INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5751-5758 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien
Lilia Angela 1 🖂 , Fahmi 2 , Yeni Triana 3
(1), (2) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,
(3) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: liliaangela11@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pelayanan  Kesehatan  adalah  obat.  Obat  sebagai  solusi  masalah kesehatan tunduk pada aturan yang seragam dan proses yang panjang sebelum diberikan kepada pasien.  Terkadang  dalam  memberikan  obat  yang  perlu  untuk  dikonsumsi  oleh  pasien  dokter memberikan resep obat, yang lebih dikenal dengan istilah resep dokter. Resep dokter adalah dokumen legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker, untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Namun perlu untuk dicatat bahwa proses pemberian obat itu harus dilakukan dengan baik dan benar agar mendapatkan hasil yang tepat pada pasien. Standard Operating Procedure (SOP) dalam pemberian obat memiliki tujuh prinsip yang benar yaitu, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu, benar dokumentasi dan benar informasi. Pemberian obat yang tidak  sesuai  SOP  tentunya  akan  membahayakan  bagi  pasien  dan  merupakan  tindakan  malpaktik. Penelitian  ini  akan  mengkaji  mengenai  tanggung  jawab  dokter  dalam  pemberian  resep  terhadap pasien.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  , bahwa SOP dalam pemberian obat menggunakan prinsip delapan benar pada pemberian obat adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon dan benar dokumentasi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Obat, Dokter, Resep Dokter.

## Abstract
One of the important aspects of health services is medicine. Drugs as a solution to health problems are subject to uniform rules and a long process before being given to patients. Sometimes in giving medicines that need to be consumed by patients, doctors prescribe drugs, which are better known as doctor's prescriptions. A doctor's prescription is a legal document containing a written request from a doctor to a pharmacist to prepare and administer medicine to a patient. However, it should be noted that the drug administration process must be carried out properly and correctly in order to get the right results for the patient. The Standard Operating Procedure (SOP) in drug administration has seven correct principles, namely, correct patient, correct drug, correct dose, correct route of administration, correct  time,  correct  documentation  and  correct  information.  Administering  drugs  that  are  not  in accordance with the SOP will certainly be dangerous for the patient and is a malpractice act. This study will examine the responsibilities of doctors in prescribing patients. This study uses a normative juridical approach. Based on the results of this study, that the SOP in drug administration uses the principle of eight rights in drug administration which are correct patient, correct drug, correct dose, correct time, correct route, correct information, correct response and correct documentation.
Keywords: Legal Responsibility, Medicine, Doctor, Doctor's Prescription.

## PENDAHULUAN
Resep adalah  permintaan  tertulis dari  dokter, dokter gigi,  dokter hewan kepada apoteker  untuk  menyediakan  dan  menyerahkan  obat  bagi  pasien  sesuai  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Resep  harus  ditulis  dengan  jelas  agar  dapat  dibaca  oleh apoteker dengan penulisan yang lengkap dan memenuhi peraturan perundangan  serta kaidah  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  penulisan  resep  (Amalia  Dt  & Sukohar, 2014). Yang dapat memberikan resep dokter adalah dokter yang bekerja di rumah sakit (umum) dan praktik dokter mandiri. Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Ketika seseorang datang ke dokter untuk  pelayanan  medis,  maka  terjadi  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  yang disebut  tranksaksi  terapeutik  (S.  Mahila,  2018).  Dokter  diberi  kewenangan  melakukan pelayanan  obat  berdasarkan  Undang-Undang  No  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan  pada  ketentuan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  dokter  dapat  menyimpan  obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi  yang  berpraktik  di  daerah  terpencil  dan  tidak  ada  apotek.  Dokter  diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Peraturan
yang  ada  tidak  sepenuhnya  diikuti  oleh  tenaga  kesehatan.  Ketidakpatuhan  tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan  kesehatan  diluar  kewenangan  profesinya  salah  satunya  adalah  memberi pelayanan  obat  kepada  pasien  yang  seharusnya  merupakan  kewenangan  dari  tenaga kefarmasian (Ikhsan, & Wahab, 2021), diantaranya praktik dokter mandiri yang masih ada melakukan  dispensing,  yaitu  memberikan  pelayanan  obat  kepada  pasien  tanpa menggunakan tenaga kefarmasian (D. Lolita, 2019).
Medication error adalah Kejadian yang merugikan pasien akibat penggunaan obat- obatan dalam perawatan tenaga kesehatan yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan tahap  kejadiannya,  medication  error  dapat  dibagi  menjadi prescrbing  error  (kesalahan peresepan), transcribing error (error terjadi pada saat pembacaan resep), dispensing error (kesalahan  distribusi), administration  error  (kesalahan  pemberian  obat),  dan  patient compliance error (kesalahan kepatuhan penggunaan obat oleh pasien) (Cahyono, 2012). Kesalahan  dalam  tahap  prescrebing  menentukan  tahapan-tahapan  yang  lain,  sehingga pentingnya  penulisan  resep  harus  jelas  dan  lengkap.  Dari  data  jurnal  di  negara-negara maju, permasalahan penulisan resep dokter yang masih manual dan sulit dibaca merupakan masalah  yang  fatal  akibatnya.  Sokol  dan  Hettige  dalam  Journal  of  the  Royal  Society  of Medicine  pada  Desember  2006,  (Hettige  Sokok,  2014)menyatakan  bahwa  tulisan  tak terbaca sampai saat itu masih merupakan masalah yang signifikan dalam bidang kesehatan. Diperkirakan  setiap  tahunnya,  tulisan  tidak  dapat  terbaca  menyebabkan  7000  kematian pertahun (http://www.emirates247.com), kemudian dirilis dalam Journal of the American Medical Informatics Assocition.  Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai tanggung jawab dokter dalam pemberian resep dokter terhadap pasien.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-
tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku, melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dokter  merupakan  ilmuwan  yang  telah  dididik  secara  profesional  untuk memberikan  pertolongan  dan  pelayanan  medis  kepada  orang-orang  yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan  ( knowledge),  keterampilan  (skill),  dan  perilaku  professional  (professional attitude) agar mereka menjadi dokterdokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan  pertolongan  kepada  sesamanya.  Sumpah  dokter  dimulai  dengan  kalimat: ”Demi  Allah  saya  bersumpah”.  Kalimat  in i  merupakan  pengakuan  atas  keterbatasan manusia. Praktik kedokteran menuntut kompetensi dan kewenangan seorang dokter dalam memberikan  pelayanan  medis.  Kompetensi  adalah  kemampuan  dokter  yang  didasarkan pada  ilmu    pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  profesional  untuk  melakukan  praktik, sedangkan kewenangan merupakan otoritas yang diberikan oleh pihak yang berwewenang kepada seorang  dokter untuk menjalankan praktik.(Vini H. R. Gosal et al., 2022).
Pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  merupakan  suatu  kebutuhan  dasar  yang diperlukan  setiap  anggota  masyarakat,  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  profesi kedokteran  haruslah  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar  prosedur  operasional  dan kebutuhan medis pasien dalam melaksanakan peraktik kedokteran, karena profesi dokter adalah seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan untuk menyembuhkan orang- orang  yang  sakit  (Ricky,  2020).  Salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  dokter  adalah pemberian resep dokter terhadap pasiennya. Resep dokter adalah dokumen  legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker, untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Obat yang membantu mengatasi masalah kesehatan memiliki aturan baku dan proses yang panjang sebelum diberikan kepada pasien. Prosesnya meliputi  prescibing, transcribing, dispensing dan administering  (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), 2012). Pemberian obat yang tidak sesuai dengan SOP tentunya dapat menimbulkan bahaya terhadap pasien. Dokter harus mengikuti tindakan pencegahan kesehatan yang normal saat
meresepkan obat kepada pasien karena pasien hanya mengetahui obat yang diberikan oleh dokter tanpa mengetahui apakah obat tersebut berbahaya atau tidak. Proses pemberian obat itu harus dilakukan dengan baik dan benar agar mendapatkan hasil yang tepat pada pasien. Dokter mempunyai  peran dalam memberikan resep pada pasien sesuai dengan kebutuhan  pasien,  tentunya  dalam  pemberian  resep  diperlukan  ilmu  yang  kompeten sebelum  membuat  resep  kepada  pasien.  Namun,  kompetensi  tersebut  dapat  dikatakan kurang pada fase pendidikan maupun praktik dokter. Sehingga dokter bisa memberikan pemberian obat yang keliru dengan resiko tinggi kepada pasien.
Pada dasarnya, Kesalahan pemberian obat kepada pasien dapat berakibat fatal bagi pasien.  Dalam  kesalahan  pemberian  obat  ini  memiliki  dampak  yang  besar  bagi  pasien. Kesalahan dokter dalam pemberian obat akan merugikan pasien dan berujung pasien akan ragu terhadap kemampuan dokter dalam menanganinya. Pasien rumah sakit yang menjadi korban  dalam  kesalahan  pengobatan  dan  bukan  karena  kondisi  pasien.  Kesalahan kesalahan  yang  dilakukan  biasa  disebut  dengan  Kejadian  Tidak  Diharapkan  (KTD)  atau Adverse Effect (AEs). Korban kejadian dalam kesalahan pemberian obat bisa memberikan efek yang bervariasi seperti mual, gatal-gatal dan diare sehingga harus dirawat lebih lama sampai  hingga  akibat  yang  fatal  seperti  misalnya  cacat  seumur  hidup  dan  bahkan meninggal dunia (A. Budiharjo, 2008). Kesalahan dalam pemberian obat dapat memberikan efek yang cukup besar bagi pasien dan dokter itu sendiri. Penyebab utama dalam kesalahan dalam pemberian obat terletak pada peresepan, dimana didalam proses peresepan banyak kesalahan yang harus dihindari seperti obat yang memiliki sama rupa, sama nama, sama bentuk, dan sama  singkatan. Penyebab lain yang dapat menimbulkan kesalahan adalah eksekusi  pengobatan,  dimana  pasien  kepamahaman  dan  kepatuhan  pasien  dalam menggunakan  obat  harus  tetap  diawasi.  Kasus  pidana  atas  tuduhan  malpraktik  yang dijatuhkan  pada  beberapa  dokter  karena  kesalahan  dalam  peresepan  obat  juga mencerminkan  masih  kurangnya  pengetahuan  dokter  dalam  kewasapadaan  terhadap obat-obat yang harus diwaspadai. Selain itu juga dapat disebebkan dari kandungan obat tersebut yang ternyata berbahaya atau kurangnya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Permasalahan umum yang sering terjadi di rumah sakit adalah kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Oleh karena itu, sasaran ketiga dalam Sasaran Keselamatan Pasien menyebutkan untuk berupaya dalam meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai sesuai dengan elemen pada sasaran keselamatan pasien ketiga, distribusi obat yang memiliki karakteristik sama nama sama ucap dan sama rupa serta elektrolit tinggi
harus jelas dan tepat. Kesalahan dalam menuliskan dan membaca resep juga hal yang harus diwaspadai  dalam  memberikan  obat  kepada  pasien.  Modal  utama  untuk  terciptanya keterampilan  dan  sikap  yang  baik  adalah  pengetahuan  (S.Notoatmodjo,  2010).  Dalam memberikan obat, terkhusu dalam hal pemberian resep dokter, terdapat 8 prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip 8 benar dalam pemberian obat tersebut adalah benar pasien, benar obat,  benar  dosis,  benar  waktu,  benar  rute,  benar  informasi,  benar  respon  dan  benar dokumentasi (Arini Meronica, 2023).  Dalam hal apabila dokter melakukan kesalahan dalam pemberian  obat,  dalam  pertanggungjawaban  secara  profesi  maka  dokter  harus  melalui proses sidang Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia (MKDI) dan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran  (MKEK),  dimana  pertanggungjawaban  secara  administrasi  yang  sanksi peneguran tertulis dan pencabutan izin praktik. Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokter tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya  secara  pidana  berdasarkan  Pasal  359  dengan  kasus  kematian akibat kesalahanya, selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian, jika kasus dengan luka-luka berat  sehingga tidak dapat melakukan kegiatan, maka akan  dikenakan Pasal 360 KUHP dengan  selama-lamanya  penjara  1  (satu)  tahun.  Jika  pasien  terluka  dan  menjadi  sakit sementara, maka tenaga kesehatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi- tingginya Rp 4.500,00. Pasal 361 KUHP mengatur mengenai penegakan hukum.

## SIMPULAN
Dalam  pemberian  resep  dokter  terdapat  SOP  yang  harus  diperhatikan.  SOP pemberian obat oleh seorang dokter ada kaitannya dengan seorang perawat apabila untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, dan ada kaitannya dengan sorang apoteker untuk pasien rawat jalan. SOP dalam pemberian obat menggunakan pendekatan proses dengan  memperhatikan  prinsip  benar  pada  pemberian  obat.  Prinsip  8  benar  dalam pemberian obat tersebut adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute,  benar informasi, benar  respon  dan benar  dokumentasi. Apabila  dokter melakukan kesalahan dalam pemberian obat, dalam pertanggungjawaban secara profesi maka dokter harus  melalui  proses  sidang  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Indonesia  (MKDI)  dan  Majelis Kehormatan  Etika  Kedokteran  (MKEK),  dimana  pertanggungjawaban  secara  administrasi yang sanksi peneguran tertulis dan pencabutan izin praktik. Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dokter  tersebut  dapat  diminta pertanggungjawabannya  secara  pidana  berdasarkan  Pasal  359  dengan  kasus  kematian
akibat kesalahanya, selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian, jika kasus dengan luka-luka berat  sehingga tidak dapat melakukan kegiatan, maka akan  dikenakan Pasal 360 KUHP dengan  selama-lamanya  penjara  1  (satu)  tahun.  Jika  pasien  terluka  dan  menjadi  sakit sementara, maka tenaga kesehatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi- tingginya Rp 4.500,00. Pasal 361 KUHP mengatur mengenai penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Budiharjo. (2008). Pentingnya Safety Culture Di Rumah Sakit, Upaya MeminimalkanAdversiEvents.
Amalia Dt, & Sukohar. (2014). Rational drug prescription. Juke Unila, 4(7).
Arini Meronica. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.
Cahyono. (2012). Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktek Kedokteran. Penerbit Kanisius.
D. Lolita. (2019). enerapan Pelayanan Farmasi Klinis Di RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang Tahun 2018 berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN, 4(1).
Hettige Sokok. (2014). Poor handrwriting remanins a significant problem in medicine.
Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pmc/Articles/PMC1676338.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). IDI.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Ricky. (2020). Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya. Lex Renaissance, 5(2), 404 – 405.
S. Mahila. (2018). Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 11(1).
S.Notoatmodjo. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta.
Vini H. R. Gosal, Aaltje E. Manampiring, & Caecilia Waha. (2022). Perilaku Profesional
Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan  Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis . Medical Scope Journal, 4(1), 2.