## Tugas Kepala Desa:

## Catatan Dari Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
Sri Enda Agus Cahyanti 1 , M. Yusuf 2 , Wenny Ira Reverawati 3

## Abstrak
Pelaksanaan tugas Kades sering kali tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  tidak  luput  dari  perhatian  masyarakat  terutama  kepala  desa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus  di  desa  Talang  Serdang,  kecamatan Mandiangin,  kabupaten  Sarolangun.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  atau  pengamatan  secara langsung,  wawancara  serta  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa  pelaksanaan  tugas  kades  desa  Talang Serdang,  belum  berjalan  sesuai  dengan  tupoksinya  masing-masing  karena  di  dalam  penyelenggaraan  ini  masih terdapat  tumpang  tindih  jabatan,  tugas  kades  hampir  sepenuhnya  diserahkan  kepada  sekretaris  desa.  Dari  segi pelayanan publik juga masih terdapat kekurangan seperti kantor desa yang sering kali tutup apabila ada masyarakat yang  ingin  berurusan,  begitu pula  dengan  administrasi desa  yang  belum ada  struktur pemerintahan serta peta desa yang terlampir dalam RPJMDES. Kendala yang dialami oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah minim nya sumber daya manusia, struktur pemerintahan yang belum tertata rapi, kades kurang dekat dengan masyarakat  sehingga  menimbulkan  jarak  antara  kades  dengan  masyarakat,  belum  termanfaatkan  dengan  baiknya lahan-lahan kosong yang ada di desa, akibatnya kelompok tani yang kurang menjadikan pendapatan desa minim dan kurang nya pelatihan-pelatihan terhadap perangkat desa.
Keywords : Implementasi; Desa; Kepala Desa

## Pendahuluan
Desa  merupakan  entitas  sosial  politik  yang  sangat  penting  dan  memiliki  karakteristik unik  dalam  struktur  formal  kelembagaan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan  dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan  desa  yang  telah  eksis  jauh  sebelum  negara Indonesia  berdiri  (Budiarti,  2016).  Pentingnya  wilayah  desa  dalam  struktur  pemerintahan nasional maka berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Namun  dalam  pelaksanaanya,  pengaturan  mengenai  desa  belum  dapat  mewadahi  segala kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa.  Selain  itu  pelaksanaan  pengaturan  desa  yang selama  ini  berlaku  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  terutama  menyangkut tentang kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta  kemajuan  dan  pemerataan  pembangunan  sehingga  menimbulkan  kesenjangan  antar wilayah,  kemiskinan  dan  masalah  sosial  budaya  yang  dapat  mengganggu  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (Huda, 2015).
Berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  desa  perlu  penyelesaikan  untuk  mewujudkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Pemerintah  menetapkan  Undang-undang
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah, endha7715@gmail.com
2 Staf Pengajar Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah
3 Staf Pengajar Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjawab persoalan fundamental yang dihadapi oleh desa  melalui  aturan.  Undang-undang  tersebut  merupakan  respon  atas  berbagai  permasalahan desa seperti masalah sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan pengaturan desa dapat diterima oleh masyarakat,  karena  dianggap  sebagai  peraturan  yang  lebih  kongkrit  memuat  asas  pengaturan, kedudukan,  pengakuan,  pemberdayaan,  pelaksanaan,  anggaran  dan  pengawasan  desa  (Budiarti, 2016).  Undang-udang  desa  juga  menjadi  bukti  komitmen  pemerintah  Indonesia  dan  DPR-RI untuk  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar  menjadi  lebih  kuat,  mandiri,  dan  demokratis sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Amanulloh, 2015).
Di dalam  Undang-Undang  No.6 Tahun 2014  mengatur tugas kepala desa (Kades) untuk menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Begitu  pula  peraturan  pemerintah republik  Indonesia  No.  43  Tahun  2014  kades  mengkoordinasikan  kegiatan  pembangunan  desa dengan  perangkat  desa  atau  unsur  masyarakat  desa  dan  mengembangkan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa  dengan  peningkatan  kualitas  dan kapasitas sumber daya manusia. Akan tetapi dalam penerapannya, pelaksanaan tugas sering kali tidak  diberjalan  sebagaimana  tercantum  dalam  aturan  yang  tertulis.  Permasalahan  klasik  yang sering  terjadi  seperti  tidak  tersedianya  layanan  pada  jam  kerja,  pembangunan  yang  kurang terencana dengan baik dan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan.
Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  pelaksanaan  tugas  Kades  dan  permasalahan  yang dihadapi  dengan  mengambil  contoh  desa  Talang  Serdang  Kecamatan  Mandiangin  Kabupaten Sarolangun.

## Kerangka Teori

## Demokratisasi Desa
Demokratisasi  desa  mewakili  semangat  UU  desa  yang  mengakui  Desa  sebagai  subyek dalam  payung  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Pilihan  frase  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk menunjukkan  bahwa  desa  bukanlah  ruang  geografi  kosong  yang  berjarak  dari  sosio  budaya manusia  yang  tinggal  di  dalamnya,  seperti  tertangkap  dari  frase  demokratisasi  di  desa. Sebaliknya,  desa  merupakan  kesatuan  teritorial  atau  wilayah  yang  melekat  dan  terikat  pada kehidupan  manusia  di  atasnya  beserta  tradisi    dan  adat-istiadat  yang  menggerakkan  kehidupan itu.  Dengan  demikian,  frase  atau  konsep  demokratisasi  desa  berarti  upaya  menggerakkan demokrasi  dalam  kekhasan  desa  itu  sendiri.  Demokrasi  dilaksanakan  dan  dikembangkan  dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa (Amanulloh, 2015).
Demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, dalam arena desa, demokrasi merupakan  upaya  pendefinisian  ulang  hubungan  antara  masyarakat  desa  dengan  elit  atau penyelenggara  pemerintahan  desa  (Kades  beserta  perangkat  dan  BPD).  Melalui  demokrasi,  di desa-pun  berlaku  definisi  umum  kekuasaan,  yakni  kekuasaan  berasal  dan  berada  di  tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga  desa adalah pemilik  sejati  dari  kekuasaan  (Desa),  bukan  elit  atau  penyelenggara  pemerintahan  desa. Penyelenggara  pemerintahan  desa  adalah  sekedar  pelaksana  kekuasaan  rakyat  desa,  bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa (Amanulloh, 2015).
Salah satu bagian terpenting dalam UU desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal- usul  desa  (rekognisi)  dan  penetapan  kewenangan  berskala  lokal  dan  pengambilan  keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat  desa (subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa
memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. Dipandang dari sudut kepentingan  masyarakat  desa,  rekognisi  dan  subsidiaritas  memberi  peluang  bagi  desa  untuk mewujudkan  kehendak  bersama  dalam  semangat  desa  membangun.    Desa  tampil  dengan kemandirian  dan  lepas  dari  pengatruran  pemerintah,  mampu  berdiri  sendiri  mengatur  dan menyeimbangkan kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks itulah, demokrasi dibutuhkan untuk mengembangkan  modal  sosial  masyarakat  desa  dalam  berhadapan  dan  mengelola  kekuasaan desa.  Melalui  demokrasi  pula,  dapat  diharapkan  tumbuhnya  kesadaran  dalam  masyarakat  desa akan posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati (Amanulloh, 2015).

## Kepemimpinan
Kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai  tujuan,  cara  mempengaruhi  orang  dengan  petunjuk  atau  perintah,  tindakan  yang menyebabkan  orang  lain  bertindak  atau  merespons  dan  menimbulkan  perubahan  positif, kekuatan  dinamis  penting  yang  memotivasi  dan  mengkoordinasikan  organisasi  dalam  rangka mencapai  tujuan,  kemampuan  untuk  menciptakan  rasa  percaya  diri  dan  dukungan  diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai (Dubrin, 2005).
Peranan pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada tiga bentuk yaitu  peranan  yang  bersifat  interpersonal,  peranan  yang  bersifat  informasional,  dan  peran pengambilan  keputusan.  Yang  dimaksud  dengan  peranan  yang  bersifat  interpersonal  dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan  keberadaan  organisasi,  seorang  pemimpin  bertanggung  jawab  untuk  memotivasi  dan memberikan  arahan  kepada  bawahan,  dan  seorang  pemimpin  mempunyai  peran  sebagai penghubung.
Peranan  yang  bersifat  informasional  mengandung  arti  bahwa  seorang  pemimpin  dalam organisasi  mempunyai  peran  sebagai  pemberi,  penerima  dan  penganalisa  informasi.  Sedangkan peran  pemimpin  dalam  pengambilan  keputusan  mempunyai  arti  bahwa  pemimpin  mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk  mengembangkan  inovasi,  mengambil  peluang  atau  kesempatan  dan  bernegosiasi  dan menjalankan usaha dengan konsisten (Siagian, 2002).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  (1)  Observasi  atau  pengamatan,  meliputi  kegiatan  pemusatan  perhatian terhadap  suatu  objek  dengan  menggunakan  seluruh  alat  indra.  Observasi  dilakukan  di  desa Talang  Serdang,  kecamatan  Mandiangin,  kabupaten  Sarolangun.  (2)  Wawancara,  dilakukan dengan  wawancara  mendalam  ( in-dept  interview )  dengan  menggunakan  alat  penelitian  verbal ( recording )  untuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  agar  menjadi lengkap.  (3)  Studi  dokumen,  menggunakan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian  dari  buku,  jurnal,  termasuk  data  statistik  resmi,  media  cetak  dan  lain-lain  untuk keperluan data sekunder.

## Hasil Pembahasan
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Desa Talang Serdang yang terletak di jalan lintas  Sumatera memiliki peran penting bagi tercipta dan terselenggarakannya kegiatan kemasyarakatan yang dibimbing langsung oleh  Kades selaku elit pemerintah yang memegang kedudukan tertinggi. Kades harus mampu mensinergikan kehidupan  antar  masyarakat  satu  dengan  masyarakat  lainnya  sehingga  tugas  Kades  dapat terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014.
Secara  normatif,  sebenarnya  masyarakat  bisa  bersentuhan  langsung  serta  berpartisipasi dalam  proses  pemerintahan  dan  pembangunan  di  tingkat  desa.  Para  perangkat  desa  selalu dikonstruksi  sebagai  “pamong  desa”  yang  diharapkan  sebagai  pelindung  dan  pengayom  warga masyarakat,  Kepala  desa  beserta  elite  desa  lainnya  dituakan,  ditokohkan  dan  dipercaya  oleh warga masyarakat untuk mengelolah kehidupan publik maupun warga desa dalam bidang apapun yang melibatkan pemerintahan desa.
UU No. 6 Tahun 2014, Tentang desa mengatur semua yang terkait di dalam desa, UU ini lah  yang  kemudian  menjadi  pedoman  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan tugasnya  berdasarkan  kepastian  hukum  yang  ada  dengan  sebaik  baiknya  hukum.  Meski  hukum tidak boleh dilanggar dan jelas jelas dicantumkan di dalam UU dan peraturan pemerintah masih banyak pelanggaran yang dilakukan baik penjabat desa.
Desa  Talang  Serdang  yang  berdiri  sejak  akhir  tahun  2009  memisahkan  diri  dari  desa Taman  Dewa  dengan  berbagai  alasan,  salah  satunya  adalah  rentang  kendali  pelayanan  publik. Setelah  dua  periode  pergantian  Kades,  desa  Talang  Serdang  belum  mampu  mengoptimalisasi pelayanan publik sebagaimana cita-cita pemekaran desa. Masalah yang sama kembali dikeluhkan masyarakat  terutama  urusan  administrasi  seperti  pembuatan  e-KTP,  Pembuatan  KK  dan  Surat Tanah.  Penyelenggaraan  layanan  publik  bukan  semata-mata  untuk  menjalankan  tugas  sebagai pelayan  atau  pembantu  masyarakat.  Namun,  diiringi  dengan  motif  tertentu  yan  gbertujuan mengambil keuntungan dari masyarakat, padahal dalam aturannya tidak dipungut biaya.
Dilihat  dari  aspek pelaksanaan  wewenang,  Kades  Talang  Serdang  memberikan  hampir seluruh  wewenangnya  kepada  sekretaris  desa  (Sekdes).  Segala  sesuatu  yang  terkait  dengan dengan  desa  dan  masyarakat  diserahkan  kepada  Sekdes.  Namun,  penyampaian  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  setiap  akhir  tahun  anggaran  dan  penyampaikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada  akhir  masa  jabatan  kepada  Bupati  dilakukan  oleh Kepala Desa. Hal tersebut didasari karena adanya  hubungan kekeluargaan antara Kades Talang Serdang dan bupati kabupaten Sarolangun.
Masalah  lain  juga  muncul  terkait  dengan  adanya  rangkap  jabatan,  pada  prakteknya anggota  lembaga  adat  juga  merangkap  sebagai  staf  di  kantor  desa.  Meskipun  cukup  beralasan terkait keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten. Suatu hal yang patut dibanggakan karena kearifan lokal masih tetap terjaga melalui penyelesaian masalah sosial dengan pendekatan hukum  adat.  Pelestarian  adat  istiadat  ini  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  masyarakat dengan pemerintah desa.
Tidak  hanya  masalah  sosial,  namun  juga  untuk  pembangunan,  pertanian,  serta  dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari visi yang desa “kebersamaan dalam membangun desa  demi  desa  Talang  Serdang  yang  lebih  maju”.  Desa  Talang  Serdang  telah  menjalankan fungsi  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemerintah  desa  dengan  cara  melakukan musyawarah  desa  dengan  mengundanag  seluruh  elemen  masyarakat,  seperti  yang  terlibat  di dalamnya Kepala Desa, Camat, BPD, Staff Desa, tokoh masyarakat dan pemuda.
Minimnya  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  desa  Talang  Serdang,  menjadi  salah  satu hambatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Minimnya  SDM  ini  sebabkan  kurangnya perkembangan dan kemajuan karena rata-rata bekerja sebagai buruh PT, para generasi mudanya
pun  tidak  terlalu  mencintai  pendidikan,  hanya  sebatas  sekolah  menengah  pertama  saja  mereka sudah merasa cukup, dengan banyaknya perusahaan Batubara dan PT Sawit, bekerja di PT sudah menjadi kepuasan dan tidak perlu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.
Dalam  struktur  pemerintah  saja  masih  ada  yang  lulusan  SMA  Paket  C,  berarti  dapat dinilai  bahwa  pendidikan  di  desa  Talang  Serdang  masih  dibawah  rata-rata.  Padahal  maju  atau tidaknya  suatu  negara  atau  desa  tergantung  pada  generasi  mudanya,  jika  para  generasi  muda tidak  memiliki  pendidikan  yang  cukup,  akan  seperti  apa  desa  itu  kedepannya.  Tidak  memiliki sumber  daya  manusia  yang  baik,  menjadikan  suatu  desa  lamban  dari  semua  sektor,  siapa  lagi yang akan memajukan suatu desa kalau bukan putra daerah itu sendiri.
Kades  yang  bukan  warga  asli,  menjadikan  masyarakat  cenderung  kurang  bersosialisasi dengan  kepala  desa,  begitu  pula  Kades  yang  terbilang  tidak  pernah  menghadiri  acara-acara dimasyarakat,  baik  pribadi  maupun  acara  di  desa  sendiri.  Sebagai  Kades  yang  menjalan  kan prinsip  demokratisasi  desa,  seharusnya  mampu  untuk  menempatkan  dirinya,  bagaimana  pun seorang  pemimpin  secara  tidak  langsung,  menjadi  panutan  bagi  masyarakatnya.  Sehingga mampu  menunjukkan  eksistensinya,  berbudi  luhur,  serta  memiliki  rasa  peduli  yang  tinggi terhadap  masyarakat.  Dengan  berbagai  cara  seperti  mendekatkan  diri  dan  berbaur  dalam masyarakat,  menghadiri  acara  atau  kegiatan  yang  ada  di  masyarakat.  Keserasian  yang  terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat ini lah yang menjadi kan suatu desa dapat di rasakan nilai  kekeluargaan  yang  erat.  Sebagaimana  yang  terdapat  dapat  dalam  UU  Desa  No  6  Tahun 2014 yang mengatur segala urusan tentang Desa.

## Kendala Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kendala  adalah  persoalan  yang  harus  dipecahkan  dengan  kata  lain  kendala  merupakan kesenjangan  antara  kenyataan  dengan  suatu  yang  diharapkan  dengan  baik.  Dalam  pelayanan administrasi desa, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, contohnya  dalam pembuatan  KK  (Kartu  Keluarga)  atau  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk).  Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  1  Ayat  (3),  Pemerintah Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  terdapat  pelayananan  administrasi  desa. Administrasi  desa  adalah  keseluruhan  proses  kegiatan  pecatatan  data  dan  informasi  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada  buku  administrasi  desa.  Dalam  penyelenggaraan Pemerintah Desa, pasti timbul permasalahan-permasalahan yang dapat menitik berat kan pejabat pemerintah, kita tahu bersama bahwa seorang pemimpin meski telah berusaha sebaik mungkin, masih  tetap  saja  akan  ada  kekurang-kekurangan  yang  dinilai  masyarakat,  menjadi  nilai  minus dari seorang pemimpin atau kepala desa.
Minim  Pengetahuan,  pengetahuan  adalah  ilmu  yang  kita  dapatkan,  sedangkan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Seseorang akan di katakan baik apabila memiliki kedua,  mampu  berteori  dan  juga  mampu  menjalankan.  Minim  pengetahuan  dapat  diartikan banyak  hal,  misal  pengetahuan  dalam  ilmu,  pengetahuan  bermasyarakat,  pengetahuan  dalam pengalaman  di  bidangnya.  Tapi  yang  paling  penting  bukan  pengalamannya  karena  kita  bisa belajar, namun bagaimana cara seorang pemimpin mempelajari masyarakatnya, seperti kebiasaan masyarakat,  adat  istiadat,  kehendak  masyarakat,  dan  bagaimana  bisa  menjadikan  masyarakat sebagai  partner  dalam  pemerintahan  desa.  Saling  bekerja  sama,  saling  tenggang  rasa  dan memiliki  keselarasan.  Selanjutnya  jika  saja  Pemerintah  Desa  Talang  Serdang  memiliki  tingkat pengetahuan dan pemahaman akan memberikan perubahan yang bagus bagi masyarakt dan desa
itu  sendiri.  Selain  itu  rendahnya  pengalaman  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  Kepala Desa  dengan  baik,  sehingga  sebagian  tugas  dan  wewenang  Kepala  Desa  diserahkan  kepada Sekeretaris  Desa  dan  dijalankan  oleh  Sekretris  Desa  beserta  staff  desa.  Tentunya  hal  ini  tidak menjalan  fungsi  sebagaimana  mestinya  berdasarkan  UU  tentang  Desa,  seharusnya  sebagai Kepala  Desa  yang  mengemban  suara  rakyat  mampu  memahami  bagaimana  fungsi  Undang- undang itu sendiri.
Minim  Sumber  Daya  Manusia,  pendidikan  adalah  kunci  keberhasilan  suatu  desa,  jika dalam  segi  pendidikan  saja  sudah  dibawah  rata-rata  bagaimana  dengan  yang  akan  di  lakukan generasi muda di desa tersebut. Pola pikir seseorang  yang memiliki pendidikan Sarjana dengan buruh PT yang hanya lulusan SMA atau bahkan ada yang lulusan SMP sangat berbeda, mereka tidak  saja  memikirkan  bagaiamaana  cara  bekerja  dan  menghasilkan  uang,  namun  bagaiamana bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan kah ini juga yang harus di benahi pemerintah desa, agar tingkat pendidikan yang di miliki Desa dapat mencapai rata-rata atau bahkan lebih dari itu. Desa Talang Serdang adalah desa yang terletak pada jalan lintas sumatera ini kaya akan potensi alam seperti batu bara, karet dan juga banyaknya investor yang berdatangan ketempat ini. Akan tetapi karena lemah dan minimnya sumber daya manusia sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa ikut  serta  dalam  proses  kerja  sama  para  investor  dari  luar  daerah.  Tentunya  hal  ini  tidak  serta merta kesalahan masyarakat itu sendiri tetapi ada keterkaitan maupun keterlibatan  Kepala Desa untuk menujang sumber daya manusia yang dalam cakupan wilayah desa itu sendiri.
Peran serta Kepala Desa dalam menciptakan sumber daya manusia dengan data keadaan sosial putus sekolah sebanyak 55 orang dan buta huruf sebanyak 10 orang, hal itu suatu penanda bahwa  pemerintah  harus  lebih  jeli  dalam  memahami  potensi  yang  harus  ditingkatkan  misalnya melakukan pemberdayaan, pelatihan atau di adakan nya kursus  seperti menjahit, memasak atau bercocok tamam secara gratis. Apabila pemberdayaan dilakukan dengan sebagaimana mestinya tentu memberi motivasi kepada masyarakat desa untuk terus mengembangkan skill per individu yang dimiliki sehingga Desa Talang Serdang kaya akan sumber daya manusia.
Rendahnya  Pendapatan  Asli  Desa  di  Desa  Talang  Serdang  Kecamatan  Mandiangin, Kabupaaten  Sarolangun,  dalam  UU.  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  72  dan  Ayat  1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari : Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong  royong,  dan  lain-lain,  pendapatan asli Desa  Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah atau desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi  daerah Kabupaten  atau  Kota,  paling  sedikit  10%  dari  pajak  danretribusi daerah, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota  dalam APBD setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus,  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi  dan APBD Kabupaten  atau  Kota,  Hibah dan  sumbangan  yang tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga  dan  lain-lain pendapatan Desa  yang  sah.  Pendapatan  Desa Talang  Serdang  sesuai  UU  No.  6  Tahun  2014,  yaitu  dari  APBN  dan  APBD  Kabupaten, pendapatan  lain-lain  nya  sesuai  dengan  keadaan  ekonomi  Desa  Talang  Serdang  yaitu  Petani Karet dan Sawit yang memiliki Luas 20.000 Ha Sawit, dan 30.800 Ha Karet. Sedangkan dari PT- PT  yang  berada  di  Desa  Talang  Serdang  seperti  PT  Minimex  langsung  diberikan  pada Kabupaten.
Belum Memadai Sarana Dan Prasarana, Desa Talang Serdang Belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, jika dilihat dari sarana dan prasarana yang ada didesa dan juga dikantor desa, seperti atap masih belum layak, lantai yang masih semen belum keramik, jalan menuju kantor desa yang masih belum layak mengingat dana yang masuk
cukup banyak. Terkendala pada pembangunan gedung, kantor desa dan lain-lainnya yaitu karena masih  mudanya  umur  desa,  jadi  menurut  Sekretaris  Desa,  bahwa  mereka  pemerintah  Desa Talang Serdang masih dalam tarap pembenahan terlebih pada segi pembangunan.
Belum  maksimal  nya  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  terhadap masyarakat, Seperti pembuatan E-KTP, KK dan pembuatan Akta Lahir masyarakat Desa Talang Serdang,  masih  di  saran  kan  untuk  membuat  ke  Kantor  DUKCAPIL  Kabupaten  yang  ada  di Sarolangun karena belum memadai Peralatan yang ada di Kantor Desa Talang Serdang.

## Kesimpulan
Pelaksanan  penyelenggara  pemerintah  desa  Talang  Serdang  yang  berdasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  6.  Tahun  2014  tentang  Desa  belum  menjalankan  undang-undang  ini sebagaimaa  mestinya.  Pelayanan  publik  juga  masih  terdapat  kekurangan,  baik  tentang administrasi  desa.  dan  belum  adanya  struktur  pemerintahan  serta  peta  desa  dalam  RPJMDES. Kendala  yang  dialami  oleh  Kepala  Desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  adalah minimnya sumber daya manusia yang ada di desa, struktur pemerintahan yang belum tertata rapi, Kades  kurang  dekat  dengan  masyarakat  sehingga  masyarakat  merasa  canggung  bila  ingin bertemu,  belum  termanfaatkan  dengan  baiknya  lahan-lahan  kosong  yang  ada  di  desa  sehingga menjadikan pendapatan desa minim dan kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap perangkat desa. Sebaiknya  pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  bekerja  berdasarkan tupoksinya masing-masing yang berlandaskan kepada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengenai kendala yang ada dan berdasarkan visi desa yang melaksanakan tugas  yang di  emban  Kepala  Desa  bersama-sama  lembaga  desa  lainnya  dengan  keikutsertaan  masyarakat dalam  memajukan  desa,  seharusnya  semua  kendala  yang  ada  harus  lah  dapat  terpecah  kan bersama-sama juga, dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat.

## Daftar Pustaka
Amanulloh,  N.  (2015).  Demokratisasi  Desa :  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Budiarti,  M.  (2016).  Kesiapan  dan  Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam  Implementasi  Kebijakan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Penelitian  di  Desa  Sumur  Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus), 1–159.
Dubrin, A. J. (2005). Leadership (Terjemahan) (2nd ed.). Jakarta: Prenada Media. Huda, N. ’matul. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Setara Pers.
Moleong,  L.  J.  (2009).  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif  (26th  ed.).  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Siagian,  S.  P.  (2002).  Kiat  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  (1st  ed.).  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Undang-Undang  Nomor  6.  (2014).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, 1–71.
Welly,  A.  (2016).  Implementasi  undang-undang  no.6  tahun  2014  tentang  desa  studi  kasus pelaksanaan  tugas  kepala  desa  di  desa  gemar  baru  kecamatan  muara  ancalong  kabupaten  kutai timur.