## TINJAUAN IMPLEMENTANSI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PROPINSI LAMPUNG
Oleh : YULITA ZANARIA yulitalampung@yahoo.co.id Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRAK
Tujuan  jangka  panjang  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  kontribusi terhadap  teori  dan  menjadi  bahan  pertimbangan  serta  kebijakan  bagi  pemerintah  dalam penerapan suatu sistem untuk meningkatkan kinerja. Pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  melalui  penyebaran  atau  antar  langsung kepada  pelaksana  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  menjadi  responden  di Provinsi Lampung yang sekaligus merupakan populasi.
Penelitian ini  bertujuan  untuk  menguji  kendala implementasi  akuntansi  berbasis akrual terhadap kinerja pemerintah daerah pada pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Lampung.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik sensus Sampling . Sedangkan untuk analisis data mengunakan tehnik deskriptif kualitatif.
Kata kunci : Akuntansi  berbasis  akrual,  kendala,  kinerja,  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Propinsi Lampung

## I. PENDAHULUAN
Lampung  adalah  sebuah  provinsi  paling  selatan  di  Pulau  Sumatera,  Indonesia, Ibukotanya terletak di  Bandar Lampung. sebelah utara berbatasan dengan  Bengkulu dan Sumatera  Selatan.    Pembangunan  kota  Bandar  Lampung  merupakan  rangkaian  kegiatan untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  yaitu  masa  depan  yang  lebih  baik. Perkembangan sektor publik di Propinsi Lampung berkembang mengikuti laju dan aturan dan  pemerintah.
Dengan  adanya  perubahan  pada  sektor  publik  tersebut,  terjadi  pula  perubahan pada  akuntansi  sektor  publik,  yaitu  perubahan  sistem  akuntansi  dari  akuntansi  berbasis kas  menjadi  akuntansi  berbasis  akrual.  Perubahan  tersebut  diperlukan  karena  sistem akuntansi  berbasis  kas  dianggap  saat  ini  tidak  lagi  memuaskan,  terutama  karena kekurangannya  dalam  menyajikan  gambaran  keuangan  yang  akurat  dan  dalam memberikan  informasi  manajemen  yang  berguna  dan  memadai  untuk  memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et, al. 2007).
Reformasi manajemen organisasi sektor publik bidang keuangan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara.  Salah  satu ketentuan dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yaitu mewajbkan  adanya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  sebagai  basis  penyusunan laporan  keuangan  bagi  instansi  pemerintah.    Dalam  salah  satu  penjelasan  di  Undang- undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.
Pada  PP  No.  71  Tahun  2010  menetapkan  bahwa  batas  waktu  penerapan  sistem akuntansi  berbasis  akrual  secara  penuh  ( full  accrual )  adalah  tahun  2015.  Namun kenyataannya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut menjadi kendala bagi sebagian  besar  Pemerintah  Daerah/Kota  di  Indonesia  termasuk  Pemerintah  di  Provinsi Lampung.    Penelitian  ini  mencoba  menelaah  kendala  apa  yang  menyebabkan  sulitnya implementasi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  di  Propinsi  Lampung,  serta  bagaimana dampak kendala tersebut terhadap target waktu kinerja pegawai di Propinsi Lampung.

## 1.2.  Rumusan Masalah
1. Apakah  yang  menjadi  kendala  utama  dalam  implementasi  sistem  akuntansi berbasis akrual?
2. Bagaimana  kesiapan  Pemerintah  Provinsi  Lampung  dalam  menerapkan  secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010?

## 1.3.  Tujuan penelitian
1. Mengetahui  dan  mengidentifikasi  berbagai  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah Provinsi Lampung dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual
2. Mencari  bukti  empiris  tentang  kesiapan  Pemerintah  Propinsi  Lampung  dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010

## II. KAJIAN TEORITIS

## 2.1. Profile Propinsi Lampung
Provinsi  Lampung  memiliki  luas  35.376,50 km²  dan  terletak  di  antara  105°45'- 103°48'  BT  dan  3°45'-6°45'  LS.  Daerah  ini  di  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot,  Pulau  Legundi,  Pulau Tegal,  Pulau  Sebuku,  Pulau Ketagian,  Pulau  Sebesi,  Pulau Poahawang,  Pulau  Krakatau,  Pulau  Putus  dan  Pulau  Tabuan.  Ada  juga  Pulau  Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Keadaan  alam  Lampung,  di  sebelah  barat  dan  selatan,  di  sepanjang  pantai merupakan  daerah  yang  berbukit-bukit  sebagai  sambungan  dari  jalur  Bukit  Barisan  di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di  sebelah  timur,  di  sepanjang  tepi  Laut  Jawa  terus  ke  utara,  merupakan  perairan  yang luas.

## a. Politik dan Pemerintahan
Secara  administratif  Provinsi  Lampung dibagi  dalam  15 (empat  belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :
No Kabupaten /Kota Pusat Pemerintahan Bupati /Walikota Keca matan Kelurahan /Desa Logo 1 Kabupaten Lampung Barat Liwa Mukhlis Basri 15 5/131
2 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda Zainudin Hasan 17 4/256 3 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih Mustafa 28 10/301 4 Kabupaten Lampung Timur Sukadana Chusnunia Chalim 24 -/264 5 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Agung Ilmu Mangkuneg ara 23 15/232 6 Kabupaten Mesuji Mesuji Khamamik 7 -/105 7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan Dendi Ramadhona 11 -/144 8 Kabupaten Pesisir Barat Krui Agus Istiqlal 11 2/116 9 Kabupaten Pringsewu Pringsewu Sujadi Saddat 9 5/126
10 Kabupaten Tanggamus Kota Agung Bambang Kurniawan 20 3/299 11 Kabupaten Tulang Bawang Menggala Hanan A. Rozak 15 4/147 12 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah Umar Ahmad 8 3/93 13 Kabupaten Way Kanan Blambangan Umpu Raden Adipati Surya 14 6/221 14 Kota Bandar Lampung - Herman HN 20 126/- 15 Kota Metro - A. Pairin 5 22/-

## 2.2. Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Sesuai  dengan  amanat  PP  Nomor  71  Tahun  2010  semua  Pemerintahan  Daerah sudah  dituntut  untuk  mulai  menerapkan  secara  penuh  sistem  akuntansi  berbasis  akrual. Demikian  halnya  Provinsi  Lampung  selalu  berupaya  untuk  menerapakan  secara  penuh sistem  akuntansi  berbasis  akrual  di  seluruh  instansi  pemerintahan.  Sesuai  dengan  Surat Edaran  (SE)  No.  800/527/II.10/2016  Tanggal  19/02/2016  ,  Gubernur  menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat menempatkan PNS yang memiliki Kompetensi Akademik
Akutansi  (KAA)  dan  yang  telah  mengikuti  Diklat  Akutansi/Pengelolaan  Keuangan Daerah dan sejenisnya, pada Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menangani pengelolaan keuangan.
Begitu juga dengan Kabupaten/Kota yang berada di bawah Provinsi Lampung juga mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual, dan langkah awal dari persiapan itu adalah mempersiapkan Peraturan yang terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Beberapa Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:
 Provinsi Bandar Lampung
Beberapa Peraturan terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang ada di Provinsi Bandar Lampung yaitu:
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
- Peraturan  Daerah  mengenai  SAP  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 12 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
- Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  No.  13  Tahun  2015  tentang  Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 Kabupaten Lampung Selatan Peraturan  terkait  dengan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  yang  ada  di
Kabupaten Lampung Selatan yaitu:
- Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 12 dan No. 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pengelola  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Selatan  Tahun  Anggaran 2015.
 Kabupaten Lampung Timur
Peraturan  terkait  dengan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  yang  ada  di Kabupaten Lampung Timur yaitu
- Peraturan  Bupati  Lampung  Timur  No.  39  Tahun  2012  Tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Peraturan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Perubahan  atas  Lampiran  Peraturan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  39 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
 Kabupaten Lampung Tengah
Peraturan  terkait  dengan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  yang  ada  di Kabupaten Lampung Tengah yaitu
- Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 Kota Metro Peraturan  terkait  dengan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  yang  ada  di  Kota Metro yaitu
- Peraturan Walikota Metro No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual,
- Peraturan  Walikota  Metro  No  14  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual
- Peraturan Walikota Metro No 15 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual.
- Surat Edaran Walikota Metro No 900/1019/LTD-5/2014 tentang perubahan dan  penyesuaian  kode  rekening  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar

## III. METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu deskriptif kualitatifPendekatan  deskriptif  kualitatif  merupakan  suatu  model  penelitian  yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang  fenomena  sosial  tertentu  tanpa  melakukan  intervensi  dan  hipotesis.  Ruang lingkup penelitian ini meliputi dua segi, segi kewilayahan dan segi substansi (isi).

## 3.2. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan    jenis  data  yang  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  akan  dikumpulkan  melalui  kuesioner  dan  wawancara  mendalam ( indepth  interview ).  Kuesioner  diberikan  kepada  seluruh  pegawai  pemerintah  Provinsi Lampung  sesuai  dengan  kriteria  sampel  yang  diambil.  Wawancara  mendalam  dilakukan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung dan pegawai struktural lainnya.
Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat dari hasil publikasi, baik dari instansi pemerintah, buku, jurnal dan situs internet. Dengan demikian,  metode  pengumpulan  data  secara  variatif  menggunakan  beberapa  teknik, tergantung pada data yang dikehendaki dan sumber data.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  5  Kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Lampung.  Kelima  Kabupaten/kota  tersebut  yaitu  Kota  Bandar  Lampung,  Kabupaten Lampung  Selatan,  Kabupaten  Lampung  Timur,  Kabupaten  Lampung  Tengah,  dan  Kota Metro.
Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  metode  kuisioner  yang  dikirim  dan diambil  langsung  kepada  responden.  Rentangan  waktu  penyebaran  dan  pengumpulan kuisioner  adalah  dari  tanggal  21  Maret  2016  sampai  dengan  29  Juli  2016.  Tingkat pengembalian  kuisioner  ( respond  rate )  sebesar  100%  karena  diambil  secara  langsung kepada  responden  sehingga  dapat    tepat  waktu.  Selain  menggunakan  kuesioner,  metode pengumpulan  data  penelitian  ini  juga  menggunakan  wawancara.  Dari  hasil  wawancara dan  jawaban  para  responden  diketahui  kendala  utama  dalam  implementasi  sistem akuntansi  berbasis  akrual  pada  pemerintahan  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Lampung.

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1 Kendala utama dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Propinsi Lampung
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  5  Kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Lampung.  Kelima  Kabupaten/kota  tersebut  yaitu  Kota  Bandar  Lampung,  Kabupaten Lampung  Selatan,  Kabupaten  Lampung  Timur,  Kabupaten  Lampung  Tengah,  dan  Kota Metro.
Kuisioner  diantarkan  dan  dijemput  langsung  kepada  responden.  Rentangan  waktu penyebaran  dan  pengumpulan  kuisioner  adalah  dari  tanggal  21  Maret  2016  sampai dengan  29  Juli  2016.  Tingkat  pengembalian  kuisioner  ( respond  rate )  sebesar  100% karena diambil secara langsung kepada responden sehingga dapat  tepat waktu.
Selain  menggunakan  kuesioner,  metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  juga menggunakan  wawancara.  Dari  hasil  wawancara  dan  jawaban  para  responden  diketahui
kendala  utama  dalam  implementasi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  pada  pemerintahan kabupaten/kota sebagai berikut:

## 1.  Pemerintah Kota Bandar Lampung
Perubahan  peraturan  yang  relatif  singkat,  proses  penyebaran  informasi  dan sosialisasi yang lambat, kompleksitas laporan keuangan basis akrual merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan basis akrual. Namun demikian, pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kekuatan yaitu:
a) Pendapatan  dan  beban  diakui  saat  terjadi  transaksi  walaupun  kas  belum diterima/dikeluarkan.  Konsep  ini  memungkinkan  bahwa  pemerintah  Kota  Bandar Lampung  mengidentifikasi  seluruh  sumber/potensi  pendapatan  maupun  biaya  yang terjadi.
b) Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus langsung tetapi harus dihitung dalam estimasi  piutang  tak  tertagih.  Hal  ini  akan  memungkinkan  pihak  pemerintah menghitung nilai piutang yang sesungguhnya.
c) Piutang dan beban disajikan dalam periode yang sama ( matching concept ) Strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  adalah  dengan melakukan sosialisasi basis akrual kepada seluruh satuan kerja, meningkatkan kompetensi sumber  daya  manusia  dengan  melaksanakan  pelatihan  berkala,  melakukan  kerja  sama dengan  seluruh  satuan  kerja,  dan  melakukan  konsultasi  dengan  entitas  lain  yang  lebih berpengalaman.

## 2.  Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten  Lampung  Selatan  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Lampung. Ibu  kota  kabupaten  ini  terletak  di  Kalianda  dan  memiliki  luas  wilayah  2.109,74 km². Mengenai  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  pemerintah  Kabupaten  Lampung Selatan, masih menemukan berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi yaitu:
a) Belum  terintegrasinya  sistem  manajemen  pengelolaan  aset  dan  pengelolaan keuangan.
b) Manfaat basis akrual belum dipahami oleh stakeholders
c) Adanya  anggapan/opini  bahwa  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  itu  susah  dan tidak penting
Namun demikian, terdapat beberapa kekuatan yang mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akruap, yaitu: komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua pihak  dalam  menerapkan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  dan  terbukanya peluang formasi baru untuk lulusan akuntansi.

## 3.  Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur  dibentuk  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1999,  diresmikan  pada  tanggal  27  April  1999  dengan  pusat Pemerintahan di Kecamatan Sukadana. Kabupaten ini  memiliki luas wilayah 5.300 km². Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah Bepadan"
Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur menemukan  beberapa  kendala  seperti: teknologi  informasi  belum  banyak  dikenal  dalam pelaporan  keuangan  dalam  pemerintahan  sehingga  proses  adaptasi  berjalan  lambat,  dan kurangnya  SDM  berlatar  belakang  akuntansi.  Namun  demikian,  pemerintah  Kabupaten Lampung Timur memiliki keunggulan yakni: Aset dan kewajiban disajikan lebih rasional dan dapat menggambarkan potensi manfaat masa depan yang diperkirakan diperoleh dan pengorbanan sumber daya akibat masa lalu yang terjadi. Selain itu juga adanya peluang untuk pegawai mengikuti pelatihan/diklat.

## 4.  Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu  kabupaten di  Provinsi Lampung, Indonesia.  Kabupaten  ini  memiliki  luas  wilayah  9.189,50 km².  Karena  sebelum  tahun 1999 ibukota Lampung Tengah terletak di  Metro yang dimekarkan  menjadi kota madya mandiri, maka dipindahkanlah pusat pemerintahan Lampung Tengah ke Gunung Sugih.
Dalam  hal  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  pemerintahan  Kabupaten Lampung Tengah, masih menemukan beberapa kendala antara lain:
a) Kurangnya  SDM  yang  memahami  mengenai  sistem  akuntansi  berbasis  akrual sehingga  memerlukan  kompetensi  baru  bagi  SDM  yang  sudah  ada  atau menghadirkan tenaga baru yang lebih memahami sistem akuntansi tersebut.
b) Laporan  keuangan  masih  belum  menggunakan  sistem  akuntansi  akrual  sepenuhnya karena sebagian masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.
c) Keengganan  pegawai  untuk  mempelajari  hal  baru  yaitu  sistem  akuntansi  berbasis akrual.
Meskipun masih terdapat beebrapa kendala di atas, namun Peraturan perundang- undangan  yang  sudah  lengkap  sebagai  pendukung  dari  implemtasi  sistem  akuntansi berbasis akrual menjadi kekuatan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

## 5.  Pemerintah Kota Metro
Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung. Kota ini merupakan kota terbesar  kedua  di  provinsi  Lampung  dan  berjarak  45 km  dari  Kota  Bandar  Lampung (ibukota  provinsi).  Sebelum  menjadi  kota  otonom,  Metro  merupakan  kota  administratif yang berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Kota  Metro  dalam emplementasi sistem akuntansi berbasis akrual sebagai berikut:
a) Kualitas dan kuantitas SDM dalam aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual.
b) Tingkat pengalaman pegawai dalam aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual.
c) Banyaknya SKPD.
Untuk  mengatasi  berbagai  kendala  tersebut,  pemerintah  Kota  Metro  melakukan beberapa  hal  antara  lain:  Melaksanakan  program  dan  kegiatan  peningkatan  kapasitas SDM  pengelola  keuangan  daerah,  Melaksanakan  persiapan  dan  pemantapan  instrumen untuk  pengakuan  standardisasi  kualitas  manajemen  pelayanan  keuangan  daerah. Melaksanakan  penyesuaian  program  dan  teknologi  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  melalui  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD)  dari  basis  kas kepada  basis  akrual,  sekaligus  transfer  keterampilan  mengoperasionalkan  peralatan tersebut kepada Tim Admin SIKPD BPKAD Kota Metro.

## 4.2. Identifikasi Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan secara penuh sistem akuntansi berbasis akrual.
Pada  dasarnya  semua  Pemerintahan  Daerah  sudah  dituntut  untuk  mulai menerapkan  secara  penuh  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  sesuai  dengan  amanat  PP Nomor 71 Tahun 2010, namun pada kenyataannya sebagian Pemerintahan Daerah masih menganggap bahwa sistem akuntansi berbasis akrual adalah sesuatu yang susah, ribet dan sukar dipahami sehingga menjadi momok bagi para pegawai itu sendiri.
Namun  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Lampung  tetap  melakukan  persiapan- persiapan untuk implementasi sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh dan merata keseluruh  Kabupaten  dan  Kota.  Beberapa  bentuk  persiapan  yang  di  lakukan  oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi sample dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Bandar Lampung
a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku Pada  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  menghadapi  implementasi sistem akrual basis secara utuh telah mempersiapkan diri lebih matang dengan adanya  Peraturan  atau  Perundang-undangan  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  agar  semua  dinas/instansi  terkait  segera  mempersiapkan  diri dalam  menghadapi  hal  tersebut.  Peraturan  dan  Undang-undang  terkait  dengan implementasi  sistem  akrual  basis  di  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung diantaranya sebagai berikut:
 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
 Peraturan  Daerah  mengenai  SAP  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 12 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
 Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  No.  13  Tahun  2015  tentang  Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung
b) Kesiapan Sumber Daya Manusia Selain  mempersiapkan  diri  dengan  adanya  Peraturan  dan  Undang-undang Daerah,  maka  langkah  yang  dilakukan  Kota  Bandar  Lampung  adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusianya juga sebagai user dari implementasi sistem  akrual  basis.  Langkah  persiapan  SDM  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  yaitu  Peningkatan  kualitas  SDM  yang  akan  dilibatkan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual baik di tingkat SKPD maupun Pemerintah Daerah melalui Training, Diklat dan Sosialisasi
c) Kesiapan Teknologi Selain persiapan Peraturan, Sumber Daya Manusia dan yang tidak kalah penting adalah  adanya  persiapan  dibidang  Teknologi  sebagai  jembatan/alat  untuk implementasi  dari  sistem  akrual  basis.  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung menyatakan  bahwa  teknologi  yang  ada  dan  tersedia  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  sudah  mendukung  adanya  implementasi  sistem  akrual basis secara penuh sehingga tinggal menjalankannya saja.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diantaranya sebagai berikut:
a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam  menghadapi  implementasi  sistem  akrual  basis  yaitu  dengan  adanya Peraturan  atau  Perundang-undangan  terkait  dengan  hal  tersebut  yaitu  dengan adanya  Peraturan  Bupati  Lampung  Selatan  No.  12  dan  No.  13  Tahun  2014 tentang  Kebijakan  dan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual bagi  Pengelola  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015.
b) Kesiapan Sumber Daya Manusia Selain  kesiapan  dengan  adanya  Peraturan  dan  Undang-undang  Daerah,  maka langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Selatan  adalah mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusianya  yaitu  dengan  cara  mengadakan pelatihan-pelatihan  dan  sosialisasi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  di  seluruh dinas  dan  instansi  terkait  yang  berada  di  Pemerintahan  Kabupaten  Lampung Selatan.
c) Kesiapan Teknologi Selain persiapan Peraturan, Sumber Daya Manusia dan yang tidak kalah penting adalah  adanya  persiapan  dibidang  Teknologi  namun  Pemerintah  Kabupaten Lampung  Selatan  menyatakan  bahwa  teknologi  yang  ada  saat  ini  belum memadai  untuk  implementasi  sistem  akrual  basis  secara  penuh  sehingga  perlu adanya peningkatan dan pengadaan teknologi yang lebih baik untuk menunjang implementasi sistem akrual basis di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diantaranya sebagai berikut:
a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam  menghadapi  implementasi  sistem  akrual  basis  yaitu  dengan  adanya Peraturan atau Perundang-undangan terkait dengan hal tersebut diantaranya:
 Peraturan  Bupati  Lampung  Timur  No.  39  Tahun  2012  Tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Lampiran  Peraturan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  39  Tahun  2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
b) Kesiapan Sumber Daya Manusia Selain  kesiapan  dengan  adanya  Peraturan  dan  Undang-undang  Daerah,  maka langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur  adalah mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusianya  yaitu  dengan  cara  mengadakan diklat dan Bintek sistem akuntansi akrual.
c) Kesiapan Teknologi
Sedangkan  persiapan  di  bidang  teknologi  pada  Kabupaten  Lampung  Timur menyatakan bahwa Infrastruktur yang dibutuhkan sudah tersedia namun belum memadai  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  infrastruktur  tersebut  sehingga akan  lebih  memadai  dan  siap  untuk  digunakan  untuk  implementasi  sistem akrual basis secara menyeluruh.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kesiapan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  dalam menghadapi  persiapan  implementasi  sistem  akrual  basis  yaitu  diantaranya  sebagai berikut:
a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku Bentuk kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam  bidang  Peraturan  atau  Perundang-undangan  lebih  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan belum menerbitkan Peraturan Daerah mengenai hal tersebut.
b) Kesiapan Sumber Daya Manusia
Sedangkan persiapan dari bidang sumber daya manusia sebagai user dari sistem tersebut  yaitu  merangkul  stakeholder  terkait  Project  Charter,  melakukann pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi sistem akuntansi berbasis  akrual  sehingga  nantinya  diharapkan  ketika  sistem  itu  diaplikasikan secara  menyeluruh  maka  sumber  daya  manusia  yang  ada  sudah  siap  dan mumpuni.
c) Kesiapan Teknologi Sedangkan  persiapan  di  bidang  teknologi  pada  Kabupaten  Lampung  Tengah menyatakan  bahwa  Implementasi  Sistem  Informasi  untuk  mempermudah penyusunan Laporan Keuangan dan secara infrastruktur akan terus ditingkatkan untuk mendukung implementasi sistem akrual basis.
5. Pemerintah Kota Metro
Kesiapan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Metro  dalam  menghadapi implementasi sistem akrual basis yaitu diantaranya sebagai berikut:
a) Kesiapan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku Bentuk  kesiapan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Metro  dalam  bidang Peraturan atau Perundang-undangan diantaranya:
 Peraturan Walikota Metro No  13 Tahun  2014 tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual ;
 Peraturan  Walikota  Metro  No  14  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual ;
 Peraturan  Walikota  Metro No  15  Tahun  2014  tentang  Bagan  Akun  Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual dan ;
 Surat  Edaran  Walikota  Metro  No  900/1019/LTD-5/2014  tentang  perubahan dan  penyesuaian  kode  rekening  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar
b) Kesiapan Sumber Daya Manusia
Secara  perundang-undangan  dan  Peraturan,  Kota  Metro  telah  mempersiapkan diri  dengan  baik  untuk  menghadapi  sistem  akrual  basis  dan  untuk  dibidang kesiapan sumber daya manusiapun telah mumpuni yaitu dengan Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM  pengelola keuangan daerah, dan  Melaksanakan  persiapan  dan  pemantapan  instrumen  untuk  pengakuan standardisasi  kualitas  manajemen  pelayanan  keuangan  daerah  dalam menghadapi implementasi sistem akrual basis.
c) Kesiapan Teknologi
Persiapan  di  bidang  teknologi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Metro yaitu  Melaksanakan  penyesuaian  program  (pengadaan  server  dan  install) teknologi  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  dari  basis  kas  kepada  basis  akrual, sekaligus  transfer  keterampilan  mengoperasionalkan  peralatan  tersebut  kepada Tim Admin SIKPD BPKAD Kota Metro.

## V.KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  5  (lima)  kabupaten/kota  yang  terdapat  di Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persiapan  secara administratif  dan  peraturan  perundang-undangan  masing-masing  kabupaten/kota  di Provinsi Lampung telah memadahi. Namun, beberapa kendala utama yang dihadap dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual antara lain:
a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi sistem tersebut.
b. Belum terintegrasinya sistem manajemen pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan, serta manfaat basis akrual belum dipahami oleh stakeholders.
c. Adanya  anggapan/opini  bahwa  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  itu  susah  dan  tidak penting.

## 5.2 Saran
Penelitian  ini  baru  mancapai  tingkat  penyelesaian  kurang-lebih  70%  sehingga belum dapat menggambarkan profil kesiapan pemerintah Provinsi Lampung secara penuh dalam  implementasi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual.  Namun  demikian,  secara  garis besar  terdapat  saran  yang  perlu  disampaikan  yakni  perlunya  penjadwalan  oleh  pihak pemerintah  mengenai  implementasi  tersebut  sehingga  evaluasi  atas  implementasi memungkinkan untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chau,  P.Y.K.  2006.  An  Empirical;  Assessment  of  a  Modified  Technologycceptance
Model. Journal of Management Information System, 13 (2); 185-204. Compeau, DR., & Higgins, C. A., Huff, S. 2005. Social Cognitif Theory and Individual Reaction to Computing Technology: A Longtudinal Study. MIS Quarterly, 23 (2) 145-158.
Davis,  F.D,  Bagozzi.  R.P.  &  Warshaw.  P.R.  2009.  User  acceptance  of  computer technology:  a  comparison  of  two  theoretical  models, ManagementScience, 35, 982-1003.
Davis, F.D. 2009. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly.
Eikebrokk, R Tom dan Oeystein Sorebo. 2007. Technology acceptance insituations with alternative technologies: http://nokobit.bi.no/nokobit Gahtani, Al. and Said S. 2007. System Characteristics, User Perceptions andAttitudes in the  Prediction  of  Information  Technology  Acceptance  (AStructural  Equation Model), Administraive  Sciences  Dept  King  KhaledUniversity,  Abha  Saudi Arabia.
Hofstede, G.  2005. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and  Organizations  Across  Nations .    Edisi  Kedua.    Beverly  Hills:  SAGE Publications
Kira,  Dennis;  Raafat  George  Saade;  2007;  The  Emotional  State  of  Tehcnology Acceptance; http://informingscience.org
Lewis,  William,  Ritu  Agarwal  dan  V  Sambamurthy.  2008.  Sourche  of  Influence  on Beliefs  Information Technology Use: An Empirica; Study of Knoledge Worker, MIS Quarterly Vol. 27 No. 4
Malhotra,  Yogesh  dan.  Galletta,  Dennis  F.2009,  Extending  the  Technology  Acceptance Model  to  Account  for  Social  Influence:  Theoretical  Bases  and  Empirical Validation, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, USA.
Mathieson, K. 2011. Predicting User Intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior, Itrformation Systems Research, Vol. 2, pp.173-191.
Ndubisi,  Oli  Nelson.  2005.  Effect  of  Perception  And  Personal  Traits  On  Computer Technology  Adoption  By  Women  Entrepreneurs  In  Malaysia; Journal  of  Asia Entrepreneurship and Sustainability
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2003.  Undang  Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2010.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Petra  S.M.  Wijaya.  2005.  Pengujian  Model  Penerimaan  Teknologi  Internet  Pada Mahasiswa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. l, No. l.Februari. Pikkarainen,  et  al.  2004.  Consumer  acceptance  of  online  banking:  an  extension  of  the technology acceptance model Internet Research Volume 14 – Number 3 pp. 224- 235
Schillewaert, Niels.et al. 2010. The Acceptance of Information Technology in the  Sales Force. Business Research Center Working Paper.
Sun,  Heshan  dan  Zhang,  Ping.  2006.  The  Role  Moderating  Factors  in  UserTechnology Acceptance. Int. .J. Human-Computer Studies. No. 63, hal.53-78.
Venkatesh,  V,  &  Morris  M.  G.  2010.  Why  Don't  Men  Ever  Stop  to  Ask  for  Direction?
Gender,  Social  Influence  and  their  Role  in  Technology  Acceptance  and  Usage Behavior. MISS Quarterly, Vol. 24 No. 1, March. Wahyudi,  Nanang.  2006,  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Layanan  Terhadap  Reputasi Perusahaan, Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah, Tesis Universitas Stikubank, Tidak dipublikasikan
Xiao,  xue;  Heshan  Sun.  2006.  User  Acceptance  of  Virtuall  Technologies; http://web.syr.edu
Yi  Y  Mun,  Yujong  Hwang.  2012.  Predicting  The  Use  Of  Web  Based  Information Systems: Intrinsic Motivation And Self Efficacy, Eighth AmericasConference on Information Systems
Zhang, Ping, Heshan Sun. 2006. An Empirical Study on Causal Relationships between Perceived Enjoyment and Perceived Ease