## TINJAUAN  BUKU
UPAYA MENGELOLA KERAGAMAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Zainal Abidin Bagir, dkk. , “Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia”. 2011. Mizan. 200 hlm.

## Muhammad Fakhry Ghafur
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## PENDAHULUAN
Persoalan  keragaman  (agama,  budaya,  adat,  bahasa  dan  sebagainya) merupakan  fenomena  yang  telah  ada  sejak  awal  sejarah  Indonesia. Anthony  Reid  (1990)  dalam  bukunya Southeast  Asia  in  the  Age  of Commerce mengatakan bahwa interaksi budaya dan agama di Indonesia sudah  ada  sejak  ribuan  tahun  yang  lalu, bahkan  sebelum munculnya kerajaan  Sriwijaya  di  Palembang  ataupun  Majapahit  di  Jawa  Timur. Karenanya tidaklah mengherankan jika di Indonesia tumbuh berbagai macam agama, budaya, suku bangsa dan etnis. Hubungan lintas budaya dan agama masyarakat Indonesia sejak dulu telah mampu menghasilkan sikap  pluralis  dan  toleran  dalam  menyikapi  perbedaan  budaya  dan agama. Respons positif atas pluralitas yang diwariskan oleh pendahulu bangsa ini, oleh founding fathers kita dijadikan sebagai motto nasional, yakni Bhineka Tunggal Ika, yang biasa diterjemahkan sebagai kesatuan dalam keragaman. Motto ini menunjukkan kesadaran pendiri bangsa ini atas realitas kemajemukan yang terdapat di Indonesia.
Dalam  dinamika  perpolitikan  Indonesia  kontemporer,  permasalahan keragaman mengambil bentuk yang berbeda-beda dari masa ke masa. Gejala ini tidak bisa  dilepaskan dari momentum reformasi 1998 yang telah membuka kebebasan bagi masyarakat. Secara umum hubungan antaragama  di  Indonesia  berjalan  baik  hampir  di  seluruh  wilayah Indonesia. Namun, pasca reformasi hubungan antaragama, intraagama, maupun antaretnis di Indonesia memasuki fase baru dengan munculnya
konflik  yang  melibatkan  berbagai  elemen  masyarakat  dalam  skala besar. Menurut data hasil penelitian Gerry Van Klinken (2007), pasca reformasi 1998 terdapat konflik berskala besar yang terjadi di beberapa kota  di  Indonesia.  Data  tersebut  menunjukkan,  hampir  90%  korban tewas akibat kekerasan komunal, baik skala besar maupun kecil. Dari korban  tewas  tersebut  57%  akibat  kekerasan  agama,  29%  kekerasan etnik dan 13% kekerasan rasial (anti-Cina) (Van Klinken 2007).
Kekerasan  yang  terjadi  secara  beruntun  dan  terus  menerus  tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah yang terkesan lambat dan kurang tegas  dalam  penegakkan  hukum.  Pembentukan  Forum  Kerukunan Antar-Umat Beragama (FKUB), yang dimandatkan oleh peraturan dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting jaminan beribadah, belum sepenuhnya efektif, bahkan dalam beberapa kasus lain justru membuat permasalahan  baru.  Sedangkan  kemajuan  yang  bisa  dicapai  adalah dimasukkannya pasal-pasal HAM dalam UUD hasil amandemen yang mempertegas jaminan kebebasan beragama, walaupun masih ada sedikit perlakuan diskriminasi terhadap agama non-resmi. (Hamidi  2001).
Dalam perumusan kebijakan publik yang tidak hanya menyangkut isu- isu  agama,  sering  terjadi  tarik-menarik  antara  kelompok  agama  dan pemerintah. Sebagai contoh, UU Pornografi dan UU Sistem Pendidikan Nasional  yang  sempat  menjadi  sumber  perselisihan  kelompok antaragama dengan pemerintah. Persoalan-persoalan yang menyangkut antaragama, interagama, maupun antaretnis dan pemerintah tidak bisa dipahami  tanpa  memahami  konteks  terdekat  perubahan-perubahan yang  terjadi  di  Indonesia  pada  satu  dasawarsa  terakhir  dalam  upaya mengatasi  problematika  keragaman  yang  telah  ada  sejak  masa  awal sejarah Indonesia. Karenanya, persoalan keragaman telah menjadi isu penting  hampir  di  semua  negara,  baik  negara  maju  maupun  negara berkembang,  bahkan  di  negara-negara  di  mana  agama  hanya  berada pada ruang privat semata.
Terdapat  beberapa  kajian  yang  sangat  bagus  berkaitan  dengan isu  keragaman  (pluralisme  kewargaan)  yang  terjadi  di  Indonesia, diantaranya adalah buku “Pluralisme Kewargaan” yang disusun oleh lima  orang  akademisi  dan  peneliti Center  for  Religious  and  Cross- cultural  Studies (CRSS),  diantaranya:  Zainal  Abidin  Bagir,  AA  GN Ari  Dwipayana,  Mustaghfiroh  Rahayu,  Trisno  Sutanto  dan  Farid Wajidi.  Buku  yang  merupakan  buah  penelitian  sejak  2008  ini  terdiri
dari  beberapa  pembahasan. Pertama, Pluralisme  Kewargaan  dalam Masyarakat  Demokratis. Kedua, Akomodasi  Transformatif:  Tawaran atas Pengelolaan Keragaman dan Hak-hak Perempuan. Ketiga, Kaum Muda  dan  Pluralisme  Kewargaan. Keempat, Negara,  Kekuasaan dan  Agama:  Membedah  Politik  Perukunan  Rezim  Orba. Terakhir, Representasi Agama dalam Demokrasi di Ranah Lokal.
Sedangkan bagian-bagian yang akan diutarakan dalam tulisan ini tidak menyangkut semua bab diatas, tetapi berkaitan dengan permasalahan pokok  seputar  permasalahan  keragaman  yang  terjadi  di  Indonesia. Kemudian,  yang  lebih  menarik  adalah  tanda  tanya  besar  seputar “Pluralisme  Kewargaan”  yang  menjadi  judul  buku  tersebut. Apakah pluralisme  kewargaan  dapat  menjadi  arah  baru  dalam  mengelola keragaman  di  Indonesia?    Sebagian  orang,  khususnya  umat  Islam Indonesia,  masih  alergi  dengan  istilah  pluralisme  setelah  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram tentang pluralisme yang mencoba menyatukan semua orang yang berbeda dalam sebuah keyakinan.  Namun,  pluralisme  yang  dipahami  dalam  buku  ini  tidak hanya  sekedar  toleransi,  tetapi  juga  untuk  memahami  perbedaan yang  terjadi  di  Indonesia.  Pluralisme  tidak  dipahami  sebagai  paham untuk  menyatukan  semua  orang  yang  berbeda  keyakinan  dalam  satu paham  yang  sama,  tetapi  sebagai  parameter  untuk  menerima  dan mempertahankan perbedaan. Yang diisyaratkan dalam pluralisme disini bukan menghilangkan identitas seseorang demi mengejar persatuan atau persamaan, tetapi penerimaan hak-hak orang lain untuk hidup harmonis dalam mendesain Indonesia yang lebih baik. Di satu sisi, keberagaman dalam tradisi keberagamaan atau budaya dapat menjadi tantangan berat bagi kohesi sosial dan tatanan pemerintahan, tetapi di sisi lain menjadi peluang  bagi  tumbuhnya  budaya  dan  politik  masyarakat  yang  lebih baik. Terlepas dari beragamnya definisi seputar pluralisme, penekanan kembali  kajian  tentang  pluralisme  merupakan  sesuatu  yang  penting dalam upaya mengelola masyarakat yang majemuk di Indonesia yang rentan dengan konflik sejak masa awal kemerdekaan.

## PLURALISME DALAM KONTEKS KEWARGAAN
Pada bagian pertama buku ini Zainal Abidin Bagir (2011) membahas seputar  makna  pluralisme  kewargaan.  C ivic  pluralism merupakan istilah populer yang banyak digunakan dalam mengelola keragaman di
Indonesia. Yang menarik adalah bahwa istilah tersebut memiliki banyak makna, baik dari segi politis atau ideologis.
Dalam literatur ilmu sosial, pluralisme digunakan lebih luas, terutama menyangkut  isu  sosial,  lebih  khusus  lagi  isu  sosial-politik,  yakni mengenai tata kelola masyarakat yang beragam atau meminjam istilah Parsudi Suparlan plural society atau civic plural (masyarakat majemuk). Istilah plural  society memang  memiliki  sejarah  panjang  sejak  masa kolonial  dimana  istilah  tersebut  digunakan  untuk  menggambarkan masyarakat kolonial yang majemuk (Suparlan 2003). Dalam pandangan antropolog  Heddy  A.Putra  (2009),  pluralisme  merupakan  fakta kemajemukan  budaya.  Pluralisme  dalam  pandangannya  mengandung segregasi  budaya.  Hal  inilah  yang  membedakan  pluralisme  dengan multikulturalisme  yang  menurut  Heddy  Putra  lebih  aktif,  bukan  saja hanya  menerima  kemajemukan  tetapi  juga  mendorong  untuk  saling mengetahui dan menghormati. Karenanya, istilah multikulturalisme bagi sebagian antropolog telah melangkah lebih jauh dari pluralisme (Putra 2009). Sedangkan menurut Marty E. Marty (2005), gagasan mengenai pluralisme kewargaan memusatkan perhatian seputar peran masyarakat yang  terdiri  dari  kelompok  yang  beragam  dapat  hidup  bersamaan, khususnya  dalam  bingkai  negara  bangsa  yang  mempersatukan kelompok yang berbeda tersebut. Wilayah isu ini bukan berkutat pada sikap teologis seseorang dalam memandang pluralisme, tetapi sebagai sistem tata kelola pluralis Pluralist Society . Pluralist Society bertitik tolak  terhadap  keberagaman  masyarakat  yang  bersaing  satu  dengan yang lainnya, seperti agama, sukubangsa dan pemerintahan, kemudian dari sana dapat ditemukan sebuah aturan main bersama (Marty 2005). Diana  Eck  (2003)  mendefinisikan  pluralisme  sebagai the  energetic engagement  with  diversity atau  sebuah  pergumulan  intensif  terhadap fakta  keberagaman  atau  pluralitas.  Sedangkan  bagi  Bagir  (2011), pluralisme dipahami sebagai respon positif terhadap realitas keragaman, tidak hanya keragaman agama tetapi juga budaya, bahasa, suku bangsa, gender, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.
Secara  umum,  pluralisme  kewargaan civic  pluralism mencakup hubungan  antar  komunitas  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  baik antaragama  dan  komunitas  agama  dengan  negara.  Dalam  hal  ini, pluralisme merujuk pada bentuk tanggapan atas masalah keragaman. Sedangkan  istilah  kewargaan civic mengandung  ide  sentral  bahwa
tanggapan yang diajukan berpusat pada suatu ide mengenai kewargaan, yaitu  posisi  individu  sebagai  warga  negara  yang  setara  satu  sama lainnya.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  ide civil yang  mengisyaratkan bahwa persoalan yang muncul karena ada keragaman dapat diselesaikan secara  beradab  tanpa  niat  untuk  mengurangi  keragaman  itu  sendiri. Dari sinilah ide keragaman kewargaan bertemu dengan ide masyarakat sipil  dalam  teori  demokrasi  (Abidin  dan  Dwipayana  2011).  Teori tersebut menyebutkan bahwa keragaman dalam masyarakat merupakan syarat  utama  terbentuknya  demokrasi,  karena  keragaman  identitas, kepentingan dan otoritas dapat mempersulit kelompok tunggal untuk memenangkan  monopoli  kekuasaan.  Keragaman  dapat  bermakna dan menjadi kekuatan yang efektif jika ada budaya yang mendorong masyarakat  untuk  terlibat  dalam  masalah-masalah  yang  menjadi kepentingan  bersama.  Keterlibatan  masyarakat  atau  warga  negara tersebut harus dilakukan dalam mekanisme yang benar sehingga semua ragam  identitas  dan  kepentingan  tertampung  dalam  deliberasi  yang dilakukan dengan bebas dan aman. Masyarakat sipil dan demokratisasi bukan  hanya  membutuhkan  keragaman  tetapi  juga  komitmen  untuk menggumuli keragaman tersebut dengan cara pluralis dan sivik (Hefner 2003). Dengan demikian, pengelolaan keragaman memiliki keterkaitan dengan  demokrasi  karena  pluralitas  melekat  dalam  demokrasi  yang ingin  menghargai  otoritas  warga  negara  yang  beragam.  Disamping itu,  pengelolaan  keragaman  harus  diletakkan  dalam  instrumen  untuk memperjuangkan tujuan bersama, yakni kesetaraan dan keadilan sosial.

## PERAN NEGARA DALAM MENGATASI KEMAJEMUKAN
Pada bab 2 buku ini, Zainal Abidin Bagir dan Ari Dwipayana mencoba untuk  membahas  tentang  Pluralisme  Kewargaan  dalam  Masyarakat Demokratis  termasuk  peran  negara  dalam  mengatasi  kemajemukan. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat mempunyai tanggungjawab penuh  dalam  menjaga  ruang  publik.  Penjagaan  ruang  public  ini menjaganya dari dominasi kelompok tertentu dan memfasilitasi akses partisipasi semua kelompok masyarakat. Ruang tersebut dapat diciptakan pemerintah  melalui  pembentukan  lembaga-lembaga  masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. Pembentukan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrembang)  atau  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  merupakan  salah  satu  upaya
yang  dilakukan  pasca  Orde  Baru  dalam  upaya  menyalurkan  aspirasi masyarakat  ke  pemerintah.  Namun  demikian,  masih  banyak  kendala dalam pelaksanaannya, karena di beberapa tempat lembaga-lembaga ini tidak efektif, saluran representasi tersebut masih didominasi kelompok tertentu sehingga tidak lagi efektif sebagai tempat penyaluran aspirasi masyarakat. Contoh lain yang menunjukkan urgensi pemerintah dalam menjaga ruang public adalah dengan membuka ruang dialog. Ketika kasus  Ahmadiyah  mencapai  puncaknya  di  tahun  2008,  pemerintah melalui  Departemen  Agama  berusaha  memfasilitasi  ruang  dialog untuk mengatasi ketegangan umat Islam dengan Ahmadiyah, walaupun penyerangan  terhadap  fasilitas  milik  Ahmadiyah  masih  berlangsung hingga sekarang. Selain konstitusi, salah satu instrumen penting dalam sistem tata kelola masyarakat yang beragam adalah masalah hukum. Dalam hal ini yang menjadi isu utamanya adalah jaminan kebebasan beragama  bagi  masyarakat  dan  pengakuan  kemajemukan  agama- agama. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 29 UUD 1945 serta pasal- pasal yang terkait HAM dalam Amandemen UUD menunjukkan sudah adanya  peran  pemerintah  dalam  upaya  penegakkan  hukum  (Hamidi 2001).
Selain  jaminan  kebebasan  beragama,  peran  lain  negara  sebagaimana yang  diutarakan  oleh  Zainal  Abidin  Bagir  (2011)  adalah  upaya pemerintah dalam mengakomodasi keragaman. Di Indonesia masalah keragaman sudah menjadi bagian sejarah dan realitas sosial. Keragaman tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh antropolog John Bowen adalah keragaman wilayah, agama, dan suku bangsa yang kesemuanya terkadang  tumpang  tindih  dengan  adat  (Bowen  2005).  Penegasan perbedaan  di  tengah  upaya  penyatuan  selalu  muncul    dalam  bentuk yang  berbeda-beda.  Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  akomodasi terhadap  kemajemukan  sudah  dilakukan  namun  dalam  porsi  yang sangat terbatas, namun pada era reformasi pemerintah telah memberikan ruang  kebebasan  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat.  Pada  akhirnya penegakan hukum merupakan tugas penting pemerintah dalam menjaga keragaman. Karenanya pemerintah harus senantiasa berhati-hati dalam mengelola  sistem  kemajemukan. Agar  tidak  gagal  pemerintah  harus betul-betul  menjaga  ruang  publik  yang  bebas  dan  aman  dari  bentuk intimidasi, dominasi dan kekerasan. Banyak sekali konflik yang terus berkelanjutan “seolah tak berujung” yang amat sulit dipecahkan karena keragaman yang menjadi realitas sosial kita tidak dikelola dengan baik
hingga berakhir dengan konflik yang berkepanjangan. Tentu saja dalam kajian ini pluralisme keragaman bukanlah merupakan satu-satunya cara dalam  menyelesaikan  semua  masalah  keragaman.  Pemerintah  harus lebih  kreatif  dalam  mengelola  masyarakat,  karena  antara  ide  dengan realitas selalu ada jurang. Tetapi setidaknya ide tentang civic pluralisme (keragaman kewargaan) dapat memberikan pandangan baru mengenai penanganan  keragaman,  terutama  dalam  membantu  pemerintah mengatasi masalah-masalah menyangkut warga negaranya.

## FEMINISME DAN PENGAKUAN KERAGAMAN
Ada beberapa hal menarik dalam kajian “Pluralisme Kewargaan” yang ditulis  oleh  Mustaghfiroh  Rahayu  (2011)  pada  bab  3  (hlm.66-87), yakni mengenai feminisme yang sempat menjadi perdebatan di tengah masyarakat  berkenaan  dengan  keragaman  identitas  dan  ekspresinya. Menurut  Rahayu  (2011),  feminisme  dan  pengakuan  atas  keragaman pada  dasarnya  berbagi  ruang  yang  sama  ketika  berbicara  mengenai konsep yang lebih inklusif atas keadilan dengan pengakuan keragaman. Bagi  feminisme,  keadilan  yang  nyata  membutuhkan  pengakuan  atas hak  kelompok  yang  spesifik  yang  mengakui  kebutuhan  khusus  dan kerentanan  masing-masing  kelompok  namun  faktanya  hal  tersebut justru  memunculkan  dilema,  karena  budaya  dan  tradisi  agama  yang mapan (walaupun tidak semua agama mendiskriminasikan perempuan) sering kali berbenturan dengan norma-norma gender (Rahayu 2011). Akibatnya,  upaya  negara  dalam  mengelola  keragaman  seringkali berkonflik  dengan  hak-hak  perempuan.  Dalam  hal  ini  perempuan dihadapkan  pada  pilihan  yang  sulit.  Di  satu  sisi  dia  dituntut  untuk tunduk terhadap peraturan yang ditetapkan negara, di sisi lain terdapat beberapa  aturan  yang  memperlakukan  perempuan  secara  tidak  adil. Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  dalam  mengakomodasi  kelompok yang  rentan  seperti  perempuan  sangat  dinantikan.  Model  akomodasi tersebut  dapat  mendorong  negara  atau  kelompok  minoritas  untuk memberi  perhatian  lebih  kepada  kepentingan  perempuan  dengan memaksa mereka merebut haknya sebagai warga negara yang berarti menjadi bagian dari yurisdiksi kelompok dan negara (Rahayu 2011 : 67-68).
Menurut  Rahayu  (2011)  terdapat  dua  hal  yang  penting  dalam  model akomodasi.  Pertama,  negara  memberikan  wewenang  kepada  suatu
kelompok  untuk  mengurus  persoalan  mereka  sendiri  terkait  dengan hukum,  akan  tetapi  kewenangan  tersebut  tidak  mutlak;  pada  taraf tertentu negara berhak melakukan intervensi. Kedua, proses penguatan pada kelompok yang rentan seperti perempuan harus terus dilakukan sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang setara dengan unsur sosial lainnya.
Model  akomodasi  tidak  hanya  dengan  serius  menanggapi  kebutuhan kelompok  minoritas  untuk  mendapatkan  otonomi  dan  aturan  sendiri, tetapi  alangkah  lebih  baiknya  dapat  merefleksikan  kepentingan  dan loyalitas  yang  komplek  dari  seorang  individu  maupun  kelompok. Selain  itu  teori  akomodasi  tersebut  dapat  memberikan  ruang  bagi dialog inter dan antar kelompok. Dialog antarkelompok memungkinkan perempuan melihat kembali persoalan-persoalan yang dihadapinya dan mendiskusikannya dengan kelompok lain atau pemerintah. Karenanya dialog  antarkelompok  dapat  memberikan  ruang  bagi  perempuan untuk mengkomunikasikan persoalan mereka ke wilayah publik yang lebih luas. Upaya tersebut dilakukan ntuk memperoleh perhatian dan dukungan saat pelanggaran diwilayah privat terjadi (Rahayu 2011: 85- 86).
Lebih  lanjut  Rahayu  (2011)  menjelaskan  permasalahan  lain  yang perlu  diperhatikan  dalam  upaya  mempraktikan  akomodasi  tersebut adalah komunitas global berbasis agama. Muslim di Indonesia adalah bagian dari muslim dunia. Persoalan umat Islam di tingkat lokal adalah persoalan umat Islam secara global juga. Perubahan penafsiran hukum Islam yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat berpengaruh dalam tataran global umat Islam. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga, baik kelompok maupun negara harus berhati-hati dan tegas dalam menentukan  aturan,  mana  yang  bisa  dinegosiasikan  dan  mana  yang tidak bisa.
Dalam hal ini persoalan keyakinan (akidah) adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan lagi dan hanya menjadi hak kelompok, akan tetapi di  luar  itu  terdapat  hal  yang  dapat  dinegosiasikan.    Menyelesaikan persoalan  dalam  mengelola  keragaman  dan  hak  perempuan  memang tidak mudah. Satu persoalan yang dapat diselesaikan di suatu tempat, tidak  serta  merta  dapat  menyelesaikan  persoalan  di  tempat  lain. Karenanya, peran pemerintah dalam mengakomodasi keragaman sangat diperlukan  sehingga  mampu  menjawab  setiap  persoalan  yang  terjadi
berkaitan dengan keragaman dan hak perempuan.   (Rahayu 2011:  86).

## ISLAM KULTURAL, KAUM MUDA DAN CIVIC PLURALISM
Sejak masa kemerdekaan perdebatan mengenai posisi Islam dan negara tidak pernah selesai. Dalam berbagai refleksi sejarah, tercatat ketegangan antara kelompok yang menghendaki Islam mendapat tempat khusus dalam sistem pemerintahan dengan mereka yang menginginkan negara diatur dengan prinsip-prinsip negara sekuler. Bahkan, sejak Presiden Soekarno membubarkan konstituante pada tahun 1958, keinginan kelompok Islam tidak pernah berhenti untuk terus menerus memperjuangkan pandangan mereka.  Pasca  pemerintahan  Soekarno  muncul  sikap  optimisme  dari sebagian kelompok Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun, ketika rezim otoriter Soeharto memimpin kekecewaan muncul setelah pemerintah membatasi ruang gerak Islam politik. Rezim Orba  lebih  melihat  Islam  sebagai  bahaya  yang  harus  disingkirkan demi melanggengkan kekuasaan Soeharto (Iqbal 2010). Upaya rezim Soeharto mencapai puncaknya ketika mengeluarkan kebijakan dengan menjadikan  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  bagi  semua  organisasi kemasyarakatan pada tahun 1985. Sudah pasti kelompok yang menolak ide tersebut dianggap menentang atau berkeinginan mendirikan negara Islam. Menghadapi situasi semacam ini, menjadikan para aktivis Islam mencari  jalan  lain  dan  akhirnya  memilih  gerakan  kultural  sebagai model perjuangan. Dalam hal ini Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia yang  didirikan  pada  tahun  1967  oleh  Muhammad  Natsir  berperan sentral dalam merintis gerakan Islam kultural pada masa Orde Baru. Inisiatif senada bermunculan di tempat-tempat lain, tak terkecuali di sekolah-sekolah  dan  kampus-kampus.  Tanpa  disadari  banyak  orang memanfaatkan  situasi  ini  dengan  membentuk  gerakan-gerakan  dan organisasi-organisasi  dakwah  terutama  era  1970-an.  Situasi  semakin mendukung  ketika  Soeharto  mulai  merangkul  kalangan  Islam  pada awal 1990, akibat renggangnya hubungan dengan militer yang kerap mendukung kekuasaannya. Saat itulah term dakwah mulai digunakan secara luas. Bukan hanya di dalam masyarakat tetapi juga di universitas dan lingkungan sekolah. Di tempat inilah identitas keagamaan siswa ditekankan dan berbagai strategi Rohis (Rohani Siswa) disusun.
Perkembangan semakin semarak pasca reformasi yang ditandai dengan perubahan  situasi  dan  politik,  organisasi-organisasi  di  lingkungan
sekolah  lebih  leluasa  dalam  merancang  kegiatan  mereka.  Pada  masa ini pintu sekolah terbuka bagi kalangan pendukung gerakan keagamaan di  sekolah,  seperti  IPNU,  PII  dan  IRM  (sekarang  IPM).  Bahkan, organisasi-organisasi di sekolah atau pesantren dapat dijadikan model perjuangan  bagi  organisasi  siswa  lainnya  dalam  menjaga  keragaman dan  kemajemukan  dengan  berbagai  macam  kegiatan  di  luar  sekolah yang bersifat positif, seperti kegiatan-kegiatan sosial dan dialog lintas agama dan budaya.

## TATA KELOLA KERAGAMAN ERA ORDE BARU
Sebelum pembahasan terakhir tentang agama, demokrasi dan pluralisme kewargaan pasca reformasi, Trisno S Sutanto (2011: 116-148)  mencoba memberikan  pemahaman  seputar  tata  kelola  keragaman  di  Indonesia khususnya pada masa Orba. Salah satu dokumen yang diangkat dalam kajian ini berupa naskah akademik dari suatu draft tentang kerukunan umat  beragama  yang  sempat  terhenti  pada  tahun  2003.  Meskipun keberadaan draft tersebut  dipertanyakan,  namun  melalui  naskah akademiknya kita dapat menggambarkan politik negara pada saat itu mengenai keragaman agama.
Ide  mengenai  kerukunan  antar-umat  beragama  yang  dikembangkan sebelum  reformasi  dan  berlanjut  sampai  sekarang  cenderung menampilkan  pengaturan  negara  yang  terlalu  kuat  dan  terkesan diskriminatif  dalam  banyak  aspek  kehidupan  umat  beragama. Diskursus pengelolaan kerukunan di Indonesia sangat terikat dengan UU  No.1/PNPS/1965  tentang  penyalahgunaan  dan  penodaan  agama yang diciptakan oleh rezim Orba yang terus bertahan sampai sekarang melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mencabut UU tersebut. Karenanya, kajian kritis tentang UU KUB sangat penting dalam  rangka  membangun  model  alternatif  pluralisme  kewargaan  di Indonesia.  Walaupun  MK  menolak  pencabutan  UU  tersebut,  namun terdapat isyarat untuk melakukan revisi terhadapnya baik dalam lingkup formil  perundang-undangan  ataupun  secara  substansi  agar  memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.
Keberadaan Naskah Akademik dan RUU KUB sangat layak untuk dikaji dan  dikritisi  sehingga  kita  dapat  mengetahuhi  sejauh  mana  praktik-
praktik dan operasi kekuasaan negara dalam membentuk, mengawasi dan  mengendalikan  hubungan  antar-umat  beragama.  Tabel  berikut memetakan substansi pengaturan dalam RUU KUB :
Selama  tiga  dekade  masa  pemerintahan  Orba,  Pembicaraan  seputar suku,  agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA)  dan  keragaman  di Indonesia  merupakan  hal  yang  tabu.  Permasalahan  di  ranah  tersebut hampir tidak pernah diangkat dan didialogkan secara terbuka. Bangsa ini  seolah  bersembunyi  di  balik  motto  “Bhineka Tunggal  Ika”,  yang hanya  sekedar  mengukuhkan  otoritas  penguasa  dalam  melakukan penyeragaman  dan  menyepelekan  perbedaan.  Walhasil,  ketika  rezim Orba runtuh pasca Mei 1998, paradigma yang digunakan tetap bertahan dan menjadi cara pandang yang dominan di Indonesia, seperti dalam UU  No.1/PNPS/1965  yang  sampai  sekarang  masih  dipertahankan. Oleh  karena  itu,  ketika  pemerintah  pasca  Orba  memimpin,  negara belum begitu siap menghadapi beragam konflik yang terjadi di tanah air akibat lagam lama yang kerap diabadikan oleh rezim otoriter Orde Baru. Karenanya, wacana pluralisme kewargaan civic pluralism harus dikedepankan  jika  kita  mau  mengembangkan  pluralisme  keragaman sebagai paradigma alternatif.

## Tabel 1 Ruang Lingkup/Pasal-pasal dalam RUU KUB
Sumber : Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), 2011
Kategori Ruang Lingkup/Pasal-pasal dalam RUU KUB I. Penodaan Agama • Simbol-simbol suci keagamaan • Berdasarkan UU No.1/PNPS/1965 : Melarang penafsiran dan memberi wewenang kepada Depag menentukan “ajaran- ajaran pokok keagamaan” II. Kelompok-kelompok Sempalan • “Kelompok-kelompok kecil yang memiliki penafsiran agak berbeda dengan penafsiran kelompok yang lebih besar” (NA, hal.28-29) III. Aktivitas Penyebaran Agama • Penyiaran agama (pasl;8, NA, h.23-24) • Bantuan asing keagamaan (psl;9, NA, h.24) • Pendidikan agama (pasl;14, NA, h.26) • Perkawinan antar-pemeluk beda agama (psl;15, NA, h.24- 25) • Pengangkatan anak beda agama (psl;16, NA, h.25-26) IV. Segregasi Sosial • Peringatan hari besar keagamaan (psl;10, NA, h.26-27) • Pendirian tempat ibadah (psl 11-12, NA, h.29-30) • Perawatan dan penguburan jenazah (psl;13, NA, h. 27-28) • Transparansi informasi keagamaan (NA, h.29)
Konsep  tentang  pluralisme  kewargaan  yang  dikedepankan  oleh Dr.  Zainal  Abidin  Bagir  dapat  diajukan  sebagai  alternatif  guna menerobos  jalan  buntu  diskursus  keragaman  di  tanah  air.  Pluralisme kewargaan  dapat  dikedepankan  dalam  rangka  menggeser  titik diskusinya ke arah pengembangan kapasitas warga dalam mengelola keragaman. Sedangkan civic dipahami sebagai ruang negosiasi tempat keanekaragaman kultural, cara pandang, paham keagamaan dibicarakan secara santun, sehingga tatanan dan aturan main dalam hidup bersama dapat  ditegakkan  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  bersama. Maka  pluralisme  kewargaan  menekankan  pada  dua  aras  sekaligus, pada  satu  sisi  pengembangan civic  culture ,  dimana  perbedaan  tidak hanya diakui tetapi dinegosiasikan terus menerus dan pada sisi lainnya, sistem,  tatanan  maupun  aturan  main  yang  mampu  menjaga  proses negosiasi  tersebut.  Karenanya  menurut  Trisno  untuk  mewujudkan pluralisme  kewargaan  ke  depan,  arah-arah  pergulatan civic  plural harus bergerak pada dua tataran: Pertama, tuntutan politik kesetaraan guna  memaksimalkan  tuntutan  konstitusional  pada  aras  pengelolaan negara, perbaikan sistem hukum maupun pengelolaannya. Kedua, Pada tataran  masyarakat,  mengembangkan  kemampuan  warga  di  dalam menegosiasikan  perbedaan-perbedaan  yang  ada  serta  mengolahnya demi kemaslahatan bersama (Sutanto 2011: 148).

## AGAMA, DEMOKRASI DAN PLURALISME KEWARGAAN
Agama  dan  demokrasi  merupakan  tema  yang  menarik  untuk dikaji  dan  mendapat  perhatian  berbagai  kalangan,  terutama  ketika Indonesia  memasuki  masa  transisi  dari  rezim  otoriter-militer  ke  era pemerintahan reformasi. Sejak 1999, seiring dengan berjalannya proses desentralisasi  dan  demokratisasi,  lokus  politik  mulai  bergeser  dari pusat  ke  daerah-daerah. Akibatnya,  ruang  politik  di  daerah  menjadi lebar  dan  terbuka. Terbukanya  ruang  politik  tersebut  memungkinkan berbagai  keragaman  yang  terpendam  selama  masa  Orba  mendapat saluran untuk berkembang akibat dari menguatnya revolusi identitas di tengah masyarakat. Karenanya, tidak aneh jika ranah publik di daerah menjadi arena untuk aktualisasi kepentingan berbasis pada pemilahan masyarakat    yang  berkarakter  ideologis,  kultural,  ekonomi-politik. Singkatnya, proses liberalisasi politik pasca Orba memungkinkan para aktor  politik  lokal  menikmati  situasi  politik  yang  lebih  bebas  dalam
menyampaikan  kepentingannya  melalui  partai  politik.  Selain  itu, reformasi kelembagaan mendorong aktor-aktor politik lokal jauh lebih beragam dibandingkan era sebelumnya dimana aktor-aktor politik yang terlibat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  lebih  banyak  ditanggapi melalui  penyerapan  aspirasi  tanpa  proses  pelibatan  aktor  di  luar birokrasi negara. Dalam kondisi seperti itu masyarakat hanya dilibatkan apabila diundang oleh birokrasi negara, ruang publik yang ada saat itu adalah  ruang  yang  diciptakan  oleh  negara.  Bahkan  masyarakat  lebih banyak  dilibatkan  dalam  kerangka  mobilisasi  dibanding  partisipasi. Setelah reformasi bergulir, aktor yang terlibat dalam proses demokrasi pun  semakin  beragam  dan  tersegmentasi  menurut  garis  pemilahan agama, etnik, profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan sebagainya. Situasi  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  tersebut  bukan  merupakan sesuatu yang unik. Karena di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi-multipartai,  representasi  politik  dengan  mengangkat sentimen  agama  juga  menjadi  sebuah  fenomena  yang  biasa  terjadi. Kehadiran  partai-partai  yang  memiliki  ideologis  keagamaan  menjadi beberapa ciri kontestasi di beberapa negara demokratis-pluralis dengan sistem multipartai (Dwipayana 2011: 150-151).
Dengan demikian, pilihan terhadap sistem demokrasi yang majemuk (demokrasi-pluralis)  dapat  membuka  jalan  terhadap  representasi kepentingan  dalam  masyarakat  yang  beragam,  baik  dalam  kategori agama,  etnik  maupun  budaya  dan  yang  lainnya.  Dengan  pengertian bahwa  prinsip  dasar  yang  harus  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem demokrasi  dengan  agama,  etnis  dan  budaya  yang  beragam  berupa kebebasan  sipil  atau  memberikan  ruang  keterbukaan  seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk komunitas agama yang selama Orde Baru tidak begitu mendapatkan ruang untuk mengapresiasikan kepentingan termasuk melalui pembentukan partai politik (Iqbal 2010). Dari sinilah agama, demokrasi dan keragaman bertemu dalam sebuah ajang untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Semestinya demokrasi tidak berbenturan  dengan  agama  karena  prinsip-prinsip  demokrasi  seperti toleransi, musyawarah untuk mufakat dan keterbukaan terdapat dalam nilai-nilai agama yang luhur.
Selanjutnya menurut Ari Dwipayana (2011), ruang politik yang terbuka bagi keragaman tersebut seharusnya diikuti dengan upaya membangun budaya  kewargaan  dalam  demokrasi.  Budaya  kewargaan  adalah
budaya politik yang meletakkan setiap pemilih sebagai warga negara yang sadar dengan hak-haknya. Kesadaran sebagai warga negara inilah yang  menjadi  pijakan  awal  dalam  membangun civic  engagement , keterlibatan  warga  dalam  demokrasi.  Dengan  cara  tersebut,  proses elektoral  tidak  hanya  dimaknai  sekedar  pemberian  suara  pada  para kandidat, tetapi sebagai bagian dalam aktualisasi prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan citizenship .  Kemudian,  dalam  konteks  membangun budaya  kewargaan  perlu  ditekankan  bahwa  representasi  politik  yang muncul dari semua kepentingan dalam masyarakat seharusnya berupa representasi substantif bukan semata-mata bersifat simbolik artifisial, apalagi dibungkus dengan berbagai kepentingan dan politik pencitraan. Hal ini sangat penting dikedepankan untuk mencegah agama dipakai hanya  sebagai  alat  untuk  menggalang  dukungan  dan  memenangkan Pemilu.  Semestinya  agama  ditempatkan  sebagai  inspirasi  dalam membangun  kehidupan  bersama  yang  lebih  baik.  Juga  yang  perlu ditekankan dalam membangun budaya kewargaan terdapat kesepakatan dasar yang harus dibangun oleh komunitas tentang nilai-nilai bersama. Konsensus itu bisa dalam bentuk nilai-nilai bersama yang disepakati atau  selanjutnya  diturunkan  ke  dalam  mekanisme-prosedur  sebagai aturan main bersama. Setelah itu, baru selanjutnya dirumuskan untuk membentuk ruang publik. Ruang publik bisa menjadi lapangan bersama bagi semua kepentingan dalam masyarakat dan ruang publik tersebut perlu dijaga tingkat keterbukaannya dari dominasi kekuasaan negara. Karena sewaktu-waktu bisa saja ruang publik tersebut berubah menjadi ruang  komunal  ataupun  ruang  personal.  Selain  komunalisasi,  ruang publik bisa dikontrol sepenuhnya secara personal oleh elit politik yang dominan dengan membangun jaringan politik yang bersifat patronase. Dengan  membangun  kesepakatan  tentang  kepublikan  maka  setiap kelompok masyarakat dapat menentukan batas-batas yang tegas, mana yang termasuk ruang perseorangan, komunal atau publik. Konsensus politik inilah yang dapat menjadi kerangka bersama yang digunakan oleh  berbagai  pihak  dalam  mengelola  kehidupan  beragam  termasuk dalam  membentuk  aturan  main  untuk  berbagai  bentuk  kontestasi. (Dwipayana 2011: 170-171)
Terakhir, sebagaimana yang telah dijelaskan agama dapat menjadi faktor penguat bagi demokrasi ketika agama mengambil bagian dalam proses transformasi budaya politik elit maupun masyarakat dari budaya yang pragmatis kepada budaya pluralisme kewargaan. Dengan cara tersebut
agama tidak hanya dijadikan sebagai instrumen untuk mendulang suara di ajang Pemilu.
Satu hal yang mungkin dapat menjadi perhatian kita tentang tulisan Ari Dwipayana (2011) dalam bab penutup buku “pluralisme kewargaan” adalah kajian tentang keterlibatan agama dalam ruang publik terutama kaitan antaragama, demokrasi dan pluralisme kewargaan. Sayangnya, pembahasan seputar pluralisme kewargaan pada bab terakhir ini kurang dikaji lebih dalam tetapi lebih terfokus pada peran agama dalam kancah politik  lokal,  seperti  pembahasan  seputar  agama  dan  koalisi  partai, agama  dan  kampanye,  agama  dan  suara  pemilih  serta  agama  dan Pemilukada.  Sama  halnya  dengan  pembahasan  Farid  Wajidi  tentang kaum muda dan pluralisme kewargaan pada bab 4 (hlm. 90-114) yang terlalu luas mengambil contoh kasus yang terjadi di beberapa sekolah menengah  sedangkan  yang  menjadi  fokus  dalam  buku  “pluralisme kewargaan”  adalah  seputar  pengembangan  pluralisme  kewargaan di  kalangan  kaum  muda.  Namun,  secara  umum  buku  “pluralisme kewargaan”  yang  disusun  oleh  Zainal  Abidin  Bagir,  dkk,  sedikit banyak  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  tentang  bagaimana cara-cara yang baik dalam mengelola keragaman dalam konteks negara demokratis  yang  beradab.  Buku  tersebut  juga  memberikan  motivasi kepada kita untuk membantu upaya pembangunan semangat pluralisme kewargaan dan penerjemahannya lebih kongkret dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Abidin, Zainal, dkk. 2011. Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia , Bandung : Mizan.
Abidin,  Zainal  dan  Suhadi.  2008. The  State  of  Religious  Pluralism  in  Indonesia . Pluralism Knowledge Programme, Hivos dan Kosmopolis Institute.
Bowen,  John.  2005. Normative  Pluralism  in  Indonesia:  Region,  Religion  and Ethnicities . Oxford: Oxford University Press.
Eck, Diana L.Eck. 2007. Prospects for Pluralism: Voice and Vision in the Study of Religion . Journal of the American Academy of Religion.
Hamidi, Jazim dan Abadi, Husnu. 2001. Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Hefner, Robert. 2003. Civic Pluralism Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia. Indiana: Indiana University Press.
Iqbal,  Muhammad.  2010. Pemikiran  Politik  Islam:  Dari  Masa  Klasik  Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Media Group.
Klinken, Gerry. 2007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia . terjemah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Marty, Martin E. Marty. 2005. When Faiths Collide . Oxford: Blackwell Publishing.
Putra, Heddy Ahimsa. 2009. Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi atas Budaya  Masyarakat  Indonesia .  Yogyakarta:  Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata.
Rahayu, Mustaghfiroh. 2011. Akomodasi Transformatif: Tawaran atas Pengelolaan Keragaman dan Hak-hak Perempuan , dalam Pluralisme Kewargaan, Bandung: Mizan.
Reid, Anthony. 1990. Southeast Asia in the Age of Commerce. London: Yale University Press.
Suparlan, Parsudi. 2003. Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan? Jakarta: Antropologi Indonesia.
Sutanto, Trisno. 2011. Negara, Kekuasaan dan Agama: Membedah Politik Perukunan Rezim Orba , dalam Pluralisme Kewargaan, Bandung: Mizan.