Volume 4, Nomor 3, September 2022

## VALIDASI ASET TANAH PADA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN GRESIK
Ernawati 1 , Sukaris 2 , Andi Rahmad Rahim 3 , Ma’had Wicaksono 4 , Moh. Adhim 5 ,
Indra Irawan 6 , Ahmad Nur Kholis 7
1,2,3,4 Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik
5,6,7 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik lppm@umg.ac.id

## ABSTRAK
Program  Kuliah  Kerja  Nyata  Khusus  Kerja  sama  antara  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Kabupaten  Gresik  dengan  Universitas  Muhammadiyah  Gresik  yang dilakukan  di  Desa Boteng,  Desa  Pengalangan  dan  Desa  Gading  Watu  Kecamatan Menganti  pada  tanggal  14  Maret  –  8  April  2022.  Program  ini  merupakan  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan  BPN  guna  memberikan  jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, selain itu pendaftaran aset tanah berguna untuk menghindari temuan dan konflik di masa mendatang. Dalam PTSL kali  ini  pihak  BPN  bekerjasama  dengan Universitas  Muhammadiyah  Gresik  untuk bersama  bersinergi  mensukseskan  progam  PTSL  Pemerintah  tahun  2022  sebagi  wujud pengabdian  masyarakat.  Pada  kegiatan  ini  Mahasiswa  UMG  yang  terdiri  dari  jurusan Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Manajemen, Akuntansi, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Informatika, Teknik Elektro mengabdi sebagai pengumpul data yuridis dan juga pengolahan  data  Yuridis.  Data  tersebut  diberikan  kepada  petugas  lapangan  BPN,  yang selanjutnya akan diolah oleh kantor BPN untuk  diajukan sebagai sertifikat tanah.
Kata Kunci : PTSL, BPN, Sertifikat tanah, Pengabdian masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN
Kecamatan  Menganti  terletak  di  wilayah  selatan  Kabupaten  Gresik,  berjarak  kurang lebih 30 Km dari Kota Gresik. Letak Geografis Kecamatan Menganti berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai  berikut: sebelah timur wilayah  Kota Surabaya,  Sebelah selatan Kecamatan Driyorejo, sebelah utara Kecamatan Cerme dan wilayah Kota Surabaya, sebelah barat Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Cerme. Menganti terbagi menjadi 22 desa yaitu Desa Pranti, Desa Bringkang, Desa Mojotengah, Desa Menganti, Desa Hulaan, Desa Sidowungu, Desa Setro, Desa Laban, Desa Pengalangan, Desa Randupadangan, Desa
Volume 4, Nomor 3, September 2022
Drancang, Desa Palemwatu, Desa Sidojangkung, Desa Domas, Desa Gading Watu, Desa Beton, Desa Putat Lor, Desa Boteng, Desa Boboh, Desa Gempolkurung, Desa Kepatihan, dan Desa Hendrosari.
Desa Boteng terletak di tepi sungai Lamong di selatan Desa Boboh, secara toponimis dapat  ditafsirkan sebagai kediaman para pedagang, tempat  memuat  barang-barang berat, angkutan danau yang menunjuk pada terjadinya aktivitas perniagaan di pusat pemerintahan Giri di pedalaman. Dari  segi pengertian desa  Boteng  itu merupakan Singkatan dari kata Abot –  Enteng,  dalam arti indonesia  berarti Berat –  Ringan. Sebenarnya dari pemberian nama  tersebut  tidak  ada  legenda  khusus  yang  mendasarinya.  Dengan  diberi  Nama  itu, sebagai doa agar Masyarakat Desa Boteng ini selalu memiliki Sikap Gotong royong,entah hal itu berat atau ringan.
Desa  Pengalangan  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  diwilayah  Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan memiliki luas wilayah sebesar 4.818 Ha  yang terdiri dari sawah  kering,  perumahan/pekarangan,  ladang/tegalan,  dan  lain  –  lain  (tambak,  waduk, kolam, danau, lapangan) Batas wilayah Desa Pengalangan adalah sebagai berikut: Sebelah utara : berbatasan dengan kelurahan pakal kota Surabaya
Sebelah timur : berbatasan dengan kelurahan made kota Surabaya Sebelah  selatan  :  berbatasan  dengan  Desa  Setro  Kecamatan  menganti Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Randupandangan Kecamatan
Menganti dan gempol kurung Kecamatan Menganti Berjarak kurang lebih 8 km dari pusat Kantor Kecamatan yang bisa ditemouh dengan waktu  20  menit  18  km  dari  Kantor  Kabupaten  Gresik,  Desa  pengalangan  memiliki ketinggian  rata  rata  4  m  dari  permukaan  laut.  Secara  keseluruhan  Desa  Pengalangan memiliki 8 RW dan terbagi menjadi 6 enam dusun, dusun Bongso kulon terdiri dari 1 RW dengan luas wilayah sebesar 96 Ha, dusun Songgat terdiri dari 1 RW dan memiliki  luas wilayah 68 Ha, dusun pengalangan terdiri dari 2 RW dan memiliki luas wilayah sebesar 102 Ha, dusun Sumur geger terdiri dari 1 RW dan memiliki luas wilayah sebesar 35 Ha, dusun Dukuh terdiri dari 1 RW dan memiliki luas wilayah sebesar 45 Ha, dusun Bongso Wetan  terdiri  dari  3  RW  dan  memiliki  luas  wilayah  sebesar  136  Ha.  Berdasarkan  data administrasi  kependudukan pemerintah desa Pengalangan tahun 2013, Jumlah penduduk desa  pengalangan  terdiri  dari  1792  KK,  dengan  jumlah  total  5.820  jiwa,  dengan  rincian 2.952 laki-laki dan 2.868 perempuan.
Secara  administratif,  Desa  Gading  Watu  terletak  di  wilayah  Kecamatan  Menganti Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa  tetangga  sebagai berikut:
Sebelah Utara Desa Boteng Sebelah Selatan Desa Bringkang Sebelah Barat Desa Beton Sebelah Timur Desa Domas
Jarak  tempuh  Desa  Gadingwatu  ke  ibu  kota  kecamatan  adalah  6  km,  yang  dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten
adalah 19 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.
Secara  umum  mata  pencaharian  3  desa  ini  beragam.  Akan  tetapi,  masyarakat  desa didominasi dengan mata pencaharian sebagai Petani. karena memang masih banyak lahan sawah yang terlihat jika kita memasuki kawasan Desa ini. Permasalahanyang umum terjadi di  Desa  ini  adalah  kurang  maksimalnya  pengelolaan  sumber  daya  desa,  sehingga  perlu adanya usaha untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Kondisi sosial masyarakat desa adalah kental dengan nuansa kekeluargaan. Mereka secara  gotong royong membantu sama lain untuk sebuag tujuan. Dikarenakan kondisi desa yang masih pedesaan dan  jauh dari nuansa kota penduduk  desa rata-rata memiliki karakter yang sopan dan santun. Suasana damai dan tentram didesa sangat bisa dirasakan pada saat pagi dan sore hari. Nuansa saling sapa  sering  ditemukan  Ketika  warga  bertemu  warga  lainya.  Belum  adanya  jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu  terjadinya sengketa  dan  perseteruan  atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok  perhatian  pemerintah.  Untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut,  pemerintah melalui  Kementerian  ATR/BPN  telah  meluncurkan  Program  Prioritas  Nasional  berupa Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL  adalah  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  yang  dilakukan  secara serentak  dan  meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftarkan  di  dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki  masyarakat.  PTSL  yang  populer  dengan  istilah  sertipikasi  tanah  ini  merupakan wujud  pelaksanaan  kewajiban  pemerintah  untuk  menjamin  kepastian  dan  perlindungan hukum  atas  kepemilikan  tanah  masyarakat.  Selain  itu  nantinya  masyarakat  yang  telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.
Prona dan PTSL adalah sama-sama program sertifikasi tanah gratis yang diberikan oleh pemerintah  kepada  masyarakat.  Namun,  keduanya  memiliki  perbedaan.  Jika  anggaran Prona langsung disebar ke berbagai desa, kota dan kabupaten, pendekatan yang diterapkan pada PTSL adalah dari desa per desa, kota per kota dan kabupaten per kabupaten. Dalam PRONA (Progam Operasi Nasional Agraria), hanya tanah yang terdaftar saja yang diukur dan  dilakukan  pendataan.  Sedangkan  perbedaan  dalam  PTSL,  pemerintah  fokus  untuk mendata tanah secara sistematis. Jadi meskipun tanah tersebut tidak terdaftar dalam PTSL akan  tetap  dilakukan  pengukuran  demi  kebutuhan  pemetaan  tanah.  Saat  ini,  Prona  dan PTSL  sendiri  telah  terintegrasi.  Sehingga  Anda  bisa  langsung  mengikuti  program  PTSL untuk  mendapatkan  SHM  tanah.  Sedangkan  untuk  ketentuan  penerima  Prona  dan  PTSL tidak berbeda, jadi penerima Prona juga bisa menerima PTSL. Pada dasarnya biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis dan ditanggung pemerintah. Namun, jika masyarakat diharuskan membayar  biaya  tertentu,  maka  menurut  SKB  3  Menteri  tentang  PTSL  adalah  bahwa
program  ini  dikenakan  biaya  maksimal  Rp150.000  dan  tidak  boleh  lebih  dari  itu.  Oleh sebabnya,  jika  ada  oknum  yang  memungut  lebih  dari  angka  tersebut  bisa  dikenakan hukuman.
Untuk dasar hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kali pertama ada pada  Peraturan  Menteri  (Permen)  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016. Namun, peraturan tersebut disempurnakan oleh dasar hukum berikutnya yakni Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2017, Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2018.
Menurut  dasar-dasar  hukum  yang  tersebut,  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  dibuat  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  pada masyarakat yang memiliki hak atas sebuah lahan. Dalam melaksanakan program ini, BPN sebagai penyelenggara dan pelaksana menerapkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel.
Tujuan  dari  adanya  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  juga  untuk  mengurangi tensi  sengketa  lahan  yang  ada  di  masyarakat.  Dengan  adanya  sertifikat  atau  akta  yang dihasilkan  dari  program  ini  diharapkan  bisa  menjadi  bukti  yang  kuat  atas  kepemilikan atau penguasaan sebuah bidang tanah.
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018  tentang Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  terdapat  empat  kluster  output  PTSL.  Kluster  1  (K1),  yaitu bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT).  Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah  yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat HAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa; Kluster 3 (K3) terbagi menjadi 3 yakni Kluster 3.1, adalah bidang tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan  data  yuridis  dilanjutkan  dengan  kegiatan  penelitian data  yuridis  untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis.
Namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh. Kemudian, Kluster 3.2, bidang tanah  tidak  dapat  dibukukan  dan  diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah  karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk5, ABMAT, Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Obyek Nasionalisasi, atau Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN,  Badan  Hukum  Swasta;  Konsolidasi  tanah  yang  tidak  dapat diterbitkan  sertipikat  sesuai  dengan  ketentuan.  Selanjutnya,  Kluster  3.3,  adalah  produk PTSL  yang  dilaksanakan  sampai  dengan  tahap  pengumpulan  data  fisik,  karena  tidak tersedia  anggaran  SHAT  di  tahun  anggaran  berjalan,  subjek  tidak  diketahui  atau  subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya  sudah  terdaftar  dan  sudah  bersertipikat,  namun  belum  dipetakan  dalam  Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.
Volume 4, Nomor 3, September 2022
Dari keempat macam kluster, penyelesaian K4 yang merupakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan. Hal ini mengingat masih banyak bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## a. Persiapan
Persiapan  dilakukan  dengan  kegiatan  –  kegiatan  pembekalan  online  oleh panitia  pelaksana  KKN  Universitas  Muhammadiyah  Gresik,  kegiatan  pembekalan online secara berkala oleh BPN Gresik, dan rapat persiapan ke lapangan oleh dosen pembimbing lapangan secara online. Semua kegiatan diikuti oleh seluruh mahasiswa KKN dalam rangka penjelasan persiapan dalam KKN yang akan datang.
b. Perencanaan Kegiatan
Perencanaan  kegiatan  dilakukan  saat  tahap  persiapan  telah  selesai  dengan tujuan  untuk  membimbing  dan  menjelaskan  secara  umum  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.  Pada  tahap  ini  awalnya  beberapa  perwakilan  kelompok  datang  ke kantor BPN untuk melaksanakan pembekalan di kantor BPN sebagai awal kegiatan PTSL. Setelah itu dilakukan pembekalan lanjutan secara online dari pihak kampus dan panitia PTSL mengenai jobdesk mahasiswa saat berada dilapangan atau di desa saat melakukan KKN. Pada saat berada di desa, Mahasiswa KKN juga berkordinasi dengan desa dan petugas BPN untuk menjelaskan kembali secara lebih rinci tugas yang akan dilaksanakan di desa.
c. Penyuluhan
Menyampaikan  maksud  dan  tujuan  kegiatan   dalam   bentuk   kegiatan Sosialisasi  dari  Petugas  BPN  dengan  Desa.  Dalam  kegiatan  ini  Petugas  BPN menjelaskan  tentang  kegiatan  PTSL  yang  akan  dilakukan  mahasiswa.  Sosialisasi yang dilakukan secara online oleh BPN selaku penyelenggara kegiatan ini dihadiri oleh kepala BPN kabupaten gresik Dr. Asep Heri, serta beberapa tokoh  yang akan menjadi objek dari kegiatan ini dan juga dihadiri oleh mahasiswa KKN yang akan melaksanakan kegiatan PTSL ini.
d. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  menginput  data,  scan  dan  fotocopy  berkas,  mengkorfirmasi pengajuan  PTSL  dari  warga,  mencatat  data  dan  mengukur  tanah  warga  serta konfirmasi  pengambilan  patok  kepada  warga  merupakan  kegiatan  PTSL  yang dilakukan mahasiswa KKN dilaksanakan 2 minggu pada hari Senin, 14 Maret 2022 – 27 Maret 2022 di Desa Boteng, Desa Gadingwatu, Desa Pengalangan, yang terletak di  Kecamatan  Menganti  Kabupaten  Gresik.  Dikarenakan  kegiatan  PTSL  ini  dirasa belum maksimal dan masih membutuhkan banyak tenaga dari mahasiswa, akhirnya diputuskan dilakukan penambahan hari yaitu 4 April-8 April 2022.
Volume 4, Nomor 3, September 2022

## e. Teknik Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode Daring dan Luring Adapun  sistematika  pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut :
i. Berkoordinasi dengan perangkat desa mengenai nama dan alamat warga desa yang tanahnya berstatus K4 yang ada didalam data yang diberikan BPN.
ii. Turun ke lapangan membantu perangkat desa dalam pengukuran tanah warga.
iii. Memeriksa kelengkapan berkas untuk pengajuan PTSL.
iv. Membantu perangkat desa untuk menscan dan memfotocopy berkas  dari warga untuk dijadikan arsip.
v. Membantu  perangkat  desa  mengkonfirmasi  terkait  letter  C  desa  yang  sudah dapat diambil

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  kegiatan  KKN  (Kuliah  Kerja  Nyata)  yang  bekerjasama  dengan  BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gresik dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 14 maret 2022 – 8 April 2021. Di Desa Boteng, Pengalangan, dan Gading Watu diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemaksimalan kualitas data bidang tanah K4 untuk validasi aset tanah pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan ini dilakukan dengan cara memproses  berkas  warga  pendaftar  PTSL,  membantu  pemasangan  patok  batas  tanah, menginformasikan  pada  warga  terkait  berkas  yang  telah  selesai  diproses.  Tiap  desa mempunyai  tugas  berbeda-beda.  Data  tanah  K4  yang  kami  dapat  dari  pihak  BPN  yang sudah  bersertifikat  merupakan  keluaran  cukup  lama  yaitu  kisaran  tahun  1976  -  2000. Sehingga kebanyakan bidang tanah yang dimiliki warga Desa Boteng , Pengalangan, dan Gading watu sudah beralih ke pemilik yang baru dan ada beberapa pemilik bidang tanah yang telah wafat.
a. Desa Boteng
Berdasarkan  target  PTSL  yang  didaftarkan  oleh  desa  Boteng  sebanyak  1500,  namun pada saat ini yang sudah mendaftar hanya sebanyak 1.120 berkas dan yang sudah selesai proses  entry  sebanyak  1000  berkas.  Berkas  tersebut  difoto copy dan  scan  kemudian diupload  melalui  sistem.  Adapun  berkas  yang  diperlukan  yaitu  foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, foto copy bukti pembayaran pajak, foto copy surat pernyataan ahli waris, laporan hasil pengukuran luas tanah serta kutipan buku C desa. Berkas yang telah  disalin  menjadi  bentuk soft file  oleh  pihak  desa  akan  diserahkan  kepada  pihak BPN.
Volume 4, Nomor 3, September 2022

## b. Desa Gading Watu
Kegiatan  yang  kami  lakukan  antara  lain  berdiskusi  mencari  data,  mencari  dan mencocokan  data  dengan  yang  ada  dilapangan,  mencari  titik  kordinat  lokasi  tanah sesuai  data,  dan  mensosialisasikan  progam  PTSL  2022  kepada  masyarakat.  Namun, ternyata dari sekian data yang diberikan BPN tidak semua data ditemukan. Berdasarkan target  PTSL  yang  didaftarkan  oleh  desa  Gading  Watu  sebanyak  1000,  Berdasarkan target  PTSL  yang  didaftarkan  oleh  desa  Gading  Watu  sebanyak  1000  berkas,  yang sudah terentry sebanyak 180 dari 200 berkas pendaftar.
c. Desa Pengalangan
Kegiatan  yang  kami  lakukan  antara  lain  mengisi  data  warga  Desa  Pengalangan untuk  pendaftaran sertifikat tanah, membantu melegalisir KK dan KTP warga sebagai syarat untuk pendaftaran PTSL. Dari 100 target 60 data pendaftar sudah selesai proses entry.  Selain  itu,  kami  juga  ikut  serta  membantu  acara  Desa  Pengalangan  yaitu sosialisasi  Gabungan  Kelompok  Tani  (GAPOKTAN),  dalam  acara  tersebut  Dinas Pertanian mengajak bekerja sama dengan salah satu mitra agar para petani menanam kacang hijau, pencocokan data pendaftaran PTSL warga.

## Tabel 1. Gabungan kelompok tani
DESA Target Pendaftar Presentase Boteng 1500 1.120 75% Pengalangan 100 60 60% Gading watu 1000 200 20%
Dari  beberapa  uraian  kegiatan  KKN  di  Kecamatan  Menganti,  terdapat  beberapa kendala dalam pelaksanaan PTSL. Antara lain :
i. Desa Boteng , Pengalangan, dan Gading watu  kurangnya atusias masyarakat dalam Program  PTSL  ini  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  dan  kepercayaan masyarakat pada program PTSL ini.
ii. Berkas  yang  diserahkan  kepada  pihak  desa  (Bukti  pembayaran  pajak,  Surat pernyataan ahli waris/hibah) bukan data terbaru
iii. Adanya selisih ukuran tanah pada surat dan hasil pengukuran sebenarnya
Pada  tanggal  30-31  Maret  seluruh  mahasiswa  mengikuti  KKN  di  kantor  BPN  untuk membantu pengarsipan data PTSL karena dirasa pelaksanaan KKN di  masing-masing desa kurang maksimal. Di sana kami dibagi beberapa tim dengan tugas berbeda-beda.
Volume 4, Nomor 3, September 2022

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Kegiatan  program  PTSL  dan  verifikasi  data  2022  di  Kecamatan  Menganti dilakukan pada 3 desa yaitu Desa Boteng, Desa Pengalangan, dan Desa Gading Watu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Maret 2022 – 27 Maret 2022 namun diperpanjang sejak 4 April-8 April 2022. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang  dilakukan  secara  serentak  dan  meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang belum  didaftarkan  di  dalam  suatu  wilayah  desa  atau  kelurahan  atau  nama  lainnya yang  setingkat  dengan  itu.  Melalui  program  ini,  pemerintah  memberikan  jaminan kepastian  hukum  atau  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  masyarakat.  PTSL  yang  populer dengan  istilah  sertipikasi  tanah  ini  merupakan  wujud  pelaksanaan  kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Dari ketiga desa tersebut dapat disimpulkan Desa Boteng termasuk Desa yang secara keseluruhan siap melaksanakan program PTSL. Berdasarkan jumlah data yang  masuk  dari  warga  cukup  banyak  dan  antusias  warga  sangat  diperlukan  dalam mensukseskan  program  pemerintah.  Sementara  untuk  Desa  Gading  Watu  dan  Desa Pengalangan  masih  diperlukan  upaya  lebih  terkait  sosialisasi  kegiatan  PTSL  kepada warga  untuk  memberi  arahan  dan  memperjelas  hal-hal  yang  diperlukan  untuk pendaftaran  PTSL.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  jika  warga  mau  terbuka terhadap  program  PTSL  ini,  tidak  butuh  waktu  lama  Kabupaten  Gresik  segera terlaksana menjadi Gresik Lengkap.
B. Saran
1. Kepada pihak BPN diharapkan mampu menyelesaikan dan  bertanggungjawab pada semua data yang bersertifikat dengan baik dan benar sehingga tidak ada kejadian data sertifikat yang salah maupun tidak cocok dengan lapangan.
2. Kepada pihak desa diharapkan mampu menyimpan mengarsipkan dengan baik dan lengkap  data  sertifikat  tanah  milik  warga  desa  agar  ketika  dibutuhkan  data  yang lama masih bisa dicari.
3. Kepada pihak mahasiswa untuk terus bersinergi membantu BPN dan Desa dalam menyelesaikan data maupun PTSL 2022 yang akan datang demi terciptanya tujuan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Panitia  KKN  genap,  LPPMUMG.  2021.  Buku  Panduan  Kuliah  Kerja  Nyata  Khusus Universitas Muhammadiyah Gresik. Gresik
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  2019,  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah Lengkap  Untuk  Kota/Kabupaten  Nomor  003/JUKNIS-  300.UK.01.01/II/2019, Kementerian ATR/BPN, Jakarta
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  2019,  Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan
Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS- 300.01.01/II/2019, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ridwan,  M  2018,  'Pemetaan  Indeks  Grafis  Dalam  Penanganan  Kluster  4  PTSL  Untuk Terwujudnya  Desa  Lengkap  (Di  Desa  Tekum  Kecamatan  Tekung  Kabupaten Lumajang)',  Skripsi  pada  Prodi  Diploma  IV  Pertanahan, Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Sidesa. 2019. “Boteng”. Diakases pada Rabu, 13 April 2022
Sidesa. 2019. “Gading Watu”. Diakases pada Rabu, 13 April 2022
Sidesa. 2019. “Pengalangan”. Diakases pada Rabu, 13 April 2022