani  Gambut  sebanyak  35  KUPS telah menyerap tenaga kerja sekitar 9.110 HOK dengan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah. Kegiatan ini  tidak  hanya  melibatkan  anggota  KUPS sebanyak  565  orang,  akan  tetapi  juga melibatkan  anggota  masyarakat  lainnya ( Gambar 3 dan Gambar 4 ).

## B.    Pemetaan dan Identifikasi Risiko
Suatu  kegiatan  atau  usaha  memiliki  risiko yang  berbeda-beda  sesuai  jenis  dan  besarnya risiko.  Risiko  bisa  terjadi  setiap  detik  dalam usaha dan bisa terjadi di manapun (Sari, 2022 ). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo & Putri  ( 2021 )  untuk  usaha  burung  walet menunjukkan  bahwa  perubahan  cuaca  dan kesalahan tenaga kerja adalah di antara sumber risiko  yang  ada.  Sedangkan  Devy et  al. ( 2019 ) menjelaskan  bahwa  risiko  usaha  jamur  tiram terdiri  dari  serangan  hama  ulat,  penyakit,  dan kontaminasi  jamur  serta  kondisi  cuaca.  Oleh karena  itu,  berbagai  faktor  yang  dapat menyebabkan risiko usaha harus Tabel 4. Model kegiatan pangan agroforestri di lahan gambut Table 4. Food agroforestry activity model on peatl and Kondisi tutupan lahan (Land cover condition) Sedang (Medium) Rendah (Low) Tidak ada tutupan (No cover) Kanal (Canal) Argoforestri, silvofishery, silvopastoral (tanaman hutan yang ada dan pangan lokal untuk keperluan masyarakat) ( Argoforestry, silvofishery, silvopastoral (existing forest plants and local food for community needs ) Agroforestri, silvofishery, silvopastoral (tanaman hutan yang ada dan pangan lokal untuk keperluan masyarakat) disertai pengkayaan tanaman hutan ( Agroforestry, silvofishery, silvopastoral (existing forest plants and local food for community needs) accompanied by enrichment of forest plants ) Agroforestri melalui penanaman, silvopastoral dan silvofishery ( Agroforestry through planting, silvopastoral and silvofishery ) Tidak ada kanal (No canal) Agroforestri (tanaman hutan yang ada dan pangan lokal untuk keperluan masyarakat) ( Agroforestry (existing forest plants and local food for community needs ) Agroforestri (tanaman hutan yang ada dan pangan lokal untuk keperluan masyarakat) disertai pengkayaan tanaman hutan dan silvopastoral ( Agroforestry (existing forest plants and local food for community needs) accompanied by forest plant enrichment and silvopastoral ) Agroforestri melalui penanaman dan silvopastoral ( Agroforestry through planting and silvopastoral )
Sumber ( Source ): PSKL, 2020
dipertimbangkan.  Sidik  &  Fauziyah  ( 2021 ) menyampaikan desain alternatif dalam pengendalian risiko kelembagaan, sebagaimana dalam Tabel 5 . Fauziyah  ( 2020 )  mengemukakan  bahwa
pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan dua cara  yaitu  preventif  dan  mitigasi.  Selain  itu, Nurhayati et  al. ( 2020 )  berpendapat  bahwa  di antara  strategi  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  yaitu  dengan  penguatan  kelembagaan.
Gambar 3. Kegiatan  program  PEN  yang  melibatkan  masyarakat  di  Kabupaten  Pulang Pisau Figure 3. PEN program activities involving the community in Pulang Pisau Regency Gambar 4. Salah  satu  kegiatan  PEN  yaitu  budidaya  lebih  madu  di  area perhutanan sosial Figure 4. One of activities of PEN is honey cultivation in social forestry areas
Selanjutnya,  Asaad et  al. ( 2019 )  menyatakan bahwa  semakin  tinggi  risiko  yang  harus dihadapi, maka  semakin tinggi  pula  hasil  yang diharapkan tercapai.
Pelaksanaan  program  PEN  kelompok  tani di  lahan  gambut  melalui  pengembangan pangan  agroforestri  pada  35  KUPS  di Kabupaten  Pulang  Pisau  memiliki  risiko disebabkan  tiga  parameter  yaitu  parameter kebijakan, parameter kelembagaan dan parameter teknis.
1. Parameter Kebijakan
- Kebijakan  terkait  PEN  merupakan kebijakan khusus - Kebijakan  ditetapkan  dalam  waktu  yang sangat singkat 2. Parameter Kelembagaan
- Sosialisasi  dan  tata  waktu  yang  sangat terbatas
- Dukungan  sumber  daya  manusia  yang terbatas
- Tenaga pendampingan yang terbatas
3. Parameter Teknis
- Kondisi lahan dan cuaca
- Kemampuan  SDM  Kelompok  KUPS  yang terbatas
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data dapat  dipetakan  risiko  kegiatan  PUPS  dari  3 (tiga)  tata  kelola  yaitu:  kelola  kawasan,  kelola kelembagaan dan kelola usaha ( Tabel 6 ). Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data dapat diidentifikasi risiko kegiatan PUPS dari 3 (tiga)  tata  kelola  yaitu:  kelola  kawasan,  kelola
Tabel 5. Desain alternatif pengendalian risiko kelembagaan Table 5. Alternative design of institutional risk control No Sumber risiko (Risk source) Jenis strategi (Strategy type) Desain pengendalian (Control design) 1 Kebijakan pemerintah (Government policy) Preventif (Preventive) Mengikuti program dan memenuhi seluruh persyaratan (Participate in the program and meet all requirements) 2 Hubungan kemitraan (Partnership relationship) Mitigasi (Mitigate) Melakukan perjanjian dengan tengkulak (Make an agreement with the middleman) 3 Izin lembaga (Institutional licence) Preventif (Preventive) Mendatangi dan meminta izin usaha (Visit and ask for a business license) 4 Terbatasnya lembaga keuangan (Limited financial institutions) Preventif (Preventive) Pandai memilih lembaga keuangan bank/non-bank ( Be good at choosing bak/non-bank financial institutions) 5 Ketersediaan lembaga (Institution availability) Mitigasi (Mitigate) Memperbaiki sistem dan prosedur (Improve systems and procedures)
Sumber ( Source ): Sidik & Fauziyah, 2021
Tabel 6.
Pemetaan risiko 35 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau Table 6. Risk Mapping of 35 KUPS in Pulang Pisau Regency No Pemetaan risiko (Risk mapping) Kondisi (Condition) Kategori risiko (Risk category) 1 Kelola kawasan (Manage area) KUPS belum mampu secara baik membuat perencanaan dan penyusunan alokasi penataan kawasan lokasi persetujuan perhutanan sosial (KUPS has not been able to properly plan and arrange allocations for the arrangement of the social forestry agreement is located) Risiko strategis (Strategic risk) 2 Kelola kelembagaan (Manage institutions) KUPS belum mampu membentuk kelembagaan yang ideal sesuai bidang usahanya masing-masing (KUPS has not been able to form ideal institutions according to their respective business fields) Risiko strategis (Strategic risk) 3 Kelola usaha (Manage business) KUPS belum dapat menyusun prioritas dukungan kemitraan usaha perhutanan sosial (KUPS has not been able to set priorities for social forestry business partnership support) Risiko strategis (Strategic risk)
kelembagaan dan kelola usaha ( Tabel 7 ). Pemetaan  dan  identifikasi  risiko  35  KUPS dari  3  (tiga)  tata  kelola  yang  dilaksanakan, sangat  jelas  menunjukkan  berbagai  dampak dari jenis risiko antara lain dengan pengelolaan kawasan  perhutanan sosial  yang  tidak  optimal akan  berisiko  terjadinya  konflik  lahan, kerusakan kawasan dan akses lokasi. Demikian pula  berbagai  dampak  dari  pengelolaan
kelembagaan  yang  tidak  berjalan  baik  akan berisiko  pada  pengelolaan  administrasi  tidak terkendali,  keterbatasan  mitra  dan  motivasi menurun. Sedangkan dampak dari kelola usaha yang  tidak  berjalan  baik  akan  berisiko  pada jenis usaha terbatas, modal kerja menurun dan keberlanjutan usaha terancam. Risiko merupakan  ketidakpastian  mengenai  dan tingkat  konsekuensi  dari  suatu  kegiatan Tabel 7. Identifikasi risiko 35 KUPS di Kabupaten Pulang Pisau Table 7. Risk identification of 35 KUPS in Pulang Pisau Regency Jenis risiko/ Parameter risiko ( Type of risk/ Parameter of risk ) Kondisi dari jenis risiko (Condition of the type of risk) Dampak yang ditimbulkan (The resulting impact) Strategi/mitigasi risiko ( Strategy /risk mitigation) Kelola kawasan (Manage area) 1. Kebijakan alokasi izin ( Permit allocation policy)
2. Gangguan alam (Natural disturbances)
3. Zonasi wilayah Kerja ( Zoning of work area)
4. Akses lokasi (Location access)
5. Konflik lahan (Land conflicts) 6. RKU/RKT ( Business work plan/Annual work plan) Pengelolaan kawasan perhutanan sosial yang tidak optimal ( Poor social forestry management) 1. Konflik lahan ( Land conflicts) 2. Kerusakan kawasan ( Area damage) 3. Akses lokasi yang sulit (Difficult location access) 1. Pemetaan lokasi persetujuan pemanfaatan usaha perhutanan sosial (Mapping of location of approval for the utilization of social forestry businesses)
2. Identifikasi kerusakan kawasan (Identification of area damage) 3. Identifikasi akses wilayah untuk mendukung kegiatan KUPS (Identification of regional access to support KUPS activities) 4. Pemetaan potensi konflik lahan pada areal persetujuan kegiatan KUPS (Mapping potential land conflicts in area where KUPS activities are approved) Kelola kelembagaan (Manage institutions) 1. Motivasi anggota (Member motivation)
2. Susunan pengurus (Management composition)
3. Pola kemitraan (Partnership patterns)
4. Dukungan kepala desa (Village head support)
5. Administrasi kelompok (Group administration)
6. Jejaring kerja (Network work) Kelembagaan tidak berjalan secara baik (Institutions are not going well) 1. Pengelolaan administrasi tidak terkendali ( uncontrolled administrative management) 2. Keterbatasan mitra (Limited partners) 3. Motivasi menurun (Decreased motivation) 1. Perbaikan administrasi (Administration improvements) 2. Membentuk kepengurusan
KUPS (Establish KUPS management) 3. Membangun motivasi bersama anggota dalam mengembangkan KUPS (Build motivation with members in developing KUPS)
Kelola usaha (Manage business)
1. Skill dan sarpras (Skill and infrastucture)
2. Modal kerja (Working capital)
3. Bahan baku (Raw materials)
4. Jenis usaha/promosi (Type of business/ promotion )
5. Pemasaran (Marketing) 6. Keberlanjutan usaha (Business continuity) Kegiatan usaha tidak berjalan secara baik (Business activities are not going well) 1. Jenis usaha terbatas (Type of business is limited) 2. Modal Kerja menurun (Working capital decreased) 3. Keberlanjutan Usaha terancam (Business continuity is threatened) 1. Membangun pola kemitraan dalam mengembangkan KUPS (Building a partnership pattern in developing KUPS)
2. Mengembangkan sistem informasi (Develop information systems)
3. Meningkatkan kapasitas KUPS (Increase the capacity of KUPS)
berhubungan  dengan  sesuatu  yang  dinilai (Rinaldi et  al ., 2021). Oleh  karena itu, mitigasi yang  tepat  harus  dilakukan  untuk  mengurangi risiko  yang  mungkin  terjadi.  Selain  itu, monitoring dan evaluasi dalam pengembangan program  PEN  dengan  melibatkan  peran  para pihak,  juga  akan  menentukan  kesuksesan program  PEN  yang  mungkin  dapat  diterapkan di tempat yang berbeda.

## V. Kesimpulan dan Saran

## A.    Kesimpulan
Pelaksanaan  program  PEN  kelompok  tani di  lahan  gambut  di  Kabupaten  Pulang  dengan pengembangan  pangan  agroforestri  pada  35 KUPS  telah  mampu  mendorong  peningkatan pendapatan masyarakat dengan peluang usaha baru  secara  berkelanjutan.  Kegiatan  PEN  ini pula telah menyerap tenaga kerja sekitar 9.110 HOK  dengan  melibatkan  anggota  KUPS sebanyak  565  orang.  Namun  demikian, program ini memiliki risiko  yang diidentifikasi dari tiga parameter yaitu parameter kebijakan, parameter kelembagaan dan parameter teknis. Tiga  risiko  kegiatan  tata  kelola  KUPS diidentifikasi  meliputi:  tata  kelola  kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Ketiga  risiko  tersebut  memerlukan  mitigasi yang tepat dengan mempertimbangkan dampak  yang  ditimbulkan.  Pemetaan  lokasi usaha perhutanan sosial, identifikasi kerusakan kawasan,  identifikasi  akses  wilayah  untuk mendukung  kegiatan  KUPS  dan  pemetaan potensi  konflik  lahan  pada  areal  persetujuan kegiatan  KUPS  adalah  mitigasi  yang  dapat dilakukan  untuk  jenis  risiko  kelola  kawasan. Pada  jenis  risiko  kelola  kelembagaan,  mitigasi yang  dapat  dilakukan  adalah  perbaikan administrasi  KUPS,  membentuk  kepengurusan KUPS,  dan  membangun  motivasi  bersama angota dalam mengembangkan KUPS. Sedangkan  pada  risiko  kelola  usaha,  mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah membangun pola kemitraan dalam mengembangkan KUPS, mengembangkan sistem  informasi,  dan  meningkatkan  kapasitas KUPS.

## B.    Saran
Kegiatan  PEN  peningkatan  kelembagaan kelompok  tani  gambut  dengan  kegiatan pengembangan pangan agroforestri di 35 KUPS,
diperlukan  perencanaan  yang  lebih  baik  dan tata waktu yang mencukupi dalam pelaksanaannya  sebagai  upaya  meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Upaya pengembangan  program  ini  harus  dilakukan dengan  melakukan  monitoring  dan  evaluasi secara  berkala  dengan  melibatkan  berbagai pihak.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur  Jenderal  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan  Lingkungan,  dan  kepada  Direktur Jenderal  Pengendalian  Pencemaran  dan Kerusakan
Lingkungan atas dukungan penelitian.  Secara khusus kami menyampaikan terima  kasih  kepada  Tim  Pelaksana  PEN Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah atas data  dan  informasi  serta  kerja  sama  dalam pelaksanaan penelitian ini.

## Deklarasi

## Kontribusi Penulis
DK: kontributor utama sebagai konseptualisasi  penelitian,  metode  penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis hasil, interpretasi  hasil  dan  penulisan  naskah;  PSL dan KS: kontributor anggota sebagai interpretasi  hasil  dan  penulisan  naskah.  HN: mengumpulkan  data,  analisis  dan  membantu penulisan.  IN:  Mengumpulkan  data  dan membantu penulisan.

## Konflik Kepentingan
Penelitian  ini  didanai  secara  internal  oleh penulis,  tidak  memiliki  hubungan  keuangan atau pribadi dari pihak manapun yang mungkin secara  tidak  wajar  mempengaruhi  mereka dalam menulis artikel ini.

## Daftar Pustaka
Asaad,  A.  I.  J.,  Asaf,  R.,  Athirah,  A.,  &  Ratnawati,  E. (2019).  Analisis  resiko  produksi  dan pendapatan  pada  usaha  budi  daya  tambak udang windu di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan  Selatan. Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 14 (2), 125-134.
Aufar,  A.  F.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2020).  Kegiatan relaksasi  sebagai  coping  stress  di  masa pandemi  Covid-19. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi Konflik , 2 (2), 157-163.
Devy,  J.,  Hasyim,  A.  I.,  &  Situmorang,  S.  (2019). Analisis  kelayakan  finansial  dan  risiko  usaha budidaya  jamur  tiram  di  Provinsi  Lampung. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis , 6 (4), 347-354.
Direktorat  Jenderal  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan Lingkungan, PSKL (2020). Rencana Strategis  Direktorat  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan  Lingkungan  2020  –  2024.  Jakarta, September 2020.
Fauziyah,  E.  (2020).  Model  reduksi  risiko  kountur berdasarkan  perilaku  petani  jagung  di  Pulau Madura. Analisis  Kebijakan  Pertanian , 18 (1), 25-40.
Jusmalinda,  &  Asmin,  F.  (2020).  Dampak pemberitaan  penyebaran  COVID-19  terhadap pengelolaan  hutan  Sumatera  Barat. Jurnal Pembangunan Nagari , 5 (1), 55-68.
Marginingsih,  R.  (2021).  Program  pemulihan ekonomi nasional sebagai kebijakan penanggulangan  dampak  pandemi  Covid-19 pada sektor UMKM. Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8 (2), 110-116.
Nurdin,  I.  (2017).  Mewujudkan  desa  maju  reforma agraria. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 3 (1), 82-97.
Nurhayati,  A.,  Picalb,  V.,  Efanic,  A.,  Hilyaad,  S.,
Salokoe, S., Made, S., & Purmono, A.H. (2020). Manajemen  risiko  perikanan  tangkap  (Studi kasus di tengah pandemi Covid-19).
JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research ,
4 (3), 417-427.
Rao, A., Lawrence, P. C., Ismael, D., Robert, J.K., John, M.,  Farshad,  R.,  Phylis,  F.  S.  (1996).  Total Quality  Management,  A  Cross  Functional Perspective. New York, USA: John Wiley & Son
Rinaldi,  I.,  Hanoum,  S.,  &  Sinansari,  P.  (2021).
Identifikasi  tingkat  kematangan  risiko  di Badan Usaha Milik Negara (Studi kasus: Perum Jasa  Tirta  II). Jurnal  Sains  dan  Seni,  10 , 2337-3520.
Sari, C. I. (2022). Analisis manajemen resiko dengan pendekatan enterprise risk management pada UMKM  makanan  basah  Kota  Padang  Panjang. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 7 (2), 2770-2781.
Saputra,  D.  (2021).  Survei  BI :  87,5  Persen  UMKM Indonesia  Terdampak  Pandemi  Covid-19. Retrieved July 10, 2021, https://ekonomi.bisnis.com. Sidik,  M.  A.  M.,  &  Fauziyah,  E.  (2021).  Pengelolaan risiko  pada  usaha  pengolahan  kopi  “Ud Princess”  di  Kabupaten  Pamekasan. Jurnal Agribisnis Terpadu , 14 (2), 257-278.
Sulistyo,  A.,  &  Putri,  M.  A.  (2021).  Analisis  risiko produksi  usaha  sarang  burung  walet (Collacalia  fuciphagus)  di  Kabupaten  Tana Tidung. J-PEN  Borneo :  Jurnal  Ilmu  Pertanian ,
4 (1), 1-6.