Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Afia Maulina 1 , Mustafa Alkamal 2 , Nabilla Salsa Fahira 3
Program Studi D IV Akuntansi Reguler 1,2,3
Politeknik Keuangan Negara STAN 1,2,3
maulinaafia@gmail.com 1 , mustafaalkamal7@gmail.com 2 , nabillasalsaf@gmail.com 3
Abstrak: Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sistem desentralisasi yang  dianut  oleh  negara  Indonesia.  Hak  otonom  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah membuat  pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  kekuasaan  seluas-luasnya  untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hak otonom juga tercermin dari daerah yang diberikan wewenang  untuk  mengelola  sendiri  keuangannya.  Keuangan  daerah  yang  berkualitas  baik menjadi  suatu  tujuan  yang  harus  dicapai  yang  tentunya  membutuhkan  pengelolaan  keuangan yang  baik.  Penulis  melihat  pentingnya  kinerja  keuangan  sebagai  bentuk  analisis  atas pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menguji  faktor-faktor  yang memengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  variabel  independen,  yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Hasil  yang  didapat  adalah  terdapat  hubungan  positif  yang  signifikan  untuk  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan.  Sedangkan,  terdapat  hubungan  positif  yang tidak signifikan untuk variabel Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah.
Kata kunci: pemerintah daerah, kinerja keuangan, otonomi
Abstract: Regional  autonomy  is  a  manifestation  of  the  decentralized  system  adopted  by  the Indonesian government. The autonomous rights possessed by local governments enable them to  use  the  widest  possible  power  to  maximize  people's  welfare.  Autonomous  rights  are  also reflected in the authority to manage the region’s own finances. Good quality regional finance is a goal that must be achieved which requires good financial management. The author sees the importance of financial performance as a form of regional financial management. In this study, we tested the factors that influence the financial performance of local governments with independent  variables,  namely  Regional  Original  Income,  Balanced  Funds,  Capital Expenditures,  and  Regional  Government  Size.  The  results  obtained  are  that  there  is  a significant  positive  relationship  of  the  region's  financial  performance  with  the  variables  of Regional  Original  Income  and  Balancing  Funds.  Meanwhile,  the  relationship  with  the variables  of  Capital  Expenditure  and  Size  of  Regional  Government  is  positive  and insignificant.
Keywords: local government, financial performance, autonomous

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  salah  satu  perwakilan  pemerintah  pusat  di  setiap  daerah  mempunyai  peran yang krusial, terutama terkait dengan menyejahterakan rakyat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah memiliki sebagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkup pemerintah daerah sekaligus untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka menyejahterakan
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
rakyatnya.  Inilah  yang  disebut  sebagai  otonomi  daerah,  yaitu  pemerintah  pusat  menyerahkan  sebagian kekuasaannya ke pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (Miriam Budiarjo, 2003) [5].
Pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  serta  merta  ditafsirkan  sebagai  bentuk  penyerahan  kekuasaan  tanpa kontrol. Pelaksanaan otonomi daerah tetap dikawal oleh peraturan yang berlaku agar pelaksanaan desentralisasi berada di jalur yang tepat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah  menjalankan  pemerintahannya  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan [15]. Lebih lanjut dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat.  Urusan  pemerintah  pusat yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama [15].
Pelaksanaan otonomi daerah juga menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Makna nyata di sini adalah penanganan urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang  secara  nyata  telah  ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan kekhasan daerah. Kemudian, yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah penyelenggaraan otonomi harus sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud  pemberian  otonomi  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tujuan nasional.
Salah  satu  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  adalah  mengelola keuangan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan  Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah,  keuangan  daerah  didefinisikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan  milik  daerah  sehubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut  [10].  Definisi  inilah  yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bergerak di area keuangan daerah.
Keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwujudan kesejahteraan  masyarakat  daerah  akan  lebih  mudah  dicapai  apabila  pemerintah  daerah  memiliki  kondisi keuangan  yang  baik.  Keuangan  pemerintah  daerah  yang  baik  dapat  dilihat  dari  berbagai  indikator,  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  tingkat  kemandirian  daerah,  dan  sebagainya.  Namun,  keuangan  daerah  yang baik mustahil dicapai apabila pengelolaan keuangan daerahnya tidak memadai.
Untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  diperlukan  analisis  dan  evaluasi  pengukuran kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  yaitu  dengan  menganalisis  faktor-faktor  yang  dapat  menjadi  celah signifikan  untuk  memaksimalkan  keuangan  daerah.  Hal  ini  diperlukan  karena  hasil  pengukuran  kinerja keuangan  dapat  memberi  perspektif  tambahan  bagi  pengelola  keuangan  daerah  untuk  meningkatkan  kualitas keuangan daerah.
Diperlukan  analisis  terhadap  variabel-variabel  yang  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Antari dan  Sedana  (2018)  mengambil  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Belanja  Modal  sebagai  variabel  yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [4]. Awwaliah, Agriyanto, dan Farida (2019) mengambil PAD dan Dana Perimbangan  sebagai  variabel  yang  memengaruhi  kinerja  keuangan  daerah  [6].  Purwasih  (2017)  mengambil PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebagai variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [13]. Sedangkan, Sari dan Mustanda (2019) mengambil Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, dan Belanja Modal sebagai variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah [8].
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan,  peneliti  tertarik  untuk  membuat  suatu penelitian dengan judul  “Analisis Pengaruh Pendapatan  Asli Daerah, Dana  Perimbangan, Belanja  Modal, dan Ukuran  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera Utara”.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Landasan Teori Kinerja Keuangan
Berdasarkan  pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  [10].
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
Keseluruhan  proses  pengelolaan  tersebut  harus  saling  terintegrasi,  berkaitan,  dan  dijalankan  dengan  sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  diasumsikan  dapat  menyebabkan  keuangan  daerah  yang  baik pula. Keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang baik. Kinerja keuangan daerah merupakan  salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan otonomi  daerah.  Pengukuran  kinerja  keuangan  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Menurut  Halim  (2007), kinerja  keuangan  dapat  diukur  melalui  rasio  keuangan  yang  dihitung  berdasarkan  data  keuangan  daerah,  yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio tersebut dapat berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan [1].
Pengukuran  kinerja  keuangan  cukup  krusial  untuk  dilaksanakan  sebagai  bahan  analisis  dan  evaluasi pelaksanaan  keuangan  daerah.  Menurut  Mardiasmo  (2002),  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  tujuan,  yaitu  memperbaiki  kinerja  pemerintah  daerah,  membantu  dalam mengalokasikan  sumber  daya  dan  membuat  keputusan,  serta  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan [7].
Dalam  penelitian  ini  kinerja  keuangan  diarahkan  pengukurannya  pada  angka  realisasi  total  pendapatan daerah  Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018 dengan  terlebih  dahulu  data  ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural  untuk  mengatasi  adanya ketidaklinearan  hubungan  antarvariabel.  Pengambilan  total  pendapatan  sebagai  alat  ukur  kinerja  didasarkan pada  krusialnya  peran  pendapatan  dalam  pelaksanaan  keuangan  daerah  karena  pendapatan  merupakan  sumber utama keuangan daerah dalam melaksanakan belanja pemerintahannya.

## Pendapatan Asli Daerah
Setiap  daerah  pasti  memiliki  sumber  daya  tersendiri  yang  bisa  digunakan  dalam  menghasilkan pendapatan  untuk  menjalankan,  baik  roda  perekonomian  maupun  roda  pemerintahannya.  Pendapatan  tersebut biasa  disebut  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  [16].  PAD  merupakan  salah  satu  komponen  penyusun  pendapatan  daerah  dan  unsur  ini akan menjadi ciri khas suatu daerah. PAD tersusun dari unsur-unsur sebagai berikut.
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.
Lain-lain PAD yang sah tersusun dari 1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Dalam penelitian ini variabel PAD akan diukur berdasarkan angka realisasi PAD dari kabupaten dan kota yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018  dengan  terlebih  dahulu  data ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural  untuk  mengatasi  adanya  ketidaklinearan  hubungan antarvariabel.

## Dana Perimbangan
Potensi  pendapatan  tiap  daerah  tidaklah  sama.  Ada  beberapa  daerah  dengan  potensi  pendapatan  yang tinggi  dan  ada  yang  cukup  rendah.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  mewujudkan  perimbangan  keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang untuk menyalurkan dana perimbangan ke setiap  daerah  di  negara  Indonesia.  Dana  perimbangan  ini  nantinya  akan  digunakan  sebagai  sumber  dana tambahan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugasnya,  baik  dalam  roda  pemerintahan  maupun  roda perekonomian daerahnya.
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  [16].
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
Lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah [16].
Dana  perimbangan  merupakan  salah  satu  komponen  penyusun  pendapatan  daerah  dan  unsur  ini  akan menjadi salah satu alat ukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah, baik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Dana perimbangan tersusun dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah  untuk  memperbaiki keseimbangan  vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
2. Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  salah  satu  bentuk  transfer  dana  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  keuangan  antardaerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam  penelitian  ini  variabel  Dana  Perimbangan  akan  diukur  berdasarkan  angka  realisasi  dana perimbangan  dari  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dari  tahun  2014  sampai  dengan tahun 2018 dengan terlebih dahulu data ditransformasikan  ke dalam bentuk logaritma  natural untuk  mengatasi adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

## Belanja Modal
Dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi,  pemerintah  daerah  akan  membelanjakan  sumber  dana  yang mereka miliki untuk kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  belanja  daerah  digunakan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat [15].
Belanja  pemerintah  daerah  di  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  diklasifikasi  menjadi dua,  yaitu  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Belanja  modal  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini merupakan belanja  yang bersifat tidak langsung. Belanja  modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal  meliputi, antara lain, belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Dalam  penelitian  ini  variabel  Belanja  Modal  akan  diukur  berdasarkan  angka  realisasi  belanja  modal kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018  dengan terlebih  dahulu  data  ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural  untuk  mengatasi  adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

## Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran  pemerintah  daerah  memberikan  informasi  terkait  dengan  seberapa  besar  atau  kecil  pemerintah daerah  tersebut.  Dalam  mengukur  ukuran  pemerintah  daerah  dapat  digunakan  berbagai  proksi  dari  hal-hal tertentu.  Sari  dan  Mustananda  (2019)  [8]  menggunakan  total  aset  pemerintah  daerah  sebagai  basis  untuk mengukur ukuran pemerintah daerah. Sari Rusmita (2019) [14] juga menggunakan total aset sebagai basis untuk mengukur ukuran pemerintah daerah.
Dalam  penelitian  ini  variabel  Ukuran  Pemerintah  Daerah  akan  diukur  berdasarkan  angka  total  aset kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018  dengan terlebih  dahulu  data  ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural  untuk  mengatasi  adanya ketidaklinearan hubungan antarvariabel.

## 2.2. Penelitian Terdahulu
Berikut  adalah  serangkaian  penelitian  terdahulu  terkait  dengan  variabel  yang  memengaruhi  kinerja keuangan daerah.
Tabel I. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Tahun Variabel Hasil
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
Irmayunita Tahir, Masdar Mas’ud, dan Annas Plyriadi 2019 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan Berpengaruh negatif dan signifikan Belanja Modal Berpengaruh positif dan signifikan Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida 2019 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan signifikan Sari Rusmita 2019 Ukuran Pemerintah Berpengaruh positif dan tidak signifikan Belanja Daerah Berpengaruh negatif dan signifikan Tingkat Kemandirian Berpengaruh positif dan signifikan Tingkat Kemakmuran Berpengaruh negatif dan tidak signifikan Leverage Berpengaruh negatif dan tidak signifikan Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda 2019 Ukuran Pemerintah Berpengaruh negatif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Belanja Modal Berpengaruh positif dan signifikan Tri Yuni Pratiwi 2018 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan tidak signifikan Belanja Modal Berpengaruh positif dan signifikan Nina Andriany dan Fitri Yani 2017 Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Purwasih 2017 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan Berpengaruh negatif dan signifikan Belanja Modal Berpengaruh positif dan tidak signifikan Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin 2015 Kekayaan Daerah Berpengaruh negatif dan signifikan Dana Perimbangan Berpengaruh negatif dan signifikan Belanja Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Salman Alfarisi 2015 Pajak Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Retribusi Daerah Berpengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan signifikan

## III. HIPOTESIS DAN METODE PENELITIAN

## 3.1. Perumusan Hipotesis

## Hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dalam  keuangan  daerah.  Kemampuan daerah dalam maksimalisasi pendapatan asli daerah akan berdampak pada keuangan daerah. Semakin maksimal
DOI: 10.52362/jisamar.v5i2 .373
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
pendapatan  asli  daerah,  semakin  baik  keuangan  daerah  sehingga  dapat  membantu  daerah  untuk  mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.
Pendapatan  asli  daerah  mencerminkan  potensi  yang  ada  dalam  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  bersifat spesifik  dan  tidak  akan  bernilai  sama  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sari  dan  Mustanda  (2019)  [8],  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  akan  berdampak  pada peningkatan kinerja keuangan. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017) [13] dan Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida (2019) [6]. Dari penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut. H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

## Hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan
Dana Perimbangan merupakan salah satu perwujudan dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memainkan peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan keuangan daerah. Sebagaimana fakta di lapangan, tidak semua daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sama untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu, dana perimbangan bisa menjadi sumber keuangan tambahan bagi daerah.
Semakin  besar  dana  perimbangan,  semakin  besar  sumber  keuangan  daerah  sehingga  akan  mendorong kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida (2019) [6], yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara dana perimbangan  dan  kinerja  keuangan  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tri  Yuni  Pratiwi  (2018)  [12]  juga menemukan adanya  hubungan positif,  namun tidak signifikan, antara dana perimbangan dan  kinerja keuangan daerah. Dari penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.

## H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

## Hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan
Dalam  melaksanakan  fungsi  desentralisasi,  pemerintah  daerah  akan  melakukan  pengeluaran  berupa belanja daerah. Belanja modal sebagai salah satu jenis belanja daerah merupakan belanja yang sifatnya produktif dan  dapat  digunakan  dalam  kurun  waktu  lebih  dari  satu  tahun.  Utilisasi  yang  tepat  dari  belanja  modal  akan membuka  peluang  lebih  besar  untuk  memaksimalkan  potensi  pendapatan  daerah  yang  berujung  pada membaiknya kinerja keuangan daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irmayunita  Tahir,  Masdar  Mas’ud,  dan  Annas  Plyriadi  (2019)  [11] menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama  juga  didapat  oleh  Ni  Made  Diah  Permata  Sari  dan  I  Ketut  Mustanda  (2019)  [8]  dan  Tri  Yuni  Pratiwi (2018) [12]. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017) [13] menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan. Dari serangkaian penjelasan di atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.
H3:  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  di Provinsi Sumatera Utara

## Hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan
Secara  teori,  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Ini disebabkan  pemerintah  mempunyai  sumber  daya  yang  lebih  besar  untuk  bisa  memaksimalkan  potensi  daerah. Total aset (yang dijadikan sebagai proyeksi ukuran pemerintah) yang digunakan secara maksimal dan jumlahnya besar akan dapat mendongkrak kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  Rusmita  (2019)  [14]  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  positif yang  tidak  signifikan  antara  ukuran  pemerintah  daerah  dengan  kinerja  keuangan  daerah.  Di  lain  sisi  Ni  Made Diah  Permata  Sari  dan  I  Ketut  Mustanda  (2019)  [8]  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  yang signifikan  antara  ukuran  pemerintah  daerah  dengan  kinerja  keuangan  daerah.  Dari  penjelasan  di  atas, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut.
H4:  Ukuran  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara 3.2. Model Penelitian Berikut adalah model penelitian yang dibangun.

## Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Kinerja
Keuangan
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021

## Gambar I. Model Penelitian

## 3.3. Metode Penelitian
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  33  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Selanjutnya,  33 subjek tersebut diamati selama lima periode (2014—2018) sehingga total jumlah pengamatan adalah sebanyak 165.  Data  yang  diambil  merupakan  data  sekunder,  yaitu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  khususnya laporan  realisasi  anggaran  dan  neraca.  Data  diambil  dari  situs  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Kementerian  Keuangan  pada  laman www.djpk.kemenkeu.go.id .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kuantitatif  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda  menggunakan  aplikasi  STATA  ( Statistic/Data Analysis )  versi  16  sebagai  alat  bantu  pengolahan  statistik.  Persamaan  model  empiris  yang  digunakan  dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:
................................................................................................(I)
Keterangan Y
= Kinerja keuangan pemerintah daerah
β 1 , β 2 , β 3 , dan β 4 = Koefisien dari variabel independen X 1 = Pendapatan Asli Daerah X 2 = Dana Perimbangan X 3 = Belanja Modal
X 4
= Ukuran Pemerintah Daerah α = Konstanta
ε
= error terms

## IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

## 3.1. Hasil Regresi
Model  tidak  memiliki  masalah  pada  uji  asumsi  klasik  multikolinearitas,  autokorelasi,  dan heteroskedastisitas.  Hal  ini  diketahui  karena  sebelum  memulai  menganalisis,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji diagnostik.  Karena  data  bersifat  panel,  terlebih  dahulu  harus  dilakukan  beberapa  uji  untuk  menentukan  model yang tepat. Model yang tepat yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil Uji F dari model ini menunjukkan angka 0.0000 yang menandakan bahwa model regresi ini dapat digunakan. Nilai koefisien determinasi R 2 dari uji ini adalah sebagai berikut. Tabel II. Nilai Koefisien Determinasi R 2
Kategori  Nilai R 2 Within 0.8251 Between 0.9772 Overall 0.9633
Sumber: data sekunder diolah melalui STATA Secara  keseluruhan  nilai  R 2 tertera  sebesar  96,33%.  Ini  menandakan  bahwa  variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan,  belanja  modal,  dan  ukuran pemerintah  daerah  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  kinerja  keuangan  sebanyak  96,33%.  Sisanya,  yaitu sebesar 3,67%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Hasil dari regresi berganda yang diolah melalui aplikasi STATA adalah sebagai berikut.
Tabel III. Hasil Regresi Berganda Variabel Koefisien Signifikansi Keterangan Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) 0.1099516 0.000 Signifikan Dana Perimbangan (X 2 ) 0.7297694 0.000 Signifikan Belanja Modal (X 3 ) 0.0387883 0.334 Tidak Signifikan
Belanja Modal Modal Ukuran Pemerintah
Daerah
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
Ukuran Pemerintah Daerah (X 4 ) 0.0464291 0.525 Tidak Signifikan Konstanta 3.085626 0.167 Tidak Signifikan Sumber: data sekunder diolah melalui STATA
Penerapan hasil regresi di atas dalam persamaan regresi adalah sebagai berikut.
......................(II)

## Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Variabel  pendapatan  asli  daerah  (X 1 )  memiliki  hubungan  positif  yang  signifikan  dengan  variabel independen kinerja keuangan. Koefisien 0.1099516 untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa penambahan  satu  satuan  dari  pendapatan  asli  daerah  akan  membuat  variabel  kinerja  keuangan  bertambah 0.1099516 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan tingkat signifikansi 0.0000, H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Plyriadi [11], Farida [6], Mustanda [8], Pratiwi [12], Panggabean [9], dan Purwasih [13].
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber  daya  yang  berasal  dari  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah daerah di wilayah otonominya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Variabel dana perimbangan (X 2 ) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Koefisien 0.7297694 untuk variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa penambahan satu satuan  dari  dana  perimbangan  akan  membuat  variabel  kinerja  keuangan  bertambah  0.7297694  satuan  dengan asumsi  variabel  lain  konstan.  Dengan  tingkat  signifikansi  0.0000,  H2  diterima.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  Farida  dkk.  [6]  dan  Alfarisi  [2],  namun  bertentangan  dengan  penelitian  Aliamin  dkk.  [3],  Plyriadi dkk. [11], dan Purwasih [13].
Dana  perimbangan  terdiri  atas  dana  bagi  hasil  (DBH),  dana  alokasi  umum  (DAU),  dan  dana  alokasi khusus  (DAK)  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antarpemerintah.  Tambahan  dana  dari APBN  akan  meningkatkan  realisasi  pendapatan  pada  pemerintah  daerah.  Namun,  pengaruh  positif  signifikan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan dapat mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara masih kurang secara umum.

## Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Variabel belanja modal (X 3 ) memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel independen kinerja  keuangan.  Dengan  tingkat  signifikansi  0.334,  H3  ditolak.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Purwasih [13].
Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah belanja modal mungkin tidak digunakan untuk aset yang produktif. Penyaluran belanja modal kepada aset produktif dipandang sangat perlu untuk dilakukan sebab hal itu akan memicu maksimalisasi potensi daerah, khususnya pada area pendapatan.
Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Variabel ukuran pemerintah daerah (X 4 ) memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Dengan tingkat signifikansi 0.525 untuk variabel ukuran pemerintah daerah, H4 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rusmita [14].
Kemudian,  untuk  ketidaksignifikanan  pengaruh  ukuran  pemerintah  daerah  juga  dapat  disebabkan  oleh beberapa  hal.  Salah  satunya  adalah  utilisasi  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Sumatera Utara  yang  mungkin  belum  maksimal.  Jika  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dapat  dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, sangat mungkin kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi terdampak positif, khususnya pada realisasi yang lebih besar lagi untuk pendapatan daerah.
.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan hasil regresi berganda, variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan  positif  dan  hasil  yang  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sementara  itu,
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
variabel  belanja  modal  dan  ukuran  pemerintah  daerah  juga  menunjukkan  hubungan  yang  positif,  namun  tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Studi  yang dilakukan dalam  penelitian ini  memiliki  keterbatasan. Keterbatasannya ada  pada objek yang lingkupnya hanya di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut membuat penelitian ini lebih relevan untuk menilai kondisi  di  Provinsi  Sumatera  Utara  saja.  Selain  itu,  penelitian  ini  hanya  menggunakan  empat  variabel independen  sehingga  tidak  menggambarkan  faktor-faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  kinerja  keuangan daerah.
Penelitian  ini  menyajikan  informasi  untuk  pemerintah  daerah  pada  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam menyusun  strategi  pencapaian  target  realisasi  pendapatan.  Pemerintah  daerah  disarankan  untuk  terus mengeksplorasi  potensi  pendapatan  asli  daerahnya.  Hasil  penelitian  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai pertimbangan,  baik  bagi  pemerintah  pusat  maupun  pembuat  kebijakan,  untuk  menjaga  keseimbangan  dan kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam menyelaraskan dengan program-program nasional.
Beberapa  saran  dapat  diterapkan  untuk  penelitian  selanjutnya.  Pertama,  objek  penelitian  dapat dikembangkan, dari yang sebelumnya hanya dalam batasan provinsi menjadi batasan pulau atau bahkan setiap kota  atau  provinsi  di  Indonesia.  Kedua,  variabel  independen  lain  yang  diduga  dapat  memengaruhi  kinerja keuangan  daerah  dapat  ditambahkan.  Pengembangan  objek  dan  variabel  akan  membuat  hasil  penelitian  lebih relevan  untuk  lebih  banyak  objek  dan  dapat  dijadikan  salah  satu  sumber  ilmiah  bagi  kota  atau  provinsi  yang bersangkutan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah masing-masing.

## REFERENSI
[1] Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat: Jakarta.
[2] Alfarisi H., Salman. 2015. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat)” [Skripsi]. Padang: Universitas Negeri Padang.
[3]  Aliamin,  dkk.  2015.  “Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 3 (2): 168-18.
[4] Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. E-Jurnal Manajemen. Vol. 7 No. 2: 2302-8912.
[5] Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
[6]  Farida,  Dessy  Noor,  dkk.  2019.  “The  Effect  of  Regional  Original  Income  and  Balance  Funding  on  Regional Government Financial Performance.” Journal of Islamic Accounting and Finance Research. 1 (1): 25-45.
[7] Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI: Yogyakarta.
[8] Mustanda, I Ketut dan Ni Made Diah Permata  Sari. 2019. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” E-Jurnal Manajemen. 8 (8): 4759-4787.
[9]  Panggabean,  Fitri  Yani  dan  Nina  Andriany  Nasution.  2017.  “Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.” Universitas Pembangunan Panca Budi. 8 (1): 1-19.
[10] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
[11]  Plyriadi,  Annas  dkk.  2019.  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Tata Kelola .
[12] Pratiwi,  Tri  Yuni.  2018. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Belanja  Modal  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran 2012—2016 [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
[13] Purwasih. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah” Kabupaten/Kota DIY Tahun 2011— 2016). Universitas PGRI Yogyakarta.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 5 No.2   Mei 2021
[14] Rusmita, Sari. 2019. “Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance”. International Research in Economics and Finance. 3 (2): 29-35.
[15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[16]  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 5, No.2,  Mei  2021

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
(Statement of Authenticity of Status)
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

## Judul naskah:
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Penulis: 1. Nama : Afia Maulina e-mail : maulinaafia@gmail.com 2. Nama : Mustafa Alkamal
e-mail : mustafaalkamal7@gmail.com
3. Nama : Nabilla Salsa Fahira
e-mail : nabillasalsaf@gmail.com
Nama dan alamat penulis 1 (perwakilan) untuk korespondensi: Nama   : Afia Maulina Alamat : Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15222 Telp.   : 082322260896 e-mail  : maulinaafia@gmail.com
• Jurnal/Artikel tersebut di atas merupakan naskah asli, hasil karya penulis, dan bukan merupakanplagiat dari artikel atau karya ilmiah orang lain.
• Jurnal/Artikel tersebut di atas belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang diajukan untukdimuat pada jurnal atau media lainnya.
• Apabila  kemudian  hari  pernyataan  ini  tidak  benar,  maka  penulis  bersedia  menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Batang, 28 April 2021
Penulis 1,
Afia Maulina Penulis 2,
Mustafa Alkamal.
Penulis 3,
Nabilla Salsa Fahira