## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5144/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Cross Border E-Commerce Negara Indonesia Dengan Jepang

## Marcel Eka Surya Simanjuntak
Article Info Abstract Article history: Received : 11 May 2023 Publish : 04 July 2023 Tiap  negara  untuk  melindungi  masyarakatnya  yang  sebagian  besar  dalam  pandangan transaksi online ini merupakan konsumen, memiliki sikap yang berbeda mengenai perubahan yang dibawa oleh boomingnya transaksi secara online ini. Di Indonesia, mengenai pengaturan terkait  E-commerce  terdapat  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan Konsumen. Contoh negara berikutnya adalah Jepang. Tidak ada kode hukum konsumen yang seragam  di  Jepang.    Hukum  yang  paling  mendasar  untuk  perlindungan  konsumen  adalah Undang-Undang Dasar tentang Kebijakan Konsumen (shohisha-kihon-hou). Aturan khusus tentang perlindungan konsumen diatur dalam sejumlah undang-undang tersendiri.  Sebagai contoh,  ada  undang-undang  yang  mengatur  bisnis  di  sektor  industri  tertentu  (misalnya,
Undang-Undang  Transaksi  Komersial  Tertentu  (tokutei-shotorihiki-hou)  ("ASCT")  dan Undang-Undang Penjualan Cicilan (kappu-hanbai-hou)), serta undang-undang khusus dalam
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (misalnya,  Undang-Undang  Kontrak  Konsumen (shohisha-keiyaku-hou) dan Undang-Undang Tanggung Jawab Produk (seizobutsu-sekinin- hou)).  Di  antaranya,  sehubungan  dengan  undang-undang  yang  mengatur  bisnis  di  sektor industri  tertentu.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahami  interpretasi  ini  agar  dapat memahami  isi  undang-undang  dan  peraturan  dengan  benar.  Umumnya  pada  kontrak  akan dimasukkan klausul choice of law (pilihan hukum). Tetapi sejumlah lokapasar (marketplace), seperti  Amazon.Com,  pada  klausul  condition  of  use  yang  diumumkan,  Amazon.Com menjelaskan bahwasanya untuk semua jual beli yang dilaksanakan berlaku The Law of State of  Washington  sebagai  pilihan  hukumnya.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  masalah  baru dikarenakan konsumen dapat dikatakan tidak memiliki pilihan hukum, akan hukum apa yang dapat  dipakai  ketika  terjadi  perselisihan  dengan  pelaku  usaha  atau  e-commerce.  Pada permasalahan  tersebut,  perlindungan  hukum  untuk  pelanggan  perlu  dilaksanakan  melalui prosedur  internasional  dengan  penyesuaian  hukum  serta  kerjasama  lembaga-lembaga penegak  hukum.  Menjadi  pertanyaan  terkait  pemenuhan  hak-hak  pelanggan  yang  dimuat pada  UUPK  serta  perlindungan  hukumnya  ketika  para  pihak  melakukan  transaksi  yang dilakukan  secara  cross  border  serta  penyelesaian  sengketa  perjanjian  cross  border  e- commerce.  Persoalan  itu  memunculkan  ketidakpastian  hukum  disebabkan  hilangnya perlindungan  hukum  terhadap  pelanggan  pada  penanggulangan  sengketa  perjanjian  digital internasional secara e-commerce. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, data yang diperoleh dan diolah adalah berupa jenis data primer, data sekunder dan data tersier.  Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan- catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kedua Bahan hukum  sekunder,  buku-buku  teks  yang  membicarakan  suatu  atau  beberapa  permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal. Pengumpulan data skunder tersebut menggunakan studi  kepustakaan.  Tiap  negara  memiliki  hukum  yang  berbeda  dalam  mengatur  mengenai perlindungan konsumen. Seperti uraian dalam artikel yang ditulis ini, negara Indonesia dan Jepang memiliki peraturan yang berbeda. Selain itu juga dalam penyelesaian sengketanya, di Indonesia opsi penggunaan ODR kerap digunakan, namun berbeda dengan Jepang karena di Jepang  penggunaan  ODR  sebagai  media  penyelesaian  sengketa  masih  belum  secara  luas digunakan.  Padahal  selama  belum  ada  Undang-Undang  baru  yang  mengatur  lebih  lanjut mengenai E-commerce, ODR lah yang lebih cocok digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam kasus transaksi E-commerce.
Keywords: This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Marcel Eka Surya Simanjuntak Marcel.ekas66@gmail.com
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## 1. PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  yang  lalu  Pandemi  Covid-19  melanda  seluruh  dunia  dan  mempengaruhi berbagai  aspek  di  tiap-tiap  negara  seperti  perekonomian,  pariwisata,  dan  sebagainya.  Adanya kebijakan  lockdown  yang  diberlakukan  pemerintah  dari  setiap  negaranya  termasuk  Indonesia sendiri guna menghentikan penyebaran covid-19 nyatanya berimbas pada sektor perekonomian. Pasokan  rantai  makanan  tergangu  dikarenakan  kebijakan  Lockdown  menghambat  kemajuan pasokan  rantai  makanan.  Disisi  lain  tingkat  pengangguran  meninggi  lebih  dari  biasanya. Kebijakan  lockdown  mempengaruhi  kegiatan  kinerja  perusahaan  sehingga  mengaharuskan kebanyakan  perusahaan  di  Indonesia  untuk  memutus  sebagian  pegawai  guna  menjalankan kebijakan lockdown yang di berlakukan pemerintah. Dengan demikian munculah banyak usaha start-up  baru  untuk  mempertahankan  dan  mendongkrak  perekonomian  yang  menurun  akibat pandemi covid-19 dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menggunakan platform e- commerce yang di masa seperti sekarang ini sangat familiar untuk digunakan sebagai platform bertransaksi.
Oleh karena hal di atas, perkembangan E-commerce menjadi cukup potensial. Karena kita bisa dengan mudah berbelanja hanya dari rumah saja. Jauh sebelum saat ini, sebenarnya platform e-commerce telah tersedia sejak lama, namun peningkatan penjualan di platform online menjadi semakin  meningkat  semenjak  pandemi  berlangsung,  hal  itu  terjadi  karena  masyarakat menghindari berbelanja offline dan melakukan social distancing sebagai upaya pencegahan virus covid-19. Penggunaan e-commerce tidak perlu dikhawatirkan karena dari kebanyakan generasi saat  ini,  mereka  sudah  cukup  bersahabat  dengan  platform  e-commerce.  Bahkan  platform  e- commerce saat ini membuat para penggunanya mampu menjangkau pasar yang terletak jauh dari Indonesia. Oleh karena itu artikel ini akan membahas peran e-commerce yang menjadi solusi bagi sektor perekonomian dan juga bisnis di tengah pandemi covid-19 sekarang ini.
Tiap  negara  untuk  melindungi  masyarakatnya  yang  sebagian  besar  dalam  pandangan transaksi  online  ini  merupakan  konsumen,  memiliki  sikap  yang  berbeda  mengenai  perubahan yang dibawa oleh  boomingnya  transaksi  secara online ini. Di  Indonesia,  mengenai  pengaturan terkait  E-commerce  terdapat  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak pelanggan. Pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya “(e)  hak  untuk  memperoleh  advokasi,  perlindungan,  serta  usaha  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen dengan patut; (h) hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi maupun penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana  mestinya;  dan  (i).  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan    perundang- undangan lainnya.”.  Apabila antara pelaku usaha dengan pelanggan berada pada satu wilayah yurisdiksi yang sama yakni yurisdiksi Indonesia maka aspek dari hukum perlindungan konsumen akan berlaku. Andaikata pelaku usaha dengan pelanggan berada pada yurisdiksi yang tidak sama maka  akan  muncul  permasalahan.  Kalau  pelaku  usaha  yang  ada  diluar  wilayah  Indonesia, sesungguhnya kembali lagi kepada perjanjian diantara para pihak yang sudah disahkan sebelum itu.
Contoh negara berikutnya adalah Jepang. Tidak ada kode hukum konsumen yang seragam di Jepang.  Hukum yang paling mendasar untuk perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Dasar  tentang  Kebijakan  Konsumen  (shohisha-kihon-hou).    Undang-undang  ini  menetapkan prinsip-prinsip  dasar  kebijakan  konsumen  dan  tanggung  jawab  perusahaan;  namun,  undang- undang ini hanya menetapkan target dan kebijakan politik yang tidak mengikat yang harus diikuti oleh  pemerintah  pusat  dan  tidak  menetapkan  hak  dan  kewajiban  hukum  warga  negara  untuk mendapatkan  keringanan  melalui  prosedur  pengadilan.    Aturan  khusus  tentang  perlindungan konsumen diatur dalam sejumlah undang-undang tersendiri.  Sebagai contoh, ada undang-undang yang mengatur bisnis di sektor industri tertentu (misalnya, Undang-Undang Transaksi Komersial Tertentu  (tokutei-shotorihiki-hou)  ("ASCT")  dan  Undang-Undang  Penjualan  Cicilan  (kappu- hanbai-hou)),  serta  undang-undang  khusus  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (misalnya,  Undang-Undang  Kontrak  Konsumen  (shohisha-keiyaku-hou)  dan  Undang-Undang Tanggung Jawab Produk (seizobutsu-sekinin-hou)).  Di antaranya, sehubungan dengan undang-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
undang  yang  mengatur  bisnis  di  sektor  industri  tertentu,  peraturan  terperinci  ditetapkan  dalam norma-norma bawahan seperti Perintah Kabinet dan Peraturan Menteri, dan dalam banyak kasus, interpretasi peraturan ini ditunjukkan dalam pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahami  interpretasi  ini  agar  dapat  memahami  isi  undang- undang dan peraturan dengan benar.
Umumnya  pada  kontrak  akan  dimasukkan  klausul  choice  of  law  (pilihan  hukum).  Tetapi sejumlah  lokapasar  (marketplace),  seperti  Amazon.Com,  pada  klausul  condition  of  use  yang diumumkan,  Amazon.Com  menjelaskan  bahwasanya  untuk  semua  jual  beli  yang  dilaksanakan berlaku The Law of State of Washington sebagai pilihan hukumnya. Hal ini tentu menimbulkan masalah baru dikarenakan konsumen dapat dikatakan tidak memiliki pilihan hukum, akan hukum apa yang dapat dipakai ketika terjadi perselisihan dengan pelaku usaha atau e-commerce. Pada permasalahan  tersebut,  perlindungan  hukum  untuk  pelanggan  perlu  dilaksanakan  melalui prosedur  internasional  dengan  penyesuaian  hukum  serta  kerjasama  lembaga-lembaga  penegak hukum. Menjadi pertanyaan terkait pemenuhan hak-hak pelanggan yang dimuat pada UUPK serta perlindungan  hukumnya  ketika  para  pihak  melakukan  transaksi  yang  dilakukan  secara  cross border  serta  penyelesaian  sengketa  perjanjian  cross  border  e-commerce.  Persoalan  itu memunculkan  ketidakpastian  hukum  disebabkan  hilangnya  perlindungan  hukum  terhadap pelanggan pada penanggulangan sengketa perjanjian digital internasional secara e-commerce.
Pokok Permasalahan
1. Bagaimana  Hukum  Indonesia  melindungi  konsumennya  dalam  Transaksi  Cross  Border  E- commerce ?
2. Bagaimana  Hukum  Negara  melindungi  konsumennya  dalam  Transaksi  Cross  Border  E- commerce ?
3. Bagaimana  Perbandingan  dari  Cara  Penyelesaian  Sengketa  antara  Hukum  Negara  Indonesia dan Australia dalam Transaksi Cross Border E-commerce?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, data yang diperoleh dan diolah adalah berupa jenis data primer, data sekunder dan data tersier.  Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan  perundang-undangan.  Kedua  Bahan  hukum  sekunder,  buku-buku  teks  yang membicarakan  suatu  atau  beberapa  permasalahan  hukum,  termasuk  skripsi,  tesis,  dan  jurnal. Ketiga, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.
Pengumpulan  data  skunder  tersebut  menggunakan  studi  kepustakaan.  Menurut  M.  Nazir, studi  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan terhadap  buku-buku,  literature-literatur,  catatan-catatan,  dan  laporan-laporan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan permasalaahan. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan  menjadi  hasil  akhir  penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  dari  hasil  penelitian  kemudian dianalisa  oleh  penulis  secara  Deskriptif-kualitatif,  artinya  data-data  hasil  yang  dilakukan  oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  menjadi  obyek  kajian.  Sedangkan  kualitatif  artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## 3. PEMBAHASAN
A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-commerce di Indonesia Perlindungan hukum terhadap pelanggan dalam bisnis e-commerce bisa ditemukan pada Undang-Undang  No.8  Tahun  1997  mengenai  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  dibaca
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
UU PK) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik (selanjutnya dibaca UU ITE). UU PK adalah dasar hukum terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara itu,  UU  ITE  adalah  dasar  hukum  terhadap  pelanggan  yang  melaksanakan  perjanjian  e- commerce.  Seperti  halnya  dijelaskan  di  atas  bahwasanya  perjanjian  e-commerce menyebabkan banyak persoalan. Jadi, pada pengkajian ini akan dijelaskan sejumlah persoalan yang utama mengenai perjanjian e-commerce serta sistemasi persoalan itu berdasarkan UUPK serta UU ITE.
Menurut UU PK, setiap konsumen dan juga pelaku usaha bersama-sama tunduk pada UU PK. Segala hak serta kewajiban dari pelanggan serta pelaku usaha termaktub secara jelas pada UU PK. Saat terjadi suatu hubungan hukum diantara pelanggan dengan pelaku usaha, baik itu jaringan hukum yang berkaitan dengan barang maupun jasa, maka secara otomatis UU PK akan hadir sebagai pelengkap. Hak-hak konsumen di atur di dalam UUPK dengan tujuan agar konsumen dapat secara aman dalam bertransaksi sebagai konsumen karena haknya dilindungi oleh hukum yang terdapat sanksi dan akibat hukum apabila dilanggar oleh para pelaku usaha termasuk di dalam dunia e-commerce. Mengacu pada pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4, Dalam bentuk hak atas kesenangan, hak menentukan barang, hak atas keterangan yang benar, hak untuk  menyampaikan opini serta keberatannya, hak untuk  memperoleh advokasi,  serta hak untuk diterima maupun memperoleh pelayanan yang baik serta jujur.
Jika  dikaitkan  dengan  pelanggan  cross  border  e-commerce  yang  tidak  mendapatkan kepastian  hukum  yang  jelas,  terutama  terhadap  pengaturan  perjanjian  cross  border  e- commerce. Hal tersebut sudah pasti bertentangan dengan poin ke-5 pada pasal 4 UU PK yang disebutkan  “hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut”.  Selanjutnya  UU  ITE  adalah  dasar  hukum primer terhadap e-commerce di Indonesia. UU ITE tersebut diabsahkan pada tanggal 21 April 2008  serta  sudah  diberlakukan  pada  saat  diundangkan  (Pasal  54  ayat  1  UU  ITE).  UU  ITE berlaku  untuk  semua  orang  yang  berbuat  perbuatan  hukum,  baik  yang  ada  di  wilayah Indonesia ataupun diluar Indonesia.
Oleh karena itu cakupan UU ini bukan cuma sifatnya dalam negeri saja namun juga luar negeri.  Bahwa  di  dalam  Pasal  2  UU  ITE  disebutkan  undang-undang  tersebut  mempunyai cakupan yurisdiksi tidah hanya pada perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia maupun yang berlaku di Indonesia, namun berlaku juga bagi perbuatan hukum yang dilaksanakan  di  luar  regional  hukum  Indonesia  baik  pada  warga  negara  Indonesia  ataupun warga negara asing serta badan hukum Indonesia ataupun badan hukum internasional yang mempunyai  akibat  hukum  di  Indonesia,  dikarenakan  Teknologi  Informasi  bagi  Informasi Digital serta Transaksi Elektronik bisa bermanfaat dalam lintas wilayah maupun keseluruhan. Sebagaimana juga E-Commerce memiliki persoalan yang lebih luas berlangsung dalam aspek keperdataan  disebabkan  transaksi  digital  pada  aktivitas  jual  beli  secara  sistem  digital (electronic commerce) sudah membentuk bagian melalui perdagangan dalam negeri serta luar negeri. Ruang dalam dunia maya tidak bisa dicapai cuma melalui parameter serta pengaturan hukum yang umum karena apabila metode tersebut yang ingin dijalani maka akan ditemukan kendala serta permasalahan yang tidak terdeteksi terhadap penegasan hukum.
B. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-commerce di Jepang Seiring dengan berkembangnya pasar e-commerce di Jepang, baik di dalam maupun luar negeri,  jumlah  transaksi  yang  bermasalah  juga  meningkat.  Pada  tahun  2017,  Pusat  Urusan Konsumen  Nasional  (NCAC),  sebuah  badan  administratif  independen  yang  didirikan berdasarkan  Undang-Undang  Konsumen  Dasar  dan  Undang-Undang  NCAC,  menerima 77.318 keluhan yang berkaitan dengan pembelian e-commerce konsumen, yang lebih dari dua kali lipat jumlah keluhan yang diterima pada tahun 2012 (31.934 kasus). Laporan-laporan ini, yang mencakup penjualan langsung secara online dan lelang online, biasanya berfokus pada tidak adanya pengiriman, cacat produk, atau tidak adanya pembayaran.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Menurut  sebuah  survei  yang  menanyakan  alasan  mengapa  mereka  tidak  menggunakan layanan berbagi rumah (seperti Airbnb) atau layanan berbagi tumpangan (seperti Uber), lebih dari  50%  konsumen  Jepang  menjawab  bahwa  mereka  khawatir  tentang  seberapa  efektif masalah  yang  mereka  alami  akan  ditangani.  Yang  cukup  menarik,  bahkan  meskipun konsumen  mengharapkan  kualitas  layanan  yang  diberikan  di  Jepang  tinggi,  namun kekhawatiran  konsumen  tentang  kemungkinan  perselisihan  jauh  lebih  tinggi  daripada  di Amerika  Serikat,  Inggris,  Jerman,  dan  Cina,  di  mana  pertanyaan  yang  sama  menunjukkan hanya sekitar 30% konsumen yang mengindikasikan bahwa mereka khawatir.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  potensi  masalah  transaksi  lebih  membuat  stres  bagi konsumen Jepang, serta bagaimana opsi ganti rugi yang tersedia saat ini tidak memadai untuk meredakan  kekhawatiran  mereka.  Berdasarkan  data  ini,  sebuah  laporan  sementara  yang diterbitkan oleh Review Conference of Sharing Economy (sebuah dewan ahli yang dibentuk di  bawah  Sekretariat  Kabinet  Jepang)  merekomendasikan  dengan  tegas  agar  pelaku  usaha mengambil  langkah-langkah  proaktif  untuk  menerapkan  proses  ganti  rugi  yang  dapat mengurangi kecemasan konsumen seputar transaksi ekonomi berbagi.
C. Perbandingan Bentuk Penyelesaian Sengketa Transaksi Cross Border E-commerce Indonesia dengan Jepang Indonesia UU  No.8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  adalah  sebuah  dasar  tentang perlindungan hukum  yang diperoleh baik  konsumen dan pelaku usaha. Namun, kelemahan dari UU ini adalah tidak adanya aturan spesifik mengenai transaksi cross border e-commerce. Kelemahan ini menimbulkan perselisihan sengit antara konsumen dan pelaku usaha, dan tidak sedikit  memilih  jalur  hukum  berupa  litigasi  dan  non  litigasi.  Menurut  UU  ITE penanggulangan  sengketa  bisa  dilaksanakan  dengan  mengusulkan  gugatan  pada  pihak pelaksana  transaksi  online.  Sementara  itu  metode  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang dilaksanakan diluar pengadilan ada tiga cara yakni : Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Pilihan  penyelesaian  pertama  kali  dilakukan  oleh  pelanggan  apabila  sebuah  transaksi tidak berjalan dengan baik. Ialah mengusulkan pelaporan dengan cara metode penyelesaian pelaporan internal pelaku usaha yang dituju. Apabila metode tersebut tidak berhasil, UUPK menyediakan 2 metode yakni metode litigasi dengan cara pengadilan serta metode alternatif penyelesaian sengketa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dispute  Resolution  merupakan  salah  satu  jenis  penyelesaian  sengketa,  terutama penyelesaian sengketa bisnis secara lebih cepat. Hal ini dikarenakan perkembangan bisnis di Indonesia  senantiasa  berkembang  sehingga  sudah  menjadi  kebutuhkan  untuk  terdapat pengaturan  penyelesaian  sengketa  bisnis  yang  cepat.  Sebagaimana  diatur  di  pada  Undang- Undang  No.30  Tahun  1999  perihal  Arbitrase  serta  Alternatif  Penyelesaian  Sengeta  (UU Arbitrase serta APS) untuk menanggulangi sengketa di luar pengadilan. UU tersebut menjadi dasar  hukum  bagi  pelaku  bisnis  yang  enggan  menggunakan  litigasi  sebagai  penyelesaian perelisiannya, dimana menurut  Pasal  1 angka 10 UU Arbitrase dan APS terdapat  beberapa pilihan, yaitu : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, serta Arbitrase.
Arbitrase  adalah  metode  penanggulanggan  sebuah  sengketa  perdata  di  luar  peradilan biasa yang berlandaskan kepada perjanjian arbitrase yang dilakukan dengan cara pada para pihak yang bertikai. Dimana hasil dari ditempuhnya upaya arbitrase oleh para pihak adalah terciptanya  suatu  adjudikasi  serta  consensus,  dimana  semua  pihak  setuju  untuk  menangani pertikaian melalui bantuan pihak netral untuk membuat suatu keputusan melalui adjudikasi privat. Arbitrase banyak dipilih oleh para pihak karena prosesnya lebih cepat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa transaksi elektronik yang bersifat online terkait cross border e-commerce belum berkembang secara baik, dikarenakan BPSK atau lembaga alternatf lain belum memakai metode online untuk menanggulangi pertikaian. Pelanggan  diwajibkan  harus  melaksanakan  konsiliasi,  mediasi,  maupun  arbitrase  secara umum.  Hal  tersebut  sebenarnya  tidak  pantas,  dikarenakan  negara  yang  lain  sudah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
menciptakan metode penyelesaian sengketa dengan cara ODR (Online Dispute Resolution) agar bisa memajukan prosedur alternatif penyelesaian sengketa.
Untuk menanggulangi sengketa pelanggan e-commerce mekanisme litigasi yang umum sepertinya tidak sesuai  untuk  dipilih. Prosedur litigasi pada umumnya memerlukan  ongkos yang  lebih  besar  menjangkau  beban  administrasi,  pengacara,  hingga  beban  eksekusi  yang dijumlah bisa melewati nilai sengketa pelanggan. Maka sebab itulah metode tersebut susah dijadikan  sebagai  opsi  oleh  pelanggan  e-commerce.  Mahkamah  Agung  (MA) mempromosikan sebuah inovasi terkait metode gugatan biasa yang dibentuk guna memberi jalan  yang  cepat,  seimbang  serta  murah.  Tetapi,  metode  tersebut  akan  memungkinkan munculnya permasalahan pada pelanggan e- commerce yang berada pada tempat yang tidak sama dengan pelaku usaha. Dikarenakan, mekanisme ini memaksa para pihak yang bertikai tinggal  pada  tempat  yang  sama  supaya  gugatan  bisa  dikerjakan.  Namun  terlepas  dari fleksibilitas  MA  yang  mengizinkan  gugatan  sederhana  diproses  meski  ada  perbedaan domisili, para pihak yang bertikai diwajibkan harus mendatangi setiap prosedur dengan cara langsung. Pada persoalan tersebut timbul kekaburan pada perjanjian cross border e-commerce dimana  setiap  pihak  yang  bersengketa  berkedudukan  pada  yuridiksi  negara  bahkan  hukum yang tidak sama.
Jepang
ODR di Jepang terbilang belum diaplikasikan ke dimensi hukum negara Jepang itu sendiri dengan baik. Meskipun volume pengaduan meningkat, dan kepedulian konsumen yang kuat mengenai  potensi  masalah  transaksi,  hingga  saat  ini,  belum  ada  yang  cukup  untuk memberikan ganti rugi yang efektif bagi konsumen Jepang. Meskipun ada beberapa opsi yang tersedia, tidak ada yang cocok dengan transaksi e-commerce. Jalur utama yang tersedia untuk konsumen Jepang meliputi yang berikut ini:
Proses Pengadilan
Di bawah peraturan pengadilan Jepang saat ini, para pihak dapat mengajukan klaim untuk kurang  dari  JPY  600.000,  yang  mencakup  sengketa  e-commerce,  ke  Pengadilan  Gugatan Sederhana (Small Claims Trial/SCT) yang dibentuk sebagai bagian dari pengadilan setempat. Argumen lisan dalam SCT selesai hanya dalam satu hari, dan keputusan hakim disampaikan segera setelah argumen lisan selesai. Keseluruhan proses memakan waktu sekitar 2 bulan dari pengajuan kasus hingga putusan akhir. Untuk membuat SCT dapat dipahami oleh pihak-pihak yang  tidak  memiliki  perwakilan,  pengadilan  menyediakan  berbagai  macam  panduan  dan formulir  untuk  prosedur.  Namun,  biaya  pengajuan  membuat  SCT  menjadi  jalur  ganti  rugi yang  tidak  nyaman  untuk  sebagian  besar  transaksi  online.  Biaya  untuk  mengajukan  kasus adalah sekitar JPY 4.000, yang hampir setengah dari nilai rata-rata pembelian e-commerce. Selain itu, meskipun panduan dan formulir tersedia, pelapor biasanya harus menyiapkan petisi tertulis dan menyerahkan bukti (selain dokumen administratif lainnya), yang biasanya dokumen  administratif  lainnya),  yang  biasanya  berarti  bahwa  pelapor  harus  mendapatkan setidaknya beberapa nasihat dari pengadilan atau pengacara. Selain itu, prosedur ini dilakukan sepenuhnya. Selain itu, prosedur ini dilakukan sepenuhnya secara offline, yang berarti bahwa para  pihak  harus  menghadiri  argumen  lisan  yang  diadakan  di  pengadilan.  Dalam  beberapa kasus, atas permintaan atas permintaan terdakwa, kasus tersebut akan dialihkan ke pengadilan biasa,  yang  berarti  pengadu  selalu  beresiko  bahwa  dia  akan  ditarik  ke  dalam  proses  yang mahal dan memakan waktu.
Mengenai  Transaksi  Cross  Border  E-commerce,  Hukum  Acara  Perdata  telah diamandemen pada tahun 2012 untuk mengakui yurisdiksi pengadilan Jepang untuk sengketa yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha asing selama konsumen tersebut adalah penduduk  Jepang.  Namun, bahkan jika keputusan dibuat untuk  konsumen  tersebut, hampir tidak mungkin untuk menegakkan putusan tersebut kecuali pelaku usaha tergugat memiliki aset di Jepang, yang berarti konsumen benar-benar kembali ke titik awal.
• Consumer’s Self-Redress
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Seperti banyak yurisdiksi lain di seluruh dunia, hukum Jepang memiliki periode di mana  konsumen  dapat  membatalkan  pembelian,  mengembalikan  barang,  dan mendapatkan pengembalian dana penuh dengan alasan apa pun. Periode ini berlangsung selama  8  hari  dari  waktu  pengiriman  barang  yang  dibeli.  Namun,  penjual  online  dapat dikecualikan dari aturan ini selama mereka tidak mencantumkan masa iklan awal mereka. Sebagai contoh, Amazon.jp menyatakan bahwa pembeli bisa mendapatkan pengembalian dana penuh hanya jika barang yang dikirim belum dibuka dan belum digunakan; setelah barang dibuka, konsumen dapat menerima pengembalian dana hanya 50% dari harga yang dibayarkan.  Demikian  juga,  sebagian  besar  penjual  online  di  Jepang  menolak  aturan cooling-off  dan  menerapkan  kebijakan  pengembalian  dana  mereka  sendiri,  yang membatasi kemampuannya untuk melindungi konsumen.
Jalan lain yang mungkin bagi konsumen Jepang adalah tagihan pengembalian uang. Dalam  proses  ini,  konsumen  dapat  menghubungi  penerbit  kartu  kredit  mereka  untuk membalikkan  tagihan  atas  transaksi  yang  bermasalah.  Namun,  di  Jepang,  alasan  yang dapat diterima untuk alasan yang dapat diterima untuk mengajukan tolak bayar terbatas pada  beberapa  keadaan  tertentu,  seperti  (i)  pembelian  tidak  pernah  dilakukan,  (ii) pembelian  dilakukan  tetapi  barang  tidak  diterima,  (iii)  pembelian  dilakukan  dengan barang curian atau tanpa izin, (iv) penjual melakukan kesalahan dalam pembelian atau (v) penjual tidak pernah memiliki wewenang untuk menyelesaikan pembelian. Oleh karena itu, tagihan pengembalian uang menjadi sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk digunakan dalam kasus-kasus perselisihan kualitas barang atau penundaan pengiriman.
Faktanya,  sebagian  besar  sengketa  online  di  Jepang  saat  ini  diselesaikan  melalui komunikasi langsung antara konsumen dan penjual. Dalam kasus transaksi B2C, penjual profesional  cenderung  membuat  konsesi  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  basis pelanggan mereka dan untuk menjaga reputasi yang dapat dipercaya. Namun, jika penjual profesional  menolak  untuk  berkompromi,  atau  hanya  mengabaikan  keluhan  pembeli, biasanya konsumen hanya akan menyerahkan klaim mereka karena mereka tidak memiliki jalan  yang  masuk  akal  untuk  menyelesaikan  masalah.  Faktanya,  sebuah  survei menunjukkan  bahwa  33%  dari  sengketa  konsumen  e-commerce  dalam  negeri  tidak terselesaikan dan 12% tidak diselesaikan dengan cara yang tidak memuaskan konsumen. Dan dalam kasus transaksi C2C, penjual cenderung penjual cenderung kurang termotivasi untuk  bersikap  responsif,  karena  kecil  kemungkinan  mereka  akan  memiliki  hubungan yang berkelanjutan dengan pembeli.
Sebaliknya, penjual C2C hanya ingin mengumpulkan pembayaran sesegera mungkin dan tidak ada hubungannya dengan pembeli setelah itu. Tantangan ini ada untuk transaksi e-commerce  domestik,  di  mana  pembeli  dan  penjual  keduanya  tinggal  di  Jepang. Tambahkan  kebingungan  dari  transaksi  lintas  transaksi  lintas  batas  dan  Anda  dapat melihat bagaimana masalahnya menjadi  lebih menakutkan. Tidak hanya ada kerumitan dan kontradiksi yurisdiksi, ada juga perbedaan bahasa dan tantangan penegakan hukum. Dalam praktiknya, ini sulit bagi konsumen, baik domestik maupun internasional, untuk mendapatkan  akses  terhadap  keadilan  kecuali  jika  penjual  bersikap  kooperatif.  Jika penjual memutuskan untuk tidak berpartisipasi, maka hampir tidak ada pilihan saat ini di Jepang untuk memaksa mereka melakukannya.
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, e-commerce B2C dan C2C telah menjadi bagian  penting  signifikan  dalam  perekonomian  Jepang  secara  keseluruhan,  dan kepentingannya hanya akan tumbuh seiring dengan volume  transaksi e-commerce yang terus  meningkat.  Karena  opsi  ganti  rugi  yang  ada  saat  ini  tidak  secara  efektif menyelesaikan  sengketa  bernilai  rendah,  bervolume  tinggi,  dan  sering  kali  lintas  batas, kurangnya  ganti  rugi  akan  menjadi  rem  bagi  ekspansi  e-commerce  di  Jepang,  dan konsumen  akan  cenderung  membelanjakan  uang  mereka  di  tempat  lain.  Untuk mempertahankan  Jepang  memimpin  dalam  e-commerce,  dan  untuk  mendorong  e- commerce  Jepang  tumbuh,  Jepang  perlu  menjadikan  penerapan  ODR  sebagai  prioritas,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
karena  ODR menyediakan opsi ganti rugi yang memenuhi  kebutuhan konsumen dalam ekonomi digital baru ini.

## 4. KESIMPULAN
Tiap  negara  memiliki  hukum  yang  berbeda  dalam  mengatur  mengenai  perlindungan konsumen. Seperti uraian dalam artikel yang ditulis ini, negara Indonesia  dan Jepang memiliki peraturan  yang  berbeda.  Selain  itu  juga  dalam  penyelesaian  sengketanya,  di  Indonesia  opsi penggunaan ODR kerap digunakan, namun berbeda dengan Jepang karena di Jepang penggunaan ODR sebagai media penyelesaian sengketa masih belum secara luas digunakan. Padahal selama belum ada Undang-Undang baru  yang mengatur lebih lanjut  mengenai  E-commerce, ODR  lah yang lebih cocok digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam kasus transaksi E-commerce.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Code of Civil Procedure (CCP).
Nasution.  Az.,  Revolusi  Teknologi  Dalam  Transaksi  Bisnis  Melalui  Internet,  Jurnal  Keadilan Volume I No. 3 September 2001
Riswandi. Budi Agus., Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press: Yogyakarta, 2003
Afwija.  Zahwa  Maulidina.,  Penyelesaian  Sengketa  Atas  Kerugian  Konsumen  Sebagai  Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi  Cross Border E-  Commerce,  Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021
Sekizaki. Y., Credit Card Chargeback, 2015
Habuka,  H.,  &  Rule,  C.  The  promise  and  potential  of  online  dispute  resolution  in  Japan. International Journal on Online Dispute Resolution 2017
Mitsubishi Research Institute, Trends in Cross-border Online Commerce, MRI Report, 2015 Information  Economy  Division,  METI,  ‘2016  Establishing  a  Base  for  Data-Driven  Society  in
Japan (Market Research for E-Commerce)’, METI Report 2016, 2017
Katadata.co.id  “Indonesia  Butuh  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Yang  Lebih  Baik’  dikutip dari https://katadata.co.id/shabrinaparamacitra/indepth/623bcfc543fb6/indonesia-butuh- penyelesaian-sengketa-konsumen-yang-lebih-baik
NCAC website, www.kokusen.go.jp/ncac_index_e.html .
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId =202063080&language=en_US.