## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## AnAlis TerhAdAp pAsAl 409 UndAng -UndAng KesehATAn TerKini YAng MeniMbUlKAn KonTroversi perKeMbAngAn hUKUM pidAnA
AnAlysis of Article 409 of the lAtest heAlth lAw thAt triggers controversy in the development of criminAl lAw

## Tashya sukma indah
Universitas wijaya Kusuma surabaya lidah Kulon, surabaya email : tashyasukma@gmail.com

## ika nabilla indrianny
Universitas wijaya Kusuma surabaya pakal, surabaya email : ikanabilla55@gmail.com

## Muhammad rendy
Universitas wijaya Kusuma surabaya pakal, surabaya email : ninorendy72@gmail.com

## Abstrak
Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan analisis mendalam mengenai dampak dan kontroversi yang timbul dari perkenalan dan perubahan Pasal 409 dalam Undang-Undang Kesehatan terkini. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pasal ini mempengaruhi dan membentuk perkembangan hukum pidana, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan menyelidiki secara mendalam teks dan substansi Pasal 409. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan pendekatan studi kasus untuk memahami implementasinya dalam situasi dunia nyata. Kontroversi seputar pasal ini dibahas dengan mempertimbangkan beragam sudut pandang dari para ahli hukum, praktisi kesehatan, dan kelompok masyarakat terkait. Dengan mengeksplorasi sudut pandang ini, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai dampak positif dan negatif dari Pasal 409, serta konsekuensi yang lebih luas terhadap sistem hukum pidana. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman perubahan hukum terkait kesehatan dan membentuk dasar diskusi kebijakan yang lebih mendalam. Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil di bidang kesehatan masyarakat.

## Kata Kunci: Pasal 409; Kontroversi; Hukum Pidana

## Abstract
this journal aims to provide an in-depth analysis of the impact and controversies arising from the introduction and amendments to Article 409 of the recent health law. the main focus of this research is how this article influences and shapes the development of criminal law, particularly in the context of public health. the research utilizes a normative legal analysis method by thoroughly examining the text and substance of Article 409. Additionally, it incorporates a
case study approach to understand its implementation in real-world situations. controversies surrounding this article are discussed by considering diverse perspectives from legal experts, healthcare practitioners, and relevant community groups. By exploring these viewpoints, the research presents a comprehensive overview of both the positive and negative impacts of Article 409, as well as broader consequences for the criminal legal system. the research findings contribute to the understanding of legal changes related to health and provide a foundation for more comprehensive policy discussions. the conclusions and recommendations resulting from this research are expected to assist policymakers and legal practitioners in formulating more effective and equitable policies in the field of public health.
Keywords: Article 409; Controversy; Criminal Law.

## A. pendAhUlUAn
Pengaturan kesehatan dalam undang-undang menunjukkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan komponen hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, terutama pemerintah. Hak atas kesehatan, yang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya mencakup hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan di dalam undang-undang kesehatan diterjemahkan dalam dua aspek yaitu memperoleh pelayanan kesehatan dan hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan. Ini berarti undang-undang kesehatan memperluas arti hak asasi manusia atas kesehatan (Affandi, 2019) 1 .
Hukum kesehatan yang ada di Indonesia tidak dapat lepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu Negara dan atau masyarakat, maka ada 2 (dua) sistem hukum di dunia yang dimaksud adalah sistem hukum sipil kodifikasi dan sistem hukum kebiasaan common law system. Kemudian dimungkinkan ada sistem hukum campuran, khusus bagi suatu masyarakat majemuk (Pluralistik) seperti Indonesia memungkinkan menganut sistem hukum campuran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dalam hal ini disusun dalam bentuk UU Kesehatan berkonsep omnibus law. 2
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 3 Dalam literatur lain disebutkan bahwa perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 4 Perlindungan hukum
1 Antonius Dewanto Purnomo, Hermanus Ehe Hurit, Mellova Amir, Analisa Penolakan Organisasi Profesi Ikatan Apote- ker (IAI) Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Halaman 2, Tahun 2023
2 Bahar Azwar, Buku Pintar Pasien Sang Dokter. (Bekasi : Kesai nt Blanc, 2001), hlm. 103.
3 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 106
4 Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14 No. 2. November 2021
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 1024~1027
bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 5 Undang-Undang Kesehatan yang terkini membawa perubahan substansial melalui pengenalan dan perubahan pada Pasal 409, yang langsung menciptakan dinamika hukum yang menarik dan kontroversial. Pasal ini menjadi fokus penelitian ini karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan hukum pidana, terutama dalam kerangka regulasi kesehatan.
Dengan munculnya Pasal 409 yang baru, muncul sejumlah pertanyaan kritis seputar implikasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia di dalam konteks penerapan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam perubahan- perubahan tersebut dan sejauh mana dampaknya pada pelaksanaan hukum dan keberlanjutan perkembangan hukum pidana.
Pada tahap pendahuluan ini, kami merinci latar belakang pengenalan Pasal 409, menyajikan kerangka kerja penelitian, dan menggarisbawahi urgensi untuk menganalisis dampak hukum yang muncul. Penelitian ini tidak hanya mencoba menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut tetapi juga berusaha memberikan wawasan kritis yang mendalam terhadap kompleksitas isu hukum yang dihadapi oleh Pasal 409 dan implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana secara keseluruhan.
Hukum kesehatan adalah hukum yang bersifat Lex Spesialis, yaitu hukum yang mengandung norma eksepsional untuk melindungi providers dan receivers pelayanan kesehatan. 6 Hal ini dikarenakan peraturan hukum yang umum (lex generalis) sering kali tidak mengakomodasi hakikat dari Hukum Kesehatan.
Salah satu klausul pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan UU Lex Spesialis, menyatakan bahwa “setiap tenaga medis dan kesehatan akan mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien” tidak akan ditemukan dalam peraturan hukum umum. Sejak awal tahun 460 sebelum Masehi, Hippocrates sudah merasionalkan kegiatan ilmu kedokteran dengan menekankan arti pentingnya “pengobatan dan kemanusiaan” sebagaimana terdapat dalam kandungan dalil kedokteran dan sumpah dokter. Pada abad ke 15 ilmu pengobatan mengalami perubahan dari sifatnya yang mistis ke arah moralistis dan paternalistis. Selanjutnya, pada abad ke 18 dan 19 tumbuh perubahan kegiatan ilmu kedokteran yang mendapat pengaruh pertumbuhan ilmu ekonomi dari faktor permintaanpenawaran dengan pola hidup konsumerisme-komersialisme, membawa dampak kegiatan ilmu pengobatan menjadi tidak sehat. 7
Pola hidup konsumerisme dan komersialisme mengakibatkan “aneka persoalan sosial di bidang pengobatan” dan tumbuh konflik kepentingan antara pasien dan dokter yang memasuki konflik norma etika dan/atau norma hukum beserta dengan sanksi- sanksinya baik yang lunak maupun yang keras. Abad inilah yang dianggap sebagai abad hukum kedokteran. Memasuki abad ke 20 mulai dilakukan perluasan kedokteran
5 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 5
6 Bambang, Poernomo, Tanpa Tahun, Hukum Kesehatan, Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 28-29
7 ibid , hlm. 3
menjadi kesehatan sehingga hukum kedokteran diperluas menjadi hukum kesehatan yang ditandai dengan perubahan sosial tentang hak asasi manusia. 8

## b. MeTode
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi pendekatan campuran,  mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk menganal- isis teks pasal 409 dan konteks hukum yang terkait, sedangkan studi kasus dilakukan untuk memahami implementasi pasal ini dalam situasi kehidupan nyata.
2.  Analisis Hukum Normatif
Pertama, dilakukan analisis terperinci terhadap teks Pasal 409 UU Kesehatan terkini dan perbandingan dengan regulasi sebelumnya. Penelitian normatif mencakup pemahaman substansi pasal, makna kata-kata kunci, serta kaitannya dengan prinsip- prinsip hukum pidana yang berlaku. Hasil analisis normatif menyoroti pergeseran signifikan dalam ketentuan hukum yang mempengaruhi interpretasi dan aplikasi Pasal 409. Identifikasi perubahan ini menjadi dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang dampaknya terhadap hukum pidana.
3.  Studi Kasus
Penelitian juga melibatkan studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi Pasal 409 di lapangan. Melibatkan wawancara dengan praktisi hukum, ahli kesehatan, dan pihak terkait, studi kasus memberikan pemahaman mendalam tentang dampak praktis dan interpretasi beragam terhadap pasal tersebut. Studi kasus memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana Pasal  409 diterapkan di berbagai konteks. Temuan ini mencakup tantangan dalam implementasi, persepsi pihak terlibat, serta konsekuensi praktis  yang mungkin timbul. Data kualitatif dari studi kasus mendukung analisis normatif dan memberikan dimensi praktis pada dampak Pasal 409.

## C. peMbAhAsAn
Dinamika Perubahan Hukum Pidana, Pasal 409 UU Kesehatan terkini menandai perubahan substansial dalam paradigma hukum pidana terutama terkait dengan isu- isu kesehatan. Analisis mendalam terhadap pasal ini mengungkapkan evolusi konsep hukuman dan tanggung jawab hukum dalam konteks kesehatan masyarakat. Pembaruan tersebut mencerminkan respons terhadap perkembangan medis, etika kesehatan, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
Pasal 409 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata sebelumnya telah menegaskan bahwa besaran mandatory spending pada anggaran sektor kesehatan akan dibebaskan.
Dengan demikian, mandatory spending atau belanja wajib di sektor ini tidak lagi dikunci 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji. Isa mengatakan belanja
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 1026~1027
kesehatan tetap menjadi mandatory spending, meskipun besarannya secara angka tak lagi ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang baru disahkan menjadi UU.
Menurutnya, anggaran ini tetap akan ada karena selalu muncul atau teranggarkan di APBN sesuai kebutuhan, meski tidak menjadi mandatory spending sebagaimana dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009.
Sebenarnya, penghilangan angka minimal mandatory spending ini juga baik untuk anggaran, lantaran tak lagi perlu keluar tanpa tahu tujuannya yang jelas. Sebab, selama ini menurutnya banyak belanja kesehatan yang keluar untuk hal-hal yang
Kontroversi Terkait Interpretasi dan Aplikasi, Kontroversi muncul dari beragam interpretasi terhadap Pasal 409. Beberapa pihak mendukung perubahan ini sebagai langkah maju untuk menjaga integritas sistem kesehatan, sementara yang lain menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia dan tantangan etika. Pembahasan ini menggambarkan kompleksitas dalam menetapkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu.
Tantangan Implementasi dalam Praktik, Studi kasus yang melibatkan praktisi hukum dan ahli kesehatan mengidentifikasi tantangan nyata  dalam menerapkan Pasal 409. Ketidakjelasan dalam teks hukum, perbedaan interpretasi, dan kebijakan pelaksanaan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus konkret.
Dampak Terhadap Penegakan Hukum dan Kebebasan Individu, Pembahasan mencakup implikasi Pasal 409 terhadap penegakan hukum di bidang kesehatan dan kebebasan individu. Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana  pasal ini memengaruhi keseimbangan  antar perlindungan masyarakat dan kebebasan individu, serta apakah terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasinya.
Rekomendasi untuk Perkembangan Hukum Pidana yang Berkelanjutan, Diskusi ini menyajikan basis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kejelasan Pasal 409 dan meminimalkan ambiguitas yang mungkin muncul. Rekomendasi ini melibatkan keterlibatan pihak berkepentingan, revisi teks hukum yang lebih spesifik, dan pendekatan holistik untuk menangani isu-isu kontroversial yang muncul seiring perkembangan hukum pidana di bidang kesehatan.

## d. KesiMpUlAn
Pembahasan ini menyoroti kompleksitas dan dampak Pasal 409 terhadap perkembangan hukum pidana. Sebuah sintesis antara analisis normatif dan data empiris dari studi kasus memberikan perspektif yang komprehensif untuk memahami perubahan hukum ini. Kesimpulan dan rekomendasi ini memberikan arah bagi pembaharuan lebih lanjut yang dapat menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas sistem hukum pidana di masa mendatang.Dalam penelitian ini, telah diungkapkan secara komprehensif dampak dan kontroversi yang timbul seiring dengan pengenalan Pasal 409 dalam Undang- Undang Kesehatan terkini. Analisis hukum normatif dan studi kasus memperlihatkan kompleksitas perubahan hukum ini dan implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana di bidang kesehatan.Perubahan signifikan dalam paradigma hukum pidana,
terutama terkait dengan aspek kesehatan masyarakat, menunjukkan kebutuhan akan pemahaman yang mendalam untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak asasi individu. Kontroversi seputar interpretasi dan implementasi Pasal 409 mencerminkan tantangan nyata dalam menanggapi dinamika medis dan etika kesehatan yang terus berkembang.
Ada beberapa saran yang kami berikan;
1.  Revisi Teks Hukum, Menggagas revisi teks Pasal 409 untuk meningkatkan kejelasan dan mengurangi interpretasi ganda yang  dapat memunculkan ketidakpastian hukum.
2.  Pendidikan Hukum dan Kesehatan, Mendorong pelatihan bersama bagi praktisi hukum dan tenaga kesehatan untuk membangun pemahaman bersama mengenai Pasal 409 dan dampaknya.
3. Keterlibatan Pihak Terkait, Melibatkan aktif pihak terkait, termasuk  ahli hukum, praktisi kesehatan, dan kelompok advokasi, dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan representasi yang holistik.
4. Monitoring dan Evaluasi Terus-Menerus, Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap  implementasi Pasal 409 untuk mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan dan menyesuaikan kebijakan.
5. Pertimbangan Hak Asasi Manusia, Memastikan bahwa revisi atau pengembangan lebih lanjut pada peraturan ini selalu mempertimbangkan dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh.

## dAfTAr pUsTAKA
Antonius Dewanto Purnomo, Hermanus Ehe Hurit, Mellova Amir, Analisa Penolakan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker (IAI) Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Halaman 2, Tahun 2023
Bahar Azwar, 2001, Buku Pintar Pasien Sang Dokter. (Bekasi : Kesai nt Blanc) Bambang, Poernomo, Tanpa Tahun, Hukum Kesehatan, Aditya Media, Yogyakarta,
Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, 2021, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14 No. 2. November
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti).
Zaeni Asyhadie, 2-17, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).