## Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang

## Nizar Abdussalam
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang abdussalam@yahoo.co.id

## Abstract:
This article aims to determine the minimum age to marry in the view of Malang District Court Judge Religion and the Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Additionally, this article also aims to determine the relevance of the minimum limit of age at marriage that existed at Law No. 1 of 1974 on Marriage to  apply  today.  This  research  is  a  field  research  using  qualitative  approach.  The results of the discussion of this article shows that the Religious Court Judge Malang and Lecturer of Psychology UIN Malang agreed that the existing age limit in the Marriage  Act  is  less  suitable  to  be  applied  at  this  time.  They  would  agree  if  the marriage  age  limit  is  raised.  It  aims  to  meet  the  maturity  aspect  of  physical, psychological,  and  economic.  So  that  domestic  life  is  harmonious,  eternal,  and happy to be achieved.
Artikel  ini  bertujuan  mengetahui  batas  minimal  usia  kawin  menurut  pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, artikel ini juga bertujuan mengetahui relevansi batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  untuk  diterapkan  saat  ini.  Penelitian  ini  merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang sepakat bahwa batasan usia yang ada pada Undang- Undang Perkawinan kurang sesuai untuk diterapkan saat ini. Mereka lebih sepakat jika batasan usia perkawinan dinaikkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspek kematangan  fisik,  psikis,  maupun  ekonomi.  Sehingga  kehidupan  rumah  tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia dapat tercapai.
Kata Kunci: usia kawin; psikologi; hakim

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  ketetapan  Allah  sebagai  jalan  untuk  berkembang  biak  dan melestarikan  keturunan  bagi  manusia.  Dalam  tatanan  Islam  kawin  tidak  hanya  semata-mata untuk  melestarikan keturunan, kawin akan menjadi  ritual  ibadah bila didahului dengan akad nikah  yang  sah.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bab  II  pasal  2  dijelaskan  bahwa pernikahan merupakan akad  yang sangat  kuat  ( mitsaqan ghalidhan ) untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 1 Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974,  sebagai  hukum  positif  perkawinan  di  Indonesia  mendefenisikan  perkawinan  sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk
1 Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Perkawinan bukan hanya  ikatan  perdata  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Banyak  esensi-esensi  yang  lain  yang terkandung dalam perkawinan. Selain sebagai sarana untuk legitimasi terhadap hubungan laki- laki  dan  perempuan  perkawinan  juga  merupakan  sarana  untuk  beribadah  kepada  Tuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa: 1 dan Q.S. Ar-Rum: 21. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, untuk itu ada ada aturan dan syarat tertentu.
Perkawinan bertujuan membentuk suatu keluarga yang merupakan elemen terkecil dalam kerangka  sosial  masyarakat.  Keluarga  yang  harmonis  akan  mencetak  dan  membentuk  bibit unggul bagi bangsanya. Keluarga harmonis dapat terbetuk jika pasangan telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan. Kematangan emosi, fisik, pendidikan, dan ekonomi berpengaruh besar  terhadap  tingkat  keharmonisan  keluarga.  Disamping  itu  faktor  usia  juga  sangat berpengaruh, karena usia berbanding lurus dengan kematangan psikologi dan emosi. Semakin dini usia calon  pengantin semakin rendah  pula kematangan  psikologi  dan kontrol emosinya, sehingga dapat mengakibatkan disfungsi keluarga yang berujung pada keretakan rumah tangga. Bagi seorang pemuda, untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Hal itu  merupakan  patokan  kematangan  umur  bagi  para  pemuda  kecuali  ada  faktor  lain  yang menyebabkan  harus  dilaksanakannya  pernikahan  lebih  cepat. 3 Bagi  sorang  gadis  usia perkawinan itu berkaitan dengan kematangan fisik dan kehamilan. Disamping itu kematangan rohani juga dianggap penting, yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya.
Jika  diambil  patokan  yang  paling  bagus  bagi  seorang  gadis  untuk  menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah  18  tahun,  karena  pada  umur  18  seorang  wanita  sudah  mencapai  tingkat  kematangan biologis  seorang  wanita. 4 Islam  tidak  memberikan  batasan  minimal  usia  kawin  secara gamblang.  Batasan  usia  kawin  hanya  didasarkan  pada  standar  usia baligh saja.  Beberapa ulama’ mengemukakan pendapatnya mengenai usia baligh. Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan baligh bagi seorang laki-laki apabila telah ihtilam yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar  mani  dan  bagi  seorang  wanita  jika  sudah  mengeluarkan  darah  haid.  Pendapat  Abu Hanifah ini sangat relevan dengan zaman saat ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan  seseorang  mengalami ihtilam (mimpi  basah)  bagi  seorang  laki-laki  dan  belum  tentu keluar haid bagi seorang perempuan. Terkadang umur 12 sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa kedewasaan laki-laki ditandai dengan keluar mani dan perempuan dengan keluarnya darah haid. 5
Dalam  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  7  ayat  (1) dinyatakan bahwa: “ Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam  belas)  tahun. ”    Limitasi minimum usia kawin pada undang-undang perkawinan ini merupakan unifikasi usia kawin dari beberapa sumber dan literatur sebagai acuan tetap hakim untuk memutus perkara kawin. Karena
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1
3 Sutan  Marajo  Nasaruddin  Latif, Problematika  Seputar  Keluarga  Dan  Rumah  Tangga (Bandung:  Pustaka Hidayah, 2001), 23.
4 Latif, Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga , 23.
5 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 423–424.

## Nizar Abdussalam
sebelum terbentuknya undang-undang ini hakim merujuk pada kitab-kitab turats yang sangat varian dalam memberikan limitasi minimum usia kawin. Angka 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan ini juga berdasar pada kultur dan kondisi masyarakat Indonesia. Angka ini  dianggap  sesuai  dengan  masyarakat  Indonesia.  Yusuf  Hanafi  menyatakan  bahwa  India merupakan  negara  dengan  jumlah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  tertinggi.  Hal  ini disebabkan banyaknya wanita mereka yang menikah di usia muda / di bawah batas usia layak nikah. 6
Data  statistik  yang  diperoleh  dari  situs  resmi  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang menyatakan  bahwa  Jumlah  perkara  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang adalah 5736 kasus. 1677 berupa kasus cerai talak, 3219 berupa kasus cerai gugat, dan sisanya adalah kasus lain. Hampir 80% kasus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah kasus  cerai. 7 Disinyalir  terdapat  korelasi  antara  angka  perceraian  tersebut  dengan  limitasi minimum  usia  kawin  pada  undang-undang  perkawinan  yang  relatif  rendah.  Angka  tersebut dianggap terlalu  rendah,  karena pada usia ini seseorang hanya matang dalam segi  fisik  saja. Belum  dapat  dikatakan  matang  secara  psikis,  ekonomi,  dan  emosi.  Lubab,  Dosen  Fakultas Pikologi UIN Malang menyatakan bahwa kematangan biologis dan psikis berbanding terbalik.
Saat ini kematangan biologis seseorang relatif lebih cepat, sebaliknya kematangan psikis seseorang (termasuk didalamnya aspek emosi, tanggung jawab, dan ekonomi) justru semakin lambat,  hal  ini  disebabkan  oleh  kultur  yang  ada  di  masyarakat  saat  ini.  M.  Nur  Syafiuddin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa dari 10 kasus permohonan dispensasi  kawin 8 diantaranya kembali  lagi  ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin sangat dibutuhkan dalam perkawinan. berdasarkan berbagai persoalan di atas, diketahui  bahwa batas minimal usia kawin  yang ada pada  Undang-undang  Perkawinan  nampaknya  tidak  dapat  mengakomodir  kebutuhan masyarakat  saat  ini.  Untuk  itu,  artikel  ini  bertujuan  mengetahui  batas  minimal  usia  kawin menurut  pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  dan  Dosen  Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, artikel ini juga bertujuan mengetahui relevansi batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diterapkan saat ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ) . Karena  berupaya menggali data dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang mengenai pandangan mereka terhadap batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 8 Data primer dari penelitian ini adalah  hasil  wawancara  kepada  Hakim  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  dan  Dosen Psikologi UIN Malang. Wawancara dilakukan terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten  Malang,  yaitu:  M.  Nur  Syafiuddin,  Nurul  Maulidia.  Wawancara  juga  dilakukan terhadap beberapa dosen Psikologi UIN Malang, yaitu: Fathul Lubabin Nuqul, Elok Halimatus Sakdiyah.
6 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional (Bandung: Mandar Maju, 2011), 89.
7 “Jenis  Perkara  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  tahun  2014”, http://www.pa- malangkab.go.id/index.php/sjp2 , diakses 2 Januari 2015
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 246.

## Hasil dan Pembahasan
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Batas Minimal Usia Kawin
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa limitasi minimal usia kawin bagi lelaki adalah 19 tahun, sedangkan bagi  perempuan  16  tahun.64  Dalam  penjelasan  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  untuk  menjaga  kesehatan  suami-istri  dan  keturunan,  perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.65 Berbicara mengenai substansi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dinyatakan bahwa dalam kontennya terdapat inkonsistensi substansi pasal-pasal yang ada. Di satu sisi terdapat pasal yang memberikan limitasi minimum terhadap pasangan yang ingin menikah yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Namun di sisi lain  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  pasangan  yang  belum  mencapai  usia  tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang dimintakan oleh kedua orang tua  pihak  pria  atau  wanita.  Kemudian  tidak  ada  aturan  yang  jelas  dalam  Undang-Undang Perkawinan  yang  mengatur  tentang  kriteria  dasar  diperbolehkannya  seseorang  menikah dibawah batas usia kawin, yang kemudian hal ini dalam praktiknya dibebankan kepada para hakim, selaku pelaksana hukum yang memeriksa dan memutus kasus ini. 9
Dalam tataran praktis kasus perceraian selalu membeludak dibanding dengan kasus-kasus yang lain. Sebagai contoh data statistik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari 5736  kasus,  4896  diantaranya  adalah  kasus  cerai,  baik  itu  cerai  gugat  maupun  cerai  talak. Disinyalir  bahwa  salah  satu  penyebab  banyaknya  kasus  perceraian  tersebut  adalah ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga.
Ketidaksiapan ini disebabkan oleh usia pasangan saat menikah relatif rendah. Rendahnya usia pasangan saat menikah berimbas pada ketidakharmonisan keluarga, bahkan bisa berujung pada  perceraian.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  fakta  bahwa  sebagian  besar  dari  pihak  yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mereka kembali lagi ke Pengadilan Agama beberapa bulan kemudian untuk mendaftarkan kasus perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Fenomena di atas menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang, baik secara fisik maupun psikis sangatlah penting dalam membangun bahtera rumah tangga. Kedewasaan  ini  bisa  digeneralisir  dengan  patokan  usia.  Sebagian  besar  dari  pihak  yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama mereka sudah dalam keadaan hamil. Jika diprosentasekan  90%  dari  pihak-pihak  yang  mengajukan  dispensasi  kawin  sudah  dalam keadaan  hamil. 10 Hakim  sebagai  pemutus  perkara  tersebut  selalu  mempertimbangkan  unsur kemanfaatan  dan  ke mudharatan .  Melihat  dari  sudut  pandang  anak  yang  masih  ada  dalam kandungan, jika ia lahir  tanpa memiliki hubungan keperdataan dengan seorang bapak, maka masa  depan  anak  tersebut  menjadi  dipertanyakan.  Sehingga  sebagian  besar  kasus-kasus dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh majlis hakim. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan data hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa banyak diantara pasangan yang menikah pada saat  usia mereka dibawah 21 tahun mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Mereka mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, baik itu cerai gugat maupun cerai talak  dengan  alasan  yang  sangat  bervarian,  seperti  sering  bertengkar,  perselingkuhan,  tidak tanggungjawab, dan lain sebagainya.
9 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2008), 35.
10 Nurul Maulidiah, Wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).

## Nizar Abdussalam
Berbagai  faktor  penyebab  perceraian  di  atas  merupakan  implikasi  dari  ketidaksiapan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga, terutama kesiapan dari segi psikis. 11 Ditinjau dari sisi historis, perumusan Undang-Undang Perkawinan merupakan jawaban pemerintah dari beberapa tuntutan mengenai unifikasi aturan mengenai perkawinan. Dalam penjelasan pasal 7 ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  untuk  menjaga  kesehatan suami-istri  dan  keturunan,  perlu  ditetapkan  batas-batas  umur  untuk  perkawinan. 12 Alasan mengapa memilih angka 19 dan 16 tersebut, tidak ada referensi yang menjelaskan secara rinci mengenai  hal  ini.  Secara  tidak  langsung  mungkin  dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang Perkawinan merupukan suatu bentuk pemenuhan “kebutuhan “ pihak-pihak yang turut andil dalam  perumusan  undang-undang  tersebut.  Sehingga  tidak  seluruh  pasal  yang  ada  dapat mengakomodir  kepentingan  masyarakat.  Pencantuman  limitasi  usia  minimal  kawin  pada Undang-Undang  Perkawinan  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  beberapa  dampak yang  timbul  dari  perkawinan  di  usia  muda.  Baik  itu  dampak  kesehatan  maupun  dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari sisi kesehatan,pernikahan di usia dini berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi  wanita. Namun lebih dari itu lebing penting lagi  adalah  kondisi  keharmonisan  keluarga  yang  benar-benar  harus  dijaga,  hal  ini  bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda.
Dari hasil wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagian besar dari mereka kurang sepakat dengan batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Karena fakta yang ada batasan usia minimal tersebut kurang bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Dari paparan diatas peneliti dapat menarik sebuah konklusi bahwa  batasan  minimal  usia  kawin  pada  Undang-Undang  Perkawinan  patut  dipertanyakan eksistensinya.  Apakah  batasan  tersebut  masih  layak  diterapkan  pada  masyarakat  kita,  atau justru sebaliknya. Nampaknya batasan minimal usia kawin tersebut perlu untuk direkonstruksi. Jika muncul dua pilihan, apakah batasan umur tersebut dinaikkan atau justru malah diturunkan. Maka peneliti menjawab bahwa seyogyanya batasan umur tersebut dinaikkan, setidaknya 21 bagi laki dan 18 bagi perempuan. Pernyataan tersebut berdasar pada beberapa fakta yang ada di lapangan. Bahwa, banyak dari mereka yang menikah di bawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Di samping itu pemilihan usia ini juga merupakan suatu  upaya  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  antara  peraturan  perundang-undangan.  Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada  usia  18  tahun  kebawah,  dan  mereka  tidak  boleh  di  eksploitasi  haknya,  termasuk  dari bentuk eksploitasi adalah menikahkan mereka di usia dini. Pemilihan usia 21 tahun bagi laki- laki  ini  merujuk  pada  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  dalam  KUHPer dijelaskan  bahwa  seseorang  bisa  dikatakan  dewasa  ketika  menginjak  usia  21  tahun.  Apabila muncul  statemen  bahwa  jika  batas  usia  kawin  tersebut  diturunkan  maka  hal  ini  dapat meminimalisir  dispensasi  kawin,  maka  peneliti  sepakat  akan  hal  itu.  Namun  yang  menjadi target utama adalah meminimalisir perceraian dan disharmoni keluarga, bukan meminimalisir dispensasi kawin.
Jika  batas  usia  kawin  di  naikkan,  maka  hal  ini  dapat  mewujudkan  cita-cita  luhur perkawinan  yang ada dalam KHI,  yaitu membentuk  keluarga  yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena  dengan  menaikkan  usia  kawin,  maka  pengantin  akan  lebih  matang  dalam membina  rumah  tangga.  Lebih  jauh  lagi,  permohonan  kasus  dispensasi  kawin  yang  ada  di
11 Nurul Maulidiah, Wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).
12 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  &  Peraturan  Pelaksanaan  Lainnya  di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 348.
Batas Minimal Usia Kawin
lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah / MBA ( married by accident ). Agar usulan ini dapat terlaksana dengan baik, perlu dibarengi dengan adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi kawin yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir. Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini perlu dilakukas sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah plosok desa. Mungkin hal ini menjadi tanggung jawab bersama  Pengadilan  Agama,  Kantor  Urusan  Agama,  dan  Perangkat  Desa.  Dengan  demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.

## Pandangan Dosen Psikologi UIN Malang Mengenai Batas Minimal Usia Kawin
Berbicara mengenai usia dan kedewasaan, nampaknya psikologi merupakan bidang ilmu yang sesuai  untuk  membahas  hal  ini. Dalam keilmuan ini terdapat  bahasan mengenai  tahap- tahap perkembangan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, namun yang lebih banyak di  bahas  dan  menjadi  perdebatan  adalah  perkembangan  individu  dari  sisi  psikisnya. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, saat ini remaja lebih cepat dewasa secara biologis dari pada  remaja  pada  zaman  dahulu.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  perhatian orang  tua,  pendidikan,  dan  lingkungan  sosial  yang  ada.  Kondisi  orang  tua  saat  ini  yang cenderung  lepas  kontrol  terhadap  anak-anaknya,  ditambah  dengan  lingkungan  yang  sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak menjadikan seorang anak terutama yang telah menginjak  remaja lebih  cepat  dewasa secara biologis.  Kasus  ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita karir, karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai  pengasuh  dan  pendidik  anak,  maka  hal  ini  menjadikan  anaknya  terjun  dalam lingkungan dan pergaulan yang sangat tidak mendukung.
Kedewasaan  remaja  secara  psikis  justru  malah  mengalami  kemunduran.  Hal  ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan moral di  kalangan  remaja  saat  ini.  Kondisi  ini  mengakibatkan  mereka  menjadi  bersifat  kekanak- kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi biologis mereka justru lebih cepat matang. 13 Hal ini sejalan dengan pernyataan  yang  diutarakan  oleh  Elok  Halimatus  Sakdiyah,  Dosen  Psikologi  UIN  Malang. Beliau  menyatakan  bahwa  setiap  satu  dasawarsa  seorang  individu  mengalami  kemajuan kematangan biologis sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan psikisnya. 14 Berbicara  mengenai  kematangan,  menurut  Wasti  Sumanto  seorang  individu mengalami  kematangan  secara  fisik  dalam  kisaran  usia  17-20  tahun. 15 Dalam  literatur  yang berbeda Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali  remaja  yang  akan  berakhir  pada  sekitar  usia  19  tahun,  sedangkan  pemuda  baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun. 16
13 Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).
14 Elok, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 20 Maret 2015).
15 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), 67.
16 Zulkifli, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 64.

## Nizar Abdussalam
Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun. 17 Sejalan dengan J.J. Roesseau, Sullivan mengemukakan bahwa manusia  yang  berumur  lebih  dari  20  tahun  memasuki  periode maturity (kematangan). 18 Kemudian,  Kohnstamm  dalam  bukunya Pribadi  dalam  Perkembangan ( Persoonlijkheid  in wording )  menyatakan  bahwa  masa  dewasa  (matang)  adalah  masa  dimana  seseorang  berada pada usia 21 tahun ke atas. 19 Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa  kematangan  individu  dicapai  saat  mereka  menginjak  usia  20  tahun.  Dalam  tahap  ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam  tujuan  hidup  pribadi,  yaitu  pemuasan  keinginan  pribadi,  pemuasan  keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan  yang  akan  direalisasikan  dalam  bentuk  tindakan-tindakannya.  Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan self direction dan self controll.
Dengan  kemampuan  keduanya  ini,  maka  manusia  tumbuh  dan  berkembang  menuju kematangan  untuk  hidup  berdiri  sendiri  dan  bertanggung  jawab. 20 Dari  paparan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kedewasaan  seseorang  akan  dicapai  pada  usia  sekitar  20  tahun.  Hal  ini menunjukkan bahwa batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan  dengan  batas  kematangan  dan  kedewasaan  seseorang  dalam  perpspektif psikologi.  Diperkuat  lagi  bahwa  rentan  waktu  antara  1974  hingga  saat  ini  cukuplah  lama. Sangat  memungkinkan  terjadi  pergeseran  konsep  kematangan  dan  kedewasaan  pada  diri manusia  saat  ini.  Karena  kematangan  dan  kedewasaan  sangat  bergantung  pada  kondisi lingkungan dan kultur yang ada. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan dan kultur saat  ini  sangatlah  berbeda  dengan  zaman  dahulu.  Berdasar  pada  hal-hal  di  atas,  nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya,  dalam  kondisi  ini  seorang  wanita  telah  patut  untuk  melangsungkan  pernikahan. Pendidikan  SMA  dirasa  cukup  sebagai  bekal  seorang  wanita  untuk  melangkah  ke  jenjang perkawinan.  Berbeda  dengan  wanita,  kesiapan  seorang  lelaki  untuk  melakukan  pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Dan pada usia  21  tahun  ini  seorang  laki-laki  berusaha  memantapkan  tujuan  vokasional  dan mengembangkan sense  of  personal  identy. Keinginan  yang  kuat  untuk  menjadi  matang  dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa. 21 Seorang lelaki harus melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala keluarga yang menjadi penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun.
17 Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan , 69.
18 Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Press, 2007), 160.
19 Zulkifli, Psikologi Perkembangan , 20.
20 Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan , 69.
21 Hendriati  Agustiani, Psikologi  Perkembangan:  Pendekatan  Ekologi  Kaitannya  Dengan  Konsep  Diri  Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja (Bandung: Refika Aditama, 2006), 29.

## Relevansi Batas Minimal Usia Kawin Pada UU No. 1 Tahun 1974
Dibentuknya  sebuah  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  mengatur masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan nyaman. Dirumuskannya Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  merupakan  sebuah  jawaban  dari  reaksi  yang ditimbulkan  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat.  Banyak  diantara  mereka  yang  menuntut adanya  perumusan  Undang-Undang  Perkawinan  secara  keseluruhan.  Karena  pada  periode sebelumnya  dasar  hukum  mengenai  perkawinan  dan  turunannya  tidak  terkodifikasi  secara sempurna.  Undang-undang  dan  masyarakat  semestinya  berjalan  secara  beriringan.  Dengan demikian akan tercipta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini belum terwujud dalam pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan.  Salah  satu  misi  dari  Undang-Undang  Perkawinan  adalah menekan fenomena pernikahan dini. Terbukti, pasal 7 ayat (1) undang-undang ini memberikan batasan minimal usia kawin bagi pasangan yang ingin menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 22 Namun kenyataan yang ada masih banyak masyarakat  yang melakukan  perkawinan  di  bawah  umur.  Banyak  dari  mereka  yang  mengajukan  permohonan dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  agar  dapat  melangsungkan  perkawinan  meskipun mereka belum memenuhi kriteria usia minimal kawin. 23 Banyaknya fenomena pernikahan dini secara tidak langsung memang didukung oleh substansi pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.
Adanya kontradiksi antara pasal 7 ayat (1) tentang batasan minimal usia kawin dan pasal 7  ayat  (2)  tentang  kebolehan  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin,  serta  tidak  adanya persyaratan  yang jelas  dan ketat pada pasal  ini menjadi  peluang bagi  masyarakat  yang ingin menikah  di  usia  dini. 24 Setidaknya  ada  empat  alasan  terjadinya  kontradiksi  dalam  pasal  7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: Pertama , pembuat RUU Perkawinan mengadopsi rumusan pembatasan  usia  perkawinan  dan  ketentuan  dispensasi  dalam Burgerlijk  Wetboek tanpa memberikan alasan pendukung yang lengkap. Kedua , pemerintah ingin melindungi hak asasi warga negara dalam perkawinan. Sajuti Melik menyatkan bahwa Undang-Undang Perkawinan digunakan  untuk  seluruh  warga  negara.  Jangan  dengan  adanya  undang-undang  perkawinan kemudian sebagian warga negara tidak bisa kawin karena tidak memenuhi persyaratan. Batas usia  yang  terlalu  tinggi  daripada  usia  dewasa  dikhawatirkan  menimbulkan  dampak  negatif terhadap generasi muda karena terhambat peraturan perundang-undangan. Ketiga , pemerintah menyadari  kekuatan  sosial-politik  umat  Islam  pada  saat  perumusan  Undang-Undang Perkawinan.  Sebagai  kelompok  mayoritas,  umat  Islam  di  Indonesia  mampu  dengan  mudah dimobilisasi  oleh  isu-isu  keagamaan,  khususnya  berkaitan  dengan  upaya  kristenisasi  atau gerakan  anti  pelembagaan  hukum  Islam.  Sebagai  bukti,  pembahasan  RUU  Perkawinan  pada tahun 1973 nyaris setiap hari diwarnai demonstrasi baik di Jakarta maupun di berbagai wilayah lainnya. Dalam persoalan politik praktis saat itu, umat Islam juga memiliki posisi yang kuat. Sehingga  perundingan-perundingan  di  luar  persidangan  DPR  mampu  mempengaruhi pembahasan  RUU  Perkawinan  selanjutnya.  Agar  tidak  terjadi  gejolak  sosial  atas diberlakukannya  batas  usia  perkawinan,  pemerintah  nampaknya  memberikan  jalan  keluar berupa dispensasi perkawinan. Keempat , pemerintah tidak mau “ambil pusing” dengan urusan privat  warga  negara.  Selama  persoalan  tersebut  tidak  berkaitan  erat  dengan  stabilitas  politik
22 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , 29.
23 Nurul Maulidiah, wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).
24 Syafiuddin, wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 4 Maret 2015).

## Nizar Abdussalam
nasional  atau  kedudukan status  quo saat  itu,  pemerintah  menyerahkan  segala  penyelesaian perkara pada masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan. 25
Melalui  pasal  7  ayat  (1)  tersebut,  Undang-Undang  Perkawinan  juga  bertujuan  untuk meminimalisir adanya keretakan rumah tangga dan perceraian. Namun keinginan luhur pasal ini sangat kontradiktif dengan fakta yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari data  statistik  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang,  dari  5736  kasus,  4896 diantaranya  adalah  kasus  cerai,  baik  itu  cerai  gugat  maupun  cerai  talak.  Secara  teoritis, Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  ada  tiga  unsur  yang  harus  diperhatikan  dalam penegakan  hukum.  Ketiga  unsur  tersebut  adalah  struktur,  substansi,  dan  budaya  hukum. 26 Soerjono  Soekanto  mengemukakan  lima  faktor  yang  sangat  berpengaruh  pada  penegakan hukum,  yaitu:  faktor  hukum  atau  undangundang,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 27 Pada dasarnya apa yang dikehendaki oleh Soerjono Soekanto sama dengan apa yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yaitu unsur struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Berkaitan  dengan  Undang-Undang Perkawinan  nampaknya  substansi  hukum  yang  ada  didalamnya  patut  dipertanyakan.  Dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi bahasan adalah mengenai batasan minimal usia kawin yang tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini dianggap tidak dapat mengakomodir masyarakat. Terbukti masih banyak kasus perceraian yang ada di masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara  didapati  bahwa  diantara  faktor  penyebab  perceraian  tersebut adalah ketidaksiapan mereka dari sisi usia. Banyak remaja yang menikah dibawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga. 28 Hal ini diperparah dengan budaya hukum yang ada pada masyarakat saat ini.
Pernikahan  dan  perceraian  sudah  tidak  menjadi  hal  yang  penting  dalam  keseharian mereka.  Dapat  diistilahkan  bahwa  saat  ini  terjadi  desakralisasi  pernikahan  dan  perceraian, keduanya  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa-biasa  saja.  Sehingga  masyarakat  kita  cenderung acuh terhadap aturanaturan tentang perkawinan dan perceraian. Banyak juga dari mereka yang melakukan  perkawinan  di  usia  muda,  bahkan  sebagian  masyarakat  ada  yang  beranggapan bahwa kawin di usia muda merupakan suatu kebanggaan tersendiri. 29 Ketika kita kembalikan kepada  paparan  Lawrence  dan  Soerjono,  maka  didapati  bahwa  dua  dari  tiga  unsur  yang dibutuhkan  dalam  penegakan  undang-undang  belum  terpenuhi  secara  maksimal,  yaitu  unsur substansi  dan  budaya  hukum.  Hal  ini  mengakibatkan  pemberlakuan  undang-undang perkawinan  tidak  berjalan  efektif.  Untuk  dapat  mengetahui  efektifitas  hukum  maka  pertama kali yang harus dilihat adalah, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja,  jika  suatu  aturan  hukum  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran ketaatannya,  kita  akan  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah  efektif. Namun  demikian, sekalipun dapat  dikatakan aturan  yang ditaati itu efektif, tetapi  kita masih dapat  mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. 30 Berdasarkan prinsip  pasif-dinamis (hukum atau undang-undang berbunyi demikian karena kondisi masyarakat seperti demikian). 31
25 Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 6, no. 1 (June 30, 2014): 67, doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.
26 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 305.
27 HS and Nurbani, Penerapan Teori Hukum , 307.
28 Nurul Maulidiah, wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).
29 Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).
30 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 375.
31 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan , 378.

## Batas Minimal Usia Kawin
Kondisi kedewasaan individu pada saat ini cenderung mengalami kemunduran. 32 Sebagaimana paparan  yang  ada  sebelumnya,  bahwa  telah  diambil  konklusi  batasan  usia  dengan  berbagai petimbangan, yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Dengan kondisi yang demikian ini, berdasarkan prinsip pasif-dinamis hendaknya batasan minimal usia kawin yang ada  pada  Undang-Undang  Perkawinan  dinaikkan  menjadi  21  bagi  laki-laki  dan  18  bagi perempuan. Karena kondisi kedewasaan remaja saat ini yang cenderung melambat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Hakim  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang  menyatakan  bahwa  batasan  usia  yang  ada  pada  UU  Perkawinan kurang  sesuai  untuk  diterapkan  saat  ini.  Mereka  lebih  sepakat  kalau  batasan  usia  tersebut dinaikkan.  Agar  usulan  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik,  perlu  dibarengi  dengan  adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi kawin yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir. Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini  perlu  dilakukas  sosialisasi  secara  intens,  terutama  di  daerah-daerah  plosok  desa.  Hal  ini menjadi tanggung jawab bersama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Perangkat Desa. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.
Dosen Psikologi UIN Malang memandang bahwa batas minimal usia kawin yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap kurang patut untuk saat ini, karena UU ini dibuat pada tahun 1974. Sedangkan dari tahun ke tahun konsep perkembangan dan kedewasaan manusia  selalu  mengalami  perubahan.  Dengan  melakukan  sintesis  terhadap  pendapat  Dosen Psikologi  tersebut  dan  juga  berdasar  pada  teori  tentang  psikologi  perkembangan  dapat dirumuskan  bahwa  batasan  usia  minimal  kawin  yang  ada  pada  UU  Perkawinan  harusnya dinaikkan. UU Perkawinan saat ini kurang relevan untuk diterapkan pada masyarakat. Terutama penerapan pasal mengenai batasan minimal usia kawin. Hal ini berdasarkan fakta bahwa unsur substansi  hukum  dan  budaya  hukum  yang  menjadi  faktor  penting  dalam  penegakan  hukum belum tercukupi secara maksimal. Apabila faktor–faktor dari penegakan hukum tersebut tidak tercukupi secara optimal, maka patut untuk dipertanyakan keefektifannya. Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, dengan mengkorelasikan antara teori, pendapat hakim, dan dosen psikologi dapat ditarik sebuah konklusi bahwa batas minimal usia kawin yang sesuai untuk saat ini  adalah  21  tahun  bagi  laki-laki  dan  18  tahun  bagi  perempuan.  Hal  ini  bertujuan  untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta menekan jumlah perceraian.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Agustiani, Hendriati. Psikologi Perkembangan: Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja . Bandung: Refika Aditama, 2006. Alwisol. Psikologi Kepribadian . Malang: UMM Press, 2007. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
32 Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).

## Nizar Abdussalam
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu . Beirut: Dar al-Fikr, 2008. Hanafi, Yusuf. Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional . Bandung: Mandar Maju, 2011.
HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. Latif, Sutan Marajo Nasaruddin. Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga . Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 6, no. 1 (June 30, 2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192. Soemanto, Wasty. Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2008.
Zulkifli. Psikologi Perkembangan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.