Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 136-150 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.107
Mediation as an Alternative to Resolving Inherited Disputes of Congenital Children: Juridical and Economic Perspectives
Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Anak Bawaan:

## Perspektif Yuridis dan Ekonomis
Irvan Zidny Arifin 1* , Luthfi Nur Azizah 2 , Dino Gautman Raharjo 3 , Karmila Sari Aprina D 4 , M. Natsir Asnawi 5
1-4 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
5 UIN Raden Intan Lampung *Corresponding Author: aarifinzzidny@gmail.com Article Info Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords: Mediation; Inborn Child; Inheritance Disputes. Inherited  children  have  their  own  problems  when  examined normatively  in  terms  of  inheritance.  Juridical  law  states  that  rights are  equalized  between  inherited  children  and  heirs.  In  contrast  to both,  customary  norms  actually  equalize  the  share  of  inherited assets. This is where the role of mediation is as a media consultant and  legal  mediator  who  weighs  normative,  juridical  and  customary law so that they can find a middle way between these things. This research  uses  a  normative,  juridical  and  economic  approach  using literature study. The aim of this research is to examine the role of mediation  in  dealing  with  customary  inheritance  which  equalizes between inherited children and heirs, then followed by the flow of mediation,  both  the  flow  of  registration  and  the  costs  incurred. There  is  a  continuity  between  normative,  juridical  and  customary issues related to inheritance, namely the existence of an element of blessing  in  the  distribution  of  inheritance  to  heirs,  mediation  as  a middle  way  that  connects  these  three  problems  with  the  flow  of registration and the amount of costs incurred. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Mediasi; Anak Bawaan; Sengketa Waris . Anak  bawaan  memiliki  problem  tersendiri  apabila  ditelisik  secara normatif  dalam  hal  kewarisan,  hukum  yuridis  mengatakan penyamarataan hak antara anak bawaan dengan ahli waris, berbeda dengan  keduanya  norma  adat  justru  menyamaratakan  bagian  harta tinggalan.  Disinilah  peran  mediasi  sebagai  media  konsultan  dan penengah hukum yang menimbang antara hukum normatif, yuridis dan  adat  sehingga  dapat  menemukan  jalan  tengah  diantara  hal tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  yuridis, dan  ekonomis  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  terkait  peran  mediasi  dalam menyikapi kewarisan adat yang menyamaratakan antara anak bawaan dengan  ahli  waris,  kemudian  disusul  dengan  alur  mediasi  baik  itu
alur  pendaftaran,  dan  biaya  yang  dikeluarkan.  Terdapat  tali kesinambungan antara normatif, yuridis, dan adat terkait kewarisan yakni  adanya  unsur  ridho  dari  pembagian  waris  kepada  ahli  waris, mediasi sebagai jalan tengah yang menghubungakan ketiga problem tersebut  memiliki  alur  pedaftaran  dan  besaran  biaya  yang dikeluarkan.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Kewarisan  terjadi  dikarenakan  sebab-sebab  tertentu  seperti  hubungan  pertalian nasab, aqad pernikahan yang sah dan wala’ (Khairuddin, 2020). Waris dapat diberlangsukan ketika  pemilik  harta  meninggal,  dan  pemilik  harta  meninggalkan  tirkah  (harta  tinggalan) (Wahyudani  &  Firdaus,  2022).  Adapun  tirkah  mayit  harus  diberikan  dengan  adil  sesuai dengan  haknya  masing-masing  sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam  hukum  Islam (Wahyudani & Firdaus, 2022).
Pada dasarnya sengketa ahli waris terjadi dikarenakan ahli waris tidak memperoleh hak  atas  harta  tirkah  mayit  (Sahabuddin  et  al.,  2019).  Adapun  anak  bawaan  atau  dalam istilah fiqih dikenal dengan rabib atau rabibah , (Kuwait, 2002: 251) apabila ditinjau dari sudut pandang normatif, mereka tidak termasuk ahli waris dan tidak memiliki bagian-bagian pasti, dengan  alasan  mereka  tidak  memiliki  hubungan  nasab.  Dalam  hukum  islam  rabib  atau rabibah dapat dikatakan anak sebagaimana anak kandung, setalah adanya hubungan badan antara suami dan istri (ibu dari anak bawaan) (Kuwait, 2002: 93), sebagaimana firman Allah yang  terdapat  dalam  surat  An Nisa’ (4)  ayat  23.  Konsep  pembagian  harta  anak  bawaan disini  tidak  bisa  di  ambil  dari  jalur  waris  karena  anak  bawaan  tidak  memiliki  hubungan dengan ayahnya (suami/pemilik harta), berbeda dengan istri (ibu anak bawaan) yang dimana istri  dalam  pembagian  waris  didasarkan  dengan  pewarisan  karena  adanya  hubungan pernikahan.
Sedangkan  apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  yuridis  anak  bawaan  memiliki  hak yang sama dengan anak kandung. Anak bawaan merupakan anak yang diakui oleh hukum sebagai  anak  dari  orang  tua  yang  tidak  memiliki  hubungan  darah  dengan  anak  tersebut. Dalam konteks pembagian harta waris, anak bawaan memiliki hak untuk menerima bagian warisan  sesuai  hukum  waris  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Penting  untuk  dipahami bahwasannya  setiap  negara  memiliki  peraturan  hukum  waris  yang  berbeda-beda.  Tidak
terkecuali Indonesia yang dalam pemutusan perkara juga pasti memiliki ketentuan sendiri dan berbeda dengan negara yang lain.
Dari  penuturan  diatas  terjadi  kesenjangan  antara  kaidah  normatif  (hukum  Islam) dan  hukum  positif  terkait  kewarisan  anak  bawaan.  Adapun  permasalahan-permasalahan tersebut  terdiri  dari,  permasalahan  dalam  ranah  normatif  yang  mengatakan  bahwasannya anak tiri itu bukanlah termasuk ahli waris, kemudian permasalahan yang mengatakan bahwa anak  tiri  memiliki  hak  yang  sama  dengan  ahli  waris  dan  permasalahan  yang  mengatakan bahwa pembagian waris haruslah dilakukan secara merata untuk masing-masing anak tanpa memandang status anak tersebut.
Peran mediasi yang notabanenya bercorakkan hukum normatif-yuridis yang sangat bertentangan  dengan  istilah  adat  yang  terjadi  dalam  pembagian  waris  di  masyarakat, pegkompromian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  diantara  kedua  belah pihak  yang  bersengketa,  selain  itu  disebutkan  bahwasannya  tujuan  dari  adanya  mediasi adalah  untuk  mempermudah  mencapai  hasil  akhir  yang  adil  dan  mudah  serta  terjangkau. Konsep  mediasi  sesungguhnya  telah  ada  dalam  istilah  islam  yang  lebih  dikenal  dengan istilah shuluh atau aqad damai. Peran Shuluh yakni untuk mengkompromikan 2 orang atau lebih  yang  bersengketa  dalam  masalah  muamalah.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan bahwasannya anak bawaan tidak memiliki hak kewarisan dari orang tuanya.
Penelitian ini lebih berfokus pada ketentuan-ketentuan dalam penangan kasus waris anak bawaan yang ditinjau dari sudut pandang normatf, yuridis dan ekonomis. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yakni penelitian diantaranya terdiri dari;
Pertama , artikel  yang  ditulis  Fitriani  Saudu  dkk  yang  berjudul “ Peran  Hakim Mediator  Dalam  Sengketa  Kewarisan  Di  Pengadilan  Agama  Pinrang  Kelas  1B ”. Didalamnya dijelaskan bahwasannya, mediator yang ada di pengadilan agama Pinrang sudah berperan  aktif  dan  berusaha  untuk  menyelesaikan  berbagai  sengketa  kewarisan,  namun didalam praktik mediasi didalmnya tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar tanpa ada repon  penolakan  oleh  yang  bersengketa  atas  solusi  yang  diajukan.  Penelitian  ini  ditulis dengan  menggunakan  studi  lapangan,  dengan  wawancara  sebagai  acuan  utama  dalam penyusunan  penelitian  inu,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  legalitas  formal  dan pendekatan sosial. (Saudu & Cahyani, 2022).
Kedua, artikel yang ditulis oleh armaya azmi dengan judul “Peran Penghulu Sebagai Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Sebagai  Alternative  Dispute Resolution”.
Didalamnya  dijelaskan  bahwasannya,  seseorang  yang  berperan  sebagai  mediator  sudah seharusnya menguasai semua aspek yang mendukung untuk memperlancar berlangsungnya mediasi terkhusus  untuk permasalahan  waris,  dalam hal  ini,  pihak yang  bersengketa  yang melakukan mediasi bisa melalui jalur non litigasi dengan datang ke kantor KUA. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan empiris normatif.(Azmi et al., 2021)
Ketiga, artikel  yang  ditulis  oleh  Eka  Putri  Diana  dkk  dengan  judul “Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Payakumbuh” . Didalamnya  dijelaskan  hakim  mediator  di  pengadilan  agama  payakumbuh  sudah menjalankan sebagaimana peran mediator dengan memaksimalkan hubungan interpersonal untuk  dapat  meraih  apa  yang  diinginkan  kedua  orang  yang  bersekutu  sehingga  dapat membuahkan  hasil  maksimal  dalam  proses  mediasi.  Penelitian  ini  ditulis  dengan menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan empiris.(Diana et al., 2023)
Berseberangan dengan penelitian sebelumnya yang membahas secara umum terkait sengketa  waris  dan  rute  pengajuan  perkara  di  pengadilan  serta  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian,  penelitian  ini  berfokus  pada  kasus  sengketa  waris  anak  bawaan  yang ditinjau  dalam  kajian  normatif,  yuridis,  sosiologis  dan  ekonomis  berikut  ketentuan- ketentuanya,  didalam  penelitian  ini  juga  dilampirkan  terkait  rute  pengajuan  perkara  di pengadilan dalam kasus sengketa waris anak bawaan, juga dituturkan juga dalam penelitian ini  dampak  positif  penanganan  kasus  sengketa  waris  anak  bawaan  dengan  mediasi.  Atas perbedaan inilah menurut penulis perlu diadakannya kajian khusus terkait penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  kepustakaan (library reseach). Data primer dan sekunder yang diambil dalam penelitian ini diambil dari berbagai  macam  literatur-literatur  baik  itu  klasik  ataupun  kontemporer  yang  berbasis normatif,  yuridis  dan  ekonomis.  Penelitian  ini  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan normatif  sebagai  upaya  untuk  menguraikan  analogi  yang  kemudian  diselaraskan  dengan konsep  yang  ada  di  Indonesia.  selain  itu  penulis  juga  menggunakan  pendekatan  yuridis ekonomis  ditujukan  untuk  menerangkan  terkait  runtutan-runtutan  acara  dalam  mediasi, berikut  dampak-dampak  positif  dari  adanya  penangan  perkara  melalui  mediasi  terutama dalam  maslaah  sengketa  waris  anak  bawaan.  Adapun  penelitian  ini  disajikan  dengan  cara
memaparkan dan menganalisa seluruh sumber data yang ada, yang hasil akhirnya berwujud sebuah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pewarisan dan Mediasi
Pewarisan  adalah  perpindahan  milik  atas  harta  peninggalan  kepada  ahli  waris  yang masih hidup disaat mayat meninggal (Rahman et al., 2022). Harta peninggalan mayat dalam istilah faraidh disebut tirkah atau tarikah yang apabila ditinjau dari segi bahasa diambil dari bentukan mashdar. (Shabuni, 1971: 34; Sahabuddin et al., 2019). Terkait sejarah pewarisan pada  masa  jahiliyyah,  yang  dikisahkan  dalam  asbab  nuzul  surah  An  Nisa  ayat  11  yang diriwayatkan oleh  sahabat  jabir kala  itu.  Adapun pada  intinya  asbab nuzul  surat  An  Nisa ayat  11  menerangkan  tentang  seorang  perempuan  tidak  memiliki  hak  waris,  semua  harta tinggalan mayyit adalah milik anak laki-laki tertua. Atas dasar ketidakadilan inilah allah SWT menurunkan ayat terkait pembagian harta waris yang termaktub dalam surah An Nisa ayat 11
ُُمُكيِصوُي ُُ َُُللّٱ ُُ ُيِفُُ ُ ۡمُكِدََٰلۡوَأ ُُ ُِرَكَذلِل ُُ ُُل ۡثِم ُُ ُِ ظَح ُُ ُنِ ۡيَ يَ ثنُ ۡلۡٱ ُُ نِإَف ُُ َُنُك ُُ ءياَسِن ٗ ُُ َُقۡوَ ف ُُ ُِ ۡيَ تَ ن ۡ ثٱ ُُ َُنُهَلَ ف ُُ ُاَثُلُ ث ُُ ُاَمُ ُ َكَرَ ت ُُ ُنِإَو ُُ ُۡتَناَك ُُ ةَدِحََٰو ٗ ُُ ُاَهَلَ ف ُُ ُ ن ُف ۡصِ نلٱ ُُ ُِهۡيَوَ بَِلَۡو ُُ ُِ لُكِل ُُ ُد ِحََٰو ٗ ُُ ُاَمُه ۡ نِ م ُُ ُُسُدُّسلٱ ُُ ُاَِمِ ُُ َُكَرَ ت ُُ نِإ ُُ َُناَك ُ ۥُهَل ُُ ُدَلَو ٗ ُنۚ ُُ نِإَف َُُُۡلّ ُُ نُكَي ُُ ُۥُهَل ُُ دَلَو ٗ ُُ ُيۥُهَثِرَوَو ُُ ُُهاَوَ بَأ ُُ ُِهِ مُِلَِف ُُ ُ ن ُثُلُّ ثلٱ ُُ ُنِإَف ُُ َُناَك ُُ ُيۥُهَل ُُ ةَوۡخِإ ٗ ُُ ُِهِ مُِلَِف ُ ُنُسُدُّسلٱ ُُ ُ نِم ُُ ُِدۡعَ ب ُُ ةَيِصَو ٗ ُُ يِصوُي ُُ ُياَِبِ ُُ ُۡوَأ ُُ ُ  نۡيَد ُُ ُۡمُكُؤيَبَاَء ُُ ُۡمُكُؤياَنۡ بَأَو ُُ َُل ُُ َُنوُر ۡدَت ُُ ُُهُّ يَأ ُۡمُُ ُُبَر ۡ قَأ ُُ ُۡمُكَل ُُ ُع ۡفَ ن ٗ ُناُُ ةَضيِرَف ٗ ُُ َُنِ م ُُ ُ َِللّٱ ُ َُنِإ ُُ ََُللّٱُ ُ َُناَك ُُ ُاًميِلَع ُُ ميِكَح ٗ اُُ ُ
Artinya: “ Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja), maka  ibunya mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara, maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ” .
Adapun prosesi pewarisan baru dapat ditunaikan setelah beberapa hak yang berkaitan dengan  harta  peninggalan  dipenuhi  yang  terakumulasi  dengan  skala  prioritas  (murattab) meliputi,pertama,  Biaya  perawatan  jenazah  yang  meliputi,  memandikan,  mengkafani, mensholati, mengubur. Kedua, melunasi hutang-hutang mayat. Ketiga, menunaikan wasiat mayat  maksimal  1/3  dari  harta  peninggalan  kepada  selain  ahli waris, atau  ahli  waris  yang tidak  menerima  warisan.  Keempat,  pembagian  harta  peninggalan  kepada  hali  waris  yang berhak menerima harta warisan. (Syarkun, 2019:7)
Terkait sebab-sebab seseorang dapat mewarisi ada 3, sebagaimana yang diterangkan dalam nadzam Iddah Al Faridh Fi Ilm Al Faraidh,
ثرلال ُُ بابسا ُُ ُةثلاث ُُ لاب ُُ # ُ فلخ ُُ ةبارق ُُ ُحاكن ُُ ُءلوو ُ Artinya: “Terdapat 3  hal  yang  menyebabkan  orang  dapat  mewarisi  tanpa  adanya perselisihan  dikalangan fuqaha’. Pertama,  hubungan  pertalian  nasab.  Kedua, melangsungkan aqad pernikahan. Ketiga, berjasa memerdekakan hamba sahaya (wala’)” (Syarkun, 2019: 7)
دقع ُُ ىهني ُُ ةموصلخا ُُ ُيب ُُ يمصاختلما ُ ُ
Artinya: “ Aqad yang mencegah persengkataan antara 2 orang yang bersengketa”. (Sabiq, 2008: 938)
Mediasi  dalam  islam  lebih  dikenal  dengan  istilah  shuluh  atau  aqad  shuluh.  Shuluh secara  etimologi  memiliki  arti  memutus  persengketaan.  Mediasi  dapat  juga  berarti  jalan tengah yang diadaptasi dari bahasa latin mediare. Garry berpendapat bahwasannya mediasi adalah aqad damai atau proses negosiasi yang ditujukan untuk membantu memperoleh jalan tengah dengan dasar perjanjian. (Nurhalisah & Lewa, 2021)
Dalam KBBI disebutkan bahwasannya mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga  diantara  dua  orang  yang  bersengketa  yang  bertujuan  sebagai  media  penengah  dan penasehat. Mediasi dalam hukum islam lebih akrab disebut dengan tahkim, yang merupakan serumpunan  kata  yang  masih  satu  konteks  dengan  shuluh  yang  memiliki  makna  aqad berdamai.  Sayyid  sabiq  berpendapat  bahwasannya mediasi  atau  tahkim  berarti  suatu  aqad yang  digunakan  untuk  memkompromikan  atau  mendamaikan  perselisihan  diantara  dua orang  yang  berselisih.  Dalam  literatur  klasik  tidak  dapat  dijumpai  terkait  tahkim,  karena tahkim  merupakan  penggunaan  istilah  baru,  akan  tetapi  perumusan  hukumnya  berujung atau  bersumber  dari  shuluh  itu  sendiri.  (Nurhalisah  &  Lewa,  2021).  Walaupun  nantinya dalam  praktiknya  antara  tahkim  dan  mediasi  terkhusus  di  Indonesia  memiliki  perbedaan. Adapun perbedaan tersebut diantaranya yakni, mediasi dilakukan tepat sebelum terjadinya
persidangan  akan  tetapi  jika  tahkim  dilakukan  saat  ditengah  persidangan  dengan  adanya penunjukan perwakilan yang disepakatai oleh masing-masing yang bersengketa.
Adapun dasar hukum dari adanya mediasi yakni ada dalam surah annisa ayat 35, yang artinya
“Jika kamu (para wali khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya  bermaksud  melakukan  islah  (perdamaian),  niscaya  allah  akan  memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha teliti”.
Sedangkan  dalam  hukum  postif,  mediasi  tekah  diatur  sedemikian  rupa  bahkan disinggung  secara  jelas  dalam  beberapa  peraturan,  yang  mencakup  UUD  1945,  yang diwakili  dengan  adanya  musyawarah  dan  mufakat,  HIR  pasal  130,  SEMA  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, PERMA mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 dan masih banyak yang lainnya. (Nurhalisah & Lewa, 2021)
Mediasi  sebagai  media  penyelesaian  sengketa  memiliki  beberapa  kekuatan-kekuatan yang dengan kekuatan tersebut memiliki beberapa manfaat diantaranya, pertama, Cepat dan murah artinya mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Ini memungkinkan para pihak untuk menemukan penyelesaian  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa  keadilan  dengan  biaya  yang  lebih rendah. Kedua, akses yang lebih besar: mediasi memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan. Ini karena mediasi  memungkinkan  para  pihak  untuk  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ketiga, mengurangi  masalah  penumpukan  perkara  artinya  mediasi  dapat  mengurangi  masalah penumpukan  perkara  di pengadilan,  sehingga  memungkinkan  lebih  banyak  perkara  untuk diselesaikan  secara  efisien.  Keempat,  memperkuat  fungsi  lembaga  pengadilan  artinya mediasi  memperkuat  dan  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dalam  penyelesaian sengketa di samping proses ajudikasi. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sebuah alternatif  penyelesaian  sengketa,  tetapi  juga  sebuah  komplementer  terhadap  proses pengadilan. Kelima, proses perundingan artinya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, di mana mediator (pihak netral) membantu para pihak mencari berbagai  kemungkinan  penyelesaian.  Ini  memungkinkan  para  pihak  untuk  mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa harus mengadakan proses pengadilan. Keenam, kaukus artinya Dalam proses  mediasi, mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini memungkinkan
para  pihak  untuk  mengungkapkan  kepentingan  yang  tidak  ingin  mereka  ungkapkan dihadapan mitra rundingnya, sehingga mempercepat proses mediasi. Ketujuh, kesepakatan Perdamaian  artinya  Kesepakatan  perdamaian  yang  dihasilkan  melalui  mediasi  dapat dikuatkan  dengan  akta  perdamaian  oleh  hakim,  yang  memastikan  kesepakatan  tersebut memenuhi  syarat-syarat  yang  diperlukan.  Ini  menunjukkan  bahwa  mediasi  tidak  hanya memberikan  solusi  sengketa,  tetapi  juga  memberikan  kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat kepada kesepakatan tersebut.
Dengan  demikian,  mediasi  sebagai  media  penyelesaian  sengketa  memiliki  kekuatan yang  signifikan  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  yang  lebih  cepat,  murah,  dan memiliki  akses  yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  untuk  menemukan  penyelesaian  yang memuaskan.

## Analisis normatif terkait Kewarisan Anak Bawaan
Anak tiri adalah anak bawaan dari suami ataupun istri kedalam pernikahan barunya. Maka dari pengertian tersebut anak bawaan dapat diklasifikasi menjadi 2 bagian meliputi, anak bawaan yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan suami atau istri sebelumnya dan  anak  bawaan  yang  tidak  sah.  Anak  bawaan  yang  tidak  sah  disini  adalah  anak  yang dihasilkan  tidak  dari  pernikahan  yang  sah  secara  aqad.    Pewarisan  harus  ada  hubungan nasab  diantara  mayat  dengan  ahli  waris.  Adapun  anak  bawaan  dari  ibu  tidak  memiliki hubungan nasab dengan ayah barunya, bahkan baru bisa dikatakan anak dengan status tiri atau rabib ketika suami barunya telah menjima’ atau mencampuri istri yang membawa anak tersebut,  maka  sebelum  adanya  hubungan  suami  istri  diantara  keduanya  anak  tersebut belum dapat dikatakan anak tiri atau rabib secara utuh. (Kuwait, 2002: 93) Dari sini dapat dipahami  secara  jelas  bahwasannya  rabib  ataupun  rabibah  tidak  memiliki  hak  waris  sama sekali karena tidak termasuk dari ketiga golongan sebab waris mewarisi. (Kuwait, 2002: 93)
Dalam literatur fiqih kontemporer terdapat suatu kajian terkait wasiat wajibat. Wasiat wajibat pertama kali disinggung oleh ibn hazm dalam kitabnya Al Muhalla Bil Atsar. Wasiat wajibat kerap kali digunakan sebagai media alternative dari permasalahan hak waris, karena wasiat  wajibat  itu  sendiri  memiliki  pengertian  keputusan  hakim  untuk  mengambil  bagian harta  waris  yang  kemudian  diberikan  kepada  sanak  kerabat  yang  tidak  mendapatkan warisan. Pengalihan hak tirkah mayit merupakan aqad yang digunakan dalam kewarisan
Sayyid  Sabiq  menyebutkan  terkait  wasiat  wajibah  dalam  kitabnya  terkait  besaran wasiat wajibat itu adalah sama dengan wasiat pada umunya yakni maksimal 1/3 bagian harta dan  pembagiannya  dilakukan  diluar  pembahasan  kewarisan.  (Sabiq,  2008:  1024)  Adapun
Problem yang ada sebagaimana yang telah dipaparkan didalam latar belakang bahwasannya pembagian  kewarisan  dilakukan  dengan  cara  membagi  rata  semua  bagian  anaknya.  Maka disini  penulis  merumuskan  jawaban  bahwasannya,  Tidak  diperkenankan  membagi  waris secara merata bahkan dengan mengikutsertakan anak bawaan kedalam ahli waris asli jelas itu  melanggar  dalil  yang  telah  ada  didalam  Al Qur’an Surat  Annisa  Ayat  11  yang  artinya, (Khin, 1971: 271)
Artinya: “ Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ” .
Musthofa  Al  Khin  menyebutkan  dalam  kitabnya  bahwasannya  prosesi  pewarisan harus  diselenggarakan  dan  berhukum  wajib,  membaginya  secara  merata  melalui  konsep pendekatan ilmu faraid. Secara qaidah fiqih apabila terjadi pertentangan diantara dalil syara’ dan hukum adat terbagi menjadi 2 jenis.
Pertama, lebih didahulukan hukum adat dari pada hukum syara’ ketika hukum syara’ tersebut  tidak  berhubungan  dengan  dalil syara’ yang  telah  di  nashkan.  Kedua,  lebih didahulukan hukum syara’ dari pada hukum adat ketika hukum syara’tersebut berhubungan dengan  dalil syara’ yang  telah  dinashkan.  (Suyuthi,  1971:  147)  Maka  atas  dasar  qoidah tersebut  penyelenggaraan  waris  tetap  harus  dilakukan  secara  hukum  islam  dengan menggunakan  pendekatan  ilmu  faraid  karena  dalil  nash  yang  sudah  jelas  ada  didalam  Al Qur’an.
Namun,  ketika  ahli  waris  sepakat  akan  penyamarataan  bagian  kewarisan  atau  lebih dikenal  dengan  konsep  tashaluh  maka  pembagian  harta  tirkah  boleh  diberikan  dengan membagi rata semua bagian antara masing-masing anak. Akan tetapi konsep penyamarataan ini  baru  boleh  di  jalankan  setelah  adanya  prosesi  perhitungan  waris  secara  islam  yang kemudian ahli waris menolaknya. Konsep tashaluh ini adalah solusi ketika ada pertentangan antara hukum adat dan hukum syara’ dalam masalah kewarisan. (Sabiq, 2008: 1023) Adapun
anak bawaan tersebut juga diperkenankan mendapatkan bagian yang serupa  tentu dengan syarat kerelaan ahli waris utama untuk membagi harta tirkah yang diperoleh. Dari sini dapat dipahami bahwasannya kewarisan anak bawaan terdapat dua solusi, pertama yakni dengan mengikutsertakan  dengan  konsep  wasiat  wajibat.  Kedua,  yakni  dengan  mengikutsertakan dengan konsep tashaluh dengan syarat kerelaan dari masing-masing ahli waris untuk dibagi secara merata dan pembagiannya dilakukan setelah pelaksaan pembagian kewarisan secara syara.
Kedua solusi tersebut dapat disampaikan oleh mediator ketika adanya persengketaan kewarisan  terkait  hukum  adat  yang  kontra  dengan  hukum  islam,  sebagaimana  yang  akan dijelaskan setelah pembahasan ini bahwasannya mediasi dilakukan tidak hanya serta merta di  pengadilan  saja,  akan  tetapi  mediasi  dapat  dilakukan  diluar  persidangan,  karena  peran mediasi ini sebagai konsultan hukum terkait peroblem-problem persengketaan .

## Tinjauan Yuridis Terkait Mediasi Kewarisan Anak Bawaan
Setelah  mengetahui  aspek  kajian  normatif  terkait  anak  bawaan  yang  telah  sejalan dengan  pemikiran  yuridis  pada  masa  kini  yang  telah  dibukukan  dengan  wujud  Undang- Undang  Kewarisan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  SEMA  Nomor  7  tahun  2012. Penyelesaian sengketa harta waris dari jalur pengadilan ditujukan untuk mencari solusi atau jalan  tengah.  Putusan  yuridis  diambil  setelah  menimbang  dampak  yang  di  alami  anak bawaan yang secara normatif tidak memiliki hak waris atas tirkah mayit sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 171 huruf C. Namun dalam perkembangan hukum yang telah dikaji dengan menimbang mashlahah dan mafsadatnya, rabib atau rabibah dapat menerima tirkah mayit, sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 195.
Kewarisan anak bawaan dapat diselesaikan dengan berbagai macam media, baik itu melalui pengadilan gugatan kepada pihak lain, atau bahkan diluar pengadilan. Berikut adalah beberapa media penyelesaian harta waris anak bawaan berdasarkan analisis yuridis,
Pertama,  Pengadilan.  Dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  yuridis telah  diatur  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2008  jo.  PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  Dalam penyelesaian  sengketa  pembagian  harta  waris  yang  paling  umum  dan  resmi  yaitu  ke pengadilan. Pengadilan kemudian menentukan harta waris berdasarkan hukum yang berlaku serta melihat dari kepentingan terbesar para ahli waris. Proses di pengadilan ini melibatkan penggugat dan tergugat oleh ahli waris. Kemudian hakim akan menjadi pihak ketiga yang
membantu  penyelesaian  sengketa  para  pihak,  yang  mana  ia  tidak  melakukan  intervensi terhadap pengambilan keputusan. (Saudu & Cahyani, 2022).
Kedua,  Penyelesaian  diluar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan diatur  dalam  Undang-undang  no.30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 10. (Nasution & Pagar, 2018) Dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  harta  waris memungkinkan  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  tanpa  harus  ke  pengadilan. Penyelesaian  sengketa  diluar  Pengadilan  tidak  berlaku  terhadap  tindak  pidana  dalam penyelenggaraan  pekerjaan  kontruksi  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana. Penyelesaian ini bisa menggunakan negosiasi antar ahli waris dan pewaris dengan  cara  mediasi  atau  arbitrasi.  (Ngadja  &  Latupono,  2023)  Penyelesaian  diluar pengadilan  dalam  hal  ini  harus  mematuhi  hukum  yang  berlaku  dan  memastikan kepentingan terbesar bagi ahli waris sehingga mencapai kesepakatan. (SAPWAN, 2023)
Ketiga, penggugatan kepada pihak lain. Jika harta waris tersebut diperoleh melalui cara  yang  tidak  sah  atau  melibatkan  pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  dalam  harta tersebut, ahli waris mungkin memilih untuk menggugat pihak tersebut. Ini bisa melibatkan penggugatan  terhadap  pewaris,  atau  terhadap  pihak  lain  yang  mungkin  memiliki kepentingan dalam harta tersebut.
Keempat, penyelesaian melalui notaris.  Dalam beberapa kasus, penyelesaian  harta waris  anak  bisa  dilakukan  melalui  notaris.  Notaris  dapat  membantu  dalam  proses penyelesaian  harta  waris  dengan  memastikan  semua  dokumen  dan  persyaratan  hukum terpenuhi. Notaris juga dapat membantu dalam negosiasi antara ahli waris dan pewaris.
Kelima, penyelesaian melalui kepolisian. Dalam kasus di mana harta waris tersebut terlibat  dalam  kasus  kejahatan  atau  penyimpangan  hukum,  penyelesaian  harta  waris mungkin  dilakukan  melalui  kepolisian.  Kepolisian  dapat  membantu  dalam  proses penyelesaian  harta  waris  dengan  memastikan  bahwa  semua  hukum  dilindungi  dan kepentingan terbesar bagi ahli waris terpenuhi. (Fitrah, 2016)
Dalam  setiap  media  penyelesaian  harta  waris,  penting  untuk  memastikan  bahwa semua  hukum  yang  berlaku  dihormati  dan  bahwa  kepentingan  terbesar  bagi  ahli  waris terpenuhi. Analisis yuridis dapat membantu dalam memastikan bahwa proses penyelesaian harta  waris  dilakukan  dengan  cara  yang  adil  dan  sesuai  dengan  hukum.  Dan  terkhusus untuk  alur  non  persidangan,  maka  dapat  menempuh  jalan  mediasi  sebagai  solusi penyelesaian  persengketaan  waris  anak  bawaan  dengan  cara  damai.  Karena  dalam  alur
mediasi  bagi  para  orang  yang  bersengketa  tidak  perlu  menguras  tenaga  dan  pikiran sebagaimana  dalam  alur  persidangan,  selai  itu  fungsi  mediasi  juga  adalah  kepanjangan tangan dari  adanya  persidangan  maka mediasi  dalam  pelakasanaannya  sangat  menjunjung tinggi Prinsip-prinsip mediasi. Adapun prinsip-prinsip mediasi yakni,
Prinsip  pertama,  kerahahasiaan  yang  dimana  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh nediator tidak boleh di sebarkan kepada masyarakat luas.  Prinsip  kedua,  sukarelala  artinya  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  secara  rela tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun  untuk  datang  ke  mediasi  atas  keinginannnya sendiri.  Prinsip  ketiga,  pemberdayaan,  artinya  prinsip  yang  didasarkan  atas  asumsi  bahwa orang  yang  datang  ke  mediasi  sejatinya  dinilai  mampu  atau  cakap  untuk  menegosiasikan permasalahan mereka sendiri. Prinsip keempat, netralitas, artinya mediasi hanya mendukung dalam  pemenuhan  fasilitasnya  saja  dan  mediasi  hanya  berwenang  untuk  melakukan pengawasan  pada  proses  mediasinya  saja.  Prinsip  kelima,  solusi  yang  unik,  artinya  dalam pemutusan  suatu  perkara  tidak  harus  sesuai  dengan  standar  konskwensinya,  akantetapi dapat  dikembangkan  dan  dikreatifitaskan  sebagai  support  untuk  pemenuhan  keinginan kedua orang yang bersengketa.
Dalam penelesaian persengketaan waris secara mediasi pas memiliki dampak positif. Menurut  wirhanuddin,  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  memiliki  dampak  positif apabila  terwujud  yang  diantaranya  yakni,  mediasi  diharapkan  dapat  menyelesaikan  secara cepat,  mediasi  memberikan  kepada  para  pihak  untuk  ikut  andil  dalam  menyelesaikan perselisihan, mediasi memberikan kuasa kontrol bagi para pihak terhadap proses dan hasil mediasinya, dengan melalui consensus mediasi dapat memberikan hasil yang pasti, Mediasi dapat menumbuhkan atau menciptakan rasa saling pengertian diantara kedua belah pihak yang bersengketa ketika memutuskanya, Mediasi dapat menciptakan rasa damai dengan rela akan  putusan  yang  telah  ditetapkan,  Mediasi  dalam  pelaksanaannya  memaksimalkan kepentingan-kepentingan  bagi  mereka  yang  bersengketa,  bukan  hanya  tertujju  pada  hak hukumnya saja. (Maradona et al., 2021)

## Tinjauan Ekonomis terkait Mediasi Kewarisan Anak Bawaan
Mediasi  memiliki  dampak  ekonomi  yang  signifikan  bagi  individu  atau  kelompok yang bersengketa dengan tema umum ataupun khusus pada tema kewarisan. Berikut adalah beberapa aspek dampak ekonomis mediasi,
Pertama,  Biaya  hukum  dan  biaya  mediasi.  Biaya  hukum  artinya  Mediasi  dapat mengurangi biaya hukum yang terkait dengan proses peradilan yang dapat memberi beban. Biaya ini mencakup honorarium advokat, biaya peradilan, dan biaya lain yang terkait dengan proses  hukum.  Sedangkan  biaya  mediasi  artinya  meskipun  mediasi  memerlukan  biaya, biasanya  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  biaya  hukum.  Biaya  mediasi  mencakup honorarium  mediator,  biaya  administrasi,  dan  biaya  lainnya  yang  terkait  dengan  proses mediasi. (Herawati, 2011)
Kedua,  Efisien  waktu  baik  itu  dalam  hal  penyelesaian  cepat  ataupun  pengurangan konflik. Penyelesaian cepat artinya mediasi seringkali dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  (S.A,  2010).  Sedangkan  engurangan konflik  artinya  mediasi  dapat  mengurangi  konflik  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya tambahan yang mungkin timbul dari konflik tersebut. (Herawati, 2011)
Ketiga, Dampak pada Kesejahteraan Ekonomi, dengan proses penyelesaian sengketa yang  lebih  cepat,  murah,  dan  juga  dapat  memberikan  akses  keadilan  yang  lebih  besar kepada  pihak-pihak  dalam  menemukan  jalan  penyelesaian  sengketa  yang memuaskan  dan memberikan  rasa  keadilan.  Mediasi  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  individu atau kelompok yang bersengketa. Ini dapat memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk kegiatan lain yang lebih produktif.
Dari segi ekonomis, mediasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu atau kelompok yang bersengketa, termasuk pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan lebih menjamin kesejahteraan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dan ekonomi untuk menyelesaikan sengketa, seperti sengketa waris anak bawaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

## KESIMPULAN
Peran mediasi sebagai media penyelesaian sengketa memiliki kekuatan yang signifikan dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  yang  lebih  cepat,  murah,  dan  memiliki  akses yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  untuk  menemukan  penyelesaian  yang  memuaskan. Dalam  setiap  media  penyelesaian  harta  waris,  penting  untuk  memastikan  bahwa  semua hukum yang berlaku dihormati dan bahwa kepentingan terbesar bagi ahli waris terpenuhi inilah  yang  mendasari  dari  pengkompromian  hukum  anatara  normatif-yuridis  dengan
norma  adat  yang  mengakar  di  masyarakat.  Adapun  skema  pembagian  yang  diterapkan dengan  dalam  kasus  anak  bawaan  ini  menerapkan  konsep  tashaluh  yakni  saling  ridho dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam fiqih mawaris dibagikan secara merata. Analisis yuridis dapat membantu dalam memastikan bahwa proses penyelesaian harta waris dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum.
Mediasi  harus  fleksibel  dan  responsif  terhadap  perubahan  social  yang  terjadi  di masyarakat.    Kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan, memahami perubahan nilai- nilai, mengelola kompleksitas, dan mengakomodasi perbedaan yang muncul dari perubahan ini menjadi kunci  keberhasilan mediasi  dalam  menyelesaikan  konflik  pembagain warisan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, seperti sengketa waris anak bawaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmi, A., DIANA, E. K. A. P., NUZUL, R., & Mahlil, A. (2021). Peran Penghulu sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution.
Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah , 9 (1), 304 – 310. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.11957
diana, E. K. A. P.,  Nuzul, R., & Mahlil, A. (2023).  Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa  Harta  Warisan  Di  Pengadilan  Agama  Payakumbuh. Ensiklopedia  of  Journal ,
6 (1), 304 – 310.
Fitrah,  R.  (2016). Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Warisan  Melalui  Majelis  Adat  Aceh  (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar) .
Herawati,  N.  (2011).  Implikasi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan  Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Perspektif , 16 (4), 227 – 235. https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85
Khairuddin, K. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah
Bara Aceh. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (2). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6472
Khin,  mushtofa al. (1971). al fiqh al manhaj . dar al qalam.
Kuwait,  fatwa ulama. (2002). Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah . Wuzarat Al Awqof Wa Al syu’un Al Islaiyyah .
Maradona,  A.,  Nawi,  S.,  &  Anzar,  A.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan. Journal  of  Lex  Generalis  (JLG) , 2 (1),  185 – 200. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317
Nasution,  A.  M.,  &  Pagar,  H.  (2018).  Implementasi  Fungsi  Mediasi  Dalam  Penyelesaian
Sengketa  Harta Warisan Di  Pengadilan  Agama  Kota  Medan  (Studi  Terhadap  Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law , 2 (1).
Ngadja,  R.,  &  Latupono,  B.  (2023).  Peran  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta
Warisan. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 57 – 76.
https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1552
Nurhalisah,  N.,  &  Lewa,  I.  (2021).  Peranan  Mediator  dalam  Penyelesaian  Sengketa
Kewarisan  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum . https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580
Rahman,  U.,  Idham,  Dalip,  M.,  Makmur,  &  Sewang,  A.  (2022).  Men  and  Women  in  the Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. Samarah , 6 (1), 156 – 175. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9094
S.A,  dwi rezki. (2010). mediasi pengadilan . PT Alumni.
Sabiq, S. (2008). fiqh Al Sunnah . Dar AL Fikr.
Sahabuddin, M. I., Salim, M., Sinilele, A., Islam, U., & Alauddin, N.  (2019). Problematika Praktek  Pembagian  Harta  Warisan  Menurut  Adat  Mandar. Alauddin  Law  Develompent (ALDEV) , 1 (3), 37 – 44.
SAPWAN,  S.  (2023). Mediasi  Sengketa  Waris  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Palopo  (Studi  Kasus Atas  Putusan  Nomor  664/PDT.  G/2018/PA-PLP) .  Institut  Agama  Islam  Negeri Palopo.
Saudu, F., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa 1B. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam .
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27957
Shabuni,  muhammad ali al. (1971). al mawa ris fi asy syari’ah al islamiyah . Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
Suyuthi,  jalaludin al. (1971). al asybah wa al nadzair . Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
Syarkun, S. (2019). menguasai ilmu faraidh . pustaka syarkun.
Wahyudani,  Z.,  &  Firdaus,  M.  (2022).  Faktor – Faktor  Perubahan  Sosial  Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia. Journal of Sharia Economics , 3 (1), 13 – 33. https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1450