## ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TIREM KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG
ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TIREM VILLAGE, LEBAK WANGI SUB DISTRICT, SERANG REGENCY
Rahmawati, Ipah Ema Jumiati, Deden M. Harist rahmawati@untirta.ac.id Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
Abstrak  : Amanat  Undang-Undang  Desa  No.6  Tahun  2014  bahwa  Desa  memiliki Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sekurang-kurangnya  10%  dari  dana  perimbangan  yang diterima  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain itu Desa juga mendapatkan alokasi dana dari APBN, yang alokasi anggarannya diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% (Sepuluh  perseratus)  dari  dan  di  luar  Transfer  Daerah  ( On  top )  secara  bertahap. Konsekuensi  dari  diterimanya  dana-dana  tersebut,  maka  perlu  kiranya  perangkat  desa memahami  pentingnya  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  peraturan  perundangan  yang berlaku  dengan  asas  pengelolaan  keuangan  desa  seperti  partisipasi,  akuntabel, t.ransparan  dan  displin  anggaran.Desa  Tirem  merupakan  salah  satu  desa  yang mendapatkan  dana  desa  pada  tahun  2014  sebesar  Delapan  Ratus  Juta  Rupiah  (Rp 800.000.000,00).  Masalah  krusial  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  desa  adalah bagaimana  mengelola  dana  desa  yang  besar  tersebut  secara  efektif,  efisien  dan akuntabel.Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  sebuah  siklus  yang  terdiri  dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Informan  penelitian  adalah  perangkat  desa,  BPD,  Tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  dan  masyarakat  desa  Tirem.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan  dana  desa  masih  belum  optimal.  Sebagian  besar  digunakan  untuk pembangunan  fisik/infrastuktur  seperti  rehab  bangunan  kantor  desa  yang  sudah  tidak layak dan pembangunan jalan desa yang masih berupa tanah. Dari sisi laporan keuangan desa,  perangkat  desa  khususnya  bendahara  keuangan  mengalami  kesulitan  dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan kekhawatiran kesalahan dalam penggunaan anggaran. Dalam fungsi pengawasan, penggunaan dana desa diawasi dan diketahui oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  serta  masyarakat.  Perangkat  desa  mengalami kendala  dalam  pemahaman  tentang  aturan  perpajakan  sehingga  tidak  mengetahui komponen pengeluaran yang mengandung unsur pajak dan kegiatan pengadaan barang dan  jasa  khususnya  infrastruktur  yang  menggunakan  system  lelang.Rekomendasi penelitian  ini  adalah  melaksanakan  kegiatan  bimbingan  teknis  penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kata kunci : dana desa, pengelolaan keuangan desa, Desa Tirem
Abstract : The mandate of Village Law No.6 of 2014 that Village has an allocation of Village  Fund  (ADD)  at  least  10%  of  balancing  funds  received  by  Regency/City  in Regional Budget In addition, the village also get the allocation of funds from the state budget,  the  allocation  of  the  budget  is  directed  to  the  village  determined  10%  (Ten percent)  from  and  beyond  the  On  Top  Transfers  gradually.  As  a  consequence  of  the receipt  of  these  funds,  it  is  necessary  to  understand  the  importance  of  village administration  to  the  management  of  village  finances  in  accordance  with  prevailing laws  and  regulations  with  village  financial  management  principles  such  as participation, accountability, transparency and budget discipline. Tirem Village is one of  the  villages  that  get  the  village  funds  in  2014  amounting  to  Eight  Hundred  Million Rupiah  (Rp  800.000.000,00).  The  crucial  problem  faced  by  the  village  government  is how  to  manage  the  large  village  funds  effectively,  efficiently  and  accountably.  Village financial  management  is  a  cycle  consisting  of  planning,  budgeting,  implementation, administration,  reporting  and  accountability.  The  research  method  used  descriptive with  qualitative  approach.  The  research  informants  are  village  apparatus,  BPD, community leaders, religious leaders, and the people of Tirem village. The results show that  the  financial  management  of  village  funds  is  still  not  optimal.  Most  of  them  are used  for  physical/  infrastructure  development  such  as  rehabilitation  of  village  office buildings that are not feasible and the construction of village roads that are still in the form  of  land.  In  terms  of  village  financial  reports,  village  apparatuses,  especially financial  treasurers,  have  difficulty  in  making  accountability  reports  and  concerns about  errors  in  budget  usage.  In  the  oversight  function,  the  use  of  village  funds  is monitored  and  recognized  by  Village  Consultative  Bodies  and  the  community.  The village  apparatus  is  experiencing  difficulties  in  understanding  the  rules  of  taxation  so as  not  to  know  the  expenditure  component  which  contains  the  elements  of  tax  and procurement activities of goods and services, especially the infrastructure that uses the auction  system.  Recommendation  is  running  technical  guidance  activity  of  financial accountability report preparation that must be done by local government. Keywords: village funds, village financial management, Tirem village

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa  adat  atau  disebut  dengan  nama lain,  selanjutnya  disebut  Desa  adalah Kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengaur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa,  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  system  Pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam UU Desa terdapat amanat tentang Dana Desa,  sebagaimana  dipertegas  dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  APBN  pasal  1  ayat  2 yang  menyatakan  bahwa  Dana  Desa adalah  Dana  yang  bersumber  dari APBN  yang peruntukan bagi  desa  yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  Selanjutnya  dalam  pasal  6 disebutkan  bahwa  Dana  Desa  tersebut ditranfer melalui  APBD  kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa.
Tujuan  dalam  pemberian  dana desa bagi pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan,  prioritas penggunaan  dana  desa  diarahkan  untuk pelaksanaan  program  dan  kegiatan pembangunan desa.
Desa  Tirem  merupakan  salah desa  di  Kecamatan  Lebak  Wangi
Kabupaten Serang yang telah mendapatkan  dana  desa  pada  Tahun
2014  sebesar  sekitar  delapan  ratus  juta rupiah.  Mendapatkan  dana  yang  sangat besar  satu  sisi  seperti  mendapatkan durian  jatuh,  tapi  di  sisi  lain  perangkat desa mengalami
kebingungan
bagaimana mekanisme/prosedur
penggunaan  dana  desa  tersebut.  Hal  ini dikarenakan pada saat itu aturan hukum tentang keuangan desa, khususnya dana desa  masih  belum  tersosialisasi  dengan baik  sampai  ke  tingkat  desa.  Dari  sisi sumber  daya  manusia,  perangkat  desa Tirem  berjumlah  7  orang  dengan  2 orang  berpendidikan  sarjana yaitu kepala  desa  dan  sekretaris  desa. Sementara  untuk  perangkat  desa  yang lain  berpendidikan  sekolah  menengah
atas. Mendapatkan dana yang besar dan langsung  masuk  ke  rekening  kas  desa membuat  “kecurigaan”  terjadi  di kalangan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa jika dana
tersebut  digunakan  secara  pribadi  oleh kepala desa dan koleganya.
Permasalahan  yang  terjadi  di  Desa Tirem  dapat  diidentifikasikan  antara lain  perangkat  desa  kurang  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  tentang aturan  keuangan  desa  dan  dana  desa, bendahara desa tidak mengetahui aturan tentang  perpajakan  sehingga  kurang memahami  komponen  belanja  dan pendapatan yang terkena pajak, penggunaan  dana  desa  sebagian  besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur tanpa mekanisme
pengadaan  barang  atau  system  lelang yang  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan.  Permasalahan  lain  yang ditemukan adalah bendahara desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban  keuangan  desa sesuai  dengan  aturan  keuangan  Negara sehingga penyampaian laporan
pertanggungjawaban  melewati  batas waktu atau terlambat.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  menarik  untuk  diteliti  dan dianalisis  lebih  jauh  tentang  bagaimana pengelolaan  keuangan  dana  desa  di Desa  Tirem  Kecamatan  Lebak  Wangi Kabupaten Serang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Dana Desa
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mendapatkan  dana  desa  agar  desa mempunyai  sumber  pendapatan  yang memadai  untuk  mendanai  kewenangan yang  diberikan  kepada  desa,  terutama
kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul dan  kewenangan  lokal  berskala  desa. Permendes Nomor 21 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang ditranfer melalui APBD kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembnagunan, pembinaan kemasyarakat dan pemberdayaan
masyarakat.
Besaran  alokasi  dana  desa  dihitung berdasarkan  bobot  jumlah  penduduk 25%,  angka  kemiskinan  bobot  35%, luas  wilayah  bobot  10%  dan  tingkat kesulitan geografi memiliki bobot 30%. Tingkat  kesulitan  geografis  ditentukan oleh  factor  ketersediaan  prasarana pelayanan  dasar,  kondisi  infrastruktur dan aksesbilitas/transportasi.

## Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan  desa  dikelola  dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparans, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas transparan artinya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapat  akses  informasi  yang  seluas- luasnya  tentang  keuangan  desa.Asas akuntabel berarti perwujudukan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan  dalam  rangka  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan.Sementara asas partisipatif berarti penyelenggaraan pemerintahan
desa yang
mengikutsertakan  kelembagaan  desa dan  unsur  masyarakat  desa.Terakhir adalah  asas  tertib  dan  displin  anggaran yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  harus mengacu  pada  aturan  atau  pedoman yang melandasinya.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban  Negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan  milik  Negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.  Berkaitan  dengan  keuangan desa,  definisi  yang  dirujuk  adalah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  bahwa  Keuangan  Desa adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan  sebuah  siklus  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  dengan  periode waktu  satu  tahun  anggaran  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan 31  Desember  pada  tahun  yang  sama. Berikut diagram alir pengelolaan keuangan desa:
Gambar 1.

## Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
Tahun 2015 Siklus  pengelolaan  keuangan  desa diawali dengan penyusunan
perencanaan  pembangunan  desa  yang dilaksanakan dalam bentuk musyawarah pembangunan  desa.Setelah  disahkan kemudian  ditetapkan  sebagai  rencana kerja  pemerintah  desa.  Rencana  kerja pemerintah  desa  tersebut  dijabarkan lebih  detail  disertai  dengan  rincian biaya  dan  dana  yang  akan  digunakan untuk menjalankan perencanaan tersebut.  Rencana  kerja  dan  anggaran desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa.Pada tahun  anggaran  tersebut  APBDesa dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.Untuk tertib administrasi keuangan desa, maka perlu dilakukan penatausahaan keuangan desa.Penatausahaan keuangan desa harus  mengikuti  pedoman  dan  aturan tata  kelola  keuangan  Negara  dan  desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance  dan  UU  Keuangan  Negara serta  UU  APBN  yang  berlaku.Setelah disusun secara tertib administrasi, maka
penggunaan  keuangan  desa  tersebut disusun dalam sebuah laporan keuangan yang  mengikuti  kaidah-kaidah  laporan keuangan Negara untuk dipertanggungjawabkan  secara  materiil dan  formil  kepada  pemerintah  dan masyarakat.Pertanggungjawaban  secara hukum dan secara administratif.
.

## METODE PENELITIAN
Desain dalam penelitian ini, menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan  perhatian  pada  suatu  unit tertentu  dari  berbagai  fenomena  yang bertujuan untuk menggambarkan,
meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas    sosial  masyarakat.  Penggunaan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif,  tentang ucapan,  tulisan,  atau  perilaku  yang dapat  diamati  dari  suatu  individu, kelompok, masyarakat dan/atau
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjaw aban Siklus pengelolaan
organisasi  tertentu  dalam  suatu  setting tertentu  pula.  Kesemuanya  itu  dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif  dan  holistik  (Bogdan  dan Taylor  ataupun  Fatchan  yang  dikutip Basrowi Sukidin, 2002:3).
Penentuan informan didasarkan atas hasil  kunjungan  lapangan  di  wilayah dimana  penelitian  dilakukan  yaitu  Desa
Tirem Kecamatan Lebak Wangi. Informan  yang  dipilih  didasarkan  pada karakteristik  kesesuaian  dengan  data yang  diperlukan  yakni  :  perangkat  desa Tirem  mulai  dari  kepala  desa  sampai dengan  pegawai  di  desa,  Ketua  dan sekretaris  Badan  Permusyawaran  Desa, Tokoh  Masyarakat  dan  Masyarakat
Desa Tirem. Informan tersebut,
diperoleh tidak berdasarkan pada jumlah  yang  dibutuhkan,  melainkan berdasarkan  pertimbangan  fungsi  dan peran  informan  sesuai  fokus  masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Tirem  merupakan  salah  satu Desa  di  Kecamatan  Lebak  Wangi Kabupaten  Serang.Kecamatan  Lebak Wangi  merupakan  Kecamatan  Baru (Kecamatan  ke-29)  hasil  pemekaran Kecamatan  Ciruas  Kabupaten  Serang. Luas  wilayah  Desa  Tirem  sebesar 41.000 ha/m 2 yang terbagi dalam beberapa  kategori  peruntukkan  lahan, yakni penggunaan lahan untuk pemukiman  sekitar  103,535  ha/m 2 , persawahan sekitar 253,24 ha/m 2 , kuburan  sekitar  10  ha/m 2 ,  pekarangan sekitar  3  ha/m 2 ,  perkantoran  sekitar 4.108  ha/m 2 ,  luas  prasarana  umum lainnya  sekitar  35.117  ha/m 2 .  Desa Tirem  terletak  9  KM  jarak  dari Kecamatan  Lebak  Wangi,  18  KM  dari jarak  desa  ke  Pemerintah  Kabupaten Serang,    18  KM  jarak  dari  pemerintah
Provinsi  Banten.  Adapun  batas  wilayah Desa  Tirem  Kecamatan  Lebak  Wangi
Kabupaten Serang adalah sebagai berikut: Tabel 1. Batas Wilayah Desa Tirem No. Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 1 Utara Lebak Kepuh Lebak Wangi 2 Selatan Kebon Ratu Lebak Wangi 3 Timur Lebak Wangi Lebak Wangi 4 Barat Bumi Jaya Ciruas Sumber : Profil Desa Tirem, 2016
Keadaan  penduduk  di  Desa  Tirem berdasarkan  profil  Desa  Tirem  Tahun 2015 terdapat sekitar 5.212 orang,  yang terdiri  dari  jumlah  penduduk  berjenis kelamin  laki-laki  sebanyak  2.570  orang dan  jumlah  penduduk  berjenis  kelamin perempuan  sebanyak  2.642  orang. Jumlah  Kepala  Keluarga  Desa  Tirem sebanyak 1.370 Kepala Keluarga.Berdasarkan  data  profil  Desa Tirem,  mayoritas  penduduk  di  Desa Tirem  berusia  25-29  tahun  sebanyak 586  orang.Usia  25-29  tahun  termasuk dalam  usia  produktif,  maka  dari  itu Desa  Tirem  memiliki  jumlah  angkatan kerja yang cukup banyak.
Melihat  angka  usia  produktif  yang cukup banyak, seyogyanya dapat menjadi aset sumber daya manusia yang baik  dalam  mengelola  administrasi pemerintahan desa,
khususnya administrasi keuangan desa sehubungan dengan  didapati  informasi  bahwa  Desa Tirem  menjadi  salah  satu  Desa  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang  yang  menerima  dana  desa.
Namun didapati masalah bahwa perangkat  desa  masih  perlu  diberikan pemahaman-pemahaman  lebih  lanjut terkait  administrasi  keuangan  desa
untuk  memenuhi  kewajiban  dalam mempertanggungjawabkan  penggunaan dana desa yang telah dikucurkan.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan  desa,  khususnya  dana  desa dapat diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan  penelitian  untuk  dana  desa tahun 2015, bahwa penyusunan perencanaan  keuangan  desa  khususnya dana  desa  dimusyawarahkan  dengan perangkat  daerah  hingga  masyarakat. Perencanaan pembangunan
desa dilakukan melalui musrembangdesa yang  melibatkan  perangkat  desa,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  masyarakat, dan badan perwakilan desa.
Sebagaimana  kita  ketahui  leading sector  dari  dana  desa  adalah  Bagian Pemerintahan,  Badan  Pemberdayaan Perempuan  Masyarakat  dan  Desa  serta Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Serang.  Untuk  Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
penggunaan dana sendiri secara regulasi diterbitkan dan disahkan setelah pencairan  dana  desa  tahun  pertama 2014.  Secara  khusus  desa  memang belum memiliki dan menyusun perencanaan yang jelas akan penggunaan dana tersebut.Oleh karenanya desa lebih banyak melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, bagian pemerintahan, Badan
Pemberdayaan  Perempuan  Masyarakat dan  Desa  serta  Dinas  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
Pada  tahap  penganggaran,  pada tahun  2015  besarnya  pendapatan  dapat dirinci  antara  lain  dana  desa  sebesar 803.835.000,  alokasi  dana  desa  sebesar 327.800.000, bagi hasil retribusi
6.3010.000  dan  bagi  hasil  pajak 49.575.000.  sementara  untuk  alokasi belanja sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik antara lain
rehabilitasi  kantor  desa  dan  perbaikan jalan desa yang masih rusak/tanah.
Pada  unsur  pelaksanaan,  Desa Tirem  mengalami  kendala  dalam  hal kemampuan  perangkat  desa  untuk memahami dan menerjemahkan undang-undang desa dan segala peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  dana desa.  Dari  latar  belakang  pendidikan, hanya  terdapat  2  sarjana  administrasi Negara  yaitu kepala desa dan sekretaris desa.  Sementara  untuk  perangkat  desa yang  lain  dengan  latar  belakang pendidikan sekolah menengah pertama.
Beberapa  upaya  sudah  dilakukan oleh  pemerintah  provinsi  Banten  guna meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa terkait dengan dana desa dan pengelolaan  keuangan  desa,  dengan memberikan  bimbingan  teknis  kepada perangkat  desa,  dalam  hal  ini  adalah bendahara  desa  dan  sekretaris  desa. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris  Desa  Tirem  Ibu  Wakedah yang  telah  mengikuti  pelatihan  dan bimbingan teknis pengelolaan dana desa sebanyak 3 kali. Namun menurutnya hal terrsebut  dirasa  belum  cukup,  karena materi yang disampaikan sangat banyak dan  pelatihan  yang  diberikan  kurang mendalam.
Proses  pengajuan  dana  desa  terkait dengan  pencairan  dana  desa  adalah pencairan  tahap  1  sebesar  60  persen, pemerintah  daerah  akan  menyerahkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa.  Untuk  pencairan  tahap  kedua  40 persen pemerintah desa akan menyerahkan  laporan  realisasi  kegiatan yang terealisasi untuk penggunaan dana desa  tahap  1.  Sebagai  kelengkapan proses pengajuan untuk proses pencairan  dana  desa,  pemerintah  desa juga melengkapinya dengan memberikan fotocopi KTP (kepala desa
dan  bendahara  desa)  nomor  rekening kas desa dan Nomor NPWP Desa.
Setelah  memenuhi  prosedur  yang telah  dipenuhi  oleh  pemerintah  desa, Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Masyarakat  Desa  bidang  pembangunan desa akan melakukan komunikasi dengan  dinas  pendapatan  daerah  yang memiliki  kewenangan  dalam  pencairan dana  desa.  Dalam  proses  pencairannya, dinaspendapatan daerah akan
memerlukan  waktu  sekitar  2  minggu atau  lebih  untuk  pencairan.  Hal  ini dikarenakan  waktu  untuk  mendapatkan disposisi  Bupati  terkait  pencairan. Setelah  mendapatkan  disposisi  bupati, dinas  pendapatan  akan  mengeluarkan SPM SPP dan anggaran dana desa akan dicairkan  melalui  rekening  desa  yang nantinya  akan  diambil  oleh  bendahara desa  dengan  membawa  fotocopi  KTP kepala desa dan bendahara desa.
Terkait aspek penatausahaan keuangan  desa,  Desa  Tirem  mengalami kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban  dan  pencatatan dalam  system  akuntansi  keuangan pemerintah.Pencatatan laporan keuangan  masih  menggunakan  metode akuntansi sederhana dengan penyusunan  pertanggungjawaban  yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban administrasi.Sementara  laporan  kinerja penggunaan  anggaran  masih  belum dilakukan.
Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan  dana  desa  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Tirem  kepada  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa masih memiliki kendala. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam memberikan laporan  pertanggungjawaban  (LKPj)
dana  desa  pada  akhir  tahun  anggaran. Pencairan  keuangan  desa  khususnya
dana  desa  berlangsung  selama  2  tahap. Tahap pertama di bulan Maret sedangkan  tahap  kedua  pada  bulan oktober,  setelah  desa  menyelesaikan dan menyerahkan
laporan pertanggungjawaban  keuangan  dana desa tahap pertama.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan  keuangan  desa  khususnya dana  desa  di  Desa  Tirem  Kecamatan Lebakwangi  dikatakan  masih  belum optimal.  Hal  ini  dikarenakan  persoalan masih  kurangnya  pemahaman  dan keterampilan  perangkat  desa  dalam memahami  dan    mengimplementasikan UU  Keuangan  Desa.    Oleh  karena  itu, peneliti merekomendasikan sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Serang melakukan  kegiatan  Bimbingan Teknis  kepada  seluruh  perangkat desa  untuk  menyusun  laporan pertanggungjawaban keuangan desa 2. Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Serang bekerjasama  dengan  Kantor  Pajak melakukan  bimbingan  teknis  bagi perangkat Desa Tirem 3. Kepala  desa  mendorong  perangkat desa untuk meningkatkan pendidikan  dan  pemahamannya tentang keuangan desa baik dari sisi perundang-undangan  mapun  dari sisi keterampilan.

## Daftar Pustaka
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Data Monografi Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi DPKAD  Kabupaten  Serang.Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan  dan  Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa 2015.