Volume 7 No. 1, Juni 2021
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Studi Pemberdayaan  Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar
Nining Haslinda Zainal 1 , Fivi Elvira 2 , Rizka Jafar 3
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bosowa, E-mail: nining.haslinda@universitasbosowa.ac.id 2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa, E-mail: fivi.elvira@universitasbosowa.ac.id
3 Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail : rizka.jafar@uin-alauddin.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Countryside Fund Program, Society empowerment
Kata kunci : Program Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
How to cite: Zainal, N. H., Elvira F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 7(1),
30-50. This  article  examines  How  the  Design  of  the  Society  Empowerment  Field Program,  and  the  factors  of  resistor  empowerment  Field  at  Desa Pa’batangang,  Kecamatan  Mappakasunggu,  Kabupaten  Takalar. This phenomenon  seeing  that  countryside  fund  policy  is  not  maximum  to superintendence it, by seeing of the indication of less involvement societies to the forum of countryside development plan, and the effects are many activities that unsuitable with society’s needs, a nd the execution of activity is not well presentation.  In  Permendesa  PDTT  number  11  years  2019  clause  5 concerning use priority countryside funds, it states that there are two sectors that  become  priority;  countryside  development  and  society  empowerment which  these  two  sectors  should  run  simultaneously.  However,  Society Empowerment  Field  Program  become  neglected,  most  of  the  utilization countryside fund only focused on physical project, staff like pretend resources potency  which  is  exist  in  countryside.  Whereas,  towards  build  the autonomous countryside, it very important to have support from government that become beneficial. This article may useful for the government of Takalar regency,  along  expansion  countryside  fund  program.  Research  informant: Head  of  Countryside,  Staff,  Technical  Practitioner,  and  Societies.  Research scientific used qualitative. Data aggregation through interview, observation,
secondary data study. Researcher used Data analysis technique’s  Miles and
Huberman. Based on research, that the result of Program manifested in two sectors; development and society empowerment. From both sectors, it shows that there is Fund Allocation distributed on activity which is not productive and  there  is  no  impact  on  society’s  economic  growth.  Thereafter,  wh ich become  resistor  factor  of  the  society  empowerment  are  rigid  regulation  and the homogeneous activity, less manpower, less socialization, society access to the program is low and tend to hegemonic, the society only involved in taking and  implementing  activity,  and  the  consequence  is  simply  tend  to  active formality.

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  Bagaimana  Bentuk  Program  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat,  serta  Faktor  Penghambat  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat
dalam Program  Dana  Desa  di  Desa  Pa’batangang,  Kec amatan
Mappakasunggu,  Kabupaten  Takalar.  Dilatarbelakangi  adanya  fenomena bahwa  kebijakan  dana  desa  masih  belum  maksimal  dalam  pengelolaannya, ditandai  dengan  minimnya  keterlibaan  masyarakat  dalam  Musrembang Desa,  akibatnya  banyak  kegiatan  tidak  sesuai  kebutuhan  masyarakat,  dan pelaksanaan  kegiatan  yang  belum  bisa  disajikan  dengan  baik.  Dalam Permendesa PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,  menyatakan  bahwa  ada  2  bidang  yan  Priotitas  Penggunaan  Dana Desa,  yaitu  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa dimana  kedua  bidang  ini  seyogyanya  berjalan  beriringan.  Namun  yang terjadi,  Program  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  menjadi  hal  yang dikesampingkan,  penggunaan  dana  desa  sebagian  besar  difokuskan  untuk pembangunan  fisik  saja,  aparatur  desa  seolah  menutup  mata  akan  potensi yang ada di desa. Padahal untuk membangun desa mandiri, dukungan dari pemerintah  desa  agar  masyarakat  bisa  berdaya  secara  ekonomi  penting dilakukan.    Tulisan  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  Pemerintah  Kabupaten Takalar,  serta  bagi  pengembangan  program  dana  desa  secara  Nasional. Informan penelitian: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Desa, Pelaksana Teknis Dana Desa BPD, BUMDes, Kepala Dusun, Masyarakat. Pendekatan penelitian  menggunakan  Pendekatan  Kualitatif.  Teknik  Pengumpulan  Data melalui  Wawancara,  Pengamatan  Langsung,  Studi  Data  Sekunder.  Teknik Analisis  Data  mengikuti  teknik  analisis  yang  disarankan  Miles  dan Huberman.  Berdasarkan  Penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  Bentuk  Program Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  diwujudkan  dalam  Dua  Bidang,  yakni Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Dari  kedua  bidang  tersebut, terlihat  bahwa  banyak  Alokasi  Dana  yang  disalurkan  pada  kegiatan  yang tidak  Produktif  dan  tidak  berdampak  langsung  pada  peningkatan  Ekonomi Masyarakat.  Kemudian  yang  menjadi  Faktor  Penghambat  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  adalah  Regulasi  yang  kaku  dan  kegiatan  yang  bersifat homogen,  Rendahnya  SDM  yang  ada,  Minimnya  Sosialisasi,  Akses Masyarakat  terhadap  Kebijakan/Program  masih  Kurang  dan  bersifat Hegemoni, Masyarakat hanya terlibat secara kasat mata dalam Pengambilan dan  Pelaksanaan  Kebijakan/Kegiatan,  akibatnya  keterlibatan  masyarakat hanya bersifat formalitas partisipatif.

## Pendahuluan
Desa merupakan miniatur bagi sebuah pemerintahan, dimana sesuatu bermula pada  hal  yang  sederhana  dan  kecil  kemudian  meretas  menjadi  suatu  yang  lebih besar,  sehingga  dari  sebuah  desa  kita  mampu  melihat  dan  meneropong  seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah Negara. Oleh sebab itu, sudah sepantasnyalah desa diberikan perhatian khusus agar bisa bangkit dan menjadi pondasi kuat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di Negara ini, hal ini menjadi salah satu alasan yang mendasari dibuatnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Sejak tahun 2015-2019 telah disalurkan Dana Desa sebesar 257T dengan rincian 20.67T  (2015),  64.98T  (2016),  60T  (2017),  60T  (2018)  dan  70T  (2019),  kemudian terserap sekitar 99,4%. Dimana 80% dari 99,4% dana yang terserap disalurkan pada Sektor Pertanian secara Vertikal dari Hulu ke Hilir (Kemenkeu, 2019).
Pada Program Dana Desa, Pemerintah Daerah/Kepala Desa diberi wewenang penuh untuk mengelola produk unggulan daerahnya agar tercipta lapangan kerja, mengingat banyak masyarakat desa yang belum bekerja karena tidak ada lapangan
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
kerja  di  desa,  sehingga  pada  akhirnya  mereka  melakukan  migrasi  ke  kota  guna mendapatkan pekerjaan.
Padahal  jika  dicermati,  pada  dasarnya  Desa  memiliki  potensi  besar  untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Sumber-sumber daya di Desa  seperti  manusia  dan  alam  merupakan  modal  utama  dalam  pembangunan. Tenaga kerja yang ada di kota kebanyakan berasal dari Desa sebagai bukti bahwa Desa memiliki potensi sumber daya yang besar, jika hal ini di manfaatkan dengan baik tidak menutup kemungkinan desa bisa menjadi dasar pembangunan yang lebih moderat,  cepat  dan  mampu  membawa  kehidupan  masyarakat  menjadi  lebih  baik yang  pada  akhirnya  dapat  mendukung  pembangunan  nasional.  Hal  ini  sesuai wawancara  eksklusif  dengan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi (PDTT) Bapak Eko Putro Sanjoyo di Metro TV tanggal 25 April 2017 (youtube.com, 2017).
Tiap  tahun,  Direktorat  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa mengeluarkan Peraturan  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (PermendesaPDTTrans)  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  desa  dalam  menentukan program dan prioritas di tahun yang akan datang. Berdasarkan Permendes tersebut, ada  dua  bidang  yang  di  danai  dan  menjadi  prioritas  utama  program  ini,  yakni Bidang  Pembangunan  Desa  dan  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Namun tahun  2019  terdapat  penambahan  Sub  Alokasi  anggaran  yakni  Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang ini bukan menjadi Prioritas Utama Pembangunan di Desa namun di tetapkan sebagai Bidang yang harus memiliki alokasi anggaran tidap  tahun,  mengingat  di  Indonesia  memiliki  Potensi  bencana  alam  yang  cukup sering  tiap  tahunnya,  dan  Desa  merupakan  tonggak  utama  penyambung  dan pendistribusian bantuan bencana paling cepat ke masyarakat.
Penetapan  Prioritas  Dana  Desa  ini  diharapkan  dapat  memberi  dampak stimulus bagi ekonomi, penggunaan dana desa diarahkan untuk: (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga konsumsi  tumah tangga (RT) dapat terjaga (2)  Peningkatan  pelayanan  dasar,  terutama  disektor  kesehatan,  pendidikan,  dan infrastruktur. Konektivitas desa melalui pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi merata. Namun dalam tulisan ini, hanya  memfokuskan  pada  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  mengingat  Bidang tersebut  seolah  dikesampingkan  dan  kurang  mendapat  perhatian  oleh  Tim Pelaksana program dana desa.
Acuan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  tidaklah  membatasi  prakarsa  lokal dalam  merancang  program/kegiatan  pembangunan  prioritas  desa,  desa  tetap memiliki  ruang  untuk  berkreasi  membuat  program/kegiatan  sesuai  dengan kewenangannya,  berdasarkan  analisa  kebutuhan  dan  potensi  yang  dimilikinya. Dengan  begitu  desa  dapat  berkembang  secara  lebih  optimal  dan  mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhannya (Pahlevi, 2015)
Mengingat  besarnya  dana  desa  yang  dikelola  setiap  tahunnya,  menjadikan dana  desa  ini  sangat  “seksi”,    ini  terbukti  dengan  banyaknya  daerah  yang
mengusulkan  pemekaran  desa  sejak  dicanangkannya  Program  Dana  Desa. Berdasarkan pada data Tabel Dinamis Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah  tahun  2003-2018,  sejak  di  tahun  2012  jumlah  desa  di  Indonesia  sebanyak 81.253  (terjadi  peningkatan  signifikan  setelah  di  keluarkan  kebijakan  Dana  Desa (Badan  Pusat  Statistik,  2018).    Pada  tahun  2015  terdapat  1.810  usulan  pemekaran desa  yang  datang  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Namun  dari  1.810  usulan tersebut,  hanya  861  usulan  yang  disetujui  (Direktorat  Jenderal  Bina  Pemerintahan Desa, 2017). Kemudian pada tahun 2017 bertambah 203 desa yang sudah di setujui. (update 25-03-2019), dan pada tahun 2018 jumlah desa telah mencapai 83.931 (Badan Pusat Statistik, 2018). Dari data tersebut dapat dilihat dan mengindikasikan bahwa adanya  Program  Dana  Desa  ini  merupakan  salah  satu  faktor  pemicu  tingginya keinginan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memekarkan desa.
Namun, Dana yang besar melalui  Program Dana Desa yang telah digulirkan sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memandirikan Desa sepertinya tidak begitu memperoleh hasil yang maksimal. Dana desa yang diterima tidak sepadan dengan dampak dari program yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat desa, khususnya dalam  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat.  Fenomena  terkait  Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Dana Desa di desa Pa’batangang adalah: (1) Dana Desa tergolong  masih  baru  dan  belum  maksimal  pengelolaanya,  ditandai  dengan pelaksanaan  kegiatan/program  yang  belum  disajikan  dengan  baik;  (2)  Minimnya keterlibatan  masyarakat  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengan  Desa (RPJMDes)  mengakibatkan  Program/Kegiatan  yang  dibuat  kurang  menyentuh kebutuhan masyarakat; (3)  Sebagaian  besar  porsi  anggaran  sejak  tahun  2014-2017 terkuras  program  pembangunan  desa,  seperti  perbaikan  jalan  lorong  desa, pembangunan  jalan  tani  (dibuat  meski  jalan  tersebut  jarang  diakses),  perbaikan selokan  pada  dua  dusun  yang  menyerap  anggaran  hampir  70%;  (4)  Orientasi program  dana  desa  kebanyakan  mengalokasikan  dana  desa  untuk  biaya penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan,  berimbas  pada  minimnya program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sektor usaha masyarakat desa serta  kemasyarakatan.  Padahal  berdasarkan  Permendesa  PDTT  No.  11  tahun  2019 dan Permendesa PDTT No. 7 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Bidang  Pembangunan  dan  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  harus  bisa  berjalan sinergis.  Mengingat  Pemberdayaan  Masyarakat  merupakan  salah  satu  jantung utama pembangunan Desa secara berkelanjutan ( sustanaible ).
Berangkat  dari  fenomena  tersebut,  penelitian  tentang  Studi  Pemberdayaan Masyara kat Pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang ini hadir denga n tujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan  Faktor  apa  yang  menghambat  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Program  Dana  Desa  di  Desa  Pa’batan gang,  Kec.  Mappakasunggu,  Kab.  Takalar, dengan mempertimbangkan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi atau attitude, dan struktur birokrasi pelaksana program.

## Kajian Literatur

## Implementasi Kebijakan
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Winarno  (2012)  mendefinisikan implementasi  kebijakan  publik  sebagai  tindakan  dalam  keputusan  sebelumnya. Tindakan  ini  mencakup  usaha  untuk  mengubah  keputusan  menjadi  tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Edward  III  dalam  Subarsono  (2011)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor:
1. Komunikasi; Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
2. Sumber daya; Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya meliputi 4 komponen, yaitu; Staf, Informasi, Kewenangan, Fasilitas.
3. Disposisi  atau  attitudes;  Adalah  sikap  dan  komitmen  aparat  pelaksana terhadap program, khususnya  dari mereka yang  menjadi implementer dari program, dalam hal ini adalah aparatur birokrasi
4. Struktur birokrasi; Adalah susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  serta  adanya  kejelasan  bagaimana fungsi-fungsi  atau  kegiatan  yang  berbeda-beda  diintegrasikan  atau dikoordinasikan,  spesialisasi  pekerjaan,  saluran  perintah  dan  penyampaian laporan.

## Pemberdayaan Mayarakat

## 1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Madekhan Ali (2007:86) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bentuk  partisipasi  untuk  membebaskan  diri  mereka  sendiri  dari ketergantungan mental  maupun  fisik.  Maka  dalam  konteks  pembangunan  masyarakat  selalu dihubungkan  dengan  konsep  mandiri,  partisipasi,  jaringan  kerja,  dan  keadilan, pada  dasarnya  pemberdayaan  diletakkan  pada  kekuatan  tingkat  individu  dan social. Pemberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi  saat  ini  tidak  mampu  untuk melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan,  atau  upaya untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri.

## 2) Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Nasution (2007:77) adalah:
1. Peningkatan  akses  seluruh  masyarakat  ke  dalam  aset-aset  produksi,  antara lain tanah, teknologi, dan informasi;
2. Memperkuat  posisi  interaksi  dan  kemitraan  usaha  ekonomi  rakyat  dalam wadah koperasi, informasi pasar pengelolaan ekonomi makro, kebijaksanaan harga serta pengembangan infrastruktur pedesaan;
3. Meningkatkan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  dalam  rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan industri rakyat berbasis pertanian dengan memanfaatkan potensi setempat  yang  umumnya  adalah  agroindustri,  untuk  mengurangi kesenjangan  antar  sektor  yaitu  antara  sektor  pertanian  dengan  sektor industri jasa;
5. Menciptakan  dan  merangsang  tumbuhnya  tenaga  kerja  mandiri  berjiwa wirausaha;
6. Pemerataan pembangunan antar daerah. Selain adanya kebijaksanaan yang seragam  dan  bersifat  nasional  harus  dimungkinkan  pula  adanya kebijaksanaan  khusus  yaitu  pendekatan  yang  sesuai  dengan  kondisi setempat.
7. Mengembangkan  dan  menggerakkan  perangkat  kelembagaan  termasuk peraturan perundangan untuk kepentingan rakyat kecil secara konsekuen;

## 3) Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat
Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program- program pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999:138), yaitu:
1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya  usaha  peningkatan  pendapatan  yang  dilakukan  oleh penduduk miskin, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya  kepedulian  masyarakat  terhadap  upaya  peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya  kemandirian  kelompok  yang  ditandai  dengan  makin berkembangnya  usaha  produktif  anggota  dan  kelompok,  makin  kuatnya permodalan  kelompok,  serta  makin  luasnya  interaksi  kelompok  dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya  kapasitas  masyarakat  dan  pemerataan  pendapatan  keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

## Program Dana Desa
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, maka sertiap desa di seluruh kabupaten/kota mulai berbenah dan mendapatkan alokasi  Dana  Desa  sesuai  amanat  UU  Desa  ini.  Akan  tetapi  dalam  rangka mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan  berbagai  peraturan  sebagai  Dasar  Peraturan  Desa  yakni:  UU 6/2014  tentang  Desa,  PP  47/2015  tentang  Perubahan  atas  PP  43/2014  ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014, dan PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
PP  60/2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN  yang  kemudian dirinci  lagi  menjadi  beberapa  Permendagri,  Permendes,  Perka  LKPP  dan Permenkeu yang disajikan pada Gambar 1.
Pada  Dasarnya  tujuan  dari  dibentuknya  Program  Dana  Desa  sejak  Tahun 2014  adalah  menciptakan  Kemandirian  Desa  dalam  Partisipasi  Pembagunan. Berdasarkan  Filosofi  Dana  Desa,  yakni  meningkatkan  Kesejahteraan  dan Pemerataan  Pembangunan  Desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Arianto et al.,  2019).  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja Negara  (APBN)  adalah  wujud  Rekognisi  Negara  Kepada  Desa.  Membangun Indonesia  dari  Pinggiran  dengan  memperkuat  daerah  dan  desa  dalam  kerangka Negara kesatuan yang tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang  desa (Pasal 72). Kemudian sejak tanggal pada 28 Desember 2015 Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor  247/PMK.07/2015,  pemerintah  telah  dilakukan  pengaturan kembali  tata  cara  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan,  pemantauan,  dan evaluasi Dana Desa.
Berdasarkan peraturan ini, maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan harus  melakukan  penghitungan  rincian  Dana  Desa  bagi  setiap  kabupaten/kota sesuai assas berkeadilan dan didasarkan pada dua jenis alokasi yakni: (1) Alokasi dasar  sebesar  90  persen  dari  anggaran  dana  desa  dan  (2)  Alokasi  perhitungan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis  desa  pada  setiap  kabupaten/kota,  yaitu  sebesar  10  persen  dari  total anggaran dana desa yang berasal dari negara.

## Sumber: Buku Saku Dana Desa, 2019

## Gambar 1. Dasar Hukum Program Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  sendiri  dilakukan  melalui  pemindahbukuan  dari Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  kepada  Rekening  Kas  Umum  Daerah (RKUD)yang  kemudian  dipindahbukukan  dari  RKUD  ke  Rekening  Kas  Desa (RKD) secara bertahap. Penyaluran Dana Desa ini terdiri dari: Tahap I dilakukan pada  Bulan  April,  sebesar  40  persen,  Tahap  II  dilakukan  pada  Bulan  Agustus dengan  jumlah  yang  sama  pada  Tahap  I  yakni  sebesar  40  persen,  dan  Tahap  III dilaksanakan  setiap  Bulan  Oktober  dengan  alokasi  penyaluran  dana  sebesar  20 persen (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019). Dalam Permenkeu 93/PMK.07/2015 menjelaskan tentang tata cara penyaluran dana desa yakni:
1. Direktur  Dana  Perimbangan  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Dana  Desa yang ditetapkan oleh Menkeu menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan juga  menerbitkan  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  kemudian disampaikan  kepada  Direktorat  Jenderal  Anggaran  untuk  memperoleh pengesahan
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Kepala KPPN menerima  dokumen  persyaratan  penyaluran  Dana  Desa  di  tahun  anggaran berjalan  yang  kemudian  disampaikan  kepada  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA  Penyaluran  Dana  Desa  yang  terdiri  dari  ejabat  Pembuat  Komitmen Bendahara  Umum  Negara  (PPK  BUN)  dan  Pejabat  Penguji/Penandatangan Surat  Perintah  Membayar  Bendahara  Umum  Negara  (PPSPM  BUN). Pencairan  dana  ini  selanjutnya  dilakukan  melalui  penerbitan  Surat  Perintah Pencairan  Dana  (SP2D)  yang  ditujukan  ke  rekening  Pemerintah  Daerah (pencairan dana dari RKUN ke RKUD).
3. Selanjutnya Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh  Menteri  selaku  Bendahara  Umum  Negara  ke  Rekening  Kas  Umum Daerah  (RKUD)  pada  bank  yang  ditetapkan  oleh  bupati/walikota  untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah secara bertahap. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan  oleh  KPA  Dana  Desa  setelah  bupati/walikota  menyampaikan peraturan  daerah  tentang  APBD  tahun  anggaran  berjalan  dan  Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa  setiap  Desa  kepada  Menteri  c.q.  Direktur  Jenderal  Perimbangan Keuangan.
4. Setelah  Kepala  Desa  menyampaikan  peraturan  Desa  mengenai  APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret, maka Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD)  dapat  dilaksanakan  oleh  Bupati/Walikota.  Penyaluran  dari  RKUD ke
RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di  RKUD.  Selanjutnya  Bupati/Walikota  harus  menyampaikan  laporan realisasi  penyaluran  dan  konsolidasi  penggunaan  Dana  Desa  setiap  tahun kepada  Menteri  c.q.  Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  yang ditembuskan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  transmigrasi  dan  Gubernur  yang  dilakukan  paling lambat Minggu keempat Bulan Maret di tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi  penyaluran  dan  konsolidasi  penggunaan  dana  desa  menjadi  syarat penyaluran  Dana  Desa  dari  RKUN  ke  RKUD  tahap  I  tahun  anggaran berikutnya.

## Sumber: Buku Saku Dana Desa, 2019

## Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Pa’batang ang  Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada tahun 2019 dan 2020. Pemilihan desa dilakukan dengan pertimbangan  bahwa  desa  tersebut  1)  Desa  penerima  program  dana  desa  sejak tahun 2015. 2) Lebih dari 80% mata pencarian masyarakat di Desa Pa’batangang bergerak di sektor pertanian dan Industri Kecil. 3) Pemberdayaan masyarakat di Desa Pa’batangang masih sangat rendah. 4) Program/kegiatan yang dilaksanakan terkait dana desa minim keterlibatan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat Desa UU 6/2014 tentang Desa
PP. No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Permendesa PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pembangunan
Desa
Implementasi Program 1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi atau Attitudes
4. Struktur Birokrasi
(George C. Edward III dalam Subarsono 2011)

## Sumber: diolah, 2020

## Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  Tipe  Deskriptif. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Desa (Staf), pelaksana  teknis  Dana  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  BUMN  Desa (BUMDes), Kepala Dusun dan  Masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang  relevan  tentang  tema  penelitian.  Jumlah  respondan  yang  dilibatkan  terdiri dari  11  orang  Pemerintah  desa  dan  37  orang  masyarakat.  Teknik  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Pengamatan Langsung dan Studi Data  Sekunder  (Dokumentasi).  Data  kemudian  di  analisis  mengikuti  teknik analisis yang disarankan oleh Miles dan Huberman (1992), dengan tahapan yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun alur kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,

## Hasil dan Pembahasan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Bidang yang seyogyanya Berjalan beriringan dan sinergis dengan Bidang Pembangunan dalam Program Dana Desa. Untuk  membangun desa mandiri, idealnya  Pembangunan Kapasitas Masyarakat dan  Pemberdayaan  secara  ekonomi  penting  diwujudkan.  Namun  dalam perjalanannya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini seolah menjadi anak tiri dari Program  Dana  Desa.  Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  lebih  dalam  bagaimana bentuk  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  dan  faktor  apa yang  menjadi  penghambat  program  ini  sehingga  menjadi  alasan/penyebab ketidaksuksesan  program  dana  desa  ini.  Adapun  indikator  yang  akan  diukur dalam  implemtasi  program  ini  adalah  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  atau attitude dan struktur birokrasi Edward III dalam Subarsono (2011).

## Bentuk Program Dana Desa
Bentuk Program  Dana  Desa  di  Desa  Pa’batangang,  K ec.  Mappakasunggu, Kab.  Takalar  diwujudkan  dalam  Program  dan  Kegiatan  di  berbagai  sektor  yang dianggap  bisa  potensial  sesuai  dengan  sumberdaya  yang  ada  di  desa.  Program dan  Kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  diwujudkan  dalam  dua  bidang, yakni Bidang Pembinaan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Pada  Bidang  Pembinaan  Masyarakat  Desa  diwujudkan  dalam  bentuk kegiatan  seperti  Sosialisasi,  Penyuluhan,  dan  Pelatihan.  Misalnya  penyuluhan perikanan,  pertanian,  kesehatan,  dan  sosialisasi  ibu-ibu  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta insentif imam dusun, dan pemandi jenazah. Kemudian  pada  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat,  diwujudkan  dalam  bentuk kegiatan  yang  sifatnya  pelatihan  teknis  yang  dianggap  bisa  meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan mebel, pembuatan lemari aluminium,  pelatihan  memandikan  jenazah,  kursus  tata  rias  untuk  kalangan sendiri, kursus tata boga, pelatihan kader kesehatan, dan lain sebagainya.
Dari  dua  bidang  yang  telah  disebutkan  di  atas,  diperoleh  hasil  bahwa pemerintah  desa  telah  melaksanakan  Program  Kegiatan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  menjalankan  sesuai  aturan  yang  berlaku  yang  dimulai  dengan Sosialisasi, Musrembang Desa/Pembahasan RPJMDes, sampai pada pelaksanaan Kegiatan dan pelaporan melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan manual book serta p ublikasi “transparansi” penggunaan anggran.
Namun  dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  dalam  pelaksanaan  tiap tahapan  kegiatan/program  masih  sangat  minim  partisipasi  masyarakat. Masyarakat  yang  terlibat  secara  kuantitas  dan  kualitas  (SDM)  sangat  kurang, keterlibatan  masyarakat  masih  sebatas  partisipan  dan  formalitas  demi terlaksananya kegiatan.
Program  dana  desa  diikat  oleh  Juknis  yang  ketat  baik  itu  regulasi  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  misalnya  pada  batasan  untuk pemberian modal bantuan usaha. Program dana desa tidak membenarkan adanya
pemberian  bantuan  modal  usaha,  bantuan  yang  diberikan  hanya  bisa  berupa pembelian  alat  dan  bahan  dengan  jumlah  bantuan  yang  terbatas.  Sehingga masyarakat yang diikutkan dalam pelatihan, pasca kegiatan banyak yang menjadi mati  suri.  Mereka  tidak  bisa  memanfaatkan  ilmu  dan  keterampilan  untuk membuka  usaha  karena  keterbatasan  pada  aspek  permodalan.  BUMDes  yang hadir  dalam  struktur  dana  desa  dianggap  bisa  menjawab  aspek  permodalan, namun kenyataannya juga tidak bisa berbuat banyak .
Regulasi  yang  ada  memang  membenarkan  BUMDes  untuk  memberikan bantuan  usaha  dalam  bentuk  dana  simpan  pinjam.  Disisi  lain,  tuntutan pengembalian  modal  menjadi  tolak  ukur  kesuksesan  dalam  pelaksanaan pekerjaan  dan  tanggungjawab  BUMDes,  sehingga  menjadi  dilemma  dan tantangan  tersendiri  dalam  mengelola  dana  BUMDes,  karena  ada  ketakutan pengembalian dana simpan pinjam yang tidak bisa dikembalikan dengan tuntas. Banyak pengalaman terkait dana Simpan Pinjam yang macet. Selain itu, evaluasi dan audit yang ketat penyaluran anggrana dana desa juga menjadi alasan utama sehingga  BUMDes  sangat  selektif  dalam  mengeluarkan  dana  simpan  pinjam. Selain itu dana yang dikelola dan dianggarkan untuk BUMDes tiap tahunnya juga sangat terbatas jumlahnya.

## Faktor Penghambat Program Pemberdayaan
Sejak 2015 awal mula Program Dana Desa dicanangkan, sejak tahun itu juga Desa  Pa’bata ngang  memperoleh  Bantuan  Dana  Desa  dari  Kementerian  Desa, PDTT, Namun perjalanannya selama 5 (lima) tahun program ini, belum dirasakan manfaat  dan  perubahan  yang  signifikan  pada  peningkatan  ekonomi  masyarakat melalui  program  dana  desa  yang  seyogyanya  hadir  untuk  memandirikan  dan memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi.
Ada  beberapa  faktor  yang  dianggap  mempengaruhi  pelaksanaan  dan menjadi  penghambat  program  pemberdayaan  masyarakat,  hambatan  yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Komunikasi
Dalam implementasi kebijakan/program, implementor seyogyanya memiliki kompetensi  yang  memadai  guna  mengkomunikasikan  setiap  program/kegiatan. Dalam  Program Dana  Desa  di  Desa  Pa’batangang,  Kec.  Mappakasunggu,  Kab. Takalar.  Aparatur  Desa  dan  Pelaksana  Teknis  Dana  Desa  belum  sepenuhnya memiliki  kompetensi  yang  mumpuni  untuk  menginterpretasikan  dan mengkomunikasikan  informasi  dalam  setiap  kegiatan.  Masih  banyak  staf  dan aparatur  desa  yang  belum  bisa  menjawab  pertanyaan  terkait  program  yang ditanyakan oleh peneliti. Hal ini terlihat pada Gambar  4 di mana hanya  sebesar 20% dari responden yang memahami pertanyaan yang diberikan sedangkan 63% lainnya  masih  belum  paham  dan  ragu-ragu  dalam  menjawab.  Hal  ini  dapat dikaitkan  dengan  masih  rendahnya  kualifikasi  pendidikan  Aparatur  Desa  dan Pelaksana Teknis Dana Desa. Di mana hanya sebagian besar hanya berpendidikan SMA (44%). Staf desa masih ada yang berpendidikan/tamatan SMP, aparatur desa
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
setingkat Kepala Urusan/Bidang dan Kepala Dusun mayoritas berlatar belakang pendidikan SMA, Sekretaris Desa dijabat oleh Sarjana Lulusan Keperawatan, dan bahkan  ada  Kepala  Dusun  yang  dijabat  oleh  masyarakat  yang  tidak  memiliki ijazah sama sekali (tidak tamat SD).
Tidak bisa dipungkiri memang ada pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan untuk aparatur  desa dan pelaksana teknis dana desa dalam rangka peningkatan kapasitas  dan  sosialiasi  untuk  membantu  pelaksaan  tugas.  Namun  hal  tersebut tidak  begitu  banyak  membantu,  minimnya  kapasistas  individu  menjadi  kendala dalam usaha penyampaian informasi.
Sebaiknya  syarat/standar  latar  belakang  pendidikan  S-1  (Sarjana)  pada pelaksana  program  dana  desa  dan  aparatur  desa  harus  dipertimbangkan  oleh pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  membuat  regulasi.  Ini  menjadi  sangat penting mengingat keberhasilan suatu program/kegiatan sangat ditentukan oleh kapasitas (kompetensi) implementor. Dan tentunya,  ketika berbicara kompetensi Latar Belakang Pendidikan merupakan indikator utamanya.
Sumber: Diolah , 2020
Gambar 4. Presentase Kemampuan Memahami Pertanyaan/Berkomunikasi dan Presentase Kualifikasi Pendidikan Pelaksana Program Dana Desa dan Aparatur Desa Pa’batangang, Kec . Mappakasunggu, Kab. Takalar

## 2) Sumberdaya
Sumberdaya  yang  dimaksud  adalah  ketersediaan  sumberdaya  secara kuantitas    dan  kualitas  yang  meliputi  staf,  informasi,  kewenangan  dan  fasilitas. Dari  4  kompenen  tersebut  kemampuan  staf  dari  segi  kualitas  belum  terpenuhi dengan baik dilihat dari mayoritas latar belakang pendidikan SDM aparatur desa masih  rendah,  penempatan  yang  tidak  sesuai  bidang  juga  masih  terjadi. Kemudian  dari  segi  informasi,  dengan  rendahnya  kualitas  SDM  yang  ada  maka kemampuan  untuk  mengelola  informasi  cenderung  lambat,  semua  informasi bertumpu  pada  beberapa  aktor  saja  yakni  kepala  desa  dan  beberapa  orang aparatur  desa  saja.  Staf  yang  ada  sangat  minim  informasi  (pengetahuan)  terkait program. Staf perencanaan desa (Dg. Nini ’ ) menyatakan bahwa yang mengetahui informasi  mengenai  penganggaran,  penggunaan  dan  pelaksanaan  program  desa
hanya  kepala  desa,  sekretaris  desa,  dan  para  kepala  urusan  desa.  Sebab  ketika terdapat informasi mengenai hal ini yang mampu mengelola dengan baik adalah mereka.
Demikian juga dengan kewenangan, karena rendahnya SDM yang ada maka pelimpahan wewenang tidak bisa diwujudkan dengan baik, semua kegiatan yang dilaksanakan  sifatnya  kerja  borongan  (beramai-ramai)  tidak  ada  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Sebagaimana diungkapkan oleh Staf perencanaan  desa  (Dg.  Nini ’ )  yang  mengungkapkan  bahwa  kegiatan  atau program  kerja  yang  ada  biasanya  dikerjakan  bersama-sama  tanpa  melihat tingkatan  atau  jabatan  aparatur  desa.  Kepala  desa  akan  mengawasi  dan memberikan  arahan  dan  instruksi  pada  program  kerja  yang  dilaksanakan kemudian  sekretaris  desa  yang  membuat  laporan,  kepala  urusan  bidang  desa beserta  staf  lainnya  juga  membantu  dalam  hal  pengumpulan  data,  melakukan sosialisasi, menyiapkan konsumsi hingga menata ruangan jika diperlukan.
Pekerjaan  seperti  pelaporan  kegiatan  bertumpu  pada  satu  orang  yakni Sekretaris Desa, yang seharusnya berdasarkan JUKNIS (Petunjuk Teknis) dan SOP Penggunaan  Dana  Desa,  tiap  kegiatan  yang  telah  dilimpahkan  harusnya diselesaikan  sampai  tahap  pelaporan  oleh  bidang  masing-masing  yang  sudah ditunjuk  sebagai  pelaksana  kegiatan,  mengingat  pelatihan  sebagai  pelaksana kegiatan telah diikuti. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa responden salah satunya diungkapkan oleh Kepala Dusun Camba-Camba.
“ Selama ini kami hanya melaporkan hasil pekerjaan (penggunaan dana desa) kami secara lisan, tetapi kami tidak membuat laporannya. Nanti ibu Sekretaris yang membuat  semua  laporan  (secara  tertulis)  kepada  Pak  Desa.  Karena  ibu  sekretaris yang  tahu  bagaimana  susunannya,  kalua  saya  atau  orang  lain  yang  buat  laporan takutnya salah ” ujar Dg. Gassing sebagai Kepala Dusun Camba-Camba.

## Sumber: Diolah, 2020
Gambar 5. Kondisi Sarana dan Prasarana Operasional Kantor Desa Pa ’batangang, Kec. Mappakasung gu
Sedangkan dari segi fasilitas (sarana dan prasarana), perlu dipahami bahwa anggaran  Program  Dana  Desa  tidak  bisa  dipergunakan  untuk  keperluan peningkatan kapasitas dan keperluan yang sifatnya administratif di kantor desa, dana operasional kantor desa harus dana bersumber dari Alokasi Dana Desa yang
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
diperoleh dari APBD, sedangkan Anggaran Program Dana Desa yang sumbernya dari  APBN  hanya  boleh  untuk  biaya  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Namun  sejauh  ini,  sarana  dan  prasarana  yang  bersifat operasional  kantor  desa  pada  umumnya  sudah  baik  dan  terpenuhi.  Kondisi sarana  dan  prasarana  operasional  kantor  Desa Pa’batangang,  Kec. Mappakasunggu  diperlihatkan  oleh  Gambar  5  dan  hanya  sebagian  kecil  dari fasilitas kantor desa dalam keadaan rusak. Adapun hasil kutipan wawancara yang telah  dilakukan  oleh  Sekretaris  Desa  dan  beberapa  penduduk  desa  menyatakan bahwa:
“ Dana desa yang ada selama ini sudah dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi fasilitas  kantor.  Dulu  di  kantor  hanya  memiliki  satu  computer  dan  printer.  Tetapi sekarang kami mampu mengadakan komputer dan printer tambahan sebanyak 2 unit. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa. ” Menurut Syam (Sekretaris Desa).
“ Iye, bu. Kantor desa sekarang sudah bagus, tidak seperti dulu lagi. Sekarang kalau kita  dating  untuk  mengurus  berkas  tidak  lama  ditunggu  pelayanannya.  Dulu  lama karena  harus  mengantri  dan  menunggu  data  diketik  di  komputer  padahal  cuma  ada satu komputer yang ada. Sekarang kita juga sudah tidak kepanasan lagi karena sudah ada kipas anginnya. ” menurut pak Zainal salah seorang penduduk desa.

## 3) Disposisi atau Attitudes
Terkait disposisi atau sikap pelaksana terhadap program sejauh ini bersikap sangat  hati-hati  dan  cenderung  bermain  aman  dalam  penentuan  tiap  kegiatan, akhirnya  kegiatan  yang  dibuat  cenderung  standar  sebagai  pemenuhan  pada JUKNIS  yang  ada,  misal  terkait  pelatihan,  penyuluhan,  sosialisasi  dan  kursus. Sikap  kehati-hatian  dari  pelaksana  Program  menyebabkan  banyak kegiatan/bidang  yang  tidak  ter- eksplore dengan  maksimal.  Tidak  tereksplornya pelaksanaan  program  menyebabkan  pelaksaan  program  tidak  dapat  dilakukan secara  maksimal  dan  lebih  fleksibel  oleh  karena  pengelola  kegiatan  meyakini bahwa  dalam  pelaksanaannya  banyak  hal  yang  mesti  diperhatikaan  dan  harus disesuaikan dengan pagu anggaran, maka pemilihan program dilakukan dengan sangat  hati-hati  dan  terkesan  bermain  aman.  Akhirnya  inovasi  dan  kreatifitas kurangBerdasarkan  pada  survei  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  Sebagian besar  masyarakat  merasa  bahwa  program  desa  yang  telah  dilakukan  oleh pelaksana  program  dana  desa  dan  aparatur  Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,  Kab.  Takalar  belum  optimal.  Dari  data  yang  tersaji  pada Gambar  6  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  47%  responden  yang  diwawancarai menyatakan bahwa program desa yang ada belum maksimal dan hanya 21% dari responden  yang  menyatakan  pelaksanaan  program  yang  telah  berlangsung  di Desa Pa’batangang,  Kec.  Mappakasunggu,  Kab.  T akalar  sudah  optimal.  Hal serupa  juga  diungkapkan  oleh  salah  seorang  warga “ Pelaksanaan  program  desa harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Program desa yang ada saat ini lebih banyak hanya sampai  ditahap  sosialisasi  saja,  tetapi  tidak  ada  langkah  selanjutnya  apa.  Program  yang
ada juga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pemberdayaan bagi petani yang kami butuhkan belum maksimal. Program-program yang disusun oleh kepala desa  beserta  jajarannya  juga  sudah  terlebih  dahulu  dibuat  tanpa  melibatkan  kami (masyarakat). Sehingga kadang kami merasa suara kami tidak didengar. Akibanya banyak yang  malas  atau  tidak  mau  mengikuti  sosialisasi  ataupun  kegiatan  yang  akan dilaksanakan oleh kantor desa. ” menurut Pak Ilham.

## Sumber: Diolah, 2020
Gambar 6. Optimalisasi Pelaksanaan Program Desa Pa’bata ngang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar

## 4) Struktur Birokrasi
Struktur  Birokrasi  yang  ada  belum  bisa  terintegrasi  dengan  baik.  Hanya beberapa  orang  yang  bisa  memahami  dan  menjalankan  pekerjaannya  dengan optimal, misalnya Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, bersama dengan 1-2 orang staf  lainnya.  Hal  ini  tercermin  pada  Gambar  7,  di  mana  sebesar  68%  dari pelaksana  program  dana  desa  dan  aparatur  desa  di  Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu  tidak  memahami  tupoksinya.  Hanya  11%  yang  memahai  tugas dan  fungsi  pekerjaannya,  sisanya  sebesar  21%  akan  paham  apabila  diberikan instruksi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari salah seorang staf administrasi di kantor desa yang mengungkapkan bahwa saya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh pak Kepala Desa. Biasanya pekerjaan  saya  itu  mengarsipkan  dokumen  masyarakat  seperti fotocopy kartu keluarga sama KTP. Tetapi saya juga sering melakukan sosialisasi atau biasa juga melayani tamu (kepala desa lain) apabila mereka datang untuk keperluan tertentu (Haerati).
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,

## Sumber: Diolah, 2020
Gambar 7. Kemampuan Pelaksana Program Dana Desa dan Aparatur Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar Memahami Tupoksi Pekerjaannya
Penempatan  orang-orang  yang  tidak  berkompeten  menjadi  pemicu utamanya.  Pemberdayaan  dan  pelibatan  sarjana-sarjana  yang  kompeten  di  Desa belum dipetakan dengan baik. Faktor kedekatan dan unsur politik masih kental, staf  yang  menjabat  mayoritas  dari  pendukung  Kepala  Desa  saat  mencalonkan. Aspek  Kompetensi  menjadi  hal  diabaikan,  sehingga  berdampak  pada penumpukan pekerjaan pada orang tertentu. Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa terdapat  68%  dari  pendukung  kepala  desa  saat  ini  menjadi  pelaksana  program dana desa dan aparatur Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasung gu, Kab. Takalar, sisanya yang bukan pendukung kepa desa hanya berkisar 32% dari keseluruhan jumlah pelaksana program dana desa dan aparatur desa. Hal ini juga dibenarkan oleh  beberapa  informasi  yang  diperoleh  ketika  peneliti  melakukan  interview kepada beberapa anggota masyarakat di Desa Pa ’batangang .
“ Yang  biasa menjadi  pelaksana program dana desa  itu orangnya  (pendukung) pak desa.  Dulu  ketika  pemilihan  mereka  yang  membantu  pak  desa  sebagai  tim  sukses. Jadi jangan heran ketika sekarang mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana program. Tapi  tidak  semua  juga  pelaksana  adalah  pendukung  pak  desa.  Yang  bukan  dari pendukung  ini  biasa  ditunjuk  karena  memang  paham  apa  pekerjaan  yang dilakukannya. ” ujar Rahman.
“ Pegawai kantor desa yang sekarang adalah banyak yang bekas pendukung pak desa waktu pemilihan. Yang diminta juga melaksanakan program desa juga banyak dari pihak pak desa. Cuma beberapa pegawai yang bukan dari pihak pendukung. Itupun karena mereka pegawai tetap (PNS) di kantor desa. Jadi pegawai baru ini diangkat tapi  tidak  paham  pekerjaannya  apa.  Beberapa  juga  cuma  tamatan  SMP,  tidak  bisa pakai computer. Kasihan pegawai tetapnya, karena semua pekerjaan dia yang kerja. Mulai dari mengetik, bikin laporan, dan buat undangan. ” tutur Syamsuddin.

## Sumber: Diolah, 2020
Gambar 8. Presentase Anggota Pelaksana Program Dana Desa dan Aparatur Desa yang Merupakan Pendukung Politik Kepala Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar
Tidak  ada  spesialisasi  pekerjaan  yang  ada  adalah  hanya  pengotak-otakan lahan  pekerjaan,  prinsip  yang  dijalankan  adalah yang  penting  semua  aman  dan pekerjaan bisa diselesaikan . Sebagaimana yang diperlihatkan pada data di Gambar 6 yang  menyatakan  hanya  Sebagian  kecil  saja  pelaksana  program  dana  desa  dan aparatur Desa  Pa’batangang,  Kec. Mappakasunggu,  Kab.  Takalar  yang  paham pekerjaannya.  Misalnya  untuk  laporan  dan  pekerjaan  menggunakan  teknologi bertumpu pada orang tertentu yang tentunya melebihi  tupoksi yang seharusnya. Selebihnya  staf  dan  pelaksana  teknis  desa  terlibat  hanya  sebatas  formalitas  saja. Dan  sangat  nampak  bahwa  Kepala  Desa  manjadi  pusat  perintah  utama  dalam pelaksanaan program dan penyampaian laporan.
“ Cuma  pak  Kepala  Desa  yang  tahu  apa  yang  harus  dikerjakan  dan  bagaimana caranya dilaksanakan. Sampai ketika programnya mau dilaporkan, semuanya Bapak (Kepala  Desa)  yang  arahkan.  Kami  selaku  bawahan  hanya  menunggu  instruksi. Setelah  Bapak  membeikan  arahan,  barulah  kami  paham  tugas  apa  yang  kami  akan kerjakan.  Tapi  nanti  ketika  laporan  mau  dibuat  ibu  sekretaris  desa  yang  akan membuat  laporannya.  Karena  dia  yang  lebih  paham  menggunakan  komputer,  dia juga sudah sering dan dipercaya sama Bapak untuk membuat laporannya. Sampai sekarang  alhamdulillah  tidak  ada  pekerjaan  yang  terbengkalai.  Semuanya  bisa diselesaikan sama-sama. ” ucap Hamzah.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Bentuk  Program  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Program  Dana Desa  di  Desa  Pa’batangang  diwujudka n  dalam  dua  bidang,  yakni  Bidang Pembinaan  Masyarakat  dan  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat.  Alokasi Dana  yang  disalurkan  pada  kegiatan  kedua  bidang  tersebut  masih  kurang produktif  dan  tidak  mendukung  usaha  peningkatan  ekonomi  masyarakat lokal.
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
2. Kurang  produktifnya  alokasi  anggaran  dana Desa  Pa’batangang,  Kec. Mappakasunggu,  Kab.  Takalar  dipengaruhi  oleh  regulasi  terkait  Petunjuk Teknis Dana Desa (Juknis) pada tingkat Pusat dan Daerah masih cenderung kaku.  Pemerintah  Desa  sangat  terbatas  dan  terikat  pada  Juknis  yang  ada mengingat  pelaporan  dan  evaluasi  Program  Dana  Desa  yang  cukup  ketat. Sehingga  sangat  membayangi  dan  membatasi  ruang  kepala  desa  dalam berinovasi.
3. Faktor  penghambat  pemberdayaan  masyarakat  desa  dalam  program  dana desa d i Desa Pa’batangang antara lain: kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai  program  dana  desa,  program  yang  disusun  belum  sampai  pada upaya  penyadaran  masyarakat  akan  pentingnya  program  pemberdayaan masyarakat;  rendahnya  kualitas  SDM  dan  ketidaksesuaian  antara  latar belakang  pendidikan  (bagi  sarjana)  dan  tupoksi  dan  aparatur  desa  dan pelaksana program dana desa yang dilibatkan; kebijakan/kegiatan program pemberdayaan  masyarakat  masih  bersifat  hegemoni,  minimnya  akses masyarakat  pada  saat  perencanaan  program  desa  adanya  pembiaran masyarakat  atas  kegiatan  desa  yang  tidak  bertumpu  pada  pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat; dan kekakuan regulasi yang ada.
4. Faktor  penghambat  pemberdayaan  masyarakat  desa  dalam  program  dana desa  d i  Desa  Pa’batangang berdampak  pada:  minimnya  keterlibatan masyarakat,  kurangnya  inovasi  dan  kreatifitas  terhadap  program/kegiatan yang  dibuat,  masyarakat  hanya  sebagai  penonton  dalam  pengambilan  dan pelaksanaan kebijakan/kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kurangnya masukan  dalam  penyusunan  program-program/kegiatan  usaha  produktif yang bertujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi lokal masyarakat di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu, Ka b. Takalar.

## Persantunan
Terima  kasih  tak  terhingga  Kepada  KemenristekDIKTI  atas  diberikannya  Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada tahun anggaran 2019-2020 untuk penelitian ini. Terima kasih pula diberikan kepada Universitas Bosowa melalui LPPM yang mengorganisir dan selalu menyampaikan perkembangan informasi pada peneliti selama menyusun proposal dan laporan penelitian.

## Referensi
Ali, Madekhan. 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan. Malang: Anvortoes Pers.
Arianti,  Fiki.  2016.  Muncul  Usulan  1800  Desa  Baru  Untuk  Terima  Dana  Rp.  1 Milyar. Liputan 6.com, tersedia 20 April 2016
Arianto, B., Putri, N. A. D., & Askarmin. 2019. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja.
9(2), 144 – 153.
Budi, Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
BPS.  Jumlah  Desa/Kelurahan  Menurut  Provinsi  dan  Topografi  Wilayah,  2003 – 2018. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907
Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah.  2015.  Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan  &  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Deputi  Koordinasi  Pemberdayaan  Masyarakat,  Desa  dan  Kawasan.  2016.  Buku Panduan  Pengelolaan  Pembangunan  Desa.  Jakarta:  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI. Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa.  Data  Pokok  Kementerian  Dalam Negeri. 2016. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Buku Pintar Dana Desa; Dana Desa  Untuk  Kesejahteraan  Rakyat.  Jakarta:  Kementerian  Keuangan  RI. Jakarta
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  Kebijakan  dan  Mekanisme Penyaluran  Dana  Desa  2020:  PMK  No.  205/PMK.07/2019  Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Jakarta
Hasniati.  2016.  Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol. II No. 1. 15-30
Kartasasmita,  Ginanjar.  1996.  Pembangunan  Untuk  Rakyat  (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
Miles, Mattew, B. dan Michael Huberman (Terj. Tjetjep Rohendi), 1992.  Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
Nasution, Arif. 2007. Demokrasi & Problema Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
Pahlevi,  Indra.  2015.  Dana  Desa  dan  Permasalahannya.    Info  Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. VII No. 17  September 2015.
Pahlevi,  Indra.  2015.  Dana  Desa  dan  Permasalahannya.  Info  Singkat  Pemerintah Dalam Negeri. Vol. VII No.17 September 2015
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangungan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor  16  tahun  2018  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa 2019
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangungan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor  11  tahun  2019  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa 2020
7(1), 30-50: Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa’batangang, Kec. Mappakasunggu,
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015  tentang  Tata  Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
PP  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
PP  Nomor  60  Tahun  2014  entang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
Pramesti,  Sisi.  2015.  KPK  Temukan  14  Potensi  Masalah  Pengelolaan  Dana  Desa. Diakses: di http://www.sindonews.com  Tgl 12 Juni 2019, pukul 15.20.
Subarsono.  2011.  Analisa  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumodiningrat  G.  1999.  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Jaringan  Pengaman Ssosial. Jakarta [ID]: Gramedia Pustaka Utama.
Syamsi,  Syahrul.  2014.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Mengontrol  Penggunaan Anggaran Dana Desa. Fisip: Jurnal Ilmu Sosila dan Ilmu Politik, ISSN. 2442- 6962. Vol. 3, No. 1 (2014) hal 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.