Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
DIMENSI SOSIOLOGI SEKOLAH BERKEADILAN MENURUT PERSPEKTIF MASYARAKAT PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASAR DAN KABUPATEN BULUKUMBA)
Oleh: Basrowi
(Staf Pengajar FKIP Universitas Lampung)

## Abstract
This study aims at describing principles of fairness education examined from intellectual and financial aspects of sociology in the social perspectives.  Relying on the quantitative approach, this study collected data using survey, observation, in depth interview, and documentary analysis.  Area sampling techniques were used in this study involving one countries and one cities in the Makasar provinces.  The number of respondents and their areas were 2 persons from Education Department Office, 12 principals,  12 school-teachers, 12 student-parents, 3 members of School Committee, and 24 students. Data of this study were analyzed using tabulation techniques focusing on the frequency and rate percentage.  Three findings were revealed in this study.  First, schools that have conducted principles of fairness education included schools that opened acceleration classes, superior classes, SNBI classes, bilingual classes, and inclusive or integrated classes.  Second, schools that implemented principles of fairness education emphasizing on financial aspects were schools that gave scholarships and cross-subsidy. Third, schools that accommodated principles of fairness education based on the intellectual aspect put strong emphasis on the quality of input students. In addition, financial aspects in the implementation of principles of fairness education included economy status of students’ parents, school budget condition, support from local government, support from school committee, and support from stakeholders.
Keywords: fairness education, local government, intellectual and financial aspects

## A. Pendahuluan
Pendidikan  pada abad ke-21 mengalami persaingan yang begitu luar biasa, sehingga menuntut reformasi di segala bidang. Salah satu bentuk reformasi adalah adanya peningkatan pelayanan yang diberikan kepada semua peserta didik, baik dilihat dari kemampuan intelektual dan finansial. Peningkatan pelayanan pendidikan perlu karena pada hakikatnya pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi semua peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dijiwai oleh  seruan International
Education For All (EFA) dari Unesco dan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang searah dengan semangat dan jiwa UUD 1945, khususnya pasal 31.
Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan menonjol  dari siswa lain yang normal ( gifted and talented), perlu diupayakan usaha-usaha persiapan secara khusus, begitu juga untuk peseta didik yang memerlukan pelayanan khusus ( special education need).  Hal ini merupakan penerapan dari prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga peserta didik yang secara absolut  dari sisi intelektual dan finansial akan mendapatkan pelayanan yang memadai.
Pemberian pelayanan bagi peserta didik yang berada dalam gifted and talented didasarkan pada UU RI No. 20 tahun 2003, menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Setiap peserta didik mempunyai hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dalam Undang-undang itu, khususnya pasal 4. bahwa (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (3) pendidikan diselenggrakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, khusus untuk sekolah lanjutan tingkat pertama ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 054/u/1993 pasal 15 ayat 1, pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar biasa, ayat 2 menyatakan pelayanan pendidikan siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan luar biasa, dapat diberikan dengan menyelenggarakan program khusus dan kelas khusus. Pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa siswa yang  memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SLTP sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. pemerintah menjamin pelayanan pendidikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang disebutkan dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Bagi anak yang berada pada kelas special education need, juga harus mendapat pelayanan yang memadai. Hal ini dijiwai oleh UU-SPN No. 20 tahun 2003 pasal 32, tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Berdasarkan estimasi jumlah
Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
mereka 3% dari populasi anak usia sekolah. Pada tahun 2006 baru 3,7% yang terlayani di lembaga persekolahan, sehingga 96,3% belum memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.
Bukti empiris menunjukkan bahwa terdapat 4 kondisi peserta didik, yaitu (1) gifted and talented dan berfinansial tinggi, (2) gifted and talented dan  berfinansial rendah (3) special education need dan berfinansial tinggi dan (4) special education need dan berfinansial rendah. Di sisi lain mereka tetap harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, perlu ditemukan beberapa alternatif model sekolah berkeadilan dari segi kemampuan intelektual dan finansial.
Selama ini disinyalir, penyelengaraan pendidikan belum memperhatikan aspek equity  (keadilan) terhadap peserta didik baik dari segi kemampuan intelektual maupun finasial. Aspek keadilan terhadap peserta didik yang berkaitan dengan kemamuan intelektual menyangkut perlunya peserta didik mendapat perlakuan sesuai dengan tingkat kemampuan intelektualnya.  Untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang mempunyai kemampuan atau keberbakatan lebih, intelegensi dan giftedness perlu dilakukan langkah-langkah antara lain (1) pembentukan kelas unggulan, kelas percepatan (akselerasi), kelas bilingual, dan kelas internasional.
Sebagaimana disinggung di atas, UU-SPN No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa, “warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus”. Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Peserta didik mempunyai hak  menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
Seluruh penjelasan di atas pada dasarnya mengacu pada grand theory dari Jefferson yang mengatakan bahwa: “ There is nothing more unequal treatment of unequal people” (Suyanto dan Hisyam, 2000: 43). Perkataan Jafferson yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang jauh lebih tidak adil dibanding memberikan perlakuan sama terhadap orang-orang yang memiliki potensi berbeda. Selanjutnya teori inilah yang dipakai di Amerika Serikat dalam memberi perlakuan kepada anak-anak yang berbakat luar biasa ( gifted)
Hak-hak di atas sesuai dengan pendapat Semiawan (1995: 56) yang mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap orang dilahirkan  sebagai individu itu berbeda-beda, baik mengenai kemampuannya, sifatnya ataupun sikapnya. Ada yang sangat berbakat, berbakat biasa, kurang, dan sangat kurang. Kelompok didik yang berbakat, secara genetis memang berbeda dengan anak atau peserta didik yang biasa. Oleh karena itu, banyak ahli yang berpendapat bahwa peserta didik berbakat harus ditangani secara khusus agar potensi keberbakan mereka dapat di kembangkan dan didayagunakan secara optimal terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi,
meskipun banyak juga yang kurang sependapat dengan itu. Masing-masing mempunyai alasan yang berbeda dan sama kuatnya.”
Terdapat pandangan yang pro dan kontra terhadap pembentukan kelas itu. Mereka yang setuju seperti Abbas (1996) mengemukakan bahwa, ekualitas berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Asas keadilan mengandung implikasi bahwa adanya perbedaan  perlakuan pelayanan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Misalnya, adalah adil dan wajar secara moral dan etis apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya. Pendapat senada juga disampaikan Nurhadi (1999), bahwa memberikan layanan yang merata  kepada peserta didik yang  kecerdasannya luar biasa  dengan layanan standar, tidak sesuai dengan azas keadilan.
Penempatan anak (1) gifted and talented dan berfinansial tinggi, (2) gifted and talented dan  berfinansial rendah (3) special education need dan berfinansial tinggi dan (4) special education need dan berfinansial rendah, dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu:
1. Kelas reguler. Pada kelas ini, semua anak dari berbagai macam kemampuan intelektual dan finansial belajar bersama  sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum sama.
2. Kelas reguler dengan cluster.  Pada kelas ini, anak gifted and talented dan  special education need dari berbagai macam kemampuan finansial belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
3. Kelas reguler dengan pull out. Pada kelas ini, anak gifted and talented dan special education need   dari berbagai macam kemampuan finansial belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out. Pada kelas ini, anak gifted and talented dan special education need  dari berbagai macam kemampuan finansial belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Pada kelas ini, anak gifted and talented dan  special education need   dari berbagai macam kemampuan finansial pada kelas dan sekolah reguler, untuk bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.
6. Kelas khusus penuh. Pada kelas ini, anak gifted and talented dan special education need dari berbagai macam kemampuan finansial belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.
Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
Anak berkebutuhan khusus menurut adalah anak yang dalam proses pertumbuhan secara signifikan mengalami penyimpangan baik fisik, mental-intelektual, sosial, ketidak mampuan dalam berbicara dan emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sedangkan menurut Lynch (1994) kategori anak yang berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang sekolah di sekolah dasar tetapi tidak dapat berkembang, anak-anak yang tidak diterima di  sekolah dasar, dan  anak-anak yang mengalami kerusakan fisik dan mental.
Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kekurangan dibanding anak-anak lain, seperti anak autis, hiperaktif, kekurangan pendengaran, down syndrome, anak cacat (tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa maupun yang cacat ganda), kesulitan belajar, ekonomi lemah dan anak-anak broken home.
Kelompok siswa yang berada di atas rerata perlu disusun program khusus yang didasarkan atas dua prinsip utama yaitu akselerasi dan eskalasi (Conny, 1997). Akselerasi diterjemahkan sebagai percepatan, yaitu pelayanan pembelajaran dan kurikulum atau program yang memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan mereka secar acepat. Dasar pemikiran yangdipakai adalah agar siswa tidak  merasa bosan, di samping memberi motivasi serta kesempatan kepada siswa untuk memasuki bidang yang disenangi dan dipilihnya pada umur sedini mungkin sehingga mereka dapat produktif selama mungkin.
Eskalasi menunjuk pada peningkatan kehidupan mental melalui berbagai pengayaan materi, yang mencakup pengayaan kurikulum dan pertambahan berbagai pelayanan program tertentu. Program ini memberikan kepada siswa pengalaman- pengalaman dan latihan-latihan yang dapat mendukung dan meningkatkan pembelajaran di kelas karena bersifat lebih luas dan lebik kompleks, sehingga diperoleh tingkat perkembangan mental lebih tinggi.
Pendidikan inklusi menurut Stainback (1992) adalah sekolah yang dapat menerima setiap anak meskipun anak tersebut cacat. Lebih dari itu pendidikan inklusi merupakan tempat dimana anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.
Jadi, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini berarti bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan  bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.
Menurut Sapon–Shevin (dalam Stainback, 1992) menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di  kelas reguler bersama-sama  teman seusianya. Di sini ditekankan
adanya restrukturisasi sekolah sebagai komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak yaitu siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Menurut Lipsky, seperti  yang dukutip Stainback (1992) Dengan pendidikan inklusi siswa berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.
Dengan demikian, pendidikan inklusi sebagai pendidikan integratif  dan ditafsirkan sebagai (1) integrasi antara anak luar biasa dengan anak normal, (2) integrasi pendidikan luar biasa dengan pendidikan pada umumnya, (3) integrasi dan mengoptimalkan perkembangan kognitif, emosi, jasmanai dan intuisi, (4) integrasi manusia sebagai makhluk individu yang sekaligus makhluk sosial, (5) integrasi apa yang dipelajari anak disekolah dengan tugas mereka di masa depan, dan (6) integrasi antara pandangan hidup Pancasila, agama, ilmu dan seni.
Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di jalur pendidikan sekolah. Dengan kata lain pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan servei, dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam ( depth interview), dan dokumentasi terhadap arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah berkeadilan dilihat dari aspek intelektual dan finansial. Proses penelitian berlangsung selama 2 bulan yaitu sejak Juli-Agustus 2006. Sampel wilayah terdiri atas 2 kabupaten Bulukumba dan kota Makasar Propinsi Makasar. Jumlah responden dari Dinas Pendidikan berjumlah 2 orang, kepala sekolah 12 orang, guru 12 orang, orang tua siswa 12 orang, komite 3 orang, dan siswa 24 siswa. Instrumen yang digunakan terdiri atas sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban tertentu. Namun, jika ada pendapat yang tidak tersedia dalam alternatif jawaban, responden dapat menuliskan jawaban secara terbuka pada tempat yang telah disediakan. Dengan demikian, instrumen tersebut selain berfungsi sebagai angket, juga sebagai pedoman wawancara. Dengan kata lain, jika responden merasa kesulitan dalam memahami
Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
sejumlah pertanyaan,  maka instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pedoman wawancara. Instrumen penelitian dibagi berdasarkan sasaran kelompok responden, yaitu: instrumen untuk responden siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, pejabat struktural Dinas Pendidikan, dan orang tua, Instrumen untuk siswa berisikan sejumlah pertanyaan yang telah tersedia pilihan jawaban dan isian dapat menggambarkan pendapat siswa tentang model sekolah yang berkeadilan dari segi kemampuan intelektual dan finansial. Instrumen untuk guru dan kepala sekolah secara struktural berisikan sejumlah pertanyaan yang menggambarkan opini responden tentang model sekolah yang berkeadilan dari segi kemampuan intelektual dan finansial. Instrumen untuk komite sekolah yang menggambarkan opini responden tentang model sekolah yang berkeadilan dari segi kemampuan intelektual dan finansial. Instrumen untuk pejabat secara struktural berisikan sejumlah pertanyaan yang menggambarkan opini responden tentang model sekolah yang berkeadilan dari segi kemampuan intelektual dan finansial. Instrumen untuk Orangtua Siswa berisikan sejumlah pertanyaan yang menggambarkan opini responden tentang model sekolah yang berkeadilan dari segi kemampuan intelektual dan finansial. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan tabulasi, yang memuat frekwensi dan persentase.

## C. Hasil Penelitian

## 1. Gambaran Responden
Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa lokasi penelitian ini meliputi 1 Kabupaten dan 1 Kota yang berada di Provonsi makasar. Jumlah sampel yang keseluruhan berjumlah 65 responden yang berasal dari Dinas Pendidikan berjumlah 2 orang, kepala sekolah 12 orang, guru 12 orang, orang tua siswa 12 orang, komite 3 orang, dan siswa 24 siswa SD dan SMP.
Rasional mengapa jumlah siswa menempati posisi yang paling banyak (12 orang/kabupten/kota), lebih banyak dibandingkan jumlah informan yang berasalah dari guru, kepala sekolah, orang tua siswa, komite sekolah, atau pejabat dinas? Karena siswalah yang menjadi informan kunci. Merekalah yang menjadi subyek perlakukan pendidikan yang berkeadilan. Merekalah yang paling bisa merasakan, apakah sistem pendidikan sudah berjalan dengan adil atau belum, baik dilihat dari tingkat ekonomi maupun tingkat intelektual siswa.
Sementara itu jumlah informan dari komite sekolah dan pejabat dinas pendidikan, menempati posisi yang paling sedikit, karena mereka tidak secara langsung menangani proses pendidikan, sehingga dikhawatirkan mereka tidak memahami betul model pendidikan yang berkeadilan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan datanya pun, hanya terbatas pada data opini mereka tentang pendidikan berkeadilan, bukan
pertanyaan-pertanyaan kunci yang berkaitan langsung dengan model pendidikan berkeadilan.

## 2. Pendidikan Berkeadilan di Makasar dan Bulukumba
Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan, pertama, sekolah yang telah menerapkan prinspi keadilan dengan memberikan perhatian aspek intelektual siswa adalah sekolah yang telah membuka: kelas akselerasi, kelas unggul, kelas SNBI, kelas bilingual, dan kelas terpadu/inklusi. Sekolah yang telah membuka kelas bilingual (untuk SMP) maupun kelas SNBI (SMA), biasanya berkembang menjadi sekolah koalisi minmal tingkat regional se-Asean ( Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMEO). Sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah koalisi tingkat Asean (SEAMEO) merupakan sekolah standar nasional (SSN) terbaik. Belum semua provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan adanya  sekolah yang memperhatikan prinsip keadilan dengan memberi perhatian pada aspek intelektual siswa, misalnya penyelenggaraan kelas akselerasi, kelas unggul, kelas bilingual atau sekolah-sekolah yang sejenis. Meskipun demikian, pada hahikatnya pihak dinas dan sekolah setuju dengan kebijakan adanya prinsip keadilan dalam pendidikan khususnya dilihat dari aspek intelektual siswa.  Hal ini dikarenakan, prinsip tersebut akan memberi peluang kepada siswa yang berbakat untuk menunjukkan potensinya dan mengaktualisasikannya dalam bidang akademis.
Kedua, sekolah yang telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan perhatian pada aspek finansial adalah sekolah yang telah memberi beasiswa dan subsidi silang. Bentuk beasiswa dan subsidi silang yang diberikan sangat bervariasi, seperti:
a. beasiswa bagi semua siswa yang berasal dari keluarga miskin,
b. beasiswa bagi siswa cerdas dan berasal dari keluarga miskin,
c. beasiswa bagi siswa cerdas meskipun berasal dari keluarga  kaya,
d. program subsidi silang dengan perbedaan besar iuran komite sekolah tiap-tiap anak,
e. program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNTA),
f. pembentuk Badan Amil Zakat dan Sodaqoh (BAZIS),
g. program pendidikan semigratis (karena tidak bisa dikatakan sekolah gratis sepenuhnya),
h. pemberian kesempatan siswa cerdas duduk di kelas akselerasi, unggulan, SMBI, bilingual meskipun berasal dari keluarga miskin, dan mereka tidak mendapat beban tambahan untuk membayar iuran komite yang lebih besar dibandingkan apabila mereka duduk di kelas reguler.
Banyak sekolah di di Makasar yang telah banyak melakukan pembenahan agar dapat menerapkan prinsip keadilan dengan memberi perhatian pada aspek finansial siswa. Upaya yang dilakukannya adalah penerapan program subsidi silang untuk siswa
Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
yang orang tuanya tidak mampu dan penerapan program beasiswa. Program beasiswa tidak hanya diberikan kepada siswa yang tidak mampu, tetapi diberikan kepada semua siswa yang berprestasi, agar mereka termotivasi untuk selalu berprestasi.
Ketiga, tipologi sekolah yang dapat menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual, adalah:
a.   sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap,
b.   sekolah yang mempunyai guru dan SDM lain yang kompeten ( teacher competencies)
(sekolah yang mempunyai potensi berkembang),
c.   sekolah yang mempunyai input bagus,
d.  sekolah yang mampu melakukan manajemen berbasis sekolah ( School Based Management) dengan baik, artinya mampu memanaj kelas reguler dan kelas lain yang dibuka selain kelas reguler,
e.   sekolah yang mampu menggali dukungan finansial dan moral dari orang tua siswa secara keseluruhan,
f.   sekolah yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Khusus untuk sekolah yang hendak membuka kelas SNBI, bilingual (koalisi)
dituntut kriteria:
a. memiliki warga sekolah (guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga akademik lainnya) yang mampu berkomunikasi secara aktif dan pasif dalam bahasa Inggris, memiliki sarana Information, Communication, dan Technology (ITC) yang memadai termasuk di dalamnya akses internet. Selain itu, sarana penunjang seperti buku teks dan bacaan dalam perpustakaan, laboratorium IPA, bahasa, dan komputer, media pendidikan, alat peraga, sarana olah raga, ibadah, dan kesenian juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran yang optimal.
b. Memiliki atmosfer yang kondusif untuk mendorong warga sekolah dalam mengembangkan atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.
c. memiliki dukungan tertulis yang menyatakan dukungan terhadap pengembangan sekolah oleh dinas pendidikan Provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, komite sekolah, dan tokoh masyarakat.
Dengan demikian, tipologi sekolah yang dapat menerapkan prinsip keadilan dari aspek intelektual dikarenakan sekolah tersebut memiliki kemampuan dari segi input baik guru yang potensial dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, selain ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler yang memadai, misalnya perpustakaan sekolah, laboratorium, serta media pembelajaran yang dapat dipakai untuk menyalurkan bakat, minat dan aspirasi siswa.
Tidak ketinggalan karena adanya peran dan fungsi komite sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Sekolah yang belum mampu menerapkan prinsip keadilan dari aspek intelektual karena hal itu hal iti dianggap tidak baik untuk perkembangan kepribadian anak atau dengan kata lain ada sekolah yang mempunyai kelas misalnya akselerasi tidak memuaskan atau  gagal karena prestasinya tidak lebih baik dari kelas-kelas reguler. Juga dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya mutu pendidikan, serta dinas pendidikan memiliki prioritas lain yang mendesak yang harus segera ditangani, misalnya belum tuntasnya program wajib belajar pendidikan dasar, perbaikan fasilitas pendidikan pasca bencana dan pasca kerusuhan.
Keempat, tipologi sekolah yang dapat menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek finansial, adalah:
a. Sekolah yang mampu mendapatkan sumber dana cukup sehingga mampu memberikan beasiswa baik kepada siswa yang miskin maupun kepada siswa yang cerdas.
b.   Sekolah yang mampu menerapkan program subsidi silang.
c.   sekolah yang dapat membuka kelas akselerasi/unggul dan memberi kesempata kepada siswa miskin untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas itu.
d.   sekolah yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya
Dengan demikian, tipologi sekolah yang sudah menerapkan prinsip keadilan dalam pendidikan dengan memberi perhatian pada aspek finansial siswa adalah sekolah yang telah memberikan beasiswa dan subsidi silang. Tipologi sekolah yang belum menerapkan prinsip keadilan dengan memberi perhatian pada aspek finansial siswa dikarenakan rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Sekolah biasanya  hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini semakin diperkuat dengan digulirkannya dana  BOS, sehingga ada anggapan bahwa mereka tidak usah mengeluarkan dana untuk pendidikan anaknya atau dengan adanya BOS program subsidi silang sudah tidak diperlukan atau ada ketakutan dari pihak sekolah untuk memungut biaya pendidikan dari orangtua siswa.
Kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam mengakomodasi prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual adalah sebagai berikut.
Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
a.   Kualitas input siswa, semakin bagus input siswa semakin banyak jenis kelas yang bisa dibuka oleh sekolah
b.  Kualitas sumber daya manusia. Semakin kompeten sumber daya yang dimiliki, semakin banyak jenis kelas yang bisa dibuka oleh sekolah, dan sebaliknya.
c.   Kondisi sarana dan prasarana. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, semakin mudah bagi sekolah untuk membuka jenis kelas yang dikehendaki, seperti kelas akselerasi, kelas bilingual, kelas SNBI, kelas unggulan, dan sebagainya.
Keenam, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam mengakomodasi prinsip keadilan dilihat dari aspek  finansial adalah: (a) tingkat ekonomi orang tua, (b) kemampuan finansial sekolah, (c) dukungan pemerintah daerah, komite sekolah, dan (d) dukungan stakeholder.
Ketujuh, model sekolah yang dapat menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual adalah: (a) model sekolah yang membuka kelas akselerasi, bilingual, dan reguler, (b) model sekolah yang membuka kelas akselerasi, SNBI, reguler, (c) Model sekolah yang membuka kelas unggul dan reguler, (d) Model sekolah yang membuka kelas bilingual dan reguler, dan (e) Model sekolah yang membuka kelas inklusi/terpadu dan reguler.
Kedelapan, model sekolah yang dapat memberi perhatian dilihat dari  prinsip keadilan dilihat dari aspek finansial adalah:
a. Model sekolah yang menerapkan program subsidi silang,
b. Model sekolah yang menerapkan program beasiswa bagi siswa miskin
c. Model sekolah yang menerapkan program beasiswa bagi anak cerdas
d. Model sekolah yang menerapkan program bantuan lain yang bisa membantu anak miskin untuk tetap kuliah
Kesembilan, beberapa kebijakan yang telah ditempuh baik oleh pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota dalam menerapkan prinsip keadilan, baik dilihat dari aspek intelektual maupun finansial antara lain berupa; adanya sekolah reguler, adanya kelas unggulan, adanya kelas akselerasi, adanya sekolah inklusi, adanya sekolah nasional bertaraf internasional (SNBI), adanya sekolah model, program beasiswa, program subsidi silang, program BOS, program GNOTA, program BAZIS, program BKM, program gratis terbatas biaya pendidikan. Program-program tersebut sebagian besar telah diterapkan oleh sekolah-sekolah di daerah, hanya sebagian kecil saja yang belum dapat menerapkan program tersebut.
Kesepuluh, kebijakan-kebijakan pendidikan (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota) apa sajakah  yang perlu ditempuh sekolah dalam menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual dan finansial antara lain adalah penyelenggaraan
pendidikan yang mampu membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan serta nilai sebagai dasar pembentukan perilaku sebagaimana yang kita harapkan. Yaitu, terbentuknya manusia-manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai sebagai bekal kehidupannya dengan didukung oleh motivasi dan etos kerja yang tinggi sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu, demi keadilan dan perlindungan bagi yang lemah, langkah yang harus ditempuh  pemerintah adalah memberi jaminan yang mempertegas akses bagi orang miskin menjangkau sekolah-sekolah terbaik di daerahnya. Kebijakan pemerintah harus memihak masyarakat miskin.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, sekolah yang telah menerapkan prinspi keadilan dengan memberikan perhatian aspek intelektual siswa adalah sekolah yang telah membuka: kelas akselerasi, kelas unggul, kelas SNBI, kelas bilingual, dan kelas terpadu/inklusi. Kedua, sekolah yang telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan perhatian pada aspek finansial adalah sekolah yang telah memberi beasiswa dan subsidi silang. Ketiga, tipologi sekolah yang dapat menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual, adalah, sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap, sekolah yang mempunyai guru dan SDM lain yang kompeten ( teacher competencies) (sekolah yang mempunyai potensi berkembang), sekolah yang mempunyai input bagus, sekolah yang mampu melakukan manajemen berbasis sekolah ( School Based Management) dengan baik, artinya mampu memanaj kelas reguler dan kelas lain yang dibuka selain kelas reguler, sekolah yang mampu menggali dukungan finansial dan moral dari orang tua siswa secara keseluruhan, sekolah yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Keempat, tipologi sekolah yang dapat menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek finansial, adalah: sekolah yang mampu mendapatkan sumber dana cukup sehingga mampu memberikan beasiswa baik kepada siswa yang miskin maupun kepada siswa yang cerdas, sekolah yang mampu menerapkan program subsidi silang, sekolah yang dapat membuka kelas akselerasi/unggul dan memberi kesempata kepada siswa miskin untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas itu, sekolah yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya
Kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam mengakomodasi prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual adalah, kualitas input siswa, semakin bagus
Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba)--- Basrowi
input siswa semakin banyak jenis kelas yang bisa dibuka oleh sekolah, kualitas sumber daya manusia. Semakin kompeten sumber daya yang dimiliki, semakin banyak jenis kelas yang bisa dibuka oleh sekolah, dan sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, semakin mudah bagi sekolah untuk membuka jenis kelas yang dikehendaki, seperti kelas akselerasi, kelas bilingual, kelas SNBI, kelas unggulan, dan sebagainya.
Keenam, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam mengakomodasi prinsip keadilan dilihat dari aspek  finansial adalah, tingkat ekonomi orang tua, kemampuan finansial sekolah, dukungan pemerintah daerah, komite sekolah, dan dukungan stakeholder
Ketujuh, model sekolah yang dapat memberi perhatian dilihat dari  prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual adalah, model sekolah yang membuka kelas akselerasi, bilingual, dan reguler, model sekolah yang membuka kelas akselerasi, SNBI, reguler, model sekolah yang membuka kelas unggul dan reguler, model sekolah yang membuka kelas bilingual dan reguler, model sekolah yang membuka kelas inklusi/terpadu dan reguler
Kedelapan, model sekolah yang dapat memberi perhatian dilihat dari  prinsip keadilan dilihat dari aspek finansial adalah, model sekolah yang menerapkan program subsidi silang, model sekolah yang menerapkan program beasiswa bagi siswa miskin, model sekolah yang menerapkan program beasiswa bagi anak cerdas, model sekolah yang menerapkan program bantuan lain yang bisa membantu anak miskin untuk tetap kuliah
Kesembilan, beberapa kebijakan yang telah ditempuh baik oleh pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota dalam menerapkan prinsip keadilan, baik dilihat dari aspek intelektual maupun finansial antara lain berupa; adanya sekolah reguler, adanya kelas unggulan, adanya kelas akselerasi, adanya sekolah inklusi, adanya sekolah nasional bertaraf internasional (SNBI), adanya sekolah model, program beasiswa, program subsidi silang, program BOS, program GNOTA, program BAZIS, program BKM, program gratis terbatas biaya pendidikan.
Kesepuluh, kebijakan-kebijakan pendidikan (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota) yang perlu ditempuh sekolah dalam menerapkan prinsip keadilan dilihat dari aspek intelektual dan finansial antara lain adalah penyelenggaraan pendidikan yang mampu membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan serta nilai sebagai dasar pembentukan perilaku sebagaimana yang kita harapkan.

## 2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa model sekolah yang berkeadilan yang bisa direkomendasikan sebagaimana diuraikan dalam tujuan penelitian ini adalah:
a. Sekolah yang mempunyai input siswa dengan kualifikasi akademis  sangat baik dapat membuka kelas reguler ditambah salah satu atau lebih di antara kelas akselerasi, SNBI, atau bilingual.
b. Sekolah yang mempunyai input siswa dengan kualifikasi akademis  baik dapat membuka kelas reguler ditambah kelas unggulan.
c. Sekolah yang mempunyai input siswa dengan beragam kondisi fisik dan tingkat intelektual, dapat membuka kelas terpadu dan inklusi ditambah kelas reguler.
d. Sekolah yang mempunyai input siswa dengan kualifikasi akademis kurang baik atau biasa-biasa saja dapat membuka kelas reguler tanpa membuka salah satu di antara kelas akselerasi, unggulan, SNBI, bilingual, terpadu, dan inklusi.
e. Seluruh model sekolah tersebut (no1-4) harus memberikan beasiswa bagi anak miskin, beasiswa bagi anak cerdas, dan program subsidi silang. Akan lebih baik lagi apabila sekolah tersebut juga membentuk GNOTA, BAZIS, Gardutaskin, atau program sejenis yang mampu meringankan beban biaya sekolah anak dari keluarga kurang beruntung.

## Daftar Pustaka
Abbas, Hafidz. (1996). “Sekolah unggul dalam empat sentral kebijakan pembangunan pendidikan”, Kompas, Jakarta, 2 Oktober 1996.
Semiawan, Conny. (1997). Perspektif pendidikan Anak Berbakat. Jakarta. Grasindo.
Lynch, James. (1994). Provision for Children with Special Educational needs in The Asia Region. The word Bank. Washington DC. USA. 1994.
Nurhadi, Mulyani Ahmad. (1983). Administrasi pendidikan di sekolah. Yogyakarta: Andi Offset.
Sternberg, Robert J. (1992). The Triarchid Mind: A new theory of human intelligence. USA: Viking Penguin A Divicion Of Penguin Books.
Semiawan, Conny. (1995). Perspektif pendidikan Anak Berbakat. Jakarta. Grasindo. 1997.
Suyanto, Jihad Hisyam. (2000). Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III, Yogyakarta, Aditia..