## Journal of Political Issues
Volume 6, Nomor 1, Juli 2024, pp. 87-98 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## s

## Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador
Gunawan Lestari Elake 1* , Ferdiansyah Rivai 1 , Retno Susilowati 1
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, 30128, Sumatera Selatan-Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Feb 28, 2024 Diterima: Jul 02, 2024
Dipublikasi: Jul 31, 2024

## KATA KUNCI:
Food Sovereignty; La Via Campesina; Transnational Peasant Movement; 2008 Constitution of Ecuador. KORESPONDEN:
Gunawan Lestari Elake Universitas Sriwijaya .
Email: gunawanlestarielake@fisip.unsri.ac.id SITASI CANTUMAN: Elake, G. L., Ferdiansyah, R., & Susilowati, R. (2024). Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador. Journal of Political Issues. 6 (1); 87-98 . https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198

## LISENSI:
Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract  This  research  aims  to  understand  the  struggle  of  peasant organizations  affiliated  with  La  Via  Campesina  in  Ecuador  to  successfully incorporate  the  food  sovereignty  agenda  into  the  2008  Ecuadorian Constitution.  The  theoretical  framework  utilized  is  social  movements, emphasizing  the  structural  elements  of  mobilization  to  comprehend  the emergence and development of a social movement in advancing their political agendas.  This  study  employs  a  qualitative  method,  specifically  a  case  study approach. Data collection involves a documentation study utilizing techniques for secondary data analysis. The findings of this research indicate that several factors contributed to this success, namely: (a) the role of LVC in promoting the concept of food sovereignty globally, which subsequently served as a point of  reference  for  member  organizations'  efforts  at  the  national  level;  (b)  the organization's  capability  to  mobilize  resources  and  networks;  and  (c)  active mobilization  and  direct  participation  in  the  constitutional  drafting  process, leveraging political opportunities during Rafael Correa's administration.
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  perjuangan  organisasi- organisasi  petani  anggota  La  Via  Campesina  di  Ekudor  sehingga  berhasil mengintegrasikan  agenda  kedaulatan  pangan  ke  dalam  Konstitusi  Ekuador 2008.  Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada  elemen  struktur  mobilisasi  untuk  memahami  kemunculan  dan perkembangan  sebuah  gerakan  sosial  dalam  memperjuangkan  agenda-agenda politiknya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis penelitian  studi  kasus.  Sementara  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  dokumentasi  dengan  teknik  analisis  data  sekunder.      Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di  tingkat  global,  yang  pada  gilirannya  menjadi  point  of  reference  bagi perjuangan  organisasi  anggota  di  tingkat  nasional,  (b)  kapasitas  organisasi dalam  memobilisasi  sumberdaya  jaringan,  dan  (c)  mobilisasi  dan  partisipasi langsung  dalam  proses  legal  drafting  konstitusi  dengan  memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.

## TENTANG PENULIS:
Gunawan  Lestari  Elake, adalah  dosen  pada  program  studi  Ilmu  Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan  gelar  sarjananya pada  tahun 2007 di  Universitas  Hasanuddin. Selanjutnya,  ia  menempuh  program  master  Hubungan  Internasional    dan meraih gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017.
Ferdiansyah  Rivai, adalah  dosen  di  jurusan  Ilmu  Hubungan  Internasional, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Sriwijaya.  ia  menempuh program master Hubungan Internasional dan meraih gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014.
Retno  Susilowati ,  adalah  dosen  di  jurusan  Ilmu  Hubungan  Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan studi Magister Manajemen di Univeristas Sriwijaya pada tahun 2013.

## PENDAHULUAN
Sejumlah ilmuwan sosial telah lama memperkirakan pudar dan lenyapnya kaum tani sebagai akibat yang tak terelakan dari penetrasi kapitalisme pada sektor pertanian ( Hobsbawm, 1996 ; Kautsky,  1988 ).  Meskipun      demikian,  panorama  politik  global  kontemporer  menunjukan kenyataan  yang  nampak  berbeda,  jauh  dari  lenyap  kaum  tani  justru  menunjukan signifikansinya,  mereka  mengorganisir  diri  dan  melampaui  batas-batas  lokalitasnya  dengan membentuk jaringan dan aliansi gerakan petani di tingkat global sebagai respon terhadap tata ekonomi politik global neoliberal yang memarjinalisasi kepentingan mereka ( Dunford, 2016 ; Edelman  &  Borras,  2016 ).  Bagi  sebagian  ilmuwan  hubungan  internasional  fenomena  ini dimengerti dengan istilah ‘globalisasi dari bawah’ sebagai perlawanan terhadap ‘globalisasi dari  atas’  yang  semata-mata  bertumpu  pada  logika  kapitalisme-neoliberal  dan  kepentingan korporasi  global  ( Baylis  et  al.,  2017 ).  Margaret  E.  Kieck  dan  Kathryn  Sikknik  ( Keck  & Sikkink,  1999 )  menyebutnya  sebagai  jaringan  advokasi  transnasional,  sementara  Sidney Tarrow ( 2011 ) menggunakan istilah Transnational Activism , yakni proses transformasi aktor gerakan sosial lokal menjadi berkarakter lintas batas.
La  Via  Campesina (LVC)  merupakan  salah  satu  organisasi  penting  yang  mewarnai dinamika gerakan petani di tingkat global. Organisasi ini merupakan sebuah koalisi global yang menyatukan  jutaan  petani  kecil  dan  menengah,  petani  tanpa  tanah,  perempuan  dan  pemuda pedesaan, masyarakat adat, imigran dan pekerja pertanian. Berdiri pada tahun 1993 di Mons Belgia, organisasi ini menghimpun sekitar 182 organisasi lokal dan nasional di 81 negara dari Afrika,  Asia,  Eropa  dan  Amerika,  yang  kesemuanya  mewakili  sekitar  200  juta  petani. Setidaknya  terdapat  tiga  agenda  penting  yang  diperjuangkan  oleh  gerakan  ini,  yakni  (1) kedaulatan pangan ( food sovereignty ) dan reforma agraria; (2) mempromosikan agro-ekologi dan  mempertahankan  benih  lokal,  dan;  (3)  mempromosikan  hak-hak  petani.  Gerakan  ini bersifat  otonom,  pluralis,  multikulturalis  serta  menerapkan  model  kepemimpinan  yang terdesentralisasi ( Claeys, 2013 ; Rosset, 2013 ).   Sekretariat internasional dirotasi sesuai dengan keputusan kolektif yang dibuat setiap empat tahun melalui Konferensi Internasional. Pertama kali berlokasi  di  Belgia  (1993-1996), kemudian  di  Honduras (1997-2004),  Indonesia  (2005- 2013), di Harare, Zimbabwe (2013 – 2021), dan sejak 2021 sekretariat berpindah ke Prancis ( La Via Campesina, 2022 ; Rosset, 2013 )
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kedaulatan  pangan  merupakan  salah  satu agenda  penting  organisasi  ini.  Istilah  ini  merujuk  pada  pengertian  bahwa  orang-orang  yang memproduksi,  mendistribusikan,  dan  mengkonsumsi  makanan  harus  memiliki  kendali  atas mekanisme dan kebijakan produksi dan distribusi makanan, ketimbang korporasi dan institusi pasar  diyakini  mendominasi  sistem  pangan  global  saat  ini  ( Borras  Jr  et  al.,  2015 ).  Secara umum, prinsip-prinsip  kedaulatan pangan terdiri  dari: (1) hak atas pangan untuk  semua; (2) dukungan dan penghormatan terhadap kedaulatan produsen pangan; (3) sistem pangan lokal (menentang  ketergantungan  terhadap  perusahan  agribisnis  transnasional);  (4)  kontrol  lokal terhadap sumberdaya alam dan lahan (menentang privatisasi dan eksploitasi, mendorong akses atas  tanah);  (5)  pengembangan  dan  pertukaran  pengetahuan  lokal  (menolak  teknologi  yang mengancam  hal  tersebut,  seperti  rekayasa  genetika);  dan  (6)  mempromosikan  praktik  agro- ekologi ( Claeys, 2015 ).
Perjuangan global kedaulatan pangan pertama kali dilakukan La Via Campesina dimulai sejak World Food Summit (WFS) yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) di Roma,  Italia  tahun  1996.  Sejumlah  pencapaian  penting  dari  kampanye  ini  adalah:  adopsi konsepsi  kedaulatan  pangan  oleh International  Assessment  of  Agricultural  Science  and Technology for Development (IAASTD) ( Walsh-Dilley et al., 2016 ), keterlibatan LVC dalam tata  kelola  Komite  Pangan  Dunia  (CFS)  FAO  yang  berhasil  memasukan  agenda  kedaulatan pangan  ke  dalam  Panduan  Tata  Kelola  yang  Bertanggung  Jawab  atas  Penguasaan  Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan (VGGT) tahun 2012, dan kesepakatan
kerangka institusional kedaulatan pangan antara LVC dan FAO tahun 2013 ( Elake et al., 2022 ). Selain  itu,  melalui  perjuangan  organisasi  anggota  di  tingkat  nasional,  LVC  relatif  berhasil mendorong  integrasi  agenda  kedaulatan  pangan  ke  dalam  konstitusi  dan  undang-undang nasional  di  sejumlah  negara,  yakni;  Venezuela,  Mali,  Bolivia,  Nepal,  Senegal,  dan  Mesir ( Claeys, 2013 ; European Cordination Via Campesina, 2018 ).
Berkaitan  dengan  pencapaian  terakhir  tersebut,  salah  satu  yang  paling  monumental adalah keberhasilan LVC melalui organisasi anggotanya di Ekuador dalam mengintegrasikan konsep  dan  agenda  kedaulatan  pangan  ke  dalam  Konstitusi  Baru  (undang-undang  dasar) Ekuador 2008. Konstitusi  baru ini merupakan hasil dari rangkaian panjang proses politik di Ekuador sepanjang tahun 2007-2008, yang melibatkan dua kali refererendum yakni referendum pembentukan Majelis  Konstituante ( Constituent Assembly ) untuk  menyusun draft konstutusi pada  tahun  2007,  dan  referendum  persetujuan  konstitusi  baru  tersebut  pada  akhir  2008 ( Martínez Dalmau, 2016 ). Dalam konstitusi baru ini terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi secara  jelas  dan  rinci  mengamanatkan  hak  rakyat,  kewajiban  dan  strategi  negara  mengenai kedaulatan pangan. Pada pasal 13 misalnya, dinyatakan bahwa “Setiap orang dan kelompok masyarakat memiliki hak atas akses yang aman dan permanen terhadap makanan yang sehat, cukup dan bergizi, lebih mengutamakan produksi lokal dan sesuai dengan beragam identitas dan  tradisi  budaya  mereka.  Negara  Ekuador  wajib  mempromosikan  kedaulatan  pangan    ” ( Constituion  of  The  Republic  of  Ecuador,  2008 ).  Pasal  ini  sendiri  berada  dalam  BAB  II mengenai Rights  of  the  good  way  of  living .  Selanjutnya,  terdapat  pasal  tersendiri  mengenai kedaulatan  pangan,  yakni  pasal  281  yang  menyatakan  bahwa  kedaulatan  pangan  sebagai “tujuan strategis dan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang, komunitas, masyarakat dan bangsa mencapai swasembada makanan yang sehat dan sesuai budaya, secara permanen  ”
Keberhasilan  integrasi  agenda  kedaulatan  pangan  ini  tidak  bisa  dilepaspisahkan  dari partisipasi  aktif  organisasi  anggota La  Via  Campesina (LVC)  di  Ekuador  baik  sebelum referendum,  penyusunan  draft  di  Majelis  Konstituante  maupun  mobilisasi  yang  dilakukan untuk  mendukung  referendum  tersebut.  Setidaknya  terdapat  empat  organisasi  anggota  LVC yang  memainkan  peran  kunci  dalam  proses  politik  ini,  yakni:  (1) Federation  of  Peasant, Indigenous, and Black Organizations (FENOCIN), (2) National Federation of Agro-industrial Workers,  Peasants,  and  Free  Indigenes  of  Ecuador (FENACLE),  (3) Eloy  Alfaro  National Peasant  Confederation (CNC),  dan Ecuadorean  Indian  Federation (FEI)  ( Claeys,  2015 ; Endicott,  2020 ; Via  Campesina,  2020 ).  Sejumlah  studi  terdahulu  telah  menempatkan  LVC sebagai aktor penting aktivisme gerakan petani di tingkat global dengan gagasan kedaulatan pangan  sebagai  isu  sentral  mereka.  Studi  Rosset  ( 2018 )  misalnya  menekankan  evolusi perjuangan  LVC  dalam  mendorong  reformasi  agrarian  secara  global  selama  20  tahun belakangan berhadapan dengan dinamika baru finansiasliasi agribisnis dan industri ekstraktif, serta krisis kapitalisme. Sementara Claeys ( 2013 ) meyoroti artikulasi LVC mengenai wacana hak  asasi  manusia  dalam  perjuanganya  menentang  neoliberalisme  di  sektor  pertanian.  LVC dipandang berhasil mengkonstruksikan norma hak asasi manusia baru terkait hak masyarakat atas  kedaulatan  pangan  dan  hak  petani.  Konstruksi  norma  tersebut  pada  gilirannya  ikut mendorong  terciptanya  norma  baru  di  tingkat  global  dengan  diakuinya  hak-hak  petani  dan kedaulatan pangan dalam UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in  Rural  Areas pada  tahun  2018  ( Claeys  &  Edelman,  2020 ).  Penelitian  lain  berfokus  pada perspektif  legal  mengenai  kedaulatan  pangan  yang  tertuang  dalam  konstitusi  Ekuador  dan Bolivia  ( Sina,  2018 ),  meskipun  tidak  secara  khusus  membahas  dinamika  dan  proses  politik yang memungkinkan integrasi gagasan kedaulatan pangan ke dalam konstitusi di dua negara tersebut.  Dengan pengecualian studi Sina, berbagai  literatur tersebut  berhasil mengelaborasi signifikansi LVC dalam memajukan isu kedaulatan pangan di tingkat global, akan tetapi belum menggambarkan  secara  jelas  bagaimana  perjuangan  agenda  kedaulatan  pangan  organisasi-
organisasi anggota LVC di tingkat nasional. Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat sejumlah negara yang telah mengadopsi konsep kedaulatan pangan ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional mereka. Oleh karena itu, peneliti berusaha memperkaya berbagai studi  tersebut  dengan  menganalisis  perjuangan  organisasi-organisasi  petani  anggota La  Via Campesina di  Ekuador  sehingga  berhasil  mengintegrasikan  agenda  kedaulatan  pangan  ke dalam  Konstitusi  (undang-undang  dasar)  Ekuador.    Sebagai  catatan,  terdapat  penelitian  lain sebenarnya telah berusaha untuk menganalisis dinamika perjuangan di tingkat nasional dengan mengangkat pengalaman Indonesia ( Elake et al.,  2022 ). Tentu saja, studi kasus-nya berbeda dengan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  sementara  jenis penelitian adalah studi kasus.  Menurut ( Creswell, 2014 ), penelitian kualitatif adalah metode untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Sementara  menurut  ( Neuman,  2013 )  metode  ini  berusaha  untuk  memahami hakikat realitas sosial dan mengungkap bagaimana individu menyusun pemaknaan mereka atas satu hal.
Jenis penelitian studi kasus pada hakekatnya bertujuan untuk memahami konteks suatu peristiwa  atau  fenomena  ( Ellinger  et  al.,  2005 ).  Menurut  Stake  ( 1995 )  studi  intensif menghasilkan  deskripsi  yang  kaya  tentang  fenomena,  peristiwa,  organisasi,  atau  program. Studi kasus penelitian ini adalah keberhasilan La Via Campesina sebagai gerakan transnasional dalam memajukan agenda kedualatan pangan di Ekuador. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi,  yang dihimpun dari berbagai dokumen, literatur, artikel,  dan  berita  yang  relevan  dengan  penelitian.    Menurut  Bowen  ( 2009 ),  teknik pengumpulan data berbasis dokumen sebagai sumber utama bisa diterapkan dalam studi kasus. Bowen  menjelaskan  bahwa  Segala  jenis  dokumen  dapat  membantu  peneliti  mengungkap makna, mengembangkan pemahaman, dan menemukan wawasan yang relevan dengan masalah penelitian.  Oleh  karena  objek  penelitian  ini  adalah  organisasi  petani  di  Ekuador  yang  sulit dijangkau oleh peneliti di  Indonesia maka teknik studi dokumentasi ini memenuhi sejumlah kriteria Bowen untuk digunakan, yakni: efisien, ketersediaan, efektivitas biaya, dan keluasan cakupan.  Kendati  demikian,  peneliti  mengakui  bahwa  keterbatasan  utama  penelitian  ini (berdasarkan  kriteria  Bowen)  adalah  kedalaman  detail.  Teknik  analisis  data  penelitian  ini adalah analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kedaulatan Pangan di Ekuador: Aktor dan Mobilisasi
Pendasaran  teoritis  penelitian  ini  adalah  gerakan  sosial  dengan  berfokus  pada  elemen mobilisasi  sumberdaya jaringan. Menurut  Sidney Tarrow ( 2011 ) gerakan sosial  merupakan bagian  dari contentious  politics (politik  perseteruan),  yang  mengemuka  ketika  orang-orang biasa – seriangkali dalam sebuah aliansi dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh berikut perubahan-perubahan dalam suasana batin masyarakat – bergabung dalam konfrontasi dengan  elit,  otoritas  dan  lawan. Contentious  politics terjadi  ketika  perubahan-perubahan kesempatan  politik  (juga  hambatan)  menciptakan  dorongan  bagi  aktor  yang  tidak  memiliki sumberdaya untuk melancarkan aksi kolektif. Lebih lanjut, salah satu elemen penting dalam memahami  perkembangan  gerakan  sosial  adalah  struktur  mobilisasi,  yang  mengacu  pada kemampuan organisasi dalam memobilisasi jaringan dan sumberdaya.
Fungsi organiasi dalam struktur mobilisasi adalah menyediakan anggota, kepemimpinan, komunikasi  dan  jaringan  sosial  bagi  pembangunan  gerakan  sosial.  Beberapa  contoh diantaranya  adalah  gereja,  komunitas  dan  organisasi  non-profit,  kelompok  mahasiswa  dan kampus (sekolah) ( Caren, 2007 ). Jaringan sosial tersebut merupakan sumberdaya bagi gerakan
untuk  mempertahankan  dan  memperluas  Gerakan  ( Foweraker,  1995 ).  Sumberdaya  tersebut mencakup  sumberdaya  material,  kapasitas  organisasi  dan  taktik  yang  memungkinkan terciptanya mobilisasi dukungan  ( Smith & Fetner, 2009 ). Semakin luas jaringan sosial yang tercipta  sangat  mempengaruhi  tingkat  mobilisasi  dalam  memperjuangkan  agenda  politik gerakan sosial.   Dalam konteks tersebut, elaborasi akan difokuskan pada sejumlah organisasi anggota La Via Campesina di Ekuador, sumber daya jaringan (aliansi) yang terbentuk untuk memajukan agenda kedaulatan pangan serta keterlibatan mereka
Secara umum, terdapat tiga organisasi gerakan petani di Ekuador yang memainkan peran penting  dalam  memajukan  agenda  kedaulatan  pangan  sejak  akhir  1990-an.  Tentu  saja, organisasi-organisasi ini merupakan organiasi anggota La Via Campesina di Ekuador. Pertama, FENOCIN ( Federation of Peasant, Indigenous, and Black Organizations ). Berdiri pada tahun 1968, FENOCIN merupakan federasi  petani  terbesar di  Ekuador yang menyatukan berbagai kelompok sosial yang berbeda dalam kerangka perjuangan petani. Secara historis, organisasi ini mengalami sejumlah transformasi ideologis dan ruang lingkup organisasinya. Pada awalnya bernama FENOC ( Federation of Peasant ) yang merujuk pada kelas petani sebagai kompoisi utamanya, kemudian berubah menjadi FENOC-I ( Federation of Peasant and Indigenous ) pada 1988 dengan memasukan isu etinis dan keragaman budaya (interkulturalisme) ke dalam agenda perjuangan  kelas  petani,  dan  sejak  tahun  1997  bernama  FENOCIN  untuk  menjangkau partisipasi  kelompok  sosial  Afro-Ekuador  ke  dalam  organisasi  ( Edelman,  2017 ; FENOCIN, 2021 ). Pergeseran terakhir ini merupakan terobosan penting dalam konteks isu identitas dan keterwakilan  orang  kulit  hitam,  yang  secara  historis  menempati  kedudukan  paling  rendah dalam  stratafikasi  sosial  di  Ekuador  ( Walsh,  2009 ).  Federasi  ini  menghimpun  sekitar  1300 organisasi anggota dan 2200 komunitas lokal yang mencakup lebih dari 500 ribu keluarga, dan memiliki  perwakilan  pada  20  provinsi  di  Ekuador.  Federasi  ini  berhasil  membangun  aliansi yang stabil dan bertahan lama antara masyarakat adat-petani di dataran tinggi, petani pesisir, keturunan Afro dan, dalam derajat tertentu, kelompok indigenous di Amazon.
Organisasi  kedua  adalah  CNC  ( Eloy  Alfaro  National  Peasant  Confederation ).  Berdiri pada  tahun  1992,  organisasi  ini  aktif  mempromosikan  aliansi  petani  dan  masyarakat  adat. Agenda politik utamanya adalah akses terhadap tanah, factor produksi dan pasar yang adil bagi petani  serta  pembangunan  pedesaan  yang  mencakup  adanya  jaminan  sosial,  akses  atas pendidikan  dan  kesehatan  bagi  masayarakat  di  pedesaan.  Organiasi  ini  terlibat  aktif  dalam mobilisasi-mobilisasi  menentang  kebijakan  neo-liberal  di  Ekuador  sepanjang  tahun  1990-an ( Edelman,  2017 ; Peña,  2016 ).  Bersama-sama  CONAIE  ( Confederation  of  Indigenous Nationalities of Ecuador ), salah satu organisasi adat penting di Ekuador, CNC berkontribusi penting terhadap berdirinya Partai Pachakutik pada tahun 1995, sebuah partai politik dengan visi  memajukan  kepentingan  masyarakat  adat (indigenous )  di  Ekuador  ( Edelman,  2017 ). Terakhir adalah FENACLE ( National Federation of Agro-industrial Workers, Peasants, and Free Indigenes of Ecuador ). Organisasi ini didirikan pada tahun 1969 dan berbasis pada sektor pedesaan. Aktif mempromosikan redestribusi tanah melalui agenda reforma agraria, dan fokus mengadvokasi hak-hak pekerja di pedesaan dan kepentingan petani tanpa tanah (FENACLE, n.d.).
Afiliasi  ketiga  organisasi  tersebut  dengan  La  Via  Campesina  menjadikan  agenda kedaulatan  pangan  sebagai  agenda  utama  perjuangan  mereka  di  tingkat  nasional.  Secara spesifik, FENOCIN merupakan salah satu perwakilan organisasi tani yang ikut terlibat dalam pendirian La Via Campesina di Mons, Belgia pada tahun 1994. FENOCIN juga terlibat dalam Konfrensi  Internasional  La  Via  Campesina  Kedua  di  Tlaxcala  Meksiko  (1996),  yang menghasilkan  salah  satu  kesepakatan  penting  yakni,  agenda  kampanye  global  kedaulatan pangan sebagai alternatif terhadap wacana dominan rezim pangan global saat itu: keamanan pangan  ( La  Via  Campesina,  2007 ).  Ketiga  organisasi  ini  juga  terhubung  jaringan  gerakan petani di tingkat kawasan Amerika Latin yakni CLOC ( Latin American Coordination of Rural
Organizations ).  Konteks  kemunculan  CLOC  adalah  rangkaian  protes  dan  demonstrasi  yang dilakukan  oleh  berbagai  gerakan  petani  dan  masyarakat  adat  di  kawasan  tersebut  melalui agenda Continental Campaign 500 Years of Indigenous Resistance, Black and Popular antara tahun  1989  dan  1992  sebagai  respon  terhadap  peringatan  500  tahun  kedatangan  Spanyol  di kawasan  Amerika  Latin.  Secara  umum,  CLOC  sendiri  memiliki  dua  peran,  yakni:  (a) menghubungkan  berbagai  organiasi  gerakan  pedesaan  di  kawasan  tersebut,  dan  (b)  sebagai sarana  dialog  dan  partisipasi  berbagai  organisasi  tersebut  yang  terhubung  dengan  La  Via Campesina ( Desmarais et al., 2014 ; Edelman, 2017 ).
Selain  kampanye  dan  mobilisasi  dalam  memajukan  agenda  kedaulatan  pangan, organisasi-organisasi  petani  tersebut  juga  mengembangkan  berbagai  praktik  pertanian berdasarkan prinsip-prinsp kedaulatan pangan, dan mendesiminasikan praktik-praktik tersebut melalui apa yang disebut dialog pengetahun ( dialogo de seberes ). Dengan cara ini, berbagai organisasi  tersebut  berkontribusi  dalam  menyebarluaskan  praktik-praktik  pertanian  berbasis kedaulatan  pangan  seperti:  pertanian  agro-ekologis,  diversifikasi  sistem  pertanian,  pertanian organik, sistem tumpang-sari dan agroforestri di Ekuador. Organisasi-organisasi tersebut juga aktif mempromosikan tata kelola pertanian alternatif berbasis agrobiodiversity dan bank benih, sistem  pertanian  terpadu  (kombinasi  tanaman  dan  hewan  ternak  dalam  satu  kegiatan  usaha pertanian),  serta  subtitusi  dan  pengurangan  bahan  kimia  pertanian  ( Edelman,  2017 ; Peña, 2016 ).  Tujuan  utama  dari  praktik-praktik  ini  adalah  mengurangi  ketergantungan  petani terhadap  input  eksternal,  peningkatan  otonomi  petani,  penguatan  solidaritas  dan  kerjasama sosial,  dan  menjaga  kelestarian  alam.  Organisasi-organisasi  tersebut  juga  secara  konsisten menyelanggarakan  pelatihan  kepada  petani  terkait  beragam  isu.  Isu  produksi  agro-ekologi (dijalankan oleh  FENOCIN), pendidikan formal  masyarakat  pedesaan  (CNC), dan pelatihan kepemimpinan politik (FENOCIN, CNC dan FENACLE) ( Edelman, 2017 ; Henderson, 2017 ). Politisasi  kedaulatan  pangan  oleh  organisasi-organisasi  tani  tersebut  tidak  bisa dilepaspisahkan  dari  mobilisasi  gerakan  petani  (demonstrasi  dan  protes)  yang  mengemuka sepanjang tahun 1980-an sampai 1990-an. Mobilisasi tersebut menentang kebijakan neoliberal yang dianggap menjadi penyebab bagi marjinalisasi petani dan masyarakat adat serta kerusakan lingkungan  pada  umumnya.  Meskipun  secara  sosio-kultural  sangat  beragam  dengan  agro- biodiversitas  yang  kaya,  pembangunan  pertanian  di  Ekuador  mengadopsi  ‘resep  umum’ modernisasi  pertanian  berbasis  Revolusi  Hijau  dan  monokultur  di  bawah  anjuran  rezim internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional ( Clark, 2016 ). Tentu saja, pada  awalnya  Ekuador  diuntungkan  oleh  modernisasi  pertaniannya.  Namun  pada perkembangannya,  berbagai  masalah  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  muncul.  Erosi  tanah dalam skala besar, hilangnya sumber daya genetik  lokal, penurunan keanekaragaman  hayati pertanian, masalah hama dan kesehatan masyarakat akibat penggunaan pestisida, serta sistem finansial  dan  mekanisme  pasar  yang  merugikan  petani  kecil  ( Arce  et  al.,  2015 ).  Dampak lainnya adalah, hilangnya akses petani dan masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam ( Goodwin, 2017 ). Secara umum, kebijakan neoliberal di sektor pangan dan pertanian di Ekuador mengakibatkan penurunan drastis dukungan pemerintah terhadap petani, privatisasi tanah dan berfokus pada teknologi padat modal.
Salah  satu  implikasi  penting  dari  pengalaman  mobilisasi  tersebut  adalah  terbentuknya aliansi  di  tingkat  nasional  yang  menghubungkan  berbagai  organisasi  petani  tersebut  diatas, yakni coordinadora  Nacional  Agraria (CNA)  pada  awal  tahun  1990-an.  Pada perkembangannya CNA kemudian berubah nama menjadi Mesa Agraria (MA). Mesa Agraria menjadi  front  persatuan  perjuangan  dan  sarana  kelembagaan  penting  bagi  gerakan  sosial pedesaan  tersebut  untuk  mengartikulasikan  tuntutan-tuntutan  serta  memajukan  proposal kebijakan alternatif kepada negara ( Edelman, 2017 ). Meskipun pada kenyataannya, organisasi- organisasi petani di Ekuador memiliki perbedaan orientasi, visi dan strategi bahkan terkadang bertentangan, melalui aliansi ini mereka memiliki kapasistas untuk menyatukan tujuan-tujuan
bersama.  Agenda  kedaulatan  pangan  nampaknya  merupakan  isu  utama  yang  mampu menyatukan organisasi-organisasi ini.
Antara  tahun  2001-2006,  aliansi  ini  terlibat  aktif  dalam  berbagai  demonstrasi  dan kampanye nasional menentang Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTAA) antara Ekuador dan Amerika  Serikat  ( Jameson,  2011 ).  Kondisi  ini  makin  memperkuat  soliditas  aliansi  dan memungkinkan  terbukanya  debat  dan  dialog  internal  antara  organisasi-organisasi  anggota untuk  agenda  bersama.  Hasilnya  adalah  terbitnya Agrarian  Agenda ,  sebuah  dokumen  yang mempromosikan  kedaulatan  pangan,  program  perjuangan  dan  pentingnya  akses  terhadap factor-faktor  produksi.  Menjelang  pemilu  2006,  Mesa  Agraria  menginisasi  dialog  dengan sejumlah calon dan mengajukan proposal terkait agenda agraria nasional.  Puncaknya adalah keputusan Mesa Agraria untuk mendukung Rafael Correa dalam pemilu presiden. Keputusan ini didasarkan pada janji dan komitmen Correa – jika terpilih – untuk mendukung ‘Revolusi Agraria’ yang mencakup tiga elemen penting, yakni: redistribusi tanah, mencegah privatisasi air dan mendorong akses petani terhadap sumber daya strategis ( Clark, 2016 ; Edelman, 2017 ; Henderson, 2017 ).
Dalam derajat tertentu, dukungan terhadap Correa dipengaruhi oleh visi politiknya yang mengemuka  selama  kampanye  presiden.  Correa  memosisikan  dirinya  sebagai  anti-tesis  dari elit  (dan  partai)  politik  mapan  dan  korup,  penentangannya  terhadap  imperalisme  Amerika Serikat  dan  agenda  neo-liberalisme  di  Ekuador,  peningkatan  belanja  sosial  terutama  bagi masyarakat  miskin  melalui  reformasi  industri  minyak  dan  restrukturisasi  utang  ( Mazzolini, 2021 ).  Salah  satu  komitmen  penting  selama  masa  kampanye  tersebut  adalah  janjinya  untuk melaksanakan  referendum  nasional  pembentukan  majelis  kontituante  ( constituent  assembly ) yang berfungsi untuk menulis ulang konstitusi baru Ekuador. Dengan dukungan popular yang kuat  (termasuk  yang  datang  dari  organisasi-organisasi  petani),  Rafael  Correa  akhirnya memenangkan pemilihan presiden di akhir tahun 2006, dan menjadi presiden ke-45 Ekuador ( BBC, 2007 ).

## Institusionalisasi Agenda Kedaulatan Pangan ke dalam Konstitusi Baru Ekuador
Kemenangan Rafael Correa membuka kesempatan politik yang lebih luas bagi gerakan petani untuk memajukan agenda reforma agraria, termasuk kedaulatan pangan. Sepanjang tahun 2007, mayoritas  organisasi  petani  di  Ekuador  terlibat  aktif  mendukung  kampanye  referendum pembentukan  majelis  konstituante.  Hasilnya,  sekitar  87  persen  pemilih  menyatakan  setuju dalam referendum yang diselenggarakan pada April 2007. Selanjutnya, pada September 2007 pemilihan  delegasi  majelis  kontituante  diselenggarakan.  PAIS  ( Proud  and  Sovereign Homeland )  Alliance,  partai  yang  didirikan  Correa  ketika  bertarung  dalam  pemilu  presiden, menang telak dalam pemilhan tersebut(berhasil mendapatkan 80 kursi dari 130 kursi di majelis konstituante)  ( Romero,  2007 ).  Menariknya,  pemimpin  FENOCIN  (Pedro  De  La  Cruz)  dan FENACLE  (Guilermo  Tourma)  merupakan  dua  tokoh  yang  juga  terpilih  sebagai  delegasi dalam proses tersebut. Keterlibatan langsung representasi organisasi petani inilah yang nanti memainkan peran penting institusionalisasi kedaulatan pangan dalam Konstitusi Ekuador 2008 ( Peña, 2016 ).
Momentum  tersebut  kemudian  dimanfaatkan  oleh  organisasi-organisasi  petani  (yang juga tergabung dalam Mesa Agraria) untuk bekerjasama dengan anggota Majelis Konstituante dalam mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam konstitusi baru. Sejumlah komite dibentuk  untuk  memberikan  masukan  kepada  anggota  majelis  konstituante.  FENOCIN berpartisipasi  dalam  Komite  Kebijakan  Publik  dan  Komite  Agraria  (bersama-sama FENCALE), sementara CNC terlibat aktif dalam komite kedaulatan pangan. Komite-komite ini  memiliki  pengaruh  penting  dalam final  drafting ketentuan  kedaulatan  pangan.  Sebagai contoh, Komite Agraria menyusun laporan setebal 64 halaman dengan lima rekomendasi utama untuk  konstitusi  baru.  Rekomendasi  tersebut  adalah  (1)  menjamin  kedaulatan  pangan,  (2)
mendorong  reformasi  agraria,  (3)  mengembangkan  model  pembangunan  wilayah  yang berkelanjutan  dan  berkeadilan,  (4)  menjamin  hak  petani,  dan  (5)  terus  mempertahankan kedaulatan bangsa yang berbasis interkulturalisme. Pedro de la Cruz (representasi FENOCIN di Majelis Konstituante) memainkan peran penting dalam memajukan rekomendasi tersebut ke dalam konstitusi ( Clark, 2016 ; Peña, 2016 ).
Sementara  itu,  disaat  bersamaan,  organisasi-organisasi  tersebut  mengadakan  dialog partisipatif dan deliberatif melalui sejumlah forum di tingkat regional dan lokal yang bertujuan untuk  menyusun  proposal  bersama  yang  nanti  diajukan  dalam  proses  politik  di  Majelis Konstituante.  Sejumlah  dialog  tersebut  menghasilkan      ‘ide-ide  utama’  yang  seharusnya mengemuka dalam konstitusi baru, seperti isu kedaulatan dan keamanan pangan, pembangunan pedesaan dan kesetaraan hak-hak pekerja. Organisasi seperti FENOCIN misalnya mengajukan proposal yang berjudul ‘FENOCIN: For a National Agrarian Plan and Interculturality’ dengan penekanan tentang pentingnya ‘jaminan kedaulatan pangan di dalam konstitusi’. Proposal ini sepenuhnya berbasis pada konsep kedaulatan pangan oleh La Via Campesina yang mencakup ‘produksi  pertanian  nasional,  mengembangkan  sistem  agro-ekologi  dan  menghindari ketergantungan terhadap produk impor, mendorong dan melindungi petani, produsen kecil dan menengah serta komunitas melalui akses terhadap tanah, air dan kebutuhan dasar lainnya untuk produksi  pangan  yang  sehat,  layak,  cukup  dan  memadai’( Flores  et  al.,  2018 ).  Selain  itu, FENOCIN  mendukung  orientasi  produksi  pertanian  yang  berfokus  pada  pemenuhan  pasar domestik, pentingnya pengetahuan tradisional sebagai basis pengembangan agroekologi, dan penguatan perencanaan pedesaan yang partisipatoris ( Intriago et al., 2017 ).
Diluar  proses  politik  yang  berkembang  pada  Majelis  Konstituante,  berbagai event diselenggarakan  oleh  jaringan  organisasi  petani  untuk  menggalang  opini  publik  sekaligus memberi  ‘tekanan  dari  luar’  kepada  anggota-anggota  majelis.  Acara-acara  tersebut  adalah kampanye,  diskusi  dan  festival  makanan  dan  benih  yang  diselenggarakan  di  sekitar  gedung pertemuan. Salah satu  acara yang monumental adalah ‘Festival Kedaulatan Pangan’ (7 Mei 2008),  dimana  jaringan  organisasi  petani  (Mesa  Agraria)  memamerkan  makanan  dan  benih, menyebarkan pamflet, dan menawarkan berbagai macam variasi makanan yang ada di negara tersebut  kepada anggota  Majelis  Konstituante, wartawan dan masyarakat.  Sekitar 500 orang berpartisipasi dalam acara ini, dan menjadi momen penting dalam perjuangan gerakan petani untuk kedaulatan pangan di Ekuador ( Edelman, 2017 ).
Berbagai mobilisasi jaringan organisasi petani sepanjang proses penulisan konstitusi baik ‘dari dalam’ (melalui perwakilan mereka di Majelis Konstituante) maupun ‘dari luar’ (diskusi, dialog,  lobi,  kampanye,  proposal  kedaulatan  pangan,  dan  festival-festival)  pada  akhirnya berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan pada Konstitusi Baru Ekuador. Setelah melalui mekanisme referendum konstitusi di akhir September 2008 (68 persen pemilih setuju dengan draft konstitusi), konstitusi baru ini akhirnya berlaku secara efektif, dan secara umum mengadopsi isu kedaulatan pangan yang diadvokasi oleh jaringan gerakan petani di Ekuador. Sejumlah  pasal  dalam  konstitusi  ini  memuat  secara  lugas  mengenai  kedaulatan  pangan termasuk  kewajiban  negara  dan  pemerintah.  Sebagai  contoh,  pasal  281  yang  menyatakan bahwa  kedaulatan  pangan  sebagai  “tujuan  strategis  dan  kewajiban  pemerintah  untuk memastikan  bahwa  setiap  orang,  komunitas,  masyarakat  dan  bangsa  mencapai  swasembada makanan yang sehat dan sesuai budaya, secara permanen   ”( Constituion of The Republic of Ecuador, 2008 ). Pasal ini juga merinci strategi dan tanggung jawab negara ke dalam beberapa ayat, diantaranya adalah ( Constituion of The Republic of Ecuador, 2008 ):
1. Mendorong swasembada pangan yang lebih besar;
2. Mengadopsi kebijakan fiskal,  pajak dan tarif yang melindungi sektor pertanian dan perikanan nasional guna mencegah ketergantungan pada impor pangan;
3. Mendukung diversifikasi dan pemanfaatan teknologi ekologi dan organik dalam produksi pertanian dan peternakan;
4. Mempromosikan  kebijakan  redistribusi  yang  memungkinkan  petani  kecil memiliki akses ke tanah, air, dan sumber daya produksi lainnya.
5. Menetapkan  mekanisme  preferensial  untuk  pembiayaan  produsen  kecil  dan menengah, memfasilitasi mereka untuk memperoleh alat produksi.
6. Mempromosikan agro-ekologis dan penggunaan benih secara gratis;
7. Larangan praktek monopoli dan spekulatif seputar pangan;
8. Ekonomi yang adil dan hubungan langsung antara produsen dan konsumen.
Dengan  demikian,  perjuangan  La  Via  Campesina  melalui  organisasi  anggotanya  di Ekuador  dapat  dikatakan  berhasil.  Ini  adalah  pencapaian  terbesar  institusionalisasi  agenda kedaulatan pangan di tingkat nasional, sekaligus menjadi pengalaman bagi gerakan sosial pada umumnya  bahwa  kapasistas  organisasi  memanfaatkan  ruang-ruang  politik  yang  tersedia menjadi syarat mutlak keberhasilan suatu gerakan memajukan agenda-agenda politiknya.

## SIMPULAN
Keberhasilan  perjuangan  organisasi-organisasi  petani  anggota  La  Via  Campesina  (LVC)  di Ekudor  dalam  mengintegrasikan  isu  kedaulatan  pangan  ke  dalam  Konstitusi  Ekuador  2008 merefleksikan beberapa hal penting. Pertama , peran LVC sebagai aktor petani di tingkat global sangat elementer disini, yakni mendesiminasi gagasan dan konsep kedaulatan pangan di tingkat global, sekaligus menyatukan isu dan tuntutan bersama yang menjadi point of reference bagi perjuangan di tingkat lokal. Kedua , kapasitas organisasi di tingkat lokal merupakan kunci untuk mematerialisasi  agenda-agenda  global  tersebut.  Dalam  kasus  Ekuador  diatas,  kapasitas organisasi  petani nasional  dalam memobilisasi jaringan sumberdaya melalui  pendidikan dan pelatihan, aliansi,  diskusi  publik, dan pemajuan  proposal  terkait kedaulatan pangan menjadi faktor  penting  yang  mendeterminasi  keberhasilan  tersebut. Ketiga ,  perjuangan  dengan memanfaatkan  ruang-ruang  politik  kekuasaan  adalah  hal  penting  disini.  Mobilisasi  dan partisipasi  langsung  dalam legal  drafting proses  penulisan  konstitusi  melalui  representasi gerakan petani di Majelis Konstituante terbukti berhasil mengawal agenda-agenda konstitusi. Dukungan dan mobilisasi terhadap Rafael Correa semenjak proses pemilihan presiden sampai referendum konstitusi justru menciptakan kesempatan politik yang luas dan sumberdaya yang besar  bagi  gerakan  sosial.  Dalam  pengertian  ini,  pelajaran  penting  dari  kasus  ini  adalah, gerakan  sosial  tidak  hanya  berhenti  sebagai  aktor  ‘di  luar’  kekuasaan  yang  hanya  menjadi ‘watch dog’ tetapi juga mampu mengeksplisitkan agenda-agenda-nya dari ‘dalam’.

## DAFTAR PUSTAKA
Arce,  A.,  Sherwood,  S.,  &  Paredes,  M.  (2015).  Repositioning  food  sovereignty:  Between Ecuadorian nationalist and cosmopolitan politics. In Food Sovereignty in International Context (pp. 135–152). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315764429-17
Baylis, J., Owens, P., & Smith, S. (2017). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford University Press. https://philpapers.org/rec/BAYTG O-7
BBC. (2007). Ecuador swears in new president . http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6262555 .stm
Borras Jr, S. M., Franco, J. C., & Suárez, S. M. (2015). Land and food sovereignty. Third World Quarterly, 36 (3), 600–617. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029225
Bowen,  G.  A.  (2009).  Document  Analysis  as  a  Qualitative  Research  Method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
Caren,  N.  (2007).  Political  process  theory. The  Blackwell  Encyclopedia  of  Sociology . https://doi.org/10.1002/9781405165518
Claeys,  P.  (2013).  From  Food  Sovereignty  to  Peasants’  Rights:  An  overview  of  La  Via Campesina’s Rights-based claims over the last 20 years. Food Sovereignty: A Critical Dialogue . https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal:137348&d atastream=PDF_01
Claeys,  P.  (2015). Human  rights  and  the  food  sovereignty  movement:  Reclaiming  control . Routledge. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB17930857
Claeys, P., & Edelman, M. (2020). The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in  rural  areas. The Journal of  Peasant Studies, 47 (1), 1–68. https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1672665
Clark, P. (2016). Can the State Foster Food Sovereignty? Insights from the Case of Ecuador.
Journal of Agrarian Change, 16 (2), 183–205. https://doi.org/10.1111/joac.12094
Constituion of The Republic of Ecuador. (2008). Constituion of The Republic of Ecuador .
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches . SAGE. https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40
Desmarais,  A.  A.,  Rivera-Ferre,  M.  G.,  &  Gasco,  B.  (2014).  Building  alliances  for  food sovereignty: La Vía Campesina, NGOs, and social movements . In Alternative agrifood movements:  Patterns  of  convergence  and  divergence .  Emerald  Group  Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/s1057-192220140000021009
Dunford, R. (2016). The Politics of Transnational Peasant Struggle: Resistance, Rights and Democracy . Rowman & Littlefield. https://eprints.brighton.ac.uk/15729/
Edelman,  M.  (2017). Critical  Perspectives  on  Food  Sovereignty:  Global  Agrarian Transformations , Volume 2. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315689562
Edelman,  M.,  &  Borras,  S.  M.  (2016). Political  Dynamics  of  Transnational  Agrarian Movements . Practical Action Publishing, Fernwood Publishing. https://doi.org/10.3362/9781780449142
Elake,  G.  L.,  Susilowati,  R.,  &  Ferdiansyah,  R.  (2022).  Aktivisme  Petani  Transnasional: Perjuangan La Via Campesina dan Serikat Petani Indonesia untuk Kedaulatan Pangan. Media Bina Ilmiah, 17 (5), 925–938. https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.219
Ellinger,  A.  D.,  Watkins,  K.  E.,  &  Marsick,  V.  J.  (2005). Case  study  research  methods. Research  in  organizations:  Foundations  and  methods  of  inquiry .  Berrett-Koehler Publishers.
Endicott,  S.  (2020,  December  17).  17  South  American  Groups  Striving  for  Food  and  Land Rights. Food  Tank . https://foodtank.com/news/2020/12/movements-in-south-america- fighting-for-food-and-land-sovereignty/
European  Cordination  Via  Campesina.  (2018). Food  Sovereignty  NOW!  A  Guide  to  Food Sovereignty . European Cordination Via Campesina.
FENACLE.  (n.d.). FENACLE  –  FENACLE .  Retrieved  August  20,  2021,  from http://www.fenacle-ecuador.org/fenacle/
FENOCIN.  (2021). Causa  Nuestra  |  FENOCIN . https://www.fenocin.org/informacion- institucional/quienes-somos/
Flores, A. M., Ruivenkamp, G., & Jongerden, J. (2018). Drafting a law, dissolving a proposal: Food  sovereignty  and  the  state  in  Ecuador. Agrarian  South:  Journal  of  Political Economy, 7 (3), 351–380. https://doi.org/10.1177/2277976018800590
Foweraker, J. (1995). Theorizing Social Movements . Pluto Press. https://doi.org/10.1016/0261- 3050(96)89762-2
Goodwin, G. (2017). The quest to bring land under social and political control: Land reform struggles of the past and present in Ecuador. Journal of Agrarian Change, 17 (3), 571– 593. https://doi.org/10.1111/joac.12181
Henderson, T. P. (2017). State–peasant movement relations and the politics of food sovereignty in  Mexico  and  Ecuador. The  Journal  of  Peasant  Studies,  44 (1),  33–55. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1236024
Hobsbawm, E. J. (1996). The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991 . Vintage Books. https://doi.org/10.2307/20047214
Intriago,  R.,  Gortaire  Amézcua,  R.,  Bravo,  E.,  &  O’Connell,  C.  (2017).  Agroecology  in Ecuador:  Historical  processes,  achievements,  and  challenges. Agroecology  and Sustainable Food Systems, 41 (3–4), 311–328.
https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1284174
Jameson, K. P. (2011). The Indigenous Movement in Ecuador: The Struggle for a Plurinational State. Latin American Perspectives, 38 (1), 63–73.
https://doi.org/10.1177/0094582x10384210
Kautsky, K. (1988).
The Agrarian
Question . Zwan Publications. https://doi.org/10.1080/03066159008438422
Keck,  M.  E.,  &  Sikkink,  K.  (1999).  Transnational  advocacy  networks  in  international  and regional  politics. International  Social  Science  Journal,  51 (159),  89–101. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179
La Via Campesina. (2007, September 20 ). II International Conference Of The Via Campesina Tlaxcala,  Mexico,  April  18-21:  Via  Campesina .  Via  Campesina  English. https://viacampesina.org/en/ii-international-conference-of-the-via-campesina-tlaxcala- mexico-april-18-21/
La Via Campesina. (2022). About  La Via Campesina: Via Campesina . La Via Campesina  - EN. https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/
Martínez  Dalmau,  R.  (2016).  Democratic  constitutionalism  and  constitutional  innovation  in Ecuador:  The  2008  Constitution. Latin  American  Perspectives,  43 (1),  158–174. https://doi.org/10.1177/0094582X15571277
Mazzolini,  S.  (2021).  Rafael  Correa  and  the  Citizen’s  Revolution  in  Ecuador. Populism  in Global Perspective: A Performative and Discursive Approach .
Neuman, W. L. (2013). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.
Pearson Education. https://doi.org/10.2307/3211488
Peña, K. (2016). Social movements, the state, and the making of food sovereignty in Ecuador.
Latin American Perspectives, 43 (1), 221–237.
https://doi.org/10.1177/0094582x15571278
Romero, S. (2007, February 14). Ecuador: Congress Approves Referendum on Constitutional Assembly. The New York Times . https://www.nytimes.com/2007/02/14/world/americas/ 14briefs-ecuadorassembly.html
Rosset, P. (2013). Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Via Campesina. The Journal of Peasant Studies, 40 (4), 721–775. https://doi.org/10.1080/03066150.2013.826654
Rosset,  P.  (2018).  Evolution  of  the  struggle  for  land  and  territory  in  La  Via  Campesina International.  In Reframing  Latin  American  Development (pp.  164–182).  Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315170084-9/evolution- struggle-land-territory-la-via-campesina-international-peter-rosset
Sina, A. (2018). The Constitutional Protection of the Right to Food in Bolivia and Ecuador. In A.  Isoni,  M.  Troisi,  &  M.  Pierri  (Eds.), Food  Diversity  Between  Rights,  Duties  and Autonomies: Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to  Food  and  Agroecology (pp.  265–275).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75196-2_16
Smith, J., & Fetner, T. (2009). Structural Approaches in the Sociology of Social Movements. In  B.  Klandermans  &  C.  Roggeband  (Eds.), Handbook  of  Social  Movements  Across Disciplines .  Springer  Science  &  Business  Media. https://doi.org/10.1007/978-0-387- 70960-4_2
Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research . SAGE. https://doi.org/10.2307/329758
Tarrow,  S.  (2011). Power  in  Movement:  Social  Movements  and  Contentious  Politics (3 edition). Cambridge University Press.
Via Campesina.
(2020). Via
Campesina . Via Campesina English. https://viacampesina.org/en/who-are-we/regions/south-america/
Walsh-Dilley,  M.,  Wolford,  W.,  &  McCarthy,  J.  (2016).  Rights  for  resilience:  Food sovereignty, power, and resilience in development practice. Ecology and Society, 2 1(1) https://doi.org/10.5751/es-07981-210111