## JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU
Vol.11 No.1, April 2018 Hal. 28 – 44
Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia)

## Yulia Yustikasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana yuliayustikasari28@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the Quality of Regional Government, Government Complexity, and Regional Welfare Levels affecting the Level of Voluntary Disclosure of Financial Information on Local Government Websites.  The  testing  of  the  effect  of  independent  variables  on  the  dependent  variable  used  multiple linear regression equations and using cross section data. The results of testing the hypotheses provide evidence that the variable quality of local government does not affect the level of voluntary disclosure of financial  information  on  local  government  websites,  other  than  that  for  government  complexity variables have a significant effect on the level of voluntary disclosure of financial information on local government  websites,  while  for  variable  welfare  level  Regions  do  not  influence the  Level  of  Voluntary Disclosure of Financial Information on Local Government Websites.
Keywords:  Local  Government  Quality,  Government  Complexity,  Regional  Welfare  Level,  Voluntary Information Disclosure

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  Kualitas  Pemerintah  Daerah,  Kompleksitas  Pemerintahan,  dan Tingkat  Kesejahteraan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Sukarela  Informasi Keuangan  pada  Website  Pemerintah  Daerah.  Pengujian  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda dan menggunakan data cross section. Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis-hipotesis  memberikan  bukti  bahwa  variabel  Kualitas  Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada Website Pemerintah  Daerah,  selain  itu  untuk  variabel  Kompleksitas  Pemerintahan  berpengaruh  signifikan terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Sukarela  Informasi  Keuangan  pada  Website  Pemerintah Daerah,sedangkan  untuk  variabel  Tingkat  Kesejahteraan  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah.
Kata Kunci: Kualitas Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintahan, Tingkat Kesejahteraan Daerah,

## Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan

## PENDAHULUAN
Sejak otonomi  daerah  berlaku  di  Indonesia berdasarkan  UU  22/1999  (direvisi  menjadi UU  32/2004)  tentang  Pemerintahan  Daerah,  urusan  pemerintah  sebagian  dialihkan  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah.    Adapun  yag  dimaksud  dengan  otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya,  yang  merupakan  limpahan  pemerintah
pusat ke daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional masih diatur oleh pemerintahan pusat.
Urusan  pemerintahan  yang  pada  saat  sebelum  reformasi  sebagian  besar  diurus  oleh pemerintah  pusat,  maka  setelah  reformasi  sebagian  besar  urusan  pemerintahan  tersebut dilimpahkan  ke  daerah.  Pengalihan  ini  juga  berdampak  pada  pengalihan  anggaran  untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah karena wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, adil, dan  merata  untuk  mencapai  akuntabilitas  publik.  Anggaran  diperlukan  karena  adanya kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  yang  tak  terbatas  dan  terus  berkembang,  sedangkan sumberdaya  yang  ada  terbatas.  Pemanfaatan  sumberdaya  oleh  pemerintah  daerah,  akan tercermin  dalam  anggaran  yang  disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengarahkan  pembangunan  sosial,  ekonomi,  menjamin  kesinambungan, meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
Otonomi  daerah  ini  juga  diikuti  dengan  reformasi  keuangan.  Reformasi  keuangan dilakukan  pada  semua  tahapan  proses  keuangan  negara  mulai  dari  perencanaan  dan penganggaran,  pelaksanaan  anggaran,  hingga  pertanggungjawaban  keuangan,  dan  audit. Dalam  lingkungan  keuangan  pemerintahan,  kepala  daerah  memegang  amanat  rakyat  untuk menyusun,  melaksanakan  serta  mempertanggungjawabkan  anggaran.  Sebagian  pendapatan dalam  anggaran  tersebut  bersumber  dari  dana  rakyat,  yaitu  pembayaran  pajak  dan  retribusi. Pendapatan dari dana rakyat dan sumber sumber lainnya itulah yang harus dikelola oleh kepala daerah  dengan  sebaik  mungkin  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah,  yaitu  mewujudkan kesejahteraan  rakyat.  Kepala  daerah  harus  mengupayakan  terciptanya  keseimbangan  antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan rakyat yang  jumlahnya  tidak  terbatas  sehingga  tujuan  dari  pemerintah  akan  terlaksana  yaitu mewujudka  kesejahteraan  rakyatnya.  Keseimbangan  tersebut  dapat  terlihat  dari berlangsungnya  proses  politik  untuk  menyelaraskan  berbagai  kepentingan  yang  ada  di masyarakat.
Dalam  Undang  undang  Republik  Indonesia  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara ditegaskan  bahwa  kekuasaan  pengelolaan  negara  dari  presiden  sebagian  diserahkan  kepada gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehubungan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh kepala daerah, diperlukan motivasi yang benar dan kejujuran dari kepala daerah  dalam  menjalankan  amanat  mengelolan  keuangan  daerah  yang  baik.  Pengelolaan keuangan daerah yang baik, salah satu indikatornya adalah transparansi yakni dapat dilihat dari ada  atau  tidaknya  informasi  keuangan  yang  tersedia  secara  tebuka  bagi  masyarakat  dan pengguna  lainnya  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, bersih, dan bertanggungjawab.
Salah satu bentuk dari transparansi yang dapat ditempuh kepala daerah adalah dengan  mengungkapkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebagai  pertanggungjawaban pengelolaan  dana  dari  masyarakat  yang  disusun  menurut  standar  akuntansi  pemerintahan secara sukarela di internet pada website pemerintah daerahnya, sehingga seluruh stakeholder memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Kepala  daerah  dapat  menggunakan  internet  untuk  mengungkapkan  pertanggungjawaban secara  sukarela  sebagai  upaya  konkrit  mewujudkan  akuntabilitas.  Pengungkapan  sukarela laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  internet  dinilai  efisien  (Woldenberg,  2004  dalam
Bertot,  dkk  2010)  dan  efektif  meningkatkan  pengendalian  terhadap  perangkat  pemerintahan daerah  dari  tindakan  korupsi  serta  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintahan  daerah  (Shim  dan  Eom,  2008  dalam  Bertot,  dkk  2010).  Puspita  dan  Martani (2012),  menyebutkan  alasan  pentingnya  transparansi  keuangan  dan  kinerja  melalui  website karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensial. Internet dinilai  dapat  menjadi  jawaban  atas  harapan  masyarakat  akan  terselenggaranya  pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Namun  demikian,  hanya  ada  beberapa  pemerintahan  daerah  yang  secara  sukarela memilih  untuk  mnegambil  manfaat  dari  internet  sebagai  media  dalam  melakukan  pelaporan keuangan. Dengan demikian, penting untuk mengetahui apa alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela  berhubung  internet  dinilai  dapat  digunakan  sebagai  media  efektif  dan  efisien  dalam pelaporan  keuangan  yang  dapat  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintahan daerah  sehingga  mampu  memenuhi  harapan  masyarakat  akan  terselenggaranya  pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Salah  satu  media  yang  mudah  dan  efisien  digunakan  adalah  melalui  website  resmi pemerintah  daerah.  Melalui  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003, Indonesia mulai mengembangkan pelaksanaan pemerintahan berbasis internet atau yang biasa dikenal dengan e-govermental. Salah satu tujuan pengembangan e-governmental adalah untuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan  murah  oleh  masyarakat  seluruh  Indonesia.  Tahapan  awal  tindak  lanjut  inpres  tersebut adalah pembentukan website resmi seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pelaksanaan  e-government  di  pemerintah  daerah  kemudian  diatur  melalui  blueprint  e- government  untuk  pemerintah  daerah  yang  dikeluarkan  Kementrian  Telekomunikasi  dan Informatika.      Di  Indonesia,  pengungkapan  informasi  pada  website  resmi  pemerintah  daerah masih bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya tingkat pengungkapan informasi masih beragam di  setiap  website  pemerintah  daerah.  Motivasi  untuk  secara  sukarela  melaporkan  informasi pemerintahan pada website bergantung kepada urgensi masing masing pemerintah daerah.
Penelitian tentang pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah pada internet sudah  pernah  dilakukan  antara  lain  oleh  Laswad  (2005),  meneliti  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengungkapan  sukarela  informasi  keuangan  pada  website  resmi  pemerintah daerah.  Penelitian  dilakukan  pada  pemerintah  daerah di  New Zealand  dan  ditemukan  bahwa leerage, kekayaan daerah, press  visibility, dan type of council berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada pemerintah daerah di New Zealand. Garcia & Garcia (2010), menemukan bahwa size, capital inestment, political competition, dan pres  visibility memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website  resmi pemerintah daerah. Garcia-Sanchez et al. (2013), menemukan bahwa  jumlah  penduduk  memiliki  korelasi  positif  dan  ideologi  pemerintah  daerah  memiliki korelasi negatif terhadap pengungkapan informasi kegiatan sosial dan lingkungan.
Di  Indonesia,  penelitian  mengenai  pengungkapan  sukarela  pada  website  resmi dilakukan oleh Puspita (2010). Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi  khusus,  dana  alokasi  umum,  dan  ukuran  pemerintah  daerah  mempengaruhi  tingkat pengungkapan  sukarela  pada  website  resmi  pemerintah  daerah.  Martani,  dkk  (2013), menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah, penduduk, dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  pada  website  resmi  pemerintah
daerah. Nainggolan dan Purwanti (2016), menemukan bahwa pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  informasi  keuangan  dalam website resmi pemerintah daerah. Sedangakan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  informasi  keuangan  dalam  website  resmi pemerintah daerah.
Penelitian tentang praktik pengungkapan keuangan secara sukarela pada website pada pemerintah  daerah  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan,  karena  akan memberikan  gambaran  tentang  seberapa  besar  pentingnya  pengungkapan  keuangan  secara sukarela  pada  website    yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  serta  memberikan  petunjuk tentang  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhinya  sehingga  diharapkan  dari  hasil penelitian  tentang  pengungkapan  keuangan  secara  sukarela  pada  website  pada  pemerintah daerah ini dapat mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujudlah good government governance. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka periset tertarik untuk meneliti  tentang  “Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Kompleksitas  Pemerintahan,  dan Tingkat  Kesejahteraan  Daerah  Terhadap  Tingkat  pengungkapan  sukarela  informasi  keuangan padawebsite pemerintah daerah”.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Agency Theory dan Penerapannya pada Pemerintahan
Laswad,  Fisher,  &  Oyelere  (2005),  mengungkapkan  hubungan  antara  manajer  sektor publik  (politisi)  dan  konstituen  dapat  digambarkan  seperti  hubungan  agen.  Analogi  yang digunakan  adalah  konstituen  seperti    principal    sedangkan      manajer    sektor  publik  sebagai agen (Banker dan Patton, 1987). Sesuai dengan teori  keagenan, politisi diasumsikan berfokus pada  keuntungan  diri  sendiri    dengan  memaksimalkan  kepentingannya  sebagai  agen. Kemampuan    politisi    memaksimalkan    kekayaannya  tergantung  pada  pemilihan  umum, kemajuan,  income  saat  ini  dan  masa  depan,  baik  itu  keuangan  maupun  non  keuangan (Zimmerman,  1977).  Konstituen  juga  diasumsikan  berfokus  dan  bertindak  berdasarkan keuntungan pada dirinya sendiri. Kekayaan konstituen berkaitan dengan tindakan  yang diambil oleh agen. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah dan tidak  mempertimbangkan  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Sehingga,  konstituen  perlu untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh politisi  atau dalam hal  ini adalah pemerintah (Zimmerman, 1977).

## Legitimacy Theory pada Pemerintahan
Dikaitkan  kedalam  bidang  pemerintah,  legitimasi  merupakan  suatu  kondisi  dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam  masyarakat,  sehingga  akan  tercipta  kepercayaan  atas  kebijakan  dan  keputusan pemerintah.  Adanya  perbedaan  antara  aktivitas  pemerintah  dengan  nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat akan menimbulkan adanya  legitimacy gap  yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemeritah (Haniffa & Cooke, 2005).
Salah  satu  bentuk  komunikasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  entitas  pemerintah  dalam menjaga  dan  memperkuat  legitimasinya  terhadap  publik    adalah  dengan  penyampaian informasi  kinerjanya  secara  berkala.  Pemerintah  diwajibkan  menyampaikan  laporan pelaksanaan  aktivitasnya  diantaranya  laporan  keuangan  (LK),  laporan  kinerja  (LAKIP),  dan
laporan pelaksanaan pemerintah daerah (LPPD) bagi pemerintah daerah. Website resmi instansi pemerintah  dapat  digunakan  sebagai  media  yang  efisien  dalam  memberikan  sinyal  baik  atas kinerja pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Signalling Theory dan Penerapannya pada Pemerintahan
Teori signalling adalah  teori  yang  membahas  mengenai  akuntansi  sebagai carapemberian  sinyal  oleh    perusahaan  kepada  investor.  Laporan  akuntansi  seringdigunakan sebagai sinyal informasi perusahaan kepada investor  (Godfrey, 2007).
Teori signalling pada  pemerintahan  dapat  dianalogikan  dengan  pemerintahsebagai agen  dan masyarakat sebagai principal. Pemerintah adalah pihak yang diberikan kepercayaan oleh  masyarakat  untuk  mengelola  kekayaan  masyarakat.  Pemerintah  bertanggungjawab  pula memberikan  informasi  atau  sinyal  pada  masyarakat  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai pada masyarakat.
Menurut  Puspita  (2012),  informasi  atau  sinyal  yang  disampaikan  pemerintah  dapat berupa laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, dan penjelasan yang lebih detail dalam  website.
Good public governance dan e-government Menurut  pedoman good  public    governance Indonesia  yang  diterbitkan  oleh  Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat 5 asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu  demokrasi,  transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum  serta  kewajaran  dan  kesetaraan. Transparansi  mengandung  unsur  pengungkapan    ( disclosure )  dan  penyediaan  informasi  yang memadai  dan  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  (KNKG,  2008).  Transparansi dibutuhkan  oleh  publik  agar  publik  dapat  memantau  berbagai  tindakan  yang  dilakukan pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya.
Pemerintah  dapat  menggunakan  beberapa  media  sebagai  sarana  pemerintah  dalam memberikan informasi keuangan maupun kinerjanya pada masyarakat secara transparan.Salah satu  media  yang  dapat digunakan  adalah  internet.  Hasil  riset  menunjukkan  bahwa  salah  satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah publikasi laporan keuangan di internet  (Laswad    et  al,  2005).  Berdasarkan  instruksi  presiden  No.  3  Tahun  2003  tentang kebijakan  dan  strategi  nasional  pengembangan  e-government,  pemerintah  daerah    didorong untuk melaksanakan proses transformasi menuju  e-government. Salah satu strateginya adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  internet  sebagai  salah  satu  cara menyampaikan  informasi  publik.  PP  No.  3  Tahun  2007  juga  menyebutkan  kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kinerjanya melalui situs resmi pemerintah daerah.

## Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  disebutkan dengan  jelas  bahwa  setiap  kepala  instansi  pemerintah  wajib  menyusun  dan  melaporkan laporan keuangan (LK) atas instansi yang dipimpinnya yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Lebih  lanjut  lagi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2006 menyebutkan  bahwa  setiap  instansi  pemerintah  wajib  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  dan  laporan  kinerja.  Bagi  Pemda,  secara  khusus  diwajibkan  untuk  menyusun  dan melaporkan  Laporan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  kepada  pemerintah
pusat sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007, sehingga secara total Pemda wajib menyusun LKPD, LAKIP, dan LPPD.
Sejalan  dengan  wewenang  yang  diberikan,    informasi  mengenai  pelayanan  yang dilakukan  serta    pelaksanaan  aktivitas  dari  wewenang  yang  diperoleh  harus dipertanggungjawabkan.  Karena  luasnya  cakupan  principal  yang  harus  diberikan  informasi pertanggungjawaban,  maka  instansi  pemerintah  diwajibkan  untuk  membuat  laporan pertanggungjawaban yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Masyarakat sebagai stakeholder terbesar  pemerintah  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi    ini.  Peraturan  perundang- undangan menjamin hak masyarakat ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007  pasal  27  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  informasi  LPPD  harus  disampaikan  kepada masyarakat  melalui  media  cetak  dan/atau  elektronik.    Informasi  yang  diungkapkan  kepada masyarakat  umumnya  hanya  sebatas  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang.Pengungkapan yang bersifat sukarela ( voluntary ) masing terbilang langka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor  14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  menyebutkan  bahwa  hak  untuk mendapatkan  informasi  publik  adalah  hak  asasi  warga  negara  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang.  Undang-undang  ini  menganjurkan  bahwa  informasi-informasi  lainnya  yang  wajar diketahui  oleh  publik  sebaiknya  diungkapkan.  Karena  sifatnya  yang  tidak  wajib,  maka didasarkan  atas  inisiatif  masing-masing  instansi  pemerintah  sehingga  jumlah    pengungkapan sukarela menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi.

## Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pemda pada Website Pemda
Perkembangan e-government di Indonesia diawali dengan  Instruksi Presiden RI Nomor 3  tahun  2003  tentang  Kebijakan dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government .  Dalam Inpres  ini  disebutkan  bahwa  tujuan  pengembangan e-Governement adalah  untuk meningkatkan  kualitas  pelayaan  publik    yang  lebih  efektif  dan  efisien. E-Government ini diharapkan  dapat  membantu  kegiatan  pemerintahan  dengan  proses  kerja  elektronis  dan informasi dan pelayanan publik dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah dan murah.
Inpres ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 tahun  2006  tentang  penggunaan  domain go.id bagi website resmi  pemerintah.  Selanjutnya Kemenkominfo mengeluarkan blueprint  e-Government Indonesia dan pedoman implementasi penggunaan website resmi bagi pemerintah daerah.

## Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan
Pengungkapan  secara  sederhana  dapat  didefinisikan  sebagai  penyampaian  informasi. Menurut  Hendriksen  (1994),  pengungkapan  merupakan  panyajian  informasi  yang  diperlukan untuk pengoperasian optimal pasar modal yang efisien. Wolk dan Tearney (1997), menyatakan pengungkapan  mencangkup  penyediaan  informasi  yang  diwajibkan  oleh  badan  berwenang maupun yang secara sukarela dilakukan perusahaan, yang berupa laporan keuangan, informasi tentang  kejadian  setelah  tanggal  laporan,  analisis  manajemen  atas  operasi  perusahaan  yang akan  datang,  dan  laporan  keuangan  tambahan  yang  mencangkup  pengungkapan  menurut segmen  dari  informasi  lainnya  di  luar  harga  perolehan.  Laporan  keuangan  adalah  ikhtisar mengenai  keadaan  keuangan  suatu  perusahaan  pada  saat  tertentu.  Laporan  keuangan dibedakan  menjadi  lima  macam  yaitu  laporan  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Martono dan Harjito, 2005).
Pengungkapan Sukarela ( Voluntary Disclosure )
Pengungkapan  sukarela  yaitu  pengungkapan  butir  –  butir  yang  dilakukan  secara sukarela  oleh  perusahaan  tanpa  diwajibkan  oleh  peraturan  yang  berlaku  (Simanjuntak  dan Widiastuti, 2004). Menurut Healy dan Palepu (1993), meskipun semua perusahaan publik telah diwajibkan  untuk  memenuhi  standar  minimum  pengungkapan,  tetapi  masing  –  masing perusahaan  berbeda  secara  substantial  dalam  hal  banyaknya  informasi  sukarela  yang  akan diungkap kepasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan  sukarela  secara  lebih  luas  dan  membantu  investor  dalam  memahami  strategi bisnis manajemen.
MenurutWallace  (1994),  pengungkapan  sukarela  merupakan  salah  satu  cara meningkatkan  kredibilitas  pelaporan  keuangan  perusahaan  dan  membantu  investor  dalam memahami  strategi  bisnis  perusahaan.  Perusahaan  memenuhi  kebutuhan  tersebut  sebagaian melalui pemberian informasi secara sukarela.Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi  secara  sukarela  dipengaruhi  oleh  faktor  biaya  dan  manfaat.  Manajemen  akan mengungkapkan  informasi  secara  sukarela  jika  manfaat  yang  diperoleh  dari  pengungkapan tersebut  lebih  besar  dari  pada  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  (Suripto,  1999). Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditor dalam memahami resiko investasi.

## Kerangka Penelitian
Pelaksanaan Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam mengurus kepentingan daerahnya. Sebagai bentuk kontrol atas kekuasaan yang diberikan,  Pemerintah  pusat  mewajibkan  Pemda  menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas Pemda, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja  Pemerintah  (LAKIP)  serta  Laporan  Pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  yang menunjukkan  transparansi  Pemda.  Informasi  ini    wajib  disampaikan  kepada  masyarakat sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  kekuasaan  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  amanah dalam  PP  No  56  tahun  2005  tentang  sistem  keuangan  daerah,  PP  No  3  tahun  2007  yang menyebutkan  bahwa  informasi  penyelenggaraan  Pemda  harus  disampaikan  kepada  publik, serta UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sektor publik kini mulai mengadopsi pemerintahan berbasis internet (E-Government) sesuai Instruksi Presiden RI No 3 tahun 2003, dimulai  dengan  pembentukan  website  resmi  Pemda.  Namun,  konten  informasi  yang  harus diungkapkan  dalam  website  Pemda  tidak  ditentukan,  sehingga  pengungkapannya  bersifat voluntary.    Pengungkapan  yang  lebih banyak  dalam  website  Pemda  menunjukkan  willingness yang lebih besar oleh Pemda atas pelaksanaan pemerintahan yang berarti tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi.  Untuk menilai tingkat pengungkapan pada website Pemda maka  dalam  penelitian  ini  dibentuk  suatu  indeks  pengungkapan  informasi  pada  website  oleh Pemda agar didapatkan suatu standar yang sama mengenai tingkat pengungkapan. Indeks yang dibentuk  terdiri dari indeks pengungkapan informasi keuangan.

## Pengembangan Hipotesis
1. Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan    signalling    theory,    laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  sinyal informasi manajemen kepada  principal  (Godfrey, 2007). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen  pemerintah  daerah  seharusnya  semakin  baik  pula  pengungkapan  laporan keuangannya.Adapun  kualitas  laporan  keuangan  merupakan  cerminan  kesesuaian  laporan
keuangan  Pemda  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dan  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK).  Opini  terbaik  yang  dapat  diperoleh  oleh  Pemda    adalah  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  yang  berarti  bahwa    Pemda    telah  menyelenggarakan  laporan keuangannya  sesuai  dengan  SAP  dan  SAK  serta  memiliki  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) yang baik.
Di Indonesia pengukuran kualitas pelaporan dan pengungkapan pada sektor pemerintah dapat  digolongkan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  yang  dianugerahkan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  laporan  keuangan  Pemda.Terdapat  kecenderungan  pada Pemda dengan opini Laporan Keuangan WTP untuk memberikan sinyal pada masyarkat melalui website  resmi  Pemda.  Menurut        Styles  dan  Tennyson  (2007),    secara  umum  pengukuran kualitas  pelaporan  dan  pengungkapan  pada  sektor  pemerintah  adalah  GFOA’s  Certificate  of Achievement program (Evans dan Patton, 1983; Evans dan Patton, 1987; Giroux dan McLelland, 2003).  Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Purwanti (2015), memberikan hasil  empiris  bahwa    kualitas  laporan  keuangan    tidak  berpengaruh  terhadap  variabel pengungkapan informasi keuangan dalam website. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Kualitas  Laporan  Keuangan  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada website pemerintah daerah.
2. Kompleksitas Pemerintahan
Menurut  penelitian  Liestiani  (2008),  besarnya  penduduk  mencerminkan  besarnya kebutuhan  akan  penyediaan  layanan  publik  di  setiap  daerah.  Sedangkan  penelitian  Ingram (1984) menunjukkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang dihitung menggunakan jumlah penduduk) akan memberikan dorongan  bagi  Pemda  untuk  meningkatkan  pengungkapan  laporan  keuangannya.  Adapun penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nainggolan  dan  Purwanti  (2015),  memberikan  hasil  empiris bahwa    kompleksitas  pemerintahan    tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  pengungkapan informasi  keuangan  dalam website. Oleh  karena  itu,  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H2:  Kompleksitas  Pemerintahan  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada website pemerintah daerah.
3. Tingkat Kesejahteraan Daerah
Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dicerminkan  oleh  pendapatan  per  kapita. Berdasarkan  penelitian  Styles  dan  Tennyson  (2007),  semakin  tinggi  pendapatan  per  kapita daerah  maka  semakin  tinggi  pula  political  monitoring    oleh  masyarakat  dan  semakin  tinggi permintaan  informasi  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  pada    website.    Serrano    et  al. (2008) juga menyebutkan semakin besar proporsi pengguna internet maka semakin besar pula potensi  masyarakat  menggunakan  internet  sebagai  media  memperoleh  informasi  keuangan daerah.  Nainggolan  dan  Purwanti  (2015),  memberikan  hasil  empiris  bahwa    kesejahteraan daerah    berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  pengungkapan  informasi  keuangan  dalam website. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3:  Tingkat  Kesejahteraan  Daerah  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  sukarela informasi keuangan pemerintah daerah pada website pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu menjelaskan hubungan suatu variabel bebas  ( independent  variable )  terhadap  variabel  terikat  ( dependent  variable ).  Variabel independen  dalam  penelitian  ini  meliputi  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Kompleksitas Pemerintahan,  dan  Tingkat  Kesejahteraan  Daerahsedangkan  untuk  variabel  dependennya adalah Tingkat Pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website Pemerintah Daerah.

## Pengukuran Variabel
Variabel Penelitian Pengukuran Variabel Independen Kualitas Laporan Keuangan KLK WTP=1, KLK Non WTP=0 Kompleksitas Pemerintahan Total Populasi Penduduk Tingkat Kesejahteraan Daerah Ln PDRB

## Variabel Dependen
Tingkat  Pengungkapan  Sukarela Informasi  Keuangan  Pemerintah Daerah pada website Pemerintah Daerah Indeks  tingkat  pengungkapan  pada website pemerintah  daerah.  Indeks  pengungkapan informasi  keuangan  memasukkan  informasi highlight  informasi  keuangan,  APBD,  LAKIP,
Pemda dalam angka, dan Dokumentasi Anggaran.

## Sampel Penelitian
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Pemerintah  daerah  Tingkat  Provinsi  yang  LKPD  diaudit  oleh  BPK  hasil  pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan hal tersebut karena mengandung informasi yang dapat diandalkan.
2. LKPD  menyediakan  semua  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  baik  informasi keuangan dan non keuangan.
3. Ketersediaan data.

## Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai  sumber.  Data  mengenai  tingkat  pengungkapan  sukarela  informasi  keuangan  pada website pemerintah  daerah  diperoleh  dari  hasil  observasi  terhadap  masing-masing website pemda. Data terkait informasi keuangan Pemda diperoleh dari LKPD tahun 2014 yang telah diaudit yang dikeluarkan oleh BPK RI.

## Metode Analisis Data
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi  Klasik,  dan  Pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi berganda  bertujuan  untuk  memprediksi  kekuatan  pengaruh  seberapa  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  (Sekaran,  1992).  Dalam  analisis  regresi  akan  dikembangkan persamaan regresi yaitu suatu formula yang mencari nilai variabel dependen dan nilai variabel independen  yang  diketahui,  karena  penelitian  ini  menggunakan  satu  variabel  dependen  dan lebih  dari  satu  variabel  independen  maka  regresi  berganda  ( multiple  regression )  relevan digunakan.  Hasil analisis regresi ini akan berupa koefisien diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan persamaan regresi adalah :
IC = β0 + β1X1+ β2X2 +  β3X3 +  β4X4 + ε

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  tingkat  provinsi  se  -  Indonesia  tahun  2014-2015  yakni sebanyak 34 provinsi.
Analisis Deskriptif
Tabel 1 Statistik Deskriptif N Minimu m Maximum Mean Std. Deviation KUALITAS 54 0 1 .67 .476 KOMPLEKS 54  849800 46709569 9417044.89 11666649.012 SEJAHTERA 54 421000 0 1551103480 00 5152009864. 41 26490888693. 856 SUKARELA 54 0 5 3.37 2.022 Valid N (listwise) 54
Pada  Tabel  5.1  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebanyak 54 sampel data.

## Pengujian Asumsi Klasik
Hasil uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas,  autokorelasi,  multikolinearitas,  dan  heteroskedastisitas.  Untuk  uji  normalitas dengan  menggunakan  uji  statistik  non  parametrik  Kolmogorov  –  Smirnov  (K-S)    untuk  hasil persamaan  regresi  adalah  0.981  dan  signifikan  pada  0.291  dari  0.05  hal  ini  berarti  H0  tidak dapat  ditolak  atau  data  residual  berdistribusi  normal.  Untuk  uji  autokorelasi  Durbin  Watson, nilai DW 2,485, dari jumlah sampel 56 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Lebih besar dari batas atas (du) 1,641 dan kurang dari 4 – 1,641 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
Untuk  uji  multikolineariitas  dengan  nilai tolerance seluruh  variabel  independen  dan dependen yang telah ditransformasi tidak ada yang kurang dari 0,1 dan nilai VIF nya tidak ada yang melebihi 10. Hal  ini berarti model regresi tidak mengandung multikolinearitas. Terakhir untuk  uji  heteroskedastisitas  Grafik  scatterplot  memperlihatkan  titik-titik  menyebar  secara acak/random  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Pengujian  regresi  linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat uji asumsi klasik.

## Uji Kelayakan Model
1. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi
Koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan  variabel  independen.  Jika  nilai  R  semakin  mendekati  +1,  koefisien  korelasi  menunjukkan hubungan  yang  semakin  kuat  dan  positif.  Sebaliknya  jika  R  mendekati  -1  berarti  hubungan semakin kuat dan negatif. Hasil uji terhadap persamaan regresi menunjukkan angka 0,192 hal ini  berarti  terdapat  hubungan  yang  positif  dan  lemah  antara  variabel  dependen  dan independen.
Angka  R  =  0,438  menunjukkan  hubungan  yang  positif  dan  lemah  antara  variabel SUKARELA dengan variabel KUALITAS, KOMPLEKS, dan SEJAHTERA.
Tabel 2 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
Persamaan Regresi Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .438(a) .192 .143 1.871 a  Predictors: (Constant), SEJAHTERA, KUALITAS, KOMPLEKS
b  Dependent Variable: SUKARELA Koefisien  determinsi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2011). Atau dapat dikatakan koefisien determinasi  digunakan  untuk  mengukur goodness-fit dari  model  regresi.  Nilai  koefisien determinsi adalah antara 0 dan 1.
Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien  determinasi  adalah  bias  terhadap  jumlah variabel  (Ghozali,  2011).  Setiap  tambahan  satu  variabel  akan  meningkatkan  R 2 tidak  peduli apakah  variabel  tersebut  berpengaruh  signifikan  atau  tidak.  Oleh  karena  itu  banyak  peneliti menyarankan  penggunaan  Adjusted  R 2 pada  saat  mengevaluasi  model  regresi  karena  tidak seperti R 2 dapat naik atau turun jika satu variabel ditambahkan dalam suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi untuk persamaan regresi adalah 0,143 (Adjusted R Square). Hal ini berarti variabilitas variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 0,143 sedangkan sisanya 0,857 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## 2. Uji Hipotesis
Uji Parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Hasil uji signifikan parsial  disajikan pada tabel 3 :
Tabel 3
Hasil Uji Parsial Pada Persamaan Regresi
Mod el Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta B Std. Error 1 (Constant) 2.862 .513 5.576 .000 KUALITAS -.320 .544 -.075 -.588 .559 KOMPLEKS 6.84E- 008 .000 .395 3.072 .003
SEJAHTERA 1.49E- 011 .000 .196 1.529 .133
a  Dependent Variable: SUKARELA
Berdasarkan  hasil  pengujian  signifikansi  parsial  pada  persamaan  regresi  menunjukkan bahwa hanya variabel KOMPLEKS yang signifikan pada 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel KOMPLEKS berpengaruh positif terhadap variabel SUKARELA

## 3. Analisis Hasil Penelitian
Akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  sangat  diperhatikan. Selain  karena  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  mengenai  tugasnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  sebagian  besar  pelaksanaan  pemerintahan  didanai  oleh  rakyat  yaitu melalui pajak. Selain pajak, pembiayaan lainnya berasal dari pihak ketiga yang  tentunya akan meminta  pertanggung-jawaban  mengenai  penggunaan  dana  dan  pelaksanaan  aktivitas pemerintah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara disebutkan  dengan  jelas  bahwa  setiap  kepala  instansi  pemerintah  wajib  menyusun  dan melaporkan  laporan  keuangan  (LK)  atas  instansi  yang  dipimpinnya  yang  nantinya  akan diperiksa oleh BPK. Lebih lanjut lagi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun2006 menyebutkan bahwa  setiap  instansi  pemerintah  wajib  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  dan laporan  kinerja.  Bagi  Pemda,  secara  khusus  diwajibkan  untuk  menyusun  dan  melaporkan Laporan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  kepada  pemerintah  pusat  sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007, sehingga secara total Pemda wajib menyusun LKPD, LAKIP, dan LPPD.
Sementara  itu  pemerintah  merupakan  pihak  yang  melakukan  pelayanan  publik  bagi masyarakat.  Pemerintah  daerah  khususnya  diberikan  wewenang  untuk  mengurus  sendiri urusan  pemerintahannya.  Urusan  pemerintahan  yang  dilakukan  pejabat  pemerintah merupakan  bentuk  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dalam  rangka  melindungi, melayani,  memberdayakan  dan  menyejahterakan  masyarakat  (PP  No  38  tahun  2007). Masyarakat  sebagai  pihak  yang  “dilayani”  oleh  pemerintah  hendaknya  mengetahui  hak-hak yang  dapat  diperoleh  serta  pelayanan    apa  yang  dapat  diterima  dari  pemerintah  daerah. Informasi  pelayanan  dasar  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  seharusnya  diketahui  oleh masyarakat karena merupakan hak warga Indonesia. PP No 38 Tahun 2007 merupakan dasar hukum  pembagian  urusan  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota.    Sejalan  dengan  wewenang  yang  diberikan,    informasi  mengenai  pelayanan yang  dilakukan  serta    pelaksanaan  aktivitas  dari  wewenang  yang  diperoleh  harus dipertanggungjawabkan.  Karena  luasnya  cakupan  principal  yang  harus  diberikan  informasi pertanggungjawaban,  maka  instansi  pemerintah  diwajibkan  untuk  membuat  laporan pertanggungjawaban  yang  terbuka  bagi  seluruh  masyarakat.  Namun  seringkali  pelaporan tersebut  dilakukan  hanya  untuk  memenuhi  kewajiban  perundang-undangan.  Pengungkapan laporan  tersebut  terhadap  masyarakat  seringkali  dibatasi,  padahal  laporan  tersebut mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang telah dilakukan.
Masyarakat sebagai  stakeholder terbesar pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan informasi    ini.  Peraturan  perundang-undangan  menjamin  hak  masyarakat  ini,  salah  satunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa informasi LPPD harus  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  media  cetak  dan/atau  elektronik.    Informasi yang  diungkapkan  kepada  masyarakat  umumnya  hanya  sebatas  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.  Pengungkapan  yang  bersifat  sukarela  (voluntary)  masing  terbilang  langka.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang  dilindungi  oleh  Undang-Undang.  Undang-undang  ini  menganjurkan  bahwa  informasi- informasi  lainnya  yang  wajar  diketahui  oleh  publik  sebaiknya  diungkapkan.  Karena  sifatnya yang  tidak  wajib,  maka  didasarkan  atas  inisiatif  masing-masing  instansi  pemerintah  sehingga jumlah  pengungkapan sukarela menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi.
Hipotesis pertama yang menguji bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Sukarela  Informasi  Keuangan  Pada Website Pemerintah  Daerah,  berdasarkan  pada  tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  memiliki  koefisien  regresi  -0.588  dan  nilai  signifikansi    0.559 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Kualitas  Laporan  Keuanagan  Pemerintah  Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah  Daerah.  Pemda  yang  memiliki  opini  audit  yang  bagus  berarti  memiliki  pelaporan dan  pelaksanaan  keuangan  yang  baik  dan  cenderung  tidak  akan  menutup-nutupi  informasi pelaksanaan yang baik ini. Pengungkapan informasi keuangan yang memiliki opini yang bagus akan  menjadi  sinyal  positif  bagi  masyarakat  atas  pemerintahan  yang  dilakukan,  sehingga informasi keuangan akan lebih banyak diungkapkan dalam website. Hasil penelitian ini sejalan dengan    penelitian  Trisnawati  dan  Achmad  (2014)  terkait  pengungkapan  informasi  keuangan pada website yang tidak menemukan hubungan yang signifikan.
Hipotesis  kedua  yang  menguji  bahwa  variabel  Kompleksitas  Pemerintah  Daerah terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Sukarela  Informasi  Keuangan  Pada Website Pemerintah Daerah,  adapun  variabel  kompleksitas  pemerintahan  diukur  dengan  menggunakan  total populasi  penduduk  suatu    Pemda.  Berdasarkan  pada  tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa Kompleksitas  Pemerintah  Daerah  memiliki  koefisien  regresi  3.072  dan nilai  signifikansi    0.003 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Kompleksitas  Pemerintah  Daerah  berpengaruh terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Sukarela  Informasi  Keuangan  Pada Website Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) dan Rora  (2012)  yang  menyimpulkan  bahwa  kompleksitas  pemerintahan  berpengaruh  signifikan terhadap  pengungkapan  informasi  keuangan  daerah.Hal  ini  karena  pada  9  Mei  2012  telah terbit Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ mengenai transparansi anggaran daerah.
Hipotesis  ketiga  yang  menguji  bahwa  variabel  Kesejahteraan  Penduduk  terhadap Tingkat  Pengungkapan  Sukarela  Informasi  Keuangan  Pada Website Pemerintah  Daerah, berdasarkan  pada  tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa  Kesejahteraan  Penduduk  memiliki koefisien regresi 1.529 dan nilai signifikansi  0.133 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesejahteraan  Penduduk  tidak  berpengaruh  terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian  Style  and  Tennyson  (2007)  serta  Martani  et  al.  (2013)  yang  melakukan  penelitian serupa  di  Indonesia.Daerah  yang  memiliki  pedapatan  regional  yang  tinggi  berarti  memiliki tingkat  kesejahteraan  yang  lebih  tinggi.Masyarakat  yang  memiliki  kesejahteraan  yang  lebih tinggi  lebih  memperhatikan  pelaksanaan  pemerintah  daripada  yang  memiliki  kesejahteraan yang  rendah,  sehingga  meningkatkan  tuntutan  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi pelaksanaan pemerintah sebagai bentuk monitoring lebih tinggi.

## PENUTUP
Penelitian  ini  bertujuan untuk  meneliti  Kualitas  Laporan  Keuangan    Pemerintah  Daerah, Kompleksitas  Pemerintah  Daerah,  dan  Tingkat  Kesejahteraan    Daerah,  berpengaruh  terhadap tingkat  pengungkapan  sukarela  informasi  keuangan  pada website pemerintah  daerah . Pengujian  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  digunakan  persamaan regresi  linear  berganda  dan  menggunakan  data  pooling.  Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis- hipotesis memberikan bukti bahwa:
1. variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah,
2. variabel  kompleksitas  pemerintah  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah,
3. variabel  tingkat  kesejahteraan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah,

## DAFTAR PUSTAKA
Baber, W.R. (1983). Towards understanding the role of Auditing in the public sector. Journal of Accounting and Economics 5 (3), 213–227.
Banker,  R.D.,  Patton,  J.M.  (1987).  Analytical  agency  theory  and  municipal  accounting:  An introduction and an application. Research in Governmental and Nonprofit Accounting 3 (Part B), 29–50.
Burritt,  R.  L.  &  Schaltegger,  S.  (2010).  Sustainability  accounting  and  reporting:  fad  or  trend?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(7), 829-846, doi: http://dx.doi.org/10.1108/09513571011080144. Christiaens,
J. (1999).
Financial accounting reform in Flemish municipalities:nempiricalinvestigation.  Financial  Accountability  and  Management  15 (1), 21–40.
Craven, B., Marston, C. (1999).Financial reporting on the internet by leading UK companies.The European Accounting Review 8(2), 321-333.
Debrency, R., Gray, G. L., & Rahman, A. (2002).The determinants of internet financial reporting. Journal of Accounting and Public Policy Vol 2, 371-394.
Escobar,  T.,  &  Bonson,  E.  (2005).  A  survey  on  voluntary  disclosure  on  the  internet:  Empirical evidence  from  European  Union  companies.  The  International  Journal  of  Digital Accounting Research Vol2, 27-51.
Ettredge,  M.,  Richardson,  V.J.,  Scholz,  S.  (2002).  Dissemination  of  information  for  investors atcorporate websites. Journal of Accounting and Public Policy 21 (4/5), 357–369.
Ghozali,  I.  (2013).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21.  Semarang:
Universitas Diponegoro.
Godfrey, Jayne et al. (2010). Accounting Theory 7th Edition. Jakarta: John Wiley. Gujarati, D. N. (2003).Basic econometrics. New York: Mc Graw Hill.23
Guthrie,  J.  (1998).  Application  of  accrual  accounting  in  Australian  public  sector:  rhetoric  or reality?, Financial accounting and management, vol14, no1, pp1-19.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009).Multivariate Data Analysis.Pearson New International Edition.
Harun, H., & Kamase, H. P. (2012). Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia. AABFJ.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (1999).  Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Yogyakarta:  Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics.
Lapsley,  I  &  Pallot,  J.  (2000).  Accounting,  management  and  organizational  change:  a comparative  study  of  local  government.  Management  Accounting  Research,  vol.11, p213-22.
Laswad,  F.,  Fisher,  R.,  &  Oyelere,  P.  (2005).Determinants  of  voluntary  Internet  financial reporting by local government authorities.ELSEVIER.
Liestiani,  A.  (2008).  Pengungkapan  LKPD  Kab/Kota  di  Indonesia  untuk  Tahun  Anggaran 2006.Universitas Indonesia.
Marston,  C.,  &  Polei,  A.  (2005).Corporate  reporting  on  the  internet  by  German companies.International Journal of Accounting Information Systems Vol 5, 285-311.
Martani,  D.,  Fitriasari,  D.,  &  Annisa.  (2014).  Financial  and  performance  transparency  on  the local  government  websites  in  indonesia.  Journal  of  Theoretical  and  Applied Information Technology.
Martinsen,  D.  S.  &  Beg  Jørgensen  T.  (2010).  Accountability  as  a  differentiated  value  in supranational governance, The American Review of Public Administration, 40(6), pp. 742–760, doi: 10.1177/0275074010366300.
Medina,  F.  (2012).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  transparansi  informasi  keuangan  pada situs resmi pemerintah daerah di indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
Munoz, L. A., & Bolivar, M. P. (2015).Determining Factors of Transparency and Accountability in Local Governments: A Meta Analytic Study.Lex Localis.
Perez, C. C., Hernandez, A. M., & Bolivar, M. P. (2005). Citizens’ access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union countries .ELSEVIER.
Pitman, M. K., & Groff, J. E. (2004). Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey  of  Financial  Data  Displayed  on  The  Official  Websites  of  The  100  Largest  U.S Municipalities. Journal of Government Financial Management.
Puspita,  Rora.,  Dwi  Martani.  (2012).  Factors  Influencing  The  Level  of  Vountary  Disclosure  on Government Websites in 2010. Paper presented in Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
Puspita,  R.,  &  Martani,  D.  (2012).Analisis  pengaruh  kinerja  dan  karakteristik  pemda  terhadap tingkat  pengungkapan  dan  kualitas  informasi  dalam  website  pemda.Universitas Indonesia.
Ryan,  C.  (1999).  Australian  public  sector  financial  reporting:  a  case  of  cooperative  policy formulation,  Accounting,  Auditing  and  Accountability  Journal,  vol.  12,  no.  5,  pp561- 582.
Sanchez,  I.  M.,  Aceituno,  J.  V.,  &  Dominguez,  L.  R.  (2012).Determinants  of  corporate  social disclosure in Spanish local governments.ELSEVIER.
Sisdyani,  E.  A.,  &  Jaya,  J.  D.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, danBelanja Modal pada Kelengkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi Bali. Universitas Udayana.
Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007).The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet.Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
Sugiyono.(2007). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Thornton,  J.  B.,  &  Thornton,  E.  (2013).Assessing  state  government  financial  transparency websites.Emerald Insight.
Trisnawati, Mya Dewi & Achmad, Komarudin. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Malang, Universitas Brawijaya.
West, D. M. (2005).Digital government, technology, and public sector performance. Princeton NJ: Princeton University Press.
Zimmerman,  L.  J.  (1977).  The  municipal  accounting  maze:  An  analysis  of  political  incentives. Journal of Accounting Research Vol 15, 107-144.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada  pemerintah,  laporan  keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7A  Tahun  2007  tentang  Tatacara penyampaian  informasi  dan  tanggapan  atau  saran  dari  masyarakat  atas  laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman  evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.
56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan egovernment
Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 mengenai Transparansi Anggaran Daerah