## Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi
Magdalena Nona Ice 1* , Lilis Ardini 2 , Kurnia 3
1) Prodi Akuntansi, Universitas Nusa Nipa Maumere
2,3) Pascasarja Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
1) magdalenanona4@gmail.com , 2) lilisardini@stiesia.ac.id , 3) kurnia@stiesia.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 27Juli 2023 Disetujui : 2 Agustus 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  test  and  analyze  the  influence  of  competence,  internal  system  control,  and community participation on the accountability of village financial management, moderated by the use of information technology. The type of data used in the study was primary data obtained from questionnaires  that  were  distributed  directly  to  respondents,  namely  village  heads,  secretaries, treasurers,  BPD,  and  communities  within  the  Sikka  Regency  village  government.  Sampling through  Purposive  sampling  and  obtained  a  sample  of  150  respondents.  Data  analysis  was processed  using  SPSS  through  a  statistical  method  of  multiple  regression  with  a  moderation approach, namely Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the analysis show that competence and internal control systems have a positive and significant effect, while community participation  does  not  affect  the  accountability  of  village  financial  management.  The  use  of information technology does not moderate the influence of competence, internal system control, and  community  participation  on  the  accountability  of  village  financial  management.  The implications of this research, especially for village officials in Sikka Regency, are expected to be better in accountability for managing villages finances, provide input to the Sikka district, so that in  the  future  the  village  financial  system  application  can  be  fully  used  in  this  area  and  can simplifying  the  village  bookkeeping  and  spending  system.  In  addtion,  village  officials  are  also expected  to  be  able  to  involve  the  village  community  in  all  decision-making  related  to  the interests and prodress of the village and society in general.
Keywords:Village Financial Management Accountability, Competence, Internal Control System,
Community Participation, IT Utilization

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang - Undang  No. 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  disebutkan  bahwa:  Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Lebih lanjut undang–undang tersebut juga  menjelaskan  bahwa  pembangunan  desa  dalam  hal  ini,  mencakup  empat  bidang pembangunan  dan  difokuskan  pada  keempat  lingkup    pembangunan  tersebut  yang  menegaskan esensi  dari  undang-undang    desa  yakni  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  desa untuk  tidak  hanya  dijadikan  objek  pembangunan  tetapi  lebih  mandiri  menjadi  objek  sekaligus subjek  pembangunan.  Dengan  demikian  desa  tersebut  dapat  melaksanakan  pembangunan  sesuai kebutuhan desa itu sendiri.
Akuntabilitas  menjadi  indikator  penting  dalam  mengukur  kemampuan  suatu  pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan kemampuan  pemerintah  desa  mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Adapun beberapa masalah yang masih  menjadi  perhatian  khusus  dalam  lingkup  akuntansi  pemerintahaan  adalah  terkait pengelolaan  dana  desa,  yaitu  tingginya  tuntutan  mengenai  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa yang  segera mungkin  harus  menjadi fokus  pembenahan  bagi  aparatur  desa.  Banyak  faktor  yang yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  salah  satunya    kompetensi  aparatur desa.  Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  pengelola  dana  desa  menjadi  syarat  penting  agar  nantinya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sikka yakni masih banyak  aparat  desa  yang  berpendidikan  SMA  sederajat.      Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Atiningsih  &  Ningtyas  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  harus  diimbangi  dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola suatu anggaran karena dengan adanya kompetensi yang  memadai  maka  akan  mendukung  keberhasilan  pengelolaan  dana  desa,  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widyatama  &  Novita  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa kompetensi aparatur tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain kompetensi yang baik, pengelolaan dana desa juga memerlukan adanya sistem pengendalian internal. Dengan adanya  sistem  pengendalian  internal  dapat  memengaruhi  pengambilan  keputusan  internal pemerintah  desa  dan  dapat  berimplikasi  pada  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Fenomena yang  terjadi  di  Kabupaten  Sikka  yakni  sistem  pengendalian  desa  masih  rendah  yang menyebabkan  banyak  desa-desa  dalam  pelaporan  pertanggungjawaban  setiap  tahun  tidak  tepat waktu.    Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yudiantoro  (2017)  menunjukkan  bahwa  Sistem Pengendalian  Internal  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Sedangkan  penelitian  Atiningsih  &  Ningtyas  (2019)  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  adanya pengendalian  internal  yang  baik  pada  sebuah  instansi  tetapi  tidak  diimbangi  dengan  kerjasama antar  aparatur  pemerintah  maka  instansi  tersebut  tidak  akan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan  dari  organisasi.  Kesuksesan suatu  pengelolaan  dana  desa juga  dipengaruhi oleh partisipasi  masyarakat,  dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat  diperlukan  untuk  menggali  potensi yang  dimiliki  sebuah  desa  dalam  mengelola  dana  desa  untuk  meningkatkan  pembangunan  di dalam  lingkup  desa.  Fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sikka  yakni  minimnya  keterlibatan dari  masyarakat  dalam  kegiatan  yang  diadakan  oleh  desa.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu berbagai  kegiatan  desa  dengan  mengikut  sertakan  masyarakat  dalam  segala  proses  penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen. Namun,  penelitian  Listyawati et  al .,  (2019)  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Adapun  faktor  lain  yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah pembuatan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan  mutu  dan  kualitas  tata  kelola  keuangan  desa.  Aplikasi  yang  dimaksud  adalah Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES).  Pemerintah  dalam  mengembangkan SISKEUDES  bertujuan  untuk  membantu  pemerintah  desa  agar  lebih  mandiri  dalam  mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan  di  desa.Aplikasi  siskeudes  relatif  mudah  digunakan  untuk  mengakomodir  dan menjawab kebutuhan administrasi dan penatausahaan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  Permasalahan  terkait  penerapan  Siskeudes  tersebut  tentunya  menjadi  masalah  bagi masyarakat  desa  yang  belum  terbiasa  menggunakan  komputer  sebagai  alat  dalam mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut.  Selain  itu  juga  permasalahan yang  terjadi  terkait  aplikasi  Siskeudes  adalah  berkaitan  dengan  ketersediaan  jaringan  internet yang  belum  mampu  mengakses  topografi  desa  yang  masih  terpencil  sehingga  menyebabkan belum  adanya  pemerataan  penggunaan  aplikasi  Siskeudes.  Pelatihan  penggunaan  aplikasi  yang dijanjikan secara berkala oleh pemerintah pusat juga apakah sudah sesuai dengan rencana tersebut dan  telah  diikuti  oleh  semua  elemen  desa  hingga  ke  desa  dengan  letak  topografi  desa  yang ekstrem atau susah untuk diakses.
Stewardship theory mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sector publik  yang  dapat  dipercaya,  menampung  aspirasi  masyarakatnya,  memberikan  pelayanan  yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya, sehingga visi dan misi yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal. Tetapi dalam pelaksanaannya aparat desa  (steward)  masih  mempunyai  beberapa  kelemahan  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab tersebut yaitu pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang bersifat akuntabel.Kedua  penggunan  teknologi  informasi  pada  bidang  pemerintahan  yang  cukup membantu  masyarakat  dalam  hal  pelayanan  publik.Penggunaan  teknologi  informasi  yang dimaksudkan adalah penerapan aplikasi SISKEUDES tetapi pada kenyataanya banyak aparat desa yang  tidak  memahami  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  hal  ini  SISKEUDES  sehingga menyebabkan  terjadinya  kesalahan  administrative  maupun  substantive  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Teori  ini  menjadi  landasan  dari  penelitian  ini  yang  dapat  menjelaskan  bahwa masyarakat desa sebagai principal yang mempercayakan pemerintah desa sebagai steward untuk mengelola dana desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan desa.
Berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut  terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yakni oleh Rezkiyanti, (2019) mengenai  pengaruh  sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan kompetensi  perangkat  desa  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  Penelitian menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem pengendalian  internal    berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Pahlawan  et  al.,  (2020)  mengenai    Pengaruh  kompetensi aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  Enggar.  Hasil  Penelitian  menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  desa  dan  pastisipasi  masyarakat    berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa,  sedangkan  sistem  pengendalian  internal  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  signifikan  mempengaruhi    akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa.  Penelitian  lain  juga  dilakukan  oleh  Yustika  (2019)  mengenai  pengaruh  sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  Penelitian  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal  berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh Marlon  Reu  &  Lasdi  (2021),  Determinan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kecamatan Tanawawo. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Sedangkan partisipasi masyarakat desa dan penerapan SISKEUDES tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  dalam  wilayah  Kecamatan  Tanawawo.  Berdasarkan  hasil  penelitian terdahulu  yang  masih  inkonsisten,  maka  penulis  ingin  meneliti  kembali  dengan  menghadirkan variabel  moderasi  yaitu  pemanfaatan  teknologi  informasi.Penelitian  ini  dilakukan  untuk memantapkan  hasil  penelitian  terdahulu  terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Sikka.Faktor  terpenting  di  pemerintahan  desa  yaitu perangkat  desa  dan  kepala  desa  yang  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  tersusun  dalam struktur  organisasi  desa.  Dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  diharapkan  akan memberi pengaruh terhadap kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam  mencapai  tujuan  untuk  kemajuan  desa.  Diharapkan  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi yang baik akan memperkuat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi semakin baik.

## STUDI LITERATUR

## Teori  Stewardship (stewardship Theory)
Teori stewardship menyatakan  bahwa  pemerintah  melaksanakan  pekerjaannya  untuk  mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Donaldson dan Davis, 1991). Selain itu, pemerintah juga melakukan  pekerjaannya  atas  motivasi  kepentingan  organisasi  dan  bukan  termotivasi  dari kepentingan  pribadinya  (Donaldson  dan  Davis,  1991).Implikasi    teori stewardship dalam
penelitian    ini    yaitu stewards (aparat  desa)  diharapkan  akan    bekerja    dengan    sebaik  -baiknya untuk   kepentingan principal yaitu  masyarakat   dan   instansi   mereka  sehingga dapat  dipercaya dalam  bertindak  yang  sesuai  dengan  kepentingan  publik  yaitu  dengan  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  dengan  tepat,    merencanakan  dan  melaksanakan  anggaran  yang  diamanahkan kepadanya.  Untuk  melaksanakan  tanggungjawab  tersebut  maka stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Akuntabilitas      yang      baik ditunjukkan   oleh adanya     sistem     akuntansi     yang     dapat memberikan  informasi handal, akurat,  dapat dipertanggungjawabkan,   dan   tepat   waktu (Lestari et  al.,  2019).

## Kompetensi
Menurut Sutrisno (2017:2), sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap  seleksi  hingga  tahap  pelaksanaan  tugas  karena  sumber  daya  manusia  merupakan  faktor penting  dalam  menjalankan  operasional  dan  untuk  kepentingan  pengambilan  keputusan.  Terkait pengelolaan  dana  desa,  seorang aparatur  desa  harus memiliki  kemampuan  yang  baik agar  dapat mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  dana  desa  tersebut  karena  aparatur  desa  yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan, 2019).

## Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 merupakan  “Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

## Partisipasi Masyarakat
Menurut  Atiningsih  dan  Ningtyas  (2019),  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  dari  program  pembangunan  maupun  pengembangan masyarakat,  dimana  partisipasi  masyarakat  bukan  hanya  melibatkan  masyarakat  dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat di setiap kegiatan maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi  Informasi  merupakan  kumpulan  dari  beberapa  unsur  teknologi  seperti  komputer, perangkat  ( hardware dan software ),  database,  jaringan,  dan  jenis  lainnya  yang  berhubungan dengan  teknologi(Yudianto  dan  Sugiarti,  2017).Teknologi  informasi  merupakan  sebuah  bentuk umum  yang  menggambarkan  setiap  teknologi  yang  membantu  menghasilkan,  memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi.

## HIPOTESIS
H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi diyakini sebagai salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa,  dimana  semakin  kompeten  seseorang aparat  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya,  maka  akan  mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  lebih  baik.  Terkait  pengelolaan        dana        desa,
maka seorang    aparatur    desa    harus    memiliki kemampuan   yang   mumpuni   untuk   dapat mengelola  dan    mempertanggungjawabkan  dana    desa.  Jika  aparatur  desa  berkompeten  dalam mengelola keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan  dana desa    tersebut.    Sebaliknya,jika  aparatur  desa  tidak  memilik  sumber  daya  yang  memadai  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara  optimal. Oleh karena  itu,  kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  mempengaruhi  akuntabilitas        pengelolaan dana  desa  (Umaira  dan  Adnan,  2019).  Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Budiana  et  al. (2019),      Atiningsih      dan      Ningtyas      (2019),  Aulia  et    al.(2018)    yang    menyatakan    bahwa kompetensi  aparatur  desa  maupun  kompetensi    aparatur    pengelola    dana    desa  memiliki pengaruh   terhadap   akuntabilitas dana  desa.

## H2:  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  Positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa
SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu alat pengendalian sistem internal yang  dilaksanakan  pada  semua  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  yang kemudian tertuang dalam PP No.60 tahun 2008. SPI adalah suatu bentuk kontrol dan pengawasan yang  dilakukan  dengan  tujuan  meminimalisir  adanya  kesalahan  dalam  pelaksanaan  fungsi  serta tanggungjawab organisasi seperti kecurangan dan penyelewengan aset negara.Dengan demikian, sistem  pengendalian  internal  dalam  mengelola      dana      desa      sangat      diperlukan  untuk mengetahui        ada        atau        tidaknya  penyimpangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Jika pengendalian  internal  suatu  pemerintah  lemah  maka  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  dan kecurangan  semakin  besar.  Sebaliknya,  jika  pengendalian  internalnya  kuat,  maka  kemungkinan terjadinya kecurangan kecil. Hal ini didukung dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Budiana etal .  (2019),  dan  Widyatama et  al .,  (2017)  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## H3:  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa
Partisipasi  Masyarakat  adalah  hal  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  pembangunan  desa  yang sesuai  dengan  kebutuhan  desa  itu  sendiri.  Partisipasi  masyarakat  bukan  hanya  melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana     desa     sangatlah penting karena masyarakat dapat      memperoleh      informasi  tentang  penyaluran  dana  untuk  pembangunan  desanya. Masyarakat  bisa  disebut    juga    pemangku    kepentinga  utama  dalam  pelaksanaan  kebijakan organisasi publik, terutama  implementasi pembagunan di desa-desa. Implementasi pembangunan harus  diprioritaskan  dengan  melibatkan  masyarakat  sehingga      proses      implementasi pembangunan   tepat   pada   sasaran,   efisien dan   efektif (Wafirotin   dan   Septiviastuti, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia et al. (2018), Umaira dan Adnan (2019), dan Wafirotin dan Septiviastuti (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## H4    :  Pemanfaatan  teknologi  informasi  memperkuat  pengaruh  Kompetensi  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Di era yang serba modern saat ini serta tuntutan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan desa yang  semakin  tinggi,  aparatur  desa  selaku  agen  tentunya  memerlukan  sebuah  alat  atau  sistem yang  dapat  membantu  dalam  rangkaian  pekerjaan  aparatur  desa.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  BPKP  menciptakan  sebuah  sistem  berupa  aplikasi  yang  diyakini  dapat  membantu pengelolaan  dana  desa  yaitu  aplikasi  Siskeudes.  Hubungan  antara stewardship  theory dengan aplikasi  SIKEUDES,  dapat  dilihat  dari  sisi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa,  dimana dengan  adanya  aplikasi  SISKEUDES,  agen  diwajibkan  untuk  mampu  menyajikan  laporan keuangan  desa  yang  sesuai  dengan  standar  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Penelitian yang  dilakukan  (Na’fiah,  2018)  tentang  Implementasi  dan  Evaluasi  Siskeudes.  Hasilnya menunjukan  bahwa  kendala  utama  implementasi  Siskeudes  yang  dirasakan  oleh  desa  berkaitan
dengan  SDM  desa  evaluasi  dari  implementasi  Siskeudes  adalah  diperlukan  sinergi  dari  SDM, baik  SDM  di  desa  maupun  SDM  di  BPKP  sehingga  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  yang diharapkan.  (Sari,  2009)  menyatakan  efektivitas  pemanfaatan  SIA  pada  suatu  organisasi tercermin  dari  kemampuan  SDM  dalam  menggunakan  komputer,  semakin  baik  kompeten  serta mahirnya seorang karyawan menggunakan komputer.

## H5: Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Menurut  (Wiguna,2016)  pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah  perilaku  atau  sikap  individu dalam  menggunakan  teknologi  informasi  untuk  menyelesaikan  tugas  dan  meningkatkan kinerjanya.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  diharapkan  memberikan  manfaat  bagi  pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat  melakukan  pekerjaan.  Dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  memberikan kemudahan  dalam  memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data,  sehingga  dapat  memberikan keyakinan dalam mempertanggungjawabkan pelaporan pada pemberi amanah. Hal ini di dukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  Aulia,  (2018)  mengemukakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  suhendro, et  al (2020),  menyatakan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
H 6 :  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  memperkuat  pengaruh  partisipasi  masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Masyarakat  dilibatkan  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  kontrol.  Masyarakat  juga  melakukan  peran  pengawasan  terhadap pengelolaan  dana  desa  dengan  tujuan  melakukan  tekanan  dan  tuntutan  agar  pengelolaan  dana desa  dapat  digunakan  dengan  baik.  Akuntabilitas  akan  tercapai  jika  adanya  partisipasi  dari masyarakat  yang  menyampaikan  segala  aspirasi  serta  berkontribusi  dalam  proses  pengelolaan dana  yang  diperoleh.  Berdasarkan  asas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.  Hal  tersebut  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  Dewi  dan  Gayatri (2019), Perdana (2018) dan Mada, et al., (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudarosatun,  (2017)  menyatakan  bahwa  partisiasi  masyarakat  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas dana desa dikarenakan masyarakat belum begitu paham mengenai alokasi dana desa, masyarakat hanya sekedar mengikuti apa yang di intruksikan tanpa mengetahui berapa besar dana desa yang diperoleh serta kegunaannya.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Kompetensi (K) Sistem Pengendalian Internal (SPI) Partisipasi Masyarakat  (PM) Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa (APKD)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan deskriptif  kuantitatif.  Populasi  yang  digunakan  oleh  peneliti  yakni  seluruh  desa  yang  berada  di kabupaten  sikka  dengan  responden  yakni  para  kepala  desa,  sekretaris,  bendahara,  BPD,  dan masyarakat.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  rumus  slovin  dan  purposive  sampling pengambilan  sampel  dengan  memakai  kriteria  yang  sudah  ditentukan.  Kriteria  yang  digunakan peneliti  adalah  aparatur  desa  yang  memiliki  pengalaman  bekerja  minimal  3  tahun,  tingkat pendidikan responden minimal SMA, desa yang sudah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ)  menggunakan  dana  desa  tahun  2021.  Berdasarkan  kriteria  tersebut maka  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  30  desa  dengan  jumlah  responden sebanyak  150  orang.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang dikumpulkan  melalui  survey  kuesioner  kepada  responden.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analaysis.

## HASIL

## Uji Validitas
Uji validitas juga dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skors masing-masing skor butir  pernyataan  menunjukan  hasil  yang  signifikan,  maka  maisng-masing  butir  pertanyaan dikatakan valid. Tingkat validitas dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan metode product momen  pearson. Nilai  korelasi  antar  skor  butir  pernyataan  dengan  total  skor  butir  pernyataan dibandingkan  dengan  r kritis (0,30),  maka  instrument  tersebut  dikatakan  valid  dan  berada  pada tingkat  validitas  dengan  tingkat  signifikansi  0,05  (Ghozali,  2018:  51).  Hasil  uji  validitas menunjukkan  bahwa  seluruh  intrumen  pernyataan  memiliki  koefisien  korelasi  lebih  besar  dari 0,30 sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Menurut  Sugiyono  (2018:45)  Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  indicator  variable  atau konstruk  dari  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner  reliable  atau  handal  jika  jawaban  terhadap pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan cara menghitung nilai cronach alpha dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Suatu variable  akan  dikatakan  reliable  apabila  memberikan  nilai  Cronbach  Alpha>  0,60.  Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indicator variable menunjukkan nilai Cronbach’s alpha  lebih  besar  dari  0,70,  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  seluruh  indicator  variable  dalam penelitian ini adalah reliable dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  variabel  independen  dan dependen  keduanya  memiliki  distribusi  normal  dan  mendekati  normal.  Dalam  uji  normalitas penelitian  ini,  alat  uji  yang  digunakan  adalah  uji  statistik  dengan Kolmogrov-Smirnov  Z. Nilai Kolmogrov-Smirnov Z yang digunakan adalah 0,05. Jika probabilitas  > 0,05 maka distribusi dari model  regresi  adalah  normal,  sedangkan  jika  probabilitas  <  0,05  maka  distribusi  dari  model regresi adalah tidak normal.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data
Unstandardized Residual N 135 Kolmogorov- Smirnov Z 0,57 Asymp.sig. (2-tailed) 0,200
Sumber: Hasil  Output SPSS diolah, 2022
Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data, dapat diketahui bahwa dilihat dari nilai Asymp.sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05, sehingga data yang digunakan berdistribusi normal.

## Uji Heterokedastisitas
Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah melalui pola scatterplot. Scatterplot merupakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

## Uji Multikolinearitas
Tabel 17 Hasil Uji Multikolinearitas Model Coefficients Keterangan Tolerance VIF Kompetensi 0,953 1.049 Bebas Multikolinearitas Sistem Pengendalian Internal 0,648 1.543 Bebas Multikolinearitas Partisipasi Masyarakat 0,643 1.554 Bebas Multikolinearitas
Sumber: Hasil Output SPSS diolah, 2022

## Analisis Regresi Linear Berganda (Model 1)
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen berpengaruh  atau  tidak  terhadap  variabel  dependen.  Dalam  hal  ini  yaitumenganalisis  pengaruh kompetensi,  sistem  pengendalian  internal,  partisipasi  masyarakatterhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Tabel 1 Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Eror 1 (Constant) 7.701 2.849 Kompetensi (K) 0.231 0.067 Sistem  Pengendalian  Internal (SPI) 0.168 0.028 Partisipasi Masyarakat (PM) 0.128 0.077
Dari data tabel  untuk persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
APKD = 7,701 + 0,231
KK + 0,168 SPI + 0,128 PM + e
Nilai Konstanta constant (α) sebesar 7,701 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat) adalah nol maka kualitas akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  sebesar  8,650.  Koefisien  regresi  variabel kompetensi  (X1)  sebesar  0,231  mengindikasikan  bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan  variabel kompetensi  akan  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  sebesar  0,231.  Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,168 artinya bahwa peningkatan satu variabel  sistem  pengendalian  internal  dengan  asumsi  variabel  bebas  lain  konstan  akan menyebabkan  peningkatan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  sebesar  0,168.Koefisien regresi variabel partisipasimasyarakat (X3) sebesar 0,128 artinya bahwa peningkatan satu variabel partisipasi masyarakat dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,128.

## Uji Hipotesis (Uji t) Model 1
Tabel 2 Hasil Uji t Model 1 Model Standardized Coefficients T Sig. Beta Std. Eror 1 (Constant) 7.701 2.849 2,703 0,008 Kompetensi (K) 0.231 0.067 3,440 0,001 Sistem Pengendalian Internal 0.168 0.028 6,103 0,000 Partisipasi Masyarakat 0.128 0.077 1,662 0,099
Pengujian  hipotesis  pengaruh  kompetensi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa dilakukan  uji  t  yang menghasilkan  perhitungan  nilai  beta0,231  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,001.  Nilai  signifikansi  0,001  <  0,05  yang  artinya  kompetensi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Pengujian hipotesis  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa dengan uji t yang menghasilkan nilai beta sebesar 0,168 dengan signifikansi 0,000. Nilai sig. 0,000  <  0,05  artinya  system  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa,  dengan  demikian  hipotesis  kedua  diterima.Pengujian  hipotesis pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,099.  Nilai  signifikansi  dari  0,099  >  0,05  artinya  partisipasi  masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak mengalami peningkatan dan hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian pada beta sebesar 0,128.

## Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)
Salah satu metode untuk menganalisis variabel moderasi adalah regresi moderasi. Tujuan analisis ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  variabel  moderasi  akan  memperkuat  atau  memperlemah pengaruh  independen  terhadap  variabel  dependen.  Variabel  moderasi  dalam  penelitian  ini  yaitu pemanfaatan teknologi informasi.
Tabel 3 Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model Unstandardized Coefficients B Std.Eror 1 (Constant) -65.089 30.704 Kompetensi 1.566 .708 Sistem Pengendalian Internal .089 .292 Partisipasi Masyarakat 1.158 .701 Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.328 .865 Kompetensi*Pemanfaatan teknologi informasi -.036 .019 SPI*PTI .001 .008 PM*PTI -.034 .020
Sumber: Data Primer diolah, 2022
Dari data tabel 3 persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: APKD  =  -65,089  +  1,566 K +  0,089 SPI +  1,158 PM +  2,328 PTI –  0,036 K*PTI +0,001 SPI*PTI - 0,034 PM*PTI + e
Uji Hipotesis (Uji t) Model 2
Tabel 4 Hasil Uji t Model 2 Model Standardized Coefficients t Sig. Beta Std. Eror 1 (Constant) - 65.089 30.704 - 2.120 Kompetensi * PTI -0.036 0.019 -1.906 0.059 Sistem  Pengendalian  Internal  * PTI 0.001 0.008 0.121 0.904 Partisipasi Masyarakat * PTI -0.034 0.020 -1.679 0.096
Sumber: Data Primer diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  uji  hiptesisdiketahui  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak memoderasi  pengaruh  kompetensi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  0,059  >  0,05  dimana  beta  yang  dihasilkan  adalah  -0.036, sehingga hipotesis keempat ditolak (H4 ditolak). Hasil uji hipotesis diketahui bahwa Pemanfaatan teknologi  informasi  tidak  memoderasi  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah tidak signifikan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa  nilai  signifikansi  sebesar  0,904  >  0,05  sehingga  hipotesis  kelima  ditolak  (H5  ditolak). Berdasarkan  tabel  3  hasil  uji  hipotesis  diketahui  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak memoderasi  pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa dengan nilai signifikansi 0,096 > 0,05, dimana koefisien regresi menunjukkan pengaruh negative dari variable  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan arah negative sehingga hipotesis keenam ditolak (H6 ditolak).

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji yang telah dilakukan terkait variabel diperoleh hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah kabupaten  sikka.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H 1 )  diterima.  Hal  ini menunjukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa yang semakin meningkat akan semakin meningkat  pula  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Secara  umum,  meskipun  kompetensi aparatur desa di Kabupaten Sikka rata-rata berpendidikan SMA tapi aparatur desa mendapatkan pelatihan yang cukup sehingga dapat meningkatkan peranan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini didukung dengan dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian yang sesuai tersebut seperti Budiana et al. (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), dan Aulia et  al. (2018)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  maupun  kompetensi aparatur  pengelola  dana  desa  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  atau  uji  yang  telah  dilakukan  terkait  variabel  diperoleh  hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  di  wilayah  kabupaten  sikka.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  pengendalian internal di suatu desa juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga tercapainya  pengendalian  internal  yang  baik  di  suatudesa.  Artinya    terdapat  hubungan    searah atas    Penerapan    sistem  pengendalian  internal      dengan    pelaksanaan    akuntabilitas  pengelolaan
keuangan  desa.  Sistem  Pengendalian  internal  yang  bertanggung  jawab  bagi  akan  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas  karena  terdapat  control  yang    baik    dari    dalam    sehingga laporan  yang  disajikan  ke  masyarakat  benar  sesuai kejadian yang sebenarnya Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019), Budiana et al. (2019),  dan  Widyatama et  al., (2017)  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan hasil uji hipotesis  menunjukan bahwa hipotesis  di tolak atau tidak mendukung hipotesis. Hal ini mungkin disebabkan partisipasi masyarakat pada Pemerintah desa di Kabupaten Sikka  belum  sepenuhnya  mewakili  masyarakat.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  penulis banyak  aparatur  desa  yang  masih  memilih  masyarakat  yang  mendukung  mereka  saja  dan  yang berbeda pendapat jarang diikut sertakan dalam rapat yang  diadakan oleh pemerintah desa karena dianggapakan  menentang  kebijakan  yang  dibuat  oleh  mereka.  Penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlon Reu & Lasdi (2021), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh  Kompetensi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dengan dimoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa.  Melalui  upaya  ini  maka  kompetensi  aparatur  desa  akan  meningkat dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi  pada  aparatur  desa  maka  akan  meningkat  pula  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Sebaliknya semakin rendah kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akuntabilitas yang diperoleh semakin rendah.  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Idrus,  Emil  dkk  (2019)  menyatakan  bahwa  Pemanfaatan  TI  memoderasi  pengaruh  kompetensi SDM  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah.  Begitu  juga  yang  dilakukan  oleh Winidyaningrum  (2010),  dalam  penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  pemanfaatan  kemajuan teknologi informasi sangat penting untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses  kerja  yang  memungkinkan  pemerintahan  desa  bekerja  secara  terpadu  dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa dengan dimoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dikatakan  bahwa  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak mempunyai  pengaruh  signifikan  dalam  memperkuat  pengaruh  sistem  pengendalian  internal terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Semakin  baik  sistem  pengendalian  internal maka  semakin  baik  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Sebaliknya  sistem  pengendalian yang rendah menyebabkan akuntabilitas pengelolaan tidak tercapai. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan idrus, emil et al (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi  tidak  memoderasi  atau  tidak  mendukung  system  pengendalian  internal  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Ada    beberapa    penyebab    hal    ini    terjadi    diantaranya    kurangnya pengendalian  internal dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  yaitu  pengendalian  umum  dan pengendalian  aplikasi.  Pengendalian  umum  dan  pengendalian  aplikasi  meliputi  keabsahan, otorisasi, kelengkapan,  penilaian,  klasifikasi,  tepat  waktu  dan  posting  yang  benar.  Sesuai penjelasan  dari Committee  of  Sponsoring  Organizations(COSO) tentang  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  menyatakan  bahwa  unsur-unsur yang membentuk  SPIP  antara  lain Lingkungan    pengendalian;    Penilaian    resiko;    Kegiatan  pengendalian;  Informasi  dan komunikasi;  dan  Pemantauan  pengendalian  intern.  Sesuai  ketentuan    Peraturan  Pemerintah nomor  60  tahun  2008  tentang  system  pengendalian intern bahwa SPIP dilaksanakan secara menyeluruh.  Oleh  karena  itu  peran  auditor  internal  sangat  diperlukan  agar  dapat  melakukan evaluasi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi
Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa dengan dimoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dikatakan  bahwa  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  dalam  memperkuat  pengaruh  partisipasi  masyarakat terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., (2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Begitu juga    penelitian  yang  dilakukan  oleh  Perdana  (2018)  yang  menyatakan  pengelolaan  dana  desa yang  dilakukan  oleh  aparat  ditujukan  untuk  mewujudkan  pelayanan  kepada  publik,  sehingga masyarakat  yang  diberikan  pelayanan  harus  ikut  serta  dalam  menyelenggaran  pengelolaan  dana desa  yang  lebih  baik.  Semakin  tinggi  partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  akan  semakin  baik pula akuntabilitas pengelolaanya.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi  sebagai  variabel  moderasi.  Berdasarkan  rumusan  masalah,  pengujian hipotesis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Sikka.  Sistem Pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sikka. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  tidak  memoderasi hubungan  antara  kompetensi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemanfaatan teknologi  informasi  tidak  memoderasi  hubungan  antara  sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  memoderasi hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## REFERENSI
Aulia,  P.,  Agusti,  R.,  &  J.  (2018).  (2018).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  pengelola  dana  desa, komitmen  organisasi  pemerintah  desa,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. JOM FEB (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis) , 1(1) , 1 – 15 .
Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Pada  Aparatur  Pemerintah  Desa  Se-Kecamatan  Banyudono Kabupaten  Boyolali). Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi  Terapan  (JIMAT) , 10 (1), 2015–2019.
Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). the Effect of Village Device Competencies and Internal Control  System  on  Accountability  of  Village  Management. Scientific  Research  Journal , VII (I), 10–20. https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  1991.  (1991). Stewardship  theory  or  agency  theory:  CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16: 49-64.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Idrus,  E.,  Riharjo,  I.  B.,  &  Hermanto,  S.  B.  (2019).  Pengaruh  kompetensi,  sistem pengendalian,rekonsiliasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah :  teknologi  informasi sebagai  variabel  moderasi  (Studi  Empiris  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kabupaten Alor NTT). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (9), 1–24.
A. K. D. L., Anantawikrama Tungga Atmadja, SE, Ak., M. ., & I made pradana adiputra, S.E., S.H., M. S. . (2019). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) UNDIKSHA .
Listyawati, D., Sarmiati, Dan, & Asmawi. (2019). Komunikasi Perangkat Nagari dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 , 9 (1), 97–106. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4143 Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”8 (2), 106–115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 Marlon  Reu,  F.,  &  Lasdi,  L.  (2021).  Determinan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kecamatan  Tanawawo. Studi  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 4 (1),  38–59. https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59 Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,  &  Suhendro,  S.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Indonesia  Accounting  Journal , 2 (2),  162. https://doi.org/10.32400/iaj.29261 Perdana, K. W. (2018). No Title. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Pemanfaatan  TeknologiI Nformasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Bantul. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23408
Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. LN. 2008 No. 127, TLN No. 4890, LL SETNEG : 28 HLM .
Rezkiyanti,  Y.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. AkMen Jurnal Ilmiah , 16 (1), 17–24. e-jurnal.nobel.ac.id Sugiyono. (2018). Metode Peneitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta .
Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). No Title. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah  Kecamatan  Klari,  Kecamatan  Karawang  Timur,  Kecamatan  Majalaya  Dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. , 17 , 1–18.
Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Dan  Pengawasan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Kasus  Pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580 Wafirotin  KSeptiviastuti  U.  (2019).  The  effect  of  transparency,  community  participation,  and accountability on management of village funds in ponorogo regency. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi , 14 (1) .
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh  kompetensi  dan  sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (add). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2). https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762