## UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)  OLEH KEJAKSAAN
I Ketut Kasna Dedi
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga  Surabaya

## ABSTRAK
Perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam  pembangunan  daerah  masih  tinggi  sehingga  perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan  pembangunan  daerah  oleh  karena  itu  peranan  Intelijen  sangat  sebagai  Tim  Pengawal  dan Pengawasan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D).  Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Apakah  kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak menyalahi fungsi inti kejaksaan sebagai lembaga penegakan supremasi hukum atau eksekusi.

## Kata Kunci; TP4D, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

## I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan  suatu  wujud  demokrasi  yang diberikan
Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah  daerah  untuk  mengurus  sendiri rumah  tanggannya  dengan  tetap  berpegang kepada  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Pemerintah  daerah  bebas  berkreasi  dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Otonomi daerah dirancang dengan tujuan agar daerah-daerah  dapat  memanagement  secara mandiri segala sumberdaya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Antusias yang tinggi “untuk  meningkatkan  kemajuan  daerah” terlihat  dari  banyaknya  daerah-daerah  yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran  daerah  besar-besaran  di  seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi  yang dilakukan oleh oknum yang bernama pemimpin/petinggi di daerah.
Kasus  korupsi  di  negeri  ini  agaknya memang sudah menggurita dari berbagai lapis dan  lini  birokrasi.  tindak  pidana  korupsi dinyatakan  sebagai  suatu  tindak  pidana  atau kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ). Namun  tidak  semua  langkah  pembangunan daerah terindikasi korupsi. Hal ini menyebabkan  dana  pembangunan  di  daerah tidak terserap maksimal dikarenakan ketakutan aparat  pemerintah  daerah  takut  mengambil kebijakan,  pejabat  Negara  bisa  melakukan diskresi selama tidak melanggar hukum, tidak memperkaya diri sendiri dan tidak merugikan negara.
Perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam pembangunan  daerah  masih  tinggi  sehingga perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan  yang  bersifat  preventif,  agar kerugian  negara  yang  terjadi  akibat  tindak pidana  korupsi  dapat  diminimalisir.  Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah  dalam  hal  pengawasan  terhadap pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal  dan Pengawasan Pemerintahan dan
Pembangunan  Daerah  (TP4D).  Berdasarkan uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini,  yaitu:  Apakah  kejaksaan  sebagai  Tim Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak menyalahi fungsi  inti  kejaksaan  sebagai  lembaga penegakan supremasi hukum atau eksekusi?

## II. METODE
Melalui  penelitian yuridis  normatif dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan  dalam  kerangka  hukum nasional Indonesia  sendiri. Maka tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian juridis  normatif,  yakni  penelitian  yang difokuskan untuk  mengkaji penerapan kaidah kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif, 1 khususnya  mengenai  pengaturan fungsi  Kejasaan  RI  sebagai  TP4D  sebagai upaya  pencegahan  dan  penangganan  tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah.
Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan ( statute approach), Pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) pendekatan  yang  penulis  lakukan adalah  pendekatan  terhadap  Undang-undang terkait,  diantaranya  adalah    Undang-undang nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,  Peraturan  Jaksa  Agung  No.  :  PER- 009/A/JA/01/2011  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
Pendekatan konseptual ( conceptual approach ), yang dimaksud pendekatan konsep di  sini  adalah  pendekatan  dengan  memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan  seperti  asas  hukum  umum. Konflik    kewenangan  Kejaksaan  RI  sebagai lembaga  penegak  hokum  dan  kejaksaan sebagai TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
1 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2005, h.171.

## III. PEMBAHASAN
TP4 Pengawal Aspek Hukum Konsepsi pengawalan dan pengamanan, Perjakgung Per; 014/A/Ja/11/2016, tetap menempatkan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum bukan pelaksana pengadaan barang/jasa. Kejaksaan mempunya
kepentingan  yang  besar  untuk  memberikan kepastian  hukum,  termasuk  bagi  pelaksana pemerintahan.  Selaras  dengan  hak  yang dijamin  Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  (UU  30/2014)  Pasal  6  yaitu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan  dalam  menjalankan  tugasnya, dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) pasal 3 disebutkan bahwa jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan  tugas  merupakan  salah  satu prinsip profesi ASN. TP4 tidak di upper estimate, oleh Perjakgung Per–
014/A/Ja/11/2016, sebagai pihak yang mengerti segala hal terkait objek yang dikawal. TP4 tetap ditempatkan sesuai porsi kewenangan  dan  kompetensi  yaitu  penangan hukum. Ketika bersentuhan dengan kompetensi  diluar  kompetensi  hukum  maka TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang  memiliki  kompetensi  yang  relevan. Ruang inilah yang harus juga dimaksimalisasi, agar  para  pihak  tidak  dipaksa  untuk menjadi superior dan inferior .  Sebagaimana bunyi Pasal 11, Perjakgung Per –
014/A/Ja/11/2016,  yang  mengatur  secara khusus  tentang  upaya  pencegahan/preventif dan persuasif.
Kehadiran  praktisi  atau  ahli  termasuk ahli  pengadaan  barang/jasa  dalam  kegiatan pengawalan  dan  pengamanan,  dapat  menjadi katalisator  dan  mediator  antar  para  pihak. Bahkan saat ini LKPP-RI telah mempersiapkan
bantuan pendamping pengadaan barang/jasa berupa probity advicer. Ini  bisa  dimanfaatkan  untuk  paket- paket pekerjaan atau pengadaan yang

## Jurnal Independent Fakultas Hukum
memerlukan  TP4.  Sangat  tegas  bahwa  TP4 berwenang mengawal dan mengamankan dari aspek  hukum,  baik  hukum  administrasi, perdata dan pidana. Sebagaimana struktur tim TP4  terdiri  dari  Bidang  Intelijen,  Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara. TP4 Pengawal Proyek Strategis Nasional dan Daerah Instansi Pemerintah atau BUMN/D lah yang menyusun mitigasi risiko terhadap paket-paket pekerjaan yang  akan  dimintakan  pengawalan  dan pengamanan.Apabila  ditemukan  awal  bukti pemrmulaan  adanya  tindak  pidana  korupsi maka  sesuai  dengan  ketentuan    Pasal  30 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang menentukan bahwa:
(1) Di  bidang  pidana,  Kejaksaan  mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan  pidana  pengawasan,  dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2) Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara, Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara atau pemerintah.
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan  kebijakan  penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan  kepercayaan  yang  dapat membahayakan masyarakat dan
negara;
e. Pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian  dan  pengembangan  hukum serta statik kriminal.
Demikian  bahan  pemikiran  berdasarkan pemahaman  atas  aturan-aturan  yang  ada dilengkapi  dengan  pengalaman  bekerjasama dengan baik dengan TP4D di beberapa daerah. Tentu  ruang  diskusi  terbuka  lebar  dalam kerangka  penyempurnaan  demi  tercapainya tujuan bersama tentang pengadaan barang/jasa yang mensejahterakan bangsa dan negara.

## IV. KESIMPULAN
Batas kewenangan dari Tim Pengawal, Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah  (TP4D)  dengan  Kejaksaan  sebagai penegak  hukum  sangat  jelas,  di  mana  Tim Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan  Daerah  (TP4D)  memiliki kewenangan hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan  dan  pembangunan  melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan  serta  penyuluhan  hukum  dalam setiap  tahapan  program  pembangunan  dari awal  sampai  akhir.  Sedangkan  untuk  tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan daerah, Tim Pengawal,
Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah  (TP4D),  sehingga  tidak  akan  terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah. Kewenangan Tim Pengawal,
Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah  (TP4D)  dengan  Kejaksaan  sebagai penegak hukum.

## V. REFERENSI
1. Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori
Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang  (Legisprudence) ,  Kencana,
Jakarta.
2. Adam  Chazawi,  2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5
3. Andi  Hamzah,  2008, Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional  dan  internasional, Rajawali
Pers, Jakarta
4. Chaerul Amir, 2014, Kejaksaan
Memberantas  Korupsi  (Suatu  Analisis  : Historis,  Sosiologis,  dan  Yuridis) ,  PRO dealeader, Jakarta
5. Chairul  Huda,  2013 Dari  „Tiada Pidana  Tanpa  Kesalahan‟  menjadi kepada  „Tiada  Pertanggungjawaban
Pidana  Tanpa  Kesalahan‟, Kencana, Jakarta
6. Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia  -  Suatu  Pengantar ,  Refika Aditama, Bandung
7. Laden  Marpaung,  2001 Tindak  Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan ,
Djambatan, Jakarta
8. Oos.  M.  Anwas,  2013, Pemberdayaan Masyarakat  di  Era  Global ,  Alfabeta,
Bandung
9. Surachmin  (et.al),  2011, Strategi  & Teknik  Korupsi  :  Mengetahui  Untuk Mencegah , Sinar Grafika, Jakarta
10. Teguh  Prasetyo,  2012, Hukum  PIdana,
Raja Grafindo, Jakarta. 11. Yudi Kristina, 2006, Independesi
Kejaksaan  Dalam  Penyidikan  Korupsi,
Citra Aditya Bakti, Bandung
12. Yogi Prasetyo, Makalah : “Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan  Korupsi”,  Universitas Muhammadiyah  Ponorogo,  Ponorogo,
Jawa Timur, 29 Juni, 2013
13. Transparancy International , dapat diakses di : http://www.transparency.org/cpi2014/ results, 14. Kejaksaan
Agung Republik Indoneisa,Dapat di akses di :
//www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan
.php?idu=22&sm=
15. Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dapat
diakses di :
https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.
php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2
16. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat diakses di :
https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.
php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2