## ANALISIS HUBUNGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PENGGUNA KARTU KREDIT

## Marfiani
Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi  YAI marfianieni@yahoo.co.id
ABSTRACT: The  study  aims  to  prove  the  relationship  policy  variable  consumer protection  against  credit  card  provider  that  include  the  perception  of  the  credit  card services,  credit  card  customer  satisfaction  and  aspirations  of  consumer  protection program  techniques  of  data  collection  and  measurement  scales    using  two  to  four alternative answers are combined. The tipe of approach used in this study is correlation. The  typeof  statistics  used  are  parametic,  for  a  description  using  the  mean  standard deviation,  while  to  look  at  the  data  analysisusing  partial  correlation.  The  study population  included  30  people  with  the  sampling  technique  used  purposive  sampling. Statistical testing using statistical package for social sciences version 16,0 widow with a significant  level  of  p>0,5  the  result  that  the  hypothesis  is  accepted,  it  mean  there  is  a significant relationship between policy analisys of consumer protection againt credit card provider.
Keywords : Consumer Protection Policy,  Credit Card

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  sistem  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  telah mengalami  perubahan.  Pada  awalnya  dilakukan  dengan  system  barter  namun kemudian  berubah  dengan  menggunakan  uang  tunai.    Sekarang  di  era globalisasi  dan  perdagangan  bebas  serta  didukung  oleh  kemajuan  tekhnologi, telah  memperluas  dan  memperlancar  arus  transaksi  barang  dan  jasa.  Sejalan dengan  kebutuhan  manusia  dengan  kepraktisan  dan  kecepatan  dalam melakukan  transaksi,  serta  rasa  aman,  maka  saat  ini  orang  tidak  mau  lagi membawa  uang  tunai  untuk  bertaransaksi.  Akhirnya  kebutuhan  masyarakat terhadap  penggunaan  system  pembayaran  non  tunai  ini  direspon  dengan produk tekhnologi seperti bilyet giro,cek,kartu debit,kartu atm,serta kartu kredit. Negara  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  yang  padat  merupakan peluang yang besar bagi lembaga bank untuk menerbitkan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai. Jumlah kartu kredit yang beredar melonjak 15 – 20 % dari posisi akhir 2009 sedangkan menurut data terakhir tahun 2011 kartu kredit yang  ada  di  masyarakat  naik sekitar  10-15  %    atau  sekitar  12 juta  kartu  kredit. Bank Indonesia mencatat peredaran kartu kredit hingga pertengahan Desember 2009 adalah sekitar 10.26 jukta kartu kredit.  Peningkatan daya beli masyarakat akan  medororng    pertumbuhan  pengguna  kartu  kredit  ,  sumber  dari  Bank Indonesia pada tahun 2010 jumlah transaksi belanja menggunakan kartu kredit melonjak 25-30 %  yaitu 170 triliyun rupiah.
Pengguna kartu kredit mendapatkan berbagai keuntungan apabila dapat menggunakan  kartu  kredit  dengan  tepat  dan  benar.  Keuntungan  yang  dapat diperoleh oleh konsumen kartu kredit antara lain dalam melakukan pembayaran lebih  efektif,  efisien,  serta  relatif  aman,  disamping  itu  ada  tenggang  waktu pembayaran  yaitu  sejak  transaksi  dilakukan  sampai  tagihan  jatuh  tempo, keuntungan  lain  adalah  sipemegang  kartu  kredit  mendapatkan  jaminan  atau asuransi seperti asuransi perlindungan pembelian, asuransi kecelakaan .
Kartu kredit juga dapat mendatangkan kerugian bagi penggunanya baik secara  ekonomi  maupun  yuridis.  Secara  ekonomi  bagi  sebagian  masyarakat kartu  kredit  dinilai  sebagai  penambah  beban  hutang  yang  dapat  menggangu perkenomian  keluarga,  karena  ketentuan  bunga  yang  terlalu  tinggi  terutama apabila  melakukan  transaksi  melalui  ATM  atau  apabila  ada  sisa  tagihan  yang tidak  dibayar  pada  saat  jatuh  tempo.  Disamping  itu  biaya  yang  dibebankan kepada  pengguna  kartu  kredit  tanpa  sepengetahuan  pengguna  kartu  kredit sehingga  pada  saat  membeli  barang  mengeluarkan  jumlah  uang  lebih  banyak dari  harga  normal,  kondisi  yang  sangat  ironis  adalah  perlakuan  debt  collector yang tidak menyebangkan . Semua kerugian yang dirasakan oleh konsumen ini dikeluhkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.  Dari aspek yuridis yang dinilai merugikan konsumen adalah belum adanya regulasi yang mengatur transaksi elektonik dan belum efektifnya hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kartu kredit sehingga masih banyak praktek kejahatan kartu  kredit  serta  adanya  indikasi  pelanggaran  dalam  menyusun  perjanjian dengan  pemegang  kartu  kredit    yang  cenderung  sepihak  yang  menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan.
Bank  melalui  promosi  kartu  kreditnya  dapat  memicu  konsumen pemegang  kartu  kredit  untuk  berprilaku  konsumtif,  misalnya  dengan  system point yang dikombinasikan dengan pemberian hadiah atas sejumlah pembelian produk  barang  dan  jasa.  Sejumlah  bank  tidak  mau  tahu  dengan  transaksi  dan penarikan  tunai  yang  tidak  dilakukan  konsumen,  tetapi  tercatat  dalam  rician tagihan  konsumen  yang  bersangkutan.  Menurut  peraturan  Bank  Indonesia, penerbit  kartu  kredit  harus  menginformasikan  hal-hal  yang  penting    seperti system perhitungan bunga , serta iyuran tahunan yang harus dibayar konsumen. Bank  hanya  memberikan  promosi  yang  berlebihan  dan  tidak  disertai penyampaian  informasi  yang  penting  yang  dapat  menjerumuskan  konsumen (Yususf Shofie 2002).
Pengguna kartu kredit dihadapkan pada resiko-risiko yang mungkin saja akan dialami seperti pemalsuan kartu kredit yaitu pembuatan dan penggunaan kartu kredit yang tidak sah yang bentuknya hamper sama dengan yang aslinya, resiko  lain  yang  dialami  adalah  penyalahgunaan  kartu  kredit  yaitu  pengunaan kartu kredit milik orang lain yang ditemukan secara tidak sengaja atau dengan sengaja yaitu dengan mencuri kartu kredit orang lain dan meniru tanda tangan sipemegang kartu kredit.
Pemerintah  belum  optimal  dalam  memberika  perlindungan  kepada konsumen  kartu  kredit.  Banyak  nya  kasus  kerugian  konsumen  kartu  kredit menandakan adanya ketidak seimbangan antara antara kekuatan produsen dan konsumen.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  dan  Bank
Indonesia  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen.  Dari  sisi  regulasi  Bank  Indonesia  baru mengeluarkan  kebijakan  mengenai  alat  bayar  dengan  kartu  kredit  pada  akhir Desember  2004  yaitu  dalam  bentuk  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang penyelenggaran  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yaitu PBI Nomor 6/30/PBI/2004 kemudian di  revisi dengan PBI Nomor 27/52/2005 dan  direvisi  kembali  dengan  PBI  Nomor  11/11/PBI/2009.,  namun  dalam prakteknya mekanisme pengawasan terhadap produk kartu kredit masih lemah dan  perangkat  hukum  yang  memberikan  kepastian  bagi  konsumen  belum memadai.
Bentuk    pelanggaran  dari  hukum  perlindungan  konsumen  antara  lain cara penagihan oleh deb collector yang disertai ancaman, cacian serta teror yang diperkirakan  telah  menyimpang  dari  UU    Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen  khususnya pasal 4 huruf e yang menyebutkan bahwa “ konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut”. Peran  Bank  Indonesia  sebagai  regulator dengan  program  peningkatan  perlindungan  nasabah  yang  bertujuan meningkatkan  kepercayaan  nasabah  kepada  system  perbankan  antara  lain dituangkan pada penerbitan PBI  no 10/10/2008 tentang Tranparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi  Nasabah  perlu dikaji  pelaksanaan programnya  apakah  sudah  sudah  optimal.  Demikian  juga  perlu  dikaji implementasinya    dilapangan  PBI  Nomor  7/7/2005  tentang  Penyelesaian pengaduan  Nasabah  .    Evaluasi  terhadap  bank  Indonesia  yang  mengadakan upaya  penyelarasan    kegiatan  usaha  perbankan  dengan  amanat  UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku  usaha  (bank)    dengan  konsumen  (  nasabah)  harus  kontinyu  dilakukan. UU  tentang  Bank  Indonesia  pasal  15  mengenai  penetapan  penggunaan  alat pembayaran yang dimaksudkan, agar alat pemabayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi penggunanya juga perlu diuji aplikasinya  di  lapangan.  Masalah  ini  sangat  penting  karena  banyak  kasus kejahatan  kartu  kredit  seperti  pembajakan  dan  pemalsuan.  Ini  berdampak negative terhadap konsumen yaitu kerugian secara financial dan kesulitan pada saat klaim akibat kartu diblokir. Untuk mencapai keamanan bertransaksi sangat diperlukan  regulasi  hukum  yang  memadai  untuk  menjamin  kepastian  hukum dan  akhirnya  akan  menumpas  kejahatan  kartu  kredit  mengingat  jumlah pengguna kartu kredit begitu banyak di masyarakat. Bardasarkan uraian di atas penelitian  ini  bertujuan    melakukan  kajian  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan perlidungan  konsumen  serta  penggunaan  kartu  kredit  oleh  konsumen, bagaimana  pembentukan  system  regulasi    dan  pengawasannya,  serta  sejauh mana    keamanan,  kenyamanan  serta  kepastian  hukum  dalam  menggunakan kartu kredit oleh konsumen kartu kredit.

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS Kartu Kredit
Kartu  kredit  adalah  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban atas jkewajiban yang  timbul  dari  suatu  kegiatan  ekonomi    termasuk  transaksi  pembelanjaan
dan/  atau    untuk  melakukan  penarikan  tunai  dimana  kewajiban  pembayaran pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  penerbit,  dan  pemegang  kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ( charge card) ataupun secara angsuran ( PBI No 7/52/2005). Kata “kredit “ berasal dari bahasa Romawi  “ credere” yang berarti “percaya” atau “credo”  atau “creditum” yang berarti “saya percaya” . “ Kredit  artinya  menjual/  membeli    barang  dengan  tiada  membayar  tunai  ( Purwodarminto    1999).  Kartu  kredit  merupakan  dianggap  masih  baru  namun sangat  cepat  dan  menjadi  akrab  di  tengah-tengah  masyarakat,  karena  di  setiap transaksi barang dan jasa  kartu kredit dipercaya sebagai alat bayar. Kartu kredit dikenal  dan  dipercaya    karena  fungsinya  sebagai  alat  bayar  yang  luwes  dan terpercaya.  Kartu  kredit  pertama  kali  di  perkenalkan  di  Amerika  kemudian berkembang  diberbagai  Negara  maju  ,  akhirnya  diikuti  oleh  hamper  semua Negara  termasuk  Indonesia.  Penerbit  kartu  kredit  yang  pertama  adalah  “  The Dinner Club Inc”  sekitar tahun 1950 bermula di kota New York  dan didirikan oleh Frank MC Namara, diikuti oleh Amerika expres Company  tahun 1958  dan seterusnya. Pada era tahun 1970 an diikuti  oleh oleh principal  lain seperti Visa Inrenational    dan  Mastercard    International.  Di Indonesia  kartu  kredit  pertama kali  diperkenalkan  oleh  Dinners  Club    pada  tahun  1973  dan  mulai  marak digunakan  setelah  keluarnya  SK  Menkeu  No.  1251  /KMK.013/1988  dimana bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.

## Manfaat Kartu Kredit
Secara  umum  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  kredit  dapat mengurangi  peredaran  uang  kartel  di  dalam  masyarakat.  Di  samping  itu  bagi para  pihak  kartu  kredit  dianggap  bermanfaat  dan  praktis  serta  secara  tidak langsung dapat menekan berbagai hal yang kurang diinginkan seperti:
1. Mengurangi perederan uang
2. Mencegah  tindakan  kejahatan  yang  mungkin  terjadi  misalnya  pencopetan dan pencurian.
Manfaat yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit bagi pihak pemegang kartu kredit ( Sri Redjeki  1995) yaitu :
1. Adanya  jaminan  keamanan  dan  bersifat  praktis  dalam  melakukan pembayaran.
2. Kartu kredit merupakan alat pembayaran secara kredit atau sarana kredit.
3. Adanya jaminan asuransi dari pihak penerbit. Manfaat kartu kredit lainnya bagi pemegang kartu kredit ( Ali Arifin  2002 ) adalah :
1. Mendapatkan  bunga  bank,  uang  yg  kita  simpan  di  bank  mendapatkan bunga.
2. Rewards program yaitu misalnya poin yang bias ditukar dengan hadiah langsung tanpa diundi.
3. Terhindar dari resiko uang palsu.
4. Diterima diseluruh dunia.
5. Penolong  disaat  tak  terduga  ,  misalnya  saat  terkena  musibah  sakit, kerusakan kendaraan di jalan.
6. Prestise memiliki kebanggaan tersendiri jika memakai kartu kredit. Manfaat kartu kredit bagi pihak penerima pembayaran adalah pedagang atau merchant yang ditentukan oleh penerbit  (Sri Redjeki 1995), adalah :
1. Adanya kepastian dalam pembayaran, karena mendapat jaminan dari penerbit bahwa pembayarannya akan dipenuhi.
2. Kartu  kredit  merupakan  sarana  promosi,  penerima  pembayaran mernjadi    terkenal  di  dalam  dan  luar  negeri  karena  dimuat  dalam buku pegangan para pemegang kartu kredit.
3. Menerima pembagian keuntungan perusahaan, perusahaan dalam hal ini  merchant  yang  bersedia  menerima  pembayaran  dengan  kartu kredit akan menerima pembayaran keuntungan dari penerbit.
Adapun manfaat kartu kredit bagi perusahaan/bank penerbit adalah:
1. Bisnis  kartu  kredit  menambah  pemasukan  bagi  bank  penerbit  baik  yang berasal dari uang pangkal, iuran tahunan keanggotaan maupun komisi atau pembagian  keuntungan  antara  pihak  penerbit  dengan  pihak  penerima pembayaran.
2. Menambah  sarana  jasa  yang  diberikan  oleh  bank  sebagai  perusahaan  yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya.
3. Sebagai  sarana  promosi  untuk  lebih  memperkenalkan  penerbit  secara internasional.

## Mekanisme Atau Tata Kerja Kartu Kredit
Mekanisme berlakuknya kartu kredit oleh pemegang kartu kredit sebagai alat  bayar  kepada  merchant  diawali  dengan  oleh  suatu  prosedur  menjadi pemegang kartu kredit pada salah satu perusahaan / bank penerbit kartu kredit . Tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pemanfaatan  kartu  kredit  pada  tempat-tempat yang telah ditunjuk. Kegiatan operasional perusahaan kartu kredit dan terhadap relasinya  yang  lain  termasuk  merchant  membutuhkan  legalitas  tertentu.  Alur tata kerja kartu kredit dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Pihak penerbit mengeluarkan kartu berdasarkan permintaan calon pemegang kartu  kredit  yang  telah  mengajukan  aplikasi  dan  telah  memenuhi persyaratan.
2. Pihak  pemegang  kartu  yang  disetujui  permohonannya  dan  menerima kartunya  wajib  membayar  uang  pangkal  dan  iuran  tahunan  sebesar  yang ditetapkan oleh setiap penerbit kartu kredit selanjutnya para calon pemegang kartu dapat membelanjakan kartu kredit di sejumlah merchant.
3. Para merchant akan menagih seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan kartu  kepada  pihak  acquirer.  Jumlah  tagihan  senilai  transaksi  dikurangi sebesar  komisi  yang  ditetapkan  sebelumnya  antara  pihak  merchant  dan acquierer/penerbit.
4. Para aquierer akan menagih kepada penerbit /issuer. Jumlah tagihan senilai transaksi  dikurangi  interchange  sebesar  yang  telah  disepakati  sebelumnya antara  issuer  dan  acquirerpada  tanggal  tertentu  pihak  issuer  akan  menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai trasaksi.
5. Pemegang kartu wajib melunasi tagihannya sekaligus atau wajib membayar sebagian  (minimum  payment)  dan  sisa  tagihan  yang  belum  dilunasi  akan dikenakan bunga sebasar yang telah ditetapkan oleh setiap issuer.

## Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit
Penggunaan  kartu  kredit  did  lam  masyarakat  mempunyai  pengaruh dengan  cakupan  yang  relatif  cukup  luas  karena  pemegang  kartu  kredit menunjukkan  kecenderungan  makin  bertambah.  Disamping  itu  mekanisme kartu  kredit  juga  dapat  meliputi  berbagai  kepentingan    para    pihak.  Luasnya kepentingan yang dapat dijangkau oleh penggunaan kartu kredit  karena dapat melibatkan banyak pihak.  Mengingat luasnya kepentingan yang ada kaitannya dengan kartu kredit maka aspek hukumnya juga cukup luas. Hubungan hukum dengan  cakupan  yang  luas  membutuhkan  pengaturan  yang  mampu  member perlindungan  hukum  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Transaksi  kartu kredit merupakan perjanjian segitiga antara tiga pihak ( Sri Redjeki 1995) :
1. Penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit
2. Penerbit  kartu  kredit  dengan  pengusaha/  pedagang  yang  menerima  kartu kredit ( merchant)
3. Pemegang  kartu  kredit  dengan  pengusaha  /pedagang  yang  menerima pembayaran dengan kartu kredit ( perjanjian ini merupakan perjanjian yang sifatnya  insidentil  dalam  rangka  transaksi  barang  dan  atau    jasa  pada  saat saat tertentu saja).
Perjanjian –perjanjian yang diadakan oleh para pihak di dalam perjanjian segitiga  tersebut  di  atas  secara  mendasar  dibuat  atas  dasar  persyaratan  dan ketentuan  Undang-undang  sebagaimana  diatur  pada  buku  ke  III  KUHPerdata, khusus  pasal  1320  yang  merupakan  syarat  utama  untuk  sahnya  setiap persetujuan yaitu harus dipenuhi  4 syarat sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian dan syarat –syarat perjanjian yang sudah dibuat secara sah mengikat para pihak seperti Undang-Undang serta berdasarkan atas azas kebebasan  berkontrak bagi para pihak, maka semua perjanjian dan isi perjanjian yang sudah disepakati juga merupakan  Undang-Undang  bagi  para  pihak.  Demikian  pula  halnya  dengan perjanjian  penerbitan  kartu  kredit.  Aspek  hukum  penggunaan  kartu  kredit terdiri  dari  dua  aspek  sekaligus  yaitu  aspek  hukum  publik  termasuk  hukum pidana dan kedua aspek hukum perdata ( Sri  Redjeki 1995). Penggunaan kartu kredit mengandung aspek pidana yaitu kemungkinan timbulnya tindak pidana dalam  penggunaan  kartu  yang  bersangkutan.  Tindak  pidana  yang  mungkin timbul  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dari  para  pihak yang  terlibat  di  dalam  mekanisme  perjanjian  dan  berlakunya  kartu  kredit  atau pihak  ketiga.    Tindak  pidana  yang  mungkin  timbul  dalam  penggunaan  kartu kredit antara lain penipuan, pencurian, pemalsuan dengan melakukan tarnsaksi fiktif atau melakukan transaksi melampaui batas atau menggunakan kartu kredit yang  asli  tapi  palsu.  Di  dalam  kegiatan  penggunaan  kartu  kredit  sebagai  alat bayar,  aspek  hukum  perdatanya  lebih  dominan  dibandingkan  aspek  hukum yang  lain  (  Sri  Redjeki  1995).  Hubungan  hukum  antara  penerbit  dengan
pemegang  kartu  kredit  terjadi  karena  perjanjian  kartu  kredit  yang  termasuk perjanjian  baku.  Dalam  perjanjian  ini  dokumen  yang  mengandung  syarat perjanjian sudah disiapkan dan ditentukan terlebih dahulu oleh penerbit sebagai kreditur  sehingga  pihak  pemegang  kartu  kredit  sebagai  debitur  hanya  ada pilihan  apakah  menerima  syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  terlebih  dahulu oleh  penerbit  dan  kemudian  menanda  tangani  naskah  perjanjian  sebagai  tanda setuju  atau  sebaliknya.  Jadi  apabila  calon  pemegang  kartu  kredit  sebagi pemohon sudah memenuhi semua persyaratan dan kemudian menanda tangani naskah perjanjian maka terjadilah kata sepakat dan masing-masing pihak terikat pada  syarat  perjanjian  tersebut.  Dari  naskah  perjanjian  kartu  kredit  dapat diketahui hubungan hukum para pihak seberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.  Sifat  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  penerbit  kartu  kredit dengan  pemegang  kartu  kredit  mengandung  unsure  pemberian  fasilitas  kerdit. Penerbit kartu kredit berposisi sebagai kreditur yang menyediakan dana/ uang dan bersedia membayar tagihan merchant atas transaksi pemegang kartu kredit. Sedangkan pemegang kartu wajib melunasi tagihan dari penerbit sesuai dengan tagihan merchant ( ditambah dengan bunga dan biaya lain).  Hubungan hukum antara  penerbit  dengan  merchant  adalah  atas  dasar  perjanjian  kerjasama  yang saling  menguntungkan  tetapi  dengan  memberi  kemudahan  kepada  pemegang kartu.  Sifat  hubungan  hukum  antara  penerbit  kartu  kredit  dengan  merchant adalah  hubungan  hukum  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  tertentu.  Sifat hubungan  hukum  antara  pemegang  kartu  kredit  dengan  merchant    adalah incidental  dan  sementara  ,  hubungan  itu  terjadi  dan  timbul  pada  saat  terjadi transaksi  yaitu  transaksi  jual  beli  atau  pelayanan  jasa.  Perjanjian  antara pemegang  kartu  kredit  dengan  merchant  merupakan  perjanjian  timbal  balik karena  dapat  diketahui  dari  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang.  Merchant berkewajiban  menyerahkan  barang  dan  jasa  yang  ditransaksikan  serta memberikan  pelayanan  jasa  yang  ditransaksikan.  Sedangkan  pemegang  kartu kredit  berkewajiban  membayar  harga  barang  dan  jasa  yang  dinikmati  dengan cara menandatangani slip yang diberikan oleh merchant.

## Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Kartu Kredit
Usaha  melindungi  konsumen  pertama-tama  harus  dilakukan  melalui hukum  dan  harus  diciptakan  peraturan  hukum  untuk  melindungi  konsumen serta tanggungjawab produsen. Beberapa factor yang berpengaruhdalam hukum perlindungan  konsumen  adalah  alat-alat  perlengkapan  pemerintah    (  regulasi dan perangkat hukum), produsen barang/jasa , serta konsumen. Adapun sarana yang berperan dalam perlindungan konsumen adalah :
1. Mekanisme/ organisasi perlindungan konsumen
2. Kelengkapan Undang-Undang perlindungan Konsumen
3. Factor-faktor mental / psikologi konsumen Kemudian  persoalan-persoalan  perlindungan  konsumen  ylang  perlu dikaji adalah :
1. Pola hubungan antara produsen dan konsumen
2. Pola konsumsi masyarakat
3. Pengawasan mutu barang dan jasa dan standarisasi barang dan jasa
4. Kelemahan UU/ regulasi
5. Perlunya koordinasi antara instansi
Hal  mendasar  lainnya  perlindungan  dalam  perlindungan  konsumen yang perlu mendapat perhatian ( Gunawan Wijaya 2001) adalah :
1. Menelaah  sejauh  mana  konsumen  telah  mendapatkan  hak  dasarnya  seperti yang  pernah  dikemukan  oleh  Presiden  amerika  Serikat  John  F.  Kennedy yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memiliki barang dan jasa yang  dinginkan,  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  keselamatan serta hak untuk didengar pendapatnya.
2. Masalah  pertanggungjawaban  para  produsen  /  pemberi  jasa  dalam memenuhi hak dan kewajibannyan , kemudian upaya yang dilakukan dalam penyelesaian  kasus  bila  konsumen  diragukan,  dan  bagaimana  pengujian produk dan jasa  dan standar kelayakannya bagi konsumen.
3. Pembinaan sikap mental para konsumen kearah sikap konsumen yang teliti dan  berani  serta  memahami  haknya  sebagai  konsumen  yang  dikukuhkan oleh Undang-undang.
Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak dan kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak  dan  kewajiban  dari  pelaku  usaha.  Dari  UU  itu  terlihat  bahwa  hak  yang diberikan kepada konsumen (diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha ( yang dalam pasal  6) dan  kewajiban pelaku usaha ( pasal  7)  lebih  banyak  dari  kewajiban  konsumen  (  pasal  8).  Dari  hasil  temuan bebrapa penelitian terdapat hal-hal yang menunjukkan perlindungan konsumen kartu kredit masih lemah yaitu :
1. Dari  tahapan  pra  transaksi  posisi  konsumen  lemah  khususnya  hak mendapatkan  informasi  bunga  kredit  yang  ditanggung  konsumen  serta biaya-biaya lain yang dibebankan.
2. Pada  tahapan  transaksi  posisi  konsumen  lemah  karena  harus  menanda tangani dokumen aplikasi permohonan kartu kredit yang isinya berat sebelah ,  dimana  tertuang  kewajiban  pemegang  kartu  kredit  diatur  detail  tetapi pemegang kartu kredit minim.
3. Konsumen dipaksa menerima bukti-bukti dari penerbit kartu kredit bila ada masalah  tetapi  konsumen  tidak  bias  mengkonfirmasi  dengan  bukti  lain karena tidak adanya akses terhadap tekhnologi.
4. Penerbit kartu kredit membatasi tanggungjawab kepada konsumen
5. Perjanjian keanggotaan kartu kredit merupakan suatu perjanjian baku maka penerbit kartu kredit  dan merchant tidak dapat melakukan tawar menawar mengenai isi perjanjian.
6. Adanya pembatalan perjanjian secara sepihak
7. Bank /penerbit  kartu kredit  bebas dan berhak merubah dan menambahkan syarat dan ketentuan umum dari dari perjanjian setiap saat.
8. Pembebasan bank dari segala tuntutan ganti kerugian apapun oleh penerbit kartu  kredit  atas  kerugian  yang  diderita  olehnya  sebagai  akibat  tindakan bank.
9. Penguasaan secara fisik terhadap harta kekayaan pemegang kartu kredit bila terjadi kredit macet.
10. Bank/issuer  tidak  bertanggungjawab  terhadap  transaksi  yang  telah dilakukan  dengan  merchant  dan  bila  ada  keluhan  konsumen  langsung  ke merchant.
11. Umumnya pembelian barang dengan kartu kredit dikenakan biaya tambahan (surcharge) oleh merchant.
12. Kewenangan dari bank / issuer untuk mengubah tingkat suku bunga kredit.
13. Bank/issuer  tidak  bertanggungjawab  atas  penolakan  suatu  mitra  dagang /merchant untuk tidak menerima kartu kredit.
14. Bank/issuer  berhak  membekukan  kredit  sementara  atau  membatalkan  atau mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak tanpa alasan.
15. Bank/issuer  mempunyai  hak  setiap  saat  untuk  mengubah  ketentuan  dan persyaratan dengan pemberitahuan secara tertulis, jika pemegang kartu tidak bersedia  menerima  perubahan  maka  pemegang  kartu  dapat  mengakhiri perjanjian.
16. Konsumen  kartu  kredit  berada  dalam  posisi  lebih  lemah  dibandingkan dengan posisi penerbit kartu kredit sehingga cenderung menerima klausula perjanjian kredit yang ditawarkan.
17. Konsumen belum tentu memahami klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang ditandatanganinya , karena penerbit kartu kredit mungkin belum tentu menerangkan  secara  jelas  mengenai  klausula  –klausula  berikut konsekwensinya.

## Aspek Kebijakan Perlindungan Konsumen Kartu Kredit
Terkait  dengan  regulasi  yang  mengatur  penyelenggaraan  kartu  kredit berdasarkan sumber Bank Indonesia adalah sebagai berikut  :
1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan konsumen
2. UU  Bank  Indonesia  pasal  15  huruf  c  mengenai  penetapan  penggunaan alat pembayaran  yang  dimaksudkan  agar  alat  pembayaran  yang  digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi penguasa.
3. Peraturan  Bank  Indonesia    No.  7/52/PBI/2005  tanggal   28  Desember    2005 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan kartu.
4. SEBI  No.  7/59/DASP  tanggal  30  Desember  2005  perihal  Tata  Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat  Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
5. SEBI  No.  7/60/DASP/  tanggal  30  Desember  2005  Perihal  Prinsip Perlindungan  Nasabah  dan  Kehati-hatian  serta  peningkatan  Keamanan Dalam  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  Dengan  Menggunakan Kartu Kredit.
6. Sebi  No  7/  61/DAS/  tanggal  30  Desember    2005  Perihal  Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
7. PBI No. 7/ 7/ 2005 tentang Peneyelesaian Pengaduan nasabah. Kemudian upaya perbankan terkait perlindungan konsumen kartu kredit berdasarkan sumber dari PERBANAS adalah sebagai berikut :
1. Pada masa penerbitan
Mengacu kepada PBI 7/52 tentang penyelenggaraan APMK antara lain:
a. Pembatasan usia minimal kepemilikan kartu kredit
b. Pembatasan minimal penghasilan calon pemegang kartu kredit
c. Pembatasan maksimal limit kredit
d. Transparansi  informasi    (  aturan,  tata  cara  transaksi,  tarif  dan  bea, penanganan keluhan, dll)
e. Pemrosesan  aplikasi  dengan  menganut  azas  kehatian-hatian  dan  non diskriminatif
2. Pada masa penggunaan kartu kredit
a. Manajemen resiko yang berat
b. System  peringatan  dini  terhadap  pengunaan  limit  kredit  dan  pola pelayanan tagihan
c. Pengawasan prolaku transaksi pemegang kartu
d. Penanganan sengketa
3. Pada masa pengawasan kartu kredit
a. Manajemen  resiko  yang  berat  seperti  quality  control,  quality  assurance serta pengendalian dan pengawasan internal
b. System pelaporan dalam hal  pelaporan internal,  pelaporan ke principal, pelaporan ke asosiasi, dan pelaporan ke Bank Indonesia. Mengingat  regulasi  kartu  kredit  dan  upaya  perlindungan  konsumen kartu  kredit  tergolong  relative  baru  diterbitkan,  maka  pengawasan  terhadap efektifitas  di  lapangan  perlu  terus  dilakukan  khususnya  sosialisasi  peraturan- peraturan  /regulasi  guna  menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi  konsumen yang dirugikan. Kebijakan pemerintah harus memberikan kemungkinan kepada konsumen untuk memperoleh manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen,  mereka  juga  harus  berusaha  untuk  mencapai  sasaran  antara  lain berupa perlindungan konsumen yang efektif dalam rangka menghadapi praktek yang  dapat  merugikan  ekonomi  konsumen.  Setiap  Negara  wajib  secara  terus menerus  menguji  ulang  ketentuan  perundang-undangan  untuk  memberi  bobot dan  menyiapkan  pelaksanaan  perundang-undangan  tersebut  dan  untuk menyediakan  fasilitas  informasi  yang  memadai  agar  konsumen  dengan kedudukan  yang  lebih  lemah  dibandingkan  pelaku  usaha  dapat  memilih  apa yang  paling  menguntungkan  bagi  konsumen  dan  menghindari  dari  praktek usaha  yang  merugikan.  Salah  satu  factor  utama  yang  menjadi  kelemahan konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen  akan  haknya  masih  sangat rendah.    Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  dari  pihak konsumen  sendiri  dan  rendahnya  pendidikan  konsumen.  Oleh  karena  itu regulasi  dimaksudkan  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah untuk  melakukan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan pendidikan  konsumen.  Upaya  pemberdayaan  ini  penting  karena  tidak  mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya berprinsip ekonomi yaitu  mendapatkan  keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  dengan  modal seminimal  mungkin.  Yang  perlu  tidak  hanya  upaya  pemberdayaan  konsumen melalui pembentukan UU yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif , tetapi perlu juga tentang peraturan pelaksaknaan, pembinaan aparat, pranata dan  perangkat-perangkat  yudikatif, administrative, edukatif, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya agar UU/ regulasi dapat diterapkan secara efektif.

## Hipotesis
1. Masih  lemahnya  pengawasan  produk  kartu  kredit  meskipun  telah  ada penyempurnaan regulasi.
2. Adanya  pelanggaran  hukum  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  konsumen dan provider, dan praktek provider kartu kredit yang menimbulkan sengketa dengan konsumen.
3. Belum  adanya  evaluasi  dampak  dari  berlakunya  kebijakan  yang  mengatur penyelenggaraan kartu kredit
4. Belum  ada  perangkat  hukum  lebih  memadai  yang  mengatur  transaksi elektronik dan kegiatan dunia maya yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk mencegah fraud.

## METODE Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna kartu kredit yang dipilih dengan  mengunakan  purposive  sampling  dengan  pertimbangan  lokasi penelitian terpilih tersebut banyak pengguna kartu kredit. Penentuan card issuer dilakukan  dengan  purposive  sampling  dengan  mempertimbangkan  card  issuer dengan  permasalahan  yang  sering  terjadi.  Penentuan  sampel  konsumen  kartu kredit  dilakukan  dengan  random  sampling    terhadap  semua  pengguna  kartu kredit dari berbagai bank di Jakarta dengan jumlah sampel 30 orang.

## Tekhnik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh langsung dari konsumen kartu kredit dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 45 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 kelompok permasalahan dengan alternative jawaban yang sudah tersedia tetapi kemungkinan masih ada tambahan  jawaban.  Aktifitas  pengambilan  data  kepada  responden  dilakukan secara  langsung  kepada  pengguna  kartu  kredit  di  berbagai  bank  yang  ada  di Jakarta.

## Definisi Operasional dan Indikator
Perlindungan  konsumen  kartu  kredit  adalah  perangkat  hukum  yang diciptakan  untuk  melindungi  dan  terpenuhinya  hak  konsumen  kartu  kredit dengan  indicator  jasa  layanan  kartu  kredit,  kepuasan  pelanggan  kartu  kredit, serta  spirasi  terhadap  program  perlindungan  konsumen  kartu  kredit  yang diukur  dengan  menggunakan  statistical  package  for  social  science  versi  16,0 widow .

## Teknik pengumpulan data
Pengujian  hipotesis  penelitian  secara  langsung  dilakukan  dengan menggunakan  data  primer,  analisa  deskriptis  dilakukan  untuk  dapat menggambarkan  permasalahan  yang  terjadi  antara  konsumen  kartu  kredit dengan  provider  kartu  kredit  kemudian  data  akan  dikelompokkan,  diringkas dan  disajikan  dalam  bentuk  gambaran  anka-angka  yang  lebih  informative  dan diolah  dengan  tekhnik  statistic  deskriptif,  ukuran  yang  dipakai  antara  lain distribusi frekwensi , mean/rata-rata, histogram.

## Tekhnik Analisa Data
Analisa deskriptif
Data primer dari konsumen dan provider kartu kredit  dianalisa dengan menggunakan  analisa  deskriptif  untuk  dapat  menggambarkan  permasalahan yang  terjadi,  kemudian  data  akan  dikelompokkan,  diringkas,  dan  disajikan dalam  bentuk  gambaran  angka-angka  dengan  menggunakan  tekhnik  statistic deskriptif  dengan  ukuran  antara  lain  distribusi  frekwnsi,  mean/rata-rata, histogram.

## Analisa monitoring dan evaluasi
Kebijakan  pemerintah  mengenai  perbankan  dan  peraturan  tekhnis operasional  mengenai  kartu  kredit  dianalisa  dengan  menggunakan  analisa monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan yang selama ini terjadi dalam hubungan konsumen, provider kartu kredit serta merchant.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Deskripsi Responden
Tabel  1 . Data Deskripsi Responden No  Keterangan Jumlah  % 1. Jenis kelamin Laki-laki 15 50 Perempuan 15 50 2. Rata-rata umur 25,61 3. Rata-rata pendidikan SMA 19 57 S1 11 43
Berdasarkan  tabel  diatas  responden  berjumlah  30  orang  dengan  jumlah laki-laki dan perempua seimbang ( 50 %) sedangkan berdasarkan usia responden rata-rata berusia 20, 25 dan 30 tahun ( 25, 61 ) sedangkan pendidikan jumlah 19 orang berpendidikan SMA (57 %) dan berpendidikan S1 jumlah 11 orang (43 %).
Deskripsi Data penelitian Tabel 2. Data Statistik Deskriptif Variable Minimum  Maximum  Mean Std . Deviation Persepsi terhadap jasa  layanan  kartu kredit 19.0 90.0 52.9 35.4 Kepuasan pelanggan kartu kredit 0 85,0 31,5 32,7 Aspirasi terhadap program perlindungan konsumen 19,0 90,0 53 35,6
Berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  bahwa  mayoritas  rata-rata  variable penelitian  berada  di  atas  3,  artinya  rata-rata  data  sampel  penelitian  diatas median.  Skor  rata-rata  persepsi    terhadap  jasa  layanan  kartu  kredit  diperoleh nilai  52,9,  kepuasan  pelanggan  kartu  kredit  diperoleh  nilai  31,5  sedangkan aspirasi  terhadap  program  perlindungan  konsumen  53.  Dilihat  dari  standar deviasi  variable  aspirasi  terhadap  program  perlindungan  konsumen  memiliki penyebaran  tertinggi  yaitu  pada  angka  35,6dan  standar  deviasi  kepuasan pelanggan  kartu  kredit  pada  taraf  terendah  yaitu  32,7.  Hal  ini  berarti  jawaban responden  pada  persepsi  terhadap  jasa  layanan  kartu  kredit  lebih  heterogen sedangkan kepuasan pelanggan kartu kredit lebih homogen.

## Persepsi Terhadap jasa Layanan Kartu Kredit
TABEL 1 Case processing summary CASES INCLUDED EXCLUDED TOTAL N Persent         N Persent N  Persent VAR00001 * VAR00004 4 26,7 11 73,3 15 100,0 VAR00002 * VAR00004 4 26,7 11 73,3 15 100,0 VAR00003 * VAR00004 4 26,7 11 73,3 15 100,0
Berdasarkan    table  diatas,  menunjukan    dari  jumlah  data  variabel  4 variabel yang  diproses, ternyata ada data yang missing atau hilang sebanyak 11 dengan  tingkat  persentase  73,3%.  sehingga  tingkat  kevaliditasannyannya berkurang dari 100%.
TABEL 2 REPORT VAR00004 VAR00001 VAR00002 VAR00003 1.0 Mean N Std Deviation Median Std Eror of Mean Minimum Maximum 10,0000 1 10,0000 10,00 10,00 22,0000 1 22,0000 22,00 22,00 9,0000 1 9,000 9,00 9,00 2.0 Mean N Std Deviation Median Std Eror of Mean Manimum Maximum 3,0000 1 3,0000 3,00 3,00 25,0000 1 25,000 25,00 25,00 9,0000 1 9,000 9,00 9,00 4.00       Mean N Std Deviation Mean Std Eror Of Mean Minimum Maximum 25,0000 1 25,0000 25,00 25,00 40,0000 1 40,000 40,00 40,00 25,0000 1 25,000 25,00 25,00 13.00    Mean N Std Deviation Median Std Eror Of Mean Minimum Maximum 8,0000 1 8,0000 8,00 8,00 12,0000 1 12,000 12,00 12,00 40,0000 1 40,000 40,00 40,00 TOTAL   Mean N Std Deviation Median Std Eror Of Mean Minimum Maximum 11,5000 4 9,46925 9,0000 4,73462 3,00 25,00 24,7500 4 11,58663 23,5000 5,79332 12,00 40,00 11,7500 4 9,14239 9,0000 4,57120 4,00 25,00
Sedangkan    tabel  2  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  N  merupakan jumlah  sampel  yang  digunakan  yaitu  sebanyak  1.  Variabel  Var00001  sampai
Var00003   mempunyai mean (rata-rata) diatas  0,10000 dan  median juga diatas 0,10000.  Dari  data  statistik  diatas  Variabel  Var00001  sampai  Var00003 menunjukkan  bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian  besarnya Variabel Var00001 sampai Var00003   sudah memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu  di  atas  0,05%.  dikarenakan  nilai  meannya  diatas  0,05%  dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  simpangan  data  pada    Variabel  Var00001  sampai Var00003  sudah  sangat  baik .
TABEL 3 DESKRIPTIF STATISTIK MEAN STANDAR DEVIASI N VAR00001 11,5000 9,46925 4 VAR00002 24,7500 11,58663 4 VAR00003 11,7500 9,14239 4 VAR00004 5,000 5,47723 4
Tabel    3  menunjukkan    bahwa  variabel  VAR00001  memiliki  nilai    rata- ratanya sebesar 11,5000 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 9,46925.  variabel  VAR00002  memiliki  nilai    rata-ratanya  sebesar  24,7500  dan standar  deviasinya  (tingkat  sebaran  datanya)  sebesar  11,58663.    variabel VAR00003  memiliki  nilai   rata-ratanya sebesar 11,7500 dan  standar deviasinya (tingkat  sebaran  datanya)  sebesar  9,14239.  variabel  VAR00004  memiliki  nilai rata-ratanya  sebesar  5,000  dan  standar  deviasinya  (tingkat  sebaran  datanya) sebesar  5,47723.  Dengan  jumlah  data  (n)  sebanyak  4,  maka  dapat  disimpulkan bahwa nilai rata-rata dan standar deviasi terbesar pada variabel VAR00002.
TABEL 4 CORRELATIONS Control Variabel Var 00001 Var 00002 Var 00003 Var 00004     VAR00001  Correlations Significance (2-tailed) Df VAR00002  Correlations Significance (2-tailed) Df VAR00003  Correlations Significance (2-tailed) Df 1.000 0 ,886 ,307 1 ,945 ,212 1 ,886 ,307 1 1,000 0 1,000 0 ,945 ,212 1 ,989 ,095 1 1,000 0
Dari  hasil  korelasi  antara  masing-masing  tabel  4    diatas  terlihat  bahwa korelasi antara masing-masing variabel ( VAR00001 Sampai VAR00003) terhadap total skor konstruk (VAR00004) menunjukan  hasilnya  tidak ada hubungan yang kuat  .  tetapi  dari  nilai  hasil  analisis    korelasi  menunjukan  tingkat  korelasi  atau hubungan rata-rata sangat tinggi atau sangat kuat antara masing-masing variabel , dengan  nilai  diatas 0,800 yang mana nilai  ini menunjukan sangat tinggi nilai korelasi variabelnya.
GAMBAR 1

## GRAFIK STATISTIK
20.00 15.00 10.00 5.00
0.00 VAR00001                 VAR00002               VAR00003               VAR00004
Berdasarkan  gambar  1  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  rata-rata  (mean) terbesar   jatuh pada variabel  Var00002  dan nilai mean yang terkecil adapada Var00004  (variabel  dependen)    Dari  data  statistik  perusahaan    ini  menunjukan menunjukkan  bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian  besarnya  nilai rata-rata  variabel  baik  independen  dan  dependen  sama  –sama  memiliki kekuatan  masing  untuk  menunjukan  standarnya  dalam  penelitian  ini,  dimana
standar yang ditetapkan, yaitu di atas 0,05%. dikarenakan nilai meannya diatas 0,05%. dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata sudah memenuhi.
Aspirasi Terhadap Perlindungan konsumen Kartu Kredit
TABEL 1 Case processing summary CASES INCLUDED EXCLUDED TOTAL N Persent         N Persent N  Persent VAR00001 * VAR00004 4 26,7 11 73,3 15 100,0 VAR00002 * VAR00004 4 26,7 11 73,3 15 100,0 VAR00003 * VAR00004 4 26,7 11 73,3 15 100,0
Berdasarkan table 1 diatas  menunjukan  dari jumlah data variabel 4 yang semuanya  diproses,  tetapi  ada  data  yang  missing  atau  hilang  sebanyak  11 dengan tingkat persentase 73,3%. sehingga tingkat kevaliditasaanya  berkurang dari 100%.
TABEL 2 REPORT VAR00004 VAR00001 VAR00002 VAR00003 3.0 Mean N Std Deviation Median Std Eror of Mean Minimum Maximum 10,0000 1 10,0000 10,00 10,00 22,0000 1 22,0000 22,00 22,00 9,0000 1 9,000 9,00 9,00 4.0 Mean N Std Deviation Median Std Eror of Mean Manimum Maximum 3,0000 1 3,0000 3,00 3,00 25,0000 1 25,000 25,00 25,00 9,0000 1 9,000 9,00 9,00 4.00       Mean N Std Deviation Mean Std Eror Of 25,0000 1 25,0000 40,0000 1 40,000 25,0000 1 25,000
Mean Minimum Maximum 25,00 25,00 40,00 40,00 25,00 25,00 13.00    Mean N Std Deviation Median Std Eror Of Mean Minimum Maximum 8,0000 1 8,0000 8,00 8,00 12,0000 1 12,000 12,00 12,00 40,0000 1 40,000 40,00 40,00 TOTAL   Mean N Std Deviation Median Std Eror Of Mean Minimum Maximum 11,5000 4 9,46925 9,0000 4,73462 3,00 25,00 24,7500 4 11,58663 23,5000 5,79332 12,00 40,00 11,7500 4 9,14239 9,0000 4,57120 4,00 25,00
Dari    tabel  2  dapat  disimpulkan  bahwa  N  merupakan  jumlah  sampel yang  digunakan  yaitu  sebanyak  1.  Variabel  Var00001  sampai  Var00003 mempunyai  mean  (rata-rata)  diatas    0,10000  dan    median  juga  diatas  0,10000. Dari  data  statistik  diatas  Variabel  Var00001  sampai  Var00003          menunjukkan bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian  besarnya  Variabel  Var00001 sampai  Var00003      sudah  memenuhi  standar  yang  ditetapkan,  yaitu  di  atas 0,05%.  dikarenakan  nilai  meannya  diatas  0,05%  dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  simpangan  data  pada    Variabel  Var00001  sampai  Var00003 sudah  sangat  baik
TABEL 3 DESKRIPTIF STATISTIK MEAN STANDAR DEVIASI N VAR00001 11,5000 9,46925 4 VAR00002 24,7500 11,58663 4 VAR00003 11,7500 9,14239 4 VAR00004 5,000 5,47723 4
Berdasarkan  tabel  3  dapat  disimpulkan    bahwa  variabel  VAR00001 memiliki  nilai    rata-ratanya  sebesar  11,5000  dan  standar  deviasinya  (tingkat sebaran datanya) sebesar 9,46925. variabel VAR00002 memiliki nilai  rata-ratanya sebesar  24,7500  dan  standar  deviasinya  (tingkat  sebaran  datanya)  sebesar 11,58663.    variabel  VAR00003    memiliki  nilai    rata-ratanya  sebesar  11,7500  dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 9,14239. variabel VAR00004
memiliki nilai  rata-ratanya sebesar 5,000 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya)  sebesar  5,47723.  Dengan  jumlah  data  (n)  sebanyak  4,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  rata-rata  dan  standar  deviasi  terbesar  pada  variabel VAR00002.
TABEL 4 CORRELATIONS Control Variabel Var 00001 Var 00002 Var 00003 Var 00004     VAR00001  Correlations Significance (2-tailed) Df VAR00002  Correlations Significance (2-tailed) Df VAR00003  Correlations Significance (2-tailed) Df 1.000 0 ,886 ,307 1 ,945 ,212 1 ,886 ,307 1 1,000 0 1,000 0 ,945 ,212 1 ,989 ,095 1 1,000 0
Dari    hasil    korelasi  antara  masing-masing  variabel  (  VAR00001  Sampai VAR00003)  terhadap  total  skor  konstruk  (VAR00004)  menunjukan    hasil    tidak ada  hubungan  yang  kuat  ,  jadi  dapat  disimpulkan    bahwa  masing-masing variabel belum  menunjukan  adanya hubungan  yang kuat dari masing-masing varabel. Tapi dari nilai hasil analisis  korelasi menunjukan tingkat korelasi atau hubungan rata-rata sangat tinggi atau sangat kuat antara masing-masing variabel , dimana terlihat nilaicorellations nya menunjukan nilai diatas 0,800 yang mana nilai ini menunjukan sangat tingg nilai korelasi variabelnya.
GAMBAR 2

## GRAFIK STATISTIK
20.00 15.00 10.00 5.00
0.00 VAR00001                VAR00002               VAR00003              VAR 00004
Berdasarkan gambar 2, nilai rata-rata (mean) terbesar  jatuh pada variabel Var00002    dan  nilai  mean  yang  terkecil adapada  Var00004  (variabel  dependen) Dari  data  statistik  perusahaan    ini  menunjukan  menunjukkan  bahwa  secara statistik,  selama  periode  penelitian  besarnya  nilai  rata-rata  variabel  baik independen  dan  dependen  sama–sama  memiliki  kekuatan  masing  untuk menunjukan standarnya dalam penelitian ini,  dimana  standar yang ditetapkan, yaitu di atas 0,05%. dikarenakan nilai meannya diatas 0,05%. dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata sudah memenuhi.
Kepuasan Pelanggan Kartu Kredit
TABEL 1 Case processing summary CASES INCLUDED EXCLUDED TOTAL N Persent         N Persent N  Persent VAR00001 * VAR00004 15 100,0  0 ,0 15 100,0 VAR00002 * VAR00004 15 100,0  0 ,0 15 100,0 VAR00003 * VAR00004 15 100,0  0 ,0 15 100,0
Pada    table  diatas  menunjukan    dari  jumlah  data  variabel  15  yang semuanya  diproses,  tetapi  tidak  ada  data  yang  missing  atau  hilang  sehingga tingkat kevaliditisannya  jadi  100%.
TABEL 2 REPORT VAR00004 VAR00001 VAR00002 VAR00003 0.0         Mean N Std Deviation Median Std Eror of Mean Minimum Maximum 10,0000 1 10,0000 10,00 10,00 18,5385 13 14,97006 18,0000 4,15195 ,00 37,00 1,9231 13 6,93375 ,0000 1,92308 ,00 25,00 3.00          Mean N Std Deviation Median Std Eror of Mean Manimum Maximum 3,0000 1 3,0000 3,00 3,00 5,0000 1 5,0000 5,00 5,00 5,0000 1 5,0000 5,00 5,00 23.0        Mean N Std Deviation Mean Std Eror Of Mean Minimum Maximum 25,0000 1 25,0000 25,00 25,00 17,0000 1 17,0000 17,00 17,00 5,0000 1 5,0000 5,00 5,00 TOTAL   Mean 11,5000 17,5333 2,3333
N Std Deviation Median Std Eror Of Mean Minimum Maximum 4 9,46925 9,0000 4,73462 3,00 25,00 15 14,29219 17,0000 3,69023 ,00 37,00 15 6,5107 ,0000 1,68089 ,00 25,00
Berdasarkan tabel 7, N merupakan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 4. Untuk Variabel Var00001   mempunyai total mean (rata-rata) diatas 11,5000    dan    median  juga  diatas  9,0000.  Dari  data  statistik  diatas  Variabel Var00001      menunjukkan  bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian besarnya Variabel Var00001   sudah memenuhi  standar yang ditetapkan, yaitu di atas  0,05%.  dikarenakan  nilai  meannya  diatas  0,05%  dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa simpangan data pada  Variabel Var00001  sudah  sangat  baik Berdasarkan  tabel  7,  N  merupakan  jumlah  sampel  yang  digunakan  yaitu sebanyak 15. Untuk Variabel Var00002   mempunyai total mean (rata-rata) diatas 17,5333    dan    median  juga  diatas  17,0000.  Dari  data  statistik  diatas  Variabel Var00002      menunjukkan  bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian besarnya Variabel Var00002   sudah memenuhi  standar yang ditetapkan, yaitu di atas  0,05%.  dikarenakan  nilai  meannya  diatas  0,05%  dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa simpangan data pada  Variabel Var00002  sudah  sangat  baik Berdasarkan tabel 7,  bahwa N merupakan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 15.  Untuk Variabel Var00003   mempunyai total mean (rata-rata) diatas 2,3333    dan  median  juga  diatas  0,0000.  Dari  data  statistik  diatas  Variabel Var00003  menunjukkan  bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian besarnya Variabel Var00003   sudah memenuhi  standar yang ditetapkan, yaitu di atas  0,05%.  dikarenakan  nilai  meannya  diatas  0,05%  dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa simpangan data pada  Variabel Var00003  sudah  sangat  baik . dengan  demikian  secara  statistic  variabel  independen  memberikan  nilai  secara statistic  sudah  menunjukan  suatu  korelasi  yang  baik  terhadap  variabel dependen.

## TABEL 3
DESKRIPTIF STATISTIK MEAN STANDAR DEVIASI N VAR00001 10,0667 6,13499 15 VAR00002 17,5333 14,29219 15 VAR00003 2,3333 6,51007 15 VAR00004 1,7333 5,93376 15
Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa jumlah data penelitian ini  sebanyak  15  data.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  1  variabel  dependen  dan  3 variabel  independen.  Variabel  independen  terdiri  dari  VAR00001(X1), VAR00002(X2)  dan  VAR00003(X3)  sementara  variabel  dependen  yaitu
VAR00004(Y).  Selama  tahun  penelitian  jumlah  rata-rata  terbesar  pada  variabel independen  pada  VAR00002(X2)  sebesar  17,5333  dan  nilai  standar  deviasi terbesar  pada  VAR00002(X2)  sebesar  14,29219.  Sedangkan  variabel  dependen dengan mean 1,7333 dan standar deviasi 5,93376. Dari table diatas terlihat bahwa nilai  mean  dan  standar  deviasinya  diatas  0,05%.  Ini  menunjukan  nilai  statistic deskritif rata-ratanya sudah sangat baik.
TABEL 4 CORELATIONS VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00001 1,000 -,217 -,208 VAR00002 -,217 1,000 -,191 VAR00003 -,208 -,191 1,000
Dari    tabel  4  diatas,  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  korelasi    antara var00001  sampai  var  00003      didapatkan  nilai  korelasinya  adalah  bernilai negative.  Artinya  bahwa  variabel  independen  var00001  sampai  var  00003 memiliki hubungan yang rendah tapi negative (tidak searah), ini berarti variabel independen    belum    memberikan  efek  yang  kuat  dalam  menentukan  dan menjelaskan nilai hubungan dari variabel independen ini.
GAMBAR 3

## GRAFIK STATISTIK
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
VAR00001             VAR00002                  VAR00003                VAR 00004
Berdasarkan  gambar  3  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  rata-rata  (mean) terbesar   jatuh pada variabel  Var00002  dan nilai mean yang terkecil adapada Var00004 (variabel  dependen).   Dari  data  statistik  perusahaan   ini  menunjukan menunjukkan  bahwa  secara  statistik,  selama  periode  penelitian  besarnya  nilai rata-rata  variabel  baik  independen  dan  dependen  sama  –sama  memiliki kekuatan  masing  untuk  menunjukan  standarnya  dalam  penelitian  ini,  dimana standar yang ditetapkan, yaitu di atas 0,05%. dikarenakan nilai meannya diatas 0,05%. dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata sudah memenuhi . Hasil Uji statistic yang dilakukan menunjukkan tidak ada hubungan yang positif dan kuat antara Kebijakan Perlindungan Konsumen Kartu Kredit dengan Kepuasan Pelanggan Kartu  Kredit  dikarenakan adanya biaya  yang  dibebankan oleh  merchant  kepada  konsumen  pengguna  kartu  kredit  sehingga  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  konsumen  untuk  membeli  barang  tertentu  lebih  tinggi. Bentuk  pelanggaran  cara  penagihan  oleh  Debt  collector  terkadang  disertai kekerasan  secara  vertical,  hal  ini  didukung  berdasarkan  sumber  data  PBI  No 6/30/PBI/2004 dan direvisi dengan PBI No 7/52/PBI/2005 dan direvisi kembali dengan  PBI  No  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran  dengan    Kartu  Kredit.  Peraturan  Bank  Indonesia  ini  menyatakan bahwa Pemerintah belum optimal memberikan perlindungan kepada konsumen, serta  banyaknya  kasus  kerugian  konsumen.  Hal  ini  terjadi  karena  kebijakan tentang kartu kredit ini baru dikeluarkan oleh bank Indonesia  bulan Desember Tahun  2004.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  uji  statistic  hipotesa  pertama  dan ketiga  dari  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  ada  hubungan  yang  positif dan kuat antara analisis Kebijakan Perlindungan Konsumen Kartu kredit dengan Persepsi  terhadap  Jasa  Layanan  Kartu  Kredit  dan  Aspirasi  terhadap  Program Perlindungan Konsumen terbukti atau diterima, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukan  oleh  Singarimbun  dan  Handayani,1987  (  dalam  metode  penelitian survey  LP3ES  Jakarta),  bahwa  harus  ada  kesetaraan  antara  Provider  dan Konsumen,  memiliki  hubungan  harmonisasi  kepentingan,  penerapan  regulasi yang  tepat  sehingga  kasus-kasus  pengaduan  dapat  tuntas  yang  akhirnya Aspirasi terhadap Program Perlindungan Konsumen dapat tersalurkan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan  analisa  data  penelitian  yang  telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa : ( 1) Ada hubungan yang positif dan kuat antara Analisis Kebijakan Perlindungan Konsumen Kartu Kredit dengan Persepsi terhadap  Jasa  Layanan  Kartu  Kredit.  Kemudian  :  (  2)  Tidak  ada  hubungan  yang positif  dan  kuat  antara  Analisa  Kebijakan  Perlindungan  Konsumen  Kartu  Kredit dengan Kepuasan Pelanggan Kartu Kredit. Serta : ( 3 )Ada hubungan yang positif dan kuat antara Analisa Kebijakan Perlindungan  Konsumen Kartu Kredit dengan Aspirasi terhadap Program Perlindungan Konsumen.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  kesimpulan  maka  peneliti  mengajukan saran : (1) pada penelitian yang akan datang untuk mengukur kepuasan pelanggan kartu  kredit  agar  klasifikasinya  dipersempit  sehingga  sasaran  yang  ingin  dicapai
tidak  bias.  (2)  Sebaiknya  sampel  yang  digunakan  lebih  banyak  sehingga  dapat dipertimbangkan  range  ukuran  maksimum  (3)  permasalahan  yang  diungkapkan dalam  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  sumber  data  yang  diperoleh  tidak  hanya dari  bank  swasta  tetapi  Bank  pemerintah  juga  dilibatkan  sehingga  dapat melakukan skala perbandingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Arifin. 2002  Tip  dan  Trik  Memiliki  Kartu  Kredit ,  Elex  Media  Komputendo Jakarta.
AZ, Nasution. 1995 Penulisan karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen Dan peradilan Di Indonesia , BPHN DEPKEH.
Bisnis Indonesia, 7 Juni 2005 Kejahatan kartu Kredit Diganjar Setimpal (Artikel).
Consuelo  G,  Sevilla,et  all.  1993. Pengantar  Metode  Penelitian ,  Penerjemah Alimudin Tuwu UI Press  Jakarta.
Dedi,  Hanants.  2010 Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  terhadap  Iklan  yang Menyesatkan (artikel).
Direktorat  Akunting  dan  Sistem  Pembayaran  Bank  Indonesia.2006. Prospek  dan Permasalahan  Bisnis Kartu  Kredit  di  Indonesia ,  Makalah  Diskusi  Internal BPKN.
Forum  Sahabat.  2009, Pedoman  Praktis  Menghindari  Perangkap  Hutang  Kartu Kredit (artikel).
H,Sri  Redjeki.  1995 Penulisan  Karya  ilmiah  tentang  Aspek  Hukum  Penggunaan Kartu kredit , BPHN, Depkeh. Kontan No 38/Juni 2006, Cukup Dua Kartu Saja (Rubrik Bank). Kompas.Com, 19 April 2004, Bank dan Nasabah Kartu Kredit.
Majalah  investo,2004 Gaya  Hidup  Uang  Plastik  Ditengah  Masyarakat  Kosumtif (Rubrik Investama).
Sigit,  Pramono  2006, Peran  Perbanas  Dalam  Penerbitan,  Penggunaan  dan Pengawasan Kartu  Kredit  Oleh Bank-Bank  Di  Indonesia ,  Makalah  Diskusi Internal BPKN.
Singarimbun dan Handayani 1987, Metode Penelitian Survey , LP3ES Jakarta. Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press Jakarta. Tabloid Bisnis Uang, 2005 Satu Kartu untuk Semua Urusan (artikel edisi agustus no 26)
Tempo  Interaktif,  22  mai  2005 Bank  asing  Bikin  Tak  Nyaman  Pengguna  Kartu Kredi t, Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen .
Shofie, Yusuf, 2002. Perlindungan Konsumen dan Intrumen-Instrumennya, artikel hal 43 Jakarta.