Pengelolaan keuangan  suatu  daerah  yang transparan dan  akuntabel  diyakini  dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena seluruh anggaran yang  digunakan  dapat  diketahui  secara umum.  Transparansi  sangat  penting  supaya semua  dana  yang  direalisasikan  bisa  lebih tepat  sasaran  karena  dipantau  oleh  publik sehingga  pemerintah  tidak  memiliki  celah untuk  mencuranginya.  Transparansi  dapat didukung  deingan  memanfaatkan  teknologi yang sudah semakin maju.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan telekomunikasi  pada  akhirnya  mengubah struktur  organisasi  serta  hubungan  sosial dan  masyarakat.  Hal  ini  berdampak  pada aktivitas sehari-hari masyarakat di berbagai bidang.  Sektor  publik  yang  terdapat  dalam organisasi pemerintah adalah salah satunya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan terciptanya model  pelayanan  publik  (E-government) berbasis elektronik (Soesetyo &  Kasiyanto, 2013). Saat ini pemerintah sedang membuat metode penyusunan anggaran yang
menggunakan software komputer berbasis web  untuk  mempermudah  prosesnya  atau bisa  juga  dipahami  sebagai  informasi tentang  statistik  keuangan,  sebagai  salah satu  perkembangan  dari  good  governance dan  bentuk  informasi  teknologi  serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran.
Pada  acara  Festival  Anti-Korupsi di Gedung Graha Sabha Pramana,
Universitas  Gajah  Mada  tahun  2014 dalam pidatonya, Presiden Jokowi memerintahkan semua daerah harus membuat  sistem E-Budgeting .  Sistem  itu berlaku untuk pemerintahan pusat maupun daerah.  Karena  pada  saat  itu  maraknya tindak korupsi dengan menerapkan sistem E-Budgeting bisa dengan mudah mengontrolnya dan diharapkan bisa mencegah korupsi.
E-budgeting bertujuan untuk mewujudkan salah satu program pemerintah, yaitu kejujuran. Setiap instansi pemerintah wajib menjaga integritasnya. Berperilaku
dan

## Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta
ADHISA NURAFIA RAHMA 1 *; UTPALA RANI 2
Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No.39, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 E-mail : adhisarahma111@gmail.com (korespondensi)
Submit : 2022-12-08 Review : 2022-12-15 Publish :  2023-01-26
Abstract : One of the improvements in a strong financial governance system is the use of E- Budgeting  in  financial  transparency.  Since  2017,  Surakarta  City  Government  has implemented  E-Budgeting  services.  This  study  attempts  to  describe  how  E-Budgeting supports budget transparency in the Surakarta City Government. Through online observations and  literature  reviews,  a  descriptive  methodology  was  used  to  perform  this  study.  The findings  of  this  study  suggest that  E-Budgeting  is  crucial  in  promoting  budget  transparency within  the  Surakarta  City  Government.  The  Surakarta  City  Government  implements  budget transparency services, including e-budget.surakarta.go.id and ppid.surakarta.go.id. Additionally,  the  Surakarta  City  administration  offers  ULAS  services  as  a  support  for populace ambitions and grievances. The accolade issued by the Supreme Audit Agency with the  label  Unqualified  for  twelve  consecutive  times  shows  the  Surakarta  City  Government's success  in  sound  financial  management.  This  study  makes  recommendations,  including  the requirement for community socialization to boost  community  involvement  in Surakarta City Government budget supervision.
Keywords: Budget Transparency, City Government, E-Budgeting, E-Budgeting
Implementation

## Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta
64
mengatakan yang sebenarnya, jangan melakukan pungutan liar, mengelola APBN dan  APBD  dengan  jujur  dan  berdasarkan aturan yang berlaku. Keterbukaan Informasi  Publik yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008, menjadikan  pelaksana  kebijakan  lebih transparan  dan  akuntabel  kepada  publik melalui program kejujuran dan amanat UU. Tujuan  penerapan  E-Budgeting  adalah untuk meningkatkan akurasi data, menyederhanakan  penganggaran,  membuat data  lebih  transparani  dan  sulit  untuk dipalsukan,  menyusun  RKA  lebih  mudah, menghasilkan  laporan  yang  terintegrasi dengan  sistem  informasi  keuangan  lainnya . Oleh  sebab  itu,  e-budgeting  diyakini  dapat mengurangi  atau  mencegah  seseorang untuk melakukan tindak korupsi.
Pelaksanaan E-Budgeting di pemerintah wilayah sejalan dengan pertumbuhan  sistem  pengelolaan  keuangan wilayah.  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  Nasional  Tahun  2015  - 2019  yang  tertuang  dalam  Lampiran  II Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 melaporkan kalau kenaikan sistem pengelolaan keuangan wilayah lewat pelaksanaan E-Budgeting jadi  sasaran untuk kenaikan mutu belanja dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  di pemerintah  wilayah.  Pemerintah  pusat  ikut membagikan  sokongan  supaya  pemerintah wilayah  yang  bersangkutan  bisa  mengelola keuangan wilayah secara handal.
Pemerintahan Kota Surakarta menjadi  salah  satu  pemerintah  wilayah yang  mempraktikkan E-  Budgeting dan pencapaian  yang  berhasil  diraih  yaitu memperoleh  Predikat  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  selama  12  kali bertururt-tururt. Opini WTP sendiri merupakan  menyajikan  laporan  keuangan secara  wajar dalam  semua  aspek  yang relevan  dan  sesuai  standar  akuntansi  yang berlaku secara umum di Indonesia. Predikat opini  WTP  dikeluarkan  oleh  Kementerian Keuangan,  sebagai  perwujudan  komitmen nyata  pemerintah  pusat  kepada  daerah, untuk  senantiasa  membangun  tata  Kelola
keuangan yang sehat dan tepat. Penghargaan  ini  diterima  langsung  oleh Walikota  Surakarta,  didampingi  Wakil Walikota  dan  Ketua  DPRD.  Acara berlangsung  di  Kantor  Perwakilan  BPK RI  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  Jumat,  27 Mei 2022.
Berikutnya, selaku wujud komitmen dalam mewujudkan transparansi,  Pemerintah  Kota  Surakarta menerapkan layanan
transparansi anggaran lewat sebagian website semacam e-budget.surakarta.go.id, apbd.surakarta.go.id serta Laporan Keuangan lewat ppid.surakarta.go.id. Dengan  adanya  pandemi  Covid-19  sama sekali tidak mempengaruhi layanan website  E-Budgeting,  karena  layanan  ini bisa  diakses  kapanpun  dan  dimanapun, sehingga  masyarakat  bisa  lebih  mudah mendapatkan  informasi  yang  diinginkan melalui situs web ini.
Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu instansi  yang  menyelenggarakan  segala urusan pemerintahan oleh PemDa (Pemerintah  Daerah)  dan  DPRD  (Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah)  berdasarkan asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Di  Indonesia,  Pemerintah Daerah  terdiri  dari  Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.
Pemerintah Kabupaten/Kota
(Pemkab/Kota Pemkot) terdiri dari Bupati/Walikota  dan  Perangkat  Daerah yang  meliputi  Sekretariat  Daerah,  Kantor Wilayah,
Instansi
Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa. Penganggaran adalah gagasan yang membantu manajemen dalam menjalankan  fungsinya  dan  mencapai tujuannya.  Anggaran  adalah  seperangkat perkiraan  yang  dapat  digunakan  sebagai rencana untuk melakukan tindakan perusahaan dari waktu ke waktu, terutama
Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta (Adhisa Nurafia Rahma; Utpala Rani)
65
di masa depan, menurut Harahap (2001:15).
Anggaran  adalah  rencana  keuangan berkala  yang  terorganisir  dengan  baik sesuai  dengan  program  yang  disetujui. Anggaran  adalah  rencana  tertulis  yang diformalkan untuk tindakan organisasi yang diukur  dan  sering  direpresentasikan  dalam istilah  keuangan  selama  periode  waktu tertentu (Nafarin, 2004:12).
Transparansi mengacu pada kemampuan  publik  untuk  mendapatkan informasi
tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Transparansi menurut Mardiasmo  (2002:31)  adalah  kesediaan pemerintah untuk berbagi informasi tentang kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  publik dengan  mereka  yang  membutuhkannya, termasuk  masyarakat  umum  (Gunawan, 2016).
E-Budgeting adalah sistem
penganggaran  berbasis  web  atau  aplikasi perangkat lunak yang membantu penganggaran  daerah  (Rahman,  2018).  E- budgeting  oleh  pemerintah  daerah  sangat penting untuk mencapai keterbukaan dalam pengelolaan  keuangan  daerah  karena  dapat memberikan informasi yang relevan kepada otoritas pemerintah (eksekutif dan
legislatif).  Dalam  hal  inisiatif  masa  depan untuk mempromosikan keterbukaan
pengelolaan keuangan daerah, pengambilan keputusan  yang  kompeten  adalah  hal  yang penting.
E-budgeting
merupakan penggunaan  program  komputer  berbasis web yang mencakup pendekatan penganggaran  untuk  mempermudah  proses pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan tujuan  agar  peneliti  dapat  menggambarkan penelitian secara sistematis, detail, mendalam serta  dapat  mengungkap  makna  dari  sebuah fakta.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui observasi pada situs website
pemerintah  Kota  Surakarta  dan  studi kepustakaan.

## HASIL
Karena
banyak terjadi penyimpangan  dalam  birokrasi, masyarakat mulai  tidak  percaya  kepada  pemerintah. Melayani  masyarakat  dan  memastikan terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  adalah tanggung jawab utama pemerintah. Bagaimana  tujuan  ini  dapat  terpenuhi  jika penduduk  telah  kehilangan  kepercayaan pada  pemerintah?  Untuk  meminimalisir kecurangan  yang  mulai  banyak  terjadi  di birokrasi,  pemerintah  mengelola  APBD dengan  menggunakan  sistem  informasi berbasis  teknologi  untuk  menciptakan transparansi  dan  akuntabilitas  yaitu  E- Budgeting.
Data yang transparan dapat digunakan dalam implementasi E-
Budgeting  untuk  menunjukkan  sistem keuangan  yang  dialokasikan  dan  dapat menjadi pengukur seberapa efektif pemerintah telah memanfaatkan anggarannya.  Kota  Surakarta  sendiri  telah menerapkan  sistem E-Budgeting sejak tahun 2017 terbutki dimana data yang dapat diakses dari tahun 2017.
Manfaat E-Budgeting terhadap Pemerintah Kota Surakarta Penerapan E-Budgeting
dalam pemerintahan memang sudah banyak memberikan  dampak  yang  positif  terhadap program-program  pemerintah.  Manfaatnya dengan menerapkan E-Budgeting ini diantaranya yaitu:
Memberikan Kemudahan Mengakses Data Karena  sistem E-Budgeting tersedia secara online jadi siapapun bisa mengaksesnya  kapanpun  dan  dimanapun tanpa    batasan  waktu  yang  ada  dan  tidak hanya  masyarakat  Kota  Surakarta  saja tetapi  masyarakat  manapun  bisa  juga mengaksesnya.
Lebih  Jelas  dalam  Perincian  Anggarannya serta Terjaganya Akuntabilitas Publik

## Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta
66
Akuntabilitas  publik  secara  otomatis akan meningkat sebagai akibat dari penggunaan E-Budgeting yang sangat transparan.  Setiap  departemen  di  perusahaan akan  merasa  pekerjaannya  diperhatikan  oleh semua  pihak  internal,  yang  akan  mendorong setiap  orang  untuk  lebih  akuntabel.  Hal  ini berbeda dengan sistem penganggaran manual, di mana hanya pimpinan departemen yang bertanggung jawab atas pekerjaannya.
Menekan Risiko Korupsi Tujuan  utama  dari E-Budgeting adalah  membuat  setiap  laporan  di  dalamnya lebih transparan, sehingga semua pihak yang berwenang  atau  semua  masyarakat  dapat melihatnya.  Hal  ini  akan  mengurangi  niat seseorang  melakukan  korupsi  dengan  cara memanipulasi  semua  data  keuangan  yang ada.  Karena  akan  memudahkan  masyarakat mengetahui  jika  ada  perubahan  anggaran yang tidak wajar.
Dokumentasi  Data  yang  Lebih  Efektif  dan Implementasi yang Lebih Efisien
Dalam sistem E-Budgeting , pasti data yang  disimpan  menjadi  lebih  efektif  karena data  akan  otomatis  tersimpan  berdasarkan jenisnya  serta  pendukung  lainnya.  Hasilnya, dapat  membuat  proses  dokumentasi  data menjadi  lebih  efisien.  Dengan  satu  klik, Anda  dapat  mengakses  berbagai  laporan yang diperlukan.
Memudahkan Evaluasi Tidak  perlu  menunggu  lama  untuk melakukan evaluasi dalam sistem E- Budgeting.  Sistem E-Budgeting ini  akan menunjukkan kinerja masing-masing departemen.  Akibatnya, E-Budgeting dapat mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses evaluasi.
Layanan
E-Budgeting
terhadap
Transparansi Anggaran
Daerah  yang  sudah  menerapkan E- budgeting salah  satunya  adalah  Pemerintah Kota  Surakarta  dan  berhasil  memperoleh penghargaan  Wajar  Tanpa  Predikat  (WTP) dari  (BPKP)  Badan  Pengawasan  Keuangan
dan  Pembangunan  sebanyak  dua  belas  kali berturut-turut.  Predikat  Opini  WTP  ini merupakan  gelar  kebanggaan  yang  dapat menjadi  citra  positif  yang  menunjukkan bahwa  pemerintah  Kota  Surakarta  telah mengelola  keuangan  secara  transparan  dan bebas korupsi.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan menghadiri  musrenbang  Bappeda  yang diadakan  setiap  tahun  untuk  membahas masalah dan menentukan prioritas pembangunan.  Musrenbang  diadakan  di Balaikota  Surakarta  untuk  membahas  dan menyusun  rencana  pembangunan  nasional tiga tahap. Ketiga tahapan tersebut meliputi Musyawarah
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP, 20 tahun), Musyawarah
Rencana
Pembangunan
Jangka  Menengah  (RPJM,  5  tahun),  dan Musyawarah  penyusunan  Rencana  Kerja
Pemerintah (RKP, 1 tahun).
Untuk mendorong perencanaan
partisipatif yang dilakukan dalam Musrenbang ini, para pemangku kepentingan  termasuk  walikota  dan  wakil walikota  serta  berbagai  undangan  dari pemerintah  daerah,  staf  ahli,  camat,  kepala desa,  organisasi  profesi,  dan  lainnya berkumpul.  Partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan rancangan dan rencana akan diprioritaskan.
Partisipasi  dalam  Musrenbang  ini terbuka  untuk  semua  orang  di  Surakarta yang  memiliki  pemikiran,  ide,  atau  saran untuk kemajuan kota Surakarta. Masyarakat dapat menyampaikannya kepada perwakilan atau pemimpin lokal lingkungan masing-masing  untuk  disampaikan  pada Musrenbang 2022.
Infrastruktur, pemerintahan umum, masalah sosial budaya,  dan  masalah  ekonomi  termasuk dalam kategori tema pembahasannya.
Tersedianya  akses  publik  untuk menyampaikan  pendapat  merupakan  salah satu aspek dalam mewujudkan transparansi. Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan  layanan  transparansi  anggaran melalui  beberapa  website  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  APBD  Kota
Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta (Adhisa Nurafia Rahma; Utpala Rani)
Surakarta.
Website https://ebudget.surakarta.go.id/web/
Website  ini  memberikan  informasi anggaran  pada  tahap  perencanaan  anggaran. Mulai  dari  Data  Musrenbang,  Data  Rencana Kerja  (Renja)  Oganisasi  Perangkat  Daerah (OPD), Perencanaa KUA/PPAS, Perencanaan  Penetapan  Kinerja,  Perencanaa KUA/PPAS  Perubahan,  Evaluasi  Hasil Renja, Perbandingan KUA/PPAS dan Anggaran Penetapan hingga Pagu Perubahan. Dalam  menu  Perbandingan  KUA/PPAS  dan Anggaran Penetapan juga memberikan informasi anggaran setiap OPD hingga detail rencana  program  kegiatan  dan  rencana belanja .    United  Nations  Development Programme dalam  Adisasmita  (2011:24) menyebutkan  bahwa  transparansi  sebagai salah satu prinsip good governance dibangun berdasarkan  keleluasaan  aliran  informasi yang  dapat  diakses  oleh  orang  yang membutuhkan secara langsung, harus sederhana agar mudah dipahami dan pelacakan  informasi. E-Budgeting sangat penting  untuk  membuat  anggaran  dapat diakses  sepenuhnya  oleh  masyarakat  umum, khususnya warga Kota Surakarta.
Tetapi  masih  ada  beberapa  informasi yang  belum  disampaikan  dari  website  ini, seperti  isi  data  data  musrenbang  kelurahan 2017 yang hanya 0, sedangkan isi data tahun anggaran  2018,  2019,  2020,  dan  2021  sudah tercantum  dengan  jelas,  namun  data  tahun anggaran  2022  belum  dicantumkan  sama sekali  karena  masih  pertengahan  periode. Selain  itu,  meskipun  situs  web  ini  ditujukan untuk masyarakat umum, tetapi ada beberapa yang  tidak  bisa  mengaksesnya  karena keterbatasan  alat  dan  pemahaman  akan teknologi.
Website https://ppid.surakarta.go.id/ Pengelola
Informasi dan Dokumentasi  Keterbukaan  Informasi  Publik telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota Surakarta  sebagai  Instansi  Publik  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  13  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  dan  sesuai  dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor
067/21.1  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan Informasi  dan  Dokumentasi  Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta.
Menurut  definisi  informasi  adalah  “suatu pernyataan,  gagasan,  atau  kalimat  yang mengandung makna, baik berupa keterangan,  fakta,  maupun  penjelasan tertulis yang tidak tertulis, tampak, terdengar,  dan  terbaca,  disajikan  dalam berbagai format dan sesuai dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi. informasi yang dibuat, dikelola,  disimpan,  disampaikan,  atau diterima  oleh  suatu  entitas,  baik  elektronik maupun tidak”.
Setiap  orang  memiliki  hak  atas dasar  akan  informasi.  Menjunjung  tinggi hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri serta  mencapai  pemerintahan  yang  efektif dan  keterbukaan  informasi  yang  terbuka adalah salah satu kualitas kunci dari negara yang  demokratis.  Peningkatan  pengawasan publik  terhadap  manajemen  negara  dan entitas publik lainnya dimungkinkan melalui  keterbukaan  publik  yang  lebih besar.
Berikut ini adalah beberapa tanggung  jawab  dan  tugas  PPID:  Membuat dan menerapkan kebijakan layanan informasi  publik;  Menyiapkan  laporan berkaitan  dengan  kebijakan  yang  mengatur layanan  informasi  publik  dilaksanakan; Koordinasi serta pemantapan penyimpanan, dokumentasi,  penyediaan,  dan  pelayanan informasi publik; Koordinasi dan konsolidasi  dari  PPid  dan/atau  petugas lainnya  dalam  pengumpulan  dokumen informasi  publik;  Verifikasi  dan  catat informasi yang tersedia untuk umum.
Website  Unit  Layanan  Aduan  Surakarta (ULAS) https://ulas.surakarta.go.id/
Website  ULAS  merupakan  bentuk layanan masyarakat Surakarta dalam menyampaikan  Aspirasi  dan  pengaduan, baik  kritik  maupun  saran.  Pada  tahun  2013 Pemerintah  Kota  Surakarta  menciptakan ULAS,  sebagai  sarana  perantara  dalam mengetahui ketidakpuasan masyarakat Kota Surakarta  dalam  pelayanan  publik  yang

## Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta
68
diterima.  Karena  kritik  dari  masyarakat sangat  berguna  dalam  membangun  kualitas pelayanan  menjadi  lebih  baik  lagi  dari sebelumnya.
ULAS diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Unit  Layanan Pengaduan Surakarta  Nomor  29  Tahun  2019  dan disempurnakan  dengan  Keputusan  Walikota Unit  Layanan  Pengaduan  Surakarta  Nomor 337.05/171  Tahun  2019  tentang  Pengelola Unit  Layanan  Aduan  Surakarta.  Disebutkan, pengelola  ULAS  memiliki  kewenangan untuk  meminta  klarifikasi,  mediasi  dan  juga laporan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait aduan yang diterima.
Masyarakat
Surakarta bisa mengaksesnya  melalui  situs  web  atau  bisa mendownload  aplikasinya  melalui  Playstore. Keluhan  seluruh  masyarakat  yang  masuk kemudian akan ditindak lanjuti oleh pengelola  ULAS  tersebut  dalam  jangka waktu  3x24  jam.  Diharapkan  masyarakat Surakarta  dapat  memanfaatkan  situs  web  ini dengan  baik  agar  terciptanya  pelayanan publik yang lebih optimal.
Faktor Keberhasilan penerapan E- Budgeting Banyak faktor yang bisa
mempengaruhi  keberhasilan  suatu  penerapan E-Budgeting  salah  satunya  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  unit organisasi  dalam  memanfaatkan  sistem informasi E-Budgeting sangat  terkait  dengan efektifitas  penerapan E-Budgeting dalam pengelolaan  keuangan.  Tingginya  kualitas sumber  daya  manusia  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  di  organisasi  sektor  publik  dapat berkontribusi  pada  penyebaran  keberhasilan peningkatan sistem informasi dalam mencapai  tujuannya.  Tingkat  pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan merupakan  indikator  yang  baik  dari  kualitas sumber  daya  seseorang  (Anjani  &  Wirawati, 2018).  Banyak  faktor  tambahan,  selain sumber  daya  manusia,  diyakini  berdampak pada  penerapan  e-budgeting,  seperti  ukuran organisasi,  keselarasan  antara  pendapatan dan  beban  kerja,  dan  dukungan  atasan langsung (Kusnadi et al., 2021).

## PEMBAHASAN
Tantangan  Yang  Dihadapi  Pemerintah Kota Solo dalam pengimplementasian E- Budgeting
Segala sesuatu tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya suatu hambatan  atau  tantangan,  tidak  terkecuali Pemerintah Kota Surakarta dalam implementasi  E-Budgeting  ini.  Berikut diantaranya tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Surakarta:

## Kemungkinan diretas atau dihack
Salah  satu  kelemahan  utama  situs web  adalah  diretas,  orang  yang  paham  IT sangat  mudah  dalam  memanipulasi  suatu situs.  Agar  kemungkinan  diretasnya  kecil maka  pihak  pemerintah  harus  memiliki minimal  satu  orang  yang  ahli  IT  untuk memantau  pergerakan  situs  E-Budgeting. Selanjutnya, keamanan sistem harus diperketat lagi, hacker tidak boleh menghapus  laporan  keuangan  yang  telah disusun  sehingga  menghambat  kelancaran aliran dana anggaran pemerintah yang telah dialokasikan sebelumnya.
Diperlukan pengamanan dari Virus Sama  halnya  dengan  diretas,  virus dapat  menyebabkan  kerusakan  sistem, menghapus  data  maupun  menghilangkan seluruh  data  laporan  keuangan  yang  ada pada  situs E-Budgeting .  Virus  dapat menyebar melalui penjelajahan, penggunaan  internet,  atau  pengunduhan data  yang  terinfeksi  sebelumnya.  Virus dapat  dihindari  dengan  menggunakan program  antivirus  yang  bagus,  dan  harus selalu mencadangkan data, sebagai antisipasi untuk kedepannya.
Masyarakat  yang  kurang  paham  akan teknologi
Tidak semua warga Surakarta mempunyai teknologi informasi (smartphone)  dan  mengerti  akan  teknologi yang ada. Sehingga harus rutin mengadakan sosialisasi  untuk  masyarakat  yang  kurang paham teknologi agar masyarakat bisa lebih
Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta (Adhisa Nurafia Rahma; Utpala Rani)
paham  bagaimana  memanfaatkan  teknologi. Selain dengan sosialisasi juga bisa melakukan  pelatihan  sebagai  pengembangan kemampuan masyarakat.
Perbedaan sebelum dan sesudah penerapan E-Budgeting Transparansi harus dikedepankan oleh otoritas publik  yang bertanggung jawab untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, dalam menunjukkan komitmennya sesuai amanat  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya  terhadap  Keterbukaan  Informasi Publik  dengan  menerapkan  E-Budgeting. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut:
Perbedaan sistem
Dengan  kemajuan  teknologi  dan globalisasi  yang  ada,  pemerintah  terus dituntut  untuk  dapat  melakukan  inovasi dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi sebagai  kontribusinya  mengelola  keuangan daerah.  Perencanaan,  penganggaran,  dan pelaporan  dilakukan  secara  manual  dimana hal itu belum efektif dan efisien , hal tersebut dilakukan pemerintah sebelum adanya penerapan E-Budgeting.
Karena  dapat  langsung  memantau penggunaan  anggaran,  masyarakat  mulai menjadi  lebih  percaya  kepada  pemerintah setelah  adanya  penerapan E-Budgeting , dalam  perealisasian  anggarannya.  Serta menjadikan  pemerintah  lebih  bertanggung jawab atas perannya sebagai pegawai negeri.
Sebelum  adanya E-Budgeting ,  proses penyusunan anggaran masih bersifat manual, menyebabkan pemerintah membutuhkan waktu  yang  lama,  pengeluaran  yang  besar, dan  alur  yang  lambat,  sehingga  pelaksanaan anggaran  tidak  efektif  dan  tidak  efisien. Sedangkan karena terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan,  penerapan  E-Budgeting  dapat menghemat  waktu  dan  biaya  persiapan. Implementasi  pemerintah  secara  signifikan menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  dengan penerapan E-Budgeting (Julianty, 2020)..

## SIMPULAN
E-Budgeting di  Pemerintah  Kota
Surakarta  didukung  melalui  penerapan layanan website diantaranya e- budget.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id. Dimana website
tersebut  sudah  menginformasikan  anggaran pemerintah yang telah terealisasikan maupun yang belum direalisasikan. Website tersebut  memberikan  kemudahan  dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat. Tanpa  dukungan  sumber  daya  manusia yang unggul pelaksanaan E-Budgeting tidak akan  berjalan  dengan  lancar.  Pemerintah Kota  Surakarta  memiliki  otoritas  untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah  Kota  Surakarta  dengan  melibatkan berbagai  unsur  masyarakat,  komunitas sektoral  dan  stakeholders  lainnya  dalam Musrenbang dan Diskusi Kelompok Terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  keseluruhan  proses yang  berlangsung  mampu  mendukung pencapaian  akuntabilitas  dan  transparansi Pemerintah Kota Surakarta sekaligus sebagai upaya mewujudkan good governance.

## DAFTAR RUJUKAN
Andhayani,  A.  (2020).  Sistem  Informasi Pemerintahan
Daerah: E-
Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi  Dan  Manajemen , 4 (2), 183–193. https://doi.org/10.33795/jraam.v4i 2.005
Andriyanto, D., Baridwan, Z., & Subekti, I. (2019). Anteseden Perilaku
Penggunaan  E-Budgeting:  Kasus Sistem  Informasi  Keuangan  Desa di  Banyuwangi,  Indonesia. Jurnal Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis , 6 (2), 151–170.
https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2. 13938

## Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta
70
Anjani, P. W., &  Wirawati, N. G. P. (2018).
Pengaruh  Usia,  Pengalaman  Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Efektivitas Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.24843/eja.2018.v2 2.i03.p29
Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-
Budgeting  Terhadap  Transparansi
Dan  Akuntabilitas  Keuangan  Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 8 (1), 72. https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p7 2-102
Julianty, A. F. (2020). Analisis Implementasi E  Budgeting  Dalam  Mendukung Transparansi  Pada  Pemerintah  Kota Surakarta. Journal  of  Politic  and Government Studies , 9 (4).
Kusnadi, N., Kamper, J., Barat, J., Nanggroe, L.  W.,  Polisi,  W.  H.,  Informasi,  S., &  Aset,  M.  (2021).  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerapan  E-
Budgeting Dalam Mewujudkan Good  Governance  Di  Pemerintah Aceh. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 12 (2), 147–161. https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1. 2106 Mutamimmah,  M.  R.,  Kustono,  A.  S.,  & Effendi,  R.  (2018).  Pengelolaan Keuangan  Desa  Melalui  E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi. E-Journal  Ekonomi
Bisnis  Dan  Akuntansi , 5 (1),  105. https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1. 7746
Nevi  Costari,  &  Putri  Ariella  Belinda.
(2021).  Pentingnya  Implementasi Akuntansi  Sektor  Publik  Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita , 1 (1), 58–77.
https://doi.org/10.36563/jamanta_u nita.v1i1.421
Permatasari,  O.,  &  Biduri,  S.  (2021). Implementasi  E-Budgeting  in  the Era of the COVID-19 Pandemic at the Regional Secretariat of Sidoarjo Regency. Academia Open , 4 , 1–12. https://doi.org/10.21070/acopen.4. 2021.2069
Rahman,  R.  A.  T.  (2018).  Analisis Implementasi  E-Bugdeting  dengan Menggunakan  Model  CIPP  pada Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Sistem  Informasi , 14 (2). https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2.6
95
Soesetyo,  A.  B.,  &  Kasiyanto,  K.  (2013).
Kebijakan Sistem Pemerintahan E- Government di Kabupaten Tulungagung. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) , 1 (1).
https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1
.423
Virgiana  Ningsih,  R.  N.  S.  dan  M.  R. (2018).  Analisis  Penerapan  E- Planning  Dan  E-Budgeting  Pada Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus
Pada Pemerintah Kabupaten
Bengkalis). Jurnal  Ekonomi , 26 , 18–31.