Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR DIKAITKAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Sapto Handoyo Djarkasih Putro*, Asmak ul Hosnah**, Lilik Prihatini***,
Mustika Mega Wijaya****, Nadia Rastika Alam*****
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor 16143
E-mail: sapto.handoyo@unpak.ac.id, asmak.hosnah@unpak.ac.id, lilikprihatini62@gmail.com, mustikamega@unpak.ac.id, nadrastik@gmail.com Naskah diterima : 09/09/2022, revisi : 31/10/2022, disetujui 05/11/2022

## Abstrak
Salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  yaitu  dengan  diberikannya  hak  remisi  kepada setiap  warga  binaan  pemasyarakaan  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya remisi merupakan suatu sarana  hukum  berupa  hak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  bagi  setiap  warga binaan  (narapidana)  yang  dinyatakan  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Seiring dengan dinamika dan kebijakan politik pemerintah Indonesia, telah terbit serangkaian aturan  yang  memberikan  keringanan  hukuman  (remisi)  kepada  para  terpidana korupsi.  Belakangan  ini  para  terpidana  korupsi  bisa  semakin  mudah  untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Sebab Mahkamah Agung (MA) telah mencabut dan membatalkan pasal terkait di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi Koruptor. Pasca putusan MA itu, maka syarat bagi koruptor untuk mengajukan remisi  sama  seperti  halnya  narapidana  lainnya  tanpa  harus  memandang  jenis kejahatan  yang  telah  dilakukan.  Namun  demikian,  kebijakan  pemberian  remisi  bagi koruptor berakibat timbulnya polemik dalam masyarakat, pro dan kontrapun terjadi. Sebagian  mereka  berpendapat  bahwa  pemberian  remisi  kepada  terpidana  korupsi dianggap  telah  bertentangan  dan  menciderai  komitmen  pemerintah  Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Kata kunci: korupsi, remisi, koruptor, komitmen pemerintah.

## Abstract
One form of guidance for prisoners in the correctional system (WBP) in the correctional system in Indonesia is the granting of remission rights to every prison inmate who has met the  requirements  according  to  the  provisions  of  the  applicable  legislation.  Basically, remission is a legal means in the form of rights granted by law to every inmate (convict) who is declared to have met certain requirements. Along with the dynamics and political policies  of  the  Indonesian  government,  a  series  of  regulations  have  been  issued  that provide  leniency  (remission)  to  those  convicted  of  corruption.  Recently,  it  is  easier  for convicts of corruption to get remissions or reduced sentences. Because the Supreme Court (MA) has revoked and canceled the related article in Government Regulation Number 99 of 2012, or better known as the Government Regulation on Tightening Corrupt Remissions.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
After the Supreme Court's decision, the conditions for corruptors to apply for remission are the  same  as  other  convicts  regardless  of  the  type  of  crime  that  has  been  committed. However, the policy of granting remissions for corruptors resulted in polemics in society, pros and cons also occurred. Some of them are of the opinion that granting remissions to corruption convicts is considered to have contradicted and injured the commitment of the government of the Republic of Indonesia in eradicating corruption.
Keywords: corruption, remission, corruptors, government commitment.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  bertujuan  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil dan  makmur,  sejahtera  dan  tertib  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945.  Untuk mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera  tersebut,  perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  pada  umumnya,  salah  satunya  adalah  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Pencegahan  terjadinya  kejahatan  di  masyarakat  ini  sejalan  dengan pandangan  Anselm  von  Feuerbach  yang  dikenal  dengan  teori  prevensi  umum,  yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, dengan adanya pidana yang dikenakan  pada  pelaku  kejahatan,  maka  orang-orang  lain  (masyarakat)  akan  urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan. 1
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk  memberantas  korupsi  dan  bentuk  penyimpangan  lainnya  semakin  meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang  sangat  besar  yang  pada  gilirannya  dapat  berdampak  pada  timbulnya  krisis  di berbagai  bidang.  Korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga menyengsarakan dan merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. 2 Dengan demikian,  upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dimaksimalkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kepentingan masyarakat.
Menjamurnya  tindak  pidana  korupsi  di  negeri  ini  sungguh  sangat mengkhawatirkan  dan  berakibat  buruk  pada  segala  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Kejahatan  korupsi  sejatinya  telah menghancurkan  sistem  perekonomian,  demokrasi,  politik,  hukum,  pemerintahan,  dan tatanan  sosial  kemasyarakatan.  Kejahatan  korupsi  sangat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara  dan  menghambat  pembangunan  nasional,  sehingga  harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum bisa menunjukkan hasil-hasil yang maksimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan masih saja terjadi, seperti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan sudah  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa.  Jika  kondisi  ini  dibiarkan,  cepat  atau  lambat kejahatan  korupsi  akan  menghancurkan  negeri  ini.  Kejahatan  korupsi  merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ), sehingga memerlukan upaya yang luar
1 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),  hlm. 233.
2 Nazaruddin Lathif dalam R.M. Mihradi, Sapto Handoyo, dkk, Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 293.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
biasa ( extra ordinary effort ) dalam memberantasnya.
Komitmen dari pemerintah terhadap pemberantasan korupsi merupakan sejarah penting  dalam  pemerintahan  di  negeri  ini.  Di  Indonesia,  hampir  di  setiap  pemilihan Presiden tidak terlepas dari keseriusan dalam meyakinkan rakyat akan komitmen untuk memberantas  korupsi.  Namun  demikian,  korupsi  masih  saja  terus  terjadi  hingga pergantian rezim pemerintahan. Kekayaan negeri ini yang melimpah ruah, hampir tidak tersisa  untuk  kemakmuran  rakyat.  Berbagai  upaya  pemberantasan  korupsi  terus- menerus dicanangkan di setiap periode pemerintahan di negeri ini. Pemerintahan boleh berganti  rezim,  berganti  pemimpin,  namun  rakyat  Indonesia  menginginkan  pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  hal  ini  disebabkan,  penelitian  bertujuan  untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Melalui proses penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data-data  yang  telah dikumpulkan.  Adapun  jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan.  Penelitian  hukum  normatif  ini,  didukung  oleh  penelitian  hukum empiris  untuk  memperoleh  data-data  primer.  Dalam  penelitian  ini  dipergunakan pendekatan  normatif  yaitu  pengkajian  studi  dokumen  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang relevan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Serta metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melaksanakan focus group discussion (FGD ) dan konsultasi publik ( public hearing ).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengertian Korupsi
Menurut Fockema Andreae , kata korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”. Selanjutnya  disebutkan  bahwa “corruptio” itu  berasal  pula  dari  kata  asal “corrumpere”, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu “corruption, corrupt; Perancis, yaitu “corruption”; dan Belanda,  yaitu “corruptie ( korruptie )”.  Dapat  diberanikan  diri  bahwa  dari  bahasa Belanda inilah, yang turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu  ialah;  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau memfitnah 3 .  Lord  Acton pernah  membuat  sebuah  ungkapan  yang  menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan” , yakni “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. 4
Bukan  hanya  di  Indonesia  saja,  di  belahan  dunia  yang  lain  pun  tindak  pidana korupsi  juga  akan  selalu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  khusus  dibandingkan
3 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6-7.
4 Disampaikan  oleh  Hakim  Agung  H.  Muchsin,  pada  saat  perkuliahan  Kemandirian  Yudisial  dan  Kebebasan Asasi pada Program Doktor Ilmu Hukum (Spesialisasi Hukum Anti Korupsi) Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, yang  dikutip  oleh  Ermansjah  Djaja,  dalam  bukunya  yang  berjudul Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Tipikor , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat  mendistorsi  berbagai  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dari  suatu  negara, bahkan  juga  terhadap  kehidupan  antarnegara.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan masalah  yang  sangat  serius,  karena  tindak  pidana  korupsi  dapat  membahayakan stabilitas  dan  keamanan  negara  dan  masyarakatnya,  membahayakan  pembangunan politik,  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  bahkan  dapat  pula  merusak  nilai-nilai demokrasi  serta  moralitas  bangsa  karena  dapat  berdampak  membudayanya  tindak pidana korupsi tersebut.  Hal tersebut  sebagaimana tercantum dalam Preambule ke-4 United  Nations  Convention  Against  Corruption, 2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003) , yang menyatakan: 5
Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential. (Terjemahan; korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan  suatu  fenomena  transnasional  yang  mempengaruhi  seluruh masyarakat  dan  ekonomi  yang  mendorong  kerja  sama  internasional  untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial).
Makna yang sama dengan alinea ke-4 Pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tersebut juga sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention  Against  Corruption, 2003 (Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), yang menyatakan: Konsiderans huruf b menyatakan: 6
Bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  merupakan  masalah  lokal,  akan  tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian  sehingga  penting  adanya  kerja  sama  internasional  untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset- aset hasil tindak pidana korupsi. Konsiderans huruf c menyatakan: 7
Bahwa  kerja  sama  internasional  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  perlu  didukung  oleh  integritas,  akuntabilitas,  dan  manajemen pemerintahan yang baik.
Demikian juga pada alinea pertama penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menjelaskan sebagai berikut: 8
Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang  menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas,  dan  integritas,  serta keamanan dan stabilitas Bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana  yang  bersifat  sistematik  dan  merugikan  pembangunan  berkelanjutan sehingga  memerlukan  langkah-Iangkah  pencegahan  dan  pemberantasan  yang bersifat  menyeluruh,  sistematis,  dan  berkesinambungan  baik  pada  tingkat nasional  maupun  tingkat  internasional.  Dalam  melaksanakan  pencegahan  dan
5 Indonesia, Preambule The State Parties to This Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003 , (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), Alinea ke-4.
6 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003 (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, konsiderans b.
7 Ibid., Konsiderans c.
8 Ibid., Alinea ke-1 Penjelasan Umum.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  efisien  dan  efektif  diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pada Tahun 2005, menurut data Political Economic and Risk Consultancy , Indonesia menempati  urutan  pertama  sebagai  negara  terkorup  di  Asia.  Jika  dilihat  dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. 9 Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), proyek pengadaan instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum tidak luput dari masalah korupsi. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah  pelayanan  yang  diberikan.  Kebiasaan  itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.
Kebiasaan  berperilaku  koruptif yang  terus  berlangsung  di  kalangan  masyarakat salah  satunya  disebabkan  masih  sangat  kurangnya  pemahaman  mereka  terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia, hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun, jika  ditanyakan  kepada  mereka  apa  itu  korupsi,  jenis  perbuatan  apa  saja  yang  bisa dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi?  Hampir  dipastikan  sangat  sedikit  yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 juncto Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kebiasaan perilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Seperti  pemberian  gratifikasi  (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat menjadi salah satu bentuk tindak  pidana  korupsi.  Mengetahui  bentuk/jenis  perbuatan  yang  bisa  dikategorikan sebagai  korupsi  adalah  upaya  dini  untuk  mencegah  agar  seseorang  tidak  melakukan korupsi. 10
Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai  aspek, bergantung pada disiplin  ilmu  yang  dipergunakan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Benveniste  dalam buku Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis, yaitu: 11
a. Discretionery  corruption, ialah  korupsi  yang  dilakukan  karena  adanya  kebebasan dalam  menentukan  kebijaksanaan,  sekalipun  nampaknya  bersifat  sah,  bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
b. Illegal corruption , ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
c. Mercenery  corruption, ialah  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  untuk memperoleh  keuntungan  pribadi,  melalui  penyalahgunaan  wewenang  dan kekuasaan;
9 Tim  Penyusun  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Memahami  Untuk  Membasmi  (Buku  Saku  Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi) , cetakan kedua, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 1.
10 Ibid., hlm. 1-2.
11 Suyatno, Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar,  2005),  hal.  17-18,  yang  dikutip  oleh Ermansjah Djaja, Op.Cit ., hlm. 4-5.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
d. Ideological  corruption, ialah  jenis  korupsi  ilegal  maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin “corruptio” atau “corruptus” yang  kemudian muncul  dalam  bahasa  Inggris  dan  Perancis “corruption”, dalam  bahasa  Belanda “korruptie” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Korupsi secara  harfiah  berarti  jahat  atau  busuk,  sedangkan  A.I.N.  Kramer  S.T. menerjemahkannya sebagai delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap. 12
Istilah  korupsi  pertama  sekali  hadir  dalam  khasanah  hukum  Indonesia  dalam Peraturan  Penguasa  Perang  Nomor  Prt/Perpu/013/1958  tentang  Peraturan Pemberantasan  Korupsi.  Kemudian,  dimasukkan  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  ini  kemudian  dicabut  dan  digantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  kemudian  sejak tanggal 16 Agustus Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus Tahun 2001), kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu  korupsi  aktif  dan  korupsi  pasif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  korupsi  aktif adalah sebagai berikut: 13
a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang atau  orang lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999);
b. Dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
c. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999);
d. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
e. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena  atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
f. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  Hakim  dengan  maksud  untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
g. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan  yang  pada  waktu  menyerahkan  bahan  bangunan,  melakukan  perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
12 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.
13 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit ., Pasal 2-Pasal 15.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
h. Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  pembangunan  atau  penyerahan  bahan bangunan,  sengaja  membiarkan  perbuatan  curang  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a (Pasal 7 Ayat (1), huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
i. Setiap  orang  yang  pada  waktu  menyerahkan  barang  keperluan  Tentara  Nasional Indonesia  dan/atau  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melakukan  perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
j. Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  penyerahan  barang  keperluan  Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
k. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena  jabatannya,  atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
l. Pegawai  Negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara  waktu,  dengan sengaja  memalsu  buku-buku  atau  daftar-daftar  yang  khusus  untuk  pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
m. Pegawai  Negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara  waktu,  dengan sengaja  menggelapkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau  membuat  tidak  dapat dipakai  barang,  akta,  surat,  atau  daftar  yang  digunakan  untuk  meyakinkan  atau membuktikan  di  muka  pejabat  yang  berwenang,  yang  dikuasai  karena  jabatannya; atau  membiarkan  orang  lain  menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat  tidak  dapat  dipakai  barang,  akta,  surat,  atau  daftar  tersebut;  atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut: 14
a. Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  menerima  pemberian  atau  janji karena  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
b. Hakim  atau  Advokat  yang  menerima  pemberian  atau  janji  untuk  mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat  atau  pendapat  yang  akan  diberikan  berhubung  dengan  perkara  yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
c. Orang  yang  menerima  penyerahan  bahan  bangunan  atau  orang  yang  menerima penyerahan  barang  keperluan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan/atau  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  membiarkan  perbuatan  curang  yang  dapat membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,  atau  keselamatan  negara  dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
14 Ibid., Pasal 5-12.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
d. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
e. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya, yang  bertentangan  dengan  kewajibannya;  atau  sebagai  akibat  atau  disebabkan karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang diserahkan  kepadanya  untuk  diadili  (Pasal  12  Huruf  c  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001);
g. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan diberikan,  berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada  pengadilan  untuk diadili (Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
h. Setiap Pegawai Negeri  atau  Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya  (Pasal  12  Huruf e,  Huruf f,  Huruf g, Huruf h  dan  Huruf  i  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
Selanjutnya, dalam praktik dikenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: 15
a. Administrative Corruption
Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku.  Akan  tetapi,  individu-individu  tertentu  memperkaya  dirinya  sendiri. Misalnya proses rekruitmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administrative sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.
b. Against The Rule Corruption
Korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya, penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Korupsi  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  transnasional, karena korupsi dapat saja terjadi dan dilakukan: 16
a. Di lebih dari satu wilayah negara;
b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
c. Di  suatu  wilayah  negara,  tetapi  melibatkan  suatu  kelompok  pelaku  tindak  pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.
15 Darwan Prinst, Op.Cit., hlm. 10-11.
16 Ibid ., hlm. 4-5.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## 2. Faktor Penyebab Korupsi
Faktor  penyebab  tindak  pidana  korupsi  berasal  dari  faktor  internal  dan  faktor eksternal, sebagai-berikut: 17
a. Faktor internal (faktor yg berasal dari diri si pelaku);
1) Sifat tamak/rakus/serakah manusia
2) Gaya hidup konsumtif
3) Moral/akhlak
b. Faktor eksternal (faktor yg berasal dari luar si pelaku);
1) Aspek sosial;
- nilai dan budaya masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi
- masyarakat menganggap yang menjadi korban korupsi adalah negara padahal kerugian terbesar dialami oleh masyarakat
- masyarakat terbiasa dalam perilaku koruptif
- masyarakat  kurang  menyadari  bahwa  korupsi  dapat  dicegah  dan diberantas.
2) Aspek politik;
- adanya money politik
- adanya penyalahgunaan kewenangan
3) Aspek hukum;
- aspek  perundang-undangan  (pasal  yang  lemah,  aturan  yang  diskriminatif, rumusan tidak jelas)
- penegakan hukum yang tidak tegas dan sanksi yg ringan
4) Aspek ekonomi;
- tingkat pendapatan atau gaji tidak cukup untuk memenuhi  kebutuhan hidup
5) Aspek organisasi;
- kurangnya sikap keteladanan pemimpin
- tidak adanya kultur/budaya organisasi yg benar
- kurang memadainya sistem akuntabilitas
- lemahnya sistem pengawasan dlm organisasi.

## 3. Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  korupsi  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan dari  upaya  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum  pidana),  terlebih  dahulu  akan dikemukakan pendapat dari beberapa pakar mengenai pengertian dari politik hukum itu sendiri. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, mantan Ketua Perancang KUHP, Soedarto, mendefinisikan  politik hukum  sebagai  kebijakan  negara  melalui  badan-badan  negara yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan. 18 Masih  menurut  Soedarto, politik hukum  diartikan  sebagai  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. 19
Dalam  rangka  mewujudkan  proses  hukum  yang  adil,  maka  penegakan  hukum
17 Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi, Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi, (Jakarta: Kemenristek Dikti, 2018), hlm. 21-37.
18 Soedarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana , (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.
19 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
seyogianya  tidak  dipandang  secara  sempit,  namun  harus  secara  holistik,  dengan demikian,  penegakan  hukum  tidak  hanya  selalu  dipahami  sebagai  penegakan  norma- norma  hukum  yang  berkait  dengan  pelanggaran  seorang  tersangka  atau  terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak  hak  tersangka  dan  terdakwa  oleh  aparat  penegak  hukum  selama  proses pemeriksaan berlangsung. 20
Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem  peradilan  pidana  bekerja  secara  objektif  dan  tidak  memihak  serta memperhatikan  dan  mempertimbangkan  secara  seksama  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat,  Nilai-nilai  tersebut  tampak  dalam  wujud  reaksi masyarakat  terhadap  setiap  kebijakan  kriminal  yang  telah  dilaksanakan  oleh  aparat penegak  hukum. 21 Aspek  moral  dan  etika  dalam  penegakan  hukum  pidana  menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. 22 Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: 23
a. Sistem  peradilan  pidana  secara  khas  melibatkan    penggunaan  paksaan,  atau kekerasan  ( coercion ),  dengan  kemungkinan  terjadinya  kesempatan  untuk menyalahgunakan kekuasaan ( abuse of power );
b. Hampir  semua  profesional  dalam  penegakan  hukum  pidana  merupakan  pegawai pemerintah ( public servant ) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya;
d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set of ethical requirements are as part of its meaning .
Adapun strategi atau upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai-berikut:
a. Pembentukan lembaga anti korupsi;
1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2) lembaga lain yang berwenang untuk memberantas korupsi
3) adanya unit pencegahan korupsi internal di setiap kementerian atau departemen atau badan atau lembaga
b. Pencegahan korupsi di sektor publik
c. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat
1) masyarakat berani melaporkan kasus korupsi
2) peran  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi,  yang  berharga  diberikan penghargaan
3) dibentuknya  LSM/NGO  baik  lokal  maupun  internasional  yang  konsen  dalam pemberantasan korupsi
4) memasang kamera pengintai/cctv di area pelayanan publik
20 H. Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 95.
21 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisianisme ,  (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 100.
22 Muladi dalam Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum , (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004), hlm. 76-77.
23 Ibid.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
d. Pembuatan instrumen hukum terkait
e. Kerjasama internasional
f. Monitoring dan evaluasi.

## 4. Pengertian dan Dasar Hukum Remisi
Remisi  atau  pengurangan  masa  pidana  dalam  sistem  pelaksanaan  pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Hal ini menyangkut masalah  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  para  petugas  di  lembaga  pemasyarakatan (lapas)  terhadap  para  narapidana.  Dalam  pelaksanaan  sistem  pidana,  remisi  yang diberikan  kepada  para  narapidana  haruslah  memenuhi  syarat  yang  diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak, maka hak remisi tidak akan diberikan.
Andi  Hamzah  mengatakan  remisi  adalah  sebagai  pembebasan  hukuman untuk seluruhnya  atau  sebagian  atau  dari  seumur  hidup  menjadi  hukuman  terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. 24 Berdasarkan Peraturan Pemerintah     Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan,  remisi  adalah  pengurangan masa  menjalani  pidana  yang   diberikan kepada  narapidana  dan  anak  pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan  (vide  Pasal  1  angka  6),   sedangkan  dalam Kepres  Nomor  174  Tahun  1999,  ketentuan  Pasal  1,  tidak memberikan  pengertian remisi,  hanya  menyebutkan  salah  satu  mengenai  syarat pemberian  remisi.  Pasal  1 ayat  (1)  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999  hanya menyebutkan  bahwa pengurangan  masa  hukumnan  pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak pidana dan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dari ketentuan-ketentuan di atas  berikut  dasar  hukum  remisi  yang  telah  beberapa kali mengalami perubahan berlaku sejak jaman Belanda sampai dengan sekarang, diantaranya adalah:
a. Gouverment Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 223 Bijblad Nomor 13515 jo 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22; semata-mata merupakan hadiah yang diberikan pada hari kelahiran Ratu Belanda;
b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 18 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor G.8/106 tanggal 10  Januari  1947  jo  Keputusan  Presiden  Nomor  120  Tahun  1955  tanggal  223  juli 1955 tentang Ampunan Istimewa;
c. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei  1988  tentang Tambahan  Remisi  Bagi  Narapidana  yang  Menjadi  Donor  Organ Tubuh  dan  Donor  Darah  dan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret tentang Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987;
d. Keputusan  Presiden  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Pengurangan  Masa  Pidana (Remisi);
e. Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999 jo Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-undangan  Nomor  M.09.HN.02.01  Tahun  1999  tentang  pelaksanaan Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999,  Keputusan  Menteri  Hukum  dan
24 Andi Hamzah, Kamus Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  M.10.HN.02.01  Tahun  1999  tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
Ketentuan  yang  berlaku  adalah  ketentuan  yang  terbaru,  dari  ketentuan- ketentuan  yang  telah  dipaparkan,  maka  ketentuan  terakhir  (huruf  e)  merupakan ketentuan  yang  kedudukannya  masih  berlaku  di  Indonesia,  selain  itu  ketentuan tersebut ditambahkan dengan beberapa keentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah:
a. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa;
b. Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  04.HN.02.01  Tahun  1988  tanggal  14  Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ ubuh dan Donor Darah;
c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999;
d. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang-undang  Nomor M.10..HN.02.01  Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus;
e. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara  Sementara;
f. Surat  Edaran  Nomor  W8-PK.04.01-2586  Tanggal  14  April  1993  tentang Pengangkatan Pemuka Kerja, dan;
g. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Konsideran  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  99  Tahun  2012  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menyebutkan bahwa pemberian  Remisi,  Asimilasi,  dan  Pembebasan  Bersyarat  bagi  pelaku  tindak  pidana Terorisme,  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  Psikotropika,  Korupsi,  Kejahatan terhadap  Keamanan  negara  dan  Kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Yang menarik dalam konsideran PP ini adalah tersurat memenuhi rasa keadilan masyarakat,  sementara  pelaku  tindak  pidana  (salah  satunya)  korupsi  merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam kategori extra ordinary crime yang menghambat seluruh  aspek  kehidupan  dan  tatanan  nasional  di  negara  Indonesia.  Korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain  yang menegaskan  bahwa  persyaratan  untuk  mendapatkan  hak  remisi  haruslah  bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar  perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Hal  tersebut  menimbulkan pula  kekhawatiran  dari  efektifitas law  enforcement (penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  dan  pelaksanaan  hukuman)  yang  lemah  dan  terintervensi  politik  serta pengaruh kekuatan lainnya.
Selain  remisi,  narapidana  selama  menjalani  masa  hukuman  berhak  juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pencabutan Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 1980
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa narapidana berhak: 25
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya  yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## 5. Syarat-syarat Pemberian Remisi
Remisi  adalah  pengurangan  masa  pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana (napi) dan anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak napi yang tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 26
Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi napi jika ingin mendapatkan remisi. Syarat pemberian remisi bagi napi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai mana telah diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Syarat tersebut, yakni: 27
a. Berkelakuan baik, dan
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Remisi tidak diberikan kepada napi yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda. Sementara untuk  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  remisi  dapat  diberikan  jika  memenuhi syarat, yakni: berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari tiga bulan, dan belum berumur 18 tahun. Remisi tidak diberikan kepada anak yang sedang menjalani cuti  menjelang  bebas  dan  sedang  menjalani  latihan  kerja  sebagai  pengganti  pidana denda. 28
Syarat  pemberian  remisi  bagi  napi  terorisme,  narkotika  dan  korupsi  yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan merupakan 2 (dua)  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi  napi  jika  ingin  mendapat  remisi.  Namun, terdapat syarat tambahan bagi napi terorisme, narkotika dan korupsi yang ingin diberi remisi. Bagi napi tindak pidana terorisme, syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi,
25 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan , UU Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 ayat (1).
26 Anonim,  tersedia  di:  https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00300081/jenis-jenis-remisi-narapidana, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
27 Ibid.
28 Ibid.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
yaitu; telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  menyatakan  ikrar  kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi napi warga negara Indonesia, atau menyatakan ikrar tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi  napi warga  negara  asing.  Untuk  napi  narkotika,  prekursor  narkotika  serta  psikotropika, syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi yaitu harus bersedia bekerja  sama  dengan  penegak  hukum untuk membantu  membongkar perkara  tindak pidana yang dilakukannya. Sementara untuk napi korupsi, selain harus memenuhi dua persyaratan  utama  juga  harus  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai dengan putusan pengadilan. 29

## 6. Jenis-jenis Remisi
Adapun  jenis-jenis  remisi  yang  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham kepada narapidana (warga binaan pemasyarakatan), antara lain: 30
a. Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.
b. Remisi  khusus  (keagamaan)  diberikan  pada  setiap  tanggal  hari  raya  keagamaan sesuai dengan agama warga binaan pemasyarakatan (WBP) masing-masing.
c. Remisi  tambahan  diberikan  bersamaan  dengan  remisi  umum,  sehingga  dalam  1 (satu) SK Kolektif berisi besaran remisi umum dan remisi tambahan;
1) Remisi berbuat jasa kepada negara
2) Remisi perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
3) Remisi  melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan  pembinaan  (remisi pemuka) di lembaga pemasyarakatan.
d. Remisi atas kejadian luar biasa, misalnya: remisi yang diberikan saat terjadi bencana alam dan narapidana kembali ke lapas.
e. Remisi  dasawarsa  adalah  remisi  yang  diberikan  pada  setiap  10  tahun  Hari  Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

## 7. Pro Kontra Pemberian Remisi Bagi Koruptor
Pasal 1 dan 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (hukuman), hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karena narapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum  dan  pemerintah,  termasuk  para  terpidana  kasus  korupsi  sehingga  sistem pemidanaan  di  indonesia  telah  sesuai  dengan due  procces  of  law dan  tidak bertentangan dengan hak  asasi manusia.  Selain  itu  jika  kita  amati  lebih  jauh  lagi mengenai sistem pelaksanaan pidana di Indonesia khususnya untuk kejahatan korupsi, masih  menganut  pidana  penjara  (belum  terdapat  pelaku  kasus  korupsi  dengan ancaman  hukuman  mati)  dan  pelaksanaan  pidana  penjara  tersebut  menggunakan sistem pemasyarakatan yang artinya bukanlah sebagai bentuk pembalasan melainkan untuk memberikan pengayoman bagi narapidana.
Konsep  pemasyarakatan  juga  disempurnakan  dengan  adanya  Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kepenjaraan yang diselenggarakan pada  tanggal 27 April  1964,  keputusan  tersebut  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pidana  penjara  di
29 Ibid.
30 Anonim,  tersedia  di:  http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/SpesifikasiRemisi.html,  diakses  pada  tanggal  8 Oktober 2022.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, di samping sebagai tujuan pidana penjara  juga  menjadi  cara  untuk  membimbing  dan  membina,  hal  tersebut  mengacu pada prinsip sebagai-berikut:
a. Orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
c. Rasa tobat tidak dapat dicapai degan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
e. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak  narapidana  harus  dikenalkan  kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari   masyarakat.
f. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu atau  hanya  diperuntukkan  bagi  kepentingan  lembaga    atau  negara  saja  tetapi pekerjaan harus ditujukan kepada pembangunan negara
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapdana  bahwa ia penjahat.
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
j. Sarana fisik bangunan lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang  diatur  dalam hukum  pidana  di  Indonesia.  Korupsi  secara  harfiah  berarti  jahat  atau  busuk, oleh karena  itu  tindak  pidana  korupsi  berarti  suatu  delik  akibat  perbuatan  busuk,  jahat, rusak atau suap. Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam  Peraturan  Penguasa  Perang  No.  Prt/Perpu/013/1958  tentang  Peraturan Pemberantasan  Korupsi.  Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  24/Prp/1960 tentang  Pengusutan  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Korupsi.  Undang- Undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kemudian  diganti  lagi  dengan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  akan  berlaku  efektif  paling  lambat  dua tahun  kemudian  (16  Agustus  2001)  dan  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001. 31 Tindak pidana korupsi jelas telah  menimbulkan  akibat  yang  membahayakan  dan  meresahkan  masyarakat, khususnya  pada  sektor  keuangan  dan  perekonomian  negara,  atau  dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang korupsi ( United Nation Convention Againts Corruption )  atau UNCAC pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006, menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas bagi  negara,  menyengsarakan  kehidupan  rakyat,  mencuri  uang  negara  dan menyimpannya pada bank yang mempunyai sistem keamanan tinggi dan menjunjung tinggi privasi para nasabahnya. Para terpidana kasus korupsi bukanlah manusia yang dikategorikan  sebagai  individu  lemah,  karena  mereka  biasanya menduduki  jabatan
31 Darwan  Prinst, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi , (Bandung:   Citra  Aditya  Bakti,2002), hlm. 1.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
penting  dalam  suatu  pemerintahan  sehingga  pemberian  remisi merupakan  indikasi awal adanya korupsi di balik sel penjara yang dilakukan kepada petugas penjara. Hal ini  secara  sistematis  berdampak  pada  semakin  melemahnya  esensi  dan  eksistensi kepentingan  hukum  baik  di  mata  masyarakat  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri, sehingga efek jera tidak akan terbentuk pada diri narapidana kasus korupsi. Selain itu dasar dari pemidanaan wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai-berikut:
a. Kesalahan pembuat pidana
b. Motif tujuan melakukannya tindak pidana
c. Sikap batin pembuat tindak pidana
d. Apakah tindakan tersebut dlakukan dengan berencana
e. Cara melakukan tindak pidana
f. Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesudah melakukan tindak  pidana
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
h. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban
j. Pemaafan dari korban
k. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang  dilakukan  (berdasarkan Pasal 52, konsep Rancangan KUHP 2004)

## D. Kesimpulan dan Saran
Pertimbangan  dalam  pemberian  pengurangan  masa  pidana  (remisi)  bagi narapidana  korupsi  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, sesuai yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dalam  Pasal  1,  2  dan  3 peraturan  tersebut.  Pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi  sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, diharapkan penjatuhan pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  mencakup  pembalasan  terhadap pelaku  saja,  melainkan  juga  harus  memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat  umum, khususnya kepada generasi muda bangsa, sehingga tindak pidana korupsi bisa berkurang di negeri ini. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi  narapidana,  aparat  penegak  hukum  semestinya  lebih  memberikan  perlakuan  yang berbeda  berdasarkan  jenis  tindak  pidana  yang  diperbuatnya.  Sehingga  pemberian  hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri, melainkan berdampak terhadap berkurangnya tindak pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  tertentu  lainnya.  Hal  tentu  sejalan  dengan  komitmen pemerintah di dalam memberantas korupsi di Indonesia.

## E. Ucapan Singkat Terimakasih
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan  dan  pemikiran  yang  jernih  kepada  penulis,  karena  berkat  rahmat,  hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Dalam  penyelesaian  artikel  ini,  penulis  menyadari  sepenuhnya  masih  terdapat  banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun teknik penulisannya.    Dalam  menyusun  artikel  jurnal  ini,  penulis  menyadari,  tidak  akan terselesaikan  tanpa  bantuan  dari  berbagai  pihak  yang  telah  memberikan  banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas dukungan moril
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
maupun materiil terutama kepada Redaksi Jurnal Palar, sehingga bisa diterbitkan artikel ini.
F. Biodata Singkat Penulis Sapto  Handoyo  DP,  S.H.,  M.H . , menyelesaikan  S1  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Pakuan (2002), S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  Universitas  Tarumanagara  (2011).  Penulis  adalah  Dosen  Tetap  Fakultas Hukum Universitas Pakuan, mengajar mata kuliah; Hukum Adat, Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP, Logika Hukum, dll. Penulis saat ini diberikan tugas sebagai Kepala Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (2022-2025). Aktivitas di luar kampus, penulis pernah menjadi Ketua Tim Tenaga Ahli Hukum dalam Kajian Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2014), Tenaga Ahli di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (2017), pernah menjadi Tenaga Ahli (Narasumber) penyusunan Draft Akademik  Raperda  Ketahanan  Pangan  Daerah  di  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten Bogor  (2018).  Penulis  berprofesi  sebagai  Advokat  yang  bernaung  di  bawah  organisasi Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi).  Penulis  adalah  anggota  Masyarakat  Hukum Pidana  dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI, B.20-084). Telah menerbitkan beberapa buku  dan  beberapa  artikel/tulisannya  dimuat  di  surat  kabar  lokal  dan  di  jurnal terakreditasi (baik nasional maupun internasional).
Dr. Hj. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H., penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan, lulus dari S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan  Program  S2  di  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Indonesia, serta menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas  Pakuan  (Periode  2022-2025),  Pengurus  Mahupiki  dan  anggota  ADRI. Mengajar beberapa mata kuliah diantaranya; Hukum Pidana, Metode Penelitian Hukum, Kriminologi, Tipiter di Luar KUHP, dll. Beberapa tulisannya telah dimuat di dalam jurnal terakreditasi (baik nasional dan internasional).
Hj.  Lilik  Prihatini,  S.H.,  M.H., penulis  adalah  Dosen  tetap  Fakultas  Hukum Universitas  Pakuan,  lulus  S1  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember. Melanjutkan  Program  S2  di  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Tarumanagara.  Saat  ini  dipercaya  sebagai  Asisten  Ketua  Program  Studi  (Asprodi)  Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Pakuan (2022-2025). Mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer, Pendidikan Anti Korupsi dan Kriminologi, dll.
Mustika  Mega  Wijaya,  S.H.,  M.H, penulis adalah  Dosen  tetap  Fakultas  Hukum Universitas Pakuan. Lahir di Bogor, 18 September 1985. Menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum,  Tahun  2007,  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan.  Kemudian  penulis melanjutkan  S2  pada  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Palembang. Penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain; Hukum Agraria, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perselisihan, Hukum Jaminan, dll.
Nadia  Rastika  Alam, penulis  saat  ini  terdaftar  sebagai  mahasiswi  aktif  pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, angkatan 2021. Penulis adalah alumni SMA Negeri 5 Kota Bogor, bercita-cita menjadi Notaris dan berdomisili di Kota Bogor.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 73-90 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## Daftar Pustaka
Anonim.  Tersedia  di:  https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00300081/jenis- jenis-remisi-narapidana. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
_______.  Tersedia  di:  http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/SpesifikasiRemisi.html. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme . Bandung: Binacipta, 1996.
Hamzah, Andi. Kamus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
_______. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan . UU Nomor 12 Tahun 1995. _______. Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  UU  Nomor  31 Tahun 1999.
_______. Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi  Tahun 2003). UU Nomor 7 Tahun 2006.
Lathif,  Nazaruddin  dalam  R.M.  Mihradi,  Sapto  Handoyo,  dkk. Meneroka  Relasi  Hukum, Negara dan Budaya . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Maramis, Frans. Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia . Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2016.
Muchsin.  Makalah  disampaikan  pada  saat  perkuliahan  Kemandirian  Yudisial  dan Kebebasan  Asasi  pada  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  (Spesialisasi  Hukum  Anti Korupsi)  Universitas  17  Agustus  1945  di  Surabaya,  yang  dikutip  oleh  Ermansjah Djaja,  dalam  bukunya  yang  berjudul Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian  Yuridis Normatif Undang-Undang Tipikor . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Muladi  dalam  Siswanto Sunarso. Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004.
Preamble  The  State  Parties  to  This  Convention  of  United  Nations  Convention  Against Corruption, 2003 . Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Tahun 2003. Prinst, Darwan. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2002.
Soedarto. Hukum  dan  Perkembangan  Masyarakat,  Kajian  Terhadap  Hukum  Pidana . Bandung: Sinar Baru, 1983.
_______. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1986.
Suyatno. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme . Jakarta: Pustaka Sinar, 2005. Tahir,  H.  Heri. Proses  Hukum  yang  Adil  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memahami Untuk Membasmi ( Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi ). Jakarta: KPK, 2006. Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi. Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk  Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristek Dikti, 2018.