## ANALISIS TINGKAT KESIAPAN SMART CITY PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM MENGGUNAKAN SMART READINESS
Ni Luh Wawan Artha Sari, I Putu Agus Swastika, I Gede Putu Krisna Juliharta Program Studi Sistem Informasi S1, Fakultas Teknologi Informasi dan Desain Primakara University, Jl. Tukad Badung No.135, Renon, Denpasar Selatan
w.artha677@gmail.com

## ABSTRAK
Layanan  publik  biasanya  disediakan  oleh  pemerintah  saat  ini  sudah  berkembang  sangat  pesat,  dan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Diasumsikan bahwa teknologi  informasi  dapat  meningkatkan  efisiensi  proses  saat  ini,  apalagi  ditingkat  pemerintahan  daerah/kota. Dalam  membangun Smart  City yang  sesuai  dengan  keinginan,  perlu  diperhatikan  tingkat  kesiapan  internal pemerintah  dalam  memanfaatkan  TIK  agar  menjadi  lebih  efisien.  Tingkat  kesiapan  pemerintah  tersebut  dapat diukur  melaui  analisis  tingkat  kesiapan  pemerintah  daerah  menggunakan smart  readiness .  Penilaian  kesiapan dalam mengimplementasi smart city ini berdasarkan dari metode oleh Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) yaitu metode smart readiness yang memiliki tiga parameter utama yaitu enabler , driver , dan mediator .  Analisis berfokus  pada  elemen driver berdasarkan  dari  indikator-indikator  struktur,  infrastruktur,  dan  suprastruktur. Analisis  ini  dilakukan  pada  daerah  di  Bali,  yaitu  Kabupaten  Karangasem.  Data-data  yang  digunakan  pada analisis  ini  didapatkan  langsung  dari  Pemkab  Karangasem  lewat  wawancara  dan  observasi  langsung. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan pada data-data dan informasi yang didapatkan tersebut, tingkat Kesiapan Daerah Karangasem dalam mempersiapkan kota pintar sebesar 75% dalam indeks kesiapan smart city ini berarti berada pada tingkat ke-3 yaitu scattered , yang artinya Lingkungan yang lebih baik, layanan berbasis TIK yang direncanakan dengan baik.
Kata kunci: smart city, smart readiness, kabupaten karangasem

## 1. PENDAHULUAN
Secara  umum,  masalah  pemrosesan  regional terkait dengan layanan yang membingungkan, kurang transparan,  dan  tidak  konsisten.  Kinerja  pemerintah dianggap  lamban  karena  terlalu  fokus  pada  tugas- tugas  rutin,  yang  menyebabkan  kekakuan  birokrasi. Bentuk interaksi dan transaksi antara pemerintah  dan masyarakat adalah pelayanan publik. Layanan publik biasanya disediakan oleh pemerintah, yang mengurus semua  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Teknologi  telah berkembang  sangat  cepat,  yang  telah  menyebabkan perubahan  signifikan  dalam  perkembangan  dunia. Banyak  perusahaan  dan  lembaga  pemerintah  saat  ini menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses mereka [1].
Diasumsikan  bahwa  teknologi  informasi  akan membantu  meningkatkan  efisiensi  proses  saat  ini. Seiring  berjalannya  waktu,  teknologi  informasi  telah menjadi lazim di daerah perkotaan untuk menciptakan kota berbasis teknologi untuk smart city. Kota  pintar  (smart  city)  merupakan  upaya-upaya inovatif  yang  dilakukan  ekosistem  kota  dalam mengatasi  berbagai  persoalan  dan  meningkatkan kualitas  hidup  manusia  dan  komunitas  setempat. Program smart city Indonesia diluncurkan pada tahun 2017 dan terdiri dari enam bidang, smart environtment,  smart  branding,  smart  economy,  smart living, smart society, dan smart governance. Program smart  city  nasional  Indonesia  diluncurkan  oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi
Republik  Indonesia  (Kemkominfo  RI)  dengan nama  "Gerakan  Menuju  100  Smart  City  Nasional".
Program  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah perkotaan di Indonesia seperti kemiskinan, kemacetan lalu  lintas,  kesehatan,  kriminalitas,  kesenjangan sosial,  kesenjangan  ekonomi,  penipisan  sumber  daya alam, polusi, pertumbuhan penduduk, dll [2].
Pada  Tahun  2023  ini,  MOU  dilaksanakan  pada 50 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Karangasem,  sebagai  salah  satu  Kabupaten  yang terpilih setelah  melalui assessment. Penandatanganan Nota  Kesepakatan  oleh  Bupati  Gede  Dana,  selaku Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang merupakan Pihak  Kedua  dalam  nota  kesepakatan  tersebut,  dan sebagai  Pihak  Kesatu  adalah  Semuel  Abrijani Pangerapan,  Direktur  Jenderal  Aplikasi  Informatika Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia, dilakukan melalui zoom meeting, bertempat  di  RJ  Bupati  Karangasem  [3].  Dalam membangun  sebuah  kota  pintar,  perlu  diperhatikan tingkat  kesiapan  dalam  memanfaatkan  teknologi untuk membangun Smart City menjadi lebih efisien.
Tingkat  kesiapan  digunakan  untuk  pengukuran secara  sistematis  dalam  mendukung  suatu  penilaian kesiapan  sebuah  kota.  Kesiapan  adalah  sejauh  mana masyarakat  bersedia  untuk  terlibat  dalam  teknologi yang  dapat  membantu  membangun  masyarakat  yang lebih  baik.  Penilaian  kesiapan  daerah  menggunakan penilaian smart readiness sesuai kebijakan Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  Republik Indonesia [2]. Penilaian kesiapan dalam mengimplementasi  smart  city  ini  berdasarkan  dari metode smart  readiness oleh  Citiasia  Center  for Smart  Nation  (CCSN)  yang  memiliki  tiga  parameter
utama  yaitu  enabler,  driver,  dan  mediator. Smart Readiness merupakan sebuah metode yang digunakan untuk  menilai  tingkat  kesiapan  suatu  daerah  dalam membangun smart  city ,  dengan  indikator-indikator penilaian pada komponen driver [4].
Maka  berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut, diperlukan  adanya  penelitian  lebih  lanjut  mengenai tingkat  kesiapan  Pemerintah  Kabupaten  Karangasem dalam  Penerapan  Smart  City.  Penelitian  ini  di laksanakan  dengan  mengambil  judul  “Analisis Tingkat  Kesiapan  Smart  City  Pemerintah  Kabupaten Karangasem Menggunakan Smart Readiness”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Smart City
Dalam  salah  satu  tulisannya  tentang  smart  city, Rudolf  Giffinger  mengatakan  bahwa  sejumlah  kota besar  di  Eropa  membagi  kota  pintar  menjadi  enam karakteristik utama. Keenam karakteristik ini berfungsi  sebagai  dimensi  dan  menggambarkan kemampuan  kota  untuk  mengelola  potensi  dan memecahkan  masalah  atau  isu-isu  yang  muncul  [4]. Kota pintar memiliki enam dimensi utama, mulai dari smart economy, smart branding, smart environtment, smart society, smart living, dan smart governance.

## 2.2. Smart Readiness
Smart  Readiness adalah  model untuk mengukur kesiapan  suatu  daerah  untuk  menerapkan  berbagai aspek  Smart  City.  Pengukuran smart  readiness menggunakan  indikator  penilaian  dalam  Citiasia Smart City Readiness Model oleh Citiasia  Center for Smart  Nation  (CCSN).  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  tingkat  kesiapan  berdasarkan  tiga parameter  utama  yaitu  enabler,  driver  dan  mediator [4]. Smart  readiness memiliki  tiga  parameter  utama, yaitu enabler,  driver, dan mediator. Enabler adalah parameter  awal  kota  pintar  yang  dicerminkan  dari potensi  alam. Driver adalah  parameter  kedua  dari kota pintar, dengan elemen struktur, infrastruktur, dan suprastruktur  sebagai  penilainya. Mediator adalah parameter ketiga yang terdiri dari tradisi, inovasi dan interaksi.

## 2.3. Indeks Kesiapan Smart City
Indeks kesiapan  merupakan sebuah nilai tingkat kesiapan  kota  dalam  mengimplementasikan Smart City .  Dalam  analisis  tingkat  kesiapan smart  city , penilaian  dilakukan  berdasarkan  nilai/kondisi  dan interpretasinya  [2].  Variabel  penilainnya  mencakup 20  indikator  acuan analisis penilaian  interpretasi  dari nilai/kondisi  daerah.  Pada  penilaian  interpretasi  dari keadaan  daerah  memiliki  3  nilai,  yaitu  baik,  sedang, dan  buruk.  Ketiga  interpretasi  tersebut  memiliki bobot  masing-masing,  mulai  dari  “baik”  dengan bobot  3,  “sedang”  dengan  bobot  2,  dan  “buruk” dengan  bobot  1.  Pemberian  nilai  interpretasi  pada setiap  indikator  akan  mengacu  pada  variabel  yang ada, dan selaras dengan  nilai  interpretasi  yang sesuai dengan  kondisi  didaerah.  Hasil  dari  analisis  tersebut,
akan dihitung berdasarkan interpretasi setiap indikatornya, misalnya pada 8 indikator yang pertama memiliki  interpretasi  “baik”  maka  indikator  tersebut memiliki  bobot  3,  begitupun  seterusnya  pada penilaian  setiap  indikatornya.  [9]  Variabel  analisis yang  digunakan  sebagai  acuan  adalah  seperti  pada tabel berikut:

## Tabel 1. Variabel Analisis Kesiapan Daerah
No Variabel Interpretasi Baik (3) Sedang (2) Buruk (1) 1 Dukungan dana dan anggaran pemerintah >50 jt  10-50Jt <10 2  Persentase belanja daerah >10%  5-10% <5% 3  Komunitas yang terdata >5 3-5. <3 4  Digitalisasi usaha >10 5-10. <5 5  Sistem Informasi digital >30 5-30. <5 6 Persentase keadaan sistem informasi >50%  10-50%  <10% 7  Infrastruktur TIK >30 10-30. <10 8  Beasiswa perguruan tinggi >5 1-5. <5 9  SOP dan Landasan Hukum >50%  10-50%  <10% 10  Perguruan tinggi derah >2 1-2. <1 11  Pemadaman Listrik <3jam  3-5 jam  >5 jam 12  Sarana dan prasarana daerah >50%  10-50%  <10% 13  Dewan dan tim smart city >50%  20-50%  <20% 14 Perencanaan dan program pendukung smart city >20 5-20. <5 15 Fasilitas umum, instansi dan rumah tangga >10 5-10. <5 16 Kawasan perkantoran dan perbelanjaan >20%  5-20% <5% 17  Pegawai pemerintahan >5% 2-5% <2% 18  Sarana operasional >10%  5-10% <5% 19  Jaringan Internet >50 20-50. <20 20 Jumlah Pelanggaran dan kriminalitas <50 50-100 >100
Dalam  penilaian  kesiapan  Smart  City  dibagi kedalam  5  tingkat  yaitu  ad  hoc,  initiative,  scattered, integrative,  smart  dengan  penjelasan  pada  tabel berikut [10]:
Tabel 2. Tingkat Kesiapan Smart City
No. Tingkat Keterangan Nilai 1 Ad hoc Tingkat ekonomi rendah, lingkungan tidak nyaman, minimum ICT, tata kelola, dan dukungan sumber dayamanusia. 0%  – 20% 2 Initiative Pertumbuhan ekonomi rendah, lingkungan yang kurang nyaman, layanan berbasis TIK sebagian dimulai. 21% – 50% 3 Scattered Lingkungan yang lebih baik, layanan berbasis TIK yang direncanakan dengan baik 51% – 75% 4 Integrative
Lingkungan yang nyaman, layanan berbasis ICT terpadu. 76% – 85% 5 Smart Lingkungan yang nyaman, layanan berbasis TIK yang mudah 86% – 100%

## 3. METODE PENELITIAN
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  studi  literatur  dan wawancara.  Studi  Literatur  dilakukan  dengan mengumpulkan  referensi  terdahulu,  seperti  buku, jurnal,  artikel,  dan  sejenisnya.  Peneliti  melakukan pengumpulan  landasan  teori  terkait,  yang  nantinya akan  digunakan  sebagai  acuan  dalam  membuat laporan  penelitian  ini.  Sumber-sumber  dari  studi  ini pun tidak bisa diambil sembarangan untuk digunakan sebagai  acuan.  Buku,  jurnal,  artikel  dan  sumber lainnya,  nanti  akan  dikaji  informasi-informasi  yang nantinya  akan  digunakan  dalam  penyusunan  laporan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan melakukan  tanya  jawab  secara  langsung,  guna mendapatkan  informasi  lebih  akurat.  Pada  penelitian ini,  wawancara  dilakukan  secara  semiformal,  yang mana pertanyaan yang diajukan mencakup topik yang sudah  disiapkan,  tetapi  dalam  penyampaiannya  tidak terstruktur.  Wawancara  ini  dilakukan  dengan  pihak dari  Badan  Pusat  Statistik  Karangasem,  yaitu  Bapak Gede Wira Wahyudi, SST. Jenis data yang digunakan adalah  kualitatif  berupa  hasil  wawancara,  dengan sumber  data  primer  dan  sekunder.  Metode  untuk menilai kesiapan penerapan kota pintar adalah Model smart  readiness,  khususnya  pada  bagian  elemen driver  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kesiapan daerah dalam menerapkan smart city.
Dalam  proses  ini,  peneliti  melakukan  pemetaan metode penelitian yang akan digunakan pada analisis tingkat  kesiapan Smart  City .  Penilaian  tingkat kesiapan disesuaikan dengan indikator-indikator pada elemen driver ,  meliputi  3  komponen  yaitu  struktur, infrastruktur  dan  suprastruktur.    Pada  elemen Struktur,  terdiri  dari  penilaian  Kualitas  SDM, Kualitas  Sumber  Daya  Pemerintahan,  dan  Kapasitas Keuangan  Daerah.  Pada  elemen  Infrastruktur,  terdiri dari  penilaian  Kesiapan  Infrastruktur  Fisik  Daerah, Kesiapan  Infrastruktur  Digital  Daerah,  dan  Kesiapan Infrastrutur Sosial Daerah.
Pada
elemen Suprastruktur,  terdiri dari penilaian Kesiapan Kebijakan  Daerah,  Kesiapan  Kelembagaan  Daerah, dan  Kesiapan  Organisasi  Masyarakat  Daerah.  Dalam penilaian  setiap  indikator  smart  city  tersebut, mengunakan  beberapa  sumber  data  dari  Pemkab Karangasem,  data-data  tersebut  berupa  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD) Karangasem, Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah  Daerah  (RPJMD)  Karangasem,  dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Karangasem.
Setelah  analisis  selesai  dilakukan,  selanjutnya adalah menghitung tingkat kesiapannya menggunakan rumus “maturity rating”.
𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =   ( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑥 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)
Keterangan: Total indicators value = Jumlah indikator terisi Total maximum value = Total indikator yang harus terisi Weight = besar capaian kesiapan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  berupa tingkat  kesiapan  penerapan  smart  city  pada  Pemkab Karangasem.  Analisis  dilakukan  pada  komponen Driver,  dengan  elemen  struktur,  infrastruktur  dan suprastruktur.

## 4.1 Analisis Kesiapan Struktur
Pada  analisis  kesiapan  daerah  dalam  elemen Driver  yaitu  komponen  Struktur,  yang  mana  dalam analisisnya  mengenai  Analisis  Kualitas  SDM  daerah dengan  9  indikator,  Analisis  Kualitas  Sumber  Daya Pemerintahan  dengan  20  indikator,  dan  Analisis Kapasitas Keuangan Daerah dengan 9 indikator.
Tabel 3. Analisis Kualitas SDM Daerah
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Jumlah komunitas minat bakat / hobbie / kreatif di daerah 21 komun itas seni  2 Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah -  3 Adanya digital startup di daerah -  4 Adanya perguruan tinggi di daerah 1  5 Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah 12  6 Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun 60  7 Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun 114  8 Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun 0  9 Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun 0 

## Tabel 4. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang  Buruk 1 Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas 6.07%  2 Persentase pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika 0,6%  3 Jumlah relawan TIK di daerah -  4 Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai 12%  5 Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai 42%  6 Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai 24%  7 Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai 34%  8 Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah 27  9 Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan 100%  10 Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan 30%  11 Persentase wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan 100%  12 Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan 100%  13 Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan -  14 Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable 50%  15 Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable 50%  16 Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable 42%  17 Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable 50%  18 Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel 50%  19 Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable 0%  20 Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel 42% 
Tabel 5. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah 19.01%  2 Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu 102.9M  3 Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 46.06%  4 Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah 9%  5 Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2017 -  6 Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2018 -  7 Jumlah program pembangunan untuk mendukung smart city di daerah -  8 Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah 651.6  9 Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city 5 

## 4.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur
Pada  analisis  kesiapan  daerah  dalam  elemen Driver  yaitu  komponen  Indfrastruktur,  yang  mana dalam  analisisnya  mengenai  Analisis  Infrastruktur Fisik daerah dengan 8 indikator, Analisis
Unsfrastruktur  Digital  Daerah  dengan  7  indikator, dan  Analisis  Instruktur  Sosial  Daerah  dengan  5 indikator.
Tabel 6. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik 62,03%  2 Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal 20%  3 Nilai lampu jalan yang berfungsi dengan baik 900 titik  4 Nilai rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik 100 titik  5 Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis 100%  6 Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat 100% 
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 7 Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik 79%  8 Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik 78% 
Tabel 7. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G 70%  2 Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat 70%  3 Jumlah lokasi wireless untuk publik 217  4 Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik 120.690  5 Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam) 3-5 jam  6 Persentase sekolah yang memiliki akses internet 80%  7 Persentase rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online 67% 
Tabel 8. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah
No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa 9 lembaga  2 Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW 10 lokasi  3 Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa 741 unit  4 Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa 37 unit  5 Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah 24 unit 

## 4.3 Analsis Kesiapan Suprastruktur
Pada  analisis  kesiapan  daerah  dalam  elemen Driver  yaitu  komponen  Suprastruktur,  yang  mana dalam  analisisnya  mengenai  Analisis  Kebijakan
Daerah  dengan  7  indikator,  Analisis  Kelembagaan Daerah  dengan  4  indikator,  dan  Analisis  Organisasi
Masyarakat Daerah dengan 6 indikator. Tabel 9. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah 100%  2 Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah 100%  3 Adanya masterplan smart city daerah -  4 Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah -  5 Adanya  visi  pembangunan  smart  city  yang  selaras  dengan  visi  misi pembangunan daerah -  6 Adanya  kepastian  terhadap  keberlanjutan  program  smart  city  dalam  jangka panjang 50%  7 Adanya  mekanisme  evaluasi  dan  apresiasi  kinerja  terhadap  aparatur  dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city -  Tabel 10. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Adanya Dewan Smart City Daerah 100%  2 Adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah 100%  3 Adanya SOP smart city daerah -  4 Adanya  tata  pamong  yang  bertugas  sebagai  anggota  Tim  Pelaksana  Smart City di setiap OPD -  Tabel 11. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah No Komponen Nilai/ Kondisi Interpretasi Baik Sedang Buruk 1 Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah -  2 Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung smart city -  3 Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city -  4 Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city -  5 Jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif -  6 Adanya  partisipasi  pakar  dari  perguruan  tinggi  lokal  dalam  Dewan  Smart City Daerah 100% 

## 4.4 Perhitungan Tingkat Kesiapan
Berikut merupakan tabel hasil analisis seluruh elemen yang dinilai:
Tabel 12. Hasil Analisis Elemen Indicator Indicator Value Maximum Value Struktur SDM daerah 19 27 Sumber Daya Pemerintah 44 60 Kapasitas Keuangan Daerah 20 27 Infrastruktur Infrastruktur Fisik Daerah 23 24 Infrastruktur Digital Daerah 20 21 Infrastruktur Sosial Daerah 15 15 Suprastruktur Kesiapan Kebijakan Daerah 12 21 Kesiapan Kelembagaan Daerah 8 12 Kesiapan Organisasi Masyarakat 8 18 Total 169 225
Maka  dari  hasil  perhitungan  dari  tabel  tersebut, telah  didapatkan  nilai  Total  Indicators  Value  nya sebesar 211, dan Total Maximum Value 225. Berikut merupakan bentuk perhitungan sebagai berikut:

## 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔
=   ( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑥 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡) 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =   ( 169 225 𝑥 100%)

## 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =  75%
Hasil  Maturity  Rating  drai  penilaian  kesiapan smart city daerah ini menunjukkan hasil sebesar 75%, yang  mana  dalam  indeks  tingat  kesiapan  smart  city berarti  bahwa  smart  city  Kabupaten  Karangasem berada pada tingkat ke-3 yaitu scattered, yang artinya Lingkungan  yang  lebih  baik,  layanan  berbasis  TIK yang direncanakan dengan baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  terkait Smart  City  di  Kabupaten  Karangasem,  telah didapatkan  nilai  tingkat  kesiapan  smart  city Kabupaten  Karangasem  berdasarkan  atas  Data  yang telah  didapatkan,  yaitu  Data  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  tahun  2022  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  2021 Kabupaten  Karangasem,  dan  Masterplan  Smart  City. Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  tingkat  Kesiapan Daerah  Karangasem  dalam  mempersiapkan  kota pintar sebesar 75% dalam  indeks kesiapan smart city ini  berarti  berada  pada  tingkat  ke-3  yaitu  scattered, yang  artinya  Lingkungan  yang  lebih  baik,  layanan berbasis  TIK  yang  direncanakan  dengan  baik.  Dari penelitian  saat,  tingkat  kesiapan  smart  city  daerah Karangasem  dinilai  menggunakan  indikator  dari smart  readiness,  yang  mana  hasil  analisis  indikator- indikator  smart  readiness,  masih  ada  beberapa indikator  yang  belum  ada  nila  ataupun  kondisinya saat  ini  pada  daerah  Karangasem.  Diharapkan kedepannya,  agar  informasi-informasi  mengenai Kabupaten  Karangasem  dapat  diperbaharui  kembali
sesuai  perkembangan  yang  ada,  terutama  dalam bidang Smart City. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat  mengukur  kinerja  dari  Pemerintahan  Daerah Karangasem dalam pembangunan Smart City Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Yekti Wirani, Arfive Gandhi, Yova Ruldeviyani,  Yudho  Giri  Sucahyo  Ari  Fahrina, "Analisis  Kesiapan  Pembangunan  Smart  City Daerah,"  Jurnal  Teknik  Informatika  dan  Sistem
Informasi, vol. 9, no. 2, pp. 984-995, Juni 2022. [2]  Direktorat Jendral Aplikasi Informatika,
Kementrian Komunikasi dan Informatika, Guidline  Masterplan  Smaart  City  Gerakan Menuju  Kota  Cerdas.  Jakarta,  Indonesia:
Kominfo, 2021. [3]  Citiasia Center, Mastering Nation's Advancement  from  Smart  Readiness  to  smart City. Jakarta, Indonesia: Citiasiainc, 2020.
[4]  Rina  Candra  NS,  Retnowati,  Sri  Mulyani, Khristma Martha A.P Sri Eniyati, "PERHITUNGAN TINGKAT KESIAPAN IMPLEMENTASI  SMART  CITY  DALAM PERSPEKTIF  SMART  GOVERNANCE  ," DINAMIK, vol. 22, pp. 39-48, Januari 2017.
[5]  Arry  Akhmad  Arman,  Ryan  Adhitya  Nugraha, Yuti  Ariani  Fatimah  Suhono  Harso  Supangkat, "The  Implementation  of  Garuda  Smart  City Framework,"  Journal  of  Asia-Pacific  Studies (Waseda  University),  vol.  32,  p.  173,  March 2018.
[6]  Yuri  Efenie  Hoiriyah,  "ANALISIS  KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN,"  TEKNOKOM,  vol.  2,  p.  18, September 2019.
[7]  Liky Yuliandro Ledoh, "Analisa Kesiapan  Kota Pintar (Studi Kasus Pemerintah Kota Kupang)," JURNAL INOVASI KEBIJAKAN, vol. IV, pp. 1-15, 2019.
[8]  Eko  Priyo  Purnomo,  Lubna  Salsabila  Devita Anggraina  Bonde,  "ANALISIS  KESIAPAN KOTA KOTAMOBAGU DALAM
MEWUJUDKAN  KOTAMOBAGU  SEBAGAI SMART  CITY,"  Jurnal  MODERAT,  vol.  VI, pp. 79-92, Februari 2021.
[9]  Achmad
Djunaedi Miraeki Herawati, "Ketersediaan  Data  dalam  Mendukung  Smart City Readiness," Jurnal Perencanaan Pembangunan  Wilayah  dan  Perdesaan,  pp.  63- 73, Februari 2020. [10]  Iwan Armawan Maharani Imran, "OPTIMALISASI  SMART  CITY  SEBAGAI MEDIA,"  Jurnal  Komunikasi  Pembangunan, vol. 17, no. 1, Februari 2019.
[11]  EdiSuryaNegara,  Smart  Goverment.  Palembang ,  Sumatera  Selatan:  Pusat  Penerbitan  dan Percetakan Universitas Bina, 2021.
[12]  Muhammad  Sani  Roychansyah  Reni  Carica Ratriyani,  "Pengukuran  Tingkat  Kematangan
Implementasi  Smart  City  Kabupaten,"  Jurnal Sinar Manajemen, vol. 09, no. 02, Juli 2022.
[13]  Siti  Hajar  Misnan  Nortiara  Akina  Norhashim, "EVALUATION  OF  SMART  CITY  AND MEASUREMENT," Universiti Teknologi
Malaysia, Agustus 2022.
[14]  Teddy Sukardi, Firmansyah Lubis, Hari Kusdaryanto,  Fitrah  R.  Kautsar,  Hafni  Septiana Nur  Endah,  Dwi  Elfrida,  Muh.  Rizani,  Rifan Bachtiar Farid Subkhan, Buku Panduan Penyusunan  Masterplan  Smart  City  2017. Jakarta, Indonesia:  Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017.