Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## CAPACITY BUILDING EFFORTS FOR VILLAGE OFFICIALS AND THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN CARRYING OUT THEIR DUTIES AND
FUNCTIONS IN SIMARLELAN VILLAGE,

## SOUTH TAPANULI
UPAYA CAPACITY BUILDING BAGI APARATUR DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA  DALAM MENJALANKAN

## TUGAS DAN FUNGSI DI DESA SIMARLELAN TAPANULI SELATAN
Irma Santi Laoli 1a Aldri Frinaldi 2b (*)
12 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jln.  Prof. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
a irmasantilaoly20@gmail.com
(*) Corresponding Author aldri@fis.unp.ac.id
How to Cite: Irma Santi Laoli. (2024).Upaya Capacity Building Bagi Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Simarlelan Tapanuli Selatan .                          doi : 10.36526/js.v3i2.3759
Received: 18-04-2024 Revised  : 11-02-2024 Accepted: 31-05-2024

## Keywords:
Capacity Building, Village Apparatus, BPD, Duties and Functions

## Abstract
The purpose of this research is to explain the efforts made to increase the ability of the village apparatus and village consultative bodies to perform their respective roles in South Tapanuli Simarlelan Village. The incapacity of the village machinery and village consultative bodies to perform their roles and responsibilities is the basis of this study.
In addition to purposive sampling for informant selection and SWOT analysis for data analysis, this study employs descriptive qualitative approaches. The study was carried out in the South Tapanuli Regency's Simarlelan Village Head Office  y in the Muara Batang Toru District. The findings indicated that because capacity building initiatives are only implemented by local governments with erratic timelines and do not involve the apparatus and BPD as a whole, it is possible to argue that they have not been fully and appropriately implemented in order to enhance the ability of village apparatus and BPD Simarlelan in carrying out their duties and functions.

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  Republik  Indonesia  mengakui  dan  menghormati  hak-hak  asal dan/atau  hak-hak  tradisional,  serta  adanya  kesatuan  masyarakat  yang  sah  dengan  batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan.  Hal  ini  sesuai  dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan bahwa desa adalah desa adat atau biasa disebut nama selain desa. Oleh karena itu, desa saat ini tidak lagi menjadi satusatunya sasaran momentum pembangunan, dan keberadaan desa lebih luas dimaknai sebagai pengembangan aspek dan wilayah yang mendukung keberlanjutan pemerintahan desa.
Dalam hal ini salah satu aspek yang disasar adalah kemampuan aparatur pemerintah des a yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugastugas yang berkaitan dengan penyelenggar aan pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, dan sebagai lembaga permusyawaratan des a dalam perencanaan pembangunan desa. Bermitra dengan pemerintah desa dalam penyelenggar aan pemerintahan desa, serta memperkuat peran  masyarakat  dan  lembaga  lainnya. Salah satu faktor  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan/kapasitas  aparatur  desa  dan  BPD  adalah capacity building.
Menurut  Morgan  dalam  (Alam:2015)  yang  mendefinisikan  kapasitas  organisasi  sebagai seperangkat  sifat,  kompetensi,  pemahaman,  sikap,  nilai,  koneksi,  tindakan,  insentif,  aset,  dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
keadaan yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan / sektor, dan sistem dipilih untuk memenuhi  tujuan  pembangunan.  Adapun  halnya  dengan  Desa  Simarlelan  Permasalahan  yang dirasakan  mengenai  kapabilitas  aparatur  yaitu  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  aparatur  dan lembaga itu sendiri. Dimana desa yang menjadi ujung tombak pemerintahan di Sumatera Utara yang bersentuhan  langsung  dengan  aktivitas  kehidupan  masyarakat  memerlukan  tenaga  yang  cukup banyak.  Berdasarkan  hasil  survei  awal  yang  dilakukan  oleh  penulis  ditemukan  bahwa  pada umumnya  aparatur  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa  direkrut  bukan  dari  kalangan  PNS namun  dari  kalangan  masyarakat  yang  tentunya  belum  memiliki  pengalaman  dengan  jenjang pendidikan yang beragam. Pendidikan adalah salah satu dari beberapa elemen yang mempengaruhi kapasitas perangkat desa untuk melakukan tanggung jawab utama mereka. Tingkatan pendidikan aparatur desa dan BPD dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Tabel 1.1 Data Pendidikan Aparatur Desa Simarlelan No Jabatan Pendidikan 1 Kepala Desa SMA/SMK 2 Sekretaris Desa SMA/SMK 3 Kaur Keuangan Paket C 4 Kaur Umum dan Perencanaan SMP 5 Kasi Pemerintahan SMP 6 Kasi Kesejahteraan Paket C 7 Kepala Dusun I Tidak Sekolah 8 Kepala Dusun II SD Sumber : Diolah oleh penulis Tabel 1.2 Data Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa Simarlelan No Jabatan Pendidikan 1 Ketua BPD SMA/SMK 2 Wakil Ketua BPD SMP 3 Sekretaris BPD SMP 4 Anggota Tidak Sekolah 6 Anggota SMP 7 Anggota Tidak Sekolah Sumber : Diolah oleh penulis
Data tersebut diatas menggambarkan betapa tidak memadainya latar belakang pendidikan aparatur desa dan BPD, dengan lulusan SMA/SMK dan Paket C mendominasi bahkan di banyak sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan non-sekolah. Dalam hal ini, ada berbagai hal yang mungkin  berdampak  pada  peralatan  desa  dan  kemampuan  BPD,  termasuk  pengetahuan  dan pengalaman,  selain  pendidikan.  .Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  menunjukkan adanya   ketimpangan   tingkat   pendidikan   antar   perangkat   di Desa Manuk,  Kecamatan  Siman,
Kabupaten Ponorogo. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa, karena perangkat desa yang telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat harus menguasa i teknologi informasi agar dapat bekerja secara efektif  (Layla,  S.B.N.M,  et.al.  2022).  Selain  itu, beberapa aparatur desa dan BPD masih kurang memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
jawab utama mereka karena, ketika posisi diisi, kandidat diberikan preferensi atas kandidat yang memenuhi syarat dan posisi diisi secara acak, yang menciptakan ketidakpastian tentang peran dan tanggung jawab masing-masing aparatur.
Kemampuan  pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa,  sebagai  mitra pemerintah desa, untuk melaksanakan tugas pokok dan kegiatannya merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan tercapainya pemberdayaan desa dalam rangka membentuk masyarakat yang mandiri. Dalam upaya untuk menciptakan komunitas yang berkembang, para pemimpin desa dan  organisasi  konsultatif  diberi  lebih  banyak  wewenang.  Oleh  sebab  itu  Peningkatan kemampuan/kapasitas  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  diperlukan adanya kapasitas aparatur desa yang memadai sehingga mampu untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan desa itu sendiri. Tanpa kapasitas/kemampuan yang memadai maka secara  tidak  langsung  aparatur  desa  dinyatakan  gagal  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya sebagai mesin penggerak desa yang di pimpin.
Kemudian  kegiatan  wawancara  juga  dilakukan  dengan  bapak  Jusrianto  Laoli  selaku Sekretaris  Desa  Simarlelan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  penulis  dapat  dilihat  bahwa kemampuan yang dimiliki oleh aparatur dan BPD desa simarlelan masih kurang maksimal hal ini disebabkan  oleh  kurangnya  kegiatan  peningkatan  kemampuan  aparatur  dan  juga  BPD  baik  dari pemerintahan  daerah  maupun  pemerintahan  desa  itu  sendiri.  sehingga  tidak  mampu  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga banyak masyarakat yang mengeluh terkait kinerja aparatur desa, beberapa tugas dan fungsi aparatur desa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat diantaranya  aparatur  desa  Simarlelan  kurang  cekatan  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat khususnya terkait keperluan pengurusan layanan administrasi. Permasalahan lainnya yang ditemukan yakni terdapat beberapa aparatur desa berusia lebih dari 50 tahun ke atas yang tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi pekerjaan.
Selanjutnya,  berdasarkan    hasil  wawancara  awal  yang  telah  penulis  lakukan,  penulis melihat bahwa kemampuan badan permusyawaratan desa Simarlelan juga belum memadai. BPD merupakan orang yang dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh masyarakatan untuk mengelola pemberdayaan  masyarakat.  Akan  tetapi  setelah  ditetapkan  menjadi  BPD  mereka  belum  pernah mendapatkan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga praktek yang mereka gunakan mereka mencari sendiri. BPD yang ada di desa Simarlelan belum berperan secara maksimal. BPD memiliki  tugas  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  dan  mewakili  masyarakat  dalam musyawarah, namun karena kemampuan yang minim BPD tidak bisa mewakilkan aspirasi yang telah masyarakat  sampaikan,  sehingga  kebijakan  yang  dirumuskan  untuk  pemberdayaan  masyarakat desa tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hubungan koordinasi aparatur desa dengan BPD juga belum maksimal, padahal  dalam aturannya hubungan pemerintah desa dengan BPD adalah mitra dalam merumuskan rencana pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang  tujuannya  agar  dapat  berdampak  positif  terhadap  mayoritas  masyarakat  desa.  Namun minimnya  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  aparatur  desa  dan  juga  BPD  mengakibatkan  sejumlah perencanaan  pembangunan  masih  jauh  dari  kehendak  masyarakat  dan  cenderung  hanya melakukan apa yang dirasa perlu oleh aparatur desa.
Berdasarkan  uraian  masalah  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai “ Upaya Capacity Building Bagi Aparatur Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di Desa Simarlelan Tapanuli Selatan”
METODE Menurut  Sukmadinata  (2011)  penelitian  deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, baik berupa alamiah maupun hasil buatan manusia, serta lebih  memperhatikan  ciri,  kualitas,  dan  hubungan  antar  kegiatan.Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Simarlelan, pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Sementara data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data mengunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teknik analisis data berupa analisis SWOT.
Tabel 3. 2 Matriks SWOT Strength (S) Daftar  semua  kekuatan yang dimiliki Weakness (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki Oppoturnities (O) Daftar  semua  peluang yang dapat diidentifikasi Strategi SO Gunakan  semua  kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada Strategi WO Atasi  semua  kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada Threat (T) Daftar  semua  ancaman yang dapat diindentifikasi Strategi ST Gunakan  semua  kekuatan untuk menghindari ancaman Strategi WT Tekan  semua  kelemahan dan cegah semua ancaman

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Sumber  utama  data  untuk  penelitian  ini  berasal  dari  wawancara  tidak  terstruktur  yang dilakukan peneliti di tempat kerja informan.  Transkrip (lampiran) yang berisi data yang berkaitan dengan  tujuan  penelitian  yang  akan  ditawarkan  peneliti  dalam  temuan  khusus  berikut  adalah transkrip hasil yang dicatat peneliti selama wawancara.
1. Upaya Capacity Building Bagi Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan.
a. Pengembangan sumber daya manusia
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  Semi  Eli  Gulo  selaku  Kepala  Desa  Semarlelan memaparkan :
“… Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan lanjutan ataupun izin belajar belum pernah kami lakukan, sementara pelatihan yang diperuntukkan untuk aparatur desa sendiri belum  dilakukan  secara  keseluruhan,  mayoritas  belum  pernah  mendapatkan  pelatihan, sehingga tingkat pencapaian kemampuan aparatur dengan pelatihan yang dapat dikatakan sangat minim sangat jauh dari harapan. Biasanya, yang mendapat pelatihan dari pemerintah daerah hanya bidang khusus yang periodisasinya hanya setahun sekali … “ (Wawancara, 18 April 2024).
Hal serupa juga dipaparkan olehJusrianto Laoli selaku Sekretaris desa Simarlelan :
“ ..Usaha  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  aparatur  dilaksanakan  secara internal  desa  seperti  mengontrol  kinerja  aparatur,  pelatihan,  diskusi  dan  itupun  banyak keterbatasan dalam hal narasumber, materi yang tidak beragam, dan dana yang terbatas. Karena  desa  belum  memiliki  anggaran  dana  untuk  melakukan  pelatihan  secara  formal sehingga  pemateri  terbatas  dari  internal  desa  saja  dan  materi  yang  dibagikan  kepada perangkat  desa  itu-itu  saja.  Sementara  Pemerintah  Daerah  menawarkan  pelatihan, khususnya pelatihan siskuedes, tidak lebih dari dua kali setahun, itu dilakukan secara teknis daripada  substantif,  mengakibatkan  tujuan  yang  tidak  jelas  sehingga  mengakibatkan perangkat menyulitkan desa untuk memenuhi tugas yang diberikan. ….“ (wawancara, 22 April 2024).
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Hal ini juga juga di dukung dengan hasil wawancara bersama Julius Mendrofa selaku Kaur Keuangan desa Simarlelan :
“….Upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa  dilakukan  dengan  pelatihan. Pemda  khususnya  DPM  telah  mengadakan  kegiatan  pelatihan  diantaranya  pelatihan administrasi  pemerintahan,  keuangan  dan  aset,  dan  perencanaan  pembangunan  namun yang mengikuti pelatihan terbatas hanya 1 orang yang dilakukan secara bergiliran dengan prioderisasi sekali setahun dalam hal ini yang menjadi kendala DPM tidak dapat melakukan pelatihan sesering mungkin karena terbatas di anggaran dan kalau kami yang memfasilitasi pelatihan  untuk  desa  belum  bisa  melibatkan    keseluruhan  aparatur  kecuali  desa  yang mengadakan mungkin bisa melibatkan keseluruhan aparatur. hal ini tentunya sangat kurang sementara  desa  Simarlelan  termasuk  desa yang  baru mengalami  pemekaran  dan  secara internal  belum  pernah  melakukan  kegiatan  pelatihan  karena  belum  adanya  dana  yang dianggarkan untuk melaksanakan pelatihan. “ (wawancara, 22 April 2024).
Saat  ini  kegiatan  yang  telah  dilakukan  untuk  peningkatan  pengembangan  sumber  daya manusia yang diperuntukkan untuk aparatur desa di Desa Simarlelan sangat minim sekali seperti yang disampaikan oleh Agusman Gulo selaku Kaur Umum dan Perencanaan, yakni:
“…..Setelah  saya  dilantik  menjadi  aparatur  d i  Desa  Simarlelan  kegiatan  peningkatan kemampuan yang saya dapatkan sangat minim sekali selama tiga tahun berjalan saya sendiri baru  pernah  sekali  mendapatkan  pelatihan  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  saya sebagai kaur umum dan perencanaan sehingga tentunya saya butuh banyak penyesuaian karena belum sepenuhnya memahami Tupoksi dan cara penngerjaannya. Sehingga untuk menyiasati terkadang saya konsultasi dengan rekan aparatur lain itupun tidak sepenuhnya menjadi solusi yang tepat……” (wawancara, 26 April 2024)
Lebih  lanjut  disampaikan  oleh  Pasrah  Lindung  Gulo  selaku  Kasi  Pemerintahan  desa Simarlelan yang mengatakan bahwa:
“ …Peningkatan kemampuan aparatur di desa Simarlelan sendiri belum pernah dilakukan kendalanya  keterbatasan  anggaran  dari  desa  Simarlelan  dimana  dana  yang  dianggarkan terfokus  pada  dana  operasional  dan  gaji  sementara  dana  untuk  pelatihan  belum  tersedia namun  ada  pelatihan  yang  diadakan  oleh  Pemda  seperti  pelatihan  perencanaan pembangunan biasanya yang dapat pelatihan hanya sekna, kasi, dan kaur sementara staf dan perangkat desa lainnya belum pernah  mendapatkan pelatihan. Selain pelatihan kami juga  pernah  mendapat  penyuluhan  antara  lain  penyuluhan  kelompok  tani  dari  dinas pertanian, penyuluhan kenakalan remaja dari kepolisian, penyuluhan bahaya kebakaran dari Damkar dan penyuluhan bencana dari BPBD “ (wawancara, 26 April 2024)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  upaya  peningkatan kemampuan  aparatur  dengan  kegiatan  pengembangan  sumber  daya  manusia  itu  masih  agak sedikit, ini  karena  tidak  ada  kegiatan-kegiatan pelatihan  yang  diberikan kepada  aparatur  desa, meskipun  demikian  beberapa  aparatur  juga  pernah  diberikan  kesempatan  untuk  mengikuti kegiatan  pelatihan  meskipun  tidak  secara  keseluruhan.  Kekurangan  anggaran  juga  menjadi kendala yang benar-benar tidak belum bisa dicarikan solusinya karena anggaran keuangan masih terfokus untuk biaya gaji dan biaya operasional, sedangkan untuk BPD sendiri belum sama sekali ada kegiatan pelatihan yang diberikan secara khusus seperti yang disampaikan oleh Fatizanolo Waruwu selaku ketua BPD mengatakan bahwa:
“……Peningkatan kemampuan khusus untuk BPD di desa Simarlelan sendiri belum pernah dilakukan  kendalanya  keterbatasan  anggaran  dari  desa  dimana  dana  yang  dianggarkan terfokus  pada  dana  operasional  dan  gaji,  sementara  dana  untuk  pelatihan,  sosialisasi ataupun bimtek yang diperuntukkan kepada BPD belum tersedia. Namun ada pelatihan yang
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dilakukan oleh Pemda seperti pelatihan perencanaan pembangunan biasanya yang dapat pelatihan hanya sekdes, kasi, kaur dan ketua  BPD itupun tidak ada ukuran waktu yang jelas dan tidak ada evaluasi yang dilakukan setelah menerima pelatihan….” (wawancara, 24 April 2024).
Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Feri Wana Zebua selaku Sekretaris BPD yang mengatakan bahwa :
“….. Saya sendiri selama menjabat sebagai sekretaris BPD belum pernah mengikuti pelatihan apapun yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretaris BPD, hal ini menyebabkan saya tidak paham betul dengan tugas yang diberikan kepada saya. Kerena untuk BPD sendiri yang pernah mendapatkan pelatihan itu hanya ketua BPD saja itupun bukan pelatihan khusus BPD dan di desa sendiri belum pernah ada pelatihan internal karena tidak adanya biaya yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut...” (Wawancara, 26 April 2024)
Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pelatihan yang di khususkan kepada BPD belum pernah dilaksanakan baik internal maupun eksternal, hal ini disebabkan karena dari desa Simarlelan sendiri tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan peningkatan kemampuan BPD hal ini menyebabkan anggota BPD tidak mengerti dengan tugas dan fungsinya dengan baik.
b. Penguatan organisasi kelembagaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Semi Eli Gulo selaku Kepala Desa Simarlelan mengatakan bahwa :
“…Upaya  penguatan  organisasi  kelembagaan  di  desa  Simarlelan  masih  tergolong  tidak efektif salah satunya penempatan aparatur tidak didasarkan pada keahlian dan keterampilan aparatur dimana pada saat penerimaan pegawai jabatan diisi secara bebas dan sesuai minat calon aparatur perangkat desa, selanjutnya sarana dan prasarana penunjang kerja masih meminjam sehingga masih terdapat kekurangan seperti komputer dan ruangan rapat, selain itu  organ isasi  masyarakat  lokal  seperti  kepemudaan  untuk  setahun  terakhir  ini  vakum.” (wawancara, 18 April 2024).
Pendapat  yang  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Jusrianto  Laoli  selaku  Sekretaris  desa Simarlelan yang mengatakan bahwa :
“…Saat  ini  penempatan pegawai  masih  mengikuti  peraturan  lama  tidak  didasarkan  pada kualifikasi  aparatur  tapi  berdasarkan  minat  pada  saat  mendaftar  saja  sehingga  adanya kendala  yang  dihadapi  seperti  kurangnya  kejelasan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing- masing aparatur, juga karena minimnya fasilitas kerja. Selain itu aparatur juga kurang begitu disiplin  dalam  mematuhi  waktu-waktu  kerja  dimana  masih  ada  beberapa  pegawai  yang terlambat masuk kerja dan tidak berada ditempat kerja pada saat jam kerja “ (wawancara, 22 April 2024)
Kemudian selaras dengan hasil wawancara dengan Julius Mendrofa selaku Kaur Keuangan Desa Simarlelan mengatakan bahwa:
“…Penguatan organisasi kelembagaan salah satunya penempatan aparatur saat penerimaan memilih sendiri bukan dipilih oleh kepala desa, sehingga yang terjadi banyak dari aparatur yang merasa kewalahan dengan beban kerja yang diberikan karena pada umumnya aparatur baru masuk menjadi birokrasi di pemerintahan. Aplikasi e-Tambertara yang diluncurkan pada tahun 2021. Cara lain yang ditempuh desa  Simarlelan dalam memanfaatkan praktik kerja kontemporer  yang  didasarkan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  adalah  dengan memudahkan  masyarakat  mengelola  berbagai  jenis  surat  menyurat  yang  dibutuhkan.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Namun,  saat  ini  aplikasi  dinonaktifkan  karena  kekurangan  dana,  artinya  semua  jenis pengurusan surat menyurat harus dilakukan secara manual. ...” (wawancara, 22 April 2024)
Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Agusman Gulo selaku Kaur Umum dan Perencanaan desa Simarlaln yang mengatakan bahwa:
“…Upaya penguatan o rganisasi kelembagaan di desa Simarlelan belum ada karena masih dalam tahap persiapan namun desa tetap berusaha dengan membentuk beberapa kelompok yang diberdayakan antara lain kelompok sadar wisata, kelompok pertanian dan kelompok kepemudaan…“ (wawancara, 26 April 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Pasrah  Lindung  Gulo  selaku  Kasi Pemerintahan desa Simarlelan yang mengatakan bahwa:
“…Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran di desa Simarlelan belum maksimal,  hingga  saat  ini  masih  ada  yang  belum  sesuai  dengan  kemampuan  dan keterampilan  pegawai  sehinggga  masih  ada  beberapa  pegawai  yang  belum  memahami tupoksi yang diberikan selain itu stuktur tugas untuk desa Simarlelan masih sangat minim yang terfokus dalam bidang pelayanan dan pemerintahan. Selain itu masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seperti kantor kepala desa yang masih  belum  milik  sendiri  dalam  status  meminjam,  terbatasnya  jumlah  peralatan  dan perlengkapan lainnya seperti kompute r, printer dll… “ (wawancara, 26 April 2024)
Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Salah satu cara untuk memperkuat organisasi kelembagaan adalah dengan menyusun struktur, fungsi, dan ukuran organisasi yang tepat, namun hingga saat ini hal tersebut belum dilakukan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diperoleh. Akibatnya, beberapa karyawan tidak tahu apa tanggung jawab mereka, dan mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memahami tugas yang diberikan kepada mereka. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi sedikit lambat. Selain itu, struktur tugasnya masih minim dan masih fokus pada pemerintahan dan pelayanan. Selain itu, masih ada kekurangan  infrastruktur  dan  fasilitas  pendukung  untuk  memudahkan  pelaksanaan  tugas  dan operasional.  Misalnya,  kantor  kepala  desa  masih  berstatus  pinjam  karena  peralatan  dan perlengkapan kantor juga masih kurang seperti komputer, printer dan fasilitas pendukung lainnya sehingga kurang menunjang kelancaran jalannya pekerjaan yang diberikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Fatizanolo  Waruwu  selaku  Ketua  Badan Permusyawaratan desa Simarlelan yang mengatakan bahwa:
“…Pada  saat  perekrutan  anggota  BPD  penempatan  dilakukan  berdasarkan  hasil  seleksi namun  tidak  dibatasi  jabatan  yang  akan  dipilih  jika  sudah  definitif  baru  dapat  dilakukan evaluasi kinerja BPD hal ini dilakukan juga terhadap perangkat desa untuk dapat di rotasi dan mutasi oleh kepala desa, selanjutnya organisasi kelembagaan untuk desa Simarlelan belum ada” (wawancara, 26 April 2024)
Lebih  lanjut  hasil  wawancara  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Feri  Wana  Zebua  selaku Sekretaris BPD Simarlelan yang mengatakan bahwa :
“….Upaya  penguatan  organisasi  kelembagaan  di  Desa  Simarlelan  khususnya  untuk  BPD belum  pernah  dilaksanakan,  karena  untuk  kegiatan  semacam  itu  masih  bergantung  dari Pemerintah Daereh dan jikapun dari pemerintah daerah mengadakan kegiatan semacam itu maka yang dapat mengikutinya sangat terbatas….” (wawancara 26 April 2024)
Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya penguatan organisasi  kelembagaan  untuk  BPD  belum  maksimal  salah  satunya  penempatan  pegawai dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan tidak dibatasi jabatan yang akan dipilih, jabatan baru akan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dirotasi atau dimutasi jika sudah definitif dan sudah melewati tahapan evaluasi kinerja BPD oleh kepala desa selanjutnya organisasi kelembagaan di desa Simarlelan belum ada.
2. Faktor  Penghambat  Upaya  Capacity  Building  Bagi  Aparatur  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dan BDP ada beberapa hambatan yang dihadapi. Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh peneliti, terdapat dua faktor penghambat yang dihadapi yakni:

## a. Faktor penghambat internal
Berdasarkan wawancara dengan Agusman Gulo selaku Kaur Umum dan Pelaksanaan desa Simarlelan memaparkan bahwa  :
“…..Setelah  saya  dilantik  menjadi  aparatur  di  Desa  Simarlelan  kegiatan  peni ngkatan kemampuan yang saya dapatkan sangat minim sekali selama tiga tahun berjalan saya sendiri baru  pernah  sekali  mendapatkan  pelatihan  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  saya sebagai kaur umum dan perencanaan sehingga tentunya saya butuh banyak penyesuaian karena belum sepenuhnya memahami Tupoksi dan cara penngerjaannya. Sehingga untuk menyiasati terkadang saya konsultasi dengan rekan aparatur lain itupun tidak sepenuhnya menjadi solusi yang tepat……” (wawancara, 26 April 2024)
Lebih  lanjut  wawancara  dengan  Jusrianto  Laoli  selaku  Sekretaris  desa  Simarlelan mengemukakan bahwa:
“…..Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dilaksanakan secara internal  di  desa seperti  mengontrol kinerja  aparatur,  pelatihan,  diskusi  dan  itupun  banyak keterbatasan dalam hal narasumber, materi yang tidak beragam, dan dana yang terbatas. Karena  desa  belum  memiliki  anggaran  dana  untuk  melakukan  pelatihan  secara  formal sehingga  pemateri  terbatas  dari  internal  desa  saja  dan  materi  yang  dibagikan  kepada perangkat  desa  itu-itu  saja.  Sementara  pelatihan  dari  Pemerintah  Daerah  yaitu  pelatihan siskuedes  dilakukan  maksimal  dua  kali  setahun  itupun  dilaksanakan  secara  teknis  tidak subtansial  sehingga  tujuannya  tidak  jelas  menyebabkan  Aparatur  desa  sering  mengalami kesulita n dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang diberikan….“ (wawancara, 22 April 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Pasrah  Lindung  Gulo  selaku  Kasi Pemerintahan desa Simarlelan yang mengatakan bahwa:
“…Penataan struktur organisasi yang t epat fungsi dan tepat ukuran Hingga saat ini masih ada yang belum sesuai dengan kemampuan dan keterampilan pegawai sehinggga masih ada beberapa pegawai yang belum memahami tupoksi dan pekerjaan yang diberikan selain itu stuktur  tugas  untuk  desa  Simarlelan  masih  sangat  minim  yang  terfokus  dalam  bidang pelayanan dan pemerintahan. Selain itu masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seperti kantor kepala desa yang masih belum milik sendiri dalam  status  meminjam,  terbatasnya  jumlah  peralatan  dan  perlengkapan  lainnya  seperti komputer, printer dll… “ (wawancara, 26 April 2024)
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penghambat internal yang dihadapi dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur  dan BPD diantara nya yaitu : minimnya pelatihan, minimnya anggaran dan minimnya sarana dan prasarana.
b. Faktor penghambat eksternal
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Semi Eli Gulo selaku Kepala Desa Simarlelan yang mengatakan bahwa:
“……Peningkatan  kemampuan  aparatur  melalui  pendidikan  lajutan  ataupun  izin  belajar belum pernah kami lakukan, sementara pelatihan yang diperuntukkan untuk aparatur desa sendiri  belum  dilakukan  secara  keseluruhan,  biasanya  yang  mendapat  pelatihan  dari Pemda hanya bidang khusus yang periodesasinya hanya sekali setahun selebihnya belum pernah  mendapatkan  pelatihan  sehingga  tingkat  ketercapaian  kemampuan  aparatur dengan  pelatihan  yang  bisa  dikatakan  sangat  minim  sangat  jauh dari  harapan.  “ (Wawancara, 18 April 2024).
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Julius Mendrofa Selaku Kaur Keuangan  Desa Simarlelan yang mengatakan bahwa:
“….Upaya untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dilakukan dengan pelatihan. Pemda  khususnya  DPM  telah  mengadakan  kegiatan  pelatihan  diantaranya  pelatihan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset, dan perencanaan pembangunan namun yang mengikuti pelatihan terbatas hanya 1 orang yang dilakukan secara bergiliran dengan prioderisasi sekali setahun dalam hal ini yang menjadi kendala DPM tidak dapat melakukan pelatihan sesering mungkin karena terbatas di anggaran dan kalau kami yang memfasilitasi pelatihan  untuk  desa  belum  bisa  melibatkan    keseluruhan  aparatur  kecuali  desa  yang mengadakan mungkin bisa melibatkan keseluruhan aparatur. hal ini tentunya sangat kurang sementara desa Simarlelan termasuk desa yang baru mengalami pemekaran dan secara internal  belum  pernah  melakukan  kegiatan  pelatihan  karena  belum  adanya  dana  yang dianggarkan untuk mela ksanakan pelatihan. “ (wawancara, 22 April 2024).
Lebih  lanjut  disampaikan  oleh  Bapak  Fatizanolo  Waruwu  selaku  Ketua  Badan Permusyawaratan Desa Simarlelan mengatakan bahwa:
“……Peningkatan kemampuan khusus untuk BPD di desa Simarlelan sendiri belum pernah dilakukan kendalanya keterbatasan anggaran dari desa dimana dana yang dianggarkan terfokus  pada  dana  operasional  dan  gaji,  sementara  dana  untuk  pelatihan,  sosialisasi ataupun  bimtek  yang  diperuntukkan  kepada  BPD belum  tersedia.  Namun  ada  pelatihan yang dilakukan oleh Pemda seperti pelatihan perencanaan pembangunan biasanya yang dapat pelatihan hanya sekdes, kasi, kaur dan ketua  BPD itupun tidak ada ukuran waktu yang  jelas  dan  tidak  ada  evaluasi  yang  dilakukan  setelah  menerima  pelatihan….” (wawancara, 24 April 2024).
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penghambat eksternal yang dihadapi dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur  dan BPD diantara nya yaitu :  pelatihan yang terbatas, keterbatasan anggaran dan tidak adanya evaluasi.
Tabel 4.3 Analisis SWOT Desa Simarlelan Internal Strength (S) / Kekuatan 1. Akses yang mudah menuju ke desa. Weakness (W) / Kelemahan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Eksternal 2. Aparatur  dan  lembaga desa yang lengkap. 3. Sudah  adanya  beberapa fasilitas yang dapat digunakan  walaupun  tidak maksimal 1. Sumber  daya  manusia yang belum maksimal 2. Jarang mendapatkan pelatihan 3. Anggaran  untuk  kegiatan peningkatan  kemampuan aparatur  dan  lembaga desa minim 4. Fasilitas  desa  sangat minim Opporturnities (O) Peluang 1. Termasuk desa yang baru mengalami  pemekaran, sehingga semangat aparatur  desa,  lembaga desa  dan  masyarakat masih tinggi. 2.  Terdapat  pelatihan  rutin yang  dapat  di  ikuti  oleh pegawai-pegawai tertentu Strategi SO 1. Menambah fasilitas penunjang kegiatan desa 2. Memberdayakan  aparatur dan  lembaga  dengan  baik seperti menambah kegiatan  yang  bertujuan untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan topuksi. 3. Menjalin  kerjasama  yang baik  dengan  pihak-pihak yang  dianggap  berpotensi dalam memberikan dampak positif untuk kemajuan desa. Strategi WO 1.Perlunya  kegiatan  pelatihan yang lebih maksimal dengan disertai oleh evaluasi  untuk  melihat sejauh  mana  pelatihan yang  diberikan  mampu memberikan dampak yang baik. 2. Pemberdayaan Desa untuk lebih  berupaya  lagi  agar anggaran  untuk  kegiatan peningkatan  kemampuan dapat maksimal 3.Beruaya  untuk  menambah fasilitas  yang  dibutuhkan desa. Thareat (T) Ancaman 1.  Banyak  Aparatur  yang masih  baru  dan  tidak paham  dengan  tupoksi masing-masing. 2.  Kurang  proaktif  nya pemerintah  daerah  dalam memfasilitasi kagiatan pelatihan 3.  Tidak  adanya  evaluasi setelah mengikuti kegiatan peningkatan kemampan. Strategi ST 1.Berupaya untuk meningkatkan  kemampuan kemampuan  aparatur  baru agar  nyaman  dengan  tugas yang diemban 2. Melakukan pengkajian ulang terkait  kurang  proaktifnya pemerintahan daerah. 3.  Berupaya  untuk  selalu melakukan  evaluasi  setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Strategi WT 1. Meningkatkan kulaitas sumber  daya  manusia  dan menambah  fasilitas  yang belum ada serta memelihara fasilitas yang sudah ada.
Setelah  dilakukannya  analisis  SWOT  untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang, dan ancaman yang ada di Desa Simarlelan, selanjutnya yaitu menentukan alternatif strategi yang bisa digunakan untuk peningkatan kemampuan aparatur dan BPD di desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan, diantaranya adalah:
1. Mengupayakan  untuk  meningkatkan  kemampuan  aparatur  desa  dan  BPD  dengan memaksimalkan kegiatan pelatihan yang disertai dengan evaluasi setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
2. Menambah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan desa
3. Menjalin  kerjasama  yang  baik  dengan  pihak-pihak  yang  dianggap  dapat  memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa.
4. Melakukan pengkajian ulang terkait mengapa pemerintahan daerah kurang proaktif dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan di desa Simarlelan.
5. Meningkatkan kulaitas sumber daya manusia dan menambah fasilitas yang belum ada serta memelihara fasilitas yang sudah ada.
6. Memberdayakan  aparatur  dan  lembaga  dengan  baik  seperti  menambah  kegiatan  yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan topuksi.

## Pembahasan
1. Upaya Capacity Building Bagi Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dalam melihat bagaimana Upaya Capacity Building Bagi Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan maka dari itu peneliti menggunakan dua dimensi untuk mencapai hal tersebut berdasarkan konsep peningkatan kapasitas menurut Grindle dalam Maani (2014:65) antara lain
a) pengembangan sumber daya manusia; dan b) penguatan organisasi kelembagaan.
a. Pengembangan sumber daya manusia
Singodimejo dalam Yoman  (2016) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya  manusia  merupakan  proses  setiap  personal  siap  dan  mampu  dalam  mengemban tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam suatu organisasi, biasanya berkaitan dengan dengan peningkatan kemampuan intelektual dalam upaya melaksanakan pekerjaan yang  lebih  baik.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  karyawan  agar  lebih profesional optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pelatihan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  untuk pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan yang dimaksud dibagi menjadi dua bagian yaitu pelatihan diklat dalam jabatan dan kegiatan non diklat. Pelatihan diklat dalam jabatan yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan, fungsional dan diklat teknis sementara kegiatan non diklat dapat berupa workshop, seminar dan pameran. Pelatihan ini penting dilakukan karena  dapat  meningkatkan  kapasitas  aparatur  pemerintahan  nagari  berkenaan  dengan jabatan yang diembannya.
Namun dalam pelaksanaannya kegiatan pengembangan sumber daya manusia di desa  Simarlelan  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Khususnya  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat belum memberikan kesempatan yang terbilang cukup dimana kegiatan pelatihan hanya  terfokus  untuk  hanya  diminta  satu  orang  perwakilan  untuk  hadir  dalam  kegaiatan pelatihan. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara internal dalam  arti  diusahakan  atau  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  pun  tidak  maksimal karena keterbatasan anggaran untuk mengadakan orang yang professional untuk program tersebut.
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam melaksanakan program pelatihannya. Pertama, sesi pelatihan hanya ditawarkan setahun sekali, yang sangat tidak memadai untuk desa yang masih baru mengalami pemekaran dan sedang  dalam  tahap  penyesuaian.  Desa-desa  ini  membutuhkan  sumber  daya  yang memadai dan tenaga kerja terampil untuk mendukung mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kedua, selama tiga tahun terakhir, pejabat daerah dan BPD lainnya tidak dapat mengikuti program karena hanya terbuka untuk satu perwakilan dari profesi tertentu.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Ketiga, kurangnya kekhususan dan kejelasan dalam tujuan karena keumuman pelatihan dan kurangnya substansi. Keempat, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Ketua BPD setiap pelatihan yang diterima tidak dilakukan evaluasi sehingga tidak ada kejelasan apa yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan.
Selain  Kegiatan  pelatihan  juga  dilakukan  melalui  kegiatan  penyuluhan  yang diadakan oleh Pemda dan pengabdian masyarakat kegiatan penyuluhan meliputi penyuluhan dari dinas pertanian, kepolisian, Damkar, dan BPBD.
Selain  itu,  untuk  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia,  Pemerintah Daerah  harus  mendukung  dan  memberi  wewenang  kepada  karyawan  untuk  melanjutkan pendidikan tinggi. Ini adalah cara lain yang dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam beroperasi secara mandiri, diperlukan kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga terkait  lainnya  dalam  rangka  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  lanjutan  atau  izin belajar. Akibatnya, saat ini tidak ada program dan tidak ada izin belajar formal dari desa.
b. Penguatan organisasi kelembagaan Mangkuprawira  (Yoman,  2016)  mendefinisikan  penempatan  aparatur  sebagai proses penugasan kembali seorang karyawan ke posisi baru. Mengikuti prosedur seleksi yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  perusahaan,  personel  ini  ditempatkan.  Untuk memastikan bahwa pekerja dapat melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan dengan kemampuan terbaik mereka, penempatan kerja harus mempertimbangkan latar belakang pendidikan  masing-masing  kandidat.  Prosedur  penempatan  harus  diikuti  untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan, yang ditetapkan oleh hasil dari prosedur seleksi sebelumnya.  Kegiatan  ini  harus  direncanakan  dan  dilaksanakan  secara  teratur  karena dapat  berdampak  pada  produktivitas  dan  loyalitas  pekerja.  Penempatan  orang dimungkinkan  setelah  pendidikan  dan  pelatihan  karena,  karena  orang  tersebut  telah memperoleh  informasi  dan  kemampuan  melalui  proses  ini,  jelas  diperlukan  untuk  maju dalam posisi mereka atau berganti pekerjaan.
Sayangnya, ketika datang ke eksekusi,  penempatan aparatur dan BPD biasanya tidak  sesuai  dengan  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  dimiliki,  dan  ketika  seorang karyawan menerima suatu posisi, tidak ada batasan pada posisi yang dapat dipilih karena tidak dipilih olehkepala desa dalam arti krusial yang bersedia dijalankan oleh setiap jabatan. Akibatnya, karyawan menghadapi sejumlah tantangan, seperti fakta bahwa beberapa tidak menyadari  tanggung  jawab  khusus  mereka  dan  tidak  memiliki  kemampuan  untuk memahami  tugas.  Banyak  pegawai  yang  merasa  sulit  untuk  memahami  instruksi  dan melakukan  tugas  yang  diberikan  karena  waktu  yang  digunakan  untuk  penyelesaian pekerjaan yang relatif lamban, bahkan jika tujuannya telah ditetapkan.
Cara lain desa Simarlelan memanfaatkan praktik kerja mutakhir, berbasis ilmiah dan teknologi  adalah  melalui  program  e-Tambertara,  yang  diperkenalkan  pada  tahun  2021 untuk membantu menangani berbagai bentuk kontak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya,  kurangnya  dana  telah  membuat  program  tidak  dapat  dioperasikan  saat  ini, membutuhkan perawatan manual dari setiap pesan.
Selain itu, Desa Simarlelan masih meminjam kantor karena kurangnya infrastruktur, fasilitas, dan dukungan pekerjaan lainnya seperti bangunan, selanjutnya masih terdapat kekurangan fasilitas kantor seperti jumlah komputer yang terbatas dimana sebaiknya setiap bidang  memiliki  minimal  satu  unit  komputer  selain  itu  belum  tersedianya  ruangan  rapat sehingga  jika  ada  agenda  rapat  maka  desa  Simarlelan  melakukan  rapat  diluar  gedung kantor hal ini tentunya kurang kondusif bila diadakan kegiatan. Kemudian desa Simarlelan hanya memiliki satu lembaga yaitu BPD, meskipun demikian, ini telah memberi organisasi masyarakat lokal lebih banyak otoritas, seperti yang mempromosikan pariwisata, pertanian, dan pemuda, meskipun saat ini, organisasi pemuda hanya dalam posisi pasif.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
2. Faktor  Penghambat  Upaya  Capacity  Building  Bagi  Aparatur  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan.
a. Faktor penghambat internal
1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, BPD dan pemerintah desa dapat dikatakan memiliki  sumber  daya  manusia  berkualitas  rendah.  pendidikan  aparatur  yang  khas didominasi oleh lulusan SMA/SMK; hingga masih ada yang lulusan SMP dan paket C sampai ada beberapa yang masih lulusan SD. Hal ini dikarenakan tidak adanya peralatan yang  cukup  dan  BPD  dengan  latar  belakang  pendidikan  S1.  Hal  ini  tentunya  akan menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menemukan solusi pemecahan masalah dan  dalam  memahami  perintah  walaupun  beberapa  diantaranya  sudah  memiliki pengalaman dalam masa kerja namun pengalaman hanya terbatas pada bidang tertentu sementara  pengetahuan  dibidang  lain  masih  terbatas.  Sehingga  untuk  menunjang kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan maupun program harus dilakukan dengan pelatihan dan sosialisasi yang membutuhkan waktu dan dana yang besar.
2) Minimnya Anggaran, karena kurangnya dana untuk pelatihan  aparatur dan lembaga BPD, upaya peningkatan kemampuan perangkat dan anggota BPD dari desa Simarlelan sendiri belum  selesai.  Tentu  saja,  mengadakan  pelatihan  dengan  personel  sumber  daya pemerintah  kabupaten  akan  menghabiskan  banyak  uang,  dan  dana  yang  tersedia terutama dimaksudkan untuk gaji staf dan operasi kantor.
3) Sarana dan prasarana yang tidak memadai di desa Simarlelan seperti kantor kepala desa belum milik sendiri masih status meminjam, selanjutnya peralatan dan fasilitas kantor juga masih kurang seperti belum tersedianya ruangan rapat, komputer dan printer memang sudah  ada  namun  masih  perlu  adanya  tambahan  dan  fasilitas  pendukung  lainnya sehingga kurang menunjang kelancaran jalannya pekerjaan yang diberikan.
b. Faktor penghambat eksternal
1) Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  sangat  minim,  pelatihan  yang diberikan hanya ditawarkan setahun sekali, yang dapat dianggap sangat minim, dan tidak hanya terfokus pada desa-desa yang relatif baru untuk perluasan bagi peserta yang dapat berpartisipasi  dalam  kegiatan  pelatihan  itu  sendiri.  Selain  itu,  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kurang maksimal di dalam memberikan kegiatan pelatihan dimana hanya  perwakilan satu orang yang dapat mengikuti kegiatan pelatihan. Selain itu, pelatihan yang diberikan secara teknis kurang, menciptakan ambiguitas mengenai tujuan dan meninggalkan pemerintah desa dan pejabat BPD yang berpartisipasi di dalamnya dengan tingkat kinerja sedikit atau di bawah rata-rata.
1) Tidak adanya evalusasi yang dilakukan setelah aparatur maupun BPD mengikuti kegiatan atau  program  peningkatan  kemampuan  sehingga  tidak  dapat  diketahui  sejauh  apa kegiatan tersebut memberikan manfaat kepada peserta yang mengikutinya.
2) Tidak ada anggaran yang di khususkan untuk kegiatan peningkatan kemampuan aparatur desa  dan  BPD.  Bahkan  jika  DPM  memfasilitasi  pelatihan  untuk  desa,  jumlah  peserta terbatas pada satu perwakilan dari bidang khusus karena kurangnya dana untuk program pelatihan. Selain itu, ada sumber daya dan dukungan keuangan yang tidak mencukupi sehubungan dengan jumlah masyarakat yang mengambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat menyelenggarakan acara pelatihan sesering mungkin.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3759
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
1. Upaya Capacity  Building Bagi  Aparatur  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan Dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak maksimal karena masih terdapat sejumlah isu dan tantangan yang ada, antara lain fakta bahwa kegiatan pelatihan sangat sedikit, jumlah peserta pelatihan yang terbatas, anggaran  yang  terbatas,  dan  tidak  adanya  evaluasi  pasca  kegiatan. Kedua, penempatan aparatur pada umumnya belum sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, belum tersedianya sarana dan prasarana dan penunjang kerja lainnya.
2. Faktor Penghambat Upaya Capacity Building Bagi Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pertama penghambat  internal  yaitu  keterbatasan  narasumber,  materi  yang  disajikan  tidak beragam  dan  keterbatasan  anggaran.  Kurangnya  dana  untuk  pelatihan  formal,  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa  Simarlelan  dalam  situasi  saat  ini,  dan  kurangnya infrastruktur  dan  layanan  pendukung  dusun  adalah  penyebabnya.  Dua  kendala  eksternal tersebut  adalah  kelambanan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan, fakta bahwa Pemerintah Daerah hanya melakukan pelatihan setahun  sekali  di  awal  tahun,  dan  kurangnya  evaluasi  yang  mengikuti  pelatihan  untuk mengetahui dampak dari pelatihan yang dilakukan.
Melihat  masih  adanya  faktor  penghambat  dalam  upaya  pengembangan  kemampuan aparatur  desa  dan  BPD,  maka  dapat  diambil  saran  antara  lain.  Diantisipasi  bahwa  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  akan  mengambil  pendekatan  yang  lebih  agresif  dalam mendukung inisiatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah dan BPD di  daerah  Simarlelan.    Selain  itu  untuk  setiap  pelatihan  yang  diberikan  sangat  perlu  dilakukan evaluasi agar bisa mengetahui apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan desa atau belum. Pemerintah Desa Simarlelan juga perlu mengusahakan bagaimana caranya agar mampu  melakukan  kegiatan  peningkatan  kemampuan  aparatur  desa  dan  BPD  secara  internal, dalam arti tidak selalu bergantung kepada pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  Andi  Samsu.  2015.  Pengembangan  Kapasitas  Organisasi  dalam  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Publik  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Bone. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , Vol 8, No 2.
Laily,  S.  B.  N.  M.,  Nasution,  R.  D.,  &  Harsono,  J.  (2022).  ANALISIS  TINGKAT  PENDIDIKAN PERANGKAT  DALAM  MENDUKUNG  PEMBANGUNAN  DESA  MANUK  KECAMATAN SIMAN  KABUPATEN  PONOROOGO. Analisis  Tingkat  Pendidikan  Perangkat  Dalam Mendukung  Pembangunan  Desa  Manuk  Kecamatan  Siman  Kabupaten  Ponorogo , 6 (3), 10017-10023.
Maani. 2014. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Nagari Melalui Strategi Capacity Building.
Suluah Bendang Jurnal Ilmiah, Vol XIV, No 1 Yoman, dkk. 2016. Kualitas sumber daya aparatur dalam mencapai tujuan pembangunan di distrik yamo kabupaten puncak jaya provinsi papua. Jurnal Administrasi Publik , Vol 4, No 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014