Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 186-190| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2386.186-190

## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Gede Widya Arsana, I Made Sepud, I Nyoman Sujana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Siswa  sekolah  adalah  generasi  penerus  yang  masih  membutuhkan  pembinaan;  Jika  mereka  gagal  dibimbing maka  akan  terjadi  pergolakan  di  dalam  diri  mereka  yaitu  kenakalan  yang  dapat  berubah  menjadi  tindak kriminal,  seperti  pembunuhan.  Latar  belakang  masalah  di  atas  dirumuskan  sebagai  berikut:  1)  Apa pertimbangan  hakim  dalam  memutus  kasus  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak?  2)  Bagaimana  sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seorang anak? Penellitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil  menunjukkan  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  remaja  hanya berdasarkan tindakan kejahatan  yang dilakukan oleh anak-anak. Para hakim  hanya  menjalankan kewajibannya berdasarkan  UU  yang  telah  ditetapkan  dan  yang  menurut  mereka  putusan  adil  bagi  masyarakat  dan  keluarga korban. Namun, majelis hakim tidak menganggap dampak negatif hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara yang dijatuhkan kepada anak-anak. Tampak jelas bahwa hakim cenderung menggunakan pertimbangan yuridis dalam  pengambilan  keputusan.  Sementara  mereka  melakukannya,  Nomort  mempertimbangkan  pertimbangan yuridis Nomorn dalam keputusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk yang sebetulnya harus didasarkan pada sosiologis,  psikologis,  crimiNomorlogical,  dan  filosofis  dari  remaja.  Peneliti  menyarankan  agar:  1).  Hakim harus  mempertimbangkan  dan  mempertimbangkan  kembali  hukuman  10  tahun  penjara  yang  dapat mengakibatkan  penurunan  mental  pada  anak  karena  masih  tergolong  relatif;  2)  Para  hakim  harus mempertimbangkan kembali dampak yang akan terjadi pada anak-anak karena mereka hidup selama 10 tahun di penjara.
Kata Kunci : Anak; Pembunuhan; Putusan Hakim

## Abstract
School students are the future generation who still need guidance; if they are failed to be guided, there will be an  upheaval  in  their  inner  selves  that  is  delinquency,  which  may  turn  into  a  criminal  act,  like  murder.  The backgrounds of problems are  formulated as follows: 1). what is the judge's consideration in deciding cases of murder  committed  by  the  child?  2)  How  criminal  sanctions  are  imposed  on  a  child?  This  research  uses normative  legal  research  methods.  The  results  show  that  the  rationale  judgment  of  the  judges  in  imposing punishment  to  the  juvenile  was  merely  based  on  the  action  of  crime  committed  by  the  children.  The  judges only perform  their obligations under the Act that has been established and which they assume the verdict was fair for the society and the family victim. However, the judges failed to assume the negative impact of criminal penalties of 10 (ten) years of imprisonment sentenced to the children. It was clear that the judges tend to apply juridical considerations in  decision making process.  While they  did  consider the non-juridical considerations in  decision  Number  22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk  which  actually  should  be  based  on  sociological, psychological, criminological, and philosophical of the juveniles. The researcher suggests  that:  1) The  judges must consider and reconsider the  punishment of  10  years imprisonment which  may  lead  to  mental  decline  in children  because  they  are  still  relatively;  2)  The  judges  shall  reconsider  the  impact  that  would  occur  in children as they are living for 10 years in prison.
Keywords: Children; Murder; Verdict

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  suatu  amanah  yang  diberi  Tuhan  ada  dalam  dirinya  sebagai  manusia  sebenarnya ( Wiyono,  2016 ).  Anak  itu  sendiri  telah  memiliki  kehormatan  yang  patut  dihargai  dan  anak  yang baru  lahir  harus  mendapatkan  atau  menerima  hak-haknya  tanpa  adanya  tututan  dari  anak  tersebut ( Soekanto,  1992 ).  Sesuai  dengan  hal  ini  ketentuan  Kovensi  Hak  Anak  adalah  hal  yang  sudah disahkan undang-undang tentang anak, setelah dicantumkan di dalam UU kesejahteraan anak tentang
Perlindungan Anak prinsip-prinsip umum yang mengemukakan semuanya perlindungan anak, Nomor diskriminasi,  keperluan  baik  bagi  anak,  kesimanbungan  hidup  dan  tumbuhkembang,  dan menghormati partisipasi anak ( Soeroso, 2014 ).
Keluarga  adalah  suatu  sebab  yang  membuat  anak  melakukan  penyimpangan,  rumah  anak berkembang  di  lingkungan  sekolah  dan  lingkungan  tempat  bermainnya  ( Soekanto,  1992 ). Menyatakan, suatu lingkungan adalah institusi pendidikan kedua setelah keluarga ( Gazali, 2013 ), oleh karena  itu  harus  ada  yang  mencontrol  di  sekolah  dan  kita  harus  tahu  siapa  teman  yang  di  ajak bermainnya,  karna  teman  bermain  juga  dapat  mempengaruhi  anak.Tidak  harus  semuanya  anak bersama  tidak  adanya  keharomisan,  selain  membuat  suatu  pelanggaran  hukum.  Keluarga  yang  baik tidak  bisa  menjamin  suatu  anak  yang  membuat  perilaku  menyimpang  ( Soekanto,  1992 ),  karena yang  membuat  sifat  a n a k   itu jelek ialah teman bermainnya. Kedudukan keluarga serta pendidikan anak sangat fundamental. Jika pendidikan keluarga gagal, anak akan melakukan tindakan kenakalan dalam lingkungan masyarkat dan tidak jarang menuju ke arah tindakan kriminal.
Perkembangan  jaman  di  era  modern  ini  dan  pertumbuhan  pada  masyarakat  cukup  pesat, kejahatan  selalu  mendampingi  di  era  modern  ini  dan  kejahatan  itu  pula  berkembang  sangat  pesat mengikuti  laju  perkembangan  zaman  pula.  Kejahatan  dengan  senang  hati  ada  dan  terus  mengikuti perubahan.  Pengaruh  zaman  modern  tidak  dapat  dielakkan,  karena  ilmu  pengetahuan  yang  sangat mempengaruhi cara hidup manusia dan akhirnya manusia hanya bisa untuk berusaha meminimalisir jumlah kejahatan serta diikuti dengan membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  peneliti  membatasi  masalah  sebagai  berikut  1. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  yang dilakukan anak? 2. Bagaimanakah sanksi pidana pembunuhan yang dijatuhkan terhadap anak? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut untuk  mengetahui tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk  mengetahui pertimbangan hakim dalam  memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  karya  tulis  yang  bersifat  ilmiah,  tentu  menggunakan  metode  untuk  membahas  permasalahan yang  terjadi,  tidak  benar  suatu  karya  ilmiah  berdasarkan  penafsiran  belaka.  Tujuannya  tiada  lain adalah  agar  karya  tulis  yg  sifatnya  ilmiah  mempunyai  persyaratan  dan  dapat  dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah  penelitian hukum normatif  yaitu  dengan melakukan  pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan  melakukan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum  ( Marzuki,  2009 ),  prinsip  hukum  dan juga ketetapan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian, keputusan, yaitu  berupa:  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  dapat  berupa  peraturan  perundangan ( Muhammad,  2004 )  yakni:  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pengkajian  keputusan  yaitu dengan membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga dari internet yg berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak sebagai permasalahan yang dibahas. Untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  penulis  melakukan  penelitian  dengan memakai  teknik  pengumpulan  bahan  dengan  cara  membaca  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan serta literatur lainnya yang ada kaitan dengan permasalahan yang  penulis  bahas. Seluruh bahan-bahan  yang  sudah  didapat  dalam  penulisan  ini,  selanjutnya  dianalisis  dan  disusun  secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Tindak  Pidana  Pembunuhan  yang  Dilakukan Anak
Melihat  suatu  contoh  kasus,  pada  zaman  modern  ini  tidak  bisa  dipungkiri  anak  sudah  berani melakukan  tindak  pidana  pembunuhan.  Contohnya,  pelajar  SMA  di  Bandar  Lampung  yang  tega melakukan  pembunuhan  kepada  pelajar  SMA  lain  dan  mengakibatkan  terbunuhnya  pelajar  tersebut dengan  107  tusukan.  Kejadian  itu  dilatar  belakangi  permasalahan  asmara,  dan  karena  perbuatannya pelaku dikenakan pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana dan karena pelaku masih di bawah umur hukuman berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun penjara ( Wiyono, 2016 ).
Menurut  sifatnya  dilihat  dari  kejiwaan  dari  seorang  anak  yang  masih  di  bawah  umur,  yang membuat anak itu bisa berbuat tindakan pidana adalah perkembangan jiwa yang masih labil mengenai persoalan  asmara  sehingga  dia  mempunyai  tekanan  batin  dalam  hati.  Oleh  karena  itu  seorang melakukan suatu tindakan yang sangat keji dan kejam.
Pemidanaan  bertujuan  hukum  bukan  hal  yang  baru  di  dunia  hukum.  Pemidanaan  mempunyai dampak  yang  berkelanjutan  di  kehidupan  terpidana  ( Soeroso,  2014 ),  sehingga  berakibat  pada munculnya  stigma  yang  ditunjukan  kepada  terpidana  dan  orang  terdekatnya.  Di  dalam  pidana dialirkan hukum pidana  yang terbaru yang  membuat  suatu  karangan  pidana  yang  lebih  memandang harga  diri dan martabat manusia. Ini bertujuan untuk membentuk suatu hukum pidana itu sendiri agar menjadi lebih baik. Dipertimbangkan oleh hakim menjatuhkan hukuman pidana adalah suatu hal yang sangat  penting,  karena  telah  melibatkan  keperluan-perluan  tertentu.  Undang-undang  mengatakan kehakiman mempunyai pengaruh yang penting terhadap keputusan  hakim  sesuka  hati  memutuskan suatu  perkara,  tetapi  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  mengenai  Wewenang Kehakiman  menentukan  hakim  dalam  memberi  putusaan  wajib  memberi  dasar-dasar  putusan  dan alasan-alasan selanjutnya di muat dengan pasal-pasal  tertentu  supaya  bisa  di  jadikan  dasar  untuk mengadili  suatu  perkara.Pengertian anak UUNomor 35 Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak, yang  dimaksud  anak  menurut  Undang-Undang  tersebut  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahuntermasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.Atas  dasar  tersebut  hakim menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, sesuai dengan dakwaan jaksa berdasarkan ke-1 jo Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  peradilan  pidana  anak.  Dari  hasil  analisa putusan  Nomor:  22/PidanaKhususAnak/2016/PN.Tjk,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  yang bersifat yuridis mempertimbangkan  dakwan dari Jasa Penuntut Umum, keterangan  terdakwa,  tindak pidana, barang bukti, keterangan saksi, dan Pasal di KUHP  dan  UU Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Melainkan  perbandinganNomor  yuridis  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk  menjatuhkan putusan  Nomor  22/PidanaKhususAnak/2016/PN.Tjk.  Berdasarkan  filosofis,  sosiologis,  psikologis kriminologis,  anak  tersebut  tidak  digunakan,  karena  perbuatan  yang  telah  dilakukan  anak  tersebut sangat keji dan sadis, jika anak hanya dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak  tersebut  menyadari  kesalahannya  melainkan  anak  tersebut  dapat  bertambah  wawasannya mengenai perbuatan kriminal.
Berdasarkan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak  pada  BAB  I  ketentuan  umum  pasal  (1)  poin  (2).  Yang  dimaksud  anak  adalah seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  yang  belum  kawin  ( Wiyono, 2016 ). Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan,  apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya  meskipun  banyak  rumusan  mengenai  batasan  dan  pengertian  anak,  namun  pada prinsipnya perbedaan tersbut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Dari itu, tindakan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa dapat dikatakan kejahatan atau kriminal  yang  mengenaidari  kehidupan  0rang.  Ada  beberapa  aspek  mengenai  kejahatan  terhadap nyawa yaitu, sebagai berikut:
Jika  dilihat  dari  KUHP,  kejahatan  termasuk  kejahatan  kepada  jiwa  manusia  atau  seseorang, kejahatan terhadap jiwa yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau bisa disebut anak  baru lahir. Kejahatan terhadap anak yang masih di kandungan atau dalam janin seorang ibu. Berdasarkan bagian atau  faktor  kesengajaan  ( dolus )  mengenai  teori  kehendak  ( wilsiheorie )  merupakan  kejahatan merupakan kesengajaan alam hal terwujudnya perbuatan atau tindakan ( Kalia, 2013 ; Erlandi, 2018 ). Menurut ilmuwan tindakan sengaja merupakan kemauan untuk mengusahakan agar mengetahui unsur yang terdapat dan telah disusun terlebih dahulu, mewujudkan kemauan atau menyarankan seseorang untuk  melakukan  tindak  pembunuhan  diri  diri  sendiri.  Suatu  tindak  kriminal  itu  didasari  atas dilakukannya  perbuatan  secara  sengaja,  dilakukannya  perbuatan  secara  sengaja  dengan  unsur pemberat, dan dilakukannya perbuatan secara terencana.
Dalam  suatu hal pembunuhan, ada beberapa teori yang  dikeluarkan oleh para ahli, yaitu: Teori Equivalensi  yang  diterapkan  oleh  Van  Hammel bisa  disebut  dengan  teori  ( conditio  Sin  Qua  Non )
yang  bisa  di  katakan  bahwa  faktor  yang  mengakibatkan  suatu  akibat  adalah  sama  (tidak  ada  unsur pemberat),  dan  Teori adequate yang  diterapkan  oleh  Van  Kriese atau  lebih  diketahui  dengan  teori keseimbangan,  yang  dinyatakan  bahwa  perilaku  itu  seimbang  dengan  akibat  (ada  alasan  pemberat) (Subianto, 2013).
Teori  Individualis  dan  Generalis  dari  T.  Trager yaitu  bahwa  aspek  yang  condong  paling memastikan  akibat  itulah  yang  menimbulkan.  Sementara,  menurut  teori  nyawa  atau  generalisasi aspek  yang  menimbulkan  itu  akibatnya  harus  dipisahkan  satu  persatu.  Kriminal  dalam  bentuk pembunuhan dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: unsur kesalahan dan  unsur  objek.  Dasar  kesalahan  bertepatan  dengan  tindak  pidana  pembunuhan  adalah  pada kesalahan dan lain-lain. Atas dasar obyeknya (nyawa atau kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu: kejahatan terhadap janin, kejahatan sesudah lahir, dan kejahatan saat jadi bayi. Kriminal pembunuhan ini disebut dengan delik materiil,  yang  merupakan  delik  yang bisa  disebut sebagai suatu akibat  yang timbul tanpa menyebut cara  untuk  bisa  menimbulkan  dari  sebuah  akibat  tersebut.  Perbuatan  dalam  pembunuhan  terhadap nyawa  dapat  berwujud  menembak  dengan  senjata, api,  menikam  dengan  pisau,  memberikan  racun dalam  makanan,  bahkan  dapat  berupa  diam  saja  dalam  hal  seseorang  berwajib  bertindak  seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.
Terjadinya  perbuatan  pidana  materiil  bukan  hanya  harus  pada  telah  selesainya  perbuatan  dan apakah benar dari bentuk perbuatan tersebut telah menghasilkan dampak negatif yang telah dilarang atau  tidak  boleh  dilakukan.  Jika  perbuatan  itu  tdak  bisa  membuat  meninggalnya  seseorang,  ini merupakan  kejadian  percobaan  pembunuhan,  dan  belum  atau  bukan  pembunuhan  secara  sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Jika dilihat dari  cara  merumuskannya,  ada  2  ( d u a ) macam  tindak  pidana  materiil,  yakni  suatu  tindak  pidana  materiil  yang  tidak  dengan  formil merumuskan  suatu  akibat  yang  dilarang  tersebut,  melainkan  yang  sudah  tersirat  dengan  sendirinya dari  unsur  suatu  tindakan  pidana.  Tindak  pidana  materil  yang  dalam  rumusannya  mencantumkan unsur  perbuatan  atau  tingkah  laku. Hal ini juga disebut sebagai unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif),  misalnya  pada  penipuan  (Pasal  378).  Menurut  UU  SPPA  (Sistem  Peradilan  Pidana Anak), ada dua jenis sanksi yang diberikan atas tindak pidana anak, antara lain, bagi yang berumur di bawah  14  tahun  yang  melakukan  tindakan  pidana  dan  bagi  pelaku  yang  berumur  15  tahun  ke  atas yang melakukan tindak pidana.

## Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dijatuhkan terhadap Anak
Sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  anak  meliputi  pengembalian  kepada  orang  tua  atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal  dan  atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan  swasta,  dan  perbaikan  akibat tindak  pidana.  Sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  anak  terbagi  atas pidana pokok dan pidana tambahan . Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat - yang  terdiri  atas    pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan  masyarakat,  atau  pengawasan,  pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; penjara pidana tambahan: mengambil keuntungan yang didapat dari tindak  pidana;  atau  pemenuhan  kewajiban  adat  ( Wiyono,  2016 ).  Undang-undang  SPPA  juga  dapat mengatur  dalam  hal  anak  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  melakukan  atau  diduga melakukan  tindak  pidana.  Penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional mengambil  keputusan  untuk:  (1)  menyerahkan  kembali  kepada  orang  tua  atau  wali,  atau  (2) mengikut-sertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbing  di  instansi pemerintah  atau  LPKS di  instansi  yang  menangani  bidan  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan ( Wiyono, 2016 ).
Penyebab terjadinya  tindak  pidana  pembunuhan  adalah  kehidupan di  dalam masyarakat yang sangat  berkembang  dan  sangat  mempengaruhi  berbagai  masalah  sosial  dengan  bukti  kehidupan manusia zaman sekarang yang semakin susah dan pada akhirnya membuat masyarakat menimbulkan penyimpangan  dalam  tingkah  laku.  Keadaan  membuat  susah  di  hadapi,  lalu  orang  melakukan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sesuka hatinya sendiri untuk  mencapai  kepuasaan dan  kepentingan  sendiri  tanpa  memperhatikan  hak  yang  lainnya,;  semua  adalah  unsur  yang bersumber dari pribadinya.
Hal  tersebut  bisa  tercermin  dari  ciri-ciri  kepribadian  itu  sendiri.  Seandainya  keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa tumbuh terus dan di dalam keluarga pendidikan termasuk pendidikan
formal  memadai  kejahatan  dapat  terlimitasi  ( Subianto,  2013 ).  Dari  faktor  ekonomi,  di  lihat  dari pengamatan  peneliti,  terjadinya  sebagian  besar  pembunuhan  itu  disebabkan  dari  pergaulan  dan kondisi ekonomi yang tidak menentu menimbulkan kemarahan. Faktor lingkungan lebih condong dari faktor pribadi dan faktor ekonomi yang memicu orang untuk melakukan pembunuhan. Ada sebagian contoh  yang  menguasai  faktor  lingkungan  antara  sekitar  keluarga  atau  rumah  tangga.  Lingkungan keluarga  didasari  oleh  aturan  yang  mendekat  kepada  Tuhan  semestinya  tidak  sama  oleh  keluarga yang tidak dianjurkan ajaran agamanya serta keluarganya, sehingga tidak dapat dekat dengan ajaran agamanya tentunya akan mempengaruhi anak keturunannya di kemudian hari.

## IV. SIMPULAN

## 1. Simpulan
Simpulan penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  atau  pelajar dapat diputuskan berdasarkan KUHP jo Ayat  (1)  ke-1  KUHP jo UU  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Anak  diancam  dengan  hukuman  pidana  penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Namun disisi lain hakim tidak memikirkan dampak negatif apa  yang  akan  terjadi  dari  hukuman  pidana  10  (sepuluh)  tahun  penjara  yang  telah  diberikan kepada anak karena anak tersebut masih tergolong di bawah umur.
2. Sanksi  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  dapat  berupa  peringatan  pidana,  syarat pidana  yang  terdiri  atas  di  luar  lembaga  diberi  pembinaan  masyarakat  atau  pengawasan  dan latihan kerja dan di dalam lembaga diberi pembinaan dan hukuman penjara.

## 2. Saran
Hakim  harus  memperhatikan  dan  mempertimbangan  kembali  pemberian  atau  pengambilan  suatu keputusan  atas  tindakan  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  masih  di  bawah  umur  karena masalah  tentang  anak  itu  sangat  susah  dan  sangat  bahaya  kalau  tidak  ditanggani  dengan  serius, terutama untuk masa depan si anak bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Erlandi,  G.  A.  (2018).  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Terkait  Penghinaan  Agama. Jurist- Diction , 1 (2), 537–556.
Gazali, M. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa. Jurnal Al- Ta’dib , 6 (1), 1689–1699.
Kalia,  H.  (2013).  Pembuktian  Tindak  Pidana  dengan  Terang-Terangan  dan  Tenaga  Bersama Menggunakan  Kekerasan  terhadap  Orang  yang  Mengakibatkan  Luka-Luka  (Studi  Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 1 (4), 1–9. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum (Pertama). Citra Aditya Bhakti. Soekanto, S. (1992). Intisari Hukum Keluarga . Citra Aditya Bakti. Soeroso, R. (2014). Perbandingan Hukum Perdata . Sinar Grafika.
Subianto,  J.  (2013).  Peran  Keluarga,  Sekolah,  dan  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Karakter Berkualitas. Edukasia :  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Islam:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan Islam , 8 (2), 331–354. Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Sinar Grafika.