Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi
Dessy Rakhmawati 1* , Nelly Herlina 1 , Evalina Alissa 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email: dessy.rakhmawati@unja.ac.id

## ABSTRAK
Riset  ini  memiliki  maksud  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  di  Kota  Jambi.  Mengingat  di  kota  Jambi  masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalah dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  di  Kota  Jambi?  Riset  ini  merupakan  jenis  riset empiris  yang  artinya  riset  ini  mendeskripsikan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  dan mengtahui  efektifitas  hukum  positif  di  masyarakat,  dengan  memfokuskan  pada informasi  primer  dan  sekunder,  dalam  hal  ini  data  yang  diperoleh  langsung  dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan  adalah  data  sekunder.  Hasil  dari  Riset  ini  menunjukan  bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta  Kota Jambi dengan menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan  laporan  kepada  penegak  hukum  yang  berwenang  tentang  kegiatan eksploitasi  ekonomi,  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  korban  ekslpoitasi ekonomi, memberikan sanksi  kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di  Kota  Jambi,  kemudian    kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian  perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau  kepekaan  dalam  memberikan  informasi  kepenegak  hukum  terkait  kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.
Kata kunci: Perlindungan anak, Korban, Eksplotasi Ekonomi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa    yang  pada  dirinya  melekat  harkat  dan martabat, yang harus  di lindungi. 1 Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) menyatakan  “Negara  dan  pemerintah  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung  jawab  terhadap  anak.  Berdasarkan Konvensi  Hak  Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun  1989  juga  telah  diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan,  hak  untuk  mendapatkan  nama  (identitas),  hak  untuk  mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus yaitu “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan,  penjualan,  perdagangan,  anak  korban kekerasan  baik  fisik  dan/  mental,  anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran.”
Perlindungan anak saat ini menjadi isu yang hangat  di perbincangkan baik di kalangan masyarakat maupun di tingkat Nasional. Kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lain yang menjadikan anak sebagai korban, membuat pemerintah beupaya memberikan perlindungan terhadap anak, tindak pidana yang sering terjadi terhadap anak seperti bullying, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, trafficking bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mana menempatkan anak sebagai korban. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia belum maksimal. Sehingga perlindungan  terhadap  anak  dari  segala  tindak  pidana  harus  di  lakukan  mulai  dari lapisan  masyarakat  dimulai  dari  lingkup  keluarga  hingga  peran  pemerintah  untuk menjamin perlindungan terhadap anak serta agar hak anak terpenuhi agar anak dapat hidup,  berkembang  dan  berprestasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.
Saat  ini  didalam  faktanya,  dibeberapa  daerah,  termasuk  di  Kota  Jambi  masih ditemukan permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak, terutama dalam bidang eksploitasi  ekonomi,  factor  kemiskinan,  tekanan  hidup  yang  semakin  meningkat, menyebabkan  sebagaian  masyarakat  menjadikan  anak  sebagai  alat  untuk menghasilkan uang, anak di suruh untuk meminta di jalan, menjual koran, bahkan mengamen di jalan tanpa memperhatikan perkembangan anak sehingga anak harus di berikan perlindungan.
1 Gultom  Maidin, Perlindungan  hukum  Terhadap  Anak    Indonesia ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2008.hlm.18.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Secara  umum,  ekspoitasi  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma hukum  Ketika  dilakuakan  untuk  kepentingan  salah  satu  pihak  atau  pribadi  dan mengakibatkan orang lain dalam hal ini anak dirugikan. 2 Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan  anak  di  jadiakn  sebagai  alat  untuk  memnghasilkan  uang  tanpa memperhatikan kepentingan anak. 3 Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi harus diberi  perlindungan  hukum  untuk  melindungi  hak  dan  masa  depan  anak,  hal  ini sebagaimana di atur dalam asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal  2  Undang-undang  perlindunagn  anak  menyebutkan  Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi (a) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (b) Non diskriminasi, (c) Kepentingan yang terbaik bagi anak (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Di  Kota  Jambi  sering  kita  temui  anak-anak  yang  berjualan  koran  di  lampu  merah, menyapu  kaca-kaca  mobil,  mengamen,  dan  meninta-minta  (pengemis).  Selama pengamatan terhadap anak-anak yang melakukan hal-hal yang dimaksud, kegiatan mereka  di  suruh  dan  di  paksa  untuk  bekerja.  Sementara  anak-anak  tersebut seharuskanya  dilindungi  dan  bukan  dijadikan  atau  dipaksa  untuk  mencari  uang. Kegiatan dan keberadaan anak-anak ini di ketaui oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi ini tetap saja masih berlanjut.
Riset  ini  memeiliki  maksud  untuk  mengetahui  Perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi dan mengehatui apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban ekspoitasi ekonomi. mengetahui apa saja kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, mengingat hampir di setiap lampu merah di Kota Jambi di temukan Anak kecil yang menjual koran, mengamen, bahkan ada yang menggunakan kosmum badut untuk meminta uang sehingga sehingga anak- anak  tersebut  harus  di  berikan  perlindungan.  Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat sebagai temuan ilmiah yang diharapkan dapat melengkapi berbagai studi/penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Hasil  penelitian  ini  nantinya  diharapkan  dapat memberikan konsep dalam rangka merumuskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.
Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan masalah ini, namun permasalahan  yang  di  bahas  tentu  sangat  berbeda.  Artikel  Jurnal  yang  ditulis  oleh Mutiara  Nastya dari  Universitas  Sebelas  Maret  yang  mana  menulis  tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Melalui Media Sosial,Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai, Perlindunagn hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, tentunya penelitian ini berdeda dengan penelitian yang telah di lakukan di atas, dalam penelitian ini penulis menitik beratkan kepada perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban ekspoitasi ekonomi,  di  sin  juga  penulis  melihat  peranan  Lembaga  yang  di  kaitkan  dengan Undang-undang  Perlindungan  Anak  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi.    Sehingga  berkaitan  dengan  hal  tersebut
2 Muhamad  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perliindungan  Anak  dalam  Prespektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3.
3 Ibid ., hlm. 28.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
penelitian yang dilakukan olem tim peneiliiti tentunya tidak sama dengan penelitan sebelumnya.
Lahirnya Undang-undnag No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  memberikan  nuansa  yang lebih komperhentif dalam upaya memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Perlindungan hukum meneurut Sajipto Raharjo, ialah:
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang    memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia agar masyarakat agar memperoleh semua hak yang di berikan  oleh  hukum  sehingga  msyarakat  mendapatkan  perlindunagan  . 4 Menurut Suwarto, mengatakan bahwa Perlindungan yang di berikan kepada subjek hukum baik itu  bersifat preventif  ataupun  represif,  tertulis  maupun  tidak  yang  memberikan keadilan,  kepastian  serta  kemanfaatanyang  harus  di  berkan  kepada  setiap  subjek hukum. 5
Perlindungan anak secara nasional dapat di lihat   pada Undang-Undang Dasar 1945 sebgaai landasan konstitusional serta Pasal 21 samapai 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dalam  Pasal  59  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas  undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga Anak di atur prihal kewajiban dan tanggung  jawab  pemerintah  dan  Lembaga  negara  lainya,  untuk  memberikan perlindunagan khusus kepada:
a. Anak yang diperdagangkan;
b. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
d. Anak dari kelompok minooritas dan terisolasi;
e. Naka  yang  menjadi    korban  penyalahgunaan  Narkotika,  alcohol  dan  zat adiktiflainya. 6
Anak  sebagai  penerus  bangsa  sudah  sepatutnya  mendapat  perlindungan  dari Tindakan  kekerasan,  eksploitasi  ekonomi  dan  tidak  pidana  lainya  yang  menjadikan anak  sebagai  korban,  hal  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999 tentang HAM Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa  “ anak di akui dan dilindungi oleh  hukum    bahkan  sejak  dalam  kandungan”.  Hak  dasar  anak  adalah  hak  untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, Negara dan Masyarakat memperoleh Pendidikan, terjamin Kesehatan dan kesejahteraannya merupakan sebagaian dari hak- hak anak.
Ekslpoitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak di bawah  umur,  dengan  kata  lain  anak  digunakan  sebagai  media  mencari  uang. 7 Memaksa  anak  untuk  bekerja  untuk  mendapatkan  uang  tanpa  memperhatikan  hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai perkembangan fisik, psikis dan status soaial. Pekerjaan yang dilakuakn oleh anak-anak ini pun beragam pekerjaan, mulai
4 Satijipto Raharjo, Aspek Perlindngan Hukum Anak, Erlangga, Bandung, 1996, hlm. 14.
5 Suwarto, Aspek Perlindungan hukum  Anak , Erlangga, Bandung.2010 hlm. 19.
6 Ibid., hlm. 18. 7 Ibid ., hlm. 97.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
dari  menjadi  pengemis,  pedagang  asongan,  penjual  koran,  dan  meminta-minta disetiap persimpangan lampu merah, di keramaian bahkan di pasar tradisional. Salah satu  permasalaah  yang  masih  yerjadi  adalah  keberadaan  anak  yang  di  eksploitasi ekomoni. Bukan hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak jauh, dikhuatirkan akan  mengganggu  masa  depan  anak  yang  lebih  baik.  Mengingat  masa  anak-anak merupakan poses pertumbuhan, baik fisik  maupun jiwa, maka anak harus terhidar dari  berbagai  prilaku  yang  mengganggu  pertumbuhan.  Oleh  karena  itu  anak-anak perlu dijamin hak-haknya serta mendapatkan perlindungan hukum

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yuridis Empiris yaitu penelitian yang melihat adanya kesenjangan antara das  soleen  dan  das  sien  dengan  menggambarkan  kejadian  yenag  terjadi  di lapangan.  Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  dersifat  deskriptif  yaitu  peneliti menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Eksploitasi  Ekonomi  di  Kota Jambi. Lokasi yang dijadikan sasaran untuk penelitian ini adalah Lembaga Perlindunag Perempuan dan Anak di Kota Jambi selain itu Peneliti juga akan Pengambil data di Polresta Kota Jambi.
Jenis dan sumber data terdiri dari 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder, data yang “diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh  dari  bahan-bahan  kepustakaan  adalah  data  sekunder.” 8 Data  primer merupakan  data  yang  “diperoleh  dan  dikumpulkan  secara  langsung  dari  lapangan yang  menjadi  objek  penelitian  atau  diperoleh  melalui  wawancara  yang  berupa keterangan  atau  fakta-fakta  atau  juga  disebut  dengan  data  yang  diperoleh  dari sumber  yang  pertama.” 9 Sedangkan  data  hukum  sekunder    di  dapatkan    di perpustakaan, “data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan  disajikan  baik  oleh  pihak  pengumpulan  data  primer  atau  pengumpulan  data lain.” 10
Analisis  data  yang  dikumpulkan,  baik  data  primer  mapun  sekunder  diseleksi  dan diklasifikasi  dalam  bentuk  yuridis,  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu menganalisa yang tidak mendasar pada perhitungan secara statistic melainkan dalam bentuk  pernyataan  yang  tertuang  dalam  penelitian  ini.  Peneliti  mengambil  sampel responden  dengan  cara  purposive  sample.  purposive  sample  disebut  sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.  menentukan terlebih dahulu kriteria dari  responden  yang  mana  responden  mengetahui  tentang  permasalahan  yang sedang diteliti seperti: Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, serta Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi.

## PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi  di Kota Jambi
8 Soerjno Soekamto, Op.Cit ., Hlm.51 . 9 Ibid 10 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian ,  Raja Grafndo Prsada, Jakarta, 2005, Hlm.42.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Permasalahan  ekonomi  dan  sosial  yang  dihadapi  anak  Indonesia  saat  ini  ditandai dengan  masih  ditemukannya  anak  yang  mengalami  perlakuan  yang  salah,  seperti eksploitasi ekonomi, tindak kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, dan penelantaran. Dampak nyata semakin memperihatinkan saat ini di wilayah kota jambi yaitu perkembangan jumlah anak yang terpaksa dan di paksa untuk mencari nafkah yang  menjadikan  anak  korban  eksploitasi  ekonomi  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab  bahkan  oleh  ibu  anak  yang  bersangkutan  dengan  tujuan  untuk mengambil  keuntungan  dari  pekerjanya  yang  dilakukan  dengan  berbagai  bentuk profesi  yang  dilakukan  oleh  anak  seperti  anak  melakukukan  penjualan  koran, penjualan  tisu,  meninta-minta  di  jalan,  mengamen  di  lampu  merah  dan  lain sebagainya.
Berikut  hasil  wawancara  dengan    seotrang  anak  yaitu  Fr  anak  yang  masih  duduk dibangku kelas 5 SD ini menyatakan bahwa” bekerja sebagai penjual koran lumayan lama dilakukan, seorang ayah yang memaksa anaknya untuk bekerja dengan alasan kebutuhan ekonomi jika tidak mau terkadang mendapat pukulan dan kata-kata kasar dari ayahnya.” 11 Dari pernyataan Fr di atas dapat disimpulkan bahwa orang tuanya dengan  sengaja  dan  memaksa  anaknya  untuk  bekerja,  padahal  pekerjaan  yang  di lakukan Fr dapat menimbulkan resiko yang sangat berbahaya untuk anak itu sendiri karena mempengaruhi fisik dan mental anak.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  tereksploitasi  tidak  bisa    hanya mengandalkan  satu  institusi  namun  perlu  dukungan  dari  semua  pihak  yang mengetahui  tentang  eksploitasi  yang  terjadi  terhadap  anak,  seperti  pemerintah, Lembaga-lembaga  terkait  perlindungan  anak,  Dinas  Sosial,  Lembaga  Perlindugan Wanita dan Anak bahkan Kepolisian.
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  anak  sebagai  korban  eksploitasi ekonomi,    di  Tingkat  Dinas  Sosial  yaitu  (a)  Melakukan  Penyebarluasan  dan/atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan dnegan perlindungan  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi.  (b)  Penyebarluasan  dan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai termpat terutama tempat yang diduga dan di curigai banyak dan rawan akan terjadi pengeksploitasi terhadap anak-anak, agar masyarakat mengetaui adanya undang-undang yang mengatur larangan eksploitasi terhadap  anak  serta  membuat  orang  tua    ataupun  pihak  lain  menjadi  takut  untuk melakukan eksploitasi  secara ekonomi terhadap anak-anak mereka. (c) Menurut hasil wawancara dengan Suharto Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengatakan, bahwa Sudah pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka dan mendatangi daerah-daerah tertentu yang rentan terjadi kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan diadakannya sosialisasi ini di harapkan agar orang tua dan masyarakat pada umumnya dapat lebih terbuka kepada Lembaga-lembaga- Lembaga terkait untuk tidak melakukan kegiatan eksploitasu  ekonomi  terhadap  anak-  anak  apapun  alasanya,  serta  mengharapkan agara  masyarakat  dapat  melaporkan  apabila  terjadi  pengeksploitasi  trrhadap  anak baik secara ekonomi ataupun secara seksual. 12
Selain  itu    H.  Muhardiman  selaku  Kasi  Rejabilitasi  Dinas  Sosial  Kota    Jambi  yang mengatakan  bahwa  bentuk  -bentuk  sosialisasi  yang  diberikan  yaitu  menjelaskan
11 Wawancara dengan Fr, Korban Eksploitasi Ekonomi, di Kota Jambi tanggal 14 Juni 2022.
12 Wawancara  dengan  Suharto,  Kepala  Pusat  rehabilitas  Dinas  tenaga  Kerjaan  dan  Dinas  Sosial  Kota Jambi 14 Juli 2022
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
kepada  semua  pihak  khsusnya  para  orang  tua  mengenai  adanya  yang  melarang memperlakukan  anak  dengan  kekerasan  termasuk  menyuruh  mencari  uang,  yaitu Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  yang mengaturnya Pasal 76i bahwa menempatkan, membeiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  terhadap  anak akan di kenakan sanksi yang sangat berat yatitu sesuai dengan penjelasan Pasal 88 di  kenakan  sanski  Pidana  Penjara  Paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda paling banyak  Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). 13
Hal  ini  dilakukan  agar  semua  pihak  khususnya  para  orang  tua  akan  mengerti  dan mengetajui  bahwa  pengeksploitasian  terhadap  anak-anak    bekerja  untuk  mencari uang berat terhadap pelakunya, dan di harapkan semua pihak khususnya orang tua tidak  akan  melakukan  pengeksploitasian  terhadap  anaknya  dan  bahkan  tidak  lagi membiarkan anaknya untuk mencari uang apapun alasannya.Sosialisasi ini salah satu usaha dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kegiatan eksploitasi, perlindungan yang diberikan kepada anak korban eksploitasi anak tersebut dilakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak tersebut.
Perlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai    dengan umurnya  Dalam  hal  ini  anak  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  di  beri  perlakuan secara manusiawi sesuai umurnya dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan harkat dan martabat dan hak-haknya, berupa dalam pemberian pengarahan maupun nasihat moral agar mereka tidak mudah diperdaya dengan hal-hal yang bisa embuat mereka  Kembali  di  ekslpoitasi  dengan  tidak  merendahkan  dirinya,  tidak  merusak mentalnya, dan menghibur agar anak tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan tangung jawabnya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  eksploitasi ekonomi,  perlakuan  yang  di  berikan  kepada  anak  korban  tindak  pidana  eksploitasi ekonomi  ini  memerlukan  perlakuan  yang  berupa  psikologis,  terkait  dengan pengawasan, perawatan tidak terlepas dari perilaku atau perbuatan yang lebih dari perhatian,  tanggung  jawab,  responsive  dari  situasi  anak  tersebut,  yang  secara keseluruhan merupakan upaya atau Tindakan dari sisi pengawasan, perawatan untuk menimbuhkan Kembali sisi kepercayaan diri dari anak tersebut. Dalam hal penyediaan petugas pendamping, Dinas Sosial melakukan tugasnya, sebagai salah satu bentuk perlindungan  hukum  terhdap  anak  korban  eksploitasi  ekonomi  dan/atau  seksual. Petugas pendampingan dapat diberikan secara langsung oleh keluarga dekat (orang tua atau kerabat) atau petugas yang di tunjuk langsung.
Dinas  social  memberikan  atau  menyediakan  tempat  untuk  anak  yang  dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual agar mereka dapat dibina, diberikan pengarahan dan agar bisa selalu dimpantau selama proses pembinaan. Penyediaan sarana dan prasarana khusus  terhadap  anak  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  sebelum  adanya  proses pembinaan ataupun sesudah setelah dilakukan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua yang bersangkutan. Dalam hal anak sebagai korban eksploitasi ekonomi penyediaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab langsung pemerintah baik berupa materil mapun in materil. Namun memang keterbatasan dana membuat
13 Wawancara dengan H. Muhardiman, Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Jambi, Tanggal 18 Juli 2022.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
pembinaan  kurang  masksimal  khususnya  pembinaan  dalam  bentuk  pelatihan keterampolan dan sebagainya.

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Eksploitasi Ekonomi di Tingkat  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kota Jambi
Selain Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ( P2TP2A) Kota Jambi  juga  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  korban  eksploitasi ekonomi  di  kota  Jambi,  bentuk  perlindungan  yang  di  berikan  Pusat    Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TP2A) Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak    (P2TP2A)  Kota  Jambi,  Rasmi  Selaku  Sub  Bidang  Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan mengyatakan  Mengatakan bentuk perlindungan yang  diberikan  oleh  P2TP2A  yaitu  perlindungan  secara  psikologis,  dengan pengawasan, perawatan yang tidak terlepas dari perilaku atau perbuatan, misalnya perhatian,  tanggungjawab,  responsive  dari  situasi  anak  tersebut.  Yang  secara keseluruhan merupakan upaya atau Tindakan dari sisi pengawasan, perawatan untuk menumbuhkan Kembali rasa percayaa diri dari anak tersebut. 14
Selain itu merurut Rasmi bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di P2TP2A Kota Jambi meliputi:
1) Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi berhak  mendapatkan  rujukan  dan  Tindakan  medis  baik  fisik  mapun  non-fisik melalui rumah sakit
2) Anak  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  berhak  mendapatkan  pelayanan konseling dan secara psikologi melalui tatap muka, telepon surat mapun dengan media lainya.
3) Berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  berupa  pengajara  terhadap  anak  sebgai korban eksploitasi ekonomi
4) Dalam memberikan keterangan , anak sebagai korban eksploitasi ekonomi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan
5) Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, selain di damping orang tuanya berhak di  damping  oleh  tim  pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A)
6) Dalam hal apabila anak mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak lain, anak sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan pengamanan dari tim P2TP2A. 15
Memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif    Anak  yang  menjadi korban  dari  eksploitasi  ekonomi  diberikan  pelayanan  pembimbingan  mental  dan psikologis  serta  memberikan  motifasi  kepada  korban.  P2TP2A  juga  memfasilitasi pelaporan kepada pihak berwajib apabila ada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi serta memberikan bantuan hukum yang gratis terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. Bantuan yang berupa pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  eksploitasi.  Pendampingan  dapat
14 Wawancara dengan  Rasmi, Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, tanggal 15 Juli 2022.
15 Ibid
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
diberikan secara langsung oleh keluarga dekat (orang tua atau kerabat) atau petugas yang langsung ditunjuk oleh pengadilan. Dalam hal ini terkait dengan pasca penetapan atau proses pengadilan ataupun sebelum terjadinya tindak pidana.
Menurut hasil wawancara dengan Hendara orang tua dari  Dani anak yang menjadi salah satu korban eksploitasi ekonomi mengatakan Dia (Dani) didampingi oleh P2TP2A Ketika melakukan pelaporan terhadap pelaku yang memperkerjakan anaknya ke pihak kepolisian Ketika selama proses pemnuatan berita acara pemeriksaan terhadap Dani anaknya  yang menjadi korban eksploitasi ekonomi juga didampingi oleh pengacara yang telah ditunjuk oleh P2TP2A. 16
Perlindunagn  terhadap  pemberian  dari  berbagai  media  massa  Pusat    Pelayanan Terpadu  Perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  wajib  melakukan  berbagai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  eksploitasi  ekonomi    dengan  tidak memberikan  informasi  tentang  korban  dalam  hal  ini  anak,  kepada  media  ataupun orang yang mencari informasi, kecuali ada surat izin pengambilan informasi. Upaya ini dilakukan  sebagai  bentuk  kepedulian  dalam  rangka  meminimallisir  akibat  langsung atau tidak langsung dari tindak pidana yang terjadi terhadap anak dilakukan dengan cara (a) pada tingkat pengadilan, dilakukan secara tertutup dan (b) sedangkan pada tingkat  pasca  penetapan  yang  mana  terhadap  korban  dalam  hal  ini  anak,  yang dilakukan salah satunya upaya perlindungan dan perhatian dalam bentuk rehabilitasi yang dilakukan secara kompresensif dan keseluruhan Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, baik yang disuruh oleh orang tua kandung ataupun  yang  disuruh  oleh  orang  yang  lain  yang  melakukan  eksploitasi  ekonomi terhadap  anak,  anak  harus  mendapatkan  perlindungan  baik  dari  aparat  kepolisian maupun  penegak  hukum  serta  Lembaga  lainya.    Perlindungan  yang  diberikan  oleh P2TP2A Kota Jambi terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi baik eksploitasi seksual  mapun  bentuk  eksploitasi  lainya  menurut  hasil  wawancara  dengan  Rasmi mengatakan bahwa:
1) Memanggil orang tua yang sengaja membiarkan anaknya bekerja sebagai pekerja yang  mencari  uang  dijalan  dengan  cara  berjualan  koran,  tisu,  mengamen, mengelap kaca nobil dan pekerja seks komersial untuk diberi penjelasan tentang aturan hukum yang, mengatur tentang larangan eksploitasi terhadap anak dan agar  para  orang  tua  dapat  melindungi  anak-anaknya  dari  ancaman  eksploitasi bukan malah menjadi pihak yang mengeksploitasi  anak.
2) Memberikan  motovasi  atau  nasihat  kepada  anak  yang  di  eksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual  agar  mereka  tidak  mudah  diperdaya  dengan  hal-hal yang bisa membuat mereka Kembali di eksploitasi untk melakukan pekerjaan yang lebih layak
3) Memberikan motivasi kepada anak yang dieksplotasi ekonomi dan/atau seksual dalam hal psikologi dan nasihat moral kepada anak
4) Mendampingi anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual selama proses penyidikan sampai proses pengadilan dari awal sampai selesai atau sampai ada putusan hakim dari pengadilan
16 Wawancara dengan Hendra  orang tua anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, 17 Mei 2022.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
5) Mengawasi  dan  memantau  bak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  ekonomi dan/atau seksual selama anak tersebut direhabilitasi di ruamh aman atau tempat rehabilitasi yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial
6) Memberikan binaan kepada anak yang dieksploitasi di dalam panti-panti yang di sediakan Dinas Sosial di Kota Jambi selama beberapa bulan sampai mereka siap untuk dilepas serta melakukan pekerjaan yang layak
7) Memberiksn perlindungan identitas kepada media massa atau wartawan selama proses  persidangan  agar  anak  trsebut  tidak  di  pandang  secara  negative  oleh masyarakat. 17
Bentuk Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditingkat Polresta Kota Jambi yaitu melakukan Pemantauan, Pelaporan dan Pemberian Sanksi tererhadap pelaku Pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan satuan Polisi  Pamong Praja harus melakukan pemantauan kepada pihak-pihak yang  dicurigai  melakukan  pengeksploitasian  terhadap  anak  sekaligus  melakukan pemantauan  trhadap  anak  yang  berada  dijalanan  ataupun  ditempat  yang  dicurigai menjadi tempat anak-anak melakukan  kegiatan yang bertujuan untuk mencari uang. Hal  ini  dilakukan  agar  mengetahui  dimana  dan  kapan  saja  mereka  anak-anak  ini melakukan  kegiatannya.  Sekaligus  memantau  siapa  saja  yang  menyuruh  meraka melakukan    kegiatan  seperti  ini.  Apabila  pelaku  yang  dimaksud  ditemui  secara langsung sedang menyuruh atau mengambil uang dari hasil kerja anak-anak tersebut maka  langsung  dilakukan  penangkapan  dan  membawa  ke  Kantor  Kepolisian  untuk diproses lebih lanjut.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  brigadier  Jimmy  selaku  penyidik  unit  PPA Polresta Jambi, mengatakan bahwa mereka juga melakukan patroli Bersama dengan pihak  Satpol  PP  Ketika  banyaknya  aduan  atau  laporan  dari  masyarakat  tentang kegiatan anak-anak yang di duga tela h dieksploitasi secara ekonomi,  Merika sering menemukan  dijalanan  atau  ditempat  keramaian  banyak  anak-anak  yang  sedang mengamen,  berjualan  koran,  berjualan  tisu  dan  ada  juga  yang  mengenis  dengan membawa  kota  amal.  Pernah  juga  Ketika  lagi  melakukan  Patroli    pihak  kepolisian berhasil menangkap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak. 18 Masih menurut Brigadir Jimmy selaku Penyidik Anak di Polresta Jambi, menyatakan bahwa  Perlindungan  terhadap  anak  adalah  suatu  kegiatan  untuk  menjaminn  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Eksploitasi ekonomi adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  mengarah  atau  memaksa  anak  untuk melakukan  pencarian  yang  akan  dijadikan  sumber  penghasilan,  dengan  bentuk apapun dan ini merupsksn suatu perbuatan kejahatan. 19
Walaupun larangan-larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak telah di atur dalan Undang-undang,  namun  pada  kenyataan  masih  banyak  anak  yang  menjadi  korban eksploitasi ekonomi baik oleh orang tua, keluarga, oknum tertentu, dan teman-teman
17 Wawancara dengan Rasmi, Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan kota Jambi tanggal 17 Juli 2022.
18 Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi, Tanggal 16 Juni 2022.
19 Wawncara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi, Tanggal 12 Juli 2022.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
di lingkiungan sekitarnya. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat di tolerir keberadaannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi  manusia  karena  bagaimana  pun  anak  juga  mempunyai  hak-hak  yang  harus dihormati keberadaannya dan dilindungi.
Sedangkan menurut Briptu Radiansyah selaku Penyidik di Polresta Jambi menjelaskan: 1. Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana eksploitasi secara ekonomi mendapatkan bentuk bantuan rehabilitasi, psiko-sosial
2. Dalam  memberikan  keterangan,  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  eksploitasi secara ekonomi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan
3. Selain  di  damping  oleh  orang  tuanya,  anak  sebagai  korban  tindak  pidana eksploitasi  ekonomi  juga  di  damping  oleh  tim  pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. 20
Perlindungan hukum terhadap anak yang tereksploitasi tidak bisa mengandalkan satu institusi namun perlu dukungan dari semua pihak yang mengetahui tentang eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak, seperti oaring tua, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Lembaga  Disna  Perlindungan  Wanita  dan  Anak,  masyarakat  dan  lain-lain,  tanpa terkecuali Undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi/ seksual yaitu Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  sudah  diperbahurui  dengan  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76i menyatakan: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  terhadap anak,  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  tersebut, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (  sepuluh)  tahun  dan/atau  denda paling banuyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
Bentuk  perlindungan  khus  yang  seharusnya  dilakukan  menurut  Pasal  66  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan perlindungan khus  bagi  anak  yang  di  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a. Menyebarluaskan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi dan/atai seksual;
b. Pemantauan, Pelaporan dan Pemberian sansksi; dan
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalm penghapusan eksploitasi terhadap anak secar ekonomi dan/atau seksual.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Jimmy  selaku  Penyidik  dari  Unit  PPA Polresta Jambi, mengatakan bahwa: dBentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yaitu melakukan patrol dijalanan untuk memantau anak-anak yang berada dijalanan yang bertujuan untuk mencari uang seperti menjual koran, tisu, mengenis dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar mengetahui kegiatanya sekaligus memanntau siapa yang menyuruh melakukan kegiatan  tersebut.  Apabila  pelaku  yang  dimaksud  ditemui  secara  langsung  sedang
20 Wawancara dengan Radiansyah, Penyidik, Polresta Jambi, Tanggal 12 Juli 2022.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
menyuruh  dan  tau  mengambilmuang  dari  hasil  kerja  anak-anak  tersebut  kami langsung melakukan penagkapan dan membawanya ke Kantor Kepolsian untuk segera diproses lebih lanjut. 21
Dari  ahasil  wawancara  dengan  Brigadir  Willyam  juga  selaku  penyidik  dari  unit  PPA Polresta Jambi, mengatakan bahwa “Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, waktu dibawa  dari  jalanan  mereka  kami  tempatkan  diruangan  unit  PPA  dan  selama  kami berkoordinasi  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial  Kota  Jambi  mereka  kami perlakukan dengan baik, seperti memenuhi kebutuhan mereka dengan memberikan minuman  dan  kami  juga  memberikan  pengarahan.  Setelah  berkordi,  mereka  kami serahkan  ke  pihak  dinas  soaial  dan  ketenaga  kerjaan  kota  jambi  untuk  menangan lebih lanjut. 22
Masih menurut Willyam, mengatakan bahwa “Perlindungan yang diberikan khsusus terhadap  anank  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  dan  seksual,  yaitu  ada  juga penangkapan bagi pelaku yang menyuruh melakukan eksploitasi terhadap anak-anak dan kami proses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang  berlaku, dan khusus bagi orang tua yang membiarkan anak-anaknya mencari uang kami suruh membuat suarat pernyataan dan ditanda tangani serta memberikan saran, masukan agar tidak lagi melakukan hal tersebut dan apabila para orang tua tersebut masih melakukan maka akan ditangkap dan diproses sesuai Pasal 76i Undang-undang 23 Tahun 2002 yang  sudah  di  perbaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak. 23
Dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak berupa pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota Jambi sudah sesuai, tetapi dalam pelaksanaannya masih berjalan kurang masksimal dengan yang di harapkan. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala yang di hadapi dalam pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

## Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi
Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban eksploitasi  ekonomim  di  kota  Jambi  telah  dilakukan  menurut  ketentuan  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak selamanya berjalan  dengan  lancar  meskipun  sanksinya  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  secara  tegas,  karena  masih  banyak  ditemu  kendala-kendala  dalam  hal upaya melindungi anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.  Sepeti hasil wawancara dengan  Ibu Afriyani Kepala Sub Bidan Dinas Sosial Kota Jambi iya mengatakan:
1) sulitnya  memberikan  pengertian  kepada  orang  tua  dan  anak  terkait  eksploitasi ekonomi  terhadap  anak.  Dalam  hal  iniakan  berdampak  terhadap  perkembangan fisik mapun mental anak
2) dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  hal  ini  tidak tersedianya panti tempat anak untuk dibina
21 Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi tanggal 14 Juli 2022.
22 Wawancara dengan Brigadir Jimmy, Penyidik Anak di Polresta Jambi tanggal 14 Juli 2022.
23 Ibid
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
3) kurangnya  perhatian  masyarakat  mengenai  eksploitasi  ekonomi    trrhadap  anak, meskipun Dinas Sosial telah memberikan himbauan maupun penyuluhan kepada masyakarat” 24
Selain itu menurut Nita Arfiah kepala Uni Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Jambi  kendala  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  korban eksploitasi ekonomi yaitu:
a. tidak  adanya  dana  khusus  untuk  membiayaai  aparat  dalam  mendampingi  dan melayani  korban  eksploitasi  ekonomi,  sehingga  untuk  melakukan  hal  tersebut biasanya dilakukan sekali-kali atau yang dianggap perlu saja dan mendesak untuk dilaksanakandemi kepentingan pemeriksaan
b. tidak tersedianya tenaga psikolog yang khusus yang bekerja di Polresta Jambi
c. Tidak  adanya  rumah  aman  Penitipan  anak  korban  eksploitasi  ekonomi  di  kota Jmabi
d. Sulitnya pendataan terhadap anak yang rentan terhadap eksploitasi  anak maupun anak korban eksploitasi ekonomi
e. Penyidik kesulitan menyidik anak, karena anak sulit untuk berbicara dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan terhadap anak
f. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi kepala Polresta dalam hal memberantas tindak pidana eksploitrasi anak 25
Selain itu menurut Yunia selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) terkait kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi meliputi:
1. Factor  internal,  yaitu  diantaranya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  (SDM), seperti  kurangnya  tim  pegawai  P2TP2A  ditingkat  penyidik,  tenaga  professional psikolog  dan  pengacara,  belum  tersedianya  rumah  aman  untuk  khusus  anak, terbatasnya pendanaan.
2. Factor eksternal, meliputi:
- pelaku (orang tua) anak itu sendiri, sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua anak bahwa anak tidak boleh diperalat untuk menghasilkan uang dengan alasan apupun karen ada aturan yang mengaturnya
- sedangkan kendala yang dihadapi dari anak, seperti sulitnya anak memberitahukan kejadian yang sebenarnya karena biasanya anak sudah mendapatkan tekanan atau ancaman dari orang tua ataupun pihak lain
- tidak  tersedianya  dana  operasional  khusus  yang  digunakan    dalam  pelaksanaan perlindungan hukum
- kurangnya  sosialisasi  pemahaman  kepada  keluarga  atau  masyrakat  terkait peraturan perundang-undangan tetntang perlindungan anak berupa perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. 26
24 Wawancara dengan, Afriayani, Kepala Sub Bidang Dinas Sosial Kota Jambi, Tanggal 18 Juli 2022.
25 Wawancara dengan IPDA Nita Arifah, Kepala Uni Perempuan dan Anak Polresta Jambi. Tanggal 20 Juli 2022.
26 Wawancara  dengan  Yunia,  Selaku  Kepala  Seksi  Perlindungan  Perempuan  P2TP2A  Jambi,  tanggal 28Juli 2022.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perlindunagn  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  dapat dilakukan  dengan  cara  menyebarluaskan  dan  melakukan  sosialisasi  mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara detail dan terperinci khususnya mengenai Pasal 76i kepada semua pihak dan orang tua, terutama di tempat yang rentan akan terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Mengaktifkan partroli secara rutin dan berlanjut untuk melakukan pemantauan terhadap anak yang berada  dijalanan  yang  bertujuan  mencari  uang  serta  melalukan  penangkapan  bagi pelaku yang menyuruh bahkan memangsa anak tersebut untuk mencari uang di jalan. Mendampingi  anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  ekonomi  dari  awal  proses penyidikan sampai penjatuhan  sanksi tehadap pelaku di pengadilan sampai selesai, serta memberikan  naseshat yang positif  terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai korban eksploitasi ekonomi ialah: orang tua yang sengaja memperkerjakan anaknya untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari,  kebiasaan  anak-anak  yang  selalu  mengikuti  mode  jaman  sehingga  menuntut mereka  agar  mempunyai  uang  yang  banyak,  kurang  pedulinya  masyarakat  sekitar atau ketidak tahuan masyarakat tentang eksploitasi terhadap anak.
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan kota Jambi Bersama dengan instansi yang terkait  lainya  melakukan  pembinaan  kepada  anak-anak  yang  terlibat  dengan eksploitasi  ekonomi,  dan  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ()P2TP2A) kota jambi dan Dinas Sosial melalui  Satpol  PP  mengadakan  Razia  secara  rutin,  guna  menghentikan  eksploitasi ekonomi terhadap anak seta, Orang tua lebih mengutamakan Pendidikan anaknya dan bukan memperdayakan anak dengan mencari nafkah dengan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris Ananta, Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, Dan Eksploitasi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
Abdussalam dan Adri, Hukum Perlindugan Anak, PTIK, Jakarta, 2014.
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Didik  M. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Gultom Maidin, Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Satijipto Raharjo, Aspek Perlindungan Hukum Anak, Erlangga, Bandung, 1996.
Suwarto, Aspek Perlindungan hukum  Anak, Erlangga, Bandung.2010. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2001.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022