## Administratio:
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 14 (2) 2023: 113-122 P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977 DOI: 10.23960/administratio.v14i2.395 Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)

## ARTICLE
Exogeneus  Force  Theor y,  Sebuah  Antitesis  Teori  Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya
Ferry Setiawan 1*, Ahmad Saefulloh 2 , Reny Puspita Syari Nasution 3
1,3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia
2 Program  Studi  PPKN  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Palangka  Raya,  Kota Palangka Raya, Indonesia
How to cite: Setiawan, F., Saefulloh, A., Nasution, R.P.S. (2023) Exogeneus Force Theory, Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(2)

## Article History
Received:  3  Oktober 2023 Accepted:  1  Desember 2023
Keywords: .
Autonomy state theory
Exogenous force theory Climate change

## ABSTRACT
Autonomous state theory is a view to see how public policy is implemented. Even if a policy is unable to overcome economic problems because it is not tied to the provision of public goods, the state still has the power to make its own policies. From the perspective of social goals to avoid damage, climate change  and  disaster  adaptation  policies  in  Indonesia  are  examples  of appropriate policies that can be developed using this. This research aims to analyze  whether  the  Autonomous  State  Theory  can  be  reapplied  to  the emergence  of  climate  change  adaptation  policies  in  the  city  of  Palangka Raya  or  whether  exogenous  incentives  have  more  influence  on  the implementation of climate change policies or not. In this research, the author used  qualitative  methods.  Conducting  an  in-depth  case  study  on  the implementation of climate change policies in the City of Palangka Raya. This may  involve  interviews  with  policy  makers,  stakeholders,  and  analysis  of policy documents. In-depth interviews were conducted with various parties involved  in  the  climate  change  policy  formulation  process,  namely, government, academics, environmental activists and other stakeholders. In addition, Analyze policy documents, reports and other information resources to understand the context, objectives and impact of climate change policies in the City of Palangka Raya. The data sources for this research are generally primary and secondary data. To be able to answer this research question, analysis techniques using qualitative methods are needed. The results of the research  conclude  that  the  exogenous  theory  is  the  antithesis  of  the Autonomous  State  Theory  in  formulating  public  policy  regarding  climate change in the city of Palangka Raya. This theory emphasizes the importance of  involving  actors  other  than  the  state  in  reducing  the  impacts  of  climate change. Countries must work together with private companies, international organizations, and civil society to develop effective solutions.

## Ferry Setiawan, Ahmad Saefulloh, Reny Puspita Syari Nasution

## Kata Kunci:
Teori Negara Otonom
Teori Eksogen Perubahan Iklim

## ABSTRAK
Teori negara otonom (Autonomy state theory) merupakan pandangan untuk melihat  bagaimana  kebijakan  public  dilaksanakan.  Sekalipun  suatu kebijakan ( Policy ) tidak mampu untuk mengatasi persoalan ekonomi karena tidak  terikat  pada  penyediaan  barang  publik  dimana,  negara  masih mempunyai  kekuasaan  dalam  membuat  kebijakannya  sendiri.  Dari kacamata tujuan sosial untuk menghindari kerusakan, kebijakan perubahan iklim dan adaptasi bencana di Indonesia adalah contoh kebijakan yang tepat yang dapat dikembangkan dengan menggunakan Ini. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  apakah  Teori  negara  otonom (Autonomy  state  theory) dapat  diterapkan  kembali  terhadap  munculnya  kebijakan  adaptasi perubahan iklim di kota Palangka Raya ataukah insentif eksogen yang lebih berpengaruh terhadap implementasi kebijakan perubahan iklim atau tidak. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif.  Melakukan studi kasus mendalam pada implementasi kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka  Raya.  Ini  dapat  melibatkan  wawancara  dengan  para  pembuat kebijakan,  pemangku  kepentingan,  dan  analisis  dokumen  kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses  formulasi  kebijakan  perubahan  iklim  yaitu,  pemerintah,  akademisi, aktivis  lingkungan,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Selain  itu, Menganalisis  dokumen  kebijakan,  laporan,  dan  sumber  daya  informasi lainnya  untuk  memahami  konteks,  tujuan,  dan  dampak  dari  kebijakan perubahan  iklim  di  Kota  Palangka  Raya.  Sumber  data    penelitian  ini umumnya  adalah  data  primer  dan    sekunder.  Untuk  dapat  menjawab pertanyaan  penelitian ini diperlukan teknik analisis dengan menggunakan metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  teori  eksogen merupakan  antitesis  dari  Teori  Negara  otonom  ( Autonomy  state  theory) dalam  merumuskan  kebijakan  publik  mengenai  perubahan  iklim  di  kota Palangka  Raya.  Teori  ini  menekankan  pentingnya  melibatkan  aktor  selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara harus bekerja  sama  dengan  perusahaan  swasta,  organisasi  internasional,  dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi yang efektif.

## A.  PENDAHULUAN
Selama  beberapa  dekade  terakhir,  topik  perubahan  kebijakan  telah  mendapat  banyak perhatian. Selain itu, dapat dikatakan bahwa beberapa kerangka teoritis yang paling penting dalam  literatur  ilmu  kebijakan,  seperti  kerangka  koalisi  advokasi,  kerangka  keseimbangan bersela  (Baumgartner  &  BD  Jones,  2009),  dan  kerangka  berbagai  aliran,  sebagian  besar berfokus pada pemahaman perubahan tersebut (Real-Dato J, 2009). Salah satu argumen dalam literatur tersebut adalah bahwa perubahan kebijakan terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk: Beberapa perubahan bersifat bertahap; ada pula yang lebih mendasar dan bahkan ada yang bisa disebut paradigmatik. Namun yang menarik adalah banyaknya perdebatan akademis mengenai kebijakan perubahan iklim ini mengambil bagian penting dalam konteks— bidang kebijakan (domain  kebijakan,  monopoli  kebijakan,  subsistem  kebijakan,  bidang  kebijakan)  di  mana perubahan  tersebut  terjadi—sebagai  hal  yang  lumrah.  Misalnya,  kerangka  koalisi  advokasi berfokus pada ''subsistem'' dari lanskap kebijakan yang lebih luas, seperti kebijakan lingkungan hidup (Baumgartner & BD Jones, 2009), namun tidak pada pembentukan subsistem tersebut.
Dari sisi lain, kebijakan tersebut tidak membawa berkah bagi negara/daerah. Oleh sebab itu, untuk  menghindari kerusakan dan persoalan pendapatan masyarakat, kebijakan ini masih dapat  dilakukan.  Sejak  tahun  2009, Asian Cities  Climate    Resilience  Network (ACCCRN)
Exogeneus  Force  Theory,  Sebuah  Antitesis  Teori  Negara  Otonom  Dalam  Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya
disponsori  organisasi  luar  negeri , mengundang  beberapakota  di  Indonesia  yakni,  8  kota  di Indonesia. Hal bertujuan untuk membantu delapan kota tersebut dalam  membangun ketahanan terhadap  perubahan  iklim,  terutama  di  kalangan  kelompok  miskin  dan  rentan,  guna menghindari  kerugian  ekonomi  yang  besar  (Béland  et  al.,  2018).  Diakui  secara  luas  bahwa perubahan iklim menimbulkan tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai dengan naiknya permukaan air laut, badai yang lebih sering dan parah, perubahan  curah hujan, dan banyak lagi, serta perubahan suhu. Hal ini  memperburuk berbagai tantangan yang dihadapi perkotaan.
Kerangka  berbagai  aliran  melihat  dinamika  yang  terpisah  dalam  suatu  bidang  (baik transportasi,  pendidikan  atau  lingkungan  hidup),  dan  menentukan  bagaimana  dinamika tersebut mempengaruhi perubahan kebijakan. Dan analisis perubahan kebijakan melalui lensa kerangka  keseimbangan  bersela  juga  melihat  perubahan  mendadak  dalam  bidang  kebijakan yang sudah ada seperti energi (Bhandary et al., 2021). Kurangnya perhatian yang diberikan pada  bidang  kebijakan  secara  keseluruhan  tidak  hanya  terbatas  pada  model  ilmu  kebijakan terkemuka saja. Meninjau sejumlah buku teks dan buku pegangan mengenai kebijakan publik, kami  menemukan  bahwa  istilah  ''bidang  kebijakan''  pada  dasarnya  dianggap  biasa  saja; Meskipun  sering  digunakan,  variabel  ini  jarang  didefinisikan  atau  diperlakukan  sebagai variabel yang relevan dalam memahami dinamika kebijakan. Akibatnya, tingkat analisis yang penting untuk perubahan kebijakan tidak ada. Ini luar biasa karena, seperti Massey dkk. (2014) menyatakan,  ''bidang  kebijakan  mewakili  bentuk  tertinggi  dari  kapasitas  pengaturan  dan pemerintahan negara bagian dan warga negara atas atopik tertentu…'' (Massey et al., 2014).
Keberadaan (atau ketiadaan) hal-hal tersebut mempunyai implikasi penting terhadap jenis dan penyediaan barang publik dan semi-publik serta tingkat perhatian yang diberikan terhadap permasalahan  publik  (misalnya  topik-topik  seperti  pertanian,  layanan  kesehatan,  atau pendidikan). Selain itu, stabilitas juga ditambahkan pada penyediaan barang publik ini karena bidang kebijakan cenderung diisi oleh organisasi khusus (misalnya kementerian), yang terkait dengan akses dan titik veto terhadap proses pengambilan keputusan (misalnya, posisi di meja selama  kabinet  pertemuan).  Mengingat  pentingnya  peran  bidang  kebijakan  dalam  sistem pemerintahan, ditambah dengan kurangnya perhatian terhadap bidang kebijakan dalam literatur (dari mana bidang tersebut berasal).dari dan bagaimana perubahan tersebut muncul) membuka peluang unik untuk memperluas pemahaman ilmiah tentang perubahan kebijakan (Capano & Howlett, 2020).
Tujuan dari artikel ini adalah untuk mulai mengeksplorasi secara konseptual dan empiris bagaimana bidang kebijakan dapat muncul di tingkat daerah, khususnya dengan menggunakan isu adaptasi perubahan iklim sebagai sebuah kasus. Kami fokus pada adaptasi perubahan iklim karena, selama dekade terakhir, upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin besar telah menjadi landasan agenda kebijakan iklim domestik dan internasional (Guild, 2020). Di tengah kesibukan aktivitas kebijakan, yang terutama terlihat di Eropa, para peneliti mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: Perubahan nyata apa dalam kebijakan yang terjadi di  tingkat  daerah,  tingkat  dan  apa  yang  dapat  menjelaskan  perubahan  ini  (Dupiuis  J  & Biesbroek GR, 2013).
Kota  Palangka  Raya,  seperti  banyak  wilayah  di  Indonesia,  Palangka  Raya  saat  ini mengalami dampak nyata dari perubahan iklim, seperti kenaikan suhu, perubahan pola hujan, dan peningkatan risiko bencana alam. Kota Palangka Raya memiliki sumber daya alam yang signifikan,  seperti  hutan  dan  sungai,  yang  dapat  menjadi  pusat  perhatian  dalam  konteks perubahan iklim. Dari pendekatan teori Negara otonomi, dimana sebuah daerah mempunyai wewewnang absolut dalam perancangan kebijakan, kota/daerah percontohan dapat membuat Kebijakan ( Policy) adaptasi perubahan iklim atas dasar kepedulian daerah terhadap bencana. risiko (bahaya) yang kemudian hari timbul di wilayah mereka tersebut, yang akan berdampak
pada bencana sosial dan penghasilan masyarakat luas. Dari  permasalahan yang dipaparkan, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah self-governing state theory (negara berpemerintahan sendiri) dimana negara/daerah dapat mengambil keputusan kebijakan sendiri sesuai dengan kepentingannya yang direproduksi dalam penelitian di Kota Palangka Raya atau model pendekatan yang insentif exogeneus force theory yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kota Palangka Raya.

## B.  TINJAUAN PUSTAKA Defenisi Kebijakan
Definisi  kebijakan  Walaupun  istilah  kebijakan  dan  sinonimnya  domain  kebijakan, monopoli kebijakan, subsistem kebijakan, Kebijakan hanya mendapat perhatian yang terbatas dalam  literatur,  terdapat  beberapa  deskripsi  longgar  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan kebijakan. Mei dkk. (2006) menggambarkan bidang-bidang tersebut sebagai ''bidang kebijakan yang  mapan  yang  memberi  makna  pada  permasalahan  bersama  dan  mempunyai  sifat integratif.'' Meminjam dari Laumann dan Knoke (1987), Birkland (2011) menyatakan bahwa bijakan  tersebut  adalah  ''kebijakan  yang  substantif  atas  dimana  para  partisipan  dalam pembuatan kebijakan bersaing dan berkompromi, seperti domain kebijakan mental lingkungan atau domain kesehatan.'' Lebih lanjut, Howlett dkk. (2009), Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) dan Baumgartner dan Jones (2009) mengkarakterisasi mereka sebagai konstelasi aktor, institusi dan gagasan dalam sektor kepentingan tertentu yang mengajukan definisi masalah dan solusi untuk  sektor  tersebut.  (Untuk  penjelasan  serupa,  lihat  juga  Knoke  2004;  Burstein  1991). Namun Massey dan Huitema (2013) menyatakan bahwa bidang kebijakan dapat dilihat sebagai unit  pemerintahan  yang  disetujui  negara  dalam  sistem  sosiopolitik  suatu  negara  di  mana terdapat apa yang disebut ''otoritas substantif'', ''tatanan kelembagaan'' dan ''keahlian substantif'' bekerja  bersama-sama  untuk  saling  mendukung  dalam  pengelolaan  suatu  isu  publik  atau serangkaian  isu  terkait  (misalnya,  pertanian,  pertahanan,  layanan  kesehatan).  Otoritas substantifberkaitan  dengan  keberadaan  produk  dan  keluaran  kebijakan  seperti  program kebijakan, peraturan perundang-undangan. Tatanan kelembagaan dapat dilihat sebagai institusi pemerintah  yang  menghasilkan  kewenangan  substantif,  seperti  kementerian,  kantor kementerian,  dan  komite  parlemen.  Dan  keahlian  substantif  adalah  wujud  pengetahuan  ahli baik di dalam maupun di luar pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang memiliki kepentingan dalam serangkaian isu tertentu (misalnya, jaringan isu kebijakan, LSM, lembaga think tank, dan lain-lain). Apa yang membedakan definisi ini dengan pendahulunya adalah  bahwa  definisi  ini  merupakan  deskripsi  bidang  kebijakan  pertama  yang  dapat diterapkan,  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji  potensi  keberadaan  dan  kemunculan kebijakan.

## Kerangka Konseptual Kebijakan
Setelah mendefinisikan suatu bidang kebijakan, pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana memahami  kemunculan  adaptasi  secara  konseptual  dan  dapatkah  kemunculan  tersebut dipetakan  secara  empiris?  Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini,  kami  melihat kemungkinan  munculnya  bidang  kebijakan  melalui  tiga  lensa  teoretis  ilmu  politik  yang berpusat pada negara: pluralisme, elitisme, dan institusionalisme. Alasannya adalah sebagai berikut. Dari pembacaan literatur ilmu kebijakan, teori yang paling dominan untuk menjelaskan dinamika dan perubahan kebijakan adalah kerangka keseimbangan bersela, kerangka koalisi advokasi  ,  dan  kerangka  berbagai  aliran  (lihat  Real-Dato  2009).  Sedangkan  ketiga  teori  ini mempunyai kemampuan menjelaskanbagaimana kebijakan publik bekerja dan pada akhirnya berubah,  fokus  utamanya  adalah  merinci  mekanisme  penetapan  agenda  dan  dinamika perubahan dalam bidang kebijakan yang sudah ada dan sudah mapan, dan bukan bagaimana
Exogeneus  Force  Theory,  Sebuah  Antitesis  Teori  Negara  Otonom  Dalam  Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya
bidang kebijakan baru akan mulai muncul (Massey dan Huitema 2013). Unit analisis mereka adalah isu kebijakan (misalnya, penguatan peraturan lingkungan hidup, pemberlakuan pajak ramah  lingkungan)  dan  bukan  bagaimana  bidang  kebijakan  lingkungan  itu  sendiri  muncul. Intinya  ,  studi  tentang  kemunculan  di  lapangan  lebih  dari  sekadar  penetapan  agenda  dan perubahan. Teori ini secara efektif melanjutkan teori-teori ini untuk menunjukkan bagaimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi suatu bidang.

## Exogeneus Force Theory
Kekuatan eksogen mengacu pada faktor atau pengaruh eksternal yang mempengaruhi atau membentuk suatu sistem, proses, atau fenomena. Kekuatan-kekuatan ini tidak bergantung pada sistem  itu  sendiri  dan  dapat  memberikan  dampak  dari  luar  (Novalia  &  Malekpour,  2020). Mereka dapat berasal dari berbagai sumber seperti faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi, atau  lingkungan.  Dalam  ilmu  ekonomi,  kekuatan  eksogen  sering  digunakan  untuk  merujuk pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  seperti  perubahan  kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, atau bencana alam (Buckley, 2021). Kekuatan-kekuatan ini berada di luar kendali individu atau dunia usaha dan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.Dalam bidang hubungan internasional, kekuatan eksogen  dapat  mencakup  peristiwa  geopolitik,  seperti  perang  atau  perubahan  aliansi,  yang berdampak besar pada keseimbangan kekuatan dan pengaruh antar Negara (Xie et al., 2020).
Hal  ini  juga  dapat  mencakup  tren  ekonomi  global  atau  kemajuan  teknologi  yang mempengaruhi  perdagangan  dan  komunikasi  global.  Kekuatan  eksogen  juga  penting  dalam bidang-bidang  seperti  sosiologi,  psikologi,  dan  biologi,  di  mana  faktor  eksternal  dapat mempengaruhi  perilaku  individu,  struktur  sosial,  atau  proses  biologis  (Buckley,  2021). Misalnya, dalam sosiologi, kekuatan eksogen dapat merujuk pada norma-norma masyarakat, nilai-nilai budaya, atau kebijakan pemerintah yang membentuk perilaku sosial.Memahami dan menganalisis kekuatan eksogen sangat penting untuk memprediksi dan memahami bagaimana sistem  dan  proses  dapat  berubah  atau  berkembang  seiring  waktu.  Dengan  mengenali  dan merespons  pengaruh-pengaruh  eksternal  ini,  individu,  organisasi,  dan  masyarakat  dapat beradaptasi dan menavigasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan ini dengan lebih baik (Dupiuis J & Biesbroek GR, 2013).

## Teori negara otonom (Autonomy state theory)
Perspektif ini berpendapat bahwa negara bukan sekedar aktor pasif yang merespon tuntutan dan tekanan masyarakat atau aktor eksternal. Sebaliknya, mereka mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan prioritas dan agenda kebijakan mereka sendiri  (Wallace  et  al.,  2020).  Pendekatan  proaktif  terhadap  pembentukan  kebijakan  ini menyiratkan bahwa negara dapat bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, meskipun kepentingan  tersebut  mungkin  tidak  sejalan  dengan  preferensi  kelompok  masyarakat  yang berpengaruh atau pemangku kepentingan eksternal (De La Cruz et al., 2020).
Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  negara-negara  dapat  menerapkan  independensi  dalam pengambilan  keputusan,  sehingga  memungkinkan  mereka  untuk  menerapkan  kebijakan- kebijakan yang mereka yakini merupakan kepentingan terbaik mereka dalam jangka panjang (Reinalda  &  Verbeek,  2023).  Penting  untuk  dicatat  bahwa  meskipun  negara  dapat  bersikap proaktif  dalam  pembentukan  kebijakan,  mereka  masih  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor termasuk  politik  dalam  negeri,  hubungan  internasional,  kondisi  ekonomi,  dan  opini  publik. Namun,  sejauh  mana  faktor-faktor  tersebut  menghambat  atau  membentuk  tindakan  negara dapat  bervariasi  tergantung  pada  keadaan  spesifik  dan  kekuatan  lembaga-lembaga  Negara (Wallace et al., 2020). Secara keseluruhan, aspek Teori Negara Otonomi ini menyoroti sifat dinamis dan kompleks dari perilaku negara di arena politik. Hal ini memberikan sebuah lensa
untuk  menganalisis  bagaimana  negara  menggunakan  lembaga  mereka  dalam  membentuk kebijakan dan mencapai tujuan strategis mereka (Schimmelfennig, 2020).
.

## C.  METODE
Penelitian dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumen. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti  sebagai  penonton  atau  saksi  terhadap  gejala  atau  peristiwa  yang  menjadi  topik penelitian  (Sugiyono,  2016).  Observasi  dilakukan  pada  formulasi  implementasi  kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Ini dapat melibatkan wawancara dengan para pembuat kebijakan,  pemangku  kepentingan,  dan  analisis  dokumen  kebijakan.  Wawancara  mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan perubahan iklim yaitu, pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain  itu,  Menganalisis  dokumen  kebijakan,  laporan,  dan  sumber  daya  informasi  lainnya untuk  memahami  konteks,  tujuan,  dan  dampak  dari  kebijakan  perubahan  iklim  di  Kota Palangka  Raya.  Pendekatan  subjektif  digunakan  untuk  mempertimbangkan  penggunaan informasi tambahan dari kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Kedua pengkajian antara teori Negara otonom ( Autonomy state theory) dan Exogeneus Force Theory di Palangka Raya  ini  fokus  pada  kebijakan  perubahan  iklim  tersebut  untuk  menunjukkan  komitmen menekankan pentingnya melibatkan aktor selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, organisasi internasional, dan  masyarakat  sipil.  Analisis  dokumen  kebijakan  tersebut  yang  dianggap  tepat  untuk penelitian  ini  diperoleh  dari  data  yang  dapat  diakses  secara  otoritatif  dan  bebas  serta  telah diperiksa  dan  dianggap  mewakili  representasi  yang  substansial  dan  tepat.  Informasi  ini ditriangulasi  dengan  bukti  informasi  penting  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan observasi di lapangan.

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Adaptasi melibatkan trade-off , dan beberapa kebijakan mungkin akan menciptakan dampak negatif  terhadap  individu,  sektor,  geografi,  dan  jangka  waktu.  Kebijakan  yang  tidak mengandung  dampak  negatif  mungkin  tidak  dapat  dirancang  (Dupiuis  J  &  Biesbroek  GR, 2013). Adaptasi juga dapat berbenturan dengan tujuan-tujuan masyarakat lainnya, hal demikian juga yang terjadi di Kota Palangka Raya yang beranggapan bahwa adaptasi adalah solusi ajaib yang  dapat  meningkatkan  ketahanan  iklim,  tanpa  mengorbankan  kemampuan  masyarakat untuk  mencapai  tujuan-tujuan  lain  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  inklusi,  dan  pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, adaptasi harus melibatkan pengawasan kritis (Rhama & Setiawan, 2022).  Dalam  jangka  panjang,  adaptasi  iklim  akan  lebih  efektif,  akan  menjamin  dukungan sosial, dan akan membentuk dampak sosial dan perubahan iklim serta perilaku individu dengan cara yang diinginkan, jika hal tersebut dipandang sah, adil, dan efektif. Banyak pakar yang menyerukan kebijakan pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim (Kabat et al., 2003).
Beberapa  pendapat  mengemukakan  bahwa  perubahan  iklim  digambarkan  sebagai “keburukan”  global  yang  mempunyai  konsekuensi  negatif  bagi  manusia  dan  komunitasnya. Banyak  literatur  mengenai  adaptasi  berfokus  pada  penilaian  risiko  iklim  dan  pengurangan kerentanan masyarakat yang menghadapi risiko ini. Namun, para ahli juga mencatat bahwa perubahan  iklim  dapat  menciptakan  peluang  ekonomi  (Spaargaren,  2020),  dan  kebijakan adaptasi juga harus mengatasi permasalahan iklim ini. artinya menyajikan kasus penting untuk mempelajari  tantangan-tantangan  yang  ditimbulkan  oleh  perubahan  iklim  serta  peluang- peluang  ekonomi  baru  yang  ditawarkannya.  Adaptasi  perubahan  iklim  dapat  menciptakan
Exogeneus  Force  Theory,  Sebuah  Antitesis  Teori  Negara  Otonom  Dalam  Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya
peluang ekonomi baru dengan cara yang baru dan menarik (Massey et al., 2014). Salah satu kegiatan yang memberikan dampak di Kalimantan Tengah yang  tercatat adanya peluang untuk berinvestasi pada infrastruktur baru guna memanfaatkan musim tanam yang lebih panjang dan tingkat produktivitas pertanian yang lebih tinggi yaitu Food Estate , serta berdampak juga pada perubahan kawasan dari hutan menjadi sektor pertanian.
Kesimpulannya, adaptasi iklim seharusnya memberikan lebih sedikit tantangan kebijakan terkait  mitigasi  iklim,  mengingat  manfaat  lokalnya.  Namun,  unit-unit  tata  kelola  di  Kota Palangka Raya menunjukkan variasi yang luar biasa dalam respons mereka terhadap tantangan adaptasi. Beberapa proyek mereka mungkin tidak sejalan dengan resep rasionalitas ilmiah dan ekonomi. Namun, terdapat logika dalam variasi ini, yang dapat dipahami dengan lebih baik dengan memasukkan politik ke dalam kajian adaptasi iklim.
Salah  satu  kekuatan  eksogen  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  negative  pada kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Hal-hal tersebut dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan, inovasi, dan pembangunan, namun juga dapat menimbulkan tantangan dan mengganggu sistem dan proses yang ada. Agar dapat merespons kekuatan-kekuatan eksogen secara  efektif  di  Kota  Palangka  Raya,  penting  untuk  memiliki  pemahaman  komprehensif mengenai faktor-faktor yang berperan dan potensi dampaknya. Hal ini juga melibatkan untuk dilakukannya  penelitian,  mengumpulkan  data,  dan  menganalisis  tren  dan  pola.  Hal  ini  juga memerlukan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, karena kekuatan eksogen tidak dapat diprediksi dan bersifat dinamis (Susanti & Kurniawan, 2022).
Dalam beberapa kasus, individu atau organisasi mungkin dapat memitigasi dampak negatif dari kekuatan eksogen atau bahkan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Hal ini dapat melibatkan  perencanaan  strategis,  kolaborasi,  dan  inovasi.  Misalnya,  dalam  menghadapi kemajuan  teknologi  yang  mungkin  mengganggu  industri  tradisional,  perusahaan  dapat beradaptasi  dengan  melakukan  transformasi  digital  dan  mengeksplorasi  model  bisnis  baru. Demikian  pula,  di  Kota  Palangka  Raya  dapat  merespons  perubahan  geopolitik  dengan mendiversifikasi  mitra  dan  memperkuat  hubungan  negosisasi  mereka.  Kesimpulannya, kekuatan eksogen memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan perubahan iklim di Kota  Palangka  Raya.  Hal  ini  dapat  mempunyai  dampak  besar  terhadap  perekonomian, masyarakat, dan hubungan nasional serta internasional. Memahami dan merespons kekuatan- kekuatan  ini  secara  efektif  sangat  penting  bagi  individu,  organisasi,  dan  masyarakat  untuk berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan selalu berubah (Bhandary et al., 2021).
Penting untuk menyadari bahwa individu dan organisasi mempunyai hak dan kendali dalam cara  mereka  merespons  kekuatan-kekuatan  eksogen.  Meskipun  kekuatan-kekuatan  ini mungkin berada di luar kendali langsung, mereka masih dapat membuat pilihan dan mengambil tindakan  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  mereka.  Misalnya  saja,  dalam  menghadapi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksogen seperti resesi global, dunia usaha  dapat  memilih  untuk  menyederhanakan  operasi  mereka,  memangkas  biaya,  dan berinovasi  agar  tetap  tangguh.  Individu  juga  dapat  beradaptasi  dengan  mengasah keterampilannya, mencari peluang baru, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Demikian pula, dalam bidang geopolitik, negara-negara dapat mengambil keputusan strategis dan membentuk aliansi untuk menavigasi dinamika kekuasaan yang berubah-ubah terkhusus di Kota Palangka Raya.  Selain  itu,  masyarakat  secara  keseluruhan  dapat  memobilisasi  dan  mengadvokasi perubahan sebagai respons terhadap kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar. Mereka dapat bersatu  untuk  mengatasi  permasalahan  seperti  perubahan  iklim,  kesenjangan,  atau ketidakstabilan politik, memperjuangkan tindakan kolektif dan reformasi kebijakan. Meskipun kekuatan  dari  luar  bisa  sangat  kuat  dan  berpengaruh,  individu  dan  organisasi  tidak  boleh meremehkan hak pilihan dan kemampuan mereka sendiri untuk membentuk respons mereka. Dengan bersikap proaktif, mudah beradaptasi, dan berpikiran maju, mereka dapat memitigasi
risiko,  memanfaatkan  peluang,  dan  menavigasi  lanskap  kompleks  dari  kekuatan-kekuatan eksogen (Buckley, 2021).
Analisis Tantangan Lingkungan di Kota Palangka Raya memberikan dampak perubahan iklim yang spesifik untuk Kota Palangka Raya, seperti kenaikan suhu, pola hujan yang berubah, dan potensi risiko bencana alam terkait. Keanekaragaman ekosistem di sekitar kota, termasuk hutan  dan  sungai,  serta  potensi  dampak  perubahan  iklim  terhadap  ekosistem  tersebut.  Dari Identifikasi kebijakan yang ada ternyata kebijakan perubahan iklim yang sudah ada di tingkat lokal dan nasional yang berdampak pada Kota Palangka Raya. Hal itu menyebabkan kebijakan yang ada mencerminkan prinsip-prinsip Exogenous Force Theory dan Teori Negara Otonom, serta  sejauh  mana  keberlanjutan  kebijakan  tersebut  diimplementasikan.  Dinamika  politik  di tingkat  lokal  yang  dapat  memengaruhi  formulasi  kebijakan  perubahan  iklim,  termasuk hubungan  antara  pemerintah  daerah  dan  aktor-aktor  lainnya.  Pengaruh  Keputusan  Politik Terhadap Kebijakan: Menilai bagaimana keputusan politik dapat memengaruhi pengembangan dan implementasi kebijakan perubahan iklim.
Rekomendasi  berdasarkan  temuan  merekomendasi  kebijakan  berdasarkan  temuan penelitian yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya perubahan iklim di Kota  Palangka  Raya.  Serta  mendorong  peran  aktor-aktor  kunci  dalam  mendorong  atau menghambat  implementasi  rekomendasi  kebijakan.  Teori  formulasi  kebijakan, Exogenous Force  Theory ,  dan  Teori  Negara  Otonom  dapat  diaplikasikan  secara  khusus  dalam  konteks Kota  Palangka  Raya.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  dalam meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim di kota tersebut.
Penting untuk menyadari bahwa tidak semua kekuatan eksogen bersifat negatif. Faktanya, beberapa faktor eksternal tersebut dapat membawa perubahan dan peluang positif. Misalnya, kemajuan teknologi dan globalisasi telah membuka pasar baru dan menciptakan peluang bagi dunia usaha untuk berekspansi secara internasional. Internet telah memudahkan individu untuk mengakses informasi, terhubung dengan orang lain, dan terlibat dalam kewirausahaan (Wallace et al., 2020). Demikian pula, pergeseran geopolitik dapat menciptakan aliansi dan kolaborasi baru  yang  mendorong  perdamaian,  stabilitas,  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Organisasi  dan perjanjian  internasional,  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  Uni  Eropa,  menyediakan platform  bagi  negara-negara  untuk  mengatasi  tantangan  bersama  dan  berupaya  mencapai tujuan bersama. Selain itu, faktor eksogen seperti bencana alam atau krisis kesehatan dapat memacu  inovasi  dan  ketahanan  (Reinalda  &  Verbeek,  2023).  Misalnya,  sebagai  respons terhadap pandemi COVID-19, banyak bisnis dan industri dengan cepat beralih ke pekerjaan jarak  jauh  dan  solusi  virtual,  sehingga  menghasilkan  peningkatan  efisiensi  dan  fleksibilitas khususnya  di  Kota  Palangka  Raya.  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dan  organisasi internasional  seperti  Green  Growt  Global  Indonesia  (GGGI)  di  Kalimantan  Tengah  juga meningkatkan  investasi  mereka  dalam  bantuan  penelitian  dan  pengembangan  menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan  eksogen  dapat  menimbulkan  tantangan,  kekuatan  tersebut  juga  dapat  memberikan peluang  untuk  pertumbuhan,  inovasi,  dan  perubahan  positif.  Penting  bagi  individu  dan organisasi  untuk  tetap  mampu  beradaptasi,  berpikiran  terbuka,  dan  proaktif  untuk memanfaatkan  peluang  ini  dan  menavigasi  lanskap  kekuatan  eksogen  yang  selalu  berubah (Spaargaren, 2020).

## E.  KESIMPULAN
Teori Negara Otonom dalam formulasi kebijakan publik perubahan iklim di Kota Palangka Raya  mengusulkan  bahwa  negara  harus  memiliki  otoritas  yang  kuat  dalam  mengelola  isu perubahan  iklim.  Negara  harus  memiliki  kekuasaan  penuh  untuk  membuat  kebijakan  yang diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Namun, Exogeneus Force Theory menawarkan pandangan yang berbeda. Menurut teori ini, perubahan
Exogeneus  Force  Theory,  Sebuah  Antitesis  Teori  Negara  Otonom  Dalam  Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya
iklim bukanlah masalah yang bisa diatasi secara langsung oleh negara. Perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh negara secara langsung. Teori ini berpendapat bahwa perubahan iklim dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti perubahan suhu atmosfer, aktivitas vulkanik, dan variasi dalam orbit bumi. Faktor-faktor ini tidak bisa dikendalikan oleh negara secara langsung, sehingga upaya negara  dalam  mengurangi  dampak  perubahan  iklim  terbatas. Exogeneus  Force  Theory juga berpendapat  bahwa  upaya  negara  dalam  mengurangi  dampak  perubahan  iklim  dapat menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan.  Mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca, misalnya, dapat mempengaruhi sektor industri dan mengurangi produksi dan lapangan kerja. Namun,  itu  bukan  berarti  bahwa Exogeneus  Force  Theory menolak  pentingnya  melindungi lingkungan. Teori ini hanya berpendapat bahwa negara tidak bisa menjadi satu-satunya aktor dalam  mengurangi  dampak  perubahan  iklim.  Teori  ini  memperkenalkan  konsep  kekuatan eksogen sebagai aktor lain yang mempengaruhi perubahan iklim, seperti perusahaan swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Kota Palangka Raya, Exogeneus Force  Theory dapat  diterapkan  dengan  melihat  interaksi  antara  negara  dan  aktor-aktor  lain dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta dan organisasi internasional dalam mengembangkan solusi yang efektif. Masyarakat sipil  juga  harus  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kebijakan. Dalam kesimpulan, Exogeneus Force Theory adalah antitesis dari Teori Negara Otonom dalam formulasi  kebijakan  publik  perubahan  iklim  di  Kota  Palangka  Raya.  Teori  ini  menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor lain selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim.  Negara  harus  bekerja  sama  dengan  perusahaan  swasta,  organisasi  internasional,  dan masyarakat sipil dalam mengembangkan solusi yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Baumgartner, F., & BD Jones. (2009). Agendas and instability in American politics. 2nd edn . The University of Chicago Press.
Béland, D., Howlett, M., & I Mukherjee. (2018). Instrument constituencies and public policy- making: An introduction. Policy and Society , 37 (1), 1–13.
Bhandary, R. R., Gallagher, K. S., & Zhang, F. (2021). Climate finance policy in practice: A review of the evidence. Climate Policy , 21 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1871313
Buckley, P. J. (2021). Exogenous and endogenous change in global value chains. Journal of International Business Policy , 4 , 221–227. Capano, G., & Howlett, M. (2020). The knowns and unknowns of policy instrument analysis: Policy  tools  and  the  current  research  agenda  on  policy  mixe. Sage  Open , 10 (1), 2158244019900568. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2158244019900568
De La Cruz, P., Acosta, L. E., Mendoza, D., Baltazar, E. B., Ibarra, A. M. A., & Lugo, E. I. E. (2020). Indicators of well-being among indigenous peoples of the Colombian Amazon: Tensions between participation in public policy making and autonomy. Environmental and Sustainability Indicators , 7 (100044).
Dupiuis J, & Biesbroek GR. (2013). Comparing apples and oranges? The dependent variable problem in comparing and evaluating adaptation policies. Glob Environ Change , 13 (6), 1476–1487.
Guild,  J.  (2020).  The  political  and  institutional  constraints  on  green  finance  in  Indonesia.
Journal of Sustainable Finance & Investment , 10 (2), 157–170. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1706312
Kabat, P., Vierssen, V., WVeraart, J., Vellinga, P., & Aerts, J. (2003). Climate proofing the Netherlands. Nature , 438 , 283–284.
Massey, E., Biesbroek, G., Huitema, D., & Jordan, A. (2014). Climate policy innovation: the adoption and diffusion of adaptation policies across Europe. Glob Environ Change , 13 (2),
341–352. https://doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2014.09.002
Novalia,  W.,  &  Malekpour,  S.  (2020).  Theorising  the  role  of  crisis  for  transformative adaptation. Environmental Science & Policy , 112 , 361–370.
Real-Dato  J.  (2009).  Mechanisms  of  policy  change:  a  proposal  for  a  synthetic  explanatory framework.
J Comp Policy Anal Res Pract , 11 (1), 117–143. https://doi.org/doi:10.1007/s11558-011-9130-9
Reinalda, B., & Verbeek, B. (2023). Autonomous policy making by international organisations. Routledge , 5 .
Rhama,  B.,  &  Setiawan,  F.  (2022).  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS  IN  THE TOURISM  INDUSTRY  (CASE  STUDY  OF  THE  HOSPITALITY  INDUSTRY  IN CENTRAL  KALIMANTAN,  INDONESIA). Journal  of  Environmental  Science  and Sustainable Development , 5 (1), 165–175. https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jessd.v5i1.1148
Schimmelfennig,  F.  (2020).  Politicisation  management  in  the  European  Union. Journal  of European Public Policy , 27 (3), 342–361. Spaargaren,  G.  (2020).  Sustainable  consumption:  a  theoretical  and  environmental  policy perspective. The Ecological Modernisation Reader .
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Susanti,  T.,  &  Kurniawan,  B.  (2022).  Implementasi  Pembuatan  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis  Rpjmd  Periode  2021-2026  Sebagai  Upaya  Untuk  Mendukung  Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Tuban. Publika , 231–244.
https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p231-244
Wallace, H., Pollack, M. A., Roederer-Rynning, C., & Young, A. R. (2020). Policy-making in the European Union. Oxford University Press.
Xie, Z., Zhang, F., Lun, F., Gao, Y., Ao, J., & Zhou, J. (2020). Research on a diagnostic system of  rural  vitalization  based  on  development  elements  in  China. Land  Use  Policy , 92 (104421).