FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
P-ISSN: 2621-4636   E-ISSN: 2621-4644 Vol. xx, No. x (20xx): xxx-xxx http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.vxxixx.xxxx

## PENGARUH KOMPLEKSITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: APAKAH KULTUR NASIONAL MEMILIKI PERAN?

## Viliona
Universitas Kristen Satya Wacana 232017011@student.uksw.edu

## Ari Budi Kristanto
Universitas Kristen Satya Wacana ari.kristanto@uksw.edu Diterima: Januari 2021 Direvisi : April 2021 Diterbitkan: Juni 2021
Abstract: This study examines the effect of tax complexity on tac compliance, and examines the effect of national  culture  as moderating variables  between the  relationship  of tax  complexity  and tax compliance. Moreover, the national culture itself consist of 6 dimensions, namely masculinity, individualism, uncertainty avoidance, power distance, short-term normative orientation, and indulgences. The population in this study are all countries around the world. The sample consist of countries that were included in the studies of Tax Effort 2015 and National Culture 2015. After sorting the data based on the variables, the sample were 45 countries. The analysis technique is using Moderated Regression Analysis (MRA). Before conducting the test, the data was tested using the classical assumption test. The result showed that tax complexity had no effect on tax compliance (beta -0,307; significance 0,426). This study also proves that national culture with the dimensions of masculinity, individualism, uncertainty avoidance, power distance and indulgence as moderating variables can strengthen the negative relationship between tax complexity and tax compliance. In  addition, the  dimension  of short-term  normative  orientation  cannot moderate the  relationship  between tax complexity and tax compliance. This research can be used as an evaluation material for the government in considering the role of national culture in solving problems related to non-compliance with taxpayers in a country.
Keywords: Tax Complexity, Tax Compliance, and National Culture
Abstrak : Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan pajak, dan  menguji  pengaruh  kultur  nasional  (dimensi masculinity,  individualism,  uncertainty avoidance,  power  distance,  short-term  normative  orientation, dan indulgence )  sebagai  variabel moderasi  antara  hubungan  kompleksitas  pajak  dan  kepatuhan  pajak.  Populasi  pada penelitian ini yaitu negara yang ada di seluruh dunia. Adapun sampel yang dipakai adalah negara-negara  yang  termasuk  dalam  penelitian Tax  Effort 2015  Kultur  Nasional  2015. Berdasarkan  data  yang  tersedia,  diperoleh  sampel  sebanyak  45  negara.  Teknik  analisis yang  digunakan  yaitu  menggunakan Moderated  Regression  Analysis  (MRA) .  Sebelum melakukan pengujian, data diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian membuktikan  kompleksitas  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  (beta  - 0,307; signifikansi 0,426). Penelitian ini juga membuktikan bahwa kultur nasional dengan dimensi masculinity,  individualism,  uncertainty  avoidance,  power  distance dan indulgence sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan  pajak.  Selain  itu,  kultur  nasional  dengan  dimensi short-term  normative oritentation tidak  dapat  memoderasi  hubungan  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan pajak.  Penelitian  ini  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  dalam mempertimbangkan  peran  kultur  nasional  guna  memecahkan  masalah  terkait  dengan ketidakpatuhan wajib pajak di suatu negara.
Kata Kunci: Kompleksitas Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Kultur Nasional
Copyright © 20xx, First Author et al This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Pendahuluan
Minimnya kepatuhan terhadap pembayaran pajak sudah menjadi masalah di setiap negara.  Pada  kenyataannya,  pajak  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam  mendukung kemandirian negara dalam hal keuangan. 1 Namun, data pendapatan negara di tahun 2013 menunjukan,  52  negara  seperti  Amerika  Serikat,  Argentina  dan  Zambia  mengalami kerugian 1 - 7 persen dari PDB akibat wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. 2 Crivelli,  de  Mooij,  dan  Keen  mengatakan  bahwa  perkiraan  kerugian  pendapatan  secara global akibat penghindaran pajak sekitar US $ 650 miliar per tahunnya. 3 Dengan tingginya tingkat  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  wajib  pajak  di  banyak  negara  menunjukan kurangnya tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak di dunia.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek.  Menurut  Direktorat Jenderal Pajak perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang patuh mencatat dan  membukukan  transaksi  usaha,  melaporkan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku,  dan  patuh  terhadap  semua  peraturan  perpajakan  lainnya. 4 Dengan  begitu, kepatuhan  wajib pajak dapat dilihat dari  perhitungan  yang  benar,  pelaporan yang  sesuai dengan  keadaan  wajib  pajak,  dan  pembayaran  yang  tepat  waktu  sebelum  tanggal  jatuh tempo.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  diharapkan  memiliki  kesadaran  sendiri  dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara sukarela. 5 Penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Syakura  dan  Baridwan  menunjukan  bahwa  aspek  yang  dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak. 6 Aspek  lain  yang  akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  lainnya  yaitu  keadilan  dan kompleksitas  perpajakan  yang  ada  di  setiap  negara. 7 Di  dalam  penelitian  ini,  fokus penelitian  akan  mengarah  pada  pengaruh  kompleksitas  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Berbagai  penelitian  terkait  dengan  hubungan  kompleksitas  perpajakan  dan kepatuhan  wajib  pajak  telah  dilakukan.  Studi  yang  dilakukan  Syakuran  dan  Baridwan  di Indonesia  menemukan  bahwa  kompleksitas  perpajakan  dapat  meningkatkan  kepatuhan
1 Ngadiman Ngadiman and Christiany Puspitasari, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012,” Jurnal Akuntansi 18, no. 3 (2017): 408–421.
2 Alex  Cobham  and  Petr  Janský,  “Global  Distribution  of  Revenue  Loss  From  Corporate  Tax Avoidance: Re-Estimation and Country Results,” Journal of International Development 30, no. 2 (2018): 206–232.
3 Ernesto  Crivelli,  Ruud  de  Mooij,  and  Michael  Keen,  “Base  Erosion,  Profit  Shifting  and Developing Countries,” FinanzArchiv 72, no. 3 (2016): 268–301,
https://doi.org/10.1628/001522116X14646834385460.
4 Direktorat  Jenderal  Pajak,  “Menakar  Kadar  Kepatuhan  Wajib  Pajak,”  last  modified  2017, https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak.
5 Komang  Subagiastra,  I  Putu  Edy  Arizona,  and  I  Nyoman  Kusuma  Adnyana  Mahaputra, “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia),” Jurnal Ilmiah Akuntansi 1, no. 2 (2016): 167–193.
6 Muhammad  Abadan  Syakura  and  Zaki Baridwan, “Determinan  Perencanaan  Pajak  Dan  Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 5 (2014): 170–344.
7 Dewi Pudji Rahayu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak,” Jurnal Akuntansi  Indonesia 8,  no.  1  (2019):  17–25;  Oginni  Simon  Oyewole  et  al.,  “Tax  Complexity  and  Tax Compliance in African Self-Assessment Environment,” International Journal of Management Research & Review 4, no. 5 (2014): 575–583.
wajib  pajak. 8 Namun,  menurut  penelitian  yang  dilakukan  Saad  tahun  2014  pada  negara Selandia  Baru  menemukan  bahwa  kompleksitas  perpajakan  yang  terlalu  rumit  akan menghambat  wajib  pajak  dalam  mematuhi  peraturan  undang-undang  perpajakan. 9 Dari hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ternyata  terjadi  ketidakkonsistenan  antara  kedua temuan  tersebut.  Adanya  kemungkinan  bahwa  ketidakkonsistenan  antara  kedua  temuan penelitian yang dilakukan pada Selandia Baru dan Indonesia terjadi akibat kultur nasional yang  berbeda.  Menurut  data  pada  Geert  Hofstede  tahun  2015,  negara  Selandia  Baru cenderung memiliki kultur nasional yang lebih masculin daripada negara Indonesia. 10
Pada  kenyataannya,  di  dunia  ini  terdapat  berbagai  macam  kultur  nasional  yang berbeda-beda. Sebelumnya, terdapat penelitian-penelitian yang mengaitkan antara kultur nasional terhadap perpajakan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bame-Aldred, Cullen, Martin,  dan  Parboteeah  mengaitkan  kultur  nasional  dengan  penggelapan  pajak. 11 Selanjutnya,  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pukelien  dan  Kazemekaityte menghubungkan  antara  kultur  nasional  dengan  perilaku  pajak  di  negara-negara  Uni Eropa. 12 Tidak hanya itu, Ortas dan Gallego-Alvarez juga melakukan penelitian hubungan antara  kinerja Corporate  Social  Responsibility (CSR)  perusahaan  dengan  agresivitas  pajak yang  dimoderasi  oleh  kultur nasional. 13 Dari  ketiga penelitian diatas  menemukan  adanya keterkaitan  kultur  nasional  dengan  perpajakan,  sehingga  pada  penelitian  kali  ini  akan mengaitkan  kultur  nasional  sebagai  variabel  moderat  antara  kompleksitas  perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  kali  ini  akan  menganalisis  hubungan  antara  kompleksitas  perpajakan dan  kepatuhan  wajib  pajak  di  level  negara.  Studi  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Saad tahun 2014 dilakukan pada level mikro yaitu di negara Selandia Baru. 14 Penelitian terkait dengan kompleksitas perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan di Afrika dan Indonesia. 15 Selain itu, penelitian ini menambahkan kultur nasional sebagai variabel moderat  antara  kompleksitas  sistem  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Rumusan masalah  penelitian  ini  yaitu  pertama,  apakah  kompleksitas  perpajakan  akan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak?  Kedua,  apakah  dengan  adanya  variabel  kultur nasional  ( masculinity,  individualism,  uncertainty  avoidance,  power  distance,  long-term orientation, dan indulgence ) dapat memoderasi hubungan antara kompleksitas perpajakan dan kepatuhan wajib pajak? Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pertimbangan dalam kebijakan perpajakan di negaranya. Selain
8 Syakura  and  Baridwan,  “Determinan  Perencanaan  Pajak  Dan  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.”
9 Natrah Saad, “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 109, no. 1 (2014): 1069–1075, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590.
10 Geert Hofstede, “Dimension Data Matrix,” last modified 2015,
https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/.
11 Charles W. Bame-Aldred et al., “National Culture and Firm-Level Tax Evasion,” Journal of Business Research 66, no. 3 (2011): 390–396. 12 Violeta Pukelien  and  Austėja  Kažemekaitytė,  “Tax  Behaviour :  Assessment  of Tax,” Ekonomika 95, no. 2 (2016): 30–56. 13 Eduardo  Ortas  and  Isabel  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture,” Accounting, Auditing and Accountability Journal 33, no. 4 (2020): 825–855.
14 Saad, “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View.” 15 Oyewole et al., “Tax Complexity and Tax Compliance in African Self-Assessment Environment.”
itu,  informasi  ini  dapat  menambah  literatur  jurnal  terkait  dengan  kompleksitas  sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Pajak
Menurut Young, Lei, Wong, dan Kwok kepatuhan pajak merupakan tingkat dimana individu  ataupun  organisasi  mematuhi  hukum  dan  peraturan  perpajakan. 16 Kepatuhan terhadap  pajak  akan  tercapai  apabila  wajib  pajak  memiliki  sikap  positif  (mendukung) terhadap pembayaran pajak. 17 Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sangat dibutuhkan di  setiap  negara  karena  akan  mempengaruhi  penerimaan  di  negara  tersebut.  Penerimaan negara  yang  salah  satunya  berasal  dari  pajak  ini  akan  digunakan  oleh  pemerintah  untuk menyediakan barang dan jasa publik. 18 Menurut Ospina dan Roser, sekitar 80% pendapatan pemerintah  pada  sebagian  besar  negara-negara  di  dunia,  berasal  dari  total  pendapatan pajak. 19 Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak di suatu negara agar penerimaan pemerintah dapat terpenuhi.
Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Aspek-aspek ini seperti kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak 20 ,  keadilan 21 ,  pengetahuan  pajak 22 dan  kompleksitas pajak 23 .  Aspek  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  dapat  dilihat  dari  tingkat  korupsi, pelayanan,  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  otoritas  pajak.  Sedangkan  keadilan  dapat dilihat  dari  pengenaan  tarif  dan  sanksi  pajak,  serta  keputusan  yang  diambil  oleh  otoritas pajak.  Aspek  pengetahuan  pajak  diperlukan  dalam  kepatuhan  pajak  agar  masyarakat  di negara  tersebut  mengetahui  tata  cara  perpajakan  wajib  pajak  dapat  melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang diterapkan. 24

## Kompleksitas Perpajakan
Kompleksitas  perpajakan  merupakan  kerumitan  sistem  perpajakan  sehingga menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan di suatu negara. 25 Menurut Bătrâncea et al., kompleksitas pajak dapat merujuk  pada  teks  undang-undang  perpajakan  yang tidak  mudah  untuk dipahami bahkan
16 Angus Young et al., “Individual Tax Compliance in China: A Review,” International Journal of Law and Management 58, no. 5 (2016): 562–574.
17 Doreen Musimenta et al., “Tax Compliance of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective,” Journal of Money Laundering Control 22, no. 1 (2019): 14–31. 18 Larissa Bătrâncea, Ramona-Anca Nichita, and Ioan Bătrâncea, “Tax Non-Compliance Behavior in the  Light  of Tax  Law  Complexity  and  the  Relationship  Between  Authorities  and Taxpayers,” Annals  of the Alexandru Ioan Cuza University - Economics 59, no. 1 (2013): 97–106.
19 Esteban  Ortiz  Ospina  and  Max  Roser,  “Taxation,”  last  modified  2016, https://ourworldindata.org/taxation.
20 Dwi Ratmono, “Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak,” Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 18, no. 1 (2014): 42–64. 21 Rahayu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.” 22 Saad, “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View.” 23 Syakura  and  Baridwan,  “Determinan  Perencanaan  Pajak  Dan  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.”
24 Ajat  Sudrajat  and  Arles  Parulian  Ompusunggu,  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak,” Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP 2, no. 2 (2015): 193–202, https://ourworldindata.org/taxation.
25 Thomas  Hoppe  et  al.,  “2016  Global  MNC  Tax  Complexity  Survey”  (2017), https://www.taxcomplexity.org/.
oleh penasihat pajak bersertifikat ataupun pakar keuangan. 26 Tidak hanya itu, kompleksitas juga  merujuk  pada  ribuan  lembar  yang  tersebar  pada  undang-undang  perpajakan  dan pemeriksaan  pajak  yang  terlalu  rumit.  Dengan  kompleksnya  sistem  perpajakan  di  suatu negara,  menyebabkan  penerimaan  negara  kurang  maksimal  akibat  ketidakpatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik disengaja ataupun tidak disengaja.
Kompleksitas  perpajakan  masuk  kedalam  salah  satu  faktor  penentu  tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu negara. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa semakin tinggi  kompleksitas  pajak  di  suatu  negara,  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  semakin rendah. 27 Terdapat beberapa negara seperti Selandia Baru dan Indonesia telah melakukan reformasi  pajak  guna  menyederhanakan  sistem  perpajakan  yang  ada  di  negaranya. 28 Dengan  adanya  reformasi  pajak,  diharapkan  masyarakat  dalam  suatu  negara  dapat berkontribusi dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan negara dapat terpenuhi.

## Kultur Nasional
Kultur nasional merupakan cara pikir manusia yang berbeda antara satu kelompok dengan  kelompok  lain  sehingga  akan  membedakan  respon  mereka  dalam  bertindak sesuatu. 29 Sedangkan Andrijauskienė dan Dumčiuvienė mengatakan bahwa kultur nasional merupakan seperangkat norma, kepercayaan, nilai, dan perilaku khas dalam populasi suatu negara. 30 Dengan  begitu,  antara  negara  satu  dengan  negara  lain  memiliki  ciri  khas  kultur yang  berbeda.  Kultur  nasional  pada  masing-masing  negara  akan  mempengaruhi  sebagian besar praktik dan proses sosial di masyarakat negara tersebut. 31
Menurut Hofstede Insight, kultur nasional terbagi menjadi enam dimensi. Dimensi tersebut  meliputi power  distance  index  (PDI),  individualism  versus  collectivism  (IDV), dan masculinity versus femininity (MAS) . Tiga dimensi lainnya yaitu uncertainty avoidance (UAI), long-term orientation versus short-term normative orientation (LTO), dan indulgence versus restraint  (IVR) . 32 Keenam  dimensi  kultur  nasional  ini  yang  akan  mewakili  preferensi independen dalam satu keadaan yang membedakan antara negara satu dengan negara lain. Perilaku sosial yang ada di suatu negara dapat dilihat dari kultur nasional yang dominan di negaranya. 33
26 Bătrâncea,  Nichita,  and  Bătrâncea,  “Tax  Non-Compliance  Behavior  in  the  Light  of  Tax  Law Complexity and the Relationship Between Authorities and Taxpayers.”
27 Ibid.;  Oyewole  et  al.,  “Tax  Complexity  and  Tax  Compliance  in  African  Self-Assessment Environment.”
28 Direktorat  Jenderal  Pajak,  “Integritas  Dalam  Reformasi  Perpajakan,”  last  modified  2017, https://www.pajak.go.id/id/artikel/integritas-dalam-reformasi-perpajakan;  Saad,  “Tax  Knowledge,  Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View.”
29 Hofstede  Insights,  “What  Do  We  Mean  By  ‘Culture’?,”  last  modified  2019, https://news.hofstede-insights.com/news/what-do-we-mean-by-culture.
30 Meda  Andrijauskienė  and  Daiva  Dumčiuvienė,  “Hofstede’S  Cultural  Dimensions  and  National Innovation Level,” DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting 3, no. 1 (2017): 189–205.
31 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”
32 Hofstede  Insight,  “National  Culture,”  last  modified  2019,  https://hi.hofstede- insights.com/national-culture.
33 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”

## Pengaruh Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Kompleksitas pajak merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara.  Kompleksitas pajak  menyebabkan  ketidakpatuhan  oleh  wajib pajak  baik disengaja  ataupun  tidak  disengaja. 34 Kerumitan  pada  aturan  perpajakan  di  suatu  negara menimbulkan  kesalahan  wajib  pajak  dalam  menginterpretasikan  aturan  pajak  tersebut. Salman dan Sarjono mengatakan bahwa semakin kompleks undang-undang perpajakan di suatu  negara,  maka  wajib  pajak  akan  menunjukkan  perilaku  seperti  terlambat menyampaikan pemberitahuan hingga terlambat membayar pajak. 35 Hal ini menunjukkan minimnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  suatu  negara  akibat  tingginya  kompleksitas perpajakan di negaranya.
Saad  mengatakan  bahwa  kompleksitas  dipandang  sebagai  aspek  yang berkontribusi terhadap minimnya perilaku kepatuhan wajib pajak. 36 Hal ini didukung oleh temuan penelitian dari Oyewole et al.  yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan  antara  hubungan  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. 37 Kompleksitas  pajak  menghambat  kemampuan  wajib  pajak  dalam  mematuhi  peraturan perpajakan  di  suatu  negara.  Selain  itu,  Bătrâncea  et  al.    juga  mengatakan  bahwa kompleksitas pajak akan menghambat wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan di suatu negara. 38 Dengan demikian, perumusan hipotesis yang akan dilakukan kali ini yaitu: H1: Kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kultur  Nasional  Sebagai  Moderator  antara  Kompleksitas  Perpajakan  dan Kepatuhan Pajak
Pada  dasarnya,  di  setiap  negara  memiliki  kultur  nasional  yang  berbeda.  Kultur nasional memiliki kaitan yang erat terhadap proses sosial di masyarakat, sehingga perilaku sosial  wajib  pajak  dapat  dilihat  dalam  hal  kultur  nasional  yang  dominan  di  negaranya. 39 Mengingat  bahwa  sistem  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak  termasuk  dalam  aspek sosial,  maka  diharapkan  kultur  nasional  dapat  mempengaruhi  hubungan  kedua  variabel tersebut.  Studi  yang  diteliti  oleh  Pukelien  dan  Kažemekaitytė  mengatakan  bahwa  sosial- budaya  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  di negara-negara  Uni-Eropa. 40 Ortas  dan  Gallego-Álvarez  juga  mengatakan  bahwa  nilai-nilai dan  kepercayaan  dalam  kultur  nasional  memiliki  pengaruh  terhadap  agresivitas  pajak. 41 Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  adanya  kultur  nasional  dapat  berpengaruh  terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
34 A.C. Borrego, C.M.M. Lopes, and C.M.S. Ferreira, “Tax Complexity Indices and Their Relation with  Tax  Noncompliance:  Empirical  Evidence  from  The  Portuguese  Tax  Professionals,” Tékhne 14,  no.  1 (2016): 20–30, http://dx.doi.org/10.1016/j.tekhne.2016.07.003.
35 Kautsar R. Salman and Bayu Sarjono, “Intention and Behavior of Tax Payment Compliance By the Individual Tax Payers Listed in Pratama Tax Office West Sidoarjo Regency,” Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura 16, no. 2 (2013): 309. 36 Saad, “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View.” 37 Oyewole et al., “Tax Complexity and Tax Compliance in African Self-Assessment Environment.”
38 Bătrâncea,  Nichita,  and  Bătrâncea,  “Tax  Non-Compliance  Behavior  in  the  Light  of  Tax  Law Complexity and the Relationship Between Authorities and Taxpayers.”
39 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”
40 Pukelien and Kažemekaitytė, “Tax Behaviour : Assessment of Tax.”
41 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”
Dimensi  kultur  budaya  yang  pertama  yaitu  dimensi masculinity  versus  femininity yang  mengacu pada pembagian  peran di  antara gender .  Dimensi masculinity ini  berfokus pada  kepentingan  relatif  dari  ketegasan,  kesuksesan  material,  pemusatan  diri,  kekuatan dan  pencapaian  individu. 42 Sedangkan  dimensi Femininity berfokus  pada  semangat kesederhanaan,  kepedulian,  menolong  dan  dukungan  sosial  yang  tinggi.  Pada  penelitian terkait  dengan  hubungan  kompleksitas  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak,  terdapat kesenjangan temuan studi yang diteliti pada negara Indonesia 43 dan Selandia Baru 44 . Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan kultur nasional di antara kedua negara tersebut. Negara  Selandia  Baru  memiliki  skor  budaya masculinity lebih  tinggi  daripada  negara Indonesia. 45 Negara  Selandia  Baru  yang  memiliki  yang  memiliki  skor  budaya masculinity lebih tinggi mempunyai kultur yang asertif yang berorientasi pada pencapaian kesuksesan, sehingga  mendorong  perilaku  menyimpang  seperti  penggelapan  pajak  untuk  mencapai tujuan  penting. 46 Hal  ini  menyebabkan  minimnya  kepatuhan  pajak  di  suatu  negara. Sedangkan  negara  Indonesia  yang  memiliki  skor  dimensi  budaya masculinity yang  lebih rendah  memiliki  sikap  yang  sebaliknya.  Dengan  begitu,  perumusan  hipotesis  pada penelitian kali ini yaitu:
H2: High  masculinity dapat  memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.
Dimensi  kedua  pada  kultur nasional  yang  mewakili  budaya di suatu  negara  yaitu dimensi individualism. Negara  yang  memiliki  tingkat individualism yang tinggi  cenderung menghargai  kebebasan,  kemandirian  dan  mementingkan  kepentingan  pribadi  daripada kepentingan  bersama. 47 Sebaliknya,  menurut Gallego-Álvarez dan  Ortas  masyarakat  yang memiliki  dimensi individualism yang  rendah  cenderung  mementingkan  kepentingan bersama  daripada  mengutamakan  hak-hak  pribadi. 48 Ortas  dan  Gallego-Álvarez berpendapat  bahwa  negara  yang  memiliki  kultur individualism yang  tinggi  cenderung memiliki sistem  peraturan  yang  lebih  ketat  sehingga  masyarakat  akan  lebih  memandang hak  dan  hukum  di  negaranya. 49 Sedangkan  negara  yang  memiliki  dimensi individualism lebih  terhubung  dengan  praktik  korupsi.  Oleh  karena  itu,  negara  yang  memiliki  kultur individualism yang  tinggi  cenderung  akan  berusaha  mematuhi  aturan  yang  ada  di negaranya  terlepas  dari  sistem  perpajakan  yang  kompleks.  Perumusan  hipotesis  pada penelitian kali ini yaitu:
H3: High individualism dapat memperlemah hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.
42 Foo Nin Ho, Hui Ming Deanna Wang, and Scott J. Vitell, “A Global Analysis of Corporate Social Performance:  The  Effects  of  Cultural  and  Geographic  Environments,” Journal  of  Business  Ethics 107,  no.  4 (2012): 423–433.
43 Syakura  and  Baridwan,  “Determinan  Perencanaan  Pajak  Dan  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.”
44 Saad, “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View.” 45 Geert Hofstede, “Dimension Data Matrix.” 46 Bame-Aldred et al., “National Culture and Firm-Level Tax Evasion.” 47 Ho,  Wang,  and  Vitell,  “A  Global  Analysis  of  Corporate  Social  Performance:  The  Effects  of Cultural and Geographic Environments.”
48 Prof Isabel  Gallego-Álvarez  and Prof  Eduardo Ortas,  “Corporate  Environmental  Sustainability Reporting in the Context of National Cultures: A Quantile Regression Approach,” International Business Review 26, no. 2 (2017): 337–353, http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.09.003.
49 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”
Dimensi uncertainty avoidance ini membahas terkait sejauh mana masyarakat pada suatu negara merasa terancam karena keadaan ketidakpastian, yang tidak dapat diketahui atau  tidak  terstruktur. 50 Masyarakat  dengan  dimensi uncertainty  avoidance yang  tinggi cenderung mempertahankan keyakinan dan memiliki perilaku yang kaku sehingga mereka tidak toleran terhadap perilaku dan gagasan yang tidak ortodoks. 51 Sebaliknya, masyarakat dengan  dimensi uncertainty  avoidance yang  rendah  memiliki  sikap  yang  santai  dimana praktek lebih penting daripada prinsip. Menurut Hofstede hukum dan aturan yang ada di suatu  negara  dapat  mencegah  ketidakpastian  dalam  perilaku  orang  lain. 52 Hal  ini menyebabkan  masyarakat  yang  ada  pada  dimensi uncertainty  avoidance yang  tinggi cenderung  mematuhi  aturan  dan  hukum  yang  berlaku  termasuk  peraturan  perpajakan yang  kompleks  untuk  mengurangi  keadaan  ketidakpastian  dan  mengurangi  risiko  yang akan  terjadi  dimasa depan. Sebaliknya,  masyarakat  yang tinggal di negara  yang  memiliki dimensi uncertainty  avoidance yang  rendah  lebih  menerima  risiko  dan  ambiguitas. 53 Mempertimbangkan  argumen-argumen  ini,  perumusan  hipotesis  pada  penelitian  kali  ini yaitu:
H4: High  uncertainty  avoidance dapat  memperlemah  hubungan  negatif  antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.
Dimensi selanjutnya  yang  termasuk kedalam  model  kultur nasional  adalah power distance yang  mendefinisikan  sejauh  mana  anggota  lembaga  atau  organisasi  di  suatu negara  mengharapkan  dan  menginginkan  distribusi  kekuasaan  secara  tidak  merata. 54 Negara  yang  termasuk  kedalam high  power  distance memiliki  pemikiran  bahwa ketidaksetaraan  merupakan  hal  yang  wajar  sehingga  masyarakat  cenderung  menerima ketidaksetaraan  di  masyarakat  dan  mematuhi  orang  yang  lebih  berkuasa. 55 Sedangkan, negara  dengan  dimensi low  power  distance cenderung  tidak  dapat  mentolerir  atas ketidaksetaraan  kekuasaan di  negaranya. Hofstede mengatakan bahwa pada  negara  yang memiliki dimensi  high  power  distance ,  perpajakan  di  negara  tersebut  melindungi  orang kaya sehingga pendapatan setelah pajak lebih tidak setara daripada sebelum pajak. 56 Hal ini mengindikasi  adanya  kompleksitas  perpajakan  yang  mengakibatkan  ketidakadilan  pada sistem  perpajakan  di  negara  yang  memiliki  budaya high  power  distance .  Namun,  karena budaya high  power  distance dapat menerima  ketidaksetaraan  tersebut,  maka  masyarakat dapat  tetap  mematuhi  aturan  perpajakan  yang  ada  di  negaranya.  Dengan  begitu, perumusan hipotesis pada penelitian kali ini yaitu:
50 Hofstede Insight, “National Culture.”
51 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”
52 Geert Hofstede, Culture and Organizations , International Studies of Management & Organization , vol. 10, 2010.
53 Raihan  Khan  and  Pamela  Cox, “Country Culture  and  National  Innovation,” Archives  of  Business Research 5, no. 2 (2017): 85–101. 54 Gallego-Álvarez and Ortas, “Corporate Environmental Sustainability Reporting in the Context of National Cultures: A Quantile Regression Approach.”
55 Ho,  Wang,  and  Vitell,  “A  Global  Analysis  of  Corporate  Social  Performance:  The  Effects  of Cultural and Geographic Environments.”
56 Hofstede, Culture and Organizations , vol. 10, p. .
H5: High  power  distance dapat  memperlemah  hubungan  negatif  antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.
Selanjutnya, dimensi kultur nasional menurut Hofstede yaitu long-term orientation versus  short-term  normative  orientation yang  merupakan  kelompok  kultur  berdasarkan pemikiran  antar  individu  mengenai  masa  depan. 57 Masyarakat  di  negara  yang  memiliki dimensi long-term  orientation sering disebut  pragmatis  yang  menerima  nilai-nilai seperti ketekunan,  menabung,  kejujuran,  adaptasi,  kemampuan,  disiplin  serta  berorientasi  pada pencapaian  jangka  panjang. 58 Dengan  begitu,  masyarakat  dengan  dimensi long-term orientation cenderung  akan  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  ada  di  negaranya. Sedangkan short-term  normative  orientation atau  sering  disebut  normatif  memiliki  nilai kebebasan, hak, prestasi, dan pemikiran untuk diri  sendiri. 59 Oleh karena itu, masyarakat dengan  budaya short-term  normative  orientation akan  cenderung  tidak  mematuhi peraturan perpajakan.
H6: Dimensi  short-term  normative orientation  yang  tinggi  akan  memperkuat hubungan negatif antara kompleksitas pajak dan kepatuhan pajak.
Terakhir, terdapat dimensi indulgence versus restraint (IVR) pada pengelompokan kultur  nasional.  Dimensi  ini  mengacu  pada  sejauh  mana  orang  dapat  mengendalikan keinginan  dan  dorongan  hati  mereka,  berdasarkan  pada  cara  mereka  dibesarkan. 60 Masyarakat dengan dimensi indulgence memiliki kecenderungan budaya yang memanjakan dengan  kesenangan  dan  menikmati  hidup. 61 Sedangkan  masyarakat  dengan  dimensi restraint memiliki kecenderungan bahwa tindakan seseorang dikendalikan oleh kebutuhan dan  aturan  dengan  norma  sosial  yang  tegas. 62 Ini  memperlihatkan  bahwa  perilaku masyarakat pada dimensi indulgence digerakkan oleh keinginan hatinya sendiri sedangkan perilaku  masyarakat  pada  dimensi restraint lebih  terbiasa  dengan  patuh  terhadap peraturan yang berlaku termasuk dengan peraturan perpajakan yang kompleks.
H7:  Dimensi Indulgence akan  memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas pajak dan kepatuhan pajak.
Jenis  data  pada  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  dengan  sumber  datanya merupakan  data  sekunder.  Data  pada  penelitian  ini  berupa  laporan  indeks  kompleksitas pajak  2016,  Data tax  effort tahun  2015  dan  matriks  data  dimensi  kultur  nasional  2015. Data-data  ini  diperoleh  dari  Hoppe,  Schanz,  Sturm,  dan  Sureth-Sloane  tahun  2017 63 ,
57 Sofik  Handoyo,  “The  Role  of  National  Culture  in  National  Innovative  Capacity  2  .  Literature Study / Hypotheses Development,” The Asian Journal of Technology Management 11, no. 2 (2018): 137–149. 58 Ortas  and  Gallego-Álvarez,  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social  Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture.”
59 Gallego-Álvarez and Ortas, “Corporate Environmental Sustainability Reporting in the Context of National Cultures: A Quantile Regression Approach.”
60 Khan and Cox, “Country Culture and National Innovation.” 61 Handoyo, “The Role of National Culture in National Innovative Capacity 2 . Literature Study / Hypotheses Development.”
62 Hofstede, Culture and Organizations , vol. 10, p. . 63 Thomas Hoppe et al., “Tax Complexity Index,” 2017, https://www.taxcomplexity.org/.
penelitian Mawejje dan Sebudde tahun 2019 64 , dan Geert Hofstede tahun 2015 65 . Dengan begitu, populasi pada penelitian ini yaitu seluruh negara di dunia dengan sampel penelitian yaitu  negara-negara  yang  tercantum  dalam  Indeks  Kompleksitas  Pajak  2016,  penelitian Mawejje  dan  Sebudde  (2019),  dan  data  dimensi  kultur  nasional  2015.  Penelitian  yang dilakukan  hanya  menggunakan  negara  yang  memiliki  data  kepatuhan  pajak  pada  tahun 2015 karena merupakan data terbaru dan agar tidak berisiko bias akibat adanya dampak perbedaan kondisi antar tahun.
Penelitian ini menggunakan variable moderasi kultur nasional. Menurut Ho et al. dimensi  kultur  nasional  yang  dikemukakan  oleh  Geert  Hofstede  merupakan  kerangka komprehensif  yang  optimal  untuk  mengukur  perbedaan  kultur  antar  negara. 66 Dengan begitu,  kultur  nasional  pada  penelitian  ini  diukur  menggunakan  enam  dimensi  menurut Hofstede. 67 Dimensi kultur nasional ini diwakili oleh nilai setiap dimensinya yang tersedia secara publik pada web Geert Hofstede 2015. 68
Tabel 1. Dimensi Kultur Nasional
Dimensi Kultur Nasional Skor Kultur Nasional - Masculinity - Individualism - High uncertainty avoidance - High power distance - Short-term orientation - indulgence Skor Tinggi - Femininity - Collectivism - Low uncertainty avoidance - Low power distance - Long-term normative orientation - Restraint Skor Rendah Sumber: Website Geert Hofstede 2015

## Metode Analisis
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  kompleksitas perpajakan  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  serta  apakah  dengan  adanya variabel  kultur  nasional  dapat  memoderasi  hubungan  antara  kompleksitas  perpajakan dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan Moderated  Regression  Analysis (MRA).  Metode  ini  merupakan  metode  yang mempertahankan  integritas  sampel  dan  memberikan  fondasi  sebagai  kontrol  pengaruh
64 Joseph  Mawejje  and  Rachel  K.  Sebudde,  “Tax  Revenue  Potential  and  Effort:  Worldwide Estimates  Using  a  New  Dataset,” Economic  Analysis  and  Policy 63  (2019):  119–129, https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005.
65 Geert Hofstede, “Dimension Data Matrix.” 66 Ho,  Wang,  and  Vitell,  “A  Global  Analysis  of  Corporate  Social  Performance:  The  Effects  of Cultural and Geographic Environments.”
67 Geert Hofstede, “Dimension Data Matrix.”
variabel moderasi. 69 Sebelumnya, data  akan diuji terlebih dulu dengan uji  asumsi klasik. Hal  ini  dibutuhkan  untuk  meyakinkan  jika  variabel  pada  penelitian  yang  dilakukan merupakan variabel yang tepat dan tidak terdapat bias. Setelah diuji, data akan dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
KP = a + b1complex + e1 ………..... (1)
KP = a + b1complex + b2MAS + b3complex×MAS + e2 ………….. (2)
KP = a + b1complex + b2IDV + b3complex×IDV + e2 …………….. (3) KP = a + b1complex + b2UAI + b3complex×UAI + e2 …………….. (4)
KP = a + b1complex + b2PDI + b3complex×PDI + e2 …………….. (5)
KP = a + b1complex + b2STO + b3complex×STO + e2 ………….. (6) KP = a + b1complex + b2IVR + b3complex×IVR + e2 ………..….. (7)
Keterangan:
KP = Kepatuhan wajib pajak
a = konstanta
b = nilai koefisien variabel
complex = kompleksitas perpajakan
MAS = masculinity
IDV = individualism
UAI = uncertainty avoidance
PDI = power distance
STO = short-term normative orientation
IVR = indulgence e = standard error
Pada  penelitian  ini,  hipotesis  akan  diterima  jika  tingkat  signifikansi  memenuhi kriteria kurang dari 0,05. Hipotesis pertama akan diterima jika tingkat signifikansi kurang dari  0,05  dengan  koefisien  regresinya  negatif.  Hipotesis  kedua  diterima  apabila  tingkat signifikansi  kurang  dari  0,05  dan  koefisien  determinan  ( R  Square )  lebih  besar  daripada hipotesis  pertama.  Hipotesis  ketiga  hingga  kelima  akan  diterima  apabila  tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 dan koefisien determinan ( R Square ) lebih kecil daripada hipotesis pertama. Sedangkan hipotesis keenam dan ketujuh akan diterima apabila tingkat signifikansinya  kurang  dari  0,05  dan  koefisien  determinan  ( R  Square )  lebih  besar  dari hipotesis  pertama.  Metode  perbandingan R  Square untuk  menginterpretasikan  variabel
69 Imam  Ghozali, Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23 (Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).
moderasi juga sudah dipakai pada beberapa jurnal, diantaranya penelitian yang dilakukan Astuti dan Fitria tahun 2019 70 , Ika dan Listiorini tahun 2020 71 , Parmitasari dan Sutrisna tahun 2016 72 , dan penelitian Widuri tahun 2010 73 .

## Hasil dan Pembahasan
Statistik Deskriptive
Tabel 2. Metode Sampel Kriteria Sampel Total Total negara yang ada di dunia pada tahun 2015 195 Negara yang tidak terdapat dalam Tax Complexity Index (2016), data  Kultur  Nasional (Hofstede  2015),  dan  Kepatuhan  Pajak (Mawejje & Sebudde 2019) (17) Negara  yang  terdaftar  dalam  penelitian  Mawejje  dan  Sebudde (2019) 74 selain data tahun 2015 (48) Negara  yang  tidak  memiliki  kelengkapan  data  pada  ketiga sumber data yang digunakan (85) Total Sampel Akhir 45 Sumber: Data diolah, 2020
Penelitian  ini  menggunakan  populasi  negara  yang  ada  di  dunia  pada  tahun  2015 sebanyak 195 negara. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling . Jumlah  negara  yang  dikecualikan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  150  negara.  Hal  ini dikarenakan data negara tersebut tidak terdaftar dalam Tax Complexity Index tahun 2016, data Geert Hofstede 2015, dan penelitian Mawejje dan Sebudde 2019. Sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 45 negara.
Tabel 3. Deskripsi Statistik Variabel Min Max Mean Std.Dev Kepatuhan Pajak (Y) 0,25 0,96 0,5267 0,16228
70 Yuli  Dwi  Astuti  and  Giawan  Nur  Fitria,  “Pengaruh  Perencanaan  Pajak  Dan  Profitabilitas Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan  BOD  Diversity  Sebagai  Variabel  Moderasi,” Esensi:  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen 9, no. 2 (2019): 235–246. 71 Desi  Ika  and  Listiorini,  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Return  Saham  Syariah  Dengan Tingkat Suku Bunga Sebagai Pemoderasi,” Jurnal akuntansi dan bisnis 5, no. November (2020): 160–169.
72 Rika  Dwi  Ayu  Parmitasari  and  Sutrisna,  “Pengaruh  Profitabilitas  Terhadap  Kebijakan  Dividen Tunai Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi,” Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi 3, no. 2 (2016).
73 Retnaningtyas  Widuri, “Ketidakpastian Tugas  Sebagai  Variabel  Moderator  Terhadap  Hubungan Antara  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Kepuasan  Pengguna  Pada  End  User  Computing,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 12, no. 01 (2010): 26–40.
74 Mawejje  and  Sebudde,  “Tax  Revenue Potential  and Effort: Worldwide  Estimates Using  a  New Dataset.”
Kompleksitas Pajak (X1) 0,22 0,53 0,3744 0,06423 Masculinity (X2) 5 110 48,9111  21,73165 Individualism (X3) 13 91 48,0222  23,07053 Uncertainty Avoidance (X4) 29 112 72,7778  20,79761 Power Distance (X5) 11 104 58,2444  20,19581 Short-Term Normative Orientation (X6) 13 100 51,2667  21,82305 Indulgence (X7) 16 97 47,9778  20,50664 Sumber: Output SPSS
Kepatuhan  pajak  yang  diwakilkan  dengan  menggunakan  perhitungan tax  effort di setiap negara memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5267 yang artinya sebagian besar negara mampu  menghasilkan  pajak  aktual  sebesar  52,67%  dari  pajak  potensialnya.  Negara dengan tax  effort terkecil  yaitu  negara  Mexico  yaitu  sebesar  0,25.  Sedangkan  negara dengan tax  effort terbesar  yaitu  negara  Norway  yaitu  sebesar  0,96.  Kompleksitas  pajak memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,3744  yang  artinya  sebagian  besar  negara  di  dunia memiliki  skor  kompleksitas  pajak  sebesar  37,44%  yang  berasal  dari  kompleksitas  kode pajak  dan  kompleksitas  sistem  pajak.  Kompleksitas  pajak  terendah  sebesar  0,22  yaitu negara Estonia. Kompleksitas tertinggi yaitu sebesar 0,53 pada negara Brazil.
Masculinity memiliki  rata-rata  sebesar  48,9111  lebih  tinggi  daripada  median sebesar  46  yang  memiliki  arti  pada  umumnya  negara  di  dunia  cenderung  memiliki dimensi kultur nasional masculinity . Negara dengan masculinity terendah atau dengan kata lain  dimensi femininity yaitu  pada  negara  Sweden  dengan  skor  5.  Sedangkan  negara dengan  tingkat masculinity tertinggi  yaitu  pada  negara  Slovak  Republic  dengan  skor sebesar  110.  Rata-rata  variabel individualism yaitu  sebesar  48,0222  lebih  rendah  dari mediannya yang sebesar 51. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya negara di dunia memiliki  dimensi  kultur  nasional collectivism .  Negara  dengan  tingkat individualism yang tinggi  sebesar  91  yaitu  pada  negara  United  Stated,  sedangkan  negara  dengan  tingkat individualism yang  rendah  atau  dimensi collectivism yaitu pada  negara  Colombia  dengan skor sebesar 5.
Rata-rata  pada  kultur  nasional  dengan  dimensi uncertainty  avoidance yaitu sebesar 72,7778 lebih rendah daripada mediannya yaitu sebesar 76. Hal ini menunjukkan bahwa  pada  umumnya  negara  di  dunia  memiliki  dimensi uncertainty  avoidance yang rendah. Negara dengan uncertainty avoidance terendah yaitu pada negara Sweden dengan skor sebesar 29. Negara dengan uncertainty avoidance tertinggi yaitu pada negara Greece dengan  skor  sebesar  112.  Dimensi power  distance memiliki  rata-rata  sebesar  58,2444 lebih kecil daripada mediannya sebesar 61. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya negara  di  dunia  memiliki  dimensi power  distance yang  rendah.  Negara  dengan  dimensi power  distance yang  rendah  yaitu  pada  negara  Austria  dengan  skor  sebesar  11.  Negara
dengan dimensi power distance yang tinggi yaitu pada negara Slovak Republic dengan skor sebesar 104.
Dimensi short-term normative orientation memiliki nilai rata-rata sebesar 51,2667 lebih  besar  dari  nilai  mediannya  yaitu  sebesar  49.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  pada umumnya negara di dunia memiliki dimensi short-term normative orientation yang tinggi. Negara  yang  memiliki  dimensi short-term  normative  orientation tertinggi  yaitu  negara Korea  Selatan  dengan  skor  sebesar  100.  Negara  yang  memiliki  skor  dimensi short-term normative  orientation terendah  yaitu  negara  Colombia  dengan  skor  sebesar  13.  Dimensi indulgence memiliki  rata-rata  sebesar  47,9778  lebih  kecil  dari  nilai  mediannya  yaitu sebesar 48. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya negara di dunia memiliki dimensi indulgence yang rendah atau restraint . Negara dengan dimensi indulgence terendah yaitu pada  negara  Estonia  dan  Lithuania  dengan  skor  sebesar  16.  Negara  dengan  dimensi indulgence tertinggi yaitu pada negara Mexico dengan skor sebesar 97.
Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  memenuhi  ketentuan  sebelum  melakukan analisis  dengan  menggunakan Moderated  Regression  Analysis (MRA).  Didalam  uji  asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian  yang  telah  dilakukan,  data  pada  penelitian  ini  telah  lolos  dalam  uji  asumsi klasik. Uji normalitas dikatakan lolos uji jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test >0,05.  Dapat  dilihat  bahwa  hasil  uji  pada  tabel  tersebut menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa  data  berdistribusi  normal  dan  lolos  pada  uji  normalitas.  Selanjutnya,  data dikatakan  lolos  uji  multikolinearitas  apabila  nilai tolerance >0,1  dan  nilai  VIF<10.  Hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  data  tidak  terjadi  multikolinearitas  atau  dikatakan  data tidak  memiliki  korelasi  antar  variabel.  Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan menganalisis grafik scatterplot pada persamaan regresi. Hasil menunjukkan bahwa titik- titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 dan tidak membentuk pola yang jelas. Dengan begitu, data tidak terjadi heteroskedastisitas dan lolos dalam uji heteroskedastisitas.

## Hasil
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Coefficients ANOVA R Square t Sig. B F Sig. Complex (H1) -0,803  0,426 -0,307 0,645 0,426 0,015 Persamaan Moderasi Masculinity Complex -0,101  0,090 -0,024 2,844 0,050 0,176 MAS -1,672  0,102 -0,284 Complex X MAS (H2) 2,841 0,007 0,875
Persamaan Moderasi Individualism Complex 0,109 0.914 0,021 10,515 0,000 0,441 IDV -2,029  0,049 -0,158 Complex X IDV (H3) -2,376  0,022 -1,491 Persamaan Moderasi Uncertainty Avoidance Complex -2,412  0,020 -3,531 2,868 0,048 0,173 UAI -2,496  0,017 -0,019 Complex X UAI (H4) 2,287 0,027 0,047 Persamaan Moderasi Power Distance Complex -0,940  0,353 -0,239 3,624 0,021 0,214 PDI -1,222  0,229 -1,687 Complex X PDI (H5) 2,277 0,028 1,569 Persamaan Moderasi Short-Term Normative Orientation Complex -1,914  0,063 -1,085 1,395 0,258 0,095 STO 1,680 0,101 0,481 Complex X STO (H6) 1,827 0,075 0,123 Persamaan Moderasi Indulgence Complex 1,796 0,080 0,444 2,895 0,047 0,178 IVR -1,342  0,187 -1,762 Complex X IVR (H7) -2,879  0,006 -1,474

## Sumber: Output SPSS
Hasil pada tabel pengujian statistik diatas menunjukkan bahwa kompleksitas pajak tidak  berpengaruh  secara  signifikan  pada  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  nilai signifikansi  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  pengujian  statistik  pada  hipotesis  moderasi menunjukkan  variabel  kultur  nasional  dengan  dimensi masculinity,  individualism, uncertainty  avoidance,  power  distance dan indulgence dapat  memperkuat  hubungan negatif  antara  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  nilai signifikansi  pada  hasil  pengujian  menunjukkan  angka  kurang  dari  0,05  dan  koefisien determinasi  lebih  besar  dari  hipotesis  pertama.  Sedangkan  hasil  pengujian  statistik hipotesis moderasi kultur nasional pada moderasi short-term normative orientation tidak berpengaruh  secara  signifikan  pada  hubungan  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
Pembahasan
a. Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Hipotesis  pertama  pada  penelitian  ini  yaitu  kompleksitas  pajak  memiliki hubungan yang negatif dengan kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif tidak signifikan antara hubungan kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini  bisa  disebabkan  karena  kuatnya  penegakan  hukum  perpajakan  di  suatu  negara sehingga wajib pajak di negara tersebut akan patuh terhadap aturan perpajakan yang ada. 75 Oleh karena itu, tinggi rendahnya kepatuhan pajak suatu negara, tidak mengacu pada kompleksitas pajak di negara tersebut.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul dan Mcfie yang menemukan  fakta  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  pajak. 76 Penelitian  tersebut  mengungkapkan  fakta  bahwa  sebagian  besar wajib  pajak  menggunakan  konsultan  pajak  dalam  mematuhi  undang-undang perpajakan. Argumentasi ini didukung dengan adanya data pertumbuhan pada pasar konsultan  pajak  secara  global  pada  tahun  2017  dan  2018  sebesar  5,3%  dan  6,5%. 77
Dengan  begitu,  wajib  pajak  suatu  negara  tetap  patuh  terhadap  pembayaran  pajak walaupun kompleksitas pajak di negara tersebut tinggi.
b. Pengaruh  Kultur  Nasional  Sebagai  Variabel  Moderasi  Antara  Hubungan Kompleksitas Pajak dengan Kepatuhan Pajak Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu kultur nasional dengan dimensi high masculinity akan  memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas  pajak  dengan kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  dimensi masculinity pada  hubungan  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak.  Nilai koefisien  determinasi  pada  pengujian  statistik  hipotesis  dua  lebih  besar  daripada hipotesis  pertama.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dimensi masculinity dapat memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak. Dengan begitu hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dimensi masculinity yang tinggi  memiliki  kecenderungan  pengejar  kesuksesan  dan  pencapaian  yang  agresif tampaknya  menyertai  perilaku  korupsi. 78 Basri  mengatakan  bahwa  masyarakat dengan  dimensi masculinity cenderung  memiliki  tingkat  kecurangan  pajak  yang tinggi. 79 Tingkat kecurangan yang tinggi mengindikasi adanya kepatuhan yang rendah
75 Edrick  Purnama  Putra  and  Heru  Tjaraka,  “Tax  Law  Enforcement  in  Strengthening  Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers,” Jurnal Akuntansi 24, no. 1 (2020): 154.
76 Farida  Abdul  and  Jim  Boyd  Mcfie,  “Tax  Complexity  and  Compliance  Behaviour  of  Large  and Medium  Sized  Business  Tax  Payers  in  Kenya,” Review  of  Integrative  Business  and  Economics  Research 9,  no.  2 (2020): 90–106. 77 Zoe Stumpf and Fiona Czerniawska, “The Global Tax Advisory Market in 2019” (Source Global Research, 2019).
78 K. Praveen Parboteeah, James W. Bronson, and John B. Cullen, “Does National Culture Affect Willingness  to  Justify  Ethically  Suspect  Behaviors?:  A  Focus  on  the  GLOBE  National  Culture  Scheme,” International  Journal  of  Cross  Cultural  Management 5,  no.  2  (2005):  123–138;  Rajib  Sanyal,  “Determinants  of Bribery  in  International  Business:  The  Cultural  and  Economic  Factors,” Journal  of  Business  Ethics 59,  no.  1 (2005): 139–145.
79 Yesi  Mutia  Basri,  “Pengaruh  Dimensi  Budaya  Dan  Religiusitas  Terhadap  Kecurangan  Pajak,” Akuntabilitas 8, no. 1 (2015): 61–77.
dalam  hal  pembayaran  pajak.  Dengan  begitu  dapat  ditarik  kesimpulan  dimensi masculinity yang  tinggi  dapat  memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas pajak dan kepatuhan pajak.
Nilai signifikansi dimensi masculinity lebih besar daripada 0,05 sedangkan jika dijadikan sebagai moderator, nilai signifikansi moderasinya kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan  bahwa  kultur  nasional  dengan  dimensi masculinity merupakan moderasi  murni  dimana  variabel  tersebut  merupakan  variabel  moderator  tanpa menjadi variabel independen.
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini membuktikan dimensi high individualism dapat memperlemah hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  koefisien  determinasi  hipotesis  ketiga lebih  besar  daripada  hipotesis  pertama.  Dengan  begitu  hipotesis  ketiga  pada penelitian ini ditolak, dimensi individualism yang tinggi dapat memperkuat hubungan negatif  antara  kompleksitas  pajak  dan  kepatuhan  pajak.  Masyarakat  dengan  dimensi individualism yang  tinggi  merasa  mereka  tidak  melihat  perpajakan  menguntungkan mereka  secara  langsung. 80 Adanya  pemikiran  tersebut  membuat  masyarakat  akan membenarkan  praktik  penghindaran  pajak  sehingga  masyarakat  akan  tidak  patuh dalam  hal  pembayaran  pajak.  Oleh  karena  itu,  dapat  ditarik  kesimpulan  kultur nasional  dengan  dimensi individualism yang  tinggi  akan  memperkuat  hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.
Nilai signifikansi dalam dimensi individualism pada tabel 4 menunjukkan nilai kurang dari 0,05, sama halnya pada saat variabel tersebut dijadikan sebagai variabel moderasi akan menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan melihat nilai tersebut dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  dimensi individualism merupakan  moderasi  semu.  Kultur nasional  dengan  dimensi individualism merupakan  variabel  yang  dapat  memoderasi hubungan  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan pajak  sekaligus  juga  dapat  menjadi variabel independen.
Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu dimensi high uncertainty avoidance mampu memperlemah hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menemukan  fakta  bahwa  kultur  nasional dengan  dimensi uncertainty  avoidance dapat  memperkuat  hubungan  negatif  antara kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak,  sehingga  hipotesis  keempat  pada penelitian  ini  ditolak.  Mahaputra,  Rustiarini,  Anggraini,  dan  Sudiartama  mengatakan negara dengan dimensi uncertainty avoidance yang tinggi akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. 81 Tingginya penggelapan pajak mengindikasi rendahnya kepatuhan wajib pajak yang ada di suatu negara. Negara dengan dimensi uncertainty avoidance yang  tinggi  juga  memiliki  banyak  undang-undang  dan  peraturan  secara tertulis  sehingga  masyarakat  menganggap  peraturan  tersebut  terlalu  kompleks  dan
80 Ahmed Bani-Mustafa et al., “Does Culture Influence Whether A Society Justifies Tax Cheating?,” Journal of Financial Crime (2020).
81 I  Nyoman  Kusuma  Adnyana  Mahaputra  et  al.,  “National  Culture  and  Perceived Ethics  of Tax Evasion: Case of Bali Province,” Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura 21, no. 1 (2018): 89–104.
akan  menimbulkan  ketidakpatuhan  dalam  hal  membayar  pajak. 82 Dengan  begitu, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dimensi uncertainty  avoidance yang  tinggi  akan memperkuat hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak
Nilai  signifikansi  kultur  nasional  dengan  dimensi uncertainty  avoidance lebih kecil  dari  0,05.  Sama  halnya  ketika  dimensi  tersebut  dijadikan  sebagai  variabel moderasi  akan  menghasilkan  nilai  yang  signifikan.  Hal  ini  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kultur  nasional  dengan  dimensi uncertainty  avoidance merupakan  moderasi semu.  Kultur  nasional  dengan  dimensi uncertainty  avoidance dapat  memoderasi hubungan  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak  sekaligus  dapat  menjadi variabel independen.
Hipotesis  kelima  membuktikan  dimensi high  power  distance dalam  kultur nasional dapat memperlemah hubungan negatif kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.  Namun,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  negara  yang  memiliki  kultur nasional  dengan  dimensi power  distance yang  tinggi  dapat  memperkuat  hubungan negatif  antara  kompleksitas  pajak  dan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari koefisien determinasi yang lebih tinggi daripada koefisien determinasi pada hipotesis pertama.  Dengan  begitu  hipotesis  kelima  pada  penelitian  ini  ditolak.  Masyarakat dengan dimensi kultur nasional power distance yang tinggi cenderung elit menikmati kekuasaan  yang  lebih  bebas  dan  tertantang. 83 Mahaputra,  Rustiarini,  Anggraini,  dan Sudiartana  mengatakan  masyarakat  dengan  negara  yang  memiliki  dimensi power distance yang  tinggi  akan  cenderung  melakukan  tindakan  korupsi. 84 Selain  itu,  Bani- Mustafa  et  al.  mengatakan  bahwa  masyarakat  dengan  dimensi power  distance yang tinggi  merasa  tidak  ikut  serta  dalam  proses  legislasi  dan  hal  tersebut  membuat masyarakat tidak berkomitmen untuk membayar pajak. 85 Dengan begitu, masyarakat dengan dimensi power distance yang tinggi akan cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan dan pembayaran pajak.
Nilai signifikansi variabel power distance lebih besar dari 0,05 sedangkan jika dijadikan  sebagai  variabel  moderasi,  nilai  signifikansi  variabel  moderasi  tersebut kurang  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dimensi power  distance merupakan moderasi murni. Atau dengan kata lain, dimensi tersebut merupakan moderator tanpa menjadi variabel independen.
Hipotesis  keenam  pada  penelitian  ini  yaitu  dimensi short-term  normative orientation yang tinggi akan memperkuat hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  dimensi short-term normative  orientation tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  hubungan kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak.  Mahaputra  et  al.  mengatakan  bahwa dimensi ini tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena wajib pajak tidak
82 Grant  Richardson,  “The  Relationship  Between  Culture  and  Tax  Evasion  Across  Countries: Additional Evidence and Extensions,” Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 17, no. 2 (2008): 67–78. 83 Ahmed Seleim and Nick Bontis, “The Relationship Between Culture and Corruption: A Cross- National Study,” Journal of Intellectual Capital 10, no. 1 (2009): 165–184.
84 Mahaputra et al., “National Culture and Perceived Ethics of Tax Evasion: Case of Bali Province.” 85 Bani-Mustafa et al., “Does Culture Influence Whether A Society Justifies Tax Cheating?”
memperhatikan  orientasi  jangka  panjang  ataupun  jangka  pendek. 86 Masyarakat  di suatu  negara  belum  memikirkan  bahwa  membayar  pajak  merupakan  salah  satu bentuk  investasi warga  negara  kepada  negaranya,  baik  dalam  jangka  waktu  panjang atau  pendek.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  belum  memikirkan  orientasi  jangka panjang ataupun jangka pendek dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak.
Nilai  signifikansi  pada  variabel  dimensi short-term  normative  orientation menunjukkan  angka  lebih  besar  dari  0,05.  Sama  halnya  ketika  dimensi  tersebut dijadikan sebagai variabel moderasi akan menghasilkan angka signifikansi kurang dari 0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dimensi short-term  normative  orientation merupakan  moderasi  potensial.  Dimensi short-term  normative  orientation tidak memiliki ikatan dengan kepatuhan pajak. Dengan begitu dimensi short-term normative orientation tidak  dapat  memoderasi  hubungan  negatif  antara  kompleksitas  pajak dengan kepatuhan pajak.
Hipotesis  ketujuh  dalam  penelitian  ini  membuktikan  kultur  nasional  dengan dimensi indulgence dapat  memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas  pajak dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi pada hipotesis ketujuh lebih besar daripada hipotesis pertama. Hal ini membuktikan kultur  nasional  dengan  dimensi indulgence dapat  memperkuat  hubungan  negatif kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak.  Oleh  karena  itu  hipotesis  ketujuh  pada penelitian  ini  diterima.  Masyarakat  dengan  kultur  nasional  dimensi indulgence cenderung  memiliki  budaya  yang  memanjakan  dengan  kesenangan  dan  menikmati hidup. 87 Masyarakat  dengan  dimensi  tersebut  menyukai  kebebasan  dan  cenderung tidak senang pada aturan dan norma sosial yang ketat. 88 Dengan begitu, negara yang memiliki  dimensi indulgence cenderung  tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang ada. Dapat ditarik kesimpulan kultur nasional dengan dimensi indulgence yang tinggi dapat memperkuat hubungan negatif antara kompleksitas dan kepatuhan pajak.
Nilai  signifikansi  kultur  nasional  dengan  dimensi indulgence menunjukkan angka  yang  tidak  signifikan,  yaitu  lebih  besar  dari  0,05.  Sedangkan  jika  dimensi tersebut  dijadikan  sebagai  variabel  moderasi  menghasilkan  angka  yang  signifikan, yaitu  kurang  dari  0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dimensi indulgence merupakan variabel  moderasi  murni  dimana  dimensi  tersebut  merupakan  moderator  tanpa menjadi variabel independen.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  hubungan  kompleksitas  pajak  dengan kepatuhan  pajak.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menguji  pengaruh  kultur  nasional ( masculinity,  individualism,  uncertainty  avoidance,  power  distance,  short-term  normative orientation, dan indulgence )  sebagai  variabel  moderasi  antara  hubungan  kompleksitas
86 Mahaputra et al., “National Culture and Perceived Ethics of Tax Evasion: Case of Bali Province.”
87 Handoyo, “The Role of National Culture in National Innovative Capacity 2 . Literature Study / Hypotheses Development.”
88 Hofstede, Culture and Organizations , vol. 10, p. .
pajak  dengan  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menemukan kompleksitas  pajak  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak. Penelitian  ini  juga  menemukan  terdapat  kultur  nasional  dengan  dimensi masculinity, individualism,  uncertainty  avoidance,  power  distance, dan indulgence yang  dapat memperkuat  hubungan  negatif  antara  kompleksitas  pajak  dengan  kepatuhan  pajak. Dimensi  kultur  nasional  lainnya  yaitu  dimensi short-term  normative  orientation tidak dapat memoderasi hubungan kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak. Hasil temuan ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pertimbangan dalam kebijakan perpajakan yang  terdapat  di  negaranya.  Dengan  adanya  kebijakan  perpajakan  yang  disesuaikan dengan  kultur  nasional  yang  ada  di  negaranya,  masyarakat  negara  tersebut  akan  patuh terhadap  kebijakan  perpajakan  sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara  yang berasal dari pajak. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan peran kultur nasional di suatu negara dalam memecahkan masalah terkait dengan ketidakpatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang terbaik semestinya muncul dari kesukarelaan wajib pajak. Apabila wajib  pajak  memiliki  kesukarelaan,  maka  dalam  kondisi  yang  sulitpun  diharapkan  akan berusaha  untuk  patuh.  Namun  apabila  tidak  ada  kesukarelaan  dalam  membayar  pajak, wajib pajak dapat mencari-cari celah aturan pajak untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini tentunya  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak. Dengan  demikian,  hasil  penelitian  yang  menemukan  peran  moderasi  aspek  budaya  ini perlu diperhatikan, terutama dalam membentuk kepatuhan sukarela.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul dan MCfie yang  menemukan  bahwa  kompleksitas  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan pajak. 89 Penelitian yang dilakukan Basri menemukan bahwa dimensi masculinity dapat  berpengaruh  positif  terhadap  kecurangan  pajak. 90 Selanjutnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bani-Mustafa  et  al.  menemukan  bahwa  dimensi power distance dan individualism berpengaruh  positif  terhadap  kecurangan  pajak. 91 Selain  itu, penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra et al. menemukan bahwa dimensi uncertainty avoidance berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak,  sedangkan  dimensi short-term normative  orientation tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak. 92 tingkat kecurangan pajak yang tinggi dan penggelapan pajak mengindikasi kepatuhan pajak yang rendah.  Penelitian  ini  berkontribusi  dengan  menemukan  bahwa  dimensi masculinity, individualism,  uncertainty  avoidance dan power  distance dapat  memperkuat  hubungan negatif antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dengan menemukan bahwa dimensi short-term normative orientation tidak dapat memoderasi hubungan kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak.
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  data  yang  tidak  lengkap  antara  data  kepatuhan pajak,  kompleksitas  pajak  dan  data  kultur  nasional  karena  berasal  dari  3  sumber  yang berbeda sehingga dari 195 negara di dunia hanya 45 negara yang dapat dijadikan sampel pada  penelitian.  Penelitian  selanjutnya,  disarankan  agar  menggunakan  indikator  yang
89 Abdul  and  Mcfie,  “Tax  Complexity  and  Compliance  Behaviour  of  Large  and  Medium  Sized Business Tax Payers in Kenya.”
90 Basri, “Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak.”
91 Bani-Mustafa et al., “Does Culture Influence Whether A Society Justifies Tax Cheating?”
92 Mahaputra et al., “National Culture and Perceived Ethics of Tax Evasion: Case of Bali Province.”
datanya  diambil  dari  1  sumber  saja  seperti  dari  World  Bank  agar  mendapatkan  sampel yang lebih banyak.

## Daftar Pustaka
Abdul,  Farida,  and  Jim  Boyd  Mcfie.  “Tax  Complexity  and  Compliance  Behaviour  of  Large and Medium Sized Business Tax Payers in Kenya.” Review of Integrative Business and Economics Research 9, no. 2 (2020): 90–106.
Andrijauskienė,  Meda,  and  Daiva  Dumčiuvienė.  “Hofstede’S  Cultural  Dimensions  and National Innovation Level.” DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting 3, no. 1 (2017): 189–205.
Astuti, Yuli  Dwi, and Giawan Nur Fitria. “Pengaruh Perencanaan Pajak  Dan Profitabilitas Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan  BOD  Diversity  Sebagai  Variabel  Moderasi.” Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen 9, no. 2 (2019): 235–246.
Bame-Aldred,  Charles  W.,  John  B.  Cullen,  Kelly  D.  Martin,  and  K.  Praveen  Parboteeah. “National Culture and Firm-Level Tax Evasion.” Journal of Business Research 66, no. 3 (2011): 390–396.
Bani-Mustafa,  Ahmed,  Anas  Al  Qudah,  Sadeq  Damrah,  and  Mamoon  Alameen.  “Does Culture  Influence  Whether  A  Society  Justifies  Tax  Cheating?” Journal  of  Financial Crime (2020).
Basri,  Yesi  Mutia.  “Pengaruh  Dimensi  Budaya  Dan  Religiusitas  Terhadap  Kecurangan Pajak.” Akuntabilitas 8, no. 1 (2015): 61–77.
Bătrâncea,  Larissa,  Ramona-Anca  Nichita,  and  Ioan  Bătrâncea.  “Tax  Non-Compliance Behavior  in  the  Light  of  Tax  Law  Complexity  and  the  Relationship  Between Authorities and Taxpayers.” Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Economics 59, no. 1 (2013): 97–106.
Borrego,  A.C.,  C.M.M.  Lopes,  and  C.M.S.  Ferreira.  “Tax  Complexity  Indices  and  Their
Relation  with  Tax  Noncompliance:  Empirical  Evidence  from  The  Portuguese  Tax Professionals.” Tékhne 14, no. 1 (2016): 20–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.tekhne.2016.07.003.
Cobham, Alex, and Petr Janský. “Global Distribution of Revenue Loss From Corporate Tax Avoidance: Re-Estimation and Country Results.” Journal of International Development 30, no. 2 (2018): 206–232.
Crivelli,  Ernesto,  Ruud  de  Mooij,  and  Michael  Keen.  “Base  Erosion,  Profit  Shifting  and
Developing Countries.” FinanzArchiv 72, no. 3 (2016): 268–301. https://doi.org/10.1628/001522116X14646834385460.
Direktorat Jenderal Pajak. “Integritas Dalam Reformasi Perpajakan.” Last modified 2017. https://www.pajak.go.id/id/artikel/integritas-dalam-reformasi-perpajakan.
———.  “Menakar  Kadar  Kepatuhan  Wajib  Pajak.”  Last  modified  2017. https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak.
Gallego-Álvarez,  Prof  Isabel,  and  Prof  Eduardo  Ortas.  “Corporate  Environmental Sustainability  Reporting  in the  Context  of  National  Cultures:  A  Quantile  Regression Approach.” International  Business  Review 26,  no.  2  (2017):  337–353. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.09.003.
Geert Hofstede. “Dimension Data Matrix.” Last modified 2015. https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/.
Ghozali,  Imam. Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
Handoyo, Sofik. “The Role of National Culture in National Innovative Capacity 2 . Literature Study / Hypotheses Development.” The Asian Journal of Technology Management 11, no. 2 (2018): 137–149.
Ho,  Foo  Nin,  Hui  Ming  Deanna  Wang,  and  Scott  J.  Vitell.  “A  Global  Analysis  of  Corporate Social Performance: The Effects of Cultural and Geographic Environments.” Journal of Business Ethics 107, no. 4 (2012): 423–433.
Hofstede,  Geert. Culture  and  Organizations . International  Studies  of  Management  & Organization . Vol. 10, 2010.
Hofstede  Insight.  “National  Culture.”  Last  modified  2019.  https://hi.hofstede- insights.com/national-culture.
Hofstede  Insights.  “What  Do  We  Mean  By  ‘Culture’?”  Last  modified  2019. https://news.hofstede-insights.com/news/what-do-we-mean-by-culture.
Hoppe,  Thomas,  Deborah  Schanz,  Susann  Sturm,  and  Caren  Sureth-Sloane.  “Tax Complexity Index,” 2017. https://www.taxcomplexity.org/.
Hoppe,  Thomas,  Susann  Sturm,  Deborah  Schanz,  and  Caren  Sureth-Sloane.  “2016  Global MNC Tax Complexity Survey” (2017). https://www.taxcomplexity.org/.
Ika,  Desi,  and  Listiorini.  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Return  Saham  Syariah Dengan Tingkat Suku Bunga Sebagai Pemoderasi.” Jurnal akuntansi dan bisnis 5, no. November (2020): 160–169.
Khan,  Raihan,  and  Pamela  Cox.  “Country  Culture  and  National  Innovation.” Archives  of Business Research 5, no. 2 (2017): 85–101.
Khwaja, Munawer Sultan, and Indira Iyer. “Revenue Potential, Tax Space, and Tax Gap: A Comparative Analysis.” World Bank Policy Research Working Paper , no. May (2014).
Mahaputra, I Nyoman Kusuma Adnyana, Ni Wayan Rustiarini, Ni Putu Nita Anggraini, and I Made Sudiartana. “National Culture and Perceived Ethics of Tax Evasion: Case of Bali Province.” Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura 21, no. 1 (2018): 89– 104.
Mawejje,  Joseph,  and  Rachel  K.  Sebudde.  “Tax  Revenue  Potential  and  Effort:  Worldwide Estimates Using a New  Dataset.” Economic Analysis and Policy 63 (2019):  119–129. https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005.
Musimenta, Doreen, Sylvia Naigaga, Juma Bananuka, and Mariam Ssemakula Najjuma. “Tax Compliance of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective.” Journal of Money Laundering Control 22, no. 1 (2019): 14–31.
Ngadiman,  Ngadiman,  and  Christiany  Puspitasari.  “Pengaruh  Leverage,  Kepemilikan Institusional,  Dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance)  Pada  Perusahaan  Sektor  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia 2010-2012.” Jurnal Akuntansi 18, no. 3 (2017): 408–421.
Ortas,  Eduardo,  and  Isabel  Gallego-Álvarez.  “Bridging  the  Gap  Between  Corporate  Social Responsibility  Performance  and  Tax  Aggressiveness:  The  Moderating  Role  of National  Culture.” Accounting,  Auditing  and  Accountability  Journal 33,  no.  4  (2020):
825–855.
Ospina,  Esteban  Ortiz,  and  Max  Roser.  “Taxation.”  Last  modified  2016. https://ourworldindata.org/taxation.
Oyewole, Oginni Simon, El-Maude Gambo, Abdulasalam Mas’ud, and Mustapha Nasidi. “Tax Complexity  and  Tax  Compliance  in  African  Self-Assessment  Environment.” International Journal of Management Research & Review 4, no. 5 (2014): 575–583.
Parboteeah,  K.  Praveen,  James  W.  Bronson,  and  John  B.  Cullen.  “Does  National  Culture Affect  Willingness  to  Justify  Ethically  Suspect  Behaviors?:  A  Focus  on  the  GLOBE National Culture Scheme.” International Journal of Cross Cultural Management 5, no. 2 (2005): 123–138.
Parmitasari,  Rika  Dwi  Ayu,  and  Sutrisna.  “Pengaruh  Profitabilitas  Terhadap  Kebijakan Dividen  Tunai  Dengan  Likuiditas  Sebagai  Variabel  Moderasi.” Jurnal  Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi 3, no. 2 (2016).
Pukelien,  Violeta,  and  Austėja  Kažemekaitytė.  “Tax  Behaviour :  Assessment  of  Tax.” Ekonomika 95, no. 2 (2016): 30–56.
Putra,  Edrick  Purnama,  and  Heru  Tjaraka.  “Tax  Law  Enforcement  in  Strengthening  Tax Compliance  Behavior  of  Individual  Taxpayers.” Jurnal  Akuntansi 24,  no.  1  (2020): 154.
Rahayu,  Dewi  Pudji.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Sukarela  Wajib Pajak.” Jurnal Akuntansi Indonesia 8, no. 1 (2019): 17–25.
Ratmono, Dwi. “Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak.” Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 18, no. 1 (2014): 42–64.
Richardson, Grant. “The Relationship Between Culture and Tax Evasion Across Countries: Additional  Evidence  and  Extensions.” Journal  of  International  Accounting,  Auditing and Taxation 17, no. 2 (2008): 67–78.
Saad,  Natrah.  “Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  and  Tax  Compliance:  Taxpayers’  View.” Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences 109,  no.  1  (2014):  1069–1075. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590.
Salman, Kautsar R., and Bayu Sarjono. “Intention and Behavior of Tax Payment Compliance By  the  Individual  Tax  Payers  Listed  in  Pratama  Tax  Office  West  Sidoarjo  Regency.” Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura 16, no. 2 (2013): 309.
Sanyal,  Rajib.  “Determinants  of  Bribery  in  International  Business:  The  Cultural  and Economic Factors.” Journal of Business Ethics 59, no. 1 (2005): 139–145.
Seleim,  Ahmed,  and  Nick  Bontis.  “The  Relationship  Between  Culture  and  Corruption:  A Cross-National Study.” Journal of Intellectual Capital 10, no. 1 (2009): 165–184.
Stumpf,  Zoe,  and  Fiona  Czerniawska.  “The  Global  Tax  Advisory  Market  in  2019.”  Source Global Research, 2019.
Subagiastra,  Komang,  I  Putu  Edy  Arizona,  and  I  Nyoman  Kusuma  Adnyana  Mahaputra. “Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga,  Dan  Good  Corporate  Governance Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa  Efek Indonesia).” Jurnal Ilmiah Akuntansi 1, no. 2 (2016): 167–193.
Sudrajat,  Ajat,  and  Arles  Parulian  Ompusunggu.  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Sosialisasi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Kepatuhan  Pajak.” Jurnal  Riset
Akuntansi dan Perpajakan JRAP 2, no. 2 (2015): 193–202.
https://ourworldindata.org/taxation.
Syakura,  Muhammad  Abadan,  and  Zaki  Baridwan.  “Determinan  Perencanaan  Pajak  Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 5 (2014): 170–344.
Widuri,  Retnaningtyas.  “Ketidakpastian  Tugas  Sebagai  Variabel  Moderator  Terhadap Hubungan  Antara  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Kepuasan  Pengguna  Pada End User Computing.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 12, no. 01 (2010): 26–40.
Young, Angus, Lawrence Lei, Brossa Wong, and Betty Kwok. “Individual Tax Compliance in China:  A  Review.” International  Journal  of  Law  and  Management 58,  no.  5  (2016):
562–574.