## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1651-1655 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2671

## Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom

## Michael Jeffri Sinabutar*, Tiara Ramadhani, Waldimer Pasaribu
Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia *Correspondence email: jeffrisinabutar@gmail.com
Abstrak. Salah  satu  hak  dasar  dari  setiap  warga  negara  adalah  mendapatkan  layanan  pendidikan,  termaktub  dalam  pembukaan UUD 1945. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik  seagama.  Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016  dan  Permendikbud  27  Tahun  2016 menjadi semangat dan nafas baru bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Putusan MK ternyata tidak menihilkan masalah yang dialami para penghayat kepercayaan terkait dengan akses pendidikan. Jaminan akan layananan pendidikan agama dan moral anak-anak  penghayat kepercayaan  sesuai  dengan  keyakinan  mereka  sendiri  berdasarkan  pasal  8 ayat 4 Kovenan  Hak-hak  Sosial dan  Politik  menjadi  substansial  dalam  akses  layanan  pendidikan  agama.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  melihat  dinamika implementasi  layanakan  dan  praktik  pendidikan  agama  yang  dialami  oleh  anak-anak  penghayat  kepercayaan  dan  strategi komunitas dalam mendapatkan akses layanan pendidikan.
Kata kunci : komunitas; pendidikan; penghayat kepercayaan
Abstract.  One  of  the  basic  rights  of  every  citizen  is  to  obtain  educational  services,  as  stated  in  the  preamble  to  the  1945 Constitution. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System article 12 paragraph 1 letter a mandates that every  student  in  the  education  unit  receives  religious  education  according  to  the  religion  prescribed  by  him,  adhered  to  and taught  by  religious  educators  within  the  same  religion. After  the  decision  of  the  Constitutional  Court  of MK  Number  97/PUU- XIV/2016  and  the  Regulation  of  the  Minister  of  Education  and  Culture  27  of  2016  became  a  new  spirit  and  opportunities  for believers in Indonesia. The Constitutional Court's decision did not eliminate the problems experienced by believers in relation to access to education. The guarantee of religious and moral education services for children of spiritual beliefs in accordance with their  own  beliefs  based  on  article  8  paragraph  4  about  the  Covenant  on  Social  and  Political  Rights  becomes  substantial  in accessing religious education services. This study seeks to figure out the dynamics of the implementation of religious education services  and  practices  experienced  by  children  of  spiritual  beliefs  and  community  strategies  in  gaining  access  to  educational services.

## Keywords : Community; Education; Believer

## PENDAHULUAN
Latar  historis  menegaskan  bahwa  kita  pernah mengalami suatu benturan agama dan negara pada masa- masa  awal  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Diskursus mengenai  penentuan  dasar  negara  di  antara  para  pendiri bangsa  berkaitan  dengan  dialektika  konsensus  perihal tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta  yang  masih  tetap  akan disisipkan  dalam  amandemen  3  UUD  1945  oleh sebahagian  elite  politik.  Polemik  mengenai  hubungan agama  dan  negara  tidak  sampai  disini  saja,  melainkan juga menyentuh pada komunitas penghayat kepercayaan yang  secara  politik  pada  mulanya  kurang  diakui keberadaannya  oleh  negara.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  benturan  agama  dan  negara  tidak  hanya berkaitang  dengan  aspek  ideologi  semata,  namun  juga berkaitan  dengan  aspek  politik  pengakuan  negara terhadap  golongan  atau  komunitas  rentan.    Berdasarkan data  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri  terdapat 102.508  jiwa  penduduk  Indonesia  sebagai  penganut aliran  kepercayaan  pada  Juni  2020.  Jumlah  ini  setara dengan  0,04%  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia
yang mencapai 272,23 juta jiwa. Sementara berdasarkan provinsi  penduduk  Nusa  Tenggara  Timur  menjadi penganut  aliran  kepercayaan  terbanyak  sebesar  35.877, sedangkan  Maluku  Utara  memiliki  paling  sedikit penganut  aliran  kepercayaan  dengan  jumlah  10  jiwa (databoks.katadata.co.id).
Keanekaragaman  ini  adalah  potensi  kemajuan bangsa,  tetapi  di  sisi  lain  juga  mungkin  menyebabkan munculnya  konflik-konflik  di  masyarakat  jika  tidak dikelola  dengan  baik.  Misalnya,  perlakuan  yang  tidak setara  terhadap  kelompok  dan  tindakan  tertentu. Diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas,  sehingga dapat  membuat  mereka  merasakan  ketidakadilan  dan potensi  jangka  panjang  bom  waktu  yang  mengarah kepada  masalah  sosial.  Penganut  agama  leluhur merupakan para penghayat  kepercayaan dan  masyarakat adat,  namun  tidak  semua  menganut  agama  leluhur, karena  sebahagian  juga  menolak  disebut  sebagai penganut  agama  leluhur,  dengan  setiap  pertimbangan sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya.  Ritual  adat  atau kepercayaan  mereka  sering  disebut  dengan  budaya, bukan  agama  (Maarif,  2018).  Bagi  pemeluk  agama
Michael  Jeffri  Sinabutar  et  al.,  Akses  Layanan  Pendidikan:  Ekspresi  Keberagaman  Anak-anak  Penghayat  Kepercayaan

## Komunitas Orang Lom
leluhur  meyakini  bahwa  fungsi  utama  agama  untuk memandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan  duniawi  dan  akhirat.  Agama  dimaknai untuk  mengajarkan  kasih  sayang  pada  sesama  manusia (hubungan  vertikal),  dan  sesama  makhluk  Tuhan (hubungan  horizontal),  alam,  tumbuhan,  hewan,  hingga benda mati.
Keberadaan  agama  lokal  secara  sosiologis merupakan  bagian  penentu  dalam  proses  transformasi dan  perubahan,  meskipun  seringkali  dianggap  sebagai suatu  penyimpangan.  Salah  satu  penghayat  kepercayaan di  Indonesia  terdapat  di  Dusun  Air  Abik,  Kecamata Belinyu,  sering  disebut  dengan  komunitas  orang  Lom. Penganut  agama  leluhur  di  Bangka  Belitung  mendiami suatu  wilayah  teritorial  di  dua  dusun  berbeda  yaitu Dusun  Air  Abik  Desa  Gunung  Muda  dan  Dusun  Pejam Desa  Gunung  Pelawan  Kecamatan  Belinyu,  Kabupaten Bangka Belitung. Penganut agama leluhur di wilayah ini kurang lebih 116 jiwa di Dusun Air Abik dan 61 jiwa di Dusun  Pejam  (Belinyu  dalam  Angka  2020).  Persoalan yang dialami oleh Komunitas Orang Lom terkait dengan bidang  pendidikan  ketika  masa  penerimaan  peserta didik.  Para  penghayat  kepercayaan  mendapat  hambatan karena terdapat pengosongan agama pada identitas anak. Strategi  yang  dipakai  oleh  para  penghayat  kepercayaan adalah  berlindung  di  balik  agama  populer  dengan memilih salah satu agama resmi yang diakui oleh negara meskipun  dengan  sikap  terpaksa.  Anak-anak  para penghayat  kepercayaan  yang  diterima  di  sekolah  justru mendapatkan  pendidikan  keagamaan  bersumber  dari salah  satu  agama  resmi.  Dalam  sejarahnya  para penghayat  kepercayaan  tidak  jarang  mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam administrasi kependudukan, pelaksanaan perkawinan, dan pencantuman  agama  dalam  kolom  identitas  kartu  tanda penduduk,  pelaksanaan  ibadah,  dan  layanan  pendidikan agama  di  sekolah.  Misalnya,  pada  tahun  1978  ketika keluar  TAP MPR No.14 1978 tentang Garis  garis Besar Haluan  Negara  yang  menyatakan  bahwa  Kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  bukan  agama  tetapi  sebagai budaya.  Keputusan  politik  seperti  inilah  yang  menjadi permulaan  bagi  para  penghayat  mendapatkan  perlakuan diskriminasi  (TAP  MPR  tentang  Garis  Garis  Besar Haluan Negara, 1978).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan tujuan mengungkap makna sosial budaya dalam konteks tertentu. Metode ini digunakan  untuk  eksplorasi  data  secara  mendalam  di lapangan  sesuai  dengan  pengetahuan  informan.  Data yang  diperoleh  di  lapangan  dideskripsikan  secara  lisan sesuai  dengan  pernyataan  informan,  kemudian  data tersebut  dianalisis  dan  dinarasikan  sesuai  dengan  data informan tersebut. Perilaku seorang informan mencerminkan  cara  seorang  informan  berpikir,  merasa, dan  bertindak.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan
melalui  wawancara  dan  pengumpulan  data  sekunder (Cresswell, 2016). Untuk menganalisis data menggunakan  berbagai  sumber,  baik  dari  penyedia  data primer  maupun  sekunder.  Langkah  strategis  dalam penelitian  ini  dengan  menetapkan  informan  penelitian, melakukan  wawancara  kepada  informan,  membuat catatan sosiologis, mengajukan pertanyaan struktural dan deskriptif,  dan  membuat  analisis  sosiologis.  Data dikumpulkan dengan wawancara kepada informan kunci yaitu  orang  tua  siswa,  siswa,  pengurus  komunitas  adat orang  Lom,  kepala  sekolah  dan  guru.  Wawancara dilakukan  untuk  memperoleh  data  awal  pemberian layanan pendidikan kepada siswa penghayat kepercayaan  di  sekolah  dan  bagaimana  proses pembelajaran berlangsung. Studi dokumen juga dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  kemudian wacana  yang  berkembang  terkait  dengan  layanan pendidikan  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa di sekolah.

## HASIL
Wilayah  Kesatuan  Mapur  terbagi  menjadi  tiga wilayah  utama  yaitu  Tuing,  Air  Abik  dan  Pejam, umumnya dikenal dengan sebutan suku Lom. Perkembangan  masyarakat  Mapur  dipengaruhi  oleh faktor  geografis,  budaya,  ekonomi,  politik  dan  agama. Perpaduan antara masyarakat Mapur dengan masyarakat Muslim  Melayu,  Tionghoa  dan  etnis  lainnya  telah mengubah  sistem  hukum  adat  yang  telah  berlaku  secara turun  temurun.  Dampak  dari  interaksi  sosial  tersebut membawa  pengaruh  dan  perubahan  sistem  adat  di wilayah  Mapur.  Berdasarkan  kronik  tradisional,  studi etnografi  dan  arkeologi  Mapur  disusun  dari  petikan pidato  lisan  dari  berbagai  kronik  tradisional.  Salah  satu dokumen  yang  berhasil  disusun  dari  sejarah  Mapur adalah mengenai hukum adat yang dikenal dengan Kode Etik  Masyarakat  Adat  Mapur  dengan  nama  lokal “pantang  larang”  yaitu  mengatur  kehidupan  masyarakat baik  sektor  pertanian,  berburu,  membangun  rumah, hubungan  dengan  alam,  tumbuhan  dan  hewan,  serta aturan tentang wilayah suci antara manusia dan dunia tak kasat  mata.  Ada  beberapa  pembagian  divisi  kehidupan yang  diatur  dalam  hukum  adat  Mapur,  bahkan  hingga saat  ini  sebagian  masih  dipraktikkan  oleh  masyarakat Lom  atau  Mapur  di  Desa  Air  Abik  dan  Pejam.  (Deqy, 2014).  Hukum  adat  mapur  mengatur  beberapa pembagian  divisi  kehidupan,  antara  lain:  1.  Kode  Etik Hubungan  Manusia  dengan  Hutan  dan  Alam  2.  Kode Etik Pertanian 3. Kode Etik Sungai 4. Kode Etik di Laut 5. Kode Etik Hubungan Manusia dengan Hewan 6. Kode Etik Seni Rupa 7. Kode Etik Sikap 8. Kode Etik Tentang Kelahiran  dan  Kematian  9.  Kode  Etik  Pengobatan Tradisional.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tahun  2016 memberikan akses bagi orang lom untuk mencantumkan kepercayaan  pada  kolom  KTP.  Penghayat  kepercayaan dalam  perjuangan  identitas  harus  melalui  jalan  yang
Michael  Jeffri  Sinabutar  et  al.,  Akses  Layanan  Pendidikan:  Ekspresi  Keberagaman  Anak-anak  Penghayat  Kepercayaan

## Komunitas Orang Lom
panjang  dan  berliku  untuk  diakui  sebagai  penghayat kepercayaan  dan  warga  negara.  Identitas  Lom  sebagai penghayat  kepercayaan  sebagai  fakta,  bukan  sebagai minoritas  ganda.  Meskipun  dimungkinkan  untuk mencantumkan  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  di  kolom  kartu  identitas,  sebahagian  orang Lommasih  belum  mencantumkan  identitas  sebagai penghayat  kepercayaan.  Pilihan  orang  Lom  untuk  tidak mencantumkan  penghayat  kepercayaan  merupakan konsekuensi dari kewajiban warga negara untuk memilih salah  satu  dari  enam  agama  resmi  di  Indonesia  untuk dapat  mengakses  layanan  publik.  Para  penghayat kepercayaan  merupakan  kelompok  yang  termarginalkan (marginal  peoples) di  Indonesia.  Diskriminasi  yang dialami  para  penghayat  kepercayaan  antara  lain  seperti pemaksaan  untuk  memasukkan  agama  tertentu  yang diakui  secara  resmi  pada  kartu  tanda  penduduk  (KTP) dan dokumen administrasi lain (Maulana, 2019).
Keberadaan  orang  Lom  diwakili  oleh  praktik atau  ritual  keagamaan  yang  berlangsung  secara  teratur sepanjang  tahun.  Penghayat  kepercayaan  diwajibkan untuk  mendaftar  pada  lembaga  resmi  agar  dapat  diakui oleh  negara,  sehingga  hal  ini  mempengaruhi  peluang untuk  memperoleh  pelayanan  hak-hak  sipil.  Upaya orang Lom untuk mendaftarkan komunitas adat lembaga orang  Lom  di  organisasi  negara  melalui  koordinasi dengan  Majelis  Luhur  Kepercayaan  Indonesia  (MLKI). Untuk  itu,  masyarakat  adat  Lom  menyiapkan  dokumen administrasi  yang  diperlukan  untuk  pendaftaran, termasuk struktur lembaga adat, kepemimpinan masyarakat,  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  masyarakat yang  tinggal  di  daerah,  kepercayaan,  adat  atau  wilayah komunal.  Kepercayaan  Kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa berasal dari bahasa Sangkrit yaitu percaya dengan makna menyadari  kebenaran.  Dari  defenisi  tersebut  berarti mengakui apa yang sebenarnya dikatakan/dikomunikasikan  oleh  orang-orang  tentang suatu  peristiwa  atau  situasi.  Sebagai  sebuah  proses, maka  kepercayaan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa dapat dipahami  sebagai  pengakuan  akan  sesuatu  yang  benar. Dalam  sejarah  peradaban  Indonesia,  kepercayaan Masyarakat  Indonesia  berkembang  dalam  keragaman, terutama  dalam  hal  orientasi  dan  gaya  ritualnya.  Dalam konteks  budaya  ini,  mengindikasikan  bahwa  pola kepercayaan  tertentu  telah  ada  sejak  awal  sejarah masyarakat  dengan  kehadiran  agama-agama  besar  di Indonesia.  Keyakinan  tersebut  antara  lain:  kepercayaan pada  semua  makhluk  hidup  yang  dihuni  oleh  roh  atau dengan  keinginan  yang  sama  untuk  hidup,  2)  iman dalam  roh  manusia  bangkit  kembali  setelah  mati  dan  3) kepercayaan  pada  jiwa  atau  makhluk  tertentu  sebagai perwujudan kekuatan alam.
Hak  atas  pengajaran  agama  merupakan  bagian dari  hak  seseorang  untuk  menjalankan  agamanya,  yang dijamin  oleh  konstitusi  dan  berbagai  instrumen  yang berkaitan  dengan  kebebasan  beragama,  baik  secara nasional  maupun  internasional  (Yonesta,  2016).  Dalam
Pasal  18(1)  Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik:  “Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir,  hati  nurani,  dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama  atau  kepercayaan  pilihannya  sendiri,  dan kebebasan, secara individu atau kelompok dengan orang lain dan di depan umum atau tertutup, untuk menyatakan agama  atau  kepercayaan  seseorang  dalam  ibadah, perayaan, pengamalan dan pengajaran”.
Atas dasar ini, hak kebebasan beragama dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.  Pelaksanaan  hak-hak  dasar  termasuk dalam  praktik  pendidikan  agama.  Bahkan  dalam  proses pelaksanaannya,  hak  atas  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  dalam  pendidikan  formal  di  sekolah  perlu mendapat  perhatian  khusus.  Selain  sekolah  sebagai tempat  pembelajaran  dan  pengembangan  sosial,  sekolah merupakan  tempat  di  mana  kekuasaan  dikonsolidasikan (Bielefeldt,  2019  ).  Perebutan  kekuasaan  terjadi  di lembaga  ini,  baik  lembaga  pengelola  negara,  lembaga pendidikan,  tetapi  juga  orang  tua.  Orang  tua,  sebagai wali yang sah, berhak mendidik dan memilih agama bagi anak-anaknya.  Terkadang  kewenangan  orang  tua  siswa bertentangan  dengan  kewenangan  negara  dan  organisasi sekolah itu sendiri. Pasal 18 (4) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan :
“ Negara-negara pihak pada Kovenan ini berkomitmen  untuk  menghormati  kebebasan  orang tua,  wali  yang  sah,  untuk  memastikan  bahwa pendidikan  agama  dan  moral  anak-anak  mereka konsisten dengan keyakinan mereka sendiri.”
Praktik pendidikan agama di Indonesia tentunya diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan  pendidikan  agama.  yang  dianut  dan diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama  atau  seagama, yaitu  guru  agama  harus  beragama  menurut  apa  yang diajarkan  dan  agama  peserta  didik  yang  bersangkutan. Sayangnya,  tenaga  pengajar  yang  ditawarkan  terbatas pada  agama-agama  dominan,  seperti  Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  dan  Budha.  Sementara  itu,  siswa  yang agamanya  bukan  pemeluk  agama  tersebut  seringkali tidak  mendapatkan  layanan  pendidikan  agama  yang sesuai dengan keyakinannya. Situasi seperti ini misalnya dialami  oleh  siswa  yang  berlatar  belakang  penghayat kepercayaan,  dimana  mereka  terpaksa  mengambil  mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Salah satu  kebijakan  mengenai  agama,  senantiasa  menjadi kontoversi  antara  agama  dan  negara  di  satu  sisi  dan agama-agama  sendiri  di  sisi  lainnya  adalah  masalah pendidikan agama (Saidi, 2004).
Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan,  termaniferstasi  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2019  dimana dalam  pasal  39  bab  VI  mengatur  ‘Tata  Cara  Pencatatan
Michael  Jeffri  Sinabutar  et  al.,  Akses  Layanan  Pendidikan:  Ekspresi  Keberagaman  Anak-anak  Penghayat  Kepercayaan

## Komunitas Orang Lom
Perkawinan  Bagi  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap Tuhan Yang Maha Esa’. Kebijakan ini menjadi peluang bagi  penghayat  kepercayaan  untuk  mengakses  layanan perkawinan,  meskipun  dalam  prosesnya  terbentur dengan  persyaratan  legalitas  komunitas  adat  dari lembaga  negara  yang  mengharuskan  terdaftar  di Direktorat  Jenderal  Kebudayan.  Orang  Lom  sebahagian sudah  mencantumkan  penghayat  kepercayaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa di kolom KTP, namun demikian isian kolom agama di Kartu Keluarga belum mengalami perubahan  atau  penyesuaian.  Kondisi  ini  sebagai konsekuensi  dari  legalitas  komunitas  adat  belum terdaftar  di  lembaga  negara.  Oleh  karena  itu  ketika komunitas  adat  Orang  Lom  sudah  terdaftar  di  lemabaga negara, berdampak pada diakuinya penghayat kepercayaan orang Lom, pemuka penghayat  kepercayan juga  sudah  terdaftar,  sehingga  memudahkan  dalam melaksanakan  pencatatan  perkawinan  para  penghayat kepercayaan  Orang  Lom  di  catatan  sipil.  Oleh karenanya,  para  penghayat  kepercayaan  merupakan kelompok  yang  termarginalkan (marginal  peoples) di Indonesia.  Diskriminasi  yang  dialami  para  penghayat kepercayaan  antara  lain  seperti  pemaksaan  untuk memasukkan  agama  tertentu  yang  diakui  secara  resmi pada  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  dan  dokumen administrasi lain (Maulana, 2019).
Dilema  dalam  bidang  pendidikan  terjadi  ketika masa  penerimaan  peserta  didik,  para  penghayat kepercayaan mendapat hambatan karena ada pengosongan  agama  pada  identitas  anak.  Strategi  yang dipakai  oleh  para  penghayat  kepercayaan  adalah berlindung  di  balik  agama  resmi  dengan  memilih  salah satu  agama  resmi  yang  diakui  oleh  negara,  meskipun dengan  sikap  terpaksa.  Situasi  yang  dialami  anak-anak para  penghayat  kepercayaan  dalam  dunia  penididikan tersebut  sebagai  salah  satu  bentuk  praktik  diskriminasi akan  kesempatan  dalam  mengenyam  pendidikan  yang disediakan  oleh  Negara.  Hilangnya  kesempatan  dalam mengakses  hak  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  bentuk hilangnya  pengakuan  sebagai  warga  negara,  karena belum  terdaftar  dalam  administrasi  kependudukan  yang mengharuskan  para  penghayat  kepercayaan  untuk memeluk salah satu agama formal.
Akses layanan pendidikan agama dari penghayat kepercayaan masih terbatas, karena anak-anak diwajibkan untuk belajar  salah satu dari 6  agama resmi. Realitas sosial yang terjadi bahwa anak-anak mendapatkan bully (olok-olok) dari para siswa lainnya di sekolah.  Stigma  bahwa  anak-anak  dari  Dusun  Air  Abik tidak  punya  agama,  memakai  gelang  sampai  lengan, merupakan  salah  satu  bentuk bully yang  dialami  para anak-anak  penghayat  kepercayaan.  Selain  itu,  dulu ketika anak-anak penghayat kepercayaan tidak memakai jilbab,  justru  tidak  mendapatkan  teman  di  lingkungan sekolah  (jika  tidak  ingin  dikatakan  sebagai  bentuk eksklusi  sosial),  namun  setelah  menggunakan  jilbab, lambat  laun  ada  yang  mau  berteman.  Peran  simbol-
simbol  agama,  termasuk  pakaian  keagamaan  ini  telah menjadi  dan  terus  menjadi  kontroversi  di  sejumlah negara. Begitu juga keharusan memasang simbol-simbol keagamaan  telah  menjadi  ajang  perdebatan  dalam banyak sidang (Bielefeldt, 2019).
Dalam  dunia  pendidikan,  kesetaraan  peserta didik  dalam  mendapatkan  pendidikan  mutlak  untuk diberikan  oleh  negara,  utamanya  dalam  mendapatkan pendidikan  agama bagi penganut agama dan  pendidikan kepercayaan  bagi  penghayat  kepercayaan,  dalam  hal  ini warga  negara  harus  mendapatkan  pemenuhan  hak  akses pendidikan  kepercayaan.  (Maulana,  2019).  Kondisi  saat ini  belum  ada  guru  pengajar  penghayat  kepercayaan  di sekolah,  untuk  itu  komunitas  adat  Orang  Lom  sedang mempersiapkan  sumber  daya  manusia  untuk  dapat menjadi  guru  pengajar  penghayat  kepercayaan  di sekolah.  Prosedur  yang  harus  dilalui  adalah  dengan mengajukan permohonan ke Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia  (MLKI)  dengan  merekomendasikan  pengajar dari  komunitas  Adat,  Setelah  itu  MLKI  akan merekomendasikan pengajar tersebut ke Kemenristekdikbud,  serta  langsung  menunjuk  pengajar tersebut  ke  sekolah.  Pada  dasarnya  tujuan  pendikan agama  di  sekolah  bertujuan  untuk  memperluas cakrawala  pengetahuan  umum  siswa  mengenai  agama dan  keyakinan,  terutama  yang  ada  di  dalam  masyarakat dimana mereka hidup, tetapi yang ada di sekolah saat ini adalah  pengajaran  agama  yang  bertujuan  agar  siswa dapat  memehami  tradisi  keagamaanya  seperti  doktrin teologis dan aturan moralnya (Bielefeldt, 2019).

## SIMPULAN
Pendidikan  adalah  hak  semua  warga  negara, termasuk  anak-anak  penghayat  kepercayaan.  Namun, lingkungan  sekolah,  dimana  persamaan  hak  dapat dijamin dan keberadaan anak-anak dilindungi, seringkali menjadi  tempat  diskriminasi.  Mereka  tidak  menerima berbagai layanan pendidikan yang diperlukan dan karena itu  dipaksa  untuk  menghadiri  kelas-kelas  agama  formal dan  dalam  beberapa  kasus  diperlakukan  secara  tidak pantas oleh  guru dan  siswa  lain. Kondisi ini mendorong berbagai  pihak  termasuk  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  dalam  mengakomodir  hak  peserta  didik yang  beriman  melalui  terbitnya  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  27  Tahun  2016 Tentang  Tentang  Pelayanan  Pendidikan  Kepercayaan Kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  Satuan Pendidikan.  Ini  merupakan  babak  baru  bagi  penghayat kepercayan,  mengingat  dalam  71  tahun  sejak  Indonesia merdeka,  ketentuan  ini  merupakan  kerangka  hukum pertama yang mengatur pendidikan penghayat kepercayaan  dan  menunjukkan  pengakuan  negara terhadap penganutnya. Stagnasi dalam  akses  pendidikan bagi  penghayat  kepercayaan  merupakan  kesulitan  yang sudah berlangsung lama. Kondisi ini kemudian memaksa penghayat  kepercayaan  untuk  mengikuti  prosedur lembaga  negara  untuk  berhak  menikmati  layanan
Michael  Jeffri  Sinabutar  et  al.,  Akses  Layanan  Pendidikan:  Ekspresi  Keberagaman  Anak-anak  Penghayat  Kepercayaan Komunitas Orang Lom
pendidikan  secara  bebas.  Dalam  posisi  ini,  pemeluk kepercayaan menjadi kelompok yang rentan, seolah-olah tidak memiliki kekuatan  untuk bersaing dengan regulasi yang  ada,  apalagi  tantangan  yang  mereka  hadapi  terkait dominasi  dalam  ruang  komunitas  pemeluk  agama. Pelaksanaan  kebijakan  kewarganegaraan  merupakan upaya  untuk  memenuhi  hak-hak  resmi  yang  dimiliki negara  atas  warga  negaranya,  dengan  tujuan  untuk mengurangi  kecerobohan  sosial  dan  kompleksitas birokrasi  guna  menutupi  kesenjangan  pemenuhan  hak- hak sipil. (Barenschot, dkk, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Berenschot, Ward, Gerry Van Klinken. 2019.
Citizenship  in  Indonesia,  Perjuangan  atas  Hak, Identitas,  dan  Partisipasi .  Jakarta;  Yayasan Obor Indonesia Bielefeldt,  Heiner.  2019. Politik  Kesetaraan  :  Dimensi- dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan . Yogyakarta : Mizan Cresswell,  Jhon  W.  2016. Penelitian  Kualitatif  dan Desain Riset Memilih di Antara Lima
Pendekatan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Maarif,  Samsul.  2018. Pasang  Surut  Rekognisi  Agama Leluhur  dalam  Politik  Agama  di  Indonesia . Yogyakarta:  Center  for  Religious  and  Cross- Cultural Studies.
Maulana,  dkk.  2019.  Pemenuhan  Hak  Warga  Negara
oleh Negara, Kajian Moral dan Kewarganegaraan , 7(1)
Saidi,  Anas  et.  al.  2004. Menekuk  Agama,  Membangun Tahta . Depok: Desantara. Yonesta,  Febi,  2016. Hak  untuk  Pengajaran  dan Pendidikan  Agama .  dalam  Djafar  Alamsyah  M dan Nur'aini, Atika (ed). Buku Sumber Hak atas Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di Indonesia. Jakarta: Wahid Fondation