## Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 4  No. 2 Desember 2017

## PENATAAN PERUMAHAN KUMUH KOTA BERBASIS KAWASAN
Oleh :

## NOVLIZA EKA PATRISIA
Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## ABSTRACT
Cities in Indonesia has the same problem in the presence of slum residential in some area. The existence keeps growing altogether with the increasing of population and urbanisation in some cities. Slum residential brings several bad effects towards urban life, not only based on physical performance but also affects the decreasing in human resource quality especially those who live in the area. Along with the city development, slum residential should be arranged into a livable environment; which could be handled by area-based that placed the slum area arranged altogether by supervising surrounded environment like a united area.

## Keywords: residential, slum area, re-arrenged

## PENDAHULUAN
Berdasarkan sensus penduduk yang diadakan pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 210 juta jiwa, suatu jumlah yang cukup besar. Hampir 50% penduduk tersebut tinggal di kawasan perkotaan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan ini sering mengalahkan kemampuan kota dalam penyediaan pelayanannya termasuk infrastruktur dan penyediaan pemukiman yang layak bagi warganya, akibatnya muncul banyak lingkungan perumahan kumuh. Pada tahun 2010, luas pemukiman kumuh mencapai 65.000 ha, luas ini terus berkembang hingga 70.000 ha pada tahun 2014 (Laporan Pendahuluan PLP2K-BK, 2014).
Meluasnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan membawa banyak konsekuensi pada kehidupan di perkotaan. Secara estetika, konsekuensi nya adalah menimbulkan lingkungan yang rendah kualitasnya. Namun lebih dari itu, pemukiman kumuh ini mengakibatkan konflik ruang, kawasan hunian yang sesak dengan daya dukung rendah, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya
kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Belum lagi karena kepadatannya, dapat meningkatkan kerawanan dan konflik sosial. Oleh karena itu, permukiman kumuh di perkotaan ini harus segera ditangani agar dampak buruk tidak semakin bertambah.
Pemerintah daerah sudah menangani pemukiman kumuh dengan berbagai macam cara, tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan. Salah satu model penanganan lingkungan kumuh ini adalah penataan berbasis kawasan yang mengintegrasikan pemukiman kumuh ini dengan lingkungan sekitarnya sebagai satu kawasan, artinya mengintegrasikan dengan kegiatan lingkungan di sekitarnya (sistem kota) baik aktivitas ekonomi, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Dengan perencanaan model ini, diharapkan kawasan kumuh akan berkembang secara berkelanjutan dan saling mendukung dengan potensi-potensi perkembangan yang ada disekitarnya.
Dari waktu ke waktu, rumah semakin dibutuhkan oleh setiap rumah tangga bersamaan dengan kebutuhan pokok
sandang dan pangan. Kebutuhan rumah tidak saja dilihat dari aspek kuantitasnya saja namun juga kualitasnya. Kebutuhan rumah ini semakin bertambah sejalan dengan bertambahnya kawasan perkotaan di berbagai wilayah di Indonesia. UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
Amanat UUD 1945 tersebut memposisikan bahwa rumah atau tempat tinggal sebagai hak setiap orang. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, kualitas kehidupan, serta sebagai cerminan diri. Lebih dari itu rumah juga berperan dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015, dari 55 juta keluarga di Indonesia, sekitar 5,9 juta di antaranya belum memiliki rumah. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah dari keluarga baru sekitar 820.000 unit rumah. Selain itu, masih terdapat 3,1 juta keluarga atau 12,5 juta jiwa keluarga yang menghuni rumah dalam kondisi yang tidak Iayak. Angka- angka ini menunjukan besarnya kebutuhan rumah namun belum terpenuhi.
Pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan rumah bagi warganya sejak Pelita 1 hingga sekarang. Untuk mengejar ketertinggalan pemenuhan akan rumah, Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa sasaran di bidang perumahan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Perumahan Rakyat 2004-2009, yang meliputi: (1) penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan RS dan RsH; (2) pengembangan kawasan perumahan dan permukiman seluas 10.000 ha; (3) pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga; (4) penyediaan 1.350.000 unit rumah baru
layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah; (5) peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro (small scale credit) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat sebanyak 3.600.000 unit rumah; (6) pembangunan 60.000 unit rusunawa bagi MBR; (7) pembangunan 25.000 unit rusunami melalui peran serta swasta.
Namun karena jumlah kebutuhan akan rumah yang sangat besar, maka pemenuhan akan rumah belum terkejar hingga saat ini, belum lagi dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai macam hambatan. Hambatan utama adalah semakin langkanya lahan bagi pengembangan kawasan perumahan di perkotaan, kalaupun ada tentu harganya sangat mahal dan menjadi tidak efisien untuk dibangun sebagai perumahan murah bagi golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berkaitan dengan penataan perumahan di perkotaan khususnya perumahan kumuh, hambatan yang dijumpai adalah penanganan yang masih cenderung parsial dan belum efektif dan masih luasnya kawasan perumahan yang berkembang kurang terintegrasi dan serasi dengan fungsi kawasan di sekitarnya.
Lebih jauh dari itu, menurut Adisasmita (2010) mengatakan bahwa Pembangunan lingkungan perumahan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah-daerah tempat tinggal dalam suatu daerah perkotaan, untuk membangun kesatuan masyarakat kecil dalam jumlah banyak yang dilengkapi dengan sarana/fasilitas pelayanan kebutuhannya. Dalam pengembangan perumahan, ada beberapa peraturan dan perundangan yang mendasarinya, antara lain:

## UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat
mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Setiap warga negara juga wajib berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan.
Dalam UU No. 4 Tahun 1992 ini perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Suparno, 2006). Dalam UU ini juga disampaikan bahwa penataan perumahan dan permukiman perlu dilakukan dalam rangka: (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; (2) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (3) memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; (4) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.
Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah, yang menyeluruh dan terpadu, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan rencana, program, dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman.
TINJAUAN PUSTAKA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman a. Pengertian rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal/ hunian dan sarana pembinaan keluarga.
b. Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
c. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rumah merupakan bagian yang tidak dapat dilihat sebagai hasil fisik yang rampung semata, melainkan merupakan proses yang berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial-ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu.
Seperti kebanyakan wajah permukiman di Indonesia banyak kita jumpai permukiman penduduk yang sering disebut kampung. Adapun pengertian kampung identik dengan suatu wilayah yang terdapat di pedesaan dan berada pada kondisi yang terpenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang layak. Kampung merupakan lingkungan suatu masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah dan pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya dan dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa atau dipinjam pemiliknya (Yudosono, dkk dalam Komarudin, 1997).

## Permukiman Kumuh
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Rahardjo Adisasmita, 2010). Dari beberapa kesan yang timbul dari permukiman kumuh dapat disimpulkan definisi dari permukiman kumuh itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, berikut penjelasannya: Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Tjuk Kuswartojo, 2005). Sedangkan menurut Parsudi Suparlan, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang- orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong- lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut.

## Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman
Dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Constantinos A. Doxiadis disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman (development of human settlement) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
a. Growth of density (Pertambahan jumlah penduduk) Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan
adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.
b. Urbanization (Urbanisasi)
Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota (down town). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Menurut Danisworo dalam Khomarudin (1997: 83-112) bahwa kita harus akui pula bahwa tumbuhnya permukiman- permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi.

## Dasar-Dasar Perencanaan Perumahan Permukiman.
Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, lokasi kawasan perumahan yang layak adalah :
a. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara) b. Tersedia air bersih
c. Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya
d. Mudah dan aman mencapai tempat kerja
e. Tidak berada dibawah permukaan air setempat f. Mempunyai kemiringan rata-rata Adapun dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar prasarana lingkungan perumahan. Seperti yang terdapat dalam buku Pelatihan Substantif Perencanaan Spasial tentang
Dasar-dasar Perencanaan Perumahan oleh Pusbindiklatren Bappenas (2003:2-4),
Standar prasarana lingkungan permukiman adalah:
a. Jenis Prasarana Lingkungan Secara umum prasarana lingkungan dikenal sebagai utilities dan amenities atau disebut juga wisma, marga, suka dan penyempurna. Lebih spesifik lagi, jenis- jenis tersebut adalah fasilitas, sistim jaringan sirkulasi, drainasi dan kesehatan lingkungan. Rumah harus memenuhi persyaratan rumah sehat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang “Kesehatan” ditegaskan, bahwa kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan pada tempat tinggal maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya berupa fisik, kimia atau biologis termasuk perubahan perilaku yang diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.
b. Ketentuan Besaran Ketentuan besaran fasilitas secara umum diturunkan dari kebutuhan penduduk atas fasilitas tersebut.
Secara normatif standat kebutuhan diukur per satuan jumlah penduduk tertentu sesuai dengan kebutuhannya.
1) 1 TK untuk tiap 200 KK 2) 1 SD untuk tiap 400 KK 3) 1 Puskesmas Pembantu untuk tiap 3000 KK 4) 1 Puskesmas untuk tiap 6000 KK. Disamping besaran jumlah penduduk, dapat pula diturunkan dari jumlah unit rumah yang dilayani, satu satuan luas atau satuan wilayah administrasi yang dilayani. Misalnya 1 puskesmas per Kecamatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penanganan Kawasan Pemukiman kumuh di perkotaan yang berbasis kawasan harus dilandasi oleh karakteristik lahan dan sekitarnya. Hal ini akan menentukan konsep, strategi dan bentuk penanganannya. Dalam penanganannya ada beberapa pertimbangan utama antara lain masalah status tanah, perkembangan kawasan dan dinamikanya, dan peran serta masyarakat.

## Status Tanah
Masalah status tanah adalah faktor pertimbangan utama dalam menangani pemukiman kumuh di perkotaan. Penanganan kawasan kumuh dengan status tanah negara akan berbeda dengan kawasan kumuh dengan status tanah hak milik. Pada status tanah negara harus dimulai dengan aspek penegasan status tanah terlebih. Tahap ini sering menimbulkan konflik jika tidak disosialisasikan dengan baik. Berbeda dengan penanganan pada perumahan kumuh dengan status tanah yang sudah hak milik, penanganannya dimulai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemilik tanah. Tanpa kesepakatan dengan pemilik tanah maka rencana yang sempurna sekalipun akan sulit direalisasikan.
Melihat sangat pentingnya status tanah, secara umum tipologi penanganan kawasan permukiman dapat dibedakan berdasarkan status kepemilikan tanahnya, yaitu:
(1) Kawasan dengan dominasi tanah negara
(2) Kawasan dengan dominasi tanah milik, lebih dari itu, yang juga mempengaruhi cara penanganan kawasan kumuh adalah aspek ekonomi dan lokasi
(3) Kawasan dengan nilai ekonomi tinggi misalnya berada di tengah kota
(4) Kawasan dengan nilai ekonomi rendah, misalnya berada di pinggiran kota atau daerah banjir.
Dari uraian di atas, status kepemilikan tanah dan nilai ekonomi kawasan jelas akan membedakan cara penanganan, khususnya yang terkait dengan aspek pendanaan, sifat kelembagaan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganannya. Berdasarkan hal tersebut maka strategi penanganan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu konsep pengembangan fisik kawasan, konsep pengembangan ekonomi kawasan, dan konsep pengembangan kelembagaan.
Konsep pengembangan fisik dan ekonomi kawasan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas ruang di dalam kawasan melalui rekayasa fisik. Hal ini untuk mendorong perkembangan potensi ekonomi yang terdapat di dalam kawasan baik melalui pengembangan kegiatan yang sudah berkembang maupun pengembangan kegiatan ekonomi baru. Sedangkan pengembangan kelembagaan diperlukan sebagai manajemen yang akan mengelola kawasan perencanaan sehingga dicapai pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagaimana tercantum dalam Laporan Pendahuluan PLP2K-BK (2010), secara umum parameter dan aspek yang perlu dipertimbangkan dan diasumsikan dalam kajian teknis analisis dalam penanganan kawasan kumuh.
Berkaitan dengan peningkatan kualitas fisik ruang kawasan, secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: (1) peningkatan kualitas fungsional ruang, konsep peningkatan kualitas fungsional adalah untuk meningkatkan fungsi yang berkembang di dalam kawasan perencanaan. Diharapkan dengan meningkatkan fungsi fungsi ruang tersebut akan mendorong perkembangan ekonomi kota. Hal ini dilakukan dengan penataan ruang baik organisasi ruang, hubungan ruang maupun intensitas ruang; (2) peningkatan kualitas visual ruang kawasan, konsep peningkatan kualitas visual ruang kawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu visual kawasan sehingga kawasan dapat lebih menarik untuk di kunjungi maupun ditinggali. Upaya untuk meningkatkan kualitas visual ini antara lain
dilakukan dengan penataan tata bangunan, tata informasi, ruang terbuka dan tata hijau, pembentukan image kota, dan sebagainya; (3) peningkatan kualitas lingkungan kawasan, konsep peningkatan kualitas lingkungan fisik adalah menciptakan kenyamanan lingkungan dengan penyediaan sistem utilitas lingkungan yang memadai . Sedangkan lingkungan sosial budaya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan dan menikmati pembangunan di kawasan perencanaan.

## Perkembangan Kota dan Dinamika Kawasan
Perkembangan kota dan kawasan di sekitar perumahan kumuh yang akan ditata tidak lepas dari pertimbangan dalam penataan. Pertimbangan meliputi: (1) tingkat dinamika perkembangan kota , khususnya wilayah di sekitar kawasan penataan antara lain sosial ekonomi penduduk dan aktivitas kegiatannya; (2) mobilitas pergerakan masyarakat di kawasan sekitar; (3) kepastian hukum dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat, tidak hanya meliputi rencana teknis/desain penataan bangunan saja, namun menyangkut pula institusi pengelolaanya; (4) sinergi dan keseimbangan antara zona-sona aktivitas „bangkitan ‟ kehidupan sosial ekonomi di dalam kawasan perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip peremajaan dan peningkatan kawasan. Pertimbangan ini menghasilkan konsep pengembangan segmen ruang kawasan; (5) kendala keterbatasan lahan dengan konsep mengoptimalkan intensitas ruang, antara lain dengan: pengembangan kawasan secara vertikal pada beberapa bagian untuk menghindari kepadatan bangunan yang berlebihan, memperpanjang waktu aktivitas pada sebuah ruang yang sama, dan menggunakan ruang bebas bangunan di tepi jalan utama dan sungai sebagai ruang ekonomi yang disesuaikan dengan peraturan; (6) pembentukan pola bangunan yang mendukung pengembangan
arsitektur kota; (7) meningkatkan keragaman kegiatan yang saling mendukung di dalam kawasan perencanaan, antara lain dengan menciptakan ruang yang terorganisasi untuk aktivitas beragam namun berkarakter sama yang saling terkait secara fungsional misalnya aktivitas perdagangan dengan jasa, ruang terbuka dengan hunian , transportasi dengan pelayanan umum, mengelompokkan kegiatan tersebut dalam satu segmen penataan kawasan perencanaan, dan menghubungkan ( linkage ) antar kegiatan di dalam kawasan perencanaan dengan di luar kawasan, maupun yang menghubungkan antar segmen kegiatan di dalam kawasan; (8) meningkatkan ruang terbuka hijau untuk keseimbangan ruang terbangun dan ruang terbuka di dalam kawasan. Secara fungsional, ruang terbuka di kawasan dapat dibedakan atas ruang terbuka umum ( public domain ) dan ruang terbuka private ( private domain ).
Sedangkan secara visual, ruang terbuka yang ada dapat dibedakan atas ruang terbuka taman, dan koridor atau jalur. Peningkatan ruang terbuka ini agar: meningkatkan kualitas visual ruang-ruang terbuka yang sudah ada, khususnya ruang terbuka umum seperti jalur pedestrian, dan jalur hijau, mengembangkan ruang-ruang terbuka baru, baik dalam bentuk taman, maupun koridor/ jalur dalam rangka mengimbangi tingginya intensitas pemanfaatan lahan di dalam kawasan, memadukan ruang-ruang terbuka umum dan ruang terbuka private yang secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka kawasan, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka kawasan; (9) meningkatkan potensi ekonomi ruang kawasan, meliputi: peningkatan kualitas fungsi permukiman, peningkatan prasarana dasar seperti jalan dan transportasi, ketersediaan supply jaringan air bersih, drainase, jaringan pengolahan air limbah baik on-site system maupun off-site system, dan pengolahan persampahan serta
prasarana pendukung seperti ketersediaan jaringan listrik, dan telekomunikasi, peningkatan kualitas fungsi sosial dan budaya, berupa alokasi ruang-ruang sebagai wadah kegiatan sosial dan budaya masyarakat seperti penyediaan ruang bersama, pertemuan, rekreasi, taman, olahraga tempat tempat aktivitas umum lainnya, dan peningkatan kualitas fungsi ekonomi: formal dan informal berupa alokasi ruang-ruang kota untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan sektor ekonomi.

## Peran Serta Masyarakat
Berkaitan dengan peran serta masyarakat, harus dilakukan konsolidasi para stake holder terkait untuk mengefektifkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Konsolidasi ini direalisasikan dengan membentuk forum komunikasi yang beranggotakan unsur- unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat/swasta. Forum akan mewakili seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan permukiman, LSM, kelompok warga, sektor swasta. Forum komunikasi ini bermanfaat untuk mempertemukan berbagai macam kepentingan dalam sebuah wadah kerjasama. Lebih jauh, forum ini dapat berfungsi antara lain: (1) mengkoordinasikan semua kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan; (2) menampung aspirasi masyarakat serta menjaring aspirasi-aspirasi tersebut untuk disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pusat; (3) menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak lain yang terlibat (baik pemerintah maupun non pemerintah); (4) merumuskan kesepakatan mengenai pengaturan wewenang dan tanggung jawab; (5) mempromosikan pentingnya peningkatan kesadaran serta memperdalam rasa ikut memiliki dalam pengelolaan asset perumahan dan permukiman; mengawasi pelaksanaan pembangunan; (7) mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perubahan- perubahan yang dapat
mengubah kesesuaian peruntukan lahan yang sudah dialokasikan dalam perencanaan tata ruang secara integrasi; (8) mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan mengusulkan solusi untuk dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## PENUTUP
Rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara sesuai amanat UUD 1945 Republik Indonesia, namun karena keterbatasan pemerintah hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah. Masyarakat mencari cara sendiri untuk memiliki rumah, antara lain dengan mendirikan rumah seadanya di kawasan perkotaan. Rumah tanpa fasilitas sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan dikenal dengan perumahan kumuh. Banyak konsekwensi yang ditimbulkan oleh hadirnya perumahan kumuh ini, mulai dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tinggal di lingkungan ini, kerawanan sosial dan kriminal hingga rendahnya estetika kota. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang cenderung meningkat maka kawasan kumuh perkotaan ini juga meningkat. Dalam kurun waktu 5 tahun (2010 -2015) kawasan kumuh di Indonesia bertambah dari 65.000 ha menjadi 70.000 ha.
Pemerintah daerah/kota di Indonesia memutar otak untuk mengurangi jumlah perumahan kumuh di daerahnya masing- masing. Beragam program sudah digulirkan
untuk memecahkan masalah ini seperti program NUSSP surabaya, Program MHT di Jakarta. Salah satu model penataan kawasan kumuh dengan perencanaan berbasis kawasan. Penataan lingkungan kumuh dengan „menyatukan ‟ nya pada lingkungan sekitarnya menjadi satu kesatuan sehingga perkembangannya pun kemudian menjadi saling terkait dengan lingkungan yang lebih luas. Namun sebelum program dimulai, pemahaman karakteristik lahan dan kawasan mutlak diketahui karena akan menentukan cara penanganannya. Ada beberapa hal yang menjadi dasar yaitu : status tanah, perkembangan kota dan peran serta masyarakat. Semua ini yang harus jelas terlebih dahulu agar pelaksanaan penataan tersebut tidak mengalami kendala sehingga harapan untuk menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan aman dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. R. (2010). Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu. Sastra, S. (2006). Perencanaan dan Pengembangan Perumahan . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Gandarum, D. N. (2008). Prinsip-Prinsip Pengembangan Permukiman Baru Tinjauan Arsitektur Kota . Jakarta:
Penerbit Universitas Trisakti.
Laporan Pendahuluan PLP2K-BK Medan. (2010). Jakarta: PT. Patita.