## Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan
Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik

## Rohman Hidayad
rohman.hidayad-2017@fh.unari.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia is a state of law and a country that upholds human rights. Although in the constitution there are no rules that specifically regulate the LGBT group. This thesis discusses the protection of the LGBT community on campus in terms of the legal system, human rights and the principles of academic freedom and how the state is responsible for  fulfilling  the  rights  of  citizens,  especially  for  LGBT  groups  on campus. The type of research used is the type of legal research with a conceptual approach and legislation in the perspective of human rights. This study shows that cases that occur in LGBT groups in Indonesia, especially in the campus environment, still receive less attention from the government. Cases that occur should make learning so that it does not happen again. In comparison to getting justice for LGBT people whose rights have been violated and discriminated against, there are several legal remedies by LGBT groups in the United States and Malaysia.
Keywords: LGBT Groups; LGBT Groups on Campus; Legal Efforts for LGBT Groups.

## Abstrak
Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun dalam konstitusi tidak ada aturan  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai  kelompok  LGBT. skripsi  ini  membahas  mengenai  perlindungan  komunitas  LGBT di kampus di tinjau dari sistem hukum, HAM dan prinsip-prinsip kebebasan akademik serta bagaimana tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan hak warga negara khususnya bagi kelompok LGBT di  kampus.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan dan perundang-undangan dalam sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa  kasus  yang  terjadi  pada  kelompok  LGBT  di  Indonesia khususnya dalam lingkungan kampus masih kurang mendapatkan perhatian dari  pemerintah. Kasus yang terjadi seharusnya menjadikan pembelajaran agar tidak tejadi lagi. Sebagai perbandingan untuk mendapatkan keadilan bagi kelompok LGBT yang haknya dilanggar dan mendapatkan diskriminasi, terdapat beberapa upaya hukum yang dilakukan kelompok LGBT di Amerika Serikat dan Malaysia. Kata Kunci: Kelompok LGBT; Kelompok LGBT di Kampus; Upaya Hukum Kelompok LGBT.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
How to cite: Rohman Hidayad, ‘Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38558
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1920 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...

## Pendahuluan
LGBT  merupakah  istilah  yang  dikenal  sejak  lama,  sekitar  tahun  1990- an, yang menggantikan frasa “komunitas gay” 1 karena istilah tersebut dianggap lebih mewakili kelompok-kelompok yang memiliki kebiasaan yang berbeda dari orang  lain  sesuai  dengan  norma  gendernya.  Dengan  begitu  istilah  LGBT  dirinci lebih jelas dan lebih mudah digolongkan yaitu setiap perilaku yang banyak orang anggap  sebuah  penyimpangan.  Seiring  berjalannya  waktu  istilah  LGBT  mulai  di kenal oleh masyarakat banyak dan mengadakan banyak pertemuan penting yang dilakukan untuk membicarakan kepentingan dari kalangannya sendiri. Pada tahun 2006 diadakan perkumpulan di Yogyakarta yang pada akhirnya melahirkan “Prinsip Yogyakarta tentang penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender”. 2 Prinsip-prinsip tersebut dibuat untuk melindungi kelompok LGBT yang notabenenya merupakan kelompok minoritas di Indonesia sehingga mereka membuat hal untuk melindungi Identitas dan privasi mereka sebagai kelompok LGBT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. 3 Terdapat  beberapa  kategori  kelompok minoritas: kelompok minoritas ras; Etnis; agama dan kebudayaan; berdasarkan gander dan orientasi seksual; berdasarkan kondisi khusus yang menimbulkan diskriminasi. 4
Terdapat istilah baru yang muncul dalam masyarakat yang disebut dengan LGBT+. Penggunaan akronim LGBT+ dimaksudkan sebagai cara yang mencakup semua untuk mengenali identitas gender dan orienttai seksual yang berbeda. Terdapat istilah baru yang mungkin didengar dan dilihat dari komunitas LGBT+, yaitu: Istilah
1 RDKA Harahap. ‘ LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah’ (2016) Vol. 26 No. 2 Al Ahkam.[224].
2 Robyyansyah, ‘ Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia ’ (2018) Vol. 14 No. 18 Jurnal Law Reform.
[133]. 3 KBBI.
4 KEMENPPPA, ‘Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak Kita Semua’ (siaran Pers,  2019)  < https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2071/anak-kelompok-minori- tas-dan-terisolasi-adalah-anak-kita-semua#> di akses pada tanggal 23 Juli 2022.
+ (plus) digunakan untuk menandakan semua identitas gender dan orientasi seksual yang tidak secara khusus dicakup oleh lima inisial lainnya. Contohnya adalah Two-Spirit, identitas pan-Indigenous American; Queer of Questioning istilah ini sering dianggap sebagai istilah umum bagi siapa saja yang bukan cisgender atau heteroseksual.  Teori  queer  menjelaskan  bahwa  seksualitas  itu  sangat  cair.  Teori queer  adalah  serangkaian  gagasan  yang  berakar  pada  anggapan  bahwa  identitas bersifat tidak tetap dan stabil dan tidak menentukan siapa diri kita. Lebih tepatnya, identitas merupakan proses yang dikonstruksikan secara sosial dan historis yang cair dan bisa dibantah; Intersex merupakan orang-orang yang terlahir dengan variasi karakteristik jenis kelamin seperti kromosom, gonad, atau alat kelamin yang tidak sesuai dengan definisi khusus sebagai pria atau wanita; Asexsual adalah kurangnya ketertarikan seksual pada siapapun atau dapat diidentifikasi ketika seseorang yang memiliki minat yang rendah atau sama sekali tidak memiliki minat akan kegiatan seksual; Ally merupakan orang yang mengganggap diri mereka sebagai teman bagi komunitas LGBT+. 5
Kelompok  LGBT  seharusnya  memiliki  hak  yang  sama  seperti  manusia normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam kampus, karena sejati kelompok LGBT juga memiliki hak yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU HAM bahwa:
“ Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ”.
Dalam lingkungan kampus sering sekali terjadi diskriminasi yang di dapatkan oleh kelompok LGBT hanya karena perbedaan pilihan hidup dan seharusnya itu wajar terjadi. Diskriminasi terhadap kelompok LGBT bukan hanya dilakukan oleh teman sebaya ataupun senior dalam kampus, akan tetapi diskriminasi tersebut berasal dari  petinggi perguruan tinggi yaitu rektor yang membuat kebijakan dalam kampus agar mahasiswa atau dosen yang menjadi kelompok LGBT di keluarkan dari  kampus.  Seharusnya  sesuai  UUD  NRI  1945  dan  UU  HAM  universitas
5 Jennifer Budimulia, ‘memahami LGBTQ+’ (Reproduksi.org, 2021) < https://www.reprodu- kasi.org/id/memahami-lgbtq > diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

## 1922 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
atau perguruan tinggi menjadi tempat yang memfasilitasi mahasiswanya untuk berkembang dan menemukan jati dirinya setelah menempuh pendidikan dalam tingkat perguruan tinggi.
Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia khususnya dalam kampus yang melakukan diskriminasi terhadap sivitas akademika yang merupak bagian dalam komunitas LGBT, salah satunya yaitu dosen di pecat karena dosen tersebut merupakan bagian dari komunitas LGBT. 6 Tidak hanya dosen, akan tetapi terdapat juga mahasiswa LGBT mendapatkan perundungan sampai kekerasan di Universitas Indonesia (UI). Adanya permasalahan yang ada, menjadikan sivitas akademika yang menjadi dalam bagian komunitas LGBT takut memperlihatkan identitas aslinya. Sehingga dapat menghambat proses menyelesaikan studinya di jenjang perguruan tinggi. Dari perlindungan yang diberikan kepada warga negara Indonesia melalui pasal tersebut, seharusnya setiap orang berhak secara aman dan nyaman untuk bergerak atau berbuat sesuatu tanpa harus merasa takut dan tidak adanya tekanan dari siapapun. Dalam hal proses belajar mengajar perbedaan seksual seperti kelompok LGBT bukanlah sebuah tolak ukur untuk dijadikan seseorang dikatakan pantas atau tidak dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak. Karena sejatinya kelompok LGBT tidaklah merugikan pihak manapun pada saat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kampus, dan selama kelompok LGBT menjalankan hak dan kewajibannya dalam kampus seharusnya mereka juga mendapatkan perlakukan yang sama seperti sivitas akademika lainnya.
Melihat dari kasus diatas saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas tentang pemidanaan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu permasalahan hukum diatas perlu dikaji lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan mengangkat judul penulisan “Perlindungan Komunitas LGBT di Kampus: Hukum, Ham dan Prinsip-Prinsip Kebebasan Akademik”.
6 Moerti  Wisnoe,  ‘Dosen  LGBT  di  Padang  dipecat’  (merdeka.com,  2021)  < https://www. merdeka.com/peristiwa/digerebek-berduaan-dengan-mahasiswa-dosen-lgbt-di-padang-dipecat. html> di akses pada tanggal 21 Juli 2022.

## Metode Penelitian
Dalam proses penulisan jurnal ini, penulis menggunakan tipe penelitian legal research . Tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, pendekatan undang–undang  ( statute approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach )  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ), serta pendekatan perbandingan.
Kebijakan Perlindungan LGBT dalam Peraturan Tertulis di Tinjau dari Sistem Hukum, HAM dan Prinsip - Prinsip Kebebasan Akademik.
Dalam aturan hukum positif juga tidak ditemukan pengakuan terhadap tindakan LGBT dan juga gerakan LGBT, akan tetapi pengakuan sebagai individu sebagai dari bagian warga negara tetap ada. Kelompok LGBT sebenarnya bukanlah masalah besar untuk sebagian orang yang tidak memikirkannya dan tidak memperdulikan keberadaan kelompok LGBT ini dengan catatan tidak merugikan dirinya. Karena sebenarnya masalah utamanya tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai sivitas akademika khususnya mahasiswa tugas utamanya adalah belajar dan menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa mendapatkan masalah. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam kampus. Konsep Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep rechtsstaat dan rule of law menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat dan rule of law, sebaliknya akan gersang di dalam negara- negara diktator atau totaliter. 7
Maka dari itu kelompok LGBT seharusnya juga berhak memperoleh kepastian hukum dari negara dan mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak seperti masyarakat lainnya. Beberapa aturan yang menjamin bahwa kelompok LGBT juga berhak memperoleh pendidikan yang layak, aturan tersebut antara lain:
7 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Peradaban 2017) . [18].

## Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...

## 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD  NRI  1945  merupakan  dasar  untuk  pembuat  UU  lainnya  yang akan diberlakukan terhadap masyarakat. Setiap orang yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib mematuhi dan menaati aturan yang ada. Karena sejatinya aturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat.
Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan memiliki hak perlindungan atas diskriminasi. Kelompok LGBT memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang layak khususnya dalam kampus, untuk menempuh  atau  memperoleh  pendidikan  tersebut  kelompok  LGBT  juga memiliki hak agar tidak mendapatkan diskriminasi baik teman sebayanya atau sivitas akademika lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam isi pasal-pasalnya, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama. Diatur dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dalam pasal tersebut memberikan suatu kepastian hukum untuk terpenuhnya hak setiap warga negaranya.

## 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Kewajiban  dasar  yang  dimiliki  seseorang  (termasuk  kelompok  LGBT) ialah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain, yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang. Pembatasan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 UU HAM. 8 Fenomena LGBT di Indonesia bukan baru dikenal dalam kalangan masyarakat, akan tetapi kelompok LGBT sendirilah yang membatasi dirinya untuk tidak menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Apalagi dalam dunia kampus, banyak sivitas akademika yang tidak ingin identitas dirinya diketahui. Ada pro-kontra dalam memandang homoseksual. Ada yang melihatnya sebagai pilihan atas hak hidup. Namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku yang deviant dan tidak bermoral. 9 8 RDKA Harahap, Loc.Cit.
9 Olivia. J. S, ‘ The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Right According to Human Right ’ (2014),  Vol. 2 No. 8 Lex Et Societatis .[109].
Bagi yang pro terhadap kelompok LGBT, hal tersebut sudah biasa dan mereka berlindung di balik hak HAM, bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus didapatkannya. Sedangkan yang kontra kelompok  LGBT,  mereka menganggap  kalau  kelompok  LGBT  adalah  perusak  moral  dan  tidak  sesuai dengan adat dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam dunia kampus,  kelompok  LGBT  memiliki  hak  yang  sama  dalam  hal  mendapatkan pendidikan yang layak. HAM merupakan payung atau tameng bagi kelompok LGBT,  juga  sebagai  landasan  kelompok  LGBT  agar  tetap  mempertahankan prinsip hidupnya, berikut pandangan HAM terhadap kelompok LGBT yang ada di dalam kampus dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 15 UU HAM.

## 3. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR)
Secara umum HAM dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seseorang semata-mata karena kedudukannya sebagai manusia. 10 Hak yang melekat pada diri setiap manusia yang ada didunia, karena sifat Hak Asasi Manusia adalah Universal . Setiap orang yang ada didunia memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara dan juga sesamanya. Hal tersebut diatur dalam setiap konstitusi negara masing-masing, khususnya di HAM diatur dalam UU HAM. Tidak hanya diatur di negara saja, akan tetapi hak tersebut di atur secara internasional yang diatur dalam Universal Declaration of Human Right (Deklarasi  Universal  Hak  –  Hak Asasi  Manusia,  selanjutnya  disebut  sebagai UDHR). hak untuk tidak mandapat perlakuan diskriminasi. 11 Kelompok LGBT seharusnya memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya.
Apalagi dalam dunia pendidikan, negara dan dunia menjamin hak tersebut, khususnya dalam dunia kampus semua mahasiswa seharusnya mendapatkan hak yang sama. UDHR merupakan salah satu instrumen HAM internasional modern.
10 Triyanto, ‘Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional’ (2013) Vol. 1 No. 1 Jurnal PPKn.[3].
11 Olivia.  J.  S.  ‘The  Protection  of  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Transgender)  Right According to Human Right’ (2014), Vol. 2 No. 8, Lex Et Societatis .

## 1926 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
UDHR diikuti berbagai aturan yang lebih spesifik baik di tingkat internasional maupun nasional di masing-masing negara. 12 Berikut  beberapa  pasal  yang menjadi  dasar  kelompok  LGBT  memiliki  hak  yang  sama  dalam  menempuh pendidikan di dunia kampus antara lain, Pasal 2, Pasal 12, Pasal 20, dan Pasal 26 UDHR.

## 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik. 13 Kebebasan akademik berkaitan erat dengan fungsi perguruan tinggi atau perguruan tinggi untuk mematuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi para warganya. Undang- undang ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus. Segala tindakan atau kegiatan yang ada dalam perguruan tinggi selain dilindungi oleh keputusan rektor atau aturan yang berlaku dalam  kampus.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) menjadi dasar hukum apabila ada pelanggaran yang merugikan sivitas akademika seperti halnya diskriminasi, perundungan dan lain sebagainya. Dengan adanya undang-undang ini mahasiswa seharusnya lebih tenang karena mereka memiliki kepastian hukum, begitu juga kelompok LGBT dipandang sama di mata hukum. Maka seharusnya perguruan tinggi memandang sama atas keberadaan dari kelompok LGBT ini, selama tidak merugikan sivitas akademika dan juga nama perguruan tinggi. Terdapat beberapa pasal dalam UU Pendidikan Tinggi yang menjamin hak kelompok LGBT antara lain, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 UDHR.
5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Andalas
Perguruan tinggi sebagai wadah sivitas akademika untuk mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang baru. Sehingga perguruan tinggi memiliki tugas
12 Triyanto, Op.Cit. [2]. 13 Herlambang P. Wiratraman, Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia (The Center Of Human Right Multiculturalism and Migration 2018).[53].
yang berat untuk mencetak penerus bangsa yang berkualitas dan dapat bersaing dengan SDM mahasiswa lainnya. Terdapat beberapa pasal yang melindungi hak kelompok LGBT di perguruan tinggi antara lain, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 73 PP RI No. 95 tahun 2021 tentang statuta Universitas Andalas.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
Melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi merupakan hak setiap orang, akan tetapi tidak semua orang bisa menlanjutkan pendidikannya. Dalam kehidupan kampus, pimpinan perguruan tinggi memiliki kawajiban untuk memenuhi hak setiap sivitas akademika dan menjamin keberlangsungan dalam menjalani pembelajaran mahasiswanya. Menurut UU Pendidikan tinggi menjelaskan bahwa semua orang berhak menjalanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi dan harus diperlakukan sama. Terdapat beberapa Pasal yang melindungi hak komunitas LGBT antara lain, Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (4) PP RI No. 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
7.  KOMNAS HAM Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
KOMNAS HAM mengatur mengenai standart norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga hal yang pantas atau tidak dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan khususnya kebebasan dalam berekspresi dalam kehidupan kampus. terdapat beberapa aturan yang melindungi hak komunitas LGBT dalam kehidupan di kampus antara lain, angka 2 dan angka 38 KOMNAS HAM Standar Norma No. 5 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

## Realitas Pelaksanaan Perlindungan LGBT dari Kebijakan Melalui Peraturan Tertulis
Keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama, berawal dari waktu terawal fenomena tersebut ditemukan yaitu di abad ke-19an. 14 Seiring berkembangnya
14 Meilanny Budiarti Santoso. Loc.Cit.

## 1928 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
waktu  masuklah  paham  LGBT  ke  Indonesia  dan  berkembang  pesat  meskipun berjalan secara masif tidak secara terang-terangan menunjukkan jati dirinya. Indonesia merupakan negara hukum, segala tingkah laku masyarakat diatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga segala tingkah laku masyarakat Indonesia dapat dikendalikan yang baik dan yang buruk.
Selain  itu  UUD  NRI  1945  juga  mengatur  mengenai  HAM  bahwa  setiap warga negara Indonesia wajib di sejahterakan dan dilindungi dengan memberikan kepastian hukum tidak boleh mendapatkan diskriminasi dari siapapun. Sehingga kelompok LGBT beranggapan mereka berhak berada di Indonesia dan mendapatkan perlindungan  hukum.  Akan  tetapi  dalam  realitanya,  kelompok  LGBT  sering mendapatkan diskriminasi dari banyak orang selain secara mental tidak jarang mereka  juga  mendapatkan  kekerasan  fisik.  Termasuk  dalam  kehidupan  kampus banyak yang mendapatkan diskriminasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.  Berikut  beberapa  kasus  yang  didapat  sivitas  akademika  baik  secara langsung maupun tidak langsung:

## 1.  UNAND Antisipasi Bahaya LGBT di Lingkungan Kampus
Universitas Andalas (UNAND) merupakan salah satu Universitas yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu Universitas yang ada di Padang Sumatera Barat yang paling tegas menyuarakan anti kelompok LGBT ada dalam lingkungan kampus UNAND. Rektor dari Universitas Andalas ini menyatakan dengan tegas tidak boleh ada mahasiswa/i UNAND yang menjadi dalam  bagian  kelompok  LGBT,  dosen  pun  apabila  menjadi  bagian  dari kelompok LGBT akan diberikan sanksi yang tegas. Larangan calon mahasiswa LGBT untuk mendaftar juga dibunyikan pada selembar surat pernyataan bagi calon mahasiswa baru. 15
Perguruan  Tinggi  harus  bersikap  adil  terhadap  sivitas  akademika  tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin dan lain sebagainya. Karena perguruan
15 Yose Hendra, ‘LGBT Dilarang Mendaftar di Unand’ (Media Indonesia, 2020)< https://me- diaindonesia.com/humaniora/103501/lgbt-dilarang-mendaftar-di-unand > diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
tinggi pastinya memiliki mahasiswa/i yang datang dari seluruh Indonesia atau bahkan internasional, sehingga pimpinan kampus harus bersikap adil kepada sivitas akademika yang ada di kampus. Kasus yang ada di kampus UNAND ini menurut pendapat penulis melanggar prinsip dari pendidikan tinggi itu sendiri yang di atur dalam Pasal 6 UU Pendidikan Tinggi. Pasal 26 ayat (1) UDHR berbunyi “Pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan”, artinya pimpinan kampus menerapkan aturan tersebut bahwa setiap orang berhak dan prosesnya sama seperti mahasiswa/ mahasiswi lainnya yang akan masuk ke jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi dari kasus diatas pimpinan UNAND memblokir bagi siapapun yang akan menjadi mahasiswa/i UNAND harus bebas dari kelompok LGBT.
2.  Pembatalan WEBINAR dengan Tema “Mengenal Trans di Indonesia” yang di akan diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR)
Perguruan tinggi merupakan tempat untuk menambah ilmu,
mengembangkan kemampuan dan skill yang dimiliki. Ilmu dan pengalaman setiap sivitas akademika tidak akan sama pada saat menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Karena setiap mahasiswa/mahasiswi memiliki kepribadian yang berbeda, kemampuan yang berbeda baik dalam bidang akademik maupun non akademik, sehingga setiap mahasiswa/i bisa memilih untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka sesuai bakat dan minat masing-masing. Pada saat menjalani kehidupan dalam dunia kampus memperoleh informasi itu tidak hanya di dalam kelas saja, akan tetapi banyak kegiatan yang bisa menambah wawasan sehingga bisa lebih update mengenai informasi, kasus-kasus terbaru dan juga perkembangan ilmu dan teknologi yang ada.
Pasal  18  UDHR  berbunyi  ‘Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan pikiran’.  Menurut  penjelasan  Pasal  18  UDHR  tersebut  setiap  orang  berhak mengekspresikan pikirannya. Dengan melakukan diskusi maka hak tersebut dapat dipenuhi dengan bertukar pikiran akan tetapi tetap dalam koridor

## 1930 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
pendidikan sehingga hasil dari diskusi dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi referensi bagi setiap orang yang akan menulis berhubungan dengan tema tersebut dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memperjelas  aturan  tentang  kelompok  LGBT.  Seharusnya  bukan  melarang sampai membatalkan acara webinar tersebut, akan tetapi seharusnya memberikan jalan atau memfasilitasi acara tersebut untuk menyadarkan kelompok LGBT bahwa tindakan mereka itu salah sehingga memberikan solusi bagi para kelompok LGBT untuk keluar dari zona tersebut.
3.  Perundungan sampai Pelecehan yang dialami oleh Mahasiswa LGBT di kampus Universitas Indonesia (UI).
Diskriminasi dalam bentuk apapun itu dilarang dalam konstitusi yang ada di Indonesia, karena akibatnya sangat buruk apalagi sampai tindakan fisik.
Apalagi dalam kehidupan kampus diskriminasi tidak boleh terjadi pada sivitas akademika,  karena  dapat  menghambat  aktivitas  yang  akan  dijalani.  Banyak kasus-kasus  kekerasan  yang  dilakukan  kepada  kelompok  LGBT  akan  tetapi tidak diangkat dan tidak disorot oleh media. Atau mungkin korban yang tidak mau mengungkapkan kasus yang dialami kepada keluarga, teman atau pihak yang berwajib sehingga kasusnya jarang ada yang sampai ke pengadilan.
Kelompok LGBT banyak sekali tidak mau menunjuk jati dirinya bahwa mereka merupakan bagian dalam mereka. Hal tersebut terjadi karena banyaknya diskriminasi  yang  dialami  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik.  Lebih  sering yang dialami kelompok LGBT yaitu perundungan, dan dampaknya membuat trauma dan tekanan mental sehingga tidak ingin melanjutkan pendidikannya di kampus karena takut hal tersebut terulang kembali.
Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka setiap sivitas akademika seharusnya mendapatkan rasa aman dari tindakan diskriminatif, karena dalam UU tersebut tidak menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi penganut kelompok LGBT.
Upaya Hukum yang Difasilitasi oleh Kampus di Indonesia terhadap Diskriminasi Terkait Identitas Seksual LGBT Sivitas Akademika dalam Melakukan Kegiatan Pendidikan di Kampus.
Perguruan tinggi merupakan tempat bagi sivitas akademika melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan melakukan proses yang akan di jalani ketika mahasiswa/i telah selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Setiap sivitas akademika memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Dalam hal menempuh pendidikan setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan memperoleh ilmu dengan harapan bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Selain sivitas akademika berhak mendapatkan perlindungan dari pimpinan perguruan tinggi, sivitas akademika juga harus bebas dari tindakan diskriminatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghindari hal tersebut pimpinan perguruan tinggi harusnya membuat suatu tindakan agar tidak terjadi hal yang tidak mencerminkan pendidikan yang baik tersebut. Pimpinan perguruan tinggi harusnya memberikan fasilitas untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya merupakan masalah besar yang ada dalam kehidupan kampus.
Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh kelompok LGBT agar bisa terpenuhi hak- hak yang dimilikinya, upaya tersebut antara lain:
1.  Diselesaikan di Kampus Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai pihak yang Berwenang
Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu agar bisa mengembangkan potensi diri dan berguna di dunia kerja pada saat telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Terjadinya konflik sudah biasa dalam kehidupan  kampus,  bermacam-macam  juga  konflik  yang  terjadi.  Salah  satu konflik yang serius dalam kehidupan kampus adalah diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Banyak macamnya juga diksriminasi yang dilakukan, beberapa contoh perundungan yang dilakukan seperti menghina fisik dan menghina tingkah laku kelompok LGBT, kekerasan fisik yang dilakukan kepada kelompok LGBT sampai menimbulkan luka parah dan membuat korban menjadi trauma untuk melanjutkan pendidikan di jenjang

## 1932 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kampus. Menurut Ralf Dahrendorf, menyatakan pengaturan dalam penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor yaitu:
1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi antara mereka;
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi;
3. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. 16

## 2.  Melalui Jalur Luar Pengadilan (Non Litigasi)
Menyelesaikan masalah dapat diselesaikan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara melalui jalur di luar pengadilan atau tidak menggunakan jalur hukum. Dengan menyelesaikan masalah melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif membuat masalah tidak sampai berakhir di meja hijau atau pengadilan. Setiap manusia memang tempatnya salah, akan tetapi sebagai manusia seharusnya sudah dibekali dengan akhlak serta tata kerama dalam bersikap. Sebagai insan yang berpendidikan apalagi sudah di jenjang perguruan tinggi, memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi mengenai hal apa yang diperbolehkan serta tidak diperbolehkan untuk berbuat. Negara juga sudah mengatur melalui peraturan perundang-undangan bagaimana masyarakat harus bersikap dan melakukan tindakan sebagaimana mestinya agar menjadi warga negara yang baik. Tindakan diskriminasi berupa perundungan yang akibatnya dapat merusak mental korban sangatlah berbahaya, dampaknya sangat buruk karena bisa membuat trauma yang sangat mendalam sehingga membuat korban tidak mau melakukan kegiatan di luar rumah karena trauma bertemu dengan orang  asing.  Bukan  hanya  tindakan  perundungan  saja,  kelompok  minoritas seperti  kelompok  LGBT  juga  sering  mendapatkan  tindakan  kekerasan  dari kelompok mayoritas bahkan sampai membuat korban luka parah.

## 3.  Melalui Jalur Pengadilan (Jalur Hukum)
Menyelesaikan masalah melalui jalur hukum merupakan upaya hukum yang terakhir, karena tidak menemukannya keadilan bagi pihak korban sehingga korban bisa melanjutkan masalah tersebut ke melalui jalur hukum. Hukum juga tidak bergerak dengan sendirinya akan tetapi hukum juga berjalan menurut aturan yang berlaku. Dalam penindakan suatu kasus bisa terlihat kasus tersebut merupakan delik aduan atau bukan, apabila kasus yang terjadi merupakan delik aduan maka pihak yang berwajib akan bertindak jika ada aduan dari korban yang  merasa  dirugikan  seperti  contoh  pencemaran  nama  baik.  Begitu  juga sebaliknya jika bukan delik aduan maka pihak berwajib dapat menindak suatu kasus dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku seperti contoh pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.
Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kelompok LGBT apabila mendapatkan  tindakan  diskriminasi  dan  kekerasan  fisik  yaitu  dengan  cara melaporkan kepada pihak keluarga, pimpinan perguruan tinggi dan upaya hukum yang terakhir melalui jalur hukum dengan menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Agar kelompok LGBT mendapatkan keadilan, menjaga kehormatannya dan tetap mendapatkan hak-hak asasi manusia yang sudah melekat dalam dirinya sejak masih dalam kandungan dan hal tersebut dilindungi oleh hukum negara dan juga hukum internasional.

## Upaya Hukum yang Dilakukan Kelompok Mahasiswa LGBT di Perguruan Tinggi Dunia terhadap Diskriminasi.
Dalam dunia pendidikan di berbagai negara, identitas diri yang melekat juga dimungkinkan menjadi faktor hak asasinya akan dipenuhi, salah satunya hak berpendidikan. Penerimaan identitas dan perlindungan hak asasi mahasiswa LGBT diatur berbeda-beda di setiap negara, dengan memperhatikan latar belakang negara dari sisi budaya dan agama yang beragam. Seperti di Indonesia, ditunjukkan secara eksplisit dari pernyataan Menristekdikti pada 2016 silam yaitu oleh Menteri Mohamad  Nasir,  menyatakan  larangannya  secara  tegas  bagi  kalangan  LGBT

## 1934 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
untuk berkegiatan di kampus dengan alasan “…tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia.” Menristekdikti pada masa jabatan tersebut melanjutkan bahwa Indonesia bertata nilai menjaga kesusilaan. Pernyataan tersebut berlanjut dengan kecaman keras dari berbagai kelompok aktivis, yang kemudian menristekdikti kemudian cepat-cepat memberi klarifikasi publik dengan unggahan di  media  sosial Twitter:  “Memang  sebagai  bagian  dari  warga  negara  Indonesia, kaum LGBT perlu mendapat perlakuan yang sama dimata UU” dan “… hak-haknya sebagai warga negara yang harus dijamin oleh negara”.
Berikut  perlu  dibandingkan  antara  perlindungan  HAM  terhadap  kelompok LGBT dalam mengakses hak pendidikan oleh PBB, serta studi kasus diskriminasi dan upaya hukumnya di Perguruan tinggi di dua negara yaitu Amerika Serikat dan Malaysia, sebagai dua contoh negara yang kontras dalam menegakkan same-sex marriage (perkawinan sesama jenis) sehingga aturan yang dibuat para law maker juga dapat dikatakan mencerminkan keadaan kelompok LGBT dalam mengakses hak pendidikannya disana, serta juga penerimaannya di kalangan masyarakat.
1.  Perlindungan  HAM terhadap kelompok LGBT oleh PBB
United Nation , selanjutnya disebut sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) melakukan pemantauan, advokasi, kerjasama teknis dan kampanye informasi publik untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT melalui kampanye UN Free & Equal oleh UN Human Rights sejak Juli 2013. 17
PBB  melalui  Pasal  26  UDHR  menegaskan  bahwa  semua  orang  tanpa terkecuali memiliki hak mengakses pendidikan. Kemudian di ayat keduanya menyatakan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar agar nantinya dari pendidikan tersebut menghasilkan
17 UN Human Rights, ‘UN Free & Equal: a global campaign to promote equal rights for LGB - TI people’ ( united nation, 2020) < https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identi- ty/un-free-equal-global-campaign-promote-equal-rights-lgbti-people > diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan akan memajukan kegiatan PBB untuk pemeliharaan perdamaian. 18
UN Human Rights menyoroti keprihatinan tentang kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dalam pendidikan dan telah meminta negara-negara untuk mengambil tindakan melarang, mencegah dan menghukum pelecehan, intimidasi, dan pengusiran dari  kalangan  LGBT  dari  lingkup  sekolah  termasuk  dengan  meningkatkan kesadaran publik dan menerapkan langkah-langkah keamanan dan dukungan. UN Human Rights melakukan pemantauan terhadap tindakan negara dalam menghadapi  persoalan  diskriminasi  LGBT  melalui Special Rapporteur (pelapor  khusus)  yang  menyampaikan  laporan  secara  berkala  ( periodic report ). Namun perintah dan himbauan yang dinyatakan PBB tidak mengikat negara secara memaksa.
2.  Studi kasus diskriminasi kelompok LGBT dan Upaya Hukum nya di Perguruan Tinggi Amerika Serikat
Hak pendidikan atas warganya dilindungi oleh Amerika Serikat . Hak berpendidikan khususnya menyangkut hak anti diskriminasi kelompok LGBT diatur melalui Title IX Education Amendments of 1972 .  Di dalamnya dinyatakan bahwa 19 “Tidak seorang pun di Amerika Serikat, atas dasar jenis kelamin, akan dikecualikan dari partisipasi dalam, ditolak manfaatnya, atau menjadi sasaran diskriminasi di bawah program atau kegiatan pendidikan apa pun yang menerima bantuan keuangan Federal”.
Meski begitu, sejarah kelompok LGBT di Amerika Serikat tidak begitu saja  diterima  oleh  masyarakat.  Bergelombang  demonstrasi  demi  demonstrasi dilakukan kalangan LGBT sehingga tahun 2003 disahkan perkawinan sesama
18 UN  Human  Rights,  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights, Adopted 16 December 1966.
19 US Department of Education, ‘Sex Discrimination: Overview of the Law” dengan bunyi asli kalimat “ No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity  receiving  Federal  financial  assistance ’  (ED,  2020)  < https://www2.ed.gov/policy/rights/ guid/ocr/sexoverview.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

## Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
jenis. 20 Begitu pula di dunia pendidikan, penerimaan masyarakat tentang konsep perkawinan sesama jenis tidak serta merta menghilangkan diskriminasi pada pelajar, terkhusus pada mahasiswa. Survei yang dilakukan oleh perusahaan survei College Pulse melibatkan 3.000 mahasiswa penuh waktu di 134 perguruan tinggi dan universitas berbasis agama Kristen (yang didanai pembayar pajak federal) pada awal 2021 menyatakan dua puluh dua persen melaporkan intimidasi atau pelecehan, dibandingkan dengan 5 persen siswa non LGBT. Empat belas persen melaporkan diserang secara seksual, dibandingkan dengan 2 persen dari mahasiswa non LGBT. 21
Upaya melawan diskriminasi tidak hanya melalui kekuatan hukum federal/nasional saja, namun juga terdapat perlindungan dari kampus. Payung hukum kampus dapat ditunjukkan dari peraturan tertulis atau dapat juga dari pernyataan pejabat kampus. Apabila tidak dari keduanya, maka dapat dilihat dari bagaimana kampus bertindak saat ada tindakan diskriminasi terhadap kalangan mahasiswa LGBT. Studi kasus nyata terjadi di American University, dimana  seorang  mahasiswa  pascasarjana  bernama  Patrick  Trebat  ditangkap pada Agustus 2021 22 karena kasus penyerangan seorang pria LGBT ras Asia dan orang tua pria itu, serta penghinaan dengan unsur homofobia dan anti- Asia. Walaupun yang dirugikan bukanlah kalangan mahasiswa LGBT, namun American University melalui Presiden Universitasnya menyatakan secara tegas bahwa Trebat tidak lagi berafiliasi dengan universitas dan tidak akan diizinkan di kampus. Menurut Eagle, perwakilan dari kelompok mahasiswa asia-amerika dan perwakilan dari kelompok LGBT American University tersebut, menyalahkan
20 Example: Gay rights demonstration at the Democratic National Convention, New York City, 1976, ‘Milestones in the American Gay Rights Movement’ (PBS, 2019) < https://www.pbs.org/ wgbh/americanexperience/features/stonewall-milestones-american-gay-rights-movement/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
21 Dan Avery, ‘LGBTQ students at Christian colleges face more harassment, survey finds’ (NBC  News,  2020)  <https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/lgbtq-students-christian-colleges- face-more-harassment-survey-finds-n1261752 > diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
22 Lou  Chibbaro,  ‘American  University  student  expelled  over  attacking  Gay Asian  man, family’  (of  LABlade,  2021)  <https://www.losangelesblade.com/2021/10/13/american-university- student-expelled-over-attacking-gay-asian-man-family/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
pejabat universitas karena tidak memperingatkan mahasiswa bahwa seorang mahasiswa American University yang terkena tuduhan kejahatan kebencian anti-Asia sdan homofobia memiliki akses ke kampus dan dapat menimbulkan bahaya bagi mahasiswa.
3.  Studi kasus diskriminasi kelompok LGBT dan Upaya Hukum nya di Perguruan Tinggi Malaysia
Malaysia melalui konstitusinya melindungi hak untuk pendidikan kepada warganya 23 melalui Article 12 dari Constitution of Malaysia , yang pada ayat (1) huruf a nya menyatakan “… tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap warga negara di hanya berdasarkan agama, ras, keturunan atau tempat lahir (a) dalam administrasi setiap lembaga pendidikan dikelola oleh publik kewenangan, dan khususnya penerimaan murid atau siswa atau pembayaran biaya”. Dalam bunyi tersebut, secara gamblang Malaysia melindungi seluruh hak atas pendidikan warganya tanpa terkecuali satupun.
Perlindungan  hak  anti  diskriminasi  terhadap  siswa  LGBT,  di  dunia pendidikan di Malaysia, khususnya para mahasiswa, masih menempuh jalan yang panjang. Tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah Malaysia dan pernyataan yang dilontarkan ke publik secara eksplisit menyatakan bahwa kaum  LGBT  merupakan  kelompok  yang  harus  dihapus  dan  terang-terangan tidak diterima. Pada 2012, Muhyiddin Yassin, perdana menteri Malaysia saat itu, mengalokasikan dana pemerintah untuk mempromosikan anti-LGBT dan mengatakan pada konferensi konseling nasional bahwa “…gejala gangguan orientasi  seksual  seperti  LGBT,  yang  sebelumnya  dihadapi  oleh  masyarakat Barat, sekarang dihadapi di masyarakat kita, dan bahwa profesi itu (konseling) diperlukan  untuk  mengekang  penyebaran  kelompok  LGBT” 24 . Pada 2021,
Perdana  Menteri,  Datuk  Seri  Ismail  Sabri  Yaakob  melalui  JAKIM  (Jabatan
23 Dede,  ‘ Perbandingan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Beberapa Negara Di Asia Tenggara ’ (2020) Vol 8 No. 1 Jurnal Nalar Pendidikan .[60].
24 Hans  How,  ‘LGBTQ+  Malaysians  still  deserve  a  better  future’  (MalaysiaKini,  2021)
<https://www.malaysiakini.com/letters/532679 > diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

## 1938 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
Kemajuan Islam Malaysia, yaitu departemen pengembangan islam di Malaysia) membuat program bernama “Kem Ibadah” atau kamp ibadah. 1.733 orang yang diduga termasuk kalangan LGBT telah dikirim ke kamp ibadah direhabilitasi per Juni 2021. 25
Hukuman  yang  tegas  kepada  kalangan  LGBT  juga  tercantum  dalam Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 atau dikenal juga sebagai Act
355 , pelanggar dapat dihukum penjara hingga tiga tahun, denda RM 5,000 dan enam cambukan. Pelaku juga dapat dihukum dengan hukum federal Malaysia. 26
Dengan begitu maka dapat dipertanyakan pemenuhan hak asasi berpendidikan di Malaysia, khususnya pada mahasiswa dari kalangan LGBT.

## Kesimpulan
Di Indonesia belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur hak- hak dalam kebebasan akademik bagi komunitas LGBT, sehingga sejalan dengan realitas yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan dalam yang didapat oleh komunitas LGBT.
Dengan mengambil contoh perbandingan upaya hukum yang dapat dilakukan mahasiswa  LGBT  yang  mengalami  diskriminasi  dan  kekerasan  di  luar  negeri, antara lain PBB yang memfasilitasi untun pencatatan kasus diskriminasi di setiap negara, Amerika Serikat yang dapat mengajukan gugatan terhadap pengadilan dan Malaysia dimana pemerintahnya menyediakan suatu tempat untuk rehabilitasi khusus komunitas LGBT.
25 Renushara,  ‘NEWSAround  1,733  LGBTQ  Malaysians  Have  Been  Sent  To  Religious Camps To Be ‘Nurtured’ As Of June 2021’ (WorldOfBuzz, 2021) <https://worldofbuzz.com/around- 1733-lgbtq-malaysians-have-been-sent-to-religious-camps-to-be-nurtured-as-of-june-2021/ > diak- ses pada tanggal 1 Juli 2022.
26 Matthias  Ang,  ‘M’sia  PM  Ismail  Sabri:  Over  1,730  M’sian  LGBTs  have  been  sent to  ‘religious’  rehab  camp’  (mothership,  2021)  < https://mothership.sg/2021/09/malaysia-lgbt- rehabilitation-camp/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

## Daftar Bacaan

## Buku
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Peradaban 2017).
Herlambang P. Wiratraman, Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia (The  Center  Of  Human  Right  Multiculturalism  and  Migration 2018).

## Jurnal
Har ahap, RDKA, ‘LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah’ (2016) Vol. 26 No. 2, Al Ahkam.
Robyyansyah,  ‘Globalisasi  Lesbian,  Gay,  Biseksual  dan  Transgender  (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia’ (2018) Vol. 14 No. 18, Jurnal Law Reform.
Hayati, Vivi, ‘LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam’ (2019) Vol. 14, No. 2, Samudra Keadilan .
Olivia. J. S. ‘The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Right According to Human Right’ (2014) Vol. 2 No. 8, Lex Et Societatis .
Triyanto, ‘Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional’ (2013) Vol. 1, No. 1, Jurnal PPKn.
Dede, ‘Perbandingan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Beberapa Negara Di Asia Tenggara’ (2020) Vol 8, No. 1, Jurnal Nalar Pendidikan.

## Laman
Jenni fer  Budimulia,  ‘memahami  LGBTQ+’(Reproduksi.org,  2021)< https://www. reprodukasi.org/id/memahami-lgbtq> dikunjungi pada tanggal 24 Juli 2022.
Moerti  Wisnoe,  ‘Dosen  LGBT  di  Padang  dipecat’(merdeka.com,  2019)< https:// www.merdeka.com/peristiwa/digerebek-berduaan-dengan-mahasiswa- dosen-lgbt-di-padang-dipecat.html> dikunjungi pada tanggal 21 Juli 2022.
UN Human Rights, ‘UN Free & Equal: a global campaign to promote equal rights for LGBTI people’ ( united nation, 2020)< https://www.ohchr.org/en/sexual- orientation-and-gender-identity/un-free-equal-global-campaign-promote- equal-rights-lgbti-people > dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2022.

## 1940 Rohman Hidayad: Perlindungan Komunitas Lesbian...
Hans  How,  ‘LGBTQ+  Malaysians  still  deserve  a  better  future’  (MalaysiaKini, 2020)<https://www.malaysiakini.com/letters/532679 > dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2022.
Matthias Ang, ‘M’sia PM Ismail Sabri: Over 1,730 M’sian LGBTs have been sent to ‘religious’ rehab camp’ (mothership, 2021)< https://mothership.sg/2021/09/ malaysia-lgbt-rehabilitation-camp/> dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2022.
Renushara, ‘NEWSAround 1,733 LGBTQ Malaysians Have Been Sent To Religious Camps To Be ‘Nurtured’ As Of June 2021’ (WorldOfBuzz,  2022)< https:// worldofbuzz.com/around-1733-lgbtq-malaysians-have-been-sent-to- religious-camps-to-be-nurtured-as-of-june-2021/> dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2022.
KEMENPPPA,  ‘Anak  Kelompok  Minoritas  dan  Terisolasi  adalah  Anak  Kita Semua’(siaran  Pers,  2019)  < https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/ read/29/2071/anak-kelompok-minoritas-dan-terisolasi-adalah-anak-kita- semua#> di akses pada tanggal 23 Juli 2022.
US Department of Education, ‘Sex Discrimination: Overview of the Law” dengan bunyi asli kalimat “ No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving Federal financial  assistance ’  (ED,  2020)  < https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/ ocr/sexoverview.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
Example: Gay rights demonstration at the Democratic National Convention, New York City, 1976, ‘Milestones in the American Gay Rights Movement’ (PBS, 2019)  < https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/stonewall- milestones-american-gay-rights-movement/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
Dan Avery, ‘LGBTQ students at Christian colleges face more harassment, survey finds’ (NBC News, 2020) <https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/lgbtq- students-christian-colleges-face-more-harassment-survey-finds-n1261752 > diakses pada tanggal 1 Juli 2022.