How to cite: Andi Yusuf Akbar, Fatma Hidayah, Udyahitani Secundaputeri (2023) Kampanye dan Perilaku Memilih di Indonesia Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 Dapil Jawa Timur 11  dan Dapil 7 Sulawesi Selatan, (8) 9,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## KAMPANYE  DAN  PERILAKU  MEMILIH  DI  INDONESIA  STUDI  KASUS PEMILIHAN UMUM 2019 DAPIL JAWA TIMUR 11 DAN DAPIL 7 SULAWESI SELATAN

## Andi Yusuf Akbar, Fatma Hidayah, Udyahitani Secundaputeri
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina Email: andiyusufakbar@gmail.com, fatmadya01@gmail.com, secundaputeri@gmail.com

## Abstrak
Hakikat demokrasi berujuan menghadirkan pemerintahan yang terselenggara untuk meuwujudkan  hak-hak  perorangan  warga  negara,  sehingga  sistem  pemilihan proporsional  terbuka  memungkinkan  wajib  pilih  dalam  pesta  demokrasi  termasuk memilih  calon  legislatif.  Pada  sistem  multi  partai  yang  lebih  kompleks  seperti  di Indonesia,  partai  politik  didorong  untuk  dapat  secara  cermat  memahami  perilaku pemilih  yang  secara  sosiologis  dan  psikologis  menentukan  orientasi  politiknya tidak  berdasarkan  identifikasi  partai  melainkan  ketokohan  individu  yang dicalonkan.  Melalui  riset  ini,  diketahui  bahwa  kualitas  ketokohan  kandidat  adalah berdasarkan  endorsement  atau  dukungan  dari  figur  sentral  yang  ada  pada  suatu daerah  pemilihan.  Fenomena  ini  akan  menimbulkan  problem  jangka  panjang, karena dalam tatanan proses, selama masa kampanye wajib pilih terus terpapar citra perseorangan,  keadaan  ini  akan  secara  konsisten  menciptakan  realita  bahwa keterwakilan  seseorang  di  DPR  adalah  pada  individu  yang  menduduki  jabatan, bukan pada partai politik. Dari perspektif konvergensi simbolik dapat disimpulkan bahwa  ketika  berkampanye,  pesan  dasar  yang  menjadi  kekuatan  utama  partai politik  saat  ini  adalah  tentang  ketokohan  kadernya  baik  didaerah  maupun  dipusat, kader  yang  dimaksud  bisa  dari  golongan  calon  legislatif  atau  Ketua  partai,  yang kemudian  divalidasi  oleh  tokoh  daerah. Bercermin  dari  kesukseskan  Willy  Aditya dan  Andi  Izmand  Maulana  Padjalangi  memenangkan  pemilu  2019,  maka  teori konvergensi  simbolik  secara  ilmiah  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  menyusun rancangan strategi kampanye.
Kata kunci : Kampanye; Perilaku Memilih; Konvergensi Simbolik; Party Identification; Pemilihan Umum.

## Abstract
The  nature  of  democracy  aims  to  present  an  organized  government  to  realize  the individual  rights  of  citizens,  so  that  an  open  proportional  electoral  system  allows compulsory voting in democratic parties including choosing legislative candidates. In  a  more  complex  multi-party  system  such  as  in  Indonesia,  political  parties  are encouraged  to  be  able  to  carefully  understand  the  behavior  of  voters  who sociologically  and  psychologically  determine  their  political  orientation  not  based
on party identification but on the individual's leadership. Through this research, it is known that the quality of candidates' shops is based on endorsements or support from  central  figures  in  a  constituency.  From  the  perspective  of  symbolic convergence, it can be concluded that when campaigning, the basic message that is the main force of a political party today is about the ability of its cadres both in the region and in the center, the cadre in question can be from the class of legislative candidates  or  the  Chairman  of  the  party,  which  is  then  validated  by  regional figures.  That  issue  is  reflected  in  the  success  of  Willy  Aditya  and  Andi  Izmand Maulana  Padjalangi  winning  the  2019  elections,  so  the  theory  of  symbolic convergence  can  be  scientifically  used  as  a  reference  for  drafting  campaign strategies.
Keywords: Campaign; Voting behavior; symbolic convergence; Party Identification; Election.

## Pendahuluan
Sejak  reformasi  bergulir  pada  tahun  1998,  Indonesia  secara  perlahan bertransformasi menjadi negara demokrasi dengan asas kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini tercermin dari mekanisme pemilihan pejabat politik dimana manifestasi dari mandat rakyat  didapatkan  melalui  pemilihan  langsung  (pemilu).  Penyelenggaraan  pesta demokrasi  di  era  orde  baru  mengalami  banyak  perubahan.  Pemerintahan  pasca reformasi  berfokus  pada  penguatan  kelembagaan  yang  berfungsi  untuk  memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur, bebas, adil dan rahasia (Tangkasiang, 2023).
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) kala itu mendorong reformasi politik  dengan  merumuskan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1999  tentang  Partai Politik,  UU  Nomor  2  tahun  1999  tentang  Pemilihan  Umum,  dan  UU  Nomor  4  tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Berbagai produk hukum ini sukses mengembalikan posisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk netral dalam politik. Dwifungsi ABRI yang tadinya adalah core atau pusat dari pemerintahan didorong mundur sehingga mau tidak mau harus kembali berfokus pada kewenangan awal yakni pertahanan negara.
Model  pemilihan  yang  menganut  Sistem  Pemilu  Proporsional  (SPP)  terbuka yang  saat  ini  diterapkan,  dianggap  mampu  menjamin  hadirnya  pejabat  yang  aspiratif serta  egaliter.  Setiap  calon  anggota  legislatif  dituntut  untuk  dapat  berkampanye  dan menyosialisasikan  diri  dengan  konsep  down  to  earth.  Media  merupakan  kanal  yang memungkinkan  seorang  calon  untuk  dapat  mengaktualisasikan  dirinya  secara  efektif (Saied & Syafii, 2023).
Tulisan  ini  diharapkan  dapat  secara  komprehensif  menjadi  referensi  untuk memahami tahapan yang wajib dilakukan seorang politisi atau konsultan politik dalam menyusun sebuah strategi kampanye yang tepat guna dan tidak salah sasaran.
Dibutuhkan  alur  jalan  yang  jelas  dalam  rangka  menghadirkan  demokratisasi kampanye.  Bila  diibaratkan  sebuah  armada  perang,  maka  dalam  konteks  pemenangan kampanye,  strategi  komunikasi  politik  merupakan  artileri  utama  yang  harus  dimiliki,
terlebih  dengan  kondisi  pemahaman  politik  masyarakat  Indonesia  yang  tidak  merata, tentu memengaruhi metode kampanye seorang calon legislatif.

## Kerangka Pemikiran
Dari perspektif ilmiah, ada 3 (tiga) prinsip pokok yang menjadi titik kritis dalam merencanakan  startegi  kampanye,  diantaranya  yaitu  positioning,  branding,  dan segmenting  (Heryanto,  2018).  Ketiga  prinsip  ini  bila  di  elaborasi  maka  akan menghasilkan  upaya  penciptaan  image  atau  citra  yang  konsisten  kepada  simpatisan maupun  konstituen  yang  telah  diidentifikasi  sehingga  mengerecut  pada  satu  tema tertentu,  tema  ini  sendiri  terbentuk  atas  program  kerja  partai,  isu  politik,  dan  image pemimpin.
Lalu  upaya  apa  yang  harus  ditempuh  untuk  menciptakan  citra?  Dibutuhkan serangkaian proses manajemen komunikasi agar dapat meresonansikan stimulus berupa pesan  kepada  khalayak  agar  respon  atau  umpan  balik  yang  didapatkan  sesuai  dengan yang direncanakan. Menurut Leonard W.Doob, suatu isu baru dapat dikatakan pendapat umum  setelah  masyarakat  menyatakan  pendapatnya  (Changara,  2016),  sepanjang pendapat  itu  sifatnya  per  orang,  maka  ia  baru  menjadi  pendapat  pribadi.  Secara  luas, pendapat  umum  muncul  karena  adanya  kesan  yang  dimiliki  pada  suatu  objek. Berdasarkan ini maka seorang calon legislatif tidak dapat mengklaim citra dirinya bila secara umum khalayak belum bersepakat dengan image yang dia coba tonjolkan.
Fokus  politisi  untuk  membangun  citra  sesuai  dengan  segmentasinya menghadirkan  konten  kampanye  politik  yang  beraneka  ragam,  fenomena  ini  menjadi tantangan  tersendiri  oleh  masyarakat  sebagai  calon  pemilih,  karena  mereka  dituntut untuk  dapat  secara  mandiri  membedakan  ide  dan  gagasan  antara  satu  partai  dengan partai  yang  lain.  Apakah  partai  dengan  dasar  ideologi  keagamaan  memiliki  perbedaan yang  mendasar  dengan  partai  lainnya?  Atau  perbedaan  itu  hanya  pada  tatanan organisasional saja?
Ideologi dalam partai merupakan moda untuk dapat berkonstribusi secara nyata kepada  konstituennya  (Alamsyah,  Sinaga,  Ugut,  &  Hulu,  2021).  Ide  dan  gagasan  dari segi  kehidupan  sosial,  ekonomi,  hukum  dan  budaya  harus  secara  fundamental diartikulasikan  sesuai  dengan  ideologi  partai  sehingga  masyarakat  memiliki  sistem deteksi  yang  memudahkan  mereka  untuk  mengelompokkan  serta  memilih  partai berdasarkan kesamaan cita-cita dan ideologi.
Menyalurkan  hak  suara  adalah  tugas  demokrasi  yang  diamanatkan  kepada seluruh  warga  negara  Indonesia,  bila  dilihat  dari  perspektif  satuan  angka  maka masyarakat  yang  telah  memasuki  usia  dengan  kategori  wajib  pilih  merupakan  voters potensial,  oleh  karenanya  partai  politik  dan  calon  legislatif  perlu  memahami  model perilaku pemilih.
Kathleen  M.  Mcgraw  dalam  Cambridge  Handbook  of  Experimental  Political Science  (McGraw,  2011)  mengungkapkan  ada  dua  proses  psikologis  awal  untuk memahami aktifitas kognitif seseorang sebelum menentukan pilihannya. Pertama, wajib pilih akan mencoba untuk memahami karakteristik serta identitas dari partai politik atau
calon  legislatif,  kedua  wajib  pilih  harus  mencapai  titik  kesimpulan  akhir  berdasarkan oleh ringkasan penilaian.
Dari  pendapat  ahli  tersebut  maka  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  identitas politik  memegang  peranan  penting  dalam  memengaruhi  perilaku  pemilih,  Party Identification (Party ID) menjadi salah satu titik kritis yang perlu untuk dicermati. Party ID  dapat  juga  disebut  sebagai  penonjolan  karakter  suatu  partai.  Dengan  hadirnya pengetahuan konstituen terhadap Party ID maka indikator untuk menentukan kedekatan antara pemilih dengan partai politiknya dapat terurai dengan baik.
Sebagai  komponen  penting  dalam  proses  peningkatan  kualitas  demokrasi Indonesia  kehadiran  party  ID  akan  sangat  membantu  para  calon  pemilih  untuk menentukan  partai  mana  yang  secara  ide,  gagasan  serta  nilai  mewakili  kepribadian mereka.  Seorang  kandidat  atau  partai  politik  tidak  akan  kesulitan  dalam  menjaga konsistensi image apabila party ID melekat erat dalam benak khalayak.
Namun, meski kehadiran party ID merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia,  apakah  Party  Id  dapat  mempengaruhi strategi kampanye dan perilaku pemilih ? dalam hal ini khususnya pada tokoh kandidat Willy Aditya dan Andi Izmand Maulana Padjalangi di tahun 2019.
Secara  umum,  tulisan  ini  bermanfaat  bagi  para  pemangku  kepentingan  politik. Tulisan  ini  diharapkan  dapat  secara  komprehensif  menjadi  referensi  untuk  memahami tahapan  yang  wajib  dilakukan  seorang  politisi  atau  konsultan  politik  dalam  menyusun sebuah strategi kampanye yang tepat guna dan tidak salah sasaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  deskriptif  analitis  yang  bertujuan  untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif. Dimana peneiliti mendeskripsikan dan  mengkonstruksi  wawancara-wawancara  mendalam  terhadap  subjek  penelitian. Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  metode  pengumpulan  data menggunakan  teknik  pertemuan  dalam  jaringan  (daring)  yang  dibantu  dengan  daftar pertanyaan via fomulir Google.
Teknik  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling,  yakni  pengambilan  data kepada populasi melalui wawancara. Purposive sampling menurut Ibrahim, 2015 adalah sebuah  teknik  menentukan  sampel  dimana  peneliti  mengandalkan  penilaiannya  sendiri saat memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.
Karena  penelitian  ini  berfokus  pada  kedalaman  informasi  bukan  kuantitas responden  maka  yang  akan  menjadi  narasumber  dan  subjek  penelitian  adalah  Willy Aditya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Nasdem periode 2019- 2024  dari  daerah  pemilihan  Jawa  Timur  11  (Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten Sampang,  Kabupaten  Sumenep,  Kabupaten  Pamekasan)  dan  Andi  Izmand  seorang pendatang baru dalam kontestasi pemilihan DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Golkar daerah  pemilihan  Sulsel  7  (Kabupaten  Bone)  yang  berhasil  mengamankan  kursi legislator daerah.

## Dapil Jawa Timur 11 dan Dapil 7 Sulawesi Selatan
Rekam jejak keterpilihan menjadi dasar bagi penulis untuk dapat secara lengkap mengeksplorasi  informasi  berdasarkan  pengalaman  narasumber  terkait  strategi kampanye dan pemahaman terhadap model perilaku pemilih. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui  sumbernya  dengan  teknik  wawancara  atau  tanya  jawab  dengan  pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan data yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka,  seperti  dokumen,  artikel-artikel  media,  referensi politik atau teori-teori yang memiliki relevansi erat dengan tujuan penelitian.
Menurut  Manulang  (Pedoman  Teknis  Menulis  Skripsi.  2004.  h.35)  Ada  tiga jenis  alur  kegiatan  yang  terjadi  dalam  analisa  kualitatif,  yakni  menelaah  sumber  data yang  telah tersedia  dan  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  atau  sumber  lain,  lalu  data tersebut  direduksi  melalui  proses  pemilihan  agar  terjadi  penyederhanaan.  Hal  ini bertujuan agar peneliti dapat mengarahkan dan mengorganisasi data agar pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  riset  oleh  Saiful  Mujani  Research  Center  (SMRC)  pada  bulan Desember  2018,  tingkat  kedekatan  masyarakat  Indonesia  dengan  partai  politik  hanya sebesar  11,7%  (GunawanIndra,  2021).  Bila  dibandingkan  dengan  negara  lain  tentu penjabaran  data  ini  memosisikan  Indonesia  sebagai  negara  dengan  tingkat  party  ID paling rendah didunia.
Cukup miris melihat realita tersebut, karena seyogyanya sebagai salah satu pilar demokrasi,  partai  politik  bertanggung  jawab  untuk  melestarikan  segala  aspek fundamental  termasuk  pendidikan  politik,  bahkan  sesuai  defenisi  umum,  partai  politik merupakan  perkumpulan  yang  didirikan  untuk  mewujudkan  ideologi  politik  tertentu (Budita,  2023).  Klaim  kepemilikan  basis  voters  oleh  sebagian  banyak  partai  politik dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang,  PDI  Perjuangan  dengan  jargon  partai  wong cilik  memang  terbukti  dapat  mempertahankan  eksistensinya  sebagai  partai  yang  kerap menduduki posisi top 3 dalam setiap perhelatan pemilu pasca era orde baru, dilain pihak Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  yang  selama  puluhan  tahun  dianggap  sebagai rumah  besar  umat  islam  terus  menerus  mengalami  defisit  legitimasi  akibat berkurangnya perolehan kursi sejak pemilu tahun 1999 digelar.
Tren  penurunan  suara  ini  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  degradasi  yang dialami  oleh  PPP  adalah  efek  dari  kurang  terkonsolidasinya  partai  pada  tatanan organisasi?  atau  partai  berlambang  Kabah  ini  tidak  lagi  merepresentasikan  umat  islam secara keseluruhan karena munculnya partai lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?
Di  Indonesia,  figur  sentral  ketua  partai  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi masyarakat, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya terbukti mampu mendongkrak perolehan kursi di Senayan, terlebih beberapa pengamat menilai bahwa  peningkatan  ini  dipengaruhi  oleh  efek  ekor  jas  (coat-tail  effect),  sebuah  efek dimana  terdapat  korelasi  positif  antara  elektabilitas  seorang  calon  secara  individu dengan partai politik pengusungnya (Rif’an, 2018).
Fenomena  coat-tail  effect  ini  seolah  menjadi  semacam  jalan  pintas  untuk mendapatkan insentif elektoral, sejumah partai mulai terinsipirasi untuk
mengidentifikasi  dirinya  dengan  calon  tertentu,  pada  Pemilu  2009  misalnya  PKB  dan PPP  mengasosiasikan  partainya  erat  dengan  ketokohan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY), alih-alih mendapatkan peningkatan suara, PKB kehilangan 21 kursi sedangkan PPP harus merelakan 4 kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Fenomena ini menurut  Andre  Borges  dan  Matheu  Turgeon  sebagaimana  dikutip  Djayadi  Hanan disebut  sebagai  diffused  coattail  effect  dimana  efek  ekor  jas  tidak  terdistribusi  secara tidak proporsional.
Temuan hasil studi dari pemilu Brasil dan Chile ini mengungkapkan partai yang dianggap  partai  formatur  koalisi  (pembentuk  koalisi,  yakni  presiden)  memperoleh dampak  efek  ekor  jas  paling  besar.  Adapun  partai-partai  anggota  koalisi  lainnya memperoleh  dampak  ekor  jas  tergantung  pada  kuat  lemahnya  asosiasi  mereka  dengan sang formatur koalisi di mata publik pemilih.
Tidak  ada  jaminan  peningkatan  elektabilitas  dengan  cara  membangun  narasi bahwa suatu partai politik dan calon legislatif memiliki kedekatan dengan tokoh populer tertentu,  pola  tersebut  berpotensi  menimbulkan  bias  yang  berujung  pada  kebingungan voters dalam mengidentifikasikan identitas partai politik tertentu. Keambiguan ini akan dapat  tereduksi  apabila  secara  kognitif,  publik  telah  memiliki  konsep  identitas  politik melalui party ID.
Citra  kandidat  maupuan  parpol  akan  sangat  ditentukan  dengan  kemasan  yang diresonansikan  ke  khalayak  melalui  penyeleksian  political  framing  (politik pengemasan).  Tulisan  ini  akan  menjabarkan  posisi  party  ID  dalam  strategi  kampanye dan apakah party ID memengaruhi perilaku pemilih.
Anggota  DPR,  DPRD  dan  kader  partai  yang  secara  jabatan  bertanggung  jawab dalam bidang pemenangan pemilu menjadi sumber informasi penulis, hal ini bertujuan agar  penulis  memiliki  akses  informasi  terkait  dengan  mekanisme  perencanaan  strategi kampanye,  informasi  mengenai  perilaku  pemilih  dan  bagaimana  partai  memosisikan party ID. Setelah menganalisa data hasil wawancara, dapat diuraikan beberapa temuan yang relevan dengan landasan teori penulis.

## Temuan 1
a. Party ID Tidak Memiliki Peran Signifikan Dalam Memengaruhi Keputusan Pemilih Menurut  Narasumber  1  (Willy  Aditya),  bila  menjadikan  daerah  pemilihannya sebagai  referensi  maka  secara  psikologis,  relasi  patron  klien  memegang  peranan  besar dalam  memengaruhi  orientasi  politik  khalayak.  Patron  klien  merupakan  hubungan timbal balik antara dua orang yang memiliki perbedaan status sosial dan ekonomi yang dijalin  secara  khusus  atau  dengan  dasar  saling  menguntungkan  (Merliya  &  Ikhwan, 2019).  “Di  daerah  Madura  masih  kental  budaya  luhur  dimana  kyai  serta  lurah  (kepala desa)  diposisikan  sebagai  tokoh  sentral  untuk  mendapatkan  referensi  pilihan  politik, sehingga  pada  dapil  Madura  terjadi  fenomena  yang  mirip  dengan  sistem  pemilihan noken seperti di Papua” (Willy Aditya Anggota DPR RI Fraksi Nasdem). Noken adalah suatu sistem sosial dimana masyarakat menyerahkan keputusan memilih kepada bigman atau pemimpin (Bawaslu Kota Malang, 2022).
Sebagai suatu bentuk ekspresi ketaatan kepada tokoh masyarakat dan pemimpin, tradisi  Noken  menciptakan  sebuah  realita  politik  dimana  identitas  partai  tidak berimplikasi  signifikan  terhadap  keputusan  voters.  Narasumber  1  sebagai  Sekretaris Badan  Pemenangan  Pemilu  (BAPILU)  Partai  Nasdem  menerangkan  bahwa  anatomi suara  Nasdem  berdasarkan  party  ID  masih  terbilang  cukup  rendah.  “Bercermin  dari pemilu  2019,  pemilih  yang  mencoblos  logo  partai  nasdem  hanya  14  persen  dari  total
keseluruhan  suara  partai”.  Rendahnya  jumlah  pemilih  yang  mengasosiasikan  dirinya dengan Partai Nasdem dapat terbaca dari sejumlah survey nasional yang kala itu selalu menempatkan  Nasdem  pada  posisi  bawah  dan  terancam  tidak  mampu  mememuhi parliament  threshold.  “Metode  survey  ketika  itu  menghitung  popularitas  dan elektabilitas  hanya  dari  segi  kemampuan  masyarakat  mengenal  atau  mengidentifikasi partai  politiknya  saja,  sedangkan  Nasdem  tidak  jual  partai  melainkan  ketokohan individu”.
Kesamaan pendapat dalam melihat perilaku pemilih juga disampaikan oleh Andi Izmand  Maulana  Padjalangi  (Narasumber  2),  sebagai  pendatang  baru  dengan pengalaman minim dibidang politik, Andi Izmand secara normatif menjalankan strategi pelaksanaan kampanye dengan berkeliling dapil.
“Fokus saya adalah bagaimana caranya agar dapat bertemu dengan masyarakat sebagai  upaya  untuk  memperkenalkan  diri,  daerah  pemilihan  Sulawesi  7  yang  terdiri dari  Kabupaten  Bone,  membuat  calon  legislatif  termasuk  saya  ketika  itu  harus mengelilingi  ratusan  titik  kampanye,  ini  karena  Bone  sebagai  Kabupaten  terbesar  di Sulawesi Selatan memiliki 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 kelurahan.” (Andi Izmand M. Padjalangi–Anggota DPRD Sulawesi Selatan Fraksi Golkar)
Menurut  narasumber  2,  ada  perbedaan  antara  pemilu  2014  dengan  2019. “Pemilu  2014  kebanyakan  pemilih  melihat  partai  sebelum  menentukan  pilihan,  Dapil saya  itu  selalu  menjadi  lumbung  suara  Golkar,  pola  ini  sulit  terulang  di  2019  karena karakter  dan  kemasan  dari  kandidat  secara  individu  menjadi  sorotan  utama  pemilih sebelum  menentukan  sikapnya”.  Narasumber  2  mengungkapkan,  fenomena  tersebut sesuai  dengan  filosofi  bugis;  sipakatau,  sipakalebbi,  sipakainge,  yang  artinya  saling menghormati, saling menghargai dan  saling mengingatkan. Prinsip ini menjadi budaya dan dipegang teguh oleh masyarakat Bone.”
Sebagai  putra  dari  Bupati  Bone  sekaligus  Ketua  Golkar  Kabupaten  Bone, Narasumber  2  mengakui  tidak  pernah  menyampaikan  kepada  khalayak  bahwa  dirinya memiliki hubungan dengan Kepala Daerah, namun dia tidak menampik kerja-kerja tim sukses  dan  tokoh  masyarakat  Desa/Kelurahan  yang  menjadikan  fakta  tersebut  sebagai materi  sosialisasi.  “Selama  kampanye  resmi  di  362  titik,  tidak  pernah  sekalipun  saya mengatakan  bahwa  saya  ini  anak  Bupati,  tapi  tidak  bisa  dipungkiri  informasi  itu  acap kali  digunakan  tim  sukses  teman-teman  di  Desa  untuk  memudahkan  mereka memperkenalkan saya”.
Penjelasan  narasumber  1  dan  2  terkait  perilaku  pemilih  dapat  dikorelasikan menggunakan landasan teori penulis yakni, corong kausalitas (funnel  causality). Relasi patron  klien  yang  diilustrasikan  oleh  narasumber  1  dapat  diaplikasikan  dalam  corong kasualitas,  dimana  orientasi  politik  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  ekonomi  sehingga perbedaan strata yang dihasilkan mampu memengaruhi loyalitas kelompok.
Berangkat dari konsep noken, maka ketika individu secara kognitif masuk dalam corong  kausalitas  yang  lebih  dalam  bigman  atau  tokoh  masyarakat  seperti  pemimpin daerah, lurah atau kepala desa menjadi faktor politis yang secara eksternal memproduksi kebijakan-kebijakan  sebagai  stimulan  agar  khalayak  dapat  memutuskan  sikap politiknya. Dari hipotesis ini posisi party ID tidak dapat terdeteksi sebagai elemen yang memiliki peran krusial dalam penentuan pilihan politik.
a. Simbolik Konvergensi Sebagai Metode Kandidat Untuk Meresonansikan Citranya
Dengan  terdeteksinya  pola  perilaku  pemilih,  kandidat  dapat  secara  tepat menyusun  metode  kampanye  yang  efektif  dan  efisien,  termasuk  diantaranya menerapkan model simbolik konvergensi. Bila dipetakan, maka struktur dasar simbolik konvergensi  seperti  tema  fantasi,  symbolic  cue, tipe  fantasi  dan  saga  yang  ditonjolkan narasumber  1  dan  2  mengerucut  pada  struktur  pesan  perbincangan  tentang  bagaimana kandidat mengembangkan fantasi berupa kedekatan eksklusifnya dengan pemimpin atau tokoh masyarakat lokal.
Penilaian Penyebab Muncul Penilaian Informan Pendekatan yang dilakukan baik Kita  sebenarnya  heran  awalnya  karena  ada  caleg muda  dari luar daerah. Bahkan bukan dari  Jawa Timur. Tapi  kita lihat program-program  yang  ditawarkan  lumayan  menarik  untuk warga.  Pendekatannya  juga  berbeda  dari  calon  yang  lain. Yang ini mau melakukan dialog dan tidak sungkan bertatap muka dengan warga satu per satu. IM Solutif Membahas  persoalan-persoalan  yang  berkembang  di Madura.  Banyak  dibahas  permasalahan  dan  upaya  yang telah  dilakukan.  Termasuk  tawaran  solusi  yang  mungkin bisa dikerjakan bersama-sama. HI Mendengarkan kaum pemuda Selama  ini  kan  teman-teman  pemuda  ini  tidak  pernah didengarkan,  hanya  dimanfaatkan  saja  oleh  caleg-caleg. Nah,  waktu  itu  kemudian  caleg  yang  ini  mau  ketika  diajak dengar  pendapat  begitu.  Kami  mendapati  kesan  bahwa Bapak ini mau juga mendengar anak muda. B Kebudayaan Saya  dari  Madura  yang  terkenal  agak  keras  apa  adanya. Sementara Abang dari Sumatera Barat N
Dalam  penerapannya,  visi  retoris  sebagai  bagian  dari  struktur  pesan dimanfaatkan  untuk  dapat  memperluas  gelombang  fantasi  yang  bermuara  pada kesadaran  kelompok,  namun  sebelum  teramplifikasi  secara  meluas  dibutuhkan fantasizer atau sejumlah individu yang memosisikan diri lebih siap dari pada khalayak, kesiapan  ini  dapat  berupa  perbedaan  atribut  komunikasi  yang  dimiliki.  Seorang  atau sekelompok  fantasizer  secara  inisiatif  dapat  menghiasi,  merekonfigurasi  serta merestrukturisasi sejumlah tema fantasi sehingga  muncul sebuah kesadaran baru untuk memperbincangkan sesuatu diantara partisipan.
Fantasizer  kedua  narasumber  adalah  tim  sukses  dan  simpatisan  yang  telah tersusun secara sistematis dan dibekali pengetahuan teknik penyampaian pesan sebagai instrumen  untuk  melestarikan  desain  fantasi  yang  telah  disepakati  oleh  kandidat.
Muatan  pesan  fantasizer  dapat  dijabarkan  melalui  klasifikasi  struktur  dinamis  yang terdiri  dari  righteous  master  analogue  atau  visi  retoris  yang  menggambarkan  cara atau moral  melakukan  sesuatu,  social  master  analogue  yaitu  penggambaran  hubungan manusiawi  atau  interpersonal  dan  pragmatic  master  analogue  yang  berfungsi  untuk menghadirkan efisiensi dari penjabaran suatu konteks pesan  (Heryanto, 2018). “Bupati merupakan kader Nasdem”, seperti yang diungkapkan oleh narasumber 1 dan “Kandidat memiliki hubungan darah dengan pak Bupati” seperti yang diceritakan oleh narasumber 2  adalah  materi  kata  yang  secara  konteks  coba  dibangun  oleh  fantasizer  melalui sinkronisasi ketiga struktur dinamis tersebut.
Sebagai  pendatang  baru  non  petahana,  Model  konvergensi  simbolik  yang diterapkan  oleh  narasumber  1  dan  2  secara  faktual  berhasil  mengantarkan  mereka  ke kursi  wakil  rakyat,  kalau  diperhatikan  secara  tipologi  TKS  tidak  hanya  berfokus  pada metode  penciptaan  simbol  yang  berkonvergensi  pada  kelompok,  terdapat  struktur evaluatif agar kandidat dapat secara rutin memeriksa ulang proses konvergensi simbolik yang terjadi  (Heryanto, 2018), shared group consciousness menjadi elemen yang perlu secara  rutin  diawasi,  bagaimana  kolektivitas  masyarakat  berbagi  tema  fantasi  yang teresonansi  masih  terpelihara,  apakah  diskursus  tentang  relasi  antara  kandidat  dengan penguasa masih terjadi.
Elemen evaluatif selanjutnya adalah reality link atau keterhubungan tema fantasi dengan  realitas  masih  dapat  terdeteksi,  dalam  hal  ini  apakah  masyarakat  masih menjadikan  bigman  sebagai  referensi  dalam  memilih  atau  tidak.  Yang  terakhir  adalah theme artistry atau kebaharuan, apakah tema fantasi, symbolic cue, tipe fantasi, saga dan visi retoris dianggap membutuhkan perubahaan seiring berubahnya perilaku pemilih.
Righteous Master Analogue Sosial Master Analogue Pragmatic Master Analogue Memiliki  darah  dengan  bapak bupati Masyarakat pintar dalam memilih calon anggota legislatif Melakukan pendekatan person to person Kabupaten  Bone  Lumbung  suara partai Golkar Masyarakat  bone  merasa  sangat senang dihargai Terjun ke desa desa dalam waktu 2 hari Memperkenalkan  diri  sendiri  ke masyarakat Masyarakat bone terdiri dari latar belakang yang berbeda beda Mengejar kunjungan dari desa ke desa Hasil  survey  di  4  kota  (Jakarta, Aceh, Papua dan madura) kurang mewakili Masyarakat di hari kerja melakukan pekerjaan dan weekend berlibur Bias hasil survey besar Bupati  merupakan  kader  partai nasdem Masyarakat  madura  mempunyai pandangan  yang  baik  terhadap bupati Suara Partai Nasdem Meningkat Partai  nasdem  mengedepan  riset ilmiah  dalam  menjalankan  roda organisasi Masyarakat  lebih  memilih  artis dibandingkan politisi Artis banyak yang memenangkan pemilu Orang yang dekat dengan rakyat Figure public menjadi daya Tarik bagi masyarakat Figure public dapat mendongkrak suara

## Kesimpulan
Hakikat demokrasi adalah untuk menghadirkan pemerintahan yang terselenggara dalam rangka mewujudkan hak-hak perorangan warga negara (Syarifudin, 2020). Oleh karena  itu  sistem  pemilihan  proporsional  terbuka  memungkinkan  wajib  pilih  untuk
dapat  memilih  calon  legislatif  yang  secara  personal  dianggap  memiliki  kesamaan ideologi dan karakter.
Pada sistem multi partai yang lebih kompleks seperti di Indonesia, partai politik didorong untuk dapat secara cermat memahami perilaku pemilih yang secara sosiologis dan  psikologis  menentukan  orientasi  politiknya  tidak  berdasarkan  identifikasi  partai melainkan  kepada  ketokohan  individu  yang  dicalonkan.  Melalui  riset  ini,  diketahui bahwa kualitas ketokohan kandidat adalah berdasarkan endorsement atau dukungan dari figur sentral yang ada pada suatu daerah pemilihan.
Fenomena ini akan menimbulkan problem jangka panjang, karena dalam tatanan proses,  selama  masa  kampanye  wajib  pilih  terus  menerus  terpapar  citra  perseorangan, model  seperti  ini  akan  secara  konsisten  menciptakan  realita  bahwa  keterwakilan seseorang  di  DPR  adalah  pada  individu  yang  menduduki  jabatan,  bukan  pada  partai politik.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  realita  politik,  anggota  legislatif  saat  ini  terjebak dalam  istilah  “petugas  partai”  dimana  keputusan  dan  arah  kebijakan  seorang  kader ditentukan  oleh  Dewan  Pimpinan  Pusat  sebagai  pemegang  kuasa  tertinggi  secara organisasi  partai.  Apabila  suatu  konten  isu  yang  tengah  diperdebatkan  dianggap membahayakan posisi partai, maka seorang kader tidak akan dapat mengaktualisasikan dirinya secara bebas didepan forum resmi.
Sudah  saatnya  bagi  partai  politik  untuk  fokus  membangun  identifikasi  partai dengan memperkuat party ID. Dari aspek sejarah, Indonesia pernah berada pada kondisi dimana  party  ID  melekat  kuat  di  benak  masyarakat.  Di  era  orde  baru  dengan  sistem proporsional  tertutup  masyarakat  secara  umum  memiliki  derajat  kedekatan  dengan partai  yang  relatif  tinggi,  hal  ini  disebabkan  karena  kala  itu  partai  peserta  pemilu memusatkan kampanye pada program partai serta penonjolan karakter partai, para kader yang  dicalonkan  sebagai  wakil  rakyat  tidak  perlu  secara  intens  mengkampanyekan dirinya  karena  di  hari  pemilihan  nantinya,  yang  akan  dicoblos  adalah  lambang  partai saja.
Memang  banyak  isu  yang  menjadikan  pemilu  di  era  orde  baru  jauh  dari  kata ideal,  mobilisasi  ABRI,  Pegawai  Negeri  Sipil,  tekanan  politik  dan  kurangnya transparansi  menjadi  masalah  utama  yang  akhirnya  memuncak  dan  mendorong reformasi  terjadi.  Namun  dari  konteks  perilaku  pemilih  yang  mengasosiasikan  dirinya dengan  partai,  party  ID  di  era  orde  baru  dapat  menjadi  landasan  bagi  pemangku kepentingan untuk memahami benefit dari kehadiran party ID yang kuat.
Dari  perspektif  konvergensi  simbolik  dapat  disimpulkan  bahwa  ketika berkampanye,  pesan  dasar  yang  menjadi  kekuatan  utama  partai  politik  saat  ini  adalah tentang  ketokohan  kadernya  baik  didaerah  maupun  dipusat,  kader  yang  dimaksud bisa dari  golongan  calon  legislatif  atau  Ketua  partai,  yang  kemudian  divalidasi  oleh  tokoh daerah. Bercermin dari kesukseskan Willy Aditya dan Andi Izmand Maulana Padjalangi memenangkan  pemilu  2019,  maka  teori  konvergensi  simbolik  dapat  secara  ilmiah dijadikan sebagai referensi untuk menyusun rancangan strategi kampanye

## BIBLIOGRAFI
Alamsyah,  Virza  Utama,  Sinaga,  Poltak,  Ugut,  Gracia,  &  Hulu,  Edison.  (2021). Manajemen  Perubahan  Komunikasi  Partai  Politik  New  Wave:  Sebuah  Studi Etnografis  Di  Partai  Psi  Jawa  Barat. Perspektif  Komunikasi:  Jurnal  Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis , 5 (1), 11–27.
Bawaslu Kota Malang . (2022).
Budita, Carissa Almaasah. (2023). Dinamika Politik Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia  Tahun  1949-1962. Jejak:  Jurnal  Pendidikan  Sejarah  &  Sejarah , 3 (1), 97–110.
Changara, Hafied. (2016). Komunikasi Politik : Konsep , Teori, Dan Strategi .
Gunawanindra.  (2021). Thesis  Analisis  Keputusan  Memilih  Partai  Politik .  Universitas Paramadina, Jakarta.
Heryanto, Gun Gun. (2018). Media Komunikasi Politik . Ircisod.
Ibrahim, Dr. (2015). Penelitian Kualitatif. Journal Equilibrium , 5 , 1–8.
Mcgraw,  Kathleen.  (2011).  Candidate  Impressions  And  Evaluations. Cambridge Handbook Of Experimental Political Science , 187–200.
Merliya,  Merliya,  &  Ikhwan,  Ikhwan.  (2019).  Pola  Interaksi  Sosial  Pedagang  Dengan Nelayan  Di  Pasar  Ikan  Pantai  Purus  Padang  Kecamatan  Padang  Barat. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan , 2 (4), 399–406.
Rif’an,  Ali.  (2018). Pemilu  2019  Dan  “Efek  Ekor  Jas .  Retrieved  From Https://News.Detik.Com/Kolom/D-4063924/Pemilu-2019-Dan-Efek-Ekor-Jas, Diakses 12/03/2022, Pukul 13:45
Saied, Muhammad, & Syafii, Akhmad. (2023). Perancangan Dan Implementasi Sistem Absensi  Berbasis  Teknologi  Terkini  Untuk  Meningkatkan  Efisiensi  Pengelolaan Kehadiran Karyawan Dalam Perusahaan. Jurnal Teknik Indonesia , 2 (3), 87–92.
Syarifudin,  Aip.  (2020).  Pilkada  Dan  Fenomena  Politik  Uang:  Analisa  Penyebab  Dan Tantangan Penanganannya. Jurnal Keadilan Pemilu , 1 (2), 25–34.
Tangkasiang,  Bramulia.  (2023).  Pengembangan  Kapasitas  Bawaslu  Kota  Dalam Pelaksanaan  Pengawasan  Pemilihan  Gubernur  Tahun  2020  Di  Kota  Palangka Raya. Jurnal Sociopolitico , 5 (2), 77–93.

## Copyright holder:
Andi Yusuf Akbar, Fatma Hidayah, Udyahitani Secundaputeri (2023)
First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: