## Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina di Wilayah Donbass
Fikri Iman Firmansyah 1 , Satria Unggul Wicaksana Prakasa 2
1 Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
2 Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
e-mail: satria@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstrak
Rusia  melancarkan  agresi  ke  Ukraina  serta  mengadakan  serbuan  dari  segala  penjuru.  Hal  ini dianggap  sebagai  "  Perang  Putin"  oleh  semua  negara. Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban Rusia  terhadap  Ukraina  akibat  perbuatan  agresi  yakni  harus  reparasi  atau  pemulihan  terhadap negara  yang  menjadi  korban  negara  aggressor.  Konflik  ini  belum  diakui  secara  resmi  sebagai kejahatan  terhadap  perdamaian  internasional. Negara  Ukraina  dianggap  sebagai  korban  agresi menurut  hukum  internasional  meskipun  agresi  kepada  Ukraina  merupakan  pelanggaran  nyata terhadap  piagam  PBB  serta  statuta  roma.  Permasalahan  utama  yang  akan  dikaji  ada  dua  :  (1) Bagaimana pertanggungjawaban secara individu dan kolektif (sebagai negara) terkait agresi ini. (2) Mekanisme ajudikasi dan non ajudikasi dari kejahatan agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina beserta implikasi hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio-Legal . Untuk  menuntut  Putin  dan  para  pemimpin  politik  dan  militer  Rusia  lainnya  di  pengadilan kriminal internasional memiliki hambatan dari sisi hukum maupun politik. Pengadilan Kriminal Internasional  tidak  memiliki  data  terkait  kejahatan  agresi,  serta  penarikan  diri  Rusia  dari Pengadilan Kriminal Internasional mampu mereduksi yurisdiksi ICC. Alternatif lain diupayakan yakni  pengadilan  ad  hoc  karena  kejahatan  agresi  erat  kaitannya  dengan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  perang.  Atau  dengan  dilakukannya  praktik  penerapan  yurisdiksi  universal untuk mengadili pelaku kejahatan agresi.
Kata kunci : Agresi Militer Rusia, Hukum Internasional

## Abstract
Russia  launched  aggression  into  Ukraine  as  well  as  organized  raids  from  all  quarters.  It  is considered a "Pattack Putin" by all countries. One form of Russia's accountability for Ukraine due to acts of aggression is that it must be reparation or recovery of the country that is a victim of  the  aggressor  state.  This  conflict  has  not  been  officially  recognized  as  a  crime  against international peace. The Ukrainian state is considered a victim of aggression under international law  although  aggression  against  Ukraine  is  a  real  violation  of  the  UN  charter  and  the  rome statute. The  main  issues  to  be  studied  are  twofold:  (1)How  is  the  accountability  individually and collectively ( as a state) related to this Aggression.  (2) Adjudication and non-adjudication mechanisms of the crimes of aggression committed by Russia to Ukraine. The purpose of this study  is  to  determine  the  acts  of  Russian  military  aggression  against  Ukraine  and  the implications  of applicable law. The research  method  used  is  Socio-Legal .  To  prosecute  Putin and  other  Russian  political  and  military  leaders  in  international  criminal  courts  has  obstacles from  both  legal  and  political  sides.  The  International  Criminal  Court  has  no  data  related  to
crimes of aggression, as well as Russia's withdrawal from the International Criminal Court was able  to  reduce  the  jurisdiction  of  the  ICC.  Another  alternative  is  to  ad  hoc  courts  because  the crimes of aggression are closely related to crimes against humanity and war. Or by the practice of applying universal jurisdiction to prosecute perpetrators of crimes of aggression.
Keywords— Russian Military Aggression; Ukraine; International law

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  runtuhnya  Uni  Soviet,  besarnya  kesalahan  Uni  Soviet  terhadap ekonomi,  lingkungan,  dan  sistem  politik  negara  menjadi  jauh  lebih  besar.  Konflik Rusia-Ukraina dapat dilihat sebagai persoalan internal bagi kedua negara yang mulai menegang  sejak  tahun  2014.  Keberadaan  Ukraina  sebagai  identitas  yang  cukup penting  di  perbatasan  dengan  Rusia,  tidak  saja  memiliki  nilai  strategis  bagi  Rusia, tetapi juga bagi negara-negara Eropa Barat, sehingga krisis Ukraina pun mengundang kepentingan  banyak  pihak,  termasuk  AS  yang  10  tergabung  dalam  NATO  bersama negara-negara Uni Eropa. 1
Terdapat  3  faktor  utama  yang  mengakibatkan  terjadinya  intervensi  Rusia terhadap Ukraina yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politik. Intervensi  yang  dilakukan  Rusia  merupakan  tindakan  yang  tidak  sah  karena melanggar  prinsip  non-intervensi. 2 Adapun  akibat  yang  timbul  dari  intervensi tersebut  ternyata  cukup  beragam  sanksi  ekonomi  dan  politik.  Dalam  kasus  tragedi invasi  Rusia    ke  Ukraina,  yang  telah  meningkat  menjadi  konflik  bersenjata internasional sebagai akibat dari intervensi Rusia, tindakan seperti itu tidak dilarang menurut  hukum  humaniter  internasional,  tetapi  penting  untuk  mempertimbangkan motivasi  dan  alasan  di  baliknya,  serta  dampak  dari  mereka  yang  terlibat.  Ukraina bergabung  dengan  Uni  Eropa  (UE)  dan  NATO  dan  menyebabkan  semakin  kuat hubungan  negara-negara  Eropa  Timur  dan  NATO.  Hal  ini  berdampak  pada kecemasan Rusia. 3
Konflik  Ukraina  dan  Rusia  ini  mulai  memanas  kembali  pada  tahun  2021 dengan  ditunjukan  adanya  para  penjaga  militer  di  perbatasan  Rusia-Ukraina.  Rusia melakukan latihan perang dan Ukraina beranggapan bahwa akan diserang oleh Rusia. Rusia  membantah  akan  menyerang  Ukraina.  NATO  menghentikan  semua  aktivitas militer  di  Eropa  Timur  dan  Ukraina.  Rusia  meminta  aliansi  tersebut  untuk  tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota.

## 2. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Sosio-Legal. Penelitian  sosio-legal  merupakan  perpaduan  antara  penggunaan  pendekatan  ilmu hukum  dengan  ilmu  sosial  termasuk  politik,  sejarah,  antropologi  untuk  mengkaji permasalahan  hukum  kejahatan  agresi  yang  ada.  Melalui  kajian  sosial  legal
1 Bakry, U. S. 2017. Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama . Depok:Kencana.
2 Abi, I. B. N. W., Landra, P. T. C., & Utari, A. A. S. 2015. Intervensi Rusia di Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (3), 1–7.
3 Austin,  L.  M.  2020.  The  rule  of  law.  In The  Oxford  Handbook  of  the  New  Private  Law . https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30
pendalaman  konteks  dilakukan  dari  pembuatan  hukum  hingga  pelaksanaan  hukum. Maka Analisis hukum yang dihasilkan melalui sosio-legal memiliki perspektif yang sangat luas sehingga dapat menggambarkan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian hukum ini serta mendapatkan jawaban yang komprehensif.
Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  yang  dipakai  yakni  Statuta  Roma  1998, Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907 beserta Protokol I dan II, Piagam PBB,  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  3314,  dan Kampala  Amandemen  serta  tinjauan pustaka  yang  terkait  tema  kejahatan  agresi.  Bahan  non-hukum  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah kajian ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Sejarah Konflik Ukraina dan Rusia
Konflik antara Rusia serta Ukraina yang memanas pengaruhi bermacam hal,  di  antara  lain  pada  perdagangan  minyak  bumi  serta  di  politik  dan  hukum. Konflik  yang  sudah  terangkai  mulai  dari  tahun  1991  semenjak  kejatuhan  Uni Soviet  ini  menggapai  puncaknya  kala  Rusia  mengibarkan  bendera  perang. Awalnya, dalam beberapa kesempatan,  Zelensky  berulang kali mengungkapkan dirinya akan menjadikan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa dan NATO (Pakta Pertahanan  Atlantik  Utara),  itu  menunjukkan  kalau  dia  bukan  antek  Rusia. 4 Alhasil respon  Rusia sampai  pada puncaknya dengan  mempublikasikan  operasi militer  di  Ukraina  pada  24  Februari  2022  yang  bertujuan  demiliterisasi, delimitasi,  dan  denazifikasi  untuk  mengambil  alih  seluruhnya.  Bersamaan dengan  statment  Kepala  negara  Rusia  ialah  Vladimir  Putin  yang  mengakui deklarasi  kemerdekaan dari Donest  dan Luhansk  atas Ukraina. Putin berpikiran kalau  dengan  bergabungnya  Ukraina  ke  Nato  hendak  mengecam  independensi Negeri  Rusia,  sebab  bila  Ukraina  yang  berbatasan  langsung  dengan  Rusia  dan berasosiasi dengan NATO, maka dianggap NATO hendak membuat pos militer yang berbatasan langsung dengan Rusia. 5
Rusia  melancarkan  agresi  ke  Ukraina  serta  mengadakan  serbuan  dari segala  penjuru.  Hal  ini  dianggap  sebagai  "  perang  Putin"  oleh  semua  negara. Tentara  Rusia  mendobrak  Ukraina  dari  Utara,  Timur,  serta  Selatan.  Rusia dipandang  sebagai  ancaman  bagi  stabilitas  Eropa.  Perang  Putin  adalah  konflik paling  signifikan  di  Eropa  sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II  tahun  1945. Seluruh tatanan keamanan Eropa dalam kondisi kacau balau saat Negara-negara NATO meningkatkan militer mereka dan mengirimkan sejumlah besar pasukan di  sepanjang perbatasan negara  itu dengan Rusia. Saat  ini  negara seluruh dunia menganggap  ada  diambang  perang  global  ketiga. 6 Beberapa  instalasi  militer dibom oleh pesawat tempur. Kherson, sebuah kota pelabuhan di Ukraina selatan, segera  diambil  alih  oleh  pasukan  Rusia.  Secara  resmi,  Rusia  tidak  menyebut
4 Burhanuddin, A. 2017. Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global . Makassar:Unhas
5 BBC.com. 2022. Invasi Rusia ke Ukraina: Ratusan orang masih terjebak di reruntuhan teater Mariupol akibat gempuran Rusia . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60452569 diakses 12 Maret 2022.
6 Hidriyah,  S.  2022.  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis  Eskalasi  Ketegangan  Rusia- Ukraina. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , XIV , 7–8.
serangan  ini  sebagai  perang,  melainkan  sebagai  operasi  militer  khusus.  Putin juga percaya bahwa kaum fanatik telah menguasai Ukraina. Mereka adalah ultra- nasionalis  yang  membenci  Federasi  Rusia.  Di  tengah  tekanan  rakyat,  Presiden Ukraina  Viktor  Yanukovych  terpaksa  mengundurkan  diri  pada  tahun  2014. Yanukovych telah mendukung Rusia pada saat kemenangan pemilihannya pada tahun  2014.  Akibatnya,  Rusia  menginvasi  dan  menduduki  Krimea  di  Ukraina selatan.  Rusia  juga  telah  memberikan  bantuan  kepada  organisasi  separatis  di Ukraina Timur dalam upaya mereka untuk memisahkan diri dari Ukraina. 7
Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan pendirian pos-pos militer di perbatasan  Rusia-Ukraina  pada  akhir  tahun  2021.  Jumlahnya  sangat  besar sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara anggota komunitas internasional. Ia  juga  mengakui  organisasi  pemberontak  di  Ukraina  timur  sebagai  negara berdaulat, yang merupakan yang pertama di  kawasan itu.  Sepanjang semua ini, Putin  secara  konsisten  membantah  tuduhan  bahwa  dia  merencanakan  invasi  ke Ukraina.  Faktanya,  Putin  secara  konsisten  menentang  perluasan  keanggotaan NATO,  perjanjian  pertahanan  Atlantik  Utara,  di  masa  lalu.  Ukraina  telah menunjukkan  minat  untuk  menjadi  anggota  Uni  Eropa  dan  NATO.  Ukraina,  di sisi  lain,  memiliki  hubungan  sejarah,  politik,  dan  ekonomi  yang  lama  dengan Rusia. Ketika Putin melancarkan serangan ke Ukraina, dia mengklaim bahwa dia melakukannya untuk melindungi negara dari ancaman NATO. 8
Rusia masih terus menyerang kota-kota utama Ukraina, tujuan utamanya adalah  menggulingkan  pemerintah  Ukraina.  Presiden  Zelensky  adalah  target utama  dari  upaya  pembunuhan  mereka.  Putin  juga  bertujuan  menahan  mereka yang  dia  yakini  bertanggung  jawab  atas  pembantaian  di  Ukraina.  Dia membantah tuduhan bahwa Rusia berencana untuk mencaplok wilayah Ukraina ke  dalam  yurisdiksinya.  Serangan  bom  di  kota-kota  Ukraina  terus  berlanjut selama  beberapa  waktu.  Ribuan  ribu  orang  Ukraina  melarikan  diri  ke  negara- negara tetangga Eropa sebagai pengungsi. Jika NATO memilih untuk berperang dengan Rusia, Rusia akan siap dengan senjata nuklirnya. Konflik nuklir praktis tidak  dapat  dihindari  pada  saat  ini.  Dunia  berada  di  ambang  memulai  perang global ketiga. 9
Rusia  secara  luas  diyakini  berusaha  membangun  sebuah  kerajaan  yang akan  membahayakan  keamanan  global.  Keinginan  Putin  untuk  kemuliaan
7 Christmas, S. K., & Roisah, K. 2021. Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (2).
8 CNBC  Indonesia.  2022. Berdalih  Jaga  Perbatasan,  Putin  Izinkan  Operasi  Militer . https://twitter.com/cnbcindonesia/status/1496834026052620291  diakses  20  Maret 2022.
9 Yustitianingtyas,  L.  2015.  Masyarakat  Dan  Hukum  Internasional  (Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perubahan-Perubahan  Sosial  Dalam  Masyarakat  Internasional). Perspektif , 20 (2), 90. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150
pribadi  berpotensi  menghancurkan  seluruh  dunia.  Konflik  ini  ditentang  oleh sejumlah besar orang Rusia. Hanya elit Rusia, yang merupakan pendukung setia Putin,  yang  menawarkan  persetujuan  mereka.  Pada  saat  penulisan  ini, pemerintah  Rusia  telah  memenjarakan  ratusan  orang  yang  memprotes  perang. Outlet media massa yang berani melaporkan peristiwa hari itu dengan cara yang tidak  memihak  juga  telah  ditutup.  Presiden  Rusia  Vladimir  Putin  melakukan taktik  diktator  yang  khas,  yaitu  membungkam  setiap  dan  semua  suara  yang berani mempertanyakan kebijakannya. 10
Putin  tidak  ingin  Ukraina  menjadi  anggota  NATO  atau  Uni  Eropa. NATO tidak dapat memperluas batas-batasnya ke Eropa Timur. Putin takut jika NATO  tumbuh  terlalu  dekat  dengan  perbatasan  Rusia,  mereka  akan  dapat dengan  mudah  meluncurkan  serangan  rudal  ke  negara  itu  jika  terjadi  perang. Oleh karena itu, NATO harus menarik diri dari Eropa Timur dan Tengah untuk kembali  ke  wilayah  yang  didudukinya  selama  Perang  Dingin.  Rusia,  menurut pendapat  Putin,  telah  menjadi  bagian  dari  Ukraina  sejak  awal.  Kedua  negara adalah satu negara yang dipisahkan oleh bencana politik yang terjadi pada akhir abad kedua puluh. Semua ini terjadi sebagai akibat dari disintegrasi Uni Soviet. Presiden  Rusia  Vladimir  Putin  menganggap  peristiwa  kehancuran  ini  sebagai bencana  geopolitik  terburuk  abad  kedua  puluh.  Akibatnya,  Ukraina  dipisahkan dari  Rusia  dan  dinaikkan  statusnya  menjadi  kolaborator  dengan  Eropa  dan NATO. (Niaga.Asia, 2022)
2) Pertanggung Jawaban Pihak Yang Memulai Perang
Vladimir Putin beserta petinggi-petinggi angkatan bersenjata berpeluang menjadi  pelaku  kejahatan  internasional  yang  terjadi  di  wilayah  donbass, ditambah  lagi  Jenderal  Dvornikov  yang  baru  diangkat  sebagai  pimpinan komando agresi memiliki rekam jejak yang mengerikan dalam dunia militer baik di timur tengah maupun di wilayah rusia selatan yang sekarang terkenal dengan Negara  Republik  Chechnya,  bukan  tidak  mungkin  kejahatan-kejahatan internasional  yang  diduga  dilakukan  akan  semakin  sulit  di  minimalisir  atau dihentikan.  Bentuk  Pertanggungjawaban  Rusia  terhadap  Ukraina  akibat perbuatan agresi yang sudah dilakukan, yakni juga harus dalam bentuk reparasi atau  pemulihan    terhadap  negara  yang  menjadi  korban  negara  aggressor  suatu hal  yang  patut  di  pertimbangkan  dan  harus  di  penuhi.  Hal  ini  tercantum  pada pasal 38 Protokol II Konvensi Den Haag 1999 serta pasal 75 Statuta Roma 1998 dimana  hak  terhadap  negara  yang  menjadi  korban  aggressor  yakni  Restitusi, Kompensasi,  Rehabilitasi,  dan  Non-Repetition.  Mengingat  dampak  kerusakan terhadap  agresi  yang  di  lakukan  begitu  besar  terhadap  rakyat  sipil  dan  negara yang berada di Negara Ukraina terkhusus wilayah Donbass (Hidriyah, 2022a).
Rusia telah menarik diri dari konvensi tersebut pada tahun 2016 dan tidak mengakui  otoritas  ICC  tetapi  tiga  puluh  sembilan  negara  anggota  secara  resmi merujuk  masalah  tersebut  ke  ICC,  dan  Ukraina  menerima  yurisdiksi  ICC  pada tahun  2014  tetapi  tidak  meratifikasi  statuta  roma.  Ini  tentu  sedikit  banyak
10 Bramastya, R. B., & Puspitarini, R. C. 2022. Geopolitik Ukraina terhadap Rusia dan Uni Eropa. Sospoli Institute, Universitas Panca Marga , 2 (2).
mereduksi  penegakkan  yurisdiksi  ICC  terhadap  kejahatan  agresi  oleh  Rusia terhadap Ukraina. 11
Dalam  setiap  konflik  bersenjata  sudah  pasti  menimbulkan  korban  dari berbagai pihak. Korban perang tidak hanya datang dari pihak militer (kombatan) termasuk  ada  penduduk  sipil    juga  di  dalamnya  adalah  anak-anak.  Standar hukum  internasional  mengharuskan  pejabat    politik  dan  militer  bertanggung jawab  atas  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  besar  dituntut  dan  diadili.  Statuta Roma  1998  dari  Pengadilan  Kriminal  Internasional  memiliki  standar  hukum yang  mengatur  situasi  ini.  Menurut  pasal  28  Statuta  Roma  1998,  seorang komandan  militer  bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  kejahatan  yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kendali efektifnya, atau otoritas dan kendali efektifnya, jika (1) komandan militer atau orang itu mengetahui atau seharusnya  mengetahui,  atau  seharusnya  mengetahui,  bahwa  pasukan  itu melakukan  atau  akan  melakukan  kejahatan  itu;  dan  (2)  komandan  militer  atau orang  tersebut  gagal  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  dan  wajar  untuk mencegah terjadinya kejahatan.
Seorang  atasan  juga  harus  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  sesuai  dengan  wewenang  yang dimilikinya  secara  efektif  sebagai  akibat  kegagalannya  melakukan  pengawasan yang tepat terhadap bawahan dalam keadaan berikut: a) atasan mengetahui, atau dengan  sengaja  mengabaikan,  informasi  yang  menunjukkan  bahwa  bawahan sedang  atau  akan  melakukan  kejahatan;  b)  kejahatan  itu  melibatkan  kegiatan- kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan kendali efektif pengawas; dan c)  kejahatan  itu  melibatkan  kegiatan-kegiatan  yang  berada  di  luar  tanggung jawab efektif. 12
Konsep  pertanggung  jawaban  terhadap  kejahatan  internasional  bisa dikenakan  baik  secara  bersama-sama  maupun  individu  dan  yang  paling  krusial dapat  dinyatakan  bersalah  atau  dipastikan  melanggar  hukum.  Makna  secara bersama-sama  yakni  berarti  tanggung  jawab  sebagai  negara  yaitu  semua perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  mengambil  bagian  dalam angkatan bersenjata. Hukum tanggung jawab negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana dan kapan suatu negara dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun  untuk  tidak  melakukan  suatu  perbuatan.  Pasal  3  Konvensi  Den  Haag 1907  menyatakan  bahwa  “Suatu  Pihak  yang  berperang  yang  melanggar ketentuan aturan Den Haag 1907 harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  membentuk  bagian  dari  angkatan bersenjatanya.  Pihak  yang  berperang  yang  melanggar  ketentuan  aturan  aturan Den  Haag  1907  akan  bertanggung  jawab  atas  semua  perbuatan  yang  dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  membentuk  bagian  dari  angkatan  bersenjata”.  Dalam
11 Zasenko,  Oleksa  Eliseyovich.  2020. Ukraine .  https://www.britannica.com/place/Ukraine  Diakses  15 Mei 2022.
12 Zimova, Iva. 2015. Death toll in Ukraine Conflict Exceeds 5,000 may be “Considerably Higher-UN” . https://news.un.org/en/story/2015/01/489062-death-toll-ukraine-conflictexceeds-5000-may-be- considerably-higher-un#.WSI2T5KGPIU Diakses 07 Mei 2022.
Konvensi  Jenewa  1949  juga  mengatur  tentang  tanggung  jawab  negara  yakni terletak pada pasal 51,52,131,148. Respirositas, Reprisal, Kompensasi Hukuman Kolektif, dan Tekanan Eksternal adalah contoh bentuk dari pertanggung jawaban negara yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949. 13
Saat  ini,  negara  bukan  satu-satunya  aktor  yang  mampu  terlibat  dalam konflik,    aktor  non-negara  seperti  organisasi  teroris  atau  gerakan  revolusioner dapat  menjadi  aktor  utama  dalam  konflik,  hal  ini  terkait  dengan  pimpinan beberapa kaum separatis yang berada di wilayah Luhanks dan Donetsk dianggap berpotensi  sebagai  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  perang berkepanjangan  dan  salah  satu  alasan  terlibatnya  intervensi  Rusia  (Pasal  3 Konvensi  Jenewa  dan  Protocol  Tambahan  II).  Pertanggungjawaban  sebagai individu  ditegaskan  dalam  pasal  25  Statuta  Roma  1998  yang  berbunyi  :  (1) Pengadilan  akan  memiliki  yurisdiksi  atas  orang  perseorangan  sesuai  dengan statuta  roma  ini;  (2)  Seseorang  yang  melakukan  kejahatan  di  dalam  yurisdiksi pengadilan akan bertanggung jawab secara individu dan bertanggung jawab atas hukuman sesuai dengan statuta ini; (3) Sesuai dengan statuta ini, seseorang akan bertanggung  jawab  secara  pidana  dan  bertanggung  jawaab  atas  hukuman  untuk kejahatan  dalam  yurisdiksi  pengadilan.  Unsur  pertanggung  jawaban  sebagai individu  harus  meliputi  (a)  mens  rea  yakni  memiliki  niat;  (b)  actus  reus perbuatan atau kelalaian yang melanggar perbuatan hukum; (c) perilaku tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di  dalam  pasal  25  (3)  Statuta  Roma  1998  menegaskan  bahwa  individu yang  harus  bertanggung  jawab  jika  orang  tersebut:  (a)  melakukan  kejahatan semacam  itu,  apakah  sebagai  individu,  bersama-sama  dengan  orang  lain  atau melalui orang lain, terlepas apakah orang itu bertanggung jawab secara pidana; (b)  memerintahkan,  meminta,  atau  menginstruksikan  pelaksanaan  kejahatan  itu yang  sebenarnya  terjadi  atau  sedang  dicoba;  (c)  untuk  tujuan  memfasilitasi tindakan  dari  kejahatan  semacam  itu,  membantu,  bersekongkol  atau  upaya percobaannya, termasuk  menyediakan sarana untuk komisinya; (d) dengan cara lain berkontribusi pada komisi atau upaya kejahatan seperti itu oleh sekelompok orang  yang  bertindak  dengan  tujuan  yang  sama.  Pengadilan  kejahatan  perang pertama  dimulai  di  Kyiv,  kepada  seorang  tentara  Rusia  bernama  Vadim Shishimarin  seorang  komandan  tank  Rusia  menjadi  pelaku  pertama  yang  akan diadili dalam kasus kejahatan perang. 14
Konflik  ini  belum  diakui  secara  resmi  sebagai  kejahatan  terhadap perdamaian  internasional. Negara  Ukraina  dianggap  sebagai  korban  agresi menurut  hukum  internasional  meskipun  agresi  terhadap  Ukraina  merupakan pelanggaran  nyata  terhadap  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Forum  yang nyata untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer senior Rusia lainnya  yaitu  pengadilan  kriminal  internasional.  Pengadilan  Kriminal
13 Murray,  W.,  dan  Mansoor,  P.  R.  (Eds.).  2012. Hybrid  warfare:  fighting  complex  opponents  from  the ancient world to the present . Cambridge:Cambridge University Press.
14 Jomehzadeh, S. J. E., Rostamjabri, S., & Goodarzi, M.  2021. The Importance Of The Middle East In Russian  Foreign  Policy. Austral:  Brazilian  Journal  of  Strategy  and  International  Relations , 10 (19). https://doi.org/10.22456/2238-6912.112540
Internasional tidak memiliki data terkait kejahatan agresi dalam hal ini. Serangan dilakukan ketika seorang pemimpin suatu negara merencanakan,
mempersiapkan,  memulai  atau  melaksanakan  tindakan  agresi  oleh  suatu  negara negara  lain.    Rusia  memiliki  hak  veto.  Jalan  alternatif  untuk  penuntutan  yang terjadi  sedang  dijalani,  termasuk  pembentukan  pengadilan  khusus. Terdapat banyak korban perang agresi dan mencari ganti rugi atas kerugian yang mereka derita. 15
3) Mekanisme Hukum Non-Adjudikasi dan Adjudikasi terhadap Rusia
Invasi  ke  Ukraina  mungkin  juga  telah  melanggar  perjanjian  internasional bahwa Rusia adalah salah satu pihak, termasuk:
a. Undang-Undang  Terakhir  Helsinki  1975,  di  mana  Uni  Soviet  berjanji  untuk tidak melanggar "integritas teritorial" penandatangan lainnya, termasuk melalui penggunaan  kekuatan.  Rusia  dan  Ukraina  sama-sama  diciptakan  sebagai  hasil dari pecahnya Uni Soviet.
b. Memorandum  Budapest  1994,  di  mana  Rusia,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris setuju  "untuk  menghormati  kemerdekaan  dan  kedaulatan  dan  perbatasan Ukraina yang ada."
c. Perjanjian  Minsk,  yang  merupakan  sepasang  perjanjian  gencatan  senjata  yang ditandatangani  oleh  Rusia  dan  Ukraina  terkait  dengan  konflik  antara  negara- negara tersebut yang dimulai pada tahun 2014.
Dalam  penangangan  suatu  konflik  PBB  memprioritaskan  untuk melakukan  penghentian  senjata  atau  gencatan  senjata  melalui  diplomasi negosiasi  atau  mediasi  (  rute  politik  maupun  hukum).  Pasal  33  piagam  PBB menjadi  dasar  hukum  penyelesaian  konflik  secara  ajudikasi  maupun  non ajudikasi.  Negosisasi  langkah  pertama  yang  coba  diambil  sebagai  penyelesaian konflik bersenjata ini secara damai. Dilaporkan beberapa media, negosiasi antara kedua  negara  sudah  dilakukan  hingga  tiga  kali  dimulai  dari  belarusia  dan  yang terakhir  dilakukan  di  Turki.  Perwakilan  dari  Ukraina  yakni  Dmitro Kuleba(Menteri  Luar  Negeri),  sedangkan  Sergey  Lavrov(Menteri  Luar  Negeri) sebagai perwakilan dari Rusia bernegosiasi di turki untuk lanjutan pembicaraan damai  tetapi  pada  akhirnya  tidak  menemui  kesepakatan  secara  signifikan. Menurut  Kiev,  kesepakatan  perdamaian  atau  gencatan  senjata  susah  terlaksana karena pihak rusia tidak memberikan kepastian untuk menghentikan serangan di wilayah donbass serta ingin melucuti persenjataan ukraina dan menerima status sebagai  negara  netral.  Pihak  kremlin  mengatakan  bahwa  sikap  dan  posisi Ukraina yang berubah-ubah karena dipengaruhi oleh amerika dan NATO, tentu sangat  mempengaruhi  progres  kesepakatan  gencatan  senjata  maupun perdamaian, hal ini dituduhkan oleh Rusia kepada Ukrainav.
Pihak  eksternal  adalah  bagian  dari  penyebab  struktural  dan  langsung perang.  Jalannya  perang,  dan  bagaimana  perang  berakhir,  akan  memiliki konsekuensi substansial bagi banyak negara selain Ukraina dan Rusia, termasuk kepentingan  strategis  yang  terkait  dengan  keamanan  nasional  dan  pencegahan
15 Mustaqim, A. H. 2019. Politik Selebriti: Perlawanan Terhadap Sistem (Studi Kasus Gaya Komunikasi Politik Pada Kandidat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky). Jurnal Dakwah Risalah , 30 (1).
nuklir.  Stabilitas  kesepakatan  apa  pun  untuk  mengakhiri  perang  juga  akan dibentuk  oleh  dukungan,  tekanan,  dan  jaminan  eksternal  atau  ketiadaan dukungan  tersebut.  Dengan  satu  atau  lain  cara,  negara-negara  eksternal  akan terlibat,  dan  dengan  cara  yang  signifikan,  dalam  upaya  untuk  menegosiasikan diakhirinya perang ini.
Peranan  Uni  Eropa  juga  patut  ditunggu  terkait  eskalasi  konflik  antara Rusia  dan  Ukraina  di  wilayah  donbass.  Uni  Eropa  sebagai  organisasi supranasional  diberikan  mandat  istimewa  dapat  bergerak  sebagai  negara.  Uni eropa  juga  memiliki  kekuasaan  untuk  menawarkan  bantuan  kepada  negara- negara yang sedang berkonflik, meski negara tersebut bukanlah anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan manifestasi perjanjian minsk dan normandy summit yang dilakukan kedua negara berkonflik berkat inisiasi dari Jerman dan Perancis yang tak lain sebagai anggota organisasi Uni Eropa. 16
Mekanisme  Hukum  melalui  Mahkamah  Internasional,  Pada  akhir Februari  2022,  Ukraina  menggugat  Rusia  di  Mahkamah  Internasional  (ICJ). Gugatan  tersebut  menolak  klaim  Rusia  bahwa  Ukraina  terlibat  dalam  genosida di  Donbass  dan  meminta  perintah  pengadilan  yang  mengharuskan  Rusia  untuk segera  menghentikan  operasi  militernya  di  Ukraina.  Ia  juga  menuduh  Rusia terlibat dalam invasi militer ke Ukraina yang melibatkan pelanggaran berat dan meluas terhadap hak asasi manusia rakyat Ukraina. Ukraina diwakili oleh firma hukum Covington & Burling dalam gugatan itu.
Rusia  memboikot  sidang  awal  yang  diadakan  dalam  kasus  tersebut  dan kemudian mengatakan tidak mengirim siapa pun untuk hadir karena "absurditas" gugatan  Ukraina.  ICJ  mengindikasikan  bahwa  mereka  akan  memutuskan permohonan  Ukraina  untuk  perintah  darurat  yang  menyerukan  penghentian permusuhan  "sesegera  mungkin."  ICJ  dalam  ammar  putusannya  menyatakan bahwa Rusia harus segera menangguhkan operasi militer yang dimulai pada 24 Februari 2022 di wilayah Ukraina. Pengadilan membagi 13–2 dalam keputusan tersebut,  dengan Hakim  Kirill Gevorgian dari Rusia  dan Xue Hanqin  dari Cina tidak  setuju.  Presiden  Ukraina  Volodymyr  Zelenskyy  memuji  keputusan  itu sebagai  kemenangan  penuh  bagi  negaranya,  mengatakan  bahwa  mengabaikan perintah  itu  akan  semakin  mengisolasi  Rusia.  Kepatuhan  dari  putusan  ini  oleh Rusia masih sangat di sangsikan oleh sejumlah pakar hukum internasional.
Mekanisme hukum penyelesaian konflik bersenjata internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional ( Internasional Criminal Court ) menjadi upaya terakhir bagi Ukraina mencari keadilan dan jalan keluar terhadap serangan agresi yang  dilakukan  oleh  Rusia.  Ketentuan  yang  mengatur  tentang  Agresi  sebagai extraordinary  crime  terdapat  dalam  pasal  5  Statuta  Roma  1998.  Akan  tetapi dalam  statuta  tersebut  tidak  memberikan  penjelasan  terkait  definisi  maupun kriteria  yang  konkret  tentang  kejahatan  agresi.  Yurisdiksi  terhadap  kejahatan agresi  mengalami  hambatan  akibat  tidak  memiliki  landasan  hukum  yang  jelas, tidak  seperti  kejahatan  lainnya  seperti  genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  serta  kejahatan  perang  yang  memiliki  ketentuan  lanjutan  yang
16 Prakasa, S. U. W. 2021. International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism. Journal of Southeast Asian Human Rights , 5 (1), 63–83.
mengatur  terkait  hal  tersebut.  PBB  pada  akhirnya  membentuk  komite  khusus untuk  menguraikan definisi dan indikator kejahatan agresi,  yang dimana  dalam sidang Majelis Umum PBB menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB no 3314 (United  Nations  General  Assembly  Resolution  3314).  Ciri  utama  dari  Resolusi Majelis Umum PBB disebut externa corporis (tidak mengikat dan rekomendatif), ini  yang  sering  diragukan  oleh  para  pakar  hukum  internasional  untuk memperbaiki yurisdiksi terhadap kejahatan agresi.
Kampala, Ugada menjadi tempat dilakukannya pertemuan negara-negara penandatangan  statuta  roma  untuk  membahas  amandemen  Statuta  Roma  yang terkait  dengan  kejahatan  agresi.  Dari  pertemuan  ini  menghasilkan  Amandemen Kampala  yang  mengatur  tentang  kondisi,  definisi,  yurisdiksi  dan  aktivasi  ICC terhadap  kejahatan  agresi.  Berikut  penambahan  pasal  diadopsi  menurut Amandemen Kampala:
- Pasal  8  bis  ayat  1  menjelaskan  tentang  kejahatan  agresi  sebagai perencanaan,  persiapan,  inisiasi  atau  eksekusi  oleh  seseorang  dalam  posisi efektif  untuk  melakukan  kontrol  atau  untuk  mengarahkan  tindakan  politik atau militer suatu negara. Suatu tindakan agresi yang berdasarkan karakter, gravitasi,  dan  skalanya  mereupakan  bentuk  pelanggaran  nyata  dari  piagam PBB
- Pasal  8  bis  ayat  2  :  Menggunakan  angkatan  bersenjata  bagi  suatu  negara mengenai  kedaulatan,  integritas  teritorial  atau  kemerdekaan  politik  negara lain,  atau  dengan  cara  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa.  salah  satu  dari  tindakan  berikut,  terlepas  dari  pernyataan perang,  akan  sesuai  dengan  Resolusi  Majelis  Umum  Bangsa-Bangsa  3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974,
- Pasal  15  bis  :  Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  atas  kejahatan agresi  diawali  berdasarkan  atas  negara  pihak  atau    inisiatif  dari  Jaksa Penuntut Umum
- Pasal  15  ter  :  Jaksa  hanya  dapat  melakukan  penyelidikan  dan  investigasi berdasarkan  arahan  Dewan  Keamanan  terhadap  negara  dalam  kejahatan agresi.
Menurut Pasal 15 bis peradilan ICC terhadap kejahatan agresi mulai aktif 1 Januari 2017 dan mulai berlaku bagi tiga puluh Negara Pihak apabila kejahatan agresi  dilakukan  setelah  satu  tahun  diratifikasi  atau  diterimanya Amandemen Kampala.  Jika  suatu  Negara  Anggota  tidak  setuju  untuk  mengubah  yurisdiksi ICC  atas  kejahatan  agresi,  peradilan  terhadap  kejahatan  agresi  tidak  dapat diterapkan. Selain itu, untuk negara yang bukan Negara Anggota, yurisdiksi ICC atas  kejahatan  agresi  dapat  dilaksanakan  jika  negara  tersebut  membuat pernyataan kepada panitera  untuk menggunakan haknya atas yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi. Tentu saja, penerimaan yurisdiksi ICC harus segera dilakukan oleh negara Ukraina di samping rekomendasi Dewan Keamanan PBB agar kasus tersebut  segera  disidangkan  oleh  Pengadilan  di  Den  Haag.  Yurisdiksi  ICC mengenai  kejahatan  agresi  akan  sulit  dilaksanakan  karena  faktor  kekuatan  dan aktivitas  politik  yang  dilakukan  oleh  Rusia.  Beberapa  pengamat  hukum internasional meyakini penegakkan yuridiksi ICC terakait kejahatan agresi akan
sulit  dilaksanakan  mengingat  faktor  kekuatan  dan  manuver  politik  yang dilakukan Rusia dalam forum internasional.
Prosedur awal jika ingin membawa kasus agresi Rusia terhadap Ukraina di  hadapan  Pengadilan  Den  Haag  maka  setidaknya  harus  terlebih  dahulu melibatkan Dewan Keamanan PBB. Ini tertuang dalam Bab VII pasal 39 Piagam PBB  yang  berbunyi  “Dewan  Keamanan  PBB  memiliki  kompetensi  untuk menentukan  ada  tidaknya  suatu  ancaman  terhadap  perdamaian  atau  tindakan agresi  dan  akan  menganjurkan  atau  memutuskan  tindakan  apa  yang  harus diambil.....”.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  peran  Dewan  Keamanan  PBB  lah yang  menjadi  otoritas  pertama-tama  melakukan  observasi  dan  melakukan anjuran-anjuran serta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara dan memulihkan  keamanan  internasional  sebelum  pengadilan  dapat  melaksanakan yurisdiksi  terkait  tanggung  jawab  atas  kejahatan  agresi.  Ini  tentu  menjadi  hal yang  membingungkan  keterkaitan  yurisdiksi  antara  Dewan  Keamanan  PBB dengan Mahkamah Pidana Internasional ( ICC ). Sekilas bisa disimpulkan yang berhak memutuskan ada atau tidaknya kejahatan agresi dalam konflik bersenjata internasional  serta  merekomendasikan  untuk  dibawa  ke  Mahkamah  Pidana Internasional  adalah  Dewan  Keamanan  PBB.  Pertimbangan  seperti  ini  jelas bukan  didasarkan  pada  penilaian  hukum  melainkan  berdasarkan  politik  dan keamanan internasional.
Beberapa  tahapan  yang  akan  dilakukan  untuk  pemeriksaan  perkara terhadap kasus-kasus kejahatan internasional yang akan di adili ICC:
1. Dalam  tahap  ini  hakim  bagian  pra  peradilan  mempelajari  terkait  penahan ataupun  pelepasan  sementara  terhadap  pelaku.  Dan  jaksa  penuntut  dalam surat  dakwaan  beserta  alat  buktinya  memperkuat  alasan-alasan  pelaku dituduh telah melakukan kejahatan.
2. Persidangan Pasal 62 Statuta Roma 1998 berbunyi “ Persidangan harus dilaksanakan di di tempat kedudukan Mahkamah yaitu Den Haag. Pasal 63 menyatakan bahwa Perkara  yang  akan  disidangkan  harus  dihadiri  terdakwa  di  muka  sidang.
Artinya peradilan pidana internasional tidak mengenai istilah in absentia
3. Pengambilan Keputusan0020 Pasal  74  Statuta  Roma  1998  menjadi  kualifikasi  sebuah  putusan  yang  akan dikeluarkan ICC.
Terdapat hambatan untuk menuntut kejahatan agresi, setidaknya ada dua hambatan  potensial  untuk  mengadili  para  pemimpin  politik  atau  militer  Rusia atas  kejahatan  agresi.  Pertama,  ICC  tidak  mengadili  para  terdakwa  secara  in absentia,  yang  berarti  bahwa  harus  ditemukan  cara  untuk  membawa  para pemimpin  yang  dituduh  melakukan  kejahatan  ke  Den  Haag. Akan  tetapi mengadakan  pengadilan  in  absentia  terhadap  Putin  dapat  meragukan  antara Rusia  dan  Nato,  menimbulkan  pertanyaan  tentang  apakah  ICC  digunakan sebagai  alat  untuk  memajukan  politik  lawan  Putin. Kedua,  seperti  yang dijelaskan di atas, tidak seperti kejahatan lain di mana ICC memiliki yurisdiksi, kejahatan  agresi  hanya  dapat  dituntut  terhadap  para  pemimpin  dari  negara- negara  yang  menjadi  anggota  ICC  kecuali  Dewan  Keamanan  PBB  membuat
rujukan.  Rusia  bukan  anggota  ICC  dan  memiliki  kekuatan  permanen  untuk memveto  resolusi  Dewan  Keamanan. Pasal  51  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  juga  menyatakan  bahwa  negara  punya  hak  untuk mempertahankan diri jika serangan bersenjata telah terjadi. 17
Salah  satu  cara  untuk  menghindari  pembatasan  kedua  ini  mungkin dengan  membentuk  pengadilan  internasional  dan  ad  hoc  khusus  untuk menangani  secara  khusus  kejahatan  agresi  terhadap  Ukraina.  Pengadilan Internasional Ad Hoc dapat diwujudkan karena ada dukungan dari PBB melalui Dewan Keamanan yang harus dibatasi pelakunya sebagai pemimpin, pengambil keputusan  dan  pejabat  senior,  karena  mereka  mungkin  mereka  memiliki kekebalan  hukum  dalam  peradilan  hukum  negara  pelaku  dan  erat  kaitannya kejahatan agresi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang.  Alternatif lain yang akan mengatasi kedua batasan tersebut  adalah dengan mengadili para pemimpin  dalam  sistem  pengadilan  domestik  di  sekitar  20  negara  yang memungkinkan  yurisdiksi  universal  atas  kejahatan  agresi  dan  pengadilan  in absentia.
Beberapa  pihak  mencatat  bahwa  selain  melanggar  hukum  internasional, invasi ke Ukraina melanggar hukum pidana domestik beberapa negara, termasuk Rusia,  Ukraina,  Belarusia,  dan  Polandia.  Misalnya,  Pasal  353  KUHP  Rusia melarang perencanaan, persiapan, pelepasan,  atau mengobarkan perang agresif. KUHP  Ukraina  (pasal  437),  Belarus  (pasal  122),  dan  Polandia  (pasal  117) memiliki  larangan  serupa.  Setiap  negara  yang  ingin  memulai  penuntutan berdasarkan undang-undang nasionalnya perlu memiliki yurisdiksi teritorial atas kejahatan  yang  timbul  dari  invasi  ke  Ukraina  atau  mengizinkan  yurisdiksi universal.  Doktrin  kekebalan  negara  akan  menjadi  hambatan  lain  untuk penuntutan. 18

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Agresi Rusia terhadap Ukraina menggunakan reparasi atau pemulihan dilakukan oleh Rusia sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap Ukraina terkait agresi yang  sudah  dilakukan.  Konsep  pertanggung  jawaban  terhadap  kejahatan internasional  diselesaikan  secara  bersama-sama  maupun  individu  yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi  Den Haag 1907 dan Konvensi jenewa 1949 pada pasal 51,52,131,148. Respirositas, reprisal,  kompensasi hukuman kolektif, dan tekanan eksternal. Sedangkan terkait pertanggung jawaban individu terdapat dalam pasal 25 Statuta Roma 1998.
17 Sulistyo,  A.  Q.  P.,  &  Yustinianingtyas,  l.  2020.  Protection  Of  The  Civilian  Population  As  The Implementation  Of  The  Principle  Of  Discrimination. Audito  Comparative  Law  Journal  (aclj) , 1 (2). https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13753
18 White,  Ana.  2014. Sharp  Rise  in  Ukraine  displacement  with  more  than  50.000  internally  Displaced . https://www.unhcr.org/news/latest/2014/6/53ad57099/sharp-riseukrainian- displacement-50000- internallydisplaced.html Diakses 05 Mei 2022.
2. Hambatan  penegakkan  hukum  melalui  mekanisme  non  ajudikasi  dan  ajudikasi disebabkan  beberapa  faktor,  terkait  politik  dan  landasan  aturan  hukum  sebagai penuntutan di peradilan internasional.
3. Rusia  menarik  diri  otoritas  ICC  serta  Rusia  sebagai  anggota  dewan  keamanan PBB  memiliki  Hak  Veto  yang  mereduksi  yurisdiksi  ICC  maupun  Dewan Keamanan PBB sebagai otoritas dibawah naungan PBB yang dapat memberikan rekomendasi terkait ada atau tidaknya suatu kejahatan agresi.

## Saran
1. Mendirikan pengadilan ad hoc, secara khusus dapat menangani kejahatan agresi terhadap Ukraina.
2. Pengadilan  Internasional  Ad  Hoc  dapat  diwujudkan  karena  ada  dukungan  dari PBB melalui Dewan Keamanan yang harus dibatasi pada pemimpin, pengambil keputusan dan pejabat senior, karena mungkin memiliki kekebalan hukum dalam peradilan hukum negara pelaku serta menggunakan prinsip yurisdiksi universal.
3. Alternatif  lain  yang  akan  mengatasi  batasan  tersebut  adalah  dengan  mengadili para  pemimpin  dalam  sistem  pengadilan  domestik  di  sekitar  20  negara  yang memungkinkan  yurisdiksi  universal  atas  kejahatan  agresi  dan  pengadilan  in absentia.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Bakry,  U.  S.  2017. Dasar-Dasar  Hubungan  Internasional  Edisi  Pertama . Depok:Kencana.
Baylis,  J.  et  al.  2020. The  globalization  of  world  politics:  An  introduction  to international relations . Oxford:Oxford University Press.
Burhanuddin, A. 2017. Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global . Makassar:Unhas.
Buzan, B. 2007. People, States & Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. Ware, A & Martinot, V (Ed.) . Colchester:ECPR Press.
Costea, Cătălin Alin. 2019. Russia’s Hybrid war in Ukraine (2014-2018) . Turki:SETA Reports.
Darmayadi,  A.,  Mulyana,  B.,  Triwahyuni,  D.,  Putri,  S.  O.  2015. Mengenal  Studi Hubungan Internasional . Bandung: Penerbit Zavara.
Hadi, S et al. 2007. Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional . Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
Jackson,  R.  et  al.  2019. Introduction  to  international  relations:  theories  and approaches . Oxford:Oxford University Press.
Mumford, A. 2013. Proxy warfare . Cambridge:Polity Press.
Murray,  W.,  dan  Mansoor,  P.  R.  (Eds.).  2012. Hybrid  warfare:  fighting  complex opponents from the ancient world to the present . Cambridge:Cambridge University
Press.
Rácz,  A. 2015. Russia's  hybrid  war in  Ukraine:  breaking  the enemy's  ability to  resist . Helsinki:Finnish Institute of International Affairs.
Rizki,  F.F  dan  Teguh,  H.P.  2015. Dinamika  Politik  Luar  Negeri  Pada  Era  Modern . Yogyakarta:Leutikaprio.
Rosenau,  J.  N.  2006. The  Study  of  World  Politics:  volume  1:  theoretical  and methodological challenges . Abingdon:Routledge
Roxburgh, Angus. 2012. S trongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia . New York: Palgrave Macmillan.
Saragih,  Simon.  2008. Bangkitnya  Rusia:  Peran  Putin  dan  eks  KGB .  Jakarta:  PT. Kompas Medi.

## JURNAL
Abi, I. B. N. W., Landra, P. T. C., & Utari, A. A. S. 2015. Intervensi Rusia di Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (3), 1–7.
Austin, L. M. 2020. The rule of law. In The Oxford Handbook of the New Private Law . https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30
Bakry,  U.  S.  2017.  Perspektif  Rusia  Tentang  Hubungan  Internasional  Pasca  Perang
Dingin. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 13 (1), 75. https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2661.75-89
Bassiouni,  M.  C.  2021.  Introduction  to  International  Criminal  Law.  In Introduction  to International Criminal Law . https://doi.org/10.1163/9789004479586
Besson,  S.,  &  D’Aspremont,  J.  2018.  The  oxford  handbook  of  the  sources  of international  law.  In The  Oxford  Handbook  of  the  Sources  of  International  Law . https://doi.org/10.1093/law/9780198745365.001.0001
Bramastya,  R.  B.,  &  Puspitarini,  R.  C.  2022.  Geopolitik  Ukraina  terhadap  Rusia  dan Uni Eropa. Sospoli Institute, Universitas Panca Marga , 2 (2).
Christmas, S. K., & Roisah, K. 2021. Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (2).
Hidriyah,  S.  2022.  Eskalasi  Ketegangan  Rusia-Ukraina. Bidang  Politik,  Hukum,  Dan Keamanan , XIV (II).
Hidriyah,  S.  2022.  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis  Eskalasi Ketegangan  Rusia-Ukraina. Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis , XIV , 7–8.
Jomehzadeh,  S.  J.  E.,  Rostamjabri,  S.,  &  Goodarzi,  M.  2021.  The  Importance  Of  The Middle East In Russian Foreign Policy. Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations , 10 (19). https://doi.org/10.22456/2238-6912.112540
Manurung, H.  2017. Russia Domination  Policy:  Implementation of Military Operation in  Ukraine  (2014-2015). Insignia  Journal  of  International  Relations , 4 (02). https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.02.665
Mustaqim,  A.  H.  2019.  Politik  Selebriti:  Perlawanan  Terhadap  Sistem  (Studi  Kasus Gaya Komunikasi Politik Pada Kandidat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky). Jurnal Dakwah Risalah , 30 (1).
Prakasa, S. U. W. 2021. International Humanitarian Law Review on the Involvement of the  Indonesian  National  Military  (TNI)  in  Combating  Terrorism. Journal  of Southeast Asian Human Rights , 5 (1), 63–83.
Prakasa,  S.  U.  W.,  Sholahuddin  Al-Fatih,  and  Abdurrahman  Raden  Aji  Haqqi.  2021. Terrorism  Eradication  in  ASEAN  Countries:  Human  Rights  Perspective , Al- Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial , XVI <https://doi.org/10.19105/AL- LHKAM.V16I2.5021>.
Setyowati,  D.,  Hudi,  N.,  &  Yustitianingtyas,  L.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Peraturan Perundang-Undangan  Sebagai  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional. Perspektif Hukum , 16 (2), 202. https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65
Sulistyo,  A. Q.  P., &  Yustinianingtyas, l.  2020. Protection  Of  The  Civilian  Population As  The  Implementation  Of  The Principle  Of Discrimination. Audito  Comparative Law Journal (aclj) , 1 (2). https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13753
Yustitianingtyas,  L.  2015.  Masyarakat  Dan  Hukum  Internasional  (Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perubahan-Perubahan  Sosial  Dalam  Masyarakat  Internasional). Perspektif , 20 (2), 90. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150

## UNDANG-UNDANG
International Court of Justice Annual Report 3th edn
International  Law  Commission  Draft  on  Responsibility  of  States  for  Internationally Wrongful Act 2001
Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/25/2625

## INTERNET
BBC.com. 2022. Invasi Rusia ke Ukraina: Ratusan orang masih terjebak di reruntuhan teater  Mariupol  akibat  gempuran  Rusia .  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 60452569 diakses 12 Januari 2022.
CNBC  Indonesia.  2022. Berdalih  Jaga  Perbatasan,  Putin  Izinkan  Operasi  Militer . https://twitter.com/cnbcindonesia/status/1496834026052620291 diakses 20 Januari 2022.
Dannenbaum,  T.  2022. Mechanisms  for  Criminal  Prosecution  of  Russia’s  Aggression
Against  Ukraine .  https://www.justsecurity.org/80626/mechanisms-for-criminal- prosecution-of-russias-aggression-against-ukraine/ diakses 23 Januari 2022.
Niaga.Asia.  2022. Erdogan:  Putin  Inginkan  Ukraina  jadi  Negara  Netral . https://www.niaga.asia/erdogan-putin-inginkan-ukraina-jadi-negara-netral/  diakses 15 Januari 2022.
Pramana,  E.  2022. Presiden  Ukraina  Sebut  Dirinya  Target  Utama  Rusia,  Kedua Keluarganya . https://www.jawapos.com/internasional/25/02/2022/presiden- ukraina-sebut-dirinya-target-utama-rusia-kedua-keluarganya/  diakses  13  Maret 2022.
Wong,  Edward;  Jakes,  L.  2022. NATO  Won’t  Let  Ukraine  Join  Soon.  Here’s  Why . https://www.nytimes.com/2022/01/13/us/politics/nato-ukraine.html diakses 10 Maret 2022. Wood, L. 2018. Russian Hybrid warfare in Ukraine .
https://www.washingtontimes.com/news/2018/nov/19/russian-hybridwarfare- ukraine/ diakses 11 Maret 2022.
White,  Ana.  2014. Sharp  Rise  in  Ukraine  displacement  with  more  than  50.000 internally  Displaced .  https://www.unhcr.org/news/latest/2014/6/53ad57099/sharp- riseukrainian- displacement-50000-internallydisplaced.html Diakses 05 Mei 2022.
World  Presidents.  2020/  https://www.worldpresidentsdb.com/list/countries/Ukraine/ Diakses 10 Mei 2022.
Zasenko, Oleksa Eliseyovich. 2020. Ukraine .
https://www.britannica.com/place/Ukraine Diakses 15 Mei 2022.
Zimova, Iva. 2015. Death toll in Ukraine Conflict Exceeds 5,000 may be “Considerably Higher-UN” . https://news.un.org/en/story/2015/01/489062-death-toll-ukraine- conflictexceeds-5000-may-be-considerably-higher-un#.WSI2T5KGPIU Diakses 07 Mei 2022.