## IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PADA SMPN 25 B. LAMPUNG

## Tri Yuni Hendrowati
Pendidikan Matematika, STKIP Muhammadiyah Pringsewu
Email: yunisyajono@yahoo.co.id

## Abstract
In globalization era, quality has related to work which produces goods and service. School is  organization  that  produces  service. In  order  to  obtain  qualified  school,  it needs  quality  of  human  resources  such  the  head  master,  teachers,  and  staff.  This study tries to know how is the general description of implementation school’s quality assurance  system  and  quality  standard  decision  in  SMPN  25 B.  Lampung.  To investigate  and  analyze  the  phenomenon  of  research  focus,  the  researcher  used qualitative  study  by  using  three  steps  namely  orientation,  exploration,  and  member check.  The  result  shows  that  to  achieve  quality  school,  it  not  only  relies,  on  school management quality using indicator eight standard of national education but also the existence of specific experience habitually. Quality assurance system consistently has been  applied  since  the  beginning  of  educational  school.  Good  management  school and quality assurance system impacts on educational quality. It is influenced by some factors: a) factor of purpose, b) educator factor, c) students factor, d) infrastructure factor, and e) environmental factor.
Keywords: total quality management, standard of national education, quality assurance

## 1. PENDAHULUAN
Pengembangan  SDM  (baru/lama) baik  yang  bekerja  di  sektor  publik (Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/
BUMD)  maupun  sektor  swasta,  perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan (M. Kadarisman, 2012: 1-2).  Pendayagunaan  SDM  di  dalam organisasi  antara  lain  dilakukan  melalui fungsi-fungsi perencanaan SDM, rekrutmen  dan  seleksi,  pengembangan SDM,  perencanaan  dan  pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan,  keselamatan,  dan  kesehatan
kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah dan Mukaram, 1999: 3-4).
Salah satu faktor yang menyebabkan  rendahnya  mutu SDM indikasinya  berada  pada  faktor rendahnya mutu dari  SDM  pengelola  pendidikan. Rendahnya mutu SDM pengelola pendidikan tentu dapat menghambat keberlangsungan  proses  pendidikan  yang bermutu sehingga adaptasi dan sinkronisasi  terhadap  berbagai  program peningkatan  mutu  pendidikan  juga  akan berjalan  lamban  (H.  Veithzal  Rivai,  2010: 34).
Pendidikan yang bermutu merupakan amanat UU  No.  20/2003 tentang  Sisdiknas,  hal  ini  dinyatakan  pada pasal 50 ayat 2 yang berbunyi ‘pemerintah menentukan  kebijakan  nasional  dan  SNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional’.  Selanjutnya,  untuk  menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada standar nasional pendidikan maka pemerintah telah menetapkan PP No. 19/2005 tentang SNP. SNP terdiri atas: Standar Isi, SKL, Standar Proses, Standar
Penilaian,
Standar Diktendik, Standar SarPras, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.
Selain dari standar tersebut pemerintah  pada  saat  ini  memberlakukan pula  PP  No.  32/2013  tentang  SNP.  Pada PP  ini  terdapat  sedikit  perbedaan  dengan PP  tentang  SNP  yang  sebelumnya,  karena terdiri  atas:  SKL,  Standar Isi,  Standar Proses, Standar
Penilaian,
Standar Diktendik, Standar SarPras, Standar Pengelolaan,  dan  Standar Pembiayaan. SNP,  pada  hakekatnya  menjadi  arah  dan tujuan  penyelenggaraan  pendidikan  dan merupakan  salah  satu acuan dan kriteria dalam  menetapkan  keberhasilan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Dua  hal  yang  menjadi  tantangan terbesar bagi dunia pendidikan di Indonesia  menghadapi  era  globalisasi dunia sekarang. Pertama teknologi,
minimnya  pengetahuan  teknologi  sangat mempengaruhi kemampuan para pendidik. Banyak  guru-guru  yang  tidak  mengetahui adanya  internet  sedangkan  para  murid sudah technology-aware. Kedua, masuknya  sekolah-plus  dengan overseas syllabus (H. Veithzal Rivai, 2010: 46-47).
Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  semakin  canggih  dan terus berkembang berdampak pada hampir semua  sistem  kehidupan  umat  manusia, dimana  berbagai  permasalahan  hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suryosubroto, B, 2004: 202).
Era  reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam bidang pendidikan. Regulasi secara resmi diwujudkan dalam bentuk regulasi  yaitu; "UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan  Pusat  dan  Daerah  (Fasli  Jalal, Dedi  Supriadi,  2001:  x). Pelaksanaan otonomi  daerah,  khususnya  dibidang pendidikan  memerlukan kehati-hatian  dan kecermatan,  karena  multi  tafsir  terhadap kedua undang-undang tersebut memungkinkan timbulnya dampak negatif. Hal  ini  disebabkan  karena  implementasi kebijakan  otonomi  daerah  mengharuskan perubahan pengelolaan pendidikan, terutama  pergeseran  tanggung  jawab  dan
kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah Daerah.
Yoyon  Bahtiar  Iriyanto  (2012:  93) menyatakan  bahwa  problema-problema yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di  daerah  penangananya  memang  tidak sesederhana  seperti  yang  dibayangkan. Diakui  bahwa  keragaman  letak  geografis dengan  aneka  ragam  budaya,  adat-istiadat dan  bahasa,  menuntut  adanya  pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Selain dari pada itu Permasalahan  berat  pendidikan  yang dihadapi  dewasa  ini  sebenarnya  telah disinyalir  oleh  Coombs  dalam  Yoyon Bahtiar
Irianto (2012),
yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda  dunia  pendidikan  karena  muncul ketidakseimbangan peran.
Tampaknya  apa  yang  disinyalir Coombs  tersebut,  masih  relevan  dengan kondisi  di  Indonesia. Perbaikan  mutu yang  diupayakan  pendidikan  selama  ini belum  sepenuhnya  berhasil,  Kemendiknas (2000: 3-4) menyatakan sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan  tidak  mengalami  peningkatan secara  merata,  yaitu: Pertama, kebijakan dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional menggunakan pendekatan education production  function atau input-output analysis yang  tidak  dilakukan  secara konsekuen. Kedua, penyelenggaraan
pendidikan  nasional  dilakukan  secara sentralistik,  dengan  demikian,  sekolah kehilangan kemandirian,  motivasi,  dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan  mutu  pendidikan  sebagai salah  satu  tujuan  pendidikan  nasional; Ketiga,  peranserta masyarakat khususnya orang  tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama  ini sangat  minim. Tujuan utama reformasi pendidikan, membangun  suatu  sistem  pendidikan nasional  yang  lebih  baik,  lebih  mantap, dan lebih maju dengan berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan semua  potensi  dan  partisipasi  masyarakat. Secara  makro,  pendidikan  merupakan “jantung”  sekaligus  “tulang  punggung” masa  depan  bangsa  dan  negara,  hal  ini dikarenakan  keberhasilan  suatu  bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki  dan  memperbarui  sektor pendidikan.
Sudarwan Danim (2006: 1)
menyatakan  bahwa  lembaga  pendidikan formal  atau  sekolah  dikonsepsikan  untuk mengemban fungsi reproduksi, penyadaran,  dan  mediasi  secara  simultan. Fungsi-fungsi sekolah itu diwadahi melalui proses pendidikan dan pembelajaran  sebagai  inti  bisnisnya.  Pada proses pendidikan dan pembelajaran itulah
terjadi aktivitas kemanusiaan dan pemanusiaan sejati.
Sudiyono ( 2004:  109)  menyatakan Manajemen  Pendidikan  Tinggi  bahwa sekolah yang menuju  sekolah  bermutu perlu memperhatikan perbedaan tolak ukur kepuasan dari pelanggan, fakta menunjukkan  adanya  perbedaan  fakta tersebut yaitu: pelanggan berbeda kebutuhannya, kebutuhan pelanggan selalu berubah,  sikap  dan  kemampuan  pemberi pelayanan,  dan  jasa  pendidikan  bersifat abstrak.
Untuk  mendapatkan  sekolah  yang bermutu, diperlukan sumber daya manusia di  sekolah    yaitu  kepala  sekolah,  pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Tak  kalah  pentingnya  peserta  didik/siswa yang  berperan  sebagai pelanggan  jasa pendidikan. Kepuasan  peserta  didik/siswa sebagai  pelanggan merupakan indikator penting dari keberhasilan TQMyang dilaksanakan sekolah. Selain peserta didik/siswa ada juga pelanggan tidak langsung dari jasa pendidikan,  yaitu orang tua  peserta didik/siswa. Kepuasan  orang tua peserta  didik/siswa juga merupakan indikator  yang  sangat penting dalam menilai keberhasilan penerapan TQM di sekolah. Kepuasan peserta didik/siswa dan wali  peserta  didik/siswa akan terpenuhi jika hasil dari penerapan TQM benar-benar
mampu meningkatkan mutu pendidikan  di sekolah.
Saat ini globalisasi telah membentuk pola kehidupan dalam masyarakat  menjadi  kehidupan  yang penuh dengan kompetisi (mega-kompetisi) sehingga  hampir  tidak  ada  tempat  di dalam masyarakat tanpa kompetisi. Kompetisi  telah  dan  akan  merupakan prinsip  hidup  yang  baru,  karena  dunia terbuka dan bersaing untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik dan terus menerus lebih  baik.  Semboyan  “hari  in i  lebih  baik dari  kemaren  dan  esok  pasti  lebih  baik dari  hari  ini”  adalah  suatu  semboyan masyarakat  kompetitif,  yang  menuntut manusia  terus  menerus  berubah,  tahan banting dan mempunyai jiwa enterpreuner karena  tidak  puas  dengan  apa  yang  telah dicapainya. (H. A. R. Tilaar, 1999: 35).
Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah sub sistem dari
Sisdiknas dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan  sistemik  dan  terpadu  oleh  satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah,  dan  masyarakat  untuk  menaikkan tingkat  kecerdasan  kehidupan  bangsa melalui  pendidikan.  Upaya  peningkatan mutu  diperlukan  sarana  penunjang  yaitu kurikulum/pengajaran,  pembinaan  siswa,
pembinaan  guru,  keuangan,  sarana  dan prasarana, serta kerjasama dengan stakeholders sekolah.  Berdasarkan  hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, penelitian  ini  berupaya  untuk  mencoba mencari jawaban terhadap fokus penelitian “Bagaimana  gambaran umum pelaksanaan sistem  penjaminan mutu  sekolah  dan penetapan standar mutu di SMPN 25 Kota B. Lampung ?”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dimaksudkan  untuk mengkaji secara mendalam dimensi- dimensi  yang  tergamit  dalam  fokus penelitian. Untuk mengkaji dan menganalisis  secara  mendalam  fenomena yang  menjadi  fokus  penelitian,  kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sejalan dengan karakteristik  kualitatif. Nusa  Putra  (2012: 37-38) menyatakan bahwa p enelitian kualitatif mendahulukan penggalian proses daripada  hasil,  mengungkap  makna  dalam perspektif subjek yang diteliti, menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, mengedepankan  penelitian  lapangan  yang mengharuskan  si  peneliti  berada  dalam konteks penelitian.
Menurut Robert  C  Bogdan,  Sari Knop  Biklen  (1990:  33-36),  penelitian kualitatif  mempunyai  lima  sifat  yaitu:  1). riset  kualitatif  mempunyai  latar  alami
karena yang merupakan alat penting adalah adanya  sumber  data  yang  langsung  dan perisetnya,  2).  riset  kualitatif  itu  bersifat deskriptif, 3). riset kualitatif lebih memperhatikan  proses  ketimbang  hasil atau  produk  semata,  4).  riset  kualitatif cenderung  menganalisa datanya  secara induktif, 5). makna  merupakan  soal esensial untuk rancangan kualitatif. Selanjutnya Robert  C  Bogdan,  Sari  Knop Biklen (1990: 42) menyatakan bahwa dalam penelitian  kualitatif  tidak  dimaksudkan untuk membuat suatu generalisasi, penelitian  kualitatif cenderung  melakukan analisis data secara induktif.
Studi  mendalam dalam  penelitian kualitatif ditujukan  untuk  membentuk suatu  model  atau  teori  berdasarkan  saling keterhubungan antar data  yang ditemukan. Selanjutnya  berdasarkan  hasil  temuan penelitian, pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkannya  sesuai  dengan  situasi dan kondisi. Peneliti tidak dapat memberikan  jaminan  validitas  eksternal. Transferability hanya merupakan kemungkinan,  tetapi  perlu  penyesuaian sebab  tidak  mungkin ditemui  dua  situasi yang sama dalam kehidupan manusia.
Langkah-langkah  penelitian  dibagi ke  dalam  tiga  tahap,  yaitu: 1).  Tahap orientasi 2). Tahap eksplorasi 3). Tahap member  check Langkah  strategis  untuk mendapatkan  data  dalam  penelitian  ini
digunakan teknik pengumpulan data wawancara  mendalam (terstruktur,  tidak terstruktur dan semi terstruktur), observasi berperan  serta (observasi  partisipatif, observasi  terus  terang  atau  tersamar, observasi  tak  terstruktur), dan studi dokumentasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
SMPN 25 B.  Lampung merupakan sekolah menengah pertama milik Pemerintah  Kota B.  Lampung c.q.  Disdik Kota  B. Lampung  yang  beralamat  di  Jl. Amir Hamzah No. 58 Kec. T.Karang Pusat B. Lampung,  yang menerapkan  sitem full day  school, d engan  visi  “Unggul  dalam Prestasi IPTEK dan IMTAQ Serta Terpercaya di Masyarakat”.
Sistem full day school ini memungkinkan pengelola sekolah
memadukan antara
pencapaian pengetahuan  anak  dengan  sikap  ilmiah akademik,  non  akademik  dan  ‘ubudiyah, serta kemampuan psikomotor yang diwujudkan dalam setiap pembinaan anak. Luaran  keterpaduan  ini  diharapkan  siswa dapat mandiri, mengatasi dampak globalisasi, dan pengaruh lingkungan yang negatif,  serta  dapat  bersaing  secara kompetitif  di  kehidupanya  saat  ini  dan yang lebih  lagi  saat  dewasa  nanti.  Untuk mewujudkan  visi  ini,  mulai  bulan  Juli 2013  menerapkan  kurikulum  nasional
secara maksimal dan menerapkan manajemen  sekolah  berciri  khas  islam dalam setiap aktivitas kegiatan sekolah.
Manajemen berciri khas Islam yang dilaksanakan  di SMPN 25  B. Lampung adalah;  1)  menerapkan  5  S  yaitu;  salam, senyum,  sapa,  sopan  dan  santun  2) Mewajibkan  berbusana  muslimah  bagi yang  muslim  dan  masuk  dalam  tata  tertib sekolah,  3)  Membiasakan  tadarus  alquran selama kurang lebih 15 menit sebelum jam pertama  dimulai,  4)  Warga  sekolah melaksanakan  shalat  zuhur  bersama  pada jam  istirahat  kedua  di  halaman  sekolah dengan  alas  karpet,  5)  Melaksanakan tausiyah pada jumat minggu ke- 1, 2 dan 3 dengan  petugas  semuanya  oleh  siswa, mulai  dari  pembawa  acara  dengan  4 bahasa,  pembaca  istighfar  dan  al- Qur’an, penceramah  2  siswa  1  siswa  laki-laki  1 siswi  perempuan  dan  pembaca  do’a,  6) Melaksanakan  kegiatan  rohis  melalui program  OSIS  secara  rutin,  7)  Hafiz  al- Qur’an  juz  ke -30 setelah  lulus SMPN 25 B. Lampung.
SMPN 25 B. Lampung, menempati tanah  seluas  6.600  M2  dengan  luas bangunan  2.785  M2  yang  terdiri  dari  27 kelas  ruang  belajar,  1  ruang  kepala sekolah, 1 ruang TU, 1 ruang guru, 1 ruang Lab  Bahasa,  1  ruang  Lab  Komputer,  1 ruang  Lab  IPA,  4  ruang  wakil  kepala sekolah,  1  ruang  BK,  1  ruang  UKS,  1
ruang Perpustakaan, 3 ruang kantin, 1 buah masjid,  1  ruang  WC  TU,  1  WC    kepala sekolah,  2  WC  ruang  guru,    14  buah  WC siswa,  halaman/lapangan  olah  raga  2.500 M2,    lingkungan  sekolah  yang rindang, sejuk,  indah,  bersih  karena  taman  tertata dengan baik serta tanaman pohon penghijauan yang rindang.
Bangunan SMPN 25 B.  Lampung dilengkapi  dengan  fasilitas  yang  memadai dan dilengkapi sarana prasarana pendukung  yang  lengkap.  Hal  ini  tampak mulai dari  ruang  kantor  yang  terdiri  dari: ruang  kepala  sekolah,  ruang  wakil  kepala sekolah,  ruang  guru,  ruang  TU  dan  ruang operator  komputer.  Dalam  ruang  tersebut juga  dilengkapi  beberapa  sarana  prasarana komputer  dan  laptop  untuk  menunjang kegiatan administrasi.
Pada  setiap  ruang  kelas  juga dilengkapi  fasilitas  pembelajaran  yang lengkap,  termasuk  LCD  karena  alasan keamanan  belum  dipasang  permanen  di kelas,  kelas  dijaga  kebersihanya  untuk kenyamanan proses pembelajaran. Saat ini jumlah rombongan belajar di SMPN 25 B. Lampung ada  27;  dengan  rincian  sebagai berikut;  kelas  7  ada  9  rombongan  belajar, kelas 8 ada 9 rombongan belajar dan kelas 9 ada 9 rombongan belajar dengan jumlah siswa  klas  7  =  312  siswa,  klas  8  =  263 siswa  dan  klas  9=  246  siswa,  total  siswa klas  7,  8,  dan  9  =  823  siswa.  Walaupun
pada  Tahun  Pelajaran  2014/2015  ini SMPN  25 B.  Lampung mengelola  siswa yang  cukup  banyak,  namun  prestasi sekolah  3  tahun  terahir  ini  cukup  baik dimana  dalam  bidang  akademik  pada lomba  Olimpiade  Siswa  Nasional  (OSN) mata pelajaran  IPA, Metematika, dan  IPS, selalu sampai ke tingkat Provinsi Lampung,  lomba  Kihajar  rumah  ilmu sampai  tingkat  nasional,  lomba  robot  air sampai  tingkat  nasional,  lomba  karate sampai  tingkat  nasional,  atletik  O2SN sampai ke tingkat nasional, lomba da’i/da’iyah  juara  sampai  ke  tingkat provinsi  dam  kegiatan  ekskul  lainya  juga kompetitif di tingkat Kota B. Lampung.
Dalam peningkatan profesionalisme  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  (PTK)  SMPN  25 B. Lampung Tahun  2013  mampu  menjadi juara  2  guru  prestasi  tingkat  Kota B. Lampung a.n.  Baidowi,  S.Pd.  dan  Tahun 2014  juara  2  lomba  guru  prestasi  a.n. Suharti,  S.Pd.  lomba  OSN  Guru  MIPA juara harapan 1, lomba inovasi pembelajaran  juara  1  Provinsi  Lampung dan  finalis  tingkat  Nasional,  pada  Tahun 2015  juara  1  lomba  guru  prestasi  tingkat Kota B.  Lampung a.n.  Suharti,  S.Pd.  dan akan  mewakili  Kota B.  Lampung maju  ke Tingkat  Provinsi  pada  bulan  Juni  Tahun 2015 nanti. Selain memiliki prestasi dalam bidang  akademik  dan  non  akademik  baik
siswa/PTK,  warga SMPN 25 B. Lampung memiliki kepribadian yang baik.
Hal tersebut bisa dilihat setiap pagi guru  berdiri  di  gerbang  menyambut kehadiran  siswa  sambil  berjabat  tangan dan  mencium  tangan  sebagai  tanda penghargaan, sebelum jam pelajaran pertama seluruh siswa di kelas melaksanakan  tadarus  al- Qur’an  kurang lebih  15  menit,  saat  shalat  dzuhur  siswa dan  warga  sekolah  sangat  antusias  dan tertib  mengikuti  kegiatan  di  halaman sekolah.  Prestasi  yang  dimiliki  oleh  siswa SMPN 25 B. Lampung serta prilaku siswa yang santun tidak terlepas dari manajemen sekolah dan sistem penjaminan mutu serta proses  pendidikan  yang  baik.  Untuk melaksanakan  proses  pendidikan  seperti itu  merupakan  komitmen  seluruh  warga SMPN 25 B.  Lampung,  dimana  sekolah sudah membuat  peraturan  akademik  dan SOP penjaminan  mutu  yang  mengatur kegiatan akademik dan non akademik serta pembiasaan  pengamalan  keagamaan  siswa dan seluruh warga sekolah.
Tenaga  pendidik  berjumlah  41 orang  dan  tenaga  Kependidikan  sebanyak 13  orang. Sesuai UU No. 20/2003  tentang Sisdiknas dan  PP No. 19/2005 tentang SNP mengamanatkan bahwa SNP dijadikan  landasan  pengembangan  satuan pendidikan.  Untuk  itu,  pendidikan pada masa yang akan datang berupaya
memenuhi  atau  bahkan  melampaui SNP dengan  demikian  harapannya  mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing  secara nasional  berwawasan global.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pendidikan masa yang akan datang SMPN 25 B. Lampung mengarah pada pengembangan sebagai berikut: 1). Pengembangan Standar Isi/ Kurikulum. Standar  isi  pendidikan  mencakup  lingkup materi  dan  tingkat  kompetensi  yang berstandar  untuk  mencapai  kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan  tertentu  dan  mampu  bersaing baik secara nasional maupun internasional. SMPN 25 B.  Lampung memiliki  KTSP dan  kurikulum  pengembangan  untuk pelaksanaan proses  pembelajaran  dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.
2). Pengembangan SKL, Sekolah memiliki luluan yang berkualitas, memperoleh  prestasi  di  berbagai  lomba akademik dan  non  akademik baik  tingkat Kota, Provinsi dan tingkat Nasional, bahkan  lulusan SMPN 25 B.  Lampung dapat  melanjutkan  ke  SMA,  MA/SMK bermutu  dan  unggl  baik  di  dalam  maupun luar daerah,  serta  memiliki  kompetensi yang  bermanfaat  bagi  kehidupannya  serta memiliki kecakapan hidup.
3). Pengembangan Standar Proses. Proses  pembelajaran  dilaksanakan
secara    interaktif,  inspiratif,  memotivasi, menyenangkan,  menantang,  mendorong peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif, serta  memberi  ruang  yang  cukup  bagi berkembangnya  prakarsa,  kreativitas  dan kemandirian,  peserta  didiksesuai  dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Pendidik melaksanakan proses  pembelajaran  yang  sesuai  dengan kondisi fisik  dan  psikologis siswa. Pendidik membuat  dan  menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi.
4). Pengembangan Standar Penilaian  Pendidikan. PP  No.  19/2005 tentang  SNP menjelaskan  bahwa  standar penilaian pendidikan adalah standar nasional yang berkaiatan dengan mekanisme,  prosedur,  dan  instrumen penilaian  prestasi  belajar  peserta    didik. Penilaian    hasil  belajar  peserta  didik dilakukan pendidik untuk memantau proses,  kemampuan,  dan  kemajuan  hasil belajar. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian  kompetensi  peserta  didik, bahan  penyusunan  laporan  kemajuan  hasil belajar, memperbaiki proses pembelajaran, dan  menentukan  kelulusan  peserta  didik. Penilaian hasil belajar oleh sekolah adalah untuk  menilai  pencapaian  SKL untuk semua  mata  pelajaran.  Penilaian  hasil belajar  oleh  pemerintah  (UN)  bertujuan untuk  menilai  pencapaian  kompetensi
lulusan secara nasional pada mata pelajaran  tertentu  (Bhs. Indonesia,  Bhs. Inggris,  Matematika,  dan  IPA)  dan  untuk pemetaan mutu sekolah.
5). Pengembangan Standar Diktendik. Pendidik dan tenaga kependidikan  memiliki  komitmen  dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai pembagaian  tugas  masing-masing.  Para guru memiliki pemahaman dan penguasaan  tentang  materi,  kurikulum, model-model pembelajaran, penilaian, dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan teknologi informasi serta dapat membimbing  siswa  yang  berkualitas  dan memberikan pelayanan prima.
6). Pengembangan SarPras. Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah  untuk  terlaksananya  pembelajaran yang  optimal.  Sarana  meliputi  perabot, peralatan  pendidikan,  media  pendidikan, buku  dan  sumber  belajar  lainnya,  barang habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  Prasarana  meliputi  lahan, ruang  kelas,  ruang  kepala  sekolah,  ruang TU, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer,  laboratorium  bahasa,  ruang perpustakaan, ruang  ketrampilan,  ruang kesenian,    ruang  ibadah  (mushalla), ruang tempat  olah  raga,  ruang  BK,  ruang  UKS,
ruang  OSIS,  dan  ruanglain  diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran termasuk penggunaan teknologi dan komunikasi.
7). Pengembangan Standar Pengelolaan. Pengelolaan SMPN 25 B. Lampung menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,  dan  akuntabilitas,  dalam perencanaan  program,  penyusunan KTSP, kegiatan  pembelajaran,  pendayagunaan tenaga  kependidikan,  pengelolaan  sarana dan prasarana  pendidikan,  penilaian  hasil belajar, dan pengawasan.
8). Pengembangan Standar Pembiayaan. Pengembangan standar pembiayaan  pendidikan  meliputi  standar biaya  investasi,  biaya  operasional  dan standar  biaya  personal.  Standar  biaya investasi,  antara lain; biaya  penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan sumberdaya manusia (Pendidik,  Tenaga  Kependidikan,  Siswa) dan pengembangan usaha sekolah (Koperasi).
Kondisi pendidikan di SMPN 25 B. Lampung pada    saat  ini    menurut  tolok ukur SNP, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 1).
Pemerataan
Kesempatan.
Untuk mendapatkan    pemerataan  kesempatan belajar,  sebenarnya  para  siswa  sudah
mendapat dukungan dari program pemberian  BOS, peranserta  masyarakat terutama dari orang  tua siswa  melalui sumbangan  sukarela  yang  difasilitasi  oleh Komite Sekolah. Animo masyarakat untuk menyekolahkan  anaknya  di SMPN 25 B. Lampung cukup  tinggi,  namun daya tampung sekolah  sudah  maksimal  sesuai dengan SNP yaitu maksimal 27 rombongan  belajar  dengan  jumlah  siswa per rombongan  belajar  antara  20 – 36 siswa.
2). Kualitas. Kualitas  pendidikan dapat  dilihat  dari  gambaran  sebagai berikut: a). Mutu lulusan belum merata,lulusan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi  harapan  berbagai pihak,  masih  terus  perlu  peningkatan kearah lebih  baik. Lulusan  pendidikan sudah  mampu  bersaing  ditingkat  nasional walau prosestasinya baru sedikit, di tingkat Kota  dan  Provinsi  sudah  cukup  bagus;  b). Pemahaman dan implementasi isi kurikulum  yang  belum  optimal,  perlu peningkatan; c). Sebagian pendidik dalam melaksanakan  proses  pembelajaran  masih terlaksana secara konvensional. Dipandang perlu  adanya  upaya  yang  sistematis  untuk terus  meningkatkan  kemampuan  guru dalam  melaksanakan  pembelajaran  yang aktif,  kreatif,  efektif,  dan  menyenangkan; d). Input  siswa    rata-rata  nilai  test    PPDB terendah 7,89 dan  rata-rata  8,35;  e).
Tenaga  pendidik  dan  Kependidikan    4% S2, 94%  S1, 0,2%  D2;  f). Sarana    dan fasilitas sekolah masih memerlukan penambahan/  penyempurnaan;  g) Media pembelajaran  masih  perlu  ditambah;  h) Model pembelajaran perlu diberagamkan dan  divariasikan;  i) Rasio guru dengan siswa dan jam pembelajaran perlu diidealkan; j) Pembiayaan yang masihminim;  k) belum memenuhi standar minimal disebabkan berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah  dan kemampuan daya beli masyarakat;  l) Pelaksanaan penilaian masih belum memenuhi tuntutan penilaian yang  mampu mendapatkan informasi aktual tentang berbagai aspek kompetensi siswa.
3). Relevansi. Relevansi Pendidikan dengan peluang kebutuhan siswa  yang bersangkutan,  keluarga,  dan kebutuhan memperoleh peluang,  untuk melanjutkan pendidikan  dan    kesempatan kerja, para siswa mendapatkan pembelajaran kewirausahaan di  koperasi siswa pembelajaran teknologi di laboraturium komputer dan internet, pembelajaran muatan lokal sulam tapis, dan  pendidikan kecakapan hidup mandiri lewat latihan Pramuka,  serta pendidikan pembiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran  agama  yang  dianutwarga SMPN 25 B.  Lampung, membiasakan
untuk hidup sehat,  rajin,  tertib,  berdisiplin diri, serta satun dalam pergaulan.
4). Efisiensi. Efisiensi pendidikan dapat diperoleh  gambaran  dari upaya mengidealkan:  1) Rasio  output  dengan input  siswa; 2) Rasio  ketidakhadiran  dan kehadiran; 3) Rasio  kenaikan    kelas dengan  mengulang/tinggal  kelas; 4) Rasio melanjutkan dengan putus/tidak melanjutkan;  dan 4) Rasio  kelulusan dengan  ketidak lulusan.
5). Kapasitas. Kapasitas  sekolah masih perlu dikembangkan melalui upaya – upaya sistematik peningkatan SDM, program manejemen  sekolah  dan  sistem penjaminan mutu yang benar – benar mampu diimplementasikan  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsinya  sehingga tercipta    kondisi  sekolah    yang “ good govermence and akuntable“ .
Pelaksanaan  sistem  penjaminan mutu dan pengembangan program mutu di SMPN 25 B.  Lampung mengacu  kepada regulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  yaitu:  1). Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;  2). Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.
Siklus  sistem  penjaminan  mutu
pendidikan  di SMPN 25 B.  Lampung, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar  1.  Siklus Penjaminan Mutu SMPN 25 B. Lampung Siklus penjaminan mutu ini merupakan  acuan  bagi SMPN 25 B. Lampung dalam  melaksanakan  sistem penjaminan  mutu  di  tingkat  satuan pendidikan  (Sekolah)  dengan  langkah- langkah  sebagai  berikut:  EDS  yang  sudah diisi oleh sekolah berdasarkan evaluasi diri sekolah  kemudian  dianalisis  oleh  Tim Penjaminan  Mutu  Sekolah  (TPSM),  dari hasil  analisis  EDS  kemudian  dituangkan kedalam  Rencana  Pengembangan  Sekolah (RPS)  program  kerja  4  tahun,  selanjutnya dibuat  Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS) program satu  tahunan dilampiri Anggaran Sekolah  dalam satu tahun,  selanjutnya pelaksanaan  program  peningkatan  mutu, langkah  selanjutnya  adalah  audit  mutu internal,  dengan  menggunakan  instrumen monev 8 SNP dan instrumen audit internal 8  SNP,  dari  sini  akan  tergambar  sistem penjaminan  mutu  di  tiap-tiap  sekolah,  dan
terus  bersiklus  sampai  mencapai  visi  dan misi sekolah.

## Pembahasan
Ketercapaian  SNP SMPN 25 B. Lampung diperoleh:  Standar  Kompetensi Lulusan 90% (amat baik), Standar Isi 91% (amat  baik),  Standar  Proses  88%  (amat baik),  Standar  Penilaian  94%  (amat  baik), Standar  Pengelolaan  89%  (amat  baik); Standar Diktendik 92%  (amat  baik), Standar  Pembiayaan  92%  (amat  baik), Standar SaPras 98% (amat baik). Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  A. Baidowi,  S.Pd.,  Waka  Kurikulum SMPN 25 B.  Lampung,  ketercapaian  tersebut dampak  dari  adanya  team  penjaminan mutu  sekolah  yang salah  satunya  ada personil  guru  sebagai  penanggung  jawab masing-masing  standar,  personil  yang ditunjuk  pada  standar  ini  bekerjasama dengan  Waka  terkait  membuat  rancangan program,  melaksanakan  program  dan mengontrol  program  sesuai  dengan  yang diprogramkan mengacu  pada  instrumen standarnya.
Mutu menurut pengelola SMPN 25 B. Lampung dapat dipandang dari berbagai segi: segi peserta didik, wali peserta didik, bagaimana  upaya  yang  dilakukan  sekolah dalam  melaksanakan  manajemen  dan sistem penjaminan mutu sekolah, outputnya  berkualitas,  sehingga mutu sekolah  sesuai  dengan  yang  diharapan
semua  pihak,  mempunyai  manfaat  yang tinggi  dan  ada  nilai  tambah dalam  proses pembelajaran  siswa,  sebagai  bekal  siswa dalam  kehidupanya  kelak,  sesuai  dengan perkembangannya. Pendapat tersebut sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh Didik  Suhardi  (2010:  20)  dalam  buku  Era Mutu SMP,  yang menyatakan bahwa: Mutu terwujud dalam kemampuan kecakapan  hidup  (life  skills). Life  skill mencakup 4 aspek yakni kecakapan sosial (social skills), kecakapan akademik (akademic  skills),  kecakapan  personal (personal skills) dan kecakapan vokasional  (vocational  skills).  Kecakapan sosial mencakup nilai sikap sopan santun, ketrampilan  komunikasi,  tenggang  rasa, kerjasama, kerja keras, sportifitas, disiplin,  menghargai  orang  lain  dan  lain- lain.  Kecakapan  akademik  terkait  dengan hal-hal yang berasifat kemampuan pemahaman  pengetahuan  (knowledge). Kecakapan  personal  berhubungan  dengan kemampuan  memahami  dirinya  antara lain;  bakatnya,  minatnya,  kekurangan  dan kelebihanya, idialismenya dan sebagainya. Sementara  kecakapan  vokasional  terkait dengan  ketrampilan  dasar  yang  dimiliki anak untuk memasuki dunia kerja.
Pengelola SMPN 25 B.  Lampung, menyatakan  pula  bahwa sekolah  yang bermutu bukan  semata-mata  anak  tuntas KKM dalam mengikuti proses
pembelajaran  sesuai  dengan  kurikulum yang  telah  dibuat  oleh  sekolah.  Kalau standarnya  seperti  itu  berarti  itu  hanya tercapai  dari  satu  sisi  saja  yaitu  aspek pengetahuan  (kognitif).  Tetapi  di SMPN 25 B.  Lampung mencoba  bagaimana memadukan  ketiga  aspek  tersebut  bisa tercapai yaitu;    aspek  pengetahuan (kognitif),  aspek  sikap  (afektif)  dan  aspek ketrampilan  (psikomotor).  Dalam  artian aspek  sikap  (afektif)  harus  mewarnai proses dalam semua aspek manajemen dan kegiatan  sekolah.  Untuk  mencapai  aspek sikap  (afektif)  memang  lebih  sulit  dan lebih  banyak  energi  yang  dikeluarkan, dibandingkan  dengan  aspek  kognitif. Apalagi  untuk  mempertahankan  aspek sikap  (afektif)  pada  siswa  yang  berkaitan dengan  prilaku  yang  baik,  kedisiplinan anak, sikap yang istiqomah dan pembiasaan melaksanakan akhlaqul karimah,    dan  prilaku  positif  lainnya, lebih-lebih  dilihat  dari  aspek  ketrampilan (psikomotor)  siswa,  semuai  ini  tidaklah mudah, memerlukan komitmen dari semua warga  sekolah  juga stakeholders,  dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Standar  dalam  sistem  penjaminan mutu  merupakan  alat  ukur  proses  telah berjalan  dan  berhasil  dilaksanakan  dengan baik. Dalam pendidikan standar mutu juga menjadi tolak ukur bahwa proses pendidikan telah berjalan dengan baik serta
menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan. H. A. R Tilaar (1999)
menjelaskan  bahwa  setiap  proses  yang bertujuan  pasti  mempunyai  ukuran  untuk mengetahui sejauh mana perjalanan sekolah  dalam  mencapai  tujuan  tersebut. Begitu pula halnya dengan proses pendidikan.  Untuk  itu  pendidikan  perlu menetapkan  standar  yang  harus  dicapai dalam  kurun  waktu  tertentu  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pendidikan. SMP  25 B. Lampung, melengkapi standar mutunya dengan standar keislaman, standar akademik dan non akademik, serta standar manajemen 8 SNP secara maksimal.
Penetapan ketiga kelompok standar ini  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan manusia  yang  cerdas. SMPN 25 B. Lampung,  melengkapi  standar  mutunya dengan standar keislaman, standar akademik dan non akademik, serta standar manajemen  8  SNP  secara  maksimal. Penetapan  ketiga  kelompok  standar  ini merupakan  upaya  untuk  mewujudkan manusia  yang  cerdas.Implikasi  dari  hasil penelitian  yang  dilaksanakan  di SMPN 25 B. Lampung adalah standar mutu disekolah ternyata tidak hanya mengandalkan  ukuran  manajemen  8  SNP saja,  tetapi  ada  pembiasaan  pengamalan keagamaan  yang  bercirikhas  islam  seperti yang  sudah  dilaksanakan  di  Madrasah. Disarankan kepada pengelola SMPN untuk
meningkatkan dari SMPN bercirikhas islam  mengarah  kepada SMPN berbasis pesantren.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian berkaitan  dengan  manajemen sekolah  dan  sistem  penjaminan  mutu dalam  kontribusinya  bagi  peningkatan mutu  pendidikan,  serta  untuk  menjawab fokus  penelitian  maka  dapat  dirumuskan simpulan sebagai berikut:
a) Untuk  mencapai  sekolah  yang  bermutu ternyata  tidak  hanya  mengandalkan ukuran  manajemen  sekolah  dengan indikator  8 SNP seperti  yang  terdapat dalam  PP  No.  19/2005  dan  PP  No.  32/ 2013,  dan  sistem  penjaminan  mutu, tetapi perlu ada pembiasaan pengamalan keagamaan bercirikhas islam  seperti  yang  sudah  dilaksanakan di SMPN 25 B.  Lampung.  Sistem penjaminan  mutu  diterapkan  secara konsisten sejak awal proses pendidikan, dan penetapan standar penjaminan mutu yang jelas di sekolah. Mutu pendidikan tidak  dapat  dilihat  dari  hasil  akhir  saja, oleh karenanya sistem penjaminan mutu perlu  diterapkan  di  sekolah  guna memastikan  bahwa  proses  pendidikan berjalan  dengan  baik  dan  mencapai standar  mutu  yang  telah  ditentukan. Ketika proses pendidikan telah berjalan dengan  baik  dan  standar  mutu  dapat
dicapai  mulai  jenjang  pendidikan  yang paling  dasar,  maka  dapat  dipastikan kualitas pendidikan juga akan baik.
b) Diperlukan meneliti lebih lanjut tentang sejauh  mana  pengaruh  pemahaman seluruh personil sekolah terhadap konsep  mutu  terhadap  kinerja  tenaga kependidikan  yang  berujung  pada tingkat  ketercapaian  standar mutu. Salah satu upaya meningkatkan mutu di sekolah,  adalah  sekolah  membentuk unit  penjaminan  mutu  sekolah,  dengan mengimplementasikan  budaya  mutu disekolah  melalui  tahapan  siklik;    1) Pelaksanaan  EDS,  2)  Analisis  data EDS,  3)  Penyusunan  RPS/RKS/RKAS berdasarkan  EDS,  4)  Pelaksanaan peningkatan  mutu,  5)  Audit  mutu,  6) Pelaporan/Rekomendasi 7) standar mutu baru, dan 8) tindak lanjut.
c) Penetapan  standar  mutu    diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat,  sekolah  dapat  secara  tepat melaksanakan sistem penjaminan mutu, menetapkan  standar  mutu  dan  strategi mencapai  mutu  yang  tidak  sekedar memenuhi  standar  minimal  sesuai dengan  regulasi  yang  ada,  namun  juga sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.  Selain  itu  perlu  dilakukan juga  riset  terhadap  kecenderungan  pola sosial  masyarakat,  untuk  memprediksi pola  sosial  masyarakat  yang  akan
datang.  Melalui  penelitian  ini  praktisi pendidikan  akan  dapat  memperkirakan ketrampilan  hidup  apa  yang  harus dibekalkan kepada peserta didik sekaligus  sebagai  pertimbangan  dalam menetapkan standar mutu.
d) Manajemen  sekolah  yang  bagus  dan sistem  penjaminan  mutu  pendidikan yang  bagus  akan  berdampak  terhadap mutu  pendidikan,  pada  kenyataanya penjaminan  mutu  yang  ditetapkan sekolah belum sepenuhnya bisa tercapai karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu;    a)  faktor  tujuan  b)  faktor pendidik  c)  faktor  siswa  d)  faktor Sarana Prasarana dan e) faktor lingkungan masyarakat.
Untuk  mencapai  sekolah  yang bermutu ternyata tidak hanya mengandalkan ukuran manajemen sekolah dengan indikator 8 SNP seperti yang  terdapat  dalam  PP  No.  19/2005 dan  PP  No.  32/2013  dan  sistem penjaminan  mutu  sekolah  seperti  yang terdapat  dalam  Permendikbud  No. 63/2009,  tetapi  perlu  ada  pembiasaan pengamalan keagamaan yang bercirikhas  islam  seperti  yang  sudah di SMPN 25 B.  Lampung,  sehingga manajemen  sekolah,  sistem  penjaminan mutu  sekolah  dan  peningkatan  mutu sekolah  ketiganya  saling  berkaitan
dijiwai  dengan  ruh  yang  bercirikhas islam.

## e) DAFTAR PUSTAKA
Didik Suhardi. (2010). Era Mutu SMP cetakan ke-2.  Jakarta: Dirjen  Mandikdasmen Kemendiknas.
Fasli    Jalal-Dedi  Supriadi    (Ed.).  (2001).
Reformasi Pendidikan dalam Kontek Otonomi Daerah. Yogyakarta: Ardi Cita Karya Nusa. H. A. R. Tilaar. (1999). Beberapa Agenda Reformasi  Pendidikan  Nasional dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Indonesia Tera.
H. Veithzal Rivai, Sylviana Murni. (2010).
Education  Management  Analisis
Teori  dan  Praktek.  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Kemendiknas. (2000). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Kemndiknas. Marwansyah, & Mukaram. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Politeknik
Negeri Bandung.
M, Kadarisman. (2012). Manajemen Pengembangan Sumber Daya
Manusia.  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Nusa  Putra.  (2012). Metode  Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Robert  C  Bogdan, &Sari  Knop  Biklen. (1990). The  Education  Design Group,  (Terjemahan.  Munandir). Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud.
Sudarwan  Danim  (2006). Visi  Baru
Manajemen  Sekolah  dari  Unit
Birokrasi  ke  Lembaga  Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sudiyono.  (2004). Manajemen  Pendidikan Tinggi. Jakarta: Rineka Cipta.
Suryosubroto,  B.. (2004). Manajemen
Pendidikan  di  Sekolah. Jakarta:
Asdi Mahasatya.

## UU  No.  20 Tahun 2003 Tentang  Sistem
Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah, No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah, No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar
Nasional Pendidikan
Yoyon  Bahtiar  Iriyanto.  (2012).Kebijakan Pembaruan  Pendidikan.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.