licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Quo Vadis Landasan Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

## Andi Kusnanto
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, andikus39@gmail.com

## ABSTRACT
The Ministry of Home Affairs issued Permendagri No. 4 of 2023 as a legal basis for the appointment of acting regional heads. In fact, viewed from various aspects, the legal basis in the form of Permendagri is not sufficient and  inappropriate  to  accommodate  the  needs of  the  mechanism  for  appointing acting  regional  heads.  The research methods used in this study belong to the normative juridical type of research. The type of data used is secondary  data,  so  the data  collection  uses  literature  studies.  The  data  analysis method  used is  qualitative analysis. This article finds the problem of non-conformity in the formation of appointment regulations in the form  of  Permendagri,  and  finds  several  issues  that  will  be  discussed:  First,  the  position  of  the  Ministerial Regulation in the legal system in Indonesia. Second, Permendagri 4/2023 contradicts Article 86 Paragraph (6) of  Law  No.  23  of  2014  concerning  Regional  Government.  Third,  Permendagri  4/2023  ignores  the recommendations  of  Constitutional  Court  Decision  No.  67/PUU-XIX/2021.  This  article  concludes  that harmonization is needed in the issuance of technical regulations for the appointment of acting regional heads, so it is recommended to issue laws and regulations in the form of Government Regulations as mandated by the Constitutional Court and laws.
Keywords Acting Regional Head; Government Regulation; Ministerial Regulation Cite This Paper Kusnanto, A. (2024). Quo Vadis Landasan Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History:
Received: 2023-10-06
Accepted: 2023-11-21
Corresponding Author: Andi Kusnanto, andikus39@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Rapat  Kerja  dan  Rapat  Dengar  Pendapat  terkait  Penetapan  Jadwal Pemilu Serentak 2024, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum telah sepakat menetapkan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 pada 14 Februari 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. 1 Penjadwalan Pemilu diputuskan dengan mempertimbangkan prinsip
1 W.  Cahyono,  A.,  Iftitah,  Anik.,  Rizki  Hidayatullah,  A.,  Yuliastuti, E.,  & Susetiyo, “Analisis  Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Ind onesia,” Jurnal Supremasi 13, No. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041.
efisiensi dalam konteks pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah. 2
Pengangkatan penjabat sementara ini muncul sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan  definitif  bagi  271  kepala  daerah  pada  periode  tahun  2021  dan  2022.  Terhitung penjabat kepala daerah yang akan diangkat pada tahun 2022 adalah untuk 101 daerah, dan pada tahun 2023 untuk 170 daerah untuk menggantikan kepala daerah definitif. 3 Itu artinya, pertama  kali  dalam  sejarah  pemerintahan  Indonesia,  setengah  dari  total  jumlah  daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia akan dipimpin oleh penjabat sementara kepala daerah. Di samping jumlah penjabat yang sangat banyak, masa tugas para penjabat ini pun sangat lama, dengan total masa tugas beberapa penjabat bisa mencapai 2,5 tahun, bahkan hingga 3 tahun.
Semula pengaturan tentang pengangkatan penjabat kepala daerah tidak diatur dalam suatu  peraturan  khusus,  melainkan  tersebar  dalam  berbagai  jenis  peraturan  sehingga menimbulkan  beberapa  permasalahan  kepastian  hukum.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari ketiadaan hukum atau peraturan adalah terjadinya “ legal uncertainty (rechtsonzekerheid) ” dan  lebih  jauh  lagi  dapat  menyebabkan  “ legal  chaos  (rechtsverwarring) ” . 4 Pengangkatan penjabat selama kurun waktu tersebut diwarnai berbagai persoalan, mulai dari legitimasi yang rendah, konflik kewenangan, hingga pengangkatan TNI-Polri aktif menjadi penjabat, dan rentan intervensi dari pusat akibat resentralisasi kekuasaan.
Permasalahan tersebut semula berakar pada tidak adanya peraturan yang menjadi landasan  hukum,  yang  akhirnya  bergulir  hingga  ranah  Mahkamah  Konstitusi  yang melahirkan Putusan MK yakni Putusan MK No. 67/PUU/XIX/2021. Dalam pertimbangannya, Mahkamah  merekomendasikan  kepada  pemerintah  untuk  segera  menerbitkan  peraturan pelaksana sebagai dasar teknis pengangkatan penjabat. Ombudsman melalui Laporan Akhir Hasil  Pemeriksaan  mengutarakan  sejumlah  hal  yang  harus  dilakukan  Mendagri  terkait perbaikan  atas  maladministrasi  pengangkatan  penjabat.  Pertama,  menindaklanjuti  surat pengaduan dan substansi keberatan dari pihak Pelapor (KontraS, ICW, dan Perludem) atas tidak dipenuhinya permohonan informasi dokumen-dokumen hukum maupun administratif yang berkaitan dengan proses pengangkatan penjabat kepala daerah; Kedua, Memperbaiki proses  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  dari  unsur  prajurit  TNI  aktif;  dan  ketiga, menyiapkan  naskah  usulan  pembentukan  PP  terkait  proses  pengangkatan,  lingkup kewenangan,  evaluasi  kinerja  hingga  pemberhentian  penjabat  kepala  daerah. 5 Sebagai respon  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Kemendagri  berupaya memberikan payung hukum sebagai landasan teknis dalam pengangkatan penjabat. Selain mengacu  pada  putusan  tersebut,  Kemendagri  juga  merujuk  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,  ketentuan  tersebut  dianggap  memberikan  delegasi  kepada  Mendagri  untuk membentuk peraturan pelaksana tentang penjabat kepala daerah dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.
Pasca disahkan dan diberlakukan, justru banyak pihak mempersoalkan kesesuaian antara  norma  dan  diatur  dengan  bentuk  peraturan  yang  dibuat.  Persoalan  tersebut
2 Doni,  “DPR,  Pemerintah dan  Peny elenggara  Sepakati  Pemilu  Serentak  14  Februari  2024,” https://www.kominfo.go.id/, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan- penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita.
3 Eko  Prasojo,  “Legitimasi  Penjabat  Kepala  Daerah,”  Situs  resmi  Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas Indonesia, 2022, https://fia.ui.ac.id/legitimasi-penjabat-kepala-daerah/ .
4 Mustawa Nur dan Said Karim, “Harmonization of Regulations Rega rding Press Coverage Respect the Principle of Presumption of Innocence in the Press Law,” Journal of Law, Policy and Globalization 91 (2019).
5 ICW,  “Ombudsman  Offside:  Sekjen  Ombudsman  Rangkap  Jabatan  Menjadi  Penjabat  Gubernur  Bangka Belitung!,”  ICW,  2023,  https://antikorupsi.org/id/ombudsman -offside-sekjen-ombudsman-rangkap-jabatan- menjadi-penjabat-.
didasarkan pada beberapa aspek yang begitu kompleks, khususnya mengenai kedudukan Peraturan Menteri dan konflik peraturan perundang-undangan. Sebagaimana menurut Saldi Isra, penyebab utama adanya ketidakpastian hukum adalah karena Peraturan Menteri tidak melalui proses harmonisasi yang sama seperti tahap pembentukan Peraturan Pemerintah dan  Perpres.  Akibatnya,  Peraturan  Menteri  sangat  mungkin  menghasilkan  regulasi  yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk rentan bertentangan dengan undang-undang. 6
Hierarki dan jenis peraturan peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan. 7 Berdasarkan  pasal  tersebut,  Peraturan  Menteri  tidak termasuk  dalam  hierarki  peraturan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  ketentuan Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  hanya  memberikan  pengakuan terhadap  keberadaan  Peraturan  Menteri  dan  kekuatan  hukumnya.  Kedudukan  Peraturan Menteri  lazimnya  dihubungkan  dengan  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  dianut  di Indonesia, sebagaimana ditentukan Pasal 17 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
Dalam  sistem  presidensil,  peran  menteri  hanyalah  sebagai  pelaksana  tugas  atau pejabat  yang  melaksanakan  tugas,  sementara  kewenangan  dan  tanggung  jawab  tetap berpusat  pada  Presiden  sebagai  pihak  yang  memberi  mandat.  Oleh  karena  itu,  ketika menteri diberikan kewenangan legislasi untuk membuat peraturan menteri dalam kerangka pemerintahan presidensil, hal ini umumnya menimbulkan perdebatan. Termasuk dalam hal ini,  landasan  hukum  berupa  Permendagri  dianggap  tidak  cukup  dan  tidak  tepat  untuk mengakomodir kebutuhan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam mencari sumber  penelitian  hukum  (bahan  hukum)  yang  digunakan  dengan  berpegang  pada  segi-segi normatif  yang  dimulai  dengan  menganalisis  berbagai  norma  hukum  dengan  pendekatan doktrinal  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  yang  diteliti  dan  dianalisis. 8 Sumber penelitian hukum ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier. 9 Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  peraturan  perundang- undangan  terkait  lengkap  dengan  aturan  pelaksanaanya.  Bahan  hukum  sekunder didapatkan  melalui  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum,  dan  artikel  hukum  yang  masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  menteri  dalam  struktur  pemerintahan  suatu  negara  berkaitan  dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara tersebut. Indonesia adalah negara yang menerapkan  sistem  pemerintahan  presidensil,  dimana  menteri  diangkat  dan  dapat diberhentikan  oleh  presiden.  Oleh  karena  itu,  menteri  memiliki  tanggung  jawab  kepada presiden, yang merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara. Menteri berkedudukan sebagai pembantu presiden yang bertugas dalam menjalankan fungsi eksekutif. 10 Sehingga berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  Pasal  17  UUD  NRI  1945  tersebut,  menteri  memiliki
6 Saldi Isra, “Merampingkan Regulasi,” kompas.com, 2017,
https://www.kompas.id/baca/opini/2017/03/13/merampingkan-regulasi.
7 UUPUU, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dan K , 2011.
8 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
9 E.  Dyah,  O,  S.,  &  A’an, Penelitian  Hukum  (Legal  Research):  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan (Sinar Grafika, 2015).
10 Retno Saraswati dan Ratna Herawati Muhamad Nafi Uz Zaman, “Analisis Dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (2020).
peran sebagai pelaksana tugas ( mandataris ), namun kewenangan dan tanggung jawab tetap berada  di  tangan  presiden  ( mandans ).  Banyak  ditemukan  regulasi  yang  bersifat  anomali, bahwa  Menteri  mendapatkan  atribusi  untuk  membuat  Peraturan  Menteri  dalam  sistem pemerintahan presidensial, misalnya alam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terdapat  sekian  banyak  pasal  yang  memberikan kewenangan kepada menteri untuk membuat peraturan menteri. Hal yang sama ditemukan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan  Kawasan  Permukiman,  dan  beberapa  undang-undang  lainnya.  Undang-undang  yang paling banyak memberikan atribusi kepada Menteri adalah UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 11
Instrumen hukum yang digunakan oleh menteri dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden adalah peraturan menteri dan keputusan menteri. Dalam praktik, tidak begitu  jelas  perbedaan  antara  kedua  bentuk  tersebut.  Secara  umum,  aturan  negara ( staatsregeling )  atau  keputusan  dalam  konteks  yang  lebih  luas  dapat  dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu wettelijk regeling (aturan perundang-undangan), beleidsregels (aturan  kebijakan),  dan  beschikking  (ketetapan).  Di  dalam  kategori wettelijk  regeling (aturan perundang-undangan), terdapat berbagai jenis peraturan seperti Undang-Undang Dasar  atau  konstitusi,  undang-undang,  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, hingga peraturan tingkat desa. Sementara itu, dalam kategori beleidsregels (aturan kebijakan) termasuk instruksi, surat edaran, pengumuman, dan  peraturan  sejenisnya.  Sedangkan  dalam  kategori beschikking (ketetapan),  contohnya adalah surat keputusan. 12
Apabila  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 jo .  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2019, 13 Pasal  7  ayat  (1)  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  telah  diatur  secara  yuridis  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan, sebagai berikut:
a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
c. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu),
d. Peraturan Pemerintah,
e. Peraturan Presiden,
f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di luar hierarki tersebut adalah  Peraturan  Menteri.  Peraturan  Menteri  adalah  keputusan  yang  memiliki  sifat pengaturan  ( regelen ),  berbeda  dengan  Keputusan  Menteri  yang  memiliki  sifat  penetapan ( beschikking ). 14 Tidak  adanya  Peraturan  Menteri  dalam  hierarki  tentu  saja  menciptakan perdebatan berbagai pihak, terutama dalam konteks hubungannya dengan peraturan lain yang berada dalam hierarki perundang-undangan..
Selanjutnya,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  8  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu peraturan dapat memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 15
11 Ridwan,  “Eksistensi  Dan  Urgensi  Peraturan  Menteri  Dalam  Penyelenggaraan  Pemeri ntahan  Sistem Presidensial,” Jurnal Konstitusi 18, no. 4 (2021).
12 Bayu  Dwi  Anggono,  “Tertib  Jenis,  Hierarki,  dan  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang -Undangan: Permasalahan dan Solusinya,” Jurnal Masalah -Masalah Hukum 47, No. 1 (2018).
13 UUPUU, Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2019.
14 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
15 Pratisto  Ilham  Pranoto  dan  Gayatri  Dyah  Suprobowati,  “Kedudukan  Peraturan  Menteri dalam  Sistem Perundang- Undangan Indonesia,” Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, No. 3 (2022).
a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Dibentuk berdasarkan kewenangan.
Contoh dari peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  terdapat  dalam  Pasal  19  ayat  4  UU  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  menyampaikan  pernyataan  untuk  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.” Peratura n menteri yang dibentuk  atas  dasar  perintah  dari  undang-undang  tersebut  dapat  disebut  juga  sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi ( delegated legislation ) karena dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011tersebut,  maka  pembentukan  Peraturan  Menteri  dapat  terjadi  apabila  ada  perintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi, seperti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  atau  Peraturan  Presiden,  atau  jika pembentukan  tersebut  didasarkan  pada  kewenangan.  Menurut  pandangan  Maria  Farida Indrati,  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  dari  kewenangan  memiliki  dua sumber utama, yaitu melalui atribusi dan delegasi. 1617
Sejalan  dengan  pandangan  tersebut,  A.  Hamid  S.  Attamimi  menekankan  bahwa atribusi  kewenangan  perundang-undangan  merujuk  pada  pembentukan  wewenang  baru oleh konstitusi ( grondwet ) atau oleh pembentuk undang-undang ( wetgever ) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk tujuan tersebut. 18 Sementara  itu,  dalam  konteks  perundang-undangan,  delegasi  adalah  proses pemindahan atau penyerahan kewenangan untuk merumuskan peraturan dari pemegang kewenangan  asal  yang  memberikan  delegasi  (delegans)  kepada  pihak  yang  menerima delegasi  (delegataris)  dengan  tanggung  jawab  pelaksanaan  kewenangan  tersebut  berada pada delegataris, sementara tanggung jawab delegasi sangat terbatas. 19
Kedudukan Menteri sebagai pembantu presiden sebagaimana diatur Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan penafsiran bahwa  menteri memiliki kewenangan atributif atau  melekat  yang  didapat  dari  kewenangan  presiden  untuk  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Namun di lain sisi, sebagian pihak  menganggap  bahwa  pada  dasarkan  menteri  tidak  memiliki  kewenangan  atributif untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena menteri tidak memiliki  kewenangan  asli,  kewenangannya  bersumber dari  kewenangan  presiden selaku pembantu presiden.
Zainal Arifin Muchtar, berpendapat Menteri tidak memiliki kewenangan yang bersifat atributif. Kewenangan yang diperolehnya hanya berupa delegasi atau mandat dari Presiden, sehingga  peraturan  menteri  hanya  untuk  mengatur  internal  organisasi  dalam  bentuk peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ),  bukan  bersifat regeling . 20 Ibnu  Sina  menggambarkan peraturan  menteri sebagai  “kolesterol  jahat”  yang  menyebabkan  berbagai  permasalahan perundang-undangan sehingga keberadaannya menjadi penyebab paling utama terjadinya “obesitas”  peraturan  perundang -undangan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari peraturan.go.id, saat ini terdapat 57.881 peraturan perundang-undangan seluruhnya, dari sejumlah  tersebut  18.211  di  antaranya  adalah  Peraturan  Menteri. 21 Menurut  pandangan
16 Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
17 Anik Iftitah, ed., Ilmu Perundang-Undangan , Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
18 Hamid Attamimi, Ilmu Perundang-Undangan (Bandung: Sinar Grafika, 1990).
19 Attamimi.
20 Norman  Edwin  Elnizar,  “Salah  Urus  Peraturan  Menteri  Jadi  Sumber  Masalah  Persoalan Regulasi  di Indonesia,”  Hukumonline.com,  2017,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06adf8f00cf/salah - urus-peraturan-menteri-jadi-sumber-masalah-persoalan-regulasi-di-indonesia/?page=2.
21 Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk -Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi,” Jurnal Ius Quia Iustum 26, No. 3 (2019).
Sofyan  Apendi,  peraturan  yang  berlaku  di  tingkat  pemerintahan  pusat  hanya  perlu mencakup peraturan presiden, sehingga sebaiknya peraturan menteri dihapuskan. 22
Serupa dengan pendapat Zainal Arifin Mochtar, Agus Kusnadi mengemukakan bahwa kedudukan yang tepat dari Peraturan Menteri adalah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Undang-undang  tersebut  menetapkan  bahwa  tidak  semua  peraturan  menteri  dapat dikategorikan  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  menteri  yang  dibentuk berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (4)  dalam  undang-undang  tersebut  dapat  dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Menteri yang tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  7  ayat  (4)  tidak  dapat  dianggap  sebagai  peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berlaku sebagai aturan kebijakan ( beleidsregels ). 23
Delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam konteks  akademis,  dikenal  sebagai delegated  legislation .  Maria  Farida  mengaitkan  istilah delegated legislation ini dengan peraturan pelaksana ( verordnung ) yang juga setara dengan aturan otonom ( autonome satzung ). Aturan otonom (autonome satzung) diperoleh melalui kewenangan  atributif,  sementara  peraturan  pelaksana  ( verordnung )  diperoleh  melalui kewenangan  delegasi.  Kedua  jenis  aturan  ini  berada  di  bawah  hierarki  undang-undang, berfungsi  untuk  mengatur  dan  menjalankan  ketentuan  yang  terkandung  dalam  undang- undang  yang  lebih  tinggi. 24 Oleh  karena  itu,  pemahaman  terhadap  frasa  ‘berdasarkan kewenangan’  pada  Pasal  8 ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  tidak  merujuk  kepada kewenangan legislatif untuk mengatur, kecuali jika hal tersebut dijelaskan atau diatur secara eksplisit dalam sebuah undang-undang.
Menurut pandangan Bagir Manan, delegasi peraturan tidak boleh dirumuskan dalam bentuk  umum.  Artinya,  setiap  delegasi  peraturan  yang  diberikan  harus  secara  tegas menyebut  substansi  pokok  yang  akan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Misalnya disebutkan mengenai pengaturan susunan organisasi, tata kerja, dan sebagainya. Sehingga  secara  lebih  spesifik,  Peraturan  Menteri  dan  Keputusan  Menteri  hanya  dapat mengatur  hal-hal  yang  secara  tegas  diperintahkan  oleh  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya. 25 Misalnya  tergambar  dalam  Pasal  19  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan,  yang  menegaskan bahwa :  ”Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  menyampaikan  pernyataan  untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri .”
Saldi Isra berpendapat, adanya ruang membentuk regulasi, materi peraturan menteri sangat berpotensi mengabaikan wewenang yang dimiliki presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Sehingga  perlu  ada  upaya  untuk  membatasi  keleluasaan  pembentukan peraturan menteri. Pembatasan tersebut menurut Saldi, pertama, dengan menghapus frasa ‘dibentuk  berdasarkan  kewenangan’  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  8 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Apabila  ketentuan  tersebut  ditiadakan,  baik peraturan  menteri  maupun  peraturan  lain  dapat  dibentuk  hanya  jika  secara  langsung mendapat  delegasi  atau  perintah  tegas  dari  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat atasnya. Dalam hal ini,  peraturan menteri hanya dapat dibuat setelah mendapat perintah langsung dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden, ketiga
22 Sofyan Apendi, “Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional,” PALAR (Pakuan Law Review) 7, No. 1 (2021).
23 Agus  Kusnadi,  “Implikasi  Hukum dari  Eksistensi  Peraturan  Menteri  terhadap  Peraturan  Daerah  dalam Pemberlakuan Prinsip Hierarki Peraturan Perundang- Undangan,” Jurnal Konstitusi 1, no. 1 (2009).
24 Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan .
25 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992).
produk  peraturan  perundang-undangan  tersebut  menjadi  mekanisme  kontrol  untuk membentuk peraturan menteri. 26
Merujuk  kembali  pada  teori  negara  kesatuan,  kedudukan  menteri  dalam melaksanakan tugasnya tepat berada di bawah presiden sebagai pembantu tugas-tugas yang dijalankan  oleh  presiden,  maka  begitu  pula  peraturan  yang  dikeluarkannya,  peraturan menteri  merupakan  jenis  peraturan  yang  berada  pada  level  pusat.  Apabila  digambarkan secara hierarkis, maka posisi peraturan menteri tepat berada di bawah peraturan presiden dan berada di atas peraturan tingkat daerah. Oleh sebab itu, ketika  menteri menerbitkan suatu  peraturan  maka  sudah  tentu  peraturan  tersebut  berada  di  bawah  peraturan  yang dikeluarkan oleh presiden yaitu peraturan presiden. 27
Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Bertentangan dengan Pasal 86 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Penyusunan peraturan perundang-undangan seringkali diibaratkan dengan menulis puisi  ( wetgeving  wordt  vaak  vergeleten  met  poezie ),  sehingga  penyusunan  peraturan perundang-undangan juga disebut sebagai seni ( een kunst ), yakni seni merumuskan norma hukum  secara  harmonis. 28 Perumusan  peraturan  perundang-undangan  seringkali menimbulkan  disharmoni  regulasi,  sebab  substansi  hukum  yang  bersifat  kompleks  dan dinamis. Bersifat kompleks karena konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi  (vertikal),  antar  peraturan  yang  sederajat (horizontal),  atau  bahkan  antar  norma  dalam  satu  instrumen  pengaturan  itu  sendiri (internal). Bersifat dinamis karena regulasi dituntut mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan bernegara yang terus berubah. 29
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2023  pada  bagian  konsideran menyatakan  bahwa  pembentukannya  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  201  ayat  (9),  ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, 30 bahwasannya ‘ perlu  ditetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Penjabat  Gubernur,  Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota ’. Padahal dalam ketentuan Pasal 201 yang dimaksud, hanya menyatakan  bahwa  ketentuan  pengisian  kekosongan  penjabat  ‘ sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan ’. Artinya, Kemendagri jelas mengabaikan ketentuan Pasal 86 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 31 yang secara terang disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Sebelumnya,  berdasarkan  Laporan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan  (LAHP)  mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Pemeriksaan didasarkan pada laporan yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  serta  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi (Perludem) atas dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah.  Dalam  hasil  pemeriksaan  itu  dilaporkan  bahwa  ada  tiga  bentuk  maladministrasi yang  dilakukan  Kemendagri  dalam  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah.  Pertama, Kemendagri  mengabaikan  permohonan  keterbukaan  informasi  dan  keberatan;  Kedua, penyimpangan terhadap prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Misalnya,
26 Isra, “Merampingkan Regulasi.”
27 Juwita Putri Pratama dan Lita Tyesta A. L. W., “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan,” Jurnal Konstitusi 19, No. 4 (2022).
28 Ridwan,  “Eksistensi dan  Urgensi  Peraturan  Menteri  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Sistem Presidensial.”
29 Nurfaqih  Irfani,  “A sas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 16,  No.  3  (2020), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.54629/jli.v17i3.711. 30 UUPilkada, “Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada” (2016).
31 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014)
pengisian  penjabat  dari  unsur  TNI  aktif;  Ketiga,  mengabaikan  pertimbangan  terhadap putusan MK yang menetapkan perlu adanya peraturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.  Ombudsman  RI  (ORI)  memberi  saran  kepada  pemerintah  untuk  menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah. 32
Penjelasan  Pasal  8  Ayat  (1)  UU  12  Tahun  2011  mengenai  asas  kesesuaian  materi dengan  bentuk  peraturan,  peraturan  menteri  merupakan  peraturan  yang  dibuat  oleh menteri  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dengan  berdasarkan  pada materi muatan undang-undang. Dalam hal ini, peraturan menteri hanya mengakomodir hal- hal  yang  prosedural-administratif  dalam  lingkungan  internal  kementeriannya,  misalnya tentang keorganisasian, tata kerja, tata perizinan, tata permohonan, dan lain sebagainya. 33 Zainal  Arifin  Mochtar  menyatakan,  ketika  undang-undang  sudah  mengatur  hal-hal  yang bersifat pokok (umum), keberadaan Peraturan Pemerintah adalah untuk mem- break down hal-hal yang bersifat teknis. Sehingga Peraturan Menteri tidak lagi berlaku keluar (eksternal organisasi) dan mengatur urusan teknis di luar ranahnya. 34
Menurut Djohermansyah Djohan, substansi muatan peraturan teknis penjabat harus sesuai dengan prinsip yang diminta Mahkamah Konstitusi, yakni transparan dan akuntabel serta  memenuhi  aspek meaningful  participation dan  memperhatikan  prinsip  demokrasi. Keterlibatan masyarakat juga perlu diakomodir melalui DPRD. 35 Pembentukan  peraturan pemerintah  memang  lebih  membuka  akses meaningful  participation ,  sementara Permendagri bersifat internal yang hanya melibatkan akademisi, konsultan karena bersifat operasional. Selain itu, peraturan pemerintah juga lebih sesuai karena akan mengatur teknis yang  mendalam,  tidak  hanya  soal  proses  pengangkatan  penjabat  saja,  tetapi  juga  ruang lingkup dan batasan kewenangannya, evaluasi kinerja, hingga pemberhentiannya. Payung hukum  berupa  peraturan  pemerintah  juga  akan  lebih  sulit  diubah  dibandingkan  dengan Permendagri, sebab Permendagri akan lebih mudah diubah ketika ada pergantian menteri. 36
Otoritas  yang  mengangkat  penjabat  bukan  hanya  Mendagri  terhadap  penjabat Bupati/Wali Kota, tetapi juga Presiden terhadap penjabat Gubernur. Perbedaan level jabatan ini  yang  kemudian  membuat  peraturan  pemerintah  lebih  tepat  dijadikan  sebagai  aturan teknis  pelaksana.  Akan  menjadi  anomali  hukum  apabila  presiden  menunjuk  penjabat gubernur, tetapi aturan yang diacu adalah Permendagri. Presiden seharusnya merujuk pada aturan yang setara dengan kewenangannya, yaitu Perpres atau Peraturan Pemerintah yang diatur secara jelas di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Charles  Simabura,  berpandangan,  aturan  teknis  pelaksana  berupa  Peraturan  Pemerintah tidak hanya tepat secara hierarkis di bawah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.  Namun,  peraturan  pemerintah  juga  menunjukkan  bahwa  wewenang  untuk menunjuk penjabat gubernur ada di tangan presiden. Dalam konteks pengangkatan penjabat
32 Ombudsman  RI, Laporan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan:  Dugaan  Maladministrasi  dalam  Proses  Pengangkatan Penjabat  Kepala  Daerah (Keasistenan  Utama  VI  Ombudsman  Republik  Indonesia,  2022), https://perludem.org/wp-content/uploads/2022/07/Laporan-Ombudsman-tentang-Penjabat-Kepala- Daerah_compressed.pdf.
33 Annisa Salsabila Ardilaf iza, Beni Kurnia Illahi, Amancik, “Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Legislasi Indonesia 19, No. 3 (2022).
34 Zainal Arifin Mochtar, “Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di I ndonesia,” in Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia , Prosiding (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).
35 Prayogi  Dwi  Sulistyo,  “Ombudsman  RI:  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  Sarat  Maladministrasi,” Kompas.id, 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/19/ombudsman-ri-pengangkatan- penjabat-kepala-daerah-sarat-maladministrasi?open_from=Search_Result_Page.
36 Dian Dewi Purnamasari, “Pemerintah Pilih Permendagri Untuk Atur Penjabat Kepala Daerah,” Kompas.id,
2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/21/pemerintah-pilih-permendagri-untuk-atur- penjabat-kepala-daerah.
gubernur,  wewenang  Mendagri  hanya  melantik.  Adapun  wewenang  pengangkatan bupati/wali kota berada di tangan Mendagri. 37
Amanat  yang  terkandung  dalam  ketentuan  Pasal  86  ayat  (6)  tersebut  seharusnya dijadikan pemerintah sebagai momentum yang tepat untuk menata regulasi. Sebab berbagai aturan  turunan  mengenai  penjabat  masih  diatur  berserakan,  misalnya  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Di satu sisi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2008  mengatur  tentang  pembatasan kewenangan  penjabat,  misalnya  tidak  boleh  melakukan  mutasi  pegawai,  tidak  boleh membuat  perencanaan  keuangan  dan  penganggaran  daerah.  Dalam  konteks  sekarang, penjabat dengan masa jabatan hingga 2,5 tahun, tetapi tidak boleh membuat perencanaan APBD, akan berdampak pada kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, peraturan pemerintah yang lama sudah tidak relevan sehingga diperlukan pengaturan yang baru sesuai kondisi saat ini.
Berdasarkan kedudukan peraturan menteri yang diuraikan sebelumnya, peraturan menteri  diklasifikasikan  peraturan  menteri  lebih  berkualifikasi  sebagai  aturan  kebijakan ( beleidsregel )  yang  lebih  bersifat  internal  organisasi.  Dengan  didukung  perspektif  sistem presidensil, semestinya peraturan tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh presiden melalui peraturan  pemerintah,  bukan  menteri  dengan  peraturan  menteri.  Selain  itu,  sebagai delegated regulation , maka pembentukan setiap rancangan peraturan menteri semestinya melalui  mekanisme  harmonisasi  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan demikian,  potensi  disharmonisasi  Peraturan  Menteri  dengan  peraturan  lain  dapat diminimalisir.
Pembentukan  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2023  Mengabaikan  Rekomendasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021
Mahkamah Konstitusi merupakan the guardian of the constitution , diatur Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi secara independen memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat semua pihak ( erga omnes ). Mengenai ketentuan tersebut, Bambang Sutiyoso menjelaskan putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pertama ( the first resort ) sekaligus upaya terakhir ( the last resort ) untuk menggapai keadilan. 38
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XIX/2021  menguji  ketentuan  Pasal 201  ayat  (7)  dan  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  dengan  amar  putusan menolak untuk seluruhnya. Putusan tersebut menghasilkan beberapa pokok pertimbangan yakni,  dalam  konteks  pengisian  penjabat  kepala  daerah  Mahkamah  menerangkan  bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus tetap berada dalam koridor pemaknaan ‘secara demokratis’ yang secara konstitusional tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, putusan perlu dijadikan perhatian dan pertimbangan, khususnya untuk  pemerintah  agar  segera  mengeluarkan  peraturan  pelaksana  sebagai  tindak  lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan tersebut guna menyediakan mekanisme  pengisian  jabatan  yang  terukur  sehingga  mampu  memberikan  jaminan  bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung secara terbuka, transparan, dan  akuntabel  sehingga  tercipta  pemimpin  yang  kompeten,  berintegritas,  dan  terutama sesuai dengan aspirasi daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 khususnya yang mengenai amanat kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pelaksana kemudian ditafsirkan berbeda-beda. Sebagian pihak menganggap Mahkamah Konstitusi menghendaki peraturan
37 Purnamasari.
38 Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
pelaksana  diterbitkan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah,  namun  Kemendagri menerbitkannya  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri.  Permasalahan  yang  memang  kerap menghinggapi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  ketidakjelasan  baik  dalam pertimbangan hukum maupun pada amar putusannya, oleh karenanya suatu putusan yang semestinya  mampu  menyelesaikan  masalah,  justru  akan  menimbulkan  masalah  baru. Pertimbangan  hukum  maupun  putusan  Mahkamah  Konstitusi  akhirnya  justru  menuai kontroversi, menimbulkan ambivalensi dan ambiguitas. 39
Secara  teoritis,  pertimbangan  hukum  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dibedakan menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang mengikat dan pertimbangan hakim yang tidak mengikat.  Menurut  Jimly  Ashiddiqie,  pertimbangan  hukum  yang  mengikat  disebut  ‘ ratio decidendi ’  atau  rasio  keput usan  berkaitan  secara  langsung  dan  tidak  dapat  dipisahkan dengan  amar  putusan  artinya  bagian  pertimbangan  ini  mempunyai  kekuatan  mengikat secara hukum, dan dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum. Pertimbangan hakim  yang  kedua  disebut  dengan  ‘ obiter ’  atau  ‘ obiter  dicta/tum ’. 40 Obiter  dicta tidak mempunyai  hubungan  secara  langsung  dengan  persoalan  hukum  yang  yang  disidangkan, oleh  karenanya  kedudukannya  tidak  bisa  disejajarkan  dengan  amar  putusan. 41 Meskipun sifatnya tidak mengikat sebagaimana ratio decidendi , obiter dicta sejatinya bersumber dari ratio decidendi yang berfungsi menegaskan prinsip dan hukum positif yang akan digunakan hakim dalam pertimbangannya. 42
Secara  yuridis-normatif,  merujuk  Pasal  48  Ayat  (2)  Undang-Undang  tentang Mahkamah Konstitusi jo . Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketentuan tersebut mengatur  kekuatan  hukum  dari  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi,  bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari amar  putusan,  sehingga  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  dapat  digunakan sebagai  dasar  hukum,  karena  pertimbangan  hakim  tersebut  dapat  dianggap  sebagai interpretasi  dan  tafsiran  hakim  terhadap  suatu  perkara  menurut  UUD  tentang  UUD  NRI Tahun 1945. 43
Mengutip pendapat Paul Scholten, pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan  maka  akan  menghasilkan  putusan  yang  tidak  berwibawa  ( gezag ).  Scholten berpendapat  antara  pertimbangan  dan  putusan  harus  memiliki  keterkaitan;  hakim menerapkan hukum yaitu menetapkan hukum secara in concreto . 44 Dalam konteks law in action , banyak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diterapkan secara efektif dan konsekuen. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tidak lagi bersifat final dan  mengikat  secara erga  omnes, melainkan  hanya floating  execution (putusan mengambang) yang diingkari oleh penyelenggara negara. 45
Menurut  Ihsan  Maulana  konsistensi  pemerintah  dalam  menjalankan  mandat Mahkamah  Konstitusi  harus  dipertahankan  seperti  saat  pemerintah  menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam putusan
39 Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Mimbar Hukum 19, No. 3 (2007).
40 Taufiqurrahman  Yuniar  Riza  Hakiki, “The  Idea  of  Structuring  National  Legislation  Based  on  The  Ratio  of Decidendi  &  Obiter  Dictum  Constitutional  Court  Decision,” Jurnal  Konstitusi 20,  No.  1  (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2015.
41 Masni Larenggam, “Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata,” Lex et Societatis 3, No. 10 (2015).
42 Henry Black Campbell, Black’s Law Dictionary, Fourth Edition (St. Paul, Minn: West Publishing, 1968).
43 Larenggam, “Urgensi Ob iter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata.”
44 Moh.  Askin, Kompilasi  Penerapan  Hukum  oleh  Hakim  dan  Strategi  Pemberantasan  Korupsi (Jakarta:  Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015).
45 M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 16, No. 2 (2019).
Mahkamah  Konstitusi  terkait  Undang-Undang  Cipta  Kerja  hanya  disebut  dalam pertimbangan  hukum,  tetapi  pemerintah  tetap  menindaklanjutinya  dengan  merevisi Undang-Undang tersebut. Sikap yang sedemikian rupa mestinya juga berlaku pada Putusan UU Pilkada. 46
Menurut  Yuliandri,  pertimbangan  (putusan)  pada  hakikatnya  bagian  utuh  dalam sebuah  putusan,  sehingga  pemerintah  tak  boleh  hanya  melihat  bagian  amar  putusan. 47 Terlebih  pertimbangan  hakim  secara  filosofis  merupakan  hasil  dari  penggalian  dan pemahaman  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. 48 Maka meskipun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XIX/2021  tidak  dapat dikategorikan sebagai ratio decidendi karena tidak berkaitan dengan amar putusan, tetapi tetap  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tersebut  perlu  diperhatikan  dan  juga dilaksanakan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  sebagai  tindak lanjut  Pasal  201  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  bukan  hanya  sekadar “menggugurkan  amanat”  putusan  dan  tuntutan  berbagai  pihak  saja,  tetapi  perlu diperhatikan berbagai aspek formil dan materilnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu. Pertama,  peraturan  menteri  merupakan delegated  regulation yang  hanya  dapat  dibentuk sepanjang  mendapat  perintah  atau  delegasi  secara  langsung  dan  tegas  dari  peraturan perundang-undangan  di  atasnya.  Kedua,  Permendagri  No.  4  Tahun  2023  mengabaikan ketentuan Pasal 86 ayat (6) UU Pemda yang mengatur bahwa peraturan tentang penjabat diatur  dalam  peraturan  pemerintah,  selain  itu  pengaturan  melalui  peraturan  pemerintah lebih sesuai ditinjau dari aspek formil maupun materilnya, serta lebih membuka meaningful participation disbanding Permendagri. Ketiga, pembentukan Permendagri No. 4 Tahun 2023 mengabaikan  rekomendasi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  MK  Nomor  67/PUU- XIX/2021,  dimana  dalam  pertimbangannya  yang  bersifat obiter  dicta mengamanatkan kepada ‘pemerintah’ untuk menerbitkan peraturan pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono,  B.  D.  (2018).  Tertib  Jenis,  Hierarki,  dan  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- Undangan: Permasalahan dan Solusinya. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 47 (1). Apendi,  S.  (2021).  Ketiadaan  Peraturan  Menteri  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan  Nasional  dan  Implikasinya  terhadap  Penataan  Regulasi  dalam  Sistem Hukum Nasional. PALAR (Pakuan Law Review) , 7 (1).
Ardilafiza, Beni Kurnia Illahi, Amancik, A. S. (2022). Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri  dalam  Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (3).
Askin,  M.  (2015). Kompilasi  Penerapan  Hukum  oleh  Hakim  dan  Strategi  Pemberantasan Korupsi . Jakarta: Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
Attamimi, H. (1990). Ilmu Perundang-Undangan . Bandung: Sinar Grafika.
46 Iqbal Basyari, “DPR Monitor Sikap Pemerintah Atas Putusan MK Terkait Penjabat Kepala Daerah,” Kompas.id,
2022, ttps://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/28/dpr-kawal-pemerintah-terbitkan-peraturan- pelaksana-pengisian-penjabat-kepala-daerah?open_from=Search_Result_Page.
47 Nikolaus  Harbowo,  “Kemendagri  Tidak  Buat  Aturan  Pelaksana  Penunjukan  Penjabat  Kepala  Daerah,” Kompas.id,  2022,  https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/04/kemendagri-tidak-buat-aturan- pelaksana-penunjukan-penjabat-kepala-daerah?open_from=Search_Result_Page.
48 Erwin Prahara, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai,” Jurnal USM Law Review 1, No. 1 (2018).
Basyari, I. (2022). DPR Monitor Sikap Pemerintah atas Putusan MK Terkait Penjabat Kepala Daerah . Kompas.Id. ttps://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/28/dpr-kawal- pemerintah-terbitkan-peraturan-pelaksana-pengisian-penjabat-kepala- daerah?open_from=Search_Result_Page
Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis  terhadap  Penerapan  Presidential  Threshold dalam  Pemilihan  Umum  2024: Perspektif  Hukum  Normatif  di  Indonesia.
Jurnal  Supremasi , 13 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041
Campbell,  H.  B.  (1968). Bla ck’s  Law  Dictionary,  Fourth  Edition .  St.  Paul,  Minn:  West Publishing.
Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. Jurnal Ius Quia Iustum , 26 (3). Doni.  (2022). DPR,  Pemerintah  dan  Penyelenggara  Sepakati  Pemilu  Serentak  14  Februari 2024 .
Https://Www.Kominfo.Go.Id/.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan- penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita
Dyah, O, S., & A’an, E. (2015). Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan . Sinar Grafika. Elnizar, N. E. (2017). Salah Urus Peraturan Menteri Jadi Sumber Masalah Persoalan Regulasi di Indonesia . Hukumonline.Com.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06adf8f00cf/salah-urus- peraturan-menteri-jadi-sumber-masalah-persoalan-regulasi-di-indonesia/?page=2 Harbowo, N. (2022). Kemendagri Tidak Buat Aturan Pelaksana Penunjukan Penjabat Kepala Daerah . Kompas.Id.
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/04/kemendagri-tidak-buat- aturan-pelaksana-penunjukan-penjabat-kepala- daerah?open_from=Search_Result_Page ICW.  (2023). Ombudsman  Offside:  Sekjen  Ombudsman  Rangkap  Jabatan  menjadi  Penjabat Gubernur  Bangka  Belitung! ICW.  https://antikorupsi.org/id/ombudsman-offside- sekjen-ombudsman-rangkap-jabatan-menjadi-penjabat-
Iftitah, A. (Ed.). (2023a). Ilmu Perundang-Undangan (Juli 2023). Sada Kurnia Pustaka. Iftitah, A. (Ed.). (2023b). Metode Penelitian Hukum (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
Irfani,  N.  (2020).  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika,  dan  Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum.
Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.54629/jli.v17i3.711 Isra, S. (2017). Merampingkan Regulasi . Kompas.Com.
https://www.kompas.id/baca/opini/2017/03/13/merampingkan-regulasi Karim, M. N. dan S. (2019). Harmonization of Regulations Regarding Press Coverage Respect the Principle of Presumption of Innocence in the Press Law. Journal of Law, Policy and Globalization , 91 .
Kusnadi, A. (2009). Implikasi Hukum dari Eksistensi Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah  dalam  Pemberlakuan  Prinsip  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi , 1 (1).
Larenggam, M. (2015). Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata. Lex et Societatis , 3 (10). Manan, B. (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia . Jakarta: Ind-Hill.Co. Manan, B. (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Maulidi,  M.  A.  (2019).  Menyoal  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Final  dan  Mengikat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 16 (2).
Mochtar, D. I. dan Z. A. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mimbar Hukum , 19 (3).
Mochtar, Z. A. (2019). Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. In Pusat Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia (Prosiding).  Jakarta:  Yayasan  Studi  Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Muhamad Nafi Uz Zaman, R. S. dan R. H. (2020). Analisis dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri  terhadap  Peraturan  Daerah  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Diponegoro Law Journal , 9 (2).
Prahara,  E.  (2018).  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat  Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai. Jurnal USM Law Review , 1 (1). Prasojo,  E.  (2022). Legitimasi  Penjabat  Kepala  Daerah .  Situs  Resmi  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. https://fia.ui.ac.id/legitimasi-penjabat-kepala- daerah/
Purnamasari, D. D. (2022). Pemerintah Pilih Permendagri untuk Atur Penjabat Kepala Daerah . Kompas.Id.  https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/21/pemerintah-pilih- permendagri-untuk-atur-penjabat-kepala-daerah
RI,  O.  (2022). Laporan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan:  Dugaan  Maladministrasi  dalam  Proses Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah .  Keasistenan  Utama  VI  Ombudsman
Republik Indonesia. https://perludem.org/wp- content/uploads/2022/07/Laporan-Ombudsman-tentang-Penjabat-Kepala- Daerah_compressed.pdf
Ridwan.  (2021).  Eksistensi  dan  Urgensi  Peraturan  Menteri  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi , 18 (4).
Soeprapto, M. F. I. (2007). Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta: Kanisius.
Sulistyo,  P.  D.  (2022). Ombudsman  RI:  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  Sarat Maladministrasi . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/19/ombudsman-ri- pengangkatan-penjabat-kepala-daerah-sarat- maladministrasi?open_from=Search_Result_Page
Suprobowati,  P.  I.  P.  dan  G.  D.  (2022).  Kedudukan  Peraturan  Menteri  dalam  Sistem Perundang-  Undangan  Indonesia. Souvereignty:  Jurnal  Demokrasi  Dan  Ketahanan Nasional , 1 (3).
Sutiyoso,  B.  (2006). Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (1st  ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, (2016).
UUPUU.  (2011). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UUPUU.  (2019). Undang-undangNomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan .
W., J. P. P. dan L. T. A. L. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi , 19 (4). Yuniar  Riza  Hakiki,  T.  (2023).  The  Idea  of  Structuring  National  Legislation  Based  on  The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision. Jurnal Konstitusi ,
20 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2015