## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG
Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail :{ dwikynugraha1303@gmail.com sudiatmaka@undiksha.ac.id niktsariadnyani@gmail.com }

## abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  proses  penyelesaian  perceraian  terhadap perkawinan  tidak  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng  serta  untuk  (2)  mengetahui  implementasi  peraturan  nomor  96  Tahun  2018 tentang  persyararan  dan  tata  cara  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  terhadap proses  perceraian  pada  perkawinan  tidak  tercatat  di  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  (2)  dua  jenis  pendekatan  yaitu  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Dinas dan  Pencatatan  Sipil  yang  beralamat  di  Jl.  Gajah  Mada  No.  152  Singaraja,  Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier  melalui  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Dalam  teknik  penentuan  sampel,  penelitian  ni  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  teknik  pengolahan  data  secara  analisis  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  cara  mengisi  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  yang telah ditandatangani  oleh kedua belah pihak, (2)  implementasi  peraturan  nomor  96  tahun  2018  tentang  persyaratan  dan  tata  cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  telah terlaksana  cukup  baik,  namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  terkait  proses pelaksanaan  perceraian  yang  dianggap  sulit  dalam  menghadirkan  pihak-pihak  terkait, sehingga  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  menyerahkan  proses  perceraian pada  perkawinan  tidak  tercatat  ke  masing-masing  desa  yang  bersangkutan.  Selain  itu diharapkan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  hendaknya  lebih  memperhatikan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dan memiliki akta nikah untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
Kata kunci : Implementasi, Perceraian, Disdukcapil

## Abstract
This study aims to (1) find out the divorce settlement process for unregistered marriages at the  Population  and  Civil  Registration  Office  of  Buleleng  Regency  and  (2)  find  out  the implementation  of  regulation  number  96  of  2018  concerning  the  requirements  and procedures  for  population  registration  and  civil  registration  of  the  divorce  process  in marriages.  not registered in Buleleng.  The type of research used is empirical juridical with (2) two types of approaches, namely the legislation approach and the case approach.  This research is located at the Department of Population and Civil Registration, which is located
at Jl.  Gajah Mada No.  152 Singaraja, Buleleng Regency.  The legal materials used are primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials  through  data  collection  techniques  by means  of  observation,  interviews  and  documentation  studies.    In  the  technique  of determining the sample, this research uses a purposive sampling technique with qualitative analysis of data processing techniques.  The results show that (1) the divorce process in unregistered marriages can be carried out at the Population and Civil Registration Service by  filling  out  a  Statement  of  Absolute  Responsibility  signed  by  both  parties,  (2) implementing regulation number 96 of 2018 concerning requirements and procedures.  The method of population registration and civil registration of the divorce process in marriages not registered at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency has been carried  out  quite  well,  but  there  are  still  several  obstacles  related  to  the  divorce implementation process which is considered difficult in presenting the relevant parties, so the  Population  and  Registration  Office    Civilians  submit  the  divorce  process  for unregistered  marriages  to  the  respective  villages.    In  addition,  it  is  hoped  that  the Department  of  Population  and  Civil  Registration  should  pay  more  attention  to  the socialization  of  Law  Number  1  of  1974  article  2  paragraph  (2)  to  the  public  about  the importance of registering marriages and having a marriage certificate to facilitate all types of affairs related to population administration.

## Keywords: Implementation, Divorce, Disdukcapil

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial tidak  dapat  hidup  dan  memenuhi kebutuhan  hidupnya  tanpa  bantuan  dan peran  orang  lain,  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  materi  maupun  non  materi (psikis/biologis). Secara  biologis  tujuan perkawinan  diantaranya  adalah  untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia  dengan  keturunannya.  Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan  dapat  dipastikan  kelanjutan keturunan tersebut akan terputus. Dalam Pasal  1  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
pengertian perkawinan ialah: “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa ”.
Apabila dilihat dari pengertian perkawinan  diatas,  menunjukan  bahwa perkawinan  bukan  hanya  ikatan  lahir, namun  juga  ikatan  bathin,  dan  pada dasarnya  perkawinan  menganut  asas monogamy (hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan).
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya  perkawinan  harus  melalui
prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan
memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam  peraturan  Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku  di  Indonesia.  Perkawinan  yang sah  akan  memberikan  kepastian  hukum dan  kepentingan  hukum  orang  yang melangsungkan  perkawinan  tersebut akan terlindungi.
Indonesia  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang
Administrasi Kependudukan, dalam Undang-Undang Kependudukan
mengatur  tentang  tata  cara  pencatatan segala peristiwa penting atau pencatatan sipil  penduduk  Indonesia.  Kenyataan yang terjadi di masyarakat, masih banyak perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di lembaga  yang  berwenang.  Pencatatan perkawinan  tersebut  dibuktikan  dengan diterbitkan  Akta  Perkawinan.  Dalam  hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama  Islam  maka  dicatatkan  oleh pegawai  pencatat  pada  Kantor  Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan  dilaksanakan  selain  dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil setempat. Apabila perkawinan tidak
dicatatkan,  maka  tidak  dapat  dianggap bahwa  suatu  perkawinan  tersebut  tidak sah,  proses  pencatatan  perkawinan bertujuan  untuk  memenuhi  kewajiban administratif  penduduk  Indonesia  guna menerapkan aturan hukum positif
Indonesia, salah satunya Undang-
Undang  No  24  tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks  agama/adat  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  di-anggap  sah.  Namun dalam hukum
nasional, proses pencatatan  ini telah menjadi bagian dari hukum  positif,  karena  hanya  dengan proses  ini  maka  masing-masing  pihak diakui  segala  hak  dan  kewajibannya  di depan hukum.
Dan pencatatan perkawinan  akan  membawa  akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan  hak-hak  dasarnya.  (Hakim, 1974:20)
Menurut  Hukum  Perdata,  Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan
peristiwa  hukum  termasuk  melaporkan perkawinan  maupun  perceraian    yang berlaku  untuk  umum  dan  untuk  semua Warga  Negara  Indonesia  dicatatkan pada  lembaga  catatan  sipil  di  bawah departemen  dalam  negeri,  sedangkan yang  berlaku  khusus  untuk  warga Negara Indonesia  yang  beragama islam mengenai
perkawinan perceraian, lembaga  catatan  sipil  yang  berlaku khusus  berada  dibawah  departemen agama. (Safira, 2017:28) Untuk mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
a.  Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama;
b.  Akta Kelahiran;
c.  Surat Keterangan dari Lurah;
d.  Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh Lurah;
e.  Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
f. 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas;
g.  Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan; Akta
Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin;
h.  Izin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian;
i. Passport bagi WNA;
j. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;
k.  Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan   (bagi WNA);
l. SKK dari Imigrasi (bagi WNA). (Disdukcapil,
2018:17)
m.  SKK dari imigrasi bagi WNA
Oleh  karena  itu  pencatatan  dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.  Namun  dalam  praktiknya, kewajiban  pencatatan  dan  pembuatan akta  perkawinan  menimbulkan  makna hukum  ambiguitas,  karena  kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan  bagi  setiap  perkawinan dianggap  hanya  sebagai  kewajiban administratif  belaka,  bukan  penentu kesahan suatu perkawinan. Maka dari itu suatu  proses  pencatatan  perkawinan bukanlah merupakan hal yang menentukan   apakah  perkawinan  yang dilakukan  adalah   suatu   perkawinan yang sah atau tidak sah. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum  agamanya  atau  kepercayaan agamanya,  tetapi  jika  tidak  dicatat, perkawinan  tersebut  dianggap  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Perkawinan  yang  tidak  dicatat  ini menyebabkan  suami  isteri  dan  anak- anak  yang  dilahirkan  tidak  memperoleh perlindungan  hukum.  Untuk  itu,  perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum  terhadap  suami  isteri  dan  anak- anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. (Ruhdiya, dkk. 2013:55) Dalam  suatu  perkawinan  terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan  putusnya  perkawinan, yaitu:
a.  Putusnya  perkawinan  karena meninggalnya  salah  seorang suami atau isteri. Apabila  salah seorang  dari  suami  atau  isteri
meninggal  dunia,  maka  dengan sendirinya hubungan perkawinan  antara  suami  atau isteri  berakhir.  Dalam  literatur – literatur  tentang  hukum  Islam disebut  bahwa  putusnya  suatu perkawinan disebabkan kematian  ini  disebut  dengan cerai mati; b.  Putusnya perkawinan atas kehendak  pihak  suami  dengan alasan  alasan  tertentu  yang dibenarkan  oleh  hukum,  dan kehendaknya tersebut dinyatakan dalam bentuk ucapan atau  tulisan  yang  mengandung makna putusnya hubungan perkawinan  antara  suami  isteri. Dengan  ungkapan  lain,  bahwa berakhirnya  suatu  perkawinan bermula  dari  kehendak  suami. Putusnya  hubungan  perkawinan semacam  ini  disebut  dengan cerai  Thalak  (dalam  agama
Islam); c.  Putusnya perkawinan atas kehendak bersama antara suami dan isteri. Dalam hal ini putusnya perkawinan  disebabkan  karena perceraian, hal ini terjadi karena perselisihan  dan  pertengkaran antara kedua belah pihak secara terus  menerus  dan  tidak  dapat diselesaikan.
d.  Putusnya perkawinan atas putusan  pihak  ketiga  (hakim). Dalam  hal  ini  hakim  berperan untuk  membatalkan  perkawinan atas permintaan salah satu pihak oleh  Hakim  Pengadilan  Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini  disebut  fasakh,  karena  salah satu pihak menemui kekurangan yang  terdapat  pada  pihak  lain. (Prawirohamidjojo, 2008: 65) Perceraian  merupakan  berakhirnya suatu  perkawinan  yang  mengakibatkan terputusnya hubungan antara suami dan istri  yang  disebabkan  oleh  kegagalan suami  maupun  istri  dalam  menjalankan perannya masing-masing. Bahwa
terhadap  pencatatan  perceraian  pada Disdukcapil  diatur  dalam  Peraturan
Presiden  No  96  tahun  2018  tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil,  yang dinyatakan  dalam  Pasal  42  sebagai berikut : “(1)Pencatatan  perceraian  di
wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap;  b. kutipan  akta  perkawinan;  c.  KK;  dan  d. KTP-e1.  (2)  Dalam  hal  pemohon  tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf    b,  pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan  kutipan  akta  perkawinan tidak  dimiliki  dengan  alasan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  tersebut mengalami kesenjangan yang mengakibatkan konflik terhadap peraturan-peraturan maupun perundang- undangan dalam mengatur proses pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan
berbagai kerancuan. Salah satu contohnya adalah mengenai  proses  perceraian  terhadap perkawinan  tidak  tercatat  yang  dapat dilakukan  hanya  pada  Disdukcapil  itu sendiri, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyatakan:  “(1)  Gugatan  perceraian diajukan kepada Pengadilan ”. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG  PERSYARATAN  DAN  TATA CARA  PENDAFTARAN  PENDUDUK
DAN  PENCATATAN  SIPIL  TERHADAP PROSES
PERCERAIAN
PADA PERKAWINAN  TIDAK  TERCATAT  DI KABUPATEN BULELENG.”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
1.  Bagaimana proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng? 2.  Bagaimana implementasi
peraturan  presiden  nomor  96 tahun  2018  tentang  persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil terhadap proses perceraian
pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng?

## METODE
Jenis  Penelitian  digunakan  adalah  jenis penelitian  yuridis  empiris,  penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat, yang pada dasarnya merupakan kesenjangan  antara  norma  ( das  sollen ) dengan  realitas  hukum  ( das  sein ) ).
Selain diatur dalam  Undang-Undang No. 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  Pencatatan  Perkawinan juga  diatur  dalam  Pasal  37  Ayat  (1)
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil,  yang menyatakan:  “ Pencatatan  perkawinan
Penduduk  WNI  di  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan  telah  terjadinya  perkawinan dari  pemuka  agama  atau  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa;  b.  pas  foto  berwarna  suami dan  istri;  c.  KK;  d.  KTP-el;  dan  e.  bagi janda  atau  duda  karena  cerai  mati melampirkan akta kematian pasangannya;  atau  f.  bagi  janda  atau duda  karena  cerai  hidup  melampirkan akta  perceraian ” .  Penelitian  ini  bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual,  dan  akurat  terhadap  suatu populasi  atau  daerah  tertentu  (Kawi Arta,2018 : 53). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi peraturan nomor 96
tentang  persyaratan  dan  tata  cara pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.  Pengolahan  data  yang dilakukan dengan model analisis kualitatif  dengan  mengambil  kesimpulan berdasarkan  pemikiran  yang  logis  dari hasil  wawancara  dengan  para  informan maupun  dari  data  yang  diperoleh  dari studi  keputusan  dan  analisis  dalam bentuk  desktriptif.  Deskriptif  analisis adalah penyajian dengan menggambarkan  aspek  aspek  tertentu yang berkaitan dengan masalah
kemudian  dianalisa  untuk  mendapatkan kebenaran  serta  berusaha  memahami kebenaran tersebut dengan memperhatikan  fenomena  hukum  yang ada  di  masyarakat.  (Kawi  Arta,  2018  :
58). Pengolahan  bahan  hukum  yang dilakukan yaitu bahan hukum dikerjakan sehingga berhasil
mendapatkan kebenaran-  kebenaran  untuk  mencari jawaban  terkait permasalahan  yang  ada guna  mendapatkan  kesimpulan  sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43). Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian  yang  sempurna  (Adnyani, 2016:223),  setelah  dilakukan  penyajian bahan hukum langkah selanjutnya  yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015:68- 80).

## HASIL PEMBAHASAN
Proses Penyelesaian Perceraian Terhadap  Perkawinan  Tidak  Tercatat di Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama Ibu  Ketut  Sudarmi,  SE.,  M.AP.  selaku Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan Sipil  pada  Selasa,  31  Mei  2022 menerangkan  bahwa  memang  benar adanya  perceraian  pada  perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng dan sudah tercatat 239 kasus selama periode 2020-2022.  Sesuai  dengan  Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 disebutkan  bahwa  dalam  KK  terdapat perkawinan  tercatat  dan  perkawinan tidak tercatat.
Pada umumnya, perkawinan  tercatat  ditandai  dengan adanya  akta  nikah  atau  buku  nikah  dan jika  perkawinan  tersebut  memutuskan untuk  bercerai  maka  wajib  menyertai surat  dari  putusan  pengadilan.  Lain halnya dengan perkawinan tidak tercatat, perceraian  tersebut  boleh  dengan  surat putusan pengadilan ataupun tanpa surat putusan pengadilan tergantung ketersediaan  hakim  dalam  memutuskan perceraian  tersebut.  Jika  hakim  tidak bersedia untuk menerbitkan surat putusan  pengadilan  maka  perceraian dapat dilangsungkan
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan SPTJM yang sudah ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak lalu
melaksanakan pendekatan musyawarah  yang  menghadirkan  saksi-
saksi  dari  kedua  belah  pihak  seperti Kepala  Desa,  Kelian  Adat,  Dadia,  dan kedua mempelai.
Suatu  perceraian  yang  dilangsungkan harus melalui beberapa rangkaian proses guna merubah status perkawinan dari  kedua  belah  pihak.  Sama  halnya dengan  perceraian  pada  perkawinan tidak tercatat, ada beberapa syarat yang harus  dilengkapi  sebelum  akhirnya pendekatan  musyawarah  dilaksanakan. Seperti :
a.  Melengkapi formulir permohonan pelaksanaan pendekatan musyawarah (sidang). b.  Melengkapi surat perceraian
secara  agama/adat  bermaterai 10000.
• Untuk Agama Hindu diketahui oleh Perbekel/Lurah  dan  Kelian Desa Adat. • Untuk Agama Buddha diketahui oleh Perbekel/Lurah  dan  Ketua Wihara/Ketua Yayasan Wihara. • Untuk Agama Katholik diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Pastor. • Untuk Agama Kristen diketahui oleh Perbekel/Lurah  dan  Ketua Majelis Gereja. c.  Melengkapi  Surat  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran perceraian rangkap 3 asli,  masing-masing  bermaterai 10000 ditandatangani pada saat pendekatan musyawarah. d.  Melengkapi berita acara pendekatan musyawarah rangkap  3  asli  masing-masing bermaterai 10000 ditandatangani pada saat berakhirnya pendekatan
musyawarah.
e.  Melampirkan  KK  asli  pemohon dan termohon.
f. Melampirkan  fotocopy  KTP-el semua peserta pendekatan musyawarah.
g.  Membawa  stempel  organisasi masing-masing peserta pendekatan musyawarah. Yang  hadir  pada  saat  pendekatan musyawarah: - Perbekel/lurah, apabila berhalangan  hadir  bisa  diwakili oleh aparat desa dengan melampiri surat kuasa bermaterai 10000 (sebagai Saksi I). - Kelian Desa Adat, apabila berhalangan  hadir  yang  boleh mewakili  adalah  prajuru  adat, dengan melampiri SK Kepengurusan yang bersangkutan/Kelian Banjardengan Surat Tugas (sebagai Saksi II) - Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan (sebagai Saksi III)
- Kelian  Dadia/Pengurus  (sebagai saksi IV)
- Pemohon dan mantan suami/istri Setelah  persyaratan  administrasi  sudah lengkap,  selanjutnya  pihak  pemohon mendaftarkan  perceraiannya  ke  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil untuk  mendapatkan  jadwal  agenda musyawarah. Pada saat agenda musyawarah  ditetapkan,  semua  para pihak seperti suami/istri, perbekel, kelian desa  adat,  kelian  dadia  wajib  hadir. Karena  apabila  satu  pihak  saja  tidak hadir,  maka  pelaksanaan  pendekatan musyawarah tidak bisa dilaksanakan dan ditunda  hingga  semua  pihak  bersedia untuk  hadir.  Setelah  semua  pihak lengkap, pendekatan musyawarah dimulai  dan  dipimpin  oleh  Pimpinan Musyawarah dari petugas Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Kemudian,  hasil  musyawarah  akan digunakan  sebagai  dasar  perubahan status  kawin  para  pihak  yang  mana awalnya perkawinan tidak tercatat menjadi cerai hidup tidak tercatat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu Ketut  Sudarmi,  S.E.,  M.A.P  selaku Kepala
Bidang
Pelayanan dan
Pencatatan  Sipil  mengatakan,  bahwa selama  ini  kendala  yang  paling  sering terjadi  yaitu salah  satu  pihak  tidak  hadir dikarenakan  sedang  berada  di  luar negeri atau di luar daerah, dan ada juga komunikasi  antara  kedua  belah  pihak kurang bagus. Tapi, selama kedua belah
pihak dan kedua saksi sudah menandatangani SPTJM maka statusnya  akan  berganti  menjadi  cerai hidup belum tercatat. Semenjak diberlakukannya Permendagri Nomor 96 tahun 2018 disetiap daerah khususnya di Buleleng pada tahun 2020, serta dengan terbitnya surat dari Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan belum tercatat ke  Pengadilan  maka  dari  itu dimulai tahun  2022  pendekatan  musyawarah tidak lagi dilaksanakan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, melainkan sudah diserahkan ke masing- masing desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Ibu  Juliastini  selaku  pelaksana  dalam perceraian pada perkawinan tidak tercatat,  beliau  mengungkapkan  bahwa beliau sangat mengerti akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk melengkapi  administrasi  kependudukan. Namun, karena beberapa kendala seperti  waktu,  beliau  tidak  memiliki banyak  waktu  untuk  mengurus  akta perkawinan  di  Capil  dengan  alasan beliau  bekerja  hingga  malam  hari  dan suami  bekerja  di  luar  daerah  .  Selain kendala  waktu,  beliau  juga  kesulitan untuk mengumpulkan berkas beliau dan suami  yang  tercecer  dan  tidak  lengkap.
Ibu Juliastini mengatakan pernah mengupayakan untuk mencatatkan perkawinannya  dengan  di  bantu  oleh pihak  pegawai  di  kantor  desa  namun beliau  tidak  dapat  melanjutkannya. Dengan  tidak  tercatatnya  perkawinan beliau,  beliau  mengaku  susah  untuk mengurus administrasi kependudukan.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan  Sipil  Terhadap  Proses Perceraian  Pada  Perkawinan  Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan pasal tersebut telah mengindikasikan bahwa pasangan suami
istri wajib mencatatkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Saidus  Syahar,  pentingnya melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan perkawinan adalah :
• Agar  ada  kepastian  hukum dengan  adanya  alat  bukti  yang kuat  bagi  yang  berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
• Agar  lebih  menjamin  ketertiban masyarakat  dalam  hubungan kekeluargaan yang sesuai dengan  akhlak  dan  etika  yang dijunjung tinggi oleh masyarakat negara. • Agar  ketentuan  undang-undang yang bertujuan membina perbaikan  sosial  (social  reform) lebih efektif.
• Agar nilai-nilai dan norma keagamaan  dan  kepentingan umum  lainnya  sesuai  dengan dasar  negara  Pancasila  lebih dapat ditegakkan.
Selain itu, ada beberapa manfaat dari mencatatkan perkawinan seperti:
a)  Legalitas formal perkawinan dihadapan hukum. Perkawinan  yang  legal  secara hukum  adalah  perkawinan  yang dicatatkan di Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil.  Meskipun  secara  agama perkawinan  tersebut  dianggap sah,  tetap  saja  illegal  menurut hukum.  Legalitas  formal  ini memberikan  kepastian  hukum bagi  keabsahan  suatu  ikatan perkawinan  bagi  suami  maupun istri. b)  Mendapat  perlindungan  hukum Misalnya dalam suatu perkawinan  terjadi  kekerasan rumah tangga (KDRT). Jika satu pihak  melaporkan  kepada  pihak berwajib  maka  harus  disertai dengan  bukti-bukti  otentik  akta pernikahan yang resmi.
c)  Memudahkan urusan yang berkaitan  dengan  perkawinan. Dengan adanya akta
perkawinan,  maka  urusan  yang berkaitan  dengan  hukum  akan mudan. Seperti pengurusan asuransi  kesehatan,  penjualan
asset/harta  dalam  perkawinan dan lain lain.
d)  Keamanan  terjamin  Misalnya,
seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta perkawinan untuk  keperluan  menyimpang, maka keaslian perkawinan tersebut dapat dibandingkan dengan salinan akta perkawinan yang  terdapat  di  catatan  sipil tempat yang bersangkutan mencatatkan perkawinan.
Adanya tujuan dan manfaat dari mencatatkan  perkawinan  tidak  cukup untuk  menyadarkan  masyarakat  agar taat  dalam  pencatatan  perkawinan.
Nyatanya, masih ada beberapa pasangan  suami  istri  yang  masih  belum mencatatkan  perkawinannya  dengan berbagai  alasan.  Umumnya,  hal  seperti ini  dipengaruhi  oleh  kultur  hukum  atau budaya  masyarakat.  Kultur  sangat  erat kaitannya  dengan  kesadaran  hukum  di masyarakat.  Secara  sederhana  tingkat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum menjadi  salah  satu  alat  indikator  dari fungsinya  hukum  tersebut.  Faktor  ini merupakan faktor utama
yang
menyebabkan setiap peraturan yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya  karena  masih  kurangnya  rasa kesadaran  diri  setiap  individu  terhadap pentingnya  mematuhi  atau  mentaati peraturan hukum.
Selain itu, faktor-faktor yang
menyebabkan
masyarakat belum memiliki  akta  perkawinan  adalah  faktor kerumitan dalam tahap-tahap melakukan proses  pencatatan,  faktor  jarak,  faktor usia  dan  lain-lain.  Itu  sebabnya  masih ada beberapa pasangan suami istri yang tidak  memiliki  akta  perkawinan  atau biasa yang dikenal kawin tidak tercatat.
Berstatus kawin tidak tercatat juga akan berpengaruh pada proses perceraiannya.  Umumnya,  perceraian pada perkawinan tercatat diselesaikan di kantor  Pengadilan  berbeda  dengan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat.  Awalnya,  perceraian  pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan  di  Pengadilan  namun tergantung  ketersediaan  hakim  dalam memutuskan  perkara  tersebut.  Apabila hakim  tidak  bersedia,  maka  proses
perceraian dilaksanakan di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil dengan diadakannya pendekatan
musyawarah  dengan  syarat  membuat surat  pernyataan  yang  menyatakan kutipan  akta  perkawinan  tidak  dimiliki dengan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan  pada  Peraturan  Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pasal 42 ayat (2) tentang pencatatan perceraian.
Namun, dalam melangsungkan perceraian  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil tentu mengalami beberapa  kendala  seperti  yang  sering terjadi yaitu
pihak-pihak yang seharusnya  wajib  hadir  tidak  bisa  hadir pada saat pendekatan musyawarah yang menyebabkan  pendekatan  musyawarah tidak dapat dilangsungkan. Itu sebabnya, di tahun 2022 pihak Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil tidak lagi menjadi mediator pada perkara perceraian pada perkawinan tidak tercatat, melainkan pihak Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil menyerahkan  perceraian  tersebut  ke masing-masing desa yang bersangkutan. Jika dilihat yang terjadi di lapangan yakni perceraian pada perkawinan tidak tercatat  di  Kabupaten  Buleleng  maka dianggap telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun 2018 khususnya Pasal 42 ayat (2). Yang mana diimplementasikan melalui pembuatan surat pernyataan tidak memiliki  akta  nikah  atau  pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dengan  ini,  maka  perceraian  pada perkawinan tidak tercatat dapat dilangsungkan melalui pendekatan musyawarah sehingga hasil dari pendekatan musyawarah tersebut dapat dijadikan  dasar  dalam mengubah  status kedua  belah  pihak  menjadi  cerai  hidup tidak tercatat.
Menurut  analisis  penulis,  perceraian pada  perkawinan  tidak  tercatat  adalah sah dimata adat  dan agama akan tetapi dimata hukum perceraian pada perkawinan  tidak  tercatat  tersebut  tidak sah  karena  tidak  memiliki  kekuatan hukum  maka  tidak  dapat  diakui  oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala  kepentingan  yang  berkaitan
dengan  negara  karena  tidak  tercatat pada  administrasi  perceraian  Negara.
Segala  hal  yang  berkaitan  dengan administrasi Negara termasuk pencatatan  peristiwa  hukum  dalam masyarakat, baik pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran maupun kematian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajiblah masyarakat menyadari pentingnya  hal  tersebut.  Dikarenakan segala  hal  yang  berurusan  untuk kepentingan setiap individu harus memenuhi  syarat  awal,  yaitu  syarat administrasi  kependudukan.  Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  tertentu yang  timbul  karena  perkawinan  antara lain  hak  untuk  mewaris,  hak  untuk memperoleh  akta  kelahiran,  hak  atas nafkah  hidup,  dan  lain  sebagainya. Perkawinan  siri  dianggap  tidak  sah menurut  hukum  negara,serta  memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak  yang  dilahirkan  dianggap  sebagai anak  tidak  sah.  Pencatatan  perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini
dimaksudkan  untuk  melindungi  warga negara dalam membina keluarga, selain itu  perkawinan  yamg  dicatatkan  akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami , isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak- hak tertentu yang timbul karena perkawinan  antara  lain  hak  untuk mewaris dan sebagainya. Maka terhadap peristiwa  hukum  yaitu  perkawinan  tidak tercatat  akan  merugikan  masyarakat  itu sendiri,  selain  itu  juga  berdampak  pada proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat  akan  sangat  sulit  dan  akan menemukan  banyak  kendala  dalam penyelesaiannya.  Akibat  lebih  jauh  dari perkawinan  yang  tidak  tercatat  adalah, baik  isteri  maupun  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan  dari  ayahnya.  Pembentukan Peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil didalamnya
mengandung  norma  atau  materi  yang
dianggap  membatasi  hak  konstitusional seseorang,  namun  sesungguhnya  hal tersebut  merupakan  bagian  dari  upaya yang  dilakukan  oleh  negara  dalam rangka  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  untuk  memajukan  ketertiban umum,  kesejahteraan,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Proses  perceraian  pada  perkawinan tidak tercatat dapat diselesaikan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dengan  beberapa  syarat  administrasi dan  berkas  yang  harus  dilengkapi.
Seperti formulir permohonan pendekatan musyawarah (sidang), Surat Pertanggung  Jawaban  Mutlak  (SPTJM), dan  wajib  pula  menghadirkan  aparat desa sebagai saksi perceraian. Berlangsungnya pendekatan musyawarah  dipimpin  oleh  pimpinan musyawarah dari pihak Disdukcapil yang mana pihak Disdukcapil berperan sebagai mediator. Hasil dari pendekatan musyawarah kemudian
digunakan sebagai  dasar  perubahan  status  kawin kedua  belah  pihak  yang  awalnya  kawin tidak  tercatat  menjadi  cerai  hidup  tidak tercatat.  Namun,  adanya  kendala  pada saat  menghadirkan  para  pihak  yang bersangkutan  serta  terbitnya  surat  dari Mahkamah  Konstitusi  yang  menolak perkawinan belum tercatat di Pengadilan menyebabkan  pendekatan  musyawarah tidak lagi dilaksanakan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil melainkan  perkara  diserahkan  kepada masing-masing desa yang bersangkutan.  Implementasi  peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan  dan  tata  cara  pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat  di  Kabupaten  Buleleng  sudah berjalan cukup baik. Ketentuan pasal 42 ayat  (2)  mengenai  pemohon  yang  tidak dapat  melampirkan  akta  nikah,  dapat membuat surat pernyataan yang menyatakan  kutipan  akta  perkawinan tidak  dimiliki,  telah  diimplementasikan pada  pembuatan  SPTJM  yang  menjadi syarat  dalam  proses  perceraian  pada perkawinan tidak tercatat.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  peneliti dapat  mengemukakan  saran  sebagai berikut:
Bagi  pihak  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, diharapkan agar dapat mengoptimalkan perannya dalam mencatatkan  perkawinan  sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang perkawinan. Sehingga perkawinan  maupun  perceraian  yang tidak tercatat dapat di minimalisir. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten  Buleleng,  diharapkan  dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya mencatatkan  perkawinan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan. Sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap  status  hukum  suami  maupun istri. Bagi Majelis Hakim yang  khusus
menangani  perkara  perceraian  pada perkawinan  tidak  tercatat,  sebaiknya Hakim  menerima  perkara  perceraian yang  diajukan  oleh  prinsipal,  karena dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan:  “Pengadilan dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya”

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation Analysis Between The Improvement  Tax  With  Tourism Development In The Lovina
Singaraja Area (Case Study In The
Buleleng  District). International
Journal  of  Business,  Economics and Law , 4 (2).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas
Tenganan.  In Seminar  Nasional Pengabdian  kepada  Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu
Rumah Tangga Dalam Perlindungan  Konsumen.” Jurnal
Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80. Agustina, Rosa, 2012, Beberapa Catatan
Tentang  Hukum  Perkawinan  Di
Indonesia, Hukum tentang Orang, Hukum  Keluarga,  dan  Hukum Waris  di  Belanda  dan  Indonesia, Wilbert D. Kolkman, et.al., Pustaka
Larasan, Denpasar. Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  2014, Pengantar Metode Penelitian
Hukum, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo
Arif, Anggraeni, 2015. Perkawinan Tanpa Akta  Nikah  Menurut  UU  No.  I Tahun  1974  Dan  Hukum  Islam, Vol.  2,  No.  2,  hlm.  31-40  (2015) Jurisprudentie
Arya Wira Sena, I Gede. 2018. Efektivitas Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Dilahirkan. (Studi Di Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Buleleng,  Bali). Malang : Universitas Brawijaya
Basuki  Prasetyo,  Agung.  2020. Akibat Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak Dicatatkan  Secara  Administratif Pada Masyarakat Adat. Semarang: Universitas Diponogoro Devi, Ria Sintha. 2019. Tinjauan  Yuridis Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil  Kota  Medan,  vol.  1,  No.  01, hlm. 62-79 (2019) Jurnal Retentum Faishol, Imam. 2019. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, vol. 8, No.  02,  hlm.  1-25.  (2019)  Jurnal Ulumul Syar’i
Govinda  Law  Firm.  2019. Pengadilan Tidak  Lagi  Menerima  Perkara Perceraian? *Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan  Dalam  Catatan  Sipil. Diakses  pada  tanggal  15  Juni 2022
melalui https://www.baliadvocate.com/arti kel/pengadilan-tidak-lagi- menerima-perkara-perceraian/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jik a-tidak-ada-buku-nikah-saat- mengajukan-gugatan-cerai-/
Hukum  Online.  2019. Jika  Tidak  Ada Buku    Nikah  Saat  Mengajukan Gugatan  Cerai. Diakses  pada tanggal 14 Juli 2022 melalui
Jamaluddin & Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar: Hukum
Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press.
Kompilasi Hukum Islam.
Nurhasanah.  2018. Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perkawinan  Tanpa Akta  Nikah  Menurut  Undang-
Undang  No.  1  Tahun  1974  Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 108 Tahun 2019
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
109 Tahun 2019 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan  Presiden  Nomor  96  tahun 2018  tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Putu Gita Yani, Pande. 2021. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat
Hindu Di Bali. Vol. 2 No. 1 (2021) Jurnal Preferensi Hukum.
Rachmadi, Usman. 2017. Makna Pencatatan  Perkawinan  dalam Perundang-undangan di Indonesia,  vol.  14,  No.  03,  hlm. 74 –255. (2017) Jurnal Legislasi
Ratnawati,
Elfrida. 2021. Catat Perkawinan  Untuk  Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Kabupaten Minahasa Utara). Jakarta: Universitas
Trisakti
Sastaviyana,  Devi.  2013. Kajian  Yuridis Tentang Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. (Skripsi Tidak Diterbitkan). Jember: Universitas Jember.
Suratman dan Plips Dilah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta
Susanti,  Dyah  Ochtorina.  2016. Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif  Utilities). Jember:
Universitas Jember.
Syahuri, Taufiqqrohman, 2013, Legislasi Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi , Jakarta : Kencana
Syaifuddin,  Muhammad,  2013, Hukum Perceraian  Cet.  I ,  Jakarta:  Sinar Grafika Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013,
Hukum  Dalam  Masyarakat.  Edisi-
2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat. Edisi-2. Yogyakarta: Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena  Balapan  Liar  di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 3 (3). Zainal,  Asikin,  2012, Pengantar  Tata
Hukum Indonesia , Jakarta :
Rajawali Press, 2012. Zamroni,  2018, Prinsip-prinsip  Hukum Pencatatan Perkawinan , Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018.