Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 21-30

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia melalui Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Totok Tolak*
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Pluralisme Indonesia secara eksplisit memberikan tantangan tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad 21 keragaman kultur di Indonesia mendapatkan ujian yang serius, yang ditandai berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Ambon, Poso, dan Sambas. Untuk itu, perlu adanya strategi fundamental dalam dunia pendidikan, strategi dalam konteks  ini  adalah  melalui  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan pengetahuan  dan wawasan  yang  lebih mendalam  mengenai  peran  dan  eksistensi  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu kepustakaan  atau  library research.  Data  yang  digunakan  pada  karya tulis ini  bersumber  dari  buku,  jurnal,  dan  artikel  ilmiah. Dengan  pembelajaran  PPKn  diharapkan  mampu  meneguhkan  masyarakat  multikultural  Indonesia  yang  damai  dalam  bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan keharmonisan.
Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Multikultural

## Abstract
Indonesian pluralism explicitly presents its own challenges for the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the 21st century, the diversity of cultures in Indonesia gets a serious test, characterized by various communal violent conflicts, such as the Ambon, Poso and Sambas conflicts. Therefore, the need for a fundamental strategy in the world of education, strategy in this context is through Civic Education. The purpose of this paper is to provide a deeper knowledge and insight into the role and existence of Civic Education in the affirmation of Indonesian multicultural society. Writing method used in the preparation of this paper, the library or library research.  With  the  learning  of  PPKn  is  expected  to  strengthen  the  peaceful  multicultural  society  of  Indonesia  in  the  frame  of Bhinneka Tunggal Ika and harmony.
Kewords : Civic Education, Multicultural
How  to  Cite: Tolak,  T. (2018). Peneguhan  Masyarakat  Multikultural  Indonesia melalui Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 21-30.
*Corresponding author: E-mail: totokdoang1992@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Pengalaman  Indonesia  sejak  masa  awal kemerdekaan,  khususnya  pada  masa  demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat  pada  politik  monokulturalisme.  Lebih  lanjut Azra  (2006)  mengemukakan  bahwa  dalam  politik ini,  yang  diberlakukan  bukannya  penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan, atau multikulturalisme),  tetapi  sebaliknya  adalah keseragaman  (monokulturalisme)  atas  nama stabilitas untuk pembangunan.
Pada  saat  orde  baru  berakhir,  kesadaran masyarakat  terkait  pentingnya  memahami kebhinnekaan  dan  multikulturalisme  Indonesia muncul kembali dan dikemas dalam semangat baru. Di  samping  itu,  wacana  multikulturalisme Indonesia  yang  semakin  mendapat  tempat  dalam masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa kondisi  (Saifuddin,  2006), pertama ,  desentralisasi mendorong  ditingkatkannya  batas-batas  identitas kebudayaan  di  Indonesia,  baik  identitas  etnik, agama  maupun  golongan. Dari  perubahan  yang terjadi, terdapat tantangan yang cukup besar dalam integrasi  nasional  dan  sosial. Kedua , dimensi kebudayaan  kurang  mendapatkan  perhatian dengan  diterapkannya  desentralisasi  pilitik kontemporer. Keputusan  untuk  melaksanakan desentralisasi  lebih  pada  keputusan  politik  oleh para elit politik partai ketimbang mempertimbangkan  dimensi  kebudayaan  yang sesungguhnya  sangat  mendasar  dan  penting. Ketiga , pada  saat  kebudayaan  bangsa  mulai menampakkan  batas-batasnya  dengan  nyata  dan tujuan primordialisme mulai muncul kepermukaan dengan  konflik  yang  cukup  akut  antar  agama, golongan,  dan  etnik  tentu  akan  dapat  mengancam persatuan  dan  kesatua  bangsa,  kemudian  para cendekiawan  dan  para  elit  politik  mulai  bergegas mencari  solusinya  untuk  meneguhkan  kembali persatuan dan kesatuan bangsa.
Berkaitan  dengan  kondisi  di  atas,  bentuk tubuh  Indonesia  Baru  dari  hasil  reformasi adalah sebuah  “masyarakat  multikultural  Indonesia”. Berbeda  dengan  masyarakat  majemuk  yang menunjukkan  keanekaragaman  suku  bangsa  dan kebudayaan  suku  bangsa,  multikulturalisme dikembangkan  dari  konsep  pluralisme  budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan  yang  ada  dalam  sebuah  masyarakat
(Suparlan,  2005). Multikuturalisme  Indonesia memngusung  persamaan,  semangat  hidup  rukun dalam  keragaman  dan  perbedaan  budaya  secara individu  ataupun  kelompok  masyarakat (Azra, 2006). Refleksi yang dapat diambil bahwa Individu dalam hal ini dilihat kesatuan sosial dan budaya di mana  mereka  menjadi  bagian  darinya.  Dengan demikian,  bentuk  dari  masyarakat  Indonesia  yang beragam  tidak  dan  bukan  lagi  dalam  bentuk keanekaragaman  suku  dan  budaya  bangsa melainkan  keanekaragaman  kebudayaan  yang  ada dalam masyarakat Indonesia.
Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman,  penghargaan  dan  penilaian  atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan  tentang  budaya  etnis  orang  lain.  Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang  lain,  bukan  dalam  arti  menyetujui  seluruh aspek  dari  budaya-budaya  tersebut,  melainkan mencoba  melihat  bagaimana  sebuah  budaya  yang asli  dapat  mengekspresikan  nilai  bagi  anggota- anggotanya sendiri. (Blum, 2001).
Tuntutan pengembangan
masyarakat multikultural  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebutuhan
warganegara. Seiring dengan perkembangan  konstelasi  kehidupan,  pada  era kontemporer  bangsa  Indonesia  dihadapkan  pada perubahan-perubahan  dan  ketidakpastian  dalam aspek  sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan  politik. Dalam kehidupan ini, perubahan merupakan suatu kaniscayaan  karena  tidak  ada  yang  tetap  keculai perubahan  itu  sendiri.  Perubahan  merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan terjadi  secara  terus  menerus. Perubahan  yang terjadi  pada  diri  manusia  menyangkut  perubahan langsung  maupun  tidak  langsung  yang  berkaitan dengan  sikap  dan  tindakan  manusia  dalam kehidupan global.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar,  karena  itu pendidikan  yang  mampu membangun  karakter  warga  negara  yang  cinta damai  mutlak  diperlukan. Warga  negara  tanpa dibekali  karakter  cinta  damai  tentu  sangat  sulit dalam  mengadapi  suatu  perubahan  yang  memiliki tantangan  dan  konflik  yang  muncul  dari  bingkai kebhinnekaan  tersebut. Dalam  hal  ini,  pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural.
Hidayatullah (2011) menyebutkan bahwa
membangun  karakter  bangsa  merupakan  suatu usaha yang dirasakan penting yang harus diberikan pada  manusia.  Pembentukan  karakter  yang  baik sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila  dan  UUD  1945 adalah tujuan yang muliah dari sistem pendidikan. Pernyataan  tersebut  memberikan  penguatan bahwa  pembangunan  karakter  tidak  bisa dilepaskan  dari  pendidikan. Dalam  hal  ini  adalah Pendidikan
Kewarganegaraan berbasis multikultural,  sebab  Pendidikan  Kewarganegaraan mengemban  nilai  karakter  bangsa  yang  salah satunya  adalah  toleransi,  tanggung  jawab,  dan integritas.
Terkait  dengan  peneguhan  masyarakat multikultural di  atas,  peran  penting  pendidikan menjadi  tak  terelakan.  Azra  (2006) berpendapat bahwa untuk meneguhkan masyarakat multikultural  Indonesia  yang  sehat tidak  dapat diterima begitu saja atau trial and error . Maka dari itu,  diperlukan  usaha  yang  sistematis,  integrated, programatis,  dan  berkesinambungan . Salah  satu strategi penting itu adalah Pendidikan Kewarganegraan  yang  diselenggarakan  melalui seluruh  lembaga  pendidikan,  baik  formal  maupun nonformal, dan bahkan informal di masyarakat.
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) sederhananya merupakan mata  pelajaran  yang memiliki domain kajian dalam konteks pendidikan nasional  yang  memiliki  peran  signifikan  dan strategis  untuk  membentuk  karakter  bangsa Indonesia  di  tengah  keragaman  masyarakat Indonesia.  Keragaman  dan  perbedaan  bangsa Indonesia  tertuang  dalam  prinsip  berbhinneka, akan tetapi tergabung dalam satu kesatuan. Untuk itu, Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  posisi sentral  dalam membangun  negara  bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan disini bisa menjadi strategi  yang  bisa  dilakukan  dalam peneguhan  msyarakat  multikultural  Indonesisa. Pendidikan Kewarganegaraan  yang  dimaksudkan dalam hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam  arti  luas  ( citizenship  education )  yang memiliki  perspektif  kewarganegaraan  dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan  multidimensi  yang  salah  satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan &  Derricott  1998).  Terdapat  delapan  karakteristik yang  merupakan  karakteristik  warga  abad  kedua puluh  satu  dalam  perspektif  PKn  abad  ke-21 (Karsten,  Kubow,  Matrai,  &  Pitiyanuwat,  2000);
Kubow, Grossman, & Ninomiya, 2000). Diantaranya sebagai berikut: 1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati  masalah  sebagai  anggota  masyarakat global; 2) Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab atas peran/tugas  seseorang  di  masyarakat;  3) Kemampuan  untuk  memahami,  menerima, menghargai dan menoleransi perbedaan budaya; 4) Kemampuan  berpikir  secara  kritis  dan  sistematis; 5) Kesediaan untuk menyelesaikan konflik dengan cara  tanpa  kekerasan;  6) Keinginan  untuk mengubah  gaya  hidup  dan  kebiasaan  konsumsi seseorang  untuk  melindungi lingkungan;  7) Kemampuan  untuk  peka  terhadap  dan  membela hak  asasi  manusia  (Hak  perempuan,  etnis minoritas);  8) Kesediaan  dan  kemampuan  untuk berpartisipasi  dalam  politik  di  tingkat  lokal, nasional, dan internasional.
Penulisan  karya  tulis  ini    didasarkan    pada teori  bahwa  PKn merupakan   salah   satu   ujung tombak   dari   pendidikan   multikultural   dalam rangka  pembentukan    karakter    warga    negara multikultural  yang  menghargai  identitas  budaya masyarakat yang  plural  secara  demokratis,  dan membentuk    mosaik    yang    indah    ( cultural pluralism:  mozaik  analogy )  dalam  satu  semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Garcia, 1982).

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah  metode  library  research.  Jenis  metode  ini merupakan  salah  satu  jenis  metode  kualitatif. Penelitian pustaka ini hanya menggunakan literatur perpustakaan  tanpa  harus  melakukan  penelitian lapangan.  Melalui  metode  ini  nantinya  studi pendahuluan  akan  terjawab  sekaligus  akan memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam berkenaan  dengan  gejalah-gejalah  baru  yang muncul  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat (Mustika  Zed,  2004).  Penelitian  kepustakaan  juga dapat  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  kegiatan terencana  berkaitan  dengan  metode  dalam pengumpulan  data dari  perpustakaan dengan cara mencatat, membaca, dan mengelolah dari berbagai macam bahan penelitian. Penelitian ini, sumber dan jenis datanya berasal dari berbagai macam refrensi kepustakaan  yang  memiliki  korelasi  dengan  judul yang  akan  dibahas.  Hal  demikian,  teknik
pengumpulan  datanya  didasarkan  pada  studi kepustakaan.
Literatur  utama  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  terdiri  atas  beberapa  macam  buku dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  Multikultural, pendidikan multikultural, dan Pendidikan Kewarganegaraan.  Untuk  jenis  data  yang  ada  atau didapat  bermacam-macam,  dengan  kata  lain datanya  merupakan  gabungan  dari  data  kualitatif. Sedangkan untuk tekniknya, dilakukan dengan cara library  research ,  yaitu menganalisis  berbagai macam  literatur  yang  berkaitan  dengan  variabel dari judul karya tulis. Buku, jurnal, dan artikel yang terkait  dengan  judul  sebagai  data  atau  informasi yang reliable atau  dapat  dipertanggung  jawabkan, selanjutnya  data  atau  informasi  yang  didapat  dari buku,  jurnal,  dan  artikel  dianalisis  serta  disusun berdasar  vareabel  sehingga  memiliki  keterkaitan satu  dengan  tang  lainnya  dan  tidak  keluar  dari bahasan atau judul yang sudah ditentykan.
Analisis data dilakukan secara induktif, yang di  dalamnya  terdiri  dari  dua  tahap  yaitu  proses reduksi  data  dan  penyajian  data.  Reduksi  data bertujuan  untuk  penulis  lebih  mudah  dalam memilih data yang valid, sedangkan penyajian data agar dimungkinkan penarikan simpulan. Informasi dikumpulkan  secara  tersusun  sebagai  bentuk  dari penyajian  data  dan  akan  memberi  kemudahan dalam  penarikan  kesimpulan. . Penyajian  data merupakan analisis dalam bentuk gambar sehingga penulis dapat menguasai dengan baik.
Simpulan didapat sesusadah proses penyatuan data dan merujuk dari tujuan penulisan, ada  analisis  dan  sintesis.  Dalam  kesimpulan  juga harus memperhatikan bentuk penyajian  data yang ada pada pembahasan yang menjelaskan ide pokok bahasan dalam karya tulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Multikultural
dan
Pendidikan

## Multikultural
Penjelasan  yang  sesuai  untuk  dijadikan refrensi adalah pendapat Grace C. Huerta. Baginya, Pendidikan  multikultural  adalah  pendekatan menyeluruh  terhadap  kebijakan  pendidikan  yang mempengaruhi  proses  administrasi,  retensi  siswa, pedagogi, evaluasi, serta desain kurikulum (Huerta, 2016).
Pendapat yang secara substansial sama juga dikemukakan oleh Bank (1993) bahwa pendidikan
multikultural  adalah  reformasi  transformasional yang  dirancang  untuk  mengubah  total  lingkungan pendidikan  sehingga  beragam  kelompok  ras  dan etnis, baik kelompok gender, dan siswa dari setiap kelompok kelas sosial akan mengalami kesempatan pendidikan  yang  sama  di  sekolah  dan  universitas. Lebih  lanjut  Bank  menjelaskan  Pendidikan multikultural  mengasumsikan  bahwa  keragaman adalah  bagian  berharga  dari  jalinan  negara  juga masyarakat  global.  Multikulturalis  berpendapat bahwa  keragaman  memperkaya  masyarakat  dan meningkatkan  cara-cara  di  mana  warga  negara dapat memecahkan masalah.
Pendidikan dirasakan penting dan diperlukan untuk memberikan pembentukan sosial masyarakat  dan  membentuk civic  skill seseorang, keterampilan  yang  dimaksud  yaitu  menjadi masyarakat  atau  warga  negara  yang  baik  yang  di antaranya  mampu  bersikap  saling  menghormati dan  menghargai  bebagai  jenis  perbedaan  untuk kelangsungan hidup yang rukun.
Konsep  multikulturalisme  mencakup  tiga sub nilai. Pertama , meneguhkkan indentitas angsa, melihat, mempelajari  dan  menilai  warisan  budaya bangsa; Kedua , saling  menghormati  sesama  dan berusaha untuk saling memahami selain budayanya sendiri; Ketiga , nyaman  dengan  perbedaan  yang ada  dan  merasa  senang  dengan  kebudayaan  yang berbeda-beda,  yaitu  memandang  perbedaan budaya  seseorang  itu  sebagai  suatu  kekayaan bangsa. (Arif, 2008).
Sebagai  negara  kepulauan, keragaman budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tingkat kemajemukan  yang  tinggi  menjadikannya  sebagai negara multikultural. Perbedaan wilayah melahirkan  suku,  ras,  bahasa  dan  kesenian  yang sangat  beragam.  Keunikan  ini  merupakan kelebihan  tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia  sangat disayangkan  jika  kekayaan  budaya  bangsa Indonesia hilang. Entah dicuri bangsa lain, maupun melebur digerus budaya asing.
Globalisasi  dan  karakteristik  yang  semakin multikultural  dari  banyak  negara  dan  masyarakat telah  menyoroti  apakah  negara  mampu mengembangkan warga negara
yang berpendidikan  multikultural  dan  terlibat  secara global. Bagi sekolah dan guru untuk mempersiapkan warga negara untuk dididik secara multikultural dan terlibat secara global, setidaknya ada  dua  argumen  yang menarik  untuk dipertimbangkan.  Yang  pertama  adalah  globalisasi dan  yang  kedua  adalah  karakter  dan  pendidikan
kewarganegaraan.  Kedua  alasan  ini  sangat  sesuai dengan  sifat  ganda  yang  aktif  dan  terkait  dengan karakter  kewarganegaraan  seseorang.  Untuk mencapai  kedua  tujuan  tersebut,  kerangka kecerdasan  budaya  akan  diperkenalkan  di  sini untuk  pengembangan  kecerdasan  budaya  sebagai sarana  untuk  mengembangkan  warga  yang  aktif dan peduli. Dalam hal ini, juga akan menyarankan bagaimana  guru  diposisikan  untuk  menghasilkan pertumbuhan  siswa  sebagai  calon  pemimpin melalui pembelajaran budaya di kelas (Goh,  2012: 396). Sementara literatur pendidikan karakter dan kewarganegaraan  di  Asia  sering  menyebutkan pemahaman  lintas  budaya  dan  pemikiran  global sebagai hasil yang diinginkan, hanya sedikit model yang  menerjemahkan  dengan  mudah  ke  dalam kurikulum  kewarganegaraan  atau  pedagogi  kelas. Dengan  demikian,  untuk  menciptakan  warga negara  muda  yang  aktif  dan  peduli  diperlukan seorang  guru  yang  memiliki  pemahaman  atau kecerdasan budaya dan berwawasan global.
Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi  dan  transportasi,  kepedulian  warga negara  terhadap  kebudayaan  lokal  semakin merosot.  Kebudayaan  warisan  nenek  moyang terancam  hilang,  melebur  menjadi  ‘tumbal’ globalisasi.  Globalisasi  memberi  pengaruh  yang kuat  dan  nyata  terhadap  pendidikan  serta  telah berhasil masuk ke dalam kebijakan pendidikan dan mempengaruhi praktik pengajaran dan pendidikan guru  (Wang,  Lin,  Spalding,  Odell,  &  Klecka,  2011). Maka dari itu, aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai nasionalisme sangat  diperlukan  untuk  menjawab  dan membendung arus globalisasi. Sebab, nasionalisme erat  kaitanya  dengan  identitas  nasional.  Dengan mengembangkan  rasa  cinta  tanah  air  diiringi gerakan  nyata  dalam  melestarikan  budaya, kekayaan  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  akan terjaga eksistensinya. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural  untuk  peneguhan  masyarakat multikultural Indonesia.

## Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
Ruang lingkup
Pendidikan Kewarganegaraan  diatur  dalam  Permendiknas  No. 22  tahun  2006  tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Ruang  Lingkup mata  pelajaran  PKn  untuk  pendidikan  dasar  dan menengah  secara  umum  meliputi  aspek-aspek sebagai berikut:
1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun  dalam  perbedaan,  cinta  lingkungan, kebanggaan  sebagai  bangsa  Indonesia,  sumpah pemuda,  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap  positif  terhadap  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  keterbukaan  dan  jaminan keadilan.
2. Norma,  hukum  dan  peraturan,  meliputi  tertib dalam  kehidupan  keluarga,  tata  tertib  di sekolah,  norma  yang  berlaku  di  masyarakat, peraturan-peraturan  daerah,  norma-norma dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sistem  hukum  dan  peradilan  nasional,  hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak,  hak  dan  kewajiban  anggota  masyarakat, instrumen  nasional  dan  internasional  HAM, pemajuan  penghormatan  dan  perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong,  harga  diri  sebagai  masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama,  prestasi  diri,  persamaan  kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan  dan  konstitusi  yang  pertama, konstitusi-konstitusi  yang  pernah  digunakan  di Indonesia,  hubungan  dasar  negara  dengan konstitusi.
6. Kekuasaan  dan  politik,  meliputi  pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi,  pemerintah  pusat, demokrasi  dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat
madani,
sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila,  meliputi,  kedudukan  pancasila sebagai  dasar  negara  dan  ideologi  negara, proses  perumusan  pancasila  sebagai  dasar negara,  pengamalan  nilai-nilai  pancasila  dalam kehidupan  sehari-hari,  pancasila  sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya,  politik  luar  negeri  Indonesia  di era  globalisasi,  dampak  globalisasi,  hubungan internasional  danorganisasi  internasional,  dan mengevaluasi globalisasi.
Berdasarkan  ruang  lingkup  PKn  di  atas, diketahui bahwa materi yang ada dalam PKn terdiri dari  materi  nilai-nilai,  norma,  perdamaian  dunia,
hak  asasi  manusia  dan  peraturan  hukum  yang mengatur  perilaku  warga  negara,  sehingga diharapkan  peserta  didik  dapat  mengamalkan materi  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari menjadi karakter pribadi yang melekat pada setiap individu  peserta  didik.  Melihat  poin  ke  satu  dari ruang  lingkup  Pendidikan  Kewarganegaraan menggambarkan bahwa Pendidikan
Kewaragenagaraan memiliki peran yang signifikan dalam  peneguhan  masyarakat  multikultural Indonesia,  sehingga  perlu  adanya  langkah-langkah yang  maksimal  untuk  mencapai  ruanglingkup Pendidikan  Kewarganegaraan  tersebut.  Dengan demikian,  materi-materi  yang  terdapat  pada  mata pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus benar-benar dimaksimalkan, mulai dari perencanaan  pembelajaran,  tujan,  materi,  metode, dan media pembelajaran guna membentuk  bangsa toleran dan bangsa Indonesia yang damai.
Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural
Pendidikan  Kewarganegraan  merupakan topik  sentral  yang  memiliki  peran  strategis  dalam pendidikan  multikultural.  Oleh  karena  itu,  domain materi  yang  terdapat  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan  di  sekolah  mulai  dari  tingkat SMP  dan  SMA  harus  mampu  dieksplorasi bersamaan  dengan  nilai-nilai  multikultural.  Dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),
pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Penjelasan ini  diperkuat  dalam  pasal  37  bahwa  Pendidikan Keewarganegaraan  bertujuan  untuk  membentuk generasi  muda  menjadi  manusia  yang  memiliki budi pekerti luhur, karakter kebangsaan, dan cinta tanah  air  Indonesia. Dengan  adanya  ketentuan  UU tersebut
maka kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  basis  pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.
Terkait  dengan  pendidikan  multikultural, Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki  peranan penting  dalam  rangka  mempersiapkan  peserta didik  menjadi  warganegara  yang  memiliki komitmen kuat
dan konsisten untuk mempertahankan  negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana
dikemukakan  oleh  Tilaar  (2004),  yaitu  membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan  sukunya  masing-masing,  memelihara dan  mengembangkannya, sekaligus  membangun bangsa dengan kebudayaan Indonesia.
Terdapat  arti  penting  yang  dimiliki Pendidikan  Kewarganegaraan  bagi  pendidikan multikultural  di  Indonesia  didasarkan  atas  lima dimensi  pendidikan  multikultural  sebagaimana dikemukakan oleh Bank (Tilaar, 2004), yaitu:
1. Integrasi konten, berbagai macam budaya yang ada  dilingkungan  masyarakat  digeneralisasi dalam pelajaran.
2. Proses konstruksi pengetahuan, siswa diberikan kebebasan dalam mengembangkan pengetahuannya melalui pembebasan berpendapat dan  mengantarkan  siswa  untuk memahmi budaya dalam mata pelajran.
3. An  equity  padagogy ,  dalam  proses  belajara pembelajaran metode yang digukan disesuaikan dengan  pola  belajar  siswa  untuk  menunjang prestasi  siswa  yang  beragam  latar  belakang suku, ras dan agama.
4. Prejudice reduction , memahami berbagai macam karakteristik  siswa  dengan  tujuan  untuk menentukan metode untuk mereka.
5. Memberdayakan  budaya  sekolah ,  membiasakan siswa  untuk  berpartisipasi  aktif  dilingkugan sekolah  termasuk  untuk  berinteraksi  dengan staff dan siswa yang memiliki latar budaya yang berbeda.
Dimensi  di atas  perlu  dukungan  dari kemampuan warga negara atau karakteristik warga negara.  Cogan  (1998)  karakteritik  yang  harus dimiliki warganegara sebagai berikut:
1. Kemampuan  mengenal  dan  memecahkan masalah.
2. Kemampuan  bertanggung  jawab  dan  bekerja sama dalam kehidupan masyarakat.
3. Kemampuan saling menghargai dan memahami berbagai macam perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir sitematis dan kritis.
5. Kemampuan problem solving melalui cara yang adil dan damai.
6. Kemampuan mencintai lingkungan dengan cara merubah pola hidup.
7. Kemampuan  peka  terhadap  problematika  hak asasi manusia dan mempertahankannya, seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb.
8. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam
kehidupan masyarakat berbangsa dan
bernegara.
Karakteristik
warganegara
di
atas dibutuhkan  sebagai  dasar  bagi  peneguhan masyarakat  multikutural,  yang  dalam  pandangan Cogan  (1998:2-3)  diidentifikasi  ke  dalam  lima atribut  kewarganegaraan  yang  mungkin  akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1 ) a sense of identity ; (2) the enjoyment of certain rights ; (3) the fulfilment of corresponding obligations ; (4) a degree of interest and  involvement  in  public  affairs;  and (5) an acceptance  of  basic  societal values .  Bagi  Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan  sesuai  dengan  ideologi  yang  dianut, yakni  Pancasila,  dan  Konstitusi  yang  berlaku  di Indonesia,  ialah  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Terdapat beberapa hal yang diperlukan guru Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  peneguhan masyarakat  multikultural  Indonesia.  Adapun  hal- hal  yang  perlu  dimiliki  guru  PKn  salah  satunya adalah  memahami  tentang  pembelajaran  PKn berbasis  multikultural,  karena  dengan  memahami PKn  multikultural,  guru  nantinya  akan  mampu mengembangkan
materi
Pendidikan Kewarganegaraan  berbasis  multikultural.  Dengan demikian,  peneguhan  masyarakat  multikultural Indonesia  akan  tercapai  melalui  aktualisasi Pendidikan  Kewarganegaraan. Langkah-langkah embelajaran  PKn  berbasis  multikultural  dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar  1.  Langkah-langkah  Pembelajaran  PKn Berbasis Multikultural (Rondli, 2014: 4)
Berdasarkan tabel yang ada di atas terdapat lima tahap yang perlu dilakukan oleh seorang guru mengenai  langkah-langkah  pembelajaran  PKn berbasis  kearifan  lokal. Pertama ,  menentukan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan
Kompetensi  Dasar  apa  yang  akan  diajarkan berbasis
multikultural
sesuai dengan Permendiknas No  22  Tahun  2006.  Sebab  tidak semua  materi  dapat  disamaikan  melalui  poreses pembelajaran  berbasis  multikultural.  Pada  tingkat Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  kelas  X  semister pertama  materi  yang  dapat  disampaikan  melalui proses  pembelajaran  berbasis  multikulturan  salah satunya materi tentang memahami hakikat bangsa dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Kedua , menetapkan  tujuan  pembelajaran  berdasarkan indikator yang ditetapkan dari Standar Kompetensi dan  Kompetensi  Dasar  dalam  pembelajaran  PKn berbasis multikultural. Ketiga , menetapkan metode yang  akan  digunakan,  dalam  hal  ini  penulis menganjurkan  untuk  menggunakan  metode Contexstual Teaching and Learning (CTL).
Metode  CTL  ditentukan  oleh  guru  sendiri dan  disesuaikan  dengan  karakteristik  dan  materi yang  akan  dikembangkan  dalam  pembelajaran. Keempat ,  menentukan  media  pembelajaran  yang disesaikan  dengan  Standar  Kompetensi  dan Komptensi  Dasar.  Guru  dalam  menentukan  media harus  jelih  dan  bisa  menyesuaikan  dengan  sarana prasarana yang ada disekolah, penggunakan media pembelajaran  disini  bertujuan  agar  memberika kemudahan pada  siswa  untuk  memahami  materi secara mendalam. Kelima , setelah semuah langkah- langkah  yang  ada  sudah  terlaksana  maka  guru selanjutnya  melakukan  evalusi  dengan  tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya. Berkenaan dengan sesuatau yang diperlukan dalam proses pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan  Aly,  (2005)  menjelaskan  tiga faktor  dalam  manajemen  pembelajaran,  yaitu:  (a) lingkungan  fisik  ( physical  environment ),  (b) lingkungan  sosial  ( human environment ),  dan  (c) gaya  pengajaran  guru  ( teaching  style ).  Selama proses pembelajaran yang diperlukan siswa adalah lingkungan  sosial  dan  fisik  yang  nyaman  serta menyenangkan,  untuk  itu  guru  sebagai  pendidik harus mampu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya  adalah  penataan  meja  dan  kursi, warna,  tanaman,  dan  pencahayaan.  Dengan demikian, akan tercipta lingkungan sosial dan fisik yang aman dan nyaman untuk siswa. Lebih dari itu, guru juga harus mampu memahami latar belakang budaya  siswanya  karena  dengan  guru  yang memiliki  pemahaman  terhadap  latar  belakang budaya  siswanya,  akan  menciptakan  lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Lingkungan yang
TUJUAN
MATERI PBM
MEDIA METODE EVALUASI HASIL
nyaman  atau  kondusif  dapat  diciptakan  oleh seorang guru melalui beberapa bahasa yang dipilih, hubungan  interaksi,  dan  berlaku  adil  pada  siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.
Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya  pengajaran  guru  yang menggembirakan.  Dalam  proses  pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada-tidaknya  peluang  siswa  untuk  berbagi pendapat  dan  membuat  keputusan.  Gaya kepemimpinan  guru  berkisar  pada  otoriter, demokratis,  dan  bebas  ( laizzes  faire ).  Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada  siswa  untuk  saling  berbagi  pendapat.  Apa yang  diajarkan  guru  kepada  siswa  ditentukan sendiri  oleh  sang  guru.  Sebaliknya,  gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang  kepada  siswa  untuk  menentukan  materi yang  perlu  dipelajari  siswa. Kepemimpinan  bebas yang  digunakan  oleh  seorang  guru  akan  lebih membebaskan  siswa  untuk  memilih  materi pembelajaran di dalam kelas.
Bentuk pendekatan yang demokratis ini akan sangat  membantu  siswa  memahami  materi  yang dikembangkan  dikelas  maupun  luar  kelas. Pendekatan  seperti  ini,  berbagai  macam  strategi dapat  digunakan  oleh  guru,  seperti  simulasi, observasi,  dialog,  penangan  kasus,  dan  diskusi kelompok  (Aly,  2003:  70-71).  Melalui  dialog  para guru,  misalnya,  mendiskusikan  sumbangan  aneka budaya  dan  orang  dari  suku  lain  dalam  hidup bersama  sebagai  bangsa.  Lebih  dari  itu,  guru  juga dapat berdialog dan mendiskusiakan kepada semua siswa  yang  memiliki  latar  belakang  budaya  yang berbeda-beda. Sementara itu, melalui simulasi dan bermain  peran,  para  siswa  difasilitasi  untuk memerankan  diri  sebagai  orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan  sehari-hari.  Dalam  momen-momen tertentu,  diadakan  proyek  dan  kepanitiaan bersama,  dengan  melibatkan  aneka  macam  siswa dari  berbagai  agama,  etnik,  budaya,  dan  bahasa yang  beragam.  Sedangkan  melalui  observasi  dan penanganan  kasus,  siswa  dan  guru  difasilitasi untuk  tinggal  beberapa  hari  di  masyarakat multikultural.  Mereka  diminta  untuk  mengamati proses  sosial  yang  terjadi  di  antara  individu  dan kelompok  yang  ada,  sekaligus  untuk  melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.
Dengan  strategi  pembelajaran  tersebut  para siswa  diasumsikan  akan  memiliki  wawasan  dan
pemahaman  yang  mendalam  tentang  adanya keragaman  dalam  kehidupan  sosial.  Bahkan, mereka  akan  memiliki  pengalaman  nyata  untuk melibatkan  diri  dalam  mempraktikkan  nilai-nilai dari  pendidikan  multikultural  dalam  kehidupan sehari-hari.  Sikap  dan  perilaku  yang  toleran, simpatik,  dan  empatik  pun  pada  gilirannya  akan tumbuh  pada  diri  masing-masing  siswa.  Dengan demikian,  proses  pembelajaran  yang  difasilitasi guru  tidak  sekadar  berorientasi  pada  ranah kognitif,  melainkan  pada  ranah  afektif  dan psikomotorik  sekaligus.  Selanjutnya,  pendekatan demokratis  dalam  proses  pembelajaran  dengan beragam strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru dan siswa memiliki status yang setara  (equal  status),  karena  masing-masing  dari mereka  merupakan  anggota  komunitas  kelas  yang setara  juga.  Setiap  anggota  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  absolut.  Perilaku  guru  dan  siswa harus  diarahkan  oleh  kepentingan  individu  dan kelompok secara seimbang.
Lebih  dari  itu,  pembelajaran  yang menggunakan  pendekatan  demokratis  ini  guru dituntut untuk memiliki kompetensi multikultural. Ada  enam  kompetensi  multikutural  guru  yang ditawarkan  oleh  Farid  Elashmawi  dan  Philip  P. Harris  (Aly,  2005),  yaitu:  (a)  memiliki  nilai  dan hubungan  sosial  yang  luas,  (b)  terbuka  dan fleksibel  dalam  mengelola  keragaman  siswa,  (c) siap  menerima  perbedaan  disiplin  ilmu,  latar belakang,  ras,  dan  gender;  (d)  memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan. Lebih  lanjut  James  A.  Bank  (Aly,  2005) menambahkan kompetensi  multikultural lain yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku  etnik  para  siswa,  (b)  sensitif  terhadap kemungkinan  adanya  kontroversi  tentang  materi ajar,  dan  (c)  menggunakan  teknik  pembelajaran kelompok  untuk  mempromosikan  integrasi  etnik dalam pembelajaran.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan paraksis  menjadi  suatu  usaha  dalam  meneguhkan masyarakat  multikultural  Indonesia  yang  damai.
Dengan
pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan, siswa akan dibekali pemahaman yang  mendalam  terkait  bagaimana  menyikapi keragaman dan siswa juga ditanamkan kemampuan untuk  memahami,  menerima,  dan  menghormati perbedaan-perbedaan  budaya,  sebab  materi  yang termuat  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan sejalan  dengan  nilai-nilai  multikultural  indonesia, yang diperlukan sekarang hanya tinggal bagaimana seorang  guru  mampu  memahami  keragaman, mampu  mengembangkan  pembelajaran,  dan mampu menggunakan media pembeajaran.
Lebih  dari  itu,  pendidikan  multikultural melalui  pendidikan  kewarganegaraan  juga menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Sebagai  sebuah  konsep,  pendidikan  multikultural sejalan  dengan  semangat  semboyan  bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  bangsa  di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai  budaya,  bahasa,  dan  agama  yang berbeda-beda  tetapi  dalam  kesatuan  Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur  keragaman  Indonesia  (the  art  of managing diversity).
Peneguhan masyarakat multikultural Indonesia
akan tercapai dengan cara mengaktualisasikan  Pendidikan  Kewarganegaraan sebab  di  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan termuat  domain  materi  tentang  keragaman  atau menjaga  keutuhan  negara  Indonesia.  Dengan demikan,  untuk  menunjang  keberhasialan dalam peneguhan  masyarakat  multikultural  Indonesia melalui  aktualisasi  Pendidikan  Kewarganegaraan diperlukan implementasil PKn berbasis multikultural  dan  pemahaman  guru  terhadap langkah-langkah  dalam  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  berbasis  multikultural,  mulai dari  perencanaan,  tujuan,  materi,  metode,  dan media pembelajaran.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  saya  ucapkan  untuk  teman- teman  dari  jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  Pasca  Sarjana  Universitas  Negri Yogyakarta  angkatan  2016  bung  Erwin,  bung Setiawan, bung Furkan, dan bung Gusti yang  telah memberikan koreksi dan saran terhadap karya tulis
ini  sehingga  karya  tulis  ini  dapat  terselesaikan dengan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aly, A. (2005). “Pendidikan multikultural dalam tinjauan pedagogik” . Makalah  dipresentasikan  pada “ Seminar  Pendidikan  Multikultural  sebagai  Seni Mengelola  Keragaman ”,  yang  diselenggarakan oleh  Pusat  Studi  Budaya  dan  Perubahan  Sosial (PSB-PS)  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
Arif, D.B.  (2008).  ”Kompetensi  Kewarganegaraan  untuk Pengembangan
Masyarakat Multikultural
Indonesia”.  Acta  Civicus: Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan , Vol. 1 (3). 19-25
Azra,  A. (2006). Pancasila  dan  Identitas  Nasional Indonesia:  Perspektif  Multikulturalisme”. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas . Bogor: Brighten Press. Bank,  J.A.  (1989). Multicultural  education:  Issues  and perspectives . London: Allyn and Bacon Press. Blum, L. A. (2001). “Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas  Antar-Ras:  Tiga  Nilai  yang  Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural”. Dalam  May,  Larry,  Shari  Collins-Chobanian,  and Kai  Wong  (Eds). Etika  Terapan  I:  Sebuah pendekatan multikultural .  Terjemahan  oleh  Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Cogan, J. J., & Derricott, R.  (1998). Citizenship for the 21st Century:    An  international  perspective  on education . London: Kogan Page.
Depdiknas. (2006).  Permendiknas  No  22  Tahun  2006
Tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas.
Garcia,  R.  L. (1982). Teaching  in  a  pluristic  society: Concepts, models, strategies . New York: Harper & Row Publisher.
Goh,  M.  (2012).  Teaching  with  cultural  intelligence: developing  multiculturally  educated  and  globally engaged citizens. Asia Pacific Journal of Education ,
32 (4), 395–415
Hefner,  R.W.  (2007). Politik multikulturalisme:
Menggugat realitas kebangsaan. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli “The Politics of Multiculturalism,  Pluralism  and  Citizenship  in Malaysia,  Singapore,  and Indonesia”.  Yogyakarta: Kanisius.
Huerta,  G.C.  (2016).  Barriers  to  the  Implementation  of Multicultural  Education  in  a  Secondary  Teacher Preparation Program. The High School Journal , 82 (3) 150-164
Hidayatullah,  M.F.  (2011).  “Pendidikan  Karakter  dan Pengembangan  Metode  Pembelajaran  Nilai”. Bahan  tayangan  disampaikan  dalam  Pentaloka Doswar  se-Jawa  Tengah  dan  DIY  di  Dodik  Bela
Negara Resimen
Kodam IV/Diponegoro
Magelang, 12 April 2011.
Karsten, S. Kubow, P. Matrai, Z. & Pitiyanuwat, S. (2000).
Challenges facing the 21st century citizen: Views of policy makers. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), Citizenship  for  the  21st  century:  An  international perspective  on  education (pp.  109–130).  London: Kogan Page.
Kubow,  P.  Grossman,  D.L. &  Ninomiya,  A.  (2000). Multidimensional  citizenship:  Educational  policy for  the  21st  century.  In  J.  Cogan  &  R.  Derricott (Eds.), Citizenship  for  the  21st  century:  An international  perspective  on  education (pp.  131– 150). London: Kogan Page.
Rondli, W.S. (2014). Strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural:  Studi  kasus  di  SMA  Mataram Kota Semarang Jurnal Ilmiah Civic , IV (2): 4-5
Saha, L.J. (1997). International encyclopedia  of  sociology of  education (Resources in Education Series) . New York: Pergamon
Saifuddin,  A.F.  (2006).  Reposisi  Pandangan  mengenai Pancasila:  Dari  Pluralisme  ke  Multikulturalisme. Dalam Restorasi  Pancasila:  Mendamaikan politik identitas dan modernitas . Bogor: Brighten Press.
Suharyanto,
A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan  Dalam  Membina  Sikap Toleransi Antar Siswa, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 192-203
______________.  (2015).  Dilema  Multikulturalisme  Pada Masyarakat  Multikultur  Di  Medan,  Sumatera Utara. Jurnal Kewarganegaraan. 25 (2): 118-127
_____________. (2017),  Pemahaman  Siswa  Tentang  Konsep Demokrasi  Dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan, dalam  Prosiding  Seminar  Nasional  Tahunan Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534
Suparlan,  P.  (2005).  Sukubangsa  dan  hubungan  antar sukubangsa.  Jakarta:  Yayasan  Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Tilaar,  H.A.R.  (2004). Multikulturalisme:  Tantangan- tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional . Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wang,  J.  Lin,  E.  Spalding,  E.  Odell,  S.  J. &  Klecka,  C.  L. (2011).  Understanding  teacher  education  in  an era of globalization. Journal of Teacher Education , 62 (2), 115–120. Zed,  M.  (2004). Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada