## Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM)
Gracia Ravina Moselle S. gracia_ravina@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstract
In order to maintain the implementation of both the distribution and / or refund of revolving funds provided by LPDB - KUMKM to LPDB- KUMKM Partners, LPDB - KUMKM certainly requires guarantees that must be submitted by LPDB - KUMKM partners. This loan guarantee and / or financing can be in the form of material guarantee and / or immaterial guarantee. This material collateral can be in the form of, among others, movable objects, immovable objects, pawning deposits, etc. Meanwhile, this immaterial guarantee can be in the form of individual guarantees and / or corporate guarantees as stated in Article 13 Permenkop 4/2020. The purpose of this research is to analyze how the implementation of individual guarantees at LPDB - KUMKM. This study uses the juridical normative method using 2 (two) approaches, namely, the statutory approach and the conceptual approach. The conclusion of this thesis research is the emergence of various problems in the application of individual guarantees. The need for statutory regulations and internal regulations to further regulate individual guarantees.
Keywords: Contract; Agreement; Individual Guarantes.

## Abstrak
Demi menjaga terlaksananya baik itu penyaluran dan/atau pengembalian dana bergulir yang diberikan oleh LPDB – KUMKM kepada Mitra LPDB-KUMKM, maka LPDB – KUMKM tentu mensyaratkan adanya jaminan-jaminan yang wajib diserahkan oleh mitra LPDB – KUMKM. Penjaminan pinjaman dan/atau pembiayaan ini dapat berupa jaminan material dan/atau jaminan imaterial. Jaminan material ini dapat berupa, antara lain benda bergerak, benda tidak bergerak, gadai deposito, dll. Sedangkan jaminan imaterial ini dapat berupa jaminan perorangan dan/atau jaminan korporasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 13 Permenkop 4/2020. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis bagaimana penerapan jaminan perorangan pada LPDB – KUMKM. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu timbulnya berbagai problematika dalam penerapan jaminan perorangannya. Perlunya peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal untuk mengatur lebih lanjut mengenai jaminan perorangan.
Kata Kunci: Kontrak; Perjanjian; Jaminan Perorangan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
How to cite: Gracia Ravina Moselle S., ‘Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM)’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40126
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2228 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...

## Pendahuluan
Dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut KUMKM) sangat diperlukannya komitmen dari pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dalam pengambilan kebijakan. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM membentuk berbagai satuan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja KUMKM. Dalam rangka memaksimalkan perkembangan KUMKM, Kementrian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM) yang memiliki tugas antara lain memberikan pinjaman serta bentuk pembiayaan lain sesuai yang dibutuhkan KUMKM dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulirnya yang ditujukan untuk pembiayaan KUMKM. 1 LPDB-KUMKM ini sendiri dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2006 dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM. LPDB – KUMKM ini merupakan lembaga satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sesuai dengan bentuk dan fungsinya, LPDB – KUMKM bertugas melakukan pengelolaan dana bergulir yang bentuknya berupa pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM. 2
Mengenai regulasi penyaluran pinjaman dan pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM ini merujuk pada Peraturan Kementrian Koperasi dan
1 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “Sejarah LPDB – KUMKM ”, http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/ view&id=101, dikunjungi pada 9 September 2020.
2 ibid.
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya disebut Permenkop 4/2020). 3 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permenkop 4/2020, LPDB-KUMKM ini sendiri merupakan satuan organisasi non- eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4
Penyaluran dana bergulir oleh LPDB – KUMKM kepada Mitra merupakan dana yang bersumber dari uang negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa, pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada para pelaku usaha atau UMKM seringkali terdapat permasalahan yang timbul, salah satu diantaranya adalah KUMKM yang menjadi mitra, mengalami kemacetan dan atau bahkan berhenti melakukan pembayaran pinjaman atas pinjaman atau pembiayaan yang telah diperoleh dalam rangka membantu kegiatan usahanya. Sehinga LPDB – KUMKM bertanggungjawab terhadap pengembalian dana bergulir tersebut guna menghindari kerugian negara yang diakibatkan oleh Mitra LPDB – KUMKM yang tidak mengembalikan dana tersebut dalam bentuk Mitra LPDB – KUMKM mengalami macet atau tidak mampu bayar.
Kredit macet sendiri yang terjadi dapat disengaja maupun tidak disengaja.
Kredit macet yang tidak disengaja dapat dikarenakan beberapa faktor antara lain usaha debitur yang mengalami kemacetan/bangkrut dan/atau dapat disebabkan pula karena ditengah jalan debitur terkena musibah seperti sakit penyakit. Seringkali kemacetan- kemacetan ini dapat ditimbulkan karena unsur kesengajaan dari debitur yang “nakal.” Kemacetan yang disengaja ini salah satu contoh bahwa debitur tidak memiliki itikad baik dan memilih untuk menggunakan uangnya untuk keperluan usahanya dibandingkan memprioritaskan kewajibannya seperti yang sudah diperjanjikan. 5
3 Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Permenkop 4/2020)
4 ibid., Pasal 1 angka 2.
5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainny a (Salemba Empat Jakarta 2011).[123-124].

## 2230 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
Demi menjaga terlaksananya baik itu penyaluran dan/atau pengembalian dana bergulir yang diberikan oleh LPDB – KUMKM kepada Mitra LPDB-KUMKM, maka LPDB – KUMKM memiliki mekanisme dan prosedur melalui dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh mitra sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Salah satu upaya dalam memastikan pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM terhadap mitra LPDB-KUMKM, maka tentu adapun jaminan-jaminan yang wajib diserahkan oleh mitra LPDB – KUMKM yang melakukan pinjaman kepada LPDB – KUMKM dengan nilai pinjaman dan jangka waktu yang disepakati. 6
Dalam rangka mengurangi risiko kerugian yang atas pemberian pinjaman/ pembiayaan yang diterima oleh mitra LPDB – KUMKM, maka dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan mitra LPDB – KUMKM untuk melunasi pinjaman/pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan diperjanjikan. Salah bentuk keyakinan akan adanya pengembalian pinjaman/pembiayaan tersebut, adalah dengan adanya jaminan yakni jaminan tersebut mempunyai fungsi untuk melancarkan dan mengamankan pemberian pinjaman, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada LPDB-KUMKM untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari barang- barang jaminan tersebut, apabila mitra LPDB – KUMKM ingkar janji (wanprestasi).
Jaminan yang dimaksudkan ini yaitu suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dimana debitur memberikan janji sejumlah harta kekayaannya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan mengalami kemacetan pembayaran utang si debitur. 7
Penjaminan pinjaman dan/atau pembiayaan ini dapat berupa jaminan material dan/atau jaminan imaterial. Jaminan material ini dapat berupa, antara lain benda bergerak, benda tidak bergerak, gadai deposito, surat berharga, kontrak kerja, surat kredit berdokumen dalam negeri, tagihan yang meliputi piutang lancar, dan/ atau persediaan barang. Sedangkan jaminan imaterial ini dapat berupa jaminan perorangan dan/atau jaminan korporasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal
6 ibid.
7 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Rineka Cipta Jakarta 2018).[75].
13 Permenkop 4/2020. 8 Secara khusus dalam LPDB – KUMKM sendiri telah diatur mengenai ketentuan pinjaman/pembiayaan di dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 (yang selanjutnya disebut PERDIREKSI 36/2010).
Dalam BAB IV Pasal 5 PERDIREKSI 36/2010 diatur bahwa salah satu ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB – KUMKM kepada Koperasi yaitu menyerahkan kolateral berupa material dan/atau immaterial. 9
Selain jaminan kebendaan yang disebutkan diatas adapun jaminan perorangan yang juga biasa disebut dengan istilah “borgtocht” adalah jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor yang bersangkutan dalam hal ini mitra LPDB – KUMKM  yang bersangkutan melalukan ingkar janji/wanprestasi. 10 Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah Penanggungan Utang yang diatur dalam buku ke – III Pasal 1820 – 1850 BW. Jaminan tersebut menimbukan hubungan langsung pada perorangan tertentu, dan dapat dipertahankan terhadap debitor pada umumnya.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan ini digunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini. Tipe penelitian hukum ini merupakan cara yang paling sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. 11 Sehingga diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan suatu pemahaman terkait pemberian jaminan perorangan oleh mitra LPDB – KUMKM.
8 Pasal 13 Permenkop 4 /2020.
9 Pasal 5 Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010.
10 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan (Liberty Offset Yogyakarta 2001).[83].
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group Jakarta 2005).[97].

## 2232 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
Selain itu, dalam penulisan ini digunakan 2 (dua) pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 12 Sedangkan untuk pendekatan konseptual yakni penulis akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. 13 Dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) pendekatan ini karena dalam pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sangkut pautnya dengan isu hukum yang dengan dihadapi. Selain itu, pendekatan konseptual ini diangkat dari pandangan-pandangan serta doktrin-dotrin yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan sebuah isu hukum yang dihadapi. 14

## Pengertian Perjanjian Penanggungan ( Borgtocht )
Adanya pemberian jaminan kepada kreditur ini merupakan bentuk upaya perlindungan dan untuk kepentingan kreditur tersebut harus diadakannya perjanjian khusus yang dimana perjanjian khusus tersebut sifatnya accessoir dari perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) yang diadakan antara debitur dengan kreditur. Menanggapi bahwa pentingnya jaminan ini bagi kreditur atas pemberian pinjaman ini merupakan bentuk upaya antisipasi risiko terjadinya kredit bermasalah yang bisa saja timbul dalam saat pelaksanaan perjanjian kreditu tersebut. 15
Seperti yang diketahui bahwa segala benda yang dimiliki seseorang yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dapat menjadi jaminan bagi segala perikatan seseorang yang berhutang tersebut (Pasal 1131 BW). 16 Namun, jaminan yang sifatnya umum ini sering dirasa tidak cukup dan kurang aman untuk dijadikan
12 ibid. 13 ibid. [138].
14 Saifulanam and Partners, “Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) Dalam Penelitian Hukum”, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach- dalam-penelitian-hukum/, (Saifulanam and Partners 2017) dikunjungi pada 25 Oktober 2020.
15 Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (Citra Aditya Bakti Bandung 2005).[208].
16 Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW).
jaminan sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa segala kekayaan debitur suatu waktu akan habis, mengingat bahwa jaminan secara umum ini dapat dimiliki oleh semua kreditur, sehingga adanya kemungkinan bahwa ada kreditur yang tidak mendapatkan bagiannya. Oleh karena hal tersebut, kreditur meminta kepada debitur untuk memberikan jaminan khusus yang dapat berupa jaminan kebendaan dan bisa juga berupa jaminan perorangan. Jaminan perorangan inilah yang dinamakan penanggungan utang (Borgtocht). 17
Selain jaminan yang bersifat kebendaan, terdapat pula jaminan yang bersifat perorangan. Dalam hal ini, jaminan penanggungan tergolong jaminan perorangan yang sangat sering terjadi dalam praktek lembaga pembiayaan. Perjanjian penanggungan diatur dalam Pasal 1820 – 1850 BW. Perjanjian penanggungan berdasarkan Pasal 1820 BW 18 ialah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala si berutang itu wanprestasi. Pada dasarnya jaminan penanggungan ini merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang perorangan. 19
Dahulu penanggungan ini digunakan menanggung untuk memenuhi pertanggungan orang lain yang diperuntukkan kepada seseorang dengan dasar persahabatan tanpa adanya suatu kepentingan tertentu. Namun seiring berkembangnya jaman, penangunggan yang didasari atas persahabatan ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini dikarenakan perkembangan kebutuhan atas dunia kredit atau pinjam-meminjam meningkan seiring berkembangnya dunia industri dan ekonomi. Sehingga dasar dari pemberian penanggungan ini diperketat dan diatur secara khusus mengenai mekanisme pemberian penanggungan secara formal. 20
Alasan diadakannya perjanjian penanggungan ini karena si penanggung dinilai memiliki kesamaan kepentingan ekonomi baik secara langsung maupun
17 Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti Bandung 2014) . [163]. 18 Pasal 1820 BW.
19 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia (Liberty Offset Yogyakarta 2007).[81].
20 Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemayun, ‘Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur’ (2014) Vol. 02 No. 05 Jurnal Udhayana Kertha Semaya.

## 2234 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
tidak langsung. Seperti contohnya saja si penanggung ini posisinya sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak di perusahaan, sehingga secara pribadi ikut menjaminkan utang perusahaan tersebut. 21
Namun di penanggung tidak dapat mengikatkan diri lebih daripada perikatan- perikatan yang diadakan si berutang. Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian dari utang atau syarat-syarat yang kurang. Namun ketika penanggungan ini diadakan melebihi dari jumlah utangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, perikatan itu tidak batal tetapi ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya. Hal ini telah diatur dapat Pasal 1822 BW, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari sifatnya penanggungan yang bersifat accessoir, yang sifatnya “mengabdi” kepada suatu perjanjian pokok yang tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang terbit oleh perjanjian pokok tersebut. 22

## Karakteristik Perjanjian Penanggungan
Jaminan Perorangan dalam BW merupakan jaminan penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820 BW. Perjanjian penanggungan berdasarkan Pasal 1820 BW ialah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala si berutang itu wanprestasi. Tujuan penanggungan ini ialah memberikan jaminan bagi pemenuhan pembayaran utang dalam perjanjian pokok. Sehingga penanggungan ini selalu terikat dengan perjanjian pokok yang sifatnya accessoir. 23
Perjanjian penanggungan ini merupakan perjanjian jaminan antara Kreditur dengan pihak ketiga melahirkan hak jaminan perorangan. Perjanjian jaminan perorangan ini merupakan hak relatif yang haknya hanya dapat dipertahankan oleh orang-orang atau pihak yang tercantum dalam perjanjian. 24
21 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Rajawali Pers Jakarta 2004).
[219]. 22 Subekti, Op.Cit. [165].
23 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit. [81].
24 Niken Prasetyawati, et. al. ,‘Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang’ (2015) Vol 8 No. 1 Jurnal Sosial Humaniora.[129].
Karakteristik dari perjanjian perorangan/penanggungan ini dapat disimpulkan bersifat accessoir, yang artinya tidak adanya penanggungan apabila tidak adanya perjanjian jaminan pokok yang sah. Selain itu, besarnya prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian penanggungan tidak akan lebih besar dari perjanjian jaminan pokoknya. 25
Dilihat dari sifatnya, jaminan penanggungan dikelompokkan pada jaminan yang bersifat perorangan, ialah adanya pihak ketiga yang menjamin pemenuhan utang apabila debitur wanprestasi/ingkar janji. Bentuk dari jaminan penanggungan berdasarkan ketentuan Undang-undang sifatnya bebas, dimana ia tidak terikat oleh bentuk tertentu yang artinya dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dituangkan dalam akta. Namun dalam praktik terjadi bahwa bentuk perjanjian penanggungan ini dibuat dalam bentuk secara tertulis maupun Akta Notaris demi kepentingan pembuktian di Pengadilan. 26
Perjanjian penanggungan ini pada umumnya merupakan perjanjian yang sepihak, namun dapat dikecualikan apabila si berutang menjanjikan suatu prestasi sehingga keinginan prestasinya datang dari kedua belah pihak. 27 Berdasar pada Pasal 1823 BW yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengajukan dirinya sebagai penanggung tanpa dimintakan oleh berbagai pihak atau oleh orang untuk siapa ia mengikatkan dirinya, bahkan tanpa diketahui oleh orang tersebut. Selain itu, seseorang dapat pula menjadi penanggung bukan hanya kepada debitur utama melainkan untuk si penanggung debitur utama tersebut. Orang inilah yang dinamakan sub-penanggungan dalam praktek penanggungan utang. 28
Penanggungan utang harus dinyatakan secara tegas dan tidak boleh di duga-duga, tidak boleh diperluas melebihi ketentuan-ketentuan awal ketika mengadakannya (Pasal 1824 BW). Ketentuan harus dinyatakan secara tegas ini tidak mengandung arti bahwa penanggungan harus diadakan secara tertulis.
25 ibid.
26 ibid. [83].
27 Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, Op.Cit. [83].
28 Subekti, Op.Cit. [165].

## 2236 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
Penanggungan ini boleh diadakan secara lisan namun sudah menjadi beban kreditur untuk membuktikan segala kesanggungan di penanggung. Karena Pasal 1824 BW menyatakan bahwa kewajiban si penanggung ini tidaklah boleh diperluas melebihi apa yang menjadi kesanggupannya. 29
Penanggungan ini tidak dibatasi oleh perjanjian pokoknya melainkan meliputi segala akibat dari utang-utangnya bahkan sampai biaya-biaya gugatan yang timbul dan diajukan terhadap si berutang serta terhitung pula segala bentuk biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan tentang hal itu (Pasal 1825 BW). Dalam ketentuan ini, segala kewajiban maksimal dilimpahkan kepada si penanggung utang yaitu segala bentuk pengeluaran debitur ditambah lagi (apabila jadi perkara) segala bentuk pengeluaran dari biaya-biaya perkara dan ditambahkan lagi biaya-biaya peringatan kepada si penanggung dan lain sebagainya sampai pada saat si penanggung melakukan seluruh kewajibannya. 30
Mengenai peralihan ahli waris, segala perikatan-perikatan para penanggung ini akan beralih kepada ahli warisnya. Seperti yang telah diajarkan dalam hukum waris bahwa ahli waris akan mewarisi seluruh aktiva dan pasiva si pewaris. Sehingga segala kewajiban untuk menanggung utang oleh si penanggung ini akan turun pula ke ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1826 BW. 31
Seorang Debitur yang diberikan kewajiban untuk memberikan si penanggung, haruslah orang yang cakap dalam mengikatkan dirinya dalam perikatan serta untuk memenuhi kewajibannya. Adapun seorang penanggung tersebut harus berdomisili di Indonesia (Pasal 1827 BW). Kewajiban yang harus dilakukan Debitur untuk mengajukan seorang penanggung ini harus sesuai, apabila tidak maka si penanggung dapat dinyatakan tidak ada. 32
Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si kreditur, secara sukarela maupun atas Putusan hakim kemudian tidak mampu, maka langkah selanjutnya
29 ibid. [166]. 30 ibid. 31 ibid.
32 Atik Indriyani, ‘Aspek Hukum Personal Guaranty’ (2006) Jurnal Hukum Prioris Vol. 1 No. 1.[29-30].
harus diangkat penanggung baru (Pasal 1829 BW). Maksud dari ketentuan pasal tersebut yaitu ketika keadaan apabila si penanggung jatuh pailit. Tentu jika terjadinya kepailitan setelah penanggung tersebut dituntut kewajibannya oleh kreditur, maka itu merupakan diluar tanggungan debitur dan juga tidak boleh seorang Hakim memerintahkan pemberian penanggung yang baru. 33
Pasal 1830 BW merupakan ketentuan terakhir dari Bab yang mengatur tentang penanggungan utang. Dalam ketentuan Pasal ini diatur bahwa seseorang yang diwajibkan oleh undang-undang atau pun dinyatakan melalui Putusan hakim untuk mewajibkan memberian seorang penanggung, dapat menjaminkan hipotek atau gadai apabila tidak dapat menemukan seorang penanggung atas utangnya. 34

## Akibat Hukum yang Terjadi Antara Penjamin dengan Debitur
Perjanjian penanggungan ini menimbulkan akibat-akibat hukum antara penanggung dan kreditur yang berupa hak-hak serta kewajiban yang harus dipatuhi. Meskipun dalam perjanjian penanggungan sepertinya hanya membebankan kewajiban-kewajiban penanggung untuk melunasi utang, namun dalam hubungan hukum inipun juga menimbulkan hak-hak bagi penanggung. Hak-hak yang diberikan penanggung ini diatur oleh Undang-undang yang merupakan bentuk perlindungan penanggung atas tindakan dari kreditur yang terlalu memberatkan debitur. 35
Berikut hak-hak yang diberikan penanggung yang diatur oleh Undang- undang, sebagai berikut: 36
1.  Hak untuk menuntut lebih dahulu
Manakala ketika debitur wanprestasi, penanggung dapat menuntut dalam pembayaran utang tersebut yang lebih dahulu disita dan dijual adalah harga benda debitur. Sehingga penanggung akan dianggap borg ketika harta benda debitur tidak cukup untuk pemenuhan utang.
33 Subekti, Op. Cit., [166-167].
34 ibid. [167].
35 Sri Soedewi Mascjchoen, Sofwan, Op.Cit. [91].
36 ibid.

## Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
2.  Hak untuk membagi utang
Jika didalam perjanjian penanggungan yang terjadi terdapat beberapa penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang debitur yang sama, maka mereka masing-masing terikat atas seluruh utangnya (Pasal 1836 BW). Namun di dalam Pasal 1837 BW mengatur bahwa masing-masing penanggung memiliki hak untuk membagi utangnya pada saat digugat dalam hal pemenuhan utang. Maka dalam hal ini Kreditur yang terlebih dahulu membagi piutangnya untuk bagian-bagian dari para penanggung. 37

## 3.  Hak untuk mengajukan tangkisan
Penanggung memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur terhadap kreditur, namun kecuali tangkisan yang bersifat pribadi. Hak ini lahir dari perjanjian penanggungan itu sendiri dan hak ini lahir karena sifat perjanjian penanggungan yang accessoir maka pada dasarnya si penanggung memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dipakai oleh debitur terhadap kreditur yang lahir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang timbul akibat dari perjanjian penanggungan ini misalnya perjanjian tersebut lahir dari kesesatan, jika perjanjian tersebut dibuatnya dengan syarat atau dibuat dengan ketentuan waktu. 38
4.  Hak untuk diberhentikan sebagai penanggung karena terhalang melakukan suatu subrogasi akibat kesalahan yang dilakukan debitur
Menurut Pasal 1848 BW, si penanggung memiliki hal untuk diberhentikan sebagai penanggung jika posisinya terhalang atau bahkan tidak dapat lagi melakukan hak-haknya, hipoteknya, dan hak-hak utama dari kreditur. Hak ini lahir sebagai akibat adanya ketentuan bahwa bagi penanggung yang telah membayar, karena hukum akan menggantikan semua hak-hak kreditur terhadap debitur. Namun jika hal ini tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan dari kreditur sendiri, maka akibatnya adalah penanggung akan diberhentikan sebagai penganggung dan perjanjian penanggungan tersebut gugur. 39
37 Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, Op.Cit. [93-93]. 38 ibid. [95].
39 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit. [95-96].

## Akibat Hukum yang Terjadi antara Penjamin dengan Debitur
Hubungan serta akibat hukum yang timbul antara penanggung dengan debitur dalam hal perjanjian penanggungan adalah adanya hak regres dan subrogasi dari penanggung. Hak regres ini yaitu hak untuk menuntut kembali. Jadi jika si penanggung telah membayarkan utang dari debitur, maka ia akan mendapat hak untuk menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur. Hak regres ini sendiri ada sekalipun tidak dicantumkan secara khusus dalam akta penanggungan ataupun bukti lainnya.  Hak regres itu lahir setelah penanggung membayarkan utang debitur secara sukarela maupun atas dasar keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1839 ayat (4) BW menyatakan bahwa hak regres ini dilakukan baik mengenai utang pokok debitur, bunga-bunga maupun segala biaya yang timbul. Jadi, si penanggung ini juga memiliki hak menuntut penggantian kerugian jika ada alasan yang jelas.
Terdapat 2 (dua) macam hak menuntut kembali yang diatur oleh BW yaitu sebagai berikut: yang Pertama, diatur dalam Pasal 1839 BW bahwa si penanggung memiliki hak regres yang merupakan haknya sendiri terhadap debitur. Sedangkan yang Kedua, si penanggung yang telah membayar itu karena hukum bertindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap si debitur.
Menggantikan hak-hak kreditur yang terjadi karena subrogasi (Pasal 1840 BW). 40
Pada hak regres yang merupakan hak si penanggung sendiri ini si penanggung dapat menuntut tidak hanya seluruh pembayaran utang yang telah dibayarkan  namun terhadap biaya-biaya lainnya yang timbul akibat perjanjian tersebut. 41 Sedangkan si penanggung yang menggantikan hak-hak kreditur karena subrogasi, memperoleh hak-hak kreditur terhadap si berhutang, termasuk pada jaminan-jaminan accessoir yang melekat pada hak kreditur yang digantinya. Misalnya saja sebagai contoh jika utang pokok tersebut dijaminkan dengan hipotek maka si penanggung juga memperoleh hak hipotek yang melekat pada utang tersebut.
40 Trisadini Prasastinah Usanti, dan Leonora Bakarbessy, Buku Refrensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2014).[148].
41 Susanti,  ‘Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (borgtocht ) di Belanda’ (2018) Vol. 6 No. 3 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

## 2240 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
Subrogasi sendiri terjadi akibat si pihak ketika telah melakukan pembayaran kepada si kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur yang memiliki utang dari pihak ketiga. Jadi si pihak ketika ini menggantikan kedudukan kreditur yang lama untuk menjadi kreditur yang baru terhadap debitur. 42
Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 BW. 43
Problematika yang Timbul dalam Penerapan Jaminan Perorangan dalam Perjanjian Antara Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Debiturnya
Berdasarkan hasil penelitian di LPDB – KUMKM, ditemukan beberapa problematika yang timbul dalam praktik perjanjian Jaminan Perorangan, yaitu antara lain:
1.  Kurangnya peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Internal LPDB – KUMKM yang mengatur terkait penerapan jaminan perorangan ini. Sehingga dalam penerapan jaminan perorangan dalam LPDB – KUMKM dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan pada umumnya yang diatur didalam BW maupun peraturan perundang-undangan terkait penjaminan;
2.  Jaminan perorangan hanya menimbulkan hak perorangan sehingga hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan berkedudukan sebagai kreditur preferen;
3.   Sulit untuk membuktikan sejauh apa harta kekayaan si penanggung untuk dilakukannya pelunasan utang Debitur;
4.  Si penanggung masih memiliki kebebasan dalam memindahtangankan harta- harta pribadinya;
5.  Si penanggung seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari suami/isteri;
6.  Eksekusi harta benda harus melalui gugatan terlebih dahulu apabila si penanggung menolak untuk membayar/menyerahkan hartanya. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, proses yang panjang, serta biaya yang tidak sedikit.
42 Ni Komang Nopitayuni, ‘Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelematan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi’ (2017) Vol 5 No. 5 Jurnal Udayana Kertha Semaya.
43 Diana Kusumasari, “Permasalahan Cessie dan Subrogasi”, https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ulasan/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi/ dikunjungi pada 28 Januari 2021.
Upaya Penyelesaian Problematika dalam Penerapan Jaminan Perorangan dalam Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir – Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dalam melakukan upaya penanggulangan problematika yang terjadi dalam praktik perjanjian antara LPDB – KUMKM dengan Mitranya itu sendiri telah diatur dalam Bagian keduabelas Permenkop 4/2020 dengan judul “Penyehatan dan Penyelamatan.” Dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam hal kondisi Mitra mengalami penurunan kemampuan usaha dan/atau terdampak bencana yang menyebabkan Mitra tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian Pinjaman/Pembiayaan, maka LPDB – KUMKM dapat melakukan upaya penyehatan. Upaya penyehatan ini meliputi tindakan berupa penurunan jasa layanan; perpanjangan jangka waktu; keringanan tunggakan jasa; keringanan denda; penambahan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan; dan/atau penundaan pengembalian pokok dan/atau jasa.
Sedangkan berdasarkan Pasal 23 Permenkop 4/2020 bahwa dalam hal LPDB – KUMKM telah melakukan penagihan maksimal dan Mitra tidak mampu melakukan pembayaran pengembalian pinjaman/pembiayaan tersebut maka LPDB – KUMKM dapat melakukan upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan yang dimaksud ini dilakukan melalui eksekusi jaminan dan/atau penyerahan pengurusan piutang negara kepada instansi pemerintah yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi antara LPDB – KUMKM dengan Mitra yang bermasalah ini belum diatur secara jelas dalam peraturan dalam LPDB – KUMKM ini sendiri, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut LPDB – KUMKM menjalankan sesuai dengan proses penyelesaian kredit macet pada umumnya sebagaimana yang biasa pula dilakukan dalam praktik perbankan.
Selanjutnya, apabila upaya-upaya penagihan maksimal telah dilakukan oleh LPDB – KUMKM maka langkah selanjutnya akan dilakukannya eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sebagai berikut:

## Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
a. Gugatan melalui Pengadilan Negeri
Berdasarkan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berwenang mengadili sengketa perdata ini yaitu dalam lingkungan kewenangan peradilan umum. Sehingga dalam hal mengadili sengketa wanprestasi yang dilakukan Mitra terhadap LPDB – KUMKM yaitu Pengadilan Negeri. 44 Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan 2 (dua) cara yaitu:
1.  LPDB – KUMKM dapat menggugat Mitra atas dasar wanprestasi;
2.  LPDB – KUMKM dapat meminta penetapan eksekusi terhadap jaminan- jaminan yang telah diikat secara sempurna.
b. Penagihan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)
Sebelum dijabarkan mengenai tahapan penagihan melalui KPKNL, perlu diketahui bahwa Piutang Negara itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Negara Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yaitu “Jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan lainnya.” Dana yang digulirkan dari LPDB – KUMKM kepada Mitranya merupakan dana yang bersumber dari keuangan negara, sehingga dana tersebut dapat dikategorikan sebagai piutang negara.
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Permenkop 4/2020 mengatur bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan LPDB – KUMKM terhadap Mitranya yang tidak melakukan pembayaran utangnya dapat dilakukan melalui penyerahan pengurusan piutang negara kepada instansi pemerintah yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Prosedur penagihan melalui KPKNL ini sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27 tahun 2016 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Lelang
44 Yahya  Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Sinar Grafika 2006).[181-182].
(yang selanjutnya disebut Permenkeu 27/2016) memiliki tahapan sebagai berikut: 45
1.  Mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Kepala KPKNL yang posisinya merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negera (DJKN) pada Kementrian Keuangan. Kemudian KPKNL melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan berkas-berkas perihal perjanjian pinjaman/pembiayaan oleh LPDB – KUMKM dengan Mitranya,
Sertifikat  penjaminan,  Bukti-bukti  rincian  utang  Mitra,  bukti  peringatan wanprestasi, dll. Kemudian setelah berkas tersebut telah lengkap maka KPKNL akan melakukan penetapan jadwal lelang secara tertulis. (Pasal 11 ayat (1) Permenkeu 27/2016).
2.  LPDB – KUMKM melakukan pemberitahuan lelang kepada Mitra yang bermasalah tersebut. Dalam hal pemberitahuan ini, dibedakan antara pelelangan benda bergerak dengan pelelangan benda tidak bergerak. Apabila barang yang akan dilelang ini merupakan benda tidak bergerak atau benda tidak bergerak yang dijual bersamaan dengan benda bergerak maka pengumuman akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, berjarak 15 (lima belas) hari (Pasal 54 ayat (1) Permenkeu 27/2016). Namun jika benda yang hendak dilelang merupakan benda bergerak, maka pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang (Pasal 54 ayat (2) Permenkeu 27/2016).
3.  Dalam rangka melaksanakan pelelangan, Pejabat lelang dapat dibantu oleh pemandu lelang yang berasal dari pegawai DKJN atau dari luar pegawai DKJN (Pasal 63 Permenkeu 27/2016).
Pada umumnya, praktik penyelesaian kredit yang bermasalah oleh Pengadilan
Negeri dan/atau KPKNL ini difokuskan pada penyelesaian melalui jaminan kebendaan saja karena penyelesaian jaminan yang bersifat kebendaan ini lebih mudah dan cepat dalam melakukan penjualan lelang. Sedangkan penyelesaian dari
45 Peraturan Menteri Keuangan No. 27 tahun 2016 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu 27/2016).

## 2244 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
pihak LPDB – KUMKM terkait Jaminan Perorangan apabila si penanggung tidak memiliki itikad baik dalam melakukan penyelesaian kewajibannya ini maka LPDB – KUMKM melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan investigasi terhadap harta kekayaan si penanggung yang digunakan untuk melunasi pembayaran utang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti kendaraan, deposito, dan lain-lainnya.
b. Melakukan pencairan bukti kepemilikan atas harta kekayaan penanggung tersebut melalui lembaga terkait guna memperlancar proses pelaksanaan eksekusi.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Terdapat berbagai problematika yang timbul dari penerapan jaminan perorangan yaitu; Kurangnya peraturan perundang – undangan maupun Peraturan Internal LPDB – KUMKM yang mengatur terkait penerapan jaminan perorangan ini; Jaminan perorangan hanya menimbulkan hak perorangan sehingga hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren; sulit untuk membuktikan sejauh apa harta kekayaan si penanggung untuk dilakukannya pelunasan utang Debitur; si penanggung masih memiliki kebebasan dalam memindahtangankan harta-harta pribadinya; si penanggung seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari suami/isteri; Eksekusi harta benda harus melalui gugatan terlebih dahulu apabila si penanggung menolak untuk membayar/menyerahkan hartanya. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, proses yang panjang, serta biaya yang tidak sedikit.
2.  Adapun upaya penyelesaian dari problematika tersebut yaitu diatur dalam Pasal 23 Permenkop 4/2020 bahwa dalam hal LPDB – KUMKM telah melakukan penagihan maksimal dan Mitra tidak mampu melakukan pembayaran pengembalian pinjaman/pembiayaan tersebut maka LPDB – KUMKM dapat melakukan upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan yang dimaksud ini
dilakukan melalui eksekusi jaminan dan/atau penyerahan pengurusan piutang negara kepada instansi pemerintah yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penagihan maksimal telah dilakukan maka dapat dilakukannya eksekusi jaminan melalui gugatan di Pengadilan dan penagihan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL).

## Daftar Bacaan

## Buku
Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (Citra Aditya Bakti Bandung 2005).
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Rineka Cipta Jakarta 2018).
H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Rajawali Pers Jakarta 2004).
Kasmir , Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Salemba Empat Jakarta 2011).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group Jakarta 2005).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan (Liberty Offset Yogyakarta 2001).
Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti Bandung 2014).
Trisadini Prasastinah Usanti, dan Leonora Bakarbessy, Buku Refrensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2014).
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Sinar Grafika 2006).

## Jurnal
Atik Indriyani, ‘Aspek Hukum Personal Guaranty’ (2006) Vol. 1 No. 1 Jurnal Hukum Prioris.
Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemayun, ‘Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur’ (2014) Vol. 02 No. 05 Jurnal Udhayana Kertha Semaya.

## 2246 Gracia Ravina: Penerapan Jaminan Perorangan...
Niken Prasetyawati, et. al.,‘Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungn Hukum Bagi Pemilik Piutang’ (2015) Vol 8 No. 1 Jurnal Sosial Humaniora.
Ni Komang Nopitayuni, ‘Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelematan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi’ (2017) Vol 5 No. 5 Jurnal Udayana Kertha Semaya.
Susanti, ‘Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (borgtocht) di Belanda’ (2018) Vol. 6 No. 3 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

## Laman
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “Sejarah LPDB – KUMKM”, http://blu.djpbn.kemenkeu. go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=101 dikunjungi pada 9 September 2020.
Saifulanam and Partners, “Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) Dalam Penelitian Hukum”, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang- undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/, (Saifulanam and Partners 2017) dikunjungi pada 25 Oktober 2020.
Diana Kusumasari, “Permasalahan Cessie dan Subrogasi”, https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3400/permasalahan-cessie-dan- subrogasi/ dikunjungi pada 28 Januari 2021.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (BW).
Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Permenkop 4/2020).
Peraturan Menteri Keuangan No. 27 tahun 2016 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu 27/2016).
Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010.