## Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014
Muhtar Haboddin    

## Abstrak
Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang keempat dilaksanakan pasca turunnya Soehrato dari  kursi  kekuasaan.  Untuk  menghadapi  pemilu  2014  para  pekerja  politik,  pengurus  dan pimpinan  partai  politik,  baik  pusat  maupun  daerah  sudah  melakukan  langkah-langkah  taktis dengan mencoba mendekatkan diri kepada para pemilih pemula. Misalnya mulai beriklan di TV, media  massa  secara  teratur  hingga  melakukan  kunjungan  secara  langsung  ke  masyarakat. Mendekatkan diri kepada pemilih pemula merupakan strategi jitu untuk menggaet suara mereka pada  pemilu  yang  akan  datang.  Misi  utamanya  adalah  selain  memperkenalkan  ideologi  partai juga  mensosialisasikan  program-program  partai  politik  yang  selama  ini  dilakukan,  baik  di lembaga  parlemen  maupun  di  eksekutif.  Harapannya adalah  meyakinkan para  pemilih  pemula yang memiliki tingkat pemahaman politik yang cerdas dan kritis.
Kata kunci: Pemilih pemula, pilihan politik dan pemilu

## Abstract
The year of 2014 was the year of the 4th general election after Soeharto stepped down from his authoratarian government. To prepare for the general election of 2014, those political workers, political  parties  elites  and  administrators,  both  in  the  national and  local  level,  had  conducted tactical steps by trying to approach the young voters, by using commercial ads on TV regularly or by directly visiting communities. Approaching the young voters was a apppropriate strategy to  gain  their  votes  for  the  next  general  election.  The  prime  goal  of  approaching  young  voters besides  introducing  the  political  parties’  ideologies  was  to  socialize  political  parties  work programs  and  achievements  that  had  been  carried  out  both  in  the  legislative  and  executive institutions. The expectation was to convince the critical and politically aware young voters.
Keywords: Young voters, political choice, general electio
*Korespondensi:
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145 Email: muhtar_haboddin@ub.ac.id
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

## Pendahuluan
Apa  yang  dikatakan  Jean  Baechler  bahwa  “ pilihan  politik  itu  harus  bagus  dan rasional ‟ sangat relevan untuk dipraktekkan bagi pemilih pemula pada pemilihan umum 2014.  Dikatakan  relevan,  karena  kelompok  pemilih  pemula  untuk  pertama  kalinya menggunakan  hak  politiknya  dalam  pesta  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  sangatlah diharapkan  apabila  pilihan  politik  yang  pertama  itu  digunakan  secara  cerdas  dan  kritis dalam  memilih  calon  anggota  legislatif  (caleg)  atau  partai  politik  yang  memiliki keberpihakan para masyarakat-pemilih.
Semangat kritis para pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu  2014  diperlukan  dalam  memberikan  pelajaran  kepada  caleg  maupun  partai politik,  yang  selama  ini  memiliki  kinerja  buruk,  asyik  mementingkan  diri-sendiri,  dan tidak  pro  rakyat.  Jiwa  kritis  pemilih  pemula  dalam  memilih  merupakan  modal  penting dalam  menghukum  para  politisi  dan  partai  politik  pada  pemilu  2014.  Hukuman  untuk tidak  memilih politisi dan partai politik  yang tidak pro rakyat merupakan  jawaban atas kekecewaan para pemilih pemula terhadap kinerja partai, pemimpin dan elit politik.
Kekecewaan  para  pemilih  pemula  terhadap  kinerja  politisi  dan  partai  politik tidak  hanya  di  Indonesia  tetapi  juga  ditemukan  di  Amerika  Serikat  dan  Inggris. Implikasi  dari  kekecewaan  itu  adalah  pertama,  menurunnya  kepercayaan  pemilih tehadap  elit  partai  politik. Kedua ,  caleg  atau  kandidat  yang  ditawarkan  oleh  partai politik tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemilih (Faulks, 2010). Tidak hanya itu, sebagian  mahasiswa  Universitas  California  pada  tahun  1998  menyebutkan  hanya  27 persen  yang  merasa  penting  untuk  mengikuti  masalah-masalah  politik.  Sementara mahasiswa  di  Inggris,  menyebutkan  60-75  persen  “tidak  tertarik‟  atau  “tidak  terlalu tertarik‟ dengan kegiatan politik.
Data  di  atas  menunjukkan  sikap  kritis  para  pemilih  pemula  terhadap  kinerja politisi  dan  partai  politik.  Kinerja  yang  buruk  akan  dilawan  dengan  sikap  kritis  oleh kaum muda. Sikap kritis ini perlu ditumbuh-kembangkan dalam tubuh pemilih pemula. Ujung akhir dari sikap kritis tersebut bermuara pada pilihan yang cerdas dan berkualitas pada pemilu 2014.

## Pemilih Pemula: Siapa dia?
Secara politik, pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik dalam setiap perhelatan akbar lima tahunan. Hal ini bisa dipahami karena:
pemilih muda atau pemilih pemula, merupakan potensi suara yang patut dipertimbangkan untuk dibidik oleh partai pada pemilu 2014. Kelompok ini

## Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014
belum  memiliki  jangkauan  politik  yang  cukup  kuat  sehingga  membuka  peluang yang sangat besar untuk dirangkul partai politik mana pun (Kompas, 2008).
Laporan  ini  mengisyaratkan  betapa  penting  eksistensi  pemilih  pemula  ini  bagi caleg  dan  partai  politik.  Selain  itu,  pemilih  pemula  juga  digambarkan  sebagai  pemilih yang  belum  memiliki  jangkauan  politik  luas  serta  belum  mengenal  dunia  politik. Dengan  gambaran  itu  menjadi  wajar  apa  bila  menjadi  target  bagi  parpol  pada  pemilu. Pertanyaan  adalah  siapa  yang  dimaksud  pemilih  pemula?  Laporan Kompas menyebutnya  pemilih  pemula  adalah golongan  penduduk  usia  17  tahun  hingga  21 tahun .  Selanjutnya,  dibagian  yang  lain Kompas menulis  kelompok  pemilih  pemula  ini adalah  mereka  yang  yang  berstatus  pelajar,  mahasiswa  serta  pekerja  muda.  Atau kelompok  pemilih  pemula  ini  adalah  mereka  yang  baru  akan  punya  pengalaman mencoblos untuk pertama kali pada pemilu 2014.
Poin  penting  dari  definisi  di  atas  adalah  menempatkan  pemilih  pemula  sebagai pelajar,  mahasiswa,  serta  pekerja  muda.  Bila  diringkas  akan  berbunyi:  pemilih  pemula adalah  mereka  yang  berstatus  pelajar,  mahasiswa,  serta  pekerja  muda  yang  sedang berusia  17  tahun  hingga  21  tahun  dan  belum  pernah  ikut  mencoblos  dalam  pemilu. Pemahaman  ini  senapas  dengan  UU  No  10  tahun  2008  tentang  Pemilu  menyebutkan bahwa  warga  negara  yang  sudah  berusia  17  tahun  atau  sudah  menikah  berhak  ikut memilih (pasal  19  ayat  1) .  Sementara  draf  RUU  Politik  dari  LIPI  mengatakan  warga negara  yang  pada  waktu  pendaftarkan  pemilih  untuk  pemilu  sudah  genap  berumur  17 tahun, mempunyai hak untuk memilih (Samego ed. 1998) .
Regulasi di atas memberikan pijakan dan batasan tentang sosok pemilih pemula. Batasan  ini  melegalkan  pemilih  pemilu  dalam  pemilu.  Senapas  dengan  itu,  bila  dilihat animo pemilih pemula untuk berpatisipasi dalam  pemilu sangat tinggi. Sebagai contoh dalam  Jajak  Pendapat Kompas menyebutkan  bentuk  partisipasi  apa  yang  ingin  Anda lakukan dalam pemilu mendatang? Jawaban atas pertanyaan ini terangkum pada tabel 1, yang  menyebutkan  bahwa  mereka  akan  ikut  berpartisipasi  memilih  pada  pemilu  yang akan datang.
Tabel 1: Bentuk partisipasi dalam pemilu mendatang
Kelompok usia Prosentase Usia 17-21 86,4 Usia 22-29 81,3 Usia 30-40 81,6 Usia 40 ke atas 79,3 Kompas , 1 Desember 2008

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

## Pemilih Pemula Dalam Bingkai Demokrasi
Jaminan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  UU  pemilu  bukan  lahir  secara  tiba- tiba.  Tetapi,  nalar  ini  bisa  dilacak  kebelakang  dengan  menurut  pasal  yang  terkandung dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Pasal  21  ayat  1  dalam  Deklarasi  HAM yang  menyebutkan  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  memberikan  andil  dalam pemerintahan di negerinya masing-masing, baik secara langsung maupun melalui wakil- wakilnya  yang  dipilih  secara  bebas.  Penjelasan  pasal  ini  diimplementasi  dengan  baik oleh  pemerintah  dengan  memberikan  ruang  partisipasi  bagi  warga  negara  yang  sudah dewasa untuk memilih anggota parlemen maupun eksekutif.
Pemberian  ruang  partisipasi  bagi  pemilih  pemula  dalam  pemilu  merupakan jawaban terhadap jaminan hak politik seseorang. Dalam sistem pemilu yang demokrasi pilihan  politik  seseorang  diberi  kebebasan  untuk  memilih  yang  sesuai  dengan  hati nuraninya.  Atau  dalam  bahasa,  John  Locke: setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama pada  kebebasan  untuk  memilih .  Pendapat  Locke,  diperkuat  oleh  filsuf  liberal  Inggris, yang bernama James S Mill, percaya bahwa pemberian suara harus dilakukan di depan umum, agar para pemilih bertanggungjawab pada sesama warga negara atas suara yang mereka berikan, dan karenanya mereka terdorong untuk lebih memikirkan kepentingan- kepentingan publik  yang  lebih  luas daripada kepentingan-kepentingan pribadinya  yang sempit (Beetham, D., Boyle, C. K., & Hidayat, B. 2000).
Baik Locke maupun Mill secara tegas mendorong kebebasan untuk pemilih atau memberi  suara  dalam  pemilu.  Tidak  hanya  itu,  kedua  pemikir  ini  juga  memberikan ruang  yang  lebih  besar  kepada  para  pemilih  untuk  ikut  menentukan  pemimpin- pemimpin  yang  dikehendaki.  Dengan  kata  lain,  ada  jaminan  bagi  setiap  warga  negara yang telah mempunyai hak memilih untuk mendukung pemimpin atau para calon/wakil yang disukainya menurut aspirasi dan kepentingannya.
Jaminan  kebebasan  memilih  dijunjung  tinggi  dalam  pemilu  didasari  oleh pemikiran  bahwa  ada  kesamaan  hak  memilih  pemimpin  atau  para  wakil  rakyat merupakan  roh  demokrasi.  Selain  itu,  dalam  sistem  pemilu  dikenal  pula  diktum: satu orang,  satu  suara .  Diktum  ini  mendudukkan  kesamaan  nilai  dan  bobot  seseorang. Dalam bahasa yang lebih sederhana dimaknai setiap suara mempunyai nilai yang sama. Implikasinya  adalah  pemilu  yang  demokrasi  diarah  benar-benar  berorientasi  kepada tegaknya kedaulatan rakyat.

## Pemilih Cerdas: Tugas Pemerintah dan KPU/D

##  Tugas Pemerintah
Secara sederhana ada tiga hal yang menjadi tugas pemerintah dalam membangun pemilih pemula yang cerdas pada pemilu 2014. Pertama , pemerintah perlu tegas dengan

## Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014
mengatakan pemberian suara/memilih merupakan kewajiban. Adapun langkah yang bisa dilakukan  adalah  pertama,  pemerintah  harus  mewajibkan  warganya  untuk  ikut  serta dalam  pemilu.  Hal  ini  sudah  lama  dilakukan  oleh  Negara  Australia. Kedua ,  harus  ada usaha  mewajibkan  orang-orang  menggunakan  hak-hak  politik  mereka  dalam  pemilu. Dua  hal  ini  sangat  penting  dalam  politik,  dalam  memahami  bahwa  pemilu  merupakan urusan  publik.  Karena  itu,  setiap  warga  masyarakat  wajib  mendatangi  bilik  suara  dan memberikan  hak  politiknya.  Sebagai  ilustrasi  pada  pemilu  2009  yang  lalu,  Jajak Pendapat Kompas menanyakan: apa motivasi pemilih pemula untuk ikut dalam pemilu? Jawaban atas pertanyaan itu terangkum pada tabel 2.
Tabel 2: Motivasi pemilih pemula ikut dalam pemilu 2009?
Indikator Prosentase Menunaikan kewajiban warga Negara 67,4 Memenangkan salah satu parpol 11,8 Ingin punya pengalaman 9 Sekedar ikut-ikutan 0,9 Lain-lain 8,6 Tidak tahu 2,3 Kompas , 1 Desember 2008
Tabel 2 secara jelas menyuguhkan fakta baru perihal antusiasme pemilih pemula dalam  menggunakan  hak  politik  pada  pemilu.  Menurut  data,  sebanyak  67,4  persen motivasi  pemilih  pemula  mengikuti  pemilu  karena  ingin  menunaikan  kewajibannya sebagai warga negara. Angka  ini  menduduk peringkat pertama. Sementara 11,8 persen keikutsertaan  pemilih  pemula  dalam  pemilu  dalam  usaha  memenangkan  salah  satu parpol  yang  menjadi  idolanya. Selanjut, dalam tabel di atas  juga  menjelaskan  motivasi pemilih pemula ikut pemilu karena ingin mempunyai pengalaman.
Ketiga ,  pemerintah  perlu  menjamin  bahwa  pemilu  2014  akan  berjalan  sesuai dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  serta  demokratis.  Dengan jaminan  pemilu  yang  demokratis,  diharapkan  para  pemilih  pemula  menggunakan  hak pilih  secara  baik.  Asumsinya  adalah  menggunakan  hak  lebih  efektif  untuk  melakukan perubahan  dibandingkan  mengambil  sikap  golongan  putih  (golput).  Dengan menjatuhkan  pilihan  secara  tepat,  pemilu  sebenarnya  adalah  momentum  harapan. Harapan untuk perubahan kontinuitas penguasa.
Selanjutnya  pada  tabel  3  menjelaskan  bentuk  partisipasi  pilihan  pemilu  pada pemilu.  Adapun  pertanyaan  Jajak  Pendapat Kompas kepada  responden  adalah  jika pemilu dilaksanakan saat ini apakah Anda memilih salah satu parpol peserta pemilu?

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
Tabel 3: Jika pemilu dilaksanakan saat ini apakah memilih salah satu parpol peserta
pemilu? Umur Memilih Tidak memilih 17-22 87,10 12,90 23-25 89,84 10,16 26-35 93,65 6,36 36-40 89,61 10,39 40- 84,62 16,38 Kompas , 14 Oktober 2008
Keempat ,  pengaturan  media  massa  dalam  pemilu  2014.  Pengaturan  media  oleh pemerintah  diperlukan  supaya  bisa  lebih  adil  dan  demokratis  dalam  melakukan  siaran publik.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  para  pemilih  pemula  akan  sangat  dipengaruhi oleh  isu-isu  politik  terkini  dalam  memberikan  suara  mereka  pada  pemilu  2014, ketimbang  sekedar  memilih  berdasarkan  perasaan  setia  atau  loyalitas  kepada  partai tertentu (Faulks, 2010). Bila demikian penjelasannya, maka dikhawatirkan pada pemilu 2014  partai  politik  berlomba-lomba  menggunakan  dan  memanfaatkan  penggunaan media massa secara efektif untuk memperoleh suara pemilih pemula.
Logika  ini  bisa  dipahami  karena  kelompok  pemilih  pemula  ini  merupakan ladang suara yang sangat dibutuhkan tiap organisasi politik. Selain itu, pemilih pemula ini  merupakan  satu  kekuatan  yang  luar  biasa.  Karena  itu,  siapapun  yang  dapat menguasai suara kelompok ini, dapat dipastikan akan memperoleh lonjakan suara yang sangat besar pada pemilu 2014.

##  Tugas KPU/D
Selain  tugas  pemerintah,  KPU/D  juga  memiliki  tugas  dalam  membangun kesadaran politik pemilih pemula. Salah satu tugas KPU/D adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula supaya  mereka  “paham tentang politik‟ dan  mengerti  soal  pentingnya  berpartisipasi  aktif  dalam  pemilu  2014.  Harapannya adalah menghasilkan pemilih pemula cerdas.
Untuk menghadirkan pemilih pemula yang cerdas tentu bukanlah perkara mudah dan  gampang.  Karena  itu,  pekerjaan  KPU/D  adalah  memastikan  bahwa  para  pemilih diberitahu  dan  dididik  akan  makna  pentingnya  ikut  dalam  pemilu.  Selain  itu,  program sosialisasi  dan  pendidikan  politik  kepada  pemilih  pemula  perlu  terus  ditingkatkan intensitasnya supaya masyarakat lebih cerdas dalam menjatuhkan pilihannya. Mengapa? Pertama , pemantapan prosedur pendaftaran pemilih. Prosedur pendaftaran pemilih

## Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014
kedengarannnya  sepele  dan  teknis,  tetapi  dalam  prakteknya  prosedur  mempunyai  arti terhadap  penggunaan  hak  pilih  seseorang.  Karena  itu,  tugas  KPU/D  ke  depan  adalah pertama,  mengidentifikasi agar semua warga  yang sudah  berumur 17 tahun atau sudah menikah  memilih  hak  pilih.  Kedua,  pemilih  secara  suka  rela  mendaftarkan  diri  ke lembaga  penyelenggara  pemilu  (KPU/D).  Keaktifan  semua  warga  untuk  mendatangi lembaga penyelenggaraan untuk menanyakan apakah dirinya terdaftar atau tidak dalam pemilu  2014.  Artinya  sebagai  pemilih  pemula  sejatinya  menjadi  warga  yang  aktif berpolitik. Ketiga, bahwa seseorang harus ada namanya dalam daftar pemilihan umum.
Kedua ,  karena  pemilih  pemula  ini  sudah  paham  soal  politik,  termasuk  soal pemilihan  umum  yang  akan  dihelat  negeri  setahun  ke  depan.  Bahkan,  pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya. Yakni kelompok tua  (Kompas,  2008). Ketiga, pemilih  yang  cerdas  diharapkan  akan  melahirkan  wakil- wakil  rakyat  aspirasi  dan  pemimpin  yang  bertanggungjawab  dalam  memperjuangkan kepentingan  masyarakat.  Pemilih  yang  cerdas  menjadikan  pemilu  sebagai  momentum harapan dapat direalisasikan secara lebih pasti (Pamungkas, 2009).
Pemilih pemula yang cerdas merupakan gambaran ideal yang ingin tuju. Karena menghadirkan sosok pemilih pemula tersebut akan memberikan perubahan besar dalam pengisian pemimpin dan elit politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Inilah tugas berat yang  mesti diemban oleh  KPU/D ke  depan. Dimana sosok pemilih pemula yang  cerdas  sudah  pasti  memiliki  kapasitas  intelektual  yang  “mumpuni‟  dan  memiliki daya kritis terhadap sosok dan kinerja partai politik.

## Tiga Strategi Menghadirkan Pemilih Cerdas

##  Program dan figur
Pemilu  2014  merupakan  ajang  pembuktian  bagi  politisi  dan  elit  pemerintahan dihadapan pemilihnya. Proses pembuktian yang dinanti-nantikan pemilih pemula adalah kinerja  para  politisi  dan  elit  pemerintahan.  Karena  itu,  pada  pemilu  kali  ini  mereka dituntut untuk melaporkan apa yang telah diperbuat kepada pemilih selama menjadi elit pemerintahan.  Pelaporan  kinerja  merupakan  bentuk  pertanggungjawab  yang  paling esensial kepada pemilih. Pertanyaan adalah apa yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan?  Jawabnya  tidak  lain  adalah  program-program  yang  pernah ditawarkan pada saat kampanye pemilu 2009. Dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan  maka  para  politisi  bisa  dikatakan  akuntabel  bagi  para pemilihnya. Artinya para pemilih akan menilai bahwa mereka telah melakukan tindakan sesuai  dengan  kepentingan  pemilih,  dan  kemudian  memberikan  kesempatan  untuk duduk kembali pada pemilu berikutnya (Asfar, 2005).

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
Kesadaran  politik  semacam  ini  perlu  dimiliki  oleh  pemilih  pemula.  Dengan kesadaran  politik  yang  tinggi  para  pemilih  pemula  diharapkan  akan  memperhatikan program  dan  melakukan  penilaian  yang  kritis  terhadap  kompetensi  masing-masing partai  dan  kandidat  dalam  memecahkan  permasalahan  (Roth,  2008).  Penjelasan  ini senada dengan analisis Kacung Marijan:
Ketika menentukan pilihannya, para pemilih pemula sejatinya mempertimbangkan  kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki  para  kandidat,  baik kelebihan  kapasitas  pribadi  maupun  kelebihan-kelebihan  program  kerjanya. Penilaian  semacam  ini  diperlukan  untuk  dijadikan  pertimbangan  bagi  pemilih pemula.  Mengapa?  Karena  pilihan  yang  didasarkan  atas  pertimbangan  pasti yang terbaik menurut rasionalitas mereka ((Marijan, 2006).
Kombinasi antara penilaian program dan figur dalam menentukan pilihan politik pada  pemilu  2014  merupakan  kemajuan  yang  luar  biasa.  Dikatakan  demikian  karena pada  pemilu  2009  para  pemilih  pemula  sudah  mulai  merintis  jalan  ini.  Artinya,  dalam memberikan  pilihan  politiknya  mereka  sudah  mempertimbangkan  popularitas individu/parpol, persoalan visi-misi, program dan janji-janji. Untuk  lebih  jelasnya  lihat tabel 4.
Tabel 4: Pertimbangan dalam memilih partai politik Indikator Prosentase Visi-misi, program dan janji-janji partai 16,26 Citra tokoh partai dan lembaga partai politik 37, 43 Alasan-alasan pragmatis 24,93 Alasan lain 14,23 Tidak menjawab 6,64 Kompas , 9 September 2008
 Pemilu 2014 Sebagai Arena Menhukum politisi .
Strategis  kedua  yang  perlu  dilakukan  dalam  menghadirkan  pemilih  cerdas adalah  menjadi  pemilu  sebagai  arena  menghukum  politisi  atau  partai  politik. Momentumnya  adalah  dengan  menggunakan  pemilu  2014  sebagai  waktu  yang  paling tepat  untuk  menghukum  partai  dan  politisinya  yang  selama  ini  bermain-main  dengan nasib  rakyat.  Karena  itu,  salah  satu  tugas  mulia  para  pemilih  pemula  adalah menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan kritis. Pilihan cerdas dan kritis digunakan untuk tidak  memilih  politisi  dan  partai  yang  tidak  pro  rakyat.  Hal  ini  menjadi  penting karena mereka sangat berkuasa penuh dalam menentukan siapa politisi atau partai yang

## Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014
layak  dinaikkan  kepanggung  kekuasaan,  atau  sebaliknya  didepak  dari  kursi  eksekutif dan legislatif (Asfar, 2005).
Pilihan  untuk  mengangkat  dan  mendepak  politisi  dari  kursi  parlemen  dan eksekutif  merupakan  kuasa  pemilih  pemula.  Caranya  adalah  dengan  menjatuhkan pilihan  politiknya  ke  figur  dan  partai  yang  benar-benar  memperjuangkan  aspirasi  dan kepentingan  mereka  dan  rakyat  banyak.  Pada  tataran  yang  lebih  kongkrit,  kita  sering mendengar  bagaimana  massa  menghukum  partai  tertentu  dengan  mengalihkan  pilihan politiknya  ke  partai  lain.  Misalnya,  gerakan  menggembosi  partai  Golkar  di  Sulawesi Selatan  pada  pemilu  2009  dan  gerakan  menghukum  PDIP  sebagai  partai  “wong  cilik‟ pada  pemilu  2004  dan  2009.  Gerakan  ini  merupakan  bukti  bagaimana  pemilih menghukum politisi dan partai-politik.
Adapun alasan pemilih dalam menghukum politisi dan elit partai adalah setelah lima tahun berkuasa, tidak tampak tanda-tandanya perubahan politik ke arah yang lebih baik.  Kinerja  anggota  DPR/D,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sangat  buruk.  Bahkan, kita  disuguhan  tontotan  yang  menajukkan  yakni  setiap  lima  tahun  anggota    DPR/D selalu berbicara seputar kenaikan gaji, kenaikan tunjangan kesehatan,  lembur dan studi banding hingga uang pesangan (Asfar, 2005).

##  Politisi Busuk
Strategi  terakhir  yang  perlu  dilakukan  adalah  memasifkan  gerakan  atau kampanye anti-politisi busuk pada pemilu 2014. Hal ini menjadi penting karena gerakan politisi  busuk  ini  amat  relavan  dalam  sistem  pemilu  yang  berorientasi  pada  kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Karena itu, pemilih pemula sangat dianjurkan untuk menandai  nama  kandidat  yang  termasuk  kategori  politisi  busuk.  Daya  kritis  pemilih pemula sangat dianjurkan supaya pemilu 2014 sangat berkualitas.
Dari  pelacakan  literatur  ditemukan  enam  tujuan  dari  gerakan  politisi  busuk  ini adalah pertama ,  sebagai  gerakan  moral,  sikap  kritis  terhadap  politisi  mencerminkan kesadaran  dan  kepekaan  mendasar  yang  amat  diperlukan  dalam  menyongsong  pemilu (Chang  dalam  Rosasi,  2004)  2014. Kedua ,  para  politisi  busuk  harus  dienyahkan  dari pilihan  adalah  mereka  yang  terlibat  korupsi,  melakukan  kejahatan  hak  asasi  manusia, merusak  lingkungan  hidup,  melakukan  kekerasan  terhadap  perempuan,  dan menyalahgunakan narkoba (Danujaya dalam Rosari, 2004).
Ketiga ,  dalam  jangka  panjang  gerakan  ini  akan  meningkatkan  tekanan  kepada parpol untuk tidak asal comot dalam menominasikan kandidat. Sejauh ini, proses seleksi calon  senantiasa  dikaitkan  dengan  kepentingan  mencari  dana  politik  dan  orang-orang yang loyal terhadap pimpinan partai sehingga  mengabaikan proses demokrasi, mutu,

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
dan  standar  integritas  moral.  Dengan  kata  lain,  gerakan  politisi  busuk  mendorong demokratisasi  internal  dan  transparansi  dalam  pemilu  partai  guna  menghindari terjadinya  korupsi  politik  dalam  bentuk  membeli  kandidasi,  yang  mendistorsi  partai menjadi kendaraan segelintir orang berduit.
Keempat . membangun kesadaran kritis pemilih partai untuk keluar dari pilihan- pilihan  yang  bersifat  irasional-komunal,  tetapi  berdasar  ukuran  masuk  akal  seperti riwayat  perilaku,  kinerja,  afiliasi  kepentingan,  dan  sebagainya.  Selama  ini  pemilih  dan konstituen  senantiasa  menjadi  “korban‟  mobilisasi  parpol  sehingga  tidak  kritis  lagi terhadap kinerja parpol. Kelima . dibandingkan dengan menjadi golput, gerakan ini lebih mendidik pemilih. Minimal tidak sekadar membangun sikap aproiri terhadap partai atau pemilu  2014.  Harus  diyakini,  tidak  ada  partai  sempurna,  juga  tidak  semua  kandidat partai  politik  itu  busuk  (Masduki,  2004). Keenam ,  gerakan  antipolitisi  busuk  bukan sekedar mencegah masuknya politisi busuk, tetapi juga untuk menghalangi pembusukan politik.  pembusukan  politik  dalam  lembaga  politik  yang  baru  lahir  dan  tumbuh,  sama dengan  memberi  racun  kepada  tanaman.  Akibatnya,  bukan  hanya  kematian  bagi lembaga-  lembaga  demokrasi,  tetapi  kehancuran  legitimasi  penyelenggara  negara (Pilian, 2004).

## Menuju Pemilu Berkualitas
Bertitik-tolak  pada  alur  argumen  di  atas  maka  sudah  bisa  dipastikan  bahwa pemilu  2014  akan  berkualitas.  Kualitas  pemilunya  akan  ditentukan  kapasitas  pemilih pemula dalam memberikan hak politiknya. Secara substantif ada empat tolak-ukur yang bisa  dipakai  dalam  menentukan  kualitas  pemilu  2014. Pertama ,  pemilih  pemula  yang terdidik dan berwawasan luas berharap supaya elit dan lembaga politik yang ada mampu memenuhi  harapan  mereka  (Faulks,  2010). Kedua ,  pemilih  pemula  yang  akan memberikan hak politiknya pada pemilu 2014 merupakan pemilih rasional. Rasionalitas mereka  yang  menentukan  pilihan  politik  berdasarkan  proses  evaluasi  terhadap  kinerja maupun  tokoh  (Kompas,  2009)  yang  disodorkan  oleh  parpol  untuk  dipilih. Ketiga , pemilih pemula memandang penggunaan hak politiknya akan memberikan manfaat bagi kehidupannya,  dengan  sendirinya  mereka  akan  berpartisipasi  pada  pemilu  (Kompas, 2008). Keempat ,  pemilih  pemula  merupakan  salah  satu  komoditas  politik,  tentu  saja untuk menarik suara kelompok ini, organisasi parpol harus memberikan perhatian yang cukup dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi (Imawan, 2003). Semoga! *** .

## Muhtar Haboddin, Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014

## Daftar Pustaka
Asfar, M.  (2005). Esai-Esai Seputar Pemilu 2004 . Surabaya: Eureka dan Pusdemham Beetham, David dan Kevin Boyle, (2000). Demokrasi 80 Tanya Jawab . Jogjakarta:
Kanisius.
Chang, William. (2004). “Komunitas Politisi Yang Sehat, dalam, A Soni BL de Rosari (ed). Siapa Mau jadi Presiden , Jakarta: Kompas.
Danujaya, Budiarto .(2004). “Signifikansi Gerakan Antipolitisi Busuk” dalam A Soni BL de Rosari (ed). Siapa Mau jadi Presiden , Jakarta: Kompas
Faulks, Keith,  (2010). Sosiologi Politik: Suatu Pengantar Kritis , Bandung: Nusamedia
Imawan,  Riswandha,  (1993). Analisis Hasil Pemilu 1992 di Indonesia , Jogjakarta: Fisipol-UGM,
Kompas ,12 Agustus 2008; Kompas , 24 November 2008; Kompas , 1 Desember 2008
Kompas ,13 April 2009
Marijan, Kacung,  (2006). Demokratisasi di Daerah , Surabaya: Eureka dan Pusdeham
Masduki, Teten, (2004) “ Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk” dalam A Soni BL de Rosari (ed). Siapa Mau jadi Presiden , Jakarta: Kompas
Pamungkas, Sigit. ( 2009). Pemilu, Perilaku Pemilhi, dan Kepartaian , Jogjakarta:
IDW, Pilian, Indra “Politisi Busuk dan Pembusukan Politik” Kompas , 2 Februari 2004 Roth, Dieter 2008. Studi Pemilu Empiris , Jakarta: FNS-LSI
Samego,   Indria   (ed ), (1998) . Menata Negara: Usulan LIPI Tentang  RUU Politik.
Bandung: Mizan