Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## RELEVANSI KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH: SEBUAH TINJAUAN

## Penulis:
Septian Asriadi Putra¹,Verri Riyanto², Annisa Rachman Supartono³,
Josephine Emmanuel 4 , Ikram Azhar Hagi 5 , Mochamad Andi Nurfauzi 6
Afiliasi:
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
Email:
septianasriadi9@gmail.com
1 ,  verririyanto@gmail.com 2 , annisarachmans@gmail.com 3 , josephine.emmanuel96@gmail.com 4 , ikramhagi95@gmail.com 5 , andi.mochamad@gmail.com 6
©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v4i1.4131 *Penulis Korespondensi Nama: Septian Asriadi Putra Afiliasi: Magister Studi Pembangunan ITB Email: septianasriadi9@gmail.com Diterima: 16 Maret 2024 Direvisi: 17 Mei 2024 Publikasi Online : 30 Juni 2024

## Abstract
Since the enactment of Decentralization in Indonesia, there have been policy changes, one of which is finance. The central government makes financial transfers to local governments to carry out policies according to authority. However, this scheme leaves the problem of economic dependence on local governments. So an indicator is given, namely the Regional Fiscal Authority Index.   Previous literature found that many local governments are still at a low level of independence. Furthermore, there is still debate about whether this independence can affect development achievements. For this reason, a study was conducted using spatial analysis and panel data regression to identify the effect of fiscal independence on development outcomes. It was found that most regions still have low fiscal independence and low human development outcomes in regencies and cities in West Java Province. Interestingly, a different pattern was found between regions located at the border and industrial centers  with other regions. This study concludes that the location of city districts can also affect fiscal independence and does not always go hand in hand with development achievements. Furthermore, independence needs to be followed by proper financial management.
Keywords: Decentralization, Fiscal Authority Index, Human Development Index .

## Abstrak
Sejak berlakunya desentralisasi di Indonesia, terjadi perubahan-perubahan kebijakan, salah satunya terkait keuangan. Pemerintah pusat melakukan transfer keuangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan sesuai kewenangan. Namun, skema ini menimbulkan  masalah  ketergantungan  keuangan pemerintah daerah, sehingga dibuatlah sebuah indikator penilaian kemandirian fiskal untuk setiap daerah yang disebut  Indeks Kemandirian Fiskal Daerah. Literatur-literatur  sebelumnya menemukan masih banyak pemerintah daerah yang berada pada tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Lebih lanjut, masih ditemukan perdebatan tentang bagaimana  kemandirian tersebut dapat mempengaruhi  capaian pembangunan. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan analisis spasial dan regresi data panel

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
untuk mengidentifikasi pengaruh kemandirian fiskal terhadap capaian pembangunan. Ditemukan sebagian besar  daerah masih memiliki kemandirian fiskal dan capaian pembangunan manusia yang rendah  pada daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.  Menariknya, ditemukan pola yang berbeda antara daerah yang berada di perbatasan dan daerah sentra industri dengan daerah lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan lokasi kabupaten kota juga dapat berpengaruh pada kemandirian fiskal serta  tidak  selalu beriringan dengan capaian pembangunan dan tidak  selalu  berpengaruh pada capaian pembangunan, namun lebih jauh kemandirian perlu diikuti dengan pengelolaan keuangan yang tepat.
Kata kunci: Desentralisasi, Indeks Kemandirian Fiskal,  Indeks Pembangunan Manusia.

## PENDAHULUAN
Suatu negara terdiri atas sejumlah tingkatan pemerintahan di dalamnya. Setiap tingkat pemerintahan memiliki kapasitas fiskal yang berbeda, yang mana berpengaruh terhadap kemampuannya menyediakan suatu pelayanan publik dan berpotensi menciptakan persoalan eksternalitas. Inilah mengapa struktur relasi fiskal antarpemerintah, baik dalam bentuk belanja langsung maupun bantuan dana menjadi sangat penting. Adapun transfer antarpemerintah dapat ditujukan untuk menangani kesenjangan fiskal vertikal dan ketidaksetaraan fiskal horizontal, memberikan kompensasi untuk eksternalitas positif, serta mempengaruhi kebijakan subnasional dalam pengeluaran, perpajakan, dan stabilisasi ekonomi.
Transfer antarpemerintah dapat dibedakan menurut aspek tujuan (umum, luas, atau spesifik), target penerima, jumlah, dan metode distribusi  (Lee, Johnson, & Joyce, 2013). Categorical Grant adalah dana yang ditargetkan untuk pengeluaran pada area-area tertentu dengan fokus yang sempit dan tujuan untuk mengatasi persoalan spesifik, biasanya disertai prosedur yang ketat sehingga penggunaan dana terjamin dari sisi perencanaan dan tinjauan kelayakan, namun tidak jarang menyulitkan. Di sisi lain, General Revenue Sharing (GRS) adalah dana yang mendukung kebutuhan prioritas pemerintah lokal dengan memberikan jumlah bantuan yang telah ditentukan sebelumnya kepada seluruh yurisdiksi tertentu menggunakan rumus distribusi. Meskipun relatif lebih sederhana, GRS seringkali dikritik karena tidak memajukan kepentingan nasional tertentu dan dapat diberikan kepada yurisdiksi yang tidak layak menerima. Kemudian terdapat Block Grant yang merupakan perpaduan antara Categorical Grant dan GRS , di mana pemerintah tingkat yang lebih tinggi membagi sebagian pendapatannya dengan pemerintah tingkat yang lebih rendah, tetapi penggunaan dana dibatasi untuk fungsi tertentu, seperti penegakan hukum atau layanan sosial.
Di Indonesia, pelaksanaan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah, dan yang terakhir  UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimulai pada tahun 2001 di mana kebijakan transfer antarpemerintah pertama kali dilaksanakan. Transfer ke daerah  yang menjadi bagian dari belanja negara untuk membiayai desentralisasi fiskal, merupakan sarana utama transfer antarpemerintah di Indonesia  menurut  Kementerian Keuangan-RI (2014). Dana tersebut meliputi dana penyesuaian, otonomi khusus, dan dana perimbangan.
Dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Khusus untuk Provinsi Aceh dan Pulau Papua, dua wilayah tersebut mendapatkan  dana yang disebut Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membantu membiayai pelaksanaan otonomi khusus. Selain itu, terdapat dana penyesuaian bagi daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam undang-undang,  salah satu contohnya yaitu dana BOS. Khusus bagi wilayah DI Yogyakarta, terdapat dana keistimewaan yang

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dapat digunakan untuk pemeliharaan warisan budaya, seperti pemeliharaan candi dan tempat wisata seni. Selain anggaran transfer ke daerah, terdapat juga dana desa dan anggaran kementerian/lembaga untuk mendukung berbagai kegiatan daerah.
Mendorong pertumbuhan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempersempit kesenjangan anggaran antara daerah dan pusat merupakan tujuan utama transfer ke daerah. Terkait dengan pembiayaan infrastruktur regional, layanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan, ini menjadi hal yang sangat penting. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mengurangi kesenjangan keuangan antardaerah, mengupayakan keberlanjutan anggaran di tingkat nasional untuk mendukung kebijakan ekonomi makro, membangun kemampuan regional untuk menjajaki peluang ekonomi, mendorong keselarasan antara tujuan pembangunan nasional dan daerah, serta mendorong percepatan pembangunan di provinsi khusus, yaitu Pulau Papua dan Provinsi Aceh  yang dicapai melalui pendanaan untuk layanan sosial dan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat secara  ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.
Transfer daerah diyakini akan membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia, menurut Laporan Pertumbuhan Manusia (HDR) yang pertama pada tahun 1990, merupakan proses yang dilakukan manusia dalam meningkatkan berbagai pilihan yang tersedia. Umur panjang, kesehatan yang baik, pendidikan, dan sarana untuk menjalani kehidupan yang layak adalah beberapa di antara banyak pilihan yang tersedia. Adapun kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pencapaian pendidikan adalah tiga domain yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia di suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Ketiga dimensi ini didefinisikan secara cukup luas berkaitan dengan banyak hal. Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan tolak ukur kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Kemudian, langkah selanjutnya dalam mengevaluasi pengetahuan masyarakat di suatu wilayah adalah dengan menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah dan menggabungkannya dengan tingkat melek huruf. Pada saat yang sama, indikasi daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar digunakan dalam perhitungan dimensi penghidupan yang baik. Ini adalah ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyediakan standar hidup yang dapat diterima berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita sebagai metode pendapatan.
Pembentukan kapasitas fiskal mengikuti arahan pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu ukuran penting terkait kemampuan suatu daerah untuk membiayai operasional pemerintahannya tanpa mencari bantuan dari luar, khususnya dari pemerintah pusat adalah kemandirian fiskalnya. Meskipun tujuan utama transfer pemerintah adalah untuk mempersempit disparitas anggaran antartingkat pemerintahan,  ketergantungan keuangan daerah merupakan suatu kemungkinan yang nyata sebagai konsekuensi dari transfer tersebut. Tanpa adanya transfer ke daerah, pemerintah daerah tampaknya berjalan di tempat, tanpa ada perbaikan berarti dalam kesejahteraan masyarakatnya (Wasistiono dan Polyando, 2017). Menurut teori veil hypothesis , dampak transfer antarpemerintah kepada suatu lokalitas seharusnya tidak berbeda dari dampak penerimaan langsung kepada individu (Boadway & Shah, 2007). Namun pada kenyataannya, asimetri informasi dan kompetisi politik juga mempengaruhi dampak transfer antarpemerintah. Tidak jarang dampak transfer antarpemerintah menyebabkan dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Menurut penelitian sebelumnya terkait dampak dari desentralisasi fiskal, transfer dana perimbangan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah di Jawa Timur (Simanjuntak & Mukhlis, 2015). Adapun menurut Fafurida dan Pratiwi (2017); Suprantiningrum (2015),  pemerintah daerah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan sebagai akibat dari  peningkatan kapasitas fiskal tersebut. Sejalan dengan peningkatan substansial dalam desentralisasi fiskal yang dialami pemerintah daerah, Haryanto (2018) menemukan bahwa telah terjadi peningkatan kemandirian finansial. Dana perimbangan telah berkembang sedemikian rupa

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
sehingga memberikan pengaruh yang bervariasi pada berbagai tingkat pemerintahan, salah satunya adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan tahunan. Sampai batas tertentu, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan  mendorong pertumbuhan PAD, yang pada gilirannya membantu pemerintah daerah menjadi mandiri secara finansial (Ginting, 2018). Jika dilihat lebih  lanjut, Indeks Kemandirian Fiskal Daerah menunjukkan dampak yang bervariasi terhadap berbagai kriteria pencapaian pembangunan. IPM di Provinsi Bali sangat meningkat seiring dengan  meningkatnya  kemandirian fiskal daerah provinsi tersebut (Dewi & Sutrisna, 2014). Dapat digambarkan bahwa daerah yang sangat mandiri secara finansial adalah daerah yang mampu membiayai pengeluarannya sendiri, hanya dengan sedikit dana yang berasal dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Digdowiseso dan Satrio (2022) menemukan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan, IKF berdampak negatif signifikan terhadap IPM. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian keuangan daerah pada saat mengalokasikan semua kegiatan pemerintah belum dapat meningkatkan PAD sehingga sarana pendidikan dan kesehatan yang tersedia belum optimal. Temuan penelitian ini menguatkan temuan penelitian lain yang menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara rasio kemandirian fiskal daerah dan IPM (Evlyn & Rahayu, 2018) yang menimbulkan perdebatan bahwa kemandirian tidak selalu menghasilkan capaian pembangunan yang lebih baik.
Hampir seluruh pemerintah daerah termasuk dalam kategori “Belum Mandiri” menurut perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) hingga tahun 2020. Ada 443 dari 503 pemerintah daerah atau 88,07% yang termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 oleh BPK RI. Pemerintahan di tingkat daerah juga mempunyai disparitas yang tinggi dalam tingkat otonomi anggarannya. Selain itu, jika dilihat secara nasional, disparitas tingkat kemandirian fiskal nasional masih tinggi jika memperhitungkan faktor daerah penerima Daerah Istimewa/Otonomi khusus, tingkat pemerintah daerah, dan sektor PDRB (9 dari 14 kombinasi faktor, atau 64,29 persen dari semua kombinasi faktor, mempunyai gap IKF lebih dari 25 pp). Berdasarkan rasio status IKF, pemerintah provinsi menempati peringkat teratas, disusul pemerintah kota, dan terakhir pemerintah kabupaten.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dirasa perlu untuk melihat pengaruh kemandirian fiskal terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. Adapun sasaran penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) pemerintah daerah kabupaten dan kota;
2. Mengidentifikasi sebaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah kabupaten dan kota; serta
3. Mengidentifikasi pengaruh IKF dan rasio kemandirian fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten dan kota.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mencari pengaruh dan menguji secara empiris hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan berbagai prosedur statistik (Ardieansyah, Asmungi, & Latip, 2023), sehingga didapatkan suatu gambaran yang cukup lengkap tentang suatu kondisi di lapangan.
Lingkup  wilayah dalam  penelitian  ini  yaitu  kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dengan menggunakan data sekunder Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2015 hingga 2020, survei dilakukan di seluruh dua puluh tujuh (27) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Data-data yang digunakan bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data APBD yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menetapkan Indeks Kemandirian Fiskal yang perhitungannya berpedoman pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu:

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  1 −

## 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅
Tabel 1. Ringkasan Data dan Variabel Penelitian Variabel Obs Mean Std. Dev Min Max Kabupaten/Kota 27 Tahun 2015-2020 IKF 162 0.49 0.05 0.2 0.6 IPM 162 70.97 7.9 62.42 82.5 Basc 160 1990.193 1048.643 17.95 5419.68 Nbsc 160 1041.202 587.4863 16.4 2985.8 Exp 160 3031.396 599.824 34.35 8405.49 Sumber: Penulis (2024)
Selanjutnya dilakukan analisis spasial untuk mengidentifikasi sebaran IKF dan IPM pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat Geoda pada unit anallisis yang telah disusun. Kemudian, digunakan regresi data panel dengan perangkat STATA untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian fiskal terhadap pembangunan. Alat analsis ini dirasa tepat karena akan memberikan analisis dengan mempertimbangkan variasi data lintas waktu dan wilayah. Penelitian ini menggunakan Indeks  Kemandirian Fiskal Daerah sebagai variabel independennya dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependennya.  Selanjutnya uji regresi data panel juga dilakukan untuk menguraikan pengaruh jenis belanja pemerintah terhadap IPM.
Hipotesis utama pada penelitian ini menyatakan bahwa Indeks Kemandirian Fiskal pemerintah di suatu daerah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada daerah tersebut. Hipotesis tersebut ditunjukkan dalam model berikut:
𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 0 + 𝛽𝛽 1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜏𝜏 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀 𝑖𝑖𝑖𝑖 Dimana:
𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑖𝑖 : Indeks Pembangunan Manusia 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑖𝑖 : Indeks Kemandirian Fiskal 𝛿𝛿 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜏𝜏 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀 𝑖𝑖𝑖𝑖 : efek tetap daerah, efek tetap waktu dan eror
HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Provinsi Jawa Barat terletak di Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota, yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, dengan 5.312 desa dan 645 kelurahan yang tersebar di 627 kecamatan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah paling maju di Indonesia dengan jumlah penduduknya lebih dari 50 juta jiwa, kualitas sumber daya manusia di atas rata-rata, memiliki kekayaan sumber daya alam  yang melimpah, dan secara geografis berada pada posisi yang menguntungkan. Rasio alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Provinsi Jawa Barat terhadap pendapatan turun dari 57,98% pada tahun 2019 menjadi 45,96% pada tahun 2020, sebagaimana dilansir dalam Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Periode Agustus 2020 oleh Bank Indonesia dalam liputan DDTC News. Selain itu, komponen PAD pada tingkat provinsi di Jawa Barat memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi target pendapatannya dan tidak terlalu bergantung pada transfer uang dari pemerintah pusat. Sebagaimana diutarakan sebelumnya, telah diketahui bahwa pemerintah provinsi cenderung lebih baik dalam hal kemandirian fiskal dari pada pemerintah kabupaten/kota, yang mana didukung oleh kontribusi pajak daerah. Oleh karena itu, menarik untuk melihat apakah kemandirian fiskal Provinsi Jawa Barat yang relatif baik juga dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Gambar 1. Sebaran Rata-Rata Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

## Sumber: Hasil Analisis, 2024
Gambar 1 menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2022,  sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat memiliki Indeks Kemandirian Fiskal di bawah 0,25 dengan kemandirian fiskal tertinggi masih berada pada 0,5. Meski begitu, jika digabungkan, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan kemandirian. Adapun daerah yang mempunyai kemandirian fiskal lebih besar masing-masing berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah mampu menghasilkan potensi PAD yang lebih besar di daerah tersebut karena termasuk ke dalam zona pusat industri dan pendidikan. Dalam konteks kemandirian keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah kabupaten dan kota yang kurang mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri (Ginting, Hamzah, & Sofilda, 2019).

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Gambar 2. Sebaran Rata-Rata Rasio Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

## Sumber: Hasil Anaisis, 2024
Pola yang sama juga terlihat pada rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Distribusi rasio PAD di daerah perbatasan dan sentra industri Provinsi Jawa Barat lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang berada di perbatasan dan yang memiliki konsentrasi industri yang tinggi cenderung memiliki kontribusi PAD yang lebih besar terhadap total pendapatan mereka. Faktor-faktor seperti aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, keberadaan lebih banyak fasilitas dan infrastruktur, serta daya tarik investasi menjadi penyebab utama tingginya rasio PAD di daerah-daerah ini  (Zakaria & Saputra, 2022). Sebaliknya, daerah yang kurang berkembang atau yang memiliki basis ekonomi yang lebih terbatas mungkin menunjukkan rasio PAD yang lebih rendah, mencerminkan ketergantungan yang lebih besar pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya (Bank Indonesia, 2023).
Gambar 3. Sebaran Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2024
Lebih lanjut, Gambar 3  menunjukkan bagaimana  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurut BPS, IPM diklasifikasikan menjadi 4

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
kategori yaitu IPM rendah (IPM<60), IPM sedang  (60≤IPM<70),  IPM tinggi  (70≤IPM<80),  dan IPM sangat tinggi (≥80). Gambar tersebut memberikan gambaran pola yang berbeda dengan sebaran IKF dan rasio  PAD. IPM yang lebih tinggi tidak lagi didominasi oleh  daerah yang berada di perbatasan maupun pusat industri. Capaian IPM yang lebih tinggi terlihat tersebar ke beberapa daerah. Namun, tidak ditemukan capaian yang lebih tinggi dari 80, capaian IPM tersebut berada pada tingkat sedang (60-70) di 14 daerah dan tinggi (70-80) di 13 daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pola yang berbeda di atas mengindikasikan bahwa daerah dengan capaian Indeks Kemandirian Fiskal yang lebih tinggi tidak selalu memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi pula. Untuk itu, dilakukan pengujian statistik untuk melihat pengaruh kedua capaian tersebut. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi data panel. Temuan Uji Hausman menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hasil pengujian tersebut konsisten dengan model random effect. Koefisien IKF sebesar -12,30 menunjukkan korelasi negatif, meskipun secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil uji terhadap variasi setiap tahun juga tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tidak terpengaruh oleh IKF. Selain itu, hasilnya menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Digdowiseso dan  Satrio (2022).
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel Indeks Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

## Sumber: Hasil Analisis, 2024
Selanjutnya, dilakukan uji regresi data panel untuk melihat pengaruh belanja pelayanan dasar dan belanja non-pelayanan dasar pemerintah terhadap capaian IPM. Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap capaian IPM. Begitu juga hasil yang sama ditunjukkan pada variasi perubahan waktu observasi. Temuan ini kembali menguatkan temuan-temuan sebelumnya di atas.
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Data Panel Indeks Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Sumber: Hasil Analisis , 2024 Berdasarkan temuan-temuan di atas, kemandirian fiskal akan sangat berhubungan dengan pendapatan pemerintah, sementara itu IPM akan sangat berhubungan dengan belanja. Kemandirian fiskal yang harapannya semakin mandiri bisa memberikan dampak pembangunan,  belum ditemukan di Jawa Barat. Terdapat dugaan bahwa belanja sumber-sumber pemasukan tidak diikuti dengan pengeluaran yang tepat pula (Digdowiseso & Satrio, 2022).  Banyaknya belanja wajib dari pemerintah pusat dan politik penganggaran nasional menyebabkan kemandirian keuangan daerah menjadi rendah  (Agustina, Pramono, Akbar, & Alma’arif., 2022).  Selain itu, pola kemandirian dan capaian pembangunan yang belum merata mengindikasikan adanya perbedaan-perbedaan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah, baik dalam mengelola pendapatan maupun dalam mengelola pengeluaran.
Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa sebab seperti kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan masih sangat rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 85,99%, termasuk dalam kategori ketergantungan yang sangat tinggi.

## KESIMPULAN
Sebaran Indeks Kemandirian Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat belum merata, bahkan sebagian besar belum dapat dikategorikan baik.    Selain itu, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, dapat  disimpulkan bahwa tidak ada dampak Kemandirian Fiskal terhadap Capaian Pembangunan daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Penelitian ini berimplikasi terhadap beberapa hal. Pertama, dengan tidak ditemukannya pola yang berbeda antara IKF dan IPM,  serta tidak ditemukan  dampak yang signifikan antara IKF

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
terhadap IPM, menimbulkan perdebatan kemandirian fiskal daerah tersebut perlu dicapai atau tidak. Pada dasarnya,  ketika kondisi keuangan daerah  dinyatakan belum mandiri, hal tersebut tidak memiliki arti yang sama. Skema kebijakan transfer tidak akan pernah hilang karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan. Transfer yang dilakukan bukan merupakan beban, melainkan kewajiban, sehingga dirasa kurang tepat untuk memberikan stigma kemandirian terhadap daerah yang memiliki PAD yang lebih tinggi,  terlebih  dengan perbedaan kondisi setiap daerah. Kedua,  stigma  tentang  kemandirian  ini tampaknya tidak dapat dinilai berdasarkan pendapatan semata, melainkan perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana pendapatan-pendapatan tersebut dikonversi menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sangat berdampak terhadap capaian pembangunan, sehingga  kemandirian  keuangan ini juga harus diikuti dengan  pengelolaan belanja untuk  mendapatkan  capaian pembangunan yang optimal.  Adapun pada  penelitian ini penulis merekomendasikan:
1. Peningkatan kemandirian keuangan  dengan meningkatkan PAD  serta sumber-sumber pemasukan  lain yang mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Penyesuian tarif pajak dan retribusi juga harus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah, terutama faktor ekonomi
3. Penguatan kolaborasi antarpemerintah, pemerintah daerah dan  pihak lainnya untuk meningkatkan kemandirian fiskal di Jawa Barat
4. Pengelolaan belanja pemerintah yang tepat agar dapat memberikan capaian pembangunan yang optimal
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melihat kondisi secara umum, sedangkan untuk hal-hal tertentu seperti realisasi dan keluaran yang lebih spesifik, diperlukan penelitian lebih lanjut  (terkait  realisasi  belanja dan output).  Tidak hanya itu, variabel lain yang mungkin mempengaruhi IPM juga harus diperhatikan.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024

## Referensi
Agustina, F., Pramono, A., Akbar, B., & Alma’arif. (2022). Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara , https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.701.
Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). Metodologi Penelitian Sosial. Sleman: CV. Budi Utama.
Boadway, R., & Shah, A. (2007). Intergovernmental Fiscal Transfers. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington: The World Bank.
Dewi, P. A., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana .
Digdowiseso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan .
Evlyn, M., & Rahayu, Y. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 7(32), 1–15.
Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. Economic Journal of Emerging.
Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Haryanto, J. T. (2018). Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 5(3), 115–128.
Healey, J. (1997). Statistics: A Tool for Social Research. Washington: Wadsworth Publishing Company.
Indonesia, B. (2023, 11). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barata. Diambil kembali dari Laporan Perekonomian Provinsi: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian- Provinsi-Jawa-Barat-November-2023.aspx
Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2013). Public Budgeting Systems: Sixth Edition. Massachusetts: Jones & Barlett Publishers.
Murniasih, E. d. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , Vol. 12 No.1.
Sawitri, D., & Maryati, S. (2014). Metode Analisis Perencanaan. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.
Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2015). The relation of fiscal decentralization, regional finance and social justice for the local development of Indonesia. Applied Economics and Finance, , 4(1). https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1911 .
Suprantiningrum, S. R. (2015). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). Media Ekonomi Dan Manajemen .
Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). Politik desentralisasi di Indonesia. . Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press .

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Zakaria, R. d. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. Jurnal Pajak Indonesia , Vol.6, No.1, Hal.47-59.
Zakaria, R., & Saputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. Jurnal Pajak Indonesia , https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545.