Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK

## SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA DALAM KASUS OPERATION CAST LEAD 27 DESEMBER 2008-20 JANUARI 2009)
Gede Genni Nanda Mahardika 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: { genninanda06@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bentuk  pelanggaran  terhadap  penduduk  sipil  dalam konflik  Israel-Palestina  di  jalur  Gaza  pada Operation  Cast  Lead 27  Desember  2008-20  Januari  2009  dan Mekanisme  Penegakan  hukum  terhadap  Pelanggaran  Perlindungan  ditinjau  dari  Konvensi  Jenewa  IV  1949. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan jenis  pendekatan  perundang-  undangan  dan  pendekatan  kasus.  Adapun  bahan  hukum  digunakan  adalah  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  berguna  untuk  mendapat  konklusi  yang  relevan  dengan  permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa  1)  Bentuk-bentuk  pelanggaran  terhadap  penduduk  sipil yang  dilakukan  oleh  Israel  terhadap  Palestina  di  Jalur  Gaza  Pada  O peration  Cast  Lead 27  Desember  2008-20 Januari  2009  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  jenis  kategori kejahatan  yaitu  Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan ( crimes  against  humanity )  dan  kategori  Kejahatan  Perang  ( war  crimes ),  2)  Mekanisme  penegakan  hukum terhadap  perlindungan penduduk sipil  melalui ICC dapat diselesaikan melalui referensi Dewan Keamanan PBB.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penduduk Sipil, dan Konflik Israel-Palestina

## ABSTRACT
This  study aims  to  find  out and  understand the  form  of  violations  of  the civilian  population  in  the  Israel- Palestinian  conflict in  the  Gaza  Strip  on  the Operation Cast Lead December 27, 2008-20 January 2009 and the law enforcement mechanism for protection violations in terms of the Geneva Convention IV 1949. This research is a study Using the normative legal research method using the type of legislation and case approach approach. The legal material is used is primary, secondary and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions relevant to the problem in this study.  The results showed that 1) forms of violations of the civilians carried out by Israel  against  Palestine  in  the  Gaza  Strip  on  the  Operation  Cast  Lead  December  27,  2008-20 January  2009 can  be  categorized  into  two  types  of  crime  categories  namelycrimes   against   humanity   (Crimes   Against Humanity)    and    Category    of    War  Crimes,    2)    Law    enforcement    mechanisms    against    the    protection    of civilians through the ICC can be resolved through unification council references .
Keywords : Legal protection, Civilians, and the Israeli-Palestinian Conflict

## PENDAHULUAN
Secara  umum  diketahui  bahwa  di  dalam setiap  peperangan  pasti  ada  pihak–pihak  yang harus  mendapatkan  perlindungan.      Salah  satu diantara  pihak-pihak  tersebut  adalah  warga  sipil. Istilah  warga  sipil  dalam  Bahasa  Inggris  dapat ditemukan  padanannya  dalam  kata “civilian”. Di dalam Black’s  Law  Dictionary,  civilian diartikan sebagai a person not serving in the military (Garner, 1962: 262).  Dengan  kata  lain  warga  sipil  adalah orang–orang  yang ada di luar anggota militer.
Masyarakat  sipil  sering  turut  merasakan kerugian  akibat  perang  dimana  terkadang  sipil sendiri  digunakan  sebagai  target  bagi  kepentingan militer.  Sipil  digunakan  sebagai  tameng  dalam banyak hal, seperti penempatan sipil  dalam military object maupun  sebagai  alat  untuk  mencapai kepentingan  militer  dari  masing-masing  pihak.  Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering  terabaikan  daripada  diperjuangkan  dan diperhatikan.  Hak  asasi  masyarakat  sipil  dalam konflik  bersenjata  inilah  yang  perlu  untuk dilindungi,  karena  seperti  yang  sudah  dikatakan diatas  bahwa  sangat  penting  untuk  semua  pihak supaya  tetap  berpegang  teguh  pada  prinsip - prinsip dasar  HAM  yang  salah  satunya  adalah  hak  untuk tidak disiksa.
Hukum Jenewa merupakan salah satu sumber hukum  utama  bagi  Hukum  Internasional  Humaniter karena  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang mengatur perlindungan internasional bagi kombatan, bagi  mereka  yang  berhenti  bertempur  ( hors  de combat );  pengaturan  di  wilayah  pendudukan, perlindungan  bagi  penduduk  sipil,  obyek-obyek sipil,  barang-barang  budaya,  lingkungan  hidup  dan sebagainya.  Perlindungan  terhadap  penduduk  sipil ini  diatur  secara  rinci  dalam  Konvensi  Jenewa  IV ( Geneva  Convention ),  yang  dikenal  dengan perlindungan  umum  karena  mengatur  perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh ( general principle ),  dan  dalam  Protokol  Tambahan  1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan  umum  ( general  protection ),  bantuan terhadap  penduduk  sipil  ( relief  in  favour  of  the civilian  population ),  dan  perlakuan  terhadap penduduk  sipil  yang  berada  dalam  kekuasaan  pihak yang  bersengketa  ( treatment  of  persons  in  the power  of  a  party  to  conflict )  (Haryomataram, 1994:  30).  Dengan  demikian,  prinsip  pembedaan ( distinction  principle )  merupakan  aturan  dasar normatif  yang  mengikat  semua  pihak  dari pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap penduduk  sipil,  dan  berfungsi  sebagai  sarana pencegah  ( preventive  rules )  dari  timbulnya
kejahatan/pelanggaran  terhadap  Hukum  Humaniter Internasional.
Sengketa  merupakan  suatu  hal  yang  tidak bisa  dihindari  dalam  hubungan  antar  negara. Sengketa dapat dibagi menjadi sengketa bersenjata  dan      sengketa      tidak      bersenjata. Sengketa      bersenjata      sendiri      juga      dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu international  armed conflict atau  konflik  bersenjata  internasional  dan non-  international  armed  conflict atau  konflik bersenjata  yang  tidak  bersifat  internasional  yang juga  dapat  disebut  juga  sebagai  konflik  internal. Perbedaan  utama  antara non-international  armed conflict dan international  armed  conflict dapat dilihat  dari  status  hukum  para  pihak  yang bersengketa.  Status  hukum  para  pihak  yang bersengketa  dalam  international  armed  conflict adalah  kedua  pihak  memiliki  status  hukum  yang sama, karena keduanya adalah negara (sebagaimana dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  2  Konvensi Jenewa  1949)  atau  paling  tidak,  salah  satu  pihak dalam  konflik  tersebut  adalah  suatu  entitas  yang dianggap    setara    dengan  negara    sesuai    dengan persyaratan   yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat (4)  juncto  Pasal  96  ayat  (3)  Protokol  Tambahan  I 1977.  Salah  satu  penyebab  terjadinya international armed  conflict adalah  keinginan  dari  suatu  negara untuk menduduki (occupied) wilayah negara lainnya guna  memperluas  wilayahnya  atau  untuk  maksud mengeksploitasi  kekayaan  alam  yang  berada  di wilayah  negara  lain  (Haryomataram,  1994:  35). Akibat  dari  konflik  antar  negara  ini  dapat menyebabkan  terjadinya  perang  yang  menyebabkan banyak  korban  baik  itu  korban  materiil  maupun korban jiwa.
Salah  satu  contoh  kasus international armed  conflict adalah   konflik antara Israel dengan Palestina. Konflik ini telah terjadi sejak tahun 1948 ketika Israel menyerang Mesir, Yordania, Syria dan berhasil  merebut  Sinai,  Jalur  Gaza,  dataran  tinggi Golan  (Syria),  tepi  Barat  dan  Yerussalem (Yuliantinigsih,  2009:  111).  Sebelumnya  Inggris mengeluarkan  Deklarasi  Balfour  tahun  1917  yang menjanjikan  sebuah  negara  bagi  bangsa  Yahudi  di Palestina,  dengan  menghormati  hak-hak  umat  non- Yahudi  di  Palestina  (Jimmy  Carter,  2010:  3). Sampai sekarangpun perdamaian antara kedua belah pihak  masih  belum  terwujud,  ditambah  lagi  terjadi ketidaksepakatan  tentang  masa  depan  Palestina  dan hubungan  yang  tidak  harmonis  diantara  faksi-faksi di  Palestina  sendiri  hingga  jutaan  dari  warga Palestina terpaksa mengungsi ke Libanon, Yordania, Syria, Mesir dan lain-lain.
Contoh  yang  lain  ada  sekitar  30  penduduk sipil  Palestina  yang  tewas  dibunuh  ketika  tentara Israel  menembaki  sebuah  bangunan  tempat berlindungnya  110  penduduk  sipil  Palestina  di wilayah  pemukiman  Zeitoun  di  Gaza  Tengah ( http://www.amnesty.org ).  Konflik  yang  baru-baru ini  terjadi  dan  yang  menyita  perhatian  dunia adalah  agresi  Israel  kepada  Palestina  di  Jalur Gaza  sejak  tanggal  27  Desember  2008-20  Januari 2009  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan Operation Cast  Lead ( http://www.securitycouncilreport.org ). Dunia  internasional  dikejutkan  dengan  adanya serangan  melalui  pemboman  lewat  udara  maupun darat  yang  dilakukan  oleh  Israel  terhadap Palestina  di  Jalur  Gaza.  Serangan  ini  sebenarnya ditujukan              untuk        melumpuhkan  pejuang Harakat  al  Muwaqawwamatul  Islamiyah  (HAMAS) atau  secara  harawiyah  disebut  sebagai  Gerakan Perlawanan  Islam  agar  menghentikan  serangan roketnya ke Israel serta menghentikan suplai senjata HAMAS  yang  dikirim    melalui    terowongan- terowongan    bawah    tanah.    HAMAS  dianggap sebagai organisasi yang mengganggu untuk merebut wilayah  Palestina  oleh  Israel,  Amerika  Serikat  dan Uni  Eropa.  Namun  oleh  pendukungnya,  organisasi itu  dianggap  sebagai  kekuatan  perjuangan  yang  sah untuk  membela  Palestina  dari  pendudukan  militer Yahudi ( http://securitycouncilreport.org ).
Akibat  serangan  yang  berlangsung  pada tanggal 27 Desember 2008 sampai 20 Januari 2009, total 1.453 orang tewas. Agresi ini merupakan agresi Israel  ke  Palestina  yang  memakan  jumlah  korban dari penduduk sipil terbesar dari keseluruhan agresi yang  pernah  dilakukan  Israel  ke  Palestina.    Dari jumlah  tersebut,  1.440  orang  Palestina,  termasuk 431 anak dan 114 wanita. Sebanyak 13  orang  Israel juga  tewas  dalam  insiden  tersebut,  termasuk  tiga warga  sipil  dan  enam  pasukan  Israel  tewas  oleh HAMAS. Empat pasukan Israel tewas dalam sebuah insiden  tembak-menembak  antara  pasukan  Israel dengan  HAMAS  ( http://www.un.org ).  Selain  1.440 orang Palestina yang tewas, Departemen   Kesehatan Palestina   mencatat   ada   5.380   daftar   penduduk Palestina  yang  terluka,  termasuk  1.872  anak-anak dan  800  wanita.  Sedangkan  ada  sekitar  518 penduduk  Israel  yang  terluka,  yang  terdiri  dari  182 penduduk  sipil  Israel  dan  336  pasukan  bersenjata Israel  ( https://www.btselem.org ).  Kerugian  lain  yang diterima rakyat Palestina antara lain adalah kerugian materiil   berupa   rusaknya   rumah-rumah   mereka, sekitar   6000   rumah mengalami kerusakan ringan dan 10.000 rumah mengalami kerusakan parah. Jika ditaksirkan  kerugiannya  dapat  mencapai  2,2  miliar US  dollar  (KOMPAS,  18  Januari  2009:  11).
Penduduk Palestina juga mengalami kesulitan untuk mengungsi  dan  mendapatkan  bantuan  kemanusiaan dari  luar  karena  adanya  blokade  di  perbatasan Pelestina  dan  Mesir.  Serangan  Israel  juga  telah menghancurkan  rumah-rumah,  tempat  ibadah,  dan kantor  lembaga  bantuan  PBB  dan  infrastruktur lainnya.
Selama  konflik  antara  Israel-Palestina, kehidupan  di  Palestina  menjadi  kacau,  penduduk sipil  dibayang-bayangi  oleh  rasa  ketakutan.  Korban dari  kedua  pihak  sangatlah  banyak,  terutama  dari penduduk  sipil  Palestina  (Haryomataram,  1994:93). Berdasarkan Konvensi Jenewa IV/1949 dan Protokol Tambahan  I/1977,  penduduk  sipil  merupakan  pihak yang  harus  dilindungi  dan  tidak  boleh  diserang. Seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  Konvensi Jenewa  IV/1949 “Persons  protected  by  the Convention are those who,  at  a  given  moment  and in  any  manner  whatsoever,  find  themselves,  in case  of  a  conflict  or  occupation,  in  the  hands  of  a Party to the conflict or Occupying  Power  of  which they  are  not  nationals” .  Maksud  dari  Pasal  4 Konvensi  Jenewa  IV/1949  adalah  bahwa  orang- orang  yang  dilindungi  dalam  konvensi  adalah mereka  yang  pada  saat  dan  karena  peristiwa, menemukan  dirinya  dalam  kasus  pertikaian  atau kependudukan,  berada  di  tangan  pihak  yang bertikai  atau  negara  yang  menduduki  yang  bukan negaranya.  Selanjutnya  Pasal  13  Konvensi  Jenewa IV/1949  menyatakan  bahwa “The  provisions  Art  4 the  whole  of  the  populations  of  the  countries  in conflict,  without  any  adverse  distinction  based  in particular, on race, nationality, religion or political optimum, and are intended to alleviate the sufferings caused  by  war”. Maksud  dari  pasal  tersebut  adalah bahwa perlindungan penduduk sipil meliputi seluruh penduduk  dari  negara-negara  yang  bersengketa, tanpa  perbedaan  yang  merugikan  apapun  yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau keadaan politik dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang.
Tetapi  pada  kenyatannya  hampir  sebagian besar  korban  yang  jatuh  dalam  konflik  ini  berasal dari  pihak  sipil  terutama  adalah  penduduk  sipil Palestina.  Tentu  saja  hal  ini  sangatlah  bertentangan dengan  isi  dari  Konvensi  Jenewa  IV/1949  dan Protokol  Tambahan  I/1977.  Semakin  panasnya situasi di Timur Tengah yang sampai saat ini masih berlangsung sepertinya belum ada titik terang untuk menghentikan  konflik  antara  kedua  belah  pihak. Sebenarnya  sudah  ada  aturan-  aturan  internasional yang  melindungi  penduduk  sipil  dalam  konflik bersenjata seperti Konvensi Jenewa IV/1949 maupun
Protokol  Tambahan  I/1977,  tetapi  sampai  sekarang aturan-aturan  tersebut  belum  mampu  memberikan keadilan bagi penduduk Palestina.
Dalam  kenyataannya  masih  sering  terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu konflik  bersenjata.  Disisi  lain,  ternyata  para  pihak yang  melakukan  pelanggaran  tidak  dijatuhi  sanksi pidana  yang  efektif,  sehingga  ketentuan-ketentuan dalam  hukum  humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya.
Berangkat  dari  latar  belakang  diatas,  penulis tertarik  untuk  mempelajari  lebih  jauh  dan merangkum  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil dalam proposal penelitian yang berjudul “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran Perlindungan  Penduduk  Sipil  Dalam  Situasi Perang  Menurut  Konvensi  Jenewa  1949  (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation  Cast  Lead 27  Desember  –  20 Januari  2009” dengan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  pelanggaran  terhadap penduduk sipil dalam konflik Israel-  Palestina di  jalur  Gaza  pada Operation  Cast  Lead 27  Desember 2008-20 Januari 2009?
2. Bagaimana    penegakan    hukum    terhadap Pelanggaran      perlindungan  penduduk  sipil dalam  situasi  perang  ditinjau  dari  Konvensi Jenewa  IV  1949      dalam      kasus      konflik bersenjata      Israel-Palestina      dalam      kasus Operation  Cast  Lead 27  Desember  2008-20 Januari 2009?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dan  dokumen peraturan  perundangundangan.  Dikarenakan  jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  maka pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  adakah  sumber  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Adapun  teknik pengumpulam  data  yang  digunakan  adalah  teknik studi dokumen, dan bahan hukum tersebut dilakukan evaluasi,  intrerpretasi,  argumentasi  dan  dibahas secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Pelanggaran  Terhadap  Penduduk  Sipil dalam Konflik Israel Palestina di Jalur Gaza pada
Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009 . Adapun bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan  oleh  pasukan  Israel dalam  konflik  Israel-Palestina  di  jalur  Gaza pada Operation  Cast  Lead  terhadap  Konvensi  Jenewa IV/1949.  Pelanggran  yang  dilakukan  oleh  pasukan Israel  dapat  kategori  menjadi  2  jenis  kejahatan internasional  yang  termasuk  dalam  kriteria pelanggaran HAM berat yaitu:
1. Pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Pasukan Israel yang termasuk kedalam kategori Kejahatan  Terhadap  Kemanusian  ( crimes against humanity ) adalah sebagai berikut:
a. Pendudukan Wilayah Selama Opertion  Cast  Lead setidaknya pasukan Israel telah melakukan  beberapa pelanggaran    terhadap    bunyi    Pasal    47 Konvensi  Jenewa    IV/1949    mengatur tentang  Pendudukan    Wilayah.    Dalam bunyi  Pasal  47  disebutkan  bahwa  orang- orang  yang  dilindungi  yang  ada  di wilayah  yang  diduduki,  bagaimanapun dan  dalam  keadaan  apapun  tidak  akan kehilangan manfaat dari Konvensi Jenewa IV/1947 karena perubahan yang diadakan dalam
lembaga-lembaga
atau pemerintahan  suatu  wilayah  sebagai akibat  dari  pendudukan  wilayah.  Tetapi pada kenyataannya tidak terdapat perlindungan bagi warga sipil Palestina di dalam  masa  pendudukan  wilayah  oleh Israel. Berdasarkan  data  yang  dihimpun Pusat  HAM Palestina, dalam agresi Israel ke jalur  Gaza  pada  akhir  Desember  2008 sampai  awal  Januari  2009  saja  sekitar 1.400  warga  Palestina  yang  terdiri  dari 400    anak-anak    dan    setidaknya    700 adalah    warga    sipil    selebihnya  adalah pasukan HAMAS ( UN.2008.http://unispal.un.org ).    Dari fakta-  fakta  jumlah  korban  yang  jatuh diatas  tampak  jelas  bahwa  Israel  dalam agresinya  ke  Jalur  Gaza  telah  melanggar Konvensi  Jenewa  IV  1949  khususnya Pasal  47  yang  seharusnya  dalam melakukan perang harus dapat membedakan  mana  yang  merupakan objek  perang  maupun  warga  sipil  dan juga memberikan suatu perlindungan bagi warga sipil di daerah konflik.
b. Penangkapan dan Penghapusan
Kebebasan terhadap Penduduk Sipil
Israel juga
melakukan beberapa pelanggaran  terhadap  Pasal  Pasal  31 Konvensi  Jenewa  IV/1949  mengatur tentang  Penangkapan  dan  Penghapusan Kebebasan  terhadap  Penduduk  Sipil
Opertion Cast Lead. Pasal 31 memberikan  perlindungan  bagi  penduduk sipil  bahwa  mereka  tidak  diperkenankan mendapatkan tindakan apapun yang dapat menimbulkan penderitaan
jasmani ataupun  pemusnahan  orang-orang  yang dilindungi  oleh  konvensi.  Tetapi  pada kenyataannya  dalam Opertion  Cast  Lead tentara-tentara  Israel  sering  melakukan penangkapan  kepada penduduk-penduduk sipil  tanpa  adanya  alasan  yang  jelas, tercatat  jumlah  tawanan  mencapai  7.200 orang  dan  5.866  diantaranya  terdaftar dalam data departemen tawanan Palestina,  mereka  tersebar  dalam  25 penjara Israel, diantaranya  ada  103 orang wanita,  465  orang  diantaranya  adalah anak-anak.  Sedangkan  jumlah  tawanan yang menderita penyakit kronis 834 orang yang  tidak  mendapatkan  perawatan apapun di dalam penjara ( UN.2008.http://unispal.un.org/UNISPAL .NSF/0/BE07C80CDA457948525734800
500272 ,  diakses  tanggal  27  Juli  2012). Dari fakta-fakta diatas sangat jelas bahwa Israel  mengesampingkan  bunyi  Pasal  31 Konvensi Jenewa IV/1949 karena mereka telah  melakukan  penghapusan  kebebasan terhadap  warga  sipil  yang  seharusnya dilindungi  dalam  konvensi  dan  tidak  ikut di  dalam  pertikaian,  terlebih  lagi  anak- anak  yang  seharusnya  dapat  mengecap pendidikan  tetapi  malah  dimasukan kedalam penjara
c. Penyiksaan  Terhadap  Penduduk  Sipil  di Dalam Tahanan Dalam Opertion  Cast  Lead prosedur standar  hukuman  teringan  yang  ada  di penjara  Israel  adalah  ditutup  matanya selama  berhari-hari  dan  diikat  disuatu tempat  yang  tidak  terlindung  dari  sinar matahari.  Hukuman  tambahan  yang diberikan adalah dengan memberi pukulan  dan  mencabut  kuku    para penghuni  penjara  dan  mematahkan  jari- jari    mereka,    para  tahanan  digunakan sebagai  alat  latihan  tembak  bagi  tentara Israel,  menuangkan  air  keras  kebadan tawanan.  Didalam  penjara  Israel  juga
tidak ada       perawatan        bagi     orang yang     sakit.       Hal       ini       sangat bertentangan  dengan  bunyi  Pasal  31  dan 37  Konvensi  Jenewa  IV/1949  mengatur tentang  Penyiksaan  terhadap  Penduduk Sipil di dalam Tahanan. Sudah dijelaskan   diatas   bahwa   dalam   Pasal 31      dinyatakan      bahwa  penduduk  sipil tidak diperkenankan mendapatkan tindakan apapun yang dapat menimbulkan penderitaan  jasmani,  sehingga  kekerasan yang  dilakukan    oleh    pasukan    Israel di    dalam   penjara   bisa   dikategorikan melanggar  pasal  ini.  Selain  Pasal  31, Pasal  37  juga  mengatur  perlindungan penduduk  sipil  bahwa  penduduk  sipil yang  berada  dalam  kurungan  akan diperlakukan  secara  manusiawi.  Hal  ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Israel.
d. Deportasi  dan  Penggusuran  Terhadap Penduduk Sipil Selama Opertion  Cast  Lead setidaknya pasukan Israel telah melakukan   beberapa pelanggaran   terhadap   bunyi   Pasal   49 tentang  Deportasi  dan  Penggusuran terhadap Penduduk Sipil. Sekitar 500.000 penduduk  sipil  Palestina  dideportasi keluar  dari  wilayah  Palestina  dengan maksud  agar  Israel  bisa  memperluas wilayahnya sampai ke Palestina ( http://www.amnesty.org/en/news ). Selain melakukan  pendeportasian  maka  juga berlangsung  proses  pembumihangusan dan penghancuran rumah- rumah penduduk  baik  di  desa  maupun  kota.  Hal ini  bertentangan  dengan  bunyi  Pasal  49 yang  melarang  pemindahan  paksa  baik secara  individu  ataupun  secara  masal demikian pula deportasi penduduk sipil ke wilayah  negara  lain  apapun  alasannya. Israel  telah  merampas  hak-hak  warga Palestina  untuk  hidup  dan  tinggal  di tanah  yang  sebenarnya  merupakan milik mereka.
e. Pelanggaran Hak Anak-anak Pelanggaran  lain  yang  dilakukan  oleh Israel  selama Opertion  Cast  Lead adalah pelanggaran  terhadap  Pasal  Pasal  24  dan Pasal  50  Konvensi  Jenewa  IV/1949 tentang  Perlindungan  Hak-hak  anak. Sebuah  laporan  lembaga  kemanusiaan resmi  Amerika  Serikat,  mencatat  krisis kesehatan  melanda    anak-anak    Palestina
akibat    22    hari    agresi    Israel    ke Palestina, sekitar  22,5%  dari  anak-anak Palestina    mengalami    kekurangan    gizi. Pasukan    Bersenjata    Israel    membunuh 108  anak,  99  di  Gaza  selama Opertion Cast  Lead.  Tanggal  28  Desember  2008, sebuah  pesawat  Israel  menembakkan  dua rudal  di  sejumlah  warga  sipil  Palestina berkumpul  di  dekat  Masjid  al-  Ihsan.
Sembilan kematian mengakibatkan, termasuk enam anak, dan 12 lainnya luka- luka
( http://www.un.org/children/conflict ). Berdasarkan  fakta  diatas  tampak  jelas bahwa  seakan  Israel  tidak  menghiraukan bunyi  pasal  24  dan  50  Konvensi  Jenewa IV/1949.  Dalam  pasal-pasal    tersebut sudah    dengan    jelas  disebutkan    bahwa pihak  dalam pertikaian harus mengambil tindakan  yang  perlu  untuk  menjamin bahwa  anak-anak  dibawah  lima  belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarga  sebagai  akibat  perang  tidak terlantar  dan  juga  kekuatan  pendudukan wajib,  berkerjasama  dengan  pemerintah lokal untuk memfasilitasi kerja yang tepat dari semua lembaga yang ditujukan untuk perawatan  dan  pendidikan  anak-anak. Tetapi  faktanya  di  lapangan  serangan yang  dilakukan  oleh  pasukan  Israel tidak  pandang  bulu,  bahkan  korban yang  jatuh  paling  banyak  adalah  anak- anak.
f. Pembatasan  Persediaan  Makan  dan
Kesehatan  Bagi  Penduduk  Korban Konflik Menurut laporan Palang Merah
Internasional (ICRC) menyebutkan bahwa selama Opertion Cast Lead pasukan Israel menangkap  sejumlah  warga  Palestina dan  ditahan  untuk  diintrogasi  dalam kondisi  yan g  tragis tanpa  diberi  makan, minum  dan  fasilitas  kesehatan.  ICRC menyebut Israel telah menggelar kejahatan terhadap kemanusiaan ( http://www.icr c.org/customaryhl )
Dikatakan  sebagai  pelanggaran  kejahatan terhadap  kemanusiaan  kerena  seperti yang  telah  diatur    dalam  Pasal  55 Konvensi  Jenewa  IV/1949  tentang pembatasan  persediaan  makan  dan kesehatan  bagi  penduduk  korban  konflik bahwa pihak yang melakukan pendudukan dalam hal ini Israel memiliki
tugas  memastikan  pasokan  makanan  dan medis  bagi  penduduk  agar  tidak  terjadi kesengsaraan bagi penduduk yang wilayahnya  diduduki  jika  sumber  daya wilayah  yang  diduduki  tidak  memadai. Tetapi  kenyataannya      Israel      malah membuat      tembok      pembatas      di sekelilig  Palestina  yaitu  di  jalur  Gaza dan  tepi  Barat  sehingga  organisasi bantuan  tidak  bisa  masuk  ke  wilayah Palestina untuk memberikan bantuan.
2. Pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Pasukan Israel yang termasuk kedalam kategori Kejahatan  Perang  ( war  crimes )  adalah  sebagai berikut:
a. Larangan  Pembentukan  Kawasan  Rumah Sakit di Wilayah Perang
Sepanjang Operasi  Cast  Lead ,  ratusan warga  Gaza  tidak  diberi akses ke rumah sakit  Israel  maupun  di  Tepi  Barat, termasuk  di  Yerusalem.  Akibatnya,  29 warga  sipil  meninggal  termasuk  17 perempuan dan 10 anak- anak ( http://www.icrc.or g ).  Padahal  dalam Pasal  14  Konvensi  Jenewa  IV/1949  di dalamnya telah diatur bahwa pembentukan  kawasan-  kawasan  rumah sakit  dan  daerah-daerah  keselamatan dengan persetujuan bersama antara pihak- pihak yang bersangkutan, tujuan pembentukan  kawasan  ini  adalah  untuk memberikan perlindungan kepada
penduduk  sipil  yang  rentan  terhadap akibat peperangan. Tetapi dalam kenyataannya  pelaksanaan  dari  bunyi pasal  ini  tidak  ada,  Israel  malah  tidak memberi  akses  bagi  ratusan warga  Gaza untuk  menuju  rumah  sakit  yang mengakibatkan  banyak  dari  mereka  yang akhirnya  meninggal  dunia.  Jangankan membuat  suatu  rumah  sakit  yang ditujukan  bagi  penduduk  sipil  korban konflik  di  Palestina,  yang  ada  Israel malah  membuat  suatu  tembok  yang mengelilingi  Palestina  sehingga  Palestina seakan  terpisah  dari  dunia  luar (Legal
Consequences Construction Wall Palestinian Territory). b. Penghancuran Ekonomi Sepanjang Opertion  Cast  Lead ,  pasukan bersenjata  Israel  di  Jalur  Gaza    terus membatasi    setiap    bantuan    yang diberikan    oleh    dunia    luar  terhadap rakyat    Palestina    dalam  bentuk    yang
bermacam-macam, seperti akses makanan,  obat-obatan,  bahan  bakar, listrik,  dan  kebutuhan  lainnya  ditolak sehingga  jumlah  persediaan  kebutuhan pokok  yang  mereka  miliki menyedihkan dan  terbatas.  Tidak  jarang  para  pasukan Israel  juga  merampas secara  paksa  harta- harta  yang  dimiliki  oleh  penduduk Palestina. Akibat dari perbuatan pasukan                    Israel      ini              adalah telah        terjadi  bencana  kemanusiaan meliputi (1) Warga Gaza menderita kemiskinan; (2) Pengangguran melebihi 55%
(3) Warga  negara  Palestina  tidak diberi  izin  untuk  bepergian,  baik untuk  bekerja  maupun  belajar  di luar negeri;
(4) Terjadi  kemunduran  dalam  bidang industry,  pertanian,  konstruksi, trasnportasi karena tidak terdapatnya  bahan  bakar  dan listrik,  dan  dasar  kebutuhan  bahan baku yang mencukupi.
Pasal  53  Konvensi  Jenewa  IV/1949 menyatakan  bahwa  melarang  setiap pengerusakan oleh
kekuasaan pendudukan  dari  pada  harta  benda yang bergerak,  maupun  tidak  bergerak  milik orang  sipil  perseorangan  atau  kolektif maupun  milik  organisasai  sosial  badan umum kecuali diperlukan untuk kepentingan  militer.  Dari  fakta  yang sudah  dijelaskan  diatas  dapat  dikatakan bahwa memang Israel telah melanggar isi dari Konvensi Jenewa IV/1949 khususnya bunyi  Pasal  53.  Berdasarkan  fakta  diatas pembatasan dan penjarahan yan dilakukan oleh  pasukan  Israel  terhadap  penduduk Palestina sama sekali tidak ada hubungannya  untuk  kepentingan  militer Israel.  Sehingga  menurut  Pasal  53  hal tersebut  bisa  digolongkan  menjadi  suatu pelanggaran.
c. Pelanggaran Terhadap
Organisasi
Bantuan Kemanusiaan
Bunyi  Pasal  30  Jenewa  IV/1949  yang menyatakan  apabila  pekerja  bantuan kemanusiaan  haruslah  dilindungi  didalam melaksanakan tugas- tugasnya  di  daerah sengketa.    Sedangkan    Pasal    63 Konvensi    Jenewa  IV/1949    menyatakan bahwa kekuasaan    pendudukan
mengakui    Palang  Merah  (Bulan  Sabit Merah)  sebagai  organisasi  kemanusiaan yang  memberikan    bantuan    terhadap korban    konflik.    Masyarakat    bantuan lain  akan  diizinkan  untuk  melanjutkan kegiatan  kemanusiaan  mereka  di  bawah kondisi    yang  sama.  Dalam  Pasal  30 dan  63    Konvensi  Jenewa  IV/1949 sudah  jelas  diatur  didalamnya  mengenai perlindungan terhadap organisasi bantuan, tetapi  Israel  tetap  saja  melanggar  kedua bunyi  pasal  tersebut.  Dalam Opertion Cast  Lead tanggal  8  Januari  2009 (Cast Lead Day 12), Israel    telah    menabrak truk      dengan      seorang      pekerja bantuan
kemanusiaan didalamnya sehingga mengakibatkan
pekerja kemanusiaan tersebut  mengalami  luka  - luka.  Pesawat  Israel  juga  menyerang sebuah sekolah  UNRWA di  Beit  Hanoun pada tanggal 6 Januari 2009  - (Cast Lead Day  10).    Akibatnya    40    orang    warga sipil    Palestina  yang  ditampung  di sekolah  tersebut  tewas  dan  beberapa sukarelawan yang kebetulan ada ditempat itu  juga  mengalami  luka-luka  akibat serangan udara Isael
( http://www.securitycouncilreportorg / ).
Hal ini memperlihatkan bahwa pelindungan    bagi    organisasi    bantuan dalam  konflik  Israel-Palestina  ini masih sangat rendah karena banyaknya sukarelawan yang malah menjadi korban.
d. Penjarahan  Harta  benda  Milik  Penduduk Sipil oleh Tentara Israel Pasal    33    Konvensi    Jenewa    IV/1949 mengatur    tentang    segala  bentuk penjarahan  itu  dilarang,  dan  konvensi  ini selain  melindungi  terhadap  orang  dan tetapi  juga  memberikan  perlindungan terhadap  harta  benda  mereka  dari perampasan.  Selama Opertion  Cast Lead 216  rumah  hancur,  107  di  Tepi Barat  dan  109  di  Gaza.  Juga  680  rumah rusak  parah.  Sebelum  merusak  dan menghancurkan  rumah-rumah  penduduk Palestina,  pasukan  Israel  juga  menjarah harta benda yang dimiliki oleh penduduk
Pelestina  yang  dianggap berharga. Sedangkan yang tidak dianggap berharga  turut  dihanguskan  bersamaan dengan rumah
mereka ( http://www.securitycouncilreportorg/ ). Hal  ini  dianggap  melanggar  bunyi  Pasal
33  karena  seperti  yang  telah  dijelaskan diatas  bahwa  Pasal  33  menyebutkan segala  bentuk  penjarahan  itu  dilarang sehingga walaupun dengan alasan apapun penjarahan  yang  dilakukan  oleh  pasukan Israel  tidak  dapat  dibenarkan  apalagi menjarah  barang  milik  penduduk  sipil yang sudah menderita akibat konflik.
e. Sandera Pasal  34  Konvensi  Jenewa  IV/1949 mengatur  tentang  pengambilan  sandera dilarang.      Tetapi      dalam      kenyataanya, pasukan      Israel      selama Opertion  Cast Lead telah  menggunakan  warga  sipil Palestina  sebagai  “tameng  manusia”
(human  shield) termasuk  dari  kalangan anak-anak  di  bawah    umur    dan    wanita. Pasukan    Israel    memaksa    mereka memeriksa rumah-rumah anggota HAMAS  atau  yang  dicurigai  sebagai anggota  HAMAS  dengan  ditodongkan senjata.
Sehingga apabila terjadi serangan dari HAMAS warga sipil itu lah yang  akan  terkena  serangan  pertama  kali ( http://luar-
negeri.kompasiana.com ).
Dalam Pasal 34 sudah diatur secara tegas mengenai pelarangan pengambilan
sandra,  tetapi  pasukan  Israel  tetap menggunakan  praktek  kotor  ini  dalam memburu  pejuang  Palestina.  Mereka  tak sungkan-sungkan menjadikan rakyat sipil  sebagai  tameng.  Sehingga Pasukan Israel  dapat  dikatakan  telah  melanggar Pasal 34.
f. Pelanggaran  untuk  Meninggalkan  Daerah Konflik Bagi Penduduk Sipil Palestina Israel menganggap bahwa tanah Palestina merupakan  suatu  tanah promise  land yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel, tetapi warga Palestina menganggap bahwa tanah  Palestina  adalah  tanah    milik mereka   yang   sah   akibat   dari   adanya Deklarasi    Balfour.  Berdasarkan    fakta sejarah    tersebut    pasukan    Israel    dari awal    terjadinya  konflik  ini  sampai dengan Opertion  Cast  Lead memiliki tujuan  yang  sama  yaitu  merebut  tanah Palestina  untuk  dijadikan  wilayah  Israel, oleh  karena  itu  mereka  berusaha  agar warga  Palaestina  segera  meninggalkan wilayah  Palestina.  Usaha  untuk  mengusir warga  Palestina  yang  dilakukan  pasukan bersenjata  Israel  menggunakan  kekerasan yang  berlebihan  dan  tidak  proporsional,
yaitu  melalui  pemboman,  pembunuhan yang ditargetkan, serangan,  dan  serangan oleh  pemukim  Israel.  Dalam  lima  hari pertama Opertion  Cast  Lead, Israel menggunakan udara besar-besaran, tanah, dan kekuatan laut terhadap penduduk sipil tak  berdaya  terjebak  di  dalam  Gaza dikepung. Pasukan Israel  juga  malakukan pembatasan gerakan bagi  warga Palestina yang  ketat    di    Jalur    Gaza    dengan memberlakukan ratusan pos
pemeriksaan  dan  tembok  pemisahan dibangun di atas tanah Palestina sehingga Palestina  tidak  dapat  berkomunaksi dengan dunia  luar.  Penyeberangan perbatasan  Gaza  telah  ditutup  selama lebih  dari  dua  tahun di  bawah  kebijakan hukum    Israel   ( http:// www.amnesty.org). Perlakuan  Israel  terhadap  warga  sipil Palestina  ini  melanggar  Pasal  Pasal  35 Konvensi  Jemewa  IV/1949    yang mengatur tentang hak untuk meninggalkan  daerah    konflik    bagi penduduk    sipil.    Inti  dari  pasal    itu menyebutkan  bahwa  semua  orang  yang dilindungi  yang  mungkin  memiliki keinginan  untuk  meninggalkan  wilayah konflik,    selama    terjadi    konflik,  berhak untuk melakukannya,
kecuali keberangkatan mereka bertentangan dengan    kepentingan    nasional    negara yang    bersangkutan.    Warga    sipil Palestina memiliki hak untuk meninggalkan  wilayah  Palestina  yang saat  itu  terjadi  konflik  menurut  Pasal  35 karena  kondisi  Palestina  tidak  aman  dan dapat  membahayakan  nyawa  mereka, tetapi  kenyataannya  Pasukan  Israel menutup  semua  akses  keluar  bagi  warga Palestina sehingga mereka ikut menderita akibat dampak dari serangan Israel.
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran Perlindungan  Penduduk  Sipil  Dalam  Situasi Perang  Ditinjau  Dari  Konvensi  Jenewa  IV  1949 dalam Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina dalam  Kasus Operation  Cast  Lead 27  Desember 2008 – 20 Januari 2009
Dalam  HHI  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  hukum  humaniter  ada  tiga  alternatif mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan  penduduk  sipil  yang  dapat  ditempuh untuk  menghukum  para  pelaku  kejahatan  perang tersebut.
1. Menurut Konvensi Jenewa
Menurut  Konvensi  Jenewa,  Mekanisme penegakan  hukum  dalam  hal  terjadinya pelanggaran  perlindungan  penduduk  sipil adalah  dengan  menggunakan  menggunakan National  Court atau  Mekanisme  Nasional.
Berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1)  Konvensi Jenewa  I,  Pasal  50  (1)  Konvensi  Jenewa  II, Pasal  129  (1)  Konvensi  Jenewa  III  dan  Pasal 146 (1) Konvensi Jenewa IV, yang merupakan ketentuan  yang bersamaan.  Maka  negara  yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk  menerbitkan  suatu  Undang-undang nasional    yang    memberikan    sanksi    pidana efektif    kepada  setiap  orang  yang  melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Pasal 17 Statuta  Roma  1998  mengatur  bahwa  satu kejahatan  itu  pasti  terjadi  di  wilayah  nasional suatu  negara  maka  harus  ada  jaminan  adanya penuntutan      yang      efektif      dengan mengambil      tindakan      hukum      ditingkat nasional,  maka  didasarkan  asas  kedaulatan negara  tindakan  hukum  ditingkat  nasional haruslah  dilakukan  lebih  dahulu,  namun  jika proses  peradilan  yang  efektif  melalui  tindakan hukum  ditingkat  nasional  tidak  dapat  berjalan barulah ICC dapat
melaksanakan yurisdiksinya.
Mekanisme  penyelesaian  kasus-kasus pelanggaran  HAM  yang  mengacu  kepada proses  pengadilan  nasional  ini  disebut  sebagai prinsip exhaustion of local remedies.
a. Negara tersebut sungguh-sungguh
“ Unwilling” (ketidaksediaan) atau “ Unable” (tidak mampu)
b. Negara    telah    mengambil    keputusan tidak    menuntut    seseorang    itu  karena “Unwillingnes” (keengganan)
atau “Inability” (Ketidakmampuan).
Pasal  17  ayat  2b  dan  c  Statuta  Roma  1998 mengatur  yang  dimaksud  dengan  “ Unwillingness” adalah:
1. Proses  pemeriksaan  yang  bertujuan  melindungi orang  yang  bertanggungjawab  tersebut  dari tindak pidana;
2. Penundaan dalam proses pemeriksaan;
3. Proses pemeriksaan tidak independen atau memihak.
Jadi  yang  dimaksud  dengan  peradilan nasioanal tidak dapat berjalan dengan efektif adalah jika terdapat “Unwilling”, ”Unable”, ”Unwillingness”,  “Inability”. Apabila  negara nasional  telah  mengambil  keputusan  untuk mengadili seseorang tetapi berdasarkan
“ Unwillingness” (keengganan)  dalam  arti  untuk melindungi  terdakwa  atau  pemeriksaan  dilakukan tidak independen atau memihak, maka perkara yang sudah diadili oleh pengdilan nasional tersebut  dapat diadili lagi oleh ICC sehingga dengan mengesampingkan  asas Ne bis in idem. Mekanisme  pertama  yang  menyebutkan bahwa  negara  peratifikasi  konvensi  Jenewa  1949 dan  Protokol  Tambahan  1977  harus  menerbitkan undang-  undang  nasional  yang  memberikan  sanksi yang  efektif  bagi  pelaku  kejahatan.  Seperti  yang terjadi  di  beberapa  negara  seperti  Belgia,  Kanada, Belanda,  Inggris  dan  Spanyol  yang  dalam perundangan  nasionalnya  menerapkan  berlakunya yurisdiksi  internasional  untuk  pelaku  kejahatan internasional.  Meskipun  belum  tentu  efektif  namun dapat  dijadikan  alternatif  untuk  menyeret  dan mengadili  para  petinggi-petinggi  Israel.  Akan  tetapi mekanisme  ini  akan  sangat  sulit  ditempuh  karena sampai  saat  ini  Israel  belum  meratifikasi  konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum  pelaku  dengan  hukum  nasionalnya karena  Israel  ingin  melindungi  pelaku  kejahatan yang  dilakukan  oleh  warga  negaranya  sendiri. Sebenarnya Israel mampu saja untuk mengadili para warga  negaranya  yang  telah  melakukan  pelanggran HAM  berat  di  Palestina  karena  Israel  sudah memiliki sistem peradilan nasional dan dapat dengan mudah menangkap para tersangka atau mendapatkan bukti  dan saksi  yang diperlukan  ,  tetapi  Israel  tidak bersedia  untuk  melakukannya “Unwilling” karena sudah  pasti  apabila  Israel  akan  bertujuan  untuk melindungi  warga  negaranya  secara  habis-  habisan dari  tanggungjawab  pidana  di  dalam  pengadilan. Maka  sangat  tidak  mungkin  untuk  mengandalkan mekanisme    penegakan    hukum    terhadap perlindungan  penduduk  sipil  ini  untuk  mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan.
Walaupun        dengan        menggunakan sistem        pengadilan        nasional (exhaustion    of local    remedies) tidak    dapat    diadili,    tetapi apabila   negara nasional telah mengambil keputusan untuk  mengadili  seseorang  tetapi  berdasarkan “Unwillingness” (keengganan)  dalam  arti  untuk melindungi  terdakwa  atau  pemeriksaan  dilakukan tidak independen atau memihak, maka perkara yang sudah diadili oleh pengdilan nasional tersebut dapat diadili lagi oleh ICC sehingga dengan mengesampingkan azas Ne bis in idem.
2. Penegakan Hukum Melalui Mahkamah Pidana
Internasional ( International Criminal Court/ICC )
Kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh Israel    sebenarnya    termasuk  salah  satu
kewenangan  Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC)  sebagai  pengadilan  tetap  yang  mulai berlaku  efektif  semenjak  tahun  2002.  Israel, selama  berkonflik  dengan  Palestina  dituduh telah  melakukan  berbagai  kejahatan  berat dalam  lingkup  hukum  internasional.  Dengan berbagai  bukti  banyaknya  korban  jiwa  dan serangan-serangan dari Israel terhadap penduduk sipil  Palestina  yang selalu  disiarkan ke publik, hal ini menjadikan keyakinan bahwa memang    Israel      telah      melakukan      suatu tindakan      sistematis    dan  terencana  untuk melenyapkan penduduk Palestina. Pelaku yang dianggap  paling  bertanggung  jawab  atas tindakan  pembantaian  dan  pengusiran  massal rakyat Palestina dari tanah kelahirannya adalah para  pemimpin  yang  memerintahkan  tindakan tersebut.  Pemimpin-pemimpin  Israel  sebagai pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam keluarnya  perintah  keji  terhadap  penindasan rakyat  Palestina,  adalah  merupakan  suatu kejahatan  perang  dan  kemanusiaan      yang melanggar   hak   asasi   manusia   dan   sangat berat  hukumannya.  Tindakan  yang  dilakukan oleh  para  pemimpin  Israel  itu  bisa diproses di ICC,  karena  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1) Statuta  Roma,  bahwa  yurisdiksi  ICC  adalah terbatas  pada  kejahatan  internasional  yang paling serius.
Terlepas    dari    kemampuan    ICC    untuk menghukum    para    penjahat  perang  Israel tersebut, sebagai salah satu metode menghentikan  konflik  berkepanjangan  Israel- Palestina,  ada hal prinsipil  yang menyebabkan tidak bisanya ICC mengambil alih permasalahan  itu,  yaitu  masalah  keterikatan dan  eksistensi  yurisdiksi  ICC.  Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh yurisdiksi  ICC  tersebut,  tetapi  melalui  suatu pernyataan  mengikatkan  diri  dan  menjadi pihak  pada  Statuta  Roma  1998  (Boer  Mauna, 2003:  263).  Kemudian,  syarat  utama  bagi eksisnya  yurisdiksi  itu  oleh  Pasal  12  ayat  (2) Statuta Roma 1998 dinyatakan dalam hal:
a. Kejahatan  yang  dilakukan  terjadi  di dalam wilayah negara peserta; atau
b. Kewargenegaraan  dari  si  pelaku  adalah negara  yang  menjadi  negara  peserta  atas Statuta.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  12  ayat (2)  Statuta  Roma  1998  bahwa  ICC  hanya  berlaku bagi  negara  yang  telah  meratifikasi  Statuta  Roma 1998,  sedangkan  Israel  belum  meratifikasi  Statuta Roma  1998.  Oleh  karena Israel  tidak  mengikatkan
diri  atau  menjadi  negara  peserta  pada  Statuta  ICC (Statuta Roma), maka ICC tentunya tidak akan bisa memproses  kasus  penjahat  perang  bagi  para pemimpin  Israel.  Para  pemimpin  Israel    yang seharusnya  dapat  diadili  sebagai  penjahat  perang, namun  terbentur  dengan  syarat  formal  pada  Statuta Roma  1998.  Maka,  usaha  untuk  menghentikan konflik  Israel-  Palestina  melalui  ICC  menjadi  tak berarti.  Namun  demikian  dalam  Pasal  12  ayat    (3) menyatakan    bahwa    ICC    memiliki    kewenangan untuk    mengadili  negara    non-ratifikasi    Statuta Roma    1998    dengan    syarat    negara    tersebut haruslah  membuat  suatu  pernyataan  penerimaan yurisdiksi  ICC  atau  perjanjian  khusus    yang  isinya negara    tersebut    harus  menundukan    diri    dan menerima  yurisdiksi  ICC.  Maka  dengan  demikian, Israel dapat dituntut ke mahkamah internasional atas kejahatan  kemanusiannya  terhadap  penduduk  sipil Palestina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) juncto Pasal 4 ayat (2).
3. Melalui Mahkamah Ad Hoc Dalam  Pasal  11  Statua  Roma  1998 menyatakan  bahwa  yurisdiksi  ICC  hanya mencangkup    kejahatan    yang    dilakukan setelah    Statuta    Roma    1998  mulai  berlaku yaitu  tanggal  1  Juli  2002.  Dengan  kata  lain setiap  kejahatan  yang    dilakukan    setelah berlakunya  Statuta  Roma  menjadi  yurisdiksi ICC  untuk  mengadilinya.  Tetapi  tidak  semua negara di dunia menjadi anggota ICC sehingga tidak  semua  pelanggaran  berat  bisa  dibawa  ke ICC.  Dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Statuta  Roma 1998 menyatakan bahwa ICC dapat menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya  di wilayah  yang  bukan  merupakan  negara  pihak apabila  terdapat  perjanjian  khusus.  Pada  pasal ini kurang efektif, karena apabila  suatu negara non  pihak  tidak  membuat  suatu  perjanjian khusus  yang  mengikatkan  diri  terhadap Statuta Roma 1998, maka yurisdiksi ICC tidak dapat digunakan
Padahal  tujuan  dari  ICC  adalah  untuk untuk  mengakhiri  impunity  bagi  yang melakukan  kejahatan  dan  mengupayakan pencegahan terjadinya kejahatan, tentu saja hal ini  sangat  bertentangan  dari  tujuan  utama dibuatnya  ICC.  Dalam  Statuta  Roma  1998, penyelesaian  untuk  negara  non  anggota  juga masih  minim  pengaturannya,  hanya  Pasal  13 ayat  (2)  yang  mengatur  penggunaan  referensi Dewan  Keamanan  PBB  untuk  penyelesaian untuk  negara  non  anggota,  selebihnya  tentang pengaturan  penyelesaian  negara  non  anggota tidak  dijelaskan  lebih  lanjut.  Bunyi  Pasal  13
ayat  (2)  menurut  penulis  sangat  tidak  efektif apabila  digunakan  untuk  menyelesaikan kasus  kejahatan  yang  salah satu  negara  yang menjadi  korban  belum  terdaftar  sebagai anggota  PBB  seperti  kasus  Israel-Palestina. Apalagi  kita  tahu  apabila  Israel  memiliki dukungan  dari  sekutunya  yaitu  Amerika Serikat  yang  menjadi  salah  satu  anggota  DK PBB,  yang  pastinya  akan  mengeluarkan  hak veto apabila DK PBB mengeluarkan referensinya  untuk  membawa  kasus  Israel- Palestina ke ICC.
Dari hasil penjabaran materi diatas, dapat disimpulkan apabila ICC kurang   memberikan perlindungan   terhadap   negara-negara   yang belum  menjadi  anggota.  Disinilah  menurut penulis peran dari Mahkamah Ad Hoc berada. Di  dalam  Statuta  Roma  1998  memang  tidak ada pasal yang mengatur secara  tegas  tentang kedudukan  Mahkamah  Ad  Hoc  ketika  ICC telah  dibentuk,  tetapi  berdasarkan  pembukaan Statuta  Roma  1998  yang  menyatakan  bahwa kejahatan  yang  paling  serius  menurut masyarakat internasional tidak dapat dibiarkan tanpa  adanya  ganjaran  dan  untuk  mengakhiri “impunity”  bagi  yang  melakukan  kejahatan tidak menutup kemungkinan dapat dibentuknya suatu  mahkamah  Ad  Hoc . Selain  itu,  tujuan pokok  dari  Hukum  Humaniter  Internasional adalah untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang  fundamental  dari  berbagai  jenis pelanggaran tanpa adanya  diskriminasi,  hal ini semakin memperkuat alasan untuk dibentuknya,  mahkamah  Ad  Hoc  apabila memang  terdapat  alasan  yang  mendesak  yaitu ICC tidak dapat mengadili suatu kasus.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk  pelanggaran  terhadap  penduduk  sipil yang  dilakukan  oleh Israel terhadap  Palestina  di Jalur    Gaza    Pada    Operation    Cast    Lead    27 Desember  2008-20  Januari  2009  dikategorikan menjadi    dua    jenis  kategori  kejahatan  yaitu Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan (crimes against  humanity) dan          kategori    Kejahatan Perang  ( war  crimes).
2. Penegakan    hukum  yang  dapat  dilakukan terhadap   perlindungan   penduduk   sipil   ditinjau dari  Konvensi  Jenewa  IV/1949,  Protokol Tambahan  I/1977,  dan  Statuta  Roma 1998 dalam konflik  Israel-Palestina  di  jalur  Gaza  pada Operation  Cast  Lead 27  Desember  2008-20
Januari 2009 adalah melalui ICC dan Pengadilan Ad Hoc.  Mekanisme  penegakan  hukum  terhadap perlindungan  penduduk  sipil  melalui  ICC  dapat diselesaikan  melalui  referensi  Dewan  Keamanan PBB.  Penegakan  Hukum  melalui  ICC  dan Pengadilan  Ad  Hoc  ini  dapat  dilukan  dengan melakukan  penuntutuan  pidana  dan  memberi bantuan  seperti  pendanaaan,  sumber  daya manusia,  menyediakan  hakim-hakim,  penuntut umum  melalui  sumbangan-sumbangan  atau kontribusi dari negara lainnya
Saran 1. Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa seharusnya mengawasi dan memberikan perlindungan  khusunya  kepada  penduduk  sipil. Selain  itu  juga  perlu  dilakukan  tingkat pengawasan terhadap ketentuan Hukum Humaniter  Internasional  baik  secara  PBB  atau lembaga kemanusiaan lainnya seperti ICRC.
2. Perlu diterapkannya asas proporsionalitas (yakni asas mempertimbangan asas kemanusiaan dalam melakukan  serangan)  dalam  konflik  bersenjata antar  kedua  negara.  Sehingga  diperlukan adanya  sanksi    yang  tegas  dan  diberinya peringatan  mengenai  hukum-hukum  humaniter yang telah dilanggar.  Jika  pihak  Israel  masih melakukan    pelanggaran,    maka    pihak  Israel harus diadili di Pengadilan Internasional (ICJ).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Permansari,  Arlina,  dkk.  1999. International Committe  of  the  Red  Cross,  Pengantar
Hukum Humaniter . Jakarta: Miamita Print Darmawan, Asep. 2005. Prinsip
Pertanggungjawaban  Pidana  Komandan Dalam Hukum Humaniter KumpulanTulisan. Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti E.,  Siahaan,  B. Perlindungan  Terhadap  Warga Sipil  dan  Obyek-Obyek  Sipil  Dari  Sasaran Perang  di  Suriah  Ditinjau  Dari  Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulations.
Fisher,    Simon    at.all.    2000. Mengelola  Konflik: Keterampilan  dan  Strategi untuk Bertindak. The British Council.
Fisher,  Ronald  J.  1997. Interactive  Conflict Resolution ,  Syracuse  University Press. Galtung, Johan. 1976. Three Approaches to Peace: Peacemaking,
Peacekeeping
and
Peacebuilding. Dalam  Johan  Galtung :
Peace  War  and  Defense:  Essays  in  Peace Research II, Copenhage n, Christian Ejlers.
Garner,    Bryan    A.    2004.    Black’s    Law Dictionary,   eight   edition.   Dallas. Thomson west.
Gesser, Hans-Peter. 1993. International Humanitarian Law, An Introduction, Separate  Print  from  Hans  Haug  Humanity for  All,  International  Red  Cross  and  Red Crescent  Movement, Henry Dunant  Institute,
Paul  Hauot  Publisher,  Berne  Stuttgart, Vienna.
Hadikusuma,  Hilman  H.  1995 .  Metode  Pembuatan Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum. Bandung: Mandar Maju. Harriss  (ed),  John.  1995. The  Politics  of Humanitarian Intervention , London and New York, Pinter books.
Haryomataram.1984.    Humaniter.  Jakarta:CV Rajawali.
Istanto,  F.  Sugeng  .  1992. Perlindungan Penduduk  Sipil  dalam  Perlawanan  Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional , Yogyakarta, Andi Offset Jean,  Pictet.  1996. Les  Principes  du  Droit international humanitaire, Comite International  dela  Croix-Rouge,  Geneva (Penerbitan  kembali  artikel  yang  dimuat dalam  Revue  Internationale  de  la  Croix- Rouge), September, Oktober, dan November Kusumaatmadja,    Mochtar.    1968. Konvensi Jenewa    tahun    1949    mengenai Perlindungan  Korban  Perang. Bandung: Binatjipta Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada
Soekanto,    Soerjono    &    Mamudji,    Sri.    2003.
Penelitian    Hukum    Normatif    :  Suatu Tinjauan  Singkat. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada
Suryokusumo,  Suryanto  .  2006. Konsep  Sistem Pertahanan Non-Militer
United    Nation,    DPA.2014. Peace    Agreement Database,   United   Nation Peacemaker Wallensteen  (ed),  Peter.  1997. International Intervention:  New  Norm  in  the  Post  Cold war Era?. Upsala University,  Department of Peace and Conflict Research
Wibke  Hansen,  Oliver  Ramsbotham,  Tom Woodhouse.  2001.  Hawkes  and  Doves:
Peace Keeping and Conflic Resolutions.Berghof  Research  Center  for
Costructive Conflict Management

## B. Artikel dalam Jurnal
Sitompul,  A.  S.  (2017). Perlindungan  Terhadap Warga  Sipil  Sebagai  Korban  Penyanderaan Dalam  Konflik  Bersenjata  Di  Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional Sudira,  I.  N.  (2015). Nuansa  Baru  Peranan  PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif  Resolusi  Konflik.  Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 11(1) Wulandari  dan  Darmawan.  Perlindungan  Hukum Terhadap    Warga    Sipil  Dalam  Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya
Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum    Humaniter Internasional,    Bagian    Hukum  Internasional Fakultas Hukum Udayana
Yuliantiningsih,  A.  2009.  Agresi  Israel  Terhadap Palestina  Perspektif  Hukum  Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum, 9(2),
135-144. Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum tentang Penyelesaian Sengketa
Internasional  Termasuk  di  Dalam  Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2). Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  Penerapan  Prinsip
Persona Non Grata (Hubungan
Diplomatik  Antara  Malaysia  dan  Korea Utara). Jurnal Advokasi , 7 (2), 135-148.
Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee  (BLC)  Dalam  Pengelolaan Perbatasan  Antara  Indonesia  dan  Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99-114.
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  The  Efforts  of Republica  Democratica  de  Timor-Leste (Timor  Leste)  to  be  a  member  of Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  and  take  an  active  role  in maintaining  and  creating  the  stability  of security in Southeast Asia. Southeast Asia Journal  of  Contemporary  Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24. Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip  Uti Possidetis  Juris. Jurnal  Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On  Land  Border  Management  Between Indonesia  And  Papua  New  Guinea
According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86. Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementation  Of
Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement  Between  Indonesia-Timor Leste  In  The  Resolution  Of  The  Land Border  Dispute. Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan  Darat  di  Segmen  Bidjael Sunan–Oben  antara  Indonesia  dan  Timor
Leste. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan , 5 (2),
252-260.
Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia  kepada  Etnis  Rohingya  di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15. Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and  Actions That  Should  Be  Taken  by  The  Parties  In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The  Geneva  Convention  1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).
Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment  of  Labor  Rights  for  Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal
of Criminology and Sociology , 10 , 272-280. Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara  Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The  Personal  Data  Protection  of  Internet Users  in  Indonesia. Journal  of  Southwest Jiaotong University , 56 (1).
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016).  Legal Instrument  of  the  Republic  of  Indonesia on  Border  Management  Using  the Perspective of
Archipelagic
State. International  Journal  of  Business,
Economics and Law , 11 (4).
Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The  Implementation  Of  Agreement  On Transboundary  Haze  Pollution  In  The Southeast  Asia  Region  For  Asean Member  Countries. International  Journal of Business, Economics and Law , 17 (4). Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A. (2019,  May).  Dispute  Settlements  of  Oil Spills  in  the  Sea  Towards  Sea Environment Pollution. In First
International  Conference  on  Progressive Civil  Society  (ICONPROCS  2019) . Atlantis Press.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P.  R.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Laut Akibat  Tumpahan  Minyak  Di  Laut Perbatasan  Indonesia  Dengan  Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (3), 131-140.
Setiawati,  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa Kepulauan  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea
Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
C. Artikel dalam Internet Amnesty International. 2009. http://www.amnesty.org/en/region/israel- occupied-palestinian-territories/report-
2011.html, diakses   tanggal   17 Desember 2020
Amnesty            Internasional.            2009. http://www.amnesty.org/en/news-and- updates/report/impunity-war-crimes-gaza- southern-israel-recipe-further-civilian suffering-20090702 ,  diakses  tanggal  17
Desember 2020 Anonim. 2010 . http://topics.nytimes.com/top/news/internati onal/countriesandterritories/gaza_strip/index. html , diakses tanggal 17 Desember 2020
Btselem.
2009.
https://btselem.org/english/statistics/Casual- ties.asp . diakses pada tanggal 17 Maret 2020 International          Committee          of         the Red                  Cross.                  2003. http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/585-
08?OpenDocument, diakses  tanggal  18 Desember 2020
International         Committee          of         the Red                  Cross.                  2012. http://www.icrc.org/customary- ihl/eng/docs/v1_rul_rule47 ,                diakses tanggal 18 Desember 2020.
International  Committee  of  the  Red  Cross.2012. http://www.icrc.org/Protokol-Additional-to- the-Genewa-Convention ,      diakses  tanggal 18  Desember 2020. Muhammad, R.Ade. 2010.
http://luar- negeri.kompasiana.com/2010/11/17/strategi- perisai-manusia-hamas ,  diakses  pada  tanggal 16 Maret 2020
United     Nations     High      Commissioner     for Human          Right            .2010 . http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcou ncil/docs/12session/UNHumanRightsCouncil Report-of-the-Fact-Finding-Mission-of-the- GazaConflict ,  diakses  tanggal  20  Desember 2020. Security Council. 2009 . http://www.securitycouncilreport.org/chrono logy/israel epalestine.php?page=9 ,    diakses tanggal 20 Desember 2020.
United Nation. 2008.
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BE07 C80CDA4579468525734800500272 ,  diakses tanggal 20 Desember 2020.
United Nation. 2009. http://www.un.org/children/conflict/_docume nts/A.HRC.10.22.pdf ,    diakses  tanggal  22 Desember 2020.

## D. Skripsi dan Disertasi
Anggara,  Rizki  Bima.  (2008). "Studi  komparasi antara  hukum  humaniter  internasional  dan hukum  islam  mengenai  perlakuan  tawanan perang" ,  Skripsi  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta.
Susan,    G.    (2012). Peranan    Dewan    Keamanan Pbb    Dalam    Penyelesaian  Konflik  Israel- Palestina  (Studi  Kasus  Resolusi  Dewan Keamanan  Pbb  Nomor  1860  Tahun  2009) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)

## E. Instrumen Internasional
Konvensi    Jenewa    1949    dan    Protokol Tambahan    1977 (The    Geneva Convention of 1949 and Their Additional Protocols 1977.