## PROBLEMATIKA ZAKAT KORPORASI DI INDONESIA
Muhammad Rizki 1 , Mahbubi Ali 2 , Hendri Tanjung 3
1 Institut Agama Islam Tazkia Sentul City, Bogor. Email: rizkiminpalu@gmail.com
2 International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia Email: mahbubi.ali83@gmail.com
3 Universitas Ibn Khaldun Bogor Email: hendri.tanjung@gmail.com

## Abstrak
Zakat korporasi merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan seperti yang telah disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 3 tahun 2009, dan juga telah disebutkan dalam Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c  dan  ayat  (3),  banyak  perusahaan  berlabel  syariah  yang  tersebar  diseluruh  Indonesia  dan terhimpun dalam Daftar Efek Syariah, banyaknya perusahaan tersebut tidak berbanding lurus dengan  realisasi  zakat  perusahaan  yang  diterima  oleh  lembaga  penghimpun  zakat  seperti BAZNAS.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  wawancara mendalam sebagai alat penggali informasi, data diolah dan divalidasi dengan metode triangulasi sebagai  alat  untuk  validasi  hasil temuan dari hasil  wawancara. Penelitian  memiliki 3 tujuan, pertama,  menganalisis  pengaruh  fatwa  terhadap  zakat  korporasi,  kedua  menganalisis  peran pemerintah dalam mendorong zakat korporasi, ketiga menganalisis permasalahan yang terjadi dalam zakat korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menujukkan bahwa fatwa MUI sifatnya tidak  mengikat,  sehingga  fatwa  sangat  mudah  disepelekan,  Pemerintah  lebih  berpihak  pada pajak  dan  CSR,  sehingga  mempengaruhi  penerapan  Fatwa  dan  UU  zakat  korporasi,  ketika perusahaan-perusahaan di hadapkan dengan regulasi pajak dan CSR yang begitu ketat, maka hal itu menjadikan zakat korporasi ini dipandang sebelah mata, begitupula dengan perumusan Undang-Undang  Zakat  ini  yang  tidak  memiliki  regulasi  untuk  mewajibkan  muzakki  dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat korporasi.
Kata Kunci: Fatwa MUI, UU Zakat No 23/2011, BAZNAS, CSR

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Didalam  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Keputusan  Komisi  B-1  Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III Tentang Masa’il Fiqhiyah Mu’ashirah (Masalah Fiqih  Kontemporer)  tertulis  bahwa  Di  Indonesia,  salah  satu  forum  ulama  yang  dapat mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sebagai salah satu institusi pemberi  fatwa  hukum  Islam  secara  yuridis-filosofis  kedudukannya  diakui  dalam  konstitusi Indonesia.  Pada  akhir  januari  2009  lalu,  MUI  melalui  Forum  Ijtima’  Ulama  III,  telah menetapkan fatwa yang mewajibkan Zakat Korporasi (Korporasi).
Dalam  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Berdasarkan  dalil  dari  beberapa kalkulasi  ini,  nampaknya  MUI  sebagai  lembaga  masyarakat  yang  mengayomi  kepentingan umat tidak tinggal diam dan andil dalam program pemerintah ini. Oleh sebab itu, jika potensi zakat ini bisa digali dengan baik dan pimpinan BUMN menyadari bahwa zakat bukan untuk
kepentingan kelompok tertentu,  maka  Indonesia  tak akan lagi berhutang  ke luar negri.  Atas landasan filosofis inilah MUI mengeluarkan fatwa wajibnya zakat bagi perusahaan, dalam hal ini  MUI  menyatakan  :  ‘Perusahaan  yang  telah  memenuhi  syarat  wajib  zakat,  wajib mengeluarkan  zakat,  baik  syakhsiyyah  i’tibariyyah  ataupun  sebagai  pengganti  (wakil)  dari pemegang saham.
Betapapun demikian, jika berbicara dimensi fatwa tentunya tidak bisa lepas dari siftnya yang  relatif  dan  tentatif  menyangkut  permasalahan  muamalah.  Fatwa  dapat  menjawab permasalahan keagamaan baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya yang dilakukan dengan cara analisis masalah, dengan demikian maka esensi dari fatwa tersebut erat kaitannya dengan ijtihad. (Fatah, 2006)
Fatwa dalam kaitannya dengan hasil ijtihad tentu menuai metodologi dalam mekanisme perumusannya. Fatwa tidak akan terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad dengan segala perangkatnya.  Hal  ini  dilakukan  oleh  ulama  yang  mampu  mengangkat  permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan.(Fatah, 2006)
Informasi dari Outlook zakat Indonesia 2019 yang diambil dari situs remsi BAZNAS bahwa berbagai penelitian telah dilakukan terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Di antara  penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  Firdaus,  Beik,  Irawan,  danJuanda  (2012)  yang menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan danperusahaan. Besar potensi ini setara dengan  3,4%  PDB  Indonesia  pada  tahun  2010.Disamping  itu,  potensi  penghimpunan  zakat dapat  mencapai  3,4%  dari  total  PDB  apabila  zakat  ditetapkan  sebagai  pengurang  pajak (Sudibyo, 2018). Adapun besaran potensi dimaksud pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun Rupiah, sedangkan berdasarkan statistik zakat nasional tertulis bahwa zakat yang terhimpun hanya  Rp6,224,371,269,471  dan  yang  tersalurkan  Rp4,860,155,324,445  atau  78,08%  dari zakat nasional yang terhimpun atau kurang dari 1% potensi zakat nasional.
Meskipun dana zakat yang diterima pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,  namun nilainya kurang dari 1% dari besaran potensi zakat tahun 2017. Hal ini selaras dengan pendapat Khamis dkk (2014) yang menyatakan bahwa mayoritas orang Muslim sangat  memperhatikan  pembayaran  zakat  fitrah,  namun  tidak  untuk  zakat  pendapatan  atau zakat maal.
Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87.5% penduduk Muslim.. Siswantoro dan Nurhayati (2012) dan Mukhlis dan Beik (2013) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.
Salah  satu  kemungkinan  utama  adanya  ketimpangan  tersebut  adalah  realitas  bahwa masih banyak muzaki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran data dari muzaki  tidak  terdata  oleh  pengelola  zakat  (Uzaifah  2007,  Infoz  2011,  Huda  dan Sawarjuwono:2013). Rendahnya kepercayaan masyarakat  terhadap lembaga pengelola  zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat  luas  adalah hal  yang membuat  kepercayaan masyarakat  rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Hafiduddin2011, Wahid dkk2009). Hal ini menunjukkan kepatuhan
masyarakat  dalam  membayar  zakat  berbanding  lurus  dengan  peran  dari  institusi  pengelola zakat. Peningkatan profesionalisme lembaga zakat, melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal  transparansi  pengelolaan,  sosialisasi,  dan  administrasi,  akan  meningkatkan  preferensi masyarakat  untuk  membayar  zakat  melalui  lembaga  tersebut  dan  dampaknya  akan  dapat meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat (Mukhlis dan Beik;2013).
Salah  satu  sumber  zakat  di  Indonesia  berdasarkan  fatwa  MUI  adalah  Zakat Koporasi/perusahaan, yang mana pada hal ini Zakat korporasi/perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin  baik  dan  harus  didukung  dengan  pelaksanaan  sistem  yang  jelas  sebagai  upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak  sebagai  amil  (pengelola)  dengan  mengembangkan  pengumpulan  dana  zakat  dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian Zakat Korporasi  dalam  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  sangat  penting  sebagai  konsep  dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan. (Batu Bara, 2012)
Zakat Korporasi sampai saat ini telah diterapkan oleh unit–unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat artinya unit bisnis syariah merupakan  unit  bisnis  yang  berorientasi  pada  zakat  (zakah  oriented)  dan  tidak  hanya berorientasi  pada  profit  (profit  oriented)  saja,  sehingga  perusahaan  akan  mewujudkan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja  (performance)  perusahaan,  tetapi  sebaliknya  zakat  akan  menjadi  ukuran  kinerja perusahaan. (Batu Bara, 2012)
Adapun perusahaan yang berlabel syariah saat ini merupakan perusahaan yang terdaftar dalam  Daftar  Efek  Syariah  (DES),  yang  mana  DES  adalah  kumpulan  Efek  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam- LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. Dan pada keputusan  dewan  komisioner  OJK  No:  Kep-29/D.04/2019  tgl  23  Mei  2019  bahwasannya perusahaan yang terdaftar di DES thun 2019 adalah 408 perusahaan, yang dalam artian sesuai dengan  pengertian  DES  adalah  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip-prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  dalam  artian  seharusnya  mengeluarkan  Zakat Korporasinya.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mencari tahu sejauh apa Fatwa MUI tentang wajibnya zakat korporasi diterapkan di Indonesia, dalam hal ini MUI menyatakan : ‘Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan  zakat,  baik  syakhsiyyah  i’tibariyyah  ataupun  sebagai  pengganti  (wakil)  dari pemegang  saham.’,  selain  itu  tujuan  kedua  dari  penelitian  ini  juga  mencari  tahu  peran pemerintah dalam mendorong Zakat Korporasi ini sesuai dengan UU Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perniagaan/perdagangan dan badan usaha /perusahaan, dari
dua  landasan  hukum  tersebut  menjadi  dasar  peneliti  dalam  mengetahui  permasalahan  yang terjadi dalam penghimpunan zakat korporasi di Indonesia.

## Data dan Metodologi
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. (Moleong, 2018)
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara para pakar di bidang zakat korporasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yaitu sumber pustaka baik buku, jurnal maupun internet.

## KAJIAN PUSTAKA Landasan Syariah
Landasan  hukum  kewajiban  zakat  dalam  perusahaan  adalah  nash-nash  yang  bersifat umum seperti termaktub dalam QS. At-Taubah 103,
ْ ذُخ ْ ْ نِم ْ ْ مِِلِاَو مَأ ْ ْ ةَقَدَص ْ ْ مُهُرِ هَطُت ْ ْ مِهيِ كَزُ تَو ْ اَِبِْ ِْ لَصَو ْ ْ مِه يَلَع ْ ۖ ْ ْ نِإ ْ َْكَت َلََص ْ ْ نَكَس ْ ْ مَُلِ ْ ۖ ْ ُْ للّاَو ْ عيَِسَ ْ ْ ميِلَع ْ ْ:ةبوتلاْةروس( 103 ْ)
Artinya: Ambillah  zakat  dari sebagian  harta mereka, dengan zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At- Taubah 103)
Juga merujuk kepada sebuah hadits Imam Bukhari (hadits ke 1448 dan dkemukakan kembali  dalam  hadits  ke  1450  dan  1451)  dari  Muhammad  Bin  Abdulah  Al-Anshary  dan bapaknya,  ia  berkata  bahwa  Abu  Bakar  r.a.  telah  menulis  sebuah  surat  yang  berisikan kewajiban yang dperintahkan oleh Rasulullah SAW:
ْ نِك لاْىَل  يَلْ ِبَِأْ نَعِْ يِفَق  ثلاَْناَم ثُعْ نَعْ كيِرَشْاَنَ ث دَحْ عيِكَوْاَنَ ث دَحٍْد مَُمُُْن بُّْيِلَعْاَنَ ث دَح َْلاَقَْةَلَفَغِْن بِْد يَوُسْ نَعِْ يِد ِْه يَلَعُْ للّاْى لَصِْ ِب نلاُْقِ دَصُمَْنََءاَج
َْي شَخٍْعِمَت ُمَُْ يَْبُْق رَفُ يْ َلََوْ ٍقِ رَفَ تُمَْ يَْبُْعَم ُيُْ َلَِْهِد هَعْ ِفُِْت أَرَ قَوِْهِدَيِبُْت ذَخَأَفَْم لَسَو ْ نَأْ َبََأَفٍْةَمَل مَلُمٍْةَميِظَعٍْةَقاَنِبْ لُجَرُْهَتََأَفِْةَقَد صلاَْة
ْْىَر خُِبُِْهَتََأَفْاَهَذُخ َيَْ ْ ُْ للّاْى لَصِْ للّاَْلوُسَرُْت يَ تَأْاَذِإْ ِنُِّلِظُتٍْءاََسَُّْيَأَوْ ِنُِّلِقُتٍْض رَأُّْيَأَْلاَقَوْاَهَذَخَأَفْاََنَوُد ْ ٍْمِل سُمٍْلُجَرِْلِبِإَْراَيِخُْت ذَخَأْ دَقَوَْم لَسَوِْه يَلَع ْ ْ)هجامْنباْهاور( ْ
ْ
“Telah  menceritakan kepada kami Ali  bin Muhammad berkata,  telah menceritakan  kepada kami Waki’ berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Usman Ats Saqafi dari Abu Laila  Al  Kindi  dari  Suwaid  bin  Ghaflah  ia  berkata,  Penarik  zakat  Rasulullah  SAW  datang kepada  kami,  lalu  ku  pegang  tangannyadan  aku  bacakan  dihadapannya:  tidak  boleh memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua oang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan  setiap  orang  menjadi  lebih  sedikit)  karena  takut  zakat,  kemudian  datanglah seorang  laki-laki  kepadanya  dengan  membawa  seekor  unta  besar  yng  banyak  dagingnya, namun ia enggan menerimanya, setelah itu, lelaki tersebut datang lagi dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu iapun menerimanya. Ia berkata: bumi mana yang akan aku pijak, langit
mana  yang  aku  menaungiku,  jika  aku  mendatangi  Rasulullah  SAW  dengan  membawa  unta terbaik seorang laki-laki muslim (HR. Ibnu Majah).
Hadits tersebut pada awalnya, berdasarkan asbab al-wurudnya adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukaan dalam berbagai kitab fiqh Abu Ubaid al-Qasam bin Salaam kitab Al-Amwaal. Akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) dipergunakan  pula  untuk  berbagai  syirkah  dan  perkongsian  serta  kerjasama  usaha  dalam berbagai bidang. Apalagi Syirkah dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkn oleh ajaran Islam sebagaimana dikemukakan oleh sbuah hadits dalam riwayat Abu Dawuddari  Abu  Hurairah  r.a  yng  dimarfu’kannya  (di  nisbatkan  kepada  Rasul  SAW)  beliau bersabda,
ِْ يِم ي  تلاَْنا يَحْ ِبَِأْ نَعِْناَقِر بِ زلاُْن بُْد مَُمُْاَنَ ث دَحُّْيِصيِ صِم لاَْناَم يَلُسُْن بُْد مَُمُْاَنَ ث دَح ُْهَعَ فَرَْةَر  يَرُهْ ِبَِأْ نَعِْهيِبَأْ نَعْ ْ َلَْاَمِْ يَْكيِر شلاُْثِلَثََْنََأُْلوُقَ يَْ للّاْ نِإَْلاَقْ
ْ)دوادْوبأْهاور(ْاَمِهِن يَ بْ نِمُْت جَرَخُْهَناَخْاَذِإَفُْهَبِحاَصْاَُهُُدَحَأْ نَُيَ
ْ
ْ
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishishi, telah menceritakan kepada  kami  Muhammad  bin  Zibriqan,  dari  Abu  Hayyan  At-Taimy,  dari  ayahnya  dari  Abu Hurairah r.a dan ia marafa’kannya Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang  diantara mereka berkhianat kepada sahabatnya, apabila ia mengkhianatinya, mka Aku keluar dari keduanya (HR. Abu Daud)
Berdasarkan  hadits-hadits  tersebut,  keberadaan  perusahaan  sebagai  wadah  usaha menjadi badan hukum. Karena itu Muktmar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab  1404)  menyatakan  bahwa  kewajiban  zakat  sangat  terkait  dengan  perusahaan,  dengan catatan  antara  lain  adanya  kesepakatan  sebelumnya  antara  pemegang  saham,  agar  terjadi keridhaan  dan  keikhlasan  ketika  mengelurkannya.  Kesepakatan  tersebut  seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat, Prusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk kedalam syakhsan I’tibaran (badan hukum yang dianggap orang)  atau  syakhsan  hukmiyah  menurut  Mustafa  Ahmad  Zarqa,  Oleh  karena  itu  antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan  juga  menjalin  kerja  sama.  Segala  kewajiban  dan  hasil  akhirnya  pun  dinikmati  secara bersama,,  termasuk  didalamnya  kewajiban  kepada  Allah  SWT  dalam  bentuk  zakat,  Tetapi diluar  Zakat  Korporasi,  tiap  individu  juga  wajib  mengelurkan  zakat  setiap  bulan  (setiap meneima gaji), sesuai dengan penghasilan dan juga nishabnya (Hafidhuddin, et al, 2015).

## Pandangan Ulama tentang Zakat Korporasi
Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya,  yaitu  dari  modal  dan  keuntungan  investasi,  setelah  setahun,  seperti  yang berlaku  pada  zakat  ternak  dan  barang  dagang.  Hal  itu  oleh  karena  hubungan  antara  modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas.Besar zakatnya adalah 2.5%.Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan  itu  diperoleh  tanpa  menunggu  masa  setahun,  baik  modal  itu  tetap  seperti  tanah
pertanian  maupun  tidak  tetap  seperti  lebah  madu.Besar  zakatnya  adalah  10%  atau  5%. (Qardawi,  2004)  Pandangan  sempit  tentang  kekayaan  apa  saja  yang  wajib  zakat  itu sesungguhnya  merupakan  pendangan  lama  yang  sudah  dikenal  semenjak  zaman  salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka mazhab Zahiri terkemuka, Ibnu Hazm dan dalam zaman modern  ini  didukung  oleh  Syaukani  dan  Sadik  Hasan  Khan  sehingga  sampai  berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan dan buahan segar tidak wajib zakat. (Qardawi, 2004)

## Penelitian Terdahulu
Yusuf  dan  Derus  (2013)  menyatakan  bahwa  ada  sembilan  faktor  yang  mungkin berkontribusi  terhadap  keberhasilan  pengumpulan  zakat  korporasi  di  malaysia  telah diidentifikasi  dan  merumuskan  hipotesis  tentang  itu.  adapun  9  hal  yang  dimaksud  adalah keuntungan yang relatif dari pengumpulan zakat korporasi yang menggantikan memiliki efek positif,  kedua  kompatibilitas  zakat  korporasi  dengan  norma-norma  Islam  dan  nilai  akan memiliki pengaruh positif. ketiga trialability akan memiliki dampak positif pada pengumpulan zakat  korporasi  dalam  kemampuan  Malaysia,  keempat  gambar  akan  memiliki  hubungan langsung dengan zakat korporasi oleh pengguna. kelima hasil visibilitas akan memiliki dampak positif  pada  kumpulan  zakat  korporasi.  keenam  hasil  demonstrability  kumpulan  zakat korporasi akan memiliki pengaruh positif, ketujuh voluntariness penggunaan zakat korporasi akan memiliki dampak positif, kedelapan kompleksitas sistem akan memiliki dampak negatif pada kumpulan zakat korporasi. dan kesembilan kepercayaan akan memiliki efek positif pada adopsi kumpulan zakat korporasi.
Wahab dan Rahman (2011) menyimpulkan bahwa telah mengidentifikasi metode yang tepat untuk mengevaluasi efisiensi dan pemerintahan lembaga zakat. Evaluasi tersebut sangat penting  untuk  sistem  keuangan  Islam  berfungsi  secara  efektif  untuk  mencapai  tujuan  mulia keadilan  sosial  ekonomi  melalui  tepat  distribusi  kekayaan.  kemudian  Nahar  (2017) menyebutkan  bahwa  reformasi  manajerial  konfigurasi  dalam  hal  korporatisasi  telah  dilihat secara  positif  oleh  para  pemangku  kepentingan,  Persepsi  tersebut  adalah  faktor-faktor  yang mudah  dilihat  sensitif  terhadap  demografis  jenis  kelamin  dan  pekerjaan.  Survei  juga mendokumentasikan  bukti  bahwa  latihan  korporatisasi  itu  sendiri  telah  meningkatkan keyakinan responden terhadap Institusi Zakat menjadi administrator zakat di negara. Penelitian memberikan  kontribusi  bagi  perdebatan  kebijakan  publik  mengenai  kinerja  manajemen korporatisasi  Institusi  Zakat  dari  perspektif  para  pemegang  peran.  Oleh  karenanya  sebagai contoh yaitu Potensi Zakat Bank Umum Syariah (BUS) oleh Andreani, Rakhmawati dan Fahmi (2016)  menunjukan  sangat  terbatasnya  instrument  regulasi  mengenai  Zakat  Korporasi  di Indonesia.  Dari  10  BUS  yang  menjadi  sampel  pada  penelitian  ini  hanya  tiga  bank  yang melaporkan Zakat Korporasinya pada laporan tahunannya. Dari ketiga metode yang digunakan, metode net  asset menunjukan angka Zakat  Korporasi  yang terbesar, diikuti oleh metode net invested  fund  dan  metode  2,5  %.Dari  3  metode  perhitungan  yang  disimulasikan  yaitu  2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak, Net Asset Method, dan Net Invested Fund, dapat diketahui bahwa simulasi menggunakan metode Net Asset menghasilkan jumlah zakat lebih besar dari 2 metode  lainnya.  Jika  dibandingkan  dengan  metode  2,5%  sebelum  zakat  dan  pajak,  maka perhitungan  dengan  metode  Net  invested  fund  menghasilkan  angka  4  kali  lebih  besar. Sedangkan dengan metode Net  Asset  Method  jumlah zakat  yang harus dibayarkan  adalah  6 kalinya.
Muhammad  Firdaus,  et  al    (2012)  yang  menjelaskan  bahwa  Potensi  zakat  yang diungkapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  rumah  tangga,  perusahaan,dan  menabung  potensi zakat. Potensi zakat rumah tangga dihitungberdasarkan data SUSENAS 2009 dari seluruh 33 provinsi di Indonesia menggunakanpendekatan nasi nisab. Total potensi zakat rumah tangga 2009 menggunakan berasnisab adalah 82,7 triliun rupiah. Potensi Zakat Korporasi dibedakan menjadidua kelompok; potensi zakat industri pengolahan dan zakat industri lainnya. potensi Zakat  Korporasi  dihitung  berdasarkan  ekonomi  2006  data  sensus.  Total  potensi  zakat  tahun 2006  dari  industri  pengolahan  dan  industri  lain  adalah  114  triliun  rupiah.  Jika  dihitung  dari pendapatan BUMN sendiri, total potensi zakat adalah 2,4 triliun rupiah.Potensi tabungan zakat berdasarkan  kelompok  pemilik  adalah:  untuk  BUMN  dan  pemerintah  campuran  memiliki tabungan  1,2  triliun  rupiah  dan  untuk  BUMN  dan  BUMD,  yang  merupakan  bagian  dari lembaga  non-moneter  milik  pemerintah,memiliki  tabungan  2,2  triliun  rupiah.  Potensi  zakat kelompok bank untuk 2010 adalah dibagi menjadi dua kelompok, bank Persero dan bank milik pemerintah daerah.Perhitungan menunjukkan bahwa potensi zakat grup bank Persero adalah 13triliun rupiah, sedangkan kelompok bank pemerintah daerah adalah 3 triliunrupiah. Jika saja potensi zakat milik pihak ketiga, bank syariah, dihitung, potensi zakat 2009 dari wadiah giro adalah  155  miliar  rupiahdan  dari  deposito  mudharabah,  739  miliar  rupiah.  Maka  dijelaskan pulah oleh Fikriyah dan Yasin (2017) dalam sebuah penelitian dengan metode deskriptif karena mendeskripsikan  atau  menggambarkan  tentang  potensi  dan  realisasi  penerimaan  zakat  di Indonesia  yang  mana  menjelaskan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 48% merupakan angkatan kerja yakni penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja. Potensi dan realisasi dana  zakat  di  Indonesia  pada  periode  2011-2015  mengalami  peningkatan  sejalan  dengan peningkatan  jumlah  penduduk  yang  wajib  berzakat  dan  pendapatan  per  kapita.  Namun demikian  peningkatan  penerimaan  dana  zakat  tidak  sebanding  dengan  dengan  peningkatan potensi zakat. Terjadi kesenjangan yangsangat besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Rata-rata besaran dana zakat yang diterima hanya kurang dari 1% dari total potensi yang ada.  Perlu  adanya  perhatian  dan  penanganan  dari  semua  pihak  yang  terkait.  Adanya  sinergi yang baik dari pemerintah, lembaga zakat, bank sentral, dan masyarakat dapat meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia.

## METODOLOGI

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  sedalam-dalamnya  informasi  melalui  pengumpulan data tentang fakta yang ada di lapangan (Kriyantono, 2006). Seperti dalam mendiskripsikan Problematika  Zakat  Korporasi  Di  Indonesia.  Penentuan  subjek  dan  objek  diperlukan  untuk memudahkan  penulis  mencari  informasi  dan  penentuan  informan  dalam  pengumpulan  data. Subjek  penelitian  ini  adalah  Problematika  Zakat  Korporasi  Di  Indonesia  yaitu  perusahaan- perusahaan  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Efek  Syariah  tahun  2019.  Sedangkan  objek penelitiannya adalah penerapan Fatwa MUI dan Undang-undang yang mengatur regulasi zakat korporasi di Indonesia.
Metodologi  ini  bersifat  deskriptif  dan  berlandaskan  teoritis  penelitian  kualitatif  dari segi  penelitian  lapangan  (Study  Kasus).  Yang  mana  Moleong  (2018)  menjelaskan  bahwa
deskriptif itu merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka,  hal  itu  disebabkan  oleh  adanya  penerapan  metode  kualitatif,  selain  itu  semua  yang dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  apa  yang  sudah  diteliti,  dengan demikian  laporan  penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi  gambaran penyajian  laporan  tersebut,  data  tersebut  memungkinkan  berasal  dari  naskah  wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen prbadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
Moleong (2018) menjelaskan pula bahwa penelitian lapangan (Studi Kasus) dapat juga dianggap  sebagai  pendekatan  luas  dalam  penelitian  kualitatif  atau  sebagai  metode  untuk mengumpulkan data kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya  adalah  peneliti  berangkat  ke  ‘lapangan’  untuk  mengadakan  pengamatan  tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, dalam hal  demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta.
Peneliti  mengambil  6  informan  yang  terdiri  dari  akademisi  dan  lembaga  zakat  yang mengatur pengumpulan zakat di Indonesia dalam hal ini BAZNAS. Kriteria informan tersebut antara lain Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), Direktur  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf,  dan  wakil  ketua  dewan  pertimbangan  MUI  yang masih  aktif  di  tahun  2019  ini,  begitu  pula  dengan  para  pengamat  dari  akademisi  yang mengetahui  secara  penuh  tentang  landasan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  tentang penghimpunan zakat Di Indonesia terkhusus tentang zakat korporasi. Serta dari sisi akademisi yang meneliti tentang Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia, 6 informan ini sudah cukup karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  dengan  wawancara. Penelitian kualitatif dri sisi defenisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang  memanfaatkan  wawancara  terbuka  untuk  menelaah  dan  memahami  sikap,  pandangan, perasaan, dan perilaku indivisu atau sekelompok orang (Moleong, 2018)
Peneliti  melakukan  wawancara  secara  mendalam  (depth  interview)  dengan  informan untuk  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan  secara  langsung  dan  bertatap  muka  agar mendapatkan data lengkap (Kriyantono, 2006).

## Pengolahan data dan Validasi
Triangulasi  merupakan  metode  yang  digunakan  peneliti  dalam  pengolahan  data sekaligus validasi data hasil wawancara yang mana triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebearan  melainkan  meningkatkan  pemahaman  peneliti  terhadap  data  dan  fakta  yang dimilikinya. Triangulasi juga dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat di kelompokkan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Bachri 2010)
Validitas  merupakan  tujuan  bukan  hasil,  bukan  sesuatu  yang  dapat  dibuktikan  atau dianggap  biasa-biasa  saja  atau  dalam  pengertian  lain  bahwa  validitas  data  sebaiknya  dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkugan penelitian itu sendiri, bukan sekedar persoalan metode  atau  kesimpulan  yang  terlepas  dari  konteksnya.  Ancaman  terhadap  validitas  hanya mungkin  ditangkis  dengan  bukti,  bukan  dengan  metode,  metode  hanyalah  cara  untuk mendapatkan bukti yang dapat dipakai untuk menangkis ancaman itu (Bachri, 2010)

## HASIL DAN ANALISIS Penerapan Fatwa MUI tentang Zakat Korporasi
Pada dasarnya Zakat korporasi ini belum populer, di Indonesia saja Fatwanya baru tahun 2009  walaupun  sudah  berjalan  10  tahun,  adapun  secara  Internasional  pernah  dibahas  dalam pertemuan Ulama zakat di Kuwait pada tahun 1977, bahwa perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi persyaratan sebagai muzakki, dan kita berharap sosialisasi ini terus dilakukan terkhusus kepada perusahaan yang berlabel syariah.
perusahaan  berlabel  syariah itu beberapa sudah melaksanakan cuman tata cara penghitungannya  berbeda,  ada  perusahaan  yang  menghitung  dari  keseluruhan harta  yang  dimiliki  dan  ada  yang  menghitung  dari  keuntungan  setahun  di  kali 2.5%, Zakat Korporasi ini sudah disadari, hanya saja belum masif dikerjakan oleh perusahaan  yang  lain,  ada  beberapa  perusahaan  yang  menerapkan  zakat karyawannya setiap bulan, dan adapun dengan fatwa, fatwa itu mengikat, tidak ada fatwa  yang  tidak  mengikat  seperti  permasalahan  Qurban  yang  boleh  dikirimkan keluar negeri itu juga ada fatwanya, ini bukti kalau fatwa itu mengikat. Sebenarnya belum  ada  sinkronisasi  antara  OJK  dengan  MUI  tentang  zakat  korporasi, sinkronisasi  OJK  dan  MUI  hanya  seputar  persyaratan  perbankan  dan  syariah compliance,  tapi  memang  belum  secara  eksplisit  disebutkan  disitu  bahwa  salah satu  bentuk  syariah  compliance  itu  adalah  kepatuhan  membayar  zakat. (Wawancara dengan Pakar 1 (DH), kamis 22 Agustus 2019)
Hanya  saja  ketika  fatwa  dilanggar  apakah  ada  sanksinya?  Sedangan  sanksi  itu  bukan wilayah MUI, sanksi adalah urusan pemerintah. Maka hal ini perlu kita dorong agar peraturan OJK  menyatakan  bahwa  syariah  compliance  itu  salah  satunya  adalah  membayar  zakat korporasi.
Untuk Zakat Korporasi ini boleh dikatakan levelnya agak lebih tinggi karena terkadang dalam  masyarakat  ketika  membedakan  zakat  yang  sifatnya  pribadi  (Zakat  fitrah  dan  zakat maal) relatif belum mengerti sepenuhnya.
dan adapun implementasi fatwa MUI untuk zakat korporasi sangat terbatas karena fatwa MUI itu tidak mengikat dalam artian tidak masuk dalam ranah hukum positif, tapi  Zakat  Korporasi  ini  hanya  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  kecil (perusahaan  yang  Islami)  yang  paham  tentang  kewajiban  Zakat  Korporasi  ini sesuai dengan fatwa MUI. (Wawancara dengan Pakar 2 (NH) 19 Agustus 2019).
Dalam  hal  Fatwa  MUI  itu  statusnya  tidak  mengikat  terhadap  hukum  positif,  Fatwa  akan mengikat  ketika  ada  regulasi  yang  menggunakannya  sebagai  landasan  yang  mendukung penerapan regulasi tersebut
adapun fatwa MUI itu hanya sebatas bahan pertimbangan sebuah regulator, misal ketika MUI mengeluarkan sebuah fatwa maka PSAK nya akan menjadikan fatwa tersebut sebagai landasan yang mendukung PSAK yang akan diterapkan tersebut, maka  fatwa  MUI  tentang  zakat  sudah  digunakan  BAZNAS  sebagai  landasan pertimbangan untuk mewajibkan Zakat  Korporasi,  tetapi  regulasi  untuk menarik zakat  tersebut  yang  tidak  ada  (terhalang),  dan  BAZNAS  tidak  bisa  memaksa, BAZNAS hanya memfasilitasi pembayaran zakat saja. (Wawancara dengan Pakar 3 (MHZ) Selasa 27 Agustus 2019)
Maka  sifat  fatwa  yang  tidak  memberikan  sanksi  bagi  pelanggarnya  menjadikan  sifat hukum zakat korporasi ini menjadi tidak wajib, dan fatwa hanya mengikat dalam hukum Islam saja (dalam pribadi perorangan) tetapi tidak mengikat terhadap regulasi (hukum positif).
Fatwa MUI tentang zakat korporasi yang mana perusahaan juga bisa disebut syakhsiyah I’tibariyah karena perusahaan memiliki karakteristik yang menyerupai golongan yang harus membayar zakat karena mengasilkan keuntungan yang tumbuh dan berkembang dan nishabnya secara analogi sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.
Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan belum terlalu banyak perusahaan yang mempraktekkannya,  karena  ada  isu  utama  yang  membahas  tentang  Zakat Korporasi,  yaitu  pertama  dari  sisi  kepemilikan  (milik  muslim/non  muslim), kemudian  kedua  berhubungan  keputusan-keputusan  dalam  sebuah  perusahaan selalu dipengaruhi oleh stakeholder, seperti rapat umum pemegang saham dll, dan zakat ini merupakan salah satu pertimbangan sedangkan perusahaan di Indonesia di  wajibkan  membayar  pajak  dan  CSR  dan  ada  sanksinya  dari  pemerintah. (Wawancara dengan Pakar 4 (RAK) Kamis 29 Agustus 2019)
Maka  fatwa  Zakat  korporasi  ini  hanya  wajib  dalam  agama  tapi  secara  sistem  tidak memberikan sanksi ketika kewajiban tidak dilakukan, untuk zakat perindividu saja sangat sulit menrapkannya apalagi untuk Zakat Korporasi.
Dalam penerapan fatwa Zakat Korporasi ini pasti di peruntukkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh muslim, dan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah belum  tentu  pemiliknya  muslim,  dan  tidak  ada  jaminan  bahwa  perusahaan- perusahaan  tersebut  dimiliki  oleh  muslim,  dan  kemudian  dia  mau  membayarkan zakat korporasi, bahkan banyak perusahaan syariah tapi tidak dimiliki oleh muslim (Wawancara dengan Pakar 5 (YW) Jumat 23 Agustus 2019)
Penerapan  fatwa  dapat  di  lihat  dari  beberapa  perspektif,  pertama  adalah  dari  sisi sosialisasi dari pihak pemangku kepentingan, baik itu regulator, baznas, laz, dll yaitu dalam hal pemberian pemahaman tentang kepentingan zakat atas badan usaha yang dimilikinya, yang kedua dari sisi saham dan permodalan, yang dikenakan zakat adalah perusahaan yang dimiliki oleh  Muslim  sepenuhnya  dihitung  berdasarkan  keuntungan,  ketiga  diihat  dari  Badan  Usaha Milik  Negara  atau  perusahaan  swasta,  instrumen  dlam  pengumpulan  zakat  juga  perlu diperhatikan, contohnya zakat profesi bisa melalui UPZ, PERDA, PERPRES. Adapun zakat
korporasi memiliki pendekatan sendiri, melalui upaya-upaya dan terobosan sehingga bisa zakat tersebut bisa dikumpulkan.
Adapun Fatwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi sebuah perusahaan karena  tidak  ada  pengaruh  eksternal  yang  memicu  sebuah  perusahaan mengeluarkan  zakat  perusahaannya  kecuali  dari  kesadaran  pemilik  perusahaan itu, fatwa hanya sebsgai landasan hukum Islam saja dalam kata lain orang-orang tau  bahwa  itu  wajib,  dan  fatwa  itu  tidak  memiliki  kekuatan  memaksa  dari  segi hukum positif, MUI hanya berpengaruh dalam sisi memberikan kesadaran damal mensosialisasikan zakat perusahaan. (Wawancara dengan Pakar 6 (MFN), Selasa, 23 September 2019)

## Penerapan UU Zakat No 23/2011 Tentang Zakat Korporasi
Undang-Undang No 23/2011 adalah pergantian dari undang-udang sebelumnya yaitu UU No 38/1999  yang mana  dalam UU No 23/2011  ini lebih ditekankan objek dan subjek zakat termasuk didalamnya Zakat Korporasi.
Undang-Undang ini juga mengikat secara hukum bahwa perusahaan yang sudah memenuhi syarat harus membayarkan zakatnya, hanya saja ketika mengimplementasikan  UU  ini  tangan-tangan  BAZNAS  dan  tangan-tangan  MUI tidak kuat,  diperlukan sosialisasi dan edukasi  bahkan juga  diperlukan dukungan dari pemerintah yang membuat regulasi dari DPR, seharusnya sebelum membayar pajak,  sebuah  perusahaan  harus  membayarkan  zakatnya  terlebih  dahulu,  dan sekarang yang terjadi dilapangan pemerintah tidak memberikan sanksi ketika UU ini dilanggar,  tetapi  ketika perusahaan  yang tidak membayar pajak maka sanksi dari  pemerintah  itu  ada  dan  berbanding  terbalik  dengan  Zakat  Korporasi. (Wawancara dengan Pakar 1 (DH), Kamis 22 Agustus 2019)
Jadi  Zakat  Korporasi  itu  hanya  sebatas  orang-orang  yang  ingin  perusahaannya  berkah maka  harus  dikeluarkan  zakatnya  setiap  tahun,  inilah  yang  menyebabkan  Undang-Undang penerapan  zakat  korporasi  ini  tidak  berperan  dengan  baik  dalam  penerapaannya  maka BAZNAS tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh dengan fatwa dan UU tentang zakat korporasi ini, selain itu regulasi pajak yang sangat ketat  membuat  perusahaan-perusahaan  lebih  memilih  membayar  pajak  ketimbang  zakat perusahaannya.
Ketika berbicara tentang UU No 23/2011, belum lama di berlakukan UU ini muncullah permasalahan/keberatan  terhadap  UU  ini,  sehingga  dilakukanlah  tinjauan  hukum  kepada Mahkamah Konstitusi, jadi UU ini syarat dan menjadi perdebatan dalam UU ini walaupun UU ini sudah di berlakukan.
Tentu dalam konteks dasar hukum setiap undang-undang tentu di jabarkan dalam Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Agama  dan  seterusnya,  dan  hal  yang penting juga  adalah  Law Enforcement  (Penegakkan Hukum)  yang mana domain nya masih kepada lembaga zakatnya bukan terhadap muzakkinya, law enforcement
terhadap  muzakki  tentang  zakat  ini  baik  dari  zakat  perorangan  apalagi  zakat korporasi ini sangat rendah dan bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali dari pemerintah. law enforcement begitu rendah karena Di Indonesia pemerintah tidak boleh  masuk  terlalu  jauh  mengatur  urusan  suatu  agama.  (Wawancara  dengan Pakar 2 (NH) Senin 19 Agustus 2019)
Betapa banyak orang yang sudah memenuhi kriteria/mampu membayar zakat tetapi tidak membayarkan  zakatnya  dan  secara  hukum  positif  tidak  ada  yang  mengatur  hal  ini,  apalagi dalam level zakat korporasi, itulah sebabnya mengapa zakat hanya sebatas potensi saja tidak sampai membahas relisasi zakat sangat jauh dari yang diharapkan, maka dakwah zakat ini harus lebih masif karena zakat adalah instrumen yang sifatnya wajib secara perspektif hukum agama (Al-Quran dan Sunnah) dan didukung pula dengan adanya UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat  yang  termasuk  didalamnya  zakat  korporasi,  seharusnya  dua  hukum  ini  sudah  saling mendukung, karena tidak adanya law enforcement terhadap muzakki inilah yang menyebabkan Fatwa  MUI/hukum  Islam  dan  UU  No  23/2011  ini  tidak  bisa  diterapkan  sepenuhnya,  dalam artian pemerintah harus berani mengambil sikap.
UU  No  23/2011  memiliki  turunan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  14/2014  yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha dalam UU No 23/2011 adalah zakat yang dihasilkan dari keuntungan dari sebuah model usaha, atau dalam kata lain secara regulasi sudah tergambarkan tapi tidak secara eksplisit menyebutkan Zakat Korporasi, dan perusahaan termasuk didalam badan usaha yang dimaksud.
kemudian  pada  tahun  2014  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  mengeluarkan Instruksi Presiden terkait dengan semua kementrian BUMN beserta perusahaanya agar  membayarkan  zakatnya  melalui  BAZNAS,  didalam  UU  Zakat  ada  nama anggota BAZNAS (anggota komisioner) yang dilantik presiden yaitu 8 orang yang salah satunya ditugaskan membina Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
kementrian/lembaga dan Badan Umum Milik Negara tertentu (BUMN) ini tertulis di pasal 6 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tugas,  fungsi  dan  tatakerja  anggota  BAZNAS,  dari  gambaran  diatas  seharusnya sudah memayungi regulasi zakatnya. Sayangnya Di Indonesia belum ada regulasi yang  memayungi  untuk  menarik  Zakat  Korporasi,  yang  ada  hanyalah  zakat karyawan meskipun perusahaan itu berlabel syariah, bahkan jika ada direksi yang menarik  zakat  korporasi  tanpa  adanya  regulasi  yang  mengaturnya  maka  direksi tersebut bisa di penjara. (Wawancara dengan Pakar 3 (MHZ). Selasa 27 Agustus 2019)
Berbeda dengan PSAK bank syariah yang sudah mengatur tentang Zakat Korporasinya, maka  Bank  Syariah  mengeluarkan  zakat  korporasi  disebabkan  adanya  regulasi  yang mengaturnya, kemudian perusahaan terbagi menjadi dua yaitu Perusahaan Milik Negara dan Perusahaan Swasta, Ilustrasi tentang penarikan zakat korporasi adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Perusahaan yang mengeluarkan Zakat Korporasi
Gambar1 menerangan bahwa dari sisi Perusahaan Negara  Zakat Korporasi yang secara pasti  dihimpun  oleh  BAZNAS  hanyalah  Bank  Syariah,  dan  dari  perusahaan  swasta  hanya pemegang perusahaan yang setuju dikeluarkan Zakat Korporasinya ke BAZNAS.
Zakat  korporasi  belum  banyak  yang  mempraktekkannya,  karena  beberapa  isu utama yang mempengaruhinya, pertama adalah dari sisi kepemilikan, salah satu contohnya  adalah  perusahaan  publik,  dimana  perusahaan  publik  ini  ada  yang dimiliki muslim dan non muslim, sementara zakat diwajibkan oleh muslim, bahkan ketika perusahaan itu bank syariah dan melantai di bursa, maka yang memilikinya bisa  siapa  saja,  sehingga  tidak  banyak  yang  membayar  Zakat  Korporasi,  kedua juga  keputusan-keputusan  disebuah  perusahaan  dipengaruhi  oleh  stakeholder yang lebih memilik membayar pajak daripada zakat karena perusahaan yang tidak membayar  pajak  akan  mendapatkan  sanksi  dari  pemerintah,  tidak  seperti  zakat yang  tidak  ada  sanksi  bagi  muzakki  yang  tidak  membayarkan  zakatnya. (Wawancara dengan Pakar 4 (RAK). Kamis 29 Agustus 2019)
Karena undang-undang tidak tegas menerangkan tentang sanksi bagi muzakki yang tidak membayar  zakat,  inilah  yang  menyebabkan  sedikit  sekali  yang  mempraktekkan  zakat  ini, adapun  perusahaan  yang  terdaftar  di  DES  adalah  perusahaan  publik,  dan  itu  membutuhkan persetujuaan pemilik perusahaan tentang penerapan Zakat Korporasi.
PERUSAHAAN MILIK NEGARA PERUSAHAAN SWASTA BAZNAS Perusahaan Syariah Selain Bank Syariah Bank Syariah Pemegang saham syariah yang setuju ditarik zakatnya Pemegang saham syariah yang tidak
setuju ditarik zakatnya
Undang-undang  tentang  zakat  korporasi  ini  juga  disebutkan  di  UU  No  38/1999,  jadi bukan hanya di UU No 23/2011 saja, dalam artian pembahasan tentang zakat koporasi ini sudah sangat lama, tetapi tindak lanjut tentang Zakat Korporasi itu tidak ada, yang ada adalah Zakat Korporasi yang dimiliki pribadi (Muslim)
Zakat  Korporasi  juga  berhubungan  dengan  insentif,  jika  perusahaan  membayar zakat, apakah zakat itu mengurangi pajak atau tidak?, jika perusahaan dibebani dengan zakat, pajak dan CSR maka akan banyak perusahaan yang keberatan dan bahkan tidak mau membayar Zakat Korporasi karena regulasi yang mengaturnya tidak sekuat pajak dan CSR dan memiliki sanksi yang sangat besar dari pemerintah bagi pelanggarnya. (Wawancara dengan Pakar 5 (YW). Jumat 23 Agustus 2019)
UU 23 tahun 2011 itu berkaitan dengan aktualisasi pengelolaan zakat, dalam UU sangat jelas  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  dan  kewenangan  yang  dilimpahkan  oleh pemerintah kepada lembaga yang sudah ditentukan seperti BAZNAS, atau lembaga amil zakat yang sudah di tunjuk oleh pemerintah berhak untuk menghimpun zakat.
Negara  memiliki  keterbatasan  dalam  mengawal  kepatuhan  masyarakat  dalam menunaikan zakat, baik itu perorangan maupun dalam badan usaha, UU kita tidak mengatur  kewajiban  muzakki  tetapi  mengtur  lembaga  yang  menghimpun  zakat, maka lembaga yang ditunjk oleh pemerintah untuk menghimpun zakat dalam hal ini  sebagai  fasilitas  dan  pelayanan  dalam  menunaikan  kewajiban.  (Wawancara dengan Pakar 6 (MFN), Selasa 23 September 2019)
Dengan  demikan  maka  bisa  dipastikan  tidak  ada  muzakki  yang  tidak  tau  kemana  akan menyalurkan zakatnya, maka masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak bisa menunaikan zakat karena pemerintah sudah memberikan fasilitas dalam penyaluran zakat.

## Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia
Upaya pemerintah untuk memperkuat institusi zakat diwujudkan dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai penyempurnaan UU Nomor 38 tahun 1999  dan  peraturan-peraturan  sebelumnya.  Dalam  UU  Nomor  23  ini  diatur,  pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada semua unsur yang terkait dengan zakat, baik muzaki, mustahiq maupun amil. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan zakat. Setiap unsur yang berkait dengan pelaksanaan zakat, baik penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat diatur dan dijamin oleh peraturan. Pelaksanaan dari UU ini, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun  2014.  Lebih  lanjut,  untuk  mendorong  kerjasama  Baznas  kepada  seluruh  institusi, Presiden  menerbitkan  Inpres  Nomor  3  tahun  2014  tentang  optimalisasi  pengumpulan  zakat pada lingkup kementerian/lembaga,  sekretariat jenderal  lembaga negara, sekretariat  jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
Akan tetapi problematika zakat korporasi ini sangat mendasar yaitu:
a. Tidak adanya regulasi  yang  mengatur muzakkinya, karena tidak adanya  sanksi yang diberikan bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakatnya sehingga Fatwa
MUI  tentang  Zakat  Korporasi  yang  didukung  oleh  UU  N0  23/2011  yang mengatur zakat korporasi menjadi dipandang sebelah mata.
b. Dalam  penerapan  UU  No  23/1999  Bab  1  pasal  4  ayat  2  bagian  C  dan  ayat  3 tentang  kewajiban  zakat  Korporasi  ini  tangan-tangan  BAZNAS,  tangan-tangan MUI  tidak  kuat,  atau  dalam  artian  BAZNAS  hanya  bisa  mengumpulkan  zakat saja  dari  muzakki  yang  membayarkan  zakatnya,  bukan  memerintahkan  untuk membayar  zakat  dan  menindak  perusahaan  yang  tidak  membayarkan  zakat korporasinya.
c. Di  Indonesia  belum  ada  regulasi  yang  memayungi  untuk  menarik  Zakat Korporasi, yang ada hanyalah zakat karyawan perbulan.
d. Kepemilikan  perusahaan  juga  mempengaruhi  zakat  korporasi,  karena  zakat korporasi  yang  dihimpun  adalah  dari  perusahaan  yang  dimiliki  muslim, sedangkan  banyak  perusahaan  yang  berlabel  syariah  tapi  tidak  dimiliki  oleh muslim.
e. Kuatnya  regulasi  Pajak  dan  CSR  terhadap  seluruh  perusahaan  di  Indonesia menyebabkan Zakat Korporasi ini dikesampingkan, karena regulasinya terhadap muzakki tidak ada.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Zakat  Korporasi  ( Corporate  zakat )  adalah  sebuah  fenomena  baru,  sehingga  masih sangat  minim  literasi  yang  membahasnya  begitu  pula  pemahaman  masyarakat  terhadapnya, karena masyarakat hanya lebih mengenal zakat fitrah saja daripada Zakat Korporasi.Walaupun zakat korporasi ini berpondasikan Fatwa MUI ke 3 tahun 2009 penerapan zakat korporasi ini belum  bisa  berjalan  dengan  semestinya  karena  kedudukan  fatwa  itu  berarti  pendapat  yang dikemukakan  seorang  mujtahid  atau  fiqih  (mufti)  sebagai  jawaban  atas  permintaan  yang diajukan  oleh  peminta  fatwa  (mustafti)  dalam  suatu  kasus  yang  sifatnya  tidak  mengikat, maksudnya  adalah  pihak  yang  meminta  fatwa  tersebut  baik  pribadi,  lembaga,  maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai  daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari’at  ialah suatu  penjelasan hukum syar’iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak
Pemerintah yang lebih berpihak pada pajak dan  CSR juga mempengaruhi penerapan Fatwa dan UU zakat korporasi ini, ketika perusahaan-perusahaan di hadapkan dengan regulasi pajak  serta  CSR  yang  begitu  ketat  dan  ada  pemeriksaan  terhadap  itu,  menjadikan  zakat korporasi  ini  dipandang  sebelah  mata,  kecuali  bank  syariah  yang  memiliki  PSAK  yang mengatur tentang laporan zakat perusahaanya dan beberpa perusahaan swasta yan dimiliki oleh muslim yang sadar akan wajibnya mengikuti Fatwa yang sudah diterapkan.
Permasalahan zakat korporasi di Indonesia adalah sangat mendasar, yaitu terletak pada perumusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tahun  2009  tentang  wajbnya  zakat perusahaan dan UU pengelolaan zakat korporasi di Indonesia sehingga zakat korporasi hanya sebatas tulisan dalam Fatwa dan UU no 23 tahun 2011 bab 1 pasal 4 ayat 2 bagian c dan ayat
3  yang  mana  dalam  perumusn  dua  dasar  hukum  diatas  hanya  bersifat  umum  dan  hanya mengatur kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat di indonesia  tanpa  mengatur  muzakki  sebagai  sumber  zakat  sebenarnya  sehingga  zakat  itu dibayarkan  berdasarkan  kesadaran  saja  dan  tidak  ada  tindakan  bagi  muzakki  yang  tidak menunaikan zakat.

## Rekomendasi
Hasil penelitian ini bisa dapat disempurnakan dengan menggunakan model dalam suatu jaringan, seperti yang diinginkan dalam ANP, yaitu  untuk mengetahui keseluruhan pengaruh dari semua elemen. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat prioritas dalam suatu kerangka  kerja  hierarki  kontrol  atau  jaringan,  melakukan  perbandingan  dan  sintesis  untuk memperoleh urutan prioritas dari sekumpulan kriteria ini. Kemudian kita turunkan pengaruh dari elemen dalam sistem feedback dengan memperhatikan masing-masing kriteria. Akhirnya, hasil  dari  pengaruh  ini  dibobot  dengan  tingkat  kepentingan  dari  kriteria,  dan  ditambahkan untuk memperoleh pengaruh keseluruhan dari masing-masing elemen. (Ascarya, 2014)
Penelitian  ini  tefokus  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  dalam  Daftar Efek  Syariah  yang  mana  perusahaan  tersebut  merupakan  perusahaan  yang  tidak  melanggar prinsip  syariah  menurut  OJK,    maka  untuk  mengatasi  masalah  yang  terjadi  dalam  zakat korporasi ini adalah dimulai dari undang-undang yaitu soal penegasan dari sisi sangsi terhadap orang yang melanggar UU Zakat tersebut, kemudian meningkatkan literasi pemahaman pada 2 level yaitu pada level masyarakat dan level perusahaan sebagai sebuah entitas. inilah yang harus  dilakukan  oleh  stakeholder  zakat,  jadi  ketika  stakeholder  zakat  melakukan  itu  maka memasuki  tahap  domain  yang  memberikan  sanksi  terhadap  lembaga  yang  tidak  mau mengeluarkan  zakat,  bisa  juga  dikaitkan  dengan  dengan  perizinan  pendirian  perusahaan (Khususnya yang berlabel syariah/dimiliki muslim), dan dikaitkan dengan pembukaan sebuah perusahaan  yang  ingin  masuk  ke  dalam  daftar  efek  Syariah,  misalnya  disyaratkan  kepada perusahaan  yang  ingin  masuk  dalam  daftar  efek  syariah  adalah  perusahaan  yang  sudah mengeluarkan  zakat  perusahaan,  kemudian  mungkin  diperlukannya  sebuah  insentif  seperti halnya CSR, perusahaan yang banyak melakukan kegiatan CSR menjadi nilai plus bagi mereka apalagi  zakat  korporasi  bisa  menjadi  pengurang  pajak,  maka  realisasi  zakat  korporasi  di Indonesia bias meningkat dengan baik.

## REFERENSI
Abd. Wahab, N  dan Abdul Rahman, AR (2011)A framework to  analyse the efficiency and governance  of  zakat  institutions,  Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research Vol. 2 No. 1, 2011
Andreani, Rakhmawati dan Fahmi (2016), Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh  Bank Umum Syariah di Indonesia, Conference Paper · November 2016
Bachri,  Bachtiar  S.  (2010).  Meyakinkan  Validitas  Data  Melalui  Triangulasi  pada  Penelitian Kualitatif. Universitas Negri Surabaya. Surabaya
Batu Bara, Zakaria, (2012) Analisis Metode Perhitungan Zakat Korporasi, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 1 (2)
Canggih, Fikriyah dan Yasin (2017),  Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1, Januari 2017 E-ISSN 2548-3544, P- ISSN 2549-0850 Halaman 14-26
Didin  Hafidhuddin-M  Fuad  Nasar-Teten  Kustiawan-Irfan  Syauqi  Beik-Hilman  Hakiem,
(2015) Fiqh Zakat Indonsia, Baznas, Jakarta
Hafidhuddin, Didin (22 Agustus 2019) Personal Interview
Hafidhuddin.  (2011).  Peran  Strategis  Organisasi  Zakat  dalam  Menguatkan  Zakat  di  Dunia,
Jurnal Al-Infaq, 2(1).
Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Keputusan  Komisi  B-1  Ijtima’  Ulama  Komisi Fatwa  MUI  se-Indonesia  III  Tentang  Masa’il  Fiqhiyah  Mu’ashirah  (Masalah  Fiqih Kontemporer)
Huda, Nurul (19 Agustus 2019) Personal Interview
Huda,  Nurul  ,  Sawarjuwono,  Tjiptohadi.  (2013).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat  melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 4, Nomor 3, Desember 2013
Kasri, Rahmatina A (29 Agustus 2019) Personal Interview
Kriyantono,  R.  (2006).  Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi.  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.
Moleong, Lexy J. (2018) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya Bandung.
Muhammad  Firdaus,  Irfan  Syauqi  Beik,  Tonny  Irawan,  Bambang  Juanda  (2012), Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia, Islamic Research and Training Institute A Member of Islamic Development Bank Group.
Mukhlis,A.,  Beik,  Irfan  Syauqi.  (2013).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal al-Muzara’ah, Vol I, No. 1, 2013.
Nahar,  HS.  (2017),  Exploring  stakeholders’  views  on  a  corporatized  zakat  institution’s management performance, International Journal of Ethics and Systems Vol. 34 No. 4, 2017
Nasar, M Fuad (23 September 2019) Personal Interview
Owolabi  Yusuf,  MB  and  Mat  Derus,  A  (2013)  Measurement  model  of  corporate  zakat collection in Malaysia A test of diffusion of innovation theory, Humanomics Vol. 29 No. 1, 2013
Qardhawi, Yusuf, (2004) Hukum Zakat, Cet. Ketujuh, P.T. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta. Rohadi  Abdul  Fatah,  (2006)  Analisis  Fatwa  keagamaan  Dalam  Fikih  Islam  (Jakarta:  Bumi Aksaa)
Siswantoro,  D.  &  Nurhayati,  S.  (2012).  Factors  Affecting  Concern  About  Zakat  As  A  Tax Deduction In Indonesia. Universitas Indonesia
Wahid, H., S. Ahmad, RA. Kader. (2009). Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: Kajian di Malaysia. Working Paper disampaikan dalam Seminar Kebangsaan Ekonomi Islam 2008/09 pada 10-11 Februari 2009 di APIUM Malaysia. Wibisono, Yusuf (23 Agustus 2019) Personal Interview Zaenal, M Hasbi (27 Agustus 2019) Personal Interview