## Jurnal Ekonomi Manajemen
Volume 4 Nomor 2 (November 2018) 82-95 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jem ISSN 2477-2275 (Print)

## PENGARUH FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
(S URVEY PADA K ANTOR C ABANG B ANK U MUM DI T ASIKMALAYA )
Tedi Rustendi
Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya, Indonesia *tedirustendi@unsil.ac.id
Diterima: Mei 2018. Disetujui: November 2018. Dipublikasikan: November 2018.

## ABSTRACT
The aims of this resarch is to known the influence of internal audit function on implementation of good governance at organization’s units (branch offices) of commercial banks which is geographically separated  from  the  home  offices,  so  that  senior  man  agement  and  board  of  commissioner/audit committee factors are considered more focused on effectiveness of internal audit function in assessing governance  process.  The  survey  was  conducted  on  27  branch  offices  of  commercial  banks  which operating in Tasikmalaya by providing the same treatment between conventional commercial banks and syari'ah commercial banks. Based on pearson coefficient analysis at 5% of significant level, shows that the internal audit function has a significant influence on the implementation of good corporate governance,  where  if  the  bank's  internal  audit  function  is  effective,  so  the  implementation  of  good corporate governance will be better. It is shown by the positive perception of management that the implementation of good governance as required by the Otoritas Jasa Keuangan can be realized one of them by supporting the role of bank’s internal audit function in assessing the governance process.
Keywords: internal audit; good governance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh fungsi  audit  internal  terhadap  pelaksanaan good  goverance pada  unit  organisasi  (kantor  cabang)  yang  terpisah  secara  geografis  dari  kantor pusatnya,  sehingga  faktor  manajemen  senior,  dan  dewan  komisaris/komite  audit  dipandang  lebih bertumpu kepada efektivitas fungsi audit internal dalam menilai proses governance . Survey dilakukan pada  27  kantor  cabang  bank  umum  yang  beroperasi  di  Kota  tasikmalaya  dengan  memberikan perlakukan yang sama antara bank umum konvensional dan bank umum syari’ah. Berdasarkan hasil pengujian  hipotesis  menggunakan pearson  coefficient  analysis pada  taraf  nyata  5%,  menunjukkan bahwa  fungsi  audit  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  pelaksanaan good governnace ,  dimana bila  fungsi audit internal  bank  efektif,  maka  pelaksanaan good  corporate  governance akan  semakin baik.  Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  persepsi  positif  dari  manajemen  bahwa  pelaksanaan good governance seperti yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat terwujud salah satunya dengan mendukung peran fungsi audit internal bank dalam menilai proses governance .
Kata Kunci : audit internal; good governance.

## PENDAHULUAN
Bila  menimbang  faktor  kelemahan ( weakness )  dan  tantangan  ( threat )  yang dihadapi perbankan, secara sederhana dapat dikatakan  bahwa  kompleksitas  bisnis sebagai dampak pengembangan produk/jasa  perbankan  dan  perkembangan teknologi  informasi  yang  lebih  cepat  dari yang  mampu  diadopsi  bank  , abuse , persaingan  yang  ketat,  dan  kondisi uncertainty makro ekonomi dengan indikator  melemahnya  kegiatan  sektor  riil, pelambatan  pertumbuhan  ekonomi  yang berimbas  terhadap  penurunan  daya  beli masyarakat, telah menempatkan bank pada tingkat  risiko  yang  tinggi  sehingga  faktor yang  dipertimbangkan  dan  dinilai  dalam manajemen risiko menjadi lebih kompleks.
Perbankan merupakan salah satu bisnis yang  rentan  terhadap fraud ,  baik  yang dilakukan oleh manajemen maupun pergawai.  Integritas  manajemen/pegawai, kepatuhan  kepada  regulasi/standar  operasi dan prosedur/etika, dan perasaan aman dan nyaman  dalam  bekerja  merupakan  faktor internal  yang  perlu  dipastikan  ( assurance ) dimiliki  oleh  setiap  individu  dalam perusahaan. Bila manajemen/pegawai berada pada tekanan situasional yang berat, dan  faktor  moralitas  yang  rendah,  maka seketat  apa  pun  sistem  pengendalian  yang dimiliki bank, maka biasanya kecenderungan untuk merusak sistem guna menciptakan  peluang  untuk  melakukan penyimpangan tetap terbuka. Masalah akan lebih besar bila span of control manajemen lemah,  dan  pengawasan  fungsional  tidak bejalan efektif.
Bank umum beroperasi dengan banyak kantor  cabang  yang  tersebar  melintasi wilayah  geografis  yang  sangat  luas.  Guna mengendalikan bisnisnya, manajemen bergantung  kepada  efektivitas  sistem informasi yang berbasis jaringan.
Keberadaan  teknologi  informasi  menjadi vital bagi hampir semua bidang operasional bank  dan  memberikan  andil  yang  besar dalam menyediakan informasi yang reliabel
bagi pengambilan keputusan. Namun di sisi lain,  sistem  informasi  yang  berbasis jaringan ini menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan/kecurangan.  Simkin  et  al  (2012) mengemukakan bahwa dengan
menggunakan  komputer,  pelaku fraud mampu mencuri lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, mudah, dan nyaris tanpa jejak/bukti. Konsekuensinya, fraud demikian lebih sulit untuk dideteksi.
Tantangan  lain  pada  bisnis  perbankan adalah  perilaku  ketidakpatutan  ( abuse ) yang ditunjukan oleh manajemen/ pegawai secara  berlebihan.  Meskipun abuse belum tentu  melanggar  secara  normatif,  namun faktanya telah mengabaikan nilai etika. Bila hal  tersebut  diabaikan,  maka  perilaku demikian  akan  merusak  tatanan  organisasi bank,  berpotensi  menimpulkan  masalah, serta membuat lingkungan dan budaya kerja menjadi  buruk.  Dalam  hal  ini  manajemen tidak  hanya  dituntut  untuk  mematuhi regulasi serta standar operasi dan prosedur tetapi  juga  harus  menjunjung  nilai-nilai etika setidaknya yang tercantum pada kode etik  yang  berlaku  di  perusahaan/bank. Fenomena  yang  tampak  dalam  praktek abuse diantaranya adalah pemberian kredit kepada nasabah, dimana umumnya nasabah berperilaku kurang hati-hati dalam menyimak/ membaca kontrak kredit sehingga  tidak  memahaminya  secara keseluruhan,  sementara  pihak  bank  tidak membacakan  secara  rinci  isi  dari  kontrak kredit tersebut. Fakta lain mengenai praktek abuse adalah  bank  yang  menawarkan simpanan  deposito  dengan  tingkat  bunga yang tinggi melebihi batas yang ditetapkan Bank Indonesia, dimana pada saat nasabah memutuskan  untuk  menyimpan  dananya dalam  bentuk  deposito,  pihak  bank  tidak menyampaikan secara fair bahwa simpanannya  tidak  dijamin  oleh  Lembaga Penjamin  Simpanan  -  LPS. Abuse tersebut berpotensi  menempatkan  nasabah  dalam posisi yang lemah pada saat terjadi masalah.
Terbitnya PBI No 8/4/PBI/2006
mengenai  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi Bank Umum
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
dilatarbelakangi  misi  untuk  memperkuat kondisi  internal  perbankan  sesuai  dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) guna meningkatkan  kinerja  bank,  melindungi kepentingan stakeholders , serta meningkatkan kepatuhan pada regulasi dan nilai
etika. Shrivastava (2011) mengemukakan
bahwa corporate governance berkenaan  dengan  kode  etik dalam  bisnis,  dan  kepemimpinan  yang berlandaskan etika diperlukan untuk menjalankan  bisnis  perusahaan  sejalan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan ( stakeholders ).
Isu strategis  tentang good governance ditindaklanjuti  oleh  organisasi  secara umum  dalam  wujud  perombakan  struktur organisasi,  perancangan  dan  implementasi standar operasi dan prosedur, pemberlakukan  kode  etik  yang  mengikat bagi semua unsur manajemen dan pagawai, serta  mengadopsi  berbagai  peraturan/ regulasi yang relevan kedalam kebijakan/peraturan  internal  organisasi. Namun dalam prakteknya, setiap organisasi memiliki kemampuan dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga pelaksanaan corporate  governance yang baik  menjadi  relatif  dan  lebih  sulit dievaluasi.
Bagi perbankan, evaluasi atas pelaksanaan good  governance relatif  lebih mudah  yaitu  dengan  memanfaatkan  fungsi audit  internal.  Hal  tersebut  dimungkinkan karena setiap bank diharuskan membentuk satuan kerja audit internal/satuan pengawasan  internal.  Secara  konseptual, audit  internal  berfungsi  untuk  membantu manajemen  dengan  pendekatan  yang sistematis dalam menilai manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola ( governance process ).
Goldbach (2015) mengemukakan bahwa sektor perbankan tidak seperti sektor ekonomi  pada  umumnya,  melainkan  juga memiliki  relevansi  sistemik,  berada  pada posisi  yang  penting  dan  berkontribusi kepada  pertumbuhan  ekonomi  secara
keseluruhan  melalui  fungsi  intermediasi keuangan.
Entitas bank memiliki beragam stakeholders ,  seperti  pemilik/pemegang saham,  investor,  pegawai,  nasabah,  mitra bisnis,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Bank harus dikelola dengan baik, dan transparan kepada semua stakeholders -nya. Disamping  itu,  bank  juga  berkepentingan untuk  memiliki  dan  memelihara  akses terhadap  sumber  modal,  memperoleh sumber  daya  manusia  yang  kompeten, berkolaborasi dengan mitra dan pemerintah, serta  menjaga/memelihara  hubungan  yang harmonis  dengan masyarakat.  Oleh karena itu, manajemen harus memiliki pemahaman yang  baik  mengenai good  corporate governance ,  dan  melaksanakannya  dalam bisnis perbankan sesuai dengan manualnya. Shrivastava  (2011)  mengemukakan  bahwa corporate  governance  berasal  dari  budaya dan pola pikir manajemen, dan tidak dapat diatur hanya oleh pemerintah saja, dimana urusan perusahaan berkenaan dengan upaya memberikan manfaat yang berkeadilan bagi stakeholders dalam  lingkup  keterbukaan,
integritas, dan akuntabilitas.
Bank  Indonesia  melalui  PBI  No 8/4/PBI/2006 mendefinisikan Good
Corporate  Governance sebagai  suatu  tata kelola  Bank  yang  menerapkan  prinsip- prinsip keterbukaan (transparency) , akuntabilitas (accountability) , pertanggung-jawaban (responsibility) , independensi (independency) , dan kewajaran (fairness) .  Dalam  hal  ini, Shrivastava  (2011)  menjelaskan  bahwa corporate  governance merupakan  elemen kunci  dalam  upaya  peningkatan  efisiensi perusahaan, memastikan bahwa perusahaan memperhitungkan  kepentingan  konstituen dan  masyarakat,  memastikan  akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham, yang pada  akhirnya  membantu  perusahaan menyeimbangkan
kepentingan
stakeholder s dengan kepentingan kelangsungan  hidup  dan  pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Sementara itu, penjelasan  umum  PBI  No  8/4/PBI/2006
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi Bank Umum, menetapkan  bahwa  kewajiban  bank  untuk melaksanakan  kegiatan  usahanya  dengan berpedoman  pada  prinsipiprinsip  good corporate governance adalah untuk meningkatkan  kinerja  bank,  melindungi kepentingan stakeholders
dan meningkatkan
kepatuhan terhadap
peraturan  perundang-undangan  serta  nilai- nilai  etika (code  of  conduct) yang  berlaku secara umum pada industri perbankan.
Tata Kelola yang Baik ( Good Corporate  Governance  -  GCG ) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan  mekanisme  pengelolaan  perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan  dan  etika  berusaha  (pasal  1  (1) Peraturan  Menteri  BUMN  No  PER  —  01 /MBU/2011  ttg  Penerapan  GCG  pada BUMN).  Komite  Nasional  Kebijakan Governance  (2006)  menyatakan  bahwa Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas good corporate governance diterapkan pada  setiap  aspek  bisnis  dan  di  semua jajaran  perusahaan.  Asas good  corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta  kewajaran  dan  kesetaraan  diperlukan untuk  mencapai  kesinambungan  usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan  pemangku  kepentingan (stakeholders) .
Pelaksanaan good corporate
governance pada  bank  umum  diatur  oleh Bank  Indonesia  seperti  yang  tercantum dalam Penjelasan Umum PBI No 8/4/PBI/2006,  dimana  Pelaksanaan Good Corporate  Governance pada  industri perbankan  harus  senantiasa  berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu :
1) Tranparansi (transparency) ,  yaitu keterbukaan  dalam  mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam
melaksanakan  proses  pengambilan keputusan.
2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan
pertanggungjawaban  organ  bank sehingga    engelolaannya  berjalan secara efektif.
3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu  kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dan  prinsip-prinsip  pengelolaan bank yang sehat.
4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan  kesetaraan  dalam  memenuhi hak-hak  stakeholder  yang  timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  rangka  menerapkan  kelima prinsip  dasar  tersebut  di  atas,  bank  wajib berpedoman  pada  berbagai  ketentuan  dan persyaratan  minimum  serta  pedoman  yang terkait dengan pelaksanaan good corporate governance , salah satunya adalah  Pedoman Umum Good  Corporate  Governance
Indonesia  (KNKG,  2006)  yang  menjadi rujukan  perusahaan  dalam  melaksanakan good  corporate  governance . Pedoman pokok  pelaksanaan  untuk  setiap  prinsip pelaksanaan good  corporate  governance tersebut  digunakan  dalam  penelitian  ini sebagai indikator pengukuran good corporate governance
dengan pertimbangan  normatif  seperti  terdapat pada Penjelasan Umum PBI No 8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Pertimbangan  lainnya  adalah  karakteristik responden  yang  diteliti  yaitu  manajemen kantor cabang bank umum, yang bertindak sebagai pelaksana ketentuan/kebijakan strategis  yang  telah  digariskan  oleh pimpinan  puncak  yang  merepresentasikan ekspektasi stakeholder s secara keseluruhan. Skala  usaha  dan  sumber  daya  yang dikelola yang berdampak terhadap tingginya volume transaksi, ketergantungan manajemen terhadap informasi yang reliabel, dan adanya tuntutan regulasi telah
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
menempatkan audit internal sebagai fungsi yang  terintegrasi  dalam  organisasi.  Bagi organisasi  bank,  fungsi  audit  internalnya ditetapkan  berdasarkan  peraturan  Bank Indonesia, yaitu PBI No 1/6/PBI/1999 pasal 8 (1) dan pasal  9  yang menyatakan bahwa bank  wajib  menerapkan  fungsi  audit internal  bank  (pasal  8  (1))  dengan membentuk  Satuan  Kerja  Audit  Intern  – SKAI (pasal 9). Lebih khusus lagi bagi bank umum  milik  pemerintah  (BUMN)  harus tunduk  kepada  PP  No  3  Th  1983  pasal  45 (1)  yang  dijabarkan  lebih  lanjut  melalui Permen  BUMN  No  PER-01/BMU/2011 pasal  28  (2)  yang  menyebutkan  adanya keharusan  bagi  BUMN  untuk  membentuk Satuan  Pengawasan  Internal  –  SPI  yang merupakan aparatur pengawas fungsional.
Audit  internal  dibangun  dalam  suatu organisasi  sebagai  bagian/unit  tersendiri yang  bekerja  secara  mandiri  dengan maksud  untuk  membantu  manajemen/ organisasi mencapai tujuannya. The Institute  of  Internal  Auditors    (Pitt,  2014) mendefinisikan  audit  internal  sebagai aktivitas  penjaminan  dan  konsultasi  yang dilakukan  secara  independen  dan  objektif yang  dirancang  untuk  memberikan  nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas yang dimaksud dimaksudkan  untuk  membantu  organisasi mencapai tujuannya dengan cara melakukan  evaluasi  secara  sistematis  dan terarah  untuk  memperbaiki  efektivitas pengelolaan  risiko,  pengendalian,  dan proses governance .
Berdasarkan  definisi  tersebut,  ruang lingkup audit internal meliputi evaluasi dan perbaikan  efektivitas  pengelolaan  risiko, pengendalian,  dan  proses governance .
Aktivitas  audit  internal  yang  dimaksud diberikan  dalam  bentuk  jasa  penjaminan ( assurance )  dan  jasa  konsultasi.  Jasa penjaminan ( assurance ) merupakan aktivitas  penilaian  secara  independen  atas bukti  audit  untuk  memberikan  pendapat atau  kesimpulan  yang  objektif  mengenai operasi, fungsi, proses, sistem, dan masalah lainnya dalam organisasi/entitas. Sedangkan  jasa  konsultasi  merupakan
aktivitas  pemberian  advis/saran  secara objektif berdasarkan permintaan manajemen/pihak yang berkepentingan.
Aktivitas audit internal harus dilaksanakan secara independen dan objektif.  Independensi  auditor  internal mengacu  kepada  status  organisasional dimana  bagian  audit  internal  ditempatkan, dan  bertanggungjawab  kepada  manajemen puncak  (misal  :  direktur  utama)  yang memiliki  kewenangan  dan  tanggungjawab untuk  mendukung  fungsi  audit  internal. Sementara itu, objektivitas auditor internal mengacu kepada pemisahan organisasional yang  mana  auditor  internal  melaksanakan fungsi staf hanya pada bidang pengauditan sehingga  auditor  internal  memiliki  sikap mental  independen,  tidak  memihak  dan tidak  bias.  Moeller  (2009)  menegaskan pandangan  Victor  Brink  bahwa  auditor internal  harus  terbebas  dari  restriksi  yang membatasi  ruang  lingkup  dan  efektivitas review,  ataupun  dalam  pelaporan  temuan audit dan kesimpulannya.
Aktivitas  audit  internal  terkait  jasa penjaminan dan konsultasi yang dilaksanakan  dengan  pendekatan  yang sistematis  dan  terarah  dalam  evaluasi  dan perbaikannya  mengandung  makna  bahwa auditor internal melaksanakan pekerjaannya dengan kecakapan dan ketelitian  profesional.  Dalam  hal  ini, auditor  harus  kompeten  baik  secara individual  maupun  organisasional,  dan melaksanakan  setiap  tahapan  pekerjaan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan/pengkomunikasian  hasil  audit, dan  tindak  lanjut  audit,  secara  sistematis dan terarah.
Secara keseluruhan, organisasi/ manajemen  harus  melakukan  penjaminan mutu  dan  pengembangan  program  fungsi audit  internalnya  melalui  mekanisme penilaian  internal  dan  eksternal.  Penilaian internal  merupakan  aktivitas  supervisi, review,  dan  pengukuran  aktivitas  audit internal  oleh  manajemen,  serta  penilaian sendiri  ( self-assessments )  secara  periodik oleh pejabat dalam organiasi yang memiliki
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
pengetahuan  memadai  tentang  praktek audit internal. Sedangkan penilaian eksternal  merupakan  review  oleh  pihak asesor/penilai  independen  yang  dilakukan setidaknya  5  (lima)  tahun  sekali.  Hasil penilaian  atas  penjaminan  mutu  dan pengembangan  program fungsi audit internal  harus  dilaporkan  kepada  senior manajemen  dan  dewan  komisaris  (komite
audit),  terutama  yang  berkenaan  dengan kesesuaian  praktek  audit  internal  dengan batasan  dan  ruang  lingkup  audit  internal, standar audit yang berlaku, dan kode etik.
Berdasarkan uraian konseptual tersebut,  fungsi  audit  internal  diukur berdasarkan unsur-unsur dalam standar/pedoman audit internal yang
berlaku, yaitu International Standards for  The  Professional  Practice  of  Internal Auditing (IIA, 2012), yaitu :
1) Standar Atribut, yang meliputi :
a. Independensi Dan Objektivitas
b. Kecakapan Dan Ketelitian
Profesional
c. Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Program
2) Standar Kinerja, meliputi :
a. Perencanaan Penugasan
b. Pelaksanaan Penugasan
c. Komunikasi Hasil Penugasan
d. Pemantauan Perkembangan
e. Komunikasi Penerimaan Risiko
Unsur-unsur  tersebut  pada  dasarnya sama dengan yang ada pada SPFAIB yang dikhususkan  untuk  entitas  perbankan. Namun  untuk  kepentingan  penelitian  ini, standar  yang  diterbitkan  oleh  IIA  disusun lebih rinci per unsur, serta merupakan hasil revisi  terakhir  dari  standar  sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihwahjoeni (2011), menunjukkan  bahwa  kualitas  fungsi  audit internal  ditentukan  oleh  independensi, kecakapan  profesional,  ruang  lingkup, kinerja, pengkomunikasian hasil dan tindak lanjut.
Sumber : The Essential Handbook of Internal Auditing (Pickett, 2005 )
Gambar 1. Model Governanc e Yang Memposisikan Audit Internal Dalam Organisasi
Relevansi fungsi audit internal dengan good  corporate  governance ditunjukkan dalam definisi audit internal yang berkenaan  dengan  evaluasi  dan  perbaikan efektivitas  proses governance .  Pada  tahun
2012, The  Institue  of  Internal  Auditor (2012) merevisi International Standards for The  Professional  Practice  of  Internal Auditing , dan pada standar kinerja (ps.2110)  mengemukakan  bahwa  aktivitas
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
audit  internal  harus  mengevaluasi  dan menyusun  rekomendasi  yang  sesuai  untuk memperbaiki/meningkatkan efektivitas proses governance guna  mencapai  tujuan dalam mempromosikan etika dan nilai-nilai yang  sesuai  dalam  organisasi,  memastikan pengelolaan  kinerja  dan  akuntabilitas organisasional telah efektif, mengkomunikasikan informasi secara efektif risiko dan pengendalian di area/lingkungan  organisasi  yang  sesuai, serta  mengkoordinasikan  secara  efektif aktivitas ( pen : audit ) dan mengkomunikasikan informasi ( pen : hasil audit dengan pihak-pihak yang berkepentingan ).
Model  yang  menggambarkan  posisi audit internal dalam corporate governance dikemukakan  oleh  Pickett  (2005),  dimana auditor internal difungsikan bagi kepentingan  organisasi  untuk  memiliki pemahaman  yang  mendalam  mengenai risiko dan pengendalian untuk memberikan saran  berkenaan  dengan  manajemen  risiko dan  pengendalian,  memastikan  secara independen dan objektif mengenai kecukupan  dan  efektivitas  pengendalian kunci  dan  aktivitas  manajemen  risiko,  dan memberikan  edukasi  berkenaan  dengan risiko dan pengendalian.
Dalam kaitannya
dengan pengendalian, The  Institue  of  Internal Auditor (2012)  menetapkan  pada  standar kinerja (ps.2130.A1) bahwa aktivitas  audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas  pengendalian  dalam  merespon risiko  yang  berkaitan  dengan governance , operasi  dan  sistem  informasi  organisasi berkenaan
dengan pencapaian
sasaran/tujuan strategis
organisasi, integritas informasi keuangan dan operasional, efektifitas dan efisiensi operasi dan  program,  pengamanan  aset,  dan kepatuhan  kepada  hukum,  peraturan, kebijakan, prosedur dan kontrak.
Dalam kerangka
corporate governance , Moeller (2009)
mengemukakan  bahwa  komite  audit  harus melegalisasi  fungsi  audit  internal  dalam
piagam audit internal. Hal tersebut sebagai bentuk  legalisasi  dukungan kepada auditor internal.    Dalam  pelaksanaan,  bentuk dukungan  yang  diberikan  kepada  auditor internal  adalah  memberikan  persetujuan atas  rencana  kerja  dan  anggaran  bagian audit internal, serta mereview dan melakukan  tindak  lanjut  atas  temuan  audit yang dilaporkan. Dukungan tersebut diperlukan agar Auditor mampu melaksanakan  pekerjaan  auditnya  secara independen  dan  objektif  serta  memiliki akses yang luas terhadap sumber informasi, sehingga  temuan  audit,  kesimpulan  dan rekomendasinya bermanfat  bagi  organisasi (manajemen  dan  dewan  komisaris/komite audit)  dalam  melakukan self-assesment mengenai  pelaksanaan good  governance bank umum, seperti yang ditetapkan dalam PBI  No  8/4/PBI/2006  pasal  65  (1)  yang mewajibkan  bank  untuk  melakukan self- assesment atas pelaksanaan good corporate governance setiap tahun..

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  fokus kepada  masalah  keterkaitan  fungsi  audit internal dengan pelaksanaan good corporate governance  bank.  Oleh  karena  itu  sesuai dengan  objeknya,  penelitian  dilaksanakan di  bank  umum  yaitu  pada  kantor  cabang bank  umum  di  Kota  Tasikmalaya  yang berada  dibawah  pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan  Wilayah  Kerja  Tasikmalaya dengan  ukuran  sampel  27  kantor  cabang bank umum.
Fungsi Audit Internal sebagai variabel eksogen diukur berdasarkan dimensi Standar Atribut yang diabstraksikan dalam indikator  independensi,  kacakapan  dan ketelitian profesional, penjaminan mutu dan pengembangan  program,  serta  ;  dimensi Standar Kinerja yang diabstraksikan dalam indikator perencanaan penugasan, pelaksanaan  penugasan,  komunikasi  hasil penugasan,  pemantauan  perkembangan, dan komunikasi penerimaan risiko.
Sementara variabel endogen, yaitu Pelaksanaan Good  Governance diukur berdasarkan  transparansi,  akuntabilitas,
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
Data  diukur  menggunakan likert summated  rating ( attitudinal  scales) , dimana pengukuran dilakukan berdasarkan pendapat/penilaian responden yang kompeten  dan  relevan  dengan  objek  yang diteliti.    Skor  respon  yang  diperoleh berdasarkan Likert  Summated  Rating diperlakukan  dalam  skala  pengukuran interval  (Sekaran  et  al,  2009).  Hipotesis yang  diajukan  yaitu  fungsi  audit  internal berpengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan good governance , diuji berdasarkan uji satu arah  ( 1-tail  test ) pearson  correlation’s coefficient untuk mengetahui derajat hubungan dan menjelaskan sifat  kausalitas dari  variabel-variabel  yang  diteliti  pada taraf nyata  = 0.05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi  Standar  Atribut  yang  harus dimiliki oleh auditor internal yang meliputi independensi,  kecakapan  dan  ketelitian profesional,  serta  penjaminan  mutu  dan pengembangan  program  bagian  audit internal dipandang memadai, tetapi manajemen  juga  memandang  perlu  untuk lebih  meningkatkan  mutu  bagian  audit internal.
Independesi  Bagian  Audit  Internal secara umum mendapatkan perhatian  yang tinggi  dan  dinilai  penting  sebagai  atribut yang  harus  dimiliki  oleh  auditor  internal baik  secara  individu  maupun  organisasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Bagian  Audit  Internal  tidak  diberi  tugas non-audit,  dan  ditempatkan  sebagai  staf yang  membantu  manajemen  bank  dalam menjalankan pengawasan fungsional dalam kerangka  kemitraan,  sehingga  terjalin kesepahaman dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing. Namun demikian, terdapat manajemen kantor cabang yang berpandangan bahwa kontribusi hasil audit internal kurang signifikan dalam pengambilan  keputusan  manajemen  yang disebabkan  pengungkapan  temuan  audit
oleh  auditor  internal  kurang  meyakinkan (ketegasan),  dan  terbatasnya  kesempatan berkomunikasi karena bagian audit internal ditempatkan di kantor pusat/wilayah.
Kecakapan  dan  ketelitian  profesional auditor  internal  secara  individu  maupun kolektif  dipandang  sudah  memadai  baik dari aspek disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan,  maupun  keikutsertaan  dalam program pendidikan berkelanjutan (pelatihan,  sertifikasi)  secara  periodik. Namun  demikian,  terdapat  manajemen kantor  cabang  yang  berpandangan  bahwa auditor internal belum sepenuhnya mampu mengungkap  masalah  yang  ada  melalui penugasan  auditnya  karena  kurang  cermat dalam melaksanakan penugasannya.
Faktor penjaminan mutu dan pengembangan  program  bagian  audit internal secara umum dipandang memadai, tetapi  hampir  40%  responden  sepakat bahwa penjaminan mutu dan pengembangan  program  bagian  audit internal  harus  lebih  diperhatikan  dan ditingkatkan mengacu kepada standar audit yang berlaku, dan hasil review oleh auditor independen (akuntan publik) terkait efektivitas fungsi audit internal.
Dimensi Standar Kinerja yang meliputi perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan,  komunikasi  hasil  penugasan, pemantauan  perkembangan  tindak  lanjut oleh manajemen, dan komunikasi penerimaan  risiko  bila  tindak  lanjut  oleh manajemen tidak dilakukan, secara keseluruhan  dipandang  memadai,  bahkan manajemen  kantor  cabang  berpandangan bahwa  informasi  mengenai  risiko  tidak ditindak-lanjutinya temuan audit
disampaikan  secara  komprehensif  oleh auditor internal.
Perencanaan audit
dipandang memadai, dimana pada pertemuan pendahuluan  dengan  auditor  internal, manajemen berpandangan bahwa
perencanaan
audit telah
mempertimbangkan  risiko  bisnis  dan
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
pengendalian, dan disampaikan oleh auditor internal secara komprehensif.
Pelaksanaan  penugasan  secara  umum dipandang  memadai,  dimana  pelaksanaan audit  oleh  auditor  internal  dirasakan  oleh manajemen  cukup  halus  dan  bertahap dengan mendahulukan review atas dokumen-dokumen yang memuat pemutakhiran  data/informasi  penting,  dan review atas pengendalian internal. Manajemen  berpandangan  bahwa  auditor internal  mampu  menentukan  fokus  audit pada  bidang  yang  mengandung  risiko tinggi,  dan  selalu  meminta  ijin  pada  saat mengakses  sumber  informasi.  Disamping itu, manajemen berpandangan bahwa pada saat post  audit  meeting dengan  tim  audit internal,  secara  umum  temuan  audit  yang dibahas dapat diterima, yang mendikasikan bahwa pelaksanaan penugasan oleh auditor internal  telah  dilakukan  secara  memadai. Namun  demikian,  terdapat  manajemen kantor  cabang  yang  berpandangan  bahwa diantara  manajemen/staf  yang  diaudit ( auditee ) ada yang masih kurang merespon terhadap  cara  kerja  audit  internal  terutama pada tahap awal audit, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran memperoleh tekanan dari auditor internal.
Komunikasi hasil penugasan audit oleh auditor  internal  kepada  manajemen  yang berkepentingan  dipandang  baik,  sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan yang berarti. Informasi  yang  berguna  dalam  penilaian governance disampaikan  oleh  auditor dalam laporan hasil auditnya, dan rekomendasi  yang  disampaikan  auditor cukup reasonable dan  mempertimbangkan batasan hukum dan regulasi sehingga dapat ditindak-lanjuti  oleh  manajemen  yang berkepentingan. Berdasarkan respon manajemen, mereka tidak menerima laporan  mengenai  keluhan/keberatan  dari auditee (manajemen/staf  yang  diaudit) terhadap laporan hasil audit yang disampaikan  oleh  auditor  internal.  Hal tersebut  mempertegas  interpretasi  bahwa laporan mengenai kurang responnya
bawahan  (manajemen/staf)  tertentu  dan adanya tekanan dari auditor internal hanya merupakan  bentuk  kekhawatiran auditee saja pada tahap awal pelaksanaan audit oleh auditor internal.
Pemantauan atas perkembangan tindak lanjut  oleh  manajemen  dilakukan  secara memadai oleh auditor internal. Manajemen berpandangan bahwa auditor internal selalu merespon laporan mengenai
perkembangan/hasil  langkah  perbaikan yang  dilakukan  oleh  manajemen  terkait. Pada gilirannya, faktor komunikasi penerimaan  risiko  pun  dipandang  sangat memadai,  dimana  pada  saat  rapat  evaluasi kinerja,  auditor  menyampaikan  informasi risiko  atas  temuan  audit  dan  konsekuensi yang  mungkin  dihadapi  oleh  manajemen terkait proses governance bank.
Prinsip-prinsip good governance secara  umum  telah  dilaksanakan  secara terintegrasi,  dimana  faktor  transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta  kewajaran  dan  kesetaraan  dipandang memadai  dan  memperhatikan  kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  dan  regulasi serta nilai-nilai etika.
Transparansi  dalam  hal  penyediaan informasi  yang  reliabel  dinilai  sangat memadai,  dan  informasi  tersebut  mudah diakses  oleh  para  pemangku  kepentingan sesuai kebutuhannya dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi. Hal tersebut dapat  dipahami  mengingat,  Otoritas  Jasa Keuangan  menerapkan  aturan  publikasi laporan keuangan yang ketat, dan menyediakan  akses  bagi  para  pemangku kepentingan  untuk  memperoleh  informasi yang  diperlukannya  secara  mudah  dan cepat.  Namun  demikian,  terdapat  auditor internal yang berpandangan bahwa manajemen sebaiknya lebih memperhatikan nilai  kerahasiaan  informasi  tertentu,  dan kebijakan  yang  buatnya  perlu  lebih dikomunikasikan secara proporsional/berimbang  kepada  pemangku kepentingan.
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good  governance yang  bersifat mandatory secara  umum  dipandang  baik, dimana  setiap  organ/unsur/bagian  dalam organisasi bank memiliki dan menjalankan tupoksi berbasis kompetensi yang jelas dan selaras dengan visi, misi, strategi dan nilai perusahaan,  serta  berkomitmen  terhadap pentingnya mengimplementasikan pengendalian internal yang efektif, mencapai  kinerja  yang  tinggi  berdasarkan ukuran  kinerja  yang  konsisten  dengan sasaran dan tujuan perusahaan dengan tetap memperhatikan  etika  bisnis  dan  pedoman perilaku..
Dalam hal
ini pertanggungjawaban  manajemen  kepada pemberi  mandat  secara  vertikal  dipandang telah sesuai dengan ketentuan pada batasan hkum dan regulasi.
Responsibilitas  manajemen  terhadap pemangku  kepentingan  lainnya  dipandang telah memenuhi ketentuan,
dan
mempertimbangkan  kepentingan  publik sebagai unsur pemangku kepentingan yang berperan dalam merespon eksistensi perusahaan  pada  lingkungannya.  Aspek Corporate Social Responsibility dipandang mendukung  kepentingan  bank  dalam menjaga/memelihara  hubungan  dengan pemangku kepentingan secara kolektif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan. Hasil observasi menunjukkan program CSR perbankan  lebih  banyak  menbidik  bidang pendidikan,  penguatan  UMKM,  promosi PHBS,  rehabilitasi  fasilitas  umum,  taman kota,  penyediaan  air  bersih,  dan  program bina lingkungan lainnya.
Independensi/kemandirian setiap organ/unsur/bagian dari aspek pelaksanaan fungsi  dipandang  auditor  internal  telah sesuai  dengan  tupoksinya  masing-masing dan  tidak  saling  mengandalkan  ataupun saling lempar tanggung-jawab. Hal tersebut diperkuat dengan pandangan auditor internal bahwa lower managements umumnya  memberikan  respon  positif terhadap  kebijakan/keputusan  manajemen yang dinilai objektif.
Lebih lanjut prinsip fairness (kewajaran dan kesetaraan) terkait perlakuan  kepada  karyawan  dalam  hal rekruitmen,  penempatan,  pembinaan  dan penjenjangan karier, dipandang oleh auditor internal  masih  perlu  diperbaiki.  Hasil observasi patut diduga bahwa sistem tenaga alih  daya,  atau  kontrak,  dan  persaingan internal menjadi faktor yang mempengaruhi cara  dan  mekanisme  pengelolaan  sumber daya  manusia  yang  terkesan  kaku  dan dibatasi  peraturan/kebijakan  internal  bank. Sementara itu, penanganan terhadap keluhan  nasabah  telah  dilakukan  secara hati-hati dan profesional tanpa membedakan  status  nasabahnya.  Hasil review  atas  rilis  Otoritas  Jasa  Keuangan, sampai  bulan  Nopember  2016,  untuk perbankan  di  Wilayah  Kerja  Tasikmalaya tidak  ada  pengaduan  nasabah,  kecuali informasi  keluhan  nasabah  yang  berkaitan dengan kualitas pelayanan.
Manajemen  bank  umumnya  memiliki komitmen  untuk  mengimplementasikan good  governance karena  secara  normatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011  tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan  bank  Umum,  yang  dijabarkan dalam Surat Edaran No 13/24/DPNP Tahun 2011  perihal  Penilaian  Tingkat  Kesehatan Bank  Umum.  Peraturan  Bank  Indonesia tersebut  menetapkan  aspek Risk  Profile, Governance,  Earnings,  and  Capital  – RGEC sebagai  unsur-unsur  penilaian kesehatan  bank  umum.  Aspek governance yang dinilai berkenaan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kecukupan governance atas struktur, proses, dan hasil penerapan  GCG,  serta  informasi  lain  yang relevan. Dalam hal ini peran Komite Audit sangat penting untuk memastikan efektivitas  pelaksanaan good  governance . Hasil studi Tabara et al (2012) menegaskan bahwa  Komite  Audit  sebagai  organ  yang independen bertanggungjawab untuk melakukan  supervisi governance ,  proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan fungsi audit internal.
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
Guna  keperluan  pengujian  hipotesis, data  hasil  pengukuran  dalam Likert Summated  Rating  Scale untuk  variabel
Fungsi  Audit  Internal  dan  Pelaksanaan
Good Corporate Governance disajikan per responden pada Tabel 1.

## Tabel 1

## Skor Interval untuk Variabel Fungsi Audit Internal dan GCG
Skor Respon per Responden Skor Var. B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 Target F-AI 123 103 89 88 105 97 109 100 109 135 P-GG 73 71 60 57 72 65
74 62 57 90 Skor Respon per Responden Skor Var. B.10 Target B.12 .B13. B.14 B.15 B.16 B.17. B.18 Target F-AI 98 107 97 115 112 94 103 101 82 135 P-GG 66 73 67 72 75 66 72 75 65 90 Skor Respon per Responden Skor Var. B.19 Target B.21 B.22 B.23 B.24 B.25 B.26 B.27 Target F-AI 105 104 109 100 101 92 102 84 100 135 P-GG 75 78 75 70 75 67
70 68 68 90
Sumber : Diolah.

## Tabel 2. Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic Df Sig. Statistic df Sig. AI .120 27 .200 * .980 27 .868 GCG .135 27 .200 * .933 27 .083
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction Tabel 3.Coefficients a Un-std. Coef Std. Coef Model B Std Error Beta T Sig. Lw Bnd Up  Bnd 1 (Constant) 36.269 10.500 3.454 .002 14.644 57.894 AI .326 .103 .533 3.147 .004 .113 .539
a. Dependent Variable: GCG

## Tabel 4. Correlations
GCG AI Pearson Correlation GCG 1.000 .533 AI .533 1.000 Sig. (1-tailed) GCG . .002 AI .002 . N GCG 27 27 AI 27 27
Berdasarkan analsis statistik pada Tabel 3, diperoleh hasil bahwa koefisien regresi b yx =  0.326  memiliki  makna  ( critical  value 0.004 < 0.05), artinya variabilitas nilai-nilai Pelaksanaan Good  Corporate  Governance dapat  dijelaskan  oleh  nilai-nilai  Fungsi Audit  Internal.  Dengan  demikian  model kausalitas  yang  penulis  ajukan  dapat diterima pada tingkat keyakinan 95%.
Selanjutnya  berdasarkan  Tabel  4, derajat  hubungan  antara  variabel  Fungsi Audit  Internal  dan  variabel  Pelaksanaan
Good Corporate Governance
dideskripsikan  dengan  koefien  korelasi pearson  r yx =  0.533  dengan critical  value 0.002  <  0.05    yang  menunjukkan  bahwa koefisien korelasi memiliki makna (signifikan),  yang  berarti  bahwa  pada tingkat  keyakinan  95%,  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  Fungsi  audit  Internal berpengaruh  positif  terhadap  Pelaksanaan Good Corporate Governance dapat diterima.
Dengan  demikian,  bila  fungsi  audit internal  efektif,  maka  pelaksanaan good corporate  governance akan  semakin  baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Karagiorgos  et  al  (2010),      yang menyimpulkan bahwa audit internal berperan  dalam  membantu corporate governance .  Sementara  dalam  perspektif regulator,  hasil  penelitian  ini  mendukung apa  yang  dikemukakan  oleh  Otorias  Jasa Keuangan  bahwa  peran  audit  internal berkembang semakin penting dalam memperkuat good  corporate  governance (IFC  Advisory  Services  in  Indonesia, 2014).
Hasil  penelitian  tersebut  memperkuat konsep    berkenaan  dengan  fungsi  audit internal,  yaitu  bahwa  audit  internal membantu manajemen dengan cara mengevaluasi  dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses governance ,  seperti  yang  tercantum  dalam definisi  audit  internal  yang  dikemukakan oleh  The  Institute  of  Internal  Auditors (2012).  Bila  merujuk  kepada  Peraturan
Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 pasal 65, hasil  penelitian  ini  memperkuat  kewajiban bank  umum  untuk  melakukan self- assesment atas pelaksanaan good corporate governance , yang salah satu caranya adalah memanfaatkan fungsi audit internal bank.

## SIMPULAN
Dimensi Standar Atribut yang harus dimiliki  oleh  auditor  internal  dipandang memadai, tetapi manajemen juga memandang perlu untuk lebih meningkatkan mutu bagian audit internal. Demikian  juga,  dimensi  Standar  Kinerja secara  keseluruhan  dipandang  memadai, bahkan manajemen kantor cabang berpandangan  bahwa  informasi  mengenai risiko  tidak  ditindak-lanjutinya  temuan audit  disampaikan  secara  komprehensif oleh auditor internal. Hasil studi Zaharia et al (2013) menyimpulkan bahwa manajemen  dan  auditor  internal  berada pada satu  barikade untuk  mencapai  target yang telah ditetapkan, dimana manajemen harus  memahami  rekomendasi  auditor internal  dan  peduli  terhadap  dukungan auditor internal dalam pengelolaan risiko.
Prinsip-prinsip good corporate governance secara umum telah dilaksanakan  secara  terintegrasi,  dimana faktor transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran  dan  kesetaraan  dipandang memadai  dan  memperhatikan  kepatuhan terhadap batasan hukum dan regulasi serta nilai-nilai etika. Namun demikian, berkenaan dengan prinsip fairness (kewajaran dan kesetaraan) terkait perlakuan  kepada  karyawan  dalam  hal rekruitmen,  penempatan,  pembinaan  dan penjenjangan  karier,  dipandang  oleh auditor internal masih perlu diperbaiki.
Pada tingkat keyakinan 95%, Fungsi audit internal berpengaruh terhadap Pelaksanaan Good Corporate
Governance .  Hal  tersebut  dapat  dipahami karena salah satu tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen dengan cara
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
mengevaluasi  dan  memperbaiki  proses governance . Auditor internal harus mengembangkan  program  audit  guna menguji  kepatuhan  terhadap  hukum  dan regulasi,  mereview  sistem  dan  proses (yang  merupakan  unsur governance ), melaksanakan  penugasan  audit  yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan  (yang  merupakan  prinsip- prinsip good  governance ).  Simpulan tersebut  sejalan  dengan  studi  yang dilakukan  oleh  Omolaye  (2017)  yang menyimpulkan bahwa fungsi audit internal bank  secara  signifikan  bermanfaat  dalam menilai  operasi  dan  kinerja  bank.  Dalam hal ini, Tedi Rustendi (2017) mengemukakan  bahwa  Komite  Audit berkepentingan untuk mereview
perencanaan audit internal dan mempertimbangkan temuan audit internal, serta  mengevaluasi  respon  manajemen dalam  melakukan  tindak  lanjut  atas temuan audit yang dimaksud. Hal tersebut didasarkan  kepada  tanggunjawab  auditor internal  untuk  secara  terus  menerus menilai  tingkat  kesehatan  keuangan  dan aspek operasional perusahaan.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan dalam  hal  perlakuan  variabel  fungsi  audit internal  yang  tidak  mengabstraksikan dimensi  menjadi  sub-variabel,  sehingga analisis tidak meliputi faktor-faktor dominan dari variabel eksogenusnya. Oleh karena  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan dengan mengurai variabel fungsi audit  internal  menjadi  beberapa  sub- variabel yang relevan dan kontekstual.

## REFERENSI
Bank Indonesia. (1999). Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance
Director)  Dan  Penerapan  Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
Umum. PBI No 1/6/PBI/1999
_______.  (2006). Pelaksanaan  Good Corporate  Governance  Bagi  Bank Umum . PBI No 8/4/PBI/2006.
Bostan, Ionel, and Veronica Grosu. (2010).
The  Role  of  Internal  Audit  in Optimization of Corporate
Governance at The Group of Companies, pp 89-110. Theoritical and
Applied  Economics  Vol  XVII  (2010) No 2(543).
Bozcko,
Tony. (2007), Corporate Accounting Information Systems ,
Essex,  England:  Prentice  Hall  –
Pearson Educated Limited.
Goldbach, Roman. (2015). Global Governance  And  Regulatory  Failure;
The  Political  Economy  Of  Banking . Hampshire, England: Palgrave
Macmillan.
IFC  Advisory  in  Indonesia, in  partnership with Otoritas  Jasa  Keuangan  –  OJK. (2014). The  Indonesia  Corporate Governance,  1 st edt .  Jakarta:  IFC Indonesia.
Karagiorgos, Theofanis, and George Drogalas, and Evaggelos Gorzamanis, and Ioannis Tapakoudis. (2010)
Internal Auditing as an Effective Tool for  Corporate  Governnace .  Pp  15-23. Journal of Business management, JBM – International Science Press Vol 2 No 1 Th 2010.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  – KNKG. (2006). Pedoman  Good Corporate  Governance  Indonesia . Jakarta: KNKG.
Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik Negara.  (2011). Penerapan  Tata Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  (Good Corporate  Governance)  Pada  Badan Usaha  Milik  Negara ,  Permen  BUMN No PER-1/MBU/2011.
Moeller,  Robert.  2009. Brink’s  Modern Internal Auditing; A Common Body of Knowlwdge,  7 th edt .  Hoboken,  New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
Tedi Rustendi/ Jurnal Ekonomi Manajemen 4(2) (November 2018) 82-95
Omolaye, KE, and Jacob. (2017). The Role of  Internal  Auditing  in  Enhancing Good Corporate Governance Practice in an Organization , pp 1-8.
International  Journal  of  Accounting Research, Vol 6 No 1 2017.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (1983).
Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan  Perusahaan  Jawatan (Perjan)  Perusahaan  Umum  (Perum)
Dan Perusahaan Perseroan (Persero) . PP No 3 Th 1983.
Pickett, KH Spencer. (2005). The Essential Handbook  of  Internal  Auditing .  West Sussex, United Kingdom:  John Wiley and Sons Ltd.
Pitt,  Sally-Ane.(2014). Internal  Audit Quality; Depeloving Quality Assurance  And  Improving  Program .
West  Sussex,  United  Kingdom:  John Wiley and Sons Ltd..
Sekaran,  Uma,  and  Roger  Bougie.  (2009). Research Methods fo Business; A Skill Building  Approach,  5 th edt .  West
Sussex, United Kingdom:  John Wiley and Sons Ltd.
Shrivastava, (2011). Corporate Governance  And  Etics .  New  Delhi: Directorat  Of  Distance  Education, LPU – Phagwara.
Sihwahjoeni.  (2011). Evaluasi  Kualitas
Fungsi Internal Auditor Dalam Meningkatkan  Efektivitas  Bank. hal 466-478. Jurnal Keuangan Dan
Perbankan Vol 15 No 03 Th 2011.
Simkin,  Mark  G.,  and  Jacob  M  Rose,  and Carolyn  S  Norman.  (2012). Core Concept; Accounting Information System  12 th edt .  Hoboken  –  New Jersey: John Wiley And Sons Inc.
Tabara, Neculai, and Michaela Ungureanu.
(2012). Internal Audit And Its Role in Improving Corporate  Governance
Systems , pp 139-145. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol 14 No 1 2012.
Tedi  Rustendi.  (2017). Audit  Internal: Prinsip  Dan  Teknik  Audit  Berbasis Risiko. Bandung: Mujahid Press.
The Institute of Internal Auditor – The IIA. (2012). International  Standards  for The  Professional  Practice  of  Internal Auditing (Standards) . Florida: IIA Inc.
Zaharia,  Dragos  Laurentiu,  and  Andreea Lazar,  and  Doina  MT.  (2013). The Role of Internal Audit Regarding The Corporate  Governance  and  Current Crisis ,  (pp  4819-4823).  5 th World Conference on Educational Sciences – WCES  2013.  Procedia  –  Social  and Behavorial Sciences,  Elsevier.