## Wajah Hukum

## Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
Wahdah Prasetya 1* , Puti Priyana 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Jalan HS Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawabarat 41361 Correspondence email: wahdahpras@gmail.com
Abstrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum digital forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia,  pertimbangan  hakim  atas  penghadiran  bukti  digital  forensik  dalam  perkara  kejahatan fraud .  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut asas, konsepsi,  doktrin dan  norma  hukum  yang  berkaitan dengan penghadiran  bukti digital  forensik dalam perkara kejahatan fraud . Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan Digital Forensik dalam menganalisis barang bukti digital dalam hal  pembuktian  tindak  pidana  tidak  secara  khusus  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  karena pengecualian  tentang  alat  bukti  elektronik/digital  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) sehingga  yang  dapat  menjadi  dasar  hukum  digital  forensik.  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah  berupa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya.  Maraknya  tindak  pidana  data fraud ini, membutuhkan suatu pengaturan hukum yang diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana tersebut. Oleh karena ini, penting kiranya mengelaborasi pengaturan hukum baik implementasi maupun sanksi pidana terkait data fraud di Indonesia.
Kata kunci : Digital forensik, Pembuktian, Kejahatan fraud
Abstract.  The  problems  in  this  research  are  regulate  digital  forensic  law  in  proving  crime  in  Indonesia,  judges  consider  the presence  of  digital  forensic  evidence  in  fraud  crime.  This  research  uses  normative  juridical  approach,  by  examining  and interpreting  matters  relating  theoretical  principles,  conceptions,  doctrines  and  legal  norms  relating  to  the  presence  of forensic digital evidence. The result showed that digital Forensic Arrangements in analyzing digital evidence in terms of proving criminal acts are not specifically regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) because exceptions to electronic / digital evidence are regulated in the Information and Electronic Transaction (ITE) Act so that can be a legal basis for digital forensics. Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on Article 5 has been clearly stated that electronic information is a valid legal  evidence  in  the  form  of  electronic  information  and  /  or  electronic  documents  and  /  or  printout.  The  rise  of  data  fraud requires a legal arrangement  that is expected to  be able to  prevent  and reduce these crimes. For this reason, it is important  to elaborate legal arrangements for both implementation and criminal sanctions related to data fraud in Indonesia.

## Keyword : Digital forensics , Verification, Fraud crime

## PENDAHULUAN
Kini lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law ,  secara  internasional digunakan  untuk istilah hukum  yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan  komunikasi.  Demikian  pula,  hukum  telematika  yang  merupakan  perwujudan  dari  konvergensi  hukum telekomunikasi,  hukum  media,  dan  hukum  teknologi  informasi (law  of  information  technology) ,  hukum  dunia  maya (virtual  world  law) ,  dan  hukum  mayantara. 1 Dalam  perkembangannya  teknologi  informasi  dan  komunikasi menciptakan  suatu dunia tersendiri yang  sering disebut dunia maya (cyberspace) yang menjadi bagian dari berbagai penemuan  dibidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  saat  ini  memungkinkan  orang  untuk  menggunakan jaringan internet melalui  komputer pribadi (personal computer) atau media elektronik lainnya di manapun. 2 Dimana teknologi  tersebut  dapat  juga  digunakan  untuk  menciptakan  atau  menjadi  sarana  efektif  bagi  terjadinya  perbuatan- perbuatan  melawan  hukum.  Permasalahan  hukum  yang  sering  dihadapi  adalah  ketika  terkait  dengan  penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian perbuatan hukum yang dilaksanakan  melalui  sistem  elektronik  memiliki  tingkat  kesulitan  tersendiri. 3 Kecanggihan  teknologi  komputer disadari  telah  memberikan  kemudahan,  terutama  dalam  membantu  pekerjaan  manusia.  Selain  itu,  perkembangan teknologi  komputer  menyebabkan  munculnya  kejahatan-kejahatan  baru,  yaitu  dengan  memanfaatkan  komputer sebagai modus operandinya.
1 Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime),Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya , (Jakarta: Rajawali Prers, 2012), hlm.3.
2 Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber , (Bandung: Refika Aditama,2012), hlm.1.
3 Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime),Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya , (Jakarta: Rajawali Prers, 2012), hlm.3.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
Penyalahgunaan  komputer  dalam  perkembangannya  menimbulkan  persoalan  yang  sangat  rumit,  terutama kaitannya  dengan  proses  pembuktian  pidana.  Penggunaan  komputer  sebagai  media  untuk  melakukan  kejahatan memiliki  tingkat  kesulitan  tersendiri  dalam  pembuktiannya.  Hal  ini  dikarenakan  komputer  sebagai  media  memiliki karakteristik  tersendiri  atau  berbeda  dengan  kejahatan  konvensional  yang  dilakukan  tanpa  komputer. 4 Dalam penanganannya  sering  membutuhkan  forensik,  yang  merupakan  kegiatan  untuk  melakukan  investigasi  dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Menurut ahli digital forensik  Muhammad  Nuh  Al-Azhar,  komputer  forensik  atau  digital  forensik  merupakan  aplikasi  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  komputer  untuk  kepentingan  pembuktian  hukum,  yang  dalam  hal  ini  adalah  untuk membuktikan  kejahatan  berteknologi  tinggi  secara  ilmiah  sehingga  bisa  mendapatkan  bukti-bukti  digital  yang  dapat digunakan  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  tersebut. 5 Tindakan  kejahatan fraud Menurut Association  of  Certified Fraud  Examiners (ACFE)  tahun  2002,  kecurangan  adalah  tindakan  penipuan  atau  kekeliruan  yang  dibuat  oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Rezaee mendefinisikan fraud sebagai tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana  kerah putih  ( white  collar  crime ),  antara  lain  pencurian,  penggelapan  aset,  penggelapan  informasi,  penggelapan  kewajiban, penghilangan  atau  penyembunyian  fakta,  rekayasa  fakta  termasuk  korupsi.  Sedangkan computer  fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk  memperoleh  keuntungan  ataupun  tidak,  dengan  merugikan  pihak  lain.  Konsep fraud triangle  pertama  kali dikemukakan oleh Donald Cressey. Fraud triangle theory sebagai dasar teori utama dalam penelitian ini. Teori Fraud Triangle  Cressey (1953)  dalam  Tuanakotta  (2007),  kecurangan  ( fraud )  disebabkan  oleh  3  faktor,  yaitu  (1)  Tekanan ( pressure ) adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan  non  keuangan  dari  pribadi  maupun  tekanan  dari  organisasi,  (2)  Peluang  ( opportunity )  adalah  peluang  terjadinya fraud akibat lemah atau tidaknya efektifitas kontrol sehingga membuka peluang terjadinya fraud . Secara  global  Indonesia  merupakan  negara  dengan  tindak  pidana credit  card fraud tertinggi  kedua  setelah Ukraina. Kerugian-kerugian akibat credit card fraud menjadi penyebab munculnya  reaksi negatif dari negara-negara lain dalam transaksi bisnis secara online . Data dari kepolisian Republik  Indonesia menyebutkan bahwa dari rata-rata 200 kasus cyber  crime yang ditangani, pada  umumnya didominasi oleh credit card fraud dengan sasaran luar negeri seperti  Amerika  Serikat,  Australia  dan  Kanada  dengan  pelaku  berasal  dari  kota-kota  besar  seperti  Yogyakarta, Bandung,  Jakarta,  Semarang,  Medan  dan  Riau. 6 Maraknya  tindak  pidana credit /debit card fraud ini,  membutuhkan suatu pengaturan hukum yang diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana tersebut. Oleh karena ini, penting  kiranya  mengelaborasi  pengaturan  hukum  baik  implementasi  maupun  sanksi  pidana  terkait credit /debit  card fraud di  Indonesia.  Dengan  demikian  dalam  prakteknya,  pembuktian  dalam  hukum  pidana  merupakan  sesuatu  yang sangat  vital  perannya,  mengingat  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Acara  Pidana)  peran  suatu  bukti  sangat berpengaruh  kepada  pertimbangan  hakim.  Setiap  kendala  yang  muncul  membuat  penegak  hukum  menjadi  bingung untuk  menyimpulkan  suatu  perkara  dalam  bidang  Teknologi  Informasi,  yang  mana  bentuk  barang  bukti  berbentuk digital.

## METODE
Dalam  rangka  melakukan  sebuah  penelitian,  metodologi  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  dalam  rangka menemukan  jawaban  dari  permasalahan  yang  diajukan  di  dalam  penelitian.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penghadiran bukti digital forensik dalam perkara kejahatan fraud . 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  yang  penulis  lakukan  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan,  menganalisis,  menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yakni penghadiran bukti digital forensik dalam perkara kejahatan fraud . 3. Jenis dan Sumber Data
Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi :
4 Maskun,  Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime)  Suatu  Pengantar,(Makassar:  Kencana  Prenada  Media  Group,2012)    (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.17.
5 Muhammad Nuh Al-Azhar, Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi  Komputer , (Jakarta: Salemba Infotek, 2012), hlm.19.
6 Sigid Suseno. (2012). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber ,(Bandung:Refika Aditama), hlm.29.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  atau  yang  membuat  orang  taat  pada  hukum seperti  peraturan  perundang–undangan,  dan  putusan  hakim.  Bahan  hukum  primer  yang  penulis  gunakan  di dalam penulisan ini.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  biasanya  berupa  pendapat  hukum  /  doktrin/  teori-teori  yang  diperoleh  dari  literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada  dasarnya  digunakan  untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer.  Dengan  adanya  bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan  hukum  yang mendukung bahan  hukum primer dan bahan  hukum  sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian  atas bahan hukum lainnya. Bahan  hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter  merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang  berbagai  dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.
5. Analisis Data
Teknis  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Metode  secara  normatif  kualitatif  ini berdasarkan  bahan  hukum  primer  sebagai  hukum  positif,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  dilakukan analisis yang bersifat yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan hukum digital forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.
Sistem  pembuktian  di  era  teknologi  informasi  sekarang  ini  menghadapi  tantangan  besar  yang  memerlukan penanganan  serius.  Pembuktian  dalam  hukum  pidana  merupakan  sub  sistem  kebijakan  kriminal  sebagai science  of response yang  mencakup  berbagai  disiplin  ilmu.  Hal  ini  disebabkan  oleh  luasnya  kuasa  dan  motif  berkembangnya jenis  kejahatan  yang  berbasis  teknologi  informasi.  Penggunaan  transaksi  elektronik  yang  tidak  menggunakan  kertas dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan  khususnya terkait dengan  ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  disebutkan  alat-alat  bukti  terdiri  atas  :  bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 7
Pembuktian  merupakan  tahap  yang  menentukan  dalam  proses  perkara,  karena  dari  hasil  pembuktian  dapat diketahui  benar  atau  tidaknya  suatu  dakwaan  atau  tuntutan  tersebut  dengan  menunjuk  pada  alat  bukti.  Alat  bukti adalah  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu  perbuatan,  dimana  dengan  alat-alat  bukti  tersebut,  dapat dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian  guna  menimbulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak pidana  yang  telah  dilakukan  terdakwa.  Pembuktian  sendiri  ialah  perbuatan  membuktikan,  membuktikan  berarti memberi  atau  memperlihatkan  bukti,  melakukan  sesuatu  sebagai  kebenaran,  melaksanakan,  menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. 8

## Sistem Hukum Pembuktian
Di dalam literatur hukum acara Indonesia dikenal 4 teori sistem pembuktian   yaitu : 1. Sistem  Pembuktian Conviction  In  Time ,  pembuktian  yang  menyandarkan  pada  keyakinan  hakim  semata. Keyakinan dapat disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam persidangan dan dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 9
2. Sistem  Pembuktian Conviction  In  Raisone ,  menurut  sistem  ini  satu  putusan  tentang  bersalah  atau  tidaknya terdakwa adalah didasarkan kepada motivasi keyakinan yang dituntut oleh dasar-dasar pembuktian, disertai dengan satu  kesimpulan  yang  berdasarkan  kepada  peraturan-peraturan  pembuktian  tertentu,  dalam  hal  menentukan keyakinannya itu, hakim bebas secara sadar untuk memilih alasan-alasan menurut pembuktian yang diikutinya. 10
7 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom., Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi , (Bandung:Refika Aditama, 2005), Hlm.97.
8 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm.3.
9 Reda Manthovani, Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia , (Jakarta: Malibu, 2006), hlm.38.
10 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum , (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 242.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
3. Sistem  Pembuktian  Positif,  pembuktian  yang  menyandarkan  diri  pada  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang.  Disebut  positif  karena  jika  seorang  terdakwa  bisa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang.
4. Sistem Pembuktian Negatif, di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa, Hakim terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

## Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang  bersalah  melakukannya”.  Dari  bunyi  pasal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  KUHAP  menganut  sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

## Alat Bukti Menurut KUHAP
Unsur  Alat  bukti  yang  sah  berdasarkan  undang-undang  secara  jelas  diatur  dalam  pasal  184  ayat  1  KUHAP, yaitu :
1. Keterangan Saksi
Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan apa itu  Keterangan Saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa  yang  saksi  nyatakan  di  sidang  pengadilan  (pasal  185  ayat  (1)  KUHAP)  dan  keterangan  saksi  yang  telah disumpah (pasal 185 ayat (7) KUHAP), dipersamakan dengan keterangan saksi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  tentang  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri,  dan  ia  alami  sendiri”.  Sementara  itu  Keterangan  Saksi  menurut  Pasal  1  angka  27  KUHAP,  “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,  ia  lihat  sendiri, dan ia  alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya atau paling tidak mendekati dari peristiwa yang dia lihat, untuk memberikan pemahaman pada hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana. 2. Keterangan Ahli
Pengertian Keterangan Ahli terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP. Dalam proses pembuktian, keterangan- keterangan  ahli  yang memiliki nilai pembuktian  adalah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Di Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia  menerima  jabatan  atau  pekerjaan.  Merujuk  pada  ketentuan  dalam  KUHAP,  keahlian  dari  seorang  yang memberikan  keterangan  ahli  tidak  hanya  berdasarkan  pengetahuan  yang  ia  miliki  melalui  pendidikan  formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.
3. Surat
Surat  yang  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  adalah  yang  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  yang dikuatkan  dengan  sumpah  (Pasal  187  KUHAP).  Menurut  Pasal  187  KUHAP,  Surat  sebagaimana  tersebut  pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, jenis surat yang dimaksud adalah :
1) Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  atau  yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2) Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk
Alat bukti petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara  yang satu dengan  yang  lain  atau  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  yang  menunjukkan  adanya  suatu  tindak  dan  seseorang sebagai  pelakunya  (Pasal  188  KUHAP).  Alat  bukti  petunjuk  dapat  diperoleh  melalui  saksi,  surat  dan  terdakwa. Pasal  188  KUHAP  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut.  Hakim  dalam  mengambil  kesimpulan  tentang  pembuktian
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
sebagai  suatu  petunjuk  haruslah  menghubungkan  alat  bukti  yang  satu  dengan  yang  lain.  Penilaian  atas  kekuatan pembuktian  suatu  petunjuk  dalam  setiap  keadaan  tertentu  dilakukan  oleh  hakim  setelah  ia  mengadakan pemeriksaan. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu,  keadaan-keadaan tersebut berhubungan  satu sama  lain dengan kejahatan  yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
Menurut Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut : 11
1) Adanya  perbuatan,  kejadian,  dan  keadaan  yang  bersesuaian.  Perbuatan,  Kejadian,  dan  Keadaan  merupakan fakta-fakta  yang  menunjukan  tentang  telah  terjadinya  tindak  pidana,  menunjukkan  terdakwa  yang  melakukan dan menunjukan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
2) Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3) Persesuaian  yang  demikian  itu  menandakan  atau  menunjukan  adanya  dua  hal,  yaitu  menunjukan  siapa pelakunya.  Unsur  ini  merupakan  kesimpulan  bekerjanya  proses  pembentukan  alat  bukti  petunjuk,  yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
4) Hanya  dapat  dibentuk  melalui  tiga  alat  bukti,  yaitu  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa.  Sesuai dengan  asas  minimum  pembuktian  seperti  pada  Pasal  183  KUHAP,  selayaknya  petunjuk  juga  dihasilkan  dari minimal dua alat bukti yang sah.
5. Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau yang  diketahui  sendiri  atau  alami  sendiri  (Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP). 12 Penerapan  pembuktian  perkara  pidana yang  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  selamanya  tetap  diperlukan  sekalipun  terdakwa  mengakui  tindak  pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dalam Pasal 1 Butir 15 KUHAP adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, “Keterangan terdakwa adalah apa yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  dilakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  ia  alami sendiri”. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di  sidang,  asalkan  keterangan  itu  didukung  oleh  suatu  alat  bukti  yang  sah  sepanjang  mengenai  hal  yang didakwakan  kepadanya.  Keterangan  terdakwa  hanya  dapat  digunakan  terhadap  dirinya  sendiri,  hal  ini  menunjuk pada  Pasal  189  ayat  (4)  KUHAP  “Keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  bersalah melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya”.  Bahwa  seorang  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  dalam pembuktian, jadi keterangan terdakwa yang sah adalah keterangan dinyatakan di sidang pengadilan.

## Alat Bukti Diluar KUHAP
1. Alat  bukti  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)    Undang-undang  yang  mengatur mengenai  cyberspace  yaitu  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Jo  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Di  dalam  Undang-undang  tersebut  alat  bukti  mengalami  perluasan  yang digunakan  sebagai  pembuktian  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana,  yaitu  alat  bukti  elektronik  sebagai  bukti yang sah secara hukum.
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE  sudah  mengakomodasi  informasi  dan  dokumen  elektronik  tersebut sebagai alat bukti hukum yang sah, terlepas dari Pasal 184 KUHAP yang membuat penggolongan alat bukti yang sah, ini dijelaskan di Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE. Hal ini juga diperkuat pada pasal 44 huruf (b) bahwa informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  merupakan  alat  bukti  lain,  selain  alat  bukti  yang  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronik  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami oleh  orang  yang  mampu  memahaminya”.  Kemudian  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  menjelaskan  bahwa:  “Dokumen Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan  dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Alat bukti Informasi elektronik terdapat dalam (Pasal 26A).
11 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta:Erlangga, 2012), hlm.110.
12 Ibid, hal.7.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
3. Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  mana  dalam  pasal  38  jo  Pasal  1  butir  7  Undang  undang No.15 Tahun 2002 jo Pasal 1 butir 9 Undang- undang No.25 tahun 2003 tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang alat bukti berupa informasi elektronik.
4. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme mengatur alat bukti dalam Pasal 27.
5. Undang-Undang  No.17  Tahun  2006  Tentang  Kepabeanan  Dalam  penjelasan  Pasal  5A  ayat  (1)  dapat  juga ditemukan data elektronik sebagai alat bukti.
Sedangkan  saksi  dalam  perkara  cybercrime  melibatkan  orang  yang  melihat  dan  menguasai  dunia  maya  yang keterangannya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam  mengungkap  fakta  di  persidangan,  hal  ini  diatur  dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang  menyatakan  hak,  memperkuat  hak  yang  telah  ada,  atau  menolak  hak  orang  lain  berdasarkan  adanya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  harus  memastikan  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang- undangan”.  Dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  seorang  saksi dapat  menggunakan  media  elektronik  untuk  memberikan  keterangan  nya,  sehingga  tidak  harus  datang  langsung  ke pengadilan  sehingga  bisa  melalui  media  komunikasi  berdasarkan  pada  Pasal  44  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan  menurut  ketentuan  undang-undang  ini  adalah  sebagai  berikut  :  alat  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  perundang-undangan,  alat  bukti  berupa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.
Alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian cyber crime merupakan alat bukti yang sah sepanjang itu sesuai dengan sistem elektronik  yang diatur dalam  undang-undang  yang mengaturnya,  karena alat bukti surat terlebih  yang berbentuk  digital  dapat  diubah  keasliannya  dalam  hitungan  detik  dan  tanpa  harus  memegang  barang  bukti  yang ditunjukan  di  persidangan.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  surat  merupakan  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta merujuk pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.
Dengan  merujuk  pada  arti  kata  bukti,  yakni  sesuatu  yang  menyatakan  kebenaran  suatu  peristiwa,  Penulis berpendapat  bahwa  arti  penting  pembuktian  adalah  mencari  kebenaran  atas  suatu  peristiwa.  Dalam  konteks  hukum, arti  penting  pembuktian  adalah  mencari  kebenaran  suatu  peristiwa  hukum.  Peristiwa  hukum  adalah  peristiwa  yang mempunyai akibat hukum. Jadi, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut  umum,  terdakwa  maupun  penasehat  hukum,  semuanya  terikat  pada  ketentuan  dan  tata  cara,  serta  penilaian alat bukti yang ada pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Peranan digital forensik dalam menganalisis barang bukti digital
Peran  digital  forensik  dalam  membantu  pembuktian  suatu  kejahatan  secara  digital  sangatlah  penting,  namun digital forensik bukan hanya dapat digunakan untuk mengungkap bukti kejahatan digital tapi kejahatan konvensional yang  memiliki  barang  bukti  elektronik/digital.  Tentunya  digital  forensik  penting  untuk  menganalisis  barang  bukti elektronik  dari  kejahatan  komputer  dan/atau  kejahatan  terkait  komputer.  Kejahatan  terkait  komputer  adalah  segala jenis  macam  kejahatan  tradisional  seperti  pencurian,  perampokan,  pembunuhan,  korupsi,  narkoba,  dan  lain-lain. Sedangkan  kejahatan  komputer  merupakan  kejahatan  yang  menggunakan  komputer  sebagai  alat  utama  untuk melakukan  aksi  kejahatannya,  misalnya  defacement  (pengubahan  halaman-halaman  suatu  situs  secara  ilegal),  denial distributed  of  service  (membuat  suatu  sistem  tidak  berjalan  atau  berfungsi  sebagaimana  mestinya),  keylogging (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar), identity theft (pencurian data- data penting dari orang-orang yang menjadi  target),  intrusion (masuk  secara ilegal  ke dalam suatu  sistem), dan lain- lain. 13
Dalam  Digital  forensik  ada  prisip-prinsip  yang  harus  diikuti,  agar  menjamin  analisis  terhadap  barang  bukti dijamin keasliannya dan dapat diterima dalam persidangan, antara lain:
1. Prinsip dasar pertama
Sebuah media penyimpanan seperti harddisk, floppy disk, dan flashdisk yang merupakan barang bukti harus dijaga keutuhannya sesuai dengan prinsip Chain of custody, ini dimaksudkan agar informasi digital yang tersimpan di  media  tersebut  tetap  ada  dan  terjaga  keutuhannya  hingga  bisa  dibawa  ke  pengadilan,  serta  bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya, khususnya dari kemungkinan adanya rekayasa data digital.
2. Prinsip kedua
13 Muhammad  Nuh  Al-Azhar, Digital  forensic  :  Panduan  Praktis  Investigasi  Komputer ,  (Jakarta:Salemba  Infotek, 2012),hlm.3.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
Seorang investigator dan analis forensik yang akan memeriksa dan menganalisis media penyimpanan barang bukti  harus  memiliki  kompetensi  yang  jelas,  baik  melalui  jalur  formal  maupun  non-formal.  Dengan  begitu diharapkan  bahwa  mereka  dapat  menjelaskan,  baik  secara  teknis  maupun  praktis  alasan-alasan  mereka  dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap media penyimpanan barang bukti.
3. Prinsip Ketiga
Adanya  catatan  teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan  terhadap media penyimpanan barang  bukti  selama  pemeriksaan  dan  analisis  berlangsung,  sehingga  ketika  barang  bukti  tersebut  diperiksa  oleh pihak  ketiga  maka  seharusnya  pihak  ketiga  tersebut  akan  mendapatkan  hasil  yang  sama  dengan  hasil  yang  telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya.
4. Prinsip Keempat
Seseorang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  investigasi  kasus  maupun  pemeriksaan  dan  analisis  barang bukti elektronik harus dapat memastikan bahwa proses  yang berlangsung sesuai dengan  hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip  dasar  sebelumnya  dan  dapat  diaplikasikan  dengan  baik.  Ini  dimaksudkan  agar  hasil  pemeriksaan dan  analisis  terhadap  media  penyimpanan  barang  bukti  elektronik  yang  berupa  data  digital  tidak  bertentangan dengan  hukum  positif  yang  berlaku  sehingga  dapat  diterima  secara  teknis  dan  hukum  oleh  majelis  hakim  di persidangan. 14
Menurut Kemmish yang dikutip Asrizal, ada empat tahapan pada proses implementasi digital forensik, yaitu: 1. Identifikasi Bukti Digital
Merupakan  tahapan  paling  awal  dalam  forensik.  Pada  tahapan  ini  dilakukan  identifikasi  dimana  bukti  itu berada,  dimana  bukti  itu  disimpan,  dan  bagaimana  penyimpanannya  untuk  mempermudah  tahapan  selanjutnya. Media  digital  yang  bisa  dijadikan  sebagai  barang  bukti  mencakup  sebuah  sistem  komputer,  media  penyimpanan (seperti flashdisk , pen drive ). 2. Penyimpanan Bukti Digital
Termasuk ke tahap yang paling kritis dalam forensik. Pada tahapan ini, bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya  kurang  baik.  Penyimpanan  ini  lebih  menekankan  bahwa  bukti  digital  pada  saat  ditemukan  akan tetap,  tidak  berubah  baik  bentuk,  isi,  makna,  dan  sebagainya  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  ini  adalah  konsep ideal dari penyimpanan bukti digital.
3. Analisa Bukti Digital
Bukti yang telah didapatkan perlu di-explore kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan.  Termasuk juga pengecekan pada metadata. Kebanyakan file mempunyai metadata yang berisi informasi yang ditambahkan mengenai file tersebut seperti computer name, total edit time, jumlah editing session, dimana  dicetak,  beberapa  kali  terjadi  penyimpanan,  tanggal  dan  waktu  modifikasi.  Selanjutnya  melakukan recovery dengan  mengembalikan  file  dan  folder  yang  terhapus,  unformat  drive,  membuat  ulang  partisi, mengembalikan  password,  merekonstruksi  ulang  halaman  web  yang  pernah  dikunjungi,  mengembalikan  email- email  yang  terhapus  dan  seterusnya.  Tahapan  analisis  terbagi  dua  yaitu  analisis  media  dan  analisis  aplikasi  pada barang bukti yang ada.
Keberadaan  barang  bukti  sangat  penting  dalam  investigasi  kasus-kasus  computer  crime  maupun  computer- related crime karena dengan barang bukti  inilah investigator dan forensic analyst dapat mengungkap kasus-kasus tersebut  dengan  kronologis  yang  lengkap,  untuk  kemudian  melacak  keberadaan  pelaku  dan  menangkapnya.Oleh karena  posisi  barang  bukti  ini  sangat  strategis,  investigator  dan  forensic  analyst  harus  paham  jenis-jenis  barang bukti. Diharapkan ketika ia datang ke TKP yang berhubungan dengan kasus computer crime dan computer-related crime,  ia  dapat  mengenali  keberadaan  barang  bukti  tersebut  untuk  kemudian  diperiksa  dan  dianalisa  lebih  lanjut. Barang bukti elektronik. Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, oleh karena itu investigator dan  forensic  analyst  harus  sudah  memahami  untuk  kemudian  dapat  mengenali  masing-masing  barang  bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses searching (pencarian) barang bukti di TKP. Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut :
a. Komputer PC, laptop/notebook, netbook, tablet.
b. Handphone, smartphone.
c. Flashdisk/thumb drive.
d. Floppy disk.
e. Harddisk.
f. CD/DVD.
g. Router, switch, hub.
14 Muhammad  Nuh  Al-Azhar, Digital  Forensic:  Panduan  Praktis  Investigasi  Komputer ,  (Jakarta:  Salemba  Infotek, 2012),hlm.19-24.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
h. Kamera video, cctv.
i. Kamera digital.
j. Digital recorder.
k. Music/video player
4. Presentasi
Adalah  proses  persidangan  dimana  bukti  digital  akan  diuji  otentifikasi  dan  korelasinya  dengan  kasus  yang ada.  Presentasi  disini  berupa  penunjukan  bukti  digital  yang  berhubungan  dengan  kasus  yang  disidangkan. Presentasi  dilakukan  dengan  menyajikan  dan  menguraikan  secara  detail  laporan  penyelidikan  dengan  bukti-bukti yang  sudah  dianalisa  secara  mendalam  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  umum  di  pengadilan.  Laporan yang  disajikan  harus  di  crosscheck  langsung  dengan  saksi  yang  ada,  baik  saksi  yang  terlibat  langsung  maupun tidak langsung. 15
Pertimbangan hakim atas penghadiran bukti digital forensik dalam perkara kejahatan fraud.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Mahkamah  Agung.  Dalam  pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam  memutus  perkara.  Pembuktian  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam  pemeriksaan  di persidangan.  Pembuktian  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  /  fakta  yang  diajukan  itu benar-benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan  kebenarannya, sehingga  nampak  adanya  hubungan  hukum  antara  para  pihak.  Selain  itu,  pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat  menarik  kesimpulan  tentang  terbukti/tidaknya  dan  dapat  dikabulkan/tidaknya  tuntutan  tersebut  dalam  amar putusan.
Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim  atau  argumentasi  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Jika  argumen  hukum  itu  tidak  benar  dan  tidak sepantasnya,  maka  orang  kemudian  dapat  menilai  bahwa  putusan  itu  tidak  benar  dan  tidak  adil.  Kemudian  menurut Sudikno  Mertokusumo,  secara  sederhana  putusan  hakim  mencakup  irah-irah  dan  kepala  putusan,  pertimbangan,  dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. 16 Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan  untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa,dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh  hakim  sebab  semakin  baik  dan  tepat  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  sebuah  putusan,  akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah  benar-benar  bisa  dipercaya,  adil  dan  tidak  memihak  di  dalam  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara.  Oleh sebab  itu  maka,  keobyektifan  hakim  dalam  mengadili  perkara,  tanggung  jawab  hakim  terhadap  putusannya,  serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.
Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penegakan hukum terhadap tindak pidana fraud di Indonesia dilakukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  yaitu  pasal  263-276  tentang  pemalsuan,  pasal  362-367  tentang  pencurian,  dan  pasal  378-395  tentang penipuan.  Sejatinya,  pasal-pasal  ini  merupakan  antisipasi  kejahatan-kejahatan  konvensional,  dan  agak  sulit  untuk diterapkan pada kejahatan cyber .
15 http://gajehaje.blogspot.com/2015/11/digital-forensik-tahapan-prosedur.html Diakses 08 Februari 2021.
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar , (Yogyakarta:Liberty, 2005), hlm.22.

## Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan
Fraud
Pertimbangan  hakim  dalam  mengungkap  fakta  di  persidangan  dengan  menggunakan  alat  bukti  digital  ialah pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik 17 menjelaskan  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah”. Untuk mengungkap alat bukti digital maka hakim memerlukan saksi ahli dalam menjelaskan alat bukti  tersebut  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  1  angka  1  dan  angka  4  yang  menjelaskan  “angka  1  :  Informasi Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta, rancangan, foto, electronic data  interchange  (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya,  angka  4  :  Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya. Majelis Hakim membutuhkan alat bukti digital dalam perkara cyber crime dan peran saksi ahli dalam menguatkan peran kedudukan alat bukti digital tersebut, karena dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik hanya bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, orang yang mampu memahaminya berarti mempunyai keahlian dalam bidang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  dalam  hal  ini  disebut  saksi  ahli.  Karena  kedudukan  alat  bukti  digital  dalam  putusan mempengaruhi pertimbangan hakim untuk membuat putusan.
Alat bukti digital adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan  persyaratan  materiil  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Barang bukti dapat dikatakan alat bukti digital karena berbentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  sesuai  dengan  kriteria  Pada  Pasal  1  angka  1  dan  angka  4  Undang-Undang  No. 11  tahun  2008  yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode  Akses,  simbol, atau perforasi  yang  telah diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya  dan  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau sistem  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang  mampu  memahaminya,  yang  dalam  putusan  diatas  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kedudukan  untuk menjelaskan  suatu  tindak cyber  crime yang  mungkin  dilakukan  oleh  tersangka,  sehingga  alat  bukti  digital  ini memperjelas fakta yang terjadi dengan didukung alat bukti lainnya.
Yang  membedakan  antara  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  ialah  sarana  yang  dipakai  dalam pembuktian alat bukti digital tersebut, sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik hanya terbatas pada orang yang mampu memahami Informasi yang selanjutnya dapat mengartikan Informasi Elektronik tersebut, sedangkan pada Pasal 1 angka 4 menggunakan sarana  komputer dan/atau sistem elektronik untuk menerjemahkan Informasi yang ada dalam  Dokumen  Elektronik.  Yang  dimaksud  Sistem  Elektronik  ialah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik  (Penjelasan  Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik).  Dalam  Pasal  183  KUHAP  “Hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya”.

## Pengertian Fraud
Bologna  et  al  mendefinisikan  kecurangan  “ Fraud is  criminal  deception  intended  to  financially  benefit  the deceiver ”  yaitu  kecurangan  adalah  penipuan  kriminal  yang  bermaksud  untuk  memberi  manfaat  keuangan  kepada  si penipu.  Kriminal  disini  berarti  setiap  tindakan  kesalahan  serius  yang  dilakukan  dengan  maksud  jahat.  Dari  tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/ the act , (2) Penyembunyian/ the concealment dan (3) konversi/ the conversion . Sedangkan Razaee mendefinisikan fraud sebagai tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (white collar crime), antara  lain  pencurian,  penggelapan  aset,  penggelapan  informasi,  penggelapan  kewajiban,  penghilangan  atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta termasuk korupsi. 18
17 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008.
18 Kurnia Kusuma Rachmawati, Pegaruh Faktor-faktor Dalam Perspektif Fraud , Skripsi,  Semarang, 11 Maret 2014
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
Computer Fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:
1. Illegal Access /Akses Tanpa Ijin ke Sistem Komputer
Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  akses  secara  tidak  sah  terhadap  seluruh  atau  sebagian  sistem komputer,  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  data  komputer  atau  maksud-maksud  tidak  baik  lainnya,  atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi.
2. Illegal Contents /Konten  Tidak  Sah
Merupakan  kejahatan  dengan  memasukkan  data  atau  informasi  ke  internet  tentang  sesuatu  hal  yang  tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. Data Forgery /Pemalsuan Data
Merupakan  kejahatan  dengan  memalsukan  data  pada  dokumen-dokumen  penting  yang  tersimpan  sebagai scriptless  document  melalui  internet.  Kejahatan  ini  biasanya  ditujukan  pada  dokumen-dokumen  e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. Spionase Cyber /Mata-mata
Merupakan  kejahatan  yang  memanfaatkan  jaringan  internet  untuk  melakukan  kegiatan  mata-mata  terhadap pihak  lain,  dengan  memasuki  sistem  jaringan  komputer  (computer  network  system)  pihak  sasaran.  Kejahatan  ini biasanya  ditujukan  terhadap  saingan  bisnis  yang  dokumen  ataupun  data-data  pentingnya  tersimpan  dalam  suatu sistem yang computerized . 5. Data Theft /Mencuri Data
Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan ( fraud ). Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage.
6. Misuse of devices /Menyalahgunakan Peralatan Komputer
Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak,  memproduksi,  menjual,  berusaha  memperoleh  untuk  digunakan,  diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses,  atau  data  semacam  itu,  sehingga  seluruh  atau  sebagian  sistem  komputer  dapat  diakses  dengan  tujuan digunakan  untuk  melakukan  akses  tidak  sah,  intersepsi  tidak  sah,  mengganggu  data  atau  sistem  komputer,  atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain.

## Faktor penyebab kejahatan fraud
Konsep fraud  triangle pertama  kali  dikemukakan  oleh  Donald  Cressey. Fraud  triangle theory sebagai  dasar teori  utama  dalam  penelitian  ini.  Teori fraud  triangle  cressey (1953)  dalam  Tuanakotta  (2007),  kecurangan  ( fraud ) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu (1) Tekanan ( Pressure ) adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud dikarenakan  adanya  tekanan  baik  keuangan  dan  non  keuangan  dari  pribadi  maupun  tekanan  dari  organisasi,  (2) Peluang  ( Opportunity )  adalah  peluang  terjadinya fraud akibat  lemah  atau  tidaknya  efektifitas  kontrol  sehingga membuka peluang terjadinya fraud .
Faktor  penyebab fraud yang  disebabkan  adanya  kelemahan  di  dalam  sistem  dimana  seseorang  mempunyai kuasa  atau  kemampuan  untuk  memanfaatkan  sehingga  perbuatan  curang  dapat  dilakukan,  (3)  Rasionalisasi (Rationalization) adalah fraud terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang mendorong (membolehkan) terjadinya fraud .  Pertimbangan  perilaku  kecurangan  sebagai  konsekuensi  dari  kesenjangan  integritas  pribadi  karyawan  atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku fraud biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan.
Fraud atau  kecurangan  merupakan  penipuan  yang  sengaja  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku  kecurangan.  Kecurangan  umumnya  terjadi  karena  tiga  hal  utama,  yaitu  adanya  tekanan  untuk  melakukan penyelewengan,  adanya  kesempatan  yang  bisa  dimanfaatkan  serta  adanya  pembenaran  terhadap  tindakan  tersebut. Pada  prinsipnya fraud memiliki  tiga  unsur,  yaitu:  adanya  perbuatan  yang  melawan  hukum  (illegal  acts);  dilakukan oleh  orang-orang  dari  dalam  dan/atau  dari  luar  organisasi  serta  dilakukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi dan/atau  kelompok  sementara  di  lain  pihak  merugikan  pihak  lain  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Soekardi Husodo  menyatakan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan fraud ,  yaitu:  pressure  (tekanan), opportunity  (kesempatan)  dan  rationalization  (pembenaran).  Tekanan  atau  pressure  umumnya  disebabkan  karena perilaku  individual  karyawan  yang  menyebabkannya  melakukan fraud .  Bisa  jadi  tekanan  itu  disebabkan  masalah
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud
keuangan  (financial  pressure)  yang  dipicu  karena  gaya  hidup  yang  berlebihan,  sikap  tamak  dan  serakah,  banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan fraud .

## SIMPULAN
Pengaturan  hukum  digital  forensik  dalam  sistem  pembuktian  tindak  pidana  di  Indonesia,  pada  pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai science of response yang mencakup berbagai disiplin  ilmu.  Hal  ini  disebabkan  oleh  luasnya  kuasa  dan  motif  berkembangnya  jenis  kejahatan  yang  berbasis teknologi  informasi.  Penggunaan  transaksi  elektronik  yang  tidak  menggunakan  kertas  dalam  sistem  pembayaran menimbulkan  permasalahan  khususnya  terkait  dengan  ketentuan  pembuktian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  disebutkan  alat-alat  bukti  terdiri  atas  :  bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi,  persangkaan,  pengakuan  dan sumpah. Menurut Kemmish yang dikutip Asrizal, ada empat tahapan pada proses implementasi digital forensik, yaitu: Identifikasi  Bukti  Digital,    Penyimpanan  Bukti  Digital,  Analisa  Bukti  Digital,  Presentasi.  Bukti  digital  ialah    pada Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjelaskan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Untuk mengungkap alat bukti digital maka hakim memerlukan saksi ahli dalam menjelaskan alat bukti tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4.
Bologna  et  al  mendefinisikan  kecurangan  “ Fraud is  criminal  deception  intended  to  financially  benefit  the deceiver”  yaitu  kecurangan  adalah  penipuan  kriminal  yang  bermaksud  untuk  memberi  manfaat  keuangan  kepada  si penipu.  Kriminal  disini  berarti  setiap  tindakan  kesalahan  serius  yang  dilakukan  dengan  maksud  jahat.  Dari  tindakan jahat  tersebut  ia  memperoleh  manfaat  dan  merugikan  korbannya  secara  finansial.  Faktor  penyebab fraud yang disebabkan  adanya  kelemahan  didalam  sistem  dimana  seseorang  mempunyai  kuasa  atau  kemampuan  untuk memanfaatkan  sehingga  perbuatan  curang  dapat  dilakukan,  (3)  Rasionalisasi  ( Rationalization )  adalah fraud terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang mendorong (membolehkan) terjadinya fraud .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi  Suharyanto. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime) , Urgensi        Pengaturan  dan  Celah  Hukumnya . Jakarta: Rajawali Prers, 2012.
Sigid Suseno. Yuridiksi Tindak Pidana Siber . Bandung: Refika Aditama, 2012. Maskun. Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime)  Suatu  Pengantar .  Makassar:  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Muhammad Nuh Al-Azhar. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer . Jakarta: Salemba Infotek, 2012. Dikdik M.Arief Mansur. Elisatris Gultom., Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi . Bandung:Refika Aditama, 2005.
Reda Manthovani. Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia . Jakarta: Malibu, 2006. Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum . Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009. Eddy O.S. Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian . Jakarta:Erlangga, 2012. Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar . Yogyakarta:Liberty, 2005.

## Peraturan Perundang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud

## Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Kurnia Kusuma Rachmawati, Pegaruh Faktor-faktor Dalam Perspektif Fraud , Skripsi,  Semarang, 11 Maret 2014.
Internet http://gajehaje.blogspot.com/2015/11/digital-forensik-tahapan-prosedur.html