## PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN WILAYAH DAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

## Sumiyarti
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: sumiyarti69@gmail.com
ABSTRACT Purpose : This  study  aims  to  determine  the  development  of  economic  and social  indicators,  namely  the  rate  of  economic  growth,  regional development inequality and poverty levels in Banten Province, with the period 2002-2016. Design/Methodology/ Approach : This  study  used  the  cross-tabulation  methods  and  correlation analysis in the provincial scope data. Findings : The  results  of  the  analysis  conducted  concluded  that  the  economic growth  rate  of  Banten  Province  had  a  tendency  to  increase  from 4.11  percent  in  2002  and  5.28  percent  in  2016.  While  the development  inequality  between  regions  in  Banten  Province  as measured  by  the  Williamson  Index  tended  to  decline  in  the  2002- 2016.  The  fluctuating  index  of  development  inequality  tended  to decline  from  0.57  in  2002  to  0.21  and  again  increased  to  5.36  in 2016.  The  poverty  rate  in  Banten  Province  also  experienced  a significant  decline,  from  9.22  percent  in  2002  to  5.36  percent  in 2016. Furthermore, the results of the correlation analysis conducted provide the conclusion that the relationship between the variables of economic  growth  rates  and  the  level  of  regional  inequality  and poverty  is  negative,  with  a  weak  level  of  relationship.  While  the correlation between the level of inequality and the level of poverty is positive  with  a  strong  level  of  relationship.  In  general,  it  was concluded  that  the  development  of  the  poverty  rate  in  Banten Province corresponded or correlated with equitable development. Keywords : Economic  growth,  regional  development  inequality,  Williamson index JEL Classification
:  D63, E25, F43

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Istilah  pembangunan  di  atas  mengacu  pada  makna pembangunan  ekonomi,  yang  diartikan  sebagai  proses  perbaikan  kualitas  seluruh kehidupan  dan  kapabilitas  untuk  menaikkan  tingkat  kehidupan,  penghargaan  diri  dan kebebasan (Todaro, 1994). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa dalam pembangunan ekonomi  akan  disertai  dengan  peningkatan  kesejahteraan  dan  peningkatan  dalam distribusi pendapatan. Perhatian utama dalam proses pembangunan ekonomi tidak hanya
Media Ekonomi Vol. 26 No. 2 Oktober 2018 : 77-88
ISSN : 0853-3970 (print)
Submission date: 01 Agustus 2019 Accepted date: 16 Agustus 2019
tertuju  kepada  peningkatan  pendapatan  nasional  secara  agregat,  tetapi  juga memperhatikan  pertambahan  jumlah  penduduk.    Sehingga  diharapkan  akhirnya  melalui proses  pembangunan  ekonomi  akan  terjadi  peningkatan  kemampuan  nasional  dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dan bisa sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.
Penggunaan  istilah  pembangunan  ekonomi  sering  dibarengi  dengan  pertumbuhan ekonomi,  namun  kedua  istilah  tersebut  memiliki  makna  yang  tidak  sama.  Seperti disebutkan  sebelumnya,  pembangunan  ekonomi  pada  intinya  adalah  proses  terjadinya peningkatan  kehidupan  dan  kesejateraan  masyarakat.  Sementara  pertumbuhan  ekonomi sering  diatikan  sebagai  peningkatan  output jangka  panjang  sebuah  perekonomian  (Case, Karl. Ray Fair, Oster. Sharon. 2017). Secara agregat, output ini didefinisikan sebagai total nilai tambah  seluruh  sektor  produksi.  Dalam  besaran makro,  nilai output agregat  diukur dengan  nilai  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  secara  nasional  dan  Produk  Domestik Regional  Brut  (PDRB)  secara  wilayah.  Dalam  fungsi  produksi,  besarnya  output  agregat akan  ditentukan  oleh  besarnya  input  atau  sumber  daya  yang  tersedia  dalam perekonomian.
Pertumbuhan  ekonomi  sering  dianggap  sebagai  salah  cara  syarat  upaya  untuk  mencapai pembangunan  ekonomi.    Sebab  sebuah  negara  yang  mengalami  pembangunan  ekonomi selalu  disertai  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Tetapi  pertumbuhan  ekonomi  tidak  selalu diikuti  dengan  pembangunan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  upaya  mengejar  target pertumbuhan ekonomi dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Setiap  pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  negara  atau  daerah  memiliki  tujuan yang  sama.  Namun  hasil  pembangunan  yang  diperoleh  tidak  selalu  sama.  Sebab,  pada kenyataannya  kondisi  setiap  daerah  berbeda.  Pebedaaan  terletak  pada  banyak  hal. Beberapa  diantaranya  adalah  perbedaan letak  wilayah,  kemelimpahan  sumber  daya  baik sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  teknologi,  dan  sebagainya.  Ada  daerah  yang letaknya dekat atau bahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi atau ibu Kota pemerintahan. Tetapi  ada  daerah  yang  letaknya  terpencil,  tidak  terjangkau  oleh  berbagai  akses transportasi.  Selain itu, ada daerah yang dikarunia sumber daya alam melimpah, namun ada  daerah  yang  kondisinya  tandus  berbatu  dan  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  bisa diunggulkan.  Demikian  pula  terdapat  daerah  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang banyak dan produktif namun ada sebagian daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak tetapi memiliki angka ketergantungan yang tinggi.
Pembangunan ekonomi juga dilakukan oleh Provinsi Banten. Provinsi ini pernah menjadi bangian dari provinsi Jawa Barat. Namun dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2000  maka  Provinsi  Banten  menjadi  daerah  otonom  provinsi  Banten.  Banten merupakan provinsi termuda di Pulau Jawa.
Berbagai  perbedaan  di  wilayah  Indonesia  menyebabkan  kemajuan  pembangunan ekonomi  antar  daerah  tidak  sama.  Daerah  yang  memiliki  sumber  daya  yang  melimpah, dekat  dengan  akses  terhadap  aktifitas  ekonomi  atau  pusat  pemerintahan,  serta  sumber daya manusia yang produktif diperkirakan akan mengalami pembangunan ekonomi yang
Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan di Provinsi Banten____________
lebih  maju.  Demikian  pula  sebaliknya,  daerah  yang  letaknya  terpencil,  minim  sumber daya alam dan kondisi sumber daya manusia yang rendah mutunya, maka bisaanya akan mengalami  pembangunan  yang  lambat,  dengan  kata  lain,  dalam  satu  negara  atau  satu wilayah  provinsi  maka  pembangunan  yang  terjadi  antar  wilayah  kemungkinan  tidak merata.  Dengan kata lain akan sangat mungkin terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  wilayah  merupakan  dua  isu  yang  sering dibenturkan.  Berbagai  studi  mencoba  menguji  keterkaitan  dua  masalah  tersebut.  Kajian dilakukan  dengan  lingkup  wilayah  yang  berbeda  seperti  lingkup  provinsi  di  Sumatera (Umiyati,  2014),  lingkup  nasional  dengan  cakupan  seluruh  wilayah  provinsi  (Ginting, 2014), (Sudarlan, 2015). Namun studi bisa juga dilakukan pada lingkup yang lebih kecil seperti kabupaten dan kota dalam sebuah kawasan seperti kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)  Bengawan  Solo  (Nugroho,  2014)  serta  lingkup  kecamatan  yang  menjadi  bagian dari wilayah kabupaten seperti kabupaten Banyumas (Cahyono, 2015).
Keragaman  kajian  tidak  hanya  terletak  pada  lingkup  wilayah  observasi,  tetapi  juga penggunaan variable serta metode yang digunakan, Fokus pengamatan serta metode yang berbeda  membawa  implikasi  pada  keragaman  hasil  studi.  Dengan  lingkup  wilayah Sumatera,  (Umiyati,  2014)  menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  ini beragam.  Perbedaan  keragaman  disebabkan  oleh  perbedaan  potensi  yang  dimiliki  baik sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia  serta  kualitas  teknologi  yang  dimiliki masing-masing  provinsi.  Implikasi  dari  perbedaan  ini  menyebabkan  perbedaan  tingkat kesejahteraan  antar  daerah,  yang  pada  akhirnya  berakibat  pada  ketimpangan pembangunan  regional  antar  wilayah.  Indeks  ketimpangan  pembangunan  yang menggunakan ukuran Indeks Williamson terlihat tinggi di provinsi Riau.
Pengujian  keterkaitan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  wilayah  juga dilakukan  menggunakan  analisis  kewilayahan  seperti  metode  tipologi  klassen  seperti terlihat  pada  studi  (Cahyono,  2015).  Hasil  studi  dengan  menggunakan  tipologi  klassen dan  indeks  Williamson  pada  DAS  Bengawan  Solo  menemukan  bahwa  terdapat kesenjangan  antara  daerah  hulu  dan  hilir.  Kabupaten-kabupaten  yang  terletak  di  daerah hilir  lebih  maju  dan  berkembang  pesat  dibandingkan  dengan  daerah  hulu  dengan kesenjangan  ekonomi  sedang.  Secara  keseluruhan  kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  di dalam DAS Bengawan Solo tergolong tinggi yaitu sebesar 0,61 (Cahyono, 2015).
Pengembangan metode juga dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih detil  tentang  keterkaitan  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  wilayah.  Metode- metode  tersebut  diantaranya  adalah  metode  statistik  dan  ekonometrik  seperti  seperti analisis korelasi, analisis trend serta analisis kausalitas Granger . Dengan memanfaatkan metode-metode  tersebut  (Nugroho,  2014)  menemukan  bahwa  terdapat  ketimpangan  di antara  wilayah-wilayah  kecamatan  di  Kabupaten  Banyumas.  Sebagian  besar  (55,55 persen)  kecamatan  di  Kabupaten  Banyumas  masuk  kedalam  kuadran  IV  atau  daerah relatif  tertinggal.  Namun  hasil  analisis  trend  menunjukkan  bahwa  trend  pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  wilayah  di  Kabupaten  Banyumas  Tahun  2002-2011 menunjukan trend yang menaik.  Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan bahwa
pertumbuhan  ekonomi  yang  menaik  dibarengi  dengan  meningkatkan  ketimpangan wilayah.
Masalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  wilayah  memiliki  kaitan  yang  erat dengan  tujuan  pembangunan  nasional  yaitu  meningkatnya  kesejahteraan.  Dugaan  yang berlaku  umum  dalam  hal  ini  adalah  semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  dan  semakin merata  pembangunan  wilayah  maka  masyarakat  akan  semakin  sejahtera.  Meningkatnya kesejahteraan  dapat  dimaknai  dengan  berkurangnya  kemiskinan.  Dugaan  ini  dibuktikan oleh  studi  (Ginting,  2014)  dan  (Sudarlan,  2015).  Pemerataan  menjadi  hal  yang  penting dalam  kebijakan  pengentasan  kemiskinan.  Studi  (Ginting,  2014)  memanfaatkan  model analisis    panel  mencakup  33  provinsi  di  Indonesia  dengan  rentang  waktu  pengamatan tahun  2004-2013.Dengan  mempertimbangkan  variable  ketimpangan  wilayah  (diukur dengan    indeks  williamson),  PDRB,  investasi  dan  aglomerasi  dalam  menjelaskan kemiskinan  di  Indonesia,  studi  ini  menyimpulkan  terjadi  penurunan  ketimpangan  untuk wilayah barat maupun wilayah timur Indonesia. Variabel ketimpangan pembangunan dan algomerasi  secara  positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia. Sementara  itu,  dengan  menggunakan  metode  eksplanatori  data  panel  provinsi  di Indonesia periode 2002-2011 dan mengaplikasikan persamaan simultan 2SLS, (Sudarlan, 2015)  menyimpulkan  bahwa  ketimpangan  pendapatan  mempunyai  dampak  positip terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  signifikan  secara  statistik.  Sedangkan  pertumbuhan ekonomi  mempunyai  dampak  positif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  sebesar  0,1333, tetapi  penduduk  miskin  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan dan  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  tidak  berpengaruh  pada penduduk miskin di Indonesia.
Terkait  dengan  masalah  pertumbuhan  ekonomi,  ketimpangan  pembangunan  dan kemiskinan,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengkaji  ketiga  permasalahan  tersebut  di provinsi  Banten.  Seperti  diketahui  Provinsi  Banten  secara  geografis  letak  berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Banten juga berperan sebagai penyangga aktifitas ekonomi  Provinsi  DKI  Jakarta.  Beberapa  wilayah  kabupaten/kota  provinsi  Banten  yang letaknya  berdampingan  dengan  wilayah  provinsi  DKI  Jakarta  seperti  Kota  Tangerang Selatan, Kota Tangerang atau dan Kabupaten Tangerang secara fisik terlihat mengalami perkembangan  ekonomi  yang  sangat  pesat.  Namun  wilayah-wilayah  lain  yang  letaknya jauh  dari  pusat  pemerintahan  dan  pusat  kegiatan  ekonomi  terlihat  mengalami  hambatan dalam  perkembangan  ekonomi.  Penelitian  ini secara khusus  menganalisa  perkembangan tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  perkembangan  tingkat  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah.  Selanjutnya  studi  ini  juga  akan  menganalisa  hubungan  antara  ketimpangan pembangunan,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  serta  tingkat  kemiskinan  antar  wilayah  di provinsi Banten.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan  korelasional.  Disebut  penelitian  deskriptif  karena bermaksud menggambarkan kondisi dari variabel-variabel penelitian, dan disebut sebagai penelitian  korelasional  karena  bermaksud  menganalisi  keterkaitan  antara  satu  variabel dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel penelitian yang
Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan di Provinsi Banten____________
dianalisis  meliputi  pertumbuhan  ekonomi,  ketimpangan  pembangunan  wilayah  dan kemiskinan di Provinsi Banten dalam rentang waktu pengamatan tahun 2002-2016.
Adapun definisi dan pengukuran variable-variabel tersebut adalah sebagai berkut:
1.    Pertumbuhan  ekonomi  adalah  peningkatan  pendapatan  atau  output  perekonomian suatu  wilayah  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  dalam  jangka  panjang.  Nilai pertumbuhan  ekonomi  diukur  dari  pertumbuhan  nilai  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  Provinsi  Banten  dan  wilayah  kabupaten/kota  dalam  lingkup  provinsi Banten, dengan menggunakan harga konstan tahun 2010, dalam satuan persen, dengan kurun waktu pengamatan tahun 2000-2016.
2.  Ketimpangan  pembangunan  wilayah  adalah  ukuran  ketidakmerataan  pembangunan yang  terjadi  dalam  sebuah  wilayah,  diukur  dengan  menggunakan  perhitungan  indeks Williamson, dengan periode tahun 2000-2016.
3.  Kemiskinan adalah  kondisi  penduduk  yang  hidup  kurang  sejahtera.  Dalam  penelitian ini tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase jumlah penduduk miskin terhadap total  penduduk  yang  ada  pada  di  provinsi  Banten  dan  kabupaten/kota  dalam  lingkup Brovinsi Banten, dalam satuan persen, dengan periode pengamatan tahun 2000-2016.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari publikasi resmi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, BPS Provinsi Banten serta serta BPS Kabupaten dan Kota dalam lingkup wilayah  Provinsi Banten.
Sebelum melakukan analisis data, nilai variabel ketimpangan pembangunan akan dihitung terlebih  dulu  menggunakan  formula  indeks  Williamson.  Indeks  ketimpangan  wiliamson (IW)  yang  diperoleh  akan  memiliki  nilai  antara  0  (nol)  sampai  1  (satu).  Jika  IW mendekati  0  maka  ketimpangan  pembangunan  antar  kabupaten/kota  di  provinsi  Banten adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Namun jika IW mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Banten adalah tinngi atau pertumbuhan antar daerah tidak merata.  Selanjutnya penelitian akan menggunakan metode  analisis  tabulasi  silang  dan  analisis  korelasi  sederhana  untuk  mengetahui hubungan  antar  variable  penelitian.  Metode  analisis  tabulasi  silang  dipergunakan  untuk mengetahui  perkembangan  variabel  penelitian  serta  pola  hubungan  secara  garis  besar. Korelasi sederhana atau disebut juga Pearson Product Moment merupakan suatu metode statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Metode ini juga  berguna  untuk  mengetahui  bentuk  hubungan  antara  dua  variabel  tersebut  dengan hasil  yang  sifatnya  kuantitatif.  Kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel  yang  dimaksud disini  adalah  apakah  hubungan  tersebut  erat,  lemah  atau  tidak  erat.  Semakin  nilai koefisien  korelasi  berarti  semakin  erat  hubungan  antar  variabel  yang  diobervasi. Sedangkan  bentuk  hubungan  dua  variabel  adalah  apakah  bentuk  korelasinya  linear positif  ataupun linear negatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisa  perkembangan  variabel  laju pertumbuhan  ekonomi,  indeks  ketimpangan  pembangunan  wilayah  dan  tingkat kemiskinan di provinsi Banten. Selanjutnya, penelitian  akan menganalisis hubungan dan keeratan  hubungan  dan  terjadi  di  antara  ketiga  variabel  tersebut.    Hasil  tabulasi  silang terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan dan kemiskinan disajikan pada tabel 1.

## Tabel 1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan
Indeks Willamson Provinsi Banten Tahun 2002-2016
TAHUN LPE INDEKS WILLIAMSON TINGKAT KEMISKINAN 2002 4.11 0.57 9.22 2003 5.07 0.67 9.56 2004 5.63 0.59 8.58 2005 5.88 0.50 8.96 2006 5.57 0.50 9.79 2007 6.04 0.69 9.07 2008 5.77 0.63 8.15 2009 4.71 0.75 7.64 2010 6.11 0.67 7.16 2011 7.03 0.67 6.32 2012 6.83 0.15 5.71 2013 6.67 0.69 5.89 2014 5.51 0.21 5.51 2015 5.45 0.17 5.75 2016 5.28 0.21 5.36 Sumber: Data diolah
Tabel 1 di atas menggambarkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan  wilayah  serta  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Banten  periode  2002-2016. Berdasarkan table serta serta tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten  cenderung  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  memberi  makna bahwa  provinsi  Banten  memiliki  perkembangan  ekonomi  yang  pesat  selama  periode 2002-2016. Sementara pada variabel indeks ketimpangan pembangunan didapatkan hasil bahwa  perkembangan  indeks  ketimpangan  yang  tercermin  dari  perkembangan  indeks Williamson  terlihat  mengalami  tren  menurun  dengan  angka  yang  relatif  kecil.  Secara garis  besar,  rata-rata  indeks  ketimpangan  provinsi  Banten  selama  periode  2002-2016 masih  pada  angka  yang  termasuk  kategori  masih  timpang.  Ini  artinya  pemerataan pembangunan yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayah popinsi Banten masih belum merata.  Terdapat  daerah-daerah  yang  maju  pesat  pembangunannya,  namun  beberapa daerah lain masih relatif tertinggal.
Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan di Provinsi Banten____________
Variable tingkat kemiskinan di Provinsi Banten memiliki perkembangan yang sebaliknya. Berdasarkan  table  dan  gambar  di  atas  terlihat  variabel  tingkat  kemiskinan memperlihatkan  penurunan  yang  relatif  besar  selama  tahun  2002-2016.  Tingkat kemiskinan yang diukur dalam bentuk persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk  menunjukkan  bahwa  telah  penurunan  persentase  jumlah  penduduk  miskin. Demikian pula jumlah penduduk miskin di provinsi Banten selama periode observasi juga mengalami penurunan.
Tabel 2 Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2009-2017 Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kab Pandeglang 12.01 11.14 9.8 9.28 10.25 9.5 10.43 9.67 9.74 Kab Lebak 10.63 10.38 9.2 8.63 9.5 9.17 9.97 8.71 8.64 Kab Tangerang 6.55 7.18 6.42 5.71 5.78 5.26 5.71 5.29 5.39 Kab Serang 5.8 6.34 5.63 5.28 5.02 4.87 5.09 4.58 4.63 Kota Tangerang 6.42 6.88 6.14 5.56 5.26 4.91 5.04 4.94 4.95 Kota Cilegon 4.14 4.46 3.98 3.82 3.99 3.81 4.1 3.57 3.52 Kota Serang 6.19 7.03 6.25 5.7 5.92 5.7 6.28 5.58 5.57 Kota Tangerang Selatan - 1.67 1.5 1.33 1.75 1.68 1.69 1.67 1.76 Provinsi Banten 7.46 7.02 6.26 5.71 5.89 5.51 5.9 5.42 5.45

## Sumber: BPS Provinsi Banten
Namun  bila  diperhatikan  data  per  wilayah  kabupaten/kota,  terlihat  persentase  jumlah penduduk  miskin  antar  wilayah  tersebut  tidak  merata.  Wilayah  dengan  tingkat kemiskinan  tinggi  terjadi  pada  kabupaten  Pandeglang,  kabupaten  Lebak  dan  kabupaten Tangerang.  Sementara  wilayah-wilayah  tingkat  kemiskinan  yang  lebih  rendah  berada pada Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.
Hasil  perhitungan  korelasi  antara  variabel  laju  pertumbuhan  ekonomi  (LPE),  tingkat ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  (indeks  Williamson)  dan  tingkat  kemiskinan disajikan dalam tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Tabel Korelasi antara Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Ketimpangan Pembangunan (Indeks Williamson) dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2002-2016
Korelasi LPE dan IW Korelasi antara LPE dengan kemiskinan Korelasi antara IW dengan tingkat kemiskinan Nilai Korelasi -0,02 (Korelasi negative dan Lemah) -0,41 (Korelasi negatif dan lemah) 0,57 (Korelasi positif dan sedang) Sumber: Data diolah
Interpretasi  dari  masing-masing  angka  korelasi  tersebut  dapat  dimaknai  sebegai berikut. Pertama,  korelasi  antara  laju  pertumbuhan  ekonomi  dengan  indeks  ketimpangan pembangunan  atau  indeks  Willamson.  Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  koefisien korelasi kedua variabel tersebut adalah (-0,02). Hal ini berarti bahwa korelasi antara laju pertumbuhan  ekonomi  dan  indeks  Williamson  di  Provinsi  Banten  adalah  negatif  dan lemah.  Kedua,  korelasi  antara  laju  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tangkat  kemiskinan sebesar  (-0,41),  yang  berarti  juga  korelasi  antara  kedua  variabel  itu  negatif  dan  lemah. Terakhir,  koefisien  korelasi  antara  indeks  Williamson  dan  tingkat  kemiskinan  adalah positif dan sedang yang tercermin dari angka sebesar 0,57.
Pembahasan  pada  hubungan  ketiga  variabel  penelitian  baik  menggunakan  analisis tabulasi silang maupun analisis korelasi memberi hasil bahwa secara garis besar, provinsi Banten  yang  merupakan  provinsi  termuda  di  wilayah  Pulau  Jawa  mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini terlihat baik dari perkembangan positif laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  penurunan  secara  signifikan  pada  tingkat  kemiskinan. Letak wilayah yang berdampingan dengan ibu Kota DKI Jakarta merupakan eskternalitas positif  bagi  perkembangan  ekonomi  provinsi  Banten.  Fungsi  provinsi  Banten  pada akhirnya  juga  harus  menjadi  wilayah  penyangga  aktifitas  ekonomi  yang  tidak  semua dipenuhi oleh provinsi DKI Jakarta, utamanya pada aktifitas industri dan jasa.
Kemajuan  ekonomi  yang  pesat  di  provinsi  Banten  tidak  terjadi  pada  semua  wilayah. Distribusi  output  tidak  merata  pada  seluruh  wilayah  kabupaten  dan  Kota  dalam  lingkup provinsi  Banten.  Wilayah-wilayah  yang  menjadi  penyangga  kegiatan  ekonomi  provinsi DKI  Jakarta,  yaitu  daerah  Tangerang  Raya  terlihat  tumbuh  lebih  cepat.    Sedangkan daerah-daerah lain yang letaknya agak berjauhan dari aktifitas baik provinsi DKI maupun ibu Kota  Provinsi  Banten sendiri tumbuh  relatif lebih  lambat.  Wilayah-wilayah  tersebut diantaranya adalah kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak.
Berdasarkan  struktur ekonomi, terlihat bahwa daerah-daerah yang bertumpu pada sektor industri dan jasa seperti wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon merupakan  daerah  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  lebih  cepat.  Dalam perkembangannya,  wilayah-wilayah  tersebut  mengalami  kemajuan  yang  pesat  dalam proses  pembangunan.  Kemajuan  pembangunan  ini  selanjutnya  akan  memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan.
Wilayah-wilayah  lain  yang  tumbuh  lebih  lambat,  secara  umum  terjadi  pada  wilayah- wilayah  yang  masih  mengandalkan  pada  sektor  pertanian,  peternakan,  perikanan  dan kehutanan  sebagai  tumpuan  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini  menyebabkan  kemajuan  di wilayah-wilayah  tersebut  tidak  sepesat  sebagaimana  perkembangan  wilayah  yang bertumpu  pada  sektor-sektor  sekunder.  Kondisi  infrastruktur,  sumber  daya  manusia, demografi, geografi yang berbeda antar wilayah di provinsi Banten secara umum menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Perkembangan  variabel-varabel  ini  memberi  arahan  bagaimana  hubungan  yang  terjadi antar  ketiganya  menunjukkan  bahwa  variabel  laju  pertumbuhan  ekonomi  (LPE)  dan ketimpangan  pembangunan  wilayah  memiliki  hubungan  yang  negatif  namun  sangat lemah,  meskipun  arah  hubungan  sesuai  teori,  namun  dari  sisi  keeratan  hubungan  yang
Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan di Provinsi Banten____________
terlihat  dari  nilai  koefisien  korelasi  nilainya  sangat  rendah  yang  artinya  secara  statistik laju  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berkorelasi  dengan  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah. Hal ini dapat dipahami karena laju pertumbuhan ekonomi diukur secara agregat dalam  lingkup  provinsi,  sedangkan  ketimpangan  pembangunan  yang  dihitung  dengan indeks  Williamson  diukur  dengan  mempertimbangkan  pembangunan  antar  wilayah kabupaten  dan  kota  dalam  lingkup  provinsi.  Dapat  dikatakan  bahwa  bila  laju pertumbuhan  ekonomi  tinggi  pada  tingkat  provinsi  tidak  selalu  berhubungan  dengan tingkat  ketimpangan  yang  rendah  yang  di  tiap  wilayah  kabupaten  dan  Kota  di  Popinsi Banten.
Koefisien  korelasi  yang  menunjukkan  kekuatan  hubungan  antara  laju  pertumbuhan ekonomi  dengan  tingkat  kemiskinan  juga  terlihat  rendah.  Meskipun  secara  statistik tandanya  sesuai  dengan  dugaan,  namun  hubungannya  sangat  lemah.  Secara  teori,  pada umumnya  apabila  laju  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  maka  akan  diikuti  dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Dengan kata lain hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  adalah  negatif.    Namun  nilai  koefisien  korelasi  yang rendah  memberi  makna  bahwa,  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tidak  selalu berhubungan  dengan  rendahnya  tingkat  kemiskinan.    Hasil  ini  membuka  kemungkinan berbagai  dugaan  pada  variabel-variabel  yang  lain  lebih  relevan  untuk  dikaitkan  dengan masalah  kemiskinan  di  provinsi  Banten,  seperti  tingkat  pendidikan,  kesehatan  dan lainnya.
Salah  satu  variabel  yang  mungkin  dapat  dikaitkan  dengan  tingkat  kemiskinan  adalah ketimpangan  pembangunan  antara  wilayah.  Dari  uraian  sebelumnya  terlihat  bahwa  laju pertumbuhan  ekonomi  memiliki  korelasi  yang  lemah,  baik  dengan  tingkat  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  maupun  tingkat  kemiskinan.  Namun  dari  perhitungan korelasi  antara  tingkat  kemiskinan  dengan  indeks  Williamson  memberikan  nilai  positif dan  cukup  kuat.    Hal  ini  berarti  bahwa  secara  statistik,  pemerataan  pembangunan  antar wilayah kabupaten dan kota di provinsi Banten berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Ketimpangan  pembangunan  wilayah  yang  rendah  atau pembangunan  yang  semakin  merata  di  semua  wilayah  kabupaten/kota  akan  memberi situmulus terhadap kemajuan wilayah pada berbagai bidang. Kondisi demografi, sumber daya manusia, infrastruktur lebih baik akibat proses pembangunan di semua wilayah akan menciptakan  dan  meningkatkan  pendapatan  pada  seluruh  masyarakat  dan  mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi.
Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  variabel  tingkat kemiskinan  di  provinsi  Banten  dapat  dihubungkan  dengan  proses  pembangunan  antar wilayah  kabupaten  dan  Kota.  Apabila  tingkat  pembangunan  pada  berbagai  bidang semakin  merata  antar  daerah,  maka  setiap  daerah  akan  memiliki  sumber  daya  ekonomi, pelayanan  yang  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  semua  kelompok  pendapatan, utamanya  kelompok  pendapatan  rendah.  Semakin  terjangkaunya  akses  untuk terpenuhinya  kebutuhan  minimum  masyarakat,  maka  akan  semakin  banyak  kelompok masyarakat yang dapat keluar dari garis kemiskinan.
Kondisi  ini  sejalan  dengan  teori  penyebab  kemiskinan  dalam  pandangan  strukturalis. Dalam pandangan ini kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kelompok pendapatan randah akibat faktor struktur ekonomi, kelembagaan, faktor geografis, kondisi iklim dan cuaca yang tidak mendukung, letak wilayah yang terpencil, tidak  mudah  dijangkau  dan  sebagainya.  Salah  satu  faktor  kelembagaan  yang  bisa dihubungkan  dengan  kemiskinan  adalah  faktor  kebijakan  publik  yang  diputuskan  oleh para  pemangku  kebijakan.  Kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada  kelompok  masyarakat rendah berakibat pada proses yang pembangunan yang tidak merata.
Arah  kebijakan  pembangunan  yang  hanya  ditujukan  pada  wilayah  tertentu  yang  dekat pusat Kota, membuat sebagian wilayah mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu maka penanganannya  adalah  dengan  melakukan  pemerataan  pembangunan  antar  wilayah, dengan melakukan prioritas pembangunan pada wilayah-wilayah terpencil bahkan mulai dari  desa-desa  yang  letaknya  jauh  dari  aktifitas  ekonomi  atau  pusat  pemerintahan, menjadi  stimulus  terhadap  meningkatnya  aktifitas  ekonomi,  yang  selanjutnya  akan mengurangi  ketimpangan  dan  pada  akhirnya  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di daerah tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hubungan  atau  korelasi  antara  variabel  laju  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tingkat ketimpangan wilayah dan kemiskinan adalah negatif, dengan tingkat keeratan hubungan yang  terjadi  adalah  lemah.  Namun  demikian,  secara  teori  hubungan  yang  terjadi  antara laju  pertumbuhan  ekonomi  dengan  ketimpangan  pembangunan  dan  tingkat  kemiskinan sudah sesuai dengan kondisi yang dihipotesakan sebelumnya. Sedangkan hubungan atau korelasi  antara  tingkat  ketimpangan  dan  tingkat  kemiskinan  juga  sesuai  hipotesa  yaitu bertanda positif dengan tingkat keeratan hubungan yang kuat. Secara umum disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Banten bersesuaian atau berkorelasi dengan proses pembangunan  yang  terjadi.  Semakin  merata  tingkat  pembangunan  yang  terjadi  di provinsi,  maka  memiliki  potensi  yang  kuat  untuk  terjadinya  penurunan  tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya bahwa pembangunan yang semakin merata akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

## Saran
Upaya pemerataan pembangunan merupakan langkah yang lebih memiliki potensi untuk mengurangi  kemiskinan,  sehingga  pemerintah  harus  melakukan    berbagai  kebijakan antara  lain  mengalokasikan  dana  pembangunan  daerah  yang  berasal  dari  dana perimbangan  keuangan  daerah  berupa  dana  alokasi  umum  dan  khusus  serta  hibah  ke daerah-daerah yang relatif terpencil atau jauh dari pusat kegiatan atau pemerintah pusat. Kebijakaan  berupa  prioritas  pembangunan  infrastruktur  lebih  diarahkan  pada  wilayah- wilayah seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan wilayah lain yang jauh dari pusat  ibu  Kota  provinsi,  agar      wilayah-wilayah  dapat  lebih  berkembang  dan  mampu mengoptimalkan  potensi  daerah  yang  dimiliki  untuk  lebih  cepat  maju.  Peningkatan pemerataan  pembangunan  antar  wilayah  akan  menjadi  syarat  untuk  meningkatnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di provinsi Banten secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyono,  S.  A.  (2015).  Pertumbuhan  dan  Ketimpangan  Ekonomi  di  Daerah  Aliran Sungai Bengawan Solo. Jurnal Peneltian Hutan Dan Konservasi Alam , 12 (1).
Ginting,  A.  M.  (2014).  Ketimpangan  Ekonomi  Indonesia  Di  Tahun  Politik  2014. Info Singkat : Ekonomi Dan Kebijakan Publik , VI (2), 13–16.
Nugroho,  B.  S.  (2014).  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar
Kecamatan. Jejak (Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan) , 7 (1), 46–59.
https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3842
Sudarlan.  (2015).  Pertumbuhan  Ekonomi,  Ketimpangan  dan  Kemiskinan  di  Indonesia.
Eksis , 11 (1), 3036–3213. Retrieved from http://karyailmiah.polnes.ac.id/images/Download-PDF/Dr. Sudarlan ST, MT/PertumbuhanKetimpangandanKemiskinan.pdf
Todaro, M. P. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga.
Umiyati,  E.  (2014).  Analisa  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pembangunan antar Wilayah di Pulau Jawa. Jurnal Paradigma Ekonomika , 9 (2), 42–50.