licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## TANGGUNG GUGAT PPIU TERHADAP BATALNYA PERJALANAN IBADAH
UMRAH AKIBAT PANDEMI COVID-19
Galang Pujo Sakti 1 , Hervina Puspitosari 2
Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timur galangpsakti@gmail.com

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
Covid-19 is a non-natural national disaster stipulated by Presidential Decree No.
12  of  2020  concerning  Disaster  Declaration  in  the  Spread  of  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) As a National Disaster. The Covid-19 pandemic caused the PPIU's (Umrah Service Organizing Committee) achievement to be carried out in the form of the implementation of the Umrah pilgrimage, which caused the  PPIU  to  fail  by  default.  This  study  uses  a  normative  juridical  research method, where the legal problems that occur will be analyzed by the authors using a statutory approach and literature study. The results of this study itself show that the failure of the departure of prospective Umrah pilgrims caused by the Covid-19 pandemic cannot be said to be a force majeure condition, because the Umrah travel agreement contained in the Decree of the Director General of Haji and Umrah Organization Number 323 of 2019 concerning guidelines for the registration of Umrah pilgrims did not explain for certain that the Covid-19 pandemic  itself  was  said  to  be  a  force  majeure  condition,  so  that  the  PPIU continued to provide accountability without having to prove fault from the PPIU.
The responsibility given is in the form of renegotiation between the PPIU and prospective pilgrims in the form of rescheduling the Umrah pilgrimage trip after the Covid-19 pandemic and refunding registration fees for prospective pilgrims who request cancellation with valid reasons. The legal consequence of this is that it is not allowed to unilaterally cancel the agreement on the grounds that Covid- 19 is a force majeure condition, before the Government can provide certainty in terms of laws or policies related to the Covid-19 pandemic.
Keywords : Accountability; Force Majeure; Covid-19
Cite this paper : Sakti, G. P., & Puspitosari, H. (2022). Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi COVID-19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Law and Society

## PENDAHULUAN
Umroh merupakan salah satu ibadah umat Islam yang pelaksanaannya berlangsung di  tanah  suci  Mekkah  dan  Madinah.  Umrah  sebenarnya  adalah  cara  umat  Islam  untuk beribadah  ke  tanah  suci  setiap  saat. 1 Dalam  sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  dari  Abu Hurairah RA, Nabi Muhmmad SAW bersabda: “Ada tiga tentara Allah, yaitu orang-orang yang berperang, orang-orang yang melakukan haji dan orang-orang yang melakukan umrah. (HR An-Nasa’i dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah RA). Umrah sendiri dapat dikatakan sebagai miniatur ibadah haji namun berbeda dengan haji, karena ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan ibadah umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Dikatakan
1 1 Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam , Jakarta : Prenada Media, 2003, hal. 227
sebagai  miniatur  haji  dikarenakan  umrah  sendiri  juga  mempunyai  pengertian  kegoatan mengunjungi Baitullah di Makkah dan melaksanakan tawaf, sai, dan tahalul. 2
Dalam  melakukan  perjalanan  umrah  masyarakat  perlu  mengeluarkan  biaya  yang sangat banyak dan banyak memakan waktu, sehingga perjalanan ibadah haji maupun umrah sangat sulit jika dilaksanakan secara mandiri, sehingga diadakanya Petugas Penyelenggara Ibadah Umrah diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.
“Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umrah  yang  selanjutnya  disingkat  PPIU  adalah  biro perjalanan  wisata  yang  memiliki  izin  dari  Menteri  untuk  menyelenggarakan  perjalanan Ibadah Umrah”.
Penyelenggaraan  ibdah  haji  dan  umrah  tersebut  berada  dibawah  tanggung  jawab pemerintah melalui Kementrian Agama, PPIU sendiri dapat terbentuk dengan syarat harus memperoleh  izin  dari  Kementrian  Agama  serta  memenuhi  syarat  yang  salah  satunya memiliki  akta  notaris  berupa  pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT). 3 Para  pihak  tersebut mempunyai  kewajiban  untuk  membimbing  para  jamaah  haji  baik  sebelum  keberagkatan seperti  manasik  haji  dan  lain-lain  serta  setelah  keberangkatan  seperti tour  guide dan penyediaan tempat penginapan dan lain-lain.
Namun pada tahun 2020 seluruh dunia sedang mengalami musibah pandemi virus covid-19 ,  pandemi  virus Covid-19 sendiri  ditetapkan  menjadi  bencana  global/ Global Pandemic mulai  tanggal  11  Maret  2020. Covid-  19 atau  yang  sering  dikenal  dengan  virus corona merupakan  virus  yang  menyerang  sistem  imun  atau  kekbalan  tubuh  yang mengakibatkan  penderita  mengalami  flu,  sesak  nafas,  batuk,  dan  hilangnya  fungsi  indra perasa dan penciuman. Persebaran virus corona yang awalnya hanya berpengaruh dibidang kesehatan  lambat  laun  juga  mempengaruhi  beberapa  aspek  lainya  seperti  sosial  dan ekonomi,  sehingga  dikeluarkanya  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. 4
Pandemi  ini  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  semua  bidang  kehidupan, termasuk ibadah umroh. Dalam hal ini, pemerintah Saudi untuk sementara melarang umrah untuk mencegah penyebaran virus corona. Larangan ini berlaku untuk masyarakat adat dan pendatang. Dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah Arab Saudi melarang sementara kegiatan  ibadah  haji  maupun  umrah  di  tanah  suci,  tentunya  hal  tersebut  membuat  biro perjalanan ibadah haji dan umrah tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah. Adanya penangguhan umrah memaksa semua biro  perjalanan  menjadwal  ulang  keberangkatan  jemaah  umrah.  Dengan  adanya penjadwalan ulang asosiasi, maka perlindungan hukum memegang peranan penting, karena konsumen tidak hanya memiliki hak-hak universal tetapi juga hak-hak khusus.
Dimana  dimuali  sejak  terbitnya  keputusan  tentang  pemberhentian  sementara pelaksanaan ibadah haji dan umrah dari kerajaan Arab Saudi serta adanya Keputusan dari Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  494  Tahun  2020  Tentang  Pembatalan Keberangkatan  Jemaah  Haji  Pada  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Tahun  1441  H/2020  M membuat pelaksanaan prestasi dari pihak PPIU berupa pemberangkatan perjalanan ibdah umrah tidak dapat dilaksanakan, dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi  suatu  prestasi  atau  tidak  melaksanakan  prestasinya  disebut  wanprestasi, Berdasarkan  Pasal  1243  KUHPerdata  mengatur  bahwa  apabila  pihak  yang  terikat  dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  yang  timbul  akibat  tidak dilaksanaknannya  prestasi  tersebut.  Wanprestasi  sendiri  dikategorikan  dalam  beberapa
2 Imam Jazuli, Buku Pintar Haji dan Umrah , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, hal.55-56
3 Jeremi  Korayan,  Gunawan  Djayaputra, “Tanggung  Jawab  Hukum  Biro  Perjalanan  Umrah  Terhadap  Calon Jamaahnya” , Jurnal Hukum Adigama, 2018 hal. 3-4
4 Putu Bagus Tutuan Dan Ni Ketut Supasti, Kajian Force majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hal 892
bentuk  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1235  KUHPerdata  yaitu  :  tidak  melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tidak sepenuhnya, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Pemenuhan prestasi dalam sesuatu perjanjian memanglah ialah sesuatu kewajiban, tetapi demikian ada pengencualian terhadap kewajiban buat membagikan ganti rugi akibat keadaan tidak terpenuhinya sesuatu prestasi. Pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut bisa mengajukan pembelaan dengan suatu alasan yang logis supaya dirinya bisa bebas dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya merupakan kondisi memaksa ( overmacth ataupun force majeure). Dalam perihal terjadi serta bisa dibuktikan ada sesuatu keadaan dimana  pihak  dalam  sesuatu  perjanjian  dihadapkan  dengan  kondisi force  majeure yang timbul  tidak  atas  kehendaknya  sendiri,  hingga  pihak  tersebut  bisa  dibebaskan  dari pemberian ganti kerugian serta  bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 serta Pasal 1245. Kedua pasal tersebut ialah kerangka dasar dari kondisi force majeure ataupun keadaan memaksa dalam Hukum Perdata Indonesia, kalau kondisi force majeure ataupun keadaan memaksa merupakan sesuatu peristiwa tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak serta tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. 5
Berkaitan  dengan  pengaturan  keadaan  memaksa  atau force  majuere dilihat berdasarkan  KUHPerdata  maupun  yurisprudensi  seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  terkait  dengan  fenomena COVID-19 yang  telah  ditetapkan  sebagai  bencana nasional non-alam, apakah pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian bisnis atau komersil secara serta merta dapat diklasifikasikan dalam keadaan force majeure dan dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memenuhi suatu prestasi. Hal tersebut masih menjadi perdebatan para ahli apakah fenomena Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai kondisi force majeure atau tidak, namun sebelum dapat dibuktikan mengenai kondisi force majeure tersebut tentunya pihak PPIU tetap memberikan tanggung jawabnya kepada calon jamaah umrah yang tidak dapat berangkat aibat pandemi Covid-19.

## METODE
Pada  ulasan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  penulis  ini  memakai    suatu  metode penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  ini  uraian  pembahasannya  akan  berfokus membahas  masalah  yang  ada  dengan  suatu  kajian  teoritis  dengan  mendasarkan  titik analisisnya  berdasarkan  perundang-undangan,  pendekatan  pada  kasus  yang  ada  secara konseptual,  dengan  disertai  bahan  hukum  tambahan  selain  undang-undang,  artikel,  dan buku. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki, yang mengatakan, kalau penafsiran tanggung jawab dalam makna liability dimaksud selaku tanggung gugat yang ialah terjemahan dari liability/ aanspralijkheid , wujud khusus dari tanggung jawab. Baginya, penafsiran tanggung gugat merujuk kepada posisi seorang maupun badan hukum yang ditatap wajib membayar sesuatu ganti rugi atau sebuah kompensasi apabila terdapatnya kejadian hukum atau suatu peristiwa hukum. 7 Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia KBBI tanggung jawab mempunyai pengertian yaitu kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa memperbolehlan untuk dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Dalam kamus hukum sendiri tanggung jawab mempunyai arti sebagai suatu keharusan bagi seseorang yang telah dibabankan kewajiban kepadanya untuk dilaksanakan. 8 Konsep pertanggung jawaban hukum sendiri dapat diartikan bahawa seseorang mempunyai tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum atau sesorang tersebut
5 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011,hal. 34.
6 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum , (Ed.Revisi, Cetakan IX, Rajawalipers: 2016)
118
7 Peter Mahmud Marzuki, Prinsip-prinsip Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016. hal 33.
8 Andi hamzah, kamus hukum , Jakarta: ghalia indonesia, 2005. Hal 49.
memikul suatu tanggung jawab dan dapat diberikan sanksi apabila ia melakukan perbuatan diluar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 9
Dalam hal pertanggung jawaban terhadap batalnya perjalanan ibadah umroh akibat pandemi Covid-19 dapat dilihat dari ketentuan hukum kontrak yang ialah bagian dari hukum perikatan yang ada dalam BAB ketiga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hukum perikatan dalam Bahasa Belanda diucap dengan “verbitensis”. Hukum kontrak dimulai pada masa Romawi dengan peristiwa sumpah yang diucapkan oleh seorang pada masa itu yang berlaku sebagai janji tidak cuma kepada manusia melainkan kepada Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah tersebut ialah pelanggaran terhadap ajaran agama Romawi, pendeta- pendeta Romawi yang diberikan suatu wewenang buat memberi suatu hukuman terhadap mereka yang melaksanakan pelanggaran, dikarenakan sumpah merupakan suatu ajaran agama. 10 Berdasarkan KUHPerdata sendiri hukum perikatan terdiri dari :
a. Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian/ kontrak, kemudian setelah itu tumbuh seperangkat ketentuan hukum yang berkenaan dengan hukum perjanjian ataupun hukum kontrak.  Keterkaitan  antara  perikatan  dengan  kontrak/  perjanjian  yaitu  perikatan  itu sendiri dilahirkan dari sesuatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan.
b. Hukum  perikatan  yang  bersumber  dari  hukum  atau  undang-undang  (tanpa  melalui perjanjian/kontrak),  yang  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  didalam  buku  ketiga,  baik  yang  bersumber  langsung  dari  undang-undang (tanpa  melalui  perbuatan  manusia),  dan  yang  bersumber  langsung  dari  undang-undang tetapi melalui perbuatan manusia.
Dari 2 sumber tersebut, perikatan yang bersumber dari perjanjian/ kontrak ialah sumber yang utama ialah sesuatu perikatan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian/ kontrak. Wujud dari perjanjian/ kontrak dapat tidak tertulis cuma dengan konvensi kesepakatan para pihak. Namun, perjanjian/ kontrak yang secara tertulis memunculkan kekuatan hukum yang lebih mengikat dibanding secara lisan. Sebab, perjanjian/ kontrak yang tertulis ialah perlengkapan fakta di Majelis hukum. Perihal tersebut pula tertuang dalam Pasal 1338 ayat( 1) KUH Perdata yang melaporkan kalau seluruh perjanjian yang terbuat secara legal berlaku selaku undang- undang untuk yang buatnya. Kontrak ataupun perjanjian ialah sesuatu konvensi kesepakatan di antara 2 ataupun lebih pihak yang memunculkan, memodifikasi ataupun melenyapkan ikatan hukum. Jadi, hukum kontrak merupakan sesuatu kaidah hukum yang mengendalikan tentang ikatan hukum antara 2 orang ataupun lebih buat yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, ataupun di antara keduanya saling mengikat diri yang memunculkan hak ataupun kewajiban satu sama lain, untuk melaksanakan suatu ataupun tidak melaksanakan suatu.
Pertanggung jawaban Biro perjalanan umrah sebagai pelaku dibidang usaha apabila terjadi  kerugian  pada  jamaah,  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Pertanggunjawaban dalam bidang hukum perdata dapat disebabkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan  hukum (onrech  matigedaad). Prinsip  Tanggung  Jawab  untuk  Wanprestasi (Pelanggaran Garansi) Tanggung jawab produsen atas wanprestasi juga merupakan bagian dari kewajiban kontraktual (contractual liability). Oleh karena itu, jika produk rusak atau hilang, konsumen dapat melihat isi kontrak tertulis dan tidak menulisnya. Kelebihan dari prinsip ini adalah berlakunya kewajiban yang ketat, yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya  produsen  untuk  menepati  janjinya.  Ini  berarti  bahwa  jika  konsumen  mengalami kerugian akan tatap mendapatkan perlindungan bahkan ketika produsen berusaha untuk memenuhi kewajiban dan janji mereka. Oleh karena itu, produsen tetap bertanggung jawab untuk menutupi kerugian tersebut. Namun, juga memiliki kelemahan dalam teori prinsip ini,
9 Hans kalsen, Teori hukum dan negara , Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hal 95
10 C.F.G. Sunaryati Hartono, Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum Perdjanjian Nasional Kita, Bandung: Alumni, 1969, hal. 13.
pembatasan  tindakan  hukum,  kewajiban  pemberitahuan,  potensi  pengabaian,  dan persyaratan hubungan kontrak. 11
Terjadinya  wanprestasi  dapat  disebabkan  jika  Biro  perjalanan  umrah  tidak menjalankan kewajibannya, yaitu tidak menjalankan atau memenuhi prestasi sebagaimana yang  telah  disepakati.  Wanprestasi  artinya  tidak  melaksanakan  atau  memenuhi  sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhi kewajiban oleh perusahaan biro perjalanan disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:
1. Kemungkinan  kesalahan/kelalaian  yang  dilakukan  biro  perjalanan,  sehingga  tidak terpenuhi kewajibannya;
2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar kemampuan dari biro perjalanan;
Dalam menentukan suatu biro perjalanan umrah bersalah melakukan wanprestasi, perlu  dilihat  terlebih  dahulu  dalam  keadaan  bagaimana  biro  perjalanan  umrah  tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:
1. Biro perjalanan umrah tidak memenuhi prestasi;
2. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, tetapi keliru;
3. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu;
Semua jamaah berhak menuntut  adanya  ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang menyebabkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian.  Ketentuan  mengenai  tata  cara pengajuan  ganti  rugi  adalah  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa hal yang perlu diketahui:
1. Hanya dapat diberikan kepada para pihak didalam perjanjian;
2. Kewajiban pembuktian adanya wanprestasi;
Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat diakibatkan oleh adanya  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  terjadi  jika  memenuhi beberapa persyaratan:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain;
3. Melaggar kaidah atau norma yang berlaku;
4. Bertentangan  terhadap  asas  kepatutan,  ketelitian,  dan  sikap  hati-hati  yang  harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
Dalam  ilmu  hukum  terdapat  tiga  kategori  dari  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum karena suatu kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata);
2. Perbuatan  melawan  hukum  tanpa  adanya  kesalahan/tanpa  adanya  unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);
3. Perbuatan melawan hukum karena suatu kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata). Berdasarkan hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko, oleh karena itu dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar suatu kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan yang dikenal dengan (lilability without fault) dikenal juga dengan tanggung jawab mutlak. 12 Pertanggung  jawaban  atas  dasar  kesalahan  itu  sendiri  yaitu  seseorang  harus bertanggung jawab karena dia sudah terbukti benar benar bersalah dan kesalahan tersebut terletak daripadanya, sedangkan tanggung jawab mutlak yaitu pertanggung jawaban tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan namun ia harus bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab atas kerugian tersebut biasanya produsen langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.
11 Inosentius  Samsul,  Perlindungan  Konsumen  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab  Mutlak,  Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46, dalam Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 83.
Covid-19 sangat  berdampak  pada  penyelenggaraan  perjalanan  ibadah  umrah, Kementerian Agama mencatat ada 2.393 jemaah Indonesia yang gagal berangkat pada 27 Februari 2020. Selain itu, sebanyak 1.685 jamaah tertahan di negara transit dan akan segera dipulangkan  ke  Indonesia.  Sementara  2.579  jemaah  yang  berasal  dari  Indonesia  masih dibolehkan  menjalankan  umrah  karena  berangkat  sebelum  penerbangan  ditutup  di  hari yang sama. Kebijakan Saudi ini mempunyai dampak yang sangat luas dikarenakan Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  mempunyai  jamaah  paling  banyak  berkunjung  untuk melakukan  umrah  maupun  haji.  Berdasarkan  data  Kementerian  Agama,  ada  1.005.336 jemaah umrah asal Indonesia pada 2019. Selain itu, Kementerian Perhubungan mengatakan ada lebih dari 100 penerbangan umrah dari Indonesia per minggu. 13
Dalam memberikan tanggung jawabnya kepada pihak calon jamaah umrah yang gagal berangkat  akibat  pandemi Covid-19, pihak  PPIU  melihat  kembali  klausul  perjanjian perjalanan ibdah umrah dengan calon jamaah, klausul perjanjian perjalanan ibadah umrah tersebut tercantum dan diatur dalam KEPDIRJEN Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran  Jemaah  Umrah.  Dalam  perjanjian  tersebut  tidaklah  dijelaskan  secara  khusus bahwa  pandemi Covid-19 merupakan  kondisi force  majeure ,  sehingga  pihak  PPIU  tetap memberikan tanggung jawabnya kepada calon jamaah dengan mengacu pada isi perjanjian di pasal 5,6, dan 7.
Dalam pasal 5 disebutkan bahwa “apabila terjadi pembatalan keberangkatan karena calon jamaah meningal atau alasan kesehatan ataupun alasan lain yang sah maka PPIU wajib mengembalikan  BPIU  (biaya  pendaftaran  ibadah  umrah)  setelah  dikuraangi  biaya administrasi  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  calon  jamaah  secara  adil  dan  transparan”. Kemudian pasal 6 menjelaskan bahwa “apabila pihak PPPIU gagal memberangkatkan calon jamaah  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan,  maka  BPIU  wajib  dikembalikan  sejumlah yang  telah  disetorkan  oleh  calon  jamaah”.  Sedangkan  di  pasal  yang  terakhir  dijelaskan mengenai  “jika  terjadi  suatu  perselisihan  maka  akan  diselesaikan  secara  kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ditempuh penyelesaian jalur hukum”.
Oleh karena itu pihak PPIU tetap melakukan negosiasi kembali dengan para pihak calon jamaah  dapat berupa pembuatan perjanjian baru dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan adanya negosiasi maka akan muncul nota kesepakatan berupa pendajwalan kembali perjalanan ibadah umrah setelah pandemi atau apabila pihak jamaah melakukan pembatalan pendaftaaran dapat disepakati kembali dengan pengembalian uang pendaftaran seratus persen  atau dengan potongan  biaya administrasi yang sudah  dikeluarkan selama pendaftaran  berlangsung.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  BAB  V  dalam  Keputusan  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  719  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Perjalanan Ibaadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019.
Jadi demi menjaga itikad baik dengan calon jamaah umrah, PPIU tetap memberikan tanggung jawab sebagaimana mestinya seperti yang telah disebutkan diatas,  hal tersebut ditujukan  guna  untuk  meghindari  tindakan  saling  menggugat  antara  pihak  calon  jamaah dengan pihak PPIU, serta pertanggung jawaban tersebut dapat dikatakan sebagai tanggung jawab mutlak yaitu pertanggung jawaban tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan namun ia harus bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab atas kerugian tersebut yang merupakan resiko dari kegiatan usaha PPIU.

## Akibat Hukum Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19
Penundaan  pemenuhan  prestasi  antara  kreditur  dan  debitur  sudah  pasti menimbulkan akibat hukum bagi debitur karena gagal memenuhi prestasinya pada waktu yang telah disepakati dengan kreditur. Adanya pandemi ini kreditur tidak dapat menuntut
13 Muhammad Nazarudin Latief, Nicky Aulia Widadio “Bisnis umrah Indonesia terguncang dampak Covid-19 Ribuan orang calon jemaah gagal berangkat umrah, jasa travel terancam rugi” dalam https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bisnis-umrah-indonesia-terguncang-dampak-covid-19-/1748667 di akses pada 20 agustus pukul 21:21.
pertanggungjawaban kepada debitur dikarenakan pandemi Covid-19 ini termasuk kedalam bencana  non  alam  dan  dikualifikasikan  sebagai force  majeure. Pihak  debitur  harus memberikan alasan kepada kreditur mengapa ia gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu  yang  telah  ditentukannya.  Di  mana  prestasi  tersebut  gagal  dipenuhi  tepat  pada waktunya bukan karena pihak debitur menginginkannya, melainkan karena pandemi Covid- 19 yang  tidak  bisa  dihindari  lalu  adanya  aturan  mengenai  pembatasan  sosial  telah ditetapkan pemerintah. Perbuatan hukum yang dapat timbul dari penundaan pemenuhan prestasi  itu  sendiri  ialah  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Wanprestasi  sesuai  dengan  Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa terkait adanya substitusi biaya, penggantian kerugian dan munculnya bunga karena suatu perjanjian tidak terpenuhi, jika debitur, meskipun telah dikatakan  lengah,  tetap  lengah,  untuk  melaksanakan  perikatannya  tersebut,  atau  sesuatu yang harus dialokasikan atau dilakukan dalam batas waktu yang terlampau sangat jauh di waktu yang telah ditetapkan.
Didalam  Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  mengenai  suatu perjanjian  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  dikarenakan  terdapat  adanya  suatu  unsur kelalaian  atau  kesalahan  yang  mana  pada  prinsipnya  wanprestasi  membutuhkan pernyataan lalai (somasi) serta mengenai jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat digugat,  serta  jenis  dan  jumlah  ganti  rugi  yang  dapat  digugat  dengan  dalil  wanprestasi. Melainkan,  tidak  dilaksanakannya  kontrak  tersebut  karena  alasan-alasan force  majeure , yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya).
Berdasarkan Hukum Perjanjian ada ketentuan yang mengatur bahwa Force Majeure dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak, namun Force Majeure tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak tetapi memang bisa menjadi pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah konten kontrak.  Kontrak  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  isinya  karena  menurut  Pasal  1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Force Majeure harus dilihat lebih dulu dalam klausul apakah dalam klausul kontrak terdapat pembahasan mengenai force majeure dari isi kontrak tersebut sehingga apabila terjadi force majeure kontrak dapat ditarik. Mengenai Force  Majeure ,  didalam  hukum  dijelaskan  mengenai  dua  jenis Force Majeure yaitu absolut dan relatif. Force majeure absolut adalah suatu kejadian yang secara mutlak meniadakan  kemampuan  pihak untuk memenuhi  prestasinya, seperti  musnahnya suatu  barang  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  kontrak  karena  bencana  alam.  Sedangkan, force  majeure relatif  adalah  perubahan  suatu  keadaan  yang  mengakibatkan  tidak  dapat dipenuhinya suatu prestasi tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, di  kompensasi,  ditunda,  dan  sebagainya  seperti  terhalangnya  penyampaian  barang dikarenakan transportasi yang digunakan mengalami kecelakaan. 14
Menurut penilaian Rahayu Ningsih Hoed terhadap klausul force majeure/Overmacht dalam perjanjian, perjanjian Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul force majeure. 15 Jenis- jenis Klausula adalah Klausula non-eksklusif adalah suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan force  majeure ,  tidak  khusus,  sehingga  debitur  dapat  menuntut  keadaan force majeure selama  ada  syarat  yang  disetujui  untuk  merumuskan  situasi force  majeure . Sedangkan klausul eksklusivitas adalah keadaan force majeure , terbatas pada keadaan yang disebutkan dalam perjanjian yang disepakati bersama. Dalam klausul tersebut, force majeure terbatas pada keadaan yang ditentukan dalam kontrak atau dalam uraiannya dapat diartikan seolah-olah  perjanjian  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  wabah  penyakit  atau  pandemi adalah peristiwa force majeure.
14 Jurnal : Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis , VOL. 9, NO.1 JUNI 2020.
15 Klik Legal, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, https://kliklegal.com, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021
Namun  sangat  sulit  jika  mengatakan  pandemi Covid-19 sebagai force  majeure, Menurut Refly Harun yang dikutip Setyo Aji Harjanto, Pandemi Covid-19 tidak serta merta dapat dijadikan suatu alas  an untuk pembatalan perjanjian, dikarenakan Pandemi Covid-19 tidak dapat masuk dalam unsur-unsur force majeure dengan alasan bahwa Pandemi Covid- 19 masih dapat diantisipasi penyebarannya serta kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Jika gempa  bumi,  tsunami,  atau  bencana  alam  lainnya  tidak  bisa  diantisipasi  kedatangannya karena peristiwa alam. Oleh karena itu, pandemi Covid 19 belum  dapat diartikan sebagai force majeure , karena masih ada perusahan yang masih beroperasi. 16
Force majeure akan tergantung pada keadaan tertentu, tergantung pada sifat, jenis, situasi,  subjek  dan  objek  perjanjian,  dan  harus  dianggap  sebagai  masalah  yang  "benar bersyarat".  Misalnya,  perjanjian  antara  programmer  dan  perusahaan  untuk  tujuan pembuatan  program  aplikasi  hanya  membutuhkan  listrik  untuk  menghidupkan  mesin produksi  (komputer),  secara  umum  tentu  bisa  dilakukan  secara  normal  selama  pandemi Covid-19 dan PSBB, karena Tidak perlu masuk atau keluar rumah dan sebagainya. Namun berbeda dengan perlaksanaan perjalanan ibadah umrah dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya peraturan dari Kerajaan Arab Saudi serta adanya pemberlakuan lockdown, PSBB, dan PPKM di Indonesia.
Berdasarkan pernyataan Mahfud MD yang dikutip Mochamad Januar Rizki, Covid-19 yang  dikategorikab  sebagai  bencana  non-alam  tidak  dapat  langsung  dijadikan  alasan pembenaran untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan alasan force majeure . Keppres 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan suatu kekeliruan. Ada ketentuan yang mengatur bahwa force  majeure dapat  dijadikan  alasan  untuk  membatalkan  kontrak  di  dalam  hukum perjanjian. 17 Pandemi Covid-19 sendiri  sudah  memakan  banyak  anggaran  yang  telah dikeluarkan  untuk  menangani  pandemi Covid-19 ,  seharusnya  dianggap  sebagai force majeure khusus, dikarenakan kalusul kontrak yang dibuat sebelum pandemi dan berbagai peraturan  dan  standar  kontrak  belum  memasukkan Covid-19 sebagai  peristiwa force majeure pada klausulanya.
Adapun  akibat  hukum  yang  mungkin  timbul  akibat  keterlambatan  debitur  dalam melaksanakan akibat hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur selalu dihadapkan pada  akibat  hukum  untuk  menuntut  haknya.  dipertimbangkan  dari  ketentuan  masing- masing pihak dan atas kesempatan pihak-pihak yang terkait dengan Pandemi Covid 19 ini. Dan  solusinya  adalah  melalui  proses  arbitrase.  Mediasi  adalah  proses  deliberatif  dalam bentuk negosiasi oleh pihak luar untuk menyelesaikan masalah yang tidak adil. Kewajiban bersifat  netral  dan  objektif  serta  dimaksudkan  untuk  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa  mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan  tanpa  merugikan  masing-masing pihak jika terjadi perselisihan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan  atau  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  sedang  berlangsung antara  para  pihak  dimana  para  pihak  membutuhkan  mediator  untuk  membantu menyelesaikan permasalahan antara para pihak. 18
Melalui  mediasi,  para  pihak  yang  bersengketa  diharapkan  dapat  menemukan landasan bersama atas sengketa yang mereka coba selesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak. Dalam mediasi, para pihak juga dapat merundingkan kembali kesepakatan yang telah ditandatangani agar isi kesepakatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru terkait pandemi Covid-19 . Jadi dalam batalnya penyelenggaraaan perjaalanan ibadah umrah sangat sulit jika dikatakan sebagai force majeure dikarenakan belum adanya pengaturan yang pasti mengenai Covid-19 apakah  dapat  dikatakan  sebagai force  majeure atau  tidak,  sebagai
16 Setyo Aji Harjanto, “Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com,” https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19- bukan-force-majeure-simak- penjelasan-pakar-hukum, diakses 1 Juni 2020.
17 Mahfud MD dalam Mochamad Januar Rizki, “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-profmahfud-soal-i-force-majeure-i- akibat-pandemi-corona?page=2, diakses 31 Mei 2020.
18 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 22.
akibatnya  pihak  PPIU  tetap  diharuskan  bertanggung  jawab.  Jika  pemerintah  pusat  sudah menerbitkan  peraturan  yang  dimana  aturan  tersebut  dapat  memperhambat  pemenuhan prestasi  atau  kewajiban  dalam  kontrak,  maka  hal  ini  dapat  dikategorikan sebagai  force majeure atau  keadaan  memaksa (overmacht). Sehingga  terhalangnya  suatu  pihak  untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam kontrak perjanjian akibat pandemi virus corona dapat dimasukkan dalam keadaan force majeure.
Oleh  karena  itu  aikbat  hukum  dari  penundaan  pelaksanaan  perjanjian  perjalanan ibdah  umrah  akibat  pandemi Covid-19 tidak  dapat  dibatalkan  secara  sepihak  oleh  pihak manapun,  dikarenakan  dalam  klausul  perjanjian  tidak  dijelaskan  secara  khusus  bahwa Covid-19 merupakan suatu kondisi force majeure oleh karena itu akibat yang ditimbulkan selanjutnya  akan  ditanggung  bersama  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian,  namun  dapat dikecualikan apabila dalam hal para pihak sudah mengatur siapa yang menanggung risiko jika  terjadi  keadaan force  majeure .  Menjadi  hal  lain  apabila  pandemi Covid-19 ini  dapat dikatakan  keadaan  memaksa (force  majeure) yang  bersifat  relatif,  yaitu  terdapat  suatu keadaan  yang  menyulitkan  debitur,  sehingga  jika  kontrak  tersebut  ingin  dipenuhi  maka debitur harus melakukan pengorbanan untuk kontrak tersebut dapat terpenuhi tetapi tidak praktis  untuk  dilaksanakan  atau  dengan  konsekuensi  menunda  sampai  keadaan  tersebut berakhir.

## PENUTUP Kesimpulan
Bentuk tanggung gugat biro perjalanan ibadah umrah atau PPIU terhadap batalnya penyelenggaraan ibdah umrah yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 merupakan bentuk tanggung  jawab  secara  mutlak  tanpa  harus  membuktikan  unsur  kesalahan  karena merupakan resiko dari usaahanya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak PPIU yaitu dengan melakukan negosisasi kembali dengan para pihak calon jamaah umrah yang gagal berangkat,  dikarenakan  pada  klausul  kontrak  tidak  disebutkan  bahwa  kondisi  pandemi Covid-19 termasuk dalam kondisi force majeure. Negosiasi dengan pihak calon jamaah umrah menghasilkan  kesepakatan  yaitu  melakukan  penjadwalan  ulang  atau reschedule dan  juga pengembalian  uang  pendaftaran  yang  sudah  dipotong  biaya  administrasi  selama pengurusan pendaftaran bagi calon jamaah yang meminta kembali uang pendaftaran dan membatalkan pendaftaran sesuai dengan negosiasi.
Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap batalnya perjalanan ibadah ummrah yang diakibatkan  oleh  pandemi Covid-19 yaitu  pihak  PPIU  melakukan  negosiasi  dengan  calon jamaah umrah jika sewaktu-waktu terjadi penuntutan hak oleh calon jamaah dengan cara mediasi, pasalnya perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan force majeure dikarenakan belum adanya pengaturan yang pasti mengenai Covid-19 apakah dapat  dikatakan  sebagai force  majeure atau  tidak,  sebagai  akibatnya  pihak  PPIU  tetap diharuskan bertanggung jawab.
Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  Penulis  memaparkan saran sebagai berikut:
1. Para  pihak  dapat  memberikan  keringanan  untuk  dapat  menunda  sementara pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari adanya wanprestasi. Dalam hal ini pembuat perjanjian atau kedua belah pihak harus sepakat dalam memberikan keringanan atau renegosiasi untuk penundaan yang terjadi.
2. Pemerintah  dapat  memberikan  peraturan  yang  berwujud  undang-undang  atau kebijakan  yang  terkait  dengan  adanya  pandemi Covid-19 ini  agar  para  pihak  yang terikat perjanjian sebelum adanya pandemi dapat memenuhi prestasinya sehingga tidak menghambat laju bisnis yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia. (2003). Menyelami Seluk-beluk Ibadah   dalam  Islam , Jakarta : Prenada Media.
Amiruddin, H. Zainal Asikin. (2016) Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum ,  Ed.Revisi, Cetakan IX, Rajawalipers
Andi hamzah. (2005). kamus hukum , Jakarta: ghalia indonesia.
C.F.G. Sunaryati Hartono. (1969). Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum   Perdjanjian  Nasional Kita, Bandung: Alumni.
Hans kalsen. (2006). Teori hukum dan negara , Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
Imam Jazuli, (2014), Buku Pintar Haji dan Umrah , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenida  Media Peter Mahmud Marzuki. (2016). Prinsip-prinsip Hukum , Jakarta: Kencana Prenada
Media
Group.
Suyud Margono. (2010). Penyelesaian Sengketa Bisnis , Bogor: Ghalia   Indonesia.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : Kencana Prenanda  Media Group.
Artikel Jurnal Annisa Dian Arini. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam  Suatu Kontrak Bisnis , VOL. 9, NO.1 JUNI 2020.
Jeremi Korayan, Gunawan Djayaputra. (2018). “Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya” , Jurnal Hukum Adigama.
Putu Bagus Tutuan Dan Ni Ketut Supasti. (2020). Kajian Force majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6.

## Internet
Klik Legal, “Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?”, https://kliklegal.com, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021
Mahfud MD dalam Mochamad Januar Rizki, “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force
Majeure Akibat Pandemi Corona. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelas an- profmahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2,   diakses 31
Mei 2020.
Muhammad Nazarudin Latief, Nicky Aulia Widadio “Bisnis umrah Indonesia   terguncang dampak Covid-19 Ribuan orang calon jemaah gagal berangkat umrah, jasa travel terancam rugi” dalam https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bisnis-umrah-indonesia-terguncan g- dampak-covid-19-/1748667 di akses pada 20 agustus pukul 21:21.
Setyo Aji Harjanto, “Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak   Penjelasan Pakar Hukum Kabar24 Bisnis.Com, https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-cov id-19- bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum, diakses 1 Juni 2020. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibaadah  Umrah  Pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Desease 2019.
Keputusan  Direktur  Jendral  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Nomor  323  Tahun  2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.