Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  410-419  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8557.410-419
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN
Muhammad Japar 1 , Muhammad Fahruddin 2 , Hermanto 3
Universitas Negeri Jakarta 1 , Universitas Islam As-Syafi'iyah 2 , Universitas Negeri Jakarta 3 mjapar@unj.ac.id 1 , muhammadfahruddin1980@gmail.com 2 , pbmanto92@gmail.com 3

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  terkait  hukum  perlindungan  anak  yang  ditinjau  dari  perspektif pendidikan.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  tipe  yuridis  normatif  dengan  sumber  data  berupa  data sekunder dan data primer.  Pendekatan penelitian  yang digunakan adalah  yuridis  normatif karena penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  hukum  yang  berlaku  dan  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  perlindungan anak dalam pendidikan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara teliti perangkat hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam praktek pendidikan. Analisis data menggunakan pendekatan  kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  dan  mengintepretasi  data  yang  diperoleh.  Proses  analisis  data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dan primer yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data-data tersebut  kemudian  dideskripsikan  dan  diinterpretasikan  untuk  mengeksplorasi isu-isu  yang  diuraikan  dalam  penelitian,  seperti  hak  anak  dalam  pendidikan,  regulasi  hukum  yang  melindungi anak,  dan  peran  keluarga  serta  masyarakat  dalam  membangun  kesadaran  hukum  anak.  Pendekatan  kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan normatif di balik data yang dikumpulkan, sehingga  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  hukum  perlindungan  anak diterapkan  dan  dipahami  dalam  konteks  pendidikan.  Penelitian  ini  membahas  pertama,  hak  anak  dalam mendapatkan pendidikan; kedua, pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam  memperoleh pendidikan; ketiga  membangun  kesadaran  hukum  di  sekolah;  keempat,  peran  keluarga  dan  masyarakat  dalam  membangun kesadaran  hukum  anak.  Kesimpulan  dari  penelitian  terkait  perlindungan  mengenai  hak  anak  di  atur  dalam  1) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak;  3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional;  4) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Indikator  Kota  Layak  Anak;  dan  6)  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak.  Dalam  membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar melahirkan anak yang berkesadaran hukum, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter.
Kata Kunci: Hukum, Perlindungan anak, Pendidikan

## Abstract
This research aims to describe child protection laws from an educational perspective. The research method uses normative  juridical  type  research  with  data  sources  in  the  form  of  secondary  data  and  primary  data.  The research  approach  used  is  normative  juridical  because  this  research  aims  to  analyze  applicable  laws  and regulations related to child protection in education. Thus, this approach allows researchers to closely examine existing  legal  instruments  and  how  they  are  implemented  in  educational  practice.  Data  analysis  uses  a qualitative  approach,  namely  describing  and  interpreting  the  data  obtained.  The  data  analysis  process  in  this research involves collecting secondary and primary data  which is then analyzed using a qualitative approach. The  data  is  then  described  and  interpreted  to  explore  the  issues  outlined  in  the  research,  such  as  children's rights in education, legal regulations that protect children, and the role of families and communities in building children's  legal  awareness.  A  qualitative  approach  allows  researchers  to  understand  the  social,  cultural  and normative  context  behind  the  data  collected,  thereby  providing  deeper  insight  into  how  child  protection  laws are applied and understood in educational contexts. This research discusses first, children's rights to education;
second,  regulations  related  to  child  protection  laws  in  obtaining  education;  third,  build  legal  awareness  in schools; fourth, the role of family and society in building children's legal awareness. Conclusions from research related  to  the  protection  of  children's  rights  are  regulated  in  1)  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia; 2) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; 3) Law Number 20 of 2003 concerning the National  Education  System;  4)  Law  Number  35  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child Protection; 5) Minister of  Women's Empowerment  and Child Protection Regulation Number 12  of  2011  concerning  Indicators  for  Child  Friendly  Cities;  and  6)  Minister  of  Women's  Empowerment  and Child  Protection  Regulation  Number  8  of  2014  concerning  Child-Friendly  School  Policies.  In  building children's legal awareness, there needs to be cooperation between the family, school and community in order to produce children who are legally aware, have noble character and character.

## Keywords: Law, Child protection, Education

## I. PENDAHULUAN
Anak adalah  generasi muda yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerus cita- cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus (Hafsah, 2016). Menurut Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  (2014) tentang  perlindungan  anak  bahwa  seseorang  dapat dikatakan sebagai anak apabila orang tersebut belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan Ibunya. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  Konvensi  perserikatan bangsa-bangsa  tentang  Hak-  hak  Anak.  Konvensi  hak  Anak  secara  khusus  mengatur  segala  sesuatu tentang  hak  anak.  Konvensi  Hak  Anak  tersebut  mulai  berlaku  pada  tanggai  02  September  1990 melalui  revolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tertanggal  20  Nopember  1989  dan  sesuai  dengan ketentuan konvensi PasaI 49 ayat  (1). Dalam konvensi  ini  anak adalah pemegang  hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan  kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki  kebutuhan-kebutuhan  khusus.  Oleh  karena  itu  pula  anak  memerlukan  perawatan  dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental (Fitriani, 2016).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23 Tahun  2002  menjamin  dan  melindungi  anak  dari segala  kegiatan  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi  (Carmela,  2021).  Dalam  melangsungkan  hidupnya  seorang  anak  dilindungi  oleh negara  dan  aturan-aturan  yang  ada  didalamnya.  Karena  kelangsungan  hidup  anak  adalah  hak  asasi yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  melalui  kebijakannya.  Konsep  hak  asasi  manusia  menjadi  dasar utama dalam pembentukan hukum perlindungan anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi  dan  hak  untuk  dilindungi  dari  kekerasan  atau  eksploitasi  menjadi  bagian  integral  dari kerangka  kerja  hak  asasi  manusia  (Kasim,  2023).  Untuk  menjamin  masa  depan  dan  mendukung keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan, dan pendidikan. Perawatan, pengasuhan,  dan  pendidikan  anak  harus  dilaksanakan  mulai  dari  kehidupan  di  keluarga  atau  orang tua, sekolah, masyarakat, dan negara (Sari, 2015).
Hal ini sesuai dengan pendapat (Wardani, 2010) yang menjelaskan bahwa pentingnya mendidik anak yang dimulai dari rumah dan keluarga,  kemudian dibelajarkan di sekolah yang akan  dibimbing oleh  guru,  dan  mengimplementasikan  pembelajaran  yang  diperoleh  dari  sekolah  terhadap  kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi orang tua, sekolah, dan msayarakat menjadi penting untuk mengembangkan  karakter  dan  kepribadian  yang  positif  pada  anak  (Maisaro,  2018).  Untuk memperoleh  pendidikan  yang  layak  merupakan  hak  bagi  anak-anak  dan  negara  berkewajiban memberikan  pendidikan  secara  merata  dan  seimbang  pada  setiap  warganya  tanpa  terkecuali dikarenakan  negara  merupakan  penyelengara  pendidikan  nasional  (Mumbunan,  2013).  Walaupun dalam  kenyataannya,  pemerintah  belum  memberikan  pendidikan  yang  layak  bagi  anak-anak.  Hal  ini sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  bahwa  Pendidikan  adalah  sebagai  upaya  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual,  keagamaan,  pengendalian  diri kepribadiaan, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Meskipun  undang-undang  dan  pengaturan  tentang  perlindungan  anak  dan  pendidikan  nasional sudah  dijamin  sedemikian  rupa  oleh  pemerintah,  namun  tetap  saja  ada  permasalahan-permasahan yang  terjadi  pada  anak.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  (Hambali,  2019)  bahwa  bentuk-bentuk kriminal  dan  tindak  pidana  yang  banyak  dilakukan  oleh  anak  antara  lain  meliputi  pencurian, penyalahgunaan  narkoba,  perkelahian,  kejahatan  pelecehan  seksual,  pelanggaran  lalu  lintas,  dan penganiayaan  sampai  pada  kasus  pembunuhan  serta  kejahatan  geng  motor  (begal)  yang  pelakunya adalah  anak.  Fakta  lain  juga  menunjukkan  bahwa  anak  dalam  berbagai  kasus  harus  berhadapan dengan  hukum  sebagai  korban  dari  perlakuan  kekerasan  baik  kekerasan  fisik,  psikis,  kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran (Ariyanti, 2023).
Dalam  konteks  perlindungan  anak  perspektif  pendidikan  berasal  dari  kebutuhan  untuk melindungi hak-hak dasar anak, dan memastikan kesejahteraan mereka, serta memberikan lingkungan pendidikan  yang  aman  dan  mendukung.  Beberapa  faktor  yang  mendasari  pembentukan  hukum perlindungan anak dalam konteks  pendidikan melibatkan aspek sosial, moral, dan hak asasi manusia (Kasim  et  al.,  2023).  Anak-anak  dianggap  sebagai  kelompok  yang  rentan  dan  membutuhkan perlindungan  khusus  karena  ketergantungan  mereka  pada  orang  dewasa.  Keterbatasan  fisik  dan mental  anak-anak  membuat  mereka  lebih  rentan  terhadap  eksploitasi,  pelecehan,  dan  diskriminasi (Simbolon,  2016).  Masalah  perlindungan  anak  adalah  suatu  masalah  manusia  yang  merupakan kenyataan  sosial,  terutama  di  dunia  pendidikan,  karena  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam menentukan perubahan sosial dan perubahan menuju ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas.  Pentingnya  perlindungan  anak  di  lingkungan  sekolah  agar  mereka  bisa  memperoleh  hak dan  kesempatan  seluas-luasnya,  baik  dalam  proses  pembelajaran  maupun  saat  praktek  dan  berada  di luar  sekolah  (Stone,  2021).  Pendidikan  dianggap  sebagai  hak  dasar  anak  dan  kunci  untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan perilaku individu yang sehat, baik secara fisik, mental, dan  emosional.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  anak  dalam  konteks  pendidikan  dianggap  sebagai investasi untuk masa depan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
Berdasarkan latar belakang persoalan yang dijelaskan di atas, baik secara teori dan yuridis yang berkaitan dengan pengaturan hukum perlindungan anak dalam perspektif  pendidikan, yang bertujuan untuk  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  aman,  inklusif,  dan  mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan  anak-anak.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini  akan  membahas  secara  komprehensif  terkait hukum  perlindungan  anak  ditinjau  dari  perspektif  pendidikan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan memperkuat pemahaman tentang implementasi hukum perlindungan anak dalam konteks pendidikan, dengan  harapan  memberikan  kontribusi  konkrit  dalam  upaya  melindungi  anak-anak  dari  potensi bahaya dan risiko di lingkungan pendidikan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  tipe  yuridis  normatif  yang  umum digunakan dalam penelitian hukum dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta teori, dan hasil penelitian yang relevan serta doktrin hukum yang berlaku (Putra & Setyawanta, 2020). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa perundang-undangan dan studi kepustakaan ( literature review ). Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis hukum dan normatif terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin- doktrin  yang  berkaitan  dengan  suatu  isu.  Dalam  konteks  perlindungan  anak  dari  perspektif pendidikan,  metode  ini  memiliki  relevansi  yang  penting  dan  mendalam.  Data  yang  diperoleh kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menjabarkan  dan memberikan  interpretasi  terhadap  data  yang  diperoleh  berdasarkan  penafsiran  gramatikal  yang dilakukan  secara  sistematis  berdasarkan  doktrin  dan  peraturan  hukum  yang  relevan,  studi  penelitian yang  relevan  dan  dihubungkan  dengan  pokok  permasalahan  yang  ada.  Pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  bersifat  deskriptif  dan  non-numerik, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual.
Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  luas  tentang  perlindungan  anak  dalam  konteks pendidikan,  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  gabungan  yang  menggabungkan  elemen kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  ini  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  mengumpulkan, mengorganisir,  dan  mengevaluasi  data  dari  berbagai  sumber,  termasuk  data  kuantitatif  yang  relevan dan  studi  kepustakaan.  Pertama-tama,  data  undang-undang  akan  dikumpulkan  dengan  menganalisis berbagai  dokumen  hukum  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak  di  lingkungan  pendidikan,  seperti
undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  kebijakan  sekolah.  Data  ini  akan  diorganisasi  dan dievaluasi  untuk memahami  kerangka hukum saat ini dan menemukan  celah atau  kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan
Hak  anak  dalam  pendidikan  merujuk  pada  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak-anak  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  bermutu,  dan  mendukung  perkembangan  mereka  secara menyeluruh.  Hak-hak  ini  diakui  secara  internasional  dan  diatur  oleh  berbagai  instrumen  hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (CRC) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 (Wuryandani, 2018) Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti  agama,  hukum  dan  sosiologis  yang  menjadikan  anak  semakin  rasional  dan  aktual  dalam lingkungan sosial (Fitriani, 2016). Dalam paradigma ilmu Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan  Allah  SWT  yang  senantiasa  berinteraksi  dalam  lingkungan  masyarakat  bangsa  dan  negara. Dalam  hal  ini  anak  diposisikan  sebagai  kelompok  sosial  yang  mempunyai  setatus  sosial  yang  lebih rendah  dari  masyarakat  dilingkungan  tempat  berinteraksi.  Makna  anak  dalam  aspek  sosial  ini  lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri (Maksum, 2016).
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan.  Kemudian  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar  tanpa diskriminasi. Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan gratis, dan harus tersedia untuk semua anak tanpa memandang latar belakang sosial,  ekonomi,  atau  budaya.  Hal  ini  juga  di  pertegas  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  bahwa  setiap  anak berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak yang  tercantum  di  sana  antara  lain  adalah  hak  untuk  mengembangkan  diri  dan  memajukan  dirinya. Artinya,  semua  proses  dan  kegiatan  anak  dalam  mengembangkan  dan  memajukan  dirinya  itu  harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.
Kemudian  memberi  layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi,  menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang  berusia  tujuh  sampai  dengan  lima  belas tahun,  memfasilitasi  satuan  pendidikan  dengan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  diperlukan dalam  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu,  menjamin  terselenggaranya  wajib belajar  minimal  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya,  dan  membina  serta mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan  pemerintah  daerah,  Pendidikan  dan  pengajaran  adalah  Pendidikan  ( opvoeding )  proses  memberi tuntunan  kepada  anak  atas  segala  kekuatan  kodrat  (potensi)  yang  dimilikinya  agar  tercapai keselamatan  dan  kebahagiaan  yang  setinggi–tingginya  baik  untuk  dirinya  maupun  untuk  masyarakat luas.  Kemudian  pengajaran  ( onderwijs )  adalah  proses  pendidikan  dalam  memberi  ilmu  atau pengetahuan, serta memberi kecakapan pada anak-anak, yang dapat berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin (Dewantara, 1977).
Dalam  memajukan  pendidikan,  komponen  penting  yang  harus  diperhatikan  adalah  guru  dan peserta  didik.  Guru  tugasnya  memberikan  pengetahuan  kepada  peserta  didik  serta  mendidiknya  agar menjadi peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur serta memiliki karakter yang  berjiwa  Pancasila  (Atika,  2019). Dengan  demikian,  profesi  guru  merupakan  profesi  yang  amat mulia  karena  keberhasilan  dan  presetasi  belajar  peserta  didik  sangat  bergantung  pada  cara  guru membelajarkan  peserta  didik  di  sekolah.  Karena  profesi  guru  sangat  dihargai  dan  memiliki  fungsi yang strategis dalam mengembangkan jadi diri anak bangsa, maka perlu dihargai sebagai profesi yang bermartabat  (Utami,  2020).  Oleh  karena  itu,  tujuan  pendidikan  adalah  menuntun  segala  kekuatan kodrat  yang  dimiliki  anak-anak  agar  mampu  mencapai  keselamatan  dan  kebahagiaan  yang  setinggi- tingginya  baik  sebagai  manusia  dan  sebagai  anggota  masyarakat.  Untuk  mencapai  kebudyaan  yang kita  mimpikan,  peradaban  bangsa  yang  kita  cita-citakan.  Pendidikan  menjadi  pondasi  peradaban bangsa (tempat persemaian benih-benih kebudyaan) yang memerdekakan manusia.

## 3.2 Pengaturan terkait Hukum Perlindungan Anak dalam Memperoleh Pendidikan
Beberapa  pengaturan  terkait  dengan  perlindungan  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  adalah sebagai  berikut.  (1)  Konvensi  Hak-hak  Anak  (KHA)  atau  yang  dikenal  dengan  UN-CRC  ( United Nations  Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  adalah  sebuah  perjanjian  hak  asasi  manusia  yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya  yang disahkan pada  tahun  1989  oleh  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa.  Indonesia  meratifikasi  KHA  ini  pada  1990 (Perpustakaan  Komnas  Perempuan  &  Terre  Des  Hommes  Netherlands,  1990).  Kemudian  setelah  12 tahun Indonesia mengadaptasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan  anak  yang  kemudian  direvisi  menjadi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014. Perlindungan  Anak  tersebut  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (Hamida,  2022).  Perlindungan  anak  terkait  erat  dengan  lima  pilar  yakni,  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  negara.  Kelimanya  memiliki  keterkaitan  satu  sama lain  sebagai  penyelenggara  perlindungan  anak.  Dalam  bentuknya  yang  paling  sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan (Hafsah, 2016).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Pasal  49  berbunyi  Negara,  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan ksesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk  memperoleh  pendidikan.  selanjutnya  pada  Pasal  51  dijelaskan  bahwa  Anak  penyandang disabilitas  diberikan  kesempatan  dan  aksebilitas  untuk  memperoleh  pendidikan  inklusif  dan/atau pendidikan  khusus.  Pada  Pasal  53    ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah  terpencil.  Lebih  lanjut  dijelaskan  pada  ayat  (2)  Pertanggungjawaban  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  tindak  Kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta didik, dan/atau pihak lain. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  8  Tahun  2014 Tentang  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak,  dijelaskan  bahwa  dalam  mewujudkan  Sekolah  Ramah Anak  (SRA)  ada  enam  indikator  yang  dikembangkan  untuk  mengukur  capaian  SRA.  Indikator tersebut  meliputi:  1)  kebijakan  SRA,  2)  pelaksanaan  kurikulum,  3)  pendidikan  dan  tenaga kependidikan  terlatih  hak-hak  anak,  4)  sarana  dan  prasarana  SRA,  5)  partisipasi  anak,  dan  6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya,  dan alumni. idealnya  keenam  indikator  tersebut  harus  dipenuhi  dalam  rangka  mewujudkan  SRA.  Model  Sekolah Ramah  Anak  bukan  hanya  merupakan  konsep  abstrak  atau  metodologi  semata.  Konsep  SRA merupakan prinsip pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan yang berpusat pada anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (Alfina,2020).
Pada  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Indikator  Kota  Layak  Anak,    dijelaskan  bahwa  setiap  anak  mendapatkan  akses pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkualitas  tanpa  diskriminasi.  Misalnya  adalah  mendorong  sekolah inklusi;  memperluas  pendidikan  kejuruan,  non-formal  dan  informal;  mendorong  terciptanya  sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan  konsep disiplin tanpa kekerasan, dan  menjamin keamanan, dan keselamatan  perjalanan  anak  ke  sekolah.  Di  samping  itu  juga  dijelaskan  bahwa  lembaga  pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung  jawab  kepada  kehidupan  yang  toleran,  saling  menghormati  dan  bekerja  sama  untuk kemajuan  dunia  dalam  semangat  perdamaian.  Selanjutnya  ketika  anak  mengalami  persolan  hukum atau  berhadapan  dengan  hukum  maka  anak  ada  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  sistem peradilan  anak  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Pasal  1  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap penyelidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani  pidana.  Kemudian  ayat  (2)
menjelaskan  bahwa  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Berdasarkan  beberapa  tinjauan  pengaturan  tentang  hukum  perlindungan  anak  dalam memperoleh  pendidikan  serta  sistem  peradilan  anak  tersebut  adalah  bahwa  anak  dijamin  untuk mendapatkan  akses  pendidikan  bahkan  digratiskan  pada  masa  sekolah  dasar,  kemudian  dalam melaksanakan pendidikan di sekolah setiap anak dilindungi dari kekerasan dan pelecehan seksual dari pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  serta  setiap  anak  yang  bermasalah  atau  yang  berhadapan  dengan hukum  dilindungi  oleh  aturan  dan  undang  sesuai  dengan  kadar  perbuatannya.  Walaupun  demikian, setiap anak dituntut untuk menghargai orang  tua, guru, masyarakat, dan teman sesamanya  agar anak tumbuh  menjadi  anak  yang  berguna  bagi  bangsa  dan  negara  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan Indonesia.

## 3.3 Membangun Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan  bahwa  peserta  didik  sebagai  anggota  masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan  diri dengan  cara  pembelajaran  baik  pada  jalur  pendidikan  formal  maupun  non  formal.  Oleh  sebab  itu, sebagai  anggota  masyarakat  peserta  didik  sudah  semestinya  diarahkan  untuk  memahami  dan  sadar akan  hukum  demi  ikut  memastikan  terselenggaranya  ketertiban,  kedamaian,  dan  keadilan  dalam pergaulan  antar  sesama  baik  di  lingkungan  sekolah,  keluarga,  maupun  di  lingkungan  masyarakat. Kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran  untuk  mematuhi  aturan  hukum.  Kesadaran  hukum masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  penghubung  peraturan  hukum  dengan  pola  tingkah  laku  hukum masyarakatnya.  Friedman  menyebutnya  sebagai  “kultur  hukum”  ,  yaitu  nilai  dan  sikap  yang mempengaruhi bekerjanya hukum (AS, 2020).
Menurut  Sidharta  dalam    menjelaskan  kesadaran  hukum  adalah  proses  terbentuknya  kaidah- kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar dan salah, baik dan buruk,  adil dan tidak adil, serta manusiawi dan tidak manusiawi menyebabkan timbulnya kesadaran manusia, dengan suatu keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil (Musjtari, 2018). Membangun kesadaran hukum tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi  seluruh  komponen  yang  ada  di  sekolah  seperti  kepala  sekolah,  guru,  komite  sekolah,  tenaga kependidikan, dan peserta didik. Seluruh  komponen sekolah tersebut sama-sama menjalin kerjasama dan  berkolaborasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  di  lingkungan  sekolah.  Hal  ini  dilakukan agar tercipta suasana rukun, damai, dan aman, serta nyaman dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
Pentingnya  membangun  kesadaran  hukum  pada  peserta  didik  di  usia  dini  dan  sekolah  dasar agar  menciptakan  warga  negara  yang  baik,  yakni  warga  negara  yang  sadar  akan  hak  dan kewajibannya, dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  (Apriyani, 2020).  Kesadaran  hukum  tidak  terlepas  dari  perbuatan  penegakan  suatu  akibat  perbuatan,  untuk  itu dapat disimpulkan suatu penilaian  terhadap diri sendiri  suatu  kepatuhan terhadap suatau aturan yang tertulis  dan  disepakati  oleh  sipembuat  aturan  tersebut  untuk  patuh  dan  tidak  adanya  unsur  paksaan. Standar  tata  tertib  di  sekolah  merujuk  pada  perilaku  peserta  didik  di  sekolah  dengan  harapan  agar peserta didik  berakhlak, berbudi luhur, dan memiliki etika dan perilaku yang positif (AS et al., 2020). Menurut  (Bramantyo,  2020)  pada  hasil  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  kesadaran  hukum  para peserta  didik  terhadap  peraturan  yang  berlaku  yang  diterapkan  di  sekolah  berimplikasi  terhadap kehidupan  peserta  didik  baik  di  sekolah  maupun  di  masyarakat.  Adapun  langkah-langkah  yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada peserta didik adalah:
Pertama ,  peningkatkan  pengetahuan  tentang  peraturan  peraturan  hukum  ( law  awarence ). Pengetahuan  hukum  tersebut  berkaitan  dengan  perilaku  yang  dilarang  atau  yang  diperbolehkan.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  (Soekanto,  2017)  bahwa  kesadaran  hukum  seseorang  sangat  tergantung pada pengetahuan hukum yang mereka kuasai.
Kedua ,  pemahaman  tentang  pemahaman  isi  peraturan  hukum  ( law  acquentence ).  Guru  di sekolah  selalu  memberi    informasi  kepada  peserta  didik  mengenai  isi  peraturan  dan  hukum  tertentu. Tujuannya  adalah  agar  peserta  didik  mengetahui  isi  dan  tujuan  dari  suatu  peraturan  hukum  tersebut. Oleh karena itu, peserta didik akan taat pada peraturan yang berlaku baik peraturan yang dibuat oleh sekolah maupun pada peraturan-peraturan umum yang berlaku.
Ketiga , sikap terhadap peraturan hukum yang berlaku ( legal attitude ) guru di sekolah berusaha menanamkan  sikap  untuk  bertindak  menerima  hukum  karena  adanya  penghargaan  terhadap  hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.
Keempat , penanaman pola-pola perilaku hukum ( legal behavior ). Dalam hal ini guru di sekolah selalu menanamkan pola-pola perilaku hukum, atas suatu peraturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah dan maupun pada masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan temuan Carmela & Suryaningsih (2021)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  hukum  dapat  ditingkatkan  manakala  seseorang  mampu melakukan  pola-pola  perilaku  hukum  yang  dikehendaki  oleh  aturan  tersebut.  Misalnya  guru membiasakan  perilaku  positif  di  sekolah  dengan  harapan  perilaku  tersebut  dapat  diikuti  oleh  peserta didik dan menjadi kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan. Hal ini bentuk menghargai aturan yang  berlaku  di  sekolah  melalui  implementasi  langsung  oleh  guru  dan  peserta  didik  di  lingkungan sekolah.
Untuk itu, dalam upayanya menciptakkan peserta didik yang sadar akan hukum, sekolah harus mampu  memfasilitasi  peserta  didik  dengan  pengetahuan  dan  pemahaman  hukum.  Hal  ini  dapat dilakukan  sekolah  dengan  publikasi  poster  dan  pamflet  terkait  tata  tertib  dan  kebijakan/peraturan sekolah  melalui  gambar/tulisan  yang  menarik  di  setiap  papan  informasi  atau  majalah  dinding  yang letaknya  sangat  strategis  dan  sering  dilalui  oleh  setiap  peserta  didik,  menyelenggarakan  kegiatan lomba baik internal maupun eksternal di dalam lingkungan sekolah yang tema kegiatannya berkaitan dengan  materi  hukum,  penindakan  tegas  dari  otoritas  sekolah  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh peserta didik, dan pemanfaatan ruangan bimbingan konseling untuk menyelesaikan pelanggaran hukum  melalui  pendekatan  psikologis  dengan  peserta  didik.  Dengan  demikian,  para  peserta  didik akhirnya  benar-benar  membangun  sikap  dan  perilaku  yang  berkesadaran  hukum  di  lingkungan sekolah.

## 3.4 Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Membangun Kesadaran Hukum Anak
Partisipasi  orang  tua  dan  keluarga,  serta  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  perlindungan anak  merupakan  salah  satu  kunci  dari  memajukan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Dengan  demikian, kesadaran  orang  tua  terhadap  partisipasinya  dalam  perlindungan  anak  akan  mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan anak secara berkelanjutan (Simbolon, 2016). Kesadaran hukum dapat diartikan  sebagai  kesadaran  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  kepada  aturan-aturan  atau  hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. dengan tujuan untuk  ketertiban, kedamaian,  ketenteraman,  dan  keadilan  dapat  diwujudkan  dalam  pergaulan  antar  sesama (Nurkasihani, 2018). Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit untuk dicapai.
Dikalangan  anak-anak  atau  pelajar  pun  demikian,  misalnya  terjadi  perkelahian/tawuran  antar pelajar  karena  kurang  tumbuhnya  kesadaran  pelajar  terhadap  hukum.  Akibat  lemahnya  kesadaran hukum tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena demikian, perlu adanya peran keluarga dan masyarakat dalam membina dan mengembangkan sikap sadar hukum kepada anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  (a)  mengasuh, memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak;  (b)  menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  (c)  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak;  dan  (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian dalam pasal selanjutnya  dijelaskan  bahwa  ketika  orang  tua  dari  si  anak  tidak  ada,  atau  tidak  diketahui keberadaanyaan, atau karena suatu sebab sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang berbunyi pada ayat di atas, maka tanggung jawab tersebut dapat dilakukan oleh keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak  dipungkiri  bahwa  basis  utama  pendidikan  adalah  keluarga  dalam  hal  ini  orang  tua.  Di dalam  membangun  pemahaman  berkeasadaran  hukum  pada  anak  dibutuhkan  peran  orang  tua  dalam memberikan dan membekali anaknya. Terkait dengan membangun  kesadaran tersebut ini sangat erat kaitannya  dengan  penguatan  pendidikan  karakter  yang  pertama  dan  utama  di  dalam  keluarga (Suryana,  2022).  Misalnya  anak  diberikan  pemahaman  tentang  budaya  bangun  pagi-pagi  di  rumah sebelum  berangkat  sekolah,  melakukan  sarapan  pagi,  menjaga  kebersihan  tempat  tidur,  berdoa sebelum makan, dan menghargai kedua orang tua, serta tidak terlambat bila pergi ke  sekolah. Semua
hal  tersebut  merupakan  contoh  nyata  yang  dapat  dilakukan  oleh  orang  tua  dalam  membangun kesadaran hukum kepada anaknya.
Hasil  penelitian  menurut  (Rasmawati,  2020)  menjelaskan  bahwa  peranan  keluarga  dan masyarakat  dalam  menanamkan  kesadaran  hukum  sangat  penting  agar  dapat  mengarahkan  dan mendidik  anaknya  untuk  bisa  lebih  disiplin  patuh  pada  aturan  dan  norma-norma  yang  ada.  Peranan keluarga bukan hanya memantau atau mengawasi anak tetapi juga memberikan nasehat tentang resiko saat  melakukan  pelanggaran  hukum.  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasa  25  menjelaskan  bahwa  kewajiban  dan  tanggung  jawab masyarakat  terhadap  perlindungan  anak  dilaksanakan  melalui  kegiatan  peran  masyarakat  dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  pentingnya  peran masyarakat  dalam  membangun  kesadaran  hukum  dan  perlindungan  pada  anak  agar  anak  dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Untuk  membentuk  karakter  anak  yang  baik    keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat  harus  dapat berkolaborasi dengan baik agar dapat membangun dan membentuk karakter baik pada anak. Dengan demikian,  secara  tidak  langsung  hal  tersebut  merupakan  proses  dan  kegiatan  dalam  membangun kesadaran  hukum  terhadap  anak.  Kolaborasi  dari  ketiga  komponen  tersebut  merupakan  dasar  dari proses pengembangan jati diri anak yang kuat yang bermanfaat untuk bangsa dan negara (Muchtarom, 2017).  Oleh  karena  demikian,  maka  kesadaran  hukum  perlu  ditanamkan  sejak  dini  dengan  berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung  jawab  terhadap  keluarga  lain,  dan  menjalankan  kewajibannya  sebelum  menuntut  haknya. Apabila  hal  ini  dapat  dilakukan,  maka  ia  pun  akan  terbiasa  menerapkan  kesadaran  yang  telah dimilikinya dalam lingkungan masyarakat dan bahkan bangsa dan negara.
Dengan  adanya  kesadaran  hukum  pada  anak  atau  peserta  didik,  kita  akan  menyaksikan  tidak adanya pelanggaran yang terjadi sehingga kehidupan yang aman dan damai dapat ditemui. Karena itu peran  keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat  dalam  membangun  kesadaran  hukum  pada  anak-anak  atau peserta  didik  sejak  dini  perlu  dilakukan  agar  dapat  melahirkan  anak  yang  berbudi  pekerti  luhur  dan berguna  bagi  bangsa  dan  negara.  Dengan  kesadaran  hukum  yang  ditanamkan  sejak  dini  pada  anak- anak atau peserta didik, akan terlihat penurunan jumlah pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini,  peran  penting  keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat  sangatlah  vital  dalam  membangun  kesadaran hukum  pada  anak-anak.  Keluarga  memiliki  peran  pertama  dan  utama  dalam  membentuk  karakter anak-anak.  Dengan  memberikan  contoh  yang  baik,  mendidik  dengan  nilai-nilai  moral,  dan mengajarkan kedisiplinan, keluarga membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi kesadaran hukum anak-anak.  Di  samping  itu,  sekolah  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyediakan  pendidikan hukum  yang  inklusif  dan  relevan  dalam  kurikulum  mereka.  Dengan  demikian,  anak-anak  dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara lebih baik.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Perlindungan  mengenai  hak  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  di  Indonesia  di  atur  dalam  (1) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  31  yang  menyebutkan  bahwa  setiap warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan;  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak; (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Indikator  Kota  Layak  Anak;  dan  (6)  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah  Anak.  Dalam  membangun  kesadaran  hukum  anak  perlu  adanya  kerjasama  antara  pihak keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat  agar  dapat  melahirkan  anak  yang  berbudi  pekerti  luhur, berkarakter, berkesadaran hukum, dan berguna bagi bangsa dan negara. Penelitian ini dapat menyoroti pentingnya  implementasi  undang-undang  dan  regulasi  perlindungan  anak  dalam  konteks  pendidikan sehari-hari.  Meskipun  kerangka  hukum  yang  kuat  telah  ada,  penting  untuk  memahami  bagaimana perlindungan anak diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan.

## 4.2 Saran
Di lingkungan sekolah diharapkan kepada pihak sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik,  dan  tenaga  kependidikan  agar  sama-sama  dalam  membangun  kesadaran  hukum  baik  lewat perilaku dalam keseharian di sekolah, maupun saat kegiatan pembelajaran guna menciptakan peserta didik yang berkesadaran hukum, berbudi luhur, dan berkarakter yang berguna bagi bangsa dan negara.
Kemudian dalam lingkungan masyarakat diharapkan kepada seluruh stackholder yang dimulai dari  orang  tua,  keluarga,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  pihak  keamanan  dan  seluruh  lapisan masyarakat  agar  memberikan  keteladan  dalam  berperilaku  sehingga  terbangun  kesadaran  secara kolektif terkait kesadaran hukum terhadap anak-anak sehingga tercipta anak yang memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai, norma-norma dan aturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfina,  A.,  &  Anwar,  N.  R.  (2020).  Manajemen  Sekolah  Ramah  anak  Paud  Inklusi.  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam, 4(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975 Apriyani, S. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Sekolah. Ariyanti,  O.  D.  R.  M.  (2023).  Model  Perlindungan  Hukum  Terhadap  anak  Sebagai  Korban  Bullying  dalam Perspektif Viktimologi. Lex Jurnalica, 20, 139–146.
AS, Y., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun Kesadaran Hukum tentang Perlindungan anak Bagi Guru. Journal Character Education, 3(3). https://doi.org/http://journal.ummat.ac.id/index.php/jces Atika, T. N., Wakhuyudin, H., & Fajriyah, K. (2019). Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Membentuk Karakter cinta Tanah Air. Mimbar Ilmu, 4(1). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mi.v24i1.17467
Bramantyo,  Y.  R.,  &  Suwarno,  S.  (2020).  Membangun  Kesadaran  Hukum  dan  Demokrasi:Revitalisasi  peraan pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. Journal of Education and Teaching, 14(2). https://doi.org/https://doi.org/10.309557/cendekia.v14i2.627
Carmela, F. R. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan  Anak di Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570
Tan,  C.,  Stone,  V.,  Charles,  M.,  &  Batubara,  A.  S.  (2021).  Cindy,  Stone,  V.,  Charles,  M.,  &  Batubara,  S.  A.
(2021).  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Siswa  di  Lingkungan  Pendidikan  (Studi  Kasus Nomor:B-01281/SAP-01/XI/2018).
Jurnal Teropong
Aspirasi
Politk Islam, 17(1).
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/tps.v17i1.8006
Dewantara,  H.  K.  (1977).  Karya  Ki  Hajar  Dewantara  Bagian  Pertama:  Pendidikan.  Majelis  Luhur  Persatuan Tamansiswa.
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  perlindungan  Anak  dalam  Melindungi  dan  Memenuhi  Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2).
hafsah,  hafsah.  (2016).  Kajian  Perlindungan  Hak  Pendidikan  dan  Perlindungan  Agama  Anak  dalam  Keluarga Muslim di Kota Medan. Jurnal Ilmu Syariah, 16(2). https://doi.org/10.15408/ajis.vv16i2.4447
Hambali,  R.  A.  (2019).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  dengan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  (Diversions  for  Children  in  Conflict  with  The  Laws  in  The  Criminal  Justice  System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15–30. https://doi.org/https;//dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30
Hamida,  A.,  &  Setiyono,  J.  (2022).  Analisis  Kritis  Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga:  Kajian  Perbandingan  Hukum.  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  4(1). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88
Kasim,  A.,  Ahmad,  J.,  &  Nonci,  N.  (2023).  Reformulasi  Syarat  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
Jurnal Pembangunan
Hukum
Indonesia, 5(2). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373
Maisaro,  A.,  Wiyono,  B.  B.,  &  Imron,  A.  (2018).  Manajemen  Program  Penguatan  Pendidikan  karakter  di
Sekolah Dasar. Jurnal
Administrasi Dan Manajemen
Pendidikan, 1(3).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um027v1i32018p302 Maksum, A. (2016). Sosiologi Pendidikan. Madani. Muchtarom.  (2017).  Pendidikan  karakter  bagi  Warga  Negara  Sebagai  Upaya  Mengembangkan  Good  Citizen.
12(1).
Mumbunan, H. . M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah. Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, 1(4). https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i4.2782
Musjtari,  N.  D.  (2018).  Pembangunan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  di  Dusun  Jetis,  Desa  Jetis,  Kecamatan
Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Abdimas, 22(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/abdimas.v22i2.15929 Nurkasihani, I. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Pelaihari.
Rasmawati, R., Aziz, R., & Dermawan, D. (2020). Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Berlalu  Lintas  pada  Anak  Usia  16  Tahun  ke  Bawah  di  Desa  Duampanua  Kecamatan  Anreapi.  Journal Peqguruang: Conference Series, 2(2). https://doi.org/10.35329/jp.v212.1464
Sari, P. K., & Maghfiroh, M. (2015). Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. Jurnal Studi Islam, x(2).
Simbolon,  A.  L.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  di  Dalam  Perlindungan  Anak  yang  Berkelanjutan  sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, 3(2). https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5 Soekanto, S. (2017). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers. Suryana, C., & Muhtar, T. (2022). Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Dasar pada Era Digital. Jurnal Basicedu, 6(4). https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.4177 Utami, A. V., Ibrahim, N., & Kurniawati, K. (2020). Kompetensi Profesional Guru Dalam Pembelajaran Sejarah
Di SMA Negeri 27 Jakarta. Jurnal Visipena, 11(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.46244/visipena.v11i2.1302
Wardani, K. (2010). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.
Proceedings  of  The  4th  International  Conference  on  Teacher  Education;  Join  Conference  UPI  &  UPSI Bandung, Indonesia.
Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. Jurnal Civics Media Kajian
Kewarganegaraan, 15(1). https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789