## EDITORIAL: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional
Kepentingan  nasional—atau  dalam  ungkapan  Prancis  yaitu raison d'État —adalah  tujuan dan ambisi  negara,  baik  ekonomi,  militer,  atau  budaya.  Menurut  aliran  arus utama  dalam Studi  Hubungan  Internasional,  konsep  ini  penting  sebagai  dasar  bagi  negara  dalam melakukan  hubungan  internasional.  Argumentasi  Machiaveli  mengenai  kepentinga n nasional  banyak  dirujuk  dalam  praktik  maupun  pengembangan  teoretis,  sebagai pembenaran  bagi  perilaku  internasional  negara  yang  mengabaikan  kepentingan  utama pada masa purba  sebelumnya,  yaitu  agama  dan moralitas.  Negara diturunkan  dari tatanan ilahi  dan  tunduk  pada  kebutuhan  khususnya  sendiri,  yaitu  kepentingan  nasional. Kepentingan  nasional  sangat  erat kaitannya  dengan power negara  sebagai  tujuan  maupun instrumen,  khususnya  yang  bersifat  destruktif  ( hard power ). Ketika kepentingan  nasional bertujuan  untuk  mengejar power dan power dipergunakan  sebagai  instrumen  untuk mencapai  kepentingan  nasional,  maka  konsekuensinya  dalam  sistem  internasional  yang dipersepsikan  anarki—kecuali  kekuasaannya  sendiri—adalah  kompetisi,  kemuncula n perimbangan  kekuasaan,  konflik  dan  perang
Praktik sejarah yang mengutamakan kepentingan nasional beserta konsekuensinya,  dapat  ditelusuri  melalui  kisah  hubungan  internasional  yang  bersifat kompetitif  dan  konfliktual  selama  berabad-abad,  khususnya  di  Eropa.  Seperti,  Perang Tiga  Puluh  Tahun,  perang-perang  perimbangan  kepentingan  nasional,  Perang-perang Dunia,  Perang  Dingin,  sampai  praktik  kolonisasi   berbasis  merkantilisme  (kepentinga n
ekonomi)  ke  pelosok-pelosok  dunia  merupakan  wujud  kisah  pengejaran  kepentinga n nasional  yang  agresif.
Sejak  berakhirnya  era kolonisasi  (1960-an)  dan  Perang  Dingin  (1989),  era  baru telah  memunculkan  kekuasaan  aktor  nonnegara,  yaitu  manusia  secara  individu  maupun kolektif  (komunitas  atau  institusi  swasta)  sebagai  pemberi  legitimasi  kebijakan  negara. Kepentingan  nasional    negara  yang  bersifat  egois  dan  agresif  tergantikan  dengan kepentingan  yang  bersifat  individualis  sekaligus  altruistik  dan  persuasif  yang  non- destruktif  ( soft power ).  Konsekuensinya  adalah  keberadaan  diplomasi soft power yang memunculkan  ragam  diplomasi  yang  memberdayakan  publik  individu  ke  dalam  ragam bentuk  persuasi  yang  menarik  secara  popular  pada  tingkat  nonnegara  dan  subnegara. Namun  sejak awal tahun  2000-an (peristiwa  9/11), wacana  kepentingan  nasional  realisme mulai  kembali  kepermukaan  secara perlahan  meskipun  harus  jalan  seiringan  dengan soft power .
Representasi  gambaran  dan  pembahasan  mengenai  fenomena  kepentinga n nasional  masa  kini  akan  disajikan  dalam  jurnal  “Intermestic  Journal  of  Internatio na l Studies”  pada Volume  2 Nomor 2 bulan  Mei  tahun  2018 ini.
Artikel  pertama  berjudul Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan  Senjata  Nuklir  Korea  Utara oleh  M.  Najeri  Al  Syahrin.  Artikel  ini didasarkan  pada  pendekatan  realisme  dalam  menjelaskan  perilaku  negara  dengan rasionalitasnya berdasarkan  kepentingan nasional. Rasionalitas yang  mendasari pengembangan  senjata  nuklir  Korea Utara terhadap  dilema  keamanan  yang  terjadi  di Asia Timur  dipaparkan  dalam  artikel  ini.    Diawali  dengan  persepsi  ancaman  mengena i ketidakpastian  dalam  hubungan  keamanan  antara  Korea  Utara  dan  Amerika  Serikat , artikel  ini  mengelaborasi  reaksi  berantai  dari  siklus  dilema  keamanan  yang  menciptaka n dinamika  perlombaan  senjata  dan mengancam  stabilitas  keamanan  kawasan  Asia  Timur. Dilema  keamanan  yang  dipersepsikan  oleh  Korea  Utara  ditandai  dengan  polaritas kekuatan,  faktor  historis  dan  konstruksi  sosial amity dan enmity .  Hal  ini,  berdasarkan rasionalitas  realisme,  membuat  Korea Utara  mengambil  tindakan  berupa pengembanga n senjata  nuklir  untuk  menjamin  keamanan  yang  merupakan  kepentingan  nasionalnya,  dari kemungkinan  serangan  dari  Amerika  Serikat  dan  negara  aliansinya  di  Asia  Timur,  yaitu Jepang  dan Korea Selatan.  Program  pengembangan  senjata  nuklir  Korea Utara  ini  dinila i sangat  mengancam  stabilitas  keamanan  kawasan,  tidak  hanya  oleh  negara-negara
sekawasan  tetapi  juga  oleh  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  lain  yang  bersiap  siaga dalam  menjawab  ancaman  yang  datang.  Eskalasi  ketegangan  keamanan  di Semenanjung Korea  kian  berkembang  menjadi  lebih  kompleks  dan  dilematis  daripada  sebelumnya. Pada bagian  akhir  artikelnya,  M. Najeri  Al  Syahrin  berpandangan  bahwa  semakin  kuat pertahanan  dan  sistem  persenjataan  negara-negara  Asia  Timur,  maka  Korea Utara  akan merasa  semakin  terancam  sehingga  berupaya  mengembangkan  kebijakan  nuklir  untuk meningkatkan  pertahanan  dan keamanan  serta  mengimbangi  keunggulan  militer  negara - negara  lain  di Asia  Timur.
Kepentingan  nasional  dalam  hubungan  internasional  yang  berbentuk  suatu program,  dibahas  oleh  Iqbal  Ramadhan  dalam  artikel  berjudul China’s  Belt  Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik .  Dalam  artikel  ini  Teori  McKinder ( Heartland  Theory )  dan  Teori  Mahan  dianggap  masih  cukup  relevan  untuk  membahas program  yang  diinisiasi  pemerintah  Cina,  yaitu China’s  Belt  Road  Initiative (BRI). Program  tersebut  berkenaan  dengan  kepentingan  Cina  dalam  pembangunan  dua  jalur perdagangan  melalui  wilayah  daratan  dan laut.  Kedua jalur  perdagangan  internasional  ini akan  melibatkan  kerja  sama  dengan  negara-negara  lain  yang  dilewati,  yakni  sekitar  65 negara  di wilayah  Asia,  Timur  Tengah,  Afrika,  dan Eropa).  Oleh  karena  itu,  Presiden  Xi Jinping  dalam  banyak  kesempatan  berusaha  meyakinkan  negara-negara  tersebut  tentang manfaat  bersama  dari  kedua  jalur  perdagangan  yang  akan  dibangun  tersebut.  Untuk merealisasikan  proyek BRI  ini,  pemerintah  Cina  mengeluarkan  sejumlah  besar dana yang akan  diinvestasikan  dalam  bentuk  bantuan  luar  negeri  kepada negara-negara  strategis  di Asia,  seperti:  Indonesia,  Pakistan,  India  dan  beberapa  negara  di  Asia  Tengah,  yang memerlukannya  bagi  pembangunan  koridor  bagi  keperluan  dua jalur  di wilayahnya.
Berdasarkan  kedua  teori  yang  digunakan  oleh  Ramadhan,  secara  geopolitik  dan geoekonomi,  BRI  berpotensi  memberikan  keuntungan  bagi  kepentingan  ekonomi  dan politik  nasional  sekaligus  posisi  strategis  Cina,  khususnya  di  Asia.  Keuntungan  tersebut dianggap  menjadi  ancaman  bagi  hegemoni  Amerika  Serikat  di  seluruh  belahan  dunia. Proyek  BRI  sebagai  salah  satu  tanda  memberikan  jalan  bagi  kebangkitan  Cina  menuju superpower baru.
Keluarnya  Inggris  dari  Uni  Eropa,  yang  dikenal  dengan  istilah British  Exit (Brexit),  pada  tahun  2016  merupakan  representasi  dari  semakin  menguatnya  wacana kepentingan  nasional  sebagai  pertimbangan  dan pembenaran  utama  bagi tindakan  sepihak
suatu  negara  di  dalam  arena  internasional.  Dalam  kasus  ini,  khususnya  membahas mengenai  keluarnya  keanggotaan  sebuah  negara  dari institusi  integrasi  pluralistik  negara- negara  sekawasan.  Fenomena  ini  dibahas  oleh  Hardi  Alunaza  SD  dan  Virginia  Sherin dalam  artikel Pengaruh  British  Exit  (Brexit)Terhadap  Kebijakan Pemerintah  Inggris Terkait Masalah Imigran . Lebih  dalam  lagi,  artikel  ini  membahas  mengenai  kepentinga n nasional  berdimensi  internasional  dan  domestik  (intermestik)  pasca  Brexit  terkait masalah  imigran  yang  berdatangan  dan menetap  di Inggris.
Salah  satu  penyebab  terjadinya  Brexit  adalah  masalah  imigran,  termasuk pengungsi,  yang  masuk  ke Eropa.  Berdasarkan  peraturan  Uni  Eropa, permasalahan  yang menimpa  salah  satu  negara  anggota  Uni  Eropa  akan  ditanggulangi  oleh  negara-negara anggota  lainnya,  termasuk  Inggris.  Salah  satu  permasalahan  adalah  masalah  imigra n. Inggris  yang  sejak  awal  keberatan  akhirnya  memutuskan  untuk  menanggulangi  sendiri dengan  caranya  sendiri  meskipun  harus  keluar  dari  keanggotaanya  di Uni  Eropa melalui referendum  di  Kerajaan  Inggris  sebagai  legitimasinya.  Brexit  didasarkan  pada pertimbangan  kepentingan  nasional  yang  mengutamakan  keamanan  negara  dan bangsanya  sendiri,  disusul  kemudian  dengan  implementasinya  di  dalam  negeri  dengan mengeluarkan  kebijakan  pemerintah  pemerintah  terkait  imigran.  Salah  satu  wacana terkait  kebijakan  baru Inggris  mengenai  imigran  ini  adalah  mengenai  pembatasan  jumlah dan seleksi  imigran.  Sudah tentu  kebijakan  ini  akan berdampak bagi  imigran  maupun  bagi masyarakat  Inggris  itu  sendiri.
Dua  artikel  terakhir  adalah  mengenai  diplomasi  sebagai  sarana  kepentinga n nasional  tanpa penggunaan  kekerasan,  yaitu  diplomasi  negara  Indonesia.  Indonesia  pada masa  pemerintahan  Joko  Wododo  telah  menunjukkan  beberapa  pelaksanaan  diplomas i yang  cukup  signifikan  baik  secara bilateral  maupun  multilateral  dan menjadi  catatan  dan perhatian  internasional.  Selain  diplomasi  kemanusiaan  yang  dilancarkan  Pemerinta h Indonesia  secara  bilateral  dalam  kasus  Rohingya  dengan  para  penguasa  di  Myanmar, diplomasi  lainnya  adalah  diplomasi  Maritim  yang  dilaksanakan  secara  multilateral  pada masa  kepemimpinan  Indonesia  pada IORA  atau  Asosiasi  Kerja Sama Lingkar  Samudera Hindia  2015-2017.
Ludiro  Madu  menulis  artikel  berjudul   ”Urgensi Indian  Ocean  Rim  Association (IORA)  dalam  Diplomasi  Maritim  Indonesia”,  membahas  mengenai  keterlihata n kepercayaan  diri  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dalam  melakukan  diplomas i
multilateral  terkait  dengan  masalah  maritim  pada  forum  IORA.  IORA  tampil  menjadi ruang  diplomasi  baru bagi  pemerintahan  Jokowi,  yaitu  dari ASEAN-sentris  menuju  Indo- Pasifik.  Di  forum  ini  Indonesia  menemukan  arena  yang  relevan  bagi  mewujudkan kepentingan  nasionalnya,  tidak  hanya  dari  sisi  peningkatan  kekuatan  maritim  yang dimiliki, namun juga  untuk  mengimplementasikan Visi  dan  doktrin  maritim pemerintahan  Jokowi  yang  ingin  menjadikan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  global ( global  maritime fulcrum ).  Salah  satu  wujud  visi  tersebut  adalah  terciptanya  stabilitas, perdamaian  dan  keamanan  di  kawasan  Samudra  India.  Stabilitas  tersebut  diperlukan untuk  menjamin  kerja  sama  ekonomi  menuju  kesejahteraan  negara-negara  kawasan tersebut.  Oleh  karena  itu,  stabilitas,  perdamaian,  dan  keamanan  kawasan  menjadi  kata kunci  dalam  diplomasi  maritim  Indonesia  di IORA.
Kecenderungan  keamanan  dan potensi  ekonomi  itu  telah  memperlihatkan  urgensi maritim  dari  IORA  bagi  negara-negara  di  sepanjang  Samudera  Hindia,  khususnya Indonesia.  Melalui  IORA, Indonesia  dapat melancarkan  diplomasi  maritim  yang  modern dan  inovatif  dalam  mengakomodasi  cakupan  isu  yang  lebih  luas  dan  aktor  yang  lebih beragam  untuk  membangun  strategi  yang  kreatif  dalam  menghadapi  kompleksitas hubungan  antarnegara.  Indonesia  dapat mendorong  lebih  banyak kerja sama maritim,  baik antarnegara,  negara  dan masyarakat,  serta masyarakat  dan masyarakat.  Pada forum  IORA pula,  Indonesia  dapat  mendorong  sejumlah  terobosan  penting  guna  memperkuat kemitraan  di  kawasan  untuk  memelihara  perdamaian  dan  stabilitas  kawasan,  sebagai prasyarat  utama  bagi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  menuju kawasan  Samudra  Hindia  sebagai  pusat  pertumbuhan  yang  baru.  Forum  IORA merupakan  momentum  bersejarah  yang  menjadikan  IORA sebagai  bagian  dari  diplomas i maritim  Indonesia.  Forum  ini  menjadi  ujian  bagi  diplomasi  Indonesia  untuk  mewujudkan poros maritim  global  di  sepanjang  Samudra  Hindia.
Kepentingan  nasional  lainnya  yang  diupayakan  melalui  jalur  persuasi  adalah dengan  menggunakan  diplomasi  publik  (DP), khususnya  secara lebih  spesifik,  diplomas i pariwisata.  Pada  masa  ini,  terdapat  kecenderungan  baru  dalam  dunia  pariwisata,  yakni pariwisata  yang  mengedepankan  wisata  bernuansa  religius  dengan  tema  wisata  halal ( Halal  tourism) .    Pemerintah  Indonesia  melalui  pemerintah  daerahnya  juga  tengah menggiatkan  dan  mengembangkan  tren  wisata  halal  di  wilayah  Nusa  Tenggara  Barat (NTB).  Salah  satu  bentuknya  adalah  promosi  ke  luar  negeri.  Dalam  Studi  Hubungan
Internasional  kegiatan  promosi  ini  dipandang  sebagai  sebuah  diplomasi,  yaitu  diplomas i wisata.
Fenomena  diplomasi  wisata  halal  dibahas  oleh  Alwafi  Ridho  Subarkah  dalam artikel  berjudul  “Diplomasi  Pariwisata  Halal  Nusa Tenggara  Barat”.  Wisata  halal,  seperti yang  dijelaskan  oleh  Subarkah,  yaitu  segmen  wisata  dengan  tujuan  memberikan  fasilitas kebutuhan  dasar  yang  diperlukan  oleh  wisatawan  muslim  sesuai  dengan  hukum  Islam. Fasilitas  yang  dimaksudkan,  di  antaranya:  ketersediaan  makanan  dan  minuman  dengan label  halal,  restoran  halal,  hotel  syariah,  tempat  beribadah  beserta perlengkapannya,  dan situs-situs  religius  bersejarah  untuk  dikunjungi.  Beberapa  negara  telah  mengembangka n wisata  jenis  ini,  seperti:  Australia,  Inggris,  Hongkong,  Thailand,  Malaysia,  dan  Korea selatan;  meski  populasi  muslim  di  negara-negara  tersebut  tergolong  sedikit.
Alwafi  berangkat  dengan  pandangan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  dengan penduduk  mayoritas  muslim  sehingga  berpotensi  melakukan  pembangunan  wisata  halal. Dalam  hal  ini,  Indonesia  memilih  NTB,  dengan  Lombok  sebagai  pusatnya,  sebagai sasaran  pembangunan  destinasi  utama  wisata  halal  dengan  target  utama  dari  wisatawan asal  Timur  Tengah,  khususnya  Uni  Emirat  Arab  dan  Arab  Saudi.  Dengan  mayoritas masyarakat  memeluk  agama  Islam  dan  memiliki  masjid  yang  terbanyak  (NTB  sebagai “Pulau  Seribu  Masjid”),  NTB  memiliki  visi  “ Beriman,  Berbudaya,  Berdaya  Saing dan Sejahtera ”.  Pada  perkembangannya,  wisata  halal  NTB  telah  berhasil  mendapatkan beberapa penghargaan  internasional  bergengsi  pada tahun  2015 dan 2016 sebagai   sebagai destinasi  wisata  halal  terbaik  dunia,  wisata  halal honeymoon terbaik  dunia,  dan website wisata  halal  terbaik.  Keberhasilan  ini  tidak lepas  keterkaitannya  dengan  diplomasi  publik sebagai  sarana  promosi  wisata  halal  bagi  tujuan  pariwisata  di  NTB, dan  wisata  halal  itu sendiri  sebagai  diplomasi  publik  bagi  tujuan  Indonesia  yang  lebih  besar dan luas.
Dalam  melancarkan  diplomasi  publik  sebagai  media  promosi  wisata  halal, pemerintah  Indonesia  melakukan  kerja sama  dengan  beberapa pihak,  antara  lain  dengan komunitas  pemuda  sadar wisata;  dengan  Kedutaan Besar Malaysia  dan Kedutaan  negara- negara  Timur  Tengah  dalam  program Familiarization Trip (Fam Trip); dan mengunda ng beberapa  jurnalis  asal  Arab  Saudi  untuk  menikmati  wisata  Lombok  agar  kemudian dipromosikan  di negara  asalnya.  Selain  itu  diplomasi  publik  wisata  halal  NTB oleh   pihak Indonesia  dilacarkan  melalui  beberapa event internasional  di  luar  maupun  di  dalam negeri.  Keberhasilan  diplomasi  publik  ini  diperlihatkan  dari  jumlah  kunjunga n
wisatawan,  penjajagan  investasi  ke  NTB  asal  Timur  Tengah  dan  peninjaua n kemungkinan  dibukanya  jalur  penerbangan  langsung  dari  Timur  Tengah  ke Lombok.
Pada Volume  2 No. 2 Mei  2018 ini,  kami  menghaturkan  ucapan  terimakasih  tak terhingga  atas kesediaan  empat   penelaah  sejawat atau  mitra  bestari  ( peer reviewer ) baru, yaitu:  Dr.  Philips  J.  Vermonte  dari Center  for  Strategic  and  International  Studies, Indonesia; Dr.  Dina Afrianty, dari Institute  for  Religion, Politics,  and Society,  Australian  Catholic  University, Australia; Abubakar  Eby  Hara,  Ph.D.  dari Universitas Jember, Indonesia;  dan Badrus  Sholeh,  Ph.D., dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,  Indonesia.
Demikian  pula  kepada  seluruh  kontributor  dan  mitra  bestari  yang  terlibat  dalam terbitan  volume  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  yang  tak terhingga.
Hormat  Kami,
Arry  Bainus  dan Junita  Budi  Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi