## PRINSIP KEMASHALAHATAN UMAT DAN PENGHARGAAN TERHADAP HUKUM DALAM BINGKAI KESADARAN MULTIKULTUR KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA
Oleh: Iskandar 1

## Abstract
Indonesia is a country inhabited by various tribes, races and religions. A long history of Indonesian nation with various ethnics make kind of  multicultural religious which is brought lives phenomenon. Islam as the majority religion in Indonesia provides significant meaning in appreciating benefit  and  respecting  the  diversity  religious  of  people  in  Indonesia.  The  concept  of  rahmatan  lil Alamin  is  seeded  according  to  the  context  in  Indonesia.  Thus,  an  inclusive  understanding  by collocated  Islam  as  a  progressive  religion  nowadays  becomes  a  necessity  to  solve  problems  and  the importance  of  a  complex  human  beneficial.  On  the  other  hand,  the  necessity  of   multicultural awarenness  of   religious  in  Indonesia  made  this  country  as  barometer  of   other  country  in appreciating a fair law to all the citizens, but when the diversity of this nation does not respect other religions, it will bother the religious‟ stability and national life in the country. Islam has given point of views in national life and taught how to respect other people who has different belief. So, people who has different belief should do the same to appreciate Islam. The history of the world has taught us about the importance of appreciate people and respect the law for the nation, then the nation will be a peaceful and prosperous country.
Keywords : Beneficial, Appreciation, a Multicultural

## A. Pendahuluan
Meletakkan  Islam  sebagai  ajaran  rahmat  menjadi  "pintu"  memahami  Islam secara tekstual dan kontekstual sekaligus secara sempurna (kafah). Pemahaman Islam kemudian  melahirkan  polarisasi,  yakni  dipahami  eksklusif   dan  inklusif-progresif. Ekslusivisme  beragama  yang  dibangun  atas  doktrin-doktrin  teologis  dengan mengonsumsi teks yang membuahkan pemahaman tekstual-literal menjadikan Islam dipahami sempit.
Sementara  Islam  sebagai  agama  progresif   sesuai  dengan  misinya  sebagai rahmatan  lil  alamin ,  sejatinya  teks  disemaikan  sesuai  dengan  konteks.  Maka, pemahaman  yang  inklusif   dengan  menempatkan  Islam  sebagai  agama  progresif menjadi  keharusan  dengan  membedah  problem  dan  kepentingan  (maslahat)
1 Dosen  Jurusan  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  STAIN  Syaikh  Abdurahman  Siddik  Bangka Belitung, email:  iskandarmhum@gmail.com
kemanusiaan yang kian kompleks.
Islam  yang  mengalami  proses  historisitas  sepanjang  sejarah  perjalanan  umat Islam  melahirkan  beragam  tafsir  melalui  pergulatan  teologis  yang  sarat  dengan doktrin, hal yang sama juga berimbas pada aspek fikih, politik, dan tasawuf. Proses tersebut  kemudian  menumbuhkan  kesadaran  intelektual  muslim  dalam  menafsirkan Islam sebagai agama progresif  yang rahmatan lil alamin dengan memposisikan agama sebagai rahmat tersebut. Agenda membumikan Islam sesuai dengan konteks zaman, di mana Islam selalu dihadirkan (ditafsirkan, disesuaikan) untuk memberi solusi atas problem-problem atau maslahat (kepentingan) kemanusiaan.
Sebuah pemikiran filosof  Yunani Epicurus 2 mengatakan bahwa maslahah itu bersifat  relatif   dan  subjektif,  tergantung  individu  seseorang,  tanpa  memandang dampak  yang  ditimbulkan.  Pola  pikir  seperti  ini  berpengaruh  kuat  pada  masyarakat Eropa,  sehingga  melahirkan  ide-ide  seperti:  HAM,  persamaan  hak,  dan  lain-lain. Mereka  berasumsi  bahwa  akal  manusia  tidak  perlu  lagi  sesuatu  yang  lain  (agama) dalam menentukan maslahah. 3
Namun  hal  tersebut  sebagai  pandangan  dalam  paradigma  diluar  Islam. Menurut  istilah  secara  umum  Maslahah  dimaknakan  dengan  mendatangkan  segala bentuk  kemanfaatan  atau  menolak  segala  kemungkinan  yang  merusak. sedangkanmanfaat  adalah  ungkapan  dari  sebuah  kenikmatan  atau  segala  hal  yang masih berhubungan denganya, kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu  yang  ada  kaitan  dengannya.  Secara  bahasa,  maslahah  adalah  bentuk  masdar dari  madli sholaha dan  bentuk  tunggal  dari  jama‘ masholeh yang  artinya  sama  dengan manfaat. Oleh karenanya, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa disebut maslahah. 4
Maslahah menurut istilah ulama bisa didefinisikan sebagai berikut :
2 Epicurus (341  SM.-271  M.)  filosof   Yunani,  kemudian  pemikiran  ini  diadopsi  oleh  filosof modern, seperti Thomas Hobbes (1588-1679 M.)
3 Lebih lanjut mengenai hal ini dijelaskan oleh filsofot Zenon (270-342) filosof  Yunani,ia hidup satu masa dengan Epicurus kemudian teori ini dikembangkan oleh filosof  modern termasuk Immanuel Kant (1724-1804 M.) 4 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: 1976), Huruf  M,hal. 635 dan lihat juga dalam AmirSyarifuddin, UshulFiqh ,(Jakarta:LogosWacanaIlmu,1999),CetI, Jilid II,hal.323 dan lihat  juga  Abû  Ishâq  al-Syâtibi, al-Muwâfaqât  fi  Usûl  al-Syarì„ah ,  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-„Ilmiyyah, t.th.), juz I, hlm. 227.
1. Manfaat  yang  ditujukan  kepada  umat  manusia  oleh  syari‘  untuk  menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai ranking.
2. Menurut pengertian al-Rozi, maslahah adalah manfaat yang menghasilkan kenikmatan atau untuk menolak bahaya.
Jika  kita  lihat  uraian  di  atas,  pengertian  ini  bertentangan  dengan  pengertian sebagian  filosof.  Menurut  mereka,  maslahah  adalah  sebuah  manfaat  untuk  menuju kenikmatan,  atau  menolak  bahaya  di  dunia  semata.  Sebab,  segala  sesuatu  di  muka bumi ini baik berupa kebajikan atau kejehatan tergantung pada kesepakatan bersama umat  manusia.  Karena  memandang  manusia  sebagai  subjek  yang  bisa  menentukan standar nilai perbuatan mereka (baik/jelek).
Pandangan  terhadap  Maslahah  tebagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  pandangan maslahah menurut kaum sosialis materialis serta pandanganya menurut syara‘(hakikat syara‘), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan: ― maslahah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan Menyerpurnakan kehidupan manusia,  serta  memenuhi  segala  keinginan  rasio  dan  syahwatnya  secara  mutlak ‖. 5 Sedangkan menurut  arti  secara  Syara‘  ( hakikat )  adalah  segala  sesuatu  yang  menguatkan kehidupan  di  dunia  tidak  dengan  cara  merusaknya  serta  mampu  menuai  hasil  dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al Syatiby mengatakan, ― menarikkemaslahatan dan membuang  hal-hal  yang  merusak  bisa  juga  disebut  dengan  melaksanakan  kehidupan  di  dunia untuk  kehidupan  di  akhirat”. 6 sedangkan  menurut  al  Ghozali  maslahah  adalah:
― memelihara tujuan daripada syari‟at”. sedangkan tujuan syara‘ meliputi lima dasar pokok,
yaitu: 1.melindungi agama ( hifdu al diin ), 2.melindungi jiwa ( hifdu al nafs ), 3.melindungi akal ( hifdu al aql ), 4.melindungi kelestarian manusia ( hifdu al nasl ), 5.melindungi harta benda ( hifdu al mal ). 7
Walaupun  para  ulama  berbeda-beda  dalam  memandang  maslahah  mursalah, hakikatnya  adalah  satu,  yaitu  setiap  manfaat  yang  didalamnya  terdapat  tujuan  syara
5 Wahbah Zuhaili ,Ilmu Ushl al Fiqh., juz II.hlm.799-800.
6 Abd. Wahbah Khalaf, Ilmu ushul fiqh , hlm. 86.
7 M.Ibn Ahmad Taqiyah, Masadiru al Tasyri‟ al Islamy, (Lebanon: muasisu al kitab al tsaqofiyah, 1999),hlm. 138, lihat juga dalam Rachmat Syafe‘i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, hal. 117
secara  umum,  namun  tidak  terdapat  dalil  yang  secara  khusus  menerima  atau menolaknya. 8
Hal  yang  membedakan  antara  Qiyas  dan  Maslahah  mursalah  adalah  Qiyas berangkat  dari  illat  (alasan  utama  suatu  nash)  sedangkan  maslahah  mursalah berangkat dari hikmah. Hikmah adalah perbuatan yang arif yang mempunyai manfaat syari‘ah secara sosial.  Abdul Wahab Khallaf memberi contoh simpel yang berkaitan dengan keringanan mengqadla shaum ramadhan pada bulan lain jika shafar atau sakit. Kondisi  Shafar  dan  sakit  adalah  illat  sedangkan  keringanan  dari  sebuah  kesulitan adalah hikmah. 9
Dalam  mengurai  Islam  sebagai  paradigma  kemanusiaan,  Islam  dihadirkan untuk  menyelamatkan  (petunjuk)  manusia  dari  berbagai  problem  kemanusiaan sekaligus  menghadirkan  Islam  sebagai  agama  kemanusiaan  dengan  ajaran  keadilan, kemaslahatan,  pembebasan,  persaudaraan,  perdamaian  dan  kasih  sayang.  Pada  aras ini, Islam sebagai agama progresif  menemukan relevansinya dengan mempertautkan dalam konteks kekinian.
Kontekstualisasi doktrin Islam progresif  yang menyerukan atau menegaskan kembali maslahat, sehingga Islam selalu menjadi ajaran yang relevan dengan konteks kekinian, Islam memiliki kepekaan dengan tradisi, modernitas, dan sejumlah problem kemanusiaan,  tidak  terkecuali  persoalan  kemiskinan,  nasionalisme,  dan  terorisme. Serentetan  uraian  inilah  yang  menjadi  bagian  pembahasan  wacana  Islam  progresif sebagai  langkah  menegaskan  kembali pentingnya  prinsip  maslahat  atau  kepentingan yang  menjadi  bagian  urgen  dalam  Islam  itu  sendiri.  Upaya  ini  merupakan  bagian proyek  gerakan  pemikiran,  guna  membendung  maraknya  revitalisme  agama  yang mengusung  diktum-diktum  literalistik  atau  simbolisasi an  sich seperti  penegakan syariat Islam.
Sejarah  dunia,  sejak  dahulu  hingga  sekarang,  terus  diwarnai  oleh  adegan- adegan  tragis,  antara  satu  manusia  dengan  manusia  lain.  Pembantaian  antara  Qabil dan  Habil,  anak  kandung  Nabi  Adam  dan  Hawa,  telah  menjadi  contoh  yang  tidak baik pada generasi dan keturunan selanjutnya. Pembantaian satu lawan satu, seperti yang  terjadi  pada  kasus  Qabil  dan Habil,  kini  meluas  antara  kelompok, suku,  etnik,
8 Rachmat Syafe‘i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, hal. 119 9 Ibid, hal. 128
agama, ras dan kepentingan lainnya. Zaman Nazi dan Hitler, orang menganggapnya sebagai  pembantaian  paling  sadis  dalam  sejarah  peradaban  dunia.  Tetapi  ternyata, pembantaian  susulannya  pun  tidak  kalah  sadis.  Contohnya  adalah  pembantaian tersadis  di  Bosnia  Herzegovina,  Kosovo,  Tiaananmen,  Macan  Tamil,  Afghanistan, hingga kejadianyang  terus meluas sampai ke Indonesia.
Di Indonesia sendiri tercatat peristiwa pembantaian sadis itu sejak tahun 1948 peristiwa  Madiun,  menyusul  1965  G.30  S/PKI,  Tanjung  Priok,  Poso,  Sampit, Ambon, dan juga di ibukota, Jakarta. Al-Qur‘an teramat serius mengajarkan kepada umat manusia tentang paham kemajemukan keagamaan ( religious plurality ). Paham itu berintikan  pesan  moral  bahwa  kaum  Muslimin,  kaum  Yahudi,  kaum  Nasrani  dan kaum Sabi‘an, atau siapa saja yang beriman kepada Allah hari kemudian serta berbuat kebaikan  (amal  saleh),  maka  mereka  akan  menerima  balasan  (pahala)  dari  Tuhan mereka.
Bahkan, mereka dijanjikan tidak akan tertimpa perasaan khawatir, dan mereka pun  dijamin  tidak  akan  bersedih  hati.  Ajaran  al-Qur‘an  itu  tidaklah  perlu  diartikan sebagai pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuk praktik nyata sehari- hari.  Sebab,  dalam  praktik  nyata  keagamaan  sehari-hari,  kaum  muslimin  pun sebenarnya  banyak  sekali  melakukan  kesalahan-kesalahan  dalam  menjalankan  ajaran agamanya, seperti sikap memitoskan tokoh atau makhluk lain baik yang masih hidup maupun  yang  sudah  mati.  Agama  menyebutnya  sebagai  perbuatan  syirik  atau menyerikatkan Allah.
Karena  itu,  prinsip  ajaran  ini  menandaskan  bahwa  kebenaran  hakiki  dalam beragama  adalah  ―percaya‖  (tauhid)  hanya  kepada  Allah  SWT.  Kelanjutan  logisnya, semua agama diberikan kebebasan untuk hidup, dengan resiko bahwa pilihan paham keagamaannya itu akan ditanggung sendiri-sendiri oleh para pengikut agama masing- masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok, bila di kemudian hari ternyata dia  menganut  agama  secara  salah.  Karenanya,  kita  semua  dianjurkan  oleh  agama masing-masing  untuk  saling  mengakui  dan  menghormati,  bukan  saling  menghakimi dan  menghancurkan.  Sebab,  kendati  pilihan  jalan  hidup  kita  berbeda-beda,  namun pada hakekatnya, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah.
Abad  ini,  rupanya  abad  kekacauan  agama-agama:  suatu  abad  yang  paling banyak  menyuguhkan  tragedi  kemanusiaan  daripada  mengembangkan  tradisi
keagamaan.  Banyak  orang  meratap  dalam  penyesalan,  bahwa  agama  yang  selalu mendambakan keselamatan hidup itu, di tangan pemeluknya, ternyata dijadikan ―alat penindasan‖  untuk  saling  menyengsarakan,  agama  yang  selalu  menawarkan keharmonisan  hidup  itu,  di  pundak  penganutnya  ternyata  ia  dijadikan  ― instrument ideology ―untuk  saling  menyingkirkan.  Bukankah  akhir-akhir  ini  di  hampir  sebagian besar  belahan  dunia  telah  tumbuh  pesat  apa  yang  disebut  orang  sebagai  ―dendam sosial‖ atas nama agama dan suku bangsa.
Secara perlahan, kata psikolog Austria, Sigmund Freud (1856–1939), kekuatan jahat  yang  merindukan  (dan  rasa  takut  terhadap)  permusuhan,  muncul  dalam peradaban  modern.  Orang-orang  mulai  khawatir  terhadap  peradaban  yang  mereka ciptakan  sendiri.  Kendati  demikian,  mereka  juga  menikmati  keuntungan  yang diberikan  oleh  peradaban  modern  itu.  Berkat  ilmu  pengetahuan  modern,  sebagian besar masyarakat abad ini menikmati hidup dalam tingkat kesehatan yang lebih baik dan  usia  harapan  hidup  yang  lebih  panjang.  Namun,  impian  akan  persaudaraan universal  yang  menjadi  sumber  eksistensi  para  pemikir  pencerahan,  hingga  saat  ini belum menuai kenyataan. 10
Freud  dalam  kata-kata  terakhirnya  itu  boleh  jadi  kecewa  dalam  kenyataan pahit  yang  diderita  umat  manusia.  Kenyataan  bahwa  di  satu  sisi  umat  manusia menggegam  agama  sebagai  pijakan  moral  untuk  menumbuhkan  cinta  persaudaraan universal,  toh  pada  kenyataannya  mereka  justru  lebih  sibuk  saling  menyerang  dan melenyapkan  daripada  menjalin  persaudaraan  hakiki;  sementara  di  sisi  lain  umat manusia  di  abad  ini  mengusung  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  kekuatan utama  peradaban  modern  untuk  memfasilitasi  kehidupan  bersama, toh, dalam perkembangannya  justru  lebih  sering  dijadikan  sebagai  ‗tongkat  pemukul‘  antara kelompok  manusia  dengan  kelompok  manusia  lainnya  daripada  mensejahterakan kehidupan bersama.
Kontekstualisasi  pemahaman  Islam  yang  progresif   dengan  mengedepankan nilai-nilai  kemanusiaan  universal  itu,  tentu  hanya  akan  tergapai  dengan  keberanian melakukan dekonstruksi tradisi, yakni pada tradisi yang menjumudkan umat. Menjadi suatu kelaziman jika dilakukan penelusuran di atas hamparan bentangan sejarah Islam
10 George  Boeree, Personality  Theories;  Melacak  Kepribadian  Anda  Bersama  Psikologi  Dunia , (Yogyakarta:PrismaSophie, 2005), hlm 85.
sebagai bagian pemikiran Islam adalah mengenai tradisi ( turats ).
Mengurai  problem  Islam  dan  maslahat  kemanusiaan  dengan  berbagai dinamikanya  selalu  terhadang  pada  problem  penafsiran  yang  literal.  Hal  demikian membatasi ruang gerak umat beragama yang terjebak pada simbol ritualistik.
Sementara Islam hadir sebagai agama pembebasan atas problem kemanusiaan dalam seluruh lini kehidupannya. Hal ini tetap menjadi problem selama tafsir literal belum  mewujud  sebagai  tafsir  kontekstual  yang  peka  pada  realitas  sosial.  Dimensi sosial  ini  justru  terabaikan  dengan  bias  pemahaman  dan  pengamalan  atas  tradisi secara privat.
Dalam  konteks  inilah,  tradisi  atau turats ini  perlu  dibaca  ulang,  tepatnya mendekonstruksi tradisi. Tradisi merupakan pedoman dan peranti dalam membentuk masyarakat  selama  ini  disempitkan  dengan  memahami  teks  sesuai  dengan kepentingan ideologis-teologis yang sempit.
Implikasinya,  tradisi  menjadi  "kitab  suci"  yang  harus  dipedomani  dalam perilaku  kehidupan  sehari-hari.  Sebab  itu,  tradisi  menjadi  problematika  yang  cukup fenomenal  dan  signifikan.  Dalam  hal  ini,  tradisi  bermetamorfosis  menjadi tradisionalisme.  Tradisi  yang  dipelintir  dan  direkayasa  dengan  penafsiran  literal menjadikan  teks  suci  sekalipun  menjadi  ternoda  dalam  eksklusivisme  dan mengungkung kreativitas keagamaan.
Di satu sisi, tradisi merupakan khazanah pemikiran yang bersifat material dan immaterial ,  sejatinya  harus  dikembangkan  untuk  melahirkan  pemikiran  progresif- transformatif.  Namun,  di  sisi  lain  tradisi  menjadi  ancaman  dan  hambatan  dalam mewujudkan perubahan di tengah-tengah masyarakat.  Indikasinya, muncul gerakan- gerakan  yang  ingin  merevitalisasi  tradisi.  Kecenderungan  kembali  ke  tradisi  cukup besar,  sehingga  tidak  heran  apabila  buku-buku  klasik  mengalami  revisi  untuk dijadikan rujukan utama dalam memahami persoalan modernitas secara gegabah.
Fenomena  ini  sebagai  pemahaman  tradisionalistik  terhadap  tradisi.  Mereka meyakini  dalam  memecahkan  persoalan  kekinian  dan  mencari  jalan  keluar  dari kubangan  kesengsaraan,  sepertinya  tidak  ada  jalan  lain  selain  kembali  dan  merujuk pada  tradisi.  Misalnya,  dalam  mengantisipasi  degradasi  moral  dan  kesemrawutan politik,  solusi  yang  diajukan  adalah  dengan  menerbitkan  buku-buku  mengenai keutamaan  sahabat  ( fadlail  al-sahabah )  atau  tentang  keutamaan  para  ahli  surga.
Tampaknya metodologi berpikir yang demikian kurang relevan dengan konteks kalau itu  ditujukan  membendung  dekadensi  moral.  Tetapi,  yang  riil  adalah  dengan memahami realitas atau konteks seiring proses transformasi sosial.
Tampaknya  pemikiran-pemikiran  yang  demikian  yang  perlu  didekonstruksi dengan  menawarkan  doktrin  pemikiran-pemikiran  progresif.  Bagian  pemikiran progresif  ini adalah membendung tradisionalisme yang justru ditengarai melahirkan ekses seperti hipokritas, ketertindasan atau keterpurukan, dan narsisme.
Tetapi, tradisi tidak bisa ditinggalkan tetapi perlu dikontekstualisasi secara arif dengan  zaman  sebagai  solusi  atas  kemaslahatan  umat  secara  universal.  Untuk  lebih riil,  perlu  melampaui  tradisi  dengan  mendedah  pemikiran-pemikiran  progresif.  Jika demikian  halnya,  dekonstruksi  tradisi  menjadi  keniscayaan  guna  melahirkan pemahaman keagamaan yang kontekstual selaras dengan napas Islam yang memiliki kepekaaan atas realitas sosial dan kemanusiaan universal.

## B. Pembahasan
1. Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Perlindungan
Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia  atau  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Upaya  yang  semestinya dilakukan  guna  melindungi  kepentingan  manusia  ialah  hukum  harus  dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi  pula  karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang  telah  dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.
Dalam  hal  penegakan  hukum  tersebut,  setiap  orang  selalu  mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa  peristiwa  tersebut  tidak  boleh  menyimpang  dan  harus  ditetapkan  sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.  Namun  perlu  diingat  bahwa  dalam  penegakan  hukum  ada  tiga  unsur yang  selalu  harus  diperhatikan  guna  mewujudkan  hakikat  dari  fungsi  dan  tujuan  itu sendiri,  yaitu:  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  kemanfaatan  ( zweckmassigkeit )  dan keadilan ( gerechtgkeit ). Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.
Akan  tetapi  terlalu  menitik  beratkan  pada  kepastian  hukum,  terlalu  ketat mentaati  peraturan  hukum  akibatnya  jug  akan  kaku  serta  tidak  menutup kemungkinan  akan  dapat  menimbulkan  rasa  ketidak  adilan.  Apapun  yang  terjadi peraturannya  adalah  demikian  dan  harus  ditaati  dan  dilaksanakan.  Dan  kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat ( lex dura sed tamen  scripta ).Berbicara  tentang  hukum  pada  umumnya,  kita  (masyarakat)  hanya melihat  kepada  peraturan  hukum  dalam  arti  kaedah  atau  peraturan  perundang- undangan, terutama bagi para praktisi. 11
Sedang  kita  sadar  bahwa  undang-undang  itu  tidaklah  sempurna,  undang- undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas.  Ada  kalanya  undang-undang  itu  tidak  lengkap  atau  ada  kalanya  undang- undang  tersebut  tidak  jelas.  Tidak  hanya  itu,  dalam  Al-Qur‘an  sendiri  yang merupakan rujukan kita (umat Islam) dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang  terjadi,  ada  kalanya  masih  memerlukan  suatu  penafsiran  (interpretasi),  pada masalah-masalah  yang  dianggap  kurang  jelas  dan  dimungkinkan  (terbuka)  atasnya untuk dilakukan suatu penafsiran. Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang.
Hakim  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  menangguhkan  atau  menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim  dilarang  menolak  menjatuhkan  putusan  dengan  dalih  tidak  sempurnanya undang-undang.  Olehnya,  karena  undang-undang  yang  mengatur  akan  peristiwa kongkrit  tidak  lengkap  ataupun  tidak  jelas,  maka  dalam  hal  ini  penegak  hukum (hakim)  haruslah  mencari,  menggali  dan  mengkaji  hukumnya,  hakim  harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding ). 12
Secara  eksplisit,  hukum  yang  kemudian  bertujuan  pada  keadilan  adalah manifestasi  dari  keinginan  Tuhan.  Kaitannya  dengan  hal  ini,  manusia  melakukan penemuan hukum yang lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim  atau  petugas-petugas  hukum  lainnya  yang  diberi  tugas  melaksanakan  hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit.
11 Budiono  Kusumohamidjojo, Ketertiban  Yang  Adil;  Problematik  Filsafat  Hukum, (Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hlm 126.
Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang  bersifat  umum  dengan  mengingat  peristiwa  kongkrit.  Sementara  orang  lebih suka  menggunakan  istilah  ―pembentukan  hukum‖  dari  pada  ―penemuan  hukum‖ oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. 13

## 2. Konsep Multikulturalisme Dalam Konteks Pluralisme Agama
Islam adalah agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw., sejak abad ke VI  di  Makkah,  di  tengah-tengah  bangsa  yang  berfaham  politeisme  yang  dikenal dengan sebutan kaum jahiliyyah. Mereka terbiasa hidup bebas tanpa aturan sehingga kedatangan  agama  Islam  sangat  menggelisahkan  kehidupan  mereka.  Berbagai gangguan dan ancaman mereka lakukan, antara lain dengan pemboikotan sosial dan ekonomi  serta  teror  fisik  dan  mental.  Semua  itu  dihadapi  Nabi  dengan  penuh ketabahan  hati,  sampai  kemudian  pada  puncaknya  Nabi  beserta  para  pengikutnya menerima  tawaran  hijrah  ke  Yatsrib  (Madinah).  Pada  waktu  itu  penduduk  Madinah sangat beragam dalam kesukuan, budaya dan agama sehingga kehadiran umat Islam menambah khazanah komunitas keagamaan yang telah ada yaitu yahudi, nasrani dam agama-agama suku.
Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa kehidupan umat beragama di Madinah sangat  harmonis,  antar  pemeluk  agama  saling  menghargai  dan  saling  menghormati. Kebebasan  dan  jaminan  menjalankan  agama  sesuai  dengan  keyakinan  dan kepercayaannya betul-betul terwujud. Semua pemeluk agama sama-sama menjunjung tinggi  nilai-nilai  luhur  yang  tertuang  dalam  Mitsaq  al-madinah  (Piagam  Madinah). Dimana  salah  satu  butir  dari  piagam  madinah  tersebut  adalah  hubungan  intern anggota komunitas Islam dan antara mereka dengan komunitas yang lain di dasarkan atas prinsip-prinsip :
a. bertetangga yang baik;
b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
c. membela mereka yang teraniaya;
d. saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.
13 Jean Jacques Rousseau, Du Contract Sosial (Perjanjian Sosial) , terjmahan,  (Jakarta:Visimedia, 2007), hlm. 60
Pluralisme diberi makna sebagai doktrin, bahwa substansi hakiki itu tidak satu (monisme),  tidak  dua  (dualisme),  akan  tetapi  banyak  (jamak).  Pluralisme  dapat dipahami sebagai: 14
a. Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolistis; dan sebaliknya, mendukung  desentralisasi  dan  otonomi  untuk  semua  unsur  utama  yang mewakili  individu  dalam  masyarakat.  Juga  suatu  keyakinan  bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama oleh setiap kelompok.
b. Keberadaan  atau  toleransi  keragaman  etnik  atau  kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat dan negara, serta keragaman kepercayaan atau  sikap  dalam  suatu  badan,  kelembagaan  dan  lainnya  harus terakomodasi  dalam  dinamika  sosial.  Karena  manusia  diciptakan  Tuhan untuk  saling  berinteraksi  satu  dengan  lainnya,  termasuk  dalam  umat berbeda pandangan dan bahkan berbeda agama.
Mengenai  pluralisme  dalam  tradisi  Islam,  yang  dimaksud  menunjuk  kepada wahyu agama Ibrahimi termuda ini sebenarnya bisa mengungkapkan diri dalam suatu dunia agama pluralistis. Islam mengakui dan menilainya secara kritis, tapi tidak penuh menolaknya  atau  menganggapnya  salah.  Malah,  ruang  spiritual  al-Qur,an sebagaimana  akan  ditunjuk,  juga  dimiliki  agama  monoteistik  lainnya.  Tugas  utama yang dimiliki yang dihadapi umat Islam awal adalah melindungi identitas anggotanya dalam  pandangan  teosentris  (berpusat  pada  Tuhan)  yang  juga  dimiliki  oleh  tradisi lain.  Dengan  demikian  pluralisme  dapat  dipahami  dan  diidentifikasi  dengan  hal-hal sebagai berikut: 15
Pertama , selain berkaitan dengan memelihara dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing kelompok, dalam berbagai bentuk strata sosial, agar dapat berperan  sebagaimana  yang  dapat  mereka  laksanakan  dalam  bentuk  kewajiban  dan bersama sebagai makhluk Tuhan.
Kedua , menghargai perbedaan alam kebersamaan masyarakat yang benar-benar
14 Jeffey  Lang, Aku  Beriman,  Maka  Aku  Bertanya,Kajian-Kajian  Masuk  Akal  dan  Masuk  Hati Untuk Meraih Iman Sejati , (Jakarta:Serambi, 2004), hlm. 45.
memiliki  karakteristik  plural  dan  meyakini  bahwa  setiap  pihak  berada  dalam  posisi yang  sama  secarapositif.  Mereka  meyakini  bahwa  tidak  ada  kelompok  masyarakat yang lebih unggul dari kelompok lain dalam berbagai hal. Sebagai warga masyarakat yang  mempunyai  hak,  kedudukan  dan  tanggung  jawab  yang  sama.  Perbedaan  tidak dipahami sebagai ancaman terhadap eksistensi suatu kelompok.
Ketiga ,  pluralisme  menunjukkan  kepada  wahana  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan kemampuan berkompetisi secara jujur, terbuka dan adil. Karakteristik ini  berkaitan  dengan  upaya  menghilangkan  pendapat,  bahwa  dalam  kehidupan masyarakat ada kelompok ordinate yang mendominasi kelompok subordinate, kelompok mayoritas merasa lebih unggul dari kelompok minoritas.
Keempat ,  pluralisme  harus  didudukan  pada  posisi  yang  proporsional.
Perbedaan  menjadi  daya  dorong  untuk  mendinamisasi  kehidupan  masyarakat,  dan bukan  mekanisme  untuk  menghancurkan  satu  kelompok  terhadap  kelompok  lain. Pluralisme ada pada posisi yang netral, tidak memihak dan obyektif.
Kelima , pluralisme meninjukkan adanya perasaan kepemilikan bersama, untuk kepentingan  bersama  dan  diupayakan  bersama.  Karakteristik  semacam  ini  pada hakekatnya  merupakan  puncak  dari  kesadaran  bahwa  pluralisme  merupakan manifestasi jati diri manusia.

## 3. Pandangan Pluralisme Agama
Bahwa  ada  tiga  prinsip  umum  dalam  merespons  keanekaragaman  agama. Pertama ,  logika  bersama—Yang  Satu  yang  berwujud  banyak.  Secara  filosofis  dan teologis, logika ini merupakan sumber realitas dan cara yang paling signifikan untuk menjelaskan  keanekaragaman  agama.  Bagi  mereka  yang  mendalami  sejarah  agama- agama, logika ini bukanlah hal yang asing. Misalnya dalam Veda, kita dapat temukan gagasan  tentang  Yang  Satu  disebut  dengan  banyak  nama.  Dalam  agama  Budha, hukum  karma  yang  bersifat  kausal  merupakan  realitas.  Agama  Yahudi  dan  Kristen memiliki  gagasan  tentang  semua  orang  dan  bangsa  di  bawah  satu  Allah  dengan berdasarkan pada persepsi al-Kitabiyah. Begitupun dalam Islam, ada gagasan tentang ―Asal Kitab‖ yang merupakan sumber kitab-kitab dari berbagai agama di dunia ini. 16
Kedua ,  agama  sebagai  alat.  Karenanya  wahyu  dan  doktrin  dari  agama-agama adalah jalan atau dalam jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat, untuk menuju yang  satu.  Karena  sebagai  alat,  yang  ada  dalam  agama-agama  adalah  kumpulan partikular sarana yang digunakan sebagai alat yang dengannya yang satu dapat dicapai. Dari  perspektif   ini  dapat  dipahami  bahwa  bentuk-bentuk  agama  tidak  bisa diperlakukan  sebagai  kebenaran  yang  pasti  dan  mutlak.  Dengan  demikian,  yang dimutlakkan hanya yang satu, bukan bentuk-bentuk dari bermacam-macam agama.
Ketiga ,  pengenaan  kriteria  yang  mengabsahkan  yang  dimaksud  di  sini  adalah mengenai kriteria sendiri pada agama-agama lain. Al-Qur‘an dalam Islam merupakan wahyu  yang  mengabsahkan,  sehingga  menjadi  dasar  untuk  menguji  wahyu-wahyu lainnya.  Dengan  demikian,  kriteria  yang  mengabsahkan  ini  mutlak  adanya  bagi agama-agama karena terdapat dalam tradisinya masing- masing guna berlomba-lomba menuju Yang Satu. 17
Di  lain  pihak,  apa  yang  dikatakan  oleh  Farid  Esack  patut  untuk  kita renungkangkan  bersama.  Menurutnya,  keunggulan  amal  saleh  bukan  berarti  posisi superior sosiorelegius yang permanen bagi komunitas muslim. Kaum muslim sebagai sebuah entitas sosial tidaklah superior dibandingkan yang lain, sebab posisi seperti itu akan menempatkan mereka dalam ke dalam kategori yang sama dengan mereka yang dicela dalam Al Qur‘an karena kesombongan dan hawa nafsu untuk mengkhususkan Tuhan bagi suatu komunitas yang sempit. 18
Teguran  Al  Qur‘an  pada  kaum  lain  adalah  agar  mereka  tidak  mendasarkan klaim  superioritas  mereka  pada  prestasi  nenek  moyang  mereka.  Seperti  disebutkan dalam Surah Al Baqarah ayat 134, yang berbunyi: 19
“Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan”
Umat  diartikan  sebagai  seluruh  kelompok  manusia  yang  disatukan  oleh sesuatu hal, baik itu agama, masa, maupun tempat. Faktor yang menyatukan mereka
17 Ibid 18 Farid Esack, Membebaskan Yang Tertindas; Al Qur‟an, Liberalisme, Pluralisme , (Jakarta:Penerbit Mizan, 1997), hlm 223.
19 Qur‘an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press
adalah  takdir  atau  pilihan  manusia  sendiri.  Bentuk  pluralnya  adalah  umam.  Dapat dipahami, Allah menjadikan manusia umat yang satu, kata tersebut berasal dari kata amma-yaummu yang berarti menuju, menjadi, ikatan dan gerakan.
Secara leksikal kata ini mengandung beberapa arti, antara lain: 20
a. Suatu golongan manusia,
b. Setiap  kelompok  manusia  yang  dinisbatkan  kepada  seorang  nabi,  seperti umat nabi Nuh AS, umat nabi Ibrahim AS, umat nabi Musa AS, umat nabi Isa AS, dan umat nabi Muhammad SAW.
c. Meskipun mempunyai banyak makna, kata ummah dalam al-Qur‘an dapat disimpulkan  mengandung  pengertian  jama‘ah,  yaitu  segolongan  manusia yang  dipersatukan  oleh  ikatan  sosial  sehingga  mereka  dapat  disebut sebagai  ummat  yang  satu  demikian  pendapat  Rasyid  Ridha.  Al-Qurthubi menyimpulkan  penggunaan  kata  ummah  dalam  ayat  al-Qur‘an mengandung  pengertian  jama‘ah  atau  golongan  manusia  yang  kepada mereka  diutus  seorang  nabi  atau  rasul.  Sementara  itu  Ali  Syari‘ati mengartikan  kata  ummah  dengan  jalan  yang  lurus,  yaitu  sekelompok manusia  yang  semua  individunya  sepakat  dalam  tujuan  yang  sama  dan masing-masing  membantu  agar  bergerak  ke  arah  tujuan  yang  diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.
Jadi dapat dikatakan bahwa:
a. Tuhan  tidak  menghendaki  manusia  dalam  keadaan  yang  tunggal  atau monolitik;
b. Manusia akan tetap senantiasa berselisih;
c. Yang tidak berselisih ialah mereka yang mendapat rahmat Tuhan;
d. Untuk itulah Tuhan menciptakan manusia;
e. Kebahagiaan  dan  kesengsaraan  abadi  bersangkutan  dengan  masalah perbedaan telah menjadi sunnatullah, maka tidak ada alternatif  lain kecuali manusia  dapat  menerimanya  dan  menjadi  pedoman  dalam  menjalani kehidupan.
20 Jeffrey Lang, Aku Beriman…., hlm 112.
Dalam  penelitian  ilmu  agama-agama,  paling  tidak  ada  tiga  sikap keberagamaan: 21
Pertama ,  sikap  eksklusif.  Sikap ini  merupakan  pandangan  yang  dominan  dari zaman ke zaman, dan terus dianut hingga dewasa ini. Kedua , sikap inklusif. Paradigma ini juga cukup penting dalam menterjemahkan berbagao gejala sosial dewasa ini.
Ketiga ,  sikap  paralelisme.  Paradigma  ini  percaya  bahwa  setiap  agama mempunyai  jalan  keselamatannya  sendiri,  dan  karena  itu  klaim  kebenaran  oleh sekolompok  umat  beragama  harus  ditolak,  demi  alasan-alasan  teologis  dan fenomenologis.  Menurut  penganut  paham  pluralis,  misalnya  Sayyed  Hossein  Nasr, menyatakan setiap umat beragama pada dasarnya distruktur oleh dua hal perumusan iman  dan  pengalaman  iman.  Hanya  saja  setiap  umat  beragama  selalu  menganggap yang satu selalu mendahului yang kedua. 22
Persis  dalam  perbedaan  ini,  sikap  pluralis  bisa  diterima,  karena  misalnya antara  Islam  dan  Kristen  perbedaannya    terletak  dalam  menaruh  mana  yang  lebih penting antara dua hal tersebut. Islam mendahulukan perumusan iman (tauhid) dan pengalaman iman mengikuti perumusan iman. Dengan demikian  dari pendekatan itu saja  nampak  berbeda  pendekatan,  sehingga  dapat  dipastikan  merlahirkan  hasil  yang tampak pula berbeda. Kalau dihayati dengan sungguh-sungguh akan lahir sikap beda antara  dua  komunitas  yang  diangkat,  perbedaan  itu  tak  harus  melahirkan  adanya perpecahan dan pertentangan tapi melahirkan saling menghargai dan menghormati.

## C. Penutup
Tidak  seorang  pun  yang  menyangkal  bahwa  syariat  Islam  itu  dimaksudkan untuk    kemaslahatan    umat    manusia.    Syariat    itu    membawa    manusia    kepada kebaikan dan kebahagiaan serta mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan.
21 Ratno  Lukito, Hukum  Islam  dan  Realitas  Sosial, (Yogyakarta:Cakrawala  Media,  2008),  hlm 156.
22 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hlm 113.
Pokok  dan  prinsip  kemaslahatan  itu  sudah  digariskan  dalam  teks  syariat dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad SAW. Alat dan cara untuk  memperoleh  kemaslahatan  itu  berkembang  dan  beraneka  ragam  seirama dengan  perkembangan  sejarah  dan  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Kemaslahatan hidup  manusia  yang  ada  hubungannya  dengan  situasi  dan  kondisi  di  zaman  Nabi, langsung mendapat pengakuan dan pengesahan dari teks syar‘i kalau itu dibenarkan, dan  dibatalkan  kalau  tidak  dibenarkan. Maslahah yang  dibatalkan  berarti  tidak dianggap sebagai maslahat oleh syariah.
Yang  menjadi  masalah  adalah  kemaslahatan  yang  dirasakan  atau  dialami orang setelah Nabi wafat, sedangkan teks syariat tidak pernah menyinggung masalah yang  seperti  itu.  Inilah  lapangan  penggunaan maslahah  mursalah yaitu  kemaslahatan hidup  manusia  menurut  yang  dialami  dan  dirasakan  oleh  manusia  itu  sendiri  yang tidak  dapat  diqiyaskan  pada maslahat yang  pernah  dibenarkan  atau  dibatalkan  oleh teks syariat (nash).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Perbedaan adalah sesuatu yang alami, berdasarkan kenyataan alam bahwa banyak  sekali  bahkan  tak  terhitung  etnis,  budaya,  kultur,  pemikiran  dan paham agama.
2. Perbedaan  tidak  boleh  disikapi  dengan  tindak  kekerasan.  Dalam  hal  ini, konteks  hukum  demi  kemashalahan  umat  menjadi  sebuah  syarat  utama untuk  membentuk  negara  yang  damai  dan  sejahtera  seperti  yang  dicita- citakan Nabi Muhammad SAW.
3. Konsep  pluralisme  agama  tidak  boleh  disikapi  secara  emosional. Pluralisme  agama  dimaksudkan  semata-mata  agar  umat  manusia  saling hormat-menghormati dalam menjalankan ibadah agamanya.
Agar  kehidupan  multikultural  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  beberapa sikap  dalam  kehidupan  mesti  dimiliki,  oleh  karenanya  beberapa  hal  yang perlusarankan yaitu :
1. Menyikapi perbedaan dengan arif  merupakan salah satu syarat masyarakat yang hidup di wilayah Indonesia yang berbasiskan multikultur.
2. Dalam  menyikapi  perbedaan  diperlukan  sebuah  sarana  dakwah  yang berkiblat pada rasa saling hormat dan menghormati. Dan tidak dibenarkan agama  yang  satu  menghina  agama  yang  lain,  karena  pemahaman  agama yang berbeda.
3. Pemahaman  agama  tidak  boleh  dipahami  orang  lain  untuk  menghina agama penganutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
Boeree, George, Personality Theories; Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikologi Dunia , Yogyakarta:PrismaSophie, 2005
Esack,  Farid, Membebaskan  Yang  Tertindas;  Al  Qur‟an,  Liberalisme,  Pluralisme ,  Jakarta: Penerbit Mizan, 1997
Kusumohamidjojo,Budiono, Ketertiban  Yang  Adil;  Problematik  Filsafat  Hukum, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999
Lang,  Jeffey, Aku  Beriman,  Maka  Aku  Bertanya,Kajian-Kajian  Masuk  Akal  dan  Masuk Hati Untuk Meraih Iman Sejati , Jakarta: Serambi, 2004
Lukito, Ratno, Hukum Islam dan Realitas Sosial, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 1976
Qur‘an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, 2004
Rousseau,Jean  Jacques, Du  Contract  Sosial  (Perjanjian  Sosial) ,  terjemahan,  Jakarta: Visimedia, 2007
Syafe‘i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998, Cet. IV
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , Cet I, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
Syâtibi, Abû Ishâq al-, al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarì„ah , juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyyah, t.th.,.
Taqiyah, M. Ibn Ahmad, Masadiru al Tasyri‟ al Islamy, Lebanon: Muasisu Al Kitab Al Tsaqofiyah, 1999
Zuhaili, Wahbah , Ilmu ushl Al Fiqh., juz II.