FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Month Year, Vol. 6 No. 2

## Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur
Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si 1 , Rahmat Sabaru 2
Arbainah Saidi, arbainahsaidi76@gmail.com , 0852 5030 7788, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Rahmat Sabaru, sabaru.rs@gmail.com , 0821 5363 4632, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## Abstract
Implementation  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  14  of  2008  concerning Public  Information  Disclosure  at  the  Information  Management  and  Documentation  Officer (PPID)  of  the  KPU  of  East  Kalimantan  Province,  through  the  flow  of  providing  and providing information to the public. This research is to find out the process of obtaining and managing  information  data,  whether  it  is  information  that  is  announced  periodically, information immediately, as well as information that is available at any time. In general, what is  in  accordance  with  the  mandate  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  14  of 2008 concerning Openness of Public Information, namely Articles 9, 10 and 11, unless there is indeed exempted information that cannot be disseminated to the public. In order to realize the  goals  of  Good  Governance,  one  of  which  is  the  realization  of  public  information disclosure and easy access to information to the public in a manner and language that is easy to understand.
Whereas the results of research and data analysis show that as one of the Public Bodies of the KPU of East  Kalimantan  Province  through  PPID  in  providing  its  information  to  the  public and stakeholders, as a whole it has carried out its duties and functions in accordance with the mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 with the opening of e- PPID  service,  then  the  delivery  of  information  disclosure  to  the  public  through  other information media system platforms, as well as information posted in  the provided place  at the  East  Kalimantan  Provincial  KPU  Secretariat  office  after  obtaining  approval  from  the PPID KPU East Kalimantan Province superior.
Keyword: Implementation, Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness  of  Public  Information,  General  Election  Commission  (KPU),  East  Kalimantan Province.

## Abstrak
Implementasi  Undang–  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  KPU Provinsi  Kalimantan  Timur,  melalui  alur  penyediaan  dan  pemberian  informasi  kepada masyarakat.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses  mendapatkan  serta  mengelola  data
informasi baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Secara umum yang telah sesuai dengan amanat Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik yaitu pada Pasal 9, 10 dan 11, terkecuali memang ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa  disebarluaskan  kepada  masyarakat.  Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dari  Good Governance  yang  salah  satunya  adalah  terwujudnya  keterbukaan  informasi  publik  dan kemudahan  akses  informasi  kepada  masyarakat  dengan  cara  serta  bahasa  yang  mudah dipahami.
Bahwa  hasil  penelitian  dan  analisis  data  diketahui  bahwa  sebagai  salah  satu  Badan  Publik KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  melalui  PPID  dalam  memberikan  informasi  yang dimilikinya kepada masyarakat maupun stakeholder, secara keseluruhan telah melaksanakan tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2008  dengan  dibukanya  layanan  e-PPID,  kemudian  penyampaian  keterbukaan informasi  kepada  masyarakat  melalui  platform  sistem  media  informasi  lainnya,  serta informasi  yang  ditempel  pada  tempat  yang  telah  disediakan  di  kantor  Sekretariat  KPU Provinsi  Kalimantan  Timur  setelah  mendapat  persetujuan  atasan  PPID  KPU  Provinsi Kalimantan Timur.
Kata  Kunci:  Implementasi,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Provinsi Kalimantan Timur

## 1. LATAR BELAKANG
Keterbukaan  informasi  publik  sangat  diperlukan  oleh  mereka  yang  berkecimpung dalam  bidang  lingkungan,  gerakan  anti  korupsi,  hak  asasi  manusia,  dan  pers  yang sering  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses  berbagai  informasi  dari  lembaga pemerintah.  Pelaksanaan  demokrasi  dalam  hal  keterbukaan  informasi  publik dijelaskan  dalam  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 pada  Pasal  28F  dijelaskan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Dalam  memberikan  jaminan  Badan  Publik  kepada  setiap  warga  negara  untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik serta memberikan panduan yang jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari Badan Publik,  dimana  masyarakat  dapat  memantau  setiap  kebijakan,  aktivitas  maupun anggaran Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya sesuai amanah dari Undang  – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diterbitkannya Undang - Undang nomor 14 tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dijelaskan  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada  Pasal  2  ayat  (4)  yang  berbunyi, “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang - undang, kepatutan,  dan  kepentingan  umum  didasarkan  pada  pengujian  tentang  konsekuensi yang  timbul  apabila  suatu  informasi  diberikan  kepada  masyarakat  serta  setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.
Dalam  memberikan  pelayanan  informasi  kepada  masyarakat,  Badan  Publik  wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti dijelaskan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana  pada pasal  5 ayat (5) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID,  adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
Salah satu Badan Publik yang harus memberikan informasi yang baik kepada publik adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Kehadiran  KPU  sebagai  Badan  Publik dibentuk  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun  1999  tentang  Pembentukan Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Penetapan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Umum KPU.
KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di  Indonesia  yang  terbentuk  sejak  tahun  2004  dengan  diterbitkannya  Keputusan Presiden    nomor  54  tahun  2003  tentang  Pola  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga  yang hirarkis,  KPU Provinsi  Kalimantan Timur mempunyai  kewajiban  menyediakan,  memberikan  dan/atau  menerbitkan  informasi publik  yang  berada  di  bawah  kewenangannya  secara  akurat,  benar  dan  tidak menyesatkan kepada masyarakat. KPU Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat  Keputusan KPU (KPU)  Provinsi Kalimantan Timur perubahan terakhir Nomor : 151/HK.03.1- Kpt/64/Prov/VII/2020 Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Struktur  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Keputusan
tersebut  merupakan  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  KPU  Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti kebijakan pembentukan PPID pada tingkat pusat.
Menurut  Abdul  Wahab  yang  dikutip  Tahir  (2014  : 55)  bahwa  “Implementasi kebijakan  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk Undang-Undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah  -  perintah  atau  keputusan  - keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan  lazimnya, keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  di  atasi,  menyebutkan  secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai”
Pelayanan  informasi  publik  dikelola  oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID),  untuk  memudahkan  pelayanan,  masyarakat  (pemohon informasi) dapat   datang langsung ke kantor  KPU  Provinsi  Kalimantan Timur, atau bisa  juga  memanfaatkan  fasilitas  layanan e-PPID. Layanan e-PPID adalah  program yang  dibuat  KPU  RI  pada  tahun  2015,  agar  memudahkan  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Menurut  Tjokromidjoyo  yang  dikutip  Tahir  (2014  :  110)  menjelaskan  bahwa, “Transparansi  yaitu  dapat  diketahui  oleh  banyak  pihak  (yang  berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good  Governance tidak  membolehkan  manajemen  pemerintahan  yang  tertutup”. Selanjutnya  Hidayat  yang  dikutip  Tahir  (2014  :  111)  mengemukakan  bahwa, “Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah  tentang  proses  dan  pelaksanaan  keputusan  yang  diambil.  Secara  umum akuntabilitas  publik  tidak  akan  terjadi  tanpa  ditunjang  transparansi  dan  kejelasan aturan hukum”.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  ditemui  permasalahan  di  KPU    Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut :
1. Secara internal
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  sudah  mempunyai  tugas
umum,  atau  fungsi,  dan  tanggung  jawab  dari  sebuah  posisi (Job Description) ,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  tumpang  tindih  atau merangkap jabatan;
b. Masih adanya SDM yang belum memahami terkait tugas dan fungsinya di dalam  tim pelayanan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2. Secara  eksternal  yakni  adanya  masyarakat  selaku  pemohon  informasi  yang belum  memahami  alur  atau  tata  cara  memperoleh  informasi  yang diinginkannya.
Hasil observasi menjadi dasar sebagai masalah yang harus dipecahkan, dan menjadi tujuan  penelitian  ini,  yakni  mengetahui  implementasi  keterbukaan  informasi  publik berdasarkan    Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi Kalimantan Timur, beserta faktor yang mempengaruhinya.
Agar  tujuan  penelitian  dapat  dicapai  secara  optimal,  maka  peneliti  menajamkan tujuan  penelitian  dengan  fokus  sebagaimana  Undang  –  Undang  Nomor  14  Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  yang menyebutkan jenis informasi yang wajib di sediakan, yakni:
a) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
b) Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
c) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pencapaian tujuan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan gambaran bahkan konsep  dasar  pengambilan  keputusan  bagi  pemangku  kepentingan  di  KPU  Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki kinerja.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut  Bungin (2011:5) menjelaskan  bahwa  “Penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  yang  memiliki  tingkat kritisme  yang  lebih  dalam  semua  proses  penelitian.  Kekuatan  kritisme  peneliti menjadi  senjata  utama  menjalankan  semua  proses  penelitian”.  Oleh  karenanya
penelitian ini berdasarkan daya kritis peneliti dari observasi penelitian.
Penelitian  ini  di  dukung  dengan  sumber  daya  sekunder  yang  sesuai  dengan permasalahan  penelitian  dan  primer  dari  hasil  wawancara  kepada  informan  dengan cara purposive  sampling dan accidental  sampling . Analisa  data  mengunakan  model interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman.

## 3. HASIL
Pada  bagian  ini  ditampilkan  hasil  penelitian  secara lengkap  baik  dari  data  sekunder maupun dari data primer.
3.1. Berdasarkan  profil  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur,  gambaran  umum  lokasi penelitian ini meliputi:

## 3.1.1. Sejarah KPU Provinsi Kalimantan Timur
KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  terbentuk  sejak  2004  berdasarkan  Keputusan Presiden  Nomor  54  tahun  2003  tentang  Pola  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan  Umum.  Mempunyai  kewajiban  menyediakan,  memberikan  dan/atau menerbitkan  informasi  publik  yang  berada  di  bawah  kewenangannya  secara  akurat, benar  dan  tidak  menyesatkan  kepada  pemohon  informasi  publik  demi  terwujudnya keterbukaan informasi.

## 3.1.2. Gedung
Kantor Sekretariat  KPU Provinsi  Kalimantan Timur yang beralamat di jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Status kepemilikan masih berstatus pinjam  pakai    dari  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  yang  merupakan  gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

## 3.1.3. Visi Misi
Adapun Visi dan misi KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
1) Visi : Terwujudnya  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  penyelenggara Pemilihan  Umum  yang  memiliki  integritas,  profesional,  mandiri,  transparan dan  akuntabel,  demi  terciptanya  demokrasi  Indonesia  yang  berkualitas berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Misi:
a) Membangun  lembaga  penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  memiliki kompetensi,  kredibilitas  dan  kapabilitas  dalam  menyelenggarakan Pemilihan Umum.
b) Menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  untuk  memilih  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
c) Meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  yang  bersih, efisien dan efektif.
d) Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan  setara,  serta  menegakkan  Peraturan  Pemilihan  Umum  secara konsisten sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
e) Meningkatkan  kesadaran  politik  rakyat  untuk  partisipasi  aktif  dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

## 3.1.4. Keadaan SDM
Sekretariat  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  2  (dua)  jenis  kepegawaian sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.1.  Klasifikasi ASN menurut Jenis Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur Jumlah Pegawai 48 DPK Organik  Jumlah  Non ASN 4 27 32 17 Sumber : Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.
3.1.5. Standar dan Tata Cara Pemberian Informasi Publik
Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  berdasarkan  Surat  Keputusan  dengan perubahan terakhir Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan  Struktur  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
1. Pemohon  Informasi  Publik  mengajukan  permintaan  kepada  KPU  Provinsi Kalimantan  Timur  melalui  PPID,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  melalui  Telepon, Whatsapp (WA) , Surat  dan email kepada  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, atau melalui layanan e- PPID
2. Pemohon  informasi  menuliskan  nama,  nomor  telepon/ handpone , email , alamat, subyek/jenis informasi  yang diminta, bentuk informasi  yang diminta, dengan  cara  penyampaian  informasi  yang  yang  diinginkan  dalam  formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk  Pelayanan  Informasi  PPID  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi Kalimantan  Timur  akan  mencatat  permohonan  informasi  dalam  buku informasi.
4. Desk  pelayanan  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  menyerahkan  tanda bukti  permohonan  informasi  kepada  pemohon  informasi  berupa  nomor formulir permohonan informasi. Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi  jika  informasi  yang  diminta  adalah  informasi  yang  tersedia  setiap saat.  Untuk  informasi  yang  diumumkan  secara  berkala  dan  serta  merta,  Jika Data  dan  Informasi  masih  belum  diolah  oleh  Sub.  bagian  yang  menguasai Informasi maka Desk Pelayanan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan  adanya  perpanjangan  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  disertai dengan alasan.
5. Untuk  jenis  informasi  lainnya,  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Data  Informasi  dan  dokumentasi  yang  disediakan  dan  disampaikan  kepada masyarakat  oleh  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  timur  meliputi  :  Informasi setiap saat, informasi secara berkala, informasi yang bersifat serta merta, dan Informasi lainnya.

## 4. PEMBAHASAN

## 4.1. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  menggaris  bawahi  bahwa  salah  satu  elemen  penting dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  Negara  yang  terbuka  adalah  hak  publik  untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, terkait:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  data  Informasi  yang disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala  yang  disediakan  oleh  PPID  KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu,  melakukan  pembaharuan  secara  berkala  berkaitan  dengan  data informasi  agar  dapat  diketahui  oleh  publik.  Jenis  data  informasi  yang  wajib diumumkan  secara  berkala  adalah  terkait  informasi  Profil  KPU  Provinsi  dan Sekretariat  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur,  ringkasan  informasi  tentang program  atau  kegiatan  yang  sedang  berjalan,  informasi  tentang  kinerja  dalam lingkup  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur,  ringkasan  laporan  Keuangan, ringkasan  laporan  akses  informasi  publik,  informasi  tentang  produk  hukum yang  berdampak  bagi  publik, Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  tentang pelayanan informasi di KPU Provinsi Kalimantan Timur dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan penjelasan  di atas, dapat disimpulkan bahwa PPID  KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala sudah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pasal  9  ayat  (1)  yang berbunyi  “Setiap  Badan  Publik  wajib  mengumumkan  Informasi  Publik  secara
berkala”, untuk diketahui oleh masyarakat.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
Selanjutnya  tentang  data  dalam  kategori  informasi  yang  wajib  diumumkan secara serta merta – merta adalah data yang bersifat spontan, pada saat itu juga dan disampaikan dengan cara yang mudah didapat oleh publik/masyarakat dan dalam  bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  melalui  sarana  dan prasarana yang dimiliki oleh PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.
Informasi yang wajib diumumkan secara serta – merta, disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur memuat beberapa data informasi terkait, Peraturan, Keputusan dan Kebijakan yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dengan    Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 ayat (1) yang  berbunyi,  “Badan  Publik  wajib  mengumumkan  secara  serta  merta  suatu informasi  yang  dapat  mengancam  hajat  hidup  orang  banyak  dan  ketertiban umum”  dan  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Kewajiban  menyebarluaskan  Informasi Publik  disampaikan  dengan  cara  yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  dan dalam  bahasa  yang  mudah  dipahami”.  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan Timur telah melaksanakan sesuai amanat Undang  – Undang tersebut sehingga publik mudah  mengakses  dalam  memperoleh  data  informasi  pelaksanaan  kegiatan Pemilihan Umum  khususnya di Kalimantan Timur.

## 3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Mengenai data Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang disediakan oleh tim  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur,  dari  data  dan  informasi  yang peneliti  dapatkan  dari informan maupun key  informan bahwa  data  informasi yang  tersedia  setiap  saat  hampir  sama  dengan  data  informasi  yang  wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
Data informasi dan dokumentasi yang termasuk didalam Informasi yang Wajib tersedia  setiap  saat  adalah  Informasi  tentang  produk  hukum  yang  dihasilkan,
kebijakan  atau  keputusan  yang  di  buat  KPU  RI  maupun  KPU  Provinsi Kalimantan Timur, informasi kepegawaian, informasi keuangan serta Informasi kebijakan  resmi  yang  menyangkut  implementasi  peraturan  dan  keputusan terkait permasalahan yang menyangkut tahapan pelaksanaan  Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dengan  Peraturan  dan  Perundang  –  undangan khususnya  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dijelaskan  di  Pasal  11  ayat  (1)  yang berbunyi,  “Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik  setiap  saat”. Dengan demikian PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan semua data informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai bukti pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan sebagai wujud transparansinya KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Badan Publik.
PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur memperoleh data informasi yang wajib disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala,  informasi  yang  wajib  diumumkan secara serta - merta maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat, diperoleh dari masing – masing Sub. Bagian Sekretariat KPU  Provinsi Kalimantan Timur yang  membidangi  melalui  penghubung  yang  kemudian  dikelola  dan kelompokkan  oleh  tim  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  agar  dapat disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  layanan e-PPID ,  dan  ditempel  pada wadah  atau  tempat  yang  telah  disediakan  oleh  Sekretariat  KPU  Provinsi Kalimantan  Timur  serta  pada platform sistem  informasi  lainnya  setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.
4.2. SOP Pemberian Informasi PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur
SOP dalam  proses  pemberian  data  informasi  kepada  pemohon  informasi  oleh  PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada dasarnya tim PPID dalam memberikan data  maupun  informasi  kepada  pemohon  informasi  selalu memperhatikan  ketepatan waktu  dalam  memberikan  data  inforamasi,  memberikan  kebenaran  data  informasi publik  terhadap  setiap  permohonan  informasi  serta  keamanan  pendokumentasian informasi.
PPID  KPU Provinsi  Kalimantan Timur dalam melaksanakan SOP berpedoman pada Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor:  88/Kpts/KPU/Tahun  2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan  dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Didalam PKPU tersebut mengatur tata cara pelayanan  informasi  publik,  tata  cara  penanganan  keberatan  pelayanan  informasi publik,  tata  cara  pengecualian  informasi  publik,  dan  tata  cara  penyusunan  Daftar Informasi Publik (DIP).
Dengan  demikian  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara keseluruhan sudah berpedoman pada SOP yaitu  berpedoman  PKPU  Nomor:  88/Kpts/KPU/Tahun  2015  tentang  Standar Operasional  Prosedur  Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi  Publik  di  Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya mewujudkan transparansi serta kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
4.3. Tranparansi dan Akuntabilitas Kinerja PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur
Mengenai  laporan  kinerja  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur,  bahwa  untuk mengatakan  sudah  transparan  dan  akuntabel tentu  perlu  adanya  penilaian  tersendiri, tetapi PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan  informasi  yang  dimiliki  secara  transparan  dan  akuntabel  mungkin kepada masyarakat, melalui media pelayanan KPU Provinsi Kalimantan Timur,
Berkenaan  dengan  pelaporan  secara  berjenjang  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan Timur telah secara rutin menyusun dan membuat laporan pelayanan informasi publik paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  tahun  pelaksanaan  anggaran  berakhir  yang kemudian disampaikan kepada Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur dan Kepada PPID  KPU  RI,  hal  tersebut  didasarkan  pada  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  Nomor  1  tahun  2015  Pasal  46  ayat  (1)  yang  berbunyi,  “KPU,  KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan  layanan  Informasi  Publik  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  tahun pelaksanaan anggaran berakhir”.
4.4. Faktor  pendukung  dan  penghambat  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  KPU
Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  beberapa  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.
1) Faktor Pendukung
a) Memaksimalkan  kinerja  desk  pelayanan  PPID  serta  pembagian  Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing  – masing Sub. Bagian pada Sekretariat KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  sehingga  memudahkan  dalam  memilah serta mengelompokkan setiap data maupun informasi yang akan disampaikan kepada publik.
b) Dengan  Jaringan  sistem  informasi  yang  semakin  maju  serta  kemudahan publikasi  informasi  kepada  masyarakat  yang  didukung  dengan  layanan e- PPID yang  diluncurkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Repubik  Indonesia (KPU RI).
c) KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  memperoleh  2  (dua)  pengahargaan sekaligus  pada  tahun  2018  yaitu  dari  Komisi  Informasi  (KI)  Provinsi Kalimantan  Timur  dengan  kategori  Implentasi  Terbaik  Keterbukaan Informasi Publik Via Website tahun 2018 dan dari KPU RI dengan kategori Informatif Dalam Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik tahun 2018.
2) Faktor Penghambat
a) Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  Sekretariat  KPU  Provinsi Kalimantan  Timur,  serta  masih  kurangnya  pemahaman  terkait  alur penyediaan  data  informasi  dan  dokumentasi  menjadi  faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  implementasi  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
b) Adanya  keluhan/komplain  dari  masyarakat,  seperti  keluhan  terkait  data informasi  dan  dokumentasi  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  tidak diberikan  kepada  pemohon,  namun  disampaikan  bahwa  alasan  tidak diberikannya data informasi tersebut dengan alasan yang jelas bahwa data itu
memang belum tersedia dan diperpanjangan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
c) Minimnya  anggaran  PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan Timur  terutama  untuk kegiatan belanja barang dan belanja rutin.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  megnai implementasi  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  wajib  menyediakan  secara  berkala informasi.
2) PPID  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah  sesuai  dengan  amanat  oleh Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  yaitu  pada  Pasal  9  ayat  (1),  Pasal  10  ayat  (1) dan Pasal 11 ayat (1).
3) Faktor  pendukung  diantaranya  adalah  maksimalisasi  kinerja  SDM  pada  desk pelayanan  PPID,  adanya  pembagian  Daftar  Informasi  Publik  (DIP)  pada masing  –  masing  Sub  Bagian  guna  memudahkan  dalam  memilih  serta mengelompokkan data maupun informasi yang diperoleh, kemudian didukung dengan  kemudahan  jaringan  sistem  informasi  dan  publikasi  yang  semakin maju, melalui layanan e-PPID .
4) Faktor penghambat antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta masih  kurangnya  pemahaman  terkait  alur  penyediaan  data  informasi  dan dokumentasi, adanya keluhan/komplain dari masyarakat bahwa data informasi dan dokumentasi belum tersedia.
5) Bahwa  tingkat  kepuasan  masyarakat  maupun stakekholder sebagai  penerima informasi,  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  PPID  KPU  Provinsi Kalimantan Timur cukup puas dengan layanan e-PPID.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Tahir,  Arifin.  2014.  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alfabeta, Bandung.
Bungin, M. Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif, Prenada Media Group.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU
Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Surat  Keputusan  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor:151/HK.03.1- Kpt/64/Prov/VII/2020  Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Struktur  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur
*****