SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 153-170 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43168 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis  Penerapan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik dalam  Pasal  311  Ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pada Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo
Analysis of the Application of Criminal Defamation Law in Article 311 Paragraph 1 of the Criminal Code at the Pasarwajo Class II District Court
Hayun¹ * , Hasirudin Hasri², Amrun Kahar 3 , Rahma Fathan Hezradian 4
1234 Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia.
E-mail: 1 hayun86ison@gmail.com, 2 hasirudinhasri@gmail.com, 3 kaharamru@gmai.com,
4 rahmafhezradian@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 19 Januari 2024]

## How to Cite
Hayun, Hayun, Hasirudin Hasri, Amrun Kahar, and Rahma Fathan Hezradian. 2024. “Analysis of the Application of Criminal Defama tion Law  in  Article  311 Paragraph  1 of  the  Criminal  Code  at  the  Pasarwajo  Class  II  District  Court”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 153-170. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43168.

## Abstrak
Pendapat  yang  beda  sering  menjadi  sebab  seseorang  melakukan  pencemaran  kehormatan  dan nama baik. Hal tersebut terjadi karena  rendahnya rasa sadar mempertahankan nama baik yang tercemar lewat langkah hukum. Penelitian ini bermaksud meninjau secara hukum penerapan pasal 311  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada sidang perkara Nomor  37/PID.b/2012  PN  PW  Pengadilan  negeri  kelas  II  Pasarwajo.  Penelitian  ini  berbentuk kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan kaidah dalam hukum sesuai hasil penelitian di lapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung, melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Hasil dan kesimpulan menjelaskan bahwa penerapan pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang  pencemaran  nama  baik  pada  sidang  perkara  Nomor  37/PID.b/2012  PN  PW  Pengadilan negeri kelas II Pasarwajo yaitu dalam perkara pidana tersebut, Terdakwa bernama La Rubama Oka Bin  H diadili karena  telah mencemarkan nama baik dengan cara menfitnah korban bernama La Saheru  Bin  H.  Zainuddin  dan  dasar  pertimbangan  hakim  yakni  adanya  fakta  hukum  bahwa terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar mencemarkan korban La Saheru Bin H.  Zainuddin dengan cara melakukan fitnah dan terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Pertimbangan Hakim; Putusan Perkara

## Abstract
Different opinions are often the reason someone defames their honor and good name. This happens because of a low level of awareness of maintaining a tarnished good name through legal action. This research aims to legally review the application of article 311 paragraph (1) of the Criminal Code and the basis for the judge's consideration in  handing down a decision against the perpetrator of the
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
criminal act of defamation at the trial of case Number 37/PID.b/2012 PN PW Class II District Court Pasarwajo . This research is qualitative in form using a normative and empirical juridical approach which is focused on examining the application of legal rules according to the results of research in the field. Data collection techniques were carried out by direct research, conducting searches and reviewing library materials. The results and conclusions explain that the application of article 311 paragraph (1) of the Criminal Code concerning defamation in the trial of case Number 37/PID.b/2012 PN PW Class 11 District Court Pasarwajo is in this criminal case, the Defendant is named La Rubama Oka  Bin  H  was  tried  because  he  had  defamed  his  good name  by  slandering  the  victim  named  La Saheru  Bin  H.  Zainuddin  and  the  basis  for  the  judge's  consideration  was  the  legal  fact  that  the defendant  La Rubama Oka Bin H. Umar defamed the victim La Saheru Bin H. could  not  prove his accusation.
Keywords: Defamation; Judge Considerations; Case Decision.

## Pendahuluan
Salah satu fase dari keseluruhan perjalanan hidup manusia sering terjadi permasalahan atau kasus di lingkungan masyarakat. 1 Pada periode ini masyarakat mengalami perubahan secara fisiologis,  psikologi  dan  sosiologi  khususnya  permasalahan  atau  kasus  tentang  nama  yang tercemar dikategorikan sudah mengabaikan kaidah atau norma yang mencakupi norma agama, norma sopan santun. Bahkan lebih dari itu pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agam  jika  dalam  substansi,  pencemaran  itu  sering  terjadi  fitnah  atau  kesalahpahaman  baik masyarakat satu atau masyarakat lainnya. 2
Ada  tiga  catatan  penting  terkait  dengan  delik  pencemaran  nama  baik  yaitu  Delik  itu pertama  bersifat  amat  subyektif  Artinya,  penilaian  terhadap  pencemaran  nama  baik  yang bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. 3 Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika telah ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Kedua yaitu Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran nama baik tersebut oleh pelaku disebarluaskan kepada umum atau dilakukan didepan umum oleh pelaku 4 dan yang ketiga
1 Ainun Diana Lating, “Konflik Sosial Remaja Akhir (Studi Psikologi Perkembangan Masyarakat Negeri Mamala Dan Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah),” FIKRATUNA: Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam 8, no. 1 (2018): 23 – 35.
2 Muhammad  Alberto  Persada,  Firman  Muntaqo,  and  Ruben  Achmad,  “Penguatan  Fungsi  Dewan  Pers  Sebagai Mediator  Penyelesaian  Kasus  Pers  Dalam  Ius  Constituendum  Indonesia,” Lex  LATA 5,  no.  1  (2023):  1 – 13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947.
3 Abdu Rahman Darmawan, Syamsul Haling, and Abd Malik Bram, “Tanggungjawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui  Media  Sosial  Menurut  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016,” Jurnal  Kolaboratif  Sains 2,  no.  1  (2019): 2000 – 2012, https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.930.
4 Sry  Wahyuni  and  Yoserwan  Yoserwan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Media Sosial,” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 258 – 65, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.851.
yaitu  orang  yang  melakukan  pencemaran  nama  baik  dengan  cara  menuduh  suatu  hal  kepada orang  lain  yang  dianggap  menyerang  nama  baik  seseorang  atau  pihak  lain  harus  diberi kesempatan  untuk  membuktikan  tuduhan  itu. 5 Dalam  pergaulan  hidup  masyarakat,  pendapat yang  beda  sering  menjadi  sebab  saling  melakukan  penyerangan  secara  mengabaikan  hak subjektif orang lain lewat cara mencemar kehormatan dan nama baik guna memuaskan interest pribadi  masing-masing  untuk  melampiaskan  perasaan  jengkelnya.  Kurangnya  kesadaran  tiap orang  memicu  pencemaran  nama  baik  tersebut  kerap  terjadi,  karena  rendahnya  rasa  sadar mempertahankan  nama  yang  tercemar  lewat  langkah  hukum,  sehingga  membuat  malah sebaliknya  melakukan  balasan. 6 Realita  sering  terjadi  ialah  bukan  melakukan  langkah  hukum untuk mempertahankan nama baiknya guna memperoleh rasa adil, namun kebalikannya kembali melakukan balasan dengan perbuatan serupa. 7
Persoalan  memfitnah  dan  pencemar  nama  baik  utamanya  dilapangan,  hukum  pidana terkadang menuai pro dan kontra baik itu perihal merumuskannya ataupun memberlakukannya. Usaha langkah konstruktif parlemen tak tinggal diam terkait kasus-kasus pencemaran dan fitnah, langkah taktis sedang diupayakan melalui perancangan norma megikat berupa undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana terbaru sebagai pengganti kitab hukum produk kolonial. Dalam upaya perancangannya tersebut terdapat harapan yang bisa menyelesaikan lemah dan kurangnya  norma  mengikat  utamanya  hal  memfitnah  dan  mencemarkan  nama  baik  di  kitab humum baru nati.
Ketentuan  Pasal  310  sampai  dengan  Pasal  321  undang-undang  kodifikasi  masih diberlakukan  utamanya  terhadap  kasus  perbuatan  menghina.  Tindakan  menghina,  baik  itu disampaikan  secara  tertulis  penistaan,  fitnahan,  ataupun  aduan  fitnah  ketentuan  pidananya masih berlaku. 8 Alasanya, materialisasi menghina terwujud menjadi mencemarkan, hal demikian merupakan bentuk melanggar hak asasi manusia. Mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disertai komentar lengkap mengurai pasal-
5 August Silaen, “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK),” Jurnal Hukum PATIK 9, no. 3 (2020): 215 – 26, https://doi.org/https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250.
6 Sahrul  Mauludi, Socrates  Cafe-Bijak,  Kritis  &  Inspiratif  Seputar  Dunia  &  Masyarakat  Digital (Elex  Media Komputindo, 2020).
7 S  H  Henny  Nuraeny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dan  Pencegahannya (Sinar Grafika, 2022).
8 Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.
2/PUU- VII/2009),” Jurnal Konstitusi 7, no. 6 (2010): 119 – 46, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765.
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
pasalnya menjelaskan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seorang dan  orang  yang  mengalami  hinaan  itu  mengalami  rasa  malu.  Menurutnya,  kehormatan  yang diserang adalah nama baik, bukan kehormatan dalam area seksual.
Berkaitan dengan pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 311 ayat 1 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo terdapat perkara atau persoalan hukum tersebut  yang  dapat  dilakukan  analisis  yaitu  pada  perkara  Nomor  37/PID.B/2012  PN  PW Pengadilan  Negeri  Kelas  11  Pasarwajo  yang  dalam  putusannya  memeriksa  dan  mengadili terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H. Umar dan korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H diadili karena telah  mencemarkan  nama  baik  dengan  cara  menfitnah  korban  bernama  La  Saheru  Bin  H. Zainuddin. Hal tersebut diawali dengan terdakwa bercerita pada temannya yang bernama Edison pada  hari  Senin  tanggal  21  November  2011,  sekira  Jam  14.00.  Dalam  cerintanya  tersebut, terdakwa  membahas  berkaitan  dengan  pemilihan  kepala  Desa  dimana  terdakwa  mengatakan secara jelas bahwa “sudah dekat pemilihan kepala Desa, jangan kamu pilih La Saheru, karena ia pernah memuat beras saya dan beras tersebut hilang 3 (tiga) karung“.
Penerapan  aturan  itu  juga  dinilai  bertentangan  dengan  Pasal  28  UUD  1945  yang dirumuskan  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya”. Memang  konstitusi  melindunhi  hak  kebebasan menyatakan  pendapat  dan  pikiran,  tetapi  kebebasan  yang  dijamin  oleh  konsitusi  justru digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disukai dan mengakibatkan nama baik atas kehormatan sseorang tercemar

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  disusun  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam Peraturan perundang-undangan. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis .  Konsepsi  ini memandang norma  atau  kaidah  sebagai  suatu sistem normatif. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute  aproach) dan  pendekatan  kasus (case aproach). Pendekatan  perundang  undangan  digunakan  untuk  emengetahui  keseluruhan  peraturan khususnya Peraturan Pemerintah. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-
norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik atau perbuatan hukum. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh data-data dan dokumen- dokumen yang kemudian disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah analisis bahan  selesai  dilakukan  selanjutnya  hasilnya  disajikan  secara  destriktif  yaitu  dengan  jalan menuturkan dan menggambarkan bahan dan data hukum berdasarkan konsep , teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat para pakar serta pendapat peneliti apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan
1. Bentuk-bentuk  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
Perbuatan jahat menghina secara umum itu diatur dalam buku II KUHP yaitu sebagai berikut:
a. Menista
Perumusannya  terdapat  dipasal  310  disebutkan: “barang  siapa  sengaja  merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,.- “ b. Penistaan menggunakan surat
Perumusanya dijelaskan dipasal 310 ayat (2) KUHP menyebutkan : “kalua hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang  berbuat  itu  dihukum  karena  menista  dengan  tulisan  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500,”
c. Perbuatan fitnah
Dijelaskan dipasal 311 KUHP berbunyi : “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia dapat membuktikan  dan  jika  tuduhan  itu  dilakukannya  sedang  diketahuinya  tidak  benar,  dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara empat tahun.”
d. Penghinaan ringan
Perbuatan menghina kategori ringan disebutkan dipasal 315 KUHP berbunyi : “tiap -tiap penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  menista  atau  menista  dengan  tulisan,  yang
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan  orang  itu  sendiri  dengan  lisan  atau  perbuatan,  begitupun  dengan  tulisan  yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.5 00,” e. Pengaduan fitnah
Tindakan  mengadu  dengan  cara  fitnah  diebutkan  dipasal  317  KUHP  yakni :  “(1)  barang siapa  dengan  sengaja  memasukkan  atau  menyuruh  menuliskan  surat  pengaduan  atas pemberitahuan  yang  palsu  kepada  pembesar  negeri  tentang  seseorang  sehingga  kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun;  (2)  dapat  dijatuhkan  hukuman pencabutan hak yang tersebut pada pasal 35 No. 1-3.
f. Menuduh secara fitnah
Meberi  tuduhan  dengan  cara  memfitnah  disebutkan  dipasal  318  KUHP  berbunyi :  “(1) barang  siapa  dengan  sengaja  dengan  melakukan  suatu  perbuatan,  menyebabkan  orang  lain dengan  palsu  tersangka  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  empat  tahun;  (2)  dapat  dijatuhkan  hukuman  pencabutan  hak  yang tersebut pada pasal 35 No. 35. 1- 3”
g. Menista orang yang sudah meninggal
Menista orang yang sudah meninggal merupakan kejahatan dengan ketentuan yaitu Pasal 320  ayat  (1)  menyebutkan :  barang  siapa  melakukan  perbuatan  “barang  siapa  melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- “
2. Rumusan Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Berkaitan dengan pencemaran nama baik pasal 311 ayat 1 KUHP diatur dalam buku II yang bertema tentang penghinaan dimana dalam pengaturannya diatur berbagai jenis tindak pidana yang  berhubungan  dengan  nama  baik  atau  kehormatan  seseorang. 9 Wirdjono  Prodjodikoro
9 Adrizal Adrizal, “Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.
Perbuatan pencemaran nama baik dalam istilah Belanda disebut dengan “Laster”, berdasarkan terjemahan  yang  dilakukan  oleh  BPHN  “Latser”  diartikan  sebagai  Fitnah. Menurut  Tim Penerjemah  BPHN  Pasal  31  Ayat  1  KUHP  dijelaskan  bahwa  jika  yang  melakukan  kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara (empat) tahun. 10 Berdasarkan hal tersebut  diatas,  untuk  dapat  membuktikan  perbuatan  tersebut,  maka  setidak-tidaknya  Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini wajib dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP yang terdiri dari:
a. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
Unsur pasal 311 ayat (1) KUHP ini merujuk pada jenis kejahatan pencemaran (menista) secara  tertulis  atau  dengan  menggunakan  tertulis  sehingga  jaksa  penuntut  umum  dalam prosesnya harus dapat membuktikan keseluruhan dari tindak pidana pencemaran (menista) yang terdapat dalam pasal Pasal 310 ayat (1) atau pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. 11 Unsur-unsur tindak pidana pencemaran ini, yaitu barangsiapa,  dengan  sengaja,  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang,  dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. 12
b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar;
Berkaitan  dengan  unsur  ini,  S.R.  Sianturi  mengatakan  bahwa “Siapa  yang  berwenang membolehkan si pelaku (terdakwa) untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkannya?” Untuk menjawab pertanyaan ini, Sianturi menjelaskan bahwa, harus dapat dijelaskan secara utuh dalam  dakwaan  berkaitan  dengan  apakah  seseorang  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai pelaku yang telah melakukan fitnah menurut pasal 311 ayat 1 KUHP mengingat dalam hukum pidana  diketahui  bahwa  pengubahan  surat  dakwaan  menurut  KUHAP  pasal  144  hanya  dapat dilakukan  selambat-lambatnya  sebelum  sidang  dimulai.  Sehingga  Ketika  proses  persidangan
Sus/2018),” Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media  Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 2, no. 4 (2021): 635 – 54, https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4618.
10 Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 16 – 32, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910.
11 Henza Tri Pramana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)” (Universitas Diponegoro, 2013).
12 Hadi Purnomo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana,” Soumatera Law Review 3, no. 2 (2020): 119 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i2.5337.
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
dimulai  pelaku  yang  telah  didakwa  oleh  jaksa  penuntut  umum  melalui  majelis  hakim  dapat melakukan  pembelaan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  tahapan  persidangan  yang  telah ditentukan. 13
c. Pelaku tidak membuktikannya;
Pelaku  tidak  membuktikannya  dapat  diartikan  bahwa  dalam  prosesnya,  hakim  telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhan  tersebut  menurut  sudut  pandang  pembuktian  terdakwa  akan tetapi terdakwa  dalam prosesnya tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut. 14
d. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.
Penjelasan  unsur  bahwa  tuduhan  itu  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang diketahuinya,  hal  ini  memiliki  dua  penjelasan,  yaitu:  pertama,  pelaku  telah  melakukan  proses mencari tahu atau mengumpulkan informasi dan setelah proses itu dilalui diketahui bahwa apa yang dituduhkan terhadap yang bersangkutan bertentangan dengan apa yang telah diketahuinya melalui informasi yang didapatkan sebelumnya; dan yang kedua adalah pelaku sama sekali tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dituduhkan karena yang bersangkutan hanya mengarang- ngarang saja dalam menuduhkan itu. 15
3. Penerapan Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo
Pencemaran nama baik yang dapat dirumuskan dalam pasal 311 ayat (1) adalah bentuk perbuatan melakukan fitnah ( laster ). Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “ barang siapa melakukan  kejahatan  menista  atau  menista  dengan  tulisan,  dalam  hal  ia  diizinkan  untul membuktikan  tuduhannya  itu,  jika  ia  dapat  membuktikan  dan  jika  tuduhan  itu  dilakukannya sedang  diketahuinya tidak benar, dihukum  karena salah memfitnah dengan  hukuman penjara empat tahun ”.
13 Hardianto  Djanggih  and  Nasrun  Hipan,  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkarapencemaran  Nama  Baik  Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 93 – 102, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102.
14 Novi  Nursamsinahar  Wijaya,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  Terhadap  Advokat (Analisis Putusan Nomor 224PID2017PT- MDN)” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).
15 Iskandar Muda, Didik Miroharjo, and Ibnu Affan, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh),” Jurnal Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat 3,  no.  2  (2022):  527 – 47, https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528.
Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo yang  memeriksa  dan  mengadili  terdakwa  bernama  La  Rubama  Oka  Bin  H.  Umar  dan  korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin merupakan perkara pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan  Pasal  311  ayat  (1)  sebagai  terapan  hukumnya. Dalam  perkara  pidana  tersebut, Terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H diadili karena telah mencemarkan nama baik dengan cara menfitnah korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin. Hal tersebut berwal dari terdakwa bercerita  pada  temannya  yang  bernama  Edison  pada  hari  Senin  tanggal  21  November  2011, sekira Jam 14.00. Dalam cerintanya, terdakwa membahas masalah pemilihan kepala Desa dengan mengatakan “sudah dekat pemilihan kepala Desa, jangan kamu pilih La Sa heru, pernah ia muat beras saya hilang 3 (tiga ) karung“.

## 3.1. Dakwaan Pasal 311 ayat (1) Tentang Pencemaran Nama Baik
Jaksa  Penuntut  Umum  (PU)  mendakwa  terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H.  Umar  dengan dakwaan alternatif menggunakan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 310 ayat (1) tentang “Telah Dengan Sengaja Menyerang kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum“, dan Pasal 311 ayat (1) tentang “telah melakukan  kejahatan  pencemaran  terhadap  korban  La  Saheru  Bin  H  Zainuddin  dengan dibolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak  membuktikannya  dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya”.
Bahwa perkataan terdakwa yang menuduh korban telah menghilangkan 3 (tiga ) karung beras tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa dan maksud dari terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut adalah agar korban LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN tidak terpilih sebagai kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kamoali;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana. Dari surat dakwaan JPU tersebut di atas, telah nampak bahwa terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar di dakwa dengan menggunakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak  membuktikannya,  dan  tuduhan diakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
Penerapan  Pasal  311  ayat  (1)  KUHP  sebagai  dakwaan  oleh  JPU  terhadap  terdakwa  La Rubama Oka Bin H. Umar didasarkan atas keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Dari keterangan terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H.  Umar  berawal  ketika  saksi  Edison  Bin  H.  Kaimuddin,  sedang mengendarai  sepeda  motor  dan  melintas  didepan  rumah  terdakwa  dan  saat  itu  terdakwa menahan  terdakwa  dan  menghentikan  kendaraan  saksi  Edison  Bin  H.Kaimuddin,  kemudian terdakwa mulai membahas masalah pemilihan Kepala Desa dan mengatakan kepada saksi Edison Bin H. Kaimuddin, “sudah dekat pemilihan kepala Desa, jangan kamu pilih La Saheru, pernah ia muat beras saya hilang 3 (tiga ) karung”. Kata -kata terdakwa tersebut didengar juga oleh saksi La Sandi Bin La Dambi yang sedang melintas didekat terdakwa dan saksi Edison Bin H. Kaimuddin, setelah itu terdakwa mengajak saksi Edison Bin H. Kaimuddin untuk bersama-sama menangkan calon  Kepala  Desa  yang  didukung  oleh  Terdakwa.  Perkataan  terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H. Umar tersebut dianggap sebagai fitnah oleh JPU, karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya oeh terdakwa dan maksud dari perkaaan terdakwa agar korban La Saheru tidak terpilih sebagai kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kamoali.

## 3.2. Dasar Pertimbangan Hakim
Terhadap perkara pidana Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri  Kelas  11  Pasarwajo,  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan kepada terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H. Umar, yaitu :
a. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh JPU karena dinilai paling sesuai dengan fakta persidangan.
b. Dakwaan alternatif kesatu didasarkan Pasal 311 ayat (1) yang telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur barang siapa dan telah melakukan fitnah.
c. Terdapat fakta hukum bahwa terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar mencemarkan korban La  Saheru  Bin  H.  Zainuddin  dengan  cara  melakukan  fitnah  dan  terdakwa  tidak  dapat membuktikan tuduhannya tersebut.
d. Berdasarkan  fakta  hukum  dari  keterangan  saksi-saksi  yang  terdapat  kesesuaian  antara satu dengan lainnya bahwa benar terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar mencemarkan korban La Saheru Bin H. Zainuddin dengan cara melakukan fitnah.
e. Semua unsur didakwaan pertama yakni Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan  menyakinkan  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  Perbuatan Fitnah.
f. Tidak detemukannya alasan pemaaf.
Dari  uraian  pertimbangan  Hakim,  nampak  jelas  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim selalu merujuk pada pertimbangan-pertimbangannya yang sah dan meyakinkan. Berikut ini pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.PW sebagai berikut: 1. Menimbang,  bahwa  dalam  hal  memilih  salah  satu  dakwaan  untuk  dipertimbangkan  maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan;
2. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu didasarkan pada pasal 311 ayat (1)  KUHP  maka  terdakwa  baru  dapat  dinyatakan  terbukti  bersalah  apabila  perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut :
a) Barang siapa
b) Melakukan  Kejahatan  Pencemaran  dengan  dibolehkan  untuk  membuktikan  apa yang  dituduhkan  itu  benar,tidak  membuktikannya  dan  tuduhan  dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya,maka dia diancam melakukan Fitnah; Berdasarkan pertimbangan hakim diatas menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHP hal tersebut dikarenakan bahwa majelis hakim telah mengurai secara jelas dan runut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang setidak-tidaknya terdiri dari 4 unsur yaitu:
a. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar;
c. Pelaku tidak membuktikannya;
d. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.
3. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa  yang diajukan dipersidangan telah terdapat fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 November  2011  sekitar  pukul  14.00  wita  bertempat  didepan  rumah  terdakwa  LA RUBAMA OKA BIN H.UMAR diDesa Watuampara, Kecamatan Siompu barat, kab.Buton, terdakwa mencemarkan nama baik korban LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN, dengan cara
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
melakukan Fitnah dengan mengatakan sesuatu kepada saksi EDISON ALIAS LA EDI BIN H.  KAIMUDDIN  dimana  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  sesuatu  yang dituduhkannya tersebut;
Berdasarkan  uraian  pertimbangan  hakim  diatas  menurut  penulis  majelis  hakim dalam pertimbangannya telah memberikan uraian secara jelas dan tepat berkaitan dengan kebenaran perbuatan yang fitnah yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam prosesnya terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan yang dituduhkan tersebut. Sehingga apabila terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tuduhan  tersebut  menurut  S.R  Sianturi  dalam tulisannya menjelaskan bahwa sesorang dapat didakwa dan dituntut menggunakan pasal 311  ayat  (1)  KUHP  apabila  orang tersebut tidak dapat  membuktikan  sebaliknya  dari  apa yang dituduhkan kepadanya.
4. Menimbang, bahwa beradasarkan Fakta-fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN, SAKSI LA SANDI BIN LA DAMBI, SAKSI EDISON ALIAS LA  EDI  BIN  H.KAIMUDDIN,  SAKSILA MUSRIFU BIN  LA  ROSI, dan  keterangan terdakwa maka  terdapat  persesuaian  antara  satu  dengan  yang  lainnya,bahwa  pada  hari  senin tanggal  21  November  2011  sekira  pukul  14.00  Wita,  bertempat  di  depan  rumah terdakwa di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kab.Buton, terdakwa telah melakukan  perbuatan  pencemaran  nama  baik  dengan  cara  melakukan  Fitnah  yang ditujukan  kepada  Korban  LA  SAHERU  BIN  H.ZAINUDDIN,  sehingga  hal  tersebut menunjukan  telah  terjadi  tidak  pidana  melakukan  kejahatan  pencemaran  dengan dibolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak membuktikannya,maka dia diancam melakukan perbuatan Fitnah;
Dengan  demikian  unsur  “Melakukan Kejahatan  Pencemaran  dengan  dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahuinya,maka  dia  diancam  melakukan Fitnah telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;
Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim diatas penulis berpendapat bahwa majelis  hakim dalam  memberikan pertimbangan  hukum  telah  menguraikan  secara  jelas. Menurut penulis, berkaitan dengan keterangan saksi terdapat ketentuan atau asas hukum yang menyatakan bahwa Unus testis nulus testis yang artinya bahwa satu saksi bukan saksi
dalam perkara  ini,  saksi yang  dihadirkan telah  memenuhi  unsur  lebih  dari  satu  sehingga ketentuan  hukum  tersebut  diatas  telah  terpenuhi.  Selanjutnya,  dalam  persidangan berdasarkan yang telah diuraikan dalam putusan bahwa antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya memiliki persesuaian atau kecocokan sehingga menurut penulis hal ini dapat memberikan keyakinan yang sangat tinggi buat majelis hakim dan dalam pembuktian perkara  pidana  keyakinan  hakim  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  proses pembuktian perkara pidana.
1. Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Alternative Kesatu yakni  pasal  311  ayat  (1)  KUHP  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Fitnah;
2. Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa  dari  tuntutan  hukum,  maka  terdakwa  memiliki  kemampuan  bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;
3. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan,  maka  terdakwa  harus  dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

## 3.3. Putusan Pengadilan
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  II  Pasarwajo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara pidana  Nomor  37/PID.B/2012  PN  PW  atas  nama  terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H.Umar, menajtuhkan putusan sebagai berikut :
1) Menyatakan  terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H.Umar  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Fitnah
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H.Umar  dengan  pidana penjara 3 (TIGA) bulan
3) Menetapkan bahwa pidana pidana penjara 3 (TIGA) bulan terhadap tardakwa La Rubama Oka Bin H.Umar tersebut tidak usah dijalaninya kecuali jika dikemudian hari ada perntah lain  dalam  putusan  Hakim,  karena  terdakwa  dipersalahkan  melakukan  sesuatu kesalah/pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam ) bulan berakhir
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
4) Membebankan  kepada  terdakwa  La  Rubama  Oka  Bin  H.Umar  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Berikut  ini  kutipan  Amar  Putusan  Pengadilan  Negeri  II  Pasarwajo  yang  memeriksa  dan mengadili perkara pidana Nomor 37/PID.B/2012 PN PW atas nama terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar, sebagai berikut :
M E N G A D I L I
1. Menyatakan  terdakwa  LA  RUBAMA  OKA  BIN  H.UMAR  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERBUATAN FITNAH ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (TIGA) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada perntah  lain  dalam  putusan  Hakim,karena  terdakwa  dipersalahkan  melakukan  sesuatu kesalah/pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam ) bulan berakhir;
4. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  2.000,-  (dua ribu rupiah);
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  putusan  nomor 37/PID.B/2012 PN PW, bahwa penulis berpendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut  Umum,  terpenuhinya  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan  dan  ada  atau  tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kemampuan Bertanggung Jawab
Menurut  Moeljatno  bahwa  untuk  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  harus  ada kemampuan untuk membeda-membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan  hukum  dan  yang  melawan  hukum  (faktor  akal)  dan  kemampuan  untuk  menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak). Adapun  salah  satu  Pertimbangan  Hakim  ialah “ Menimbang ” bahwa  selanjutnya,  selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP,  sehingga  Terdakwa  dapat  mempertanggungjawabkan  atas  kesalahannya  dan berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)  KUHAP  Terdakwa  harus  dijatuhi  pidana”. Maka  Terdakwa
dianggap  mampu  bertanggungjawab  (mampu  membedakan  hal  yang  baik  dan  buruk)  atas perbuatannya  serta Terdakwa melakukan  perbuatan  melawan hukum  yang dilakukan  dengan sengaja.
2. Kesalahan pada umumnya terbagi atas 2 (dua) unsur yaitu:
a. Kesengajaan ( dolus ).
Dalam ilmu hukum pidana dibedakan 3 (tiga) macam sengaja, yaitu: 1) Sengaja sebagai maksud 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan  terjadi  Adapun  salah  satu  Fakta  Hukum  yang  terungkap  di  persidangan ialah “Bahw a benar, pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat didepan rumah terdakwa LA RUBAMA OKA BIN H.UMAR diDesa Watuampara, Kecamatan  Siompu  barat,  kab.Buton,  terdakwa  mencemarkan  nama  baik  korban  LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN, dengan cara melakukan Fitnah dengan mengatakan sesuatu kepada  saksi  EDISON  ALIAS  LA  EDI  BIN  H.  KAIMUDDIN  dimana  terdakwa  tidak  dapat membuktikan sesuatu yang dituduhkannya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa  melakukan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  yang  dilakukan  dengan sengaja sebagai maksud.
b. Kealpaan ( culpa )
Culpa juga terbagi atas beberapa jenis yaitu: 1) Culpa levissima (kealpaan ringan) 2) Culpa lata  (kealpaan  berat).  Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  yaitu keterangan  saksi-saksi  yang  saling  bersesuaian  satu  sama  lain  termasuk  dengan keterangan  terdakwa,  serta  dihubungkan  dengan  adanya  alat  bukti  yang  sah sebagaimana  diuraikan  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  seluruh  unsur-  unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.
Merujuk dari putusan tersebut di atas, menurut analisis dan pendapat penulis, terdakwa dijatuhi hukuman sangat ringan dari dakwan JPU. Jika mengacu pada surat dakwaan, terhadap terdakwa didakwa dengan Pasal 311 ayat (1) atas perbuatan melakukan fitnah dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan tuntutan jaksa  penuntut  umum.  Menurut  penulis,  Putusan  majelis  hakim  tidak  bersesuaian  dengan pertimbangannya, dimana  dalam pertimbangannya  majelis  hakim  secara  lugas  dan  jelas  telah menguraikan  berkaitan  dengan  pebuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur  pasal  311  ayat  (1)
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
KUHP. Selain itu, penulis berpendapat bahwa untuk dapat mengukur putusan hakim telah sesuai atau  belum  sesuai  disandarkan  pada  3  hal  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan hukum.
3. Kepastian Hukum
Menurut  penulis putusan  majelis  hakim  ditinjau  dari  sudut pandang  kepastian  hukum, putusan tersebut telah memberikan nilai kepastian hukum hal ini dapat dilihat pada terurainya unsur-unsur  pasal  311  ayat  (1)  KUHP  secara  jelas  dan  terperinci  sebagai  mana  yang  terdapat dalam pertimbangan majelis hakim.
4. Keadilan
Menurut  penulis  putusan  majelis  hakim  ditinjau  dari  sudut  pandang  Keadilan  maka terhadap hal ini penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim belum mencerminkan nilai- nilai keadilan. Keadilan menurut Barda Nawawi Arif adalah suatu nilai yang melekat pada korban kejahatan,  pelaku  kejahatan,  dan  Masyarakat  sosial  seluruhnya.  Sehingga  dalam  setiap pengambilan putusan atau kebijakan oleh Lembaga yang berwenang harus memperhatikan dan memperhatikan  ketiga  subjek  keadilan  tersebut.  Berdasarkan  putusan  majelis  hakim  yang memutus  perkara  dengan  sangat  rendah  menurut  penulis  telah  mencederai  hak  hukum  dari korban dimana korban kejahatan dalam perkara fitnah ini telah mengalami kerugian yang sangat besar  baik  dari  segi  materil  maupun  inmateril.  Sehingga  sepatutnya  menurut  penulis  majelis hakim harus memutus lebih berat lagi dari putusan yang dijatuhkan.
5. Kemanfaatan
Berdasarkan  sudut  pandang  kemanfaatan,  penulis  menilai  bahwa  putusan  ini  belum dapat memberikan manfaat yang signifikan. Menurut penulis kemanfaatan putusan dapat dilihat dari apakah putusan ini telah memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku dalam perkara tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang  diatur  dalam  pasal  311  ayat  (1)  KUHP.  Menurut penulis  putusan  ini  bukan  saja  tidak  memberikan  efek  jera  tetapi  akan  mengakibatkan Masyarakat  akan  memandang  bahwa  tindak  pidana  ini  biasa-biasa  saja  sehingga  tidak  ada ketakutan atau kesadaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana ini.

## Kesimpulan
Bentuk-bentuk  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana terdiri dari menista, penistaan menggunakan surat, perbuatan fitnah, penghinaan ringan, pengaduan  fitnah,  menuduh  secara  fitnah,  dan  menista  orang  yang  sudah  meninggal. Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , untuk dapat membuktikan perbuatan tersebut, maka setidak-tidaknya Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini  wajib  dapat  membuktikan  unsur-unsur  tindak  pidana  fitnah  Pasal  311  ayat  (1)  KUHP  yang terdiri  dari  Pelaku  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  Pelaku  tidak membuktikannya,  dan  Tuduhan  itu  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahuinya. Penerapan Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik  Pada  Sidang  Perkara  Nomor  37/PID.B/2012  PN  PW  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  Pasarwajo yaitu  terdakwa  dijatuhi  hukuman  sangat  ringan  dari  dakwan  JPU.  Jika  mengacu  pada  surat dakwaan,  terhadap  terdakwa  didakwa  dengan  Pasal  311  ayat  (1)  atas  perbuatan  melakukan fitnah dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Menurut penulis, Putusan majelis hakim  tidak  bersesuaian  dengan  pertimbangannya,  dimana  dalam  pertimbangannya  majelis hakim  secara  lugas  dan  jelas  telah  menguraikan  berkaitan  dengan  pebuatan  terdakwa  telah memenuhi unsur pasal 311 ayat (1) KUHP. Selain itu, penulis berpendapat bahwa untuk dapat mengukur putusan hakim telah sesuai atau belum sesuai disandarkan pada 3 hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## Daftar Pustaka
Adrizal,  Adrizal.  “Analisis  Yuridis  Atas  Penghinaan  Dan  Pencemaran  Nama  Baik  Melaui  Media  Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018).” Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 2, no. 4 (2021): 635 – 54. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4618.
Ali, Mahrus. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan
MK No. 2/PUU- VII/2009).” Jurnal
Konstitusi 7, no. 6 (2010): 119 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765.
Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 16 – 32. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910.
Darmawan, Abdu Rahman, Syamsul Haling, and Abd Malik Bram. “Tanggungjawab Pidana Pencemaran Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial  Menurut  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016.” Jurnal
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hayun, et. al.
Kolaboratif Sains 2, no. 1 (2019): 2000 – 2012. https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.930.
Djanggih,  Hardianto,  and  Nasrun  Hipan.  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkarapencemaran  Nama  Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 93 – 102.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102.
Henny Nuraeny, S H. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya . Sinar Grafika, 2022.
Lating,  Ainun  Diana.  “Konflik  Sosial  Remaja  Akhir  (Studi  Psikologi  Perkembangan  Masyarakat  Negeri Mamala  Dan  Morella  Kecamatan  Leihitu  Kabupaten  Maluku  Tengah).” FIKRATUNA:  Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam 8, no. 1 (2018): 23 – 35.
Mauludi, Sahrul. Socrates Cafe-Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital . Elex Media Komputindo, 2020.
Muda,  Iskandar,  Didik  Miroharjo,  and  Ibnu  Affan.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan Perkosaan  Ditinjau  Menurut  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (Studi  Kasus  Di  Kepolisian Resort Kota Banda Aceh).” Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 3, no. 2 (2022): 527 – 47. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528.
Persada,  Muhammad  Alberto,  Firman  Muntaqo,  and  Ruben  Achmad.  “Penguatan  Fungsi  Dewan  Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia.” Lex LATA 5, no. 1 (2023): 1 – 13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947.
Pramana,  Henza  Tri.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Mengimplementasikan,  Nilai  Keadilan,  Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).” Universitas Diponegoro, 2013.
Purnomo,  Hadi.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Berdasarkan  Konsep  Hukum  Pidana.” Soumatera  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  119 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i2.5337.
Silaen, August. “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik  (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK).” Jurnal Hukum PATIK 9, no. 3 (2020): 215 – 26. https://doi.org/https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250.
Wahyuni, Sry, and Yoserwan Yoserwan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial.” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 258 – 65. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.851.
Wijaya,  Novi  Nursamsinahar.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  Terhadap Advokat  (Analisis  Putusan  Nomor  224PID2017PT- MDN).”  Medan:  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.