## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon
Bantul

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Yogyakarta 55161 Email: diah_putri24@yahoo.com dan supriyadi902@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai kinerja  aparat  pemerintah  dalam  pelayanan  publik  di  Kelurahan  Bangunharjo. Subyek  penelitian  ini  adalah  Masyarakat  Desa  Bangunharjo  dan  aparat  Desa Bangunharjo.  Obyek  penelitian  ini  adalah  Persepsi  Masyarakat  mengenai  kinerja aparat  pemerintah  desa  dalam  pelayanan  publik.  Metode  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan metode  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  persepsi  masyarakat  mengenai  kinerja  aparat  desa  dalam  pelayanan  publik cenderung  negatif.  Persepsi  masyarakat  tentang  pelayanan  aparat  desa  masih berbelit-belit,  masih  ada  satu  atau  dua  aparat  desa  kadang  tidak  tepat  waktu  baik kedatangan  maupun  dalam  pelayanan  administratif.  Sedangkan  dalam  tanggung jawab  aparat  desa  sudah  secara  konsekuen  dalam  memberikan  pelayanan  kepada warga.
Kata kunci : Persepsi, Masyarakat, Aparat Pemerintah, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Optimalisasi  kinerja  aparat  pemerintah  desa  penting  sebagai  sumber  dari keberhasilan  penyelanggaraan  otonomi  daerah.  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  Tentang  Otonomi  Daerah  yang  menitik  beratkan  pada  daerah kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang good governance yang  akan  menghasilkan  birokrasi  yang  handal  dan  profesional, efisien,  produktif  serta  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  Dalam bermasyarakat terdapat norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, salah satunya  yaitu  norma  kesopanan.  Dengan  norma  kesopanan  kita  dapat  saling menghargai dan menghormati antar sesama, dan terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat.  Norma  kesopanan  ini  harus  di  miliki  oleh  aparatur  pemerintah dalam  pelayanan  publik.  Tetapi  pada  kenyataannya  para  aparatur  pemerintah dalam pelayanan publik kurang santun kepada masyarakat.

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
Sebagai  warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  semboyan  Bhinneka Tunggal  Ika  yang  mempunyai  arti  berbeda-beda  tetap  satu,  semboyan  ini digunakan  untuk  menggambarkan  persatuan  dan  kesatuan  Bangsa  dan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terdiri  atas  beraneka  ragam  budaya,  bahasa daerah,  ras,  suku  bangsa,  agama  dan  kepercayaan.  Semboyan  ini  berlaku  untuk semua  warga  Negara  Indonesia  tanpa  terkecuali,  para  pejabat  dan  aparat pemerintah  pun  dalam  pelayanan  publik  harus  profesional  dan  tidak  membeda- bedakan  menurut  status  sosial.  Pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat seharusnya  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  semua  anggota  masyarakat,  sebab sudah  menjadi  tugas  pemerintah  untuk  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  setiap warganya. Kebanyakan para aparatur pemerintah desa masih menganggap remeh masyarakat  yang kurang mampu. Kedisiplinan kinerja aparat pemerintah penting untuk  keberhasilan  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Kedisiplinan  adalah kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  menaati  semua  peraturan.  Dalam  berkerja yang  terpenting  yaitu  kedisiplinan  dalam  waktu  kerja.  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 77 dan pasal 85  yang  mengatur  tentang  ketentuan  waktu  kerja.  Aparatur  pemerintah  berkerja sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  dibuat  baik  dari  tata  cara  kerja  sampai mekanisme  pekerjaan.  Tetapi  kenyataannya  aparatur  pemerintah  melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan perundang-undangan, masih sering terlambat, disaat pulang  kerja  selalu  tidak  sesuai  dengan  jam  kerja.  Aparatur  pemerintah menganggap  remeh  pekerjaan  yang  dibuat  sehingga  apapun  yang  dikerjaan  oleh aparatur  pemerintah  semau  mereka,  tetapi  apabila  terjadi  sesuatu  masalah  maka tenaga kerja akan menyalahkan pemerintah.
Dari berbagai permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah maka dalam  penelitian  ini  dapat  diajukan  rumusan  masalah  yaitu:  Apa  persepsi masyarakat  mengenai  kinerja  aparat  pemerintah  desa  dalam  pelayanan  publik  di Kelurahan Bangunharjo?

## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik

## KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Teori Persepsi
a. Pengertian Persepsi
Ada  beberapa  pengertian  mengenai  istilah  “persepsi”.  Dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  persepsi  adalah  tanggapan  atau  penerimaan langsung  dari  suatu  serapan  (Depdikbud,  1955:  667).  Menurut  Philip  Kotler dalam  buku  Manajemen  Pemasaran  (1993),  “Persepsi  adalah  proses  bagaimana seseorang  menyeleksi,  mengatur,  dan  menginterpretasikan  masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti”. Persepsi dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  kategorisasi  dan  interpretasi  yang  bersifat  selektif (Riadi, teori-pengertian-proses-faktor-persepsi , diunduh pada 4 Januari 2014).
b. Teori Persepsi

## 1) Proses Terbentuknya Persepsi
Menurut  Vincent  dalam  buku  Manajemen  Bisnis  Total  (1997)
“Proses  pembentukan  persepsi  diawali  dengan  masuknya  sumber  melalui suara,  penglihatan,  rasa,  aroma  atau  sentuhan  manusia,  diterima  oleh indera manusia (sensory receptor) sebagai bentuk sensation ” (Riadi, teori- pengertian-proses-faktor-persepsi , diunduh pada 4 Januari 2014).
2) Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  menurut Vincent (Manajemen Bisnis Total, 1997), meliputi pengalaman, keinginan, dan pengalaman orang lain. Selengkapnya sebagai berikut:
a) Pengalaman  masa  lalu  (terdahulu)  dapat  mempengaruhi  seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
b) Keinginan  dapat  mempengaruhi  persepsi  seseorang  dalam  hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran  yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
c) Pengalaman  dari  teman-teman,  dimana  mereka  akan  menceritakan pengalaman  yang  telah  dialaminya.  Hal  ini  jelas  mempengaruhi persepsi  seseorang  (Riadi, teori-pengertian-proses-faktor-persepsi , diunduh pada 4 januari 2014).

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi

## 2.  Konsep Desa dan Kelurahan
1) Desa dan Kelurahan
a) Pengertian Desa
Widjaja  dalam  bukunya  yang  berjudul  Otonomi  Daerah  menyatakan bahwa  “Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang  bersifat istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintah  Desa adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan  masyarakat”  (2003:3).  Sedangkan  dalam  UU  No  6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai berikut “desa adalah Kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakrasa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).
b) Pengertian Kelurahan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  2005  tentang Kelurahan, mengartikan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  wilayah  kerja  Kecamatan (Pasal  1  ayat  [5]).  Sedangkan  menurut  Widjaja  (2003)  pengertian kelurahan  adalah  suatu  wilayah  administratif  yang  ditempati  oleh sejumlah  penduduk  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan terrendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
c) Perbedaan Desa dan Kelurahan
Pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan mempunyai perbedaan yang  prinsipil.  Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2014  dan  UU  No.  73 Tahun 2005 keduanya dapat dibedakan sebagai berikut:
Tabel 1 Perbedaan Desa dan Kelurahan No Perbedaan Desa Kelurahan 1. Status Kepala Desa (Kades) Lurah

## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik
No Perbedaan Desa Kelurahan Jabatan 2. Status Jabatan Pemimpin daerah/ Desa tersebut Perangkat  pemerintahan kabupaten/kota yang sedang bertugas di Kelurahan tersebut 3. Status Kepegawaian Bukan PNS PNS 4. Proses Pengangkata n Dipilih  oleh  Rakyat melalui PILKADES Ditunjuk  oleh  Bupati/ Walikota 5. Masa Jabatan  5  tahun  dan  dapat  di pilih  lagi  untuk  1 periode Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS (Sumber: UU Nomor 6 tahun 2014 dan UU Nomor 73 tahun 2005 )

## 3.  Konsep  Masyarakat,  Kinerja,  Birokrasi  Pemerintahan  dan  Pelayanan Publik
a. Masyarakat
Pengertian Masyarakat adalah orang-orang yang saling berinteraksi dalam suatu  ikatan  atau  sistem  dimana  mereka  berada.  Menurut  Selo  Sumardjan (Soekanto, 1982:22) mengemukakan “Pada intinya, masyarakat itu merupakan kumpulan  orang  yang  hidup  bersama-sama  yang  akhirnya  menciptakan kebudayaan.’’
Masyarakat  dapat  dibedakan  menjadi  masyarakat  pedesaan  dan masyarakat  perkotaan.  Perbedaan  ciri  antara  kedua  sistem  tersebut  dapat diungkapkan secara singkat yang menurut Poplin (1972) sebagai berikut:
1) Masyarakat pedesaan
a) Perilaku homogen.
b) Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan.
c) Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status.
d) Isolasi sosial, sehingga statik.
e) Kesatuan dan keutuhan kultural.
f) Banyak ritual dan nilai-nilai sakral.
g) Kolektivisme.
2) Masyarakat perkotaan
a) Perilaku heterogen.
b) Perilaku  yang  dilandasi  oleh  konsep  pengandalan  diri  dan kelembagaan.

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
c) Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi.
d) Mobilitassosial,sehingga dinamik.
e) Kebauran dan diversifikasi kultural.
f) Birokrasi fungsional dan nilai-nilaisekular.
g) Individualisme.
b. Kinerja
Pengertian  kinerja  menurut  Sulistiyani  yakni  “kinerja  seseorang merupakan  kombinasi  dari  kemampuan,  usaha,  dan  kesempatan  yang dapat  dinilai  dari  hasil  kerjanya”.  Sedangkan  menurut  Bernardin  dan Russel  menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  catatan outcome yang dihasilkan  dari  fungsi  pegawai  tertentu  atau  kegiatan  yang  dilakukan selama periode waktu tertentu (Sulistiyani 2003: 223-224).
c. Birokrasi Pemerintahan
1) Pengertian Birokrasi Pemerintahan
Birokrasi  pemerintahan  adalah  penjabat,  dimana  penjabat mempunyai  kewenangan  tertingggi  untuk  mengatur  suatu  organisasi pemerintahannya  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan yang  berlaku  dan  untuk  kepentingan  masyarakat  seharusnya diutamakan  dan  prioritaskan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan bantuan  terutama  masyarakat  kecil.  Menurut  Max  Weber  (Thoha, 2003:03).

## 2) Pelaku Aparat Birokrasi
Menurut Invance dan Donelly dalam bukunya Harbani Pasolog (2010:71), pemahaman perilaku manusia dalam birokrasi telah menjadi semakin  penting  sebagai  urusan  pemimpin,  seperti  kinerja  pegawai, pelayanan, kualitas pelayanan, ketegangan mental (stress) dan rintisan karir.  Kemudian  Skiner  dalam  Gibson  (1995),  berasumsi  bahwa pengaruh  atas  perilaku  manusia,  berasal  dari  lingkungan,  karenanya yang  harus  dijadikan  fokus  perhatian  adalah  situasi  bukan  perbedaan individu.
3) Ciri-ciri Birokrasi
Secara  khusus  Weber  (1978)  menyebutkan  ciri-ciri  birokrasi sebagai berikut:

## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik
a) Pegawai  negeri  menerima  gaji  tetap  sesuai  dengan  pangkat  atau kedudukannya.
b) Pekerjaan  merupakan  karir  yang  terbatas,  atau  pada  pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri.
c) Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
d) Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.
e) Promosi  di  dassarkan  pada  pertimbangan  kemampuan  yang  melibihi rata – rata.
f) Jabatan Administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis.
g) Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri.
h) Pegawai  negeri ditentukan, tidak dipilih,  berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. (http://www.managementaccountingsystems.com/83/ciri-ciri-birokrasi- menurut-max-weber.htm di unduh tanggal 13 Juli 2014)
d. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk  jasa  pelayanan  baik  dalam bentuk  barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh  Instansi  pemerintah  di  Pusat,  di daerah,  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha Milik  Daerah,  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Unsur-nsur  pelayanan  publik  meliputi  beberapa  unsur.  Menurut Moenir (1995:8), unsur-unsur tersebut antara lain:
1) Sistem,  Prosedur  dan  Metode,  yaitu  di  dalam  pelayanan  publik  perlu adanya  sistem  informasi,  prosedur  dan  metode  yang  mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik  aparatur  pemerintah  selaku  personil  pelayanan  harus profesional,  disiplin  dan  terbuka  terhadap  kritik  dari  pelanggan  atau masyarakat.
3) Sarana  dan  prasarana,  dalam  pelayanan  publik  diperlukan  peralatan dan  ruang  kerja  serta  fasilitas  pelayanan  publik.Misalnya  ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
4) Masyarakat  sebagai  pelanggan,  dalam  pelayanan  publik  masyarakat sebagai  pelanggan  sangatlah  heterogen  baik  tingkat  pendidikan maupun perilakunya.
Mengenai  azas  dan  prinsip  pelayanan  publik,  terdapat  dalam Kepmenpan  No.  63/  KEP/  M.  PAN/  7/  2003  yakni  meliputi:  a) kesederhanaan,  b)  kejelasan,  c)kepastian  waktu,  d)  akurasi,  e)  keamanan,

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
f)  tanggung  jawab),  g)  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  h)  kemudahan akses, i) kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, j) kenyamanan.
Mengenai  standar  pelayanan  publik,  dapat  dilihat  pada  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor
63/KEP/.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yakni mengatur tentang:
1) Prosedur Pelayanan
2) Waktu penyelesaian
3) Biaya pelayanan
4) Produk pelayanan
5) Sarana dan prasarana
6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Dalam  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang baik dari  KKN. Pada pasal (3)  dicatumkan  tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni meliputi:
1) Asas Kepastian Hukum
2) Asas tertib penyelengaraan Negara
3) Asas Kepentingan umum
4) Asas Keterbukaan
5) Asas Proporsional
6) Asas Profesionalitas
7) Asas Akuntabilitas

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk menyelidiki  suatu  keadaan,  kondisi  atau  hal  lain.  Obyek  penelitian  ini  yaitu persepsi  masyarakat  mengenai  kinerja  aparat  pemerintah  desa  dalam  pelayanan publik . Sedangkan subjek  penelitian  ini  adalah  warga  masyarakat  desa
Bangunharjo Sewon Bantul.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  untuk menemukan  data  dari  permasalahan  yang  diteliti  secara  mendalam.  Observasi juga  dilaksanakan  dengan  cara  membuat chek  list yang  ditujukan  kepada  kepala desa/lurah,  sekretaris  desa  dan  staf  aparat  desa  Bangunharjo.  Kemudian  peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi berupa monografi desa tahun 2013.

## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik
Analisis  data  menggunakan  teknik  seleksi  data  yaitu  merangkum  memilih hal-hal  yang  penting,  pengorganisasian  data,  pengelompokkan  data  sesuai  sub variabelnya, penyajian dan pembahasan data yang kemudian disimpulkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Persepsi  Masyarakat  tentang  Kesederhanaan  Aparat  Desa  dalam Memberikan Pelayanan Publik.
Pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparat  desa  terhadap  warga  atau masyarakat  tidak  harus  mewah  dan  berbelit-belit  sehingga  warga  merasa  mudah dan  nyaman  untuk  mencari  dan  memenuhi  kebutuhan  masing-masing  warga. Prinsip kesederhanaan ini dimaksdukan supaya pengguna jasa layanan tidak harus bertanya-tanya terus terkait dengan metode dan prosedur. Dengan demikian warga merasa enak dan tidak menggerutu ataupun terbebani. Hal ini jelaskan oleh Adib (32 tahun, karyawan swasta) memberikan keterangan sebagai berikut
“terkadang prosedur pelayanan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.  Setelah  sampai  di  kantor  kelurahan  untuk  penyelesaian administrasi  masih  sering  ditolak  dengan  alasan  kurang  lengkap  padahal yang  saya  serahkan  sudah  sesuai  dengan  permintaan  dan  prosedur  yang ada,itu kan tandanya berbelit-belit (11 Mei 2014).”
Menurut  Adib,  pelayanan  masih  berbelit-belit,  karena  petunjuk  yang  diberikan sudah  dipenuhi  dan  pada  pelaksanaannya  masih  ada  kekurangan  lagi.  Demikian pula Maryanto (37 tahun, buruh) memberikan keterangan hampir sama .
“saya  seringkali  tidak  tau  maksud  dari  perintah  yang  diberikan  oleh  para petugas kelurahan. Sebenarnya sudah jelas dalam menberikan penjelasan, tetapi  saya  kurang  mengetahui  maksud  dari  yang  dibicarakan  karena bahasa  yang  digunakan  susah  dipahami,  namanya  juga  terpelajar  jadi menggunakan istilah-istilah asing (13 Mey 2014).”
Keterangan  yang  diberikan  oleh  beberapa  nara  sumber  tersebut  menjelaskan bahwa  aparatur  desa  memberikan  instruksi  masih  berbelit-belit  dan  susah  untuk dipahami.

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
2.  Persepsi  Masyarakat  tentang  Ketepatan  Waktu  yang  dilakukan  Aparat Desa dalam Memberikan Pelayanan
Ketepatan  aparatur  desa  yang  sering  membuat  warga  tidak  jenak  untuk menunggu  dengan  sabar  karena  tidak  sesuai  dengan  prosedur  pelayanan.  Kerap terjadi  keterlambatan  yang  dilakukan  oleh  lurah  desa  yang  dikarenakan  alasan yang  tidak  diketahui  dengan  pasti.  Ada  berbagai  alasan  diberikan  oleh  warga dalam  hal  keterlambatan  aparatur  desa  dalam  memberikan  pelayanan.  Hal  ini dijelaskan oleh Adib (32 tahun, karyawan swasta) menjelaskan:
“Untuk  keberangkatan  para  aparat  desa  pada  umumnya  sudah  sesuai dengan  jam  kerja  dan  pulang  juga  sudah  sesuai  dengan  jam  atau  waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi tetap ada sebagian petugas yang datang molor  itu  menurut  saya  wajar,  mungkin  juga  ada  keperluan  mendadak ataupun acara di tempat lain. Biasanya para petugas lebih awal datang dari pada  lurah  desa,  saya  juga  kurang  tau  alasan  tetapi  menurut  saya  lurah kurang tepat  waktu  bahkan kurang disiplin  dalam keberangkatan  (11 Mei 2014).”
Ketepatan waktu yang dilakukan aparat desa juga dalam bentuk pemberian pelayanan  secara  administratif,  Aziz  (35  tahun,  karyawan  swasta)  memberikan keterangan sebagai berikut
“Pernah telat, biasanya pada saat minta tanda tangan bapak lurah ataupun yang  lain  kita  harus  menunggu  karena  belum  datang  ataupun  sedang  ada kegiatan  lain.  Hal  tersebut  membuat  warga  menjadi  menunggu  lama bahkan  ditunda  untuk  keesokan  hari  sehingga  warga  pun  menjadi  kurang maksimal  dilayani.  Padahal  warga  sangat  membutuhkan  jasa  yang harusnya  aparat  desa  selalu  ada  di  kantor  pada  saat  jam  kerja  (14  Mei 2014).”
Fenomenanya, ketepatan waktu aparat desa dalam memberikan pelayanan publik terhadap  warga  secara  umum  sesuai  dengan  prosedur  dan  prinsip  pelayanan publik  yaitu ketepatan waktu, tetapi ada pihak ataupun aparat desa tertentu  yang sering  terlambat,  keterlambatan  kedatangan  maupun  keterlambatan  pelayanan secara administratif

## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik
3.  Persepsi  Masyarakat  tentang  Tanggung  Jawab  Aparat  Desa  dalam Memberikan Pelayanan Publik.
Pelayanan  publik  tidak  lepas  dari  tanggung  jawab  aparatur  desa  dalam memberikan  pelayanan  kepada  warga/masyarakat.  Banyak  tuntutan  masyarakat yang  harus  dipenuhi  pada  saat  pelayanan  dilakukan.  Pemberian  pelayanan  harus secara cermat dan tepat sehingga meminimalisir kesahalan bahkan meghilangkan kesalahan dalam melayani masyarakat. Maryanto (37 tahun, Swasta), tidak pernah dirugikan atas pelayanan yang diberikan,
“Saya pribadi tidak pernah merasa dirugikan, semua kebutuhan yang saya dapat  dari  kelurahan  semuanya  terpenuhi.  Tidak  ada  satupun  kesalahan yang  saya  alami  sehingga  harus  mondar-mandir  untuk  mengurus  kembali misalnya saja saya pernah membuat kartu keluarga baru dan dengan tepat nama,  tempat  tanggal  lahir  dan  sebagainya  cocok  sesuai  dengan  identitas yang ada (13 Mei 2014).”
Tanggung jawab lain dalam hal ini yaitu tentang penyelesaian tugas dalam melayani warga. Hal ini dijelaskan oleh Imron (45 tahun, PNS) sebagai berikut:
“Saya  melihat  bahwa  aparatur  desa  selalu  menyelesaikan  tugas  dalam melayani masyarakat, karena setahu saya sampai sekarang tidak ada warga yang menuntut bahkan memprotes secara langsung maupun tidak langsung karena  apa  yang  dibutuhkan  warga  masyarakat  sudah  terpenuhi  dan ditepati oleh aparat desa (11 Mei 2014).”
Dari  keterangan  yang  ada  dapat  dipahami  bahwa  para  aparat  desa  dalam memberikan pelayanan terhadap warga konsekuen dan memiliki tanggung jawab. Dari  keterangan  warga,  yakni  pada  saat  warga  mengurus  surat  yang  diperlukan tidak  pernah  terjadi  kesalahan  yang  menyebabkan  warga  menjadi  dirugikan. Aparat  desa  juga  tidak  memberikan  janji  apapun  sehingga  warga  tidak  terbebani dengan ucapan, misalnya jika aka ada bantuan warga tidak pernah diberikan janji akan tetapi langsung diberikan sehingga warga merasa senang dan puas.
4.  Persepsi  Masyarakat  tentang  Kedisiplinan,  Kesopanan  dan  Keramahan Aparat Desa dalam Memberikan Pelayanan Publik.
Pelayanan publik tidak terlepas dari keadaan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan  dalam  memberikan  pelayanan.  Kedisiplinan  berpengaruh  dalam penyelesaian tugas yang diemban aparat desa. Imron (45 tahun, PNS), mengamati

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
dan  memberikan  keterangan  tentang  kedisiplinan  warga  dalam  memberikan pelayanan, yaitu
“Pada  umumnya  pelayanan  yang  diberikan  tidak  bertele-tele,  aparat  desa memberikan pelayanan secara maksimal karena selalu ada pertanggungjawaban  dalam  melaksanakan  tugas.  Di  samping  itu  ada BPD/Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  ada  di  kantor  desa  guna memberikan  laporan  ke  kantor  diatasnya  sehingga  ada  tuntutan  tentang kinerja  dalam  mnyelesaikan  tugasnya.  Kemungkinan  keadaan  seperti itulah  yang  membuat  aparat  desa  secara  disiplin  melaksanakan  tugasnya dan memberikan pelayanan. (11 Mei 2014).”
Pelayanan  publik  menyangkut  kesopanan  dan  keramahan,  warga  menilai bahwa  para  aparat  desa,  baik  dalam  ucapan,  tindakan  dan  cara  melayani  warga.
Adib (32 tahun, karyawan swasta) memberikan keterangan:
“Sebagai  rakyat  kecil  saya  menilai  atau  menganggap  aparat  desa  sudah sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan. Saya merasa para petugas melayani  saya  sama  dengan  melayani  warga  pada  umumnya  dan  tidak membedakan warga yang membutuhkan pelayanan. Mereka dengan sopan dan ramah dalam memberikan pertanyaan sesuai kebutuhan saya dan tidak pernah melihat dengan wajah yang judes, bahkan tidak pernah membentak. Yaaa,  namanya  orang  desa,  perangkatnya  juga  dari  daerah  sekitar  jadi sudah  kenal,  tidak  mungkin  mereka  tidak  sopan  ataupun  tidak  ramah  (11
Mei 2014).”
Kedisiplinan,  kesopanan  dan  keramahan  warga  dijelaskan  dari  keterangan  warga dalam  membutuhkan  pelayanan.  Dari  pengalaman  warga  bahwa  pelayanan  yang diberikan oleh aparat desa disiplin.

## KESIMPULAN
Persepsi  warga  masyarakat  tentang  kinerja  aparat  pemerintah  desa  dalam hal:
1. Kesederhanaan aparat desa dalam memberikan pelayanan  publik,
dipersepsikan  belum  sepenuhnya  memberikan  pelayanan  secara  jelas  dan masih  ada  warga  yang  merasakan  atau  menganggap  ada  pelayanan  yang berbelit-belit.

## Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik
2. Ketepatan  waktu  aparat  desa  dalam  memberikan  pelayanan  publik  terhadap warga,  pada  umumnya  dipersepsikan  sesuai  dengan  prosedur  dan  prinsip pelayanan  publik,  khususnya  mengenai  ketepatan  waktu,  namun  masih  ada satu atau dua aparat desa kadang terlambat dalam kedatangan maupun dalam pelayanan administratif.
3. Tanggung  jawab  aparat  desa  dalam  memberikan  pelayanan  publik, dipersepsikan  bahwa aparat desa sudah secara konsekuen atau tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada warga .
4. Kedisiplinan,  kesopanan  dan  keramahan  aparat  desa  dalam  memberikan pelayanan  publik,  dipersepsikan  masih  terdapat  sebagian  kecil  aparat  desa yang  kurang  ramah  dan  kurang  sopan.  Ketegasan  kedisiplinan  dan  cara berbicara yang keras terhadap warga yang membutuhkan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agussalim.  (2004). Ilmu  Sosial  Budaya  Dasar  Suatu  Pengantar  Mata  Kuliah Umum di Perguruan Tingg i. UNM: Tim Dosen IISBD.
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Arya. (2012). Ciri-ciri Birokrasi. Tersedia:
http://www.managementaccountingsystems.com/83/ciri-ciri-birokrasi- menurut-max-weber.htm, diunduh pada 13 Juli 2014.
Febriani,  Rizki.  (2012).  Pengertian,  Cara  Pengumpulan,  Jenis-jenis  Data  dan Sampel . Tersedia: http://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2013/04/19/ pengertian-cara-pengumpulan-dan-jenis-jenis-data-dan-sample/diunduh pada 10 September 2013 ).
Galang.  (2012).  Masyarakat  Pedesaan  dan  Masyarakat  Perkotaan.  Tersedia: http://celoteh-galang.blogspot.com/2012/11/masyarakat-pedesaan- masyarakat-perkotaan.html, diunduh pada 2 Januari 2014.
Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Moenir.  (2010) .  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Pasolog, Harbani. (2010). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.
Perda kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik.

## Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi
Rahmatul.  (2013).  Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  Penelitian  Kualitatif.
Tersedia: http://rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-
pengumpulan-data-dalam-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/ diunduh pada 12 September 2013.
Rakhmat,  Jalaludin.  (2007). Psikologi  Komunikasi .  Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya.
Riadi, Muchlisin. (2012). Teori Persepsi. Tersedia:
http://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor- persepsi.html , diunduh pada 4 Januari 2014.
Sinambela,  LijanPoltak.  (2008). Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori  Kebijakan dan Implementasinya. Jakarta: PT. BumiAksara.
Soekanto,  Soerjono.  (1994). Beberapa  Teori  Sosiologi  Tentang  Struktur Masyarakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif,Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: CV Alfabeta.
Thoha,  Miftah.  (2003). Birokrasi  dan  Politik  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja GafindoPersada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Pokok- pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara
Walgito, Bimo. (2004). Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta: Andi Offset.
Widjaja.  (2003). Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Bulat  dan  Utuh . Jakarta: Raja Grafindo Persada.