## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5802.447-454

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Made Adityaswara Amerta Yoga S, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia Email:

## ABSTRAK
Globalisasi telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan  ekonomi.  Namun  sejauh  ini,  praktik  lalu  lintas  tidak  perlu  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Peningkatan intensitas di dalam rumah tidak hanya meningkatkan dinamika kehidupan, tetapi juga  intensitas konflik antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum preskriptif, pendekatan hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan  pendekatan konseptual yang mengkaji bahan pustaka berupa teori, pendapat ahli  hukum dan  lain-lain, serta hasilnya. . Penelitian telah  menunjukkan  bahwa posisi  dan  fungsi  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  perceraian  adalah  untuk  mengontrol  proses  dan memastikan  aturan  dasar  kasus,  dan  mediasi  membawa  struktur  dan  dinamisme  negosiasiMediasi  memiliki kekuatan  untuk  memelihara  dan  memelihara  struktur  dan  momentum  perundingan,  memberikan  kesempatan kepada para pihak untuk berbicara dan berunding untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakhiri proses ketika mediasi tidak lagi produktif. Proses mediasi seringkali terbukti sangat sulit bagi para pihak untuk berbicara secara terbuka.  Mereka  mematuhi  prinsip-prinsip  yang  ketat  dan  ketat, terutama  dalam  negosiasi  mereka,  dan  fungsi perantara  mereka  berfungsi  sebagai  katalis,  pendidik,  penerjemah,  sumber  daya,  pembawa  berita  buruk,  agen realitas, dan  kambing hitam.
Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ABSTRACT
The  current  of  globalization  has  affected  the  life  of  the  Indonesian  nation,  especially  in  the  field  of  law  and economics. However, so far, it has not become a necessity for community traffic practices. Increasing intensity in the family, not only gives rise to higher and higher life dynamics, but will also increase the intensity of conflicts between husband and  wife. This research method uses a normative type of legal research, namely by taking a statutory  approach  that  examines  applicable  laws  and  regulations  and  takes  a  conceptual  approach,  namely examining literature materials in the form of theories, opinions of legal experts, and others related to the problem. The results of the study said that the position and function of Mediation in the settlement of divorce disputes, is to control the process and affirm the basic rules in this case Mediation is authorized to control the mediation process from beginning to end and facilitate the meeting of the parties and assist the parties in conducting negotiations, as  well  as  Mediation  maintains  the  structure  and  momentum  in  negotiations.  Mediation  has  the  authority  to maintain and maintain the structure and momentum in negotiations, where the parties are given the opportunity to  conduct  talks  and  bargain  in  resolving  disputes  and  ending  the  process  when  the  mediation  is  no  longer productive, in the mediation process it is often found that the parties are very difficult to discuss openly. They adhere to strict and rigid principles, especially during negotiations, and their mediation function is as catalysts, educators, translators, resource persons, bad news anchors, agents of reality, and scapegoats. Keywords : Mediation, Disputes, Divorce, Domestic Violence.

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Globalisasi  telah  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia, khususnya  dalam  bidang  hukum.  Setiap  saat,  kehidupan  hukum  di  Indonesia  memaksa  kita  untuk terbiasa dengan nilai-nilai baru yang sebelumnya tidak kita kenal. Namun sejauh ini, praktik lalu lintas tidak  perlu  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Peningkatan  intensitas  komunitas  tidak  hanya  mengarah pada  dinamika  yang  lebih  tinggi,  tetapi  juga    meningkatkan  intensitas  konflik  antar  komunitas.
(Nurnaningsi Amriani, 2011: 1-2)
Bhineka  Tunggal  Ika  sebagai  semboyan  bagi  warga  negara  Indonesia  mengambil  bentuk  yang sangat konkrit dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat peluh anak bangsa, penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang melalui proses yang panjang, menambah tarik ulur berbagai aspirasi golongan, agama bahkan bangsa. minat.  Apalagi  wilayah  perkawinan  ini  merupakan  bagian    yang  sangat  sensitif  dari  hukum  karena sifatnya yang sakral dan banyaknya ajaran agama yang mengaturnya, sehingga menimbulkan banyak kendala dalam pembentukan hukum perkawinan. Negara hidup berdampingan  dengan semua ciri khas identitas  nasional.  Indonesia  adalah  tempat  yang  tepat  untuk  menjelaskan  konvergensi  keragaman agama dunia, terlepas dari kondisi kebangsaan, etnis, dan ras yang sangat beragam. (Ahmad Trabi Kali, 2013:95) Pilar pembangunan  Indonesia terletak pada berbagai industri yang berkembang. Dalam sistem hukum  Indonesia, segala bentuk praktik hukum harus berpedoman pada ideologi nasional Indonesia, yaitu  prinsip-prinsip    Pancasila  dan  tujuan  bangsa  Indonesia  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Cita-cita mulia ini secara mendasar selalu dicita-citakan oleh semua pasangan yang menikah, dengan dukungan doa baik dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar. Semua pernikahan pasti akan bubar atau bubar pada suatu saat. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebuah pernikahan dapat hancur jika: b) Perceraian c) putusan pengadilan.
Belakangan, ketika hubungan hukum antara para pihak mulai muncul, kemungkinan perselisihan di  antara  para  pihak  terbuka.  Penyelesaian  sengketa  tersedia  melalui  prosedur  yudisial  dan  di  luar pengadilan.  Peradilan  diperkirakan  tidak  akan  mampu  memenuhi  tuntutan  masyarakat  yang  semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada fakta lokal. Penyelesaian sengketa yudisial dianggap terlalu kompleks, memakan waktu  dan tidak efisien bagi mereka yang menghargai efisiensi dan efektivitas. Prinsip  keadilan  sederhana,  cepat,  dan  murah  masih  menjadi  slogan  kosong.  (Yahiya  Halahup, 1997:155)
Kekerasan dalam rumah tangga (sering disingkat kekerasan dalam rumah tangga) adalah salah satu penyebab perceraian  yang paling umum  di masyarakat. Pada akhirnya,  korban akan  melapor ke pihak berwajib dan pengadilan akan mengeluarkan surat cerai. Namun sebenarnya masih banyak lagi kasus  KDRT  yang  belum  terselesaikan,  dengan  korban  memilih  bungkam  untuk  melindungi keluarganya.  Disinilah  peran  mediasi  menjadi  sangat  penting.  Selain  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa,  mediasi  sebenarnya  merupakan  media  untuk  berkomunikasi    lebih  keras  dan    tanpa  takut salah paham. Banyak sengketa rumah tangga yang bersumber dari kesalahpahaman.
Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui prosedur di luar pengadilan selama ini belum meluas. Hal ini terlihat dari  antara suami  istri, dimana kontrak memuat  ketentuan arbitrase, mediasi, dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.Ada  kesepakatan  untuk  tidak  dicantumkan.  Penyelesaian  sengketa, baik  melalui  pengadilan  atau  arbitrase,  bersifat  formal  dan  memaksa,    dengan  memperhatikan  sifat sengketa dan dasar haknya, dan hal itu dilakukan.
Dalam  hal  ini,  para  pihak  yang  menyelesaikan    sengketa  perceraian  harus  melalui  prosedur penutupan perkara berdasarkan aturan yang ketat serta hak dan  kewajiban hukum para pihak. ADR, di sisi lain, bersifat informal, spontan, proaktif, kooperatif, dan berbasis minat. (Sujd Margono, 2000:34)
Pada  tahun  1999,  untuk  meringankan  berbagai  keluhan  para  pihak,  Pemerintah  Republik Indonesia  menetapkan  aturan  yang  menguntungkan  para  pihak    dengan  memberlakukan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa didefinisikan sebagai segala cara yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement (ADR), sarana konsultatif, sarana penyelesaian  sengketa  atau  perbedaan  pendapat  melalui  perundingan.  Dikatakan  bahwa  ,  mediasi, arbitrase atau pendapat ahli. Oleh karena itu, ADR adalah, antara lain, negosiasi, suatu proses negosiasi antara    para  pihak  yang  bersengketa,  yang  masing-masing    berusaha  untuk  mencapai  kesepakatan; mediasi, kelanjutan dari proses negosiasi, di mana para pihak  menggunakan  jasa pihak ketiga. untuk membantu  menyelesaikan  perselisihan.  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar
pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase  tertulis antara para pihak yang bersengketa.
Arbitrase  sebelumnya    diatur  oleh  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2002,  yang memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  tingkat  pertama  untuk  menerapkan  rezim  damai.  Surat Edaran tidak memberi wewenang kepada hakim untuk mengizinkan para pihak untuk menyelesaikan secara damai. Oleh karena  itu,  Surat Edaran ini dianggap secara  substansial setara dengan  Pasal 130 HIR. HIR hanya mengusulkan agar para pihak  dapat berdamai.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  surat  edaran  sebelumnya  kemudian  digantikan  oleh  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) Tentang Acara  Konsiliasi  Pengadilan.  Pemberlakuan  tata  cara  ini  akan  memungkinkan  upaya  perdamaian dilakukan di pengadilan, dan pengadilan tidak lagi hanya bergantung pada Bagian 130 HIR. Peraturan ini  diubah  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Proses Konsiliasi di  Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dengan  mediasi  tampaknya  memiliki  prospek  dan peluang untuk dikembangkan dan diperkuat di pengadilan. Namun, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran peradilan formal, yang keduanya masih dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, kami mengintegrasikan  mediasi  dan  proses  pengadilan  formal  untuk  mewujudkan  prinsip  prosedur  yang sederhana, cepat, dan murah.
Sebenarnya dalam hal ini kesepakatan sudah tepat. B. Perjanjian Pranikah. Konflik sering muncul ketika  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perjanjian  gagal  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan perjanjian,  atau  mengabaikan  suami  (pihak  yang  berhak  menuntut  sesuatu).  )  dan    istri  (pihak  yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu)  adalah pihak sebagai pihak kontrak.
Sebenarnya dalam hal ini kesepakatan sudah tepat. B. Perjanjian Pranikah. Konflik sering muncul ketika  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perjanjian  gagal  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan perjanjian    atau  mengabaikan  suami  (pihak  yang  berhak  menuntut  sesuatu).  )  dan    istri  (pihak  yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu)  adalah pihak sebagai pihak kontrak.
Pada  saat  yang  sama,  pendaftar  yang  harus  memahami  hukum  juga  kurang  memiliki pengetahuan  yang  memadai  tentang  proses  asas-asas  hukum  kontrak,  sehingga  mengadu  domba panitera yang seharusnya dipercaya untuk menegakkan hukum.
Dengan latar belakang tersebut, penulis akan membahas suatu kajian ilmiah atau makalah yang berjudul “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat KDRT”. Dengan latar belakang di atas,  penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

## 2. METODE PENELITIAN Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Jenis penelitian ini akan fokus pada jenis penelitian hukum normatif yaitu  pendekatan hukum dan  konsep  hukum  positif  seperti  hukum  yang  relevan  dan  konsep  hukum  khusus  terkait  mediasi alternatif dalam penyelesaian sengketa perceraian KDRT.

## Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  sumber  bahan  hukum  yang  relevan  dengan rumusan masalah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan  hukum primer. Penelitian ini menggunakan  sumber  hukum  terkemuka.  Penelitian  ini  menegaskan  peraturan  perundang-undangan yang menjadi bahan hukumnya. Sebagai contoh: B.: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  dan  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Arbitrase di Pengadilan.
jilid dokumen hukum sekunder dari berbagai perpustakaan yang memberikan komentar tentang dokumen hukum primer, seperti buku oleh para sarjana.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Sumber hukum primer dan  sekunder dikumpulkan berdasarkan sistem kartografi yang dibedakan oleh hukum dan terminologi terkait. Studi dokumenter dilakukan untuk memahami penerapan konsep- konsep tersebut.

## Analisis Bahan Hukum
Kami mengklasifikasikan dan mengatur bahan hukum seperti konsep hukum dan hukum yang berasal dari literatur sehingga mudah  dibaca dan dipahami.
Dokumen  hukum  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  hukum interpretatif, yaitu analisis berupa argumentasi proses, dikaitkan dengan dokumen hukum lainnya untuk memperjelas kebenaran, dan citra baru atau menyempurnakan citra yang sudah ada. dan sebaliknya.
Oleh  karena  itu,  bentuk  analisis  ini  adalah  deskriptif,  bukan  statistik,  numerik.  Analisis  ini mencari hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum  yang lain dan menjelaskannya dengan menggunakan konsep-konsep.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Mediasi Dalam Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perceraian
Mediasi adalah proses  penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan di mana tidak ada pihak luar, tidak  memihak,  netral  yang  bekerja  sama  untuk  membantu  para  pihak  yang  bersengketa    mencapai kesepakatan  negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti  hakim dan arbiter, mediator memiliki kekuatan untuk  memutuskan  perselisihan  di  antara  para  pihak.  Sebaliknya,  para  pihak  memberi  wewenang kepada seorang mediator untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan mereka.
Mediasi  adalah  proses  damai  di  mana  para  pihak  yang  bersengketa  mengajukan  kesepakatan kepada    mediator  (orang  yang  mengatur  pertemuan  antara  dua    atau  lebih  pihak  yang  bersengketa) secara efektif dan efisien tanpa membuang biaya yang tidak semestinya. penerimaan. Kedua belah pihak secara sukarela. Mediasi adalah proses "itikad baik" di mana para pihak yang bersengketa menawarkan mediator  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Kebebasan  ini  memungkinkan  para  arbiter  untuk menawarkan  solusi  inovatif  melalui  bentuk-bentuk  penyelesaian  yang  tidak  praktis  di  pengadilan, namun memberikan keuntungan bersama bagi para pihak yang bersengketa.
Mediasi  adalah  kegiatan  menjembatani  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai kesepakatan.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  mediator  sebagai  pihak  untuk  membantu  menemukan berbagai alternatif prosedur penyelesaian sengketa. Posisi arbiter dalam hal ini adalah mendorong para pihak  untuk  mencari  kesepakatan  yang  dapat  mengakhiri  perselisihan  dan  perselisihan,  menekankan adanya  pihak  ketiga  yang  menjembatani  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  sangat  penting  untuk membedakannya  dengan  bentuk  arbitrase,  negosiasi,    dan  lain-lain.  ,  penghakiman,  dll.  Penjelasan kebahasaan ini masih bersifat sangat umum  dan tidak secara khusus menggambarkan sifat dan kegiatan mediasi secara keseluruhan. Kedua, dalam kaitannya dengan mediasi, istilah yang banyak digunakan oleh  para  profesional  penyelesaian  sengketa.  Para  profesional  penyelesaian  sengketa  juga  berbeda dalam memberikan definisi mediasi menurut perspektif mereka.
Definisi  di  atas  lebih  menggambarkan  sifat  kegiatan  mediasi  dan  peran  mediator  sebagai  pihak ketiga. Mediasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak, dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para  pihak,  dan  mediator  adalah  pengambil  keputusan  pihak  tersebut.  Kehadiran  perantara  sangat penting karena dapat membantu dan meningkatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
Definisi di atas lebih menggambarkan sifat kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Mediasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak, dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para  pihak,  dan  mediator  adalah  pengambil  keputusan  pihak  tersebut.  Kehadiran  perantara  sangat penting karena dapat membantu dan meningkatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  para  ahli  lainnya.  Arbitrase  adalah  intervensi  dalam sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang netral yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa dan  yang  bukan  merupakan  bagian  dari  salah  satu  pihak.  Pihak  ketiga  ini  tidak  berwenang  untuk membuat keputusan.  Ia bertugas  membantu  para pihak  yang bersengketa secara sukarela   mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
Tentang  Mediasi,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 Ayat 2 Ayat 3 mengatur sebagai berikut:
Jika  perselisihan  atau  ketidaksepakatan  tidak  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  14  hari  sejak pertemuan  langsung    (negosiasi)    para  pihak,  perselisihan  atau  ketidaksepakatan  tersebut  harus
diselesaikan,  setelah  persetujuan  tertulis  dari  para  pihak,  dengan  bantuan  satu  atau  lebih  penasihat profesional. terselesaikan. Atau melalui  mediator.
Putusan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Arbitrase Pengadilan  juga  memberikan  definisi  arbitrase.  Mencapai  kesepakatan  untuk  mencapai  para  pihak dengan bantuan seorang mediator. Fakultas Hukum Lembaga Pengawas Peradilan Indonesia (MAPPI), Universitas Indonesia juga menyatakan bahwa ada banyak definisi mediasi, tetapi secara umum mediasi merupakan  bentuk  alternatif.  penyelesaian  sengketa.(ADR)  atau  bentuk  penyelesaian  sengketa alternatif.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  disebutkan  karena  mediasi  merupakan  alternatif penyelesaian  sengketa  selain  pengadilan  yang  cepat,  murah,  dan  memberikan  akses  bagi  para  pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.  dipilih dari beberapa pihak.
Dari  rumusan batasan mediasi di atas, mediasi dapat dipahami sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang  netral (tidak ikut campur)  dan  tidak  memihak  (impartial)  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  dan  yang  keberadaannya diketahui,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  Para  pihak,  para  pihak  yang  bersengketa,  dan keberadaannya diterima  oleh para pihak yang bersengketa.
Pihak ketiga  disebut "arbiter" atau "mediator", dan peran mereka hanyalah membantu pihak- pihak  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan  masalah  mereka  dan  tidak  memiliki  wewenang  untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, perantara di sini hanya bertindak sebagai perantara. Tujuan mediasi  adalah  untuk  menemukan  titik  temu  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  atau  perselisihan antara para pihak dan merumuskannya sebagai kesepakatan bersama.Pengambilan keputusan tidak di tangan  mediator,  tetapi  di  tangan  para  pihak.  sesuai  dengan  bunyi  Pancasila  keempat,  yaitu  'Rakyat yang dibimbing oleh  kebijaksanaan dalam musyawarah/pernyataan'.

## Akibat  Hukum  Dari  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga
Dasar  dari  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  di  Indonesia  adalah  untuk memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa atau mencapai penyelesaian, tanpa ada pihak yang dikalahkan atau tidak dihargai. Kedua belah pihak merasa dihargai dan menerima hasil mediasi dengan itikad baik atau tanpa paksaan (win-win solution untuk sengketa perceraian). Selanjutnya penyelesaian sengketa  perceraian  melalui  mediasi  tidak  melanggar  norma  hukum    dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan mediasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang hidup  dan  berkembang    dalam  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  esensi  mediasi  sesuai  dengan prinsip  musyawarah    mufakat  yang  merupakan  cita  hukum  negara  Indonesia  dalam  hal  kerukunan sosial. Tahapan proses mediasi
Dalam  menyelesaikan  sengketa  perceraian  adalah:  Umumnya,  para  pihak  pada  awalnya mungkin setuju untuk  memilih seorang arbiter atau dapat meminta bantuan dari organisasi arbitrase untuk  mencalonkan  atau  menominasikan  seorang  arbiter.  Dalam  beberapa  kasus,  mediasi    dapat dimulai dan seorang mediator ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan pembatasan penerapan prosedur formal. c) Dalam banyak kasus (terutama di luar negeri) pertemuan awal atau telekonferensi diadakan di mana masalah prosedural disepakati. Pada tahap ini, para pihak sering mengkomunikasikan posisi mereka secara tertulis sebelum mediasi yang sebenarnya terjadi. Mediasi dapat dilakukan di mana saja  yang    nyaman  dan  nyaman  bagi  para  pihak;  dan  e)  Dalam  mediasi,    para  pihak  biasanya  akan bertemu di lokasi di mana mediator akan membuat kata sambutan dan menjelaskan proses mediasi. f. Dalam pertemuan dengan para pihak, konsiliator mengundang salah satu pihak untuk berbicara secara pribadi  dengan  salah  satu  pihak  di    kamarnya    selama  konsiliasi.  g.  Jika    permusuhan  begitu  kuat sehingga  para  pihak  tidak  bersedia  untuk  mengadakan  pertemuan  bersama,  ini  bukan  merupakan kegagalan  mediasi.  Yang  dibutuhkan  adalah  peran  mediator  yang  lebih  aktif    h.  Prosedur  sangat fleksibel dan diatur di bawah arahan mediator. Mediator menyesuaikan diri dengan rincian perselisihan agar tetap dalam jangkauan dan meningkatkan setiap tahap yang  dicapai.
Berakhirnya  proses  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  antara  lain:a.Apabila tercapai  suatu  kesepakatan,  para  pihak  akan  menandatangani sebuah  dokumen  penyelesaian yang selanjutnya  akan  diproses  ke  dalam  bentuk  perjanjian  yang  mengikat,  b.Jika  kesepakatan  tidak tercapai,  para  pihak  dapat  mengakhiri  mediasi  dengan  mengajukan  pengunduran  diri  dari  proses mediasi (secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya).
Ketika  para  pihak  yang  bersengketa    tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  dan  pihak  ketiga menyarankan  jalan  keluar  dari  perselisihan  tersebut,  prosedurnya  disebut  arbitrase.  Penyelesaian sengketa model arbitrase mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak,  di  mana  pihak  netral    berperan    aktif  atau  nonaktif.  Para  pihak  yang  bersengketa  harus menyetujui usul pihak ketiga  dan membuat kesepakatan penyelesaian sengketa.
Selain itu, masalah perceraian  rumah tangga sering diungkapkan sebagai masalah pertengkaran rumah tangga. Sepanjang hidup, tidak semua pernikahan berjalan sesuai  harapan semua pihak, yang pada akhirnya berujung pada konflik.
Perlindungan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  berujung  pada  perceraian  diatur dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004  (sering disingkat KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (DRT) adalah masalah yang sulit dipecahkan. Pelaku KDRT mungkin belum benar-benar  menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah  tindakan KDRT. Namun, ia mengabaikannya karena ia berlindung pada norma-norma tertentu yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  didefinisikan  sebagai  segala  perbuatan  terhadap seseorang,  terutama  perempuan,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004
(UU  PKDRT),  yang  mencakup  fisik  atau  membawa  akibat  seksual  yang  mengerikan.  dan penderitaan. UU PKDRT dipimpin oleh para aktivis dari berbagai elemen gerakan perempuan untuk mengatasi  pengabaian  psikologis  dan/atau  domestik,  termasuk  intimidasi  perilaku,  pemaksaan,  atau perampasan kebebasan domestik secara tidak sah.
Di Indonesia,  ketentuan ini secara resmi telah diberlakukan secara hukum sejak tahun 2004. Amanat  undang-undang  ini  merupakan  upaya  untuk  mengakhiri  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara dapat mencegah KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban  KDRT. Sesuatu  yang belum pernah terjadi sebelumnya  karena dianggap sebagai masalah  internal  dalam  keluarga  sendiri.  Tegasnya,  penelantaran  fisik,  psikis,  seksual  dan    rumah tangga (financial mengabaikan) dalam kerangka keluarga merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dan memang terjadi antara   suami dan  istri, atau sebaliknya, atau oleh orang tua kepada anak- anaknya. Ketentuan ini dengan demikian merupakan terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi perlindungan orang-orang yang kurang beruntung dalam pengaturan keluarga dan rumah.
Selama ini terdapat dua model penyelesaian  sengketa perceraian di  Indonesia yaitu penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur pengadilan  dan penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur non peradilan.  Karena  sulitnya  menghindari  kemungkinan  terjadinya  pertengkaran  dalam  melaksanakan perkawinan,  maka  dalam  perselisihan  dewasa  ini  para  pihak  datang  untuk  mengantisipasi,  atau setidaknya meminimalkan terjadinya perceraian, dan dalam hal perceraian, perdamaian dapat dilakukan melalui proses peradilan dan di luar hukum. Antara lain, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan  perkawinan  adalah  perceraian  dengan  perjanjian  terlebih  dahulu,  diikuti  oleh  salah  satu pihak yang ingkar/mengingkari janji, dalam hal ini lalai melaksanakan kewajibannya Ada kemungkinan bahwa semua atau pelaksanaan suatu kewajiban atau pelaksanaan suatu kewajiban tertunda tetapi tidak seperti  yang dijanjikan.
Salah satu pihak yang tidak puas atau tersinggung memilih cara penyelesaian sengketa perceraian dengan  cara:  1.  Menyelesaikan  sengketa  perceraian  melalui  pengadilan  atau  litigasi;  Litigasi  adalah sistem  penyelesaian  sengketa  perceraian  melalui  pengadilan.  Perselisihan  perceraian  yang  diselidiki oleh  litigasi  diselidiki  dan  diputuskan  oleh  hakim.  Dalam  sistem  ini,  solusi  menang-menang  (solusi kedua  belah  pihak  yang  telah  Anda  pertimbangkan)  tidak  mungkin  tercapai.  Berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku, penyelesaian   sengketa perceraian dapat diajukan tidak hanya ke pengadilan umum, tetapi juga  arbitrase dan  penyelesaian sengketa alternatif, atau metode yang dikenal dengan penyelesaian sengketa perceraian nonlitigasi.
Jenis-jenis  penyelesaian  sengketa  perceraian  di  luar  pengadilan  adalah:  a)  Negosiasi.  Negosiasi pada dasarnya adalah  proses di mana dua pihak yang berlawanan mencapai  kesepakatan umum melalui kompromi dan konsesi bersama. Melalui negosiasi, pasangan yang bertikai dapat menilai kembali  hak dan kewajiban para pihak melalui situasi win-win dengan membuat konsesi atau melepaskan  hak-hak tertentu dengan prinsip timbal balik.Saya bisa melakukannya. 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  mendefinisikan  mediasi    sebagai  suatu  cara  penyelesaian
sengketa melalui perundingan atau musyawarah  untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan  seorang  mediator.  Arbitrase  adalah  metode  lain  penyelesaian  sengketa    di  luar  pengadilan. Ketentuan  Perintah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA)  Pasal  1  Ayat  1  Tahun  2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediator dalam hal ini adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk menemukan  cara  yang  berbeda  untuk  menyelesaikan  sengketa  perceraian  tanpa  menggunakan    atau memaksa penyelesaian. Dengan demikian, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi (konsultasi) untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, dengan bantuan mediator yang tidak  memihak  (netral)  dan  tidak  mengambil  keputusan.Menjelajahi  kemungkinan  penyelesaian sengketa.  3.  Arbitrase.  Arbitrase  (John  Wade,  2010:130)  adalah    proses  dimana  pihak  lawan mengidentifikasi  masalah,  mengembangkan  pilihan,  dan  mempertimbangkan  solusi  yang  mungkin dengan bantuan  pihak ketiga yang netral (arbiter). Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang  Alternatif Penyelesaian  Sengketa tidak mendefinisikan arti  arbitrase.  Arbiter  kemudian dapat  mengusulkan  syarat  penyelesaian  dan  mendorong  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan. Arbiter memainkan peran luas dalam proses arbitrase, berbeda dengan negosiasi atau mediasi. Dia dapat memberikan saran mengenai materi yang disengketakan dan hasil negosiasi. Dalam menjalankan peran mediator, ia harus berperan aktif. 4. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian  sengketa perdata di luar  pengadilan  (sebagai  lawan  di  pengadilan)  berdasarkan  perjanjian  arbitrase    tertulis  antara  para pihak  yang bersengketa. Persetujuan para pihak diperlukan untuk memberikan dan menyajikan fakta dan pendapat mereka kepada ahli dalam melaksanakan persidangan ini. Para ahli kemudian  melakukan penelitian dan pencarian fakta untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Di  era  dunia  dewasa  ini,  tampak  bahwa  para  pihak  berkaitan  menggunakan  penyelesaian konkurensi  perceraian  lebih  menentukan  cara  menggunakan  proses  non-litigasi,  utamanya menggunakan  cara  mediasi.  Hal  ini  terjadi  mengingat  kelebihan  atau  laba  yg  didapat  bila  dilakukan penyelesaian konkurensi perceraian menggunakan cara mediasi (non litigasi). Adapun laba melakukan penyelesaian  konkurensi perceraian melalui  cara mediasi  antara lain: para pihak  yg bersengketa bisa bekerjasama  baik,  porto    lebih  murah  &  cepat,  &  materi  konkurensi  perceraian  bisa  terjaga kerahasiaannya. Hanya diketahui sang para pihak bersengketa & mediator.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  mediasi  dipilih  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian sengketa  perceraian  di  Indonesia:  b.  Faktor  pelingkupan  yang  dibahas  memiliki  kemampuan  untuk membahas pokok permasalahan yang dipermasalahkan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. C.  Faktor  dalam  mempromosikan  hubungan  baik,  mediasi    mengandalkan  metode  penyelesaian perselisihan  yang  kooperatif  dan  sangat  populer  di  kalangan  mereka  yang  menekankan  pentingnya hubungan baik (hubungan) sekarang atau di masa depan antara orang-orang. Setelah surat perjanjian perdamaian  dibuat,  ditandatangani  oleh  para  pihak,  didampingi  oleh  saksi-saksi,  dan  diberitahukan kepada mediator, mediator harus mendaftar  ke pengadilan negeri untuk membuat draft dokumen.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa  aturan dan norma hukum  yang ada dalam  proses  mediasi  mengharuskan  kedua  belah  pihak  untuk  duduk  bersama  dan  bahwa  mediator sebagai mediator berfungsi untuk memfasilitasi dan mengontrol komunikasi para pihak.
Namun  dalam  pelaksanaannya.  mempersulit  mempertemukan  pihak-pihak  yang  berkonflik karena salah satu dari mereka tidak berniat baik tetapi menyatakan keinginan untuk berdamai.
Jika para pihak menemui jalan buntu dalam proses mediasi, mediator dapat mengadakan kaukus atau pertemuan lain dengan salah satu pihak, namun dalam praktiknya salah satu pihak tidak bersedia untuk bertemu namun Mediator sering mengadakan pertemuan karena ingin bertemu. buat perdamaian Mediator  berasumsi  bahwa  para  pihak  mencampuradukkan  kepentingan  dan  posisi  mereka  dalam proses  negosiasi  dan  bahwa  para  pihak  tidak  mengetahui  prosedur  untuk  menyelidiki  kepentingan mereka,  itulah  sebabnya  proses  mediasi  memakan  waktu    lama  sehingga  peraturan  42  hari  tidak diperbolehkan. , tetapi dalam praktiknya bisa memakan waktu hingga 6 bulan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kita  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Mengakhiri pertemuan  para  pihak,  memfasilitasi  dan  membantu  para  pihak  selama  negosiasi,  dan  memastikan bahwa  mediator  mempertahankan  struktur  dan  dinamisme  negosiasi,  dan  fungsi  mediator  sebagai
katalis,  pendidik,  penerjemah,  dan  sumber  daya  Sebagai  pribadi,  bagaimanapun,  keberhasilan  atau kegagalan dari proses arbitrase ditentukan terutama oleh itikad baik para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan  masalah.Mengutamakan  proses  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  mengingat  banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan sengketa perceraian melalui mediasi (daripada melalui  pengadilan).  Keuntungannya  adalah  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  menjalin  hubungan yang baik,  murah dan cepat, serta bahan-bahan sengketa perceraian dirahasiakan dan hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa dan mediator.

## Saran-Saran
Berikut adalah sarannya: 1. Para pihak yang menyelesaikan  sengketa harus berdasarkan itikad baik dan menggunakan  akal sehat untuk mencapai hasil yang lebih profesional dan bermanfaat dalam mencapai  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  bagi  para  pihak.  Formulir  tersebut  harus  merupakan  akta notaris yang dibuat  di hadapan notaris dan ditandatangani oleh notaris untuk  kepastian hukum. Bukan hanya perilaku buruk. 2. Menyerukan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang arbiter agar tidak hanya mengandalkan Perma No. 1 Tahun 2016.

## DAFTAR BACAAN
Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Nurnaningsi Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta.
P.  Joko  Subagyo,  2006, Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek ,  cet.  Pertama,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Suyud  Margono,  2000, ADR  &  Arbitrase – Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum, Bogor,  Ghalia Indonesia.
John Wade, 2010, Dispute Resolution Center , Born University, Australia. Yahya  Harahap,  1997, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.