INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3298-3309 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Memerangi Kealpaan Karyawan Di Sumatera Utara: Perspektif Akuntansi Syariah Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban
Devi Fitriya Ningsih 1 ✉ , Kamilah, K 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: devifitriyaningsih678@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai seorang manajer yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi  di  pusat  pertanggungjawaban.  Secara  berkala  manajer  akan  membenarkan  hasil  pekerjaannya kepada pimpinan perusahaan. Ada empat jenis pusat tanggung jawab, yaitu pemberian tanggungjawab, pembuatan ukuran kerja, pengevaluasian kerja, dan pemberian penghargaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang akuntansi pertanggungjawaban yang tersedia. Selain itu, penelitian  ini  akan  menyelidiki  apakah  akuntansi  syariah  sesuai  dengan  penerapan  akuntansi pertanggungjawaban  di  Kantor  Wilayah  Kementruan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Utara dengan mempertimbangkan tiga prinsip akuntansi syariah prinsip keadilan, transparasi dan akuntabilitas. Dalam penilaian pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, terdapat tiga jawaban yang menggunakan kinerja, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
Kata Kunci: Pusat pertanggungjawaban Akuntansi Syariah, Kinerja Karyawan dan Manajer

## Abstract
Each responsibility center has a manager who oversees the activities that occur in the responsibility center. Periodically the manager will justify the results of his work to the company leadership. There are four types of responsibility centers, namely giving responsibility, making work measurements, evaluating work, and giving  awards.  The  purpose  of  this  research  is  to  collect  available  information  about  responsibility accounting. In addition, this research will investigate whether sharia accounting is in accordance with the implementation of responsibility accounting in the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights by considering the three principles of sharia accounting, namely justice, transparency and accountability. In assessing the performance measurement of responsibility center managers, there are three answers that use performance, namely efficiency, effectiveness and economics.
Keywords: Responsibility Center, Sharia Accounting, Employee and Manager Performance

## PENDAHULUAN
Setiap organisasi  di dunia  bisnis mutakhir  yang penuh  dengan perkembangan dan persaingan harus melihat jauh ke depan untuk mengharapkan hasil potensial berbeda yang dapat  mempengaruhi  kemajuan  mereka.  Setiap  organisasi  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai, seperti mendapatkan lebih banyak uang, menghasilkan keuntungan, menciptakan, dan membuat kesuksesan bagi masyarakat. Dengan kemajuan dan iklim bisnis yang sangat membingungkan,  upaya  manajemen  puncak  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  menjadi semakin sulit dan membingungkan. Untuk mengatasi hal ini, organisasi harus memperoleh data yang diperlukan untuk navigasi.
Akuntansi  pertanggungjawaban  adalah  suatu  sistem  akuntansi  yang  dirancang sedemikian  rupa  sehingga  biaya  dan  laporan  pendapatan  dilakukan  di  pusat pertanggungjawaban  perusahaan,  sehingga  individu  atau  kelompok  dapat  diidentifikasi untuk  bertanggung  jawab  atas  perbedaan  pendapatan  dan  biaya  yang direncanakan.Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, para pimpinan dapat mendelegasikan  tugas  dan  wewenang  ke  bawahan  mereka  dengan  lebih  efisien  tanpa melihat  seluruh  operasi  perusahaan.  Akuntansi  pertanggungjawaban  menjadi  sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana manajer melakukan tugas mereka untuk mencapai target pendapatan.
Menurut Islam, kinerja adalah cara seseorang mengaktualisasikan dirinya. Ini adalah representasi nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut, yang didasarkan pada  prinsip-prinsip  moral  yang  kuat,  dan  dapat  berfungsi  sebagai  inspirasi  untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Penilaian kinerja, menurut Mulyadi, adalah evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi seberapa baik operasi suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Pekerja dan manajer dapat tetap tertarik dengan pembukuan pertanggungjawaban, yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  presentasi  mereka  dan  mungkin  mendesak direktur  untuk  memperbaiki  pelaksanaannya  yang  tidak  tepat.  Inspirasi  yang  diperluas secara implisit akan mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Imbalan langsung, misalnya imbalan atau kemajuan atas kemajuan, dan hadiah yang  berputar-putar,  misalnya  tunjangan  bantuan  pemerintah,  dapat  meningkatkan inspirasi.  Pembukuan  kewajiban  juga  memberikan  hadiah  dan  disiplin  apabila  kehadiran perwakilan  dan  pengurus  fokus  kewajiban  dianggap  tidak  sesuai  pada  saat  ujian pelaksanaan. Pembukuan kewajiban memberi energi pada  peningkatan atau pencapaian yang lebih baik.
Informasi  akuntasi  pertanggungjawaban  merupakan  informasi  yang  penting  dalam proses  perencanaan  dan  pengendalian  aktivitas  organisasi,karena  informasi  tersebut menekankan  hubungan  antara  informasi  dengan  manajer  yang  bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi sebenarnya atau bagian-bagiannya, para eksekutif di berbagai tingkat asosiasi memerlukan data  moneter.  Daripada  pihak  luar  yang  membutuhkan  data  moneter  untuk  mengambil kesimpulan mengenai hubungannya dengan suatu organisasi, para  direktur  memerlukan data moneter tersebut sebagai alasan untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi atau bagian yang dipimpinnya. Siklus pembukuan semacam ini dan meneruskan informasi moneter kepada  supervisor. Keputusan yang diambil oleh  pihak luar tidak sama dengan keputusan  yang  diambil  oleh  pimpinan  sehingga  mempengaruhi  kualitas  sistem penanganan  data  pembukuan  yang  menghasilkan  data  keuangan.  Data  tentang pengeluaran,  pendapatan,  dan  sumber  daya  yang  berkaitan  dengan  kepala  yang bertanggung  jawab  atas  suatu  komunitas  kewajiban  tertentu  dikenal  sebagai  data pembukuan  kewajiban.  Setiap  pemimpin  hierarki  bertanggung  jawab  mengatur pengeluaran dan pendapatan sambil membuat rencana pengeluaran, yang diselesaikan di bawah koordinasi administrasi puncak. Untuk melaksanakan suatu rencana keuangan, data pembukuan  diharapkan  dapat  menyaring  sejauh  mana  setiap  supervisor  melakukan pengaturannya.
Ada 4 jenis habitat tanggung jawab: fokus biaya, fokus pendapatan, fokus manfaat, dan  fokus  usaha.  Pemerintahan  lingkungan  sekitar  adalah  titik  fokus  tanggung  jawab. Hingga  tingkat  tindakan,  misalnya  kantor  atau  subbagian,  tempat  tugas  ini  kemudian dipecah menjadi beberapa unit kecil. Setiap kewajiban masyarakat harus membuat rencana pengeluaran untuk rencana kerja dan evaluasi pelaksanaannya. Asosiasi di dalamnya harus memimpin ujian pelaksanaan, yang digunakan oleh dewan untuk mensurvei seberapa baik kinerja asosiasi selama jangka waktu tertentu. Evaluasi pelaksanaan memerlukan informasi pembukuan  pertanggungjawaban  untuk  digunakan  sebagai  semacam  perspektif.  Setiap tempat  tugas  memiliki  seorang  supervisor  yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  yang terjadi  di  tengah-tengah  yang  dipimpinnya,  dan  para  pemimpin  ini  akan  sesekali melaporkan pekerjaan mereka ke inisiatif organisasi.
Dalam  hal  ini  sering  terjadi  di  dalam  suatu  organisasi  dimana  karyawan  sering melakukan kesalahan atau bahwan teledor atas apa yang sudah ditugaskan kepada mereka yang  menyebabkan  tugas  yang  telah  diberikan  tidak  tepat  sasaran.  Dengan mempertimbangkan dan beberapa dampak yang timbul dalam kinerja karyawan, khususnya dalam  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah  dalam  akuntansi  pertanggungjawaban.  Bahwa
dalam  penelitian  ini,  penelitih  membatasi  pada  karyawan  di  Kanwil  Kemenkumham Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  system pendekatan kepustakaan (library research), biasa studi pustaka Ini disebut kepustakawanan, dan itu menyiratkan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan informasi, membaca dan mencatat serta mengawasinya sebagai bahan ujian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan untuk menyelidiki, menyelidiki dan membedah berbagai  sumber  tertentu,  misalnya  buku  harian,  buku  atau  bahkan  arsip  yang  berisi informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. Akuntansi Pertanggungjawaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mencerminkan berbagai pencapaian dalam suatu posisi tugas berdasarkan data yang dibutuhkan para pemimpin dalam  menjalankan  jaringan  tugas  (Hansen  dan  Mowen,  2005).  Pembukuan  kewajiban merupakan  suatu  kerangka  yang  dirancang  untuk  disesuaikan  dengan  kewajiban masyarakat  dalam  mengumpulkan  dan  merinci  pengeluaran  dan  pembayaran,  selain  itu juga  dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang dianggap  bertanggung jawab atas penyimpangan rencana pengeluaran yang terjadi (Mulyadi, 2001a). Sementara itu, tujuan pembukuan  pertanggungjawaban  adalah  untuk  mengendalikan  biaya  dengan mengumpulkan,  mencatat,  menjumlahkan,  dan  bermitra  dengan  individu  yang bertanggung  jawab  atas  biaya-biaya  dalam  ruang  pertanggungjawabannya  (Mulyadi, 2001b).
Pekerja dan manajer dapat tetap tertarik dengan pembukuan pertanggungjawaban, yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  presentasi  mereka  dan  mungkin  mendesak direktur  untuk  memperbaiki  pelaksanaannya  yang  tidak  tepat.  Inspirasi  yang  diperluas secara implisit akan mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Imbalan langsung, misalnya imbalan atau kemajuan atas kemajuan, dan hadiah yang  berputar-putar,  misalnya  tunjangan  bantuan  pemerintah,  dapat  meningkatkan inspirasi.  Pembukuan  kewajiban  juga  memberikan  hadiah  dan  disiplin  apabila  kehadiran perwakilan  dan  pengurus  fokus  kewajiban  dianggap  tidak  sesuai  pada  saat  ujian pelaksanaan. Pembukuan kewajiban memberi energi pada  peningkatan atau pencapaian yang lebih baik.
Informasi  akuntasi  pertanggungjawaban  merupakan  informasi  yang  penting  dalam proses  perencanaan  dan  pengendalian  aktivitas  organisasi,karena  informasi  tersebut menekankan  hubungan  antara  informasi  dengan  manajer  yang  bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi sebenarnya atau bagian-bagiannya, para eksekutif di berbagai tingkat asosiasi memerlukan data  moneter.  Daripada  pihak  luar  yang  membutuhkan  data  moneter  untuk  mengambil kesimpulan mengenai hubungannya dengan suatu organisasi, para  direktur  memerlukan data moneter tersebut sebagai alasan untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi atau bagian yang dipimpinnya. Siklus pembukuan semacam ini dan meneruskan informasi moneter kepada  supervisor. Keputusan yang diambil oleh  pihak luar tidak sama dengan keputusan  yang  diambil  oleh  pimpinan  sehingga  mempengaruhi  kualitas  sistem penanganan  data  pembukuan  yang  menghasilkan  data  keuangan.  Data  tentang pengeluaran,  pendapatan,  dan  sumber  daya  yang  berkaitan  dengan  kepala  yang bertanggung  jawab  atas  suatu  komunitas  kewajiban  tertentu  dikenal  sebagai  data pembukuan  kewajiban.  Setiap  pemimpin  hierarki  bertanggung  jawab  mengatur pengeluaran dan pendapatan sambil membuat rencana pengeluaran, yang diselesaikan di bawah koordinasi administrasi puncak. Untuk melaksanakan suatu rencana keuangan, data pembukuan  diharapkan  dapat  menyaring  sejauh  mana  setiap  supervisor  melakukan pengaturannya. Oleh karena itu, data pembukuan kewajiban adalah alasan untuk merinci pencapaian para pemimpin dan sekaligus mendorong mereka untuk melaksanakan rencana yang  diilustrasikan  dalam  rencana  keuangan  mereka.  Manfaat  informasi  akuntansi pertanggungjawaban: data masa depan penting untuk perencanaan, sementara data masa lalu  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  seberapa  baik  kinerja  manajer  pusat pertanggungjawaban dan untuk memotivasi mereka (Samba et al., 2022)
Manfaat Akuntansi Pertanggung Jawaban Bagi Para Manajer Menurut Mulyadi (2001 : 174) “informasi akuntansi pertanggungja waban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai  penilai  kinerja  manajer  pusat  pertanggungjawaban  dan  pemotivasi  manajer.” Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab.

## Penilaian Kinerja
Kinerja adalah gambaran sejauh mana suatu tindakan dapat membantu melaksanakan tujuan, sasaran, dan standar asosiasi, serta bagaimana memahami tujuan tersebut dalam persiapan  penting  organisasi,  menurut  Mahsun  (2006).  Masing-masing  asosiasi berkeyakinan  bahwa  pelaksanaan  administrasinya  harus  berjalan  dengan  baik.  Untuk
melakukan  perhitungan  eksekusi,  diperlukan  evaluasi;  ini  memungkinkan  Anda  untuk membedah  pelaksanaan  administrasi  asosiasi  sebagai  beruntung  atau  tidak.  Menurut Sukarno (2002), penilaian pelaksanaan adalah suatu pekerjaan untuk mengukur keberhasilan atau kekecewaan suatu unit yang berwenang dalam melaksanakan usaha dan kemampuan yang  diberikan  kepadanya.  Rudianto  (2013)  mengatakan  bahwa  evaluasi  pameran mengawasi kegiatan otoritatif secara sukses dan efektif dengan menambah inspirasi pekerja; menjadi alasan untuk memutuskan panggilan perwakilan (seperti kemajuan, perpindahan dan alasan); memahami kebutuhan dan prasyarat asosiasi untuk SDM; dan mengumpulkan data  tentang  eksekusi  pekerja  dari  penilaian  inisiatif.  Alasan  dilakukannya  evaluasi  yang representatif adalah untuk memberikan motivator kepada pekerja sehingga mereka dapat mencapai  tujuan  hierarkis  dan  menyetujui  pengaturan  umum  sehubungan  dengan perspektif yang diakui (Utami et al., 2019).
Penilaian kinerja adalah salah satu fungsi manajemen kinerja yang menilai seberapa berat kontrabusi karyawan terhadap permasalahan. Dalam Total Quality Manajemen (TQM) penilaian,  pengendalian  dan  pengawasan  suatu  aktivitas  harus  dilaksanakan  sejak  awal proses. Dengan demikian kesalahan dapat diminimalisir. (Mangkunegara, Anwar, P ,2013)
Penilaian  kinerja  di  Kantor  Wilayah  Kementriam  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Sumatera Utara didasarkan kepada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kinerja Pegawai ini  dibuat  setahun  sekali.  Penilaian  kinerja  berdasarkan  pencapaian  kerja  dan  perilaku karyawan.  Dalam  pencapaian  kerja  karywan  dinilai  dari  seberapa  banyak  realisasi  atau penyerapan  anggaran  yang  didapat  oleh  pegawai  terkait  berdasarkan  pembebanan tanggungjawab program yang dibebankan.
Memperbaiki kinerja seorang pegawai akan berdampak langsung pada perusahaan. Ini  adalah  tugas  yang  sulit  dan  memakan  waktu.  Ini  dapat  dicapai  melalui  peningkatan pengawasan dan pembinaan. Bisa juga dilakukan dengan menilai tingkat keberhasilan kerja yang telah  dilakukan. Salah satu keuntungan  dari melakukan penilaian kinerja ini adalah bahwa itu memberikan standar untuk memperbaiki kinerja karyawan (Hanifah & K., 2022).

## Perspektif Akuntansi Syariah dalam Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi syariah adalah kata dasar dari akuntansi syariah. Definisi akuntansi bebas adalah pencarian transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran  transaksi  sehingga  laporan  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk pengambilan keputusan dihasilkan. Namun, syariah dapat didefinisikan sebagai aturan yang telah  ditetapkan  oleh  Allah  untuk  diikuti  oleh  manusia.  Dalam  bahasa  Arab,  akuntansi disebut muhasaba, berasal dari kata habasa, hasiba, muhasabah, atau wazan, yang berarti
menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yang berarti menghitung  dengan  teliti  yang  harus  dicatat  dalam  pembukuan.  Jadi,  akuntansi  syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, yang berarti bahwa itu memberikan penjelasan tentang  bagaimana  fenomena  ekonomi  terjadi  dalam  masyarakat  Islam  selain menerjemahkannya ke dalam ukuran moneter.
Semua transaksi yang terjadi dilaporkan dengan benar, jujur, dan teliti sesuai dengan hukum Islam. Laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus dibuat dengan amanah oleh  orang  yang  menyiapkannya.  Dalam  pengolahan  laporan  keuangan  pusat pertanggungjawaban,  transparansi  sangat  penting,  meskipun  ia  harus  memaparkan  apa yang layak dan menyembunyikan rahasia rahasia yang harus ia jaga secara syar'i. Ini sesuai dengan aturan akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah meliputi:
1. Pertanggungjawaban
Tanggung jawab adalah keadaan di mana Anda harus menanggung segala sesuatu. Dalam  hal  ini,  tanggung  jawab  didefinisikan  sebagai  kesadaran  seseorang  akan kewajiban  untuk  menanggung  semua  konsekuensi  dari  tindakannya. Pertanggungjawaban  berkaitan  dengan  keyakinan  bahwa  segala  sesuatu  akan bertanggung  jawab  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Banyak  ayat  membahas bagaimana manusia bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sebagai pelaksana amanah Allah di dunia ini. Pertanggungjawaban memiliki peran dalam menjalankan sesuatu; dalam praktik bisnis, pertanggungjawaban harus selalu dilakukan.
2. Prinsip Keadilan
Salah satu prinsip  penting dalam etika kehidupan sosial  dan  bisnis adalah  prinsip keadilan, yang merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia dan menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertindak adil  dalam  setiap  aspek  kehidupan  mereka.  Prinsip  keadilan  adalah  nilai  penting dalam  etika  kehidupan  karena  menunjukkan  keharmonisan  antara  hak  dan kewajiban. Ini juga merupakan nilai yang ada dalam diri manusia sejak lahir.
3. Prinsip Kebenaran
Prinsip keadilan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep ini. Sebagai contoh, kami  selalu  menghadapi  masalah  pengakuan  dan  pengukuran  laporan.  Nilai kebenaran akan memungkinkan aktivitas ini berjalan dengan baik. Nilai kebenaran akan memungkinkan pengakuan, pengukuran, dan laporan transaksi ekonomi yang adil. Jadi, ketika akuntansi Islam berkembang, prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan dalam praktik akuntansi. Bagaimana akuntansi syari'ah dibentuk oleh prinsip kebenaran dapat dijelaskan secara ringkas.
Dengan mempertimbangkan tiga prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis akuntansi syariah dalam hal penerapan akuntansi pertanggungjawaban telah sesuai dengan tiga prinsip tersebut. dimana upaya untuk bertanggung jawab atas semua tugas dilakukan dengan  tepat  sasaran.  Untuk  memenuhi  prinsip  kebenaran,  kemudian  ada  laporan pertanggungjawaban. Studi ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan oleh karyawan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sudah memenuhi standar  akuntansi  pertanggungjawaban.  Karena  telah  memenuhi  tiga  persyaratan penerapan, serta persyaratan akuntansi pertanggungjawaban dan ciri-cirinya. Karena telah memenuhi prosedur, sistem akuntansi pertanggungjawaban dianggap sangat baik.

## Pengukuran Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban
Sistem akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan sistem pelaporan informasi keuangan menurut manajer yang bertanggung jawab atas terjadinya informasi tersebut  (Mulyadi,  2007),  Sistem  akuntansi  pertanggungjawaban  menghasilkan  informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi yang akan datang dan bermanfaat untuk penyusunan  anggaran,  sedangkan  informasi  masa  lalu  bermanfaat  sebagai  penilaian prestasi manajemen. pusat pertanggungjawaban dan memotivasi manajer.
Dalam  akuntansi  pertanggungjawaban  perusahaan  dibagi  menjadi  berbagai  unit kegiatan  yang  disebut  pusat  pertanggung  jawaban  (rexponsibility  center).  Akuntansi pertanggungjawaban  secara  otomatis  akan  berfungsi  sebagai  alat  pemotivasi.  Setiap manajer  pusat  pertanggungjawaban  akan  memiliki  motivasi  untuk  berusaha  jika  ia berkeyakinan akan memiliki nilai penghargaan yang tinggi atau berkeyakinan bahwa dengan kinerja yang bagus akan lebih memperoleh aktualisasi dari dalam perusahaan. Dalam usaha untuk melakukan penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan terlebih dahulu yang harus dilakukan.  adalah  menetapkan  dengan  jelas  daerah.  pertanggungjawaban  yang  menjadi wewenangnya.  Dalam  penentuan  daerah  pertanggungjawaban  harus  melihat  tipe  pusat pertanggungjawaban yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi (S. Munawir, 2006) dalam Sanjaya, 2012)
Pusat  biaya  adalah  pusat  pertanggungjawaban  yang  manajernya  hanya bertanggungjawab  terhadap  biaya,  dan  keberhasilannya  manajernya  diukur  atas  dasar masukan  atau  biaya  yang  terjadi.  Pusat  Biaya  diukur  prestasinya  dengan  mencari  selisih biaya  sesungguhnya  dengan  biaya  yang  dianggarkan.  Pusat  pendapatan  adalah  pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggungjawab terhadap penjualan atau pendapatan,  dan  prestasinya  diukur  atas  dasar  pendapatan  yang  diperoleh  tanpa  harus memperhatikan  biaya  atau  masukan  yang  terjadi.  Pusat  Pendapatan  diukur  prestasinya
dengan mencari selisih pendapatan sesungguhnya dengan pendapatan yang dianggarkan (Slamet Sugiri dan Sulastiningsih, 2004),
Pusat  laba  adalah  pusat  pertanggungjawaban  yang  manajemya  harus bertanggungjawab  terhadap  pendapatan  dengan  biaya  yang  terjadi  pada  pusat  laba tersebut,  dan  manajemya  diukur  prestasinya  atas  dasar  laba  yang  diperoleh.  Dalam mengukur  kinerja  pusat  laba  perlu  juga  dibandingkan  antara  laba  yang  dihasilkan  dich perusahaan  dengan  volume  penjualan  yang  ingin  dicapai  oleh  perusahaan  dengan mempergunakan rasio-rasio profitabilitas yaitu Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin.
Gross  Profit  Margin  dipergunakan.  untuk  mengukur  berapa  besar  laba  kotor  yang dihasilkan dibandingkan dengan total nilai penjualan bersih perusahaan. Semakin besar asio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menekankan kenaikan harga. pokok penjualan pada persentase kenaikan. penjualan. Operating Profit Margin biasanya disebut pure profit dalam arti bahwa profit yang dihasilkan benar-benar mumi dari hasil operasi perusahaan sebelum diperhitungkan.
Pusat investasi adalah pusat pertarggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab  terhadap  pendapatan,  biaya,  dan  investasi  yang  terjadi  pada  pusat pertanggungjawaban tersebut. Prestasi manajer pusat investasi diukur atas dasar laba yang dihasilkan dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, yang  dalam  hal  ini  dapat  dipergunakan  2  (dua)  alternatif.  Return  On  Investment  (ROI), Residual Income (RI) dan Return On Equity (Abdul Halim dan Bambang Supomo, 2005)
Komitmen  yang  dapat  dibuat  oleh  suatu  divisi  untuk  mencapai  tujuan  atau pelaksanaan  organisasi  adalah  perkiraan  komitmen  yang  dapat  dibuat  oleh  suatu  divisi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemahiran, kelayakan, dan keekonomian merupakan tiga norma  yang  digunakan  untuk  menilai  penyelenggaraan  pameran  penyelenggara  fokus kewajiban. Kecukupan adalah hubungan antara hasil yang harus dicapai suatu organisasi dan tujuannya, sedangkan produktivitas adalah pemeriksaan antara hasil yang diciptakan dan seberapa banyak informasi yang dimanfaatkan. Tujuan yang otoritatif selalu dikaitkan dengan  produktivitas,  dan  efektivitas  yang  tidak  ekonomis  berarti  memanfaatkan  aset potensial dasar. Dalam menyelesaikan tugasnya, suatu tempat kewajiban harus memenuhi ketiga  prasyarat  tersebut.  Setelah  mempelajari  berbagai  fokus  tanggung  jawab  di  atas, pengawas  fokus  kewajiban  menggunakan  informasi  dan  informasi  hasil  untuk  menilai pameran mereka. Direktur fokus biaya menggunakan biaya sebagai proporsi presentasinya, dan direktur fokus pendapatan menggunakan pendapatan sebagai proporsi pamerannya.
Dalam  komunitas  ventura,  presentasi  pengawas  tempat  kewajiban  diperkirakan  melalui proporsi keuntungan terhadap spekulasi atau sisa gaji.

## Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban
Mulyadi  (2010:218)  mengatakan  bahwa  akuntansi  pertanggungjawaban  merupakan sistem  akuntansi  yang  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  pengumpulan  dan  pelaporan biaya  serta  pendapatan  dilakukan  sesuai  dengan  pusat  pertanggungjawaban  dalam organisasi,  dengan  tujuan  agar  dapat  ditunjuk  orang  atau  kelompok  orang  yang bertanggungjawab  atas  penyimpangan  biaya  dan  pendapatan  yang  dianggarkan.  Dari pengertian  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  syarat  untuk  dapat  menerapkan  akuntansi pertanggungjawaban yaitu:

## a. Struktur Organisasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Struktur organisasi harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas  sehingga  wewenang  akan  mengalir  dari  tingkat  manajemen  atas  ke  bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya.
b. Anggaran
Setiap  pusat  pertanggungjawaban  dalam  akuntansi  pertanggung  jawaban  harus turut  serta  dalam  penyusunan  anggaran.  Karena  anggaran  tersebut  merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sekaligus dasar dalam penilaian kinerja.
a) Penggolongan Biaya
Penggolongan  biaya  ke  dalam  kategori  biaya  terkendalikan  dan  tidak terkendalikan  perlu  dilakukan  dalam  akuntansi  pertanggungjawaban,  karena manajer tidak dapat mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian. Oleh  karena  itu,  hanya  biaya-biaya  yang  terkendalikan  yang  harus dipertanggungjawabkan oleh manajer.
b) Sistem Akuntansi Biaya
Setiap  tingkat  manajemen  dalam  perusahaan  merupakan  pusat  biaya  dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Selanjutnya, biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer. Maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

## c) Sistem Pelaporan Biaya
Bagian akuntani biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya yang isi laporan tersebut akan disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya.
Pusat pertanggungjawaban Asosiasi yang terdiri dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh  supervisor oleh unit kerja yang dipimpinnya. Dalam kegiatan ini, sebuah asosiasi terdiri dari berbagai  komunitas  kewajiban  yang  berbeda.  Tingkat  progresif  dalam  asosiasi terdiri dari semua tempat kewajiban ini. Pada tingkat yang lebih signifikan, fokus obligasi  berbentuk  kantor  atau  divisi.  Pada  tingkat  yang  lebih  rendah,  fokus kewajiban disusun dalam segmen-segmen yang umumnya berputar berdampingan dengan  unit  kerja  lainnya.  Ungkapan  "fokus  kewajiban"  dapat  digunakan  secara eksklusif  untuk  organisasi  tingkat  kecil  atau  bahkan  lebih  rendah.  Tempat pertanggungjawabannya adalah bagian dari perkumpulan yang jenis kegiatannya diserahkan tanggung jawabnya kepada pengawas (Hansen dan Mowen, 2005).

## SIMPULAN
Melihat  pentingnya  akuntansi  pertanggungjawaban,  maka  setiap  perusahaan seharusnya mempunyai kecenderungan untuk menerapkan semua tahapan kegiatan dalam pusat pertanggungjawaban. Semua transaksi yang terjadi dilaporkan dengan benar, jujur, dan teliti sesuai dengan hukum Islam. Laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus dibuat  dengan  amanah  oleh  orang  yang  menyiapkannya.  Dalam  pengolahan  laporan keuangan  pusat  pertanggungjawaban,  transparansi  sangat  penting,  meskipun  ia  harus memaparkan apa yang layak dan menyembunyikan rahasia rahasia yang harus ia jaga secara syar'i.
Sistem akuntansi  pertanggungjawaban mengukur rencana dan tindakan  dari setiap pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi, yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut. Informasi yang dihasilkan  meliputi  biaya,  pendapatan,  dan  aktiva  yang  terkait  dengan  manajer  yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut.
Penerapan  akuntansi  pertanggungjawaban  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dinilai telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Akuntansi Syariah. Ini terbukti dari evaluasi yang menunjukkan penerapan yang baik. Kantor tersebut telah mengidentifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan menetapkan standar untuk menilai kinerja, dengan prestasi manajerial dievaluasi melalui perbandingan
antara anggaran dan realisasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Analisis  Efektivitas  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  Pada  Pegawai  Kantor Kecamatan  Labuhan  Deli  Kabupaten  Deli  Serdang. Madani:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin, 1(8).
Hanifah, L., & K., K. (2022). Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai  di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(4), 982 – 990. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2369
Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). Management Accounting (7th ed.). Salemba Empat. Idris, Amiruddin. 2016. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish. Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). BPFE.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2013.  Manajemen  Sumber  Daya  Manudia  Perusahaan.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyadi.  (2001a).  Akuntansi  Manajemen:  Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa  (2nd  ed.).  STIE YKPN.
Mulyadi. (2001b). Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa (3rd ed.).
M.Mowen. (2013). Akuntansi Manajerial (edisi ke 8). (Deny Arnos Kwary, Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
Sambas,  Y.,  Mardiani,  S.,  &  Ripaldo  Hsb,  M.  R.  (2023).  Penerapan  Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya:  . Economic Reviews Journal, 3(1), 18 – 32. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.101
Sukarno,  E.  (2002).  Sistem  Pengendalian  Manajemen  Kinerja  Konsep,  Aplikasi  dan Pengukuran Kinerja. Indeks.
Sari,  A.  P.,  Munawaroh,  A.,  &  Akbar,  R.  (2023).  Penerapan  Informasi  Akuntansi Pertanggungjawaban  Dalam  Menilai  Kinerja  Manajer  Pusat  Biaya  Pada  PT.  Bank Syariah  Indonesia  Cabang  Meda. Jurnal  Publikasi  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Bisnis, 2(1), 75-85.
Wilmar,  C.  D.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Tirayoh,  V.  Z.  (2019).  Penerapan  Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada Pt. Wahana Wirawan Manado-Nissan Datsun Martadinata. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(1).