## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 02, Juli 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## Upaya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Formal Ke Informal Pada Masa Pandemi Covid-19
Widayanti
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang, Indonesia *widayanti@untagsmg.ac.id

## Sunarto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang, Indonesia *sunarto@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia.jumlah penduduk  di Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2021 sebanyak 272.248,5 ribu jiwa. Mei 2022 merupakan awal mula corona virus atau covid 19. Keadaan tersebut mengubah struktur ekonomi dan sosial secara global khususnya kabupaten karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) faktor-faktor yang  mempengaruhi  masyarakat  yang  lebih  memilih  berkerja  informal  dimasa  pandemi  covid-19 kabupaten  karanganyar,  2)  upaya  hukum  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  masyarakat  pada  masa pandemi  covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yaitu  mengkaji  ketentuan  yang berlaku sesuai dengan fenomena di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  didapat  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  masih berlaku,  laporan  pemerintah  dari  badan  pusat  statistik  kabupaten  karanganyar,  serta  beberapa  jurnal atau  literatur  terdahulu  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian  yang  dibahas.  Sedangkan  data  primer dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  dengan  salah  satu  staf  di  dinas  perdagangan,  tenaga  kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah kabupaen karanganyar. Hasil penelitian  menunjukan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih kerja di sektor informal antara lain modal kerja, umur, dan waktu kerja. Sedangkan upaya pemerintah kabupaten karanganyar dalam mengatasi masalah perselisihan  tenaga  kerja  khususnya  pekerja  yang  terdampak  covid-19  hingga  pekerja  tersebut dirumahkan  dan  pemutusan  hubungan  kerja  di  kabupaten  karanganyar  yaitu  dengan  memberikan edukasi  kepada  masyarakat  serta  memberikan  intensitas  masyarakat  berupa  bantuan  langsung  tunai atau  pelatihan.  Saran  yang  diberikan  peneliti  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yaitu  pemerintah sebagai lembaga mediator sebaiknya memberikan edukasi dan peraturan yang jelas kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

## Kata kunci : Pekerja Informal; Corona Virus Disease;  Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
Indonesia  is  the  country  with  the  most  population  in  the  world.  the  number  of  people  in  Indonesia continues  to  experience  a  significant  increase  until  2021  as  many  as  272,248.5  thousand  people.  May 2022  is  the  beginning  of  the  coronavirus  or  covid  19.  This  situation  changed  the  economic  and  social structure  globally,  especially  Karanganyar  district.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  1)  factors that influence people who prefer informal work during the COVID-19 pandemic in Karanganyar Regency, and 2) legal efforts made to overcome the community during the COVID-19 pandemic. This research uses an empirical juridical method, which examines the applicable provisions in accordance with phenomena in  the  field. The  data  used  in  this  study  include  secondary  data and primary  data.  Secondary  data  are obtained from laws and regulations that are still in force, government reports from the Central Bureau of Statistics of Karanganyar Regency, as well as several journals or previous literature in accordance with the research topic discussed. . While the primary data in this study is an interview with one of the staff at the trade, labor, cooperatives, and small and medium enterprises office of Kabupaen Karanganyar. The results showed that factors that influence people in choosing work in the informal sector include working capital,  age,  and  working  time.  Meanwhile,  the  efforts  of  the  Karanganyar  Regency  Government  in
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
overcoming  labor  dispute  problems,  especially  workers  affected  by  the  Covid-19  pandemic  until  these workers are laid off and termination of employment in Karanganyar Regency are by providing education to the community and providing community intensity in the form of direct cash assistance or trainin. The advice given by researchers based on the results and discussions is that the government as a mediator institution should provide education and clear regulations to people affected by the COVID-19 pandemic.
Keywords : Informal Worker, Corona Virus Disease, Legal Protection

## A. PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 merubah keadaan ekonomi, sosial, dan kegiatan sehari hari yang kini  lebih  sering  menggunakan  digital  atau  teknologi  seperti  WFH  ( work  from  home ), pembelian secara online pada e-commerce , hingga penerapan digitalisasi keuangan. Peran teknologi membuat  kegiatan  manusia  menjadi mudah  dan  fleksibel.  Banyaknya  aktivitas yang  dilakukan  secara  online  dikarenakan  perubahan  kebijakan  dikemukakan  oleh Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  pedoman pembatasan  sosial  skala  besar  dalam  rangka  percepatan  penanganan  covid-19  seperti pembatasan sosial pada kegiatan yang bersifat berkerumun, meliburkan sekolah, tempat kerja,  pembatasan  keagamanan,  pembatasan  kegiatan  pada  tempat  umum,  membatasi mobilitas  perjalanan,  dsb.  Kebijakan  tersebut  dilakukan  untuk  mengurangi  kasus penularan dan penyebaran covid-19.
Penerapan PSBB membuat banyak dari perusahaan yang mengambil langkah untuk mengurangi  pekerja  karena  merasa  mengalami  banyak  kerugian  akibat  covid-19. Berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  perusahaan  berhak  memutuskan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja apabila  suatu  perusahaan  mengalami  kerugian  yang  besar 1 . Melihat  pandemi  covid-19 yang massif membuat perubahan pada struktur tenaga kerja yang semula pekerja formal menjadi  pekerja  informal.  Pekerja  formal  lebih  diminati  karena  perusahaan  tersebut terdaftar  dan  terlindungi  oleh  pemerintah  serta  memiliki  manajemen  usaha  yang  baik sehingga  banyak  masyarakat  yang  menginginkan  pekerja  formal.  Sektor  formal  mampu menurunkan  kemiskinan  sebesar  100%  sedangkan  tenaga  informal  hanya  mampu berkontribusi 85% hal ini dikarenakan upah pekerja formal lebih tinggi 2 . Proporsi tenaga kerja  pada  pandemi  covid-19  didominasi  pada  sektor  informal  sebesar  57%  sedangkan pekerja  formal  sebesar  43%.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyak  orang  yang  kehilangan pekerjaan dan lebih memilih untuk membuka usaha sendiri 3 .
Berdasarkan Penelitian dari Yuli (2021) tentang “Peningkatan Sektor Informal pada masa  Pandemi  Covid-19  di  Kelurahan  Sungai  Andai  Kecamatan  Banjarmasin  Utara  Kota Banjarmasin”  menyatakan  bahwa  pada  masa  pandemi  covid  terjadi  penigkatan  pada sektor  informal.  Sejumlah  mata  pencaharian  tersebut  mengalami  perubahan  menjadi pedagang  kaki  lima  yang  dipengaruhi  oleh  pendapatan  masyarakat  yang  menurun,
1 Imas Novita Juaningsih, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,”, Buletin Hukum Dan Keadilan 4 , no. 1, 2020, hlm. 189-196.
2 Middia Martanti Dewi et al,., “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Formal Di Indonesia The Impact of Covid-19 Pandemic on Formal Labour in Indonesia,”, Populasi 28 , no. 2, 2020, hlm 32-53.
3 Advenia Elisabeth Elisabeth, “Pandemi Covid-19 Bikin Korban PHK Lari Ke Sektor Informal,” Idxchannel.Com, Last Modified 2021, 2021.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, sempitnya peluang kerja formal dan  terdampak  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja). 4 Penelitian  dari  Umi  (2019)  tentang “Pergeseran Relasi Sosial Akibat Peralihan Mata Pencarian dari petani menjadi pedagang” menjelaskan  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  peralihan  mata  pencarian  yaitu penghasilan,  petani  merasa  dapat  mecukupi  kebutuhan  dengan  mereka  menjadi pedagang.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperbaiki  taraf  hidup  keluarga,  pengaruh ajakan teman juga menyebabkan adanya peralihan tenaga kerja menjadi informal.
Antara  pekerja  formal  dan  pekerja  informal  memiliki  ketimpangan  yang  jauh berbeda  hal  ini  dikarenakan  sektor  informal  identik  dengan  memiliki  produktivitas  yang rendah,  memiliki  Pendidikan  rendah  dan  tidak  mampu  bersaing  pada  pekerjaan  mapan dibandingkan  sektor  formal,  dan  terlebih  lagi  memiliki  akses  permodalan  Lembaga keuangan yang sulit dan produktivitas tenaga kerja serta tingkat upah yang rendah. Oleh karena itu Penelitian ini mengkaji mengenai perubahan struktur tenaga kerja di Indonesia dari  formal  ke  informal.  Kebaharuan  dari  Penelitian  ini  dengan  membedakan  kebijakan pada  tenaga  formal  dan  informal  serta  mengidentifikasi  masyarakat  yang  lebih  memilih untuk  bekerja  secara  informal.  Oleh  karena  itu  peneliti  ingin  mengambil  judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA FORMAL KE INFORMAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 ”
a. Pengertian Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan kewajiban untuk mendapatkan imbalan  sesuai  dengan  kesepakatan  pada  kedua  belah  pihak.  Penduduk  di  Indonesia dapat  dikatakan  sebagai  Angkatan  kerja  jika  berada  pada  rentan  usia  15-64  tahun. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mendefinisikan  tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjan guna menghasilkan barang atau jasa baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  masyarakat.  Pengelompokan  tenaga kerja dibagi menjadi 3 diantaranya:
a. Tenaga  kerja  kasar  merupakan  tenaga  kerja  yang  memiliki  keahlian  minim,  tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja.
b. Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan telah mengikuti pelatihan serta memiliki pengalaman kerja.
c. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki Pendidikan yang cukup dan keahlian pada bidang tertentu. 5
Permasalahan  yang  sering  kali  ditemui  di  Indonesia  merupakan  daya  serap tenaga  kerja  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  jumlah  angkatan  kerja  yang  selalu mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  juga  meginsyaratkan  bahwa pendayagunaan dan pembinaan yang masih belum optimal, sehingga kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang sudah siap bekerja menghadapi beberapa alternatif pilihan.  Beberapa  Angkatan  kerja  lebih  memilih  bekerja  walaupun  upah  yang  mereka terima jauh dari standar hidup upah minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing  wilayah,  pekerja  yang  bekerja  melebihi  batas  kerja  maksimal  dimana
4 Syahlan Mattiro, Rahmat Nur, and Universitas Lambung Mangkurat, “Peningkatan Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” 1 (2021), Hlm 46–51.’, 1, 2021.
5 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 2009.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 maksimal jam kerja per hari adalah 7 jam kerja untuk 6 hari dan 8 jam kerja untuk 5 hari. Hal ini tentu mejadi pertimbangan untuk pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul serta sejahtera 6 .
b. Pekerja Informal
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan,  pekerja  sektor  informal  merupakan  tenaga  kerja  yang  memiliki hubungan  kerja  secara  informal  dengan  menerima  imbalan/upah.  Sektor  informal  ini merupakan  usaha  perseorangan  atau  beberapa  orang  yang  dilakukan  untuk  mencukupi kebutuhan  sehari-hari  dan  memiliki  dasar  kepecayaan  dan  kesepakatan  yang  tidak berbadan  hukum.  Hubungan  kerja  yang  ada  pada  sektor  informal  ini  merupakan  sanak saudara atau teman dekat yang memang sudah dipercaya  dan sepakat untuk menerima upah  bagi  hasil.  International  Labour  Organization  (ILO)  mendefinisikan  ciri-ciri  dari pekerjaan sektor infomal sebagai berikut 7 :
a. Seluruh aktivitasnya bergantung pada lingkungan sekitar
b. Skala usahanya relatif kecil dan merupakan usaha keluarga
c. Aktivitasnya ditopan oleh teknologi yang bersifat pada karya
d. Tenaga  kerja  yang  dimiliki  tidak  memiliki  sertifikat  resmi  pelatihan  dan  skill professional
e. Tidak memiliki campur tangan pemerintah
f. Aktivitas pada sektor infomal sangat ketat karena memiliki banyak pesaing.

## c. Pekerja formal
Tenaga  kerja  formal  merupakan  mereka  yang  berkerja  dan  berstatus  karyawan yang memiliki upah secara permanen. Sektor formal ini memiliki manajerisasi perusahaan yang baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. sektor formal merupakan sektor dengan tenaga kerja yang diberi jaminan upah atau  gaji  dan  berada  pada  pekerjaan  yang  permanen.  Ciri  pada  sektor  formal  dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Sektor formal memiliki hubungan tenaga kerja yang baik, terorganisir.
b. Secara resmi perusahaan tersebut memiliki izin pendirian usaha
c. Memiliki  campur  tangan  pemerintah  dan  syarat-syarat  bekerja  yang  sudah dilindungi hukum.

## d. Perjajian Hukum Ketenagakerjaan
Perjanjian  kerja  merupakan  kesepakatan  antara  pengusaha  dengan  pekerja  atau buruh.  Pasal  50  Undang-undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  mengatur mengenai  hubungan  kerja.  Undang-undang  tersebut  dibentuk  untuk  melindungi  tenaga
6 Nazzarudidn Malik, Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).
7 Nindya Purnama Sari, “Transformasi Pekerja Informal Ke Arah Formal: Analisis Deskriptif Dan Regresi Logistik,” Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 9, No. 1 (2016): 228294.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
kerja  dari  praktek  yang  tidak  adil  sehingga  merugikan  salah  satu  pihak.  Undang-undang Ketengakaerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  pasal  86  mengatur  bahwa  setiap  pekerja  atau buruh  berhak  untuk  mendapatkan  suatu  perlindungan  atas  keselamatan  dan  Kesehatan kerja.
Perubahan  pada  perjanjian  kerja  diatur  dalam  Undang-undang  cipta  kerja  Nomor 11  Tahun  2020.  Perubahan  tersebut  mencakup  Batasan  jangka  waktu  pernjanjian  kerja, ditiadakan hukum perjanjian kerja pada waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis, penambahan  pada  masa  terhitung  sejak  masa  percobaan,  ditiadakannya  perpanjangan dan  pembaharuan  mengenai  perjanjian kerja,  serta penambahan  pada  ketentuan  dalam kompensasi pada pekerja pada waktu kerja yang telah berakhir. 8
e. Transformasi Tenaga Kerja formal ke informal pada pandemi covid-19
Pandemi  covid  yang  memberikan  berbagai  kerugian  pada  suatu  perusahaan membuat  perusahaan  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  kepada  karyawan karena  perusahaan  mengalami  penurunan  produktivitas  dan  tidak  banyak  dari perusahaan yang menutup usaha karena tidak bisa membayar biaya ganti rugi 9 . Pandemi covid-19  merupakan  bencana  luar  biasa  dan  tidak  terduga  yang  berpengaruh  pada berbagai sektor termasuk pada perubahan struktur tenaga kerja di Indonesia. Masyarakat yang  merupakan  korban  Pemutusan  Hubungan  nKerja  (PHK)  lebih  memilih  untuk membuka usaha sendiri atau bekerja secara informal.
Transformasi  struktur  ketengakerjaan  dari  formal  ke  Informal  dapat  dilihat  pada penurunan  tenaga  kerja  pada  industry  pengolahan  sebesar  1,72  juta  sedangkan  pada sektor  konstruksi,  jasa  Pendidikan,  administrasi,  pemerintahan,  dan  pertahanan,  jasa keuangan, dan asuransi dibawah angka 1 juta. Namun disisi lain, tenaga kerja pada usaha pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  serta  lapangan  usaha  perdagangan  pengeceran reparasi mengalami peningkatan menjadi 540.000. Fenomena ini perlu menjadi perhatian karena  jika  perubahan  struktur  ini  terus  terjadi  akan  mengubah  produktivitas    menjadi lebih rendah.
Disamping  itu,  pekerja  informal  lebih  rentan  dalam  menghadapi  resiko  K3 (keselamatan,  dan  Kesehatan  kerja)  dan  kurangnya  perlindungan  yang  memadai  seperti tidak  adanya  tunjangan  kesehatan,  tidak  terjaminnya  pendapatan  ekonomi,  kurangnya perlindungan dan tidak adanya tunjangan. Para pekerja yang hanya mengandalkan pada pendapatan  harian  walaupun  pemerintah  menetapkan  pembatasan  sosial  (physical distancing).  Sehingga  banyak  dari  mereka  yang  terpaksa  tetap  bekerja  demi  bertahan hidup. Himbauan dari pemerintah untuk mengisolasi selama dua minggu memang efektif tetapi tidak efisien pada pekerja dengan pendapatan harian seperti ini. 10
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  melindungi  masyarakat  dalam  bahaya manapun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum
8 Dewa Gede Giri Santosa, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya,” Jurnal Ilmu Hukum 17, No. 2019 (2021), Hlm 1–8.
9 Endah Pujiastuti, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” 2008, <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A008/20171110024751-Pengantar-Hukum- Ketenagakerjaan.pdf>.
10 Syahrial Syahrial, “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia,” Ners 4, No. 2 (2020), Hlm 21–29, Https://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Ners/Article/View/1022.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
tertuang dalam undang-undang yang berlaku dan dibedakan menjadi 2 jenis perlindungan hukum antara lain:
a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  mencegah adanya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  undang-undang  dengan  maksud  untuk mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  balasan  dalam melakukan  suatu  kewajiban.  Adanya  hukum  preventif  merupakan  salah  satu  upaya dalam mencegah masalah.
b. Perlindungan hukum represif Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  pemberian sanksi  seperti  denda,  hukuman  penjara  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau dinyatakan  melakukan  suatu  pelanggaran.  Sifat  dari  perlindungan  represif  yaitu menyelesaikan masalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Adanya  peralihan  tenaga  kerja  informal  membuat  tenaga  kerja  menjadi  lebih mandiri menghadapi berbagai tantang dan resiko yang dihadapi. Sehngga perlu adanya penanggulangan  resiko  pada  tenaga  kerja  informal.  Adanya  perlindungan  hukum ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  Undang-undang  nomor  24  tahun  2011  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  yang  mengkaji  ketentuan hukum  yang  berlaku  dengan  kenyataan  pada  masyarakat  dan  yuridis  normatif, pendekatan  masalah  yang  akan  diteliti  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  wawancara  pada  salah  satu  staff  di  Dinas  Perdagangan,  Tenaga  Kerja, Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Disdagnakerkopukm)  Kabupaten  Karanganyar sedagkan  data  sekuder  berasal  dari  peratruran  perundang-undangan,  jurnal  terdahulu dan  pedoman  lain  yang  diterbitkan  pada  website  yang  sudah  terpercaya.  Spesifikasi penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  secara  deskriptif terkait  gambaran  umum  sehubungan  dengan  peralihan  tenaga  kerja  formal  ke  informal pada  masa  pandemi  covid-19  dimasa  pandemi  covid-19.  Penelitian  dilakukan  di Kabupaten  Karanganyar  khususnya  pada  perusahaan  textile  yang  terkena  dampak pandemi  besar  dan  perubahan  struktural  tenaga  kerja.  Dengan  mengingat  terbatasnya waktu,  biaya  dan  kemapuan  daya  fikir  penulis  dalam  mengadakan  suatu  penelitian  ini, tidak seluruh populasi diambil, akan tetapi hanya keyperson yang memenuhi kriteria yang dijadikan  sebagai  responden  Penelitian.  Metode  penentuan  sampel  dengan purposive sampling.  Purposive  sampling Penelitian  digunakan  dengan  melakukan  wawancara dengan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut perusahaan terdampak  pandemi  covid,  perusahaan  skala  besar  dan  memiliki  berbagai  anak perusahaan  yang  masih  berjalan.  Dari  satu  informan  tersebut  merekomendasikan informasi  dan  masalah  yang  diteliti,  kemudian  di  proses  dengan  membandingkan penelitian sebelumnya dan fenomena dilapangan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023

## A. Kondisi Demografi Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar terletak antara 110 ○ 40” – 110 ○ 70” bujur timur dan 70 ○ 28” -  70 ○ 46”  Lintang  Selatan.  Wilayah  Kabupaten  Karanganyar  terdiri  dari  17  Kecamatan dengan luas sebesar 76.778,64 Ha yang terdiri dari luas wilayah sawah sebesar 19.945,67 Ha  dan  lahan  kering  56.832,97  Ha.  Berdasarkan  pada  laporan  Kabupaten  Karanganyar jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 938.808 jiwa yang terdiri dari penduduk geder laki laki  sebesar  468.107  jiwa  sedangkan  perempuan  sebesar  470.701  jiwa.  Adapun presentase penduduk yang berstatus bekerja usia 15 tahun keatas (berdasarkan kategori angkatan kerja) sebeanyak 700.357 jiwa merupakan total angkata kerja yang bekerja atau sedang  mencari  pekerjaa  sedangkan  185.212  jiwa  bukan  angkatan  kerja.  Jumlah penduduk dijelaskan dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

## Gambar 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Jumlah  Penduduk  di  Kabupaten  karanganyar  mengalami  kenaikan  signifikan  dari tahun  2016-2020.    Tahun  2016  jumlah  penduduk  di  karanganyar  sebesar  862.304  jiwa hingga  tahun  2017  meningkat  sebesar  869.220  jiwa.  Peningkatan  tersebut  terus  terjadi hingga tahun 2018 sebesar 875.946 jiwa hingga tahun 2019 dan 2020 yaitu 886.519 jiwa dan  931.963  jiwa.  Adapun  penduduk  kabupaten  karanganyar  yang  berkerja  sebesar 484.423 jiwa sedangkan pengangguran sebesar 30.722. adapun kondisi tenaga kerja pada kabupaten karanganyar dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Angkatan Kerja) Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu
kegiatan utama jenis kelamin total laki- laki perempuan 2016 2017 2018 2019 2020 jumlah penduduk 862.304 869.220 875.946
886.519 931.963 820.000 840.000 860.000 880.000 900.000 920.000 940.000 rib u jiw a
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Angkatan Kerja 28912 7 226018 515145 Bekerja 27272 9 211694 484423 Pengangguran Terbuka 16398 14324 30722 Bukan Angkatan Kerja 54859 130353 185212 Sekolah 22320 23337 45657 Mengurus Rumah Tangga 11701 93240 104941 Lainnya 20838 13776 34614 Jumlah/total 34398 6 356371 700357 TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) 94,33 93,66 94,04 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 84,05 63,42 73,55 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 5,67 6,34 5,96
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Kondisi  angkatan  kerja  di  Kabupaten  karanganyar  tahun  2020  dengan  presentase bekerja  sebesar  94,03  persen  atau  484.423  jiwa  sedangkan  angkatan  kerja  yang  tidak bekerja  sebesar  5,96  persen  atau  30.722    jiwa.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Kabupaten Karanganyar  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  produktif  dengan  50  persen  lebih penduduknya  merupakan  angkatan  kerja  yang  berkerja.  Sedangkan  angkatan  kerja  yang tidak  bekerja  dibagi  menjadi  tiga  kategori  antara  lain  sekolah,  mengurus  rumah  tangga, dan  lainnya.  Presentase  tertinggi  pada  angkatan  kerja  tidak  berkerja    karena  mengurus rumah  tangga  sebesar  56,  65  persen  sedangkan  angkatan  kerja  yang  masih  berstatus sekolah sebesar 24,65 persen.
Kondisi  perekonomian  Kabupaten  Karanganyar  memiliki  kecenderungan  fluktuatif dari  tahun  2017-2019.  Namun,  cenderung  mengalami  kenaikan  dari  5,77  persen  tahun 2017  meningkat  menjadi  5,93  pesen  hingga  tahun  2021  terjadi  resesi  ekonomi  (kondisi perekonomian  melemah)  sebesar  -1,87  persen  tahun  2021.  Sektor  yang  memiliki kontribusi  tertinggi  terhadap  perekonomian  Kabupaten  Karanganyar  yaitu  industri pengolahan  sebesar  47  persen  sedangkan  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  sebesar 13  persen  dan  perdagangan  besar  dan  eceran,  serta  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor sebesar 11 persen.
Sektor  industri  pada  Kabupaten  Karanganyar  pada  awalnya  merupakan  produk olahan  dari  sektor  pertanian  yang  diolah  hingga  barang  siap  pakai.  Adapun  barang  lain seperti batik terkenal pada wilayah karanganyar. Hingga tahun 2020, ketika terjadi shock ekonomi karena pandemi covid-19 mengubah struktur perekonomian dan sosial terutama pada  perusahaan-perusahaan  di  kawasan  tersebut.  Perselisihan  tersebut  antara  lain perselisihan  Hak,  Perselisihan  kepentingan,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  hingga pemberian Surat Peringatan (SP) pada pegawai. Pandemi memiliki dampak yang signifikan terhadap  kondisi  pekerja  di  perusahaan  dari  jumlah  buruh  yang  dirumahkan  hingga pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Berdasarkan  pada  wawancara  oleh  salah  satu  staf  di  Dinas  Tenaga  Kerja, Koperasi,  Serta  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Kabupaten  Karanganyar  Bapak  Maryono menjelaskan  ”perselisihan  hubungan  industri  dengan  kasus  terbanyak  yaitu  hubungan industrial  yang  terdiri  dari  perselisihan  hak  sebanyak  8  kasus,  perselisihan  kepentingan sebanyak 1 kasus, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 65 kasus.” adapun pada tenaga kerja/buruh di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan jumlah buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 69 orang sedangkan jumlah pekerja  yang  dirumahkan  sebanyak  239  orang.  Hal  tersebut  tentu  sangat  merugikan masyarakat  terutama  yang  menjadi  kepala  keluarga  karena  harus  memberikan  nafkah kepada  anggota  keluarga.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  suatu  mediasi  atau  upaya  yang dilakukan  oleh  perusahaan  atau  pemerintah  untuk  melindungi  pekerja  tersebut  agar menemukan titik yang baik antara tenaga kerja dengan perusahaan. Pemerintah sebagai faktor  yang  menentukan  kebijakan  baiknya  memberikan  suatu  wadah  atau  peluang terutama  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi  covid  baik  berupa  bantuan langsung tunai atau lainnya yang baik untuk masyarakat.
B. Faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  untuk  memilih  berkerja  informal  masa pandemi covid-19 di Kabupaten Karanganyar
Pandemi  covid-19  mendorong  adanya  kebijakan  yang  mengubah  pola  hidup masyarakat.  kegiatan  yang  lebih  dibatasi,  keharusan  menjaga  jarak,  dan  standar  atau prosedur protokol kesehatan yang harus diikuti demi mencegah penularan covid-19. Hal tersebut  juga  mempengaruhi  adanya  transmisi  tenaga  kerja.  Adanya  pandemi  covid membuat  perusahaan mengalami resesi karena penurunan produktivitas karena sumber daya  manusia  yang  terbatas.  Hal  tersebut  mempengaruhi  output  perusahaan  yang semakin menurun. Sehingga beberapa perusahaan lebih memilih merumahkan karyawan demi  menurunkan  biaya  produktivitas  yang  ada.  Mengingat  daya  beli  masyarakat  yang ikut menurun.
Berdasarkan  pada  penelitian  Fauziah,  (2020)  menganalisis  faktor  yang mempengaruhi migran risen diantaranya:
1) Umur : adanya penambahan satu umur maka akan mengurangi peluang seorang migran yang risen untuk bekerja di sektor informal. Trutama untuk tenaga kerja yang  masih  terbilang  beumur  muda.  Hal  tersebut  karena  mereka  memiliki kecenderungan untuk berkompetisi. Sedangkan untuk  tenaga kerja yang sudah memasuki  usia  pensiun  lebih  memilih  untuk  memilih  pekerjaan  mudah  yaitu sektor informal.
2) Status  perkawinan  :  tenaga  kerja  yang  memiliki  peluang  besar  pada  sektor formal  yaitu  migran  risen  yang  berstatus  tidak  kawin.  Migran  dengan  status tersebut  mempunyai  kebebasan  untuk  dapat  memilih  pekerjaan  apa  saja  dan dimana  saja.  Sedangkan  migran  dengan  status  kawin  lebih  condong  untuk memilih pekerjaan informal. Hal tersebut karena efisien waktu kerja serta beban kerja yang dimiliki lebih terasa lebih mudah
3) Pendidikan  :  hasil  penelitian  menunjukan  baawa  migran  risen  didominasi  oleh migran  dengan  pendidikan  menengah  dan  tinggi.  Pekerjaan  di  sektor  formal
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
memiliki  syarat-syarat  tertentu  yang  dapat  dipenuhi  oleh  migran  dengan pendidikan tinggi atau pengalaman pekerjaan serta mengikuti pelatihan.
4) Pelatihan  kerja  :  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  pelatihan  kerja  digunakan sebagai  salah  satu  skill  untuk  Menambah  keahlian  tertentu.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  migran  risen  yang  pernah  mengikuti  pelatihan  kerja memiliki peluang kerja yang lebih besar dibandingkan pekerja formal yang tidak mengikuti pelatihan kerja. 11
Pandemi  covid  yang  mengubah  pola  hidup  masyarakat  membuat  masyarakat melakukan  pembaruan  digital,  hal  ini  karena  dimasa  pandemi  segala  kegiatan  dilakukan secara  daring  hingga  banyak  masyarakat  yang  memanfaatkan  teknologi  media  sosial sebagai salah satu wadah dalam mencari uang. Pekerja informal tentu harus beradaptasi dengan  apa  yang  sedang  disukai  oleh  masyarakat  yaitu  bermain  sosial  media.  Hal  ini menjadi  tantangan  bagi  pekerja  informal  untuk  mengenali  media  sosial.  Kabupaten karanganyar  merupakan  wilayah  yang  terdampak  pandemi  covid.  Perekonomian  dari wilayah ini didapat dari sektor pertanian dan industri. Dimana pada masa pandemi tidak terjadi  kegiatan  apapun  yang  mengubah  produktivitas  perusahaan  yang  mengakibatkan perusahaan colabs. Dari 65 orang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 239  orang  dirumahkan  selama  masa  pandemi  covid-19  yang  membuat  masyarakat mengalami  culture  shock.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Ketenagakerjaan adanya  pemutusan  hubungan  kerja  disebabkan  karena  perusahaan  mengalami  kerugian sehingga  mereka  menerapkan  kebijakan  pengurangan  pekerja 12 .  Hasil  dari  penelitian menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  tenaga  kerja sektor  informal  yaitu  modal  diantaranya  variabel  lain  seperti  pengalaman  kerja  dan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukan bahwa modal kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam beralih ke sektor informal. Karena keterjangkauan informasi yang luas dan mudahnya dalam dapat pinjaman dari bank atau instansi simpan pinjam lainnya.
C. Upaya  Hukum  Pekerja  Formal  dan  Informal  pada  masa  Pandemi  Covid-19

## Kabupaten Karanganyar
Upaya  hukum  merupakan  salah  satu  cara  untuk  melindungi  masyarakat  dengan berbagai  peraturan  yang  berlaku.    Undang-undang    Nomor  13  Tahun  2003  mengatur tentang  Ketenagakerjaan  pada  masa  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kerja.  Adanya pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  meningkatkan  produktivitas,  daya  saing secara  komprehensif  perlu  adanya  perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan  penempatan
11 Ary Fauziah Amini et al., “Analisis Migran Risen Di Sektor Formal Dan Informal: Hasil Sakernas 2018,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 23 , no. 1, 2020, 37–52.
12 Aditya Tri Wijaya and Rahayu Subekti, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediator,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 09, No. 02 (2021): P 474-485.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
kerja,  serta  pembinaan  pada  tenaga  kerja 13 .  Hukum  ketenagakerjaan  tesebut  menjadi dasar bagi pegawai maupun  pengusaha.  Adapun undang-undang yang berkaitan dengan hukum  perburuhan yang sampai saat ini masih berlaku di indonesia diantaranya:
1) Undang-undang  nomor  2  tahun  2004  tentang  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial.
2) Undang-undang nomor 18 tahun 2007 tentang pekerja migran
3) Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja
4) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 14 .
Adanya    pandemi covid-19  menyebabkan  pembatasan kegiatan sosial termasuk masyarakat  yang  diharuskan  bekerja  dari  rumah (work  from  home) .    Hal  ini  membuat banyak  perusahaan  yang  melakukan  strategi  baru  sebagai  salah  satunya  pengurangan karyawan yang dianggap sebagai force  majeure (keadaan memaksa). Pada pasal 164 ayat (1)  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perusahaan  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  jika  dalam  keadaan terpaksa.  Karena  perusahaan  tutup  sehingga  perlu  melakukan  biaya  kerugian  dari perusahaan  yang  alami.    Perusahaan  dapat  dikatakan force  majeur dimana  perusahaan dalam  kondisi  mendesak  jika  sudah  mengalami  kerugian  selama  dua  tahun 15 .  Jika  ada beberapa  perusahaan  yang  menggunakan  alasan force  majeur atas  kondisi  pandemi covid-19  dan  tidak  memberikan  pesangon  kepada  pekerja  maka    alasan  tersebut  tidak dapat diterima oleh berbagai kalangan.
Pasal  43  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  perusahaan  yang  melakukan  PHK  karena efisiensi  yang  menyebabkan  kerugian,  maka  perusahaan  boleh  membayar  pesangon setengah dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, bedasarkan pasal 21 ayat (1) pemerintah memberi bantuan selama 6 bulan dengan ketentuan 45% (Empat Puluh Lima Persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan pertama dan 25% (dua puluh lima) dar upah  untuk  3  (tiga)  bulan  berikutnya.  Pasal  40  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun  2021  menyatakan  uang  pesangon  diberikan  kepada  pekerja  yang  terkena Pemutusan  Hubungan  Kerja  dengan  ketentuan  masa  kerja  kurang  dari  satu  tahun sebanyak  satu  bulan  upah.  Sedangkan  untuk  masa  kerja  satu  tahun  atau  lebih mendapatkan pesangon sebanyak dua bulan upah.
Pemberian  hak-hak  setiap  tenaga  kerja  dalam  mendapatkan  perlindungan  diatur oleh pasal 86 Undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
13 Ni Putu Rai Yuliartini and Dewa Gede Sudika Mangku Mangku, “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri” 8, No. 2 (2020): 22–40.
14 Fharidhatul Whasimah, Yahman Yahman, and W. Danang Widoyoko, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Akibat PHK,” Anima Legis 1, No. 1 (2022): 23–29.
15 Yuliartini and Mangku, 2020  “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.”, Jurnal PendidikanKewarganegaraan Undiksha , Vo. 8 (2020).
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai agama.
Adapun  saat  kondisi  covid-19  pekerja  wajib  diberikan  APD  kepada  tenaga  kerja yang masih  berkerja  pada situasi  pandemi  covid-19  yang  diatur  dalam  pasal 86  undang- undang nomor 13 tahun 2003. Adapun perlindungan tenaga kerja terutama kondisi covid pada negara lain seperti singapura yang membayarkan 25% gaji pekerja dari semua sektor usaha di negerinya, perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan makanan, pariwisata, dan  perusahaan  lain  yang  paling  terpukul  atas  kejadian  ini  mendapatkan  subsidi  50% sedangkan  malaysia  memberikan  subsidi  berdasarkan  pada  jumlah  karyawan  dengan rincian:
a. Karyawan lebih dari 200 orang diberikan subsidi gaji RM 60 atau sekitar Rp 2,2 juta per orang
b. Karyawan  76-200  orang  diberikan  subsidi  RM  800  atau  sekitar  Rp  2,9  juta per orang
c. Karyawan 1-75 orang  diberikan  subsidi  gaji  RM 1.200  atau  sekitar  Rp 4,4jt per orang.
Sedangkan  upaya  pemerintah  Indonesia  kepada  tenaga  kerja  yang  terdampa  covid-19 sebagai berikut:
a. Kartu pra kerja : program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Adanya pandemi ini pekerja perlu adanya soft skill yang lebih dibutuhkan untuk mendapatkan fasilitas dari peemrintah.  Program  kartu  prakerja  berkerjasama  dengan  perusahaan  yang menyediakan  jasa  secara  daring  seperti  ruang  guru,  sekolah.mu,  buka  lapak,  dan sebagainya.
b. Intensif untuk pekerja medis : pemberian intensif untuk tenaga medis berbeda-beda. Seperti  dokter  praktik  di  rumah  sakit  rujukan  korban  covid-19  tentunya  berbeda dengan  bidan  dan  perawat.  Apabila  tenaga  kesehatan  terpapar  covid-19  maka pemerintah  akan  memberikan  pelayanan  kesehatan  gratis.  Pemerintah  akan memberikan  santunan  sebesar  Rp  300.000.000  pada  tenaga  medis  yang  meninggal. Namun, pemberian dana intensif tersebut terlama dan terkendala urusan administrasi dari kementrian kesehatan sehingga 8,36% anggaran pemerintah untuk tenaga medis dicairkan.
c. Penerbitan atas kebijakan perlindungan pekerja : Menteri tenaga kerja mengeluarkan berbagai  kebijakan  dalam  melindungi  kelangsungan  bisnis  atau    usaha    diantaranya program jaminan  buruh dalam jaminan kecelakaan kerja  pada pekerja yang terpapar covid-19,  pemberian  posko  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)  merupakan  upaya dalam  membuka  layanan  informasi  dengan  pengaduan  bagi  pekerja,  tim  relawan meliputi  tenaga  kerja  kesehatan  dan  non  kesehatan  yang  ikut  bertugas  dalam
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
penanggulangan  covid-19  dapat  ditempatkan  langsung  pada  Rumah  dengan  fasilitas kesehatan baik 16 .
Kabupaten  Karanganyar  sebagai  wilayah  industrial  memiliki  upaya  dalam meminimalisir    pemutusan  hubungan  kerja  pada  perusahaan  yaitu  dengan  memberikan intensif    kartu  prakerja  serta  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  mengenai upaya  yang dapat  dilakukan agar bisa produktif dimasa pandemi covid-19.  Hal tersebut dirasa belum optimal karena  berdasarkan hasil perselisihan pada perusahaan dan upaya pemerintah  dalam  mengatasi  perselisihan  tersebut    sepenuhnya  terselesaikan.    Ada beberapa  kendala  dinas  ketenagakerjaan  dalam  mengatasi  perselisihan  tersebut  yaitu kurangnya  sumber  daya  manusia  di  dinas  tenaga  kerja  sebagai  mediator  dalam menangani  masalah  tersebut  serta  belum  adanya  birokrasi  yang  jelas  serta  transparan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## D. PENUTUP
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  untuk  lebih  berkerja  informal dimasa pandemi covid-19 kabupaten karanganyar diantaranya modal kerja, waktu kerja, umur  dan  pelatihan  kerja.  Adanya  peruabahan  tenaga  kerja  menjadi  informal  karena modal  kerja  yang  diharapkan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  dan  akses  informasi dari  simpan  pinjam  yang  luas  dan  mudah.  Adapun  waktu  kerja  dan  uumur.  Dengan bekerja di sektor informal tentu waktu kerja. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pada  tenaga  kerja  dimasa  pandemi  covid-19  Kabupaten  Karanganyar  yaitu  dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Pemerintah sebagai  lembaga  mediator  memberikan  intensif  tenaga  kerja  yang  terdampak  pandemi covid-19 yaitu memberikan intensif bantuan langsung tunai, memberikan pelatihan untuk menambah soft skill masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat terutama yang  terkena  dampak  pandemi  covid-19  Kabupaten  Karanganyar.    Pemerintah  lebih mengedepankan  maasyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi  dengan  memberikan intensif uang terutama masyarakat yang menjadi tulang punggung keluarga. Memberikan perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dimasa  pandemi dengan  memberikan  kebijakan  yang lebih terhadap kondisi pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya Tri Wijaya and Rahayu Subekti, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediat or,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 09, No. 02 (2021): P 474-485.
Advenia Elisabeth Elisabeth, “Pandemi Covid -19 Bikin Korba n PHK Lari Ke Sektor Informal,” Idxchannel.Com, Last Modified 2021, Accessed September 5, 2021
Ary Fauziah Amini et al., “Analisis Migran Risen Di Sektor Formal Dan Informal: Hasil Sakernas 2018,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 23, No. 1 (2020): 37– 52
16 Daniel Marshal Sajou and Niken Febriana Dwi, “Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,”, Journal Syntax Transformation 5 , no. 3, 2020, 248–53.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , 2009
Daniel Marshal Sajou and Niken Febriana Dwi, “Peran Negara Atas Perli ndungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid- 19,” Journal Syntax Transformation 5, No. 3 (2020): 248 – 253.
Dewa Gede Giri Santosa, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang -Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya,” Jurnal Il mu Hukum 17, No. 2019 (2021), Hlm 1 – 8
Endah Pujiastuti, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” 2008, Https://Repository.Usm.Ac.Id/Files/Bookusm/A008/20171110024751-Pengantar- Hukum-Ketenagakerjaan.Pdf.
Fharidhatul Whasimah, Yahman Yahman, and W. Danang Widoyoko, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Akibat PHK,” Anima Legis 1, No. 1 (2022): 23– 29.
Imas Novita J uaningsih, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Indonesia,” Buletin Hukum Dan Keadilan 4, No. 1 (2020) Hlm. 189– 196
Middia Martanti Dewi et al ., “Dampak Pandemi Covid -19 Terhadap Tenaga Kerja Formal Di Indonesia The Impact of Covid- 19 Pandemic on Formal Labour in Indonesia,” Populasi 28, No. 2 (2020), Hlm 32 – 53.
Nazzarudidn Malik, Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)
Ni Putu Rai Yuliartini and Dewa Gede Sudika Mangku Mangku, “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri” 8, No. 2 (2020): 22– 40
Nindya Purnama Sari, “Transformasi Pekerja Informal Ke Arah Formal: Analisis D eskriptif Dan Regresi Logistik,” Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 9, No. 1 (2016): 228294
Syahlan Mattiro, Rahmat Nur, and Universitas Lambung Mangkurat, “Peningkatan Sektor
Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarma sin Utara Kota Banjarmasin” 1 (2021), Hlm 46– 51.
Syahrial Syahrial, “Dampak Covid - 19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia,” Ners 4, No. 2 (2020), Hlm 21 – 29, Https://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Ners/Article/View/1022
Yuliartini and Mangku, 202 0  “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” Jurnal PendidikanKewarganegaraan Undiksha, Vo. 8