Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
Rahmat Fauzi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh rahmatfauzi24oke@gmail.com

## Abstrak
Tindak pidana terhadap anak marak terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Padang tahun 2014 ada 2 kasus, tahun 2015 ada 5 kasus, tahun 2016 ada 6 kasus dan tahun 2017 ada 7 kasus, ini merupakan bukti nyata bahwa kekerasan terhadap anak meningkat. Maraknya jumlah tindak pidana pencabulan yang  terjadi  memerlukan  penanganan  yang  serius  dalam  menanggulangi  dan  memberikan  perlindungan  hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota  Padang.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu  pemaparan  dan pengkajian  hubungan aspek hukum  dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  Kota  Padang berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif serta tindakan represif.
Kata Kunci: Penanggulangan; Pencabulan; Anak

## Abstract
Crimes against children are rampant in the Padang City. Based on data obtained from the Padang City Police in 2014 there were 2 cases, in 2015 there were 5 cases, in 2016 there were 6 cases and in 2017 there were 7 cases, evidently molestation on children increased. The  increasing number of criminal acts of sexual abuse  that occur require  serious  handling  in  tackling  and  providing  legal  protection.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out efforts  to  tackle  the  crime  of  sexual  abuse  of  children  in  the  city  of  Padang.  The  research  approach  used  is  a

## I.  PENDAHULUAN
Anak  sebagai  bagian  dari  generasi  muda merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa, sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan nasional.  Dalam  rangka  mewujudkan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  dan  mampu memimpin  serta  memelihara  kesatuan  dan persatuan  bangsa  diperlukan  pembinaan  secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945,  sebagai  Konstitusi  Negara Indonesia  mengatur  secara  khusus  mengenai
perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Yulianto, 2014).
Anak  adalah  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, dimana  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Sebagai seorang  individu,  setiap  anak  baik  yang  telah dilahirkan  maupun  yang  masih  didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 1 Published: 01/02/2020
How To Cite:
Fauzi, R . ( 2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (1). Pp 1 - 8. https://doi.org/10.22225/ kw.14.1.1529.1-8
anak tersebut meminta (Priamsari, 2018) .
Menurut  (Hartikusnowo,  2017)  bahwa  anak merupakan  bagian  dari  generasi  muda  sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi  dan  penerus  cita-cita  bangsa  yang memiliki  peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri serta  sifat  khusus  yang  memerlukan  pembinaan dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental, dan  sosial  secara  utuh,  selaras  serasi  dan seimbang.
Menurut (Soetodjo, 2009) bahwa anak sebagai bagian  dari  generasi  muda  merupakan  penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi  pembangunan  nasional.  Dalam  rangka mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  mampu  memimpin  dan  serta memelihara  kesatuan  dan  persatuan  bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak
Sekarang  ini,  kejahatan  atau  kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi dalam berbagai macam  bentuk  kejahatan  seperti  pelecehan seksual.  Pelaku  kejahatan  seksual  tidak  hanya dilakukan  oleh  orang  dewasa,  namun  juga  anak- anak.  Selain  itu,  kejahatan  seksual  tidak  hanya dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  perempuan namun  laki-laki  terhadap  laki-laki,  perempuan terhadap  perempuan.  Hal  tersebut  tidak  hanya terjadi  pada  orang  dewasa,  melainkan  kenyataan yang  terlihat  bahwa  banyak  menimpa  anak-anak yang  menjadi korban dari kejahatan seksual baik laik-laki maupun perempuan.
Fenomena  penyimpangan  perilaku  yang dilakukan terhadap anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan,  baik  dengan  unsur  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  juga  dilakukan  oleh  orang atau  anak  laki-laki  dengan  memposisikan  anak laki-laki  sebagai  korbannya.  Hal  ini  yang biasanya  disebut  sebagai  sodomi (Suma  dkk., 2001).
Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945, maka  dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  anak,  pemerintah  telah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  kemudian  dirubah dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
Anak.  Tujuan    perlindungan  anak  diatur  dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat    hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapatkan  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya  anak  Indonesia    yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  perhatian dunia  dan  juga  pemerintah  Indonesia  dalam melindungi  hak-hak  anak  sudah  mendapatkan perhatian  secara  khusus,  namun  diperlukan  juga peran  dan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap anak, terutama dalam mengawasi serta melindungi  anak.  Tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak  merupakan  perwujudan  atas  hak- hak  yang  dimiliki  seorang  anak.  Mengingat maraknya  terjadi  tindak  pidana  pencabulan  yang terjadi dalam masyarakat.
Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya  serta  didampingi  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  atau  pendamping  lain  sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA (Budiarto, Uning  Pratimaratri,  2016).  Dengan  kata  lain, perlindungan  hak  asasi  anak  adalah  meletakkan hak  anak  kedalam  status  sosial  anak  dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan  terhadap  kepentingan-  kepentingan anak yang mengalami masalah sosial Simanjuntak dkk, 2015).

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
No Tahun Jumlah Kasus 1 2015 2 Kasus 2 2016 5 Kasus 2017 6 Kasus 3 2018 7 Kasus
Jumlah 20 Kasus

## Tabel 1
Tindak Pidana Terhadap Anak
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa tindak pidana terhadap anak marak terjadi di Kota  Padang.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  diketahui  bahwa  jumlah  kasus pencabulan  yang  terjadi  di  Kota  Padang
mengalami  peningkatan,  dilihat  dari  data yang  diperoleh  dari  Kepolisian  Resor  Kota Padang  tahun  2015  ada  2  (dua)  kasus,  tahun 2016  ada  5  (lima)  kasus,  tahun  2017  ada  6 (enam)  kasus  dan  tahun  2018  ada  7  (tujuh) kasus.  Maraknya  jumlah  tindak  pidana pencabulan yang terjadi memerlukan penanganan  yang  serius  dalam  upaya menanggulangi dan memberikan
perlindungan  hukum.  Penyelesaian  tindak pidana pencabulan tersebut, bisa diselesaikan dalam  mediasi  dan  ada  yang  dilanjutkan  ke perkara penyelidikan dan penyidikan.

## II.  METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis sosiologis ,  yaitu  pemaparan  dan  pengkajian hubungan  aspek  hukum    dengan  aspek  non hukum  dalam  bekerjanya  hukum  di  dalam kenyataan.  Pendekatan yuridis  sosiologis adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai tinjauan  kriminologi  terhadap  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  dan  upaya penanggulangannya di Kota Padang.

## III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kejahan  diketahui  sebagai  masalah  aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk  kejahatan  beraneka  ragam  sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya  kejahatan  tersebut  sangat  beraneka ragam.  Kejahatan  merupakan  produk  dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan.  Bentuk  kejahatan  yang  sangat meresahkan  orang  tua  saat  ini  adalah  kejahatan pencabulan  terhadap  anak  di  mana  para  pelaku kejahatan  pencabulan  bukan  hanya  berasal  dari orang  jauh  bahkan  merupakan  keluarga  terdekat korban  seperti  kakek,  ayah  kandung/tiri,  pacar, atau  sehingga  dengan  demikian  diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan  kepolisian  dalam  mencegah  dan menindaklanjuti kasus pencabulan.
Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap  perbuatan  terhadap  badan  atau  dengan badan  sendiri  maupun  badan  orang  lain  yang melanggar  kesopanan,  adalah  perbuatan  cabul. Perbuatan  cabul  merupakan  nama  kelompok berbagai  jenis  perbuatan  yang  melanggar kesopanan  atau  kesusilaan,  juga  termasuk
perbuatan  persetubuhan  di  luar  perkawinan (Anwar, 1982).
Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai  Pasal  296  KUHP,  yang  selanjutnya dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.  Sedangkan  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  yang  diatur  dalam  KUHP  diatur pada  Pasal  290  KUHP,  Pasal  292  KUHP,  Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan,  pada  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  diatur  pada  Pasal  82 (Putra, 2015).
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur  menurut  undang- undang  perlindungan  anak  ialah  Pasal  82  yang menentukan bahwa:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah) (Turnip, 2015).
Untuk  menanggulangi  suatu  kejahatan  dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal  yang  telah  terjadi.  Langkah-langkah pencegahan  yang  diupayakan  bertujuan  untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang  memang  sangat  rentan  untuk  menjadi korban  pencabulan,  dikarenakan  anak  ialah sebagai  tunas  bangsa,  merupakan  generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.
Anak  harus  mendapatkan  perlindungan  dari gangguan-gangguan  berupa  perlakuan  salah kepada  anak.  Jika  tidak  dilindungi,  maka  anak sebagai  generasi  bangsa  dapat  mengalami kehancuran,  lebih  memprihatinkan  apabila  anak- anak  sampai  menjadi  korban  tindak  pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan,  dan  bakat  seorang  anak  dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui  proses  coba-mencoba,  sehingga  generasi muda  akan  mengalami  hambatan  dan  pada akhirnya  secara  keseluruhan  akan  menghambat
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 3
berjalannya proses kaderisasi bangsa.
Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga dan  orang  tua  dalam  bidang  kehidupan  agama, pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  (Indriati,  2014: 409).  Hal  ini  sangat  beralasan  Karena  anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang  wajib  untuk  dilindungi (Astari,  2015:  2) serta  kehidupan  anak  tidak  berbeda  dengan kehidupan  orang  dewasa  (Rasyid  &  Asmara, 2015:2 ; (Said, 2018).
Berbicara  mengenai  penanggulangan  suatu tindak pidana berarti berbicara tentang penegakan hukum  pidana  di  Indonesia,  tentunya  berbicara mengenai  2  (dua)  tonggaknya,  yakni  hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana  materiil  di  Indonesia  secara  umum  diatur di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  dan  secara  khusus  banyak  diatur  di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan  ketentuan  pidana.  Begitu  juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara    umum  di    dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara    Pidana  (KUHAP),  dan  secara khusus  ada  yang  diatur  di  undang-undang  yang mencantumkan ketentuan pidana.
Berpijak  pada  kedua  aturan  hukum  positif  di atas,  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia menganut  2  (dua)  sistem  yang  diterapkan  secara bersamaan,    yakni    sistem    penegakan    hukum pidana    secara    penegasan  pembagian  tugas  dan wewenang antara jajaran aparat  penegak hukum acara  pidana  secara  instansional    (diferensiasi fungsional)  dan  sistem  peradilan  pidana    yang mengatur  bagaimana    penegakan  hukum  pidana dijalankan ( intregated criminal  justices  system) . Mengapa  demikian,  karena  pada  strukturnya, penegakan  hukum  pidana  Indonesia  dari  hulu  ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah  dan    mempunyai    tugas    serta wewenangnya    masing-masing.    Misalnya penyelidikan    dan  penyidikan  dilakukan  oleh kepolisian, penuntutan  dilakukan oleh kejaksaan, dan  pemeriksaan  persidangan  beserta  putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di  bawah  naungan  Mahkamah  Agung.  Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem differensiasi fungsional .  Namun apabila  ditilik  dari  proses  kerjanya,  ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan  dan  berkesinambungan.  Antara kepolisian  dan  kejaksaan  misalnya,  ketika melakukan    penyidikan    kepolisian    akan
menyusun    berita  acara    pemeriksaan    yang nantinya  menjadi  dasar  dari  kejaksaan  untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses  yang  dinamakan  pra  penuntutan,    yakni ketika  berkas  dari  kepolisian    dianggap  belum lengkap  untuk    menyusun    surat  dakwaan  oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian  untuk  dilengkapi  disertai  dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan (Rahardjo, 2000) .
Usaha  penanggulangan  suatu  kejahatan, apakah  itu  menyangkut  kepentingan  hukum seseorang,  masyarakat  maupun  kepentingan hukum  negara,  tidaklah  mudah  seperti  yang dibayangkan  karena  hampir  tidak  mungkin menghilangkannya.  Tindak  kejahatan  atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada  di  permukaan  bumi  ini,  kriminaitas  akan hadir  pada  segala  bentuk  tingkat  kehidupan masyarakat.  Kejahatan  sangatlah  kompleks sifatnya,  karena  tingkah  laku  dari  penjahat  itu banyak  variasinya    serta  sesuai  pula  dengan perkembangan  yang  semakin  canggih  dan dipengaruhi  oleh  kemajuan  teknologi  dan berpengaruh  terhadap  meningkatnya  tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi  melalui  media  elektronik  maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui  tahap  penyaringan  terhadap  adegan- adegan yang berbau negatif.
Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  dari tayangan  yang  berbau  pornografi  mendorong seseorang  untuk  melakukan  perbuatan  yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab  itu,  diperlukan  upaya  menanggulanginya baik  secara  jalur  hukum  atau  tindakan  represif dan  secara  jalur  non  hukum  atau  tindakan preventif.
Tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di Kota  Padang  banyak  terjadi  permasalahan mengenai  bagaimana  hukum  dalam  menegakkan keadilan  bagi  para    pelaku  pencabulan  tersebut yang  dihukum  dengan  hukuman  yang  dapat dikatakan    hukuman  tersebut  tidak  dapat membuat  perilaku  para  pelaku  tersebut  berubah menjadi  lebih  baik,  sehingga  ini  menyebabkan korban  merasa  tidak  mendapatkan  keadilan  yang efisien  oleh  kejahatan  apa  yang  telah  pelaku lakukan  terhadap  korban  khususnya  anak  di bawah  umur.  Hukum  adalah  aturan  untuk manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakan  hukum  harus  memberikan  manfaat
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 4
atau kegunaan bagi masyarakat.
Perlu  dipahami  bahwa  kualitas  pembangunan dan  penegakan  hukum  yang  dituntut  masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah  kualitas  materil    atau    substansial. Kemudian,  strategi  sasaran  pembangunan  dan penegakan  hukum,  harus  ditujukan  pada  kualitas substantif  yang  di  mana  opini  yang  dituntut masyarakat  yang  berkembang  dituntut  saat  ini, yaitu antara lain:
Adanya perlindungan hak asasi manusia;
Adanya nilai  kejujuran,  keadilan,  kebenaran, dan  keyakinan  antara    masyarakat  beserta pemerintah dan penegak hukum;
Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan;
Terselenggaranya  pemerintahan  yang  bersih dan berwibawa;
Terwujudnya  penegakan  hukum  yang  efisien dan  tegaknya  kode  etik  dan  profesi  penegak hukum.
Penggunaan  upaya  “penal”  (sanksi/hukum pidana)  dalam  mengatur  masyarakat  (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya
merupakan  bagian  dari  suatu  langkah  kebijakan (policy).  Mengingat  berbagai  keterbatasan  dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan  di  atas,  maka  dilihat  dari  sudut kebijakan,  pengunaan  atau  intervensi  penal” seyogyanya  dilakukan  dengan  lebih  berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.
Pendekatan  dengan  sarana  non  penal mencakup  area  pencegahan  kejahatan  (crime prevention)  yang  sangat  luas.  Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari  kebijakan  kriminal.  Pernyataan  yang  sering diungkapkan  dalam  kongres-kongres  PBB mengenai  “the  prevention  of  crime  and  the treatment  of  offenders”,  yaitu:  pertama, pencegahan  kejahatan  dan  peradilan  pidana janganlah  diperlakukan  atau  dilihat  sebagai sesuatu  masalah  yang  terisolir  dan  ditangani dengan  metode  yang  simplistik  dan  fragmentair, tapi  seyogyanya  dilihat  sebagai  mana  masalah yang  lebih  kompleks  dan  ditangani  dengan kebijakan  atau  tindakan  yang  luas  dan menyeluruh;  kedua,  pencegahan  kejahatan  harus didasarkan kepada penghapusan sebab-sebab atau
kondisi-kondisi  yang  menyebabkan  timbulnya kejahatan.  Upaya  penghapusan  sebab-sebab  dan kondisi-kondisi  yang  demikian  harus  merupakan strategi  pokok  atau  mendasar  dalam  upaya pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy);  ketiga,  penyebab  utama  dari  kejahatan di  banyak  negara  ialah  ketimpangan  sosial, deskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan  ekonomi,  sistem  politik,  nilai-nilai sosiokultural  dan  perubahan  masyarakat,  juga dalam  hubungannya  dengan  tata  ekonomi  dunia internasional baru.
Berdasarkan  pernyataan  dalam  kongres  PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan  tidak  hanya  akan  menyembuhkan  atau membina  para  terpidana  (penjahat)  saja,  tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya  penyembuhan  masyarakat,  yaitu  dengan menghapuskan  sebab-sebab  maupun  kondisi- kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
Jeremy  Bentham  pernah  menyatakan  bahwa janganlah  pidana  dikenakan/digunakan  apabila groundless, needless, unprofitable, or inefficasious.  Demikian  pula  Herbert  L  Packer (ibid) pernah mengingatkan bahwa: “Penggunaan sanksi  pidana  secara  sembarangan/tidak  pandang bulu/menyamaratakan  (indiscriminately)  dan dignakan  secara  paksa  (coercively)  akan menyebabkan  saran  pidana  itu  menjadi  suatu pengancam yang utama” (Nawawi, 1998).
Telah diungkapkan di atas, bahwa keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan”  lewat  hukum  pidana  selama  ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatis,  bukan  pengobatan  kausatif,  dan pemidanaannya hanya bersifat indivudial/ personal, tidak bersifat fungsional/struktural.
Dalam  hal  kejahatan  terhadap  anak  perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depan anak sebagai korban. Perhatian  terhadap  anak  dapat  dilihat  dari berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang  menyangkut  perlindungan  hak-hak  anak, dan  penegakan  peraturan  perundang-undangan tersebut.
Kejahatan terhadap anak dapat dicegah dengan mengefektifkan  hubungan  yang  harmonis  antara orang  tua  dan  anak.  Hakikat  yang  terkandung dalam  setiap  proses  hubungan  antara  orang  tua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur, yaitu:
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 5
Pengawasan  melekat;  pengawasan  tipe  ini meliputi  usaha penginternalisasian nilai-nilai  dan norma-norma yang kita kaitkan dengan rasa takut, rasa  bersalah  pada  diri  anak  melalui  proses pemberian pujian;
Pengawasan tidak langsung; melalui penanganan  keyakinan  pada  diri  anak,  agar timbul  perasaan  dari  kehendak  untuk  tidak melukai atau membuat malu keluarga;
Pengawasan  langsung;  lebih  menenkankan kepada  larangan  dan  pemberian  nasihat  pada anak;
Pemuasan  kebutuhan;  berkaitan  dengan kemampuan  orang  tua  dalam  mempersiapkan anak untuk sukses.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berikut  penulis akan  menguraikan  upaya  yang  dilakukan  untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

## Tindakan Pre-emtif
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kompol Daeng  Rahman  menerangkan  bahwa  upaya penanggulangan  pre-emtif  adalah  upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan  pencegahan  terjadinya  kejahatan sehingga  biasa  disebut  dengan  pencegahan  awal. Dalam  hal  ini  berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  diketahui  bahwa  usaha-usaha  yang dilakukan  dalam  penanggulangan  pre-emtif adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma-norma yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut terinternalisasi  dalam  diri  seseorang,  meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/ pelanggaran  tapi  tidak  ada  niatnya  untuk melakukan kejahatan/pelanggaran. Tindakan Preventif Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah  merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang bertujuan untuk  dapat  mencegah,  mengurangi  dan menghapuskan  kejahatan.  Dalam  upaya  ini  yang ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

## Individu
Yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  individu adalah  berusaha  untuk  terus  mencoba  agar  tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap
orang  atau  setiap  pelaku  untuk  melakukan kejahatan, yaitu dengan jalan:
Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan  rangsangan  seksual  terhadap lawan jenis.
Tidak  tidur  bersama  dengan  orang  yang berlainan jenis yang telah dewasa

## Masyarakat
Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat  merupakan  salah  satu  hal  yang penting di mana menentukan dapat atau tidaknya suatu  kejahatan  dilakukan.  Dalam  kehidupan bermasyarakat  perlu  adanya  pola  hidup  yang aman  dan  tentram  sehingga  tidak  terdapat  ruang atau  untuk  terjadinya  kejahatan,  khususnya kejahatan  di  bidang  asusila  terutama  pencabulan terhadap anak.
Pencegahan  terhadap  kejahatan  asusila  yang merupakan  suatu  usaha  bersama  yang  harus dimulai  sedini  mungkin  pada  setiap  anggota masyarakat.  Upaya  yang  dilakukan  agar mencegah  terjadinya  tindak  pidana  kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang  dengan  tata  nilai  yang  dianut  oleh masyarakat.
Adapun  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  mencegah  yaitu  dengan  jalan mengadakan  acara  silaturahi  antara  anggota masyarakat  yang  diisi  dengan  ceramah-ceramah yang  dibawakan  oleh  tokoh  masyarakat  di lingkungan tempat tinggal.

## Usaha yang dilakukan oleh pemerintah
Dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan, Pemerintah Kota Padang juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari negara maka Pemerintah  Kota  Padang  mempunyai  kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan  bertanggungjawab  atas  kehidupan  berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram.
Banyak  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Padang  sebagai  upaya penanggulangan  kejahatan  asusila  terutama pencabulan, di antaranya:
Mengadakan penyuluhan hukum.
Upaya  penyuluhan  hukum  sangatlah  penting dilakukan,  mengingat  bahwa  pada  umumnya
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 6
pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana incest adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah,  sehingga  dengan  adanya  kegiatan penyuluhan  ini  diharapkan  mereka  dapat memahami  dan  menyadari,  bahwa  tindak  pidana pencabulan  itu  merupakan  perbuatan  melanggar hukum  serta  merugikan  masyarakat,  yang diancam dengan undang-undang.
Mengadakan penyuluhan keagamaan Agama  merupakan  petunjuk  bagi  umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di  dunia  dan  di  akhirat.  Melalui  penyuluhan keagamaan  diharapkan  keimanan  seseorang terhadap  agama  kepercayaannya  semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari  di  dalam  masyarakat,  serta  untuk melakukan  kejahatan  menyangkut  tindak pidana  asusila  terutama  tindak  pidana pencabulan  dapat  dialihkan  kepada  hal-hal yang positif.

## Kepolisian
Kepolisian  Resor  Kota  Padang  sebagai  salah satu  instansi  penegak  hukum  di  Kota  Padang, juga  memandang  peranan  yang  sangat  penting demi  terwujudnya  kehidupan  yang  aman  dan tentram. Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif  atau  menunggu  pihak-pihak  korban  yang mau  mengadukan  kasus  kekerasan  seksual  atau sexual  violence,  dalam  hal  ini  pencabulan terhadap  anak  yang  di  alaminya.  Padahal, menurut  asumsi  tersebut,  Polri  berwenang menggunakan  kompetensi  yuridisnya  untuk mengusut kasus tersebut.
Kompol  Daeng  Rahman,  selaku  Kasat Reskrim  Polresta  padang  melakukan  upaya penanggulangan  kejahatan  di  antaranya  adalah melakukan  patrol  rutin  untuk  meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat,  selain  itu  Kepolisian  Resor  Kota Padang juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.
Selain itu, Kepolisian Resor Kota Padang juga secara  rutin  memberikan  penyuluhan  hukum terhadap  masyarkat.  Aparat  Kepolisian  Resor Kota Padang dalam melakukan patroli diharapkan mampu  membangun  komunikasi  yang  baik dengan  masyarakat  sehingga  tercipta  hubungan yang  harmonis  antara  polisi  dengan  masyarakat yang  nantinya  akan  melahirkan  kerjasama  yang baik di antara keduanya.

## Tindakan Represif
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kompol Daeng  Rahman,  selaku  Kasat  Reskrim  Polresta padang  mengatakan  selain  tindakan  preventif yang  dapat  juga  melakukan  tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan  represif  adalah  usaha  yang dilakukan  aparat  setelah  terjadinya  suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan  perbuatannya  serta  memperbaikinya kembali  agar  ia  sadar  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  merupakan  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  merugikan  masyarakat,  sehingga  ia kembali  ke  dalam  masyarakat  dan  tidak melakukan kembali kejahatan.
Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dan  atas perintah  atasan  tertinggi  kepolisian  tersebut. Tindakan  tersebut  harus  mendapat  perintah  dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan  lain  sebagainya  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  pelaku  ataupun  masyarakat,  hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan  tidak  sewenang-wenang.  Tindakan tersebut  dapat  berupa  pelumpuhan  terhadap pelaku,  melakukan  penangkapan,  penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.
Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh pihak  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  untuk pelaku  pencabulan  terhadap  anak  sesuai  dengan prosedur  hukum  yakni  penyelidikan  dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Penyelidik  mempunyai  wewenang  sesuai  dengan KUHAP  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  (a)  dan  (b), menyatakan:
Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seorang tentang adanya tindak pidana;
Mencari keterangan dan barang bukti;
Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
Mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum yang bertanggung jawab.
Atas  perintah  penyidik  dapat  melakukan tindakan berupa:
Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 7
Pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
Membawa  dan  menghadapkan  seorang  pada penyidik.
Sementara  bagi  pihak  kejaksaan  adalah meneruskan  penyidikan  dari  kepolisian  dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan  negeri.  Sementara  di  pihak  hakim adalah  pemberian  pidana  maksimal  kepada pelaku  diharapkan  agar  pelaku  dan  calon  pelaku mempertimbangkan  kembali  untuk  melakukan dan  menjadi  takut  dan  jera  untuk  mengulangi kembali.
Sementara bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan  berupa  pembinaan  mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.
Pihak  kejaksaan,  bentuk  atau  upaya  represif yang  dilakukan  adalah  cara  meneruskan penyidikan  dari  kepolisian  dan  melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri.  Sementara  di  pihak  hakim  adalah pemberian  pidana  maksimal  kepada  pelaku diharapkan  agar  pelaku  dan  calon  pelaku mempertimbangkan  kembali  untuk  melakukan dan  menjadi  takut  dan  jera  untuk  mengulangi kembali. Sementara itu, bentuk dan upaya represif oleh  pihak  Lembaga  Permasyarakatan  dengan memberikan  pembinaan  terhadap  narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan  mental  agama,  penyuluhan  hukum serta berbagai macam keterampilan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan-penjelasan atau uraian -uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab terdahulu,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Upaya penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  Kota  Padang  berupa  tindakan pre-emtif,  tindakan  preventif  serta  tindakan represif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  M.  (1982). Hukum  Pidana  Bagian  Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 . Bandung: Alumni. Budiarto,  Uning  Pratimaratri,  S.  (2016).  Upaya  Penal
Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1A
Padang. Abstract  of  Undergraduate  Research,
Faculty of Law, Bung Hatta University , 7 (2), 1–
3. Retrieved from http://ejurnal.bunghatta.ac.id/ index.php?
journal=JFH&page=article&op=view&path% 5B%5D=8142
Hartikusnowo, H. (2017). Tantangan dan Agenda Hak Anak.  Retrieved  July  15,  2017,  from www.portalhukum.com
Nawawi,  B.  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Priamsari,  R.  P.  A.  (2018).  Mencari  Hukum  Yang Berkeadilan  Bagi  Anak  Melalui  Diversi. LAW REFORM , 14 (2), 220. https://doi.org/10.14710/ lr.v14i2.20869
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 4 (1),  141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
Simanjuntak,  R.,  dkk.  (2015).  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Pencabulan  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Di Polresta  Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Riau , 2 (2). Retrieved from https://www.neliti.com/id/ publications/34477/penegakan-hukum-terhadap -tindak-pidana-pencabulan-yang-dilakukan- oleh-anak-berda
Soetodjo,  W.  (2009). Hukum  Pidana  Anak .  Jakarta: Rafika Aditama.
Suma,  M.  A.,  Fajar,  M.,  Muladi,  Arifin,  B., Hasanuddin,  &  Ranuwihardjo,  D.  (2001). Pidana  Islam  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Firdaus.
Turnip,  C.  S.  (2015).  Upaya  Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Wilayah  Provinsi  Lampung). POENA LE: Jurnal  Bagian  Hukum  Pidana , 3 (2).  Retrieved from https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ pidana/article/view/433
Yulianto. (2014). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan  Diversi  Oleh  Penuntut  Umum Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
LAW REFORM , 10 (1), 109. https:// doi.org/10.14710/lr.v10i1.12461

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 8