## UPAYA KPP PRATAMA MAGELANG UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2015-2019

## Erwin Budi Setyawan
Politeknik API Yogyakarta erwin@poltekapi.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang  dimana  dari  hasil penelitian yang  dilakukan  diperoleh  hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Pada di tahun 2015 tingkat kepatuhannya turun menjadi 45,60% masih ditingkat “rendah” karena dari 79,383 Wajib Pajak Orang Pribadi, yang lapor tepat waktu hanya 36,205 Wajib Pajak saja. Kemudian tahun 2016 terjadi  peningkatan  kepatuhan  cukup  tinggi  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya  dan mencapai tingkat “tinggi”, walaupun jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib lapor SPT mengalami  penurunan  dibanding  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2016  tingkat kepatuhannya  mencapai  79,39%,  dimana  terdapat  45,637  Wajib  Pajak  yang  lapor tepat  waktu  dari  57,484  Wajib  Pajak  terdaftar  wajib  SPT  .  Selanjutnya,  pada  tahun 2017  terjadi  penambahan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  Wajib  SPT  dibanding  tahun 2016,  yaitu  berjumlah  70,075  Wajib  Pajak.  Namun,  pada  tahun  2017  tingkat kepatuhannnya  mengalami  penurunan  pada  tingkat  58,64%  saja  dan  berada  pada tingkat  “Sedang”  karena  dari  70,075  Wajib  Pajak  terdaftar  wajib  SPT,  hanya  41,090 Wajib  Pajak  saja  yang  lapor  tepat  waktu.  Pada  tahun  2018  terjadi  peningkatan kepatuhan  sebesar  1,86%  dari  tahun  2017,  yaitu  sebesar  60,50%.  Terdapat  56,533 Wajib  Pajak  terdaftar  wajib  SPT  dan  yang  lapor  tepat  waktu  sejumlah  34,203  Wajib Paj ak  dan  berada  pada  tingkat  “Sedang”.  Kemudian  pada  tahun  2019  terjadi peningkatan  kembali  pada  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  wajib  SPT menjadi 60,735 kenaikannya sebesar 4,202. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang  melakukan  pelaporan  SPT  tepat  waktu  adalah  60,231  dengan  yang mengakibatkan presentasenya menjadi 79,43% dengan kriteria tinggi. Selanjutnya, jika dirata-rata  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  pelaporan  SPT Tahunan  pajak  penghasilan  tahun  pajak  2015-2019,  tingkat  kepatuhannya  adalah 64,58%.  Upaya  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Magelang  untuk  meningkatkan  jumlah pelaporan  STP  wajib  Orang  Pribadi  pajak  Penghasilan  Tahun  2015-2019  adalah dengan  membuat  program-program  dalam  rangka  meningkatkan  jumlah  pelaporan SPT  tahuan  tersebut  adapun  program  yang  dilaksanakan  adalah  sebagai  berikut  : Melaksanakan program penyuluhan rutin (sit in), Penyuluhan secara personal kepada Wajib Pajak oleh AR ( Account Representative ) di KPP Pratama Magelang, Penyuluhan kepada Wajib Pajak baru oleh Seksi Ekstensifikasi melalui “Kelas Pajak”.
Kata Kunci : tingkat kepatuhan, program meningkatkan tingkat kepatuhan.

## Abstract
This  study  discusses  how  the  level  of  compliance  of  individual  taxpayers  in  reporting the  Annual  Income  Tax  Return  at  the  Pratama  Magelang  Tax  Office  where  from  the results  of  the  research  conducted,  the  results  show  that  the  level  of  participation  of individual  taxpayers  in  reporting  annual  tax  returns  has  fluctuated  increases  and decreases.  In  2015  the  level  of  compliance dropped  to  45.60%,  still  at  a  “low”  level because  of  the  79,383  individual  taxpayers,  only  36,205  taxpayers  reported  on  time. Then  in  2016  there  was  a  fairly  high  increase  in  compliance  compared  to  previous years  and  reached  a  "high"  level,  although  the  number  of  registered  taxpayers  who were  required  to  report  SPT  decreased  compared  to  the  previous  year.  In  2016,  the level  of  compliance  reached  79.39%,  of  which  there  were  45,637  taxpayers  who reported  on  time  out  of  57,484  registered  taxpayers  who  are  required  to  submit  an SPT.  Furthermore,  in  2017  there  was  an  increase  in  the  number  of  registered taxpayers with SPT compared to 2016, which amounted to 70.075 taxpayers. However, in 2017 the level of compliance has decreased to only 58.64% and is at the "Medium" level because of the 70.075 registered taxpayers who are required to submit an SPT, only 41.090 taxpayers report on time. In 2018 there was an increase in compliance by 1.86% from 2017, which was 60.50%. There are 56,533 registered taxpayers who are required to submit an SPT and who report on time are 34,203 taxpayers and are at the "Medium" level. Then in 2019 there was an increase again in the number of individual taxpayers who were registered as required to submit an SPT to 60.735, an increase of 4,202. With the number of individual taxpayers who report their SPT on time is 60,231 which  results  in  the  percentage  being  79.43%  with  high  criteria.  Furthermore,  if  the average  compliance  level  of  individual  taxpayers  in  reporting  the  annual  income  tax return for the 2015-2019 tax year, the compliance rate is 64.58%. Efforts made by KPP Pratama  Magelang  to  increase  the  number  of  mandatory  STP  reporting  for  Individual Income Taxes for 2015-2019 are to create programs in order to increase the number of annual  SPT  reports.),  Personal  counseling  to  Taxpayers  by  AR  (Account Representative)  at  KPP  Pratama  Magelang,  Extension  to  new  Taxpayers  by  the Extensification Section through "Tax Class".
Keywords: compliance level, program increases compliance level.

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).
Pajak  merupakan  sumber  utama  dalam  penerimaan  negara  serta  berkontribusi besar  dalam  pembangunan  sarana  dan  prasana  pemerintah  maupun  masyarakat umum. Dapat kita lihat di sekeliling kita kontribusinya dalam pembangunan negara ini, seperti fasilitas kesehatan, jalan umum, pendidikan, serta sarana dan prasarana umum lainnya.  Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  sekarang  ini  menggunakan self
assessment System . Sistem ini menuntut peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Wajib  Pajak  diberi  wewenang  untuk  menghitung  dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang  melalui  Surat  Pemberitahuan  (SPT). Sedangkan  pihak  fiskus  diberi  wewenang  untuk  mengawasi  sesuai  undang-undang perpajakan  yang  berlaku.  Tujuan  diberlakukan  system  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah wajib pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.
Secara  singkat  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  setiap  bulannya  para  wajib  pajak wajib  menghitung  sendiri  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  atau  dipotong (self assessment) lalu  kemudian  wajib  pajak  melakukan  pembayaran  sebesar  pajak terutang  melalui  bank  persepsi,  kantor  pos,  ataupun  juga  dapat  melalui  Anjungan Tunai Mandiri. Setelah itu, para wajib pajak diwajibkan melaporkan pajak yang sudah dibayar atau dipotong melalui Surat pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah  surat  yang  digunakan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  jumlah  pajak  yang  telah mereka  bayarkan  kepada  Negara.  SPT  berisi  informasi  mengenai  jumlah  pajak terutang  serta  pelunasan  pajak  yang  telah  dilakukan  dalam  periode  tertentu.  Segala informasi  yang  dituliskan  dalam  SPT  harus  benar,  lengkap  dan  jelas  sesuai  dengan keadaan sebenarnya.
Terkait  dengan  pelaporan  SPT  Tahunan  ini  ternyata  masih  terdapat  masalah pada  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  melaporkan  SPT  tahunan  Pajak Penghasilan mereka di Kantor Pelayanan Pajak Magelang. Masih terdapat Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  tidak  melaporkan  SPT  mereka  tepat  waktu  walaupun  mereka sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang wajib lapor SPT, dan tidak sedikit pula wajib pajak  yang  sama  sekali  tidak  melaporkan  SPT  mereka.  Hal  ini  sangat  berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak di Magelang. Oleh karena itu  diperlukan  upaya-upaya  yang  baik  supaya  pelaporan  SPT  tahunan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pajak  penghasilah  bias  meningkat,  serta  bagaimana  program-program yang  dilaksanakan  meningkatkan  pula  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya membayar  pajak,  dimana  pajak  sangat  diperlukan  untuk  modal  dalam  pembangunan nasional.
Dengan meningkatnya jumlah pelaporan pajak orang pribadi dalam hal ini pajak penghasilan  maka  akan  terjadi  sikap  cinta  kepada  tanah  air  serta  menimbulkan kesadaran bahwa Negara kita membutuhkan modal dalam pengabangunan yang salah satunya dari sektor perpajakan.
Berdasakan  uraian  yang  ada  dalam  pendahuluan  diatas,  identifikasi  masalah untuk  penelitian  ini  adalah  upaya  apa  saja  yang  di  lakukan  KPP  Pratama  Magelang dalam  meningkatkan  Kepatuhan  wajib  pajak  oaring  pribadi  dalam  pelaporan  SPT tahuan  pajak  penghasilan  tahun  2014-2018.  Adapun  pertanyaan  penelitian  yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1.  Bagaimana  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Pelaporan  SPT Tahunan  Pajak  Penghasilan  dengan  menggnakan  system  E-SPT  tahun  pajak 2015-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang?
2.  Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  pelaporan  SPT Tahunan Pajak penghasilan?
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam pelaporan  SPT  tahunan  pajak  Penghasilan  di  KPP  Pratama  Magelang,  dan  untuk mengetahui  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Magelang  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  pelaporan  SPT  tahunan pajak Penghasilan.

## TINJAUAN TEORITIS
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  setiap  warga  negara  kepada  Negara  guna keberlangsungan pembangunan Negara itu sendiri. Terdapat banyak pengertian pajak menurut  para  ahli  sesuai  dengan  sudut  pandang  masing-masing,  namun  dalam banyaknya pengertian tersebut, sesungguhnya memiliki inti makna yang sama. Berikut pengertian  pajak  menurut  undang-undang  dan  beberapa  ahli  yang  didapat  dari berbagai  sumber.  (Pasal  1  Undang-Undang  nomor  28  tahun  2007  Perubahan  ketiga atas  Undang-Undang  nomor  6  tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan).  “Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum. (Prof. Dr.P.J.A Adriani, 2013:34 ).
Unsur- unsur pajak menurut Mardiasmo (2018:1), adalah sebagai berikut :
1.  Iuran dari rakyat kepada Negara.
2.  Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah  Negara.  Iuran  tersebut  berupa  uang (bukan barang).
3.  Berdasarkan undang-undang.
4.  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya.
5.  Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6.  Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara,  yakni  pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Kemudian fungsi dari pajak adalah untuk ; budgetair (Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai   pengeluaran-pengeluarannya),  mengatur  (Pajak sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang  sosial  dan  ekonomi). Mardiasmo (2018:2).  Terdapat  tiga  system  pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia, yaitu :
1. Official  Assessment  System (jumlah  pungutan  pajak  ditentukan  oleh  filkus/ pemerintah kepada wajib pajak, dimana filkus berperan penuh dalam menentukan pungutan pajak.
2.  Self  Assessment  System (suatu  system  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menentukan  sendiri  besar  pajak  yang terutang).
3.  With  Holding  System  ( Adalah  suatu  system  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.)
Pada  saat  ini  system  pungutan  yang  dipakai  dalam  pemungutan  pajak  adalah dengan  system Self  Assessment  System ,  dimana  wajib  pajak  diberikan  kesempatan untuk  langsung  menghitung  dan  melaporkan  pajak  dalam  hal  ini  SPT  yang  akan  di setorkan ke pemerintah secara mandiri.
Berdasarkan pasal 1 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2017 “Wajib Pajak adalah orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan. ”Menurut Wikipedia pengertian dari wajib Pajak  Orang  Pribadi  adalah  setiap  orang  pribadi  yang  memiliki  penghasilan  diatas penghasilan tidak kena pajak.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  yang  terutang  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan. ”Mardiasmo  (2018:23).  Menurut  Waluyo (2010:38)  “SPT  Tahunan  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  yang  terutang  dalam  satu  tahun pajak.”
Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak ata s  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  suatu  tahun  pajak.”Dari pengertian  diatas  maka  Pajak  Penghasilan  merupakan  pajak  yang  harus  ditanggung oleh  subjek  pajak  (yang  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan perpajakan)  atas  penghasilan  yang  diperolehnya  dalam  satu  tahun  pajak,  serta  yang berhak  memungut  Pajak  Penghasilan  adalah  Pemerintah  Pusat  melalui  Direktorat Jenderal Pajak.Siti Resmi (2011:74)
Menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  (2018:194)  yang  dimaksud  dengan  kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena kepatuhan Wajib Pajak tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya nominal pajak yang  dibayarkan pada  kas  negara.  Karena  pembayar  pajak  terbesar  sekalipun  belum  tentu  memenuhi kriteria  sebagai  Wajib  Pajak  yang  patuh,  jika  masih  memiliki  tunggakan  maupun keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunkan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Creswell  (2001), penelitian  kualitatif  adaalah  penelitian  yang  secara interpretative dengan  melibatkan peneliti  secara  langsung.  Jenis  penelitian  ini  untuk  memahami  kontek  dari  suatu permasalahan
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam mengumpulkan  data.  Menurut  Robert  (2007),  teknik  ini  bertujuan  untuk membandingkan  data  dan  informasi  dari  berbagai  sumber  dengan  teori yang  relevan. Adapun  jenis  data  yang  digunakan  ada  dua  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  peneliti langsung  guna  menjawab  permasalahan  serta  tujuan  penelitian  (Maholtra,  2007). Kedua  data sekunder  yang  diperoleh  peneliti secara  tidak  langsung  untuk  menunjang data primer.
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang telah ada di Kantor Pelayanan Pajak Magelang berupa data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015-2019, data primer  diolah  untuk  menganalisis  presentase  wajib  pajib  pajak  yaitu  dengan membandingkan  jumlah  wajib  pajak  yang  melapor  SPT  tahunan  tepat  waktu  dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT tahunan PPh kemudian dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut :
x100%
Dan  hasil  perhitungannya  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  dalam  pelaporan  SPT  tahunan.  Kemudian  untuk  mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan kriteria sebagai berikut :
Tabel Kriteria tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Persentase Keterangan 86-100% Sangat Tinggi 71-85% Tinggi 56-70% Sedang 41-55% Rendah <40% Sangat Rendah
Sumber : adaptasi dari Agip dkk, (2009:41)

## HASIL PENELITIAN
1.  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang
Laporan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib Lapor SPT Tahunan Pajak Pajak Penghasilan, dan jumlah Pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak 2015-2019. Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar (1) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib Lapor SPT PPh (2) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan PPh (3) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu (4) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan PPh Tidak Tepat waktu (5)= (3)-(4) 2015 115,216 79,383 58,319 36,205 22,114 2016 125,299 57,484 54,667 45,637 9,030 2017 134,381 70,075 55,509 41,090 14,419 2018 144,587 56,533 54,742 34,203 20,539 2019 157,654 60,735 57,895 47,817 10,078
Sumber : PDI KPP Pratama Magelang 2020
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015-2019.
No. Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT tepat waktu Persentase Kriteria 1 2015 79,383 36,205 45,60% Rendah 2 2016 57,484 45,637 79,39% Tinggi 3 2017 70,075 41,090 58,64% Sedang 4. 2018 56,533 34,203 60,50% Sedang 5 2019 60,735 47,817 78,73% Tinggi Rata-rata tingkat kepatuhan 64,58% Sedang
Sumber : Olahan Data PDI Pratama Magelang 2020
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang
Ket :
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT tepat waktu
Berdasarkan tabel dan gambar diatas maka dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang  mengalami  peningkatan  dan  penurunan  yang fluktuatif.  Pada  tahun  2015,  dari  79,383  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  wajib  lapor  SPT hanya  36,205  Wajib  Pajak  saja  yang  lapor  tepat  waktu.  Jumlah  ini  menggambarkan tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan tahun 2015 sebesar 45,60% atau berdasarkan pedoman yang digunakan hanya mencapai tingkat “Rendah”, karena tidak mencapai jumlah separuhnya.
Kemudian  tahun  2016  terjadi  peningkatan  kepatuhan  cukup  tinggi  dibanding tahun- tahun sebelumnya dan mencapai tingkat “tinggi”, walaupun jumlah Wajib Pajak terdaftar  yang  wajib  lapor  SPT  mengalami  penurunan  dibanding  tahun  sebelumnya. Pada  tahun  2016  tingkat  kepatuhannya  mencapai  79,39%,  dimana  terdapat  45,637 Wajib Pajak yang lapor tepat waktu dari 57,484 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT.
Selanjutnya,  pada  tahun  2017  terjadi  penambahan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar Wajib  SPT  dibanding  tahun  2016,  yaitu  berjumlah  70,075  Wajib  Pajak.  Namun,  pada tahun  2017  tingkat  kepatuhannnya  mengalami  penurunan  pada  tingkat  58,64%  saja dan berada pada tingkat “Sedang” karena dari 70,075 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT, hanya 41,090 Wajib Pajak saja yang lapor tepat waktu.
Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kepatuhan sebesar 1,86% dari tahun 2017, yaitu  sebesar  60,50%.  Terdapat  56,533  Wajib  Pajak  terdaftar  wajib  SPT  dan  yang lapor  tepat  waktu  sejumlah  34,203  Wajib  Pajak  da n  berada  pada  tingkat  “Sedang”. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT menjadi 60,735 kenaikannya sebesar 4,202. Dengan jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pelaporan  SPT  tepat  waktu  adalah 60,231  dengan  yang  mengakibatkan  presentasenya  menjadi  79,43%  dengan  kriteria
tinggi  Apabila  dirata-rata  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam pelaporan  SPT  Tahunan  pajak  penghasilan  tahun  pajak  2014-2018,  tingkat kepatuhannya adalah 64,58%.
2.  Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk meningkatan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
a.  Melaksanakan program penyuluhan rutin (sit in)
Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang salah  satunya  adalah  melaporkan  SPT  Tahunan  tepat  waktu  masih  menjadi hambatan  dalam  mencapai  target  penerimaan  pajak  di  Magelang.  Untuk  itu, KPP  Pratama  Magelang  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  Magelang  melalui  program  Penyuluhan  rutin (sit  in). Program  ini diselenggarakan  dengan  mengirimkan  beberapa  petugas  pajak  dari  KPP Pratama  Magelang  ke  perusahaan,  lembaga,  institusi,  dan  instansi  tertentu yang ada di Magelang.
Sebelum  melakukan  Penyuluhan,  KPP  Pratama  Magelang  mengirimkan surat  penawaran  sosialisasi/penyuluhan,  kemudian  petugas  pajak  memberi penyuluhan  perpajakan  yang  didalamnya  berisi  pengetahuan  akan  pentingnya membayar pajak dan lapor pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah  ditentukan  dalam  undang-undang  perpajakan.  Dalam  program  ini,  Wajib Pajak dapat berinteraksi secara langsung dengan petugas pajak sehingga para wajib  pajak  dapat  bertanya  seputar  kewajiban  perpajakan  ataupun menyampaikan keluh, kesah serta masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Dapat  diketahui  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  lapor  SPT Tahunan  Pajak  penghasilan  tepat  waktu  pada  tahun  2015  berjumlah  32,854 Wajib  Pajak  dari  70,273  wajib  pajak  terdaftar  wajib  lapor  SPT.  Jumlah  ini mengalami  penambahan  pada  tahun  2016,  yaitu  dari  79,383  Wajib  Pajak terdaftar  wajib  lapor  SPT,  terdapat  36,205  Wajib  Pajak  yang  lapor  SPT  tepat waktu. Begitu juga dengan tahun 2017, jumlah yang lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan  tepat  waktu  mencapai  45,637  Wajib  Pajak.  Angka  ini  dapat memberi  bukti  keberhasilan  program  penyuluhan  rutin  yang  dilakukan  KPP Pratama Magelang.
b.  Penyuluhan  secara  personal  kepada  Wajib  Pajak  oleh  AR (Account Representative) di KPP Pratama Magelang
Wajib  Pajak  mendatangi  Kantor  pajak  dan  menemui  AR  yang  telah ditunjuk  untuk  mendampingi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  mereka.  AR  adalah  petugas  pajak  yang  melakukan pengawasan, serta memberi bimbingan kepada wajib pajak yang ditanganinya atas  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Kewajiban  AR  kepada  Wajib Pajak  yang  ditanganinya  adalah  memberikan  informasi  atau  hal  lain  yang dibutuhkan  Wajib  Pajak  terkait  hak  dan  kewajiban  pemenuhan  perpajakan, melayani  Wajib  Pajak  dalam  rangka  konsultasi  mengenai  permasalahan  yang
dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. AR dituntut untuk selalu  memberikan  respon  yang  efektif  dan  professional  dalam  menanggapi setiap  permasalahan  yang  dialami  Wajib  Pajak  yang  menjadi  tanggung  jawab AR  tersebut.  AR  juga  mempunyai  tugas  melakukan  kunjungan/visitasi  pada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya, yang hasil dari visitasi tersebut akan digunakan untuk memperbaharui data Wajib Pajak.
c.  Penyuluhan  kepada  Wajib  Pajak  baru  oleh  Seksi  Ekstensifikasi  melalui “Kelas Pajak”.
“Kelas  Pajak”  diadakan  setiap  hari  pada  jam  kerja  di  KPP  Pratama Magelang.  Kelas  ini  dibimbing  oleh  petugas  pajak  yang  ditunjuk  oleh  Kepala Kantor  untuk  memberi  pengetahuan  perpajakan  kepada  masyarakat  yang datang  ke  KPP  Pratama  Magelang,  khususnya  masyarakat  yang  baru mendaftar menjadi wajib pajak. Wajib Pajak baru akan diberi arahan mengenai cara pembayaran pajak yang benar, cara pelaporan SPT yang baik dan benar, dan  pentingnya  menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Dengan  adanya  kelas pajak  ini,  maka  para  wajib  pajak  baru  memiliki  bekal  pengetahuan  perpajakan sehingga  kedepannya  mereka  dapat  menjalankan  kewajiban  perpajakan mereka dengan baik.
d.  Program  rutin  tahunan “SPECTAXCULAR” oleh  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
Program ini diadakan tiap tahun pada awal bulan maret, dimana bulan ini  menjadi  bulan  lapor  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  bagi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi.  Program  ini  berisi  hiburan-hiburan  seni,  namun  didalamnya KPP  Pratama  Magelang  juga  melakukan  sosialisasi  pajak  kepada masyarakat  umum.  Program  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman tentang  pajak  kepada  masyarakat  umum.  Masyarakat  dapat  bertanya seputar  pajak  dan kewajiban  pajak  mereka di  “Pojok Pajak”  yang terdapat pada  Program  ini.  Melalui “SPECTAXCULAR” KPP  Magelang  berharap kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban  perpajakan  mereka  dan  akan meningkat dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan mereka tepat waktu.

## e.  Sanksi Perpajakan
Terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  melaporkan  SPT  Tahunannya  sampai batas  waktu  berakhir,  maka  KPP  Pratama  Magelang  akan  menerbitkan  surat teguran. Apabila Wajib Pajak mengabaikan surat teguran tersebut, maka Wajib Pajak  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan,  yaitu Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  apabila  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terlambat  atau  tidak  melaporkan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  Wajib  Pajak  tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,00.
Sanksi terkait pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan  Pasal  38  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
“Setiap  orang  karena  kealpaannya  Tidak  menyampaikan  Surat Pemberitahuan;  atau  Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan,  tetapi  isinya  tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar Sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13A,  di  denda  paling  sedikit  1  (satu)  kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang  bayar,  atau  dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  pelaporan  SPT  dengan menggunakan  system  E-STP  Tahunan  Pajak  Penghasilan  di  KPP  Pratama Magelang  tahun  pajak  2015  tingkat  kepatuhannya  menjadi  sebesar  45,60%. Namun  pada  2016  terjadi  peningkatan,  yaitu  persentase  kepatuhannya  mencapai 79,39%.  Kemudian  pada  tahun  2017  kembali  terjadi  penurunan  yaitu  menjadi 58,64%  saja,  dan  pada  2018  mengalami  peningkatan  mencapai  angka  60,50%, dan  pada  tahun  2019  terjadi  peningkatan  kembali  pada  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi yang terdaftar wajib SPT menjadi 60,735. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi  yang  melakukan  pelaporan  SPT  tepat  waktu  adalah  60,231  dengan  yang mengakibatkan  presentasenya  menjadi  79,43%  kriteria,  jika  rata-rata  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  pelaporan  SPT  tahunan  pajak penghasilan dari tahun pajak 2015- 2019 adalah 64,58%.
2.  Upaya  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Magelang  untuk  meningkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan, yaitu :
a.  Melakukan  penyuluhan  rutin (sit  in) ke  perusahaan,  lembaga,  institusi,  dan instansi  tertentu  yang  ada  di  Magelang  untuk  sosialisasi  akan  pentingnya membayar  pajak,  serta  adanya  fasilitas  E-STP  yang  memudahkan  dalam pelaporan Pajak.
b.  Penyuluhan  secara  personal  oleh  AR (Account  Representative) KPP  Pratama Magelang kepada Wajib Pajak yang menjadi Tanggung jawabnya.
c.  Memberi sanksi perpajakan melalui penerbitan surat teguran oleh KPP Pratama Magelang  kepada  Wajib  Pajak  yang  dengan  sengaja  terlambat/tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.
d.  Melalui  Program  rutin  Tahunan “SPECTAXCULAR” yang  diadakan  setiap awal  bulan  maret  dalam  rangka  sosialisasi  ke  masyarakat  umum  akan pentingnya membayar pajak dan lapor pajak tepat waktu.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  memberikan  saran  kepada  KPP Pratama Magelang sebagai berikut :
1.  Penyuluhan/sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  adanya  system  E-STP terutama yang sudah menjadi Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan, melihat jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT tepat waktu dari tahun pajak 2014 sampai 2018 masih fluktuatif. Hal ini juga berlaku bagi Masyarakat yang baru saja menjadi Wajib Pajak, pemahaman  yang  cukup  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  dan  pelaporan pajak  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  akan memotivasi Wajib Pajak baru untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan  akan  meningkat  setiap  tahunnya  sehingga  target  penerimaan  pajak tercapai.
2.  Meningkatkan  kualitas  SDM  dan  pelayanan  yang  ada  di  KPP  Pratama  Magelang yang  dilakukan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan.  Karena  dapat  dilihat  jumlah Wajib  Pajak  yang  terdaftar  semakin  bertambah  dari  tahun  ke  tahun.  Tentu  hal  ini harus  diimbangi  dengan  kualitas  SDM  dan  pelayanan  yang  semakin  baik  pula. Pelayanan yang baik akan memberikan kemudahan dengan menggunakan system E-STP  untuk  setiap  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sehingga KPP Pratama Magelang dapat mencapai target penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno, (2014), Akuntansi Perpajakan, Edisi 3 , Jakarta: Salemba Empat. Anastasia  Diana  dan  Lilis  Setiawati.  (2010). Perpajakan  Indonesia .  Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Hidayati,  E.2013.  Evaluasi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2010-2012 di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Yogyakarta.  Disertasi  tidak  diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan . Yogyakarta: C.V Andi Offset.
Mohammad  bakhun  Effendi,  2006, Kebijakan  Perpajakan  di  Indonesia ,  Dari  Era kolonial Hingga Era orde baru, Jakarta Grahamedika Pustaka Utama.
Purwono,  Herry,  (2010), Dasar-dasar  Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak ,  Depok: Erlangga.
Rahayu,  Siti  Kurnia,  (2018), Perpajakan  Konsep  dan  Aspek  Formal ,  Bandung: Rekayasa Sains.
Resmi, Siti, (2011), Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 6 , Jakarta: Salemba Empat.
Rochmat  Soemitro,  Dewi  Kania  Sugiarti,  2004, Asas  dan  Dasar  Perpajakan ,  Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama.
Sari, Diana, (2013), Konsep dasar perpajakan . Bandung: PT. Refika Aditama. Soemarso,  (2007), Perpajakan  pendekatan  Komprehensif ,  Jakarta:  Salemba Empat.
Suandy, Erly, (2011). Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
Supramono, Theresia Woro Damayanti, 20101, Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan , Yogyakrta: Andi