## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATALAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA TERMINAL TYPE A INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA
Astri Fatimah Email : astrifatimah@ymail.com

## Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

## Abstrak
Penelitian  ini  berusaha  menelaah  Implementasi  Kebijakan  Tatalaksana Penyelenggaraan  Pelayanan  Jasa  Terminal  Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya. Permasalahannya bahwa kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan terminal  Indihiang  dirasakan  masih  kurang.  Contoh  :  penumpang  lebih  cenderung menunggu di pool tertentu/agen di luar terminal daripada harus menunggu di terminal Indihiang. Salah satu penyebab permasalahan tersebut akibat minimnya penanganan dan lemahnya organisasi pelaksana dalam mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.  Penelitian ini menggunakan deskriptip kualitatif untuk  menggambarkan suatu peristiwa.  Pendekatan  ini,  memandang  bahwa  suatu  peristiwa  harus  difahami  secara holistik  dengan  mengutakaman  proses  daripada  hasil.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  dan  studi  kepustakaan.  Teknis  analisis  data menggunakan  langkah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan,  diperoleh  informasi  bahwa  Implementasi Kebijakan  Tatalaksana  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya  tidak  efektif.  Hal  ini  terjadi  karena  banyaknya pool-pool terminal  milik swasta yang berada pada letak yang strategis jika dibandingkan dengan terminal Type A Indihiang Kota Tasikmalaya. Perlu adanya evaluasi  dan duduk bersama antar berbagai stakeholder agar Terminal  Type A  Indihiang Kota Tasikmalaya dapat  berfungsi  sesuai dengan  peruntukannya.  Sehingga  aset  pemerintah  ini  dapat  memberikan  konstribusi yang besar bagi pembangunan di Kota Tasikmalaya.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Pelayanan

## Abstract
This  study  sought  to  examine  the  implementation  of  the  policy  of  conducting  of Tatalaksana Type A Terminal Services Indihiang the town of Tasikmalaya. The problem that the credibility or trust of the community to the existence of the terminal Indihiang felt  still  less.  Example:  passengers  are  more  likely  to  wait  in  a  certain  pool/agents outside  terminals  rather  than  having  to  wait  in  the  terminal  Indihiang.  One  of  the causes  of  these  problems  result  from  poor  management  and  weak  organization  of  the executor  in  finding  solutions  to  solve  these  problems.  This  research  uses  qualitative deskriptip  to  describe  an  event.  This  approach,  looking  at  that  one  event  must  be understood holistically with mengutakaman process  rather than  results. The technique of  data  collection  was  done  through  interviews,  observation  and  the  study  of librarianship.  Technical  data  analysis  using  data  reduction  steps,  the  presentation  of data,  and  the  withdrawal  of  the  conclusion.  Based  on  the  results  of  field  research, obtained  information  that  the  Policy  Implementation  Tatalaksana  Type  A  Terminal Service Organization of Indihiang town of Tasikmalaya has not been as expected. Need for  evaluation  and  sit  together  between  various  stakeholders  in  order  to  Type  A Indihiang Terminal town of Tasikmalaya to function in accordance with the allocation. So these government assets can give a large contribution to development in the town of Tasikmalaya.
Key Word :  Implementation, Policy,  Servis

## I. PENDAHULUAN
Terminal  merupakan  prasarana transportasi  jalan  untuk  keperluan memuat  dan  menurunkan  orang  dan barang  serta  mengatur  kedatangan  dan pemberangkatan kendaraan umum  yang merupakan  salah  satu  wujud  simpul jaringan  transportasi  angkutan  jalan. Terminal angkutan umum sebagai suatu wadah yang bergerak di bidang pelayanan  umum,  sebaiknya  dikelola sebagaimana layaknya suatu usaha yang bergerak dibidang jasa.
Sebagai  salah  satu  organisasi jasa  yang  berorientasi  non  profit, kualitas pelayanannya harus pula diperhatikan karena akan meningkatkan citra  dari  organisasi  tersebut.  Hal  ini diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya  Nomor  9  Tahun  2007 Tentang  Tatalaksana  Penyelenggaraan
Pelayanan di Terminal Type A Indihiang  Kota  Tasikmalaya.  Dengan semangat  otonomi  daerah,  kebijakan Pemerintah  Daerah  saat  ini  adalah mengedepankan  pelayanan  yang  cepat, mudah,  murah  dan  nyaman.  Salah satunya  adalah  terminal  Type  A Indihiang  Kota  Tasikmalaya.  Adapun fungsi  terminal  bagi  pemerintah  dilihat dari  segi  perencanaan  dan  manajemen
lalu  lintas  untuk  menata  lalu  lintas  dan angkutan  serta  menghindari  kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai  pengendali  kendaraan  umum. Penurunan  kualitas  pelayanan  jasa terminal akan berdampak pada penurunan jumlah penumpang.
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tasikmalaya  mempunyai  tugas  pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.  Untuk  menyelenggarakan tugas  pokok  tersebut,  Kepala  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatka Kota Tasikmalaya mempunyai  fungsi.  Salah  satu  rincian tugasnya adalah melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan
pembinaan terhadap pelaksanaan operasional  tugas  unit  pelaksana  teknis dinas  (UPTD)  serta  menyelenggarakan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan yang meliputi manajemen  dan rekayasa lalu  lintas,  pembinaan  dan  pengelolaan angkutan.
Terminal tipe A Indihiang adalah  salah  satu  terminal  terbesar  di Kota Tasikmalaya yang berfungsi sebagai  titik  sentral  pergantian  roda
penumpang dari luar kota ke dalam kota dan  juga  sebaliknya.  Disamping  itu terminal tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya  berperan  sebagai  pintu gerbang  dan  cermin  wajah  Kota Tasikmalaya, karena bagaimanapun juga  masyarakat  yang  masuk  Kota Tasikmalaya yang menggunakan transportasi  darat  pasti  awalnya  akan melihat  terlebih  dahulu  lingkungan terminal  tipe  A  Indihiang  tersebut sebelum  melihat  keseluruhan  wilayah Kota Tasikmalaya.
Pemerintah telah melakukan berbagai  upaya  dalam  memperbaiki kualitas  pelayanan  jasa  terminal  antara lain  dengan  adanya  kebijakan  yang mengatur manajemen lalu lintas, rekayasa  lalu  lintas,  fasilitas  parkir, bongkar  muat  barang,  dan  pengelolaan terminal. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9  Tahun  2007  diharapkan  semua masalah  yang  menyangkut  tatalaksana penyelenggaraan  pelayanan  di  terminal dapat  diatasi.  Namun  kenyataan  di lapangan  banyak  masalah  yang  terjadi atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Hal  ini  dapat  dikemukakan berdasarkan penelitian, ditemukan
adanya  gejala-gejala  yang  menunjukan belum optimalnya pelayanan jasa terminal Indihiang,  antara  lain : kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan terminal  Indihiang  dirasakan  masih kurang.  Contoh  :  penumpang  lebih cenderung menunggu di pool tertentu/agen  di  luar  terminal  daripada harus  menunggu  di  terminal  Indihiang. Berdasarkan  hasil  penelitian  awal, diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah Implementasi Kebijakan Tatalaksana Penyelenggaraan
Pelayanan  tersebut belum optimal.

## Rumusan Masalah
Mengapa Implementasi Kebijakan Tatalaksana Penyelenggaraan Pelayanan Dalam  Mencapai  Kualitas  Pelayanan Jasa  Terminal  di  Terminal  Type  A Indihiang  Kota  Tasikmalaya  tidak berjalan efektif ?

## II, TINJAUAN PUSTAKA
Suatu  kebijakan  tidak  berarti tanpa  adanya  pelaksanaan,  pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting  dan  menentukan  dalam  proses pembuatan  kebijakan.  Sebab  berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai  tujuannya  ditentukan  dalam pelaksanaannya.  Dalam  pelaksanaan
kebijakan  pemerintah,  yang  menjadi perhatian utama adalah pemilihan tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan  pelaksanaan  kebijakan  itu sendiri  diartikan  sebagai  penggunaan saran  yang  dipilih  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebagaimana  yang  dikemukakan  Dunn (1995 : 80) yang menyatakan :
Implementasi (pelaksanaan) kebijakan  berarti  pelaksanaan kebijakan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapai hasil kebijakan. Implementasi  kebijakan  juga merupakan aktivitas praktis yang  dibedakan  dari  informasi kebijakan,  yang  pada  dasarnya bersifat teoritis. Perhatian utama adalah  pemilihan  arah  tindakan serta pengamatan sampai selesainya  waktu  pelaksanaan kebijakan.
Menurut pendapat Dunn tersebut perhatian  utama  dalam  pelaksanaan suatu  kebijakan  adalah  pemilihan  arah tindakan. Hal ini berarti bagaimana para pelaksana  kebijakan  tersebut  mampu menentukan  secara  tepat  arah  tindakan seperti  apa  yang  dapat  mencapai  tujuan kebijakan  yang  digariskan.  Tentu  ini memerlukan pengamatan secara seksama  terhadap  jalannya  pelaksanaan kebijakan sampai selesai waktunya agar jalannya  proses  pelaksanaan  tidak
melenceng  dari  tujuan  yang  hendak dicapai. Sementara itu menurut pendapat  Mazmanian  dan  Sabatier dalam Wahab (2002, 68-69) menjelaskan  secara  terperinci  proses pelaksanaan kebijakan yaitu: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan  dasar  biasanya  dalam bentuk  undang-undang,  namun dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting  atau  keputusan  badan peradilan.  Lazimnya,  keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah  yang  ingin  diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan / mengatur proses  implementasinya.  Proses ini  berlangsung  setelah  melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan  oleh  badan  (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan- keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak keputusan sebagai dipersepsikan  oleh  badan-badan yang  mengambil  keputusan,  dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang / peraturan yang bersangkutan.
Berdasarkan  definisi  di  atas, jelaslah  bahwa  pelaksanaan  kebijakan tidak  hanya  melalui  suatu  satu  tahap saja  tetapi  juga  berbagai  tahap  dengan rincian  tujuan  dan  sasaran  yang  secara tegas  ditentukan  dengan  mengacu  pada dampak  yang  ingin  dicapai  dari  tujuan tersebut.  Semua  hal  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  kebijakan  tersebut harus  terkoordinasi  dengan  baik  dan lembaga-lembaga pelaksanaannya bekerja  secara  tepat,  efektif  dan  efisien sehingga  sasaran  dan  tujuan  tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Implemetasi  kebijakan  adalah tahap  pembuatan  kebijakan  antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi  mayarakat  yang  dipengaruhinya. Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau tidak  dapat  mengurangi  masalah  yang merupakan  sasaran  dari  kebijakan, maka  kebijakan  itu  mungkin  akan mengalami  kegagalan  sekalipun  itu diimplementasikan  dengan  sangat  baik. Sementara  itu,  suatu  kebijakan  yang cemerlang mungkin juga akan mengalami  kegagalan  jika  kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan  baik  oleh  para  pelaksana kebijakan.
Putra (dalam Kusnandar, 2007:40) menjelaskan bahwa : Implementasi kebijakan dimaksudkan  untuk  memahami apa  yang  terjadi  setelah  suatu program  dirumuskan,  serta  apa dampak yang timbul dari program kebijakan tersebut.
Disamping itu implementasi kebijakan  tidak  hanya  terkait dengan persoalan administrative, melainkan juga mengkaji faktor- faktor lingkungan yang berpengaruh  terhadap  proses implementasi kebijakan.
Untuk melakukan analisis tentang bagaimana proses implementasi kabijakan publik itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model  implementasi  kebijakn  publik. Selain  model  implementasi  kebijakan yang  dikemukakan  Edward  III,  model implementasi  kebijakan  yang  lain  juga disampaikan  Grindle  dalam  Kusnandar (2007:63).  Model  ini  menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.
Variable  isi  kebijakan  ini  mencakup sebagai berikut :
1. Sejauh mana kepentingan kelompok  sasaran  termuat  dalam isi kebijakan.
2. Jenis  manfaat  yang  diterima  oleh kelompok sasaran.
3. Sejauh  mana  perubahan  yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah  letak  sebuah  program sudah tepat.
5. Apakah  sebuah  kebijakan  telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup sebagai berkut:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  yang dimiliki  oleh  para  aktor  yang
terlibat dalam implementasi
kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan penguasa yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan
dan responsivitas kelompok sasaran.
Implementasi kebijakan
merupakan  masalah  yang  komplek. Situasi  seperti  ini  akan  mendorong timbulnya masalah-masalah dalam pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Di  sisi lain,  kebijakan  juga  sering  kurang mendapat dukungan bahkan cenderunng mendapat  tantangan  dari  kelompok-
kelompok  kepentingan  maupun  dari para pelaku kebijakan itu sendiri.
Edward  III  dalam  Kusnandar (2007:54) Mengembangkan model implementasi kebijakan, yaitu:
1. Komunikasi,  menunjukkan  peran penting sebagai acuan agar pelaksana  kebijakan  mengetahui secara pasti apa yang akan mereka kerjakan.  Berarti komunikasi  juga dapat  dinyatakan  perintah  dari atasan terhadap pelaksana- pelaksana  sehingga  penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran  yang  dikehendaki  dengan demikian harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.
2. Sumber  daya,  variabel  ini  bukan hanya  mencakup  faktor  sumber daya  manusia  /  aparat  semata tetapi juga mencakup kemampuan sumber  daya  materiil  lainnya untuk  mendukung  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa sumber  daya  yang  memadai  dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan
kebijakan yang tepat dan efektif.
3. Disposisi atau sikap yang diartikan  sebagai  keinginan  atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk  menerapkan  pelaksanaan kebijakan. Jika penerapan kebijakan  dilaksanakan  secara efektif,  pelaksana  bukan  hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga  harus  mempunyai  keinginan untuk menerapkan kebijakkan tersebut.
4. Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan  kebijakan  itu  tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi  tersebut,  dalam  hal  ini ada  dua  hal  yaitu  sikap  dan prosedur yang rutin secara pragmentasi dalam pertanggungjawaban diantara berbagai mitra organisasi . Adapun teori yang akan dijadikan  pisau  analisis  sesuai  dengan permasalahan  dalam  penelitian    ini penulis  mengacu  kepada  pendapat  Van Meter  dan  Van  Horn  dalam  Kusnandar (2007:47)  Mengungkapkan  ada  enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:
1. Standar dan sasaran kebijakan Standar  dan  sasaran  kebijakan harus  jelas  dan  terukur  sehingga dapat  direalisir.  Apabila  standar dan  sasaran  kebijakan  kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan  konflik  diantara agen pelaksana. 2. Sumber daya Implementasi kebijakan perlu dukungan  sumber  daya,  baik sumber  daya  manusia  maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi  antar  organisasi  dan
penguatan aktivitas Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu  dukungan  dan  koordinasi dengan  instansi  lain.  Untuk  itu
diperlukan koordinasi dan kerjasama  antar  instansi  bagi keberhasilan suatu program. 4. Karakteristik agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur  birokrasi,  yang  semua  itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi  sosial,  ekonomi  dan politik
Variable  ini  mencakup  sumber daya  ekonomi,  lingkungan  yang dapat  mendukung  keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana  kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan,  yakni  mendukung  atau menolak,  bagaimana  sifat  opini publik  yang  ada  di  lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan 6. Disposisi implementor Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni:  Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi  kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.  Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.  Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

## III. METODE PENELITIAN
Metode pemelitian yang digunakan penulis adalah metode
penelitian deskriptif. Sugiyono
(2007:11)  mengemukakan  pengertian metode  penelitian  dekriptif  sebagai berikut:    Metode  penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variable  mandiri,  baik suatu  variable  atau  lebih  (independen) tanpa  membuat  perbandingan  atau menghubungkan  antara  variable  satu dengan variable lainnya.

## IV. PEMBAHASAN
Untuk mewujudkan fungsi terminal sebagai simpul jaringan transportasi  jalan  dalam  memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pelayanan di terminal Type A Indihiang Kota Tasikmalaya perlu memperhatikan keharmonisan antara pemanfatan fasilitas terminal, arus lalulintas kendaraan,  dan  orang  dengan  aspek, ketertiban,  keamanan,  kenyamanan  dan keindahan.
Pemaparan  pembahasan  berikut ini  didasarkan  pada  sejumlah  data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  data primer tersebut maka dapat digambarkan tentang deskripsi
pelaksanaan variabel-variabel penelitian secara  faktual,  sesuai  dengan  kondisi yang  sebenarnya  yang  terjadi  di lapangan. Dalam  pembahasan  ini penulis  akan  menguraikan  variabel Implementasi  Kebijakan  yang  terdiri dari  6  dimensi.  Untuk  lebih  jelasnya maka penulis akan menguraikan melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :
a. Stándar  dan  sasaran  kebijakan,
yang terdiri dari:
Melaksanakan tugas sesuai dengan  aturan.  Aturan  adalah  sesuatu yang mutlak ada dalam suatu organisasi. Dengan  adanya  aturan  maka  akan adanya  kesepakatan  setiap  orang  untuk selalu  taat.  Sehingga  roda  kehidupan organisasi  akan  berjalan  dengan  efektif dan  efisien.  Standar  kerja  dalam organisasi  diperlukan  agar  tidak  terjadi duplikasi  tugas  atau  saling  tumpang tindih  antara  pekerjaan  yang  satu dengan pekerjaan yang lain. Berdasarkan hasil
wawancara menyatakan  bahwa  pegawai  sudah bekerja  menurut  standar  di  Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya. Namun kenyataan di lapangan berdasarkan hasil observasi  di  lapangan sasaran  kebijakan  masih  dirasakan belum  optimal.  Hal  ini  dapat  terlihat
betapa  sepinya  terminal Indihiang tersebut  apabila  dibandingkan  dengan terminal  bayangan  (pool)  yang  selalu dipadati penumpang. Belum lagi fasilitas  yang  sangat  lengkap  yang dimiliki terminal bayangan (pool) tersebut.  Termasuk  aksesnya  sangat strategis.  Hal  ini  berbeda  dengan keberadaan terminal Indihiang, walaupun masuk dalam katagori type A, dengan  berbagai  kelengkapan  sarana dan  prasarana  akan  tetapi  letaknya kurang  strategis.  Hal  ini  disebabkan karena  letak  terminal  Indihiang  sulit dijangkau  jika  dibandingkan  dengan dengan  terminal  bayangan  (pool)  yang relatif lebih mudah.
b. Sumber daya, yang terdiri dari:
Sumber daya yang sangat menentukan  dalam  suatu  organisasi, salah  satunya  adalah  sumber  daya manusia.  Hal  ini  disebabkan  karena sehebat  apapun  perencanaan  yang dibuat  tanpa  didukung  sumber  daya manusia  tidak  akan  berarti  apa-apa. Agar  organisasi  dapat  mencapai  tujuan secara  efektif  dan  efisien,  maka  salah satu  indikatornya  memerlukan  para pegawai  yang  memiliki  skill  sesuai dengan bidang pekerjaannya.  Sehingga
ada  prinsip  ” the  right  man  in  the  right please  and  the  right  man  in  the  right job,” atau  penempatan  seseorang  yang bekerja  dalam  suatu  organisasi  sesuai dengan  keahlian  yang  dimilikinya.
Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa menurut para pegawai  belum  sepenuhnya  memiliki keahlian  sesuai  dengan  bidangnya  di Terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian  pada  katagori  rendah,  artinya belum  menempatkan  pegawai  sesuai dengan keahliannya di Terminal Type A Indihiang Kota Tasikmalaya.
c. Komunikasi  antar  organisasi, yang terdiri dari indikator- indikator sebagai berikut :
Keberhasilan organisasi memerlukan  juga  adanya  komunikasi yang  berjalan  dengan  baik  dan  lancar tanpa  ada  hambatan.  Ini  menandakan bahwa komunikasi dalam suatu organisasi  seringkali  terhambat  oleh berbagai  hal  yang  terjadi  dalam  suatu organisasi.  Berdasarkan  hasil  observasi menyatakan bahwa  kadang-kadang ada komunikasi  antar  unit  organisasi  di Terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya.    Sebenarnya  sebagai
seorang pimpinan dalam suatu
organisasi hendaknya memiliki frame of reference dari  para  pegawainya.
Artinya seorang pimpinan dalam menjalankan  organisasinya  maka  harus memahami  pola  pikir  anak  buahnya tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena berbagai latar belakang, sikap, pendapat,  kemauan,  ilmu  pengetahuan, kebiasaan, watak, tabiat dan sebagainya dapat  akan  dibawa  ke  dalam  suatu organisasi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian pada katagori sedang. Artinya sudah adanya kesesuaian menyampaikan  perintah  di  Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya, tetapi belum maksimal.
d. Karakteristik  agen  pelaksana, yang terdiri dari indikator- indikator sebagai berikut :
Indikasi  dari  adanya  pegawai yang  bekerja  dalam  suatu  organisasi dapat  dibuktikan  dengan  menunjukkan hasil  kerja  yang  baik.  Hasil  kerja  yang baik  ini  dapat  diperoleh  apabila  para pegawai  memiliki  kebiasaan,  keuletan, kejujuran yang tinggi dalam
menjalankan  aktivitasnya  sehari-hari. Berdasarkan
hasil observasi menyatakan  bahwa    kadang  kadang
petugas menunjukkan hasil kerja dengan  baik  di  Terminal  Type  A Indihiang Kota Tasikmalaya. Mengingat tempat  lokasi  penelitian  ini  adalah Terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya,  maka  diperlukan  adanya pembagian kerja dengan para pegawainya. Berdasarkan hasil penelitian  pada  katagori  tinggi.  Artinya sudah  meyebarkan  petugas pada lokasi tertentu  di  Terminal  Type  A  Indihiang Kota  Tasikmalaya. Seorang  pimpinan organisasi, salah satunya adalah menilai aktivitas  bawahan  dalam  bekerja.  Hal ini  penting  dilakukan  agar  bawahan akan  merasa  semangat  dan  merasa diperhatikan  sehingga  mereka  akan bekerja untuk mencapai tujuan
organisasi  secara  efektif  dan  efisien.
Berdasarkan hasil observasi menyatakan  bahwa    sering  dilakukan pengukuran  hasil  kerja  di  Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya. Tanggung  jawab  adalah  sesuatu  yang harus  dimiliki  oleh  semua  orang  yang bekerja  dalam  suatu  organisasi.  Tanpa adanya  tanggung  jawab,  maka  akan menimbulkan  kekacauan  dalam  roda kehidupan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian pada katagori sedang. Artinya sudah menjelaskan pentingnya
tanggung    jawab  petugas  di  Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya, tetapi belum maksimal.

## e. Kondisi  sosial,  ekonomi  dan politik, yang terdiri dari:
Dukungan  masyarakat  memang diperlukan  dalam  suatu  organisasi.  Hal ini dikarenakan tanpa adanya dukungan masyarakat, maka apapun yang dilakukan  akan  menimbulkan  masalah dalam  suatu  organisasai.  Berdasarkan hasil  observasi    menyatakan  bahwa kadang-kadang terdapat dukungan masyarakat  di  Terminal  Type  A Indihiang  Kota  Tasikmalaya.  Fasilitas yang  memadai  sangat  menjadi  harapan seluruh  orang  yang  berkerja  dalam suatu  organisasi.  Disadari  atau  tidak namun begitulah konseuensinya.
Berdasarkan hasil
observasi
menyatakan  bahwa    selalu  memberikan tugas  memelihara  berbagai  fasilitas yang ada di Terminal Type A Indihiang Kota  Tasikmalaya.  Berdasarkan  hasil penelitian pada katagori sedang. Artinya sudah memberikan tugas untuk memelihara  berbagai  fasilitas  yang  ada di  Terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya, tetapi belum optimal.

## f. Disposisi  Implementor,  yang terdiri dari:
Struktur  yang  ada  saat  ini  tidak sesuai  dengan  jumlah  volume  kerja yang cukup besar.
Dalam pelaksanaannya seluruh kendaraan angkutan  penumpang  baik  yang  akan masuk maupun keluar diwajibkan untuk masuk  ke  dalam  terminal,  namun  pada kenyataannya di lapangan masih dijumpai  beberapa  kendaraan  angkutan penumpang yang beroperasi tidak memasuki  terminal.  Tidak  adanya pemberian  sanksi  secara  tegas  yang semestinya  diberikan  oleh  pihak  UPT. Terminal  kepada  kendaraan  angkutan yang  tidak  mengikuti  ketentuan  operasi sebagaimana yang telah diatur, menyebabkan lemahnya penegakan kebijakan tersebut.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan skala tersebut di atas, menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian implementasi  kebijakan  pada  katagori sedang.
Artinya Implementasi Kebijakan Tatalaksana Penyelenggaraan
Pelayanan di Terminal Type A
Indihiang  Kota  Tasikmalaya  sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.
Adapun faktor-faktor
Implementasi  Kebijakan  Tatalaksana Penyelenggaraan Pelayanan di Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya yang  sudah  dilaksanakan  dengan  baik terdiri  dari  dimensi  standar  dan  sasaran kebijakan, sumber daya dan karakteristik agen pelaksana. Sedangkan faktor-faktor  Implementasi  Kebijakan Tatalaksana Penyelenggaraan Pelayanan di  Terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya  yang  belum  dilaksanakan dengan  baik  meliputi  dimensi  adanya komunikasi  antar  organisasi,  kondisi social, ekonomi dan politik serta adanya disposisi implementor.
Berdasarkan  hasil  pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi  Kebijakan  Tatalaksana Penyelenggaraan  Pelayanan  Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya tidak  efektif.  Hal  ini  terjadi  karena banyaknya pool-pool terminal  milik swasta  yang  berada  pada  letak  yang strategis  jika  dibandingkan  dengan terminal  Type  A  Indihiang  Kota Tasikmalaya. Perlu adanya evaluasi dan duduk bersama antar berbagai stakeholder  agar  Terminal  Type  A Indihiang  Kota  Tasikmalaya  dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Sehingga  aset  pemerintah  ini  dapat memberikan konstribusi yang besar bagi pembangunan di Kota Tasikmalaya.

## Daftar Pustaka
Aditama, Yoga Tjandra. 2003.
Manajemen  Administrasi .  Jakarta
: Universitas Indonesia.
Alamsyah,  Kamal.  2004. Perilaku
Organisasi Dalam Birokrasi Pemerintahan . Yogyakarta : Pustaka Raja.
Irfan,  Islamy.  1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan
Negara , Jakarta:Bumi aksara Kusnandar, Ishak. 2007. Kebijakan Publik Dari Formulasi, Implementasi Ke Evaluasi ,
Bandung : Multazam Laksana,  Fajar.  2008. Manajemen Pemasaran . Yogyakarta : Graha Ilmu Ndraha, Talizuduhu. 2003. Produktivitas  Kerja .  Jakarta  :
CV Haji Masagung.
Sugiyono.  1999. Metode  Penelitian
Administrasi ,  Bandung:  CV
Alfabeta
Sulistiyani, 2003. Peningkatan Produktivitas, Strategi dan Upaya
Perencanaannya , Jakarta :
Karunia.
Umar,  Husein.  2000. Riset  Sumber
Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama.
Wahab, Abdul. Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta : Bumi Aksara.
Wibawa,  Samudra.  1994. Evaluasi
Kebijakan  Publik .  Jakarta,
Grafindo Persada.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  : Media Pressindo.

## Sumber Lain :
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9  Tahun  2007  Tentang  Tatalaksana Penyelenggaraan  Pelayanan  Terminal Type  A  Indihiang  Kota  Tasikmalaya.