Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014

## Wahab Aznul Hidaya
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

## Abstract
The  development  of  human  civilization, which  started  from  an  agrarian  society  towards  an industrial society, has had a significant impact on the life of the socio-cultural values at most levels of society. It is also inseparable from the criminal acts committed by adults and it is not uncommon for these crimes to be committed by minors, factors that cause them to commit these crimes due to inadequate economic factors from their parents, environmental factors where the child lives, the lack of supervision from the parents or the lack of moral education that the child  gets,  so  that  he  tends  to  take  deviant  actions.  This  research  is  empirical  normative research. (1) The implementation of the investigation of criminal acts committed by children at the Sorong City Police is carried out with the initial step of conducting an investigation, enforcement,  examination,  completion  and  submission  of  case  files.  In  the  event  that  the investigator has carried out the task of investigating, the investigator is obliged to notify the public  prosecutor  with  a  notification  letter  of  the  commencement  of  the  investigation accompanied by an official report. (2) Obstacles in carrying out investigations faced by the Sorong City Police. (a) Internal factors, Basically the police do not have many difficulties both in making arrests and in carrying out investigations, because generally the children are not really aware of what they are doing and the consequences that result from their actions. (b) External  Factors,  External  barriers  that  are  commonly  encountered  by  investigators  are  in giving understanding to the parent / guardian, or family of the child who committed the crime. Keywords : Child Investigation, Child Crime, Law Number 35 of 2014.

## Abstrak
Perkembangan peradaban manusia yang berawal dari masyarakat  agraris  menuju  masyarakat industrial  telah  membawa  dampak  signifikan  terhadap kehidupan  tata  nilai  sosiokultural pada  sebagian  besar  lapisan  masyarakat. Melihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Sorong  sudah  mencapai  481.890,  tidak  terlepas  juga  dari  yang  namanya  tindak  kriminalitas yang dilakukan oleh orang dewasa dan tidak jarang tindak kriminalitas ini dilakukan oleh anak yang  masih  dibawah  umur,  faktor  yang  menyebabkan  mereka  melakukan    tindakan kriminalitas  tersebut  karena  faktor  ekonomi  yang  kurang  memadai  dari  orang  tua,  faktor lingkungan  tempat  anak  tersebut  tinggal,  pengawasan  yang  kurang  dari  orang  tua    ataupun minimnya  pendidikan  akhlak  yang di dapat anak tersebut sehingga cenderung melakukan tindakan  yang  menyimpang.  Penelitian    ini    adalah    penelitian    normatif    empiris.  (1) Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Polres Sorong  Kota  dilakukan  dengan  langkah  awal  melakukan  penyelidikan,  penindakan, pemeriksaan,  penyelesaian  dan  penyerahan  berkas    perkara.    Dalam    hal    penyidik  telah
melakukan  tugas  penyidikan  maka  penyidik  wajib  memberitahukan  kepada  penuntut  umum dengan  surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  yang  dilampiri  dengan  berita  acara.  (2) Hambatan-hambatan  dalam  melakukan  penyidikan  yang  dihadapi  oleh Polres Sorong Kota. (a) Faktor  Internal ,  Pada  dasarnya  pihak  kepolisian  tidak  banyak  kesulitan  baik  di  dalam melakukan  penangkapan maupun dalam melakukan peyidikan, karena umumnya  anak-anak itu  tidak  begitu  menyadari  dengan  apa  yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.  (b) Faktor  Eksternal ,  Hambatan    secara    ekstern    yang    biasa    ditemui    oleh penyidik  adalah dalam  memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang  melakukan tindak pidana.
Kata Kunci : Penyidikan Anak, Tindak Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

## PENDAHULUAN
Masalah  perilaku  delinkuensi  anak  kini  semakin  menggejalah  dimasyarakat,  baik  di negara  maju  maupun  negara  yang  sedang  berkembang.  Perkembangan  peradaban  manusia yang berawal dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial telah  membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar lapisan masyarakat. Nilai-nilai  yang  bersumber  dari  kehidupan  industrial  revolusi  teknologi  semakin menggeser nilai-nilai  kehidupan  agraris  dan  proses  tersebut  terjadi  secara  berkesinambungan  sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.
Melihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Sorong sudah mencapai 481.890, tidak terlepas  juga  dari  yang  namanya  tindak  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan tidak jarang tindak kriminalitas ini dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminalitas tersebut karena faktor ekonomi yang kurang memadai dari orang tua, faktor lingkungan tempat anak tersebut tinggal, pengawasan yang kurang dari orang tua ataupun minimnya pendidikan akhlak yang di dapat anak tersebut sehingga  cenderung  melakukan  tindakan  yang  menyimpang.  Tindakan  kriminalitas  yang dilakukan  oleh  anak  begitu  beragam  mulai  dari  kasus  pengeroyokan,  pengerusakan, penganiayaan  ringan  maupun  berat,  sampai  dengan  kasus  pencurian  tersebut  biasanya pencurian biasa, pencurian ringan dan curanmor.

## Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pelaku Anak Di Kota Sorong 2015-2019
No. Jenis Kejahatan Tahun 2015 2016  2017  2018  2019 1 Pencurian 2 7 8 5 6
2 Pencurian dengan kekerasaan 10 7 5 8 10 3 Pencurian dengan pemberatan 4 7 5 5 10 4 Curanmor 5 10 11 12 15 Jumlah 21 31 29 30 41
Penulisan  ini  membahas  suatu  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  problematika penyidikan terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana dalam  kaitannya  dengan  penerapan suatu proses  penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP  dan  UU  perlindungan  Anak Nomor 35 Tahun 2014 untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus, terlepas dari  apapun  bentuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Berdasarkan   hal   tersebut  d i a t a s   maka  d a p a t   dirumuskan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut  (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Sorong Kota?; (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Problem penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?; (3) Bagaimana upaya yang seharusnya dilakuan oleh Polres Sorong Kota dalam mengatasi problem penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
Ahmad  Eko  Setiawan  Arbie  (2016) “Penyidikan  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Tindak Pidana Pencabulan”. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sama halnya  dengan  penyidikan  yang  dilakukan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  lainnya. Penyidikan  kasus  pidana  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  anak  dilakukan  oleh  kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana  pencabulan  dilakukan  oleh  polisi  wanita  dan  dalam  beberapa  hal  jika  perlu  dengan bantuan polisi pria.
Selamet Riadi (2016) “Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Proses diversi pada tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan wajib diupayakan diversi dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat  diversi  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  tersebut  diancam  dengan  pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan Pengulangan tindak pidana. Pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 dijelaskan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  orang  tua/wali  anak, Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pekerja  Sosial  dengan  mengedepankan  pendekatan Restorative Justice.
Gusti  Agus  Adhi  Bhayangkara,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  Ratna  Artha  Windari  (2018) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”. Faktor anak melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng karena adanya pengaruh ekternal yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian. Banyaknya kasus pencurian yang terjadi disebebkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian di Kabupten Buleleng yaitu: 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor  keluarga,  3)  Faktor  Lingkungan,  4)  Faktor  Pendidikan,  dan  5)  Faktor  kurangnya sosialisasi terkait tentang hukum.
Febrina Annisa (2016) “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana  Pencabulan  Dalam  Konsep  Restorative  Justice”.  Tindak  pidana  pencabulan  yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks dibandingkan dengan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Hal  ini  dikarenakan  Anak  adalah  calon  penerus generasi  bangsa.  Jika  sejak  kecil  mereka  telah  direcoki  oleh  hal-hal  yang  merusak  mental mereka, maka akan menjadi apa mereka saat dewasa nanti.
Yutirsa  Yunus  (2013) “Analisa  Konsep  Restorative  Justice  Melalui  Sistem  Diversi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia”.  Konsep  baru  dalam  UU  SPPA  ini dipandang baik utamanya konsep diversi yang menghindarkan anak dari jalur litigasi, dengan beberapa  lembaga  baru  yang  dibuat  tentunya  UU  SPPA  ini  diharapkan  konsep  restorative justice dapat terlaksana secara efektif.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang  tetapi  tidak  mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

## PEMBAHASAN

## Penyidikan  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di Polres Sorong Kota
Sesuai  dengan  Pasal  1  point  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  menjelaskan  bahwa  penyidikan adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti  itu  membuat  terang  suatu  tindak  pidana  yang terjadi  guna  menemukan tersangkanya.
Proses penyidikan  tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam buku himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan,  Buku Petunjuk Laporan, dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana  menyatakan  bahwa  penyidikan  tindak  pidana  terdiri  dari  5  (lima)  tahap  yakni:  (1) Penyelidikan; (2) Penindakan   yang   meliputi   pemanggilan,   penangkapan,   penggeledahan, penyitaan  dan  penahanan;  (3)  Pemeriksaan;  (4)  Pemberkasan;  dan  (5)  Penyerahan  berkas perkara ke penuntut umum.
Proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik/penyidik  pembantu  Polri terhadap tersangka  anak  ada  hal-hal  yang  menjadi  kekhususan  bagi  anak  yang tidak  bisa  dipandang sama  terhadap pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak  asasi manusia terhadap tersangka  anak  dan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  anak  guna  mendapatkan  kebenaran terhadap  suatu  perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.
Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik/penyidik pembantu anak dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Konvensi  PBB  tentang  Hak-hak  anak,  serta  peraturan Perundang-Undangan  lainnya  yang mendukung  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  anak yang  menjadi tersangka dalam perkara pidana.
Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak Polres Sorong Kota korban telah melakukan pertemuan dan telah bersepakat untuk berdamai melalui upaya diversi, dalam pertemuan  tersebut  pelaku  didampingi  oleh  ayah  kandung  pelaku  meminta  maaf  sebesar- besarnya kepada korban atas perbuatan pelaku kepada korban dan korban pun telah memaafkan pelaku, dan juga menyatakan bahwa saat ini pelaku merasa menyesal dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat kepada korban untuk itu ia berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari baik kepada korban maupun kepada orang lain.
Sesuai  hasil    penelitian    menunjukkan  bahwa    tersangka    diperiksa    oleh  pemeriksa bernama  Bripka  Hamdan  pada  hari  Senin  1  Juni  2020  pada  pukul  18.00  WIT  di  ruang penyidikan  anak.  Dalam  BAP  tersebut  terdapat  20  (dua  puluh)  pertanyaan  yang  ditanyakan oleh  pemeriksa  kepada  tersangka.  Pada  akhir  pertanyaan  tersangka  menjelaskan  bahwa tersangka  tidak  merasa  dipaksa  atau  dipengaruhi  selama  proses  pemeriksa  berlangsung, maupun orang lain.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Kanit  PPA  bahwa tersangka diperiksa di ruang penyidikan anak yang sesuai hasil  pengamatan peneliti bahwa
kondisi ruangan pemeriksaan dengan luas ruangan berukuran 3X8.5 meter persegi dilengkapi dengan 1 buah pendingin ruangan, 1 set TV, 5 set meja kursi untuk pemeriksaan dilengkapi dengan sarana komputer.
Dalam  pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dapat  dilihat  bahwa dalam rangka melakukan suatu proses penyidikan  ini,  penyidik menggunakan fasilitas yang memadai  untuk  dilakukan  penyidikan  bagi  tersangka  anak  pelaku  tindak  pidana.  Dalam pelaksanaannya,  pelaku  dihadapkan  pada  suatu  upaya  perlindungan  anak  dan  kesejahteraan anak dalam rangka mencari informasi yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan faktor yuridis, psikologis dan kriminologis seorang anak. Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  diperoleh  informasi  bahwa  penyidik/penyidik  pembantu  di  Polres Sorong  Kota  dalam  menangani  suatu  tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah  anak  sebagai pelaku, selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pelaksanaan proses penyidikan antara kasus- kasus  anak  dengan  kasus  orang  dewasa  harus  dibedakan  perlakuannya  sebagi  upaya melindungi  hak-hak  asasi  tersangka  pelaku  anak  tersebut.  Hal  tersebut    sesuai    dengan keterangan  Kanit PPA Polres Sorong Kota yang menerangkan sebagai berikut:
“Pada prinsipnya penyidikan antara kasus anak dengan kasus orang dewasa  memiliki perbedaan.  Hal ini ditempuh dalam rangka untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi anak. Meskipun di Polres Sorong Kota hanya memiliki beberapa penyidik anak yang  telah  tersertifikasi  anak,  namun  saya  telah  memberikan  arahan  kepada Penyidik/penyidik pembantu maupun anggota pemeriksa tentang tata cara penanganan kasus anak yang berhadap dengan hukum (ABH)”.

## Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Munculnya  Problematika  penyidikan  Tindak Pidana Anak Di Polres Sorong Kota
Dalam  suatu    ketentuan   dalam    sistem   peradilan   pidana    anak,   peranan  penegak hukum memegang peranan yang penting dalam  menjaga citra  hukum yang berlaku. Namun dalam  hal  pelaksanaan  hukum  sistem  peradilan  pidana, ternyata  proses  yang  berlangsung adakalanya  memiliki  suatu  pola  pikir  yang berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain  baik  itu menyangkut problematika yuridis maupun  problematika  praktis  dalam  pelaksanaan  proses penyidikan terhadap  anak tersangka tindak pidana.
Adapun  problem  praktis  dan  problem  yuridis  akan  menunjukkan  bahwa  adanya ketimpangan dalam pelaksanaan suatu sistem. Hal ini akan dicoba untuk mengkaji mengenai:

## Problema yuridis
Pada  dasarnya,  problematika  yuridis  erat   kaitannya  dengan  adanya suatu  aturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tidak  terkecuali  dengan  perundang-udangan    dalam pelaksanaan    penyidikan    tindak    pidana    anak.  Dengan  mengacu  pada  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penyidik merupakan penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  namun    dalam    kenyataannya    pelaksanaan    kualifikasi terhadap   penyidik tindak pidana anak tidak  memiliki  unsur  keseragaman  sehingga menyebabkan  adanya  suatu  ketimpangan  (ambiguitas)  dalam  hal  pelaksanaan  penyidikan. Keambiguitasan  penyidik  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana    ini    dikarenakan, penyidik/penyidik  pembantu  anak  belum sepenuhnya  mengerti  mengenai  adanya pedoman penyidikan  anak  pelaku tindak pidana.
Adapun dalam penyidikan anak juga terdapat problematika praktis yang dipengaruhi oleh  adanya  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  tindakan  dan  perilaku  penyidik/penyidik pembantu  dalam proses penyidikan tindak pidana anak di  Polres  Sorong  Kota.  Akibat dari  tindakan  dan  perilaku  peyidik/penyidik    pembantu    anak    yang    menyimpang  dalam melaksanakan penyidikan   anak   sebagai   pelaku   tindak   pidana,   dengan   demikian   akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Polres  Sorong  Kota  dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penyidikan yang  dilakukan oleh  penyidik/penyidik  pembantu  anak  dalam proses penyidikan anak, yaitu:

## Faktor penegak hukum;
Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu  dalam  penyidikan  tindak  pidana  dimana  anak  sebagai  pelaku    tindak  pidana. Masyarakat  sering  mengeluh  atas  kinerja  Polri  dalam  penanganan  tindak  pidana  pada umumnya  dengan  berbagai  alasan,  antara  lain  terlalu  lambat/santai,  tidak  proaktif    dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil  Polri  yang tidak baik dalam menangani perkara yang dilaporkan.
Berdasarkan  pada    hasil    penelitian    bahwa  kualitas    atau    kemampuan  Polri  yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif,  efisien  dan modern yang  dapat  diuraikan sebagai berikut: (1) Profesional “Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun”; (2) Efektif “Kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-keilnya (hemat dan sukses)”; (3) Efisien “Kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesikannya
sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  seperti  yang  diinginkan”;  (4)  Modern  “Berpikir  maju, strategis  dan  atau  mencapai  hasil  dengan  bantuan berbagai  peralatan/teknologi  mutakhir sehingga  semua  terselesaikan secara efekti, efisien dan profesional”.
Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan  dan  perilaku  penyidik  atau  penyidik pembantu  dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  anak    di    Polres  Sorong  Kota  dapat dijelaskan  bahwa  dengan  melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu anak  dalam  setiap  proses  penyidikan  tindak  pidana  anak  bila    dikaitkan  dengan  pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana,  prasarana dan dana  yang  minimal, ditambah  lagi  dengan  tidak  dapat  terpenuhinya persyaratan sebagai penyidik anak, maka penyidikan  tindak  pidana  anak  sebagaimana    diharapkan  masyarakat  untuk  bertindak profesional  efektif,  efisien,  professional  dan  modern  belum  dapat  diwujudkan  oleh penyidik/penyidik  pembantu  anak.  Penyidik/penyidik  pembantu  anak  yang  melakukan penyidikan  tindak  pidana  anak  maupun  ketentuan  perundang-undangan  mengenai  anak. Karena  sampai  saat  ini  belum    pernah  ada  pendidikan  kejuruan  dibidang  anak  maupun pemberian pengetahuan hukum acara pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendidikan kejuruan yang   diberikan kepada penyidik/ penyidik pembantu khususnya  dibidang  anak  diharapkan dapat  diterapkan  oleh penyidik anak  dalam melakukan penyidikan anak secara baik dan benar tanpa ada lagi pelanggaran terhadap anak. Dengan demikian, pendidikan kejuruan khusus anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyidik/penyidik pembantu terhadap tersangka anak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.

## Upaya  Yang  Seharusnya  Dilakukan  Polres  Sorong  Kota  Dalam  Mengatasi  Problem Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Sesuai  dengan  undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Polri dalam mengemban tugasnya wajib memberikan perlindungan  dan pelayanan   kepada   masyarakat   dengan   sebaik-baiknya, khususnya   terhadap  perempuan dan  anak  yang  berhadapan  degan  hukum. Seringkali  kita  melihat  bahwa  kenyataan  masih banyak  anggota Polri yang belum memahami tentang hak asasi anak terutama yang bertugas pada  sektor  pelayanan  masyarakat  sehingga  perlu  diadakan  program-program  pelatihan tentang   pemahaman  hak-hak   anak   dan   perlindungan  anak,   peradilan   anak, perspektif gender,     sensitifitas    terhadap    anak    dan    kebijakan    Polri    tentang  penanganan  anak. Berdasarkan pada kenyataan tersebut dimasa yang akan datang hendaknya di lingkungan kerja Polres Sorong Kota diharapkan mampu untuk:
Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang Perlindungan Anak
Dalam  rangka  pemahaman  ruang  lingkup  tugas  dan  kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk dimasa yang akan datang  dengan melakukan suatu terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari  sudut  pandang  anak  sebagai  korban.  Dan  pandangan  anak  ditinjau  dari sudut pandang kemasyarakatan.
Adanya sudut  pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu  ini  diharapkan akan  tercipta  suatu  keadilan  restoratif.  Keadilan restoratif ini  dilakukan dalam rangka untuk menghindarkan suatu stigmatisasi  dari  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan suatu  anak  nakal yang  wajib  untuk  dimintakan  pertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam suatu  peradilan  dan  harus  menjalankan  sanksinya  di dalam suatu penjara.
Dengan  memiliki  pemikiran  akan  pentingnya  keadilan  restoratif diharapkan   semua aparat    penegak    hukum    terutama    penyidik/penyidik pembantu  tindak pidana anak  dapat menghindarkan suatu  proses  penyidikan yang  menggunakan  kekerasan  terhadap  anak  dan atau  melakukan  tindakan manuver  yang  membahayakan  anak  baik  dari  segi  mental,  fisik maupun psikologis  anak. Penyidik/penyidik pembantu anak harus mampu untuk memahami bahwa  dalam  suatu  proses  penyidikan  anak  ini  nanti  dimasa  yang  akan datang tidak hanya diupayakan  sebagai  upaya  pertanggungjawaban pidana namun   lebih   daripada   itu,   dalam taraf  penyidikan  anak,  anak  yang berhadapan dengan hukum memiliki suatu tanggungjawab moral yang harus diperbaiki  sehingga  anak  tersebut  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  sama untuk kedua kalinya.
Pemahaman  seperti  ini  tentunya  sejalan  dengan  kewajiban  Polri  dalam  PP  Nomor  2 Tahun 2002 Pasal  4  yang menyatakan bahwa   kewajiban polri mencakup:  (1) Memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat;  (2) Memperhatikan  dan  menyelesaikan  dengan  sebaik-baiknya  laporan  dan  atau  pengaduan masyarakat.
Berbicara  tentang  penanggulangan  kejahatan  pada  umumnya  dan delinkuensi  anak pada khususnya., tidak dapat dilepaskan pada pembicaraan mengenai   Kebijakan   Kriminal (criminal   policy)   sebagai   usaha   rasional masyarakat untuk menanggulangi  kejahatan, di dalam gerak operasionalnya yang terarah pada dua jalur, yaitu : (a) Kebijakan Kriminal Jalur Penal; dan (b) Kebijakan Kriminal Jalur Non penal.
Secara kasar, dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitik  beratkan  pada  sifat  "represif”  (penumpasan/pemberantasan/penindasan)  setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan jalur non-penal, lebih menitik beratkan pada sifat  "preventif"  (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan terjadi dikatakan pembedaan secara kasar, karena pada hakikatnya, tindakan represif juga dapat dilihat  sebagai  tindakan    preventif  dalam  arti  luas  dengan  mempertimbangkan  :  (a) Keterbatasan  penggunaan  jalur  penal  dalam  penanggulangan  delinkuensi  anak,  lebih mencerminkan  sifatnya  sebagai kurieren amsymptom (pengobatan simptomatik) dari pada  "pengobatan  kausatif";  (b)  Hasil  pengamatan  praktek-praktek  pendekatan  justisial konvensional  cenderung  merugikan  masa  depan  anak,  stigmatisasi  anak  (stigmatisasi  anak secara  kriminologi  merupakan  faktor  kriminogen);  dan  (c)  Semakin  gencarnya  tuntutan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan hak-hak anak  (termasuk  hak-hak anak pelaku delinkuensi), antara lain tampak dari Resolusi PBB  yaitu : (1) Convention of the Rights of the Child ( CRC ) ditetapkan berlaku di Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990;
(2) UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule) ; (3) UN Standard of the Protection of Juvenile De-prived of their Liberty ; dan (4) The  Tokyo Rule , maka  cukup  beralasan  apabila  dinyatakan bahwa  upaya  penanggulangan  delinkuensi anak, harus diusahakan dengan cara-cara yang lebih mengedepankan 'kepentingan  anak"  ( nie oesrinterest  of the  child ),  tanpa  kehilangan  maknanya  sebagai  upaya  pengendalian  terhadap terjadinya gejala tersebut di masyarakat.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Polres Sorong  Kota  dilakukan  dengan  langkah  awal  melakukan  penyelidikan,  penindakan, pemeriksaan,    penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara.  Dalam  hal  penyidik  telah melakukan tugas  penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan  surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  yang  dilampiri  dengan  berita  acara. Setelah  semua  selesai  diperiksa  oleh  penyidik  maka  dilakukan  pemberkasan  perkara  atau berkas  perkara,  yang  kemudian  berkas  perkara  tersebut    diserahkan  ke  kejaksaan  dimana terjadinya tindak Pidana / locus delicty , apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.
Hambatan-hambatan    dalam    melakukan    penyidikan    yang    dihadapi    oleh  Polres Sorong Kota  dalam  mengatasi  tindak  pidana  anak,  umumnya muncul karena didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut : (a) Faktor Internal; (2) Faktor Eksternal
Upaya  Polres  Sorong  Kota  Dalam  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Penyidikan  Tindak Pidana Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain: (a) Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan POLRI tentang Perlindungan anak; (b) Pemahaman mengenai diversi dan  diskresi POLRI  dalam  sistem peradilan anak; (c) Mampu  untuk  menterjemahkan  dan  membahas prosedur  yang dilakukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan  hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad  Eko  Setiawan  Arbie.  2016. Penyidikan  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Pencabulan . Lex Crimen . Vol. V/No. 3. 89-96.
Selamet Riadi. 2016. Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat) . Jurnal Ius . Vol Iv| Nomor 2. 124-136.
Gusti  Agus  Adhi  Bhayangkara,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  Ratna  Artha  Windari.  2018.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Buleleng) . E-Journal Komunitas Yustisia . Volume 1 No. 2. 1-11.
Febrina Annisa. 2016. Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice . Adil: Jurnal Hukum .Vol. 7 No.2. 202- 211.
Yutirsa Yunus. 2013. Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jurnal Rechtsvinding . Volume 2 No 2
Hadjon, Philipus  M, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Bina  Ilmu, Surabaya, 1997.
Kusuma, Mulyana W, Hukum dan Hak-Hak Anak , CV. Rajawali, Jakarta, 1986
M. Nasir, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta.

## Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.