Ulfah Fauziah dan Ibrahim Aziz Harahap, “Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia:  Perbandingan dengan Sistem NemID  Denmark,” Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang 7,  no.  2  (28  Maret  2024):  158–83, https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.20532.

## Volume 7, Nomor 2, Juni 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia: Perbandingan dengan Sistem NemID Denmark
Ulfah Fauziah, Ibrahim Aziz Harahap
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga No.4-6, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60286, Telp: +6231-5023151, Fax: +6231-5020454 Email : ulfah.fauziah-2022@fh.unair.ac.id
Article Abstract Article History
Received: Sepp 19, 2023; Reviewed: Sep 29, 2023; Nov 07, 2023 ; Accepted: Jan 27, 2024; Published:  Mar 28, 2024:

## DOI:
10.33474/yur.v7i2.20532
The  Indonesian  government  provides  public  services  through an e-government system carried out over the network websites, applications, or social media. This is done so that people can no  longer  visit  government  offices  to  handle  various administrative  needs.  This  paper  aims  to  discuss  the shortcomings  and  advantages  of  developing  e-government  in Indonesia and the factors that cause lag in the development of e-government  development  in  Indonesia.  This  research  uses functional  method  legal  research  using  a  comparative  study conducted  with  the  aim  of  reconstruction,  namely  showing  a study  and  comparison  of  the  e-government  system  from Denmark  as  a  comparison  country  with  Indonesia.  The Indonesian  government  can  see  Denmark's  success  in achieving e-government, which is supported by collaboration between  the  government  and  the  private  sector;  with  this collaboration, the government can maximize public services to the community.
Keywords: E-government; Public Service; Government

## Abstrak
Pemerintah  Indonesia  memberikan  layanan  publik  melalui sistem e-government yang  dilakukan  melalui  jaringan  situs web,  aplikasi,  atau  media  sosial.  Hal  ini  dilakukan  agar masyarakat  tidak  lagi  harus  mendatangi  kantor-kantor pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Upaya  Indonesia  dalam  mewujudkan e-government terus diperbaharui  dan  dikembangkan.  Tujuan  dari  penulisan  ini ialah  untuk  menganalisis  kekurangan  dan  kelebihan  dalam
proses  pengembangan e-government di  Indonesia  dan  faktor yang  menyebabkan  ketertinggalan  dalam  pengembangan pembangunan e-government di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  metode  fungsional  dengan menggunakan  studi  komparasi  yang  dilakukan  dengan  tujuan rekontruksi,  yakni  melakukan  kajian  dan  perbandingan terhadap  sistem e-government dari  Negara  Denmark  sebagai negara  pembanding  dengan  Negara  Indonesia.  Pemerintah Indonesia  dapat  melihat  keberhasilan  Denmark  dalam mencapai e-government yang  didukung  dengan  kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, dengan adanya kerjasama itu pemerintah  dapat  memaksimalkan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.
Kata Kunci: E-government ; Pelayanan Publik; Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Sistem e-government dimulai  pada tahun  2003  yang  didasarkan  pada  Instruksi Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government . 1
Pada praktiknya implementasi sistem e-government juga menghadirkan tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh  Indonesia  karena  keadaan  geografis Indonesia  yang  begitu  luas  menjadikan tantangan  ini  berat  untuk  diupayakan  oleh pemerintah. 2 Hal  ini  juga  menjadi  penilaian yang  didasarkan  pada  hasil  survei United Nation (UN)  yang  dilakukan  kepada  193
1 Desy  Setyowati,  “Kominfo  Luncurkan  Kembali  Portal  Indonesia.go.id  -  Katadata.co.id,”  Katadata.co.id, diakses  23  Desember  2023,  https://katadata.co.id/digital/nasional/5e9a558d0d5e6/kominfo-luncurkan- kembali-portal-indonesiagoid.
2 Nurfaika  Ishak,  “Efektivitas  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia,” Mulawarman Law Review 7, no. 1 (30 Juni 2022): 72, https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834.
3 Aniqotul Ummah, Siti Maryam, dan Danis Tri Saputra Wahidin, “E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency,” Jurnal Studi Sosial dan Politik 6 (2022): 247.
4 Humas MENPANRB, “Indonesia Naik 11 Peringkat hasil Survei E-government PBB,” menpan.go.id, 2022, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb.
5 Wendra Afriana dkk., “E-Government Effectiveness in Combating Corruption and Improving Public Service,” Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 01 (2020): 35.
negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  pada  tahun  2020, 3 menempatkan Indonesia  pada  peringkat  88  dengan  skala 0,716  poin. 4 Suksesi e-government di Indonesia  masih  harus  terus  dikembangkan, dalam  mewujudkan e-government sebagai terobosan  dalam  pelayanan  publik  berbasis elektronik,  tentunya  pemerintah  tetap  harus memperhatikan  asas-asas  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5
Penelitian  terdahulu  yang  di  tulis  oleh Verdico  Arief  yang  berjudul  “ E-government
di Asia
Tenggara: Perbandingan Pengembangan e-government di  Singapura,
Malaysia  dan  Indonesia”  mencakup  bahasan mengenai pemanfaatkan e-government sebagai  alat  bantu  untuk  mereformasi  serta memodernisasi negara dengan fokus membangun sektor digital ekonomi, melakukan digitalisasi semua sektor pemerintahan,  dan  menciptakan  masyarakat yang  paham  terhadap  teknologi  digital. Adapun tulisan ini fokus mengkaji kekurangan  dan  kelebihan  dalam  proses pengembangan e-government di  Indonesia dan  Denmark;  dan  apa  yang  menjadi  faktor ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan e-government di Indonesia.
Adapun  urgensi  dalan  penelitian  ini untuk  memecahkah  masalah  dalam  hal pelayanan  publik.  Pada  saat  ini  pelayanan publik  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sangat sulit,  hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan banyaknya  akses  atau  tahapan  dalam pengurusan  administrasi  baik  di  sektor pemerintah maupun swasta.
Sehubungan  dengan  persoalan  di  atas, agar  tidak  meluasnya  pembahasan  maka diperlukan  perumusan  permasalahan  yakni Apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pengembangan e-government di  Indonesia dan  Denmark;  dan  apa  yang  menjadi  faktor
6 Ralf Michaels, The Functional Method of Comparative Law (Carolina Utara: Duke Law School, 2006), 340.
7 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum (Bandung: Alumni Bandung, 1979), 69.
8 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 32.
9 Endang Try Setyasih, “Implementation of Good Governance in Public Services in Blanakan District, Subang Regency,” Endless: International Journal of  Future Studies 6, no. 1 (23 Februari 2023): 152, https://endless- journal.com/index.php/endless/article/view/133.
10 Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , ed. oleh Irfani dan Erham Amin (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 12.
ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan e-government di  Indonesia. Kedua permasalahan yang dirumuskan di atas diharapkan  dapat  ditemukan  jawaban  yang relevan,  baik  dan  jelas  mengenai  apa  yang menjadi  penyebab  ketertinggalan  Indonesia dalam  menerapkan  sistem e-government dan apa saja proses yang perlu di evaluasi dalam pengembangan penerapan sistem e- government di Indonesia.
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini yakni metode fungsional ( functional  method) . 6 Metode  fungsional dalam studi komparasi mengenai e- government antara  Negara  Indonesia  dan Negara  Denmark  akan  berfokus  pada  tujuan yang dicita-citakan dari diterapkannya sistem e-government di  Negara  Indonesia. 7 Dalam studi  ini  perbandingan  dilakukan  secara mikro 8 dengan membandingkan efiesiensi dan efektifitas  sistem e-government yang  telah diterapkan oleh kedua negara yang bersangkutan  dalam  mencapai  tujuannya, seperti halnya pelayanan publik, transparansi pemerintah, 9 partisipasi  masyarakat  yang lebih aktif, dan lain sebagainya. Membandingkan  berarti  mencari  persamaan dan  perbedaan  dari  dua  objek  atau  lebih 10
yang  hasilnya  dapat  dijadikan  landasan perumusan regulasi. 11
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk merekontruksi e-government ,  yakni  secara spesifik  menemukan  bahan-bahan  hukum yang  berlainan dan  terefleksi  dengan teridentifikasinya  faktor-faktor  persamaan dan  perbedaan  dari  data-data  tersebut. 12
Melakukan kajian dan perbandingan terhadap sistem e-government dari  Negara  Denmark sebagai  negara  pembanding  dengan  Negara Indonesia. Selain itu menemukan pembaharuan dan menjadi suatu evaluasi dari sistem e-government yang  sudah  ada  di Indonesia
PEMBAHASAN Sistem E-Governmnet di Negara Denmark Pada  tahun  2016  Pemerintah  Denmark mengamanatkan  kepada  seluruh  warganya untuk  mengakses  pelayanan  publik  melalui online . Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi  penggunaan  digital  dimana  warga dapat mengambil manfaat sebanyak mungkin dari  pembangunan  infrastruktur  digital  oleh pemerintah. 13 Setiap warga negara diwajibkan
11 Maria Ulfah, Perbandingan Sistem Hukum (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022), 121.
12 Ratno  Lukito, Perbandingan  Hukum: Perdebatan  Teori  dan Metode , ed. oleh 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 126.
13 Mariam  Mariam  dan  Imanudin  Kudus,  “Analisis  Penerapan  Electronic  Government  (E-Gov)  Di  Desa Sekarwangi  Kecamatan  Soreang  Kabupaten  Bandung,” Neo  Politea 3,  no.  2  (12  Agustus  2022):  33, https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i2.1081.
14 Ardika  Santosa,  “Bagaimana  Denmark  Bisa  Menjadi  Negara  Dengan  E-Government  Terbaik?,” Jasa Pembuatan Website Dan Aplikasi Profesional (blog), 17 Juli 2019,
https://sevenmediatech.co.id/2019/07/17/bagaimana-denmark-bisa-menjadi-negara-dengan-e-government- terbaik/.
15 Dian Fitri Sabrina dan Rosa Ristawati, “The Implementation of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia,” Yuridika 36, no. 2 (2021): 281, https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096.
untuk  beralih  pada  layanan online dan menerima e-mail pengalihan  pos  fisik, pengecualian  hanya  boleh  bagi  warga Denmark  yang  tidak  berbahasa  Denmark, penyandang  disabilitas  atau  warga  negara yang tidak memiliki alat elektronik. 14
Layanan  tersebut  tentunya  tidak  lepas daripada  koordinasi  pemerintah  dari  tiap lembaga pelayanan publik mulai dari tingkat daerah hingga pada tingkat nasional. Pemerintah dapat memberikan fasilitas digital yang  maksimal  bagi  warga  negaranya sehingga  hal  itu  bermuara  pada  tercapainya suatu cita-cita good governance . 15 Tak hanya dalam  hal  pemerataan  infrastruktur  digital, pemerintah  juga  memiliki  peran  untuk mengadakan  suatu  pelatihan  penggunaan teknologi  digital  bagi  warga  kalangan  paruh baya  dengan  melakukan  kerjasama  dengan lembaga swadaya masyarakat demi meratanya literasi  digital.  Hal  ini  memberikan  sebuah perspektif  bahwa  amanat  yang  disampaikan oleh  pemerintah  kepada  warganya  wajib dilaksanakan  oleh  seluruh  kalangan  ataupun
golongan  kecuali  sebagaimana  yang  telah disebutkan sebelumnya. 16
Negara Denmark meyakini jika kemudahan warga negaranya untuk mendapatkan akses yang mudah pada layanan pemerintah dapat meningkatkan rasa percaya warga  negara  kepada  pemerintah  itu  sendiri. Dengan demikian agar rasa percaya itu tetap utuh diberikan oleh warga kepada pemerintah, Pemerintah  Denmark  terus  berfokus  pada meningkatkan  fasilitas  digital,  salah  satunya adalah  dalam  bentuk  keamanan  data  yang dilindungi  dengan  diundangkannya The General  Data  Protection ( Regulation (EU) 2016/679)  (GDPR)  dan The  Danish  Data Protection Act (Act No. 502 of 23 may 2018).
Hal utama dalam berjalannya sistem e- government di  Denmark  adalah  adanya kolaborasi  antara  pemerintah  dengan  sektor swasta  dalam  membangun  sistem  pelayanan publik bersama, dimana hal itu menjadi salah satu  poin  terciptanya  suatu  pelayanan maksimal kepada masyarakat. Adanya kolaborasi  tersebut  membuat  masyarakat tidak  lagi  harus  bersusah  payah  dalam mendapatkan pelayanan publik. Suatu sistem yang menjadi sederhana menjadikan pelayanan  publik  yang  dirasakan  oleh masyarakat  tidak  berujung  pada  suatu kesusahan.
16 Santosa, “Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?”
17 Morten  Falch  dan  Anders  Henten,  “Digital  Denmark:  From  information  society  to  network  society,” Telecommunications Policy 24, no. 5 (2000): 380, https://doi.org/10.1016/S0308-5961(00)00028-8.
18 Sector  Public,  “How  Denmark  became  a  global  leader  in  digital  government,”  t.t.,  https://queue- it.com/blog/government-digital-transformation-denmark/.
Denmark memiliki kunci strategi dalam pembangunan  digital,  dari  semula  sistem dibangun untuk informasi masyarakat berkembang  kepada  jaringan  masyarakat. Kementerian  Riset  dan  Teknologi  Informasi Denmark  menyusun  tujuan  mengenai  proses apa  yang  akan  ditempuh  dalam  dua  dekade selanjutnya, sebagaimana menghasilkan suatu gambaran pemanfaatan teknologi yang maksimal oleh Pemerintah Denmark. Tahapan  yang  disusun  adalah  mengenai peralihan  kepada  sistem  digital  yakni: Life- long  Learning dimana  Pemerintah  Denmark memberi  garansi  pembelajaran  yang  dapat diakses  kapanpun  dan  dimanapun  melalui network society .
Selanjutnya Digital  Administration 17 yang  dimulai  pada  tahun  2003  dimana  ini membawa  dampak  perubahan  besar  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang  efisien dan  maksimal  oleh  pemerintah  Denmark kepada  warganya,  dan Danish  Internet Initiatives yang melibatkan partisipasi publik, keterbukaan  pengambilan  keputusan  dan kegiatan  kebudayaan  yang  semuanya  bisa diakses oleh warga Denmark melalui jaringan internet. 18
Dalam  kemudahan  pelayanan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Denmark  untuk warganya adalah dengan melalui penggunaan
digital  ID  yang  disebut  sebagai  NemID, dimana user dapat mengakses layanan publik maupun  swasta.  NemID  dikelola  oleh perusahaan    NEts  dan  IDE  A/S  dan  mulai digunakan pada tanggal 1 Juli 2010. 19
NemID  adalah  sebuah  digital  ID kolaborasi  antara  Bank  Denmark  dengan sektor  publik  Denmark. 20 Kolaborasi  ini menjadi  solusi  nasional  yang  menyediakan keamanan  mekanisme login pada  suatu  web yang  disambungkan  dari link dengan  digital ID  yang  disediakan  oleh  Negara  Denmark. NemID memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya mulai dari membuat janji temu dengan  dokter,  membayar  tagihan  pajak hingga  pada  pemesanan  jasa  untuk  menata rambut. 21
NemID menjadi solusi pelayanan publik satu  pintu  yang  sukses  diciptakan  oleh Pemerintah Denmark. Direktur agensi digitisasi
Rikke Hougaard Zeberg menjelaskan bahwa hal yang luar biasa dalam terciptanya  NemID  adalah  dapat  diaksesnya seluruh sektor termasuk pada sektor swasta. 22
Saat pengguna melakukan login pada website , pada  saat  itu  pula  semua  layanan  dapat diakses  oleh  pengguna  dan  pengguna  hanya perlu mengingat satu nomor identitas dan satu
19 The  Agency  for  Digital  Government,  “NemID,”  Lifein  denmark.id,  31  Oktober  2023, https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemid.
20 Ojelanki  Ngwenyama,  Helle  Zinner  Henriksen,  dan  Daniel  Hardt,  “Public  Management  Challenges  In  The Digital Risk Society: A Critical Analysis Of The Public Debate On Implementation Of The Danish Nemid,” European Journal of Information Systems 32, no. 2 (4 Maret 2023): 109, https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1907234.
21 Santosa, “Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?”
22 Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark,  “The  Key  to  Denmark’s  Digital  Success,”  t.t., https://denmark.dk/innovation-and-design/denmarks-digital-success.
kode akses untuk dapat merasakan kemudahan pelayanan publik.
Peralihan  digitalisasi  yang  dilakukan selama lebih dari dua dekade oleh Pemerintah Denmark  akhirnya  terbayarkan,  dimana Pemerintah Denmark bisa menyimpan anggaran lebih untuk melakukan peningkatan infrastruktur  digital.  Di  samping  itu  pula pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah menciptakan kepercayaan warganya. Kemudian hal itu terbayarkan pada saat pendemi Covid-19 melumpuhkan seluruh dunia,  Pemerintah  Denmark  menyatakan bahwa  bersiap-siap  itu  bermanfaat.  Oleh karenanya  bukan  suatu  hal  yang  baru  saat Pemerintah Denmark mengharuskan warganya  mengakses  semua  hal  melalui elektronik  guna  membatasi  hubungan  sosial saat pandemi berlangsung.
Faktor  lain  yang  menjadi  penunjang dalam keberhasilan Negara Denmark mewujudkan  e- government adalah  faktor geografis  dan  jumlah  penduduk  yang  tidak banyak.  Adanya  5  juta  penduduk  tentunya dalam hal ini menjadikan kontrol pemerintah terhadap masyarakat mudah untuk dilakukan. Selain  itu  menjadikan  tingkat  pajak  yang relatif  tinggi  dan  tingkat  keterlibatan  sektor
publik  yang  tinggi  dalam  masyarakatnya. 23
Dengan demikian Pemerintah dapat memaksimalkan  pembangunan  infrastruktur jaringan  dengan  merata  dan  terjangkau. Penjelasan tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa perkembangan e- government di Negara Denmark
membutuhkan waktu yang cukup lama.
Pemerintah Denmark melakukan kerjasama  dengan  sektor  swasta  demi mewujudkan  sistem  pelayanan  publik  yang maksimal, dimana hal itu juga bermuara pada terciptanya  rasa  percaya  masyarakat  kepada pemerintah. 24 Kemudahan  pelayanan  publik satu pintu dimana setiap warga negara hanya perlu mengingat satu nomor identitas dan satu security code menjadi terobosan solutif yang diberikan  oleh  pemerintah  Denmark  kepada warganya.  Berdasarkan  paparan  yang  telah diuraikan,  tidak  heran  jika  Negara  Denmark menduduki  peringkat  nomor  satu  dengan predikat  negara  dengan  sistem  e -government terbaik di dunia.
23 Santosa, “Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?”
24 Panca Setyo Prihatin, Pahmi Amri, dan Agung Wicaksono, “Public service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia,” Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 13, no. 1 (30 April 2023): 114, https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.9861.
25 Kartika  Setianingrum,  H.  I.  Nyoman  Sumaryadi,  dan  Ella  Wargadinata,  “Penerapan  E-Government  Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,” VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia 12, no. 4 (2020): 150, https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.344.
26 Mega Oktavia Budi Ratnasari, Irwan Noor, dan Firda Hidayati, “Analisis Pengembangan E-Government Pada Layanan  Administrasi  Pemerintahan  (Studi  Pada  ‘SURADI’  Di  Dinas  Komunikasi  Dan  Informasi  Kota Malang),” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 8, no. 1 (11 April 2022): 40, https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4.
27 Ratnasari, Noor, dan Hidayati, 40.
28 Ana  Maria  Sri  Hariyati  dkk.,  “Implementasi  E-Government  Dalam  Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus Penyelenggaraan  Pelayanan  KTP  Elektronik  Di  Kecamatan  Pulomerak),” Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 4, no. 3 (14 Desember 2022): 205, https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360.
Sistem E-Government di Negara Indonesia E-government adalah pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi dan informasi dalam rangka membangun interaksi baru  antar stakeholders 25 dengan  tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. 26 E-government bersifat multidispliner ,  artinya  tidak  hanya  ilmu komputer atau elektronik, tetapi juga politik, sosial,  manajemen,  administrasi  publik  dan lain-lain. 27
Negara  Indonesia melakukan  peralihan pada  sistem  digital  dimulai  pada  tahun  2003 sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government . 28 Dalam  ketetapan  peraturan tersebut,  terbentuknya  pemerintah  yang bersih,  transparan,  dan  mampu  untuk menjawab  semua  tuntutan  perubahan  secara efektif dengan memberikan pelayanan publik yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dan aspirasi mereka didengar.
Di Negara Indonesia penyelenggaraan
pelayanan  publik  menjadi  isu  krusial, perbaikan  pelayanan  publik  di  Negara Indonesia cenderung tidak membawa perubahan,  padahal  implikasinya  berdampak kepada banyak sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. 29
Sejauh ini pembaharuan terus dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  demi maksimalnya capaian sistem pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. 30 Jika dalam hal  ini  Negara  Indonesia  mampu  mengelola dengan  baik,  maka  akan  memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog, berpartisipasi,  dan  termotivasi  sebagai  mitra pemerintah  dalam  pengambilan  kebijakan publik.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 23  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi:
“Dalam  hal  untuk  memberikan suatu  dukungan  informasi  terhadap pelaksanaan  pelayanan  publik  perlu adanya  suatu  sistem  informasi  yang bersifat nasional lebih lanjut dijelaskan pada  ayat  (4)  Pelayanan  Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem  informasi  yang  terdiri  atas Sistem  Informasi  Elektronik  atau  Non Elektronik  yang  sekurang-kurangnya
29 Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik,” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 2 (14 Oktober 2011): 82, https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22.
30 Martitah Martitah dkk., “Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government,” Journal of Indonesian Legal Studies 6, no. 2 (30 November 2021): 286, https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795.
31 Ronny  Winarno  dan  Endang  Retnowati,  “Good  Governance  Based  Public  Services,” Notariil  Jurnal Kenotariatan 4, no. 1 (15 Juli 2019): 10, https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1155.8-17.
32 Sabino  Mariano,  “Penerapan  E-Government  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Kabupaten  Sidoarjo,” Journal  of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1692.
33 Lidya Agustina dkk., Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia (Strattegi dan Sektor Potensial) (Jakarta: Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Aplikasi  Informatika  dan  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), 2.
34 Joko Tri Nugraha, “E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman),” Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 2 (2018): 39.
terdapat;  profil  penyelenggara,  profil pelaksana, standar pelayanan,
maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.”
Peralihan  menuju electronic-digital dewasa  ini  mulai  dirasakan  oleh  masyarakat Indonesia.  Tiap  sektor  pemerintahan  sudah melakukan restrukturisasi sistem dari manual kepada  digital. 31 Hal  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  pelayanan  dan  kepercayaan pada  pemerintah  dengan  penekanan  pada peningkatan  kinerja  di  semua  tingkat pemerintahan. 32 Tiap  lembaga  berlomba memberikan akses mudah dengan memfasilitasi  pelayanan online melalui website ataupun  aplikasi.  Tentu  hal  itu  tidak lepas dari suatu permasalahan yang dirasakan pada  tiap  sistem  yang  dikembangkan. electronic-digital tentunya banyak membawa dampak  positif,  namun  hal  ini  juga  menjadi tantangan  bagi  pemerintah  untuk  membuat suatu kebijakan. 33
Pemerintah dapat mengadopsi sistem ini ke  dalam  bentuk  upaya  perwujudan good governance 34 yang transparan dan
akuntabel. 35 E-government memberikan kesempatan dalam upaya mewujudkan peningkatan  mutu  sinergi  antara  pemerintah dan  masyarakat  dengan  membuat  interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya menjadi semakin lancar, semakin mudah, dan semakin tepat guna. 36
Pemerintah  menciptakan  strategi  tata kelola  pemerintah  yang  baik  tentunya  tidak lepas  daripada  penerapan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik. 37 Hal itu agar suatu sistem  baru  yang  dibangun  yakni  sistem digital  tetap  berjalan  sebagaimana  yang dicita-citakan  berlangsung  dengan  efisien, efektif, dan ekonomis. 38
Menurut  Ridwan  HR  dalam  Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa asas- asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) 39 merupakan sebuah landasan bagi pemerintah tentang  bagaimana  seharusnya  pemerintah melakukan  pengelolaan  dan  pengendalian
35 Lia  Muliawaty  dan Shofwan  Hendryawan,  “Peranan  E-Government  Dalam  Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus: Mal Pelyanan Publik Kabupaten Sumedang,” Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi 11, no. 2 (1 Juli 2020): 50, https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898.
36 Andi Fitri Rahmadany, “Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 13, no. 1 (2021): 122.
37 Indie Winarwatie Wartiningsih dan Rina Yulianti, Perbandingan Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2009), 119.
38 Vani  Wirawan,  “Penerapan  E-Government  dalam  Menyongsong  Era  Revolusi  Industri  4.0  Kontemporer  di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 1, no. 1 (2020): 10, https://doi.org/10.18196/jphk.1101.
39 Rahmawati Ermalena dan I Ketut Suardita, “Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009,” Bagian  Hukum  Pemerintahan  Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2009, 3.
40 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 234.
41 Solechan,  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik,” Adminitrative  Law  & Governance Journal 2, no. 3 (2019): 555.
42 Muhammad Mudhofar, “Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa,” Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 10, no. 1 (28 April 2022): 23, https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763.
43 Herpita Wahyuni, Ulung Pribadi, dan Danang Eko Prastya, “The Success of E-Government as A Public Service System in South Bengkulu Regency,” Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities 4, no. 3 (30 September 2022): 228, https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.221-236.
terhadap pemerintahan yang baik, adil, sopan, dan  terbebas  dari  suatu  pelanggaran  aturan, tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dan kezaliman. 40 AUPB  diisyaratkan  sebagai rambu  bagi  para  pelaksanaan  negara  dalam menjalankan  tugasnya. 41 Salah  satu  prinsip good governance yang utama yaitu akuntabilitas (accountability) yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kinerja yang dilakukannya untuk pelayanan masyarakat. 42
Perkembangan pelayanan publik berbasis  teknologi  atau e-government di Indonesia  masih  terbilang  cukup  lambat, 43 pasalnya  banyak  persiapan  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk mencapai  suatu  keberhasilan  penerapan e- government ini.  Indonesia  harus  mengejar ketertinggalan  pembangunan  infrastruktur
jaringan  yang  belum  merata. 44 Tidak  lepas dari  isu  mengenai  perlindungan  data  pribadi jika  bersinggungan  dengan  internet.  Demi tercapainya  suatu  pelayanan  publik  yang optimal,  Indonesia  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi.  Aturan  ini  dapat menjadi  landasan  bagi  isu  kebocoran  data pribadi dalam hal berkaitan dengan pelayanan publik berbasis elektronik. 45
Seyogyanya  peralihan e-government memungkinkan  tercapainya  kemudahan  oleh masyarakat 46 dalam  pelaksanaan  pelayanan publik. 47 Namun,  di  Indonesia  poin  dari kemudahan yang dicita-citakan e-government belum  dapat  tercapai, 48 karena  tiap  lembaga pemerintah  mengeluarkan  suatu  sistem layanannya  masing-masing  dimana  tiap pengguna  diharuskan  melakukan login pada setiap akan melakukan pelayanan di lembaga pemerintah.
Pada faktanya ditemukan satu lembaga yang mempunyai dua sistem untuk
44 Andi Fitri Rahmadany, “Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 13, no. 1 (2021): 122.
45 Rafrini  Amyulianthy  dkk.,  “Can  Good  Governance  Enhance  Local  Government  Performance?,” EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 7, no. 1 (2023): 50, https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5231.
46 Arih Setyaningrum, Evi Satispi, dan Risya Amalia, “Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Pada Direktorat Jenderal Kependudukan&Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,” Jurnal Media Administrasi 8, no. 1 (2023): 51, https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.504.
47 Putri Auliyaa, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan, “Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian,” Kinerja 18, no. 4 (2022): 505, https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9804.
48 Heru  Rochmansjah,  “Application  of  Good  Governance  Principles  in  Government:  Perspective  of  Public Services,” International Journal of Science and Society 1, no. 4 (2019): 5, https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i4.140.
49 Tonye  Clinton  Jaja  dan  Zaka  Firma  Aditya,  “Promoting  the  Good  Governance  By  Advancing  the  Role  of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia),” Journal of Indonesian Legal Studies 7, no. 1 (2022): 277, https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776.
50 Gebrill Kimberly Pendong, Yuansi Ester Tumilaar, dan I Gusti Agung Musa Budidarma, “The Effect of Good Corporate Governance  on Banking Profitability,” East Asian Journal of Multidisciplinary Research 1, no. 5 (2022): 757, https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.488.
terlaksananya pelayanan publik. Suatu kemudahan yang dicita-citakan berujung pada suatu kesusahan lain. Seharusnya e- government menjadi suatu terobosan kemajuan  dalam  sektor  pelayanan  publik, bukan menjadi suatu kesusahan lain. Banyak perbaikan  yang  masih  harus  di  tempuh  oleh Pemerintah  Indonesia  untuk memaksimalkan pelayanan  publik. 49 Kesusahan  lain  pun dirasakan dimana adanya perbedaan mengenai  pelayanan  publik  pemerintah dengan sektor swasta. 50
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk  pengaplikasian  pelayanan  publik nasional,  dipertegas  dengan  diundangkannya Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  13  tahun  2017  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem  Informasi
Pelayanan  Publik Nasional (SIPPN). 51 Dalam pembentukannya  SIPPN  hanya  sebagai wadah sarana informasi mengenai pelayanan publik, bukan sebagai suatu aplikasi penyedia jasa  layanan  publik.  Namun  dengan  sarana seperti  ini,  masyarakat  akan  memperoleh informasi yang mudah untuk dijangkau.
Oleh  karenanya  suatu  pencapaian pelayanan  publik  yang  diharapkan  oleh
masyarakat di Negara Indonesia masih belum mencapai  pada  apa  yang  dicita-citakan e- government dalam menuju good governance. 52 Indonesia masih harus melakukan  pembaruan  dan  meningkatkan inovasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal berbasis elektronik. 53

## Tabel 1:  Perbandingan Sistem E-Government Indonesia dan Denmark
No
Sistem e-government di Negara Indonesia Sistem e- government di Negara Denmark 1 Untuk  tiap  aplikasi  layanan  yang disediakan oleh pemerintah menggunakan ID yang berbeda Menggunakan  satu  ID  untuk  mengakses seluruh  layanan  publik  yang  di  sediakan oleh pemerintah 2 Tidak  ada  kerjasama  antara  pemerintah dan swasta dalam mewujudkan pelayanan publik Pemerintah  bekerjasama  dengan  swasta dalam mewujudkan sistem e-government 3 Pembangunan infrastruktur internet belum merata Pembangunan infrastruktur jaringan internet sudah merata
4 Layanan  Satu  Pintu  tercipta  dalam berbagai instansi pemerintah Layanan Satu pintu tercipta hanya satu dari pemerintah  yang  dapat  diakses  dengan NemID
Sumber: dianalisis dari sumber primer
51 Burhan Muhammad, “No TitleProyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0,” https://ombudsman.go.id , 2018.
52 Hesi Eka Puteri, “Good Corporate Governance, Leverage and Corporate Financial Performance in the Jakarta Islamic Index,” International Journal of Indonesian Business Review 2, no. 2 (2023): 111.
53 Arwanto Arwanto dan Wike Anggraini, “Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy,” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 26, no. 1 (2022): 33, https://doi.org/10.22146/jkap.68703.

## KESIMPULAN
Negara  Denmark  memiliki  sistem pelayanan publik (pelayanan administrasi dan pelayanan  jasa)  yang  jauh  lebih  maju  dari Negara Indonesia, dimana hanya dengan satu ID  dan  satu  sandi  masyarakat  dapat mengakses  seluruh  layanan  publik  yang disediakan  oleh  pemerintah.  Keberhasilan Negara Denmark dalam mencapai e- government juga didukung dengan kolaborasi antara  pemerintah  dengan  swasta,  dengan adanya  kerjasama  tersebut  pemerintah  dapat memaksimalkan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.  Pelayanan  publik  di  Negara Indonesia  masih  jauh  dari  kata  maksimal, pasalnya  pelayanan  publik  yang  ada  masih tercerai  berai.  Masing-masing  daripada lembaga  negara  memiliki website maupun aplikasi  tersendiri  sebagai  sarana  pelayanan publik online. Hal  itu  dirasa  kurang memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat, karena masyarakat harus mengingat setiap ID maupun  sandi  dari  tiap  lembaga  penyedia layanan publik.

## SARAN
Pemerintah Indonesia dapat
mengadopsi  sistem  pelayanan  publik  dari pemerintah Denmark dengan cara menyederhanakan  sistem  yang  telah  ada. Dimana  sistem  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah  dapat  memenuhi  ekspektasi daripada  masyarakat,  dengan  kemudahan mengakses segala layanan publik melalui satu ID dan satu sandi. Pemerintah Indonesia dapat
membuat suatu website ataupun aplikasi yang menyediakan  seluruh  layanan  publik  dari seluruh  lembaga  di  Indonesia,  mulai  dari pelayanan administrasi hingga pada pelayanan  jasa.  Kemudian  mewajibkan  tiap warga  negara  menggunakan  hanya  satu website maupun  satu  aplikasi  tersebut  yang dengan  mudah  bisa  membawa  masyarakat Indonesia memenuhi segala kebutuhan pelayanan  publik.  Sehingga  cita-cita e- government menuju good  governance dapat tercapai  dan  meningkatkan  rasa  percaya masyarakat Indonesia terhadap pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriana,  Wendra,  Harmawan  Susetiyana,
Oktarina  Maharani,  dan  Harry  Azhar Azis. “E-Government Effectiveness in Combating Corruption and Improving Public  Service.” Cosmogov:  Jurnal Ilmu  Pemerintahan 6,  no.  01  (2020):
28–42.
Agustina,  Lidya,  De  de  Mahmudah,  Ahmad
Budi  Setiawan,  Rieka  Mustika,  Amri Dunan, dan Atjih Ratnawati.
Perkembangan  Ekonomi  Digital  Di Indonesia (Strattegi dan Sektor Potensial) .  Jakarta:  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi  Publik  Badan  Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.
Arih  Setyaningrum,  Evi  Satispi,  dan  Risya Amalia.  “Analisis  E-Government Terhadap  Pelayanan  Publik  Pada Direktorat  Jenderal  Kependudukan Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam Negeri.” Jurnal Media Administrasi 8, no. 1 (2023): 48–60.
https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.504 .
Arwanto,  Arwanto,  dan  Wike  Anggraini. “Good  Governance,  International Organization  and  Policy  Transfer:  A Case  of  Indonesian  Bureaucratic Reform  Policy.” JKAP (Jurnal Kebijakan  dan  Administrasi  Publik) 26, no. 1 (2022): 33. https://doi.org/10.22146/jkap.68703.
Auliyaa,  Putri,  Rahmat  Hidayat,  dan  Rudyk Nababan.  “Implementasi  pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian.” Kinerja 18, no. 4 (2022): 502–12. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.98 04.
Ermalena,  Rahmawati,  dan  I  Ketut  Suardita. “Penerapan  Asas  Good  Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009.” Bagian  Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2009, 1–5. Falch,  Morten,  dan  Anders  Henten.  “Digital Denmark: From information society to network society.” Telecommunications  Policy 24,  no.  5 (2000): 377–94. https://doi.org/10.1016/S0308- 5961(00)00028-8. Government,  the  Agency  for  Digital. “NemID.”  Lifein  denmark.id,  31 Oktober 2023. https://lifeindenmark.borger.dk/apps- and-digital-services/nemid. Gozali, Djoni Sumardi. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum . Disunting  oleh  Irfani  dan  Erham Amin. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
Hariyati, Ana Maria Sri, Indah Nurayuni, Ismi Syarifatus  Sa’diyah,  Augustin  Rina
Herawati,  dan  Kismartini  Kismartini.
“Implementasi  E-Government  Dalam Pelayanan
Publik (Studi Kasus
Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik Di Kecamatan
Pulomerak).” Jurnal Manajemen Dan
Ilmu  Administrasi  Publik  (JMIAP) 4, no.  3  (14  Desember  2022):  203–8. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.3
60. Humas  MENPANRB.  “Indonesia  Naik  11 Peringkat  hasil  Survei  E-government PBB.”
menpan.go.id,
2022.
https://menpan.go.id/site/berita- terkini/indonesia-naik-11-peringkat- hasil-survei-e-government-pbb.
Ishak,  Nurfaika.  “Efektivitas  Pengawasan Pelayanan  Publik  Oleh  Ombudsman Republik  Indonesia.” Mulawarman Law  Review 7,  no.  1  (30  Juni  2022): 71–88.
https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1. 834.
Jaja, Tonye Clinton, dan Zaka Firma Aditya.
“Promoting the Good Governance By Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation  (Comparing  Nigeria  and Indonesia).” Journal  of  Indonesian Legal Studies 7, no. 1 (2022): 265–98.
https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.547 76. Lukito, Ratno. Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode . Disunting oleh 2. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2019.
Mahsyar, Abdul. “Masalah Pelayanan Publik
di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik.” Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 2 (14 Oktober 2011): 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22. Mariam,  Mariam,  dan  Imanudin  Kudus. “Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) Di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang
Kabupaten  Bandung.” Neo  Politea 3, no.  2  (12  Agustus  2022):  39–50.
https://doi.org/10.53675/neopolitea.v 3i2.1081.
Martitah,  Martitah,  Saru  Arifin,  Slamet Sumarto,  dan  Widiyanto  Widiyanto. “Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government.” Journal  of  Indonesian Legal  Studies 6,  no.  2  (30  November 2021): 279–306. https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.477 95.
Michaels,  Ralf. The  Functional  Method  of Comparative  Law .  Carolina  Utara:
Duke Law School, 2006.
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. “The Key  to  Denmark’s  Digital  Success,”
t.t. https://denmark.dk/innovation- and-design/denmarks-digital-success. Mudhofar,
Muhammad.
“Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan  Keuangan  Desa.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 10, no. 1 (28 April 2022): 21–30. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36 763. Muhammad,  Burhan.  “No  TitleProyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0.” https://ombudsman.go.id , 2018. Muliawaty,  Lia,  dan  Shofwan  Hendryawan. “Peranan E-Government Dalam Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus:  Mal Pelyanan Publik Kabupaten Sumedang.” Kebijakan :  Jurnal  Ilmu Administrasi 11,  no.  2  (1  Juli  2020):
45–57.
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v1 1i2.2898. Ngwenyama, Ojelanki, Helle Zinner Henriksen, dan Daniel Hardt. “Public Management  Challenges  In  The Digital  Risk  Society:  A  Critical
Analysis  Of  The  Public  Debate  On Implementation Of The Danish Nemid.” European Journal of Information Systems 32, no. 2 (4 Maret 2023): 108–26.
https://doi.org/10.1080/0960085X.20 21.1907234.
Nugraha,  Joko  Tri.  “E-Government  Dan Pelayanan  Publik  E-Government  Di Pemerintah  Kabupaten  Sleman).”
Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 2 (2018): 32–42.
Pendong,  Gebrill  Kimberly,  Yuansi  Ester Tumilaar,  dan  I  Gusti  Agung  Musa Budidarma.  “The  Effect  of  Good Corporate  Governance    on  Banking Profitability.” East  Asian  Journal  of
Multidisciplinary  Research 1,  no.  5
(2022):
753–70.
https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.4
88.
Prihatin,  Panca  Setyo,  Pahmi  Amri,  dan Agung  Wicaksono.  “Public  service transformation  trough  digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau  Province,  Indonesia.” Otoritas : Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 13,  no.  1 (30 April 2023): 111–24. https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.98 61.
Puteri,  Hesi  Eka.  “Good  Corporate Governance,  Leverage  and  Corporate Financial  Performance  in  the  Jakarta Islamic Index.” International  Journal of Indonesian Business Review 2, no. 2 (2023): 104–16.
Rahmadany,  Andi  Fitri.  “Implementasi
Pelayanan Publik Berbasis E- government dalam menghadapi Pandemi  Covid-19  di  Indonesia.” Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan  Daerah 13,  no.  1 (2021): 118–25. Ratnasari,  Mega  Oktavia  Budi,  Irwan  Noor, dan Firda Hidayati. “Analisis
Pengembangan  E-Government  Pada
Layanan  Administrasi  Pemerintahan (Studi  Pada  ‘Suradi’  Di  Dinas Komunikasi  Dan  Informasi  Kota Malang).” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 8, no. 1 (11 April 2022): 35–44.
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022. 008.01.4.

## Rochmansjah,  Heru.  “Application  of  Good
Governance Principles in Government:  Perspective  of  Public Services.” International  Journal  of Science and Society 1, no. 4 (2019): 1– 8. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i4.14 0.
Sabrina, Dian Fitri, dan Rosa Ristawati. “The Implementation  of  Good  Governance In  The  Presidential  Election  In Indonesia.” Yuridika 36, no. 2 (2021):
281.
https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21
096.
Santosa,  Ardika.  “Bagaimana  Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E- Government Terbaik?” Jasa Pembuatan  Website  Dan  Aplikasi
Profesional (blog),  17  Juli  2019. https://sevenmediatech.co.id/2019/07/ 17/bagaimana-denmark-bisa-menjadi- negara-dengan-e-government- terbaik/.
Sector  Public.  “How  Denmark  became  a global  leader  in  digital  government,”
t.t. https://queue- it.com/blog/government-digital- transformation-denmark/.
Setianingrum,  Kartika,  H.  I.  Nyoman Sumaryadi,  dan  Ella  Wargadinata. “Penerapan  E-Government  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik  Di  Dinas  Penanaman  Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat.” VISIONER :  Jurnal  Pemerintahan Daerah Di Indonesia 12, no. 4 (2020): 843–54.
https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.344.
Setyasih,  Endang  Try.  “Implementation  of
Good  Governance  in  Public  Services in Blanakan District, Subang Regency.” Endless: International
Journal of  Future Studies 6, no. 1 (23 Februari 2023): 157–67. https://endless- journal.com/index.php/endless/article/ view/133.
Setyowati,  Desy.  “Kominfo  Luncurkan
Kembali  Portal  Indonesia.go.id  - Katadata.co.id.” Katadata.co.id. Diakses 23 Desember 2023.
https://katadata.co.id/digital/nasional/
5e9a558d0d5e6/kominfo-luncurkan-
kembali-portal-indonesiagoid.
Soekanto,  Soerjono. Perbandingan  Hukum . Bandung: Alumni Bandung, 1979. Solechan.  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik.” Adminitrative  Law    Governance
Journal 2, no. 3 (2019): 541–57.
Suherman, Ade Maman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum . Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Ulfah,  Maria. Perbandingan  Sistem  Hukum . Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan  Muhammad  Arsyad  Al- Banjari Banjarmasin, 2022.
Ummah,  Aniqotul,  Siti  Maryam,  dan  Danis Tri Saputra Wahidin. “E-Government Implementation  to  Support  Digital Village  in  Indonesia:  Evidence  from Cianjur  Village,  Bogor  Regency.”
Jurnal  Studi  Sosial  dan  Politik 6 (2022): 245–59.
Wahyuni, Herpita, Ulung Pribadi, dan Danang Eko  Prastya.  “The  Success  of  E- Government  as  A  Public  Service System in South Bengkulu Regency.”
Indonesian  Journal  of  Economics,
Social,  and  Humanities 4,  no.  3  (30 September 2022): 221–36. https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.221 -236. Wartiningsih,  Indie  Winarwatie,  dan  Rina Yulianti. Perbandingan Hukum . Surabaya:  Scopindo  Media  Pustaka, 2009.
Winarno,  Ronny,  dan  Endang  Retnowati.
“Good  Governance  Based  Public Services.” Notariil Jurnal Kenotariatan 4,  no.  1  (15  Juli  2019): 8–17. https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1155.8 -17. Wirawan,  Vani.  “Penerapan  E-Government dalam  Menyongsong  Era  Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di
Indonesia.” Jurnal Penegakan Hukum dan  Keadilan 1,  no.  1  (2020):  1–16. https://doi.org/10.18196/jphk.1101.