https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

## THE ROLE OF NGOS IN HANDLING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE
Zuhriatu Mahmudah * , Agus Widiyarta Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Kasus  kekerasan  seksual  di  Provinsi  Jawa  Timur  cukup  tinggi,  seperti  halnya  di  Kabupaten  Jombang  yang  mana menempati  posisi  keempat  dengan  kasus  kekerasan  seksual  tertinggi  di  Jawa  Timur.  LSM  Women  Crisis  Center merupakan salah satu LSM yang ada di Kabupaten Jombang yang berperan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan. Meningkatnya jumlah kasus di kabupaten Jombang dan eksistensi LSM yang masih dinilai kurang masih menjadi pertanyaan dalam usaha penanganan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  Women  Crisis  Center  dalam  rangka  penanganan  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Jombang.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif  deskrptif.  Teknik pengumpulan  data yang dilakukan  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan WCC berperan dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten  Jombang.  Peran WCC  sebagai  kekuatan pengimbang  dilakukan dengan  melakukan  advokasi kebijakan regulasi daerah maupun nasional, peran sebagai gerakan pemberdayaana masyarakat dilakukan dengan membentuk komunitas binaan di 5 desa yang tersebar di Kabupaten Jombang, diskusi publik dengan komunitas atau organisasi daerah,  serta  penyuluhan  dan  sosialisasi di  berbagai  lembaga  pendidikan,  adapun  sebagai  lembaga perantara yaitu melakukan  MoU  dengan  pemerintah  dan  kerjasama dengan  sesama LSM  terkait penanganan kekerasan  seksual di kabupaten Jombang.
Kata kunci : Peran, LSM, kekerasan seksual, WCC

## ABSTRACT
Cases of sexual violence in East Java Province are quite high, as is the case in Jombang Regency, which ranks fourth with the highest cases of sexual violence in East Java. Handling sexual violence is the responsibility of the government, but it also involves other actors. The NGO Women Crisis Center is one of the NGOs in Jombang Regency that plays a  role  in providing  assistance  to  victims  of  violence.  The increasing number of  cases in  Jombang district  and  the existence of NGOs that are still considered lacking are still questions in efforts to deal with sexual violence, especially in  Jombang  district.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the  Women  Crisis  Center,  a  non- governmental organization, in handling sexual violence against women and children in Jombang Regency. The type of research used is descriptive analysis using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that WCC played a role in handling sexual violence in  Jombang  Regency.  WCC's  role  as  a  countervailing  force  is  carried  out  by  advocating  regional  and  national regulatory policies; its role as a community empowerment movement is carried out by forming fostered communities in five villages spread across Jombang Regency, having public discussions with local communities or organizations, as  well  as  counseling  and  outreach  in  various  educational  institutions,  as  well  as  working  with  intermediary institutions, namely by conducting MoUs with the government and collaborating with fellow NGOs related to handling sexual violence in Jombang district.
Keywords: Role, NGO, sexual violence, WCC

## PENDAHULUAN
Negara demokrasi memiliki kewenangan un- tuk mengatur hak dan kewajiban setiap warga ne- gara,  tidak  terkecuali  hak  atas  mendapat  kesejah- teraan dan mendapatkan peradilan. Oleh karena itu, penting  untuk  menegakkan  keadilan  sosial  dalam penyelenggaraan  negara  dan  penerapan  etika  ad- ministrasi agar dapat mencegah terjadinya ketidak- adilan.  Meskipun  keadilan  sosial  diakui  menjadi pilar  penting,  tetapi  realitanya  konsepsi  tersebut masih  diabaikan.  Sari,  D.  F  (2021)  memaparkan beberapa  permasalahan  yang  luput  dari  perhatian
administrasi publik soal keadilan social, yakni ke- mampuan dalam memperoleh pelayanan oleh sum- ber daya publik yang rentan. Kelompok masyarakat rentan  yang  mengalami  diskriminasi  tersebut seringkali mengalami keterbatasan untuk membela diri  dan  aksebilitas  hukum  yang  lemah.  Ke- sempatan  mereka  untuk  memperoleh  kesetaraan dan keadilan dinilai cukup terbatas, sehingga dapat diketahui  bahwa  nilai-nilai  keadilan  belum  bisa diaplikasikan secara signifikan di dalam organisasi publik.
Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu wujud  dari  ketidakadilan  sosial  dikarenakan  ket- impangan  relasi  kuasa  antara  laki-laki  dan  pe- rempuan  serta  budaya  patriarki  yang  mengakar kuat di masyarakat. Laki-laki memiliki kebebasan untuk  menjalankan  aktivitas  politik,  sosial  dan ekonomi  sedangkan  perempuan  menjadi  pihak yang  terdomestikasi  dan  tidak  memiliki  kesem- patan  yang  sama  dilingkungan  sosialnya.  Seba- gaimana  yang  dikutip  dari  (Saifuddin,  2021) menjelaskan  bahwa  ketidakseimbangan  peran gender dan sistem budaya yang menganggap laki- laki  adalah  pihak  yang  dominan  dapat  menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  sebagai  sebuah  tindakan atau  intimidasi  yang  berhubungan  dengan  keinti- man  atau  hubungan  seksualitas  yang  dilakukan oleh  pelaku  terhadap  korbannya  dengan  cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik,  materi,  mental,  maupun  psikis  (Suryawira- wan,  2022).  Lebih  lanjut  dijelaskan  Purwanti, 2022)  kekerasan  seksual  merupakan  jenis  keke- rasan  yang  dapat  terjadi  baik  di  ruang  publik maupun  domestik.  Kejahatan  seksual  terhadap perempuan  adalah  kejahatan  universal.  Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang- ulang  terjadi  dimana-mana  dalam  kurun  waktu yang sangat panjang.
Kurun  waktu  13  tahun  terakhir  Komnas Perempuan (2021) mencatat kasus kekerasan sek- sual  memiliki  capaian  angka  cukup  tinggi.  Di- perkirakan  setiap  hari  ada  20  perempuan  yang menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Berdasarkan salah  satu  studi  yang  diadakan  oleh  perusahaan berbasis di Singapura, Value Champion mendapati bahwa  Indonesia  merupakan  negara  peringkat kedua  di  Asia  Pasifik  yang  dianggap  tidak  aman bagi  perempuan    (Elindawati,  2021) . Mening- katnya angka kekerasan seksual di Indonesia tidak diimbangi  dengan  terciptanya  regulasi  yang mumpuni,  sehingga  Undang-undang  tentang perlindungan perempuan dan anak membutuhkan aksi  yang  nyata  dalam  upaya  pengimplemen- tasiannya (Indrawan, 2021).
Kabupaten  Jombang  memiliki  kasus  ke- kerasan  seksual  tertinggi  ke  4  se-Provinsi  Jawa Timur  dengan  capaian  132  kasus.  Jika  diban- dingkan  dengan  kota-kota  besar  di  Jawa  Timur seperti  Surabaya  dan  Sidoarjo,  angka  tersebut masih relatife kecil, akan tetapi hal tersebut tidak bisa  dijadikan  bahan  pembanding  mengingat Surabaya  dan  Sidoarjo  merupakan  daerah  per- kotaan  gerbang  kertasusila  kertasusila  (pusat pembangunan  dan  pusat  kegiatan  perekonomian) sehingga  kasus  kekerasan  seksual  lebih  rentan
terjadi  akibat  tingginya  produktivitas  dan  mobi- litas di kedua kota tersebut.
Melihat  realita  yang  ada,  tentunya  menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani fenomena tersebut. Aktor aktor good  governance yang  terdiri  dari  pemerintah, swasta dan masyarakat (civil society) menjadi pe- nyempurna dalam menjalankan tata kelola peme- rintahan. Kaitannya dengan penanganan kekerasan seksual  diharapkan  ketiga  aktor  tersebut  bekerja sama  dan  berperan  sesuai  dengan  ruang  ling- kupnya.
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  me- rupakan  salah  satu  bagian  dari Civil  Society ,  di- mana LSM didirikan oleh sekelompok masyarakat yang  memiliki  kesadaran  penuh  untuk  mem- perbaiki peradaban. LSM berfungsi sebagai sarana penyalur  aspirasi  masyarakat  dan  pemenuhan pelayanan  sosial.  Keberadaan  LSM  dalam  di tengah-tengah pemerintah memiliki peran penting. seperti halnya membentuk kesadaran masyarakat, mendampingi masyarakat, mengedukasi masyara- kat, dan mengkritisi kinerja pemerintahan melalui tindakan  semisal  unjuk  rasa,  lobi,  penyuluhan, pelatihan dan lain-lain (Farid, 2019).
Women Crisis Center (WCC) Merupakan sa- lah  satu  LSM  yang  ada  di  Kabupaten  Jombang, dimana memiliki fokus  di bidang pendampingan korban kekerasan. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Jombang,  WCC melakukan langkah-langkah secara sistematis dan terintegrasi,  seperti  melakukan  pendampingan psikologis  maupun  hukum  terhadap  perempuan dan  anak  korban  kekerasan  seksual,  kemudian mengorganisir  masyarakat  untuk  menangani  ma- salah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di  komunitas  mereka,  serta  memperkuat  jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perem- puan dan anak korban kekerasan serta organisasi- organisasi rakyat.
Meski  demikian,  peran  WCC  dalam  meng- usut  kasus  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Jom- bang  bukan  berarti  tidak  memiliki  kendala. Eksistensi WCC yang masih diragukan dan banyak ditemui  masyarakat  yang  skeptis  dan  meragukan WCC, menyebabkan kinerja WCC kurang optimal. Jika  dikaitkan  dengan  peran  dan  fungsi  LSM menurut  Culla (2019) yakni LSM sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, dengan skeptisme mas- yarakat dan jumlah kasus yang meningkat tentunya kapasitas LSM dalam melakukan pemberdayaan di lingkungan  masyarakat  dinilai  masih  kurang,  dan dibutuhkan usaha atau langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  peneli- tian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dengan metode ini dimaksudkan untuk memahami dan  menjelaskan  fenomena  sosial  yang  diteliti secara holistik dengan data yang bersifat deskriptif dari  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  danperistiwa yang  dapat  diamati  (Fadillah,  2021).  Fokus  pe- nelitian ini didasarkan pada teori peran dan fungsi LSM Culla (2019) dimana menjelaskan peran dan fungsi LSM sebagai lembaga pengimbang dimana dinilai  berdasarkan  kemampuan  WCC  dalam  me- lakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan meminimalisir  dominasi  pemerintah  terhadap  ke- putusan  masyarakat,  LSM  sebagai  gerakan  pem- berdayaan  didasarkan  pada  kemampuan  WCC memberdayakan  masyarakat  khususnya  perem- puan  untuk  meningkatkan  wawasan  terhadap  isu kekerasan  seksual,  dan  LSM  sebagai  lembaga perantara  dimana  didasarkan  pada  kinerja  WCC dalam membangun kerjasama dan koalisi bersama pemerintah, sesama LSM dan masyrakat.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  pri- mer dan sekunder. Data Primer didapatkan melalui wawancara  dengan  subyek  yang  terlibat  secara langsung  dalam  proses  penelitian.    Adapun  data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber. Data  sekunder  merupakan  data  pendukung,  yang berupa catatan, dokumen, arsip atau laporan yang memiliki  keterkaitan  dan  relevansi  dengan  pene- litian ini mengenai peran LSM dalam penanganan kekerasan  seksual.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi,  wa- wancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan- temuan    penulis  selama  melakukan  penelitian  di Lembaga  Swadaya  Masyarakat Women  Crisis Center (WCC) berdasarkan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Peran WCC dalam  penanganan  kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Women  Crisis  Center atau  yang  biasa  disebut sebagai  WCC  merupakan  organisasi  non-profit yang  bergerak  dalam  pendampingan  perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagaimana lembaga independen  yang  berada  di  luar  struktur  dan  jalur formal  pemerintahan,  dan  tidak  dibentuk  oleh bagian  birokrasi  pemerintah.  Berdasarkan  wa- wancara  dan  observasi,  berikut  merupakan  pema- paran  hasil  penelitian  peran  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Women  Crisis  Centre  dalam  pena-
nganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak  di  Kabupaten  Jombang  dan  diidentifikasi berdasarkan  teori  peran  dan  fungsi  LSM  menurut Culla (2019).

## Kekuatan Pengimbang
LSM  berperan  untuk  melakukan  kontrol sosial  dan  mencegah  dominasi  serta  manipulasi pemerintah pada pilihan-pilihan masyarakat. LSM dalam  perkembangannya  dielaborasi  dalam  bebe- rapa  generasi,  dimana  awalnya  bergerak  dibidang kemanusian, saat ini berfokus terhadap isu-isu ke- berlanjutan  pembangunan  termasuk  pada  isu-isu advokasi  kebijakan. Hal  serupa  juga  disinggung oleh (Ronasifah, 2019) yang menyebutkan dimana LSM  memiliki  peranan  untuk  melakukan  penga- wasan  dan  menciptakan check  and  balances serta juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah dan berhak melakukan protes bila  hal  tersebut  di  nilai  tidak  dan  tidak  sejalan dengan tujuan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di  WCC  Kabupaten  Jombang,  LSM  tersebut  juga memiliki  peran  sebagai  kekuatan  pengimbang, WCC  terlibat  secara  substantif  memberikan  input atau  masukan  terhadap  pemerintah  terkait  pena- nganan  kekerasan  seksual  dan  mengupayakan terpenuhinya hak-hak korban. Adapun wujud peran WCC sebagai kekuatan pengimbang adalah dengan melakukan  advokasi  kebijakan.  Ruang  lingkup advokasi  kebijakan  meliputi  advokasi  kebijakan daerah dan nasional. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir,  WCC  aktif  melakukan  3  advokasi  kebij- akan  daerah  dan  1  advokasi  kebijakan  nasional. Sebagaimana dihimpun dalam data berikut : Tabel 1. Advokasi Kebijakan WCC
Implementasi  Regulasi Daerah Nasional Perda No 11 Tahun 2020 Pengarusutamaan Gender Advokasi  RUU  TPKS. WCC  Jombang  terlibat dalam advokasi RUUTPKS  baik  secara substansi maupun lobby. Perbub No 20 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan
Sistem  layanan  Rujukan Terpadu Perda  Nomor  14  tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
Sebagaimana  hasil  advokasi  kebijakan  diatas, WCC  berusaha  untuk  menyelenggarakan  payung hukum yang jelas dalam penanganan korban keke-
rasan seksual. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan, selain itu  menciptakan  pelayanan  yang  terintegrasi  se- hingga masyarakat secara mudah dapat mengakses layanan.  Sebagaimana  yang  tercermin  melalui pembengtukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Pe- rempuan  Korban  Kekerasan.  Peraturan  ini  me- ngatur  secara  komprehensif  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  korban  kekerasan  seksual. Rekomendasi  kebijakan  ini  muncul  dikarenakan penanganan korban kekerasan seksual masih belum maksimal,  regulasi  yang  ada  juga  masih  belum terimplementasi  dengan  baik,  dan  pelayanan  ter- hadap  korban  kekerasan  seksual  masih  belum terintegrasi dengan baik.
Upaya  advokasi  kebijakan  daerah  kedua yang  berhasil  dilakukan  WCC  berikutnya  adalah dengan  terbentuknya  Peraturan  Bupati  Nomor  20 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Layanan  Rujukan  Terpadu  (SLRT).  Peraturan  ini muncul didasarkan pada fenomena dimana perem- puan korban kekerasan seksual dihadapkan dengan kesulitan  untuk  mengakses  layanan.  Peraturan  ini juga  membantu  korban  kekerasan  seksual  yang tidak berdaya secara finansial, sehingga  koordinasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan Dinas Pem- berdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A)  akan  tetapi  berjejaring  dengan  Dinas Sosial. Lebih lanjut kebijakan SLRT ini memudah- kan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal dan lebih terintegrasi.
Advokasi  kebijakan  daerah  ketiga  yang diupayakan  oleh  WCC  adalah  ingin  menempuh kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  berbagai aspek  kehidupan.  Dalam  pembangunan  sebuah daerah, perempuan memiliki kesempatan dan akses yang  sama  dengan  laki-laki  untuk  bisa  terlibat dalam  program  pembangunan.  Hal  ini  terwujud melalui peraturan daerah yang telah dibentuk yaitu Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Pengarusutamaan Gender.
Adapun  advokasi  kebijakan  nasional  yang telah  dilakukan  oleh  WCC  adalah  dengan  keter- libatan  WCC  dalam  mengadvokasi  Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU  TPKS)  baik  dalam  substansi  maupun  lobby. Advokasi kebijakan ini dilakukan untuk menuntut komitmen  negara  dalam  memberikan  hak  korban kekerasan seksual, menjamin perlindungan hukum serta  memfasilitisi  pemulihan  psikis  korban  ke- kerasan.  Sehingga  jika  dikaitkan  antara  temuan penulis dan kerangka teori yang ada, WCC terbukti memiliki  peran  sebagai  kekuatan  pengimbang
dengan  melakukan  berbagai  advokasi  kebijakan baik skala nasional dan daerah.

## Gerakan Pemberdayaan Masyarakat
Peranan  ini  LSM  memiliki  kapasitas  untuk memberikan  pemberdayaan  dan  menciptakan  ke- mandirian  pada  kelompok  masyarakat.  Sebagai- mana  yang  dikutip  melalui  (Abhipraya,  2020), mengungkapkan bahwa LSM adalah inti dari pro- ses penguatan masyarakat sipil dan demokratisasi. Pemberdayaan  itu  sendiri  dipahami  dalam  dua dimensi,  yaitu  sebagai    proses  dimana  pemberda- yaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  memer- kuat  kekuasaan  kelompok  lemah  dalam  masya- rakat,.    Sementara  sebagai  tujuan,    pemberdayaan menujuk  pada  keadaan atau hasil yang  ingin di- capai  oleh  sebuah  perubahan  sosial  yaitu  masya- rakat  yang  berdaya (Ngalu, 2019).
Sebagai  lembaga  yang  menangani  kasus kekerasan seksual, dalam kurun waktu 2020-2022 WCC  telah  menerima  laporan  dari  penyintas  ke- kerasan seksual, sebagimana yang telah dihimpun dalam data berikut :
Tabel 2. Jumlah Kasus yang Ditangani WCC
No Jenis Kasus 2020 2021 2022 1 Kekerasan terhadap istri 41 38 36 2 Kekerasan terhadap anak 7 2 2 3 Perkosaan 15 16 18 4 Pelecehan seksual  6 13 9 5 Kekerasan  dalam pacaran 13 12 19 6 Traficking 1 1 1 7 Pidana umum 0 1 1 Total 83 83 86
Kasus kekerasan seksual yang diterima oleh WCC  dari  tahun  ke  tahun  terhitung  fluktiatif.  Se- hinggga  berdasarkan  data  tersebut  WCC  mela- kukan  berbagai  langkah  komprehensif  untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan khususnya  dalam  kekerasan  seksual.  Salah  satu strategi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan kegiatan  pemberdayaan  secara  masif  yang  me- libatkan masyarakat dan kelompok tertentu. WCC terbukti  memiliki  peran  sebagai  gerakan  pember- dayaan  masyarakat,  yang  mana  kegiatan  tersebut memiliki  target  sasaran  yang  telah  diorganisir sebagai penerima manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan.  Target  sasaran  pemberdayaan  yang pertama  adalah  perempuan-perempuan  desa  yang mayoritas  beranggotakan  ibu  rumah  tangga.  Pada bagian  ini  WCC  membentuk  sebuah  komunitas binaan  di  5  desa  yang  tersebar  di  Kabupaten
Jombang.  Komunitas  tersebut  terdiri  dari  Ke- lompok  Solidaritas  Perempuan  Desa  Keras  (KS- PK), Persatuan Perempuan Kreatif Desa Pelabuhan (P2K),  Komunitas  Sahabat  Perempuan  Mojo- warno, Komunitas Perempuan Mojongapit (KPM), dan Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet (KP2NB).
Tujuan  dibentuknya  komunitas  binaan  ini adalah  untuk  memberdayakan  perempuan  desa untuk  aktif  terhadap  isu-isu  publik  khususnya terkait penanganan kekerasan seksual, membangun kemandirian  dan  keswadayaan,  melatih  kemam- puan publik speaking, dan meningkatkan keteram- pilan  perempuan  agar  berdaya  secara  finansial. Prosen  internalisasi  wawasan  terkait  kekerasan seksual  dilakukan  secara  maksimal  oleh  WCC. Dalam  rangka  mengurangi  tingkat  kekerasan seksual  yang  ada,  perempuan  yang  tergabung dikomunitas  tersebut  diberdayakan  menjadi  para- legal. Hal ini bertujuan agar jika terjadi kekerasan seksual  di  lingkungannya,  komunitas  ini  mampu mengadvokasi  secara  mandiri  tanpa  bantuan  dari WCC, jadi tidak hanya paham secara kontekstual, mereka juga mampu bertindak untuk memberikan perlindungan serta hak-hak perempuan korban ke- kerasan seksual yang ada di masing-masing desa.
Gambar 1. Sosialisasi WCC pada Komunitas
Adapun target sasaran pemberdayaan berikut- nya yaitu melibatkan komunitas daerah atau orga- nisasi  anak-anak  muda  dengan  agenda  pember- dayaan  berupa  diskusi  publik.  WCC  berjejaring dengan banyak komunitas di Kabupaten Jombang, salah  satunya  yaitu  Forum  anak  Jombang  (FAJ), Insan  Generasi  Remaja  (GenRe),  IPNU  dan IPPNU,  Komunitas  disabilitas  dsb.  Tujuan  dari dilakukannya  diskusi  publik  ini  adalah  untuk membentuk anak-anak muda kritis yang sadar dan peka  secara  penuh  terkait  isu  kekerasan  seksual. Sehingga  komunitas  tersebut  mampu  menjadi vocal point di masing-masing wilayahnya.
Lebih  lanjut  kegiatan  pemberdayaan  yang ketiga  yaitu  menyasar  pada  instansi  pendidikan, baik  di  jenjang  SMP/Mts,  SMA/Aliyah,  Pondok Pesantren,  dan  lembaga  pendidikan  lain  yang memiliki kerentanan terjadinya kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa sekolah ini
bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  kepada pelajar  tentang  pencegahan  dini  terkait  tindakan kekerasan seksual, mereka diajak untuk memahami hak-hak  perempuan,  kemudian  isu  kesehatan  re- produksi  dan  sebagainya.  Selain  melakukan  ke- giatan sosialisasi dan ceramah diskusi di berbagai tempat,  WCC  juga  aktif  melakukan  kampanye media di platform sosial media WCC.
Berangkat  dari  kegiatan  pemberdayaan  yang dilakukan  WCC,  terbukti  mampu  memberikan dampak positif bagi masyarakat beserta lingkungan disekitarnya. Hal ini terbukti melalui terbentuknya Peraturan  Desa  yang  telah  diadvokasi  oleh  para- legal  yang  tergabung  dalam  KSPK,  dan  menem- patkan perdes ini menjadi satu-satunya perdes yang mengatur  tentang  perlindungan  perempuan  dan anak  di  Kabupaten  Jombang.  Selain  itu  dengan kegiatan  sosialisasi  yang  aktif  dilakukan  mampu meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  berani melapor jika mengalami tindak kekerasan seksual.

## Lembaga Perantara
LSM memegang peranan penting dalam upa- ya  melakukan  mediasi  antara  masyarakat  dengan pemerintah, antara masyarakat dengan LSM, serta antar  sesama  LSM.    Dalam  konteks  penanganan kekerasan  seksualpun  pemerintah  juga  tidak bekerja secara sendirian, akan tetapi membutuhkan aktor-aktor strategis lain salah satunya yaitu LSM. Sehingga  dapat  dikatakan  pemerintah  mendapat dukungan dari ornop/lembaga swadaya masyarakat (LSM)  sebagai  mitra  kerja  dalam  pembangunan (Rinawati,  2022).  Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan di LSM Women Crisis Center Ka- bupaten Jombang yang mana merupakan lembaga pelayanan  pendampingan  dan  perlindungan  ter- hadap  korban  kekerasan  seksual  juga  memiliki peran dari LSM sebagai perantara.
Upaya  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  WCC tentunya  melibatkan  banyak  pihak,  dari  baik  dari pemerintah,  sesama  NGO,  ataupun  masyarakat sipil sendiri. WCC banyak melakukan jejaring agar dalam  penanganan  kasus  kekerasan  memperoleh hasil  yang  maksimal,  dan  memudahkan  kinerja WCC  dalam  upaya  pemenuhan  dan  perlindungan hak korban kekerasan seksual.
Tabel 3. Tabel Jejaring Layanan WCC
Jejaring Layanan Nama Instansi Lembaga Negara Komnas  HAM,  Komnas Perempuan, LPSK Pemerintah Kemen PPA, DP3A Provinsi,  DPPKBPPPA, Dinsos, DPMD kabupaten Jombang
Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan  Tinggi-Polda Jatim, Kejari-Polres Jombang, Pengadilan Negeri, Lapas. Lembaga Bantuan Hukum YLBHI,  LBH  Surabaya, Pengacara  Zainal  Fanani & Partners Kekompok Disabilitas SDM, KVDJ Tenaga Medis RSUD-Puskesmas- Bidan desa Organisasi Tim  Advokasi  Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang Media Semua  media  nasional maupun lokal.
Bentuk kerjasama WCC dengan pemerintah tercermin  melalui  Tim  Terpadu  Penanganan  Pe- rempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual. Tim terpadu ini adalah salah satu wujud kerjasama WCC  dengan  DP3A  Kabupaten  Jombang  dalam rangka  penanganan  korban  kekerasan  seksual  dan anak.  Adapun  bentuk  kerjasama  berikutnya  yaiu dengan melakukan Mou bersama lembaga pemas- yarakatan  Kabupaten  Jombang.  untuk  melakukan sosialisasi secara khusus bagi perempuan dan anak yang  terjerat  kasus  hukum.  Kegiatan  yang  dila- kukan  salah  satunya  yaitu  kegiatan  penyuluhan hukum,  kemudian  isu-isu  tentang  seksualitas  dan gender,  serta  konseling  gratis  dengan  menghadir- kan psikolog dari WCC.
Kemudian  upaya  kerjasama  antar  sesama LSM dilakukan oleh WCC dengan menjalin koalisi dengan  komunitas  daerah  yang  ada  di  Kabupaten Jombang. Komunitas tersebut terdiri dari berbagai jenis elemen masyarakat, yakni Komunitas pelajar yang  terdiri  dari  Forum  Anak  Jombang  (FAJ), Insan Generasi Remaja (GenRe), Komunitas pela- jar di desa binaan WCC, dan segmentasi yang lain. Kaitannya  dengan  penanganan  kekerasan  seksual adalah  diharapkan    komunitas-komunitas  tersebut mampu  menjadi vocal  point di  dalam  komunitas- nya  sendiri.  Sehingga  lebih  luas  sasarannya,  pe- nerima manfaat juga semakin bertambah.
Sementara itu hubungan yang terjalin antara WCC  dengan  masyarakat  yaitu  terkait  pelayanan pendampingan  bagi  korban  kekerasan  seksual. Upaya  tersebut  tercermin  melalui  usaha  WCC dalam melakukan pendampingan secara maksimal sejak awal pengaduan hingga kasus selesai. Ketika kasus  sudah  selesai  dan  pelaku  mendapatkan  pu- tusan  hukuman,  WCC  masih  melakukan  monito- ring terhadap perkembangan psikis dan pemulihan sosial  korban  kekerasan  seksual.  Terbentuknya
Support  Group  Trauma  Healing bagi  penyintas kekerasan  seksual  terhadap  remaja  menjadi  aksi nyata  WCC  dalam  melakukan  pelayanan  kepada masyarakat. Pemulihan sosial juga penting dilaku- kan agar, penyintas mampu melanjutkan kehidupan sehari-hari salah cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan home visit. WCC menganalisis kebutu- han  korban  kekerasan  seksual,  jika  korban  me- rupakan  seorang  pelajar  maka  WCC  membantu mengakomodir  sekolah  bagi  korban,  jika  korban merupakan  ibu  rumah  tangga  dan  lemah  secara ekonomi,  maka  WCC  memberikan  bantuan  alat keterampilan  yang  menunjang  pendapatan  bagi korban agar mampu memenuhi kebutuhan berikut- nya.

## KESIMPULAN
Peran  WCC  dalam  penanganan  kasus  ke- kerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  di Kabupaten  Jombang  sudah  berperan  sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan visi dan misi serta program kerja WCC dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada. Beberapa upaya yang dilakukan  memberikan  dampak  yang  baik.  Peran dan  fungsi  LSM  sebagai  kekuatan  pengimbang, dibuktikan dengan advokasi kebijakan yang dilaku- kan  oleh  WCC.  Regulasi  daerah  yang  berhasil  di advokasi  adalah  Peraturan  Daerah  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Perlindu- ngan  Peremouan  Korban  Kekerasan  Seksual, Peraturan  Bupati  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Layanan  Rujukan  Ter- padu, dan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Pengarusutamaan  Gender.  Adapun  imple- mentasi regulasi nasional yang berhasil di advokasi oleh WCC adalah RUU TPKS.
Peran  dan  fungsi  LSM  sebagai  gerakan pemberdayaan,  WCC  sudah  melakukan  perannya sebagai  penggerak  pemberdayaan  dengan  mem- bentuk  5  komunitas  binaan  yang  terdiri  dari  Ke- lompok  Solidaritas  Perempuan  Desa  Keras  (KS- PK), Persatuan Perempuan Kreatif Desa Pelabuhan (P2K),  Komunitas  Sahabat  Perempuan  Mojo- warno, Komunitas Perempuan Mojongapit (KPM), dan Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet (KP2NB), yang mana dengan terbentuknya komu- nitas  tersebut  mampu  mencetak  paralegal  yang dapat  membantu  mengadvokasi  kasus  kekerasan seksual  di  lingkungannya.  Kemudian  membentuk diskusi  publik  dengan  komunitas  lokal  dan  orga- nisasi anak muda daerah, dan melakukan sosialiasi secara  masif  mengenai  pencegahan  kekerasan seksual di berbagai institusi pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abhipraya, F. A. (2020). Peran Komite Independen
Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM
Kepemiluan  dalam  Melawan  Praktik  Politik Uang. Jurnal Ilmu Politik , Hal 165-190.
Bustam,  M.  (2021).  Peran  Lembaga  Swadaya
Masyarakat dalam Penetapan Taman
Nasional  Lore  Lindu:  Studi  Yayasan  Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak
Masyarakat Katu. Journal of Social Development Studies , 52-66.
Elindawati,  R.  (2021).  Perspektif  Feminis  dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual  di  Perguruan  Tinggi. Al-Wardah: Jurnal  Kajian  Perempuan,  Gender  dan Agama , 181-193.
Fadillah,  M.  F.  (2021).  Peran  LSM  Dalam Melakukan  Advokasi  Terhadap  Kebijakan Pemerintah  (Studi  Kasus  LSM  Malang Berwarna, Kota Malang). JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 37-42.
Farid,  M.  R.  (2019).  Kekerasan  terhadap Perempuan  dalam  Ketimpangan  Relasi Kuasa:  Studi  Kasus  di  Rifka  Annisa Women’s Crisis Center. Jurnal Studi Gender ,
175-190.
Indrawan,  I.  (2021).  Peran  Daerah  dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya  Perlindungan  Tindak  Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karimun dalam Mewujukan  Kota  Layak  Anak. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial , 2 (1), 46–56. https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14
Komnas  Perempuan.  (2021).  Perempuan  Dalam Himpitan  Pandemi :  Lonjakan  Kekerasan Seksual,Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak, dan  Keterbatasan  Penanganan  di  Tengah Covid-19. (Vol. 138, Issue 9).
Mayarni,  M.,  Meilani,  N.  L.,  &  Zulkarnaini,  Z. Kualitas  Pelayanan  Publik  Bagi  Kaum Difabel. Jurnal  Kebijakan  Publik ,  9(1),  11- 18.
Melati,  M.,  &  Zulkarnaini,  H.  (2021).  Efektivitas Program  Bantuan  Sosial  Tunai  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  di  Kelurahan  Pasir
Pengaraian. Journal Publicuho , 4(1), 19.
Ngalu,  R.  (2019).  Peran  dan  Strategi  Lembaga Swadaya  Masyarakat  dalam  Pemberdayaan Sosial  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Kasus  di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur). Jurnal PKS , 279-288.
Rinawati, N. E. (2022). Peran Lembaga  Swadaya Masyarakat  Dalam  Pengutan  Pemerintahan Lokalstudi: Center for Disaster Risk
Management-Community Develompent Study  (CDRM_CDS)  dan  Cipta  Fondasi Komunitas  (CFK)  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai. Jurnal Administrasi dan
Kebijakan Publik , 72-86.
Ronasifah,  F.  (  2019).  Peran  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  Cakrawala  Keadilan Dalam  Pemberdayaan  Lingkungan  (Studi Tentang  Gerakan  Peduli  Sampah  di  Desa Paciran). Jurnal Respon Publik , 53-61.
Saifuddin,  A.  (2021).  Merumuskan  Faktor Penyebab  dan  Solusi  Pelecehan  Seksual Menggunakan  Perspektif  Psikologi,  Sosial, dan Agama. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies , 381 - 420.
Salamor.  (2022).  Kekerasan  Seksual  Terhadap Perempuan  (Kajian  Perbandingan  Indonesia- India). Balobe Law Journal , 7-11.
Sari,  D.  F.  (2021).  Service  Delivery  Bagi  Korban Kekerasan Seksual Selama Pandemi Covid-19 di  Kota  Samarinda . Skripsi .  UPN  Veteran Jawa Timur: Surabaya.
Suryawirawan,  d.  (2022). Bunga  Rampai  Isu-Isu Krusial  Tentang  Kekerasan  Seksual. Jawa Tengah: Lakeisha
Yani,  R.  F.  (2019).  Peran  Walhi  Sumbar  dalam Investigasi  Tambang  Emas  Ilegal  di  Kota Padang. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal , 88-100.
Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., & Wawan, W. (2023). Strengthening  Community  Social  Capital  In Peatland Management. Sosiohumaniora , 25(1).