## MELIHAT ADAT SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

## Arfiansyah
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, Indonesia Email: arfiansyah@ar-raniry.ac.id
Abstract: This article aims to explore the role of adat in solving women's and children's issues. During this time, Adat often viewed as a source of doom for women and children. Indigenous peoples who are influenced  by  the  interpretation  of  Islamic  teachings  that  misogamist  often  positions  women  and children  under  the  control  of  male  power.  The  article  seeks  to  find  answers  on  whether  Adat  can contribute  otherwise,  improve  the  state  of  women  and  Adat?  By  observing  ethnographic  Adat developments in central Aceh District and Bener Meriah, this article offers the opposite view. That as part  of  solving  women's  and  children's  issues,  Adat  should  not  be  taken  captive  but  should  be approached, influenced, and used to improve the state of women and children.
Abstrak: Artikel  ini  berupaya  mengekplorasi  tentang  peran  adat  dalam  penyelesaian  masalah perempuan  dan  anak.  Selama  ini  adat  sering  sekali  dipandang  sebagai  sumber  malapetaka  bagi perempuan  dan  anak.  Adat  yang  patriakis  dan  dipengaruhi  oleh  penafsiran  ajaran  Islam  yang misogamist  kerap  memposisikan  perempuan  dan  anak  di  bawah  control  kuasa  laki-laki.  Artikel berusaha  mencari  jawaban  apakah  adat  dapat  berkontribusi  sebaliknya,  memperbaiki  keadaan perempuan dan adat? Dengan mengamati perkembangan adat secara etnografis di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, artikel ini menawarkan pandangan sebaliknya. Dia menawarkan bahwa sebagai  bagian  penyelesaian  masalah  perempuan  dan  anak,  adat  seharusnya  tidak  dilawan,  tapi harus didekati, dipengaruhi, dan digunakan untuk memperbaiki keadaan perempuan dan anak .
Keywords: Perempuan dan Anak, Adat, Aceh

## Pendahuluan
Banyak  sekali  penelitian  yang  mengatakan  bahwa  permasalahan  pernikahan  dini, kekerasan seksual dan KDRT bermuara pada budaya (saya sebut  disini  sebagai  adat) dan tradisi  patriarki. 1 Pandangan  tersebut  menepatkan  perempuan  sebagai  kelas  masyarakat kedua. Perempuan adalah pelayan dan berada dalam kuasa laki-laki. Karenanya perempuan kerap  menjadi  objek  kekerasan.  Karena  dianggap  sebagai  kelas  kedua,  anak  perempuan juga tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang didapatkan oleh anak laki-laki. Mereka  tidak  perlu  mendapatkan  pendidikan  tinggi  karena  pada  akhirnya  kehidupan mereka berputar sekitar lingkungan rumah dan halamannya.
1 Lihat  misalnya  Ade  Irma  Sakina  and  Dessy  Hasanah  Siti  A,  ―Menyoriti  Budaya  Partriaki  Di Indonesia,‖ Social Work Journal 7, no. 1 (July 2017): 1–129; Zarizana Abdul Aziz and Janine Moussa, ―The Due  Diligence  Principle  and  the  Role  of  the  State:  Discrimination  against  Women  in  Family  and  Cultural Life‖  (United  National  group  on  Discrimination  against  women  in  law  and  in  practice,  January  2015), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Family/Written_Submissions/DDP_Submission_UN WG_Discr%20ag%20Women%20Family%20Cultural%20Life15.pdf.
Tentu  saja  hal  ini  tidak  hanya  diakibatkan  oleh  konstruksi  budaya  tentang perempuan.  Terjemah-terjemahan  misogamist  terhadap  ajaran  agama  memposisikan perempuan  sebagai  kelas  kedua  dalam  umat  beragama.  Perempuan  kerap  di  posisikan sebagai  pelayan  laki-laki  dan  lebih  lemah  dalam  segala  hal  dibandingkan  dari  laki-laki. Terjemahan-terjemahan  seperti  ayat  yang  berbunyi,  ―laki-laki  lebih  kuat  daripada perempuan,‖  kerap  didengungkan  di  ruang  publik  dan  juga  di  rumah-rumah.  Konstruksi penafsiran  agama  seperti  yang  disebutkan,  yang  kemudian  ditanamkan  dalam  adat, semakin  memperkuat  budaya  patriarki  yang  sudah  mampan  dulunya  dalam  sebuah kelompok masyarakat.
Pandangan  seperti  yang  disebutkan  tadi  tidak  hanya  berada  dalam  imajinasi  laki- laki.  Akibat  dari  persahabatan  adat  partriaki  dan  penafsiran  agama  yang  misogamist, perempuan  kemudian,  dalam  keadaan  sadar,  takluk  dan  menyerahkan  diri  sepenuhnya  ke dalam alam budaya dan  penafsiran agama seperti itu. Bahkan, mereka kemudian menjadi pembela  sistem  budaya  tersebut  dan  ―jihadis‖  pemahaman  agama  misogamist.  Dalam benak perempuan tertanam tentang bagaimana perjalanan hidup mereka seharusnya terjadi. Impian  mereka  hanya  memiliki  keluarga  yang  bahagia,  anak  yang  sehat  dan  cerdas, mampu dengan segenap jiwa dan raga melayani suami, sembari berdoa untuk tetap terlihat muda  dan  cantik  di  mata  suami  agar  suami  tidak  mendua  apalagi  selingkuh.  Jalan  hidup seperti ini melekat kuat dalam alam pikir laki-laki dan perempuan.
Menyerahkan  diri  dengan  kesadaran  ke  keadaan  seperti  ini,  membuat  gerakan- gerakan  persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  kerap  menghadapi  jalan  berliku tajam dan rintangan berat tidak hanya dari laki-laki, tetapi juga dari kelompok perempuan itu sendiri. Situasi ini kerap membuat aktivis untuk tidak mengunakan terma-terma gerakan yang  bersumber  dari  barat,  seperti  HAM  dan  lainnya,  karena  sudah  dikonstruksi  sebagai terma  ―masyarakat  kafir‖  yang  tidak  bersesuaian  dengan  Islam.  Mereka  dipaksa  untuk berpikir kreatif untuk menemukan terma yang bisa diterima oleh para audience mereka. 2
Karena  dianggap  sumber  kekerasan  perempuan,  para  aktivis  dan  politisi berpandangan  bahwa  adat  harus  lah  ―dilawan.‖  Hal  ini  misalnya  dapat  kita  lihat  dari komentar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Yohana S Yembise, yang melarang  penyelesaian  perkara  anak  dan  perempuan  melalui  jalur  adat  dan  mediasi. Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  harus  melalui  jalur  hukum  negara. 3 Satu  sisi komentar  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  untuk  anak  dan perempuan  yang  menjadi  korban.  Pada  sisi  lainnya,  menjeneralisasi  kelemahan  adat  dari Sabang  sampai  Marauke  adalah  sebuah  kesalahan  karena  keberagaman  adat  tersebut melebih kekeberagaman jumlah suku di Indonesia.
2 Dina  Afrianty,  ―Local  Women‘s  NGOs  and  the  Reform  of  Islamic  Law  in  Aceh:  The  Case  of MISPI,‖  in Islam  and  the  Limits  of  the  State:  Reconfigurations  of  Practice,  Community  and  Authority  in Contemporary Aceh , ed. David Kloos, Annemarie Samuels, and R. Michael Feener (Leiden: BRILL, 2015).
3 antaranews.com,  ―Menteri  PPPA  Minta  Kekerasan  Pada  Perempuan-Anak  Dihukum,‖  News, Antara  News,  May  19,  2018,  https://www.antaranews.com/berita/711512/menteri-pppa-minta-kekerasan- pada-perempuan-anak-dihukum.
Terlebih  lagi,  komentar  Menteri  PPPA  tersebut  tidak  menganalisasi  kelemahan negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warganya.  Salah  satu  tolak  ukur untuk  kelemahan  tersebut  adalah  perbandingan  yang  tidak  ideal  antara  aparat  kepolisian dan  warga  yang  diayomi.  Pada  tahun  2016,  jumlah  personel  kepolisian  adalah  430  ribu personel.  Menurut  Kapolri  Tito  Karnavian,  dengan  jumlah  tersebut,  Indonesia  memiliki jumlah  personel  terbesar  kedua  setelah  Cina. 4 Namun,  menurut  Irjen  Arief  Sulistyanto, Asisten  Kapolri  Bidang  Sumber  Daya  manusia,  meskipun  terbesar  kedua,  jumlah  aparat kepolisian  sekarang  tidak  cukup  bila  dibandingan  dengan  warga  yang  diayominya. Perbedaan  mereka  adalah  1:750  dari  seharusnya  1:350. 5 Skala  ini  berarti  bahwa  saat  ini satu  orang  polisi  diharuskan  menghadapi  750  anggota  masyarakat  dari  seharusnya  350. Terlebih  lagi,  di  lapangan,  perbandingan  ratio  tersebut  mungkin  semakin  lebar  karena personel  kepolisian  disebarkan  ke  dalam  unit-unit,  dimana  tidak  semuanya  menangani permasalahan hukum.
Dengan  kekurangan  personalia  kepolisian,  pemerintah  harus  menemukan  sebuah alternative pendekatan baru terhadap masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial seperti,  dalam  konteks  tulisan  ini,  permasalahan  anak  dan  perempuan.  Artikel  ini menawarkan  bahwa  salah  satu  langkah  untuk  mengatasi  permasalahan  perempuan  yang berakar  dari  adat  patriarki  dan  diperkuat  oleh  ajaran  agama  misogamist,  kita  sebaiknya tidak  melawan  dan  menjauhi  adat  itu  sendiri.  Tapi  harus  mendekati,  memahaminya, menstransformasi, dan kemudian mengunakannya untuk memperbaiki kehidupan anak dan perempuan. Kita harus belajar mengunakan adat berguna bagi mereka.
Tawaran  argumentasi  tersebut  dikonstruksi  dalam  beberapa  sub  bahasan  dalam tulisan  ini.  Bahasan  awal  adalah  sekilas  pandang  tentang  permasalahan  anak  dan perempuan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  pembahasan  tentang  mendekati  adat  dengan belajar dari praktek yang cerdas  yang telah terjadi di masyarakat. Pembahasan berikutnya mengulas tentang Qanun Gampong dan diikuti oleh penutup.
Artikel ini disusun berdasarkan data penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2015 di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan  kajian  litelature  dan  etnography  yang  dilakukan  pada  awal  tahun  2015.  Salah satu  penelitian  etnography  tersebut  yang  disajikan  di  artikel  ini  adalah  Qanun  Gampong Desa Rembele, yang penulis ikuti pada beberapa proses penyusunannya.
4 Merdeka,  ―Kapolri  Sebut  Personel  Polisi  Di  RI  Terbanyak  Nomor  2  Di  Dunia,‖  news, merdeka.com,  December  16,  2016,  https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri- terbanyak-nomor-2-di-dunia.html.
5 Kompas  Cyber  Media,  ―Polri  Akui  Jumlah  Personel  Polisi  Belum  Ideal,‖  news,  KOMPAS.com, February
21,
2017,
http://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel.polisi.belum.ideal.

## Sekilas tentang Permasalahan Perempuan dan Anak
Kekerasan  terhadap  anak  perempuan  bukanlah  isu  baru. 6 Kekerasan  terhadap  dua kelompok  anggota  masyarakat  tersebut  lebih  tua  dari  pada  sejarah  turunnya  agama samawi: Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam catatan sejarah manusia, Harari, menceritakan bagaimana  evolusi  manusia  selalu  diwarnai  oleh  kekerasan  antar  ras  manusia.  Bahkan kekerasan, dimana anak dan perempuan menjadi  korban, terus terjadi hingga kemunculan homo  sapien.  Sebagai  contoh,  pada  suatu  masa  ribuan  tahun  dahulu,  apabila  ada  seorang tua  meninggal  dunia,  maka  seorang  gadis  harus  dikubur  hidup-hidup  menemani  yang mati. 7 Praktek-praktek  tersebut  terus  terjadi  bahkan  hingga  kemunculan  agama-agama Samawi.  Dalam  catatan  sejarah  Islam  misalnya,  kerap  sekali  pembaca  disajikan  dengan cerita-cerita  dimana  anak  perempuan  tidak  berharga  sama  sekali  sehingga  layak  dikubur hidup-hidup,  menjadi  harta  warisan  dan  menjadi  budak-budak  yang  secara  bebas  dapat disetubuhi  oleh  tuannya. 8 Kemunculan  agama-agama  Samawi,  terutama  Islam  sebagai agama  terakhir,  adalah  untuk  menghapuskan  budaya-budaya  yang  tidak  manusiawi  atau yang lebih dikenal budaya atau adat jahiliyah.
Seiring  dengan  perkembangan  pengetahuan  dan  kesadaran,  dan  perkembangan geopolitik  dunia,  hak-hak  perempuan  dan  anak  mulai  dibicarakan  di  dunia  international, terutama  di  badan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Kesadaran  ini  adalah  kesadaran  global yang baru. Meskipun ajaran Islam dan agama-agama samawi sebelumnya telah menyentuh hal-hal  yang  fundamental  tentang  HAM  dan  kebebasan  individu,  seperti  pembebasan budak,  hak  waris  kepada  anak  perempuan,  dan  hak  terhadap  pendidikan  dan  keamanaan mulai  dari keluarga, 9 kesadaran  global tentang hak perempuan dan anak baru menjadi  isu global  setelah  perang  dunia  kedua.  Ini  terjadi  terutama  setelah  muncul  badan-badan internasional  yang  berhubungan  dengan  hak  asasi  manusia,  hak  perempuan,  dan  badan- badan lainya yang berhubungan dengan anak.
Badan-badan  dunia  ini  memiliki  pengaruh,  tekanan  kekuatan  finansial  yang  besar terhadap  negara-negara  anggotanya  atau  negara-negara  yang  ikut  mendeklarasikan berbagai  kesepakatan  internasional  tentang  perempuan  dan  anak.  Diakui  atau  tidak, tekanan  tersebut  menjadi  motivasi  pemerintah,  terutama,  untuk  merubah  keadaan perempuan  dan  anak.  Sebagai  dampak  dari  tekanan  itu  dan  juga  karena  keinginan  untuk meningkatan  kualitas  hidup  masyarakatnya,  pemerintah  Indonesia  terus  berupaya melakukan  perbaikan  terhadap  kehidupan  perempuan  dan  anak  selama  ini.  Upaya-upaya tersebut  bisa  dilihat  baik  dari  produk  hukum  dan  pemberian  akses  terhadap  sistem pendidikan,  kesehatan,  politik,  dan  karir  birokrasi  dan  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk
6 Lihat Lynn  Covarrubias,  ―The  Relationships  among  Disposition  toward  Fantasy,  Force  Fantasy, Sexual Dysfunction, Satisfaction, and Female Sex Abuse History‖ (ProQuest Dissertations Publishing, 1996), http://search.proquest.com/docview/304298337/?pq-origsite=primo.
7 Baca Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (London: Harvill Secker, 2014).
8 Nanik Mahmuda, ―Perempuan Dalam Tantangan Modernitas,‖ An-Nisa’ 8, no. 1 (April 2015): 1–2.
9 Asghar Ali Engineer, Hak-hak perempuan dalam Islam , trans. Farid Wajidi and Lusi Margiyanti, Cet.  1..  (Yogyakarta:  Yayasan  Bentang  Budaya,  1994);  Abdur  Rozak  Husein, Hak  dan  pendidikan  anak dalam  Islam ,  Cet.  kedua..  (Jakarta:  Fikahati  Aneska,  1995);  Kautsar  Muhammad  al-Minawi, Hak-hak  anak dalam Islam (Yogyakarta: Santusta, 2009).
merubah  cara  pandangan  masyarakat  yang  patriarkis  menjadi  lebih  egalitarian  dan  ramah terhadap kelompok rentan.
Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan banyak hal untuk  merubah  adat  dan  cara  pandangan  masyarakat  tentang  perempuan.  Semenjak perubahan  rezim  dari  Order  Baru  ke  demokrasi,  pemerintah  dan  LSM  meningkatan kampanye-kampanye  tentang  pendidikan,  memberikan  berbagai  pelatihan  dan  pendidikan singkat bagi berbagai kelompok masyarakat, sampai mendirikan berbagai lembaga negara dan  mekanisme  hukum  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak.  Yang  terbaru  adalah memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku kekerasan anak. 10
Upaya-upaya  yang  telah  disebutkan  itu  sempat  memberikan  perubahan  terhadap perempuan. Kehadiran perempuan di ruang publik yang sedikit demi sedikit mengisi ruang yang  didominasi  oleh  laki-laki  adalah  salah  satu  hasil  nyata  dari  usaha-usaha  yang  telah dilakukan.  Namun,  keadaan  yang  mulai  membaik  tersebut  sekarang  secara  berlahan mengalami  kemunduran.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  meningkatnya  kampanye- kampanye  Islam  misogamist  dan  meningkat  syariatisasi  di  Indonesia  yang  kemudian memperkuat adat patriaki yang mulai redum kembali bersinar.
Contoh sederhana dari kampanye-kampanye Islam misogamist adalah meningkatnya  kampanye  poligami  dan  cepat  menikah  dengan  praktek  nikah  siri. Kampanye-kampanye tersebut sering diperbenturkan dengan program-program pemerintah yang  menginginkan  perempuan  untuk  menikah  di  usia  dewasa  dan  mantang,  minimalnya pada usia 18 tahun, dengan melakukan registrasi ke negara. Meskipun Kompilasi  Hukum Indonesia  membolehkan  anak  perempuan  untuk  menikah  pada  usia  di  bawah  18  tahun. Meskipun  poligami  tidak  berbenturan  dengan  peraturan  dan  program  pemerintah  tentang keluarga,  namun  kampanye  tersebut  dianggap  ―melukai‖  kontrak  pernikahan  pertama antara  laki-laki  dan  perempuan.  Para  aktivis  memganggap  bahwa  praktek  poligami  dan nikah  siri  adalah  praktek  control  terhadap  tubuh  perempuan  dan  masih  memposisikan perempuan  sebagai  kelas  kedua  masyarakat.  Dengan  mengambil  merujuk  pada  larangan Rasul  terhadap Ali  bin  Abdul Muthalib untuk  memadu Fatimah, putri  Rasul,  para aktivis berpandangan bahwa poligami adalah perilaku tidak adil terhadap perempuan terutama istri pertama. Sedangkan untuk nikah siri, mereka berpandangan bahwa praktek tersebut adalah penipuan.  Wanita  yang  menikah  siri  tidak  dapat  dijamin  hak-haknya  setelah  menikah maupun  bercerai  nantinya.  Mereka  juga  tidak  mendapatkan  keamanaan  bila  mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. 11
10 B. B. C. Indonesia,  ―Pemerintah Siapkan Sanksi Baru  Untuk Pelaku Pedofilia,‖ BBC Indonesia, May 15, 2014, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_kebiri_kimia_pedofil; B. B. C.  Indonesia,  ―SBY  Minta  Pelaku  Pedofil  Dihukum  Berat,‖  BBC  Indonesia,  August  5,  2014, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_sby_kekerasan_seksual_anak; Rappler,
―Pro Dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pedofilia,‖ Rappler, October 22, 2015, http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri.
11 Indonesia  BBC,  ―Kongres  Ulama  Perempuan:  ‗Poligami  Bukan  Tradisi  Islam,‘‖ BBC  News Indonesia ,  April  26,  2017,  sec.  Indonesia,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39716791;  Kompas Cyber Media, ―Aktivis Perempuan Demo Tolak Poligami dan Nikah Siri,‖ News, KOMPAS.com, August 3, 2013,
Namun,  atas  nama  kebebasan  berekspresi  dan  demokrasi,  kampanye-kampanye tersebut  dibiarkan  bebas  memasuki  ruang  publik.  Contoh  ini  dan  berikutnya  menyasar sentimen  masyarakat  terhadap  adat  dan  agama  yang  membuat  para  pegiat  perempuan menginginkan  perubahan  sulit  menembus  cara  pandangan  agama  misogamist  dan  budaya partriakis.  Mereka  kemudian  dipaksa  untuk  berbenturan  keras  secara  langsung  dengan keduanya. Contoh dari dampak syariatisasi bisa dilihat di kabupaten Aceh Tengah. Sebagai upaya  untuk  mengembalikan  moralitas  publik  seperti  masa-masa  dahulu,  ketika  orang- orang tua sekarang masih muda, pemerintah setempat membentuk sebuah unit pengawasan syariat Islam bernama Wilayatul Hisbah Kampong (WH Kampong) di desa-desa. Motivasi mereka  untuk  membentuk  unit  adalah  untuk  mengontrol  moralitas  publik  yang  mereka semakin jauh dari nilai-nilai budaya setempat.
WH  Kampong  ini  pertama  sekali  dibentuk  pada  tahun  2011.  Anggota  unit  ini diberikan  gaji  regular,  di  backup  oleh  pejabat  di  kesatuan  militer  dan  polisi.  Dengan kekuatan  dari  negara,  mereka  melakukan  Razia  di  daerah-daerah  wisata  di  Aceh  Tengah, terutama  sekitar  danau  Lot  Tawar,  yang  berilalang  tinggi  dan  semak  belukar.  Daerah- daerah semak belukar seperti adalah lokasi pavorit para para remaja untuk berpacaran.
Akibat  dari  aktivitas  WH  Kampong  semenjak  tahun  2011,  angka  permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar‘iyah meningkat tajam dari 7 permohonan di tahun itu ke  seputaran  25-45  permohonan  mulai  tahun  2012-2017.  Meskipun  banyak  factor  yang dapat  berkontribusi  terhadap  peningkatan  yang  drastic  tersebut,  penulis  perbandangan bahwa keberadaan WH Kampong itu adalah salah factor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan  permohonan  dispensasi  nikah.  Orang-orang  tua  pelaku  terpaksa  menikah anak-anak mereka yang masih remaja karena terikat pada budaya malu setempat dan juga karena ajaran agama. Beberapa pelaku bahkan diberikan pilihan untuk untuk menikah atau dihukum berdasarkan Qanun syariat oleh petugas Wilayatul Hisbah resmi, yang berafiliasi dengan  Kesatuan  Pamong  Praja  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Dua  pilihan  tersebut  ini  hanya diberikan kepada para pelaku asusila yang belum pernah menikah. Karena adat malu yang masih  tinggi,  orang-orang  tua  dari  remaja  yang  tertangkap  berpacaran  memaksa  anaknya untuk menikah dini.
Nikah  dini  tersebut  dilakukan  untuk  menutupi  rasa  malu,  menghindari  hukuman sosial, atau untuk menjamin masa depan status sosial dan agama si janin dalam kandungan yang  belum  tentu  ada.  Adat  masyarakat  Gayo  mengatur  keasusilaan  sebagai  salah  satu objek  utama  pengorganisasian  masyarakat.  Adat  juga  beroperasi  untuk  memberikan jaminan-jaminan  sosial  terutama  untuk  janin  yang  dicurigai  ada.  Sistem  adat  seperti  ini terdapat  di  berbagai  belahan  dunia  lain  seperti  pada  adat  masyarakat  Amerika  Latin  dan juga suku Bugis di Sulawesi. 12
https://nasional.kompas.com/read/2013/03/08/1210469/aktivis.perempuan.demo.tolak.poligami.dan.nikah.siri .
12 Margaret  Mead, Cooperation  and  Competition  among  Primitive  Peoples ,  [Enl.  ed  /  with  a  new pref.  and  appraisal].  (Boston:  Beacon  Press,  1961);  Nurul  Ilmi  Idrus, Gender  Relations  in  an  Indonesian Society Bugis Practices of Sexuality and Marriage , Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-  En  Volkenkunde  (BRILL,  2016);  Kasjim  Salenda,  ―Abuse  of  Islamic  Law  and  Child  Marriage  in
Fenomena  ini,  membuat  capaian-capaian  modernisasi,  yang  selama  ini  cenderung berhasil  merubah  kehidupan  perempuan,  menjadi  mundur.  Selama  ini,  kampanye- kampanye  modernisasi  seperti  kebebasan  individu  dan  akses  terhadap  pekerjaan  dan pendidikan  telah  relative  memperbaiki  kehidupan  perempuan  dan  anak.  Kampanye- kampanye  tersebut,  menurut  Cammack,  bahkan  lebih  efektif  daripada  pendekatan  hukum yang  dilakukan  pemerintah  melalui  ruang  pengadilan. 13 Namun,  perkembangkan  dari fenomena  revavitalisasi  adat  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  dimuluskan  oleh  pemerintah kini  melawan  arus  program  pembangunan  perintah  untuk  pembangunan  manusia Indonesia.
Pernikahan  dini  dan  siri  merupakan  salah  satu  penyebab  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak.  Dengan  kata  lain,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Lies  Marcoes (2018),  pernikahan  dini  itu  sendiri  adalah  kekerasan  terhadap  anak 14 dan  mungkin kekerasan yang paling berat karena anak mengalami tiga bentuk kekerasan sekaligus: fisik, seksual, dan mental. 15
Semua  yang  sudah  disebutkan  di  atas  telah  menjadi  perhatian  semua  pihak  yang prihatin  pada  permasalahan  perempuan  dan  anak.  Pemerintah  sendiri  terus  berupaya melakukan perbaikan sistem hukum untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Misalnya,  dengan  memberikan  hukuman  kebiri  kimiawi  kepada  pelaku  phedofilia. Namun,  pendekatan  hukum  tersebut  belum  bisa  memberikan  efek  jera  atau  menjadi peringatan ampuh bagi masyarakat. Perempuan dan anak terus menjadi objek kontrol kuasa laki-laki yang menguasai dan mengkonstruksi budaya patriakis. Nasib perempuan dan anak semakin  memburuk  dalam  sistem  budaya  tersebut  akibat  dari  meningkatnya  penafsiran agama misogamist.
Barangkali,  salah  satu  strategi  yang  mungkin  luput  dari  perhatian  banyak  orang untuk  membantu  mengatasi  permasalah  tersebut  adalah  usaha  mendekati,  memahami  dan menstransformasi  adat.  Kemudian  mengunakan  adat  itu  sendiri  untuk  melawan  sistem patriarkal  yang  tidak  berpihak  terhadap  perempuan  dan  anak.  Sub  pembahasan  berikut adalah  contoh  dimana  dua  aktivis  melakukan  advokasi  terhadap  perempuan  dan  anak melalui adat.
South-Sulawesi  Indonesia,‖ Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies 54,  no.  1  (2016):  95–121, https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121.
13 Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, ―Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia‘s Marriage Law,‖ The American Journal of Comparative Law 44, no. 1 (1996): 45–73.
14 Eva  Mazrieva,  ―Pernyataan  Hidayat  Nur  Wahid  soal  Kawin  Anak,  Picu  Kritik  Tajam,‖  News, VOA  Indonesia,  October  7,  2018,  https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-hidayat-nur-wahid-soal- kawin-anak-picu-kritik-tajam-/4476002.html.
15 Kalau  kita  beransumsi  bahwa  ketersediaan  SDM  terampil  yang  mumpuni  akan  mendongkrak pembangunan  dan  ekonomi  daerah,  maka  dampak  dari  pernikahan  dini  tersebut  bisa  meluas  ke  sektor pembangunan  daerah.  Untuk  meningkatkan  perhatian  semua  pihak  termasuk  ekonom  dan  pemangku kebijakan  sector  lain,  kita  harus  mengkaji  dengan  serius  cakupan  dampak  dari  pernikahan  dini  tersebut melewati  batas-batas  kekerasan  dan  seksualitas.  Kita  harus  bertanya,  kenapa,  misalnya,  sampai  awal  tahun 2018  kabupaten  Aceh  Utara  merupakan  kabupaten  termiskin  di  provinsi  Aceh  dan  dengan  jumlah pengangguran terbesar? Serambi Indonesia, ―Aceh Utara Termiskin,‖ News, Serambi Indonesia, February 24, 2018, http://aceh.tribunnews.com/2018/02/24/aceh-utara-termiskin.

## Mendekati Adat: Belajar dari Yusdarita dan Hasanah Silang
Sebelum saya lebih jauh menguraikan tentang adat, saya sedikit membahas tentang pengalaman  dan  usaha-usaha  yang  dilakukan  Yusdarita  dan  Hasanah  Silang  untuk merubah  nasib  perempuan  di  Kabupaten  Bener  Meriah  dengan  cara  mendekati  dan menstranformasi adat.
Yusdarita  adalah  seorang  aktivis  perempuan  kader  RPUK  (Relawan  Perempuan untuk  Kemanusiaan).  Dia  hanya  memiliki  ijazah  SMU  sebagai  bukti  sejarah  Pendidikan terakhir yang dia tempuh. Minatnya untuk mendalami kehidupan perempuan sudah dimulai semenjak  dia  masih  duduk  di  bangku  SMU,  dimulai  dari  rasa  penasaran  tentang  alat kontrasepsi.  Dia  mulai  serius  mengadvokasi  kehidupan  perempuan  semenjak  dia  direkrut oleh  RPUK  setelah  Tsunami  dan  konflik.  Dia  awali  dengan  menjadi  sukarelawati  untuk membantu  pemerbedayaan  ekonomi  perempuan  dan  anak  di  tempat-tempat  pengungsian dan  di  pedesaan.  Semenjak  itu,  dengan  mengikuti  berbagai  pelatihan  dan  pendampingan yang diberikan oleh RPUK, dia terus menjaga minatnya terhadap isu perempuan dan anak.
Setelah  sekitar  12  tahun  terlibat  aktif  dalam  mengadvokasi  perempuan  dan  anak, Yusdarita kini telah menjadi bagian dari jaringan nasional HAM Perempuan Indonesia. Dia juga kerap mendapatkan undangan pelatihan di luar negeri seperti Thailand, Malaysia dan negara  lainnya.  Di  Kabupaten  Bener  Meriah,  dia  juga  bagian  dari  Pusat  Pelayanan Pemberdayaan Anak dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah.
Yusdarita  berteman  baik  dengan  Hasanah  Silang,  seorang  aktivis  yang  memiliki latar belakang sebagai pengacara. Karena saat ini Silang bekerja sebagai Anggota Komisi Independen  Pemilihan  (KIP)  Kabupaten  Bener  Meriah,  yang  diharuskan  netral,  dia  harus non  aktif  dari  kegiatan  beracara  di  ruang  pengadilan.  Sebelum  menjadi  anggota  KIP, Hasanah Silang telah melanglang buana sebagai aktivis dan pengacara yang mengadvokasi kepentingan  perempuan  dan  anak.  Sampai  tahun  2015  dia  masih  terdaftar  sebagai  bagian dari  APIK  (Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan).  APIK  adalah  organisasi nasional  yang berfokus  pada advokasi hukum untuk perempuan. Organisasi ini pula  yang mendanai  Pendidikan  S1  hasanah  di  bidang  Ilmu  Hukum.  Setelah  menyelesaikan pendidikannya,  dia  bergabung  dengan  Layanan  Bantuan  Hukum  (LBH)  Banda  Aceh. Disana, dia banyak berkenalan dengan aktivis-aktivis sosial yang mempertajam kepedulian sosial dalam diri Hasanah.
Berbeda  dari  Yusdarita,  Hasanah  Silang  tidak  dapat  menjadi  bagian  dari  P2TP2A karena  dia  diharuskan  netral  dari  kepentingan  apapun.  Namun,  dia  dan  Yusdarita  sering berkerjasama  dalam  mengadovokasi  perempuan  dan  anak.  Pekerjaan  tidak  terikat  oleh kepentingan apapun, selain kepeduian yang mengikat mereka dengan masyarakat. Dengan Pendidikan  dan  training  dari  organisasi  masing-masing,  Mereka  berdua  melakukan advokasi  hukum  yang  unik  terhadap  korban  KDRT  dan  kekerasan  seksual.  Dalam pandangan  mereka,  untuk  merubah  pola  pikir  dan  pola  perlakukan  masyarakat  terhadap
perempuan dan anak, mereka harus merubah adat dan mengunakannya untuk kepentingan kedua kelompok rentan tersebut.
Pendekatan  mereka  terhadap  tokoh-tokoh  adat  dan  desa  dipandang  aneh  dan berseberangan  dari  pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan  oleh  aktivis  lainnya.  Dalam pandangan  manyoritas  perempuan,  bahkan  aktivis  senior,  mendekati  adat  adalah  sebuah kegiatan  tabu  dalam  gerakan  mereka.  Karena  mereka  berpandangan  bahwa  adat  adalah sumber  masalah  kehidupan  perempuan.  Sehingga  adat  itu  bukannya  didekati,  tapi  harus digantikan  secara  total  dan  massif.  Namun  tidak  dalam  pandangan  Yusdarita  dan  Silang. Mendekati adat adalah salah satu jalan merubah kehidupan perempuan dan anak.
Tentu  saja  pandangan  mereka  banyak  ditentang  dan  dicemooh  bukan  hanya  oleh aktifis  perempuan  dan  anggota  P2TP2A  lainnnya.  Tapi  juga  bagi  para  perempuan- perempuan dan tokoh adat. Panggilan dukun, penyihir, agen barat, sampai ancaman hingga harus  memindahkan  sekolah  anak  harus  mereka  hadapi.  Tetapi  mereka  tak  bergeming. Hingga  pada  akhirnya  usaha  keras  membuahkan  hasil  satu-persatu.  Mereka  mulai mendapatkan  kepercayaan  dari  perempuan-perempuan  desa  lainnya.  Bahkan  perempuan yang  pernah  mencemooh  mereka  pun  datang  meminta  bantuan  ketika  mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Hal  yang  ingin  ditekankan  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  mereka  mendekati adat  dan  merubahnya.  Yusdarita  dan  Silang  sering  berbagi  tugas  dan  peran  ketika melakukan  advokasi.  Yusdarita  mendampingi  korban  KDRT  atau  kekerasan  seksual. Sementara  Silang  memberikan  penjelasan  kepada  tokoh  adat  dan  pelaku  tentang konsekuensi  hukum  dari  satu  perbuatan.  Dalam  sebuah  sesi  konsultansi  mengenai kekerasan  seksual  yang  saya  ikuti,  Silang  kerap  menjelaskan  kepada  orang  tua  korban tentang  prosedur  hukum  dan  pendampingan  korban  yang  seharusnya  terjadi.  Terkadang, orang  tua  tersebut  telah  menjadi  korban  dari  pengacara  ―predator‖  yang  hanya mementingkan  sisi  finansial  dari  advokasi  hukum  yang  mereka  lakukan  dan mengesampingkan  sisi  kemanusiaan  dan  hal-hal  buruk  lainnya  yang  bakal  dihadapi  oleh korban  dan  orang  tuanya.  Silang,  setelah  menjelaskan  apa  yang  seharusnya  terjadi,  kerap memberikan tawaran advokasi hukum yang gratis mengantikan pendampingan hukum dari pengacara predator. Dalam prakteknya, Silang tidak melakukan advokasi hukum sampai ke ruang pengadilan, karena dia dilarang secara hukum untuk beracara. Dengan jaringan yang dia miliki, dia melimpah perkara tersebut ke rekan pengacaranya yang memiliki perhatian yang sama.
Sementara  Silang  memberikan  penjelasan  hukum,  Yusdarita  mengajak  korban untuk berbicara empat mata tentang kondisi korban. Dia meminta korban, dengan metode pendekatan  tertentu,  untuk  mau  menceritakan  kejadian  utuh  tetang  kekerasan  yang dialaminya.  Hal  ini  termasuk,  misalnya,  apakah  korban  telah  ―dipenetrasi‖  oleh  pelaku. Informasi-informasi  dari korban dan orang tua,  yang dikumpulkan oleh Silang, kemudian menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  menentukan  langkah  berikutnya.  Hal  yang  utama adalah keadaan korban dan menghindarinya dari kehamilan akibat dari kekerasan seksual
tersebut.  Bila  korban  hamil,  maka  langkah  hukum  akan  menjadi  rumit  karena  janin diharuskan memiliki seorang ayah.
Terkadang,  Yusdarita  dan  Silang  juga  kerap  langsung  melaporkan  satu  kasus langsung  ke  kantor  polisi  dengan  tujuan  memberikan  tekanan  kepada  tokoh  adat  dan pelaku. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009, sebuah laporan atau aduan  masih  bisa  ditarik  selama  maksimal  3  bulan  semenjak  pelaporan.  Aduan  itu  bisa ditarik  ketika  masih  dalam  tahapan  penyidikan,  pemeriksaan  berkas  perkara  (Pra penuntutan)  dan  pemeriksaan  di  muka  sidang.  Keadaan  ini  dimamfaatkan  oleh  Yusdarita dan  Silang.  Mereka  kerap  melakukan  negosiasi  dengan  elit  adat  ketika  polisi  juga  mulai mengumpulkan  bukti-bukti  untuk  kasus  tersebut.  Sering  sekali  perdamaian  antara  korban dan pelaku dicapai sebelum tiga bulan lamanya, dimana sebuah laporan masih bisa ditarik kembali. Pedekatan seperti ini hanya mereka lakukan terhadap perkara-perkara KDRT,
―Tidak semua kasus KDRT harus dibawa ke ranah pengadilan‖ jelas Yusdarita dan Hasanah  Silang  satu  waktu.  Terkadang  si  istri  masih  menginginkan  kembali  kepada suaminya  karena  masih  cinta  atau  mempertimbangkan  masa  depan  anaknya.  Motivasi korban kerap membuat mereka gagal mengadvokasi kasus KDRT karena korban memiliki pilihan  lain.  Sehingga  advokasi  terhadap  kasus  KDRT  haruslah  dimulai  dari  keinginan korban, bukan dari keinginan advokat. Advokat hanya dan seharusnya mengikuti keinginan mereka.  Itulah  solusi  terbaik  untuk  korban.  Kalau  advokat  memaksa  untuk  memasuki ranah  hukum,  itu  adalah  solusi  terbaik  menurut  dan  untuk  advokat,  bukan  menurut  dan untuk korban.
Namun,  karena  tujuanya  adalah  memperbaiki  kehidupan  korban,  memberikan jaminan  untuk  anak-anak,  dan  memberikan  kekuatan  negosiasi  bagi  perempuan  ketika berkonflik dengan suami, yang harus dilakukan kemudian adalah merubah sistem adat agar berpihak  pada  perempuan.  Untuk  itu  mereka  berusaha  merubah  norma  adat  yang berhubungan resolusi konflik tapi tidak menguntungkan perempuan. Salah satunya adalah sistem  kompensansi  kekerasan  yang  dikenal  dengan  istilah Tutup  Babah yang  berarti harfiah sebagai ―tutup mulut.‖
Secara  traditional, tutup  babah diberikan  apabila  kekerasan  kedua  terjadi,  bukan untuk kekerasan yang sedang terjadi atau yang pertama. Yusdarita dan Silang tidak setuju. Dalam  pandangan  mereka,  kompensasi  harus  diberikan  untuk  setiap  kasus  yang  terjadi, termasuk  yang  pertama.  Negosiasi  kompensasi  ini  kerap  berjalan  alot.  Tokoh  desa/adat yang memahami adat sedemikian rupa karena hasil pemahaman yang turun temurun, kerap menolak pada awalnya. Memberi kompensasi untuk setiap perkara yang terjadi, bukan lah adat.  Merubah  praktek  tersebut  tidak  mungkin  terjadi  karena  sudah  menjadi  pemahaman umum.
Negosiasi  untuk  mendapatkan  kompensasi  yang  layak  itu  membuahkan  hasil terkadang  dengan  memberikan  tekanan  hukum  negara  kepada  pelaku  dan  tekanan  nama baik desa kepada tokoh adat dan desa. Seperti  yang sudah disampaikan di atas, Yusdarita dan Silang kerap melaporkan kasus tersebut ke polisi sembari melakukan negosiasi dengan pelaku  dan  tokoh  desa.  Pelaku  biasanya  akan  takut  berurusan  dengan  hukum  negara.
Dalam banyangan mereka, dipenjara itu adalah hal  yang rumit dan kejam untuk diterima. Sedangkan  bagi  elit  desa/adat  yang  perhatian  dengan  nama  baik  desa  akan  takut  apabila nama baik desa tercemar akibat kasus tersebut. Elit desa cenderung berpikir bahwa perkara individual  tersebut  berimbas  besar  terhadap  desa.  Apalagi  bila  kasus  tersebut  dimuat  di media  massa  dan  menjadi  pengetahuan  publik.  Kekhawatiran  akan  nama  baik  desa  juga karena  dalam  tradisi  masyarakat  Gayo,  identitas  desa  akan  selalu  melekat  pada  individu anggotanya.  Pertanyaan  ―kamu  orang  mana‖  tidak  hanya  menunjukan  afiliasi  territorial desa  tapi  juga  budaya.  Yusdarita  dan  Silang  memahami  karakteristik  ini  dan memamfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
Hasil  dari  pendekatan  mereka  memberikan  dan  meningkatan  kuasa  pada perempuan  dan  jaminan  terhadap  anak-anak.  Sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa ketergantungan ekonomi perempuan dan anak terhadap suami menjadi salah satu penyebab kekerasan  domestik,  selain  disebabkan  oleh  factor  Pendidikan  dan  lainnya. 16 Dengan kekuatan  ekonomi  tersebut,  banyak  perempuan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang bekerja  di  kantor  pemerintahan  memiliki  ruang  kuasa  di  rumah  tangga  dan  memiliki keberanian  untuk  menggugat  cerai  suaminya. 17 Apabila  kita  melihat  laporan  dari Kementerian Agama, tren gugat  cerai  oleh perempuan  yang bekerja di  sektor pemerintah mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. 18 Yusdarita  dan  Hasanah  berusaha memberikan  kuasa  yang  sama  kepada  perempuan-perempuan  yang  tidak  seberuntung perempuan Pegawai Negeri Sipil.
Hasil  dari  kompensasi  yang  mereka  usahakan  kerap  berupa  penyerahkan  harta berharga  berbagai  bentuk  kepada  korban/istri  seperti  rumah,  sebidang  tanah  atau  kebun yang  bisa  meningkatkan  kekuasaan  perempuan/istri.  Pengalihan  kepemilikan  tersebut mereka upayakan harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan mengikat seperti sertifikasi  tanah  dan  rumah,  misalnya.  Kepemilikan  harta  berharga  oleh  perempuan menjadi modal negosiasi dan jaminan hidup untuk diri mereka dan anak-anak apabila hal- hal yang tidak diinginkan terjadi kembali di kemudian hari. Perubahan bentuk kompensasi seperti  ini  kerap  mengontrol  suami  untuk  tidak  melakukan  kekerasan  kedua  dan seterusnya.  Karena  melakukan  kekerasan  berdampak  langsung  pada  penguasaan  ekonomi di  ranah  domestik.  Semakin  sering  mereka  melakukan  kekerasan,  maka  akan  semakin sedikit  harta  yang  dimiliki  secara  sah  atas  nama  suami.  Dan  ini  juga  memberikan keyakinan  lebih  kepada  pemangku  adat  dan  elit  desa  akan  kemampuan  dan  peran  adat untuk mengakomodir dan memberikan rasa adil dan keamanaan bagi warganya.
16 Hasyim Hasanah, ―Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media,‖ Sawwa 9, no. 1 (2013): 166–68.
17 Pikiran  Rakyat,  ―Fenomena  Kasus  Gugatan  Perceraian  PNS,‖  News,  Pikiran  Rakyat,  April  20, 2016, http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/04/20/fenomena-kasus-gugatan-perceraian-pns- 367158; Tribunnews,  ―PNS  Wanita  Banyak  yang  Ajukan  Gugat  Cerai,‖  News,  Tribunnews.com,  February 22, 2015, http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak-yang-ajukan-gugat-cerai; Tribunnews,  ―PNS  Wanita  Banyak  Ajukan  Cerai,‖  News,  Tribunnews.com,  April  22,  2015, http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak-ajukan-cerai.
18 Kustini  and  Ida  Rosidah, Ketika  Perempuan  Bersikap:  Tren  Cerai  Gugat  Masyarakat  Muslim (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), ix–xi.
Tidak  semua  perkara  yang  melibatkan  perempuan  dan  anak  diselesaikan  oleh Yusdarita dan Silang dengan cara seperti telah disebutkan di atas. Perkara-perkara seperti ini  dilakukan  apabila  sebuah  kekerasan  tidak  dapat  diantisipasi  di  tanah  domestic  atau KDRT. Untuk perkara-perkara lainnya, mereka juga melakukan antisipasi terutama melalui Qanun Kampong, meskipun cakupannya masih kecil di desa tertentu.

## Qanun Kampong
Semenjak  era  reformasi  bergulir,  pemerintah  Indonesia  mulai  kembali  mengakui keberagaman  budaya  Indonesia.  Bahkan  melalui  UU  Desa  No.  6  tahun  2014,  pemerintah menyarankan  legalisasi  peraturan  desa  berdasarkan  norma-norma  yang  berlaku  di  desa tersebut.  Menjadi  masyarakat  adat  yang  disahkan  oleh  belbagai  peraturan  daerah  bahkan menjadi  prasyarat  untuk  pengajuan  tanah  adat  ke  pemerintah  pusat.  Kemajuan  ini dimamfaatkan  oleh  para  aktivis  untuk  mendapatkan  hak  masyarakat  atas  tanah  adat mereka.  Hingga  saat  ini,  sudah  ada  lebih  dari  500  masyarakat  adat  yang  telah  ditetapkan oleh berbagai peraturan daerah sebagai upaya untuk mendapatkan hak adat atas tanahnya. 19 Di  provinsi  Aceh  tidak  mengalami  kemajuan  seperti  daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia, meskipun  provinsi  Aceh  sudah  terlebih  dahulu  mendapatkan  keistimewaan  dalam  bidang budaya/adat.
Perkembangan  adat  di  provinsi  Aceh  lebih  diarahkan  kepada  pengembangan hukum  adat,  belum  pada  pembentukan  masyarakat  adat  yang  dengannya  bisa  dilakukan perlindungan  terhadap  lingkungan  dan  hak-hak  masyarakat  atas  tanah  mereka  yang  telah diserobot  oleh  pemerintah  dan  korporasi.  Semenjak  diterbitkannya  Qanun  tentang Pemerintahan  Mukim  No.  4  tahun  2003  dan  Qanun  tentang  Gampong  No.  5  tahun  2003, yang  diperkuat  kemudian  dan  ditambahkan  dimensi  jurisdiksi  hukum  adat  oleh  Qanun tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  dan  Qanun  tentang  Lembaga  Adat No. 10 tahun 2008, perkembangan hukum adat di Aceh semakin pesat. Hampir semua desa di  provinsi  Aceh  memiliki  Qanun  desa/atau  peraturan  desa  yang  mengatur  tentang  tata kelola desa, kehidupan, budaya, dan ritual di desa tertentu.
Qanun  Gampong  ini  merubah  karakter  adat  yang  tak  tertulis  menjadi  tertulis. Namun, tidak berarti merubah sifat dinamis adat menjadi kaku. Dalam prakteknya, seperti yang akan diuraikan nantinya,  Qanun  Gampong ini  mengalami  perubahan seiring dengan perubahan  sebuah  masyarakat.  Dengan  keadaan  tersebut,  adat  tetap  dinamis,  hanya berubah dari tak tertulis menjadi tertulis.
Perubahan  dari  tak  tertulis  menjadi  tertulis  memberikan  dampak  positif  terhadap semua elemen masyarakat. Sebelumnya, adat dimonopoli oleh laki-laki dan dan tokoh adat
19 Lihat berdebatan dan perkembangan tentang masyarakat adat saat ini di Yance Arizona, Malik, and Irena Lucy Ishimora, ―Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional  Pasca  Putusan  MK  35/PUU-X/201,‖  Outlook  Epistima  2017  (Epistema  Insitute,  2017), http://epistema.or.id/publikasi/publikasi-berkala/outlook-epistema-2017/;  Herlambang  Perdana  Wiratraman and  Yance  Arizona, Antara  teks  dan  konteks:  dinamika  pengakuan  hukum  terhadap  hak  masyarakat  adat atas sumber daya alam di Indonesia , Ed. 1.., Seri hukum dan keadialan sosial (Jakarta: HuMa, 2010).
laki-laki. Imajinasi laki-laki tentang bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat berjalan menentukan  bentuk  adat  itu  sendiri.  Keadaan  ini  tidak  menguntungkan  perempuan  dan anak-anak  yang  merupakan  kelas  dua  dalam  masyarakat  patriarki.  Dengan  ditulis,  adat tidak  lagi  berada  dalam  imajinasi  laki-laki  senior  di  sebuah  masyarakat.  Semua  elemen masyarakat  dapat  mengetahui  konsekuensi  dari  perbuatan  mereka  atau  mengetahui prosedur  untuk  melakukan  sesuatu.  Adat  dan  hukumnya,  dengan  keadaan  demikian, menjadi  lebih  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  siapapun.  Terlebih,  pembentukan  Qanun Kampong  tersebut  juga  mulai  melibatkan  perempuan.  Perubahan  yang  dibawa  oleh pemerintah  ini  dimamfaatkan  dengan  baik  oleh  Yusdarita  dan  Silang.  Mereka  berupaya mengawal perubahan adat untuk perbaikan hidup perempuan dan anak.
Yusdarita  dan  Silang  hanya  memberikan  toleransi  dan  mau  bernegosiasi  dengan adat  untuk  penyelesaian  perkara  KDRT.  Mereka  tidak  memberikan  toleransi  yang  sama untuk  kekerasan  lainnya,  seperti  kekerasan  seksual.  Banyak  sekali  perempuan  dan  anak menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah. Sebagian mereka hamil di luar  nikah  karena  telah  diperkosa  lama  oleh  orang-orang  terdekat  mereka.  Yusdarita  dan Hasanah sadar betul bahwa mereka berhadapan dengan adat patriarki  yang didukung oleh pandangan-pandangan  agama  misogamist.  Pandangan  ini  juga  sangat  tebal  menyelimuti alam pikir dan keyakinan penduduk Desa Rembele, dimana Yusdarita menetap.
Keterlibatan  Hasanah  Silang  dan  Yusdarita  di  P2TP2A  memaksa  mereka  untuk selalu  berhadapan  dengan  perempuan  korban  kekerasan  seksual.  Mereka  kerap memberikan  bantuan  melahirkan  di  rumah  Yusdarita  kepada  sebagian  korban-korban  itu dan juga di rumah-rumah aktivis lainnya. hingga satu waktu, seorang pelacur hamil datang untuk  mendapatkan  bantuan  dari  kantor  tersebut.  Perempuan  itu  menjadi  pelacur  karena konflik  bersenjata  masa  lalu.  Untuk  mencari  keamanaan  dan  keselamatan,  dia  mencari tempat  berlindung  ke  kamp-kamp  tentara  non  organik.  Disana,  dia  menjadi  gundik bersama  bahkan  ketika  satu  kesatuan  berganti  dengan  kesatuan  lainnya.  Yusdarita membantunya melahirkan dan menanyakan apakah bila dia diberi pekerjaan, akan berhenti dari profesinya sekarang? Tanpa ragu, perempuan itu menjawab iya. Karena permasalahan ekonomi lah  yang membuat dia terus bertahan pada profesi tersebut.  Untuk menyakinkan tetangganya dan menghindari stigma adat dari penduduk desa terhadap perempuan itu, dia harus melakukan sesuatu  yang mendasar, besar dan menyeluruh. Dia harus merubah adat secara total dan menjadikannya formal di desa itu, menjadikannya Qanun Kampong.
Dia  memulainya  dengan  menyakinkan  dua  saudara  laki-laki  kandungnya  yang waktu itu menjabat sebagai kepala desa dan imam desa. Untuk membahani dirinya dengan pengetahuan  agama  dan  adat,  dia  mendatangi  ulama-ulama  moderat,  disegani  dan terhormat  serta  tokoh  adat  progressif  yang  ada  di  Bener  Meriah  dan  Aceh  Tengah.  Dia belajar  dari  mereka.  Semua  pengetahuan  yang  dia  peroleh  menjadi  bahan  perdebatan dengan  kedua  saudara  kandungnya.  Terkadang  mereka  menolak  keras,  namun  Yusdarita kerap  menyebut  sumber  darimana  dia  belajar  agama  dan  adat.  Otoritas  pengetahuan  dan nama  yang  terhormat  terkadang  menjadi  senjata  ampuh  di  masyarakat  Gayo.  Yusdarita mengunakannya dengan lihai. Penolakan-penolakan dari kedua saudara kandungnya secara
berlahan  berubah  menjadi  dukungan.  Hingga  dia  berhasil  menyakinkan  mereka  untuk membawa perempuan pelacur itu untuk tinggal di desa bersama mereka.
Yusdarita masih perlu menyakinkan seluruh penduduk desa, terutama ibu-ibu yang kerap menolak kehadiran pelacur tersebut. Dia kemudian meminta RPUK, yang waktu itu didanai  oleh  UNWomen,  untuk  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan  untuk  desa mereka  agar  lebih  memiliki  sikap  terbuka  dan  memiliki  pandangan  yang  berpihak  pada perempuan. RPUK kemudian membuat pelatihan untuk tokoh-tokoh desa dan perempuan. Materinya  adalah  tentang  pandangan-pandangan  agama,  hukum  negara  dan  adat  yang berpihak pada perempuan, anak dan keluarga serta fokus pemerintah tentang pembangunan desa terutama adat. Hasil akhir dari pelatihan ini adalah pembuatan Qanun Kampong.
Semua  point  dari  Qanun  Kampong  Desa  Rembele  mengarah  pada  perwujudan kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  baik  di  ruang  privat  dan  publik.  Beberapa  poin  di antara nya adalah:
1. Apabila 3 orang putri dari satu keluarga terlibat perbuatan asusila di luar nikah, maka yang dihukum adalah orang tuanya. Peraturan ini telah diterapkan kepada salah seorang warga.  Dia  diharuskan  membersihkan  saluran  drainase  masjid  dan  desa  selama  1 minggu lamanya.
2. Apabila  terjadi  pernikahan  dini,  maka  warga  desa  tidak  akan  memberikan  bantuan apapun  untuk  menyelengarakan  pernikahan  dan  pesta  mereka.  Mereka  dikucilkan  di masyarakat.
3. Keluarga  harus  memberikan  pendidikan  yang  sama  untuk  anak  laki-laki  dan perempuan.
4. Semua keputusan desa atau rapat desa harus memiliki keterwakilan perempuan.
5. Laki-laki  tidak  diperbolehkan  mengunjungi  perempuan  apabila  si  perempuan  tidak didampingi oleh wali mereka.
Qanun  Kampong  ini  tidaklah  berlaku  selama-lamanya.  Dia  berubah  berdasarkan kesepakatan bersama. Semenjak tahun 2010 qanun pertama kali dibuat, desa tersebut telah melakukan dua kali perubahan. Sebagian yang sudah menjadi tradisi desa, tidak perlu lagi untuk dipertegas dalam qanun itu.

## Apa yang bisa kita Pelajari dari Yusdarita dan Hasanah?
Strategi  ―mengunakan  senjata  lawan  untuk  menaklukkan  lawan‖  telah  sering dilakukan  oleh  negara.  Negara  telah  memproduksi  banyak  hukum  yang  bertujuan memberikan  dan  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak  di  ruang  private  dan  publik dengan  mengunakan  argumentasi  agama  dan  adat.  Usaha-usaha  negara  tersebut  misalnya adalah  kodifikasi  KUHP  Perdata  (UU  waris  Indonesia)  dengan  mengambil  sumber  dari agama Islam dan adat. hal yang sama dilakukan oleh pemerintah terhadap UU Perkawinan
1974 yang dikodifikasi dengan mengambil dari sumber yang sama: hukum Islam dan adat Indonesia. 20 Meskipun  beberapa  poin  tidak  lagi  relevan  untuk  saat  ini,  misalnya  seperti usia  minimal  untuk  menikah  adalah  16  tahun.  Tetapi,  batasan  usia  tersebut  adalah lompatan  yang  sangat  jauh  bila  dibandingkan  dengan  tingkat  kesadaran  sosial  dan pembangunan  pada  saat  itu.  Kedua  sumber  untuk  hukum  tersebut:  agama  Islam  dan  adat adalah bagian dari sumber permasalahan utama perempuan apabila diberi tafsir, makna dan fungsi  misogamist  dan  patriarkal.  Untuk  kepentingan  pembangunan  manusia  yang berdampak  pada  kemajuan  negara,  negara  melakukan  hal  tepat  untuk  saat  itu  dengan memberikan  terjemahan  dan  makna  yang  progressif.  Hasil  dari  penafsiran  tersebut kemudian difungsikan untuk mengurangi kuasa laki-laki atas perempuan, melindung anak- anak dan mengontrol pernikahan dini di masyarakat, meskipun usaha ini kemudian dinilai kurang efektif dibandingkan dengan kontribusi kemajuan modernisasi kemudian hari. 21
Dalam perkembangnya juga, Mahkamah Agung dan Pengadilan agama melakukan penelitian teks-teks hukum Islam, praktek adat, dan menyeleksi praktek-praktek adat yang baik  untuk  diterapkan  pada  masyarakat  melalui  ruang  pengadilan  agama  di  seluruh Indonesia. 22 program-pogram  ini  kemudian  memberikan  sprektrum  yang  lebih  luas  bagi hakim  untuk  memberikan  rasa  adil  di  ruang  pengadilan.  Demikian  juga  penanganan perkara  asusila  yang  kemudian  menjadi  bagian  KUHP  Indonesia  saat  ini  terinspirasi  dari adat  masyarakat  Bali.  Meskipun,  menurut  Pompe,  itu  adalah  imajinasi  hakim  tentang bagaimana  seharusnya  adat  berjalan  dan  bagaimana  seharusnya  sebuah  tindakan  asusila ditangani  tanpa  merusak  atau  menganggu  norma-norma  dan  hubungan  sosial  yang  lebih luas. 23
Upaya-upaya  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam  konteks  hukum terjadi  di  ruang  institusi  hukum  negara,  dimulai dari  kepolisian  hingga  ruang  pengadilan. Upaya  ini,  menurut  Mark  Cammack  (1996)  tidak  terlalu  memberikan  kontribusi  nyata dibandingkan  dengan  proses  modernisasi  yang  terus  berlangsung  di  negara  ini  seperti ekspansi  pendidikan,  otonomi  individu  dan  budaya  konsumtif  kita. 24 Upaya  hukum tersebut  bersifat  pasif.  Karena  itu  hakim  tidak  bisa  menjangkau  lebih  jauh  ke  dalam masyarakat  daripada  ruang  pengadilan  yang  mereka  kuasai  sendiri.  Keadaan  ini  berbeda dengan modernisasi yang dijalankan pemerintah yang langsung memberikan dampak sosial terhadap perempuan dan anak.
20 Lihat Cammack,  Young,  and  Heaton,  ―Legislating  Social  Change  in  an  Islamic  Society- Indonesia‘s Marriage Law.‖
21 Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, ―Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia‘s Marriage Law,‖ The American Journal of Comparative Law 44, no. 1 (1996): 45–73; R. Michael  Feener  and  Mark  E.  Cammack, Islamic  Law  in  Contemporary  Indonesia:  Ideas  and  Institutions , (Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007).
22 John  R.  Bowen,  ―Consensus  and  Suspicion:  Judicial  Reasoning  and  Social  Change  in  an Indonesian  Society  1960-1994,‖ Law  &  Society  Review 34,  no.  1  (2000):  97–127;  John  R.  Bowen,  ―The Transformation of an Indonesian Property System: ‗Adat,‘ Islam, and Social Change in the Gayo Highlands,‖ American Ethnologist 15, no. 2 (1988): 274–293.
23 S.  Pompe,  ―Between  Crime  and  Custom:  Extra-Marital  Sex  in  Modern  Indonesian  Law,‖ Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde 150, no. 1 (1994): 110–22.
24 Cammack,  Young,  and  Heaton,  ―Legislating  Social  Change  in  an  Islamic  Society-Indonesia‘s Marriage Law.‖
Akibat dari pengaruh hukum yang pasif terhadap kemajuan kehidupan perempuan, sedikit  dari  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan,  KDRT,  dan  pernikahan  dini  yang sampai  ke  ruang  pengadilan.  Ini,  seperti  yang  dicurigai  banyak  orang,  adalah  fenomena gunung  es. 25 Banyak  sekali  kasus-kasus  yang  tidak  dilaporkan  karena  alasan-alasan pribadi,  sosial,  kultural,  dan  agama.  Lalu  bagaimana  kita  mengatasi  permasalahan- permasalahan  yang  berakar  dari  adat  dan  penafsiran  agama  misogamist  tersebut?  Salah satunya adalah dengan belajar dari pengalaman Hasanah dan Yusdarita di atas; mendekati, merubah  dan  mengunakan  adat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  bersumber  dari adat itu sendiri. Untuk itu, tentunya kita harus memahami adat itu sendiri. Ini akan dibahas di bagian di bawah ini.

## Fleksibelitas Adat
Tentu  dapat  melakukan  apa  yang  telah  dicontohkah  oleh  Yusdarita  dan  Hasanah, kita harus mengerti tentang adat dan karakternya. Sulit menyederhanakan pengertian adat, karena  cakupannya  yang  luas,  dan  mendiskusiknya  di  ruang  yang  terbatas  ini.  Secara singkat,  adat  bisa dikatakan sebagai  ekspresi  simbolik sebuah masyarakat. Dia mencakup kebiasaan-kebiasaan, seni, ritual, hukum, sistem pengaturan kelompok masyarakat, aturan- aturan tentang kesopanan dan kesusilaan. 26 Hazarain, 27 yang kemudian ditegaskan kembali oleh  Supomo, 28 mengatakan  bahwa  adat  Indonesia  itu  pada  intinya  mengatur  kesusilaan. Cakupan kesusilaan itu sendiri tidak melulu berhubungan dengan moralitas dan hubungan laki-laki  dan  perempuan.  Kesusilaan  bisa  mencakup  struktur  sosial  tentang  bagaimana relasi  sosial  antar  kelas  masyarakat,  usia,  dan  hubungan-hubungan  tertentu  dibangun  dan dijaga. Tidak sebatas tentang hubungan laki-laki dan perempuan, tapi juga hubungan antar usia  dan  laki-laki  dengan  laki-laki  atau  perempuan  dengan  perempuan,  atau  masyarakat dengan  pemimpinannya.  Kesusilaan  tersebut  berhubungan  dengan  bagaimana  hubungan antar laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun. Asusila juga berhubungan erat dengan sistem  reproduksi  sebuah  masyarakat  dan  sistem  perkawinan.  Singkatnya,  kesusilan menjadi dasar konstruksi sosial dan bahkan politik sebuah masyarakat.
Namun,  konsep  adat  yang  demikian  adalah  abstrak.  Dia  tidak  dapat  diamati. Meskipun  kita  kerap  mendengar  terma-terma  seperti  ―adat  Aceh‖,  ―adat  Gayo‖,  ―adat
25 Amrikh  Palupi,  ―Indonesia  Darurat  Perkawinan  Anak,  Stop  Pernikahan  Dini!,‖  News, Dream.co.id, March 18, 2018, https://www.dream.co.id/lifestyle/stop-pernikahan-dini-pada-anak-di- indonesia-ini-alasannya-180318j.html;  Dian  Ade  Permana,  ―‗Isu  Perkawinan  Anak  Darurat  Nasional,  375 Perempuan  Dipaksa  Menikah  Setiap  Hari,‘‖  News,  merdeka.com,  November  21,  2017, https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-perkawinan-anak-darurat-nasional-375-perempuan-dipaksa- menikah-setiap-hari.html.
26 Keebet  von  Benda-Beckmann,  ―Balancing  Islam,  Adat  and  the  State:  Comparing  Islamic  and Civil Court in Indonesia,‖ in The Power of Law in a Transnational World: Anthropological Enquiries , ed. F. von  Benda-Beckmann,  Keebet  von  Benda-Beckmann,  and  Anne  Griffiths  (New  York  [etc.]:  Berghahn Books, 2009).
27 Hazairin, ―Kesusilaan dan Hukum: Pidato pelantikan Prof. Dr. Hazairin S.H,‖ in Tujuh serangkai tentang hukum (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974).
28 Supomo, Kedudukan  Hukum  Adat  dikemudian  Hari ,  [Tjet.  kedua,  di  rev.  dan  di  tambah]. (Djakarta: Pustaka Rakjat, 1951).
Batak‖ dan lainnya, namun prakteknya sangat lokal pada sebuah komunitas kecil di desa, bahkan pada keluarga besar. Yang kita lihat sehari-hari adalah terjemahan-terjemahan dari adat  yang  abstrak  kepada  praktek  yang  sangat  lokal. 29 Sehingga  kita  kerap  melihat perbedaan-perbedaan  praktek  adat  dari  satu  desa  ke  desa  lainnya.  Padahal,  desa-desa tersebut dihuni oleh ethnis yang sama.
Hasanah  Silang  dan  Yusdarita  mengajarkan  bahwa  adat  itu  tidak  kolot  dan  tidak selalu  berhubungan  dengan  romantisme  masa  lalu.  Kita  harus  membuang  jauh-jauh  dari pikiran  kita  bahwa  adat  tidak  bisa  dikembangkan,  statis  dan  selalu  menekan  perempuan dan  anak.  Adat  bersifat  sangat  fleksibel  dan  dinamis.  Adat  gayo  sendiri  mengalami perubahan  yang  konsisten  dari  masa-masa  ke  masa.  Perubahan  tersebut  bergantung  pada perkembangan masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang kehidupannya, agamanya, dan lingkungannya. Adat berubah mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar dan berdampak langsung pada dirinya.
Secara alamiah, adat berubah sesuai dengan perubahan lingkungan di luar dirinya. Dalam  sejarah  hukum,  politik,  dan  gerakan  sosial  dan  agama,  adat  menjadi  sebuah  arena pertarungan  para  aktor-aktor  yang  ingin  membawa  sebuah  kelompok  masyarakat  ke  arah tertentu.  Dalam  sejarah  Gayo,  misalnya,  adat  menjadi  medan  rebutan  bagi  kaum  muslim tradisionalis, modernis dan nasionalis.
Traditionalis  muslim  berupaya  mempertahankan  tradisi  masyarakat  dan menyisipkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  ke  dalam  adat  Gayo.  Mereka  berupaya mempertahankan  praktek  adat  yang  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  tauhid Islam dengan memberikan jastifikasi agama terhadap praktek adat tersebut. Praktek ini bisa dilihat,  misalnya,  pada  klasifikasi  adat  pada  masyarakat  Gayo  yang  pertama  sekali diperkenalkan  pada  era  kolonial.  ulama-ulama  setempat  memberikan  5  klasifikasi  adat. yaitu adattullah , adat almuthmainnah , adat al-muhakammah ,  adat aljahiliyah , dan  resam. Beberapa karya sarjana lokal juga berupaya memberikan jastifikasi Islam terhadap praktek- praktek  adat  yang  dipandang  baik  dan  merupakan  bagian  dari  syiar  agama  Islam.  Hal  ini bisa  dilihat  misalnya  dari  buku  karya  Mahmud  Ibrahim  dan  Aman  Pinan  yang  berjudul Adat  dan  Syariat. 30 Hal  ini  sesuatu  yang  lumrah  di  Provinsi  Aceh  karena  ulama  di masyarakat  Gayo,  dan  demikian  juga  dengan  ulama-ulama  di  masyarakat  Aceh  pesisir, juga  merupakan  tokoh  adat  dan  istiadat  selain  juga  sebagai  tokoh  agama.  Pengetahuan mereka  tentang  budaya  lokal  dan  kedalaman  pemahaman  terhadap  Islam  memberikan pemahaman tentang bagian adat yang bersesuaian dan bertentangan dengan Islam.
Sedangkan  kaum  muslim  modernis  menginginkan  semua  adat  yang  bertentangan secara  harfiah  dengan  Islam  harus  dihapuskan.  Pandangan  ini  bisa  dilihat  dari  muatan
29 John  R.  Bowen, Islam,  Law,  and  Equality  in  Indonesia:  An  Anthropology  of  Public  Reasoning (Cambridge etc: Cambridge University Press, 2003), 45.
30 Mahmud  Ibrahim  and  A.R  Hakim  Aman  Pinan, Syari’at  Dan  Adat  Istiadat ,  4th  ed.,  vol.  2 (Takengon:  Yayasan  Maqamammahmuda,  2010);  Mahmud  Ibrahim  and  A.R  Hakim  Aman  Pinan, Syari’at Dan  Adat  Istiadat ,  1st  ed.,  vol.  1  (Takengon:  Yayasan  Maqamammahmuda,  2002);  Mahmud  Ibrahim  and A.R  Hakim  Aman  Pinan, Syari’at  Dan  Adat  Istiadat ,  1st  ed.,  vol.  3  (Takengon:  Yayasan Maqamammahmuda, 2005).
Tafsir  Gayo  yang  ditulis  oleh  Abdurrahim  Daudy  atau  yang  lebih  dikenal  dengan panggilan Tgk. Mude Kala. Pandangan tersebut biasanya diakibatkan oleh pengaruh Islam berasal  dari  luar  provinsi  Aceh,  misalnya  pengaruh  orang  Minangkabau  yang  membawa ajaran reformis Muhammadiyah. Dan juga akibat dari kurangnya afiliasi mereka terhadap budaya setempat  seperti  orang-orang Minangkabau dan salafi  yang melakukan perjalanan dakwah. Hingga waktu tertentu di masa lalu, menurut ingatan para orang Gayo yang sudah tua,  kaum  traditionalis  dan  modernis  kerap  berdebat  bahkan  hingga  berdampak  ke  ranah hubungan sosial.
Sementara  kaum  nasionalis  berupaya  membawa  masyarakat  Gayo  untuk bersesuaian  dengan  perkembangan  hukum  dan  projek  modernisasi  negara. 31 Menurut catatan  Bowen, 32 pada  pasca  kemerdekaan,  kaum  nasionalist  yang  dimotori  oleh  Abd. Wahab,  yang  kemudian  menjadi  Bupati  pertama  Kewedanaan  Aceh  Tengah, memperkenalkan orchestra dan  seni  modern  lainnya  ke  daerah  Gayo.  Kaum  Nasionalis juga mulai berpikir dan mengampanyekan bahwa adat adalah bagian dari kegiatan kolonial Belanda.  Kampanye  ini  memberikan  justifikasi  bagi  mereka  untuk  mengantikan  adat dengan  ide-ide  nationalis  dan  program  negara  yang  akan  datang.  Mempertahankan  atau mengantikan  adat,  bagi  kaum  traditionalis  dan  modernis,  juga  sebagai  upaya  untuk membawa masyarakat Gayo untuk menjadi masyarakat  yang  Islami, yang sampai saat ini tidak memiliki standard tentang apa yang dimaksud dengan ―masyarakat yang islami.‖
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adat  tidak  lah  statis.  Hukum  adat,  baik  yang berhubungan  dengan  keluarga  dan  kriminal  bersifat  dinamis  dan  terus  berubah  seiring waktu.  Hal-hal  yang  relevan  untuk  waktu  tertentu  masih  terus  dipertahankan  dengan melakukan  beragam  adaptasi.  Demikian  juga  dengan  hal-hal  yang  tidak  relevan  dan pertentangan  projek  negara  akan  secara  berlahan  dihapuskan  dan  digantikan  oleh  norma baru atau oleh hukum negara. Misalnya, hukuman mati. Menurut memori orang gayo yang sudah berusia lanjut, hukum adat gayo dahulu memiliki hukuman mati bagi para penyihir, pembunuhan,  pemerkosaan  dan  lainnya.  Jenis  hukuman  mati  saat  itu  adalah  sejenis hukuman  cekik  atau  menenggelamkan  kepala  pelaku  ke  dalam  air.  Intinya,  hukuman tersebut  tidak  boleh  mengeluarkan  dari  narapidana.  Hukuman  mati  tersebut  harus dilakukan  oleh  para  pemangku  adat  atau  pemimpin  masyarakat  dan  anggota  keluarga pelaku.  Hukuman  ini  kemudian  hilang  dan  digantikan  oleh  hukuman  pidana  pemerintah Indonesia,  yaitu penjara. Pada sisi lain, sebagaimana terekam pada perkembangan adat di atas,  adat  merupakan  arena  pertarungan  para  aktor  untuk  membawa  sebuah  komunitas masyarakat  ke  arah  yang  mereka  inginkan.  Karakter  dinamis  dan  fleksibilitas  tersebut harus  dipahami  oleh  pemerintahan  para  aktivis  dan  pemerintahan  sekarang  agar  mampu
31 John  R.  Bowen,  ―Consensus  and  Suspicion:  Judicial  Reasoning  and  Social  Change  in  an Indonesian Society 1960-1994,‖ Law & Society Review 34, no. 1 (2000): 97–127; A.R Hakim Aman Pinan, ―Pelestarian  Budaya  Tradisional  Masyarakat  Pendukungnya‖  (Unpublished,  1997);  John  R.  Bowen,  ―A Modernist Muslim Poetic: Irony and Social Critique in Gayo Islamic Verse,‖ The  Journal  of  Asian Studies 52, no. 3 (1993): 629–646.
32 John  R.  Bowen, Sumatran  Politics  and  Poetics:  Gayo  History,  1900-1989 (New  Haven,  Conn, etc: Yale University Press, 1991), 111.
mempergunakan adat untuk kepentingan perempuan dan anak, sebelum dia digunakan oleh kelompok-kelompok patriarkis dan misogamist.

## Kesimpulan
Adat  tidak  lah  statis.  Dia  dinamis  dan  fleksible.  Adat,  sebagaimana  tulisan  ini mengamati  dari  Gayo,  telah  menjadi  arena  pertarungan  dan  perebutan  ruang  publik  antar aktor-aktor  yang  ingin  membawa  kelompok  masyarakat  ke  arah  tertentu.  Ini  menunjukan pentingnya  adat  dalam  perubahan  sosial,  kemasyarakatan,  reformasi  agama,  hingga  pada tujuan  membentuk  masyarakat  yang  islami.  Meskipun  adat  Indonesia  pada  umumnya adalah penopang sistem patriaki, namun dia dapat adaptasikan menjadi sebuah sistem yang bisa membantu pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sama  seperti  pertarungan  kaum  muslim  traditionalis,  modernis  dan  nasionalis  di  Gayo untuk  menguasai  adat,  mendominasi  adat  berarti  mendominasi  dan  menguasai  diskursus dan  wacana  publik.  Sebagai  contoh  yang  relative  sukses  untuk  penguasaan  adat  ini  telah ditunjukan  oleh  Yusdarita  dan  Hasanah  Silang.  Mereka  memahami  kontruksi  adat, menstranformasikannya, dan mengunakannnya untuk kepentingan perempuan dan anak.
Saat ini, dengan cara yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, Pemerintah Aceh menjadikan  adat  sebagai  bagian  penting  dalam  projek  hukum  negara.  Pemerintah  Aceh, bahkan Indonesia, mendorong formalisasi adat ke dalam sebuah aturan desa yang jelas dan mengikat  yang  kita  kenal  dengan  Qanun  Kampong.  Qanun  Kampong  itu  berkembang begitu  liar  dan  tidak  dapat  diprediksi.  Atas  nama  shari‘a  Islam,  tafsiran  agama  yang misogamist  dan  adat  patriarki,  di  beberapa  desa  kekerasan  menjadi  normal  dan  legal. 33 Walau di beberapa tempat lainnya, adat memberikan perlindungan tegas terhadap anak dan perempuan.  Ini  semua  menunjukkan  bahwa  adat  adalah  instrumen  yang  penting  untuk pembangunan manusia dan keluarga. Apakah sebuah masyarakat akan dibawa mundur atau maju, saat ini bergantung pada, salah satunya, usaha kita mendekati dan mengunakan adat. Kalau  negara  dan  aktor-aktor  lainnya  mengabaikan  adat  untuk  kepentingan  perempuan, anak dan pembangunan manusia, maka kelompok lain akan mempertegas adat patriaki dan menancap pengaruh agama misogamist semakin dalam di dalamnya.
33 David Kloos, ―In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia,‖ Indonesia , no. 98 (October 1, 2014): 59–90.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Afrianty, Dina. ―Local Women‘s NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of  MISPI.‖  In Islam  and  the  Limits  of  the  State:  Reconfigurations  of  Practice, Community  and  Authority  in  Contemporary  Aceh ,  edited  by  David  Kloos, Annemarie Samuels, and R. Michael Feener. Leiden: BRILL, 2015.
Antaranews.com.  ―Menteri  PPPA  Minta  Kekerasan  Pada  Perempuan-Anak  Dihukum.‖
News. Antara News, May 19, 2018. https://www.antaranews.com/berita/711512/menteri-pppa-minta-kekerasan-pada- perempuan-anak-dihukum.
Arizona,  Yance,  Malik,  and  Irena  Lucy  Ishimora.  ―Pengakuan  Hukum  Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/201.‖ Outlook  Epistima  2017.  Epistema  Insitute,  2017. http://epistema.or.id/publikasi/publikasi-berkala/outlook-epistema-2017/.
Aziz, Zarizana Abdul, and Janine Moussa. ―The Due Diligence Principle and the Role of the  State:  Discrimination  against  Women  in  Family  and  Cultural  Life.‖  United National group on Discrimination against women in law and in practice, January 2015.
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Family/Written_Submissi ons/DDP_Submission_UNWG_Discr%20ag%20Women%20Family%20Cultural %20Life15.pdf.
BBC,  Indonesia.  ―Kongres  Ulama  Perempuan:  ‗Poligami  Bukan  Tradisi  Islam.‘‖ BBC News Indonesia , April 26, 2017, sec. Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39716791.
Benda-Beckmann, Keebet von. ―Balancing Islam, Adat and the State: Comparing Islamic and Civil  Court in  Indonesia.‖  In The  Power  of  Law  in  a  Transnational  World: Anthropological  Enquiries ,  edited  by  F.  von  Benda-Beckmann,  Keebet  von Benda-Beckmann, and Anne Griffiths. New York [etc.]: Berghahn Books, 2009.
Bowen, John R. ―A Modernist Muslim Poetic: Irony and Social Critique in Gayo Islamic Verse.‖ The Journal of Asian Studies 52, no. 3 (1993): 629–646.
———.  ―Consensus  and  Suspicion:  Judicial  Reasoning  and  Social  Change  in  an Indonesian Society 1960-1994.‖ Law & Society Review 34, no. 1 (2000): 97–127.
———. Islam,  Law,  and  Equality  in  Indonesia:  An  Anthropology  of  Public  Reasoning . Cambridge etc: Cambridge University Press, 2003.
———. Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989 . New Haven, Conn, etc: Yale University Press, 1991.
———. ―The Transformation of an Indonesian Property Sistem: ‗Adat,‘ Islam, and Social Change in the Gayo Highlands.‖ American Ethnologist 15, no. 2 (1988): 274–293. Cammack, Mark, Lawrence A. Young, and Tim Heaton. ―Legislating Social Change in an Islamic  Society-Indonesia‘s  Marriage  Law.‖ The  American  Journal  of Comparative Law 44, no. 1 (1996): 45–73.
Covarrubias, Lynn. ―The Relationships among Disposition toward Fantasy, Force Fantasy, Sexual  Dysfunction,  Satisfaction,  and  Female  Sex  Abuse  History.‖  ProQuest
Dissertations Publishing, 1996. http://search.proquest.com/docview/304298337/?pq-origsite=primo.
Engineer,  Asghar  Ali. Hak-hak  perempuan  dalam  Islam .  Translated  by  Farid  Wajidi  and Lusi Margiyanti. Cet. 1.. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
Feener,  R.  Michael,  and  Mark  E.  Cammack. Islamic  Law  in  Contemporary  Indonesia: Ideas and Institutions . Harvard Series in Islamic Law; 5 256972311. Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007.
Harari,  Yuval  Noah. Sapiens:  A  Brief  History  of  Humankind .  London:  Harvill  Secker, 2014.
Hasanah,  Hasyim.  ―Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Rumah  Tangga Perspektif Pemberitaan Media.‖ Sawwa 9, no. 1 (2013): 159–78.
Hazairin.  ―Kesusilaan  dan  Hukum:  Pidato  pelantikan  Prof.  Dr.  Hazairin  S.H.‖  In Tujuh serangkai tentang hukum . Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974.
Husein,  Abdur  Rozak. Hak  dan  pendidikan  anak  dalam  Islam .  Cet.  kedua.  Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
Ibrahim, Mahmud, and A.R Hakim Aman Pinan. Syari’at Dan Adat Istiadat . 1st ed. Vol. 1. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2002.
———. Syari’at  Dan  Adat  Istiadat .  1st  ed.  Vol.  3.  Takengon:  Yayasan Maqamammahmuda, 2005.
———. Syari’at  Dan  Adat  Istiadat .  4th  ed.  Vol.  2.  Takengon:  Yayasan Maqamammahmuda, 2010.
Idrus, Nurul Ilmi. Gender Relations in an Indonesian Society Bugis Practices of Sexuality and Marriage . Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde. BRILL, 2016.
Indonesia,  B.  B.  C.  ―Pemerintah  Siapkan  Sanksi  Baru  Untuk  Pelaku  Pedofilia.‖  BBC Indonesia, May 15, 2014. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_kebiri_kimia_p edofil.
———.  ―SBY  Minta  Pelaku  Pedofil  Dihukum  Berat.‖  BBC  Indonesia,  August  5,  2014. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_sby_kekerasan_ seksual_anak.
Indonesia,  Serambi.  ―Aceh  Utara  Termiskin.‖  News.  Serambi  Indonesia,  February  24, 2018. http://aceh.tribunnews.com/2018/02/24/aceh-utara-termiskin.
Kloos,  David.  ―In  the  Name  of  Syariah?  Vigilante  Violence,  Territoriality,  and  Moral Authority  in  Aceh,  Indonesia.‖ Indonesia ,  no.  98  (October  1,  2014):  59–90. https://doi.org/10.5728/indonesia.98.0059.
Kustini,  and  Ida  Rosidah. Ketika  Perempuan  Bersikap:  Tren  Cerai  Gugat  Masyarakat Muslim . Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
Mahmuda,  Nanik.  ―Perempuan  Dalam  Tantangan  Modernitas.‖ An-Nisa’ 8,  no.  1  (April 2015): 1–15.
Mazrieva,  Eva.  ―Pernyataan  Hidayat  Nur  Wahid  soal  Kawin  Anak,  Picu  Kritik  Tajam.‖
News. VOA Indonesia, October 7, 2018.
https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-hidayat-nur-wahid-soal-kawin-anak- picu-kritik-tajam-/4476002.html.
Mead, Margaret. Cooperation and Competition among Primitive Peoples . [Enl. ed / with a new pref. and appraisal]. Boston: Beacon Press, 1961.
Media, Kompas Cyber. ―Aktivis Perempuan Demo Tolak Poligami dan Nikah Siri.‖ News.
KOMPAS.com, August 3, 2013. https://nasional.kompas.com/read/2013/03/08/1210469/aktivis.perempuan.demo.t olak.poligami.dan.nikah.siri. ———.  ―Polri  Akui  Jumlah  Personel  Polisi  Belum  Ideal.‖  News.  KOMPAS.com, February 21, 2017. http://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel .polisi.belum.ideal.
Merdeka.  ―Kapolri  Sebut  Personel  Polisi  Di  RI  Terbanyak  Nomor  2  Di  Dunia.‖  News. merdeka.com,  December  16,  2016.  https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri- sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html.
Minawi, Kautsar Muhammad al-. Hak-hak anak dalam Islam . Yogyakarta: Santusta, 2009.
Palupi,  Amrikh.  ―Indonesia  Darurat  Perkawinan  Anak,  Stop  Pernikahan  Dini!‖  News. Dream.co.id, March 18, 2018. https://www.dream.co.id/lifestyle/stop-pernikahan- dini-pada-anak-di-indonesia-ini-alasannya-180318j.html.
Permana,  Dian  Ade.  ―‗Isu  Perkawinan  Anak  Darurat  Nasional,  375  Perempuan  Dipaksa Menikah  Setiap  Hari.‘‖  News.  merdeka.com,  November  21,  2017. https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-perkawinan-anak-darurat-nasional-375- perempuan-dipaksa-menikah-setiap-hari.html.
Pinan,  A.R  Hakim  Aman.  ―Pelestarian  Budaya  Tradisional  Masyarakat  Pendukungnya.‖ Unpublished, 1997.
Pompe, S. ―Between Crime and Custom: Extra-Marital Sex in Modern Indonesian Law.‖
Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde 150, no. 1 (1994): 110–22.
Rakyat, Pikiran. ―Fenomena Kasus Gugatan Perceraian PNS.‖ News. Pikiran Rakyat, April 20, 2016. http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/04/20/fenomena-kasus- gugatan-perceraian-pns-367158.
Rappler. ―Pro Dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pedofilia.‖ Rappler, October 22, 2015. http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri.
Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. ―Menyoriti Budaya Partriaki Di Indonesia.‖
Social Work Journal 7, no. 1 (July 2017): 1–129.
Salenda,  Kasjim.  ―Abuse  of  Islamic  Law  and  Child  Marriage  in  South-Sulawesi Indonesia.‖ Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies 54,  no.  1  (2016):  95–121. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121.
Supomo. Kedudukan Hukum Adat dikemudian Hari . [Tjet. kedua, di Rev. dan di tambah]. Djakarta: Pustaka Rakjat, 1951.
Tribunnews.  ―PNS  Wanita  Banyak  Ajukan  Cerai.‖  News.  Tribunnews.com,  April  22, 2015. http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak- ajukan-cerai.
———.  ―PNS  Wanita  Banyak  yang  Ajukan  Gugat  Cerai.‖  News.  Tribunnews.com, February  22,  2015.  http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita- banyak-yang-ajukan-gugat-cerai.
Wiratraman, Herlambang Perdana, and Yance Arizona. Antara teks dan konteks: dinamika pengakuan  hukum  terhadap  hak  masyarakat  adat  atas  sumber  daya  alam  di Indonesia . Ed. 1.. Seri hukum dan keadialan sosial. Jakarta: HuMa, 2010.