## PENGUNGSI, UKIP, DAN EUROSKEPTISME: MEMAHAMI EKSISTENSI KEAMANAN DI INGGRIS TAHUN 2016
Muh. Rizky Hikmatullah Idrus 1 , Harisa Firdaus Pahlawan 2
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung
1 muh23002@mail.unpad.ac.id, 2 harisa23001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  form  of  security  threats  built  through  the relational relationship between refugees, UKIP, and Euroscepticism in the UK, as well as the formation of the discourse of security threats that occurred in the UK  in  2016,  using  the  theories  of  securitization,  economic  security,  and Euroscepticism. The research method used in this article is descriptive-analytic, with data collection techniques in the form of a literature review sourced from books,  journals,  articles,  official  internet  sites,  and  reports  related  to  this research. The results of this study show that the presence of refugees in the UK creates  economic  inequality  due  to  unequal  economic  distribution  and  is signaled as an economic threat as a referent object. The entry of Euroscepticism in the UK has influenced the public opinion of the UK society, which makes it easier for the right-wing party UKIP to exist and be popular.
Keywords: Economic Security, Euroscepticism, UK, UKIP, Refugees

## PENDAHULUAN
Sebagaimana menurut Konvensi PBB 1951, pengungsi adalah istilah yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah kelompok yang meninggalkan negara  asalnya  akibat  persekusi  yang  berasal  dari  negara  mereka  dengan berbagai alasan tertentu (UNHCR, 1951). Kehadiran pengungsi tentu berakar dari  adanya  konflik  yang  berkepanjangan  atau  permasalahan  dari  internal negara mereka sehingga memicu aktivitas migrasi tersebut.  Hal ini tentu saja tidak  dapat  diprediksi  sebab  konflik  internal  tiap  negara  dipengaruhi  oleh berbagai elemen yang dimana hanya negara tersebutlah yang berkewajiban dalam mengatasi konflik tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan  potensi  yang  diakibatkan  oleh  konflik  tersebut  maka pembentukan dan penetapan konvensi PBB 1951 dan protokol 1967 adalah solusi  dalam  mengakses  hak-hak  pengungsi  di  negara  lain  sebagai  negara tujuan.
Namun,  tidak  semua  negara  berkewajiban  dalam  memenuhi  hak pengungsi  sebab  hal  tersebut  didasarkan  pada  status  keanggotaan  setiap
negara  dalam  menetapkan/meratifikasi  konvensi  PBB  1951  dan  Protokol 1967. Oleh karena itu, negara yang tidak mengadopsi konvensi dan protokol tersebut,  tidak  berkewajiban  dalam  memenuhi  hak  tersebut,  melainkan diwakilkan oleh perwakilan UNHCR di negara tersebut sehingga kewenangan dalam  menetapkan  status  pengungsi  dilakukan  oleh  UNHCR.  Sebaliknya, negara yang meratifikasi konvensi maka berhak dalam menentukan status pengungsi  yang  bekerjasama  dengan  negara  asal  dan  UNHCR,  serta berkewajiban dalam memenuhi hak pengungsi di negaranya (Suwardi, 2004). Dengan  ini,  pemenuhan  hak-hak  pengungsi  sebagai  korban  dari  dampak konflik dari asal negara mereka dapat terjamin dan terpenuhi.
Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengungsi menjadi topik utama di  benua  eropa.  Krisis  pengungsi  yang  terjadi  disebabkan  oleh  adanya ketidakstabilan ekonomi-politik yang terjadi di negara-negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah (Idrus, 2021). Hal tersebut memicu lahirnya sebuah lonjakan  pengungsi  ke  negara-negara  yang  dianggap  aman  bagi  mereka, dengan mengharapkan kesejahteraan bagi kelangsungan hidup mereka. dan tujuannya  adalah  negara-negara  di  benua  eropa  yang  dianggap  memiliki tingkat perekonomian yang cukup  menjanjikan. (Rahmat, 2020) Akibat dari krisis tersebut, maka Uni Eropa memiliki kewajiban dalam menangani krisis pengungsi tersebut dengan memanfaatkan sistem suaka dan pengungsi Uni Eropa, Dublin  Regulation .  Namun,  akibat  banyaknya  pengungsi  yang berdatangan maka Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Council Decision (EU) 2015/1523 yaitu suatu kebijakan yang mendistribusikan pengungsi secara merata ke seluruh negara Uni Eropa sesuai dengan kondisi kemakmuran dan ekonomi negara tersebut (European Council, 2015). Kebijakan tersebut pun mengalami  kegagalan  disebabkan  perbedaan  persepsi  tiap  negara  dalam merealisasikan  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya perbedaan  tingkat  perekonomian  dan  kesejahteraan  di  setiap  negara  Uni Eropa.
Implikasi  dari  kegagalan  Uni  Eropa  dalam  merealisasikan Council Decision (EU)  2015/1523  telah  melahirkan Euroscepticism ,  sebuah  paham yang melemahkan konstruksi atas nilai-nilai tertentu seperti negara-bangsa,
identitas nasional dan kedaulatan negara (Hainsworth, 2008), di mana dalam konteks ini Euroscepticism dipahami akan melemahkan konstruksi integrasi dan  entitas  Uni  Eropa. Euroscepticism pun  berkemungkinan  mendorong politik anti Uni Eropa yang populis dan menggagalkan usaha para pemimpin Eropa untuk merealisasikan proyek mereka. José Manuel Barroso, Presiden Komisi  Eropa,  mengatakan  bahwa  Eropa  akan  terancam  oleh  kebangkitan populisme  dan  nasionalisme  di  seluruh  Uni  Eropa  yang  kemudian diperhadapkan  pada  pengangguran,  ketidakpastian,  dan  ketidaksetaraan yang semakin meningkat (Traynor, 2013). Hal ini tentu memicu kepanikan pada masyarakat Uni Eropa sebab sebelumnya telah terjadi Euro Crisis yang berdampak  terhadap  negara-negara  Eropa  (Hubé  et  al.,  2016),  serta menyebabkan  jatuhnya  perekonomian  Uni  Eropa  yang  ditandai  dengan turunnya  PDB  Uni  Eropa  sebesar  4,1%  dan  produktivitas  industri  sebesar 20% (Milio, 2014).
Selain itu,berkembangnya Euroscpticism juga memicu lahirnya politik gaya  populis  di  Eropa,  yaitu  partai  sayap  kanan  ( Right  Wing  Parties )  yang menolak integrasi Uni Eropa atas dasar argumen kedaulatan dan klaim atas nilai  budaya  (Dutta,  2018).  Mereka  mendeklarasikan  bahwa  pandangan ideologi mereka adalah satu-satunya alternatif yang benar dan mendukung pandangan  masyarakat  marginal  yang  cenderung  diam  dalam  merespon kebijakan mainstream Uni Eropa. Bahkan, mereka juga mengkritik kebijakan multikultural pemerintah dan bersikeras pada penegakan nilai-nilai budaya asli  dan  identitas  nasional  (Nourbakhsh  et  al.,  2022).  Kepercayaan  publik terhadap  Uni  Eropa  pun  telah  jatuh  ke  tingkat  terendah  pada  beberapa negara besar Uni Eropa, salah satunya adalah United Kingdom (UK).
United  Kingdom ,  salah  satu  negara  Uni  Eropa  yang  merealisasikan kebijakan  pengungsi  tersebut  pun  merasakan  dampak  yang  sama  dengan kehadiran  pengungsi  di  negaranya.  Tak  terkecuali  dengan  hadirnya  partai sayap  kanan  di  UK  yaitu United  Kingdom  Independence  Party (UKIP). Kemunculan UKIP memiliki keterkaitan dengan perdebatan pada persoalan keanggotaan  UK  di  Uni  Eropa  dalam  beberapa  dekade  terakhir  (Deacon  & Wring,  2015).  Pendekatan  UKIP  dalam  memandang  fenomena  sosial
cenderung  tradisional  dan  konservatif  dengan  menentang  pernikahan sesama  jenis,  mencabut  undang-undang  hak  asasi  manusia,  serta mengeluarkan  UK  dari  konvensi  pengungsi  Uni  Eropa;  sebab  hal  tersebut dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi UK. Sebelumnya partai tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perpolitian UK. Namun dengan mengusung paham Euroseptic, partai tersebut dapat menjadi partai oposisi tunggal yang berhadapan dengan partai besar di UK (Burns, 2013). Bahkan,  UKIP  untuk  sementara  waktu  berhasil  menjadi  partai  nasional ketiga  dalam  hal  dukungan  rakyat  dan  masih  menjadi  partai  terbesar  di Parlemen Eropa (Evans & Mellon, 2019).
Dengan  eksistensi  pengungsi  dan Euroscepticism yang  terjadi  di  Uni Eropa, turut mempengaruhi opini publik di UK yang ditandai dengan jajak pendapat yang dilakukan pada masyarakat UK pada tahun 1975 dan 2015, dimana pada tahun 1975, masyarakat UK menganggap bahwa tidak banyak imigran di UK, sebaliknya pada tahun 2015, sebagian besar masyarakat UK beranggapan bahwa banyak imigran di UK. Selain itu, dalam survei British Election Study (BES) 2015, semua partai memiliki aspirasi untuk mengurangi imigrasi.  Namun,  hanya  UKIP  yang  diyakini  sebagai  partai  yang  paling mungkin  dalam  menindaklanjuti  pengurangan  imigrasi,  sehingga  hal  ini dapat memicu peralihan suara mayoritas terkait imigrasi ke UKIP (Evans & Mellon,  2019).  Dengan  banyaknya  dukungan  terhadap  partai  UKIP, merebaknya  paham Euroscepticism yang  disertai  dengan  kehadiran pengungsi  di  UK  yaitu  sebanyak  636.000  pengungsi  pada  tahun  2015    – walaupun jumlah alokasi pengungsi di UK cenderung lebih sedikit ketimbang negara  Uni  Eropa  lainnya  (Office  for  National  Statistics,  2015).  Hal  ini cenderung  memunculkan  pertanyaan  bahwa  mengapa  UK  menganggap kehadiran  pengungsi  menjadi  suatu  ancaman  bagi  UK,  padahal  jumlah alokasi  pengungsi  di  UK  cenderung  lebih  sedikit  dibandingkan  negara  Uni Eropa lainnya.
Penelitian Sofia Vasilopoulou dengan judul “ Varieties of Euroscepticism: The  Case  of  the  European  Extreme  Right ”.  Dalam  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk Euroskeptisisme yaitu (a) rejecting
euroscepticism , penolakan secara penuh keterlibatan negara dalam integrasi Eropa, baik secara prinsip, praktik, dan upaya untuk terlibat di masa depan; (b) conditional euroscepticism , penolakan terhadap keterlibatan negara dalam praktek  dan  proyeksi  untuk  bertahan  maupun  terlibat  lebih  dalam  dalam integrasi  Eropa;  (c) compromising  euroscepticism , toleran  pada  negara  yang menganut  prinsip  dan  turut  aktif  dalam  integrasi  Uni  Eropa,  tetapi  tidak memperbolehkan  negara  untuk  terlibat  secara  permanen  dalam  integrasi Eropa di masa depan (Vasilopoulou, 2003).
Penelitian Alex Szczerbiak dan Paul Taggart dengan judul “ Theorizing Party-Based  Euroscepticism:  Problems  of  Definition ”.  Dalam  hasil  penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis Euroscepticism yaitu soft dan Hard Euroscepticism . Soft  Euroscepticism dipahami  bahwa  negara diperbolehkan  berada  dalam  Uni  Eropa,  akan  tetapi  negara  harus  lebih mengedepankan  kepentingan  nasionalnya  dibandingkan  kepentingan  Uni Eropa;  sedangkan Hard  Euroscepticism dipahami  sebagai  penekanan  agar keluar dari Uni Eropa (Szczerbiak, 2003).
Penelitian  Helle  Schroder  Hansen  dengan  judul  “ Euroscepticism:  A Multidimensional Understanding of the Concept and a Comparative Analysis of Public  Scepticism  in  Britain  and  Denmark ”.  Dalam  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan Euroskeptisisme di kedua negara tersebut. Di UK, skeptisisme dapat diidentifikasi dari dominan persepsi masyarakat yang melihat kurangnya manfaat yang diberikan oleh Uni  Eropa  terhadap  UK,  sedangkan  di  Denmark  skeptisisme  dapat diidentifikasi  dari  dominan  persepsi  masyarakat  yang  melihat  kurang demokratisnya  Uni  Eropa  sebagai  institusi.  Namun,  persamaan  dari keduanya adalah kedua negara tersebut memilih kecendeungan yang tinggi dalam  memperlihatkan  identitas  nasional  mereka  ketimbang  identitas mereka sebagai negara Uni Eropa (Hansen, 2008).
Penelitian  Carmen  Schneider  dengan  judul  “ Euroscepticism  in  Right- Wing Parties A Comparative of Three Emerging Right-Wing Parties ”. Penelitian ini berfokus pada tiga partai sayap kanan di negara Uni Eropa yaitu Partij voor de Vrijheid (PvV) di Belanda; Alternative fur Deutschland (AfD) di Jerman;
dan United Kingdom Independence Party (UKIP) di UK. Dalam hasil penelitian dapat  disimpulkan  bahwa Partij  voor  de  Vrijheid (PvV)  di  Belanda,  dan Alternative  fur  Deutschland (AfD)  di  Jerman  tergolong  pada  kategori reject euroscepticism ,  yang  menolak  secara  penuh  keterlibatan  kedua  negara tersebut  dalam  integrasi  Eropa,  baik  secara  prinsip,  praktik,  dan  upaya untuk terlibat di masa depan. Adapun United Kingdom Independence Party (UKIP)  di  UK  tergolong conditional  euroscepticism, menolak  keterlibatan negara  dalam  praktek  dan  proyeksi  untuk  bertahan  maupun  terlibat  lebih dalam  dalam  integrasi  Eropa.  Namun,  UK  memilih  untuk  memberikan toleransi  untuk  tetap  mengadakan  kerjasama  dengan  negara  Uni  Eropa selama  memberiikan  keuntungan  bagi  UK  walaupun  bersikeras  untuk menolak berintegrasi, maupun terlibat aktif di Uni Eropa (Schneider, 2014).
Oleh  karena  itu,  secara  tidak  langsung  hal  ini  dapat  menjustifikasi bahwa terdapat hubungan relasional antara ketiga variabel yaitu pengungsi, Euroscepticism dan UKIP dalam membangun wacana ancaman keamanan di UK. Alhasil, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  bentuk  ancaman  keamanan  yang  terbangun  melalui hubungan relasional antara pengungsi, UKIP, dan Euroscepticism di UK
?
2. Bagaimana pembentukan wacana ancaman keamanan yang terjadi di UK pada tahun 2016?
Dengan  rumusan  permasalahan  tersebut,  tujuan  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  pengetahuan  menyangkut fenomena  pengungsi  di  UK,  menjadi  rujukan  dan  referensi  dalam  melihat fenomena  pengungsi  secara  menyeluruh  dan  objektif  di  negara  lain,  serta dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan yang memiliki fokus pada permasalahan pengungsi dan migrasi internasional.

## PEMBAHASAN
Dalam beberapa dekade terakhir, Eropa diperhadapkan dengan krisis pengungsi  yang  diakibatkan  oleh  eskalasi  di  beberapa  negara  di  kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Persoalan pengungsi telah menjadi agenda
serius  Uni-Eropa  sejak  terjadinya  tragedi  tragis  yang  terjadi  di  daerah mediterania dimana ditemukan hampir 800 orang tenggelam di lepas pantai Libya  dalam  perjalanan  menuju  Eropa  (Fichtner,  2015).  Migrasi  pengungsi pun  semakin  berkembang  hingga  menurut  laporan United  Nations  High Commission for Refugees (UNHCR), tercatat bahwa terdapat lebih dari 65 juta orang yang terdampar dan tidak memiliki tempat tinggal pada tahun 2015 di Eropa  (Setiabudi,  2021).  Kemudian,  berdasarkan  data  Eurostat,  terdapat lebih dari 2,5 juta permohonan suaka diajukan di Eropa pada tahun 2015 dan 2016 (Eurostat, 2019).
Banyaknya pengungsi yang bermigrasi ke Eropa membuat Uni Eropa melakukan berbagai cara dalam mengatasi hal tersebut, seperti mengurangi tekanan dan menghindari keruntuhan sistemik di negara-negara pinggiran; mengembangkan  rute  yang  aman  dan  mengurangi  kematian  di  laut  dan perdagangan manusia; menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi para pengungsi  pada  saat  kedatangan;  mempercepat  relokasi  dan  mengurangi keputusasaan akibat penundaan di kamp-kamp pengungsian; menyediakan kondisi yang sama bagi para pengungsi yang direlokasi, tanpa memandang negara tuan rumah; dan berinvestasi pada program-program integrasi untuk memerangi  diskriminasi  dan  intoleransi  (Llano,  2019).  Namun,  dengan banyaknya  persoalan  yang  dihadapi  oleh  Uni  Eropa  disertai  dengan kebijakannya dalam menangani persoalan tersebut, justru menimbulkan pro dan kontra di internal negara Uni Eropa itu sendiri (Heywood, 2014).
Berangkat dari dua persoalan terbesar di Uni Eropa yaitu krisis Yunani yang terjadi pada tahun 2009 dan krisis pengungsi di tahun 2016. Terjadinya krisis  Yunani  dilatarbelakangi  dari  tingginya  tingkat  inflasi  perekonomian Yunani  yang  disebabkan  oleh  tingkat  utang  mereka  yang  tinggi  terhadap PDB-nya,  bahkan  termasuk  tertinggi  di  Eropa  (Alfiyah  &  Andrianingsih, 2021). Hal ini memiliki dampak yang cukup fatal, pasalnya krisis yang terjadi berimplikasi  terhadap  penurunan  drastis  pada  pertumbuhan  GDP  negara- negara Eurozone pada tahun 2009 (Kensy Dewi Asmiantyningsi, 2021).
Tidak  berselang  lama  kemudian,  Eropa  pun  diperhadapkan  dengan persoalan  kedua  yaitu  krisis  pengungsi  yang  terjadi  akibat  konflik  yang
berlarut di Timur Tengah, khususnya dampak dari konflik berkepanjangan di  Suriah.  Hal  ini  juga  menuai  pro  dan  kontra  pada  negara  Uni  Eropa, pasalnya beberapa negara menolak kehadiran pengungsi sebagaimana yang dilakukan  oleh  Austria  dan  Hungaria  dan  juga  pada  sebagian  masyarakat Jerman  dan  Perancis  (Taylor,  2007).  Akibat  ketidakmampuan  Uni  Eropa dalam  merespon  krisis  yang  ditimbulkan  maka  hal  ini  memberikan  efek domino  bagi  negara-negara  Uni  Eropa  dan  berakibat  pada  lahirnya pandangan  Euroskeptisisme  ( Euroscepticism )  sebagai  respon  atas menurunnya kepercayaan masyarakat Eropa terhadap Uni Eropa. Dalam hal ini, Euroskeptisisme dipahami sebagai penggambaran atas perilaku skeptis terhadap eksistensi Uni Eropa.
Selanjutnya,fenomena  Euroskeptisisme  memiliki  keterkaitan  erat dengan munculnya partai sayap kanan ( right-wing party ). Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu krisis pengungsi sebagai implikasi dari kebijakan imigrasi yang cenderung gagal dalam mengatasi krisis, serta kehadirannya  dijadikan  sebagai  memiliki  hubungan  dengan  ancaman nasional  negara  Uni  Eropa,  serta  Euroskeptsisme  yang  diidentikkan  pada pemerintahan Uni- Eropa yang bertingkat-tingkat (Schneider, 2014). Hal ini juga berlaku di UK dimana hal ini ditandai dengan munculnya partai sayap kanan ( right-wing party ) United Kingdom Independence Party (UKIP).
UKIP  terbentuk  pada  tahun  1993  yang  bertujuan  untuk mengkampanyekan  agar  UK  keluar  dari  Uni  Eropa  dan  mengembalikan status UK sebagai negara yang merdeka, demokratis, dan berdaulat. Selain itu  terdapat  beberapa  prinsip  yang  dipegang  oleh  UKIP  yaitu patriotism (harus  mengutamakan  kepentingan  rakyat UK), national  democracy (memegang  kendali  atas  penentuan  nasib  sendiri  secara  nasional,  dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat UK), political democracy (reformasi sistem  pemungutan  suara  untuk  mewujudkan  sistem  proporsional  yang lebih  adil), economic  democracy (ekonomi  harus  dijalankan  untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan tertentu), dan liberalism & traditionalism (kebebasan berbicara dan diskusi bebas tentang ide dan keyakinan - sesuai dengan hukum tradisional) (UKIP, 2023).
Dengan keterlibatan UKIP di UK, tentu akan mewarnai dinamika perpolitikan UK,  dimana  hal  ini  diterbukti  dengan  posisi  UKIP  sebagai  oposisi  tunggal terhadap  partai  besar  di  UK,  dikarenakan  mengusng  paham Eurosceptic (Burns, 2013).
Dalam dinamikanya, UKIP sebagai partai politik telah berupaya untuk menggaungkan  ancaman  atas  kehadiran  pengungsi  di  UK.  Nigel  Farage selaku pemimpin partai UKIP mengatakan:
“Social media may scream that we should be doing more but the vast majority  of  public  opinion  says  that  until  we  get  a  grip  on  current immigration levels, we’re in no position to do anything more substantial in  terms  of  refugees....Britain  cannot  cope  with  higher  levels  of immigration ” (Hadley Gamble, 2015)
Berdasarkan  apa  yang  disampaikan  oleh  Nigel  Farage,  dapat diidentifikasi  bahwa  apa  yang  telah  disampaikan  oleh  Nigel  Farage  bahwa media tidak dilarang mendikte apa yang harus dilakukan oleh masyarakat UK,  namun  Farage  bersikukuh  bahwa  masyarakat  UK  harus  memastikan langkah yang cermat terlebih dahulu dengan melihat apakah level imigrasi masih  diambang  normal  atau  tidak.  Hal  ini  juga,  dapat  diklasifikasikan sebagai  bentuk  ancaman  bagi  UK  apabila  ingin  menerima  lebih  banyak pengungsi di negaranya. Apabila UK mengambil tindakan tersebut, maka hal itu akan memberikan konsekuensi tertentu bagi UK di masa depan. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa apabila UK menerima imigran dan pengungsi lebih  banyak  dari  ambang  batas  normal  maka  akan  menyebabkan permasalahan ekonomi yang lebih kompleks bagi UK di masa depan.
Namun,  perlu  disimak  lebih  lanjut  bahwa  Farage  bersikeras  tidak menolak kehadiran pengungsi di UK seutuhnya. Hal ini disampaikan dalam pidatonya yaitu sebagai berikut:
“I’m not against immigration. Far from it. Migrants have qualities we all admire.  Looking  for  a  better  life.  They  want  to  get  on.  I  like  that.  We admire that” (Farage, 2013)
Dari  ungkapan  tersebut,  Farage  selaku  pemimpin  UKIP  menyatakan afirmasi  bahwa  kehadiran  imigran  bukanlah  ancaman  sesungguhnya  bagi mereka. Namun, jumlah kedatangan imigran di UK yang ditakutkan dapat
memberi dampak yang cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat UK itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Farage yaitu sebagai berikut:
“But more people came to this country in one year, 2010 than came in the thousand years before it... Half a million new arrivals a year. It’s just not sustainable” (Farage, 2013)
Berangkat  dari  asumsi  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa ancaman  bagi  UK  yang  dilirik  oleh  UKIP  adalah  persentase  kedatangan pengungsi  yang  ditakutkan  dapat  berimplikasi  pada  kesejahteraan masyarakat UK itu sendiri dari segi kesejahteraan sosial. Senada dengan hal tersebut,  terdapat  pula  pernyataan  selanjutnya  mengenai  keputusan  yang harus  diambil  oleh  UK  oleh  Nigel  Farage  dalam  pidatonya  yaitu  sebagai berikut:
“We  know  that  only  by  leaving  the  union  can  we  regain  control  of  our borders, our parliament, democracy and our ability to trade freely with the fastest-growing economies in the world” (Farage, 2013)
Dalam  argumen  tersebut,  Nigel  Farage  menuturkan  bahwa  upaya rasional  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  UK  adalah  dengan  cara meninggalkan Uni Eropa sehingga apabila hal tersebut dapat terealisasikan, akan  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  perekonomian  UK  beserta dengan kesejahteraan yang diimpikannya. Hal ini tentu aja dilatarbelakangi dari  pandangan  Euroskeptisisme  yang  telah  eksis  di  Eropa,  termasuk  UK. Sebagaimana  menurut  Alex  Szczerbiak  dan  Paul  Taggar  (Alex  Szczerbiak, 2003)  dalam  mengklasifikasikan  karakteristik Hard  Euroscepticism yaitu penekanan agar keluar dari Uni Eropa. Hal ini juga selaras dengan penelitian Helle Schroder Hansen (Hansen, 2008) bahwa memilih kecenderungan yang tinggi dalam memperlihatkan identitas nasional mereka ketimbang identitas mereka  sebagai  negara  Uni  Eropa.  Pembuktian  tersebut  dapat  dilihat  dari pidato Farage sebagai berikut:
“We  know  that  only  by  leaving  the  union  can  we  regain  control  of  our borders, our parliament, democracy and our ability to trade freely with the  fastest-growing  economies  in  the  world.  And  £55  million  a  day, incidentally, we get that back as well... Because the fact is we just don’t belong in the European Union. Britain is different” (Farage, 2013).
Adanya pernyataan tersebut, telah jelas bahwa Farage berusaha untuk meyakinkan pada pengikutnya bahwa UK begitu berbeda dengan Uni Eropa. UK  bisa  saja  lebih  sejahtera  tanpa  kehadiran  Uni  Eropa,  sehingga  Farage dengan yakin bahwa dengan keluar dari Uni Eropa merupakan solusi dari permasalahan  yang  terjadi  di  UK.  Hal  ini  tentu  saja  berkaitan  dengan keamanan  ekonomi  di  mana  keamanan  ekonomi  mencakup  pada kemampuan  negara  untuk  melindungi  tatanan  sosial  dan  ekonomi masyarakatnya; menjaga integritas masyarakat; dan melindungi lingkungan ekonomi  mereka.  Dalam  menganalisis  fenomena  yang  terjadi,  peneliti menggunakan  analisis  tingkat  mikro  dimana  dengan  mengidentifikasi permasalahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  UK,  mereka  berupaya  untuk menuntut akses kebutuhan fundamental mereka yang mencakup kebutuhan hidup.  Pemikiran  Farage  juga  secara  tidak  langsung  didukung  oleh pendekatan  Sperling  dan  Kirchner  yakni  menempatkan  negara  agar  dapat mendukung  dan  melindungi  tatanan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  (J, Sperling, 1997).
Dalam konteks ini, agen lokal (individu, rumah tangga, dan komunitas lokal) atau masyarakat UK berupaya untuk memenuhi atau mengamankan mata pencaharian mereka dengan cara membatasi kehadiran pengungsi atau imigran yang masuk ke UK agar distribusi pemenuhan hak ekonomi dasar masyarakat  UK  dapat  terdistribusikan  dengan  baik  tanpa  adanya kesenjangan dengan masyarakat asing (pengungsi atau imigran). Gambaran mengenai  ketidakadilan  pemerintah  dalam  menjamin  akses  tersebut disampaikan oleh Farage dalam pidatonya yaitu sebagai berikut:
“They’re  immigrant  going  to  think,  let’s  send  Dad  over  to  get  work  in Britain. Find a job, and be eligible for child benefit for his three children – even though they aren’t living here. they received £60 a week.  That migrants can come and immediately start drawing benefits? When we, the host country, is strapped for cash, when youth unemployment is at a million, when the NHS is groaning and the deficit is a burden on every family? I know it isn’t fair.  And I know there isn’t a thing the Government can do about it. The only way this can be dealt with is by leaving the EU”. (Farage, 2013)
Dengan  pernyataan  tersebut,  dorongan  terhadap  masyarakat  UK untuk mereformasi kebijakan ekonomi UK dinilai perlu, dimulai dari tingkat
struktural  yaitu  dengan  keluar  dari  Uni  Eropa.  Alasan  tersebut  terbilang rasional  sebab  UK  termasuk  kedalam  keanggotaan  Uni  Eropa,  di  mana hukum  Uni  Eropa  tergolong  hukum  supranasional,  hal  ini  menempatkan hukum yang diterapkan oleh Uni Eropa berlaku bagi seluruh anggotanya dan teratifikasikan  ke  dalam  hukum  nasional.  Alhasil,  upaya  yang  harus dilakukan  adalah  dengan  keluar  dari  Uni  Eropa  dan  mereformasi  ulang kebijakan  ekonomi  UK  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan nasional  mereka.  Pengambilan  langkah  kebijakan  UK  juga  sesuai  dengan keamanan ekonomi sebagaimana menurut Cable berkaitan terhadap aspek- aspek  vital  seperti  perdagangan  dan  investasi  yang  secara  langsung mempengaruhi  kemampuan  sebuah  negara  untuk  mempertahankan  diri (Cable, 1995).
Melihat  fenomena  UKIP  yang  berupaya  menggaungkan  semangat untuk  membatasi  kehadiran  pengungsi  dan  imigrasi  di  UK,  tentu  saja dilandasi  oleh  paham  euroskeptisisme  yang  melekat  dengan  masyarakat Eropa  akibat  berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  Eropa  terhadap kapabilitas  Uni  Eropa  dalam  menangani  krisis  yang  terjadi.  Namun,  perlu diketahui bahwa pembentukan wacana ancaman keamanan yang terjadi di UK dapat dilihat dari perspektif sekuritisasi. Dalam teori sekuritisasi, dapat diamati  bahwa  upaya  sekuritisasi  yang  terjadi  di  UK  tidak  terlepas  dari pandangan Barry Buzan dalam Copenhagen School yang mengatakan bahwa setiap  isu  tertentu  dapat  tidak  dipolitisasi  ( non-politicized ),  dipolitisasi ( politicized ), dan disekuritisasi ( securitized ).
Secara historis, UK telah menerima kehadiran pengungsi dan imigran di negaranya. Berawal dari akhir abad 16 hingga saat ini yang disertai dengan pengembangan  kebijakan  pengungsi  UK  selama  berabad-abad  (Refugee Week,  2015)  maka  tidak  dapat  dielakkan  bahwa  UK  begitu  erat  kaitannya dengan pengungsi dan imigran. Apabila UK memiliki hubungan yang begitu erat  dengan  pengungsi  dan  imigran,  maka  hal  tersebut  akan  menjadi kontradiktif  apabila  UK  menolak  kehadiran  pengungsi  dan  imigran  di negaranya. Alhasil, dengan asumsi tersebut maka hal yang perlu dilihat lebih lanjut adalah bagaimana proporsi dari distribusi aksesibilitas kesejahteraan
sosial dapat teralokasikan secara inklusif ke semua elemen bagi masyarakat UK, baik pengungsi dan imigran maupun masyarakat asli UK. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wacana krisis pengungsi yang terjadi di Eropa sebagai  alasan  bangkitnya  euroskeptisisme,  telah  mempengaruhi  opini publik masyarakat UK terhadap kehadiran pengungsi.
Singkatnya, sebelumnya isu pengungsi merupakan isu yang termasuk kedalam  kategori  tidak  dipolitisasi  ( non-politicized ).  Namun,  dengan masuknya paham euroskeptisisme di Eropa, termasuk UK maka hal tersebut berhasil mempengaruhi opini publik masyarakat UK terhadap pengungsi dan menyebabkan  populernya  partai  sayap  kanan  yang  ada  di  UK  (UKIP), sehingga isu pengungsi tersebut dapat dikategorikan kedalam isu dipolitisasi ( politicized ) melalui aktor sekuritisasi ( securitizing actor ) yaitu partai politik sayap kanan UKIP yang diwakilkan oleh pidato Nigel Farage selaku pemimpin UKIP.
Wacana yang digaungkannya pun menyasar pada aspek ekonomi yaitu bagaimana  agar  UK  terlebih  dahulu  memperhatikan  aspek  ekonomi masyarakatnya  dapat  terpenuhi  sebelum  memprioritaskan  permasalahan pengungsi dan imigran. Dengan adanya ketidakmerataan ekonomi tersebut akhirnya  wacana  yang  digaungkan  oleh  UKIP  pun  berhasil  menjadi  objek referen  ( referent  object ).  Dalam  hal  ini,  objek  referen  diidentikkan  sebagai keamanan  ekonomi  yang  dikaitkan  pada  akses  terhadap  sumber  daya, keuangan  dan  pasar  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  tingkat kesejahteraan dan kekuasaan negara. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya dalam pidato Farage bahwa UK bisa saja lebih sejahtera apabila keluar dari Uni Eropa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  hubungan yang terjadi antara pengungsi, UKIP dan Euroscepticism di UK, dilihat dari upaya sekuritisasi isu pengungsi di UK melalui aktor sekuritisasi “UKIP”, di mana  “pengungsi”  dikategorikan  sebagai  salah  satu  variabel  yang  turut mempengaruhi  bangkitnya  paham  “ Euroscepticism” di  Eropa.  Kehadiran
pengungsi  di  UK  pun  melahirkan  ketidakmerataan  ekonomi  akibat pemerataan ekonomi yang timpang dan disinyalir sebagai ancaman ekonomi sebagai referent  object .  Hubungan  relasional  tersebutlah  yang  membentuk persepsi bahwa bentuk ancaman keamanan di UK adalah ancaman ekonomi. Dalam pembentukan wacana tersebut, isu pengungsi termasuk kedalam non- politicized .  Masuknya  paham  euroskeptisisme  di  UK  turut  mempengaruhi opini  publik  masyarakat  UK  yang  memudahkan  partai  sayap  kanan  UKIP menjadi  eksis  dan  populer.  Isu  ini  kemudian  dikategorikan  ( politicized ) melalui securitizing  actor yaitu  partai  politik  sayap  kanan  UKIP  yang diwakilkan  oleh  pidato  Nigel  Farage  selaku  pemimpin  UKIP.  Wacana  yang digaungkannya pun menyasar pada aspek ekonomi akibat ketidakmerataan ekonomi sehingga wacana yang digaungkan berhasil menjadi objek referen ( referent object ).
Penelitian  ini  pun  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  relasional dimana  pengungsi  sebagai  variabel  penunjang  bangkitnya  paham Euroscepticism di UK, UKIP sebagai varibel yang menjadi securitization actor dan Euroscepticism di UK sebagai variabel penunjang bangkitnya semangat UKIP  dalam  menyerukan  bentuk  ancaman  dari  implikasi  kehadiran pengungsi  di  UK  dengan  bentuk  ancaman  berupa  ancaman  keamanan ekonomi. Begitupun dalam pembentukan wacana, isu pengungsi termasuk kedalam non-politicized .  Masuknya  paham  euroskeptisisme  di  UK  turut mempengaruhi opini publik masyarakat UK yang memudahkan partai sayap kanan  UKIP  menjadi  eksis  dan  populer.  Isu  ini  kemudian  dikategorikan ( politicized )  melalui securitizing actor yaitu  partai  politik  sayap  kanan  UKIP yang  diwakilkan  oleh  pidato  Nigel  Farage  selaku  pemimpin  UKIP.  Wacana yang  digaungkannya  pun  menyasar  pada  aspek  ekonomi  akibat ketidakmerataan  ekonomi  sehingga  wacana  yang  digaungkan  berhasil menjadi objek referen ( referent object ).
Hal ini memberikan pemahaman secara luas bahwa temuan ini dapat memberikan gambaran secara spesifik dan analitik dari suatu fenomena yang begitu kompleks, dalam hal ini, fenomena pengungsi di UK. Diharapkan pula artikel ini dapat memberikan kita sikap berhati-hati dalam mengasumsikan
sebuah  fenomena  secara  pragmatis.  Namun,  upaya  yang  harus  dilakukan adalah  dengan  ,eneliti  terlebih  dahulu  akar  permasalahan  dari  suatu fenomena  yang  begitu  kompleks,  sebagaimana  halnya  dengan  fenomena pengungsi di UK.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex  Szczerbiak,  P.  T.  (2003).  Theorizing  Party-Based  Euroscepticism: Problems of Definition. The 8th Biannual International Conference of the European Union Studies Association .
Alfiyah,  N.  I.,  &  Andrianingsih,  V.  (2021).  Dampak  Krisis  Ekonomi  Yunani terhadap  European  Economic  Community  (EEC). PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi , 11 (1), 55–62.
Burns, J. F. (2013). Insurgent Party in Britain Gains in Popular Support . The New York Times.
Cable,  V.  (1995).  What  is  International  Economic  Security? International Affairs , 71 (2).
Deacon,  D.,  &  Wring,  D.  (2015).  The  United  Kingdom  Independence  Party (UKIP)  and  the  British  Press:  Integration,  Immigration  and  Integrity. Political
Parties
in the Digital Age , 129–148. https://doi.org/10.1515/9783110413816-008
Dutta, A. (2018). Rising Euroscepticism in Europe: An Assessment .
European Council. (2015). Decision EU 2015-1523 14-9-2015 Prov Measures InProt Greece Italy (Issue September).
Eurostat. (2019). Asylum Statistics .
Evans, G., & Mellon, J. (2019). Immigration, Euroscepticism, and the rise and fall of UKIP. Party Politics , 25 (1), 76–87. https://doi.org/10.1177/1354068818816969
Farage, N. (2013). Nigel Farage - 2013 Speech to UKIP Conference. The Party Conference .
Hadley Gamble, H. E. (2015). The UK Shouldn’t Take More Migrant: Farage . CNBC.
Hainsworth, P. (2008). The Extreme Right in Western Europe . Routledge.
Hansen,  H.  S.  (2008). Euroscepticism:  A  Multidimensional  Understanding  of the Concept and a Comparative Analysis of Public Scepticism in Britain and Denmark . Aalborg University.
Heywood,  A.  (2014). Global  Politics .  Macmillan  International  Higher Education.
Hubé, N., Salgado, S., & Puustinen, L. (2016). The Euro Crisis’ Actors and their Roles.
Politique
Européenne , N° 52 (2), 84–113.
https://doi.org/10.3917/poeu.052.0084
Idrus, M. R. H. (2021). Prospek Kebijakan Inggris Terhadap Pengungsi Pasca Brexit . Hasanuddin University.
J, Sperling, E. K. (1997). Recasting the European Order: Security Architectures and Economic Co-operation . Manchester University Press.
Kensy Dewi Asmiantyningsi, A. D. (2021). Hubungan Yunani dan Uni Eropa Pasca Krisis Yunani Tahun 2010. Global Political Studies Journal , 5 (1).
Llano,  C.  H.  del.  (2019).  The  Refugee  Crisis  in  the  European  Union. La Albolafia Revista de Humanidades Y Cultura , 135–148.
Milio,  S.  (2014). Impact  of  the  Economic  Crisis  on  Social,  Economic  and Territorial Cohesion of the European Union . 160.
Nourbakhsh, S. N., Ahmadi, S. A., Dero, Q. Y., & Rad, A. F. (2022). Rise of the Far  Right  parties  in  Europe:  from  Nationalism  to  Euroscepticism. Geopolitics Quarterly , 18 (68), 47–70.
Office for National Statistics. (2015). Statistical Bulletin: Migration Statistics Quarterly Report, August 2015. Statistical Bulletin , 1–38.
Rahmat, A. N. (2020). Realisme Dalam Kebijakan Penolakan Pengungsi Dan Migran  Oleh  Hungaria  Tahun  2015-2018. Jurnal  Dinamika  Global ,
5 (01), 47–64. https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.192
Refugee Week. (20015). The Heritage and Contributions of Refugees to the UK – a Credit to the Nation .
Schneider, C. (2014). Euroscepticism in Right-Wing Parties A Comparative of Three Emerging Right-Wing Parties . University of Twente.
Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan  Gerakan  Eurosceptic  di  Eropa. Wanua:  Jurnal Hubungan Internasional , 6 (1), 13–35.
Suwardi,  S.  S.  (2004).  Aspek  Hukum  Masalah  Pengungsi  Internasional.
Indonesian Journal of International Law , 2 (1). https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.1.2
Taylor, R. W. M. & K. I. (2007). Introduction to Global Politics . Routledge.
Traynor, I. (2013). Crisis for Europe as Trust Hits Record Low .
Ullrich Fichtner, Maximilian Popp, C. S. & A. S. (2015). The EU’s Shipwrecked Refugee Plan . Spiegel International.
UNHCR.  (1951).  Protocol. Convention  and  Protocol  Relating  to  the  Status  of Refugees .
Vasilopoulou,  S.  (2003).  Varieties  of  Euroscepticism:  The  Case  of  the European Extreme Right. Journal of Contemporary European Research , 5 (1)