## KEKUATAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

## Muhammad Andi Septiadi
Program Studi Ilmu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati E-mail: Septiadi.andi90@uinsgd.ac.id
Diterima : 1 September 2020, Revisi : 3 November 2020 Disetujui : 5 November 2020

## ABSTRACT
Any educational policy, especially with regard to the learning process, must be directed to the best interests of students and the general public. However, policymakers find it difficult to incorporate student and public interests into education policy. This is due to the fact that the policy-making process is almost never value-free, and therefore various interests will continue to influence the process. At this level, the interests of students and the general public  are  often  neglected,  and  the  government  prioritizes  the  interests  of  the  capitalist society  above  the  interests  of  society  as  a  whole  in  policy  making.  The  link  between education and politics is very close, and it can be observed in these circumstances that state politics plays an important role in determining the educational growth path of a country. The  link  between  education  and  politics  is  very  close,  and  it  can  be  observed  in  these circumstances that state politics plays an important  role in determining the educational growth path of a country.
Keywords: Education, Politics, Curriculum

## ABSTRAK
Setiap  kebijakan  pendidikan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  proses  pembelajaran, harus diarahkan untuk  kepentingan terbaik siswa dan masyarakat umum. Namun,  para pembuat  kebijakan  merasa  sulit  untuk  memasukkan  kepentingan  siswa  dan  publik  ke dalam  kebijakan  pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  proses  pembuatan kebijakan hampir tidak pernah bebas nilai, dan oleh karena itu berbagai kepentingan akan terus  mempengaruhi  proses  tersebut.  Pada  tataran  ini,  kepentingan  mahasiswa  dan masyarakat  umum  seringkali  terabaikan,  dan  pemerintah  lebih  mengutamakan kepentingan  masyarakat  kapitalis  di  atas  kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan dalam pengambilan kebijakan. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati  dalam  keadaan  ini  bahwa  politik  negara  memainkan  peran  penting  dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara.
Kata Kunci : Pendidikan, Politik, Kurikulum

## PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  dimana  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan,  kemandirian,  dan  kemandirian.  penguasaan,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa, dan martabatnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  menjadi  landasan legislatif  bagi  pelaksanaan  dan  reformasi  sistem  pendidikan  nasional. Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesempatan  bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Kenyataannya,  implementasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Sisdiknas  masih  gagal  memberikan  pemerataan  pendidikan  di  seluruh Indonesia,  khususnya  bagi  masyarakat  di  daerah  terpencil/kabupaten. Mereka kekurangan sarana dan prasarana pendukung seperti yang terdapat di  kota-kota  besar,  teknologi  informasi  belum  tercapai,  tertinggal  dalam kancah ekonomi, dan tidak ada lapangan pekerjaan.
Kebijakan  pendidikan  harus  mampu  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  negara  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang berwawasan  global  dan  bermakna  bagi  perkembangan  moral,  ilmu pengetahuan,  dan  teknologi  dalam  rangka  membangun  masyarakat  yang beradab  dan  bermanfaat,  terampil,  demokratis,  damai,  adil,  dan  sangat kompetitif, memungkinkan kehidupan manusia untuk berkembang.
Setiap kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran, harus diarahkan untuk kepentingan terbaik siswa dan masyarakat umum. Namun, para pembuat kebijakan merasa sulit untuk memasukkan  kepentingan  siswa  dan  publik  ke  dalam  kebijakan pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  proses  pembuatan kebijakan  hampir  tidak  pernah  bebas nilai,  dan oleh  karena itu  berbagai kepentingan akan terus mempengaruhi proses tersebut. Pada tataran ini, kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum seringkali terabaikan, dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kapitalis di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan kebijakan.
Politisi sekarang berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang
kebebasan  akademik,  beasiswa,  dan  pendanaan  pendidikan.  Beberapa politisi menjanjikan peningkatan pendidikan, pendidikan gratis, beasiswa, bahkan kebijakan mengangkat guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilihan Umum, yang masih membekas di ingatan kita. Namun,  itu  semua  tidak  lebih  dari  omong  kosong  atau  janji-janji  politik yang belum tentu terwujud secara nyata. Sederhana untuk diucapkan, tetapi sulit  untuk  diwujudkan.  Akibatnya,  semuanya  sangat  tergantung  pada keadaan dan suasana politik saat ini.
Sejalan  dengan  filosofi  ini,  mendorong  para  peneliti  untuk menyelidiki  dampak  politik  pada  kebijakan  Sistem  Pendidikan  Nasional. Perubahan  kebijakan  kurikulum  dipengaruhi  oleh  kebijakan  politik  yang berbeda-beda pada setiap pergantian kepemimpinan pemerintahan. Hal ini juga  memotivasi  guru  untuk  menyesuaikan  perangkat  pembelajaran dengan kurikulum yang digunakan. Berdasarkan latar belakang di tersebut, Peneliti  menyusun  karya  ilmiah  dengan  judul “ Kekuatan  Politik  Dalam Pembentukan  Sistem Pendidikan Nasional ”
Penelitian  ini  memiliki  dua  tujuan:  a)  menganalisis  dan mendeskripsikan  pengaruh  politik  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional Indonesia;  dan  b)  menganalisis  dan  mengkarakterisasi  dampak  politik terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan teknik  literature  review.  Desain  penelitian  ini  adalah  desain  penelitian deskriptif. Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan informasi. Analisis  model  interaktif  digunakan  untuk  menguji  data.  Menurut Fajriawati dan Harisman (2020), analisis model ini terdiri dari tiga bagian: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang kesemuanya dilakukan secara interaktif sepanjang siklus pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Politik  terhadap  Sistem  Pendidikan  Nasional Indonesia
Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Penelitian Borah (2012) menegaskan hal ini dan menyatakan bahwa pemerintah India telah menerapkan  beberapa  undang-undang  dan  perubahan  kebijakan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal mengadopsi kebijakan baru, pemerintah  cukup  ketat.  Menurut  Williams  (2017),  penerapan  analisis penyelesaian  politik  dapat  membantu  menjelaskan  pola  pembangunan dalam  ketersediaan  dan  kualitas  pendidikan,  serta  mengungkap  motivasi politik  yang  mendasarinya.  Tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  salah satu  upaya  atau  alat  untuk  mempertahankan  wibawa  negara  adalah pendidikan.
Pendidikan  selalu  sepihak,  dan  pendidikan  yang  ditawarkan pendidik  selalu  berdasarkan  keinginan  penguasa  yang  menentukan kurikulum. Akibatnya, politik dan pendidikan saling terkait Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati  dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan  pendidikan  suatu  negara.  Dengan  harapan  dapat  terpilih kembali pada periode berikutnya. Ini adalah elemen yang tak terhindarkan dari proses politik. Dalam konteks ini, pendidikan dapat dipandang sebagai nilai  tambah  yang  dapat  didistribusikan  secara  luas  ke  seluruh  pelosok tanah air, yang secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan memberikan hasil yang dapat dilihat di masa depan, atau dengan kata lain,  pendidikan  bukan  hanya  terlihat  bagus  tetapi  juga  merupakan investasi jangka panjang dan menengah yang signifikan. Ketika digunakan sebagai prediktor mandiri atau jika digabungkan dengan PDB per kapita, Oishi  dan  Diener  (2014)  menemukan  bahwa  stabilitas  politik  memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kelangsungan hidup pendidikan.
Selain itu, ada hubungan sebab akibat antara pembangunan ekonomi yang kuat dan stabilitas rezim.
Dari  tahun  1947  hingga  2013,  kurikulum  pendidikan  nasional mengalami  modifikasi,  sesuai  dengan  garis  waktu  sejarah  kurikulum. Perubahan  dalam  kurikulum  berhubungan  dengan  pergeseran  keadaan politik di negara Indonesia. Sebagaimana diketahui, kurikulum 1947 yang dikenal  dengan  istilah Leerplan ,  yang  berlaku  sepanjang  masa kemerdekaan, diciptakan untuk kepentingan pemerintah saat itu, terutama kolonialisme Belanda. Program ini berlaku sampai tahun 1952. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum yang diperkenalkan pada tahun 1947, serta diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai. Modifikasi atau penyempurnaan  masih  untuk  kepentingan  pemerintah  pada  saat  itu, terutama pemerintahan baru Republik Indonesia. Penyelesaian kurikulum 1952 telah mengatur sistem pendidikan nasional, dengan mata pelajaran Di Indonesia,  setelah  tahun  1964,  pemerintah  kembali  menyempurnakan kurikulum.  Pada  tahun  1968,  pemerintah  melakukan  putaran  perubahan lagi,  mengubah  kurikulum  struktur  pendidikan  dari  Pancawardhana menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Keterampilan Khusus.  Modifikasi  kurikulum  1968-1975  difokuskan  pada  perubahan substansi  topik  dan  tujuan  pengajaran  untuk  membuat  pendidikan  lebih efisien  dan  efektif.  Baru  pada  tahun  1984  kurikulum  berdasarkan kemampuan  ditetapkan.  Kurikulum  tidak  banyak  berubah  hingga berakhirnya  kepemimpinan  pemerintahan  tahun  1998,  khususnya  pada masa  kepemimpinan  Orde  Baru  Presiden  Soeharto.  yang  relevan  dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa politik dan kurikulum saling terkait.
Kurikulum berbasis kompetensi didirikan pada tahun 2004 di bawah kepemimpinan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY).  Pada  masa kepresidenan  SBY,  pendidikan  lebih  menekankan  kompetensi  guru  dan siswa. Tiga kali selama SBY menjabat sebagai presiden, kurikulum diubah. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan Kurikulum 2013 pada 2013.
Pemerintah  juga  membuat  kebijakan  dengan  penyederhanaan  isi  mata pelajaran dalam implementasi kurikulum ini, dan pada 4 Desember 2014, Kurikulum 2013 secara resmi menggantikan KTSP 2006.
Dengan  bergesernya  kronologi  kurikulum,  menjadi  jelas  bahwa realitas  politik  di  Indonesia  juga  bergeser.  Perkembangan  kebijakan kurikuler sistem pendidikan nasional mengiringi perubahan politik. Hal ini menunjukkan  adanya  pengaruh  politik  terhadap  sistem  pendidikan nasional di Indonesia, terlihat dari maraknya perubahan kurikulum. Hal ini sesuai dengan temuan Al Muchtar (2020) bahwa politik berdampak pada pembaruan  kurikulum.  Untuk  menetapkan  derajat  pencapaian  dan  hasil yang  diinginkan,  hasil  yang  menjadi  model  revitalisasi  kurikulum  harus dipantau  dan dievaluasi.  Hasil pemantauan  dan  evaluasi  akan digunakan untuk  memberikan  saran  bagi  pengembangan  dan/atau  perbaikan kurikulum di masa mendatang. Menurut Bruns dkk. (2011), efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di bawah sistem pendidikan yang terdesentralisasi dan liberal, sebagaimana diatur dalam dokumen kebijakan pendidikan  dan  pelatihan,  memerlukan  pemantauan  yang  lebih  ketat terhadap  sekolah  serta  mekanisme  umpan  balik  yang  memadai  antara pengawas sekolah dan lembaga pendidikan, manajer dan administrator di tingkat distrik.
Anggaran  pendidikan  di  Indonesia  juga  dipengaruhi  oleh  politik dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dengan  fakta  dan  praktik  yang mendukung  pendidikan,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  31  ayat  (4) UUD  1945,  Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  paling  sedikit 20%  dari  APBN/APBD.  Pada  kenyataannya,  anggaran  pemeliharaan pendidikan yang mencapai 20% dari APBN/APBD terdiri dari gaji guru dan pengeluaran lainnya. Sarana penunjang pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan  olah  raga,  dan  sarana  prasarana  lainnya  tidak  sesuai  dengan tuntutan karena adanya inkonsistensi dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini  didukung  oleh  temuan  penelitian  Irawati  dan  Susetyo  (2017)  yang menemukan bukti bahwa ada yang salah dengan implementasi sistem
pendidikan nasional Indonesia. Politik anggaran adalah salah satu contoh dari blunder ini.
Politik berdampak pada sumber daya pendidikan seperti gaji guru, fasilitas pengajaran, dan pelatihan. Ketersediaan guru yang terampil adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun pengalaman belajar yang bermakna.  Kredensial  pendidikan  dari  2,7  juta  guru  di  Indonesia  masih belum memadai, dengan 65 persen menyelesaikan pendidikan guru kurang dari empat tahun. Ketersediaan instruktur yang berkualitas telah diabaikan. Ketika  membandingkan  profesionalisme  guru  dengan  profesi  lain  seperti dokter dan pengacara, terlihat jelas bahwa guru masih tertinggal. Guru dan dosen  wajib  memiliki  jenjang  pendidikan  A1  dan  D4+,  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005.  Praktik  profesional  merupakan salah satu kelemahan pendidikan guru sebelum bekerja sebagai guru. Siswa belajar untuk menerapkan informasi akademik profesional mendasar yang berbeda  selama  tahap  ini,  yang  berlangsung  selama  dua  semester.  Siswa menghabiskan  dua  pertiga  waktunya  di  sekolah  untuk  mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran di bawah pengawasan sekelompok dosen profesional. Tujuan awal dari kebijakan sertifikasi guru adalah mentransformasikan guru yang ada menjadi pendidik profesional. Karena  guru  yang  mengejar  sertifikasi  semata-mata  termotivasi  untuk mengejar  tunjangan  sertifikasi,  setelah  mendapatkan  sertifikat,  tidak  ada tanda-tanda  mereka  berubah  menjadi  guru  profesional,  baik  dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, maupun mendiagnosis  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  siswa.  perbedaan antara  guru  bersertifikat  dan  tidak  bersertifikat.  Fakta  tersebut  sejalan dengan  temuan  penelitian  Suyanto  dkk.  (2021)  bahwa  salah  satu kejanggalan  dalam  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional  di Indonesia  adalah  adanya  organisasi  pendidikan  politik  dalam mempersiapkan guru profesional.

## Pengaruh Politik terhadap Kurikulum Pendidikan Nasional
Setiap  pemerintah  berusaha  memberikan  yang  terbaik  bagi warganya. Ketika pemerintah memperoleh kekuasaan,  ia berusaha untuk memproyeksikan citra positif atau bekerja dengan rajin untuk memberikan nilai tambah bagi warganya. Dengan harapan dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. Ini adalah  elemen yang  tak terhindarkan dari  proses politik. Dalam konteks ini, pendidikan dapat dipandang sebagai nilai tambah yang dapat didistribusikan secara luas ke seluruh pelosok tanah air, yang  secara  langsung  mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak  dan memberikan hasil yang dapat dilihat di masa depan, atau dengan kata lain, pendidikan  bukan  hanya  terlihat  bagus  tetapi  juga  merupakan  investasi jangka  panjang  dan  menengah  yang  signifikan.  Menurut  Ogundari  dan Awokuse (2018), dalam hal kualitas pendidikan, stabilitas politik jauh lebih penting daripada  status  ekonomi  negara  yang diukur dengan  PDB  per kapita. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik memainkan peran penting dalam menjelaskan tingkat kelangsungan hidup pendidikan. Alhasil, setiap menteri pendidikan yang dipilih oleh presiden akan terus berinovasi agar sektor yang diembannya menambah nilai politik.
Salah satu industri yang menjanjikan adalah kurikulum pendidikan. Jika seorang  kandidat  berhasil  dalam  mata  pelajaran  pendidikan  ini  dan mendapatkan dukungan publik,  akan sangat  mudah untuk  mendapatkan suara di pemilu berikutnya. Menurut Healey (2017), hubungan antara politik dan pendidikan mengharuskan warga negara untuk melakukan upaya mereka sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki  situasi  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  mereka.  Namun,  tidak selalu  modifikasi  kurikuler  akan  berdampak  positif  bagi  masyarakat. Seperti yang dapat diamati, modifikasi dalam kurikulum Indonesia terus- menerus menghasilkan isu-isu baru. Padahal, terkadang kurikulum sebelumnya sebaiknya dimodifikasi saja daripada dihilangkan sama sekali.
Freedman (2018) juga memaparkan dampak politik terhadap desain dan  pengembangan  kurikulum. Hal  ini jelas menunjukkan  bahwa  proses
politik berdampak pada pengembangan kurikulum, karena seiring dengan perubahan  kepemimpinan  suatu  negara,  demikian  pula  kurikulum pendidikan akan berubah.
Meskipun kekuatan politik terkonsentrasi di berbagai organisasi dan orang,  lembaga  mempengaruhi  kemanjuran  dan  kegunaannya.  Struktur kelembagaan pendidikan publik mungkin tampak kokoh dan cukup stabil sehingga ide apa pun harus mengikutinya agar efektif. Salah satu komponen pendidikan  yang  paling  esensial,  kurikulum,  misalnya,  dapat  menjadi media sosialisasi politik (Warren & Wicks, 2011). Menurut mereka, ada tiga sumber  utama  kurikulum  di  lembaga  pendidikan.  Pertama,  lembaga pelatihan  guru  memiliki  dampak  besar  pada  sikap  organisasi  profesional pendidikan, yang sering mencerminkan atau memodifikasi gagasan orang- orang yang didewakan seperti John Dewey, John Locke, dan William Stern. Kedua, ada kebutuhan finansial. Ketiga, tindakan kelompok-kelompok kuat seperti  asosiasi  industri,  serikat  pekerja,  dan  banyak  organisasi  patriotik nasional.
Tujuan  politik  pendidikan,  khususnya,  dapat  diwujudkan  melalui proses  pembelajaran.  Proses  belajar  menurut  Lord  dan  Shondrick  (2011) dapat bersifat kognitif (misalnya, memperoleh pengetahuan dasar tentang suatu  sistem),  afektif  (misalnya,  mengetahui  sikap  positif  dan  negatif terhadap penguasa atau simbol), evaluatif (misalnya, menilai peran politik terhadap  standar  tertentu),  atau  motivasi  (misalnya,  belajar  sikap  positif dan negatif terhadap penguasa atau simbol) (misalnya, menanamkan rasa partisipasi).  Mayoritas  aspek  pembelajaran  ini  dapat  diciptakan  dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan politik tertentu.
Para  pemimpin  politik  di  banyak  negara  otoriter  dan  berkembang memahami pentingnya pendidikan dalam mencapai tujuan politik. Mereka menggunakan  berbagai  taktik  untuk  memberikan  pengaruh  atas  sistem pendidikan  dan  untuk  mengkomunikasikan  tema  politik  melalui  metode dan  bahan  pengajaran  pendidikan.  Di  negara-negara  komunis,  misalnya, pendekatan cuci otak sering digunakan untuk membentuk otak anak muda
agar  sesuai  dengan  dogma  komunis.  Menurut  Staehell  dan  Hammett (2013),  negara,  melalui  politisinya,  bertanggung  jawab  untuk  mengajar individu apa yang perlu mereka ketahui untuk menjadi warga negara yang produktif. Pemerintah telah menetapkan standar dan tolok ukur, yang telah berkembang menjadi  kurikulum standar dalam sistem pendidikan, untuk menjamin  bahwa  instruktur  mencapai  apa  yang  negara  ingin  mereka lakukan. Metode pembelajaran tradisional yang menyediakan lingkungan belajar  standar  baik  menghasilkan  warga  negara  yang  produktif  atau pemikir  kritis  dan  kreatif.  Kepemimpinan  transformatif  memerlukan perubahan  politik,  dan  itu  harus  dimulai  dengan  sikap  moral  yang  sama seperti  orang  lain.  Pemangku  kepentingan  harus  menghargai  masyarakat terbuka  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  di  mana  kebebasan  berekspresi dilindungi,  kesopanan  ditegaskan,  perbedaan  individu  diakui  dan dipahami, dan pemangku kepentingan menghargai komunitas yang peduli di mana kesejahteraan setiap orang dihargai.
Para  negarawan  dan  pemimpin  politik  telah  mengakui  pengaruh pendidikan  terhadap  politik.  Mereka  mengerti  bahwa  jika  negara bermaksud untuk memenuhi tujuannya, termasuk melestarikan kekuasaan, negara tidak dapat meninggalkan sekolah. Mengingat potensi besar untuk menyesuaikan berbagai aspek pendidikan dengan tuntutan politik tertentu, tidak  mengherankan  bahwa  pendidikan  sering  memainkan  peran  kunci dalam menentukan arah perubahan politik. Menurut Sukasni dan Efendy (2017), pengaruh politik terhadap sistem pendidikan dapat menimbulkan anomali  dalam  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia. Dukungan  politik,  baik  itu  politik  dalam  perumusan  tujuan  pendidikan, politik anggaran, maupun politik organisasi pendidikan seperti menyiapkan guru  profesional,  alat  persiapan,  inkonsistensi  antara  tujuan  pendidikan dan  praktik  pendidikan,  serta  tujuan  dan  model  evaluasi  pendidikan, semuanya dapat dilihat sebagai contoh kesalahan ini. Menurut Sukasni dan Efendy  (2017),  pengaruh  politik  terhadap  sistem  pendidikan  dapat menimbulkan anomali dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional
Indonesia.  Dukungan  politik,  baik  itu  politik  dalam  perumusan  tujuan pendidikan, politik anggaran, maupun politik organisasi pendidikan seperti menyiapkan guru profesional,  alat persiapan, inkonsistensi  antara  tujuan pendidikan  dan  praktik  pendidikan,  serta  tujuan  dan  model  evaluasi pendidikan,  semuanya  dapat  dilihat  sebagai  contoh  permasalahan  dalam kurikulum.
Kurikulum mengacu pada aturan dan tata cara yang digunakan suatu lembaga  pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  atau lembaga  pendidikan.  Kurikulum  dianggap  penting  dalam  pendidikan karena kurikulum terutama ditentukan oleh suatu pendidikan untuk dapat mencetak output ,  yang  juga  dikenal  sebagai  siswa  yang  berkualitas  dan baik. Karena kurikulum baru belum tentu cocok untuk siswa atau diterima oleh anak-anak ini, dan bahkan mungkin siswa tidak siap untuk sistem baru yang mungkin sulit bagi mereka, mengapa sistem pendidikan hampir selalu berubah  di  Indonesia?  Itulah  sebabnya  sekolah  atau  lembaga  pendidikan tidak  bergantung  pada  satu  sistem  atau  kurikulum  sehingga  siswa  dapat beradaptasi dan menerimanya secara efektif.
Penghapusan  dan  penambahan  sejumlah  mata  pelajaran,  seperti Kurikulum 2013, merupakan contoh dampak politik terhadap implementasi kurikulum.  Guru  merasa  resah  Ketika  harus  menghilangkan  dan menggabungkan banyak topik. Alasannya karena mereka harus mematuhi persyaratan  jam  mengajar  minimum  24  jam  pengajaran.  Mata  pelajaran IPA kelas X SMK telah dieliminasi dalam Kurikulum 2013. Contoh lainnya adalah penghapusan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah menengah pertama dan atas. Penggabungan banyak topik memiliki konsekuensi bagi guru, yang akan memiliki lebih sedikit atau tidak ada  jam  mengajar.  Guru  khawatir  tidak  bisa  memenuhi  kriteria  standar kompetensi jam mengajar.
Kekurangan guru yang berkualitas adalah pengaruh politik lain pada kurikulum.  Karena  prevalensi  modifikasi  kurikuler,  instruktur  diminta untuk  memahami  dan  melaksanakan  kurikulum.  Namun,  masih  banyak
guru  yang  belum  paham  dengan  kurikulum.  Terlihat  dari  beberapa  guru yang  belum  mampu  menyusun  silabus  dan  RPP  sesuai  dengan  standar pemerintah  untuk  pengembangan  sumber  belajar.  Hal  ini  sebanding dengan  hasil  penelitian  dari  Ahsan  dkk.  (2012)  yang  menemukan  bahwa elemen  terpenting  dalam  kualitas  pendidikan  anak  adalah  kualitas instruktur mereka sendiri, tetapi guru memiliki waktu yang lebih sulit dari sebelumnya  karena  peningkatan  pendaftaran  guru  dan  pelatihan  pra- layanan  berkurang.  Hal  ini  berdampak  besar  pada  bagaimana  kurikulum diterapkan di kelas karena instruktur yang hanya mendapatkan beberapa jam  pelatihan  tidak  cukup  tahu  tentang  dasar-dasar  kurikulum  dan psikologi siswa.
Tujuan pemerintah mengubah kurikulum pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat berkembang lebih  efektif dari  sebelumnya.  Kenyataannya,  tidak  ada  perbaikan  dalam  tingkat pendidikan  yang  diberikan  di  Indonesia,  dan  kualitas  pendidikan  telah menghasilkan  hasil  yang  tidak  memuaskan  selama  lima  tahun  terakhir. Pada  kenyataannya,  perubahan  kurikulum  pendidikan  yang  cepat  telah menimbulkan kesulitan baru di bidang pendidikan. Penurunan ini mungkin karena  ketidakmampuan  siswa  untuk  menyesuaikan  diri  dengan pendekatan pembelajaran kurikulum baru.

## SIMPULAN
Anggaran  pendidikan  dan  sumber  daya  pendidikan  di  Indonesia dipengaruhi  oleh  politik  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Politik  juga berdampak pada revisi kurikulum. Telah terjadi perubahan kurikulum dari tahun  1947  ke  tahun  2013,  sesuai  dengan  kronologis  sejarah  kurikulum pendidikan  nasional.  Perubahan  kurikulum  tersebut  tampaknya berbarengan dengan pergeseran kondisi politik Indonesia. Perkembangan kebijakan  kurikuler  sistem  pendidikan  nasional  mengiringi  perubahan politik.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  dampak  politik  terhadap  sistem pendidikan nasional di Indonesia, terlihat dari perubahan kurikulum.
Dampak politik yang nyata pada kurikulum dalam sistem pendidikan nasional  adalah  penghapusan  berbagai  topik,  serta  pengurangan  dan integrasi konten mata pelajaran, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Proses pembuatan kurikulum yang selalu berubah juga  dipengaruhi  oleh  variabel  eksternal  yang  memicu  emosi  manusia sesuai  dengan  minatnya.  Dorongan  untuk  mengubah  kurikulum menunjukkan  pentingnya  pendidikan  sebagai  wadah  untuk  melanjutkan pertumbuhan  bangsa dan  negara. Komponen-komponen  yang mempengaruhi  konstruksi  dan  evolusi  kurikulum  saling  berhubungan. Dapat  dikatakan  bahwa  unsur-unsur  yang  mempengaruhi  penciptaan kurikulum mencerminkan idealisme dan tuntutan perubahan masyarakat dan negara, seperti yang diungkapkan melalui lembaga sekolah yang akan melestarikan budaya.
Pertimbangan  politik  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada pendidikan, dan modifikasi kurikulum yang dipengaruhi oleh alasan politik telah  menghasilkan  banyak  masalah  baru.  Pembuat  kebijakan  di  bidang pendidikan, di sisi lain, tetap tidak peduli dan menolak mengambil langkah apapun untuk membebaskan pendidikan dari kegiatan komersial politik.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan, M. T., Sharma, U., & Deppeler, J. M. (2012). Exploring Pre-Service Teachers’ Perceived Teaching -Efficacy, Attitudes and Concerns about Inclusive  Education  in  Bangladesh. International  Journal  of  Whole Schooling , 8 (2), 1 – 20.
Al Muchtar, S. (2020). Pendekatan pendidikan etika politik Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Majelis , 5 , 47 – 64. Borah,  R.  R.  (2012).  Impact  of  politics  and  concerns  with  the  Indian education system. International Journal of Educational Planning & Administration , 2 (2), 2249 – 2293.
Bruns, B., Filmer, D., & Patrinos, H. A. (2011). Making schools work: New evidence on accountability reforms . The World Bank. Fajriawati, & Harisman. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase  Activities  and  Learning  Achievement  of  Law  Students  in Pancasila  Education  Courses. International  Journal  Reglement  & Society , 1 (2), 86 – 92.
Freedman, K. (2018). Art education as social production: Culture, society, and politics in the formation of curriculum . Routledge.
Healey, P. (2017). Planning through Debate 1: The Communicative Turn in Planning  Theory  2.  In  J.  Hillier  &  J.  Metzger  (Eds.), Connections: Exploring  Contemporary  Planning  Theory  and  Practice (pp.  241 – 255). Routledge.
Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Blitar. Jurnal Supremasi , 7 (1), 3.
Lord, R. G., & Shondrick, S. J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist, and embodied perspectives. The Leadership Quarterly , 22 (1), 207 – 222.
Ogundari,  K.,  &  Awokuse,  T.  (2018).  Human  capital  contribution  to economic  growth  in  Sub-Saharan  Africa:  does  health  status  matter more than education? Economic Analysis and Policy , 58 , 131 – 140. Oishi, S., & Diener, E. (2014). Residents of poor nations have a greater sense of  meaning  in  life  than  residents  of  wealthy  nations. Psychological Science , 25 (2), 422 – 430.
Staehell, L. A., & Hammett, D. (2013). Educating the new national citizen: Education,  political  subjectivity  and  divided  societies.  In  J.  Pykett (Ed.), Governing Through Pedagogy: Re-educating Citizens (pp. 61 – 74). Routledge.
Suyanto,  Hasibuan,  L.,  &  Anwar,  K.  (2021).  Konsep  dasar  ekonomi pendidikan  pada  tataran  suprastruktur  dan  infrastruktur  politik  di Indonesia. Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 2 (1), 143 – 150.
Warren,  R.,  &  Wicks,  R.  H.  (2011).  Political  socialization:  Modeling  teen political and civic engagement. Journalism & Mass Communication Quarterly , 88 (1), 156 – 175.
Williams, T. P. (2017). The political economy of primary education: Lessons from Rwanda. World Development , 96 , 550 – 561.