## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL TERHADAP PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG
Florianus Yudhi Priyo Amboro  , Lily Persyadayani 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
Law  Number  23  of  2014  concerning  Regional  Government  has  given authority to City Regional Governments to carry out government affairs in the  trade  sector,  namely  implementation  of  calibration,  re-analysis,  and supervision  of  legal  metrology  in  sub-affairs  in  the  field  of  consumer protection.As  an  autonomous  region,  the  Regional  Government  of Tanjungpinang  City  in  order  to  be  able  to  run  its  government  must  be supported  by  sources  of  regional  income,  one  of  which  is  Regional Retribution  which  is  the  original  regional  income.  BDKT  calibration,  re- analysis and observation services are one of the regional levies collected by the Tanjungpinang City Government. As for the focus of the problems raised in this study are, how is the implementation of legal metrology supervision in Tanjungpinang City, what are the obstacles faced by the Tanjungpinang City  Government  in  implementing  legal  metrology  supervision  and collecting curated and recalculated service fees, and what are the solutions to implementation legal metrology supervision in an effort to increase user fees  in  Tanjungpinang City.  From  the  results  of  the  research  conducted,  it was  found  that  in  order  to  encourage  the  implementation  of  optimal  legal metrology  supervision,  the  Regional  Government  of  Tanjungpinang  City must  meet  the  factors  in  the  form  of  the  availability  of  appropriate regulations, as well as the availability of competent human resources in the field  of  legal  metrology  so  that  with  the  implementation  of  proper  legal metrology  supervision,  then  it  will  directly  provide  support  to  the  local government in terms of increasing the amount of local fees that will be used to improve the welfare of the people of Tanjungpinang City
Keywords : Legal Metrology Supervision, Regional Retribution,
Calibration and Recalibration Services and BDKT

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kota  guna melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan yaitu pelaksanaan    tera,  tera  ulang,  dan  pengawasan  metrologi  legal  dalam  sub urusan  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Sebagai  daerah  otonom, Pemerintah  Daerah  Kota  Tanjungpinang  untuk  dapat  menjalankan pemerintahannya  harus  didukung  dengan  sumber-sumber  pendapatan daerah,  salah  satunya  yaitu  Retribusi  Daerah  yang  merupakan  pendapatan
 Alamat korespondensi: gyonkoo@yahoo.com
 Alamat korespondensi: lilypersyadayani@gmail.com
asli  daerah.  Pelayanan  tera,  tera  ulang  dan  pengamatan  BDKT  merupakan salah  satu    retribusi  daerah  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Tanjungpinang.  Adapun  yang  menjadi  fokus  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan pengawasan metrologi legal  di  Kota  Tanjungpinang,  Apa  sajakah  kendala  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Tanjungpinang  dalam  pelaksanaan  pengawasan metrologi  legal  serta  pemungutan  retribusi  pelayanan  tera  dan  tera  ulang, dan  Bagaimana  solusi  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal dalam  upaya  peningkatan  retribusi  di  Kota  Tanjungpinang.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif  dan  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa  untuk  mendorong terlaksananya pengawasan metrologi  legal yang optimal, maka Pemerintah Daerah    Kota  Tanjungpinang  harus  memenuhi  faktor  berupa  tersedianya regulasi  yang  tepat,  serta  tersedianya  sumberdaya  manusia  yang  kompeten dibidang  metrologi  legal  sehingga  dengan  terlaksananya  pengawasan metrologi  legal  dengan  baik,  maka  secara  langsung  akan  memberikan dukungan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  meningkatnya  jumlah retribusi  daerah  yang  akan  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang.
Kata  Kunci : Pengawasan  Metrologi  Legal,  Retribusi  Daerah, Pelayanan Tera, Tera Ulang dan BDKT

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan  ekonomi  nasional  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya dunia  usaha  yang  mengasilkan  barang  dan  jasa  guna  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  luas  serta  memberikan  kepastian  terhadap barang  dan  jasa  yang  diperoleh.  Kegiatan  perdagangan  harus  tetap memperhatikan  hak  dan  perlindungan  konsumen  sebagai  pengguna  barang dan  jasa  tersebut.  Pelaku  usaha  wajib  meningkatkan  pengetahuan  dan kesadaran  serta  sikap  bertanggungjawab  dengan  mengedepankan  aspek perlindungan konsumen.
Ketentuan  mengenai  perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang- undang  perlindungan  konsumen  telah  memberikan  batasan-batasan  yang wajib dipenuhi oleh, termasuk hal-hal menjadi larangan bagi pelaku usaha. Salah  satu  perbuatan  yang  dilarang  tersebut  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Pelaksanaan  perlindungan  konsumen  di  tingkat  daerah  diatur  dalam Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Salah  satu  urusan  pemerintahan  pilihan  bagi  pemerintah  daerah  adalah Urusan Perdagangan, dimana sub urusan yang menjadi kewenangan adalah Standardisasi  dan  Perlindungan  Konsumen.    Dalam  sub  urusan        tersebut, pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berwenang  untuk  menyelenggarakan
urusan  pelaksanaan  metrologi  legal  berupa  tera,  tera  ulang  dan pengawasan. 1
Kota  Tanjungpinang  merupakan  salah  satu  wilayah  administrasi pemerintahan  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Kota  Tanjungpinang.  Sebagai  daerah  yang bersifat  otonom,  Kota  Tanjungpinang  menjalankan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan metrologi legal. Metrologi  legal  merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  tentang pengelolaan  satuan  ukuran,  metode  pengukuran  serta  alat  ukur,  yang menyangkut  persyaratan  teknik  dan  peraturan  berdasarkan  Undang-undang yang  bertujuan  melindungi  kepentingan  umum  dalam  hal  kebenaran pengukuran. 2 Penyelenggaraan  metrologi  legal  merupakan  salah  satu instrumen  perlindungan  konsumen. 3 Dasar  hukum  pengaturan  terkait metrologi  legal  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1981  tentang Metrologi  Legal.  Namun  demikian  oleh  karena  sifatnya  yang  umum, undang-undang Metrologi Legal memerlukan berbagai aturan pelaksana dan teknis  mengenai  pelaksanaan  metrologi  legal  agar  dapat  diselenggarakan secara  tepat  khususnya  oleh  Pemerintah  Kota  sebagai  penyelenggara metrologi legal di Daerah.
Metrologi  Legal  umumnya  terkait  dengan  kegiatan  transaksi perdagangan,  kesehatan,  keselamatan  serta  keamanan.  Standard    dan pengukuran  yang  menjadi  objek  pengaturan  metrologi  legal  yakni dimaksudkan  agar  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dalam menghadapi  praktek  yang  tidak  transparan  dan  sulit  dicek  oleh  konsumen seperti  pada  pengisisan  bahan  bakar  minyak  di  SPBU,  tagihan  air  bersih, tagihan,  listrik,  dan  gas. 4 Hal  tersebut  berpotensi  munculnya  kesalahan ketika menggunakan UTTP tersebut dalam kegiatan usaha, sehingga secara langsung  merugikan  konsumen  di  satu  sisi  serta  pelaku  usaha  itu  sendiri. Namun  dewasa  ini  sering  kita  jumpai  bahwa  pelaku  usaha  dengan  sengaja dan  sadar  melakukan  praktek-praktek  kecurangan  untuk  memperoleh keuntungan dari penggunaan UTTP serta barang yang dijual atau diserahkan kepada  konsumen.  Hal  ini  menjadi  konsumen  harus  lebih  kritis  terhadap barang-barang  yang  dibeli,  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Selain UTTP,  yang  menjadi  perhatian  dalam  undang-undang  metrologi  legal adalah barang dalam keadaan terbungkus atau disingkat dengan BDKT yang merupakan  barang  atau  komoditas  tertentu  yang  dimasukkan  ke  dalam kemasan tertutup, dan untuk menggunakannya harus merusak kemasan atau
1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
2 Puska Dagri, Kajian Sistem Metrologi Legal . Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007, hlm.12.
3 John  Brich,  A.R. Benefit  of  Legal  Metrology  for  the  Economy  and  Siciety,  A  Study  for  the International  Committee  of  Legal  Metrology ,  International  Committee  of  Legal  Metroloy,  2003, hal. 16-17
4 Ibid.
segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dan dipergunakan. 5
Dengan  diserahkannya  kewenangan  terkait  pelaksanaan  Metrologi Legal  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  Pemerintahan  Daerah Kota  Tanjungpinang  harus  siap  untuk  melaksanakan  kegiatan  metrologi legal,  yang  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014, kewenangan metrologi legal dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.
Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kota Tanjungpinang dilaksanakan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Metrologi  Legal yang  merupakan  satuan  kerja  pada  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota Tanjungpinang, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota
Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis  Daerah  Metrologi  Legal  Pada  Dinas  Perindustrian  Perdagangan, Ekonomi  Kreatif  dan  Penanaman  Modal  Kota  Tanjungpinang.  UPTD Metrologi  Legal  diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  tera  dan  tera ulang  terhadap  UTTP  yang  digunakan  pelaku  usaha  dalam  kegiatan perdagangan dan kebenaran pengukuran. Selain melaksanakan tera dan tera ulang,  UPTD  Metrologi  Legal  juga  diberikan  amanat  untuk  melaksanakan fungsi pengawasan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  PDRD,  membagi  objek retribusi  daerah  menjadi  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha,  dan retribusi  perizinan  tertentu.  Pelayanan  Tera  dan  Tera  Ulang  merupakan salah  satu  jenis  retribusi  jasa  umum.  Pasal  122  Undang-Undang  PDRD menyebutkan  bahwa  objek  dari  Retribusi  Pelayanan  Tera  dan  Tera  ulang adalah  pelayanan  pengujian  alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan perlengkapannya;  dan  pengujian  barang  dalam  keadaaan  terbungkus  yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  diatas,  Pemerintah  Daerah  Kota Tanjungpinang  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  sebagaimana  diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang  Retribusi  Jasa  Umum.  Peraturan  Daerah  tersebut  menyebutkan bahwa  wajib  retribusi  terhadap  pelayanan  tera/tera  ulang  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi  termasuk pemungut retribusi pelayanan tera dan tera ulang. 6 Terkait besaran retribusi pelayan  tera  dan  tera  ulang  yang  dikenai  terhadap  UTTP  maupun  BDKT diatur dalam lampiran Peraturan Daerah tersebut.
Pengawasan metrologi legal yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  memastikan  UTTP,  BDKT
5 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31/M-DAG/PER/10/2011  tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
6 Pasal  47  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Perubahan  tas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
dan  Satuan  ukuran  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 7 Untuk  dapat  melakukan  pengawasan,  UPTD  metrologi  legal terlebih dahulu harus melakukan pendataan terhadap UTTP yang digunakan dalam kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Jumlah SPBU yang ada  di  kota  Tanjungpinang  sebanyak  7  (tujuh)  lokasi,  dan  jumlah  UTTP berdasarkan  data    dari  UPTD  Metrologi  Legal  berjumlah  2.409  (dua  ribu empat ratus sembilan) unit UTTP. 8
Namun demikian, dengan semakin bertambahnya angka pelaku usaha yang  menggunakan  UTTP  dalam  kegiatan  transaksi  perdagangan,  jumlah penggunaan  UTTP  akan  semakin  meningkat.    Namun,  pendataan    UTTP selain  SPBU  yang  beredar  secara  resmi  di  Kota  Tanjungpinang  belum didata  kembali  secara  lengkap  baik  kuantitas  maupun  peruntukannya.  Hal ini  berdampak  pada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  UPTD  belum dilakukan secara menyeluruh, karena pelaksanan  pengawasan yang saat  ini hanya  dilakukan  2  (dua)  kali  dalam  setahun,  serta  fokus  pelaksanaan pengawasan  hanya  dilakukan  pada  SPBU,  dan    3  (tiga)  lokasi  pasar  yang ada  di  kota  Tanjungpinang,  yakni  Pasar  Lama  yang  berada  di  sekitar pelabuhan  Sri  Bintan  Pura,  Pasar  Tambak    dan  Pasar  Bintan  Center  yang terletak  di  Kecamatan  Tanjungpinang  Timur.  Di  kedua  pasar  tersebut merupakan  konsentrasi  penguuna  UTTP  dalam  kegiatan  perdagangan, namun  dengan  semakin  berkembangnya  kegitan  perdagangan,  hampir diseluruh kawasan Kota  Tanjungpinang dijadikan lokasi perdagangan, baik skala menengah, kecil, maupun mikro.
Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD)  Kota Tanjungpinang  sebagai  institusi  penungut  pajak  dan  retribusi  di  daerah mencatat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencatat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan pemerimaan daerah dari sektor retribusi.
Tabel 1 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kota Tanjungpinang Tahun Target Retribusi Realisasi Persentase (%) 2014 6.062.808.000,-, 7.935.786.535,- 130.89 2015 8.524.013.000,-  11.276.271.200,- 132,29 2016 6.841.808.000,- 6.267.049.270,- 91,60 2017 6.101.954.000,- 5.843.803.890,- 95,77 2018 6.312.650.000,- 5.662.529.500,- 89,70 Sumber :  dokumen  Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih  kurangnya  kesadaran  dari  pelaku usaha  untuk  melakukan  tera  ulang  terhadap  UUTP    yang  mereka  gunakan atau kuasai sehingga  seringkali terjadi perbuatan atau tindakan curang yang dilakukan  pelaku  usaha,  seperti  mengurangi  jumlah  takaran  dari  yang
7 Pasal  1  angka  10  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  26/M-DAG/PER/5/2017  tentang Pengawasan Metrologi Legal.
8 Sumber:  Hasil  Pendataan  jumlah  UTTP  Tahun  2017  oleh  UPTD  Metrologi  Legal  Kota Tanjungpinang.
seharusnya  atau  tidak  sesuainya  isi  barang  yang  berada  dalam  kemasan dengan  label  yang  tertera.  Praktek  kecurangan  ini  seringkali  dialami  dan dikeluhkan  oleh  konsumen.  Namun  demikian  permasalahan  ini  dianggap suatu  hal  yang  lumrah  dan  wajar  oleh  sebagian  konsumen  karena  nilai kerugian yang dialami konsumen dianggap tidak signifikan, sebalikya akan terasa  menjadi  suatu  masalah  jika  kecurangan  itu  dilakukan  secara  massif dan dan berulang.
Salah  satu  fungsi  UPTD  dalam  pelaksanaan  pengawasannya,  adalah dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan penyelenggaraan di bidang metrologi legal. Peran serta masyarakat tersebut berupa  informasi  atau  laporan  terkait  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha.    Peran  serta  dan  keterlibatan  aktif  masyarakat  sejauh  ini belum tersosialisasi dengan baik, sehingga keresahan konsumen atas praktek kecurangan  tidak  dapat  ditindaklanjuti  oleh  UPTD,  selain  itu  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  pelaksanaan  tera  dan  tera  ulang  akan berdampak pada peningkatan retribusi khusus di bidang pelayanan tera dan tera ulang  sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
Berdasarkan uraikan diatas,  maka penulis ingin mengetahui lebih jauh
tentang penyelenggaraan metrologi legal, khususnya pelaksanaan pengawasan  metrologi  legal.  Sehingga  penulis  mengambil  judul: “Efektivitas  Pelaksanaan  Pengawasan  Metrologi  Legal  Terhadap Peningkatan Retribusi  Daerah Di Kota Tanjungpinang”
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  di  Kota Tanjungpinang?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Tanjungpinang  dalam  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  serta pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang?
3. Bagaimana  solusi  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal dalam upaya peningkatan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  dan  menjawab permasalahan  yang  dirumuskan  diatas  dengan  metode  pendekatan  Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan data  primer  atau  data  lapangan,  meneliti  penerapan  suatu  peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai  gejala  atau variabel  sebagai  alat  pengumpul datanya terdiri dari  studi  dokumen,  pengamatan  (observasi),  dan  wawancara  ( interview ) 9 . Dikarenakan  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis  maka data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer
9 Amiruddin.  2012.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  , Hal. 34
diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  sedangkan  data  sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder 10 .
Selanjutnya,  untuk  memperoleh  objektivitas  atas  hasil  kajian  ini, penelitian juga menggunakan pisau analisis berupa Teori Efektifitas Hukum dari  Soerjono  Soekanto  dimana  dinyakatan  efektifnya  suatu  hukum  yang berlaku  dipengaruhi  oleh  faktor  hukumnya  sendiri,  penegak  hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan serta Teori Hukum Pembangunan, yang dikemukakan oleh Mochtar
Kusumaatmaja, dimana Mochtar kusumaatmaja menjadikan hukum sebagai dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaruan masyarakat” bukan sebagai alat pembaruan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engeenering
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang Pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang dilaksanakan  mulai  tahun  2017,  dimana  pelaksanaan  pengawasan  ini merupakan  ujung  tombak  terhadap  penegakan  hukum  bidang metrologi legal di daerah.
Setiap  UTTP,  BDKT,  maupun  Satuan  Ukuran  wajib  dilakukan tera  ulang  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal.  Kecuali  terhadap  beberapa UTTP yang oleh undang-undang tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk dilakukannya Tera Ulang. Tera Ulang yang dilakukan terhadap UTTP  memiliki  batas  dan  jangka  waktu  berlakunya,  sehingga  bagi UUTP  tersebut  wajib  dilakukan  tera  ulang  untuk  waktu  yang  telah ditetapkan, sesuai dengan jenis masing-masing UTTP.
Setelah dilakukan tera ulang, wajib dilakukan pengawasan yang oleh  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  kewenangan  tersebut diberikan  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Pengawasan  ini dilaksankan  oleh  suatu  perangkat  daerah  yaitu  dinas  yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran. Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki fungsi dan kewenangan tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan  pelaksanaanya  adalah  UPTD  Metrologi  Legal  Kota Tanjungpinang. UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan  tugas  pengawasan  mempunyai legal standing berdasarkan  Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  50  Tahun 2015  tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Metrologi Legal  Pada  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Ekonomi  Kreatif    dan Penanaman  Modal  Kota  Tanjungpinang.  Sebagaimana  kita  ketahui, dalam rangka  melaksanakan penyederhanaan dan penataan birokrasi, susunan  organisasi  dan  tata  kerja  (SOTK)  Perangkat  Daerah,  maka nomeklatur  Dinas  tersebut  mengalami  perubahan  dimana  pada  saat
10 Soerjono Soekanto.1996. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 52
dibentuknya  UPTD  Metrologi  Legal  nomenklaturnya  adalah  Dinas Perindustrian,  Perdagangan  Ekonomi  Kreatif  dan  Penanaman  Modal dengan  membawahi  3  bidang.  Namun  dengan  berlakunya    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat  Daerah beserta perubahannya,  maka  Kota  Tanjungpinang  melakukan  penyesuaian nomenklatur  berdasarkan  undang-undang  tersebut,  yakni  menjadi Dinas  Perdagangan  dan  Perindusrian  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor  11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
UPTD  Metrologi  Legal  Kota  Tanjungpinang  dipimpin  oleh seorang  Kepala  UPTD  yang  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas Perindustrian  Perdagangan  dengan  membawahi  Sub  Bagian  Tata
Usaha,  Kelompok  Jabatan  Fungsional  urusan  Massa  dan  Timbangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional urusan Arus, Panjang dan Volume.
Tugas  pengawasan  melekat  pada  UPTD  Metrologi  Legal  Kota Tanjungpinang,  dimana  pada  Pasal  6  huruf  c  Perwako  Nomor  50 Tahun  2015tersebut  diatas  disebutkan  bahwa  UPTD  Metrologi  Legal Kota  Tajungpinang  melaksanakan  pengawasan  terhadap  BDKT, namun  tidak  disebutkan  secara  rinci  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  UTTP  maupun  Satuan  Ukuran    sebagaimana  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Metrologi  Legal  dan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  26/M-DAG/PER/5/2017  tentang  Pengawasan Metrologi Legal (Permendag tentang Pengawasan Metrologi Legal). 11
Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara  serta  studi  dokuman yang  peneliti  lakukan  dilapangan,  diperoleh  hasil  bahwa  pelaksaaan pengawasan  metrologi  legal  di  Kota  Tanjungpinang  mulai dilaksanakan  sejak  tahun  2017.  Pengawasan  ini  dilaksanakan sebanyak  2  (kali)  kali  dalam  setahun.  Pengawasan  dilaksanakan  3 (tiga) bulan setelah selesainya sidang tera yang sudah dijadwalkan dan selesai dilaksanakan. Sidang Tera merupakan pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP dimana dalam pelaksanaannya pelaksanaan tera ulang tersebut    akan  diadakan  dan  dikumpulkan  di  suatu  tempat  tertentu, seperti pasar maupun tempat keramaian lainnya yang ditentukan oleh UPTD  Metrologi  Legal.  Sidang  Tera  dilaksanakan  sebanyak  2  (dua) kali  setahun  dengan  maksud  untuk  mengumpulkan  para  pengguna UTTP  pada  suatu  lokasi  yang  mudah  dijangkau  agar  UTTP  yang dikuasai oleh pengguna dilakukan Tera Ulang. 12
Pelaksanaan pengawasan metrologi legal di kota Tanjungpinang saat  ini  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini  juga didukung oleh hasil tanya jawab dengan narasumber. Tidak efektifnya pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  di  Kota  Tanjungpinang
11 Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Pengawas  Kemetrologian  Kota Tanjungpinang, pada tanggal 18 Januari 2020.
12 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPTD  Metrologi  Legal  Kota  Tanjungpinang tanggal 20 Oktober 2020.
sejalan  dengan  teori  Efektivitas  Hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto  berdasarkan  5  (lima)  faktor  yang    meliputi  faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukumnya, faktor sarana maupun prasarana, faktor masyarakatnya, dan juga faktor kebudayaan.
Dari faktor hukumnya, belum efektifnya pelaksaaan pengawasan
metrologi legal  di  Kota Tanjungpinang lebih  disebabkan oleh belum adanya aturan hukum berupa peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai  Penyelenggaraan  Metrologi  Legal.  Pelaksanaan  metrologi legal hanya berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2012 tentang  Retribusi  Jasa  Umum  serta  Perwako  Nomr  50  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  UPTD  Metrologi  Legal.  Tidak  adanya  Perda menyebabkan  pelaksanaan  pengawasa  tidak  berjalan  dengan  efektif, karena  dalam  Perda  Retribusi  Jasa  Umum  tersebut  hanya  mengatur mengenai  besaran  jumlah  retibusi  yang  dikenai  bagi  pemilik  UTTP yang  melakukan  tera/tera  ulang,  sementara  pelaksanaan  pengawasan metrologi  legal  tidak  hanya  terkait  mengenai  pembayaran  retribusi saja 13 .
Dari  Faktor  penegak  hukumnya,  pelaksanaan  pengawasan metrologi  legal  di  Kota  Tanjungpinang  tidak  berjalan  dengan  efektif karena jumlah  Pengawas Kemetrologian, PPNS serta Pengamat Tera yang terbatas. Dari ketiga unsur penegak hukum tersebut hanya ada 1
(satu)  orang  Pengawas  Kemetrologian  yang  juga  merangkat  sebagai Pengamat  Tera,  hal  ini  menyebabkan  beban  kerja  yang  tinggi  bagi
Penegak Hukum tersebut.
Faktor  yang  ketiga  yaitu  faktor  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  efektifnya  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal, dimana  bentuk  sarana  maupun  fasilitas  pendukung  tersebut  meliputi tersedianya  sumberdaya  manusia    berlatar  belakang  pendidikan  serta keterampilan  yang  baik,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai,  sumber  pendanaan  yang  cukup.  Namun  hal  ini  belum semuanya  terpenuhi  sehingga  mendukung  efektifnya  pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang.
Faktor  yang  keempat  adalah  masyarakat  yang  mempengaruhi efektifnya pelaksanan pengawasan yang dilakukan. Masyarakat disini dapat dibagi 2 kategori, yaitu pelaku usaha yang memanfaatkan UTTP dalam  kegiatan  transaksi  perdagangannya,  maupun  masyarakat sebagai  konsumen  serta  pengguna  barang  dan  jasa.    Belum  semua pelaku  usaha  pemilik  UTTP  yang  dengan  sukarela  melakukan  tera ulang  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditentukan  serta  masih  kurangnya kesadaran  bagi    pelaku  usaha  terhadap  kewajibannya  dalam pemenuhan  hak-hak  konsumen  khususnya  dalam  hal  kebenaran
13 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPTD  Metrologi  Legal  Kota  Tanjungpinang, tanggal 23 November 2020
pengukuran.  Disisi  lain,  masyarakat  sebagai  konsumen  tidak memahami  hak-hak  nya  dibidang  pengukuran,  sehingga  peran  aktif masyarakat dalam mendukung Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang tidak berjalan dengan efektif. Faktor  kebudayaan  menjadi  faktor  penentu  terakhir  apakah pelaksanakaan  pengawasan  metrologi  legal  dapat  dikatakan  efektif atau tidak.  Budaya masyarakat yang taat hukum  juga menjadi faktor penentu, selain  sudah terbentuknya suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang  di  suatu  masyarakat    Masyarakat  Kota  Tanjungpinang sangat  menghargai  satu  sama  lain,  hidup  rukun  dan  cenderung  tidak akan  membesar-besarkan  suatu  masalah  yang  dianggap  tidak  terlalu merugikan,  termasuk  dalam  hal  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana dibidang  metrologi  legal,  dimana  masyarakat  sebagai  konsumenlah yang  pertama  kali  merasa  dirugikan  atas  tindakan  pedagang  yang melakukan kecurangan . 14 2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Tanjungpinang  dalam  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal serta pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang Dalam  pelaksanaannya,  tidak  semua  UTTP  yang  sudah dilakukan tera ulang untuk 3 (tiga) bulan kedepannya akan dilakukan pengawasan  terhadap  UTTP  tersebut,  khususnya  UTTP  yang  ditera ulang  tidak  pada  saat  pelaksanaan  sidang  tera.  Seperti  contoh  para pengguan UTTP yang membawa langsung UTTP yang mereka miliki ke  kantor  UPTD  Metrologi  Legal  sebagaimana  dijelaskan  pada gambar  4.1., dimana para pengguna UTTP dengan kesadaran sendiri mengantarkan UTTP yang mereka miliki atau kuasai untuk dilakukan tera  ulang.  Selain  itu  UTTP  yang  tersebar  di  4  (empat)  Kecamatan yang  terdiri  atas  17  (tujuh  belas)  Kelurahan  di  seluruh  Kota Tanjungpinang. 15
Berdasarkan  hasil  Pendataan  UTTP  yang  dilakukan  pada  tahun 2017 diperoleh data sebanyak  2.409 (dua ribu empat ratus sembilan) unit UTTP. Dari jumlah UTTP yang terdata pada tahun 2017 tersebut pada kenyataannya, tidak semua dilakukan tera ulang pada tahun 2018 dan tahun 2019, dimana pada tahun 2018 hanya sebanyak 2.078  unit UTTP yang dilakukan tera ulang, sementara tahun 2019 jumlah UTTP yang  dilakukan  tera  ulang  semakin  berkurang  yakni  hanya  sebanyak 1.376    unit  UTTP.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa  jangka  waktu  tera ulang  terhadap UTTP adalah selama 1 (satu) tahun, kecuali terhadap UTTP  yang  tercantum  dalam  Lampiran  I  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  68  Tahun  2018    tentang  Tera  dan  Tera  Ulang
UTTP..
14 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPTD  Metrologi  Legal  Kota  Tanjungpinang, tanggal 23 November 2020
15 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pejabat  Fungsional  Pengawas  Kemetrologian  Kota Tanjungpinang tanggal 22 Oktober 2020.
Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara  serta  studi  dokumen yang  peneliti  lakukan  di  lapangan,  bahwa  pelaksanaan  pengawasan metrologi  legal  di  Kota  Tanjungpinang  serta  pemungutan  retribusi pelayanan  tera/  tera  ulang  untuk  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  Kota  Tanjungpinang  belum  sepenuhnya  efektif  dilaksanakan. Hal  ini  juga  didukung  oleh  hasil  tanya  jawab  dengan  narasumber.
Setiap  hambatan  yang  mengakibatkan  tidak  efektifnya  aturan  hukum tersebut  dapat  dianalisis  berdasarkan  teori  Efektivitas  Hukum  yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto.  Adapun  faktor-faktor  tersebut meliputi  faktor  hukumnya  (undang-undang),  faktor  penegak hukumnya,  faktor  sarana  maupun  prasarana,  faktor    masyarakatnya, dan juga faktor kebudayaan. 1) Faktor Hukum Adapun  yang  dimaksud  dengan  faktor  hukum  yang  dapat dikaji  dalam  pengawasan  metrologi  legal  terhadap  peningkatan retribusi  daerah  di  Kota  Tanjungpinang  adalah  peraturan  yang mengatur mengenai bagaimana penyelenggaraan metrologi legal di Kota  Tanjungpinang  serta  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  retribusi  khususnya  retribusi  jasa  umum, dimana  salah  satu  jenis  retribusi  yang  diatur  adalah  retribusi pelayanan tera/tera ulang.
Berdasarakan  hasil  wawancara  yang  lakukan,  bahwa  sampai dengan  saat  penelitain  ini  dilakukan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kota  Tanjungpinang  belum  memiliki  Peraturan  Daerah  yang mengatur  tentang  penyelenggaraan  metrologi  legal  termasuk  juga Peraturan Walikota yang merupakan aturan teknis penyelenggaran pengawasan metrologi legal. Meskipun pada prinsipnya Pemerintah Kota  Tanjungpinang  memiliki  kewenangan  dalam  pelaksanaan metrologi  legal  khususnya  pelaksanaan  pengawasan  namun  tidak ditindaklanjuti  dengan  dibentuknya  peraturan  daerah  maupun peraturan kepala daerah. 16
Sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bidang Hukum, Kepala UPTD Metrologi Legal menyatakan bahwa karena di Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki peraturan daerah  tentang  penyelenggaraan  metrologi  legal,  maka  yang menjadi  payung  hukumnya  adalah  Perda  tentang  Retribusi  Jasa Umum,  termasuk  dalam  kaitannya  dengan  penerapan  sanksi. Dengan arti kata, jika terjadi pelanggaran dibidang metrologi legal, maka akan dikenai sanksi berdasarkan Perda Retribusi Jasa Umum tersebut.
Berdasarkan  hasil    hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan, penerapan  sanksi  administratif  dan  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 76 Perda Retribusi Jasa Umum ini tidak
16 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Hukum  Kota  Tanjungpinang,  tanggal  23 November 2020.
tepat  untuk  diterapkan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  bidang metrologi  legal,  karena  jenis  pelanggaran  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Metrologi  Legal  bersifat  khusus  dengan  jenis tindak  pidana  tidak  hanya  pelanggaran  namun  juga  kejahatan, sementara  Perda  Retribusi  Jasa  Umum  memberikan  sanksi  bagi wajib  retribusi  yang  melanggar  ketentuan  dalam  hal  pemenuhan kewajibannya membayar retribusi.
2) Faktor penegak hukum Adapun  faktor  penegak  hukum  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  Pengawas  Kemetrologian  dan  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  bertugas  melakukan penyidikan  terhadap  pelanggaran  di  bidang  metrologi  legal.
Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan di lapangan dengan Kepala UPTD Metrologi Legal, bahwa sampai dengan  saat  ini  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang,  terutama  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  belum  memiliki  PPNS.  Sehingga ketika terjadi pelanggaran di bidang metrologi legal yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  yang  berindikasi  melakukan  perbuatan  yang merugikan  masyarakat,  maka  belum  ada  pejabat  berwenang  yang dapat  menindak  pelanggar  tersebut.  Hal  ini  juga  yang  kemudian menjadi  satu  dari  beberapa  hambatan  yang  mempengaruhi  kinerja Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian    dalam  melakukan pengawasan terhadap pedagang dan pelaku usaha yang melakukan tindak  pidana  di  bidang  metrologi  legal.  Tindak  Pidana  dibidang metrologi  legal  diatur  dalam  Pasal  25  sampai  dengan  Pasal  31
Undang-Undang  Metrologi  Legal  dengan  ancaman  pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 .
Keterbatasan  jumlah  Pengawas  Kemetrologian  saat  ini menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pelaksanaan  pengawasan mengingat  lingkup  kerja  pengawasan  adalah  seluruh  Kota Tanjungpinang  dengan  jumlah  UTTP  yang  akan  terus  bertambah setiap tahunnya. Karena terbatasnya jumlah Pengawas Kemetrologian  itu  sendiri,  pelaksanaan  pengawasan  saat  ini melibatkan Pengamat Tera sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pengawasan Metrologi Legal. 3) Faktor sarana dan prasarana Kurangnya  sumber  daya  manusia,  khususnya  Pengawas Kemetrologian dan PPNS. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang  peneliti  dilakukan  terhadap  Kepala  UPTD  Metrologi  Legal Kota Tanjungpinang bahwa sampai dengan saat ini hanya memiliki 1  (satu)  orang    pejabat  fungsional  Pengawas  Kemetrologian  yang juga  merangkap  sebagai  Pengamat  Tera.  Jumlah  ini  dinilai  tidak ideal untuk menjalankan fungsi pengawasan di Kota
Tanjungpinang.  Pelaksanaan  Pengawasan  yang  berdasarkan
ketentuan  dilaksanakan  oleh  pengawas  dan  dapat  dibantu  oleh Pengamat  Tera  saat  ni  dilaksanakan  dengan  juga  melibatkan Kepala UPTD serta Penera. 4) Faktor Masyarakat Masyarakat  tidak  merasa  keberatan  membayar  besaran retribusi  yang  ditagih  dan  dianggap  tidak  terlalu  besar  dan memberatkan  pedagang.  Termasuk  pemilik  SPBU  yang  tanpa adanya  penolakan  untuk  dilakukannya  tera  ulang    terhadap nozzle yang  mereka  miliki  demikian  juga    pada  saat  dilakukan pengawasan nozzle para pemilik SPBU ataupun pengurusnya akan memberikan kesempatan bagi petugas untuk melakukan pengawasan  sesuai  dengan  standar  dan  prosedur  yang  telah ditentukan  karena  dengan  telah  dilakukannya  pengawasan  oleh petugas  maka  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  SPBU tersebut akan meningkat dengan sendirinya. 17 5) Faktor Budaya Faktor  kebudayaan  yang  mempengaruhi  efektivitasnya pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  di  Kota  Tanjungpinang yaitu  suatu  sikap  yang  menjadi  budaya  bagi  masyarakat,  dimana pada  dasarnya  konsumen  di  Kota  Tanjungpinang    pernah mengalami  suatu  tindakan  kecurangan  terhadap  kesusuaian  dan kebenaran  pengukuran,  di  pasar  misalnya.  Namun  rasa  tidak  puas tersebut  hanya  menjadi  pembicaraan  antar  beberpa  orang  atau kelompok orang saja dan tidak ditindaklanjuti dengan  laporan dari masyarakat  kepada  petugas  maupun  UPTD  metrologi  legal. Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut  menjadi  hal  yang  sangat  penting    dalam  pelaksanaan pengawasan.
3. Solusi  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  dalam upaya peningkatan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang
a. Faktor Hukumnya (Undang-Undang):
Sehingga  menurut  peneliti,  dari  segi  hukumnya,  sebaiknya pemerintah  daerah  Kota  Tanjungpinang  melakukan  evaluasi terhadap  Peraturan  Walikota  Nomor  50  Tahun  2015  tersebut  serta dibentuknya  Peraturan  Daerah  tentang  penyelenggaraan  metrologi legal  dengan  memperkuat  fungsi  pengawasan  di  dalam  substansi dan matreri muatannya. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah juga akan mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja  sebagai  penegak  perda,  karena  selama  ini  pelaksanaan pengawasan  metrologi  legal  hanya  menjadi  beban  dan  tanggung jawab  dari  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  saja  dengan sumber daya manuasia yang terbatas.
17 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPTD  Metrologi  Legal,  pada  tanggal    2  Januari 2021.

## b. Faktor Penegak Hukumnya
Adapun solusi yang dapat peneliti berikan terkait terbatasnya jumlah  penegak  hukum  yang  bertugas  dalam  melakukan pengawasan  metrologi  legal  di  Kota  Tanjungpinang  adalah pemerintah daerah dapat menambah jumlah pengawas kemetrologian  dengan  mengikutkan  pendidikan  khusus  pengawas kemetrologian  yang  saat  ini  hanya  1  (satu)  orang  saja.  Selain menambah  jumlah  pengawas  kemetrologian,  hal  ini  harus disejalankan  juga  dengan  peningkatan  jenjang  dan  karir  karena seluruh  sumber  daya  pelaksana  metrologi  legal  yang  saat  ini ditempatkan  pada  UPTD  Metrologi  Legal  Kota  Tanjungpinang adalah jabatan fungsional khusus. c. Faktor Sarana dan Prasarana Terkait  faktor  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan pengawasan  metrologi  legal  terhadap  peneingkatan  perolehan retribusi  ini,  adapun  yang  dapat  peneliti  sarankan  adalah dilakukannya  pendataan  ( updating )  data  UTTP  yang  terakhir  kali dilaksankana  pada  tahun  2017  dengan  jumlah  UTTP  yang  terdata adalah  sebayak  2.409  UTTP.  Sampai  dengan  penelitian  in dilaksnakan,  berarti  pelaksaan  pendataan  tersebut  terakhir dilaksanakan  5  tahun  yang  lalu,  dengan  arti  kata  potensi bertambahnya  junlah  UTTP  belum  terdata  dengan  baik.  Dengan dilakukannya  pendataan  ini  akan  terlihat  jumalh  potensi penerimaan  retribusi daerah khusus  retribusi pelayanan tera ulang. Selain  itu  kegiatan  pendataan  bagi  pengguna  UTTP  khsusnya pengguna baru yang selama ini belum pernah melakukan tera ulang akan memahami kewajibannya dalam melakukan tera ulang. d. Faktor Masyarakat. Permasalahan  maupun  kendala  (hambatan)  yang  dihadapi oleh  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  khususnya  UPTD
Metrologi Legal terhadap pelaksanaan pengawasan metrologi legal salah  satunya  dari    faktor  masyarakatnya  terdiri  atas  pengguna
UTTP dan masyarakat selaku konsumen.
Terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  tersebut,  peneliti memberikan  solusi  bagi  Pemerintah  Daerah  Kota  Tanjungpinang khsususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan sosialisasi dengan sasaran kepada konsumen dan pengguna UTTP. Dengan  adanya  kegiatan  sosialisasi  tersebut  dihadapkan  dapat menjadi  bagian  dari  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  dimana pengguna  UTTP  yang  selama  ini  belum  melakukan  tera  ulang dapat  segera  melaksanakan  kewajibannya.  Sehingga  secara  tidak langsung penerimaan daerah berupa retribusi pelayanan tera ulang akan  meningkat.  Selain  itu  dengan  adanya  sosialisasi  kepada masyarakat sebagai konsumen, maka hak mereka dapat terpenuhi.
e. Faktor Kebudayaan.
Dengan  latar  belakang  penduduk  yang  beraneka  ragam  baik secara,  suku,  agama,  budaya,  adat  serta  kebiasaan,  maka  setiap kelompok  masyarakat  juga  punya  ciri  kebudayaannya  masing- masing.  Maka tidak heran, jika kebudayaan memiliki peran dalam menentukan perilaku hukum di masyarakat. Sebagai contoh adalah hukum adat, dimana hukum  adat berlandaskan pada konsepsi nilai kebudayaan,  padahal  dalam  kehidupan  masyarakat  juga  berlaku hukum  positif  yang  dibentuk  oleh  penguasa.  Akan  tetapi,  agar suatu  aturan  hukum  dapat  berlaku  efektif,  maka  hukum  tersebut juga harus dapat mencerminkan nilai -nilai yang menjadi dasar dari hukum  adat  yang  masih  hidup  dalam  sebagian  kalangan masyarakat. Dalam implementasi penerapan teori hukum tersebut, Pemerintah  Indonesia  telah  berusaha  menciptakan  kesejahteraan  bagi rakyat Indonesia sesuai amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  dimana  kesejahteraan  sosial  sebagai  prioritas  tertinggi kebijakan  publik  negeri  ini  salah  satunya  adalah  prinsip  otonomi daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang  peneliti lakukan pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota  Tanjungpinang diperoleh  informasi  bahwa  dikarenakan  retribusi  merupakan  suatu pungutan  daerah  atas  imbalan  terhadap  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin  tertentu  yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan,  maka pelaksanaan  pemungutannya  diserahkan  kepada  masing-masing instansi  pelaksana  pelayanan  tersebut,  berbeda  halnya  dengan  pajak daerah,  dimana  yang  melakukan  pemungutan  langsung  adalah BPPRD.  Termasuk  juga  dalam  hal  penetapan  target  penerimaan retribusi,  semua  diserahkan  kepada  instansi  pelaksana  tersebut. 18
Dalam Hal ini BPPRD melakukan rekapituliasi tiap bulannya terhadap jumlah  retribusi  yang  telah  disetorkan  oleh  instansi  pelaksana  pada kas  daerah,  termasuk  salah  satunya  retribusi  pelayanan  tera/tera ulang. 19
Perubahan  Tarif  Retribusi  Pelayanan  Tera  Ulang  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2018  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  5 Tahun  2012  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  yang  mulai  berlaku  pada tanggal  31  Desember  2018,  menjadi  faktor  penyebab  meningkatnya jumlah  realisasi  penerimaan  Retribusi  Pelayanan  Tera  khusus  untuk tahun  2019.  Sebagai  contoh,  Tarif  Retribusi  terhadap  UTTP  berupa Timbangan  Pegas  berdasarkan  Perda  Nomor  5  Tahun  2012  adalah sebesar  Rp.  4.000,-  (empat  ribu  Rupiah)  sampai  dengan  Rp.  6.000,-
18 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Penetapan  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 20 Oktober 2020.
19 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sub  BIdang  Tata  Usaha  UPTD  Metrologi  Legal Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang, tanggal 22 Oktober 2020.
(enam ribu Rupiah) sesuai kapasitas masing-masing timbangan pegas tersebut.  Sedangkan  Tarif  Retribusi  terhadap  Timbangan  Pegas berdasarkan  Perda  Nomor  4  Tahun  2018  sebesar  Rp.  7.000,-  (tujuh ribu  Rupiah)  sampai  dengan  Rp.  27.000,-  (dua  puluh  tujuh  ribu Rupiah)  untuk  masing-masing  kapasitas  Timbangan  Pegas  tersebut. Contoh  lain  adalah  Tarif  Retribusi  terhadap  Pompa  Ukur  BBM ( Nozzle ),  dimana  berdasarkan  Perda  Nomor  5  Tahun  2012  dikenai tarif  sebesar  Rp.  15.000,-  (lima  belas  ribu  Rupiah)  sementara berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 dikenai tarif retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh  ribu Rupiah). 20
Rendahnya  angka  penerimaan  retribusi  daerah,  khususnya retribusi  jasa  umum  sampai  dengan  saat  ini  masih  menjadi  suatu  hal yang wajar karena pada prinsipnya retribusi jasa umum dipungut atas jasa  yang  telah  disediakan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota  Tanjungpinang  dalam  rangka  menjalankan  pelayanan  guna kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan sehingga dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan kepentingan mmasyarakat daripada unsur komersialisasinya,  namun  perlu  diingat  bahwa  dalam  pelaksanaan juga terbebani oleh biaya pungut yang cukup besar yang secara tidak langsung  juga  membebani  pemerintah  daerah  juga.  Akan  menjadi lebih  baik  jika biaya pungut  yang telah dikeluarkan oleh  pemerintah daerah  tersebut  juga  sejalan  dengan  jumlah  retribusi  yang  diterima sehingga retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan sali daerah  ini  akan  menjadi  roda  penggerak  perekonomian  Kota Tanjungpinang  serta  dapat  meningkatkan  kesejahterakan  masyarakat Kota Tanjungpinang. 21
Terhadap  pnerimaan  retribusi  daerah  ini,  khususnya  retribusi pelayanan  tera  dan  tera  ulang  peneliti  memberikan  solusi  berupa penerapan  digitalisasi  dalam  proses  pendataan  dan  pembayaran retribusinya.  Sehingga  potensi  penerimaan  retribusi  dapat  tercapai dengan  optimal  serta  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya kesalahan-kesalahan  yang  mungki  terjadi  mengingat  sampai  dengan saat ini pemungutan serta penerimaan retribusi masih dilakukan secara manual oleh petugas.

## E. Kesimpulan
Mengacu  pada  rumusan  masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  penyelenggaraan    metrologi  legal  di  daerah berupa  Tera,  tera  ulang  dan  pengawasan  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Untuk  menindaklanjuti  hal
20 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penera, pada tanggal 22 November 2020.
21 Berdasrkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Penetapan  Badan  Pengelolaan  PAjak  dan Retribusi Daerh Kota Tanjungpinang.
tersebut  maka  dibentuklah  UPTD  Metrologi  Legal  yang  merupakan satuan  kerja  pelaksana  teknis  pada  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  Kota  Tanjungpinang  sebagai  pelaksana  metrologi  legal di  daerah  yang  dibentuk  benrdasarkan  Peraturan  walikota  Nomor  50 Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Metrologi  Legal  pada  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Ekonomi Kreatif  dan  Penanaman  Modal  Kota  Tanjungpinang.  Dalam menjalankan  fungsinya,  UPTD  Metrologi  Legal  melaksanakan pengawasan  terhadap  UTTP,  BDKT  dan  Satuan  Ukuran.  Dalam pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  dikaji  berdasarkan  Teori Efektivitas  Hukum belum sepenuhnya berjalan  dengan  efektif karena dipengaruhi  faktor  hukumnya  salah  satunya  faktor  penegak  hukum karena  belum  adanya  aturan  hukum  berupa  peraturan  daerah  yang khusus  mengatur  mengenai  Penyelenggaraan  Metrologi  Legal. Pelaksanaan metrologi legal hanya berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  serta  Perwako Nomr  50  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  UPTD  Metrologi  Legal. Tidak  adanya  Perda  menyebabkan  pelaksanaan  pengawasan  tidak berjalan  dengan  efektif,  karena  dalam  Perda  Retribusi  Jasa  Umum tersebut  hanya  mengatur  mengenai  besaran  jumlah  retibusi  yang dikenai  bagi  pemilik  UTTP  yang  melakukan  tera/tera  ulang, sementara  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  tidak  hanya terkait mengenai pembayaran retribusi saja
2. Hambatan  yang  dihadapi  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian khususnya  UPTD  Metrologi  Legal  dalam  melaksanakan  pengawasan terhadap peningkatan retribusi daerah adalah:
a. Belum  adanya  aturan  hukum  di  daerahterkait  penyelenggaan metrologi  legal  berupa  peraturan  daerah  .  Selama  ini legal standing berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  Jasa Umum  dan  Peraturan  Walikota  tentang  Pembentukan  UPTD Metrologi  Legal.  Biaya  yang  besar  terkait  penyusunan  Perda menyebabkan    Perda  tantang  Metrologi  Legal  belum  menjadi prioritas  karena  tidak  masuk  dalam  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  sampai  dengan  Tahun 2021 b. Terbatasnya  jumlah  pengawas  kemetrologian  yang  berdinas  di UPTD  Metrologi  Legal  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan pengawasan, selain itu tidak adanya PPNS bidang metrologi legal menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
c. Adanya  keterbatasan  dalam  hal  anggaran  yang  tersedia  khusus dalam  rangka  pelaksanaan  pendataan  ( updating )  UTTP  yang berdar di Kota Tanjungpinang, terakhir kegiatan updating tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Solusi  yang    dapat  diberikan    oleh  peneliti  terhadap  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  metrologi  legal  terhadap peningkatan retribusi daerah adalah:
a. Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  perlu  membentuk  Peraturan Daerah  tentang  penyelenggaraan  metrologi  legal  dengan memprioritaskan  pelaksanaan  pengawasan  dalam  substansi perdanya.
b. Ditambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas kemetrologian, pengamat tera dan PPNS  dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penyidikan.
c. Perlu  dilakukan  kegiatan    pendataan  ( updating )  UTTP  secara berkala guna diketahui potensi penerimaan retribusinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi , (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003).
AnS  Consulting  Post  Graduate  School  Division  Official  Blog  Site,  “ Teori Efektivitas ”,
Az.  Nasution.  2001. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar ,  :Diadit Media Jakarta, 2001.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti.  Sinar  Grafika, Hukum  Perlindungan  Konsumen . Jakarta, 2011.
Davey, K.J, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Jakarta: UI Press, 1998. Djainul  Arifin, Tepat  Mengukur  Akurat  Menimbang ,,  Idea  Publishing,  Jakarta, 2007.
Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisni s. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002. Handoko T Hani, Manajemen Edisi 2 , BPFE, Jakarta , 2004.
Howard  Preben  dan  Redgrave  Fiona, Metrologi  Sebuah  Pengantar ,  Pusat Penelitian  Kalibrasi  Instrumentasi  dan  Metrologi  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung, 2005.
Irawan, Pengawasan Perda dan Kepala Daerah , Bina Aksara, Jakarta, 2002. Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi , Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
John Brich, A.R. Benefit of Legal Metrology for the Economy and Siciety, A Study for  the  International  Committee  of  Legal  Metrology ,  International Committee of Legal Metrology, 2003.
Lili  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  PT.  CItra  Aditya  Bakti, Bandung, 2016.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, 2002.
_____________________, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2006.
_____________________, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional , Bina Cipta, Bandung, 2009.
M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Paraktek”, BPFE ,Yokyakarta , 1997.
Mulyasa ,  Management  Berbasis  Sekolah  Konsep  Strategi  dan  Implementasi , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),
Puska Dagri, Kajian Sistem Metrologi Legal . Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007.
Siagian Sondang P, Filsafat Administrasi , Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
Sondang  P.  Siagian, Kiat  Meningkatkan  Produktivitas  kerja ,  (Jakarta:PT  Rineka Cipta, 2002.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986. Zainal  dan  Amiruddin  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2004. ZainuddinAli, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

## JURNAL
Alfiyan  Mardiansyah,  Permasalahan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Metrologi  Legal Berupa  Pelayanan  Tera/Tera  Ulang  di  Kabupaten/Kota    di  Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 No. 04- Desember 2017.
Bina Putri Ayu Kumalasari, Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H., Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas  Koperasi  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Provinsi  Lampung, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl.  Prof.  Dr.  Soemantri  Brojonegoro,  No.  1,  Bandar  Lampung,  35154 diterbitkan oleh Jurnal Fiat Justitia Universitas Lampung Volume 1 Nomor1 Tahun 2014.
Djauhari, Kajian  Teori  Welfare  State  Dalam  Perspektif  Barat  Dan  Islam ,  Jurna! Hukum, Val. .YVI, No. I, Maret 2006
Inosentius  Samsul, Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Melalui Penyelenggaraan  Metrologi  Legal  danan  Era  Otonomi  Daerah, Negara Hukum, Vol. 6 No. 2, Jakarta, November  2015.
Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang , Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. Nurlian, Siti Rofingatun, Analisis Kontribusi Dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada  Dinas  Pendapatan,  Keuangan  dan  Aset  daerah  Kabupaten  Keerom), Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML R 79 Edisi 1997).
Siti  Maryam, Kebijakan  Pengawasan  Terhadap  Produk  Hukum  Sebagai  Upaya Perlindungan pada Konsumen , Hukum dan Dinamika Masyarakat , Vol. 15 No, 1, Oktober 2017.
Titah  Nanditha,  Tatty  Aryani  Ramli, Implementasi  Pengaturan  Terhadap Pengawasan Akurasi Alat Ukur SPBU Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal  dihubungkan  dengan  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi  Legal Jurnal  Prosiding  Ilmu  Hukum  Voleme  5  Nomor  2, Agustus 2019.
Titie  Yustisia  Lestari,  Ridwan  Tahir,  Andi  Afdhalia  Sri  Hayati, Penegakan Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  di  Bidang  Pengukuran ,    Fakultas  Hukum
Universitas  Tadulako  diterbitkan  melalui  Jurnal  Wajah  Hukum  Volume  3 (2), Oktober 2019, PP 187-183.
INTERNET http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html, diakses 23 Oktober 2019
https://awanezta.files.wordpress.com/2018/10/pengenalan-metrologi-dan-
kalibrasi.ppt
Kebijakan  Perdagangan  Dalam  Negeri,  2013.  Analisis  Penggunaan  Allat-Alat Ukur,  Takar  Timbang,  dan  Perlengkapannya  (UTTP)  dalam  Perdagangan Barang. www.bppp.kemendag.go.id, diakses tanggal 12 November 2019
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Perdagangan  Dalam  Negeri,  BPP.2007 Kajian Sistem Metrologi Legal. www.bppp.kemendag.go.id, diakses tanggal 12 November 2019
http://ditjen.spk.kemendag.go.id/index.php/public/home/info-linkmetrologi/ diakses tanggal 21 November 2019 https://ylki.or.id/2011/11/membeli-barang-dalam-keadaan-terbungkus/, diakses tanggal 21 November 2019 Ray Pratama Siadari, “ Teori Efektifitas, Hukum ”
https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum,  diakses  23 Oktober 2019.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31/M-DAG/PER/10/2011  tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.