Industri Bisnis Slimming Injection
Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
Nurul Khikmah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : nurulkhikmah95@gmail.com

## ABSTRAK
Sumber  hukum  sangat  penting,  sebelum  seseorang  melakukan  aktifitas  (perbuatan) bisnis  harus  mempelajari  dulu  hukumnya.  Dalam  praktik  bisnis  syari'ah,  sumber hukumnya yaitu pada Al- Qur’an, Hadist, Ijma’, Ijtihad, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Keutamaan  dari  hukum  bisnis  syari'ah  bahwa  selalu  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip syari'ah.  Yang  mana  Al- Qur’an  dan  Al-Hadist  memiliki  tingkat  kebenaran  yang  sudah pasti.  Dengan  membaca  dan  memahami  secara  sungguh-sungguh,  seseorang  akan mampu  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  yang  bersifat  tekstual  ( manthuq) maupun yang  bersifat  kontekstual  ( mafhum ).  Untuk  menjelaskan  tujuan  dari  penelitian  ini menggunakan studi Pustaka serta data yang di peroleh dari Bellissima Skincare. Menarik untuk  dibahas  industri  bisnis  seperti  ini  apakah  telah  menjalankan  syaria’at  islam, mengingat  subjek  dari  industri slimming  injection adalah  manusia,  selain  itu  bisnis  yang baik  tidak  hanya  semata-mata  mencari  keuntungan  materil,  melainkan  tetap mengutamakan  imateril,  yang  mana  mencari  keridloan  Allah  SWT.  Sehingga  akan  tahu bagaimana  berbisnis  sesuai  dengan  syariat  islam,  baik  secara  akad,  kontrak,  pendirian industry, maupun objeknya. Objek dalam penelitian ini adalah slimming injection , dimana penggunaan slimming injection haram, di sebabkan terdapat kandungan haram di dalam cairan suntik kurus tersebut. Serta industri slimming injection yang tidak dijalankan sesuai dengan  bisnis  syari’ah,  hal  ini  terlihat  dari  kontrak  pendirian  yang  tidak  menerapkan hukum bisnis syari’ah yang berdampak pada proses penggunaannya.
Kata Kunci: Industri Bisnis; Slimming Injection; Hukum Bisnis Syari’ah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  bisnis  di  Indonesia  kini  kian  marak  dan menjamur.  Salah  satu  hal  yang  memotivasi  adalah  karena  adanya kesadaran  masyarakat  yang  menggunakan  dan  memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang dirasa bermanfaat  bagi dirinya.  Di satu sisi,  perkembangan bisnis di Indonesia patut  untuk disyukuri,  namun  pada  sisi  lainnya  juga  perlu  diwaspadai.  Karena bukan tidak mungkin berbagai variasi bisnis yang bermunculan saat ini ternyata tidak lebih dari sekedar mencari keuntungan saja tanpa melihat halal dan haram nya produk tersebut.
Artinya,  secara  paradigmatik  sebuah  perusahaan  bisa  saja tetap  berpijak  pada  konsep  bisnis sekuler-kapitalistik .  Hasilnya
yang  penting  bagi  perusahaan  tersebut  adalah  mendapatkan market share yang menguntungkan pasar perusahaan. Maka peran produsen  atau  perusahaan-perusahaan  bisnis  menjadi  sebuah alternatif yang cukup menjanjikan untuk membangun bisnis.
Padahal, terdapat beberapa prinsip bisnis dalam Islam yang tidak  boleh  diabaikan  oleh  para  pelaku  bisnis,  baik  secara  pribadi maupun sebagai kelompok bisnis,  yaitu:  tidak boleh menggunakan cara-cara yang bathil dan merusak, tidak boleh melakukan kegiatan usaha  dalam  bentuk  perjudian  atau  ada  kemiripan  dengan perjudian,  tidak  saling  menzalimi  dan  saling  merugikan,  tidak berlaku  curang  dalam  takaran,  timbangan  ataupun  pemalsuan kualitas,  dan  tidak  mempergunakan  cara-cara  yang  ribawi  atau dengan sistem bunga.
Prinsip-prinsip  ini  menjadi  dasar  utama  dalam  pengelolaan bisnis  syari’ah  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  atau  perusahaan. Namun  dengan  berbagai  model  bisnis  yang  saat  ini  berkembang, tidak  menutup  kemungkinan  prinsip  tersebut  dilanggar  sehingga berpotensi  merugian  pihak  lain.  Islam  sangat  melarang  yang demikian  itu  terjadi.  Dalam  konteks  itulah,  maka  model-model pengelolaan bisnis Islam menarik untuk diteliti. 1
Terutama di dunia kecantikan, yang mana kaum perempuan menjadi  pusat  sasaran  dari  dikeluarkannya  produk  tersebut, meskipun  tidak  dipungkiri  kaum  laki-laki  pun  ada  yang menggunakan produk ini. Perempuan bagaikan model dari sebuah kecantikan,  ini  bisa  dijumpai  hampir  di  semua  produk  kecantikan. Banyak terobosan-terobosan baru yang dikeluarkan para pengusaha bisnis ini agar meraup keuntungan.  Adapun terobosan produk  yang  diberikan  yaitu skincare ,  suntik  vitamin  C,  suntik
1 Chorul  Huda,  2016,  “ MODEL  PENGELOLAAN  BISNIS  SYARI’AH:  Studi  Kasus  Lembaga Pengembangan  Usaha  Yayasan  Badan  Wakaf  Sultan  Agung  Semarang ”,  Walisongo:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 165-190, Hlm. 166.
pemutih, tanam benang, suntik anti-aging , infus whitening , slimming injection , dll.
Di  Indonesia,  perempuan  yang  memiliki  tubuh  proposional dianggap lebih menawan. Hal inilah yang kemudian di tangkap oleh para  produsen  sebagai  peluang  bisnis.  Merekapun  kemudian menciptakan obat pengurus badan, berupa pil, bahkan serum yang diklaim  dapat  membantu  menurunkan  badan  dalam  hitungan minggu  ataupun  bulan.  Lelah  menunggu  dalam  hitungan  minggu, perempuan  pun  ditawari  dengan  suntik  kurus  atau slimming injection yang diklaim lebih cepat menurunkan berat badan, bahkan bisa memilih bagian tubuh yang ingin dihilangkan lemaknya.
Para  pengusaha  ini  menggandeng  dokter  sebagai  jaminan yang  diberikan  agar  masyarakat  berani  menggunakan  produk- produk  yang  di  tawarkan  dengan  bertempat  pada  sebuah  klinik kecantikan  atau  bisa  diperoleh  di  marketplace.  Produk slimming injection berupa  suntikan  yang  di  khususkan  untuk  menghilangkan lemak  tubuh,  sehingga  seseorang  tidak  perlu  lagi  bersusah  payah berolahraga untuk menurunkan berat badan.
Di sini banyak masyarakat tidak tahu  cairan dalam slimming injection terbuat  dari  benda  najis  atau  halal,  serta  dari  produk tersebut  dan  ada  hal  utama  yang  sering  di  lupakan,  yaitu  industri bisnis ini dijalankan sesuai tidaknya dengan hukum bisnis syari'ah.
Karena  bisnis  yang  baik  tidak  hanya  semata-mata  mencari keuntungan materil, melainkan  tetap mengutamakan  imateril,  yang mana mencari keridloan Allah SWT. Yang bersumber dari Al- Qur’an dan  Hadist  agar  bisnis  tersebut  memperoleh  keberkahan.  Adapun hal yang mendasari penelitian ini, yaitu Apakah rukun akad industri bisnis slimming  injection secara  hukum  bisnis  syari'ah  telah terpenuhi.  Serta  Apakah  industri  bisnis slimming  injetion telah memenuhi syarat kontrak hukum bisnis syari'ah.
Dengan  adanya  penelitian  ini  di  harapkan  mampu mengetahui tidak terpenuhinya rukun akad industri bisnis slimming injection. Sekaligus,  mengetahui  sudah  diterapkannya  syarat kontrak  hukum  bisnis  syari'ah  dalam  industri  bisnis slimming injection.

## PEMBAHASAN

## 1. Hukum Bisnis Syari'ah
Hukum  menurut  S.M.  Amin  sebagaimana  yang  dikutip oleh  C.S.T  Kansil  adalah  kumpulan  peraturan  yang  terdiri  dari norma  dan  sanksi-sanksi.  Serta  menurut  M.H.  Tirtaatmidjaja, hukum  adalah  semua  aturan  (norma)  yang  harus  ditaati  dalam pergaulan hidup dan bila dilanggar akan diberikan sanksi. 2
Dari  pengertian  hukum  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa hukum adalah sekelompok peraturan maupun norma yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, dan apabila melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dalam  definisi  lain,  bisnis  adalah  segala  bentuk  aktifitas dari  segala  bentuk  transaksi  yang  dilakukan  manusia  guna menghasilkan  keuntungan,  baik  berupa  barang  atau  jasa  untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. 3
Adapun  yang  dimaksud  syari'ah  adalah  hukum-hukum atau  peraturan  yang  diturunkan  Allah  SWT,  melalui  Rasul-Nya yang  mulia  untuk  umat  manusia,  agar  mereka  keluar  dari  ke gelapan  ke  dalam  terang  dan  mendapatkan  petunjuk  ke  arah yang  lurus. 4 Sedangkan  Menurut  Mohammad  Hashim  Kamil,
2 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Balai Pustaka, 1986), Hlm. 38.
3 A. Kadir, Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur’an , (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), Hlm.
19.
4 Achmad El-Ghandur, Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Pustaka Fahima, Cet. 2, 2006), Hlm. 6-7.
syari'ah  merujuk  kepada  perintah,  larangan,  panduan,  prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. 5
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dinamakan syari'ah adalah sekumpulan aturan Allah SWT, baik yang ada di Al- Qur’an maupun Hadist yang harus ditaati dan dijalankan oleh umat  islam  agar    mendapatkan  keselamatan  di  dunia  dan  di akhirat.
Terdapat  beberapa  istilah  dalam  Al- Qur’an  yang  terkait dengan  usaha  bisnis. 6 Namun  dalam fiqh keuangan,  pengertian bisnis  secara  umum  lazim  disebut  dengan  istilah tijarah ,  yaitu pengelolaan  harta  benda  untuk  mencari  keuntungan. 7 Dalam bisnis  syari’ah,  pengertian  keuntungan  tentu  bukan  hanya semata-mata  berhenti  pada  tataran  materiil,  melainkan  sampai pada  usaha  bagaiman  mendapatkan  keridlaan  Allah  ketika menjalankan  bisnis.  Pemikiran  ini  mengacu  pada  makna  bisnis dalam  A-l- Qur’an,  yang tidak hanya terkait  dengan hal-hal yang bersifat  materil,  tetapi  justru  kebanyakan  mengarah  pada  nilai- nilai yang bersifat immateril. 8
Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud dengan hukum bisnis syari'ah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  Bank Indonesia  (PBI),  Fatwa  DSN,  dan  peraturan-peraturan  yang terkait  dengan  operasional  bisnis  syari'ah  di  Indonesia  serta doktrin fikih. 9
5 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syari'ah , (Jakarta: Mizan, 2008), Hlm. 19.
6 R.  Lukman  Fauroni, Etika  Bisnis  Dalam  Al-Qur’an ,  (Yogyakarta:  Pusaka  Pesantren, 2006), Hlm. 75-90.
7 Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an , (Kairo: Maktabah Auladihi, 1961), Hlm. 73.
8 Burhanuddin S., Hukum Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm. 2.
9 Mardani, Hukum Bisnis Syari'ah , (Jakarta: Prenada Media, 2017), Hlm. 3.
Dalam  praktik  bisnis  syari'ah,  sumber  hukumnya  yaitu pada  Al- Qur’an,  Hadist,  Ijma’,  Ijtihad,  dan  prinsip-prinsip  hukum lainnya.  Keutamaan  dari  hukum  bisnis  syari'ah  bahwa  selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Yang mana Al- Qur’an dan  Al-Hadist  memiliki  tingkat  kebenaran  yang  sudah  pasti. Dengan  membaca  dan  memahami  secara  sungguh-sungguh, seseorang akan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat  tekstual  ( manthuq) maupun  yang  bersifat  kontekstual ( mafhum ).  Cara  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui tingkat keabsahan hukum ialah dengan cara mengikuti ketetapan ijma’ atau qiyas yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh  karangan para  fuqaha.  Ijma’  atau  qiyas  berfungsi  sebagai  dalil-dalil  yang dapat  memberi kan  petunjuk  kearah  mana  sumber  syari’at tersebut berada. Sedangkan ijtihad bisa dilakukan apabila suatu persoalan  yang  terjadi  secara  langsung  tidak  dijumpai  pada sumber  syariat.  Bisa  dikatakan  ijtihad  sebatas  metode  atau pendekatan  alternatif  untuk  menghubungkan  sumber  hukum syara’ terhadap suatu persoalan.
Jadi,  sumber  hukum  sangat  penting,  sebelum  seseorang melakukan  aktifitas  (perbuatan)  bisnis  harus  mempelajari  dulu hukumnya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab RA, berkeliling pasar  dan  beliau  memukul  sebagian  pedagang  dengan tongkatnya  sambil  berkata:  Tidak  boleh  ada  yang  berdagang  di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. 10 Dari  riwayat  ini  bisa  diketahui  bahwa  haram hukumnya  bagi  orang  yang  bodoh  untuk  bertransaksi,  karena transaksi menjadi  haram bagi  orang  yang  tidak  tahu hukumnya. Dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  mempelajari  hukum  bisnis syari'ah adalah wajib, bagi orang yang bertransaksi.
10 Bukhari  Alma  dan  Donni  Juni  Priansa, Manajemen  Bisnis  Syari'ah ,  (Bandung: Alphabeta, 2009), Hlm. 147-148.
2. Kontrak Hukum Bisnis Syari'ah
Pengertian  kontrak  adalah  perjanjian  yang  dibuat  secara tertulis. 11 Dapat  disimpulkan  bahwa  kontrak  adalah  alat  bukti dalam  perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis  yang  bersifat  resmi dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam fiqh , istilah kontrak masuk dalam bab pembahasan tentang  akad.  Akad  memiliki  akar  kata  yang  kuat  dalam  Al- Qur’an,  misalnya  firman  Allah: Hai  orang-orang  yang  beriman penuhilah  akad  (al- ‘aqd) diantara  kamu (QS.  Al-Maidah[5]:1). Karena  setiap  perjanjian  (al-ahdu)  pasti  akan  dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Isra[17]:34). Dari kutipan ayat-ayat tersebut, meskipun dijumpai dua istilah a- ‘aqd dan al-ahdu yang memiliki  hubungan  makna  dengan  hukum  kontrak  syari'ah, namun yang lazim digunakan dalam fiqh muamalah adalah kata al- ‘aqd . 12 Menurut para fuqaha, pengertian al- ‘Aqd adalah:
ِهِل َحَم ىِف ُهُرْتَأ  ُتُبْثَي  ٍعُرْشَم ٍه ْج َو ىَلَع ٍل ْولُبَقِي ٍباَجْيِإ ُطاَبِت ْر إ Perikatan  yang  ditetapkan  melalui  ijab  qabul  dan  dibenarkan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya . 13
Adapun  landasan  syari'ah  dijadikan  dasar  hukum penyusunan  kontrak.  Dasar  hukum  syari'ah  tentang  kontrak selain terkait langsung dengan kewajiban menunaikan akad yang terdapat  dalam  QS.  Al-Maidah[5]:1  dan  QS.  Al-Isra[17]:34,  juga memuat  tentang  adanya  kewajiban  membuat  catatan  tertulis ketika menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan secara tidak tunai.  Suatu  transaksi  yang  dilakukan  secara  tunai  ( naqdan ) tidak  ada  keharusan  untuk  menuliskannya.  Tetapi  apabila  akad yang dibuat tidak secara tunai ( ghairu naqdan ) maka wajib untuk menuliskannya,  karena  penulisan  perjanjian  selain  berfungsi
11 Hasanuddin  Rahman, Contract  Drafting, cet  ke-1  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2000), Hlm. 4.
12 Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syari'ah , cet ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2009), Hlm. 12.
13 Rahmad Syafei, Fiqh Muamalah , cet ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hlm. 44.
sebagai  alat  bukti,  juga  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam pelaksanaan. 14
Selain  itu  ada  hal  yang  mempengaruhi  kontrak  hukum bisnis syari'ah, yaitu pada rukun dan syarat.   Keberadaan rukun dan  syarat  merupakan  hal  prinsip  yang  menentukan  keabsahan penyusunan  kontrak  syari'ah.  Dalam  hukum  bisnis  syari'ah, ketentuan  rukun  dan  syarat  yang  berlaku  pada  sebuah perjanjian/  perikatan  tertulis  (kontrak)  adalah  ketentuan  rukun dan  syarat  yang  berlaku.  Karenanya  tidak  mungkin  melakukan penyusunan  kontrak  berdasarkan  prinsip  syari'ah,  namun ketentuan  rukun  dan  syaratnya  keluar  dari  konteks hukum  yang dimaksud.
1) Rukun Kontrak
Rukun sendiri diartikan sebagai unsur yang menentukan  terbentuknya  akad.  Tanpa  rukun,  suatu  akad tidak  akan  pernah  terjadi.  Namun  agar  akad  menjadi  sah, maka  unsur  pembentuk  akad  harus  memenuhi  syaratnya rukun.  Menurut  pendapat  jumhur  fuqaha,  rukun-rukun  akad terbagi menjadi: 15

## a. Aqidain
Aqidain adalah kedua belah pihak yang mengadakan akad.  Tanpa  aqidain  sebagai  subjek  hukum,  suatu  kontrak tidak  mungkin  terwujud.  Subjek  hukum  ( mahkmum  ‘alaih ) merupakan  pelaku  perbuatan  yang  menurut  syara’  harus sudah  mampu  menjalankan  hak  dan  kewajiban.  Subjek hukum  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  manusia  sebagai subjek  hukum  ( syakhsiah  thabi’iyah )  dan  badan  hukum ( syakhsiah  i’tibariyah  hukmiyah ).  Dalam  rukun  akad,
14 Ibid., Hlm. 80.
15 Ibid., Hlm. 23.
keduanya  harus  berkedudukan  sebagai  para  pihak ( aqidain ).
b. Maqud’alaih (Objek akad)
Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh syara dijadikan objek dan dikenakan kepadanya akibat huku yang ditimbulkan. 16 Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami, bahwa  pada  dasarnya  objek  akad  ( Maqud’alaih )    dapat terbagi  menjadi  dua,  yaitu  (a)  benda  tertentu,  dan  (b) manfaat  perbuatan  itu  sendiri.  Dikatakan  demikian,  karena melalui  kedua  objek  tersebut,  seseorang  akan  dapat mencapai tujuan akad sesuai dengan apa yang dikehendakinya.  Apabila  objek  berupa  benda,  maka syaratnya  harus  halal  dari  segi  zatnya  ( mal  mutaqawim ). Sedangkan  apabila  objeknya  berupa  manfaat  perbuatan, maka  cara  pengamlannya  harus  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syari'ah ( masyru ).
Dalam  hukum  bisnis  syari'ah,  agar  sesuatu  dapat dijadikan sebagai objek akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Sesuatu  yang  menjadi  objek  akad  harus  sesuai  dengan prinsip syari'ah ( masyru’ ), karena apabila sesuai dengan prinsip  syari'ah,  keberadaan  objek  akad  akan  memberi kemaslahatan  bagi  manusia.  Begitu  pula  sebaliknya apabila objek akad bertentangan dengan prinsip syari'ah pasti  akan  menimbulkan  kemudharatan.  Dan  sesuatu yang  menimbulkan  kemudharatan  menurut  kaidah  fiqh hukumnya  diharamkan,  baik  ditinjau  dari  keharaman zatnya ( haram li dzatihi ) maupun selain zatnya ( haram li
16 Gufron Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontektual , cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hlm. 86.
ghairihi ).  Keharaman  yang  terkandung  di  dalam  zatnya terdapat dalam QS. An- Nahl[16]:115.
b) Adanya  kejelasan  objek  akad  sehingga  sehingga  dapat diserah  terimakan.  Ketidakjelasan  objek  dalam  suatu kontrak  merupakan  bentuk  penipuan  yang  diharamkan menurut  syariat.  Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum adalah sebagai berikut:
 Janganlah  kalian  membeli  ikan  yang  masih  di  dalam air,  karena  merupakan  penipuan  (gharar). (HR.
Ahmad)  Rasulullah  telah  melarang  jual  beli  barang  yang mengandung gharar. (HR. Muslim)
Disamping  penipuan  ( gharar ),  ketidakjelasan  objek  jual beli  akan  menjadi  penghalang  terjadinya  serah  terima kepemilikan.  “ Jika  engkau  membeli  sesuatu,  maka janganlah  engkau  jual  lagi  sebelum  barang  tersebut berada  ditanganmu.” (HR.  Ahmad,  Baihaqi  dan  Ibnu Hibban).
Dalam  akad,  keberadaan  objek  akad  disyaratkan harus  jelas  sehingga  dapat  diserah  terimakan,  objek  akad dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:
a) Bentuk  objek  akad  berupa  harta  benda.  Apabila  objek tersebut  berupa  harta  bergerak  ( mal  al-manqul ),  maka akad dilakukan dengan  cara penyerahan harta  tersebut. Sedangkan  apabila  bentuk  objek  akad  berupa  harta benda  yang  tidak  bergeraqk  ( mal  al- ‘uqar/mal  ghairu manqul ),  maka  penyerahan  cukup  dilakukan  dengan cara pengalihan hak (sertifikat) kepemilikan benda.
b) Apabila objek akad berupa manfaat, maka
penyerahannya  dilakukan  dengan  cara  menggunakan benda  tersebut.  Sedangkan  apabila  objek  akad  berupa perbuatan  maka  penyerahannya  dilakukan  dengan  cara
menjalankan amanah pekerjaan tersebut  sesuai dengan manfaat yang diharapkan pihak lain.
c) Adanya  kepemilikan  sempurna  terhadap  objek  akad.
Pada  dasarnya,  kepemilikan  sempurna  merupakan menjadi  prasyarat  bagi  seseorang  untuk  bertasharruf. Adapun  yang  menjadi  dasar  hukumnya  adalah  hadist Nabi  yang  menyatakan:  “ Janganlah  menjual  suatu barang  yang bukan  milikmu” (HR.  Tirmidzi).  Dari  dasar hukum  tersebut  sudah  terlihat  jelas,  bahwa  syariat melarang  transaksi  terhadap  objek  akad  yang  bukan menjadi kewenangannya tanpa
sepengetahuan pemiliknya.  Mengadakan  sesuatu  tanpa  sepengetahuan pemiliknya dinamakan fudhuli .
Dikatakan fudhuli sebab  keabsahan  hukum  akad menjadi tergantung ( mauquf ) dari pihak pemiliknya karenya akad fudhuli dikatakan sah apabila pemiliknya mengizinkan, tetapi apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya maka akan  batal.  Kaidah  ini  mengacu  pada  kaidah fiqh yang menyatakan:
ِهِن ْدِإِب  َّلاِإ ِه ِرْيَغ ِكْلِم ىِف  ُفَرَّصَتَي  ْنأ ٍدَحَ ِلا ُز ْوُحَي َلا Tidak  dibolehkan  seseorang  bertindak  atas  harta  benda orang lain, kecuali setelah mendapatkan izin pemiliknya .
c.  Sighat Al- ‘Aqd
Setelah  keberadaan  para  pihak  ( aqidain )  dan  objek akad  ( mauqud’alaih )  yang  akan  ditransaksikan,  kemudian rukun  selanjutnya  adalah  kesepakatan  para  pihak  ( sighat al- ‘aqd ). Kesepakatan para pihak merupakan hasil ijab dan qabul  berdasarkan  ketentuan  syara’  yang  menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.
2) Syarat Kontrak Syari'ah
Kontrak  sudah  dapat  dikatakan  terwujud  jika  rukun- rukun  akad  terpenuhi.  Sedangkan  dari  segi  keabsahan perjanjian,  masih  tergantung  apakah  akad  tersebut  sesuai atau  tidak  dengan  persyaratan  yang  telah  ditentukan berdasarkan hukum syara’ . Pengertian syarat adalah sesuatu yang  karenanya  baru  ada  hukum  dan  dengan  tiadanya  tidak ada hukum.  Dengan kata lain yang dikatakan sebagai syariat adalah  sesuatu  yang  dijadikan  oleh syara’ sebagai  syarat untuk  mengadakan  akad  ( asy-syuruth  asy- syar’i  li  al-‘aqd ), sehingga  menentukan  berlakunya  hukum taklifi. 17 adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya syarat adalah:
َكِلَذ  ْنِم  ُّق َحْلأا  َقَفا َو اَم ْمِه ِط ْوُرُش ىَلَع  َن ْوُمِلْسُمْلأ ( ىراخبلا هاور )
Kaum  muslimin  terkait  dengan  syarat-syarat  yang  telah disepakati  selama  berada  dalam  lingkup  kebenaran (HR. Bukhari).
ٍط ْرَش َةَءاِم  َناَك  َنِإ َو ٌل ِط اَب  َوُهَف ِ هاللّ ِباَتِك ىِف  َسْيَل  ٍط ْرَش ُّلُك ( قفتم هيلع )
Dan  segala  bentuk  persyaratan  yang  tidak    terdapat  dalam kitab  Allah  adalah  batil,  sekalipun  terdiri  dari  seratus  syarat (Mutafaqqun’alaih).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dalam  hukum  telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan kontrak perjanjian, yaitu:
a. Syarat  terjadinya  akad  ( Syuruth  al- in’iqad ),  merupakan suatu persyaratan  yang  harus  ada  agar  diakui  oleh syara’ .
Syarat  terjadinya  akad  adalah  syarat  yang  melekat  pada rukun-rukun akad. Karenanya jika syarat ini tidak terpenuhi maka  akadnya  menjadi  batal  dengan  sendirinya  sebelum terwujud.
17 Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syari'ah , Hlm. 37.
b. Syarat keabsahan akad ( Syuruth ash-Shihhah ), merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara’ untuk menentukan ada  tidaknya  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  akad.  Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya  akad.  Misalnya  pada  akad  jual  bel  yang dilakukan oleh para pihak ( aqidain ) yang memenuhi syarat kecakapan  sebagai  subjek  hukum,  terhadap  objek  yang halal ( mauqud’alaih ) untuk tujuan memindahkan kepemilikan  adalah  sah,  terutama  setelah  tercapainya ijab qabul ( sighat ).  Keabsahan  ini  berlaku  sebab  semua  rukun dan  syarat  yang  ditetapkan  oleh  huku m  syara’  telah terpenuhi.
Begitu  pula  sebaliknya,  suatu  akad  dikatakan  tidak  sah menurut syara’ apabila  sebagian  rukun  atau  syarat  yang telah  ditetapkan  tidak  terpenuhi.  Konsekuensi  hukum  akad yang  tidak  sah  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  batal  dan fasid . Dikatakan batal ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai  dengan  rukum  dan  syarat  yang  ditetapkan  oleh hukum  syara’.  Sedangkan  fasid  berbeda  dengan  batal, fasid  ini  perbuatan  yang  semula  sesuai  dengan  ketentuan syara’  namun  karena  ada  faktor  perbuatan  tertentu  yang merusak  keridaan  ( ‘uyub  al-rida )  menyebabkan  akad tersebut menjadi fasid.
c.  Syarat  kepastian  akad  ( Syuruth  al-Luzum ),  merupakan syarat  kepastian  hukum  akad  sehingga  tidak  ada  hak memilih  ( khiyar )  untuk  meneruskan  atau  membatalkan ( fasakh )..  jadi  akad  belum  bisa  dipastikan  berlakunya karena  adanya  hak khiyar ,  maka  akad  seperti  ini  disebut belum  pasti  ( ghairu  lazim ).  Suatu  akad  baru  bisa  mengikat apabila  telah  terbebas  dari  hak khiyar ,  untuk  meneruskan atau membatalkan suatu akad.
d. Syarat  pelaksanaan  akad  ( Syuruth  an-Nafadz ),  untuk menjalankan  akad  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi,  diantaranya  telah  memenuhi  syarat  kecakapan ( ahliyah ) untuk bertindak hukum dan kewenangan ( wilayah ) untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Pengertian  bertindak hukum  dalam  konteks  ini  ialah  bertindak  hukum  sempurna ( ahliyah  al-ada  al-kamilah ).  Sedangkan  kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun perwakilan.
3. Industri atau Badan Usaha (Perusahaan)
Ist ilah  perusahaan  tidak  lepas  dari  kata  dasar  “usaha”, yaitu  setiap  tindakan,  perbuatan  atau  kegiatan  apapun  dalam bidang  perekonomian,  yang  dilakukan  oleh  setiap  pengusaha untuk  memperoleh  keuntungan  dan  atau  laba. 18 Sedangkan npengertian  perusahaan  berbeda  dengan  pengertian  usaha. Dikatakan  demikian,  karena  perusahaan  dalam  menjalankan usaha  cenderung  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  serta berkedudukan di suatu wilayah negara Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 19
Sedangkan  setiap  orang  yang  menjalankan  perusahaan miliknya  sendiri  disebut  pengusaha. 20 Pengusaha  merupakan orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh (pihak lain) menjalankan  perusahaan.  Menjalankan  perusahaan  artinya mengelola  perusahaannya,  baik  dilakukan  sendiri  maupun dengan bantuan pekerja. Apabila pengusaha menjalankan usaha dengan  bantuan  pekerja,  makayang  bersangkutan  mempunyai
18 Pasal  1  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan.
19 Pasal  1  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan.
20 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditia Abadi, 1995), Hlm. 10.
dua  fungsi,  yaitu  sebagai  pemilik  dan  sekaligus  sebagai pimpinan perusahaan. 21
Dalam hukum bisnis syari'ah, istilah usaha sering diartikan sebagai  suatu  perbuatan  manusia  untuk  mendapatkan  sumber penghidupan  (QS.  Al- A’raaf[7]:10)  (QS.  Az-Zukhruf[43]:32). Meskipun  usaha  manusia  adalah  bermacam-macam  namun yang  terpenting  adalah  untuk  menggapai  keridhaan  Allah  SWT. Didalam  Al- Qur’an  telah  dijelaskan  terkait  pengertian  usaha terdapat  dalam  QS.  An-Najm[53]:39  bahwasanya  seorang manusia  tidak  akan  memperoleh  selain  dari  apa  yang  telah diusahakannya.sedangakn  dalam  pandangan  islam,  ketika menjalankan  badan  usaha/  perusahaan  seorang  pengusaha wajib  mengikatkan  diri  pada  ketentan  syariat.  Karena  pada dasarnya, dalam hukum syariat itu dapat dijumpai prinsip-prinsip tertentu  yang  bisa  diterapkan  pada  lingkup  organisasi  bisnis/ perusahaan.
Jadi  setiap  perusahaan  dikatakan  telah  menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah apabila telah memenuhi  standar  tententu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dewan Syari'ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  atau usulan lembaga pemerintah terkait. Untuk memastikan kesyar’iannya,  maka  dalam  organisasi  perusahaan  diwajibkan melibatkan Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS). 22 Ketentuan  ini membuka peluang  lebih  lanjut  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip syari'ah  ke  dalam  dunia  perusahaan  serta  dapat  diberlakukan baik  untuk  perusahaan  yang  baru  akan  berdiri  maupun perusahaan lama yang akan dikonversi.
Perusahaan  sebagai  badan  usaha  dapat  didirikan  oleh seorang  pengusaha  maupun  beberapa  pengusaha  secara
21 Ibid., Hlm. 29.
22 Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
bersama-sama. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dinamakan perusahaan  perseorangan.  Sedangkan  perusahaan  dikatakan persekutuan  jika  didirikan  oleh  beberapa  pengusaha  yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
Perusahaan perseorangan dapat didirikan secara langsung  oleh  pemiliknya.  Untuk  mendirikan  perusahaan perseorangan  tidak  diperlukan  adanya  percampuran  modal ( syirkah )  dengan  pihak  lain.  Modal  perusahaan  berasal  dari dirinya  sendiri,  sebagaimana  dalam  hal  pembagian  keuntungan maupun    kerugian,  sedangkan  akibat  hukum  dari  perusahaan perseorangan  akan  ditanggung  sendiri  oleh  pemilik  usaha. Berbeda  dengan  perusahaan  persekutuan,  yang  memiliki  latar belakang  berdirinya  karena  adanya  proses  produksi  yang  tidak mungkin  dijalankan  secara  perseorangangan,  melainkan  harus melibatkan  berbagai  pihak.  Keterlibatan  tersebut  baik  sebagai pemilik  usaha  maupun  sebagai  pekerja  yang  terikat  oleh  suatu perjanjian sesuai akad yang dikehendaki. Karenanya, keterlibatan  berbagai  pihak  harus  memiliki  pengawasan  hukum yang  ketat.  Hal  ini  dilakukan  agar  menjamin  keabsahan  hukum selama perikatan berlangsung.
Untuk  mendirikan  perusahaan  persekutuan/perseroan berdasarkan  dengan  prinsip-prinsip  syari'ah,  maka  landasan akad  yang  harus  digunakan  oleh  para  pengusaha  adalah syirkah .  Dengan  adanya  akad  syirkah  memungkinkan  bagi  para pengusaha  untuk  saling  bekerjasama melalui  penyertaan  modal dan  kesediaan  berbagai  keuntungan  maupun  kerugian  ( Profit and  loss  sharing )  selama  menjalankan  bisnis  bersama.  Untuk mendirikan  perusahaan  persekutuan,  dibutuhkan  adanya perjanjian  kerjasama  diantara  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Hubungan  kerjasama  dalam  mendirikan  persekutuan  selalu
ditandai dengan adanya penyertaan modal yang wujudnya dapat berupa  harta  ( al-mal )  meupun  pekerjaan  ( al- a’mal ).  Langkah- langkah  untuk  menentukan  jenis syirkah yang  digunakan  ketika mendirikan persekutuan, sebagai berikut:
1) Masing-masing  peserta  persekutuan  turut  menjalankan perusahaan  secara  langsung,  maka  akad  yang  digunakan adalah musyarakah .  Jika  akad musyarakah ( syirkah )  yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, maka kemungkinan modal yang disertakan masing-masing pihak berwujud:
a. apabila  modal  yang  disertakan  masing-masing  pihak berupa uang yang jumlahnya sama (Rp. X dan Rp. X) maka akad yang digunakan syirkah mufawadhah .
b. apabila  modal  yang  disertakan  masing-masing  pihak berupa uang dengan jumlah yang berbeda (Rp.  X dan Rp. Y) maka akad yang digunakan syirkah ‘inan .
c.  apabila  modal  yang  disertakan  masing-masing  pihak berupa  -pekerjaan  ( al- a’mal ),  maka  akad  yang  digunakan syirkah ‘abdan atau disebut syirkah a’mal .
d. apabila salah satu pihak menyertakan modal berupa uang, sedangkan  pihak  yang  lain  berupa  reputasi/kepercayaan, maka akad yang digunakan adalah syirkah wujuh .
2) Apabila  yang  menjalankan  perusahaan  hanya  pihak  yang menyertakan  tenaga  ( mudharib ),  sedangkan  pihak  yang menyertakan  modal  harta  ( shahib  al-mal )  tidak  ikut  serta dalam  menjalankan  perusahaan,  maka  akad  yang  digunakan adalah mudharabah .  Dalam  hal  ini  perlu  dipahami  bahwa meskipun mudharib hanya  menyertakan  tenaga,  namun kedudukan  mereka  tetaplah  sebagai  pemilik  perusahaan. Dikatakan demikian, karena mudharib mendapatkan keuntungan  bukan  dari  upah  mengupah (‘ujrah ),  melainkan dari bagi hasil persekutuan. Sedangkan pemberian upah (gaji)
hanya berlaku bagi pekerja (karyawan) yang mengikatkan diri dengan perusahaan melalui akad ijarah.

## 4. Objek Kajian
Tampil  cantik  dan  prima  adalah  dambaan  setiap  insan manusia  terutama  kaum  perempuan.  Untuk  itu,  banyak  cara yang  dilakukan  untuk  mengubah  maupun  memperbaiki tampilan  fisik,  dengan  didukung  kemajuan  teknologi  era sekarang.  Banyak  dari  kaum  perempuan  khususnya  yang tidak percaya diri dengan lemak tubuh, inilah yang mendorong para produsen ataupun pengusaha untuk membuat terobosan tanpa  menggunakan  operasi  bisa  menghilangkan  lemak  di tubuh, dengan cara suntik kurus ( slimming injection ). Slimming injection sendiri  bisa  didapatkan  secara  online  melalui marketplace maupun  di  klinik  kecantikan  di  bawah pengawasan dokter.
1) Pengertian Slimming Injection
Adapun  pengertian Slimming  injection adalah  terapi injeksi yang dilakukan dengan tujuan untuk membakar atau menghilangkan  lemak,  berupa  cairan  yang  akan  di suntikkan  kedalam  bagian  tubuh  yang  ingin  dihilangkan lemaknya.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan, dengan tujuan rata-rata  yaitu  tampil  lebih  menawan,  cantik,  serta  terlihat sehat  tanpa  lemak.  Hasil  yang  di  dapatkan  memang  tidak secara  keseluruhan  bersifat  permanen,  melainkan  harus diimbangi  dengan  pola  hidup  sehat  agar  hasil  bisa maksimal.
2) Proses Pengaplikasian Slimming Injection
Adapun  pengaplikasian  dalam  penggunaan slimmig injection yaitu  dengan  cara  di  suntikkan  ( injection ).  Cara kerja injeksi lebih efektif  dibandingkan cara kerja konsumsi oral,  dimana  zat-zat  tersebut  langsung  masuk  ke  dalam peredaran  darah,  kemudian  juga  pertimbangan  atas  sifat kandungan penggunaan konsumsi oral yang bisa mengakibatkan iritasi pada lambung.
Dilihat  dari  segi  metode,  ada  dua  metode  suntik kurus  yaitu sub  cutan dan  secara intravena .  Metode sub cutan adalah  ketika  anastesi  dengan  basis procaine caffeine disuntikkan  ke  bagian  tubuh  yang  lemaknya  akan dihilangkan.  Metode  seperti  ini  sangat  cocok  untuk  tubuh yang  memiliki  lemak  tebal  yang  di  tandai  dengan  lemak bisa  di  cubit.  Sementara  secara intravena ,  adalah  injeksi phosphatidycoline dan  kandungan  zat  lainnya  ke  dalam pembuluh darah.
Dosis slimming injection tergantung dari tujuan serta kondisi seseorang. Proses injeksi yang dilakukan pun tidak hanya sekali, minimal lima kali baru akan terlihat hasilnya.
3) Zat-Zat Yang Terkandung Dalam Slimming Injection
Diluar  tujuan  dan  proses  penggunaan slimming ijection , hal yang tidak kalah penting ialah bahan baku atau kandungan  yang  terdapat  di  dalam  cairan slimming injection . Apakah bahan-bahannya berasal dari bahan yang halal  atau  haram  menurut  hukum  islam.  Karena  banyak sekali  kosmetik  maupun  berbagai  perlengkapan  di  dunia kecantikan dari bahan yang haram atau najis.
Jika  memang  kandungan  tersebut  dari  unsur  haram atau  najis  secara  langsung  akan  mengotori  tubuh,  apalagi dalam bentuk cairan yang disuntikkan, sehingga tidak dapat disucikan  secara  sempurna  ketika  hendak  beribadah.
Mengingat  akhir-akhir  ini  banyak  sekali  bahan  kecantikan dari  kolagen  maupun  placenta.  Kolagen  sendiri  banyak digunakan  dalam  produk  kecantikan  karena  diyakini mampu  mengencangkan  kulit  terutama  wajah.    Kolagen sendiri diekstrak dari protein hewani yang berasal dari sapi, ikan  maupun  babi. 23 Sedangkan  placenta  diambil  dari hewan dan placenta manusia.
Berbagai  kandungan  yang  berasal  dari  hewani diperbolehkan  selagi  tidak  hewan  yang  dilarang  dalam syariat. Akan tetapi, kandungan yang berasal dari manusia jelas  dilarang  oleh  agama.  Ajaran  islam  telah  melarang penggunaan  organ  tubuh  manusia  untuk  kebutuhan kosmetik.  Untuk  itu  semua  yang  berasal  dari  organ  tubuh manusia di haramkan.
Kandungan  yang  terdapat  di  dalam  cairan slimming injection sangat  banyak,  namun  ada  bahan  aktif  yang digunakan,  yaitu Phosphatidylcholine , Deoxycholate ,  asam amino,  vitamin  B-12.  Phosphatidylcholine  merupakan jaringan yang berasal  dari hewan dan tumbuhan, misalnya telur, kedelai, hingga bunga matahari.
Deoxycholate  di  klaim  mujarab  dalam  menangkis lemak,  terbentuk  dari  garam  empedu  hati  manusia  yang nantinya  di  suntikkan  pada  bagian  tubuh  yang  berlemak. Vitamin  B-12  dapat  didapatkan  dari  produk  makanan nabati,  seperti  rumput  laut,  jamur,  dll. 24 Ada  bahan  atau kandungan  yang  di  haramkan,  hal  ini  di  dukung  dengan
Fatwa MUI Nomor 2/Munas IV/MUI/2000 tentang
penggunaan  organ  tubuh,  ari-ari,  air  seni,  dan  berbagai bahan  yang  berasal  dari  manusia  untuk  kepentingan  obat-
23 Azra dan Nurul Khasanah, Waspada Bahaya Kosmetik, (Yogyakarta: flashbooks, 2001), Hlm. 122-123.
24 Ibid ., Hlm. 123.
obatan maupun kecantikan. Masalah halal haram sangatlah penting  bagi  umat  islam,  karena  merupakan  bagian  dari keimanan  serta  ketakwaan  manusia  kepada  Allah  SWT. Perintah  untuk  mengkonsumsi  yang  halal  dan  tidak menggunakan  yang  haram  sudah  sangat  jelas  diatur dalam Al- Qur’an. Namun masih banyaknya yang melanggar aturan syara’ demi keuntungan yang berlipat. Adapun yang menjadi pertimbangan dari fatwa MUI yakni:

## ٍمْثِ الا ٍفِناَجَتُم َرْيَغ ٍةَصَم ْخَم  ْيِف َّرُطْضا ِنَمَف َ ٰهاللّ َّنِاَف ٌمْيِحَّر ٌر ْوُفَغ
Maka  barang  siapa  terpaksa  karena  kelaparan  tanpa sengaja  berbuat  dosa,  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [QS. Al-Maidah : 3].
Sedangkan  di  dalam  kaidah fiqh menegaskan bahwa:
تا َر ْوُظ ْحملا ُحْيِبُت ُتاَر ْوُرَّضلا
Kondisi  darurat  membolehkan  hal-hal  yang  dilarang (diharamkan). 25
Jadi  menggunakann  makanan,  obat-obatan  dan kosmetika  dalam  keadaan  darurat  (kondisi  keterdesakan dimana  apabila  tidak  dilakukan  akan  mengancam  jiwa manusia)  yang  mengandung  benda  najis  diperbolehkan. Tetapi  apabila  tidak  dalam  keadaan  darurat  hukumnya adalah  haram,  karena  semua  benda  najis  memiliki  akibat apabila dipergunakan.
Dalam pembahasan slimming injection tidak dijelasakn  dalam  fatwa  MUI  maupun  aturan  yang  nampak jelas,  disebabkan  kosmetik  hanya  kecantikan  untuk  luar tubuh, sedangkan slimming injection dimasukkan ke dalam tubuh.  Namun  ada  qaidah  fiqihiyah  yang  menjelaskan bahwa:
25 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih , (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Hlm. 36.
ُما َر َحْلأا  َبِلُغ ُما َر َحْلا َو ُل َلَ َحْلا  َعَمَت ْجااَذِإ
Manakala  bercampur  antara  yang  halal  dan  yang  haram, maka dimenangkan yang haram. 26
Dari  kaidah  diatas  dapat  menjelaskan  terkait  obyek penelitian, apabila ada salah satu bahan yang mengandung keharaman,  maka  keseluruhan  menjadi  haram.  Hal  ini menandakan  bahwa  salah  satu  kandungan  slimming injection yaitu deoxycholate tidak diperbolehkan penggunaannya.
4) Dampak Slimming Injection Bagi Konsumen
Slimming  injection bisa  membuat  tampilan  tubuh menjadi lebih menggiurkan. Hal ini memang benar adanya. Namun,  jika  terlalu  lama  di  gunakan  akan  membuat pembuluh  darah  mengeras  dan  mengganggu  sirkulasi darah. Karena sifat zat dalam slimming injection yang sejak awal di suntikkan berfungsi untuk mengurangi nafsu makan.
Jika produk ini di dapatkan melalui klinik kecantikan, ada  dokter  yang  memantau  perkembangan  kerja  dari  zat yang  yang  larut  dalam  tubuh  dan  akan  di  imbangi  dengan pola  makan  sehat  serta  teratur  di  trambah  olahraga  yang cukup.  Berbeda  halnya  jika  produk slimming  injection di peroleh  dari  marketplace,  dimana  kandungannya  tidak diketahui  kepastiannya  yang  lebih  besar  dampaknya  bagi konsumen.  Karena  konsumen  harus  menyuntikkan  sendiri cairan slimming injection.

## 5. Analisis Rukun Akad dalam Industri Slimming Injection
Pada  obyek  kajian  produk slimming  injection (suntik kurus)  yang  ditawarkan  ada  yang  boleh  dan  ada  yang  di haramkan menurut syariat disebabkan zat-zat atau kandungan
26 Ibid ., Hlm. 51
Nurul Khikmah | Industri Bisnis Slimming Injection Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
yang  ada  di  dalamnya.  Penggunaan slimming  injecton boleh dilakukan  asalkan  mengandung  bahan-bahan  yang  halal secara  keseluruhan  (tidak  berasal  dari  hal  najis).  Seperti menggunakan slimming injection , apabila dilakukan sewajarnya  maka  halal  hukumnya,  sesuai  dengan  Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:168 :
ٰٓ  يٰٓ ا ٰلَح  ِض ْرَ ْلاا ىِف اَّمِم ا ْوُلُك  ُساَّنلا اَهُّي ايَط  الَ ا ْوُعِبَّتَت  َلا َّو ااب ٰوُطُخ ٰطْيَّشلا ِت ِن هَّنِا ٌنْيِبُّم  ٌّوُدَع ْمُكَل
“hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang  terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti langkah- langkah syaitan” (QS.Al-Baqarah:168).
Di  dalam  Al-Qur ’an  juga  menjelaskan  terkait  benda najis yang di haramkan berdasarkan Firma Allah SWT:
اَم َو  ِرْي ِزْنِخْلا َم ْحَل َو َمَّدلا َو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح اَمَّنِا
هِب َّلِهُا ِرْيَغِل ِٰهاللّ ۚ َلََف ٍداَع  َلا َّو  ٍغاَب َرْيَغ َّرُطْضا ِنَمَف َع َمْثِا ِهْيَل َ ٰهاللّ َّنِا ٌمْيِحَّر ٌر ْوُفَغ
“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,  daging  babi,  dan  binatang  yang  (ketika  disembelih)  di sebut  (nama)  selain  Allah.  Tetapi  barang  siapa  dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka tidak  ada  dosa  baginya.  Sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ” (QS. Al-Baqarah:173).
Dari  segi  kelebihan  dan  kekurangan  penggunaan slimming injection yaitu:
1) kelebihan penggunaan slimming injection :
a. membakar lemak dengan cepat;
b. mengubah lemak menjadi energi;
c.  mencegah  pembentukan  lemak,  karbohidrat,  dan glukosa yang dikonsumsi;
d. membantu pertumbuhan otot;
e. mencegah kelelahan otot;
Nurul Khikmah | Industri Bisnis Slimming Injection Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
f.  melindungi sistem kardiovaskular; dan
g. meningkatkan performa latihan.
2) kekurangan penggunaan slimming injection :
a. otot terasa padat;
b. kulit menjadi kencang;
c.  gangguan menstruasi;
d. lemas;
e. kehilangan nafsu makan; dan
f.  dehidrasi.
Selain dari segi kelebihan dan kekurangan penggunaan slimming  injection ,  bisa  diketahui  dari  segi  zat-zatnya  atau kandungannya  yang  hampir  di  semua  produk  menggunakan dan  mengandung  benda  najis,  tujuan  penggunaannya  pun hanya  semata-mata  mempercantik  diri  dan  dari  dampak penggunaannya  pun  lebih  banyak mudharatnya dari  pada kebaikannya , maka  bisa  di  tarik  satu  hal  bahwa slimming injection hukumnya haram.
Adapun  akad  dalam  bisnis  ini  cacat,  hal  ini  nampak ketika  produk  di  peroleh  dari  marketplace  yang  tidak  tau keabsahan  kandungan  slimming  injection.  Cacat  pula  ketika melalui  sebuah  klinik  kecantikan  namun  di  dalam  bisnis tersebut  tidak  di  perjelas  terkait  kandungan  yang  ada  dalam produk slimming  injection atau  ada  kandungan  yang  ditutupi. Dimana  industri  ini  hanya  mementingkan  keuntungan  saja tanpa menimbang penerapan sumber hukum bisnis syari'ah.
6. Analisis  Kontrak  Hukum  Bisnis  Syari'ah  dalam  Industri

## Slimming Injection
Persaingan  bisnis  saat  ini  sangat  ketat,  disebabkan banyaknya  pola  pikir  masyarakat  yang  mulai  sadar  akan pentingnya  berusaha.  Agar  organisasi  dapat  terus  bertahan
dalam  menjalankan  bisnis,  maka  harus  melakukan  perbaikan dan  inovasi  secara  terus  menerus.  Begitu  juga  dengan  dunia kecantikan yang terus menerus mengeluarkan inovasi terbaru, salah  satunya  yaitu slimming  injection .  Para  pengusaha berlomba-lomba  membuat  produk  tersebut,  sehingga  produk ini  bisa  didapatkan  melalui  marketplace  maupun  pada  klinik kecantikan di bawah pengawasan dokter.
Kendati  demikian,  sering  salahnya  pandangan  bahwa badan  usaha  seringkali  disamakan  dengan  perusahaan, meskipun pada faktanya berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada  badan  usaha  adalah  institusi/lembaganya,  sementara perusahaan  merupakan  tempat  di  mana  badan  usaha  yang mengelola  faktor-faktor  produksi.  Sementara  itu,  istilah syari'ah  secara  legal  formal,  baik  pada  tataran  konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting. Begitupula  sebaliknya,  memaknai  syari'ah  hanya  sebatas pada  nilai-nilai  etika  atau  moral  semata,  tidak  akan  memiliki daya perubahan.
Perusahaan  yang  bergerak  dalam  proses  produksi maupun jasa seharusnya dijalankan berdasarkan prinsi-prinsip syari'ah.  Menjadikan  syari'ah  sebagai  dasar  operasional, karena  dalam  perusahaan  terkait  dengan  hukum  bagaimana seharusnya  melakkan  proses  produksi.  Ruang  lingkup  dari hukum  perusahaan  disini  adalah  baik  hukum  yang  mengatur perbuatan para penguasaha ketika menjalin perikatan dengan sesamanya,  maupun  dengan  benda  yang  objek  perikatan perusahaan tersebut.
Industri slimming  injection didirikan  dalam  bentuk perusahaan  perseorangan  dan  perusahaan  persekutuan. Perusahaan  perseorangan  disini  rata-rata  adalah  yang menjual  barang    produksinya  secara  bebas,  baik  itu  secara
online  ataupun  langsung  tanpa    ada  kontrol  dan  tanggung jawab  dari  pihak  perusahaan.  Sedangkan  produk slimming injection dari  perusahaan  persekutuan  lebih  menjanjikan, sehingga  banyak  masyarakat  yang  melakukan  treathment tersebut.  Selain  perusahaan  yang  sudah  menyandang keabsahan  secara  hukum,  ada  pihak dokter  yang  secara  ikut serta bertanggung jawab kepada konsumen selain perusahaan.  Industri slimming  injection ini  membuka  sebuah klinik  kecantikan dengan  pengawasan  dan  proses treathment yang dilakukan langsung oleh dokter.
Namun  sebagai  umat  muslim  tentu  saja  ada pertimbangan  ketika  akan  melakukan threatment slimming injection ,  selain  terkait  zat-zatnya  ada  hal  yang  perlu  di perjelas,  yakni  terkait  pendirian  perusahaan  sesuai  hukum bisnis  syari'ah  atau  tidaknya.  Karena  perusahaan  yang didirikan  dengan  menerapkan  hukum  bisnis  syari'ah  tentu akan  lebih  mempertimbangkan  kebaikan  atau  maslahat  dari konsumennya dibandingkan laba yang melimpah.
Industri  bisnis  yang  melibatkan  beberapa  pengusaha terlebih  yang  berbasis  hukum  bisnis  syari'ah  didirikan  dalam bentuk  perusahaan  persekutuan,  dimana  adanya  perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Hubungan kerjasama tersebut selalu ditandai dengan adanya penyertaan modal  yang wujudnya dapat berupa harta ( al-mal ) maupun  pekerjaan  (al- a’mal).  Seperti  industri slimming injection ada  yang  telah  menerapkan  hukum  bisnis  syari'ah dan ada yang  tidak menerapkan hukum bisnis  syari'ah dalam pendirian perusahaan.
Di  dalam  industri slimming  injection yang  tidak  sesuai syari'ah, ada pihak yang menyertakan tenaga dan pihak yang menyertakan  modal.  Pihak  yang  menyertakan  tenaga  disini
adalah  dokternya  yang  menjalankan  proses  injeksi  kepada konsumen,  sedangkan  pihak  yang  menyertakan  modal  tidak ikut  serta  dalam  menjalankan  usaha.  Pihak  penyedia  tenaga dengan  pihak  pemberi  modal  berkedudukan  sama    namun keuntungan  tidak  dibagi  sama,  melainkan  lebih  besar penyedia modal.
Jika seluruh industri bisnis kecantikan didirikan dengan hukum  bisnis  syari'ah  pasti  akan  lebih  berkembang,  dan model  seperti  ini  bisa  menggunakan  akad mudharabah . Dimana  laba  tidak  semata-mata  secara  materil  melainkan mempertimbangkan imateril juga,  dan  lebih  mengutamakan keridhaan Allah SWT, serta mudharib dan shahib al-mal akan memiliki  kedudukan  yang  sama  yaitu  sebagai  pemilik perusahaan. Dikatakan demikian, karena mudharib mendapatkan  keuntungan  bukan  dari ‘ujrah atau  upah melainkan bagi hasil dari persekutuan.
Selain  itu  kontrak  perjanjian  atau  akad  dengan berlandaskan hukum bisnis syari'ah akan lebih mensejahterakan bagi semua pihak. Namun pada kenyataannya  masih  sedikit  sekali  industri  kecantikan  yang didirikan dengan berlandaskan syari'ah, sekalipun ada industri slimming  injection yang  berlabelkan  syari'ah  namun  ternyata kontrak  perjanjian  tidak  sesuai  dengan  hukum  kontrak syari'ah.  Hal  tersebut  terlihat  dari  rukun,  syarat  serta  asas kontraknya.  Dimana  rukun  kontrak  ada  yang  tidak  terpenuhi, yaitu  pada  objek  akad,  karena  agar  sesuatu  dapat  dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus  memenuhi  perysratan.  Sesuatu  yang  menjadi  objek akad  harus  sesuai  dengan  prinsip  syari'ah  ( masyru’ ),  akan tetapi  keberadaan  objek  akad  disini  bertentangan  dengan prinsip  syari'ah,  pasti  akan  menimbulkan  kemudharatan.  Dan

## Nurul Khikmah | Industri Bisnis Slimming Injection Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
segala  sesuatu  yang  yang  menimbulkan  kemudharatan menurut  kaidah  fiqh  hukumnya  di  haramkan,  ditinjau  dari keharaman  dzatnya  berupa  kandungan  deoxycholate  yang terbuat dari lemak hati.
Serta  ketidakjelasan  objek  ( slimming  injection )  dalam suatu  kontrak  merupakan  bentuk  penipuan  yang  diharamkan menurut  syariat.  Disamping gharar ,  ketidakjelasan  objek  jual beli  akan  menjadi  penghalang  terjadinya  serah  terima kepemilikan.  Karena  keberadaan  objek  merupakan  sesuatu yang  menjadi  tujuan  diadakannya  akad.  Keberadaan  objek akad  disyaratkan  harus  jelas  sehingga  dapat  di  serah terimakan. Namun di dalam industri slimming injection , kontrak perikatan  tidak  disebutkan  jelas  terkait  obyeknya  atau slimming  injection ,  di  sebabkan  seringnya  industri  yang  terus membuat  inovasi  baru  di  dunia  kecantikan  selain slimming injection .  Dapat  di  lihat  jelas  bahwa  rukun  dan  syarat  hukum kontrak syari'ah cacat.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  permasalahan  dalam  penelitian  ini, maka kesimpulannya sebagai berikut:
Secara  penggunaan slimming  injection adalah  haram, dikarenakan  zat-zat  yang  terkandung  di  dalam slimming  injection ada  yang  haram  dan  halal,  sesuai  dengan  kaidah  fiqih  manakala bercampur antara yang haram dan yang halal, maka dimenangkan yang  haram.  Serta  dilihat  dari  tujuan  yang  hanya  bersifat  duniawi dan  lebih  banyak kemudharatannya ,  begitu  pula  dengan  rukun akadnya  yang  cacat  ataupun  tidak  terpenuhi  karena  hanya mementingkan  keuntungan  materil  tanpa  meninjau  sumber  hukum bisnis  syari'ah,  maka  keseluruhan  dari  bisnis slimming  injection tidak boleh dilakukan dan digunakan.
Nurul Khikmah | Industri Bisnis Slimming Injection Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
Adapun  industri  bisnis slimming  injection tidak  menerapkan hukum bisnis syari’ah, hal ini bisa dilihat dari pendirian perusahaan serta kontrak hukum bisnis syari'ah yang tidak dilakukan. Sehingga, secara keseluruhan akan berpengaruh dalam proses penggunaannya.  Dan  keadaan  yang  seperti  ini  harus  ditinggalkan karna akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.
Adapun  saran  yang  dihasilkan  dari  penelitian  yang  telah dikemukakan diatas, sebagai berikut:
1. Di  harapkan  untuk  para  konsumen  lebih  selektif  dalam  memilih produk  kecantikan,  khususnya  produk  berupa  cairan  yang  akan di  suntikan  ke  dalam  tubuh,  dan  tidak  tergiur  dengan  langsing kilat, karena pasti akan menimbulkan dampak/ mudharat .
2. Diharapkan  untuk  para  pengusaha  lebih  bertanggungjawab dalam  memproduksi  produk  kecantikan  ( slimming  injection,dll ) dan  menerapkan  hukum  bisnis  syari’ah,  tidak  mementingkan keuntungan  semata  tapi  meninjau  dari  kemaslahatan  suatu produk agar aman halal digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Ashfahani,  Raghib. al-Mufradat  fi  Gharib  Al- Qur’an .  Kairo:
Maktabah Auladihi. 1961.
Alma,  Bukhari  dan  Donni  Juni  Priansa. Manajemen  Bisnis  Syari'ah .
Bandung: Alphabeta. 2009.
Azra dan Nurul Khasanah. Waspada  Bahaya  Kosmetik . Yogyakarta: flashbooks. 2001.
El-Ghandur,  Achmad. Perspektif  Hukum  Islam:  Sebuah  Pengantar .
Yogyakarta: Pustaka Fahima. Cet. 2. 2006.
Daud  Ali,  Mohammad. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia .  cetakan  ke-8.  Jakarta:  Raja Grafndo Persada. 2000.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
Fauroni,  R.  Lukman. Etika  Bisnis  Dalam  Al- Qur’an .  Yogyakarta: Pusaka Pesantren. 2006.
Hashim Kamali, Mohammad. Membumikan Syari'ah . Jakarta: Mizan.
2008.
Kadir,  A. Hukum  Bisnis  Syari'ah  Dalam  Al- Qur’an .  Jakarta:  Amzah. Cet. 1. 2010.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka. 1986.
Mardani. Hukum Bisnis Syari'ah . Jakarta: Prenada Media. 2017.
Mas’adi,  Gufron. Fiqh  Muamalah  Kontektual .  cet  ke-1.  Jakarta:
Rajawali Press. 2002.
Nurul Khikmah | Industri Bisnis Slimming Injection Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
Mudjib,  Abdul. Kaidah-Kaidah  Ilmu  Fiqih .  Jakarta:  Kalam  Mulia. 2005.
Muhammad, Abdulkadir. Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia. Bandung: Citra Aditia Abadi. 1995.
Mukri,  Moh. Paradigma  Maslahat  dalam  Pemikiran  al-Ghazali . Yogyakarta: Nawesea Press. 2011.
Rahman,  Hasanuddin. Contract  Drafting .  cet  ke-1  .Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
S.,  Burhanuddin. Hukum  Bisnis  Syari'ah. Yogyakarta:  UII  Press. 2011.
S.,  Burhanuddin. Hukum  Kontrak  Syari'ah .  cet  ke-1.  Yogyakarta: BPFE, 2009.
Syafei, Rahmad. Fiqh Muamalah . cet ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
Shihab,  M.  Quraish. Berbisnis  dengan  Allah .  Jakarta:  Lentera  Hati. 2008.
Tanjung,  M.  Azrul. Meraih  Surga  Dengan  Berbisnis .  Depok:  Gema Insani Press. Cet. 1. 2013.

## Jurnal
Asmawi.  “ Konseptualisasi  Teori  Maslahah ”.  Jurnal  Salam  Filsafat dan Budaya Hukum Vol 12, no. 2. Desember 2014.
Huda,  Chorul,  2016,  “ MODEL  PENGELOLAAN  BISNIS  SY ARI’AH: Studi  Kasus  Lembaga  Pengembangan  Usaha  Yayasan  Badan Wakaf  Sultan  Agung  Semarang ”,  Walisongo:  Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.
Nurul Khikmah | Industri Bisnis Slimming Injection Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah
Yulianti,  Rahmani  Timorita. Asas-Asas  Perjanjian  (Akad)  dalam Hukum Kontrak Syari'ah . Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol II. Nomor 1. Juli 2008.
Firdaus,  Robitul.  “ Konsep  Maslahat  di  Tengah  Budaya  Hukum
Indonesia ”. Jurnal AlManahij 5. no. 1. 2011.
Firdausiah,  Siti  Zafilah. Kajian  Teoritik  Terhadap  Urgensi  Asas Dalam  Akad  (Kontrak)  Syari'ah .  Al-Muamalat:  Jurnal  Hukum  & Ekonomi Syari'ah Az- Zarqa’. Vol. 5 No. 1 Edisi. 1.
Hermanto,  Agus.  “ Konsep  Maslahat  dalam  Menyikapi  Masalah
Kontemporer  (Studi  Komparatif  Al-Tufi  dan Al-Ghazali) ”. Jurnal
Al- ‘Adalah Vol 14. Nomor 2. 2017.
Purwanto,  Muhammad  Roy.  “ Kritik  Terhadap  Konsep  Mashlahah
Najm ad-Dîn at-Tuf ”. Jurnal Madania vol 11, no. 1. Juni 2015.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)