## TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA DELIK PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU
Andi Takdir Djufri Universitas Andi Djemma Palopo Email: takdirjufri@gmail.com

## Abstract
This research is conducted precisely in the jurisdiction of Polres Luwu by using primary data obtained from direct interviews or observation and secondary data  obtained  from  the  results  of  literature  review,  in  the  form  of  books,  report materials,  articles  and  other  documents.  Data  were  analyzed  using  qualitative analysis technique then processed systematically.
The factors causing the occurrence of a criminal offense in the jurisdiction of  Luwu  Police  from  2015  to  2017  are  the  ignorance  of  the  perpetrators  of  the origin of the goods obtained, limited employment, and low education. Efforts that have been made by the police in tackling the criminal offense that occurred in the Luwu Police Precinct is with efforts that are preventive and repressive Keywords: Decalification

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  tepatnya  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu dengan menggunakan  data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung atau observasi dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku,  bahan  laporan,  artikel  dan  dokumen  lainnya.  Data  dianalisa  dengan menggunakan teknik analisa  kualitatif kemudian diolah secara sistematis.
Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  delik  penadahan  di  wilayah  hukum Polres  Luwu  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017  adalah  ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang yang diperoleh, lapangan kerja yang terbatas, dan pendidikan  yang  rendah.  Upaya  yang  telah  dilakukan  pihak  kepolisian  dalam menanggulangi  delik  penadahan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum    Polres  Luwu adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan represif
Kata kunci : Penadahan

## LATAR BELAKANG
erkembangnya  dunia  yang  sangat  cepat  saat  ini  maka  salah  satu  yang menjadi  pilar  utama  dalam  menciptakan  ketentraman  dan  kedamaian adalah  adanya  aturan  hukum  yang  menjadi  pedoman  dan  patokan  yang harus  ditaati  oleh  setiap  manusia.  Hukum  adalah  rangkaian  peraturan-peraturan mengenai  tingkah  laku  manusia  sebagai  suatu  anggota  masyarakat,  sedangkan tujuan  dari  hukum  antara  lain  mengadakan  keselamatan,  kemanfaatan,  keadilan dan keterampilan dalam masyarakat.
Pada  dasarnya    Hukum    diartikan  sebagai  suatu  sistem  mendidik, mengajak  dan  memaksa  warga  masyarakat  agar    berperilaku  sesuai  dengan hukum. Dengan kata lain dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial  dapat  bersifat  preventif  maupun  represip.  Preventif  merupakan  suatu  cara dalam hal untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikendaki oleh berbagai aturan  yang  dapat  menyimpang,  sedangkan  tindakan  represif  adalah    bertujuan untuk mengembalikan keserasian.
Dalam  perkembangan  dimana  penduduk  semakin  bertambah,  sehingga kondisi  pertambahan  penduduk  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  kondisi lingkungan  khususnya  ekonomi  masyarakat,  terutama  menyangkut    masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan masyarakat yaitu seringnya terjadi suatu kejahatan
Sehingga dengan demikian terjadinya  tindak pidana adalah suatu perilaku menyimpang  dan  bertentangan  dengan  aturan  maupun  hukum  itu  sendiri  dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang selalu terjadi dan bahkan setiap saat memungkinkan untuk terjadi pada setiap orang.
Delik  penadahan  yang  selalu  terjadi  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan dan diatur dalam buku II khususnya pada Bab XXX KUHP, yaitu mulai pasal 480 sampai  dengan  pasal  484  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana      (  KUHP) dengan demikian dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang  tentang kejahaan penadahan sebagai berikut :
Dalam  rumusan  tersebut  yang  berbunyi  bahwa  dapat  dipidana  penjara selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  sembilan  ratus rupiah. yaitu :
Dengan  demikian  mengingat  karena  bersalah  menadah,  barang  siapa membeli,  menyewa,  menukar,  menerima  gadai,  menerima  sebagai  hadiah  atau karena  mau  mendapat  untung,  menjual,  menyewa,  menukarkan,  menggadaikan  , membawa menyimpan  atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka, bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan.
B
Berbagai  dasar    yang  lain  bahwa  barang  siapa    mengambil  untung  dari sesuatu  barang  yang  diketahuinya  atau  patut  dapat  disangkanya  bahwa  barang- barang itu diperoleh karena kejahatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  tepatnya  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu dengan  alasan  bahwa    di  wilayah  tersebut  masih  banyak  terjadi    penadahan barang-barang  yang  diperoleh  dengan  tidak  sah.  Jenis  dan  sumber  data  yang digunakan  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  di lokasi penelitian dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari keterangan pelaku dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  kajian  pustaka,  berupa  buku,  bahan laporan, artikel dan dokumen lainnya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada fokus kejadian dalam penelitian ini dan wawancara yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden, berdialog dengan responden terutama untuk  memperoleh  data  primer.  Data  dianalisa  dengan  menggunakan  teknik analisa  kualitatif kemudian diolah secara sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Penadahan di Wilayah Hukum Polres Luwu
Berbicara  tentang  penadahan,  maka  banyak  faktor  penyebab  terjadinya kejahatan  termasuk  kejahatan  dalam  bentuk  penadahan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dewasa  ini,  terutama  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan tetap,  maka  Hal-hal  yang  menyebabkan    terjadinya  delik  penadahan  baik  dikota maupun  didaerah    disebabkan  berbagai  penyebab,  dengan  kondisi  saat  ini sebagaimana  diketahui  bahwa  delik  penadahan  merupakan  masalah  aktual  yang setiap  saat  menjadi  pembicaraan  dimana-mana  termasuk  faktor  penyebabnya sangat    beraneka  ragam.  Hal  tersebut  merupakan  suatu  fenomena  sosial    yang dihadapi  masyarakat,  baik  yang  ada  diperkotaan  maupun  yang  ada  di  daerah pedesaan,  sebagaimana  halnya  selama  ini  banyak    di  jumpai  termasuk  wilayah hukum Polres Luwu .
Dari  beberapa    hasil  penelitian  serta  wawancara  penulis    bahwa  ada beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  di  wilayah  hukum    Polres  Luwu yang dijumpai selama ini adalah :
1. Ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang.
2. Ekonomi yang terhempit
3. Lapangan pekerjaan yang terbatas
4. Pendidikan yang rendah
Dari  berbagai  faktor  yang  lain  Keempat faktor  penyebab  terjadinya  delik penadahan di wilayah hukum  tersebut, sebagaimana dikemukakan responden, dan menurut  pendapat  penulis  sendiri    masih  kurang  dipahami,  oleh  karena  itu  perlu diteliti  dan  di  kaji  lebih  lanjut  dengan  mengadakan  pendekatan  dari  segi kriminologi sehingga jelas batas serta ruang lingkup dikatakan suatu penadahan.
a. Ketidaktahuan tentang barang yang diperoleh.
Ketidak  tahuan  juga  merupakan  suatu  hal  yang  harus  diperhatikan apakah memang tidak tahu atau sengaja tidak tahu sehingga para pihak mengatakan  bahwa  para  pelaku  penadahan  tidak  mengetahui  bahwa barang  yang dibelinya adalah barang hasil perbuatan kejahatan, tetapi menurut pendapat penulis bahwa ada pelaku penadahan yang memang benar-benar  suka menadah barang – barang hasil perbuatan kejahatan padahal  mereka  tahu  bahwa  dengan  membeli    barang  tersebut merupakan  suatu  pelanggaran.  Seseorang  melakukan  penadahan disebabkan karena barang  yang ia beli dengan harga murah kemudian mereka jualnya lagi dengan harga tinggi.
b. Tingkat konomi yang rendah
Keadaan  yang  digambarkan  tersebut    dapat  dimengerti  proses-proses sosial  ekonomi  yang  dialami  warga  masyarakat.  Meliputi  pula dinamika  sosial  yang  melatar  belakangi  perbuatan  -  perbuatan  jahat. Pada  golongan  masyarakat  tertentu.  Khususnya  lapisan  masyarakat yang  berstatus  sosial  –  ekonomi  rendah  yang  kini  merupakan mayoritas  penghuni  lembaga  –  lembaga  pemasyarakatan.  Kejahatan tidak  terlepas  dari  kondisi  sosial  ekonomi  yang  tengah  berlangsung dan  mengakomodasi  bentuk-  bentuk  sikap  perilaku  para  warga masyarakat yang bersangkutan. identik hal tersebut , diungkapkan dari Salah  seorang  pembina  warga  binaan  pada  lembaga  pemasyarakatan pada   (wawancara tanggal  20  Nopember 2017  (  dalam  keterangannya bahwa,  pada  umumnya  warga  binaan    yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan  ini  adalah  yang  mempunyai  kondisi  sosial  ekonomi yang  sangat  lemah,  karena  tidak  mempunyai  pekerjaan    atau  tidak mempunyai  pekerjaan  tertentu  yang  dapat  dinikmati  para  keluarga setiap saat sehingga dengan demikian cara hal seperti itu yang banyak
dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam pembicaraan mengenai ekonomi dengan masalah delik penadahan, kiranya menarik untuk  diperhatikan  pandangan  kriminologi  bahwa,  saat  ini  kondisi sosial  ekonomi  memang  mempunyai  pengaruh    terhadap  terjadinya atau  timbulnya  kejahatan.  Namun  harus  diperhatikan  bahwa  kondisi sosial  ekonomi  itu  hanya  merupakan  sebagian  dari  sejumlah  faktor- faktor  lain  yang      memberi  perangsang  dan  dorongan  ke  arah kriminalitas.  Berdasarkan  pandangan  ahli  kriminologi  tersebut  maka dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa,  akibat  tekanan  ekonomi  yang dihadapi  oleh  seseorang  akan  memaksa  mereka  untuk  mencari pekerjaan untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang  dilakukan  itu  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  akan  tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu akan membuat mereka untuk  bisa  hidup  lebih  baik.  Inilah  tantangan  yang    dihadapi  oleh pelaku  delik  penadahan  tersebut,  dalam  hal  ini  delik  penadahan  yang terjadi di wilayah tersebut.
c. Lapangan pekerjaan yang sangat terbatas
d. Pendidikan yang sangat rendah
Pendidikan  tidak  dapat  disangkal  bahwa  peranan  pendidikan  sangat besar  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  watak  pribadi  seseorang. Individu  yang  berpendidikan  kemungkinan  lebih  tabah  dalam menghadapi  problema  sosial  di  sekitarnya.  Sebaliknya  individu  yang tidak  atau  kurang  berpendidikan  sangat  potensial  berpengaruh  oleh kondisi  sosial    dimana  dia  berada.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan mencari  nafkah,  kemudian  ditambah  kurang  berfikir  kritis  dalam menyikapi kondisi sekitarnya.
Beberapa  pandangan  ahli  kriminologi  bahwa  kejahatan  dapat  pula merupakan akibat daripada kurangnya  pendidikan sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga.

## B. Penegakan Hukum   dalam  menekan delik penadahan di wilayah hukum Polres Luwu
Banyaknya  pelanggaran  serta  terjadinya  berbagai  macam  delik  yang terjadi  dipermukaan,  tentunya  para  penegak  hukum  akan  berupaya  semaksimal mungkin  dalam  memberantas  serta  mengantisipasi  terjadinya  delik  yang  tidak diharapkan. Mengenai upaya yang terus menerus dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya kepolisian  dalam mengantisipasi berbagai kejahatan yang bisa muncul utamanya  delik  penadahan  yang  banyak  terjadi  sehingga  dengan  demikian
menurut  pandangan  kriminologi  bahwa,  kejahatan  selalu  ada  karena  kejahatan dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi kejahatan dalam masyarakat harus  dikurangi  baik  yang  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat    ataupun struktur hukum itu sendiri.
Namun  demikian  banyaknya  kejahatan    di  dunia  tidak  dapat  dihapuskan sekaligus,  namun  manusia  hanya  dapat  berusaha  untuk  memperkecil  atau mengurangi  kejahatan  sebagai  penyakit  dalam  masyarakat.  Kejahatan  dalam masyarakat  sama  halnya    dengan  pergantian  musim  yang  tidak  dapat  dihindari oleh manusia sebagai keadaan alamiah.
Berbagai    pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kejahatan  tidak mungkin bisa lenyap dimuka bumi ini, sepanjang dunia masih dihuni oleh makluk sosial.  Demikian  halnya  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam menanggulangi  serta  menekan  jumlah  terjadinya  kejahatan  yaitu  dengan  cara upaya preventif serta upaya refresif.
1. Upaya preventif
Upaya  preventif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  secara  preventif dapat dibedakan sebagai berikut:
a) mengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali  dengan  menciptakan  dan  membina  sistem  lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan dari orang- orang  yang  telah  siap  atau  potensial  melakukan  kejahatan dengan mendayagunakan  segenap potensi masyarakat sebagai aplikasi perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan kabtibmas dengan mengaktifkan fungsi-fungsi yang telah terorganisasi seperti hansip. b) Meningkatkan  pengamanan  terhadap  daerah  yang  dianggap rawan  terjadinya  kejahatan,  seperti  di  pasar  dan  tempat  yang dianggap sebagai tempat terjadinya barang hasil curian.
c) Mengadakan penyuluhan dalam lingkungan masyarakat   yakni berupa:
1. Penyuluhan hukum penyuluhan  hukum  ini  terutama  ditujukan  kepada  orang- orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, dalam arti  bahwa  yang  masih  kurang  mengerti  tentang  hukum. Hal  ini  dilakukan  dengan  bekerja  sama  pihak  yang berkecimpung    dalam  disiplin  ilmu  hukum  agar  dapat
menyadari  atau  mengetahui  mengenai  hakekat  hukum yang sebenarnya.
2. Penyuluhan Agama peranan  imam  dapat  menangkang  kejahatan.  Sertiap orang yang melakukan kejahatan berarti mengalami krisis iman,  sebab  manakala  orang  tersebut  dalam  keadaan beriman  atau  menyadari  kejahatan  itu  dilarang  oleh agama  dan  berakibat  mendapat  siksa  di  akhirat,  ia  tidak akan melakukan kejahatan tersebut.
2. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Di  dalam  pembinaan  ini  para  narapidana  harus  diakui  sebagai  makhluk sosial,  karena  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  adalah  untuk membuat  jera  kepada  pelaku  penadahan serta  memberikan  pembinaan  ini harus berdasarkan sosial, yakni menempatkan narapidana ditengah-tengah terpidana lainnya seperti pembinaan meliputi :
a) Pembinaan  mental
pembinaan  mental  ini  bertujuan  agar  supaya  narapidana  tidak mengalami frustrasi, putus asa, perasaan rendah diri terus menerus dan lain sebagainya. b) Pembinaan sosial Pembinaan  ini  bertujuan  agar  terpidana  dapat  kembali  hidup ditengah-tengah  masyarakat  tanpa  mengganggu  kehidupan masyarakat. c) Pembinaan  keterampilan,  dalam  pembinaan  keterampilan  ini dimaksudkan  untuk  memupuk  dan  mengembangkan  bakat  yang dimiliki,  sehingga    ia  dapat  memperoleh  keahlian  sesuai  dengan kebutuhan  lingkungannya,  seperti  pelajaran  menjahit,  membuat kue  dan  lain  sebagainya  yang  bermanfaat  bagi  masa  depan terpidana  jika  kelak  sudah  habis  masa  waktu  tahanan  yang ditempuh.
3. Pembinaan di Luar Lembaga
Pembinaan ini dilakukan diluar dari lokasi lembaga pemasyarakatan  atau  pembinaan  yang  dilakukan  ditengah-tengah masyarakat dan instansi pelaksanaannya adalah bimbingan kemasyarakatan. Jadi, pada prinsipnya lembaga pemasyarakatan itu adalah
merupakan ’Pengayoman”  yang berarti, bahwa masyarakat telah diayomi terhadap diulanginya perbuatan oleh terpidana.
Adanya usaha-usaha penaggulangan atau pembinaan dan pendidikan yang serius,  terarah  dan  terus  menerus,  pada  suatu  saat  dapat  menggugah  masyarakat untuk  meninggalkan  perbuatan  kejahatan,  dengan  demikian  diharapkan masyarakat akan meningkat kesadaran hukumnya.
Sebagaimana  hasil  wawancara  penulis  yang  menyatakan  bahwa  delik penadahan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum    Polres  Luwu  karena  dipengaruhi adanya beberapa faktor antara lain :
a. Kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  mematuhi  segala peraturan  serta  kurangnya  perhatian  masyarakat,  untuk  melaporkan bila ada terjadi kejahatan tersebut;
b. Tidak adanya saksi yang tegas
c. Terbatasnya  petugas  kepolisian  bila  dibandingkan  dengan  jumlah kejahatan yang terjadi.
Dilihat dari segi usia pelaku yang melakukan delik penadahan di wilayah hukum Polres Luwu dapat tergambar dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1
Usia Pelaku  Penadahan di wilayah hukum Polres Luwu 2015 - 2017
Umur Pelaku Tahun Jumlah 2015 2016 2017 17-25 tahun 26-34 tahun 35-43 tahun 44-52 tahun 1
4
2 4 3
7
5 1 0 1 2 2 4 12 9 7 Jumlah 11 16 5 32
Sumber Data :  Data primer diolah 2017
Memperhatikan  tabel dua di atas, tampak bahwa yang paling banyak yang melakukan  delik  penadahan  di  wilayah  hukum    dalam  jangka  waktu  tahun  2015
sampai  dengan  tahun  2017  adalah  pelaku  yang  berumur  26-34  tahun  yaitu sebanyak  12  pelaku,  sedangkan  yang  berumur  35-43  tahun  sebanyak    9  orang pelaku penadahan barang.
Tampak tersebut diatas nampak bahwa usia pelaku yang melakukan delik penadahan  diwilayah  hukum    adalah  pada  umumnya  adalah  usia  yang  masih produktif. Sehingga terjadinya kejahatan seperti tersebut diatas disebabkan karena ingin  menjadi  sebagai  suatu  pekerjaan  mereka,  karena  sebenarnya  masih  banyak pekerjaan  yang  mesti  mereka  kerjakan  karena  dia  masih  kuat  untuk  bekerja, namun  karena  ingin  yang  gampang  saja  akahirnya  akan  melakukan  suatu pekerjaan tersebut.
Sesuai  hasil  penelitian  yang  diperoleh  penulis,  bahwa  pelaku  delik penadahan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu  ,  adalah  semuanya dilakukan  oleh  seorang  laki-laki,  dan  tidak  seorang  pun  perempuan  sebagai pelakunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3 Jenis Kelamin Pelaku Penadahan di wilayah hukum Polres Luwu tahun 2015-2017 Jenis kelamin Pelaku Tahun Jumlah 2015 2016 2017 Laki-laki Perempuan 2 - 1 - 8 - Jumlah 11 16 5 32
Sumber Data :  Data primer diolah  2017
Berdasarkan tabel tiga tersebut, terlihat dengan  jelas bahwa selama dalam jangka  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017,  tidak  pernah  tejadi  delik penadahan di wilayah hukum   Polres  Luwu  yang pelakunya seorang perempuan. Jadi,  diantara  32  jumlah  keseluruhan  pelaku  pada  lima  tahun  terkahir  tersebut, pelakunya  adalah  laki-laki  pada  umumnya.  Jadi  dengan  memperhatikan  tabel diatas,  maka  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  adalah  suatu  pekerjaan  yang rutin yang diharapkan suatu pekerjaan utama yang diharapkan mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam hidupnya.
Demikian  pula  tentang  pekerjaan  pelaku  yang  melakukan  penadahan sebagai pekerjaan mereka, jadi pada hakekatnya keadaan status pekerjaan/profesi seseorang  dapat  pula  mempengaruhi  meningkatnya  angka  delik  penadahan, seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Luwu.
Sesuai  data  yang  diproses  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu,  maka  dapat diketahui  pekerjaan  pelaku  delik  penadahan.  Untuk  lebih  jelasnya,  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4 Pekerjaan Pelaku Delik Penadahan di wilayah hukum PolresLuwu 2015 – 2017 Status Pekerjaan Pelaku Tahun Jumlah 2015 2016 2017 Pengangguran Tukang Becak Buruh Bangunan 7 1 3 9 2 5 2 1 2 Jumlah 11 16 5 32 Sumber data :  data primer diolah 2017
Tabel  empat  tersebut,  tampak  dengan  jelas  bahwa  diantara  32  orang pelaku  yang  melakukan  delik  penadahan  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu  dalam jangka  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017,  dilihat  dari  pekerjaan mereka  relatif  rendah.  Jumlah  yang  tertinggi  pelaku  yang  melakukan  delik penadahan yakni ada 18 orang pelaku yang tidak mempunyai pekerjaa/pengangguran,  kemudian  4  orang  pelaku  pekerjaannya  sebagai  tukang becak  dan  yang  mempunyai  pekerjaan  sebagai  buruh  bangunan  tercatat  ada  10 orang.
Jadi, disini status pekerjaan pelaku di wilayah hukum Polres  Luwu , juga mempunyai  pengaruh  terjadinya  Delik  Penadahan.  Dengan  demikian  faktor ekonomi  tidak  lepas  dari  penyebab  terjadinya  kejahatan  khususnya  delik penadahan  itu  sendiri.  Karena  dengan  suatu  profesi  yang  tidak  menentu  rasanya agak  susah  untuk  menutupi  kebutuhan  sehari-hari.  Apalagi  jika  mereka  (pelaku) telah  berkeluarga  dan  mempunyai  beberapa  orang  anak,  dan  tidak  mentup kemungkinan  timbulnya  tekanan  akan  selalu  ada.  Karena  dorongan  dari  akibat tekanan yang dihadapi mereka, memaksa untuk pekerjaan atau sumber lain untuk memenuhi  kebutuhannya,  walaupun  dengan  cara  yang  demikian  tidak  dapat dibenarkan atau bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.
Demikian  pula  akan  diuraikan  penulis  tentang  tingkat  pendidikan  para pelaku penadahan yang sering terjdi di wilayah hukum  dengan demikian Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya  dalam  melakukan  suatu  kejahatan.  Karena  pada  umumnya seseorang  yang  melakukan  kejahatan  dalam  masyarakat  adalah  seseorang  yang tidak  memiliki  pendidikan  baik  pendidikan  formal  ataupun  non  formal.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  dalam  penelitian  menunjukkan bahwa,  semakin  rendah  tingkat  pendidikan  seseorang  semakin  banyak  pula melakukan kejahatan. Hal ini, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 5 Tingkat Pendidikan  Penadahan di wilayah hukum Polres Luwu  2015-2017 Tingkat Pendidikan Tahun Jumlah 2005 2006 2007 Buta Huruf Sekolah Dasar SLTP SLTA Perguruan Tinggi 5 3 2 1 - 7 4 3 2 - 2 1 1 1 - 14 8 6 4 - Jumlah 11 16 5 32
Sumber Data : data primer diolah  2017
Dengan  memperhatikan  tabel  lima  tersebut,  tergambar  pelaku  delik penadahan  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu  dalam  jangka  waktu  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2017,  yang  paling  banyak  adalah  mereka  berpendidikan tingkat    SD  yaitu  sebanyak  8    orang,  kemudian  menyusul  yang  SLTA  yakni sebanyak  4  orang,  selanjutnya  yang  buta  huruf  tercatat  14  orang,  yang berpendidikan SLTP terdapat 6 orang, dan berpendidikan Perguruan Tinggi tidak pernah ada pelaku.
Data  tersebut,  bahwa  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu  memperlihatkan indikasi  bahwa,  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  semakin  cenderung  menurun tingkat  delik  penadahan.  Bagitupula    sebaliknya,  bahwa  semakin  rendah  tingkat pendidikan semakin cenderung meningkat tingkat delik penadahan.
Dengan  tingkat  pendidikan  mempunyai  pengaruh  yang  tidak  kecil terhadap masalah kriminalitas, Namun hal ini tidak bersifat mutlak, sebab faktor- faktor  lain  yang  tidak  dapat  diabaikan  peranannya.  Akan  tetapi  data  yang diuraikan di atas, telah menunjang pembuktian bahwa tidak seorang pelaku delik penadahan  yang  berpendidikan  tingkat  perguruan  tingkat  tinggi  selama  kurun waktu tersebut.
Mengenai  status  kawin  pelaku  yang  penulis  peroleh  selama  penelitian dapat  diketahui  bahwa  para  pelaku  delik  penadahan  di  wilayah  hukum    Polres Luwu  dalam  jangka  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017,  adalah  yang
berstatus  sudah  kawin.  Untuk  lebih  jelasnnya,    dipaparkan  dalam  bentuk  tabel sebagai berikut :
Tabel 6 status  pelaku Delik Penadahan di wilayah Hukum 2015-2017 Status Kawin Pelaku Tahun Jumlah 2015 2016 2017 Belum Kawin Sudah Kawin 8 3 12 4 3 2 23 9 Jumlah 11 16 5 32 Sumber Data : ,data primer diolah  2017
Dengan  melihat  data  tersebut,  bahwa  pelaku  yang  paling  banyak melakukan  delik  penadahan  di  wilayah  hukum  Polres  Luwu  adalah  pelakunya yang berstatus kawin yakni sebanyak 23 orang diantara 32 orang pelaku tersebut, sedangkan yang berstatus belum kawin hanya  9  orang pelaku.
Uraian di atas pada umumnya pelaku yang melakukan delik penadahan di proses    adalah  kondisi  sosial  ekonomi  yang  sangat  rendah.  Tingginya  frekuensi delik  penadahan  khususnya  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polrse  Luwu    yang berstatus  kawin,  mudah  dimengerti  apabila  dihubungkan  dengan  pembahasan mengenai  uraian  data  umur  pelaku  serta  kondisi  sosial  ekonomi  pelaku  menurut aparat Kepolisian, bahwa pelaku penadahan yang terbanyak adalah mereka (laki- laki)  yang  berumur  antara  26-34  tahun,  maka  logis  sekali  apabila  pada  umur demikian  kebanyakan  mereka  sudah  kawin  bahkan  kemungkinan  besar  sudah mempunyai  beberapa  anak/keturunan  hal  ini,  tentu  mempunyai  atau  memikul tanggung jawab dan beban kehidupan yang lebih besar pula dibanding orang yang tidak  atau  belum  kawin.  Apalagi  diketahui  bahwa,  pada  umumnya  pelaku kejahatan  tersebut  mempunyai  tingkat  pendidikan  sangat  minim,  maka  dapatlah dibayangkan  betapa  sulitnya  mendapatkan  suatu  pekerjaan  akhirnya,  ditempuh cara-cara  pemecahan  yang  justru  langsung  atau  tidak  langsung  mengarah  pada timbulnya suatu kejahatan termasuk delik penadahan.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dalam  skripsi  ini  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1.  Bahwa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  delik  penadahan  di  wilayah hukum  Polres Luwu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, adalah :
a. Ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang yang diperoleh;
b. Lapangan kerja yang terbatas; dan
c. Pendidikan yang rendah
2.  Upaya  yang  telah  dilakukan  pihak  kepolisian  dalam  menanggulangi  delik penadahan yang terjadi di wilayah hukum  Polres Luwu adalah :
a. Upaya yang bersifat Preventif :
1) Mengadakan sistem keamanan lingkungan.
2) Meningkatkan  penanganan  terhadap  daerah  yang  dianggap  rawan terjadinya kejahatan dalam hal ini kejahatan delik penadahan.
3) Penyuluhan agama, dan penyuluhan hukum.
b.   Upaya yang bersifat Represif :
1) Melakukan penangkapan dan pemahaman
2) Melakukan razia yang dilakukan secara terpadu
3) Melakukan pembinaan para pelaku kejahatan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminilitas, Remadja karya, Bandung Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta.
Andi  Zainal  Abidin  Farid,  1981,  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana,  Akademika Presindo, Jakarta.
Bonger. W.A. 1982, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta.
Edi  Setiadi,  1999.  Hukum  Pidana  dan  Perkembangannya.  Fakultas  Hukum UNISBA, Bandung.
Hilman Hadikusuma, 1984.  Bahasa Hukum Indonesia.  Alumni, Bandung.
Hari Saherodji, 1980, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, jakarta. Ilham Gunawan. 2002. Kamus Hukum. Restu Agung, Jakarta.
Lamintang, P.A.F. 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta Moeljatno, 1983, Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta.
_______, 1986, Azas-azas Hukum Pidana,  Bumi Aksara, Jakarta.
Mulyana  W.  Kusumah,  1981,  Kriminologi  dan  Masalah  Kejahatan,  Armico. Bandung.
_______,  1982,  Aneka  Permasalahan,  Dalam  ruang  Lingkup  Kriminologi. Alumni, Bandung.
______, 1983, Kejahatan Penjahat dan Reaksi Sosial. Penerbit Alumni, Bandung.
Rusli  Effendy,  1980,  Azas-azas  Hukum  Pidana  Bagian  I.  Lembaga  Kriminologi Unhas, Ujung Pandang.
______,  1986,    Manusia  dan  Kejahatan,  Lembaga  Kriminologi,  Unhas,  Ujung Pandang.
Soedjono Dirjosisworo, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  1981,  Kriminologi  Suatu  Pengantar,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
______, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.
Topo  Santoso,  Eva  Achanizulfa.  2003,  Kriminologi.  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro,  1980,  Tindak-tindak  Pidana  Khusus.    Usaha  Nasional. Surabaya