KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DI DESA PARTUNGKO NAGINJANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR
Angzel Simanjuntak 1 , Payerli Pasaribu 2 1, 2 Universitas Negeri Medan
1 angzelsimanjuntak@gmail.com, 2 payerlipasaribu@unimed.ac.id
Abstract: This research discusses the conflict of customary land management in Partungko Naginjang village, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. This research is focused on knowing the position of customary land, the causes of customary land management conflicts, and the inhibiting factors for conflict resolution in Partungko Naginjang  Village.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  research  method.  This research was conducted in Partungko Naginjang Village. Data collection techniques are through observation, in- depth  interviews,  and  documentation.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  found  that  the  position  of customary  land  in  Partungko  Naginjang  Village  is  fully  held  by  Pomparan  Raja  Ulosan  Sinaga  Uruk.  Factors causing conflicts in customary land management are, as a result of population growth, laws and regulations are not fully able to regulate land issues and lack of communication between the community, forestry authorities and village  government.  The  inhibiting  factors  of  customary  land  conflicts  are  the  high  level  of  emotion  of  the disputing  parties,  the  lack  of  education,  the  low  quality  of  discipline  to  solve  problems,  and  the  unclear boundaries of customary land from the forestry side.
Keywords: Conflict, Customary Land, Desa Partungko Naginjang
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  konflik  pengelolaan  tanah  ulayat  di    Desa  Partungko  Naginjang Kecamatan  Harian  Kabupaten  Samosir.  Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengetahui  kedudukan  tanah  ulayat, penyebab  terjadinya  konflik  pengelolaan  tanah  ulayat,  dan  faktor  penghambat  penyelesaian  konflik  di  Desa Partungko  Naginjang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Partungko  Naginjang.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu melalui,  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa kedudukan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang dipegang penuh oleh Pomparan Raja Ulosan Sinaga Uruk. Faktor  penyebab  konflik  pengelolaan  tanah  ulayat  ini  adalah,  akibat  dari  pertambahan  penduduk,  peraturan perundang-undangan  di  pandang  belum  sepenuhnya  dapat  mengatur  masalah  pertanahan  dan  kurangnya komunikasi  antara  masyarakat,  pihak  kehutanan  dan  pemerintahan  desa.  Faktor  penghambat  konflik  tanah ulayat adalah tingginya tingkat emosial pihak yang berselisih, minimnya tingkat pendidikan, rendahnya kualitas disiplin untuk menyelesaikan masalah, dan batas-batas tanah ulayat yang tidak jelas dari pihak kehutanan. Kata Kunci: Konflik, Tanah Ulayat, Desa Partungko Naginjang.
Received ; 1 Agustus 2023; Accepted ; 14 Agustus 2023; Published ; 03 September 2023

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 16 No.2 September 2022 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/
124 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan memiliki ekonomi yang layak. Di tengah era milenial saat ini, isu ketidakseimbangan keuangan dan sumber daya alam (SDA) kerap memicu  pergumulan,  sehingga  menjadi  kekhawatiran  tersendiri  bagi  semua  kalangan. 1 Tanah  merupakan  aset  karakteristik  (SDA)  yang  dapat  digunakan  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  seperti  pangan,  sandang,  dan  rumah  aman  (essential requirements).  Demikian  pula  untuk  jaringan  regulasi  standar,  jenis  pendapatan  terbesar berasal dari penggunaan lahan. Arti penting tanah bagi keberadaan  manusia memerlukan pedoman  dalam  penyelenggaraan  pemanfaatan,  peruntukan,  penguasaan  dan  tanggung jawabnya. 2 Hak  tanah  ulayat  dicirikan  sebagai  tanah  yang  saling  diklaim  yang  ditegaskan telah diberikan kepada jaringan peraturan standar melalui kekuatan surgawi atau sebagai warisan  dari  pendahulunya 3 .  Hutan  adat  adalah  hutan  di  atas  tanah  masyarakat  yang menjalankan hukum adat. Menurut G. Kertasapoetra, menyatakan bahwa hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh perkumpulan-perkumpulan hukum (desa, suku) adalah hak ulayat, yang  dimaksudkan  untuk  menjamin  tertib  penggunaan  tanah. 4 Hak  persekutuan  hukum (desa,  suku)  di  mana  individu  memiliki  hak  untuk  menguasai  tanah  dikenal  sebagai  hak ulayat. Kehidupan sosial budaya masyarakat adat di Desa Partungko Naginjang diatur oleh hukum  adat  dan  lembaga  adat  yang  mengawasi  kelangsungan  hidup  masyarakat berdasarkan asal usul wilayah adatnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18B ayat 1 dan  2  yang  menyebutkan  bahwa  (1)  Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU, (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur dalam Undang- Undang. 5
Masyarakat adat di Desa Partungko Naginjang (Baneara) sudah tinggal selama sebelas generasi  hingga  sekarang  khususnya  oleh  Marga  Sinaga.  Marga  Sinaga  telah  menganggap bahwa hutan adat di Desa Partungko Naginjang ini adalah tanah ulayat Marga Sinaga. Hutan adat  di wilayah Desa Partungko Naginjang ini sudah menjadi warisan nenek moyang dari zaman  dahulu  dan  hal  tersebut  diperkuat  dengan  surat-surat  keputusan  (Bisoloit)  dari Pemerintahan  Belanda.  Pada  pemerintahan  orde  baru  ada  peraturan  Pemerintah  terkait lahan  kosong  untuk  ditanami  pohon  yang  pada  saat  itu  disebut  dengan  Perkebunan  Inti Rakyat  (PIR),  dan  masyarakat  melakukan  sendiri  kegiatan  menanam  pohon  tersebut. Setelah  kegiatan  penanaman  pohon  tersebut  selesai,  tanpa  sepengetahuan  masyarakat
1 Syamsuddin  Anas,  dkk,  “Faktor-faktor  Penyebab  Konflik  Tanah  Ulayat  Antara  Peladang  Pendatang  VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai”, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol 14, No. 1, (Oktober 2019), 131-150.
2 Maryati  Bachtiar,  “Peranan  Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Tanah  Ulayat  Di Provinsi Riau”, Jurnal Hukum Respublica, Vol 16 No. 2, (2017), 298-312.
3 Hayatul Ismi, Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia (Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017).
4 Hidayat, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum, Vol 1 No. 3, (2015), 183-192.
5 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 1 dan 2 (Sekretariat Negara. Jakarta).
status hutan adat yang ditanami  masyarakat  pepohonan  berubah jadi register  kehutanan, dan tidak ada surat keputusan Menteri Kehutanan bahwa hutan adat tersebut adalah milik kehutanan.  Oleh  sebab  itu  masyarakat  adat  menganggap  bahwa  pihak  Kehutanan melakukan klaim secara sepihak terhadap hutan adat di Desa Partungko Naginjang.
Akibat dari perkembangan zaman, penduduk di Desa Partungko Naginjang mengalami pertambahan,  yang  disebabkan  oleh  pertumbuhan  penduduk  secara  alami  dan  masuknya penduduk  pendatang  sehingga,  membutuhkan  lahan  pertanian  yang  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut, masyarakat  adat  Marga  Sinaga  yang  merasa  memiliki  hak  atas  tanah  ulayat  membagikan lahan    kepada  masyarakat  Adat  untuk    dikelola  berdasarkan  hasil  musyawarah  bersama masyarakaat adat tanpa melibatkan pihak Kehutanan.
Setelah  masyarakat  membuka  lahan  dan  menanami  tanaman  seperti  sayuran, kentang,  dan  tumbuhan  palawija lainnya,  pihak  Kehutanan  turun  secara  langsung  kepada masyarakat  dan  memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  berhenti  membuka lahan  dan  menanaminya,  namun  masyarakat  sendiri  tidak  mengindahkan  himbauan  yang disampaikan  oleh  pihak  Kehutanan,  masyarakat  tetap  mengelola  dan  menjadikan  hutan adat  sebagai  lahan  pertanian.  Akibatnya,  ketika  pihak  kehutanan  dan  masyarakat  lokal berada  di  lapangan,  mereka  memiliki  pemikiran  yang  berbeda  tentang  bagaimana penguasaan  dan penggunaan lahan harus  ditangani. Hal inilah yang  menyebabkan konflik awal  antara  Menteri  Kehutanan  dan  masyarakat  setempat,  yang  hingga  kini  belum terselesaikan. Masalah penggunaan lahan masih menjadi perdebatan hingga saat ini akibat buruknya komunikasi antara masyarakat dan Menteri Kehutanan. Wajar saja, ragam konflik yang  muncul  tidak  selalu  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya,  dan penyelesaian  konflik  tidak  selalu  dapat  diterima  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa sehingga seringkali menimbulkan konflik yang lebih besar.
Pembagian  lahan  tanah  ulayat  kepada  masyarakat  yang  dijadikan  lahan  pertanian bertujuan  untuk  memperbaiki  ekonomi  masyarakat  adat.  Pengelolaan  hutan  adat  oleh masyarakat adat di Desa Partungko Naginjang yaitu, hutan adat atau tanah ulayat dikelola oleh  masyarakat  adat  secara  turun  temurun  dimana  pengelolaan  dan  pelestarian  sumber daya  hutan  dikelola  dengan  pola  berbasis  kemasyarakat  adat  (kearifan  lokal).  Lingkunan hutan  adat  digunakan  untuk  berladang  atau  berkebun,  suatu  kegiatan  masyarakat  yang mengelola hutan adat untuk keperluan menanam tanaman seperti kentang, sayuran, dll di tanah  ulayat  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Titahelu  menyatakan,  bahwa kebebasan kelompok masyarakat asli pada umumnya adalah sesuatu yang benar-benar ada tanpa  ada  orang  lain  dan  tidak  bergantung  pada  pengakuan  dan  penerapannya  dalam pengaturan negara, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. 6
Pembagian  lahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  ini  dianggap  oleh  Menteri Kehutanan  melakukan  klaim  secara  sepihak.  Karena  tidak  melakukan  musyawarah,  tanpa melibatkan pihak Kehutanan, dan tanpa adanya penyerahan bersama pihak kehutanan dan
6 Yayan, Riview Kebijakan Kemitraan: Kajian Masyarakat Hukum Adat Indonesia & Strategi Kebijakan Untuk Penguatan Dan Perlindungan Hukumnya Jakarta Pusat: BSKLN, 2022).
126 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  adat.  Pemanfaatan  hutan  adat  di  Desa  Partungko Naginjang  mencakup  berbagai  klaim hak, yaitu klaim hak oleh masyarakat lokal dan pihak Kehutanan.  Hal  tersebut  lah  yang  menjadi  penyebab  konflik  antara  masyarakat  lokal dengan  pihak  Kehutanan,  karena  terdapat  klaim  yang  tidak  diatur  dengan  baik.  Terdapat klaim hak atas hutan adat yang tumpang tindih pada objek yang sama. Konflik yang terjadi antara  masyarakat  lokal  dan  pihak  Kehutanan  ini  sudah  berlangsung  cukup  lama  mulai dari  Pemerintahan  orde  baru  tahun  1982  hingga  saat  ini.  Penyelesaian  konflik  ini  sudah dilakukan  sejak  tahun  2020  dan  hingga  saat  ini  belum  ada  keputusan  hukum  terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat tersebut.
Efisiensi pengelolaan hutan adat akan terhambat jika penguasaan kawasan hutan adat tidak  menentu.  Masyarakat  yang  tinggal  dan  menggunakan  lahan  di  kawasan  hutan  adat dapat  terkena  dampak  dari  isu  ini.  Sistem  perizinan  yang  kurang  terintegrasi  dan dekomposisi  klaim  tanah  yang  tidak  memadai  menyebabkan  masalah  dengan  hak  tanah adat.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dan  konteks  permasalahan  yang  telah  disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam penelitian ini yang berfokus pada  Konflik  Tanah  Ulayat,  dengan  Judul  “Konflik  Pengelolaan  Tanah  Ulayat  Di  Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir”.

## MASALAH
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana kedudukan tanah ulayat di Desa  Partungko  Naginjang  Kecamatan  Harian  Kabupaten  Samosir?;  (2)  Bagaimana  faktor penyebab konflik pengelolaan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten  Samosir;  (3)  Apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  penyelesaian  konflik pengelolaan  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko  Naginjang  Kecamatan  Harian  Kabupaten Samosir?

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada fenomena atau gejala alam disebut dengan penelitian kualitatif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  penelitian  kualitatif  adalah  metode  pelaksanaan  penelitian yang  berfokus  secara  holistik  pada  latar  belakang  dan  individu  serta  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  individu  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Menurut  Kick  dan  Miller,  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu sosial  yang  didasarkan  pada  pengamatan  orang-orang  di  lingkungan  mereka  sendiri  dan menafsirkan  apa  yang  mereka  katakan  dalam  bahasa  mereka  sendiri 7 .  Dalam  studi kualitatif, informan memainkan peran penting dan dapat menyediakan peneliti dengan data yang  mereka  butuhkan  dari  wawancara  langsung,  yang  disebut  "narasumber".  Pemilihan informan-informan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling. Teknik
7 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021).
pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi,  wawancara  tidak terstruktur 8 dan dokumentasi 9 .

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Tanah Ulayat Di Desa Partungko Naginjang
Berdasarkan  pernyataan  dan  penjelasan  informan  dapat  dilihat  bahwa  Desa Partungko  Naginjang  adalah  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Harian  yang  mengelola  tanah berdasarkan hak ulayat. Tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang merupakan tanah ulayat Pomparan  Raja  Ulosan  Marga  Sinaga.  Latar  belakang  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko Naginjang  dikatakan  sebagai  tanah  ulayat  Marga  Sinaga,  karena    Raja  Ulosan  Sinaga  atau Guru  Tinatea  lah  yang  pertama  sekali  tinggal  dan  mendirikan  rumah  di  Desa  Partungko Naginjang. Menurut Ketua adat di Desa Partungko Naginjang, yang mengelola tanah ulayat di  Desa  Partungko  Naginjang  adalah  semua  masyarakat  yang  memang  masih  memiliki hubungan  dengan  Pomparan  Raja  Ulosan.  Luas  tanah  ulayat  yang  dikelola  biasanya disesuaikan dengan kemampuan per rumah tangga.
Sesuai dengan pernyataan informan bahwa luas wilayah tanah ulayat Pomparan Raja Ulosan Sinaga ± 7.702 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 128 Tahun 2021  Tentang  Pengakuan  Hukum  Adat    Lembaga  Pemangku  Tanah  Adat  Pomparan  Raja Ulosan  Sinaga  Boru,  Bere/Ibebere  Baneara  Desa  Partungko  Naginjang  Kecamatan  Harian Kabupaten.  Tanah  Ulayat  Pomparan  Raja  Ulosan  berbatasan  dengan,  disebelah  Utara berbatasan dengan Marga Lumban Batu, sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Sitinjak, sebelah Timur berbatasan dengan Batu Magulang kawasan hutan, sebelah Barat berbatasan dengan  Kawasan  Hutan  Tanaman  Industri  dan  Kawasan  Lindung.  Dimana  rencana pemanfaatan  lahan  ini    terbagi  menjadi  2  yaitu:  Kawasan  lindung  (Tombak  Raja)  seluruh 2.127  Ha,  dan  Kawasan  budidaya  (perladangan,  peternakan,  perkebunan,  fasilitas  umum, fasilitas sosial, dan pemukiman) seluas 5.575 Ha. Terdapat ± 5.575 Ha.
Tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang belum dibagi secara sah, maksudnya tidak ada dibagi perkeluarga atau per individu. Siapa yang memang ingin dan sanggup mengelola tanah ulayat asalkan dari keturunan Raja Ulosan Sinaga boleh saja mengelolanya. Dengan demikian  semua  Marga  Sinaga  baik  yang  tinggal  menetap  di  Desa  Partungko  Naginjang maupun  yang  tinggal  di  tanah  perantauan  tidak  memiliki  hak  pribadi  atau  hak  individu terhadap  tanah  ulayat.  Jadi,  jika  suatu  saat  Pomparan  Raja  Ulosan  Sinaga  yang  berada  di perantauan kembali pulang ke kampung halaman mereka berhak untuk mendirikan rumah dan mengelola tanah ulayat.
Walaupun  masyarakat  sudah  mendirikan  rumah  di  kawasan  tanah  ulayat  dan mengelolanya  untuk  dijadikan  sebagai  lahan  pertanian,  bukan  berarti  tanah  tersebut menjadi milik pribadi tetapi tetap menjadi tanah milik bersama Marga Sinaga. Masyarakat hanya  dapat  menempati  dan  mengelolanya.  Apabila  suatu  saat  Pomparan  Marga  Sinaga Uruk  memerlukan  lahan  tersebut  untuk  kepentingan  bersama  atau  umum  seperti
8 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011.)
9 Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
membangun  tugu parsadaan maka  harus  dikosongkan.  Dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa  tanah  ulayat  Marga  Sinaga  ini  tidak  boleh  diperjual  belikan,  Jika  suatu  saat masyarakat  ingin  memperjual  belikannya  maka  harus  berdasarkan  kesepakatan  bersama Pomparan Raja Ulosan Sinaga Uruk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa,  masyarakat  pendatang  yang  ingin  mengelola tanah  ulayat  juga  diperbolehkan,  namun  harus  meminta  persetujuan  dari  Pomparan  Raja Ulosan Sinaga. Pengelolahan tanah ulayat oleh pendatang juga dilakukan melalui acara adat. Bahkan jika masyarakat ingin mendirikan rumah di ladang juga tidak boleh sembarangan, harus melalui izin dari tokoh-tokoh adat yang disaksikan juga oleh pemerintahan desa.
Kedudukan  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko  Naginjang,  dipegang  penuh  oleh  Marga Sinaga  Pomparan  Raja  Ulosan  yang  dari  awal sudah  bertempat  tinggal  di  Desa  Partungko Naginjang.  Pengelolaan  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko  Naginjang  tidak  dapat  dilakukan oleh  sebelah  pihak,  semuanya  harus  sesuai  dengan  aturan  atau  ketentuan  yang  telah disepakati oleh tetua adat atau tokoh masyarakat Pomparan Raja Ulosan Sinaga Uruk.
Tanah  Ulayat  secara  tegas  adalah    milik  masyarakat  Partungko  Naginjang  sesuai dengan  pedoman  standar,  yang  dikendalikan  dengan  berbagai  cara,  bergantung  pada diskusi  wilayah  standar  lingkungan,  karena  kehadiran  dan  eksekutif  tanah  standar sepenuhnya  diharapkan  untuk  dipertanyakan  di  lingkungan  tersebut.  Pengaturan peraturan  standar  di  Kota  Partungkko  Naginjang  menyatakan  bahwa  kebebasan  standar tidak  dapat  diserahkan,  dipindahkan  atau  dijauhkan  selamanya.Pengelolaan  dan penggunaan  tanah  ulayat  yang  dijadikan  masyarakat  sebagai  pemukiman  dan  lahan pertanian sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat  Partungko Naginjang.

## Penyebab Terjadinya Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat Di Desa Partungko Naginjang
Tanah  sangat  penting  bagi  wilayah  setempat,  khususnya  jaringan  peraturan  adat karena merupakan tempat tinggal, hidup tanpa henti, serta tempat arwah kekeluargaannya, yang  dinaungi  oleh  orang-orang  dari  peraturan  daerah  setempat  yang  bersangkutan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa hubungan antara tanah dan area lokal yang sah sangat dekat. Hubungan seperti itu juga akan mengarah pada kebebasan dari organisasi pedoman standar atas tanah yang termasuk dalam batas lingkungan ruang 10 .
Konflik juga sering terjadi di atas tanah di wilayah tertentu. Bentrokan sering terjadi pada  tatanan  sosial  yang  tercipta  dari  tingkat  adat  hingga  tingkat  yang  lebih  tinggi, bentrokan sebagian besar terjadi antara orang dengan orang, orang dengan kelompok atau sebaliknya. Konflik merupakan hal yang lazim terjadi dikehidupan masyarakat yang sering mengakibatkan  adanya  pertentangan  antara  kedua  belah  pihak  tanpa  memandang  status antara kedua belah pihak. Salah satu konflik yang sedang terjadi berada di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat yang  berada  di  Desa  Partungko  Naginjang  dengan  pihak  Kehutanan.  Konflik  yang  terjadi antara masyarakat dan pihak kehutanan bukan lah konflik yang bisa dikatakan sederhana.
10 Arvita Hastarini dan Gusti Fadhil Fithrian Lutfhan, “Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia”, Jurnal Hukum Sasana, Vol 8 No. 2, (Desember 2022), 243-264.
karena  tumpang  tindihnya  klaim  hak,  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  masalah  jangka panjang  yang  berkelanjutan.  Konflik  antara  masyarakat  Desa  Partungko  Naginjang khususnya  Pomparan  Raja  Ulosan  dengan  pihak  Kehutanan  ini  sudah  berlangsung  mulai dari  tahun  1982  ketika  pihak  Kehutanan    melakukan  klaim  secara  sepihak  terkait  tanah ulayat,    konflik  mencuat    pada  tahun  2018-2019,  dimana  ketika  pihak  Kehutanan  mulai membuat batas-batas  kawasan hutan tanpa sepengetahuan masyarakat.
Sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  narasumber  dalam  penelitian  ini  bahwa, Berdasarkan  kajian  sejarah,  ternyata  eksistensi  hak  adat  (hak  ulayat)  Pomparan  Raja Ulosan sudah lebih dahulu tinggal di Desa ini, mereka yang pertama kali  mendiami daerah tersebut sehingga mereka dengan sangat yakin mengungkapkan bahwa tanah yang berada di  Desa  Partungko  Naginjang  adalah  tanah  ulayat  Marga  Sinaga.  Namun  tanpa sepengetahuan masyarakat tanah ulayat berpindah tangan menjadi milik pihak Kehutanan, dan  tidak  ada  alasan  yang  jelas  yang  mendukung  hal  tersebut.  Sementara  Marga  Sinaga sendiri tidak mengetahui mengapa tanah mereka dikatakan sebagai tanah milik Kehutanan, dari  sinilah  awal  munculnya  persoalan  konflik    antara  masyarakat  adat  dengan  pihak Kehutanan.
Awal mula terjadinya konflik pengelolaan tanah ulayat ini dimulai ketika masyarakat mulai  membuka  lahan  untuk  dijadikan  kawasan  pertanian  dan  pemukiman.  Tanah  yang dikelola  oleh  masyarakat  adalah Tanah  ulayat  Pomparan  Raja  Ulosan  Sinaga,  dan  mereka mengelola tanah bukan merusak hutan tetapi tanah yang dijadikan penduduk sebagai lahan pertanian  dan  pemukiman  adalah  tanah  yang  memang  kosong  yang  tidak  ditanami pepohonan dan tidak merusak alam.
Tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang sudah pasti merupakan tempat yang baku dimana  terdapat  Marga  Sinaga,  hal  ini  dijunjung  tinggi  mengingat  adanya  suatu perkumpulan  yang  secara  nyata  merasa  dibatasi  oleh  permintaan  yang  sah  dan  baku sebagai warga bersama dari suatu daerah tertentu yang sah secara hukum, yang merasakan dan menerapkan tatanan daerah setempat dalam rutinitas rutinitas mereka, ada juga tanah ulayat  yang  merupakan  iklim  kehidupan  penduduk,  ada  permintaan  yang  sah  dan  baku sehubungan dengan pengurusan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh daerah setempat. Dan hal ini didukung pula dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Samosir yang dimiliki oleh Pomparan Raja Ulosan Marga Sinaga tentang Pengakuan Masyarakat  Hukum  Adat  Lembaga  Pemangku  Tanah  Adat  Pomparan  Ompu  Raja  Ulosan Sinaga  Boru,  Bere/Ibebere  Baneara  Desa  Partungko  Naginjang  Kecamatan  Harian  Desa Partungko Naginjang. Surat Keputusan (SK) yang diterima dari pihak Kabupaten atau dari Bupati Samosir pada tahun 2021. Sedangkan Pihak Kehutanan sendiri, tidak memiliki bukti bukti  yang  signifikan  yang  menyatakan  bahwa  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko  Naginjang adalah tanah ulayat pihak kehutanan.
Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa pemerintah desa memang mengetahui  telah  terjadi  konflik  tentang  pengelolaan  tanah  antara  masyarakat  dengan pihak kehutanan. Pemerintah mengetahui bahwa pihak kehutanan melakukan hal tersebut karena memang sesuai dengan aturan atau regulasi. Disisilain pemerintah juga mengetahui bahwa tanah yang berada di Desa Partungko Naginjang adalah tanah ulayat milik Pomparan
130 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Raja  Ulosan  Sinaga.  Oleh  karena  itulah,  pemerintah  Desa  Partungko  Naginjang  kesulitan untuk menentukan solusi atau penyelesaian konflik.
Konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan  pihak  Kehutanan  bukanlah  konflik yang  terjadi  secara  aktif,  konflik  yang  terjadi  adalah  konflik  secara  pasif.  Jadi,  jika konflik antara  masyarakat  dengan  pihak  Kehutanan  di  Desa  Partungko  Naginjang  tidak  segera diselesaikan  maka  konflik  akan  terus  berlangsung.  Apabila  awalnya  konflik  terjadi  secara pasif,  dikemudian  hari  konflik  ini  akan  menjadi  konflik  aktif  jika  antara  masyarakat  dan pihak  Kehutanan  tidak  segera  menemukan  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan pengelolaan tanah ulayat ini.
Perbedaan minat, arah, selera, keinginan, pandangan dan lain-lain yang mungkin kecil dari awal, namun jika daerah tidak cerdas dalam menjawab dan mengawasinya suatu saat dapat  berubah  menjadi  bom  yang  tertunda  yang  dapat  meledak  kapan  saja  dan  menjadi bencana bagi daerah itu sendiri 11 . Demikian jugalah, konflik yang terjadi antara masyarakat Desa  Partungko  Naginjang  dengan  pihak  Kehutanan.  Dimana  konflik  ini  berawal  dari adanya  klaim  dari  masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko Naginjang  adalah  tanah  ulayat  Pomparan  Raja  Ulosan  Marga  Sinaga,  begitu  juga  dengan pihak Kehutanan yang mengklaim bahwa tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang adalah kawasan hutan yang perlu dilindungi oleh pihak Kehutanan.
Masyarakat  adat  Desa  Partungko  Naginjang  berharap  bahwa  konflik  yang  terjadi antara  masyarakat  dengan  pihak  Kehutanan  dapat  segera  terselesaikan,  hal  tersebut disampaikan  oleh  ketua  adat  yang  mewakilkan  masyarakat  Desa  Partungko  Naginjang. Landasan  yang  mendasari  konflik  dalam  masyarakat  yang  terjadi  secara  lokal  akhir-akhir ini muncul dalam struktur yang berbeda. Jadi harus dikenali untuk menemukan cara atau jenis tujuan yang akan dilakukan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi faktor  penyebab konflik ini terjadi dan tidak  dapat  diselesaikan dengan mudah,  beberapa hal yang membuat konflik yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan tanah ulayat yaitu :
1. Seiring  dengan  perkembangan  penduduk  yang  terus  meluas,  tanah  berubah  menjadi barang  yang  terus  dikuras.  Hal  ini  telah  mendorong  permintaan  dari  masyarakat. Masyarakat  tidak  akan  membuka  lahan  jika  memang  tidak  terjadi  pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat disertai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.
2. Regulasi dianggap belum sepenuhnya mengatur penyelesaian tanah, termasuk keyakinan otoritas  publik  terhadap  keberadaan  tanah  standar  asli  yang  seharusnya  benar-benar dirasakan dan mencakup hak kepemilikan tanah, yang mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat  adat  Desa  Partungko  Naginjang  khususnya  Pomparan  Raja  Ulosan  Marga Sinaga terhadap hak kelola dan budaya tradisional yang positif dimata hukum.
11 Ahyuni Yunus dan Ahmad Ali Muddin, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim”, Jurnal Kertha Patrika, Vol 41 No.3, (2019), 206-221.
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023  | 131 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
3. Perbedaan  Antar  Perorangan  (Individu),  kurangnya  komunikasi  yang  baik  antara Pemerintah  desa,  masyarakat,  dan  pihak  Kehutanan  menyebabkan  permasalahan pemanfaatan tanah ulayat hingga kini masih bergejolak.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan  diatas  menjelaskan  bahwasanya  dalam menangani  permasalahan  antara  masyarakat  desa  dengan  pihak  Kehutanan  tentu  harus dilakukan dengan musyawarah antar satu sama lain. Dalam musyawarah tersebut haruslah menemukan hasil yang baik dan bisa menguntungkan satu sama lain.

## Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Desa Partungko Naginjang
Pemerintah desa memang mengetahui telah terjadi konflik tentang pengelolaan tanah antara  masyarakat  dengan  pihak  kehutanan.  Pemerintah  mengetahui  bahwa  pihak kehutanan  melakukan  hal  tersebut  karena  memang  sesuai  dengan  aturan  atau  regulasi. Disisilain  pemerintah  juga  mengetahui  bahwa  tanah  yang  berada  di  Desa  Partungko Naginjang  adalah  tanah  ulayat  milik  Pomparan  Raja  Ulosan  Sinaga.  Oleh  karena  itulah, pemerintah  Desa  Partungko  Naginjang  kesulitan  untuk  menentukan  solusi  atau penyelesaian konflik.
Konflik pengelolaan tanah ulayat yang terjadi ini sudah pernah ingin diselesaikan oleh pihak-pihak  terkait,  salah  satunya  oleh  Pemerintah  Desa  Partungko  Naginjang,  Beberapa upaya  penyelesaikan  konflik  pengelolaan  tanah  ulayat  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah yaitu  Perhutanan  Sosial  tanah  objek  reforma  agraria  (TORA).  Perhutanan  sosial  adalah sistem  pengelolaan  hutan  lestari  yang  digunakan  pada  kawasan  hutan  negara,  hutan hak/adat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan basis oleh  masyarakat  lokal  atau  masyarakat  adat  sebagai  pelaku  utama  untuk  meningkatkan kesejahteraan,  keseimbangan  lingkungan,  dan  dinamika  sosial  budaya 12 .  Tanah  Obyek Perubahan Agraria (TORA) adalah bagian dari perubahan agraria yang berarti menentukan komponen  di  kawasan  hutan  melalui  penataan  ulang  tanah  dan  legitimasi  sumber  daya serta memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah terhadap jaringan di kawasan hutan 13 .
Tujuan  dari  Perhutanan  Sosial  dan  Tanah  Objek  Reforma  Agraria  ini  adalah  untuk mengurangi  ketimpangan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  dalam  rangka  menciptakan keadilan,  menangani  sengketa  dan  konflik  agraria.  Upaya  yang  diberikan  pemerintah kepada  masyarakat  Desa  Partungko  Naginjang  untuk  menyelesaikan  konflik  pengelolaan tanah  ulayat  ini  ditolak  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  karena  tanah  yang  mau  dijadikan sebagai  Perhutanan  sosial  dan  TORA  (Tanah  Objek  Reforma  Agraria)  sudah  ditentukan langsung oleh pemerintah, tidak berdasarkan persetujuan masyarakat dan tanah yang mau dijadikan sebagai TORA dan Perhutanan Sosial adalah tanah ulayat masyarakat. Masyarakat memiliki  kekhawatiran  jika  masyarakat  setuju  dengan  upaya  tersebut,  suatu  saat    tanah
12 Hasantoha  Adnan  Hasbi  Berliani  Gladi  dan  Hidayanto  Suwito  Danang  Kuncara  Sakti,  Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Perhutanan Sosial (Jakarta: Kemitraan, 2017).
13 Miftahul  Ihsan,  dkk,  “  Studi  Objek  Reform  Agraria  (TORA)  Di  Desa  Sambabo  Kecamatan  Ulumanda, Kabupaten Majene”, Pangale Journal Of Forestry and Environtment, Vol 2 No. 1, (Juni 2022), 21-33.
132 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
ulayat  Marga  Sinaga  akan  menjadi  milik  kehutanan.  Itulah  alasan  masyarakat  tidak menerima solusi yang ditawarkan oleh pemerintah desa.
Berdasakan  wawancara  yang  telah  dilakukan  penulis  menemukan  bahwa  faktor penghambat penyelesaian konflik pengelolaan tanah ulayat ini adalah :
1. Emosional pihak  yang  berselisih terkadang  menjadi  satu  faktor penghambat proses penyelesaian  konflik  tanah  ulayat.  Hal  itulah  yang  mengakibatkan  pemerintahan desa  tidak  berani  mendudukkan  masyarakat  desa  dengan  pihak  kehutanan. Pemerintah  desa  memiliki  ketakutan  jika  nantinya  pemerintah  desa  mendudukkan atau  melakukan  diskusi  bersama  antara  masyarakat  dan  pihak  Kehutanan  yang terjadi  adalah  keributan  bukan  malah  mendapatkan  solusi  untuk  menyelesaikan konflik yang terjadi.
2. Tingkat  pendidikan  penduduk  asli  juga  terkadang  menjadi  faktor  penghambat penyelesaian konflik tanah ulayat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian dari responden (masyarakat adat) yang merupakan para pihak berselisih hanya memiliki tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah.  Sehingga  terkadang  mereka  kesulitan memahami  sesuatu  yang  menjadi  fokus  sengketa  yang  dirundingan  dan menyebabkan  perselisihan  menjadi  lebih  rumit.  Hal  tersebut  lah  yang  membuat pemahaman  yang  kurang  dari  masyarakat  terkait  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  atau  dilakukan.  Sehingga    masyarakat  juga  tidak  mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan.
3. Rendahnya kualitas Disiplin masyarakat dan pihak Kehutanan untuk menyelesaikan konflik  tanah  ulayat  ini.  Kedisiplinan  para  pihak  dalam  proses  penyelesaian perselisihan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat  penyelesaian  konflik yang terjadi. Apabila masyarakat desa dan pihak Kehutanan konsisten untuk mencari solusi  serta  terbuka  untuk  menerima  pendapat  atau  masukan  maka  permasalahan atau konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan pihak Kehutanan pasti akan mendapatkan titik terang, dan konflik ini semakin mudah untuk diselesaikan.
4. Batas  tanah  yang  tidak  jelas.  Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  pihak pemerintahan desa bahwa tidak adanya kejelasan terkait batas tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang dari pihak kehutanan. Pihak kehutanan tidak memberitahukan kepada masyarakat yang mana saja batas-batas tanah di Partungko Naginjang yang sudah  memasuki  kawasan  hutan,  sehingga  masyarakat  sendiri  pun  merasa kebingungan, karena tidak ada batas yang jelas yang disampaikan. Sedangkan pihak masyarakat  sendiri  memiliki  data  yang  mana  yang  menjadi  batas  tanah  ulayat Pomparan Raja Ulosan ini.

## PENUTUP
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti masalah konflik pengelolaan  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko  Naginjang  Kecamatan  Harian  Kabupaten Samosir  maka  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  Kedudukan  Tanah  Ulayat  di  Desa
Partungko  Naginjang  di  pegang  penuh  oleh  Pomparan  Raja  Ulosan  Sinaga  Uruk.  Faktor penyebab    konflik  pengelolaan  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko  Naginjang  adalah  adanya tumpang tindih hak pada objek yang sama antara Pomparan Raja Ulosan Sinaga dan pihak kehutanan.  Awal  mula  konflik  terjadi  ketika  penduduk  mengelola  tanah  untuk  dijadikan pemukiman dan ladang di tanah kosong yang berbatasan dengan hutan. Konflik yang terjadi antara  penduduk  dengan  pihak  kehutanan  mulai  mencuat  pada  tahun  2018/2019. Beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  konflik  pengelolaan  tanah  ulayat antara masyarakat lokal dengan Pihak Kehutanan di Desa Partungko Naginjang adalah : a. Pertambahan  penduduk  b.  Regulasi  penyelesaian  yang  belum  sesuai,  c.  Perbedaan  antar perorangan atau individu, dimana kurangnya komunikasi yang baik atara Pemerintah desa, masyarakat  dan  Pihak  Kehutanan  yang  mengakibatkan  permasalahan  pengelolaan  tanah ulayat hingga kini masih bergejolak.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti,  dapat  disimpulkan ada  4  hal  yang  mengakibatkan  penyelesaian  konflik  tanah  ulayat  di  Desa  Partungko Naginjang  terhambat,  keempat  hal  tersebut  adalah  :  a.  Tingginya  tingkat  emosional masyarakat  desa,  dan  Pihak  Kehutanan  yang  membuat  masyarakat  desa  dan  pihak Kehutanan didudukkan bersama untuk membahas permasalahan tanah ulayat. b. Minimnya tingkat pendidikan penduduk, dimana masyarakat tidak mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan  terkait  tanah  ulayat,  dan  minimnya  pengetahuan  tentang  hak  dan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  adat.  c.  Rendahnya  kualitas  disiplin masyarakat dan Pihak Kehutanan untuk mengusut tuntas penyelesaian konflik tanah ulayat ini.  d.  Batas  tanah  ulayat  yaang  tidak  jelas,  hal  tersebut  karena  Pihak  Kehutanan  tidak memberitahukan  kepada  masyarakat  dimana  sebenarnya  batas  batas  tanah  yang  dikolala masyarakat yang sudah memasuki wilayah kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021. Anas,  Syamsuddin,  Susi  Fitria  Dewi,  dan  Junaidi  Indrawadi.  “Faktor-Faktor  Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci.” Sosiologi Reflektif 14, no. 1 (2019): 131-150.
Bachtiar,  Maryati.  “Peran  Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Tanah Ulayat Di Provinsi Riau.” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 2 (2017): 298-312.
Hastarini, Arvita, dan Gusti Fadhil Fithrian Luthfan . “Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam  Memperoleh  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Sasana 8,  no.  2 (2022): 243-264.
Hidayat. “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Hukum 1, no. 3 (2015): 183-192.
134 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Ihsan  ,  Miftahul  ,  Andi  Arafat,  dan  Andi  Ridha  Yayank  Wijayanti.  “Studi  Objek  Reforma Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.” Pangale Journal Of Forestry and Environment 2, no. 1 (2022): 21-33. Indonesia. UUD 1945 Pasal 18B ayat 1 dan 2 "Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia". Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
Ismi,  Hayatul. Tinjauan  Hukum  Atas  Hak  Ulayat  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia. Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017.
Kristiani,  Verlia.  “Hukum  Yang  Berkeadilan  Bgai  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat (Kajian dan Implementasi).” Jurnal Hukum 2, no. 8 (2020): 1111-1123.
Rahmadi. Pengantar Metodologi penelitian . Banjarmasin : Antasari Press, 2011. Santoso, Hery, Hasbi Berliani , Suwito, dan Gladi Hardiyanto. Rekomendasi Percepatan Dan Perluasan Perhutanan Sosial. Jakarta: Kemitraan , 2017. Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri . Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan .
Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019.
Yayan. Reviu  Kebijakan  Kemitraan:  Kajian  Masyaraka  Hukum  Adat  Indonesia  &  Strategi Kebijakan  Untuk  Penguatan  Untuk  Penguatan  Dan  Perlindungan  Hukumnya. Jakarta Pusat: BSKLN, 2022.
Yunus,  Ahyuni,  dan  Ahmad  Ali  Muddin.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Yang  Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim.” Jurnal Kertha Patrika 41, no. 3 (2019): 206-221.