## Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal

## Syahrir Karim
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: syahrir.karim@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Era  reformasi  telah  merubah  paradigma  negara  dalam  melihat  desa khususnya  desa  yang  berbasis  adat.  Hal  ini  terlihat  dalam  melihat bagaimana  relasi  antara  pemerintah  desa  dan  adat,  serta  relasi  antara pemerintah desa dan masyarakat khususnya dalam hukum-hukum adat dan pemerintah dalam hal ini negara. Pada saat inilah terbangun ruang dialog, kompromi  atau  negosiasi  bahkan  seringkali  menimbulkan  resistensi  oleh salah  satu  pihak.    Situasi  ini  kemudian  membentuk  sebuah  konstruk  sosial baru  dalam  bentuk  perebutan  ruang,  perdebatan  serta  ruang-ruang pencarian  identitas-identitas  masing-masing.  Akhirnya,  komunitas  adat Ammatoa  sebagai  komunitas  local  terlihat  berada  pada  posisi tersubordinasi  oleh  negara.  Oleh  karena  itu,  sebagai  jalan  satu-satunya mereka  selalu  mencari  ruang-ruang  negosiasi  atau  bahkan  kompromi dalam  berhadapan  dengan  negara  demi  sebuah  eksistensi  untuk  terus terjaga.
Kata Kunci : Elit, Otonomi Desa, Masyarakat Adat, Ammatoa

## PENDAHULUAN
Sebelum  menjelaskan  lebih  jauh  tentang komunitas adat,  tentu  yang harus diperjel- as adalah pengertian daripada siapa seben- arnya  masyarakat  adat  itu.  Menurut  Zaka- riya, bahwa masyarakat adat sebagai kesa- tuan  masyarakat  hukum  adat  yang  berhak untuk  menempati  (memiliki)  wilayah  ter- tentu,  memiliki  dan  menerapkan  aturan tertentu,  dengan  pola  komunikasi  yang berciri face to face antar anggotanya, serta memiliki  dan  memakai  sistem  organisasi yang  ada  (tata  pemerintahan /self  govern-
ing community )  tersendiri. 1 Olehnya  itu, baik nasional maupun Internesional masy- arakat  adat  ini  sudah  diakui  keberadaan- nya.
Eksistensi  masyarakat  adat  jelas  kedudu- kannya  sebagai  bangsa  pribumi  dalam sebuah  negara  merdeka.  Hal  ini  tertera jelas dalam konvensi Internasional Labour Organization (ILO)  No.  169  dan  UUD
1 R.  Yando  Zakaria,  “Dinamika  Pengakuan Hak-Hak  Masyarakat  (Hukum)  Adat  dan  Lokal Pasca  Reformasi”  dalam Makalah  sebagai  Bahan Bacaan  untuk  Pelatihan  ‘Social  Affair  Specialist’. Diselenggarakan  oleh  Center  of  Social  Excellence (CSE)– The Forest Trush (2015).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
1945.  Sekalipun  kedudukan  masyarakat adat  telah  mendapatkan  pengakuan  baik secara  internasional  maupun  nasional, faktanya  masyarakat  adat  tetap  dalam keadaan  yang  sebaliknya.  Negara  bahkan masih  memperlihatkan  ketidak  konsiste- nannya dalam memperlakukan masyarakat adat  di  beberapa  daerah.  Sebutlah  missal- nya  bagimana  pemerintah  dalam  hal  ini negara  masih  belum  maksimal  melibatkan masyarakat  adat  dalam  proses  pengambil- an  kebijakan  khususnya  terkait  kepen- tingan  masyarakat  adat.  Hal  ini  kelihatan terbentuk  proses  kebijakan  yang  jauh  dari asas keadilan, pemerintah telah mengabur- kan  hak  asal-usul,  hak  atas  wilayah  adat, sampai  pada  peminggiran  kebudayaan khas yang mereka miliki secara genuine .
Masyarakat  adat  yang  terbang  turun temurun  secara  geneologis  kemudian  oleh pemerintah  atau  negara  menggantinya secara  sepihak  tanpa  menghormati  hak asal-asul  masyarakat  adat.  Akhirnya  seri- ngkali  terjadi  dualisme  kekuasaan  dalam desa,  antara  pemerintah  dengan  adminis- tratifnya  dan  lembaga  adat  yang  ada.  Hal kemudian  berefek  pada  pergeseran  fungsi lembaga  adat  yang  sebelumnya  mempu- nyai  hukum  yang  eksis  menjadi  harus “tunduk”  pada  aturan  negara  dalam  desa dengan  segala  aturan  administratif  dan birokratis. Padahal secara sosiologi politik, keberadaan  norma  dan  nilai-nilai  adat yang terbangun dan telah membumi dalam masyarakat tertentu masih sangat dibutuh- kan.  Menciptakan  tatanan  sosial  harmonis baik  hubungan  antara  manusia  dan  ling- kungan  alamnya  masih  butuh  dukungan nilai dan norma-norma adat dalam masya-
rakat.  Hal  ini  pulalah  kemudian  mengins- pirasi penelitian ini ada dengan mengambil objek  penelitian  di  salah  satu  komunitas adat  yakni  Ammatoa  di  Kecamatan Kajang,  Kabupaten  Bulukumba,  Sulawesi Selatan.
Masyarakat  adat  Ammatoa 2 adalah  salah satu  di  antara  sekian  banyak  komunitas adat  yang  ada  di  Indonesia  yang  merasa- kan  kebijakan  pemerintah  tersebut.  Pem- bentukan  desa  secara  administratif  telah menempatkan  komunitas  adat  Ammatoa yang  notabene  mempunyai  lembaga  adat akan  mengalami  pergeseran,  baik  secara struktural maupun secara fungsional.

## PEMBAHASAN
Jauh  sebelum  pemerintahan  admistratif desa,  komunitas  adat  Ammatoa  telah terbentuk  sebuah  sistem  sosial  dengan
2 Komunitas adat Ammatoa tepatnya berada di Desa  Tana  Towa,  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten Bulukumba,  Sulawesi  Selatan.  Secara  umum masyarakat  Desa  Tana  Towa  berada  dalam Kawasan  Adat  Ammatoa  yang  masih  taat  akan aturan  dan  ajaran  adat.  Hal  ini  bisa  dilihat  ketika memasuki  kawasan  adat  yang  terkesan  suasana adat  masih  kental  terlihat  dalam  kehidupan masyarakat.  Identitas  mereka  sebagai  masyarakat adat  bisa  dlihat  dari  pakaian  hitam-hitam  yang mereka  pakai.  Ajaran Pasang  ri  Kajang secara umum  juga  banyak  mempengaruhi  seluk  beluk kehidupan  masyarakat  adat  di  Desa  Tana  Towa. Hal  ini  terjadi  karena  ajaran Pasang  ri  Kajang dianggap  sebagai  hal  yang  suci  sama  halnya dengan firman Tuhan atau yang dikenal dengan Tu rie  a’ra’na .  Ajaran Pasang  ri  Kajang sudah menjadi  sistem  kepercayaan  tersendiri  bagi  masy- arakat  setempat.  Oleh  Syamsul  Maarif  dalam komunitas  adat  Ammatoa  terdapat  tiga  elemen yang  saling  tarik  menarik,  yakni  agama  asli ( Patuntung ), Islam dan Modernitas. Lihat Syamsul Maarif,  “The  Encounter  Between  Indigenous Religions, World Religions and Modernity”, JICSA Vol. 01, No. 01 (2012), h. 1-11.
segala  perangkatnya  dalam  mengatur masyarakatnya. Komunitas  adat  Ammatoa dipimpin  oleh  satu  orang  yang  bernama Ammatoa 3 dengan  dilengkapi  perangkat- perangkat  adat  sebagai  pembantunya dalam  mejalankan  roda  pemerintahan. Para  pembantu  Ammatoa  ini  dinamakan Ada’  Limayya  Karaeng  Tallu, yakni  ter- dapat lima orang Pemangku Adat dan tiga Karaeng di  bawah  lima  Dewan  Adat  ter- sebut.  Sampai  sekarang  ini  keberadaan lembaga adat ini masih ada meskipun per- lahan seiring waktu sudah mulai berkurang peran dan fungsinya.
Sebagai  pemimpin  tertinggi,  Ammatoa tetap  menjadi  tokoh  sentral  dalam  menja- lankan urusan adat terutama dalam urusan sosial  kemasyarakatan.  Dibantu  dengan beberapa  perangkat  adat,  yakni; Ada’
Limayya , Karaeng  Tallua,  Lompo  Ada’ , dan aparat adat lainnya selalu menjunjung nilai  luhur  yang  mereka  yakini  sebagai amanah  langsung  dari Tau  Rie’a  A’ra’na.
Nilai-nilai  luhur  tersebutlah  yang  terus dijaga  dan  diwariskan  kepada  generasi
3 Dalam  sejarahnya,  Ammatoa  yang  pertama yaitu Tau  Manurung (orang  yang  “turun”  dari langit), diutus oleh Tau Rie’ A’ra’na ke bumi pada suatu  tempat tertentu  di  dalam  hutan  adat  Tupalo. Oleh karena  itu,  hingga  saat  ini,  hutan  tersebut merupakan  tempat  yang  paling  sakral  dan keramat di  Kajang,  disebabkan  karena  tempat  tersebut adalah  bersemayam  jejak  leluhur  mereka  sejak awal. Tempat  ini  juga  dipandang  sebagai  awal penciptaan bumi, oleh karena itu diberi nama Tana
Toa (tanah tua). Lihat Pawennari Hijjang, “Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat  Adat  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya Hutan  di  Kajang  Sulawesi  Selatan”, Antropologi Indonesia Vol. 29, No. 3, (2005) , h. 255-268.
penerus  mereka  sebagai  warisan  yang  tak ternilai.
Sebagai pemimpin pemerintahan dan spiri- tual  tertinggi  dalam  komunitas  tersebut jelas memberi efek ikatan emosional antar masyarakatnya  sangat  kuat.  Ammatoa mempunyai  kharisma  tersendiri  di  mata masyarakatnya  khususnya  dalam  menge- lola  kekuasaan.  Hal  ini  dikenal  dalam pasang;
Amma’ mana’ ada’ :
Amma melahirkan adat. Amma mana’ Karaeng :
Amma melahirkan pemerintah.
Dari  pasang  di  atas  kelihatan  bagaimana Amma  (Ammatoa)  mempunyai  posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Hal ini  bisa  dilihat  dalam  struktur  organisasi komunitas  adat  Ammatoa  sebagai  kesatu- an sistem pemerintahan adat dalam rangka pembagian  tugas  dan  fungsi  sebagai  beri- kut:
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Bagan  di  atas  memperlihatkan  bagaimana posisi  Ammatoa  sebagai  pucuk  pimpinan, tidak  hanya  di  komunitas  adat  (Kajang Dalam), akan tetapi meliputi kekuasaan di beberapa  desa  di  Kecamatan  Kajang.  Hal ini  terlihat  pada  para  pembantu-pemban- tunya  yakni Ada’  Lima  Karaeng  Tallu. Ada’  Limayya merupakan  para  pembantu Ammatoa  dalam  mengurusi  masalah  adat ( ada’ pallabakki cidong). Sedangkan Kar- aeng  Tallu merupakan  tri  tunggal  dalam bidang  pemerintahan  dan  dikenal  dengan “tallu  karaeng  mingka  se’reji” yang berarti  bahwa  kalau  salah  satu  di  antara ketiganya tidak hadir dalam suatu upacara adat,  maka Karaeng  Tallu dianggap  telah hadir.  Penyebutan  Kepala  Desa  misalnya di  sebut Galla’  Lombo’ ,  pemangku  adat disebut Puto’ ,  serta  Camat  disebut Kara- eng Labbiriya Kajang . 4

## Hubungan Kekuasaan Pada Tingkat Desa
Paket  Undang-Undang  No.  22/1999  yang kemudian  direvisi  menjadi  Undang-Un- dang No. 32/2004 tentang otonomi daerah telah memberi perubahan mendasar terkait bagaimana  negara  memposisikan  desa khususnya  desa  adat.  Era  reformasi  seti- daknya  telah  memberi  angin  segar  bagi desa-desa  yang  berbasis  adat.  Perubahan tersebut  bisa  dilihat  pada  sudut  relasi kekuasaan antara desa berbasis administra-
4 Mengenai  istilah Labbiriya ini  mempunyai catatan  tersendiri,  bahwa Labbiriya pasti  Camat, tetapi  Camat  belum  tentu  berstatus  atau  berhak mendapat  gelar Labbiriya ,  karena Labbiriya itu harus  ada  keturunan  bangsawan  dari  Kajang. Arsyad  Patawari,  Mantan  Kepala  Desa  Malleleng, wawancara, 14  Juni  2015  di  Desa  Tana  Towa, Kajang.
tif pemerintah dan desa yang berbasis adat. Terbangun  konstruksi  relasi  kuasa  yang terkadang  menimbulkan  ketegangan  bah- kan  peminggiran  kuasa  oleh  salah  satu pihak.  Peminggiran  peran  dan  fungsi dalam hal ini adat pada posisi yang lemah dihadapan  kuasa  negara  ikut  berefek  pada pola hubungan adat dengan masyarakatnya semakin  kurang  memberi  pengaruh.  Lem- baga  adat  perlahan-lahan  kelihatan  mulai terpinggirkan  dan  tersisih  di  antara  keku- atan  negara  yang  mendominasi  peran  dan fungsi  sosialnya.  Komunitas  lokal  (adat) dalam  beberapa  kasus  juga  tetap  berusaha resisten  terhadap  gelombang  kekuatan negara  yang  menyusup  ke  dalam  kendali kekuasaan  adat.  Meskipun  pada  akhirnya terbentur  pada  upaya  negosiasi  dan “terpaksa”  berkompromi  dengan  kekuatan negara  meskipun  pada  posisi  dirugikan. Pilihannya adalah bagaimana mereka tetap bisa  eksis  sebagai  lembaga  adat  di  tengah masyarakatnya  meskipun  peran  dan  fung- sinya  terpinggirkan  dan  terkesan  hanya tinggal simbol warisan masa lalu saja.
Lokalitas  sebagai  arena  perebutan  ruang dan  negosiasi  semakin  terbentuk  khusus- nya  pasca  reformasi  ini.  Meskipun  sebe- narnya  wacana  lokalitas  ini  sudah  ada pada era Orde Baru dengan beberapa atur- an  tentang  desa  yang  mengiringinya  pada masa itu,  akan tetapi  momentum kebebas- an  dengan  era  demokratisasi  sampai  pada tingkat  desa.  Gelombang  demokratisasi ikut memberi warna baru khususnya iden- titas dan eksistensi adat yang diolah dalam bingkai  “ Human  Right” .  Hak-hak  masya- rakat yang selama ini terpinggirkan seolah menemukan momentumnya untuk kembali
Otonomi Desa dan... | 98
eksis walaupun pada akhirnya tetap terba- ngun  upaya-upaya  kompromi  dengan  sis- tem  yang  sudah  ada  sebelumnya  di  mana desa  dan  segala  perangkatnya  sudah  ter- lanjur  menjadi  kekuatan  baru  di  tengah masyarakat.  Melihat  fenomena  ini,  negara sengaja  membuat  konstruksi  politik  untuk membangun  alienasi  dan  mengisolasi  ma- syarakat  adat/suku  asli.  Hal  ini  sengaja dilakukan  agar  masyarakat  adat  termarji- nalkan  secara  politik. 5 Meskipun  feno- mena ini masih kasuistik, karena beberapa desa  adat  khsusnya  di  Bali  tetap  bertahan dan eksis sampai sekarang.
Pada  sisi  yang  lain,  terbentuk  sebuah negosiasi  yang  terbangun  antara  masyara- kat  adat  atas  dominasi  pemerintah  yang begitu  dominan  dalam  urusan  pemerinta- han.  Di  antara  penyebab  terjadinya  domi- nasi  yang  begitu  besar  oleh  pemerintah adalah  antara  lain  karena  terdapat  Kepala Desa  sekaligus  sebagai  bagian  dari  unsur pemangku  adat.  Hal  ini  pula  terjadi  di komunitas adat Ammatoa Kajang di mana pejabat  pemerintah  di  desa  juga  sekaligus bagian  dari  pemangku  adat.  Di  antara efeknya adalah banyak intervensi pemerin- tah  ke  dalam  masyarakat  adat,  seperti dalam  bentuk  program-program  pemerin- tah  yang  sifatnya  bantuan.  Secara  tidak langsung sebenarnya lewat bantuan-bantu- an  dari  pemerintah  tersebut  membentuk ketergantungan  sekaligus  pola  kompromi dalam kawasan adat.
5 Mohammad  Ansor  &  Laila  Sari  Masyhur, “Religion,  Marginality  and  Power  Relation: Religious  Conversion  and  Religiosity  of  the Indegenous  People  in  Penyengat”, AL  ALBAB- Borneo  Journal  of  Religious  Studies  (BJRS), Vol.
2, No. 2 (2013), h. 169-186.
Lewat program-program yang ada, sebenar nya pemerintah sudah mencoba memasuki wilayah  adat  dengan  mendekati  tokoh- tokoh  desa  dan  adat  agar  segala  bantuan yang  ada  terlegitimasi  dengan  sendirinya. Masyaraktat secara umum termasuk masy- arakat  adat  dengan  hati  yang  senang menerima  bantuan  dan  kebijakan-kebija- kan  pemerintah  lewat  bantuan  yang  ada tanpa  ada  rasa  curiga  sedikitpun.  Hans Antlov  melihat  dinamika  tersebut  sebagai momentum terbentuknya patronase negara terhadap elit-elit desa dalam hal ini elit-elit adat. 6 Dengan  terbentuknya  patronase  ter- sebut  maka  secara  tidak  langsung  telah berimplikasi  pada  adanya  peran  ganda, yakni  peran  sebagai  pemegang  otoritas lokal  yang  dihormati  sekaligus  juga  peran sebagai  pemegang  jabatan  politik  secara administratif di tingkat desa. Hal ini kemu- dian  mengakibatkan  pergeseran  elit  lama (tradisional) dan terbentuk elit baru sebag- ai  pemegang  otoritas  dalam  proses  pem- bangunan  dan  stabilitas  pada  komunitas adat.  Dinamika  kepemimpinan  ini  juga membuat masyarakat adat kelihatan bingu- ng  dalam  memposisikan  diri  atau  meres- pon kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini terlihat  bahwa  di  satu  sisi,  program-prog- ram  dari  pemerintah  tersebut  dikhawatir- kan  akan  bertentangan  terhadap  tradisi mereka  yang  terbangun  selama  ini,  dan pada sisi yang lain bahwa pelaksana prog- ram tersebut adalah bagian dari unsur adat (elit adat) yang harus ditaati.
6 Hans Antlov, Negara Dalam Desa: Patronase  Kepemimpinan  Lokal (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2003), h. 251.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Dari fakta-fakta di atas bahwa antara pem- erintah  dan  adat  telah  terbangun  bentuk negosiasi  dan  kompromi  dalam  banyak hal.  Walaupun  demikian,  bisa  dipastikan bahwa  kecenderungan  dominasi  itu  ada pada  pemerintah.  Di  antara  pintu  masuk terjadinya  dominasi  tersebut  di  antaranya adalah  adanya  semacam  legitimasi  dari lembaga  adat  terhadap  keberadaan  desa administratif  tersebut  sebagai  bagian  dari pemangku  adat.  Sehingga  program  peme- rintah  dengan  segala  kebijakannya  begitu lancar  dan  diterima  dengan  baik  tanpa terbersit  kecurigaan.  Sebutlah  misalnya  di antara program atau bantuan dalam bentuk sarana  dan  prasarana  yang  masuk  antara lain, pembangunan sekolah bagi anak-anak Kawasan  Adat,  jalan-jalan  tani,  dan  lain- lain. Sekolah Dasar tampak persis di dekat pintu  gerbang  masuk  Kawasan.  Di  antara beberapa  pola  negosiasi  dan  kompromi yang  terbangun  dengan  adanya  bantuan- bantuan  pemerintah  masuk  dalam  desa- desa  adat  bahkan  dekat  pintun  Kawasan Adat  adalah  kewajiban  anak-anak  sekolah untuk  memakai  seragam  sekolah  merah putih  misalnya  untuk  anak-anak  Sekolah Dasar.  Hal  ini  kemudian  tentu  memberi warna  baru  dalam  Kawasan  Adat  terkhu- sus  aturan  adat  yang  selama  ini  terjaga dengan  baik.  Meskipun  pada  hal-hal tertentu  program  pemerintah  memberi pengaruh  positif  kepada  warga  terkait penguatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), akan  tetapi  di  sisi  yang  lain  akar  tradisi lambat  laun  mulai  terkikis.  Kekhawatiran akan  ancaman-ancaman  terhadap  tradisi yang  tergerus  kini  mulai  tampak  dan nyata.  Baru  kemudian  beberapa  tahun terakhir pemerintah mempunyai kesadaran
untuk  melihat  kembali  hakikat  otonomi desa,  yang  mana  mengharuskan  desa  un- tuk  menghormati  hak  asal-usul  dan  adat istiadat setempat. Sehingga pakaian hitam- hitam  misalnya  tetap  menjadi  simbol  buat mereka meskipun mereka masuk sekolah. 7
Situasi pembahasan di atas terbangun pola negosiasi atau tawar menawar antara pihak yang  terdominasi  dalam  hal  ini  adat,  dan pihak  mendominasi  dalam  hal  ini  peme- rintah.  Meskipun  penetrasi  negara  dalam masyarakat  adat  kelihatan  dominan,  akan tetapi  bukan  berarti  komunitas  adat  ini tidak  melakukan  resistensi.  Minimal  bah- wa  mereka  membangun  batas  Kawasan Adat  sebagai  simbol  “perlawanan”  atas pengaruh  dari  luar  sekaligus  menjadi simbol kekuasaan atas Ammatoa di dalam Kawasan  agar  tetap  terjaga  kharismanya. Fenomena  ini  bisa  saja  disebut  sebagai upaya  perlawanan  lokalitas  atas  hegemoni penguasa.  Oleh  Ari  Dwipayana  bahwa fenomena  resistensi  ini  sebenarnya  meru- pakan reaksi terhadap dua kekuatan besar, yang bisa saja dibedakan tetapi kehadiran- nya  sering  simultan,  yaitu  rezim  modern- itas  dan  negaraisasi  ( statization ).  Rezim modernitas  dengan  kekuatan  mengontrol
7 Negosiasi  ini  bisa  berarti  kompromi.  Proses kompromi  ini  merupakan  satu-satunya  cara  untuk mempertahankan  eksistensi  mereka.  Pola  perubah- an yang terbentuk bisa dilihat dari pola masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini terlihat jelas  karena  realitas-realitas  modern  sudah  mulai nampak  dalam  kawasan  adat.  Hal  itu  terlihat misalnya,  penggunaan  alat-alat  dapur  modern seperti panci aluminium, ember plastik, dan bahkan pemakaian  telpon  seluler  pun  sudah  terlihat  di dalam  Kawasan  Adat  yang  sebelumnya  komunitas tersebut  tidak  mengenal  bahkan  pantang  memakai alat-alat ini.
Otonomi Desa dan... | 100
individu  dalam  komunitas  untuk  meme- nuhi  standar-standar  kehidupan  modern melalui  berbagai  macam  proyek  pendisip- linan  yang  kemudian  membawa  ke  arah taste of culture yang meniadakan keunikan dan  perbedaan. 8 Selanjutnya,  identitas kemudian  digunakan  sebagai  instrumen untuk  melakukan  penolakan  terhadap penyeragaman  oleh  modernitas.  Reaksi negara  sama  halnya  dengan  modernisasi, juga  melakukan  penyeragaman  melalui “negaraisasi”  yang menyebabkan marjina- lisasi desa adat.
Pola “negaraisasi” ini diidentikkan sebagai pola  di  mana  negara  membangun  sebuah hegemoni.  Gramsci  menyebutnya  sebagai sebuah  bentuk  dominasi.  Pola  dominasi yang  dimaksud  Gramsci  di  sini  adalah pola  yang  secara  kasat  mata  tampak  jelas, akan  tetapi  dengan  cara  yang  disengaja dalam  bentuk  kesepakatan  bersama  atau persetujuan  ( consent )  dengan  pihak  yang didominasi. Bagi Gramsci, pada saat inilah sebenarnya terjadi sebuah dominasi secara sadar  atau  tidak  sadar  telah  terkonstruk sedemikian  rupa  dominasi  pada  sebuah komunitas. 9
Dalam  era  Orde  Baru  sebenarnya  telah terjadi  perubahan  mendasar  dari  segi aturan  terkait  lembaga  adat  dan  struktur kekuasaan  di  desa.  Hal  ini  tampak  dalam Undang-Undang  No.  5/1979  tentang  pe- merintahan  desa.  Cuma  kelihatan  masih banyak  aturan  yang  ada  dalam  undang-
8 Ari  Dwipayana, Pembaruan  Desa  Partisi- patif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 347. 9 Ahmad Baso, Plesetan Lokalitas: Politik Pri- bumisasi (Jakarta: Desantara, 2002), h. 24.
undang  tersebut  belum  secara  maksimal melihat  otonomi  desa  yang  sebenarnya. Sebutlah  misalnya  di  komunitas  adat Ammatoa, ketika masa Orde Baru jabatan- jabatan  strategis  di  tingkat  desa  berubah nama dari nama adat menjadi nama formal administratif  versi  pemerintah.  Sebutlah misalnya gelar adat untuk pemerintah desa disebut Gallarang yang selama ini berlaku untuk kekuasaan tradisional justru berubah menjadi  Kepala Desa sebagai  nama admi- nistratif  formal  ala  pemerintah.  Di  sisi yang  lain  juga  struktur  kekuasaan  adat mulai  bergeser  penamaan  sekaligus  fung- sionalnya.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari efek  dari  penerapan  Undang-Undang  No. 5/1979.  Padahal  sekarang  telah  muncul regulasi baru tentang desa, yakni  Undang- Undang  No.  6/2014,  yang  mana  pada Pasal    1  disebutkan  bahwa:  “Desa  adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  ber- wenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyar- akat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masy- arakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  trade- sional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.”
Dalam  konteks  adat  Ammatoa,  jelas  telah banyak  mengalami  pergeseran  baik  secara struktural  maupun  secara  fungsional  men- urut  undang-undang  desa  tersebut.  Hal  ini bisa  dilihat  dari  beberapa  keadaan; Pertama, kekuasaan  Ammatoa  dahulu meliputi seluruh tanah Kajang yang hanya terdiri lima desa yang masing-masing desa
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
diperintah oleh para Galla’ (staf) Ammat- oa.  Saat  ini  tanah  Kajang  sudah  meng- alami pemekaran sekitar dua puluhan desa di mana hampir sebagian besar penduduk- nya sudah keluar dari pengaruh kekuasaan adat  termasuk  juga  bagaimana  elit-elit desa tersebut  tidak lagi  harus ber-hubung- an dengan Ammatoa terlebih dahulu untuk meminta  pendapat  dan  fatwanya  dalam hal-hala kebijakan yang sifatnya strategis.
Kedua, otoritas Ammatoa dalam menentu- kan para pembantunya dalam struktur adat seperti Karaeng dan Galla’ turut  menjadi dipertanyakan otoritasnya kembali. Sistem pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  saat  ini membuat otoritas Ammatoa dalam menen- tukan  pejabat  adat  juga  turut  bergeser mekanismenya.  Ammatoa  tentu  tidak  lagi punya  wewenang  untuk  menunjuk  dan menghentikan  para  pemangku  adat,  yang notabene jauh sebelum sistem baru ini ada Ammatoalah  yang  pemegang  prerogatif. Termasuk  jabatan  struktural  Camat  yang bagian dari lembaga adat  yang dinamakan Labbiriya , juga otomatis  melalui penunju- kan oleh pemerintah.
Ketiga ,  kawasan  adat  dibagi  dua,  yakni Kawasan  Adat  Dalam  ( ilalang  embayya ) dan  Kawasan  Adat  Luar  ( ipantarang embayya ). Terbentuknya dua kawasan ter- sebut  secara  tidak  langsung  menjadikan kewenangan  elit  adat  juga  semakin  ber- kurang. Praktis tingkat kepatuhan terhadap aturan-aturan  adat  juga  semakin  tidak berdaya.  Masyarakat  khususnya  di  luar kawasan  tidak  lagi  menjadikan  ajaran pasang menjadi  pegangan  hidup  mereka dalam bermasyarakat.
Beberapa  fenomena  lain  yang  menjadi pemandangan  umum  dalam  melihat  per- geseran  keaslian  budaya  dan  sistem kekuasaan  tradisional  di  komunitas  adat tersebut. Pertama ,  pergeseran  kedudukan Ammatoa,  baik  dilihat  dari  segi  fungsi maupun  peran.  Kewenangan  pemerintah terkesan  lebih  dominan  dalam  pengaturan masyarakat  desa. Kedua ,  adanya  pola sistematis  kewenangan  adat  diatur  dan bergeser  ke  ranah  pemerintah.  Jabatan- jabatan teknis pemerintah menjadi paten di beberapa desa di wilayah adat.  Salah satu di  antaranya  nama  adat  seperti Karaeng Talu masuk  dalam  nomenklatur  tersendiri dalam  penamaan  teknis  pemerintahan. Perubahan nama itu, secara tidak langsung ikut  berpengaruh  secara  psikologis  bagi masyarakat. Perubahan ini kemudian lama kelamaan,  baik  secara langsung atau tidak langsung ikut mengalami pergseran makna dan  fungsi  dari  lembaga-lembaga  adat tersebut. Penamaan misalnya Galla Lombo sudah  beralih  nama  menjadi  Kepala  Desa dan Karaeng Kajang sudah menjadi jabat- an  Camat.  Simbol-simbol  yang  melekat dalam  jabatan  adat  telah  diganti  ke  dalam istilah pemerintah.
Fenomena  di  atas  yang  terjadi  dalam beberapa  komunitas  adat  ditengarai  akibat adanya  arus  globalisasi  dan  gelombang demokratitasi  masuk  pada  tingkat  desa. Hal  inilah  kemudian  berakibat  adanya pergeseran  nilai-nilai  adat  dan  pengkotak- kotakan  dalam  masyarakat.  Efek  politik seperti  kontestasi  dalam  pemilihan  kepala daerah  (Pilkada)  dan  Pilkades  justru banyak  berpengaruh  dalam  pemerintahan di  tingkat  desa  dan  adat.  Pada  fase  inilah
kemudian  lambat  laun  terjadi  krisis legitimasi  para  pemegang  otoritas  lokal dalam  hal  ini  elit-elit  tradisonal  termasuk lembaga  adat.  Secara  historis  keberadaan elit-elit  lokal  tradisional  adalah  pemegang otoritas  tradisional  yang  punya  legitimasi langsung  dari  masyarakatnya.  Jejak  seja- rah  memberi  informasi  yang  jelas  bahwa Kajang pada tempo dulu terdapat beberapa Gallarang yang  dikenal  dengan Lima Gallarang ,  yaitu; Gallarang  Pantama , Gallarang Kajang , Gallarang Puto ,
Gallarang Anjuru , dan Gallarang Lombo’ . Kelima Gallarang ini  dinamai Ada’ Limayya ,  dengan Galla’  Pantama sebagai pemegang  pucuk  pimerintahan  yang  di- sebut Kala’birang ,  dan  Ammatoa  sebagai pelindung dan pengayom.
Pergeseran nama dan juga beberapa fungsi kelembagaan adat dalam kehidupan masy- arakat adat juga berefek pada sistem keku- asaan  yang  terbangun  dalam tatanan kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu menjadi  penting  buat  pemerintah  ketika hal  ini  dibiarkan  terus  menerus  maka lembaga-lembaga tradisional akan menjadi kenangan  masa  lalu  atau  paling  tidak simbol-simbol  penguasa  masa  lalu.  Pada- hal,  kekuasaan  adat  merupakan  suatu kesatuan  utuh  dalam  sebuah  masyarakat yang  terbangun  secara  alami  yang  pada akhirnya  semua  menjadi  otoritas  tradisi- onal  sebagai  simpul  kekuatan  tradisional. Komunitas adat bagaimanapun juga diakui sebagai sebuah ekspresi sosio-kultural dan kesatuan  eksistensi  masyarakat  sebagai sebuah  entitas  yang  harus  diakui  kebera- daannya  yang tidak hanya  sebagai  kesatu- an teritorial belaka.
Fenomena  di  atas  terus  berlangsung sampai  pada  era  pemberlakuakn  Undang- Undang  No.  32/2004  di  mana  otonomi daerah  mulai  marak  digaungkan  termasuk di  kampus-kampus.    Desanisasi  cara  Orde Baru  terlanjur  telah  membentuk  suatu pergeseran  budaya  politik  solidaristik- partispatif  menjadi  lebih  apatis.  Hal  ini kemudian  berakibat  renggangnya  ikatan- ikatan sosial dalam masyarakat yang sudah terbangun  selama  ini.  Ujung-ujungnya adalah  tercipta  potensi-potensi  konflik  di dalam  masyarakat  yang  sebenarnya  sean- dainya  entitas  adat  dan  nila-nilainya terjaga  akan  bisa  meminimalisir  potensi- potensi  konflik  tersebut  paling  tidak  lebih enteng  menyelesaikan  konflik  secara  adat dibanding lewat jalan pemerintah.
Mencermati  keadaan  di  atas,  maka  di antara  cara  untuk  mengatasi  polemik  dan masalah  di  desa  adalah  memaksimalkan fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  sebagai  pemegang  fungsi  kontrol dan  pengawasan  pada  tingkat  desa.  BPD adalah  salah  satu  instrumen  demokrasi pada tingkat desa yang menjalankan fungsi check  and  balances .  Hal  ini  juga  semakin diperkuat dengan fungsi BPD untuk selalu ikut  menjaga  dan  melindungi  kelestarian keberadaan masyarakat ada.
Keberadaan  BPD  ini  di  antaranya  yang bisa  menjadi  contoh  bagaimana  alat  kele- ngkapan  di  tingkat  desa  ini  menjadi  suatu hal  yang baru dalam mekanisme pemerin- tahan  khususnya  bagi  masyarakat  yang terbiasa  dengan  keberadaan  lembaga  adat. Mekanisme  adat  bagi  mereka  suatu  hal yang  lebih  membumi  dan  lebih  diterima
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
keberadaannya  dibanding  BPD  yang masih  terlihat  asing.  Bukan  itu  saja, keberadaan  ini  justru  kelihatan  sangat politis  dan  menjadi  kekuatan  baru  yang setiap saat bisa menggerus kekuasaan adat. Kewenangan BPD yang begitu strategis di satu sisi menjadikan desa terbangun ruang- ruang demokrasi yang lebih modern, tetapi di  sisi  yang  lain  bisa  menjadi  ancaman ketika  peran  dan  fungsinya  tidak  sesuai dengan yang sebenarnya.
Secara  fungsional,  keberadaan  BPD  ini sebenarnya  tidak  mesti  ada  ketika  organ- organ  adat  bisa  difungsikan  secara  mak- simal.  Sebutlah  misalnya,  terdapat  rutini- tas khususnya di Desa Tana Towa ini yang namanya  acara a’borong . 10 Acara a’ borong ini  bisa  dikatakan  sebagai  suatu kegiatan  rembug  desa  atau  forum  warga yang  dilaksanakan  setiap  bulannya.  Acara a’borong ini  merupakan  rutinitas  adat  di mana  seluruh  tokoh  masyarakat  tak  terke- cuali para pemangku adat  ikut dihadirkan. Sehingga  sebenarnya  seandainya  kearifan lokal  seperti a’borong ini  dimaksimalkan maka  akan  jauh  lebih  bermanfaat  diban- dingkan dengan BPD  yang notabene lebih cenderung “politis”.

## Interaksi Elit Pemerintah dan Adat
Secara  historis  seperti  yang  telah  disebut- kan  dalam  pembahasan  di  atas,  bahwa
10 A’borong adalah bentuk musyawarah tertinggi  dalam  mengambil  keputusan  penting dalam msyarakat adat Ammatoa. Semua pemangku adat  termasuk  elit  pemerintah  pada  tingkat  bawah ( Labbiriya dan Galla  Lombo )  turut  hadir  dalam acara  tersebut.  Arsyad  Patawari,  Mantan  Kepada Desa Malleleng, wawancara, 14 Juni 2015 di Desa Tana Towa, Kajang.
awalnya  di  Kecamatan  Kajang  hanya tedapat  lima  desa  dan  masing-masing dipimpin  oleh  seseorang  yang  bernama Galla ’.  Hal  ini  karena  dalam  struktur kekuasaan  adat  Kajang  Ammatoa  hanya mengakui  lima Galla’ dan  tiga Karaeng yang  sudah  sejak  dulu  terbentuk  sebagai kearifan  lokal.  Sebutan Karaeng dan Gallarang misalnya  masih  eksis  sampai sekarang.  Walaupun  penamaan Gallarang dan Karaeng mengalami  ketidaksamaan konsep  dan  makna  dalam  masyarakat Makassar  secara  umum.  Perbedaan  ter- sebut  bisa  dilihat  dari  pemaknaan  bahwa bagi  mereka  yang  bergelar Karaeng dan Gallarang itu  pada  umumnya  mempunyai garis  keturunan  yang  jelas.  Jejak  silsilah- nya jelas sebagai pemegang hak darah biru sehingga  tidak  semua  orang  bisa  diberi gelar  tersebut.  Sedangkan  pemaknaan kedua  gelar  adat  tersebut  bagi  komunitas adat  Ammatoa hal  tersebut  tidaklah demi- kian.  Bagi  masyarakat  adat  Ammatoa, memakai  sistem  penujukan  langsung  oleh Ammatoa  sebagai  pemimpin  tertinggi. Oleh  karena  itu  kelihatan  jelas  bahwa gelar Karaeng dan Gallarang bukanlah jabatan  turun  temurun  melainkan  bagian dari  penunjukan  oleh  Ammatoa  sebagai pemegang  otoritas  tertinggi.  Olehnya  itu, bagi  mereka  yang  sewaktu-waktu  gelar tersebut  dicabut  oleh  Ammatoa  maka mereka  akan  kembali  menjadi  warga  atau rakyat  biasa  yang  berarti  mereka  bukan bangsawan  lagi.  Ini  juga  diperkuat keberadaannya  dalam  ajaran pasang di Kajang.
Khusus  untuk  Tana  Towa  sendiri  yang berbatasan  langsung  dengan  kawasan  adat
Ammatoa  tetap  menjadi  desa  penyanggah kawasan  adat.  Tentu  ini  akan  menjadi indikator  bagaimana  Desa  Tana  Towa sebagai  benteng  gerakhir  kelestarian  adat di  dalam  Kawasan  Adat  khususnya.  Teru- tama  setelah  adanya  undang-undang  baru tentang  desa  yang  menuntut  menghormati hak  asal-usul  dan  adat-istiadat  desa  se- tempat. Tentu tantangan yang paling berat adalah  mempertahankan  batas-batas  geog- rafis wilayah Gallarang dan Karaeng yang semakin hari semakin tampak kabur.
Kajang  sebelum  adanya  Undang-Undang No.5/1979  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Selanjutnya  dengan  adanya  Undang- Undang  No.5/1979  pola  hubungan  anta relit  desa  dan  adat  mulai  kelihatan mengalami  pergeseran  dengan  gambaran sebagai berikut:
Pergeseran  hubungan  antar  elit  kelihatan terjadi  lagi  seiring  dengan  diberlakukan- nya  regulasi  tentang  otonomi  daerah  me- lalui Undang-Undang No. 22/1999 sampai Undang-Undang  No.  32/2004,  pergeseran tersebut  dapat  digambarkan  sebagai  beri- kut:
Adanya  pergeseran  hubungan  antar  elit  di beberapa  bagan  di  atas  terjadi  seiring dengan  diberlakukannya  undang-undang terkait  desa  di  Indonesia.  Pola  pengam- bilan  keputusan  dan  kebijakan  strategis  di tingkat  desa  tentu  turut  mengalami  perge- seran.  Mengutip  Yusuf  Akib,  peneliti antropologi,  dalam  buku  Potret  Manusia Kajang  (2003)  menuliskan  bahwa  fungsi dan  peran  Ammatoa telah  bergeser  dari pemimpin  pemerintahan  (dalam  skala komunitas)  menjadi  sekadar  pemimpin acara  ritual  keagamaan.  Itu  terjadi  sejak era  pascakemerdekaan,  yang  diperkuat pada  2-3  dekade  terakhir.  Alhasil,  peran- peran  majelis  adat  untuk  membantu Ammatoa mengurusi  berbagai  bidang  pe- merintahan skala komunitasnya jadi kerdil. Peran  para  pembantu  Ammatoa  yang lazim disebut kolehai menjadi tumpul. 11
11 Moh  Ilham  A.  Hamudy,  “Perselingkuhan Politik Ammatoa :Kajian  Antropologi  Politik  Di
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Muncul  persoalan-persoalan  obyektif  den- gan  adanya  perubahan  lingkungan  politik pada  tingkat  desa  khususnya  setelah  ter- bentuknya  dua  pola  kuasa  di  tingkat  desa, yakni  elit  atau  masyarakat  adat  dengan lembaga  adatnya  dan  pemerintah  desa  itu sendiri  (desa  administratif).  Pergeseran yang tampak dalam beberapa bagan di atas menjadi  fakta  menarik  yang  sebelumnya bersifat  komando  lalu  kemudian  menjadi jalur konsultatif. Pergeseran tersebut prak- tis  akan  terpengaruh  pada  sistem-sistem sosial dalam masyarakat. Urusan adat bisa saja  menjadi  bagian  dari  urusan  pemerin- tah dan sebaliknya urusan pemerintah bisa jadi tidak menjadi urusan adat.
Dinamika di atas setidaknya terbangun dua pemikiran  dalam  menyikapi  polarisasi kekuasaan  pada  tingkat  desa; pertama , masih  menerima  keberadaan  desa  dinas sebagai  bagian  dari  negara  atau  pemerin- tah  di  tingkat  desa.  Dasarnya  adalah bahwa  perlu  proses  artikulasi  kepentingan adat  sampai  ke  pemerintah  lewat  desa dinas agar adat  tetap terjaga. Konsekuensi dari  pemikiran  ini  adalah  butuh political will dari pemerintah untuk selalu konsisten dalam  menjalankan  amanah  undang- undang  di  mana  mengatur  keharusan  bagi pemerintah  desa  untuk  menghormati  hak asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat. Tampaknya  kosistensi  ini  masih  kurang berjalan  sesuai  harapan  amanah  undang- undang  tersebut.  Salah  satu  penyebabnya adalah  pola  hubungan  kuasa  antar  elit lokal  serta  kontestasi  politik  dalam  desa
Kajang, Bulukumba”, UNISIA, Vol. XXXI, No. 70 (2008), h. 392-416.
yang berefek pada masyarakat larut dalam conflict  of  interest ; Kedua ,  kurangnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam Kawasan  Adat  ( Ilalang  Embayya )  mem- buat keinginan pemerintah tidak maksimal untuk  ikut  serta  dalam  mengembangkan potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat adat.  Dengan  dasar  inilah  pemerintah  me- lalui  kebijakannya  memberi  tuntutan  ke masyarakat adat khususnya yang berada di Ilalang  Embayya untuk  ikut  program- program  pemerintah,  di  antaranya  wajib sekolah.  Sekarang  ini  masyarakat Ilalang Embayya sudah  ada  beberapa  yang sekolah  bahkan  sampai  ke  tingkat  Pergu- ruan  Tinggi.  Konsekuensi  dari  pemikiran ini  adalah  potensi  pergeseran  nilai-nilai adat  dalam  kehidupan  sehari-hari  semakin besar di mana hal ini bisa jadi yang mela- kukan  perubahan  tersebut  bukan  orang- orang  luar  akan  tetapi  justru  dilakukan oleh orang-orang dalam sendiri yang nota- bene  telah  mengenyam  sekolah  tinggi  di luar.
Walaupun  demikian,  bahwa  Ammatoa  se- bagai  pemimpin  adat  tetap  terjaga  dan terus  dipertahankan  keberadaannya.  War- ga  khususnya  Desa  Tana  Towa  tetap menghormati Ammatoa sebagai tokoh adat yang  pesan-pesannya  tetap  dilestarikan dan  didengar.  Meskipun  terdapat  jarak pemisah  antara  Kawasan  Adat  dan  luar Kawasan  Adat  akan  tetapi  mereka  tetap berada dalam satu ikatan keluarga. Bahkan tingkat  Kecamatan  dan  Kabupaten  pun tetap memberi perhatian khususnya eksistensi  Kawasan  Adat  dan  lembaga adatnya.  Walaupun  terjadi  pergeseran- pergeseran berarti dalam hal hubungan elit
Otonomi Desa dan... | 106
lokal  akan  tetapi  Ammatoa  tetap  meru- pakan tokoh kharismatik sebagai sosok Tu Nila’ Langngi (suri teladan).

## KESIMPULAN
Pembahasan  di  atas  memberi  gambaran secara  umum  bahwa  telah  terbentuk  pola hubungan  kekuasaan  antara  pemerintah desa  dan  masyarakat  Desa  Tana  Towa yang  kurang  seimbang.  Posisi  desa  (dinas atau  administratif)  lebih  cenderung  men- dapat  porsi  kekuasaan  secara  dominan  di tingkat  desa dibanding lembaga  adat  yang secara  historis  punya  bangunan  kuasa secara  tradisional  di  desa  tersebut  bahkan se-Kecamatan Kajang.
Perubahan struktur pada tingkat desa telah terbangun  sebuah  dominasi  kekuasaan. Keterlibatan  lembaga  adat  dalam  proses pengambilan  kebijakan  juga  terbatas  oleh sistem  pemerintahan  desa  yang  birokratis dan  segala  kebaruan  yang  terasa  asing dalam  sistem  tradisional  yang  terbangun sebelumnya. Akhirnya  yang terjadi  adalah subordinasi  di  satu  pihak  dan  dominasi  di pihak yang lain. Fenomena ini bisa dilihat pada pergeseran hubungan kuasa antar elit di  tingkat  desa  dan  bahkan  kecamatan. Padahal  dengan  aturan  baru  yang  ada sekarang  justru  memberi  peluang  kepada seluruh  desa  untuk  kembali  melihat  dan menjaga  kearifan-kearifan  lokal  yang  ter- bangun  sebelumnya.  Di  sinilah  sebenar- nya  konsep  demokrasi  yang  seutuhnya, yakni  memberi  keluasan  kepada  desa untuk  menggali  kearifan  tradisi  demi kesejahteraan  masyarakatnya  tanpa  harus mencabut  akar  tradisi  yang  ada  sebelum-
nya. Desa-desa yang berbasis adat kelihat- an  punya  proporsi  yang  lebar  dalam membangun  demokrasi  lokal  berbasis kearifan-kearifan yang dimiliki. Dalam hal ini, Desa Tana Towa punya konsep pasang yang  mengkonstruk  tradisi  bermasyarakat yang  sangat  demokratis.  Walaupun  akhir- nya  tergeser  oleh  arus  globalisasi  dan gelombang  demokratisasi  sampai  ke  ting- kat desa. Gelombang demokrasi kemudian memberi  efek  “tsunami”  dalam  desa.  Elit adat  dan  pemerintah  saling  berebut  legi- timasi.  Pilkades  misalnya  menjadi  salah satu  contoh  bagaimana  legitimasi  pemi- lihan  atas  nama  rakyat  merenggut  kuasa elit  lama  yang  hanya  bermodal  kha-risma turun-temurun.
Era  desentralisasi  meskipun  masih  belum memberi  ruang  yang  luas  terhadap  hak asal-usul  dan  adat-istiadat  di  sebuah daerah  sebagai  tuntutan  undang-undang, akan tetapi setidaknya dengan adanya pola otonomi  desa  ini  tetap  memberi  peluang bagi  desa-desa  yang  berbasis  adat  tetap terjaga.  Setidaknya  hal  itulah  yang  terjadi di  Desa  Tana  Towa  Kajang.  Meskipun  di Desa Tana Towa masih terkesan menemp- atkan adat sebagai subordinat dari pemeri- ntah  desa,  pemerintah  desa  tetap  meng- hormati  eksistensi  adat  Ammatoa,  tidak hanya  pemerintah  desa  saja,  bahkan  juga sampai  ke  tingkat  Kabupaten.  Hal  ini terlihat  bagaimana  pemerintah  memberi- kan  perhatian  khusus  atas  pelestarian Kawasan  Adat,  seperti  pengembangan ekowisata  hutan  adat,  wisata  kampung adat,  termasuk  bantuan  perbaikan  infra- struktur  akses  masuk  Kawasan  Adat  dan lain-lain. ***
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (94-107) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Baso, Plesetan  Lokalitas:  Politik Pribumisasi (Jakarta:Desantara,2002).
Ari  Dwipayana, Pembaruan Desa Partisi- patif (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2003).
Hans Antlov, Negara Dalam Desa: Patro- nase  Kepemimpinan  Lokal (Yogya- karta: Lapera Pustaka Utama, 2003).
Moh  Ilham  A.  Hamudy,  “Perselingkuhan Politik Ammatoa :  Kajian  Antropologi Politik  Di  Kajang,  Bulukumba”, UNISIA, Vol.  XXXI,  No.  70 (2008), h. 392-416.
Mohammad  Ansor  &  Laila  Sari  Masyhur, “Religion,  Marginality  and  Power Relation:  Religious  Conversion  and Religiosity  of  the  Indegenous  People in  Penyengat”, AL  ALBAB-  Borneo Journal  of  Religious  Studies  (BJRS), Vol. 2, No. 2 (2013), h. 169-186.
Pawennari Hijjang, “Pasang dan Kepemim pinan  Ammatoa:  Memahami  Kembali Sistem  Kepemimpinan  Tradisional Masyarakat  Adat  dalam  Pengelolaan Sumberdaya  Hutan  di  Kajang  Sulaw- esi  Selatan”, Antropologi  Indonesia Vol. 29, No. 3, (2005) , h. 255-268.
R.  Yando  Zakaria,  “Dinamika  Pengakuan Hak-Hak  Masyarakat  (Hukum)  Adat dan  Lokal  Pasca  Reformasi”  dalam
Makalah Bahan Bacaan untuk Pelati- han  ‘Social  Affair  Specialist’. Disele- nggarakan  oleh  Center  of  Social Excellence  (CSE)–  The  Forest  Trush (2015).
Syamsul Maarif, “The Encounter Between Indigenous  Religions,  World  Religi- ons  and  Modernity”, JICSA Vol.  01, No. 01 (2012), h. 1-11.

## Wawancara
Arsyad  Patawari,  Mantan  Kepala  Desa Malleleng, wawancara, 14 Juni 2015.