## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP TANAH PERTANIAN DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG
Komang Agus Sujana, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: agussujana35@gmail.com , ketutsudiatmaka.undiksha@gmail.com , niktsariadnyani@gmail.com ,

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil tanah  pertanian  di  desa  Umejero,  Kecamatan  Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng.  (2)  mengetahui keefektivitasan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  di  Desa Umejero,Kecamatan  Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng,  (3)  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi efektif  atau  tidaknya  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  di  Desa Umejero,  Kecamatan  Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  Hukum  Empiris.  Teknik  penentuan  sampel  menggunakan purposive  sampling yang  di analisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data skunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  studi dokumen.  Sistem  Pelaksanaan  perjanjian  Bagi  Hasil  Pertanian  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  yaitu  sebagian  besar  masyarakat  melaksanakan  perjanjian  Bagi Hasil  mendasarkan  pada  rasa  saling  percaya  dan  sudah  menjadi  hukum  kebiasaan  di  masyarakat, perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian sebagian besar hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan tanpa melibatkan kepala desa dan dinas terkait. Kata Kunci : Perjanjian bagi hasil,desa Umejero,Efektifitas undang-undang No.2 tahun 1960

## ABSTRACT
This study aims to (1) find  out To find out the implementation of agricultural land production sharing agreements in Umejero village, Busungbiu sub-district, Buleleng regency. (2) know the effectiveness of  Law  No.  2  of  1960  concerning  Production  Sharing  Agreements  in  Umejero  Village,  Busungbiu District,  Buleleng  Regency,  (3)  to  determine  the  factors  that  influence  whether  or  not  Law  No.  2  of 1960  concerning  Production  Sharing  Agreements  in  Umejero  Village,  Busungbiu  District,  Buleleng Regency.  The  type  of  research  used  is  Empirical  Law  research.  The  sampling  technique  uses purposive  sampling  which  is  analyzed  qualitatively.  This  research  is  descriptive  in  nature  using primary data and secondary data. Data collection techniques are done by observation, interviews and document  studies.  System  of  Implementation  of  Agricultural  Production  Sharing  agreements  in Umejero  Village,  Busungbiu  Subdistrict,  Buleleng  Regency,  where  most  of  the  communities implement Production Sharing agreements based on mutual trust and have become customary law in the  community,  production  sharing  agreements  at  the  research  location  are  mostly  based  only  on agreements between parties the land owner and tenant verbally without involving the village head and related offices.
Keywords : Profit sharing agreement, Umejero village, Effectiveness of law No.2 of 1960

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara
agraris  dimana  sektor  pertanian  masih  di manfaatkan  mayoritas  penduduk  dengan memanfaatkan  sumber  daya  alam  untuk menunjang kebutuhan hidup. Salah satunya  dengan  menggantungkan  hidup pada  sektor  pertanian.Sektor  pertanian tentunya  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai  salah  satu  penghasil  pangan utama  pagi  penduduk  di  Indonesia,  yang jumlah  setiap  tahunnya  selalu  bertambah hal  tersebut  yang  mendorong  bahwa sektor  pangan  akan  meningkat  seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
Di  dalam  sektor  pertanian  tentunya tidak  lepas  dari  pentingnya  tanah.  Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur  salah  satu  aspek  yaitu  tanah dalam  pengertian  yuridis  yang  disebut hak. (Santoso, 2012 : 9-10).
Tanah  mempunyai  peranan  yang sangat penting dalam  kehidupan manusia karena  mempunyai  fungsi  ganda,  yaitu sebagai social  asset dan capital  asset . Sebagai social  asset tanah  merupakan sarana  pengikat  kesatuan  di  kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan  dan  dimanfaatkan  sebesar- besarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya. (Rubaie, 2007 : 1).
Tanah merupakan sumber penghasilan  yang  pokok  dan  dengan memiliki tanah berarti masyarakat mempunyai kedudukan sosial yang terhormat  dalam  masyarakat  hukum. Pemanfaatan  tanah  dapat  terkordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap  memelihara  kelestarian  alam  dan lingkungan,  serta  mencegah  penggunaan tanah yang merugikan kepentingan
masyarakat dan kepentingan pembangunan.
Tanah  merupakan  sarana  yang sangat penting dalam pembangunan serta kehidupan  manusia.  Tujuan  dari  pada pembangunan  di  bidang  pertanian  ini adalah untuk Meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara  terpadu  dan  serasi dalam  kerangka pembangunan  daerah serta  meningkatkan  pembangunan  di bidang  ekonomi.  Dimana  tanah  pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang  peran  yang  sangat  penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat  di  Indonesia  terutama  di pedesaan  yang  sebagian  besar  bermata pencaharian sebagai petani dalam mencukupi kebutuhan hidupnyanya.
Tanah  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  dengan  kehidupan  manusia, Hubungan antara warga Negara Indonesia dengan  tanah  tersebut  merupakan  hak yaitu  hak  penguasaan  atas  tanah.  Dalam hukum  tanah  dikenal  ada  hubungan  yang abadi antara tanah dengan warga Negara Indonesia, dan ini menjadi hubungan yang sangatlah  sakral,  sehingga  terjadinya hubungan  magis  antara  tanah  dengan pemiliknya  dalam  masyarakat.  (Yamin, 2013 : 17).
Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk  di  Indonesia  yang  meningkat begitu  pesat  setiap  tahunnya,  Kebutuhan atas  tanah  semakin  bertambah  yang kesemuanya  memerlukan  tanah  untuk mencari penghidupan sebagai mata pencaharian  dibidang  seperti  pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri,  maupun  dipergunakan  sebagai tempat  bermukim  atau  tempat  tinggal. Sehingga  dengan  pesatnya  pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia tentunya  akan  membawa  pengaruh  pula terhadap  masalah  masalah  hukum  yang berkaitan dengan tanah.
Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia tentunya meningkat  pula  kebutuhan  akan  tanah khususnya  di  sektor  pertanian  dengan
begitu  menjadikan  banyaknya  jumlah petani  yang  menderita  karena  tidak mempunyai  lahan  pertanian,  hal  tersebut yang  menjadikan  banyaknya  masyarakat yang  bekerja  sebagai  buruh  tani  karena tidak  memiliki  lahan  pertanian  miliknya sendiri.
Demikian  juga  ang  terjadi  dengan masyarakat  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  dimana mayoritas  masyarakat  bekerja  sebagai petani dan juga sebagai penggarap tanah milik  orang  lain.  Dalam  rangka  untuk melindungi golongan petani yang berekonomi lemah terhadap praktek kesewenang-wenangan dari golongan berekonomi kuat, maka pemerintah Indonesia  telah  mengatur  pengaturan tentang pertanahan yaitu Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil,  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mulai diberlakukan pada bulan Januari tanggal 7 Tahun  1960  dan  merupakan  dasar pembenaran ( justification ) bagi berlakunya di masyarakat.
Sebelum  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil,  di  daerah  padat penduduk  seperti  di  pulau  Madura,  Bali, Jawa  telah  mengalami  kondisi  dimana jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding  dengan  banyaknya  jumlah penggarap.  Biasanya  dalam  keadaan seperti  ini,  penggarap  secara  terpaksa menerima persyaratan yang diajukan oleh pemilik  lahan,  walaupun  syarat  tersebut sangatlah tidak adil bagi penggarap. (Sari, 2016 : 6).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil mengatur  perjanjian  pengusahaan  tanah dengan bagi hasil, tujuannya agar pembagian  hasil  tanahnya  antara  pemilik dengan  penggarap  dilakukan  atas  dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan  hukum  yang  layak  bagi penggarap  tersebut,  dengan  menegaskan hak  serta  kewajiban  baik  dari  penggarap maupun pemilik tanah.
Tujuan dikeluarkannya Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  1960  yang mengatur  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil ini  adalah  sebagaimana  yang  disebutkan
dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut  yaitu  :  (1)  Agar  pembagian  hasil tanah  antara  pemilik  dan  penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil;
(2)  Dengan  menegaskan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  dari  pemilik  dan penggarap  agar  terjamin  pula  kedudukan hukum  yang  layak  bagi  para  penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu  berada  dalam  kedudukan  yang  tidak kuat  yaitu  karena  umumnya  tanah  yang tersedia  tidak  banyak,  sedang  jumlah orang  yang  ingin  menjadi  penggarapnya adalah sangat besar; (3) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut  pada angka  1  dan  2,  maka  akan  bertambahlah kegembiraan  bekerja  pada  para  petani penggarap,  hal  mana  akan  berpengaruh baik  pada  cara  memelihara  kesuburan dan  mengusahakan  tanahnya.  Hal  itu tentu  akan  berpengaruh  baik  pada produksi  tanah  yang  bersangkutan,  yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat. Namun  jika  dilihat  dari  tujuan dibuatnya Undang-Undang ini sebagaimana  yang  telah  dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan  petani  penggarap  semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakain terjaga.
Meskipun  usia  dari  Undang-Undang perjanjian  bagi  hasil  ini  sudah  mencapai 60 tahun, dari penelitian yang dilakukan di desa Umejero yang merupakan salah satu desa  di  daerah  Kabupaten  Buleleng ternyata pelaksanaan Perjanjian bagi hasil yang  dilakukan  oleh  masyarakat  petani tidak sepenuhnya didasarkan pada Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960 tersebut,  melainkan  masih  menggunakan kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  di tempat tersebut.
Gejala  perjanjian  bagi  hasil  hanya dapat  muncul  dalam  masyarakat  dimana sektor  pertanian  masih  mempunyai  arti penting  dalam  menunjang  perekonomian masyarakat yang bersangkutan.
Perjanjian  bagi  hasil  yang  berlaku  di dalam  masyarakat  tersebut  umumnya dilakukan  secara  lisan  atas  dasar  saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.  (Parlindungan,  1991:  2).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
Demikian yang terjadi pada masyarakat di Desa  Umejero,  Kecamatan  Bususngbiu, Kabupaten  Buleleng  dimana  sebagian besar pada perjanjian bagi hasil mengutamakan  rasa  kepercayaan  serta dengan rasa saling tolong menolong tanpa melakukan proses yang rumit.
Berdasarkan  observasi  awal  pada bulan  Agustus  2019  di  Desa  Umejero, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten
Buleleng, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat disini bermata pencaharian  sebagai  petani,  dimana petani tersebut masih mengadalkan tanah pertanian milik orang lain dengan melakukan  perjanjian  bagi  hasil.  Dalam perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan masyarakat  di  Desa  Umejero  sebagian besar masih tetap menggunakan perjanjian secara lisan dan secara kekeluarga.  Jangka  waktu  perjanjian  bagi hasil  tanah  pertanian  yang  dilakukan masyarakat  di  desa  Umejero  juga  tidak diatur  secara  pasti  entah  sampai  kapan akan  berakhir.  Maka  hal  tersebut  yang membuat  tidak  adanya  kepastian  hukum, sementara  itu  hukum  kebiasaan  tidak mengatur  secara  rinci  sehingga  sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap  selalu  dalam  posisi  yang lemah. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan terjadinya ketimpangan dalam perjanjian yang memberatkan pihak penggarap (penyakap) lahan.
Berdasarkan  tujuan    dibentuknya UUPA  No.  5  tahun  1960  sebagai  hukum agraria  baru  yang  bersifat  nasional,  yang mana  satu  dari  3  aspek  sasarannya adalah  “Meletakan  dasar-dasar  untuk memberikan kepastian mengenai  hak-hak atas  tanah  bagi  rakyat  seluruhnya.  Salah satu  prinsip  dasar  dari  hukum  agraria nasional  (UUPA)  yaitu“ Landreform ”atau “ Agraria  Reform ”  Prinsip  tersebut  dalam ketentuan  UUPA  diatur  dalam  Pasal  10 ayat  (1) dan (2)  yang memuat suatu asas yaitu,  bahwa  “ Tanah  pertanian  harus dikerjakan  atau  diusahakan  secara  aktif oleh  pemiliknya  sendiri  yang  dalam pelaksanaanya  diatur  dalam  peraturan perundangan “ . Untuk  melaksanakan  asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  sifatnya  mengikat  dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan  bagi  para  pihak  dengan mengacu  pada  pasal  3  dan  4  UU  No.2 tahun 1960.
Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di  pedesaan seperti halya di desa Umejero masih membutuhkan  penggunaan  tanah  yang bukan  miliknya,  maka  kiranya  sementara waktu  masih  diperlukan  atau  dibuka kemungkinan  adanya  penggunaan  tanah pertanian oleh orang-orang
yang  bukan  miliknya  misalnya  dengan cara  sewa,  bagi  hasil,  gadai,  dan sebagainya.  Hal  demikian  seperti  halnya yang  di  atur  dalam  Pasal  53  UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya
bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan  UUPA  (Pasal  7  dan  10)  tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat  sekarang  ini  belum  dapat  di hapuskan,  diberi  sifat  sementara  yaitu dengan  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil, hak  menumpang  dan  hak  sewa  tanah pertanian,  yang  harus  diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang- undang  dan  peraturan-peraturan  lainnya untuk  mencegahhubungan-hubungan  hak yang bersifat “penindasan “.Karena rentang  waktu  yang  sementara  dari perjanjian  yang  bersifat  kekeluargaan inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk
mengkaji efektivitas UU No.2 Tahun 1960 dengan maksud dan tujuan agar terciptanya  perlindungan  hukum  dan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  di kemudian hari.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian, terutama  pertanian  harus  menunjang keberhasilan  pemerintah  dalam  membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama  kepada  para  petani.  Tugas  kita adalah  berusaha  agar  mereka  juga  dapat menikmati  hasil  pembangunan  secara layak  dan  seimbang  sesuai  dengan  yang dicita-citakan. (Parlindungan, 1991 : 3).
Upaya  yang  dapat  dilakukan  agar tidak terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja yaitu

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
dengan  melaksanakan  ketentuan  bagi hasil  atas  tanah  pertanian  sesuai  dengan keadaan  kondisi  para  pihak  dan  tentunya secara  adil  sehingga  tidak  merugikan kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian, maka  tidak  terjadi  kerugian  diantara  para pihak  dan  lapangan  pekerjaan  di  sektor pertanian juga dapat semakin meningkat.
Sesuai  dengan  apa  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  perlu  dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan  untuk  menguraikan  bagaimana
pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten  Buleleng  ditinjau  dari  segi hukum. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun dan mengajukan  judul  penelitian :  “Efektivitas Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi Hasil  Terhadap  Tanah  Pertanian  Di Desa  Umejero  Kecamatan  Busungbiu Kabupaten Buleleng”.
Beberapa hal yang
dapat diidentifikasi berdasarkan pemaparan diatas  yaitu  sebagai  berikut:  (1)    Masih banyaknya  masyarakat  yang  melakukan perjanjian  bagi  hasil  secara  lisan  atau dengan rasa kekeluargaan. (2) Kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum serta kurangnya sosialissasi dari pemerintah  sehingga  masyarakat  tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor  2  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil. (3)  Hukum  kebiasaan  tidak  mengatur secara  rinci  tentang  perjanjian  yang dilakukan  secara  lisan  hal  tersebut menjadikan penggarap ada di posisi yang lemah.  (4)  Perjanjian  bagi  hasil  tanah pertanian sudah ada aturan yang mengatur  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  1960 tentang  bagi  hasil  akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dan memahami  isi  dalam  aturan-aturan  yang tertera  di  dalam  peraturan  tersebut.  (5) Perjanjian  bagi  hasil  yang  terlaksana secara  lisan  di  desa  Umejero  dinilai  tidak memiliki  daya  ikat  bagi  para  pihak  yang melaksanakan perjanjian.
Dari beberapa permasalahan diatas  masih  bersifat  umum,  sehingga diperlukan adanya batasan-batasan masalah  dalam  pembahasan  agar  lebih terarah  yaitu  efektivitas  Undang-Undang Nomor  2  tahun  1960  Tentang  Perjanjian Bagi  Hasil  terhadap  tanah  pertanian  di desa Umejero
serta  faktor yang mempengaruhi
keefektivitasan dari Undang-Undang perjanjian bagi hasil.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  diatas,  maka  pokok permasalahan  yang  ingin  peneliti  angkat yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  di Desa  Umejero,  Kecamatan  Busungbiu, Kabupaten Buleleng; (2) Apakah Undang- Undang  No.  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  telah  berlaku  efektif terhadap  pelaksanaan  perjanjian  bagi hasil  tanah  pertanian  di  Desa  Umejero,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; (3) Faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya
Undang-Undang  No.  2  Tahun  1960
Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  di  Desa
Umejero,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini antara lain:
(1)
Tujuan Umum
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan  serta  memberi  sumbangan pemikiran  baik  terhadap  pemilik  tanah maupun petani penggarap terkait perjanjian bagi hasil yang banyak dilakukan  di  Desa  Umejero  yang  tanpa melibatkan kepala desa atau dinas terkait, agar  hak  dan  kewajiban  kedua  belah
pihak  terpenuhi  dan  tidak  ada  yang dirugikan diantara masing-masing pihak.
(2) Tujuan Khusus
(a)  Untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  tanah pertanian  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
(b)  Untuk  mengetahui  Apakah  Undang- Undang  No.  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  telah  berlaku  efektif terhadap  pelaksanaan  perjanjian  bagi hasil  tanah  pertanian  di  Desa  Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten
Buleleng. (c)  Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
Undang-Undang  No.  2  Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  di  Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (1)
Manfaat Teoritis
(a) penelitian  ini  diharapkan  dapat menyumbang  pemikiran  di  bidang  hukum yang mengembangkan disiplin ilmu hukum,  khususnya  dalam  disiplin  ilmu hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum perjanjian. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai efektivitas Undang- Undang  Nomor  2  tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  di Desa  Umejero,  Kecamatan  Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
(b) Sebagai bahan kajian atau
referensi  bagi  peneliti  selanjutnya  yang mengkaji  mengenai  perjanjian  bagi  hasil, sehingga dapat dijadikan bahan pembanding maupun acuan untuk menelaah  secara  mendalam  berkenan dengan  unsur-unsur  yang  melingkupi
pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  dalam praktiknya pada masyarakat petani.
(2)
Manfaat Praktis
(a) Manfaat  praktis  bagi  pemerintah yaitu  sebagai  bahan  masukan  bagi pemerintah  untuk  mengetahui  efektivitas Undang-Undang  No.  2  tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  tanah pertanian  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
(b) Manfaat  praktis  bagi  mahasiswa yaitu  sebagai  acuan  untuk  dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi  lainya  dalam  pengerjaan  tugas yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  tanah pertanian  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
(c) Manfaat  praktis  bagi  petani  yaitu sebagai  bahan  acuan  bagi  petani  dalam melakukan  perjanjian  bagi  hasil  agar terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  dari pemilik dan juga penggarap.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara  dan  observasi.  Penelitian empiris  digunakan  untuk  menganalisis hukum  yang  dilihat  sebagai  perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi  dan  berhubungan  dalam aspek kemasyarakatan. (Sunggono, 2003  :  43).  Dalam  hal  ini  sesuatu  yang disebutkan  sebagai  hukum  tidak  semata- mata  ditimbulkan  dan  didasarkan  dari literature-litelatur  hukum,  namun  sebagai suatu  yang  ditimbulkan  dari  keadaan masyarakat atau proses didalam masyarakat  berdasarkan  suatu  gejala yang  akan  menimbulkan  berbagai  efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan  kesenjangan  antara das solen dan das  sein, yaitu  kesenjangan antara  teori  dengan  realita  atau  fakta hukum. Terkait dengan efektivitas perjanjian  bagi  yang  banyak  dilakukan oleh  masyarakat  desa  Umejero.  Dimana sudah ada aturan yang mengatur Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  yaitu  Undang-
Undang No.2 tahun 1960 Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  tepatnya  dalam pasal 3 mengenai bentuk perjanjian, pasal 4  dan  pasal  5  mengenai  jangka  waktu perjanjian  bagi  hasil.  Namun  disini  masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui  tentang  Undang-Undang  ini sehingga  tidak  melakukan  perjanjian sebagaimana  yang  telah  diataur  didalam Undang-Undang  namun  menggunakan hukum kebiasaan.
Pendekatan penelitian dalam
penulisan  ini  adalah  bersifat  deskriptif. Dimana dalam penelitian ini menggambarkan  secara  nyata  tentang efektifitas  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  2  tahun  1960  Tentang  Perjanjian Bagi  Hasil  terhadap  tanah  pertanian  di Desa  Umejero,  Kecamatan  Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Selanjutnya  Data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumber  utama  seperti perilaku  warga  masyarakat  yang  dilihat melalui  penelitian.  Data  yang  digunakan dalam penyusunan atau penulisan penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum  yang  dilakukan  dalam  pembuatan penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)
Teknik  Observasi/pengamatan  langsung adalah  teknik  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  mengamati  secara langsung
bagaimana pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil  di  Desa  Umejero,
Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng;  (2)  Teknik  Wawancara  adalah suatu  metode  pengumpulan  data  dengan mengajukan  pertanyaan  secara  langsung oleh  seseorang  yang  akan  diwawancarai, dalam  hal  ini  adalah  peneliti  sendiri kepada  si  pemberi  informasi,  dimana jawaban yang diberikan oleh yang memberikan  informasi  dicatat  maupun direkam.  Seseorang  pewawancara  yakni harus  tetap  pada  satu  tujuan  dan  tidak boleh  acuh  terhadap  pertanyaan  ataupun lainnya  pada  saat  teknik  wawancara tersebut  (Suratman  dan  Dilah,  2015  : 115). Dalam penelitian yang akan memberikan  informasi  yaitu  :  pemilik tanah,  penggarap  serta  kepala  desa Umejero;  (3)  Teknik  Studi  Dokumen adalah teknik awal yang ada dalam setiap penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Meskipun aspeknya  berbeda  namum  keduanya merupakan  penelitian  ilmu  hukum  yang bertolak  dari  premis  ke  normatif.  Teknik studi  dokumen  merupakan  interveransi bahan  hukum  yang  bersumber  dari  UUD 1945  Pasal  33  ayat  (3),  Undang –Undang
Nomor  2  Tahun  1960,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Teknik  yang  digunakan  dalam  penentuan sampel  penelitian  ini  adalah  teknik non probability sampling. Bentuk dari penerapan teknik non probability sampling dalam  penelitian  ini  adalah Porposive sampling ,  dalam  bentuk  ini  penarikan sampel  dilakukan  berdasarkan  tuuan tertentu,  yaitu  pemilihan  sekelompok subjek atas kriteria atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri utama populasinya. Teknik
Pengolahan  dan  analisis  bahan  hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka melainkan data-data yang wujudnya dalam  bentuk  kata-kata  yang  nantinya disusun  secara  sistematis.  Langkah- langkah  dari  analisis  kualitatif  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  terkumpul di  olah  atau  digolongkan  kedalam  tema, selanjutnya dikategorikan atau diklasifikasikan  antara  data  satu  dengan data  yang  lain,  kemudian  dilakukan interpretasi  untuk  memahami  makna  data dalam  situasi  sosial,  dan  dilakukan penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah memahami keseluruhan kualitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  perjanjian  Bagi  Hasil di wilayah desa Umejero, masih didasarkan kepada Hukum Adat/kebiasaan  setempat  secara  turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan  dan  kepercayaan  dengan tujuan  saling  membantu/tolong  menolong, gotong royong serta tidak ribet. Perjanjian bagi  hasil  didesa  Umejero  mengenai jangka waktu perjanjian tidak diatur secara pasti,  tergantung  dari  keinginan  pemilik tanah  karena  perjanjiannya  dilakukan secara  lisan.  Begitu  juga  dengan  warga desanya  yang  mayoritas  hanya  sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan  hanya  sampai  dengan  jenjang pendidikan  sekolah  (SD)  dasar  saja.  Lagi pula  mereka  tidak  mau  melakukan kegiatan yang secara formal, mereka lebih suka/menginginkan  yang  praktis-praktis dan cepat, tanpa hal yang rumit.
Istilah  yang  digunakan  dalam kebiasaan  perjanjian  bagi  hasil  di  lokasi penelitian  diantaranya  :  (1)  “Nandu” adalah  istilah  dalam  perjanjian  bagi  hasil yang  digunakan  antara  pemilik  tanah dengan  penggarap  yang  pembagiannya 1:1  yaitu  dibagi  2  setengah  untuk  pemilik dan  setengah  untuk  penggarap;  (2) “Nelon”  'adalah  istilah  dalam  perjanjian bagi  hasil  yang  digunakan  antara  pemilik tanah  dan  juga  penggarap  dengan pembagiannya yaitu dibagi 1/3 dengan arti bahwa  1/3  untuk  pemilik  tanah  2/3  untuk penggarap.  Sebagai  contoh:  apabila  hasil panen  total  yang  didapat  yaitu  90  kg, maka  pembagian  hasil  yang  dapat  dibagi yaitu 60 kg untuk pemilik tanah dan 30 kg untuk  penggarap;  (3)  “Merapat”  adalah istilah  yang  digunakan  dalam  perjanjian bagi  hasil  dengan  pembagiannya  yaitu  ¼ dengan  kata  lain  hasil  total  dibagi  4 (empat) semisal mendapat hasil total 4 kg
maka  1  kg  untuk  penggarap  dan  3  kg untuk  pemilik  tanah;  (4)  “Majeg”  yaitu pemilik tanah menawarkan hasil tanahnya yang  belum  dipanen  kepada  penggarap atau  orang  lain  dengan  persetujuan  yang disepakati  antara  kedua  belah  pihak. Pemilik  tanah  hanya  menerima  hasil bersih    sesuai  dengan  kesepakan  yang dibuat.
Berdasarkan hasi wawancara dengan  bapak  kepala  Desa  Umejero Gede  Adis  S.S  terkait  dengan  bentuk perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian diperoleh  hasil  bahwa  kenyataan  di masyarakat  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu,  Kabupaten Buleleng sebagian besar masyarakat tidak melakukan perjanjian  pengusahaan  tanah  dengan bagi  hasil  di  hadapan  kepala  desa melainkan masyarakat lebih banyak melakukan  perjanjian  bagi  hasil  dengan secara kekeluargaan antara masing masing pihak secara lisan tanpa di ketahui oleh aparat desa terkait.
Sedangkan didalam Undang- Undang  No.2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  yaitu  pada  pasal  3 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  Semua perjanjian  bagi-hasil  harus  dibuat  oleh pemilik  dan  penggarap  sendiri  secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah  yang  setingkat  dengan  itu  tempat letaknya tanah yang bersangkutan- selanjutnya  dalam  Undang-Undang  ini disebut
"Kepala Desa" dengan dipersaksikan  oleh  dua  orang,  masing- masing  dari  fihak  pemilik  dan  penggarap. Sedangkan  di  dalam  pasal  3  ayat  (2) menyatakan  bahwa  Perjanjian  bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala
Kecamatan yang bersangkutan  atau  penjabat  lain  yang setingkat  dengan  itu    selanjutnya  dalam Undang-Undang ini disebut "Camat".
Undang-Undang  No.  2 Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  terkait perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  di Desa  Umejero,  Kecamatan  Busungbiu, Kabupaten  Buleleng  belum  sepenuhnya berjalan  efektif  hal  tersebut  terlihat  jelas pada  bentuk  perjanjian,  jangka  waktu perjanjian,  besaran  imbangan,  dan  hak kewajiban para pihak.
Dari  hasil  penelitian  di  desa Umejero  terkait  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang  No.  2  Tahun  1960 terhadap  perjanjian  bagi  hasil  tanah pertanian  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng didapatkan  hasil  bahwa  Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil  belum  sepenuhnya  berjalan  efektif karena  masyarakat  masih  berpedoman pada kebiasaan yang sudah dilakukkanya secara  turun  temurun.  Salah  satunya dalam hal bentuk perjanjian yang seharusnya  melakukan  perjanjian  secara tertulis di hadapan kepala desa dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi dari masing- masing  pihak,  namun  masyarakat  lebih memilih  melakukan  perjanjian    secara lisan dengan mengutamakan kepercayaan antara  para  pihak.  Salah  satu  faktornya berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak  penggarap  yaitu  bapak  Nyoman Yoga alasan kenapa melakukan perjanjian secara  lisan  karena  pihak  pemilik  tanah tidak  mau  membuat  perjanjian  secara tertulis karena enggan dan lebih mengutamakan  rasa  kekeluargaan,  pihak penggarap hanya dapat menerimanya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian  di  dapat  di  ambil  kesimpulan sebagai berikut:
(1)  Sistem  Pelaksanaan  perjanjian  Bagi Hasil  Pertanian  di  Desa  Umejero, Kecamatan  Busungbiu,  Kabupaten Buleleng yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengunakan istilah “Nelon”, “Nandu”, “Majeg”, “Merapat”, “Ngelima-lima” walaupun istilah ngelima-lima  tersebut  masih  sangat jarang di gunakan. Semua istilah yang digunakan  didalam  perjanjian  bagi hasil di desa Umejero sebagian besar masih  dilakukan  secara  lisan  dan secara  kekeluargaan,  hak  tersebut menunjukkan ketidak sesuaian dengan  apa  yang  di  atur  didalam
Undang-Undang  No.2  Tahun  1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. (2)  Efektivitas pelaksanaan Undang- Undang  No.2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian Bagi Hasil di desa Umejero terlaksana  kurang  efektif  hal  tersebut karena  tidak  terlaksananya  perjanjian bagi hasil seperti yang di atur didalam Undang-Undang  hal  tersebut  jelas terlihat  dalam  Pasal  3  mengenai bentuk  perjanjian,  Pasal  4  mengenai jangka  waktu  perjanjian,  pasal  7 mengenai pembagian hasil tanah, hal tersebut    tidak  menunjukkan  ketidak sesuaian  apa  yang  di  atur  dalam Undang-Undang  No.2  Tahun  1960
Tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan apa  yang  di  implementasikan  di masyarakat.
(3)  Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang  No.2  Tahun  1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero,  faktor  yang  mempengaruhi berdasarkan    teori  Lawrence  M.
Friedman  terdapat  3  sistem  hukum untuk menujukkan kefektifivitasan suatu  Undang-Undang  yaitu:  Struktur Hukum  ( Legal  Structure ),  Substansi Hukum  ( Legal  Subtance ),  Budaya Hukum ( Legal Culture ). Faktor lainnya berdasarkan  data  hasil  penelitian  di desa  Umejero  adalah  rendahnya tingkat  pendidikan  di  desa  Umejero dimana  sebagian  besar  masyarakat hanya tamatan sekolah dasar (SD). Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Desa  Umejero,  Kecamatan Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  terhadap  tanah pertanian  dapat  penulis  uraikan  saran- saran sebagai berikut:
(1)  Dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Bagi Hasil sebaiknya para pihak lebih bijak dalam membuat suatu perjanjian agar hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah pihak  saling  terpenuhi  dan  tidak  ada yang merasa dirugikan.
(2)  Bagi  Para  Pihak  yang  Melaksanakan Perjanjian  Bagi  Hasil:  sebaiknya melaksanakan  perjanjian  bagi  hasil menurut  ketentuan  UU  No.2  Tahun 1960 karena lebih memberikan perlindungan  hukum  dan  kepastian hukumnya  baik  bagi  penggarap  juga
pemilik  tanah  agar  nantinya  kedua pihak  tidak  merasa  dirugikan  atau  di untungkan sepihak.
(3)  Kepala desa Umejero atau dinas yang terkait dengan itu sebaiknya melakukan  sosialisasi  terkait  dengan Undang-Undang  No.2  Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  agar masyarakat  tahu  keberadaan  dari Undang-Undang tersebut dan pentingnya melakukan perjanjian bagi hasil  agar  para  pihak  tidak  ada  yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad    Ali,  2009, Menguak    Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori
Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk    Interpretasi    Undang- Undang  (Legisprudence ), Penerbit Kencana., Jakarta.
Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum Perdata Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang  Sunggono,  2003, Metodologi Penelitian Hukum , PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Boedi  Harsono,  1997, Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Udang  pokok  Agraria,  isi dan Pelaksanaan , jambatan,
Jakarta.
Dewi  wulandari,  2010, hukum  adat indonesia suatu pengantar , cetakan  pertama  rafika  aditama,
Bandung
Handri  Raharjo,2009, Hukum  Perjanjian di  Indonesia ,  Pustaka  Yustitia, Yogyakarta.
Herlien  Budiono,2011, Ajaran  Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II),
2006, Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Komariah, 2010, Hukum Perdata ,
Penerbit UPT UMM, Malang.
Muhammad  Yamin,  2013, Beberapa Dimensi  Filosofis  Hukum  Agraria , Pustaka Bangsa, Medan.
Urip  Santoso,  2012 ,    Hukum  Agraria Kajian  Komprehensif ,  Kencana,
Jakarta..
Prof. DR.A.P Parlindungan, 1991, Landreform  di  Indonesia,  Strategi dan  Sasarannya ,  Mandar  Maju,
Bandung.
R.  Setiawan,  1999, pokok-pokok  hukum perikatan, cetakan keenam Putra A
Bardin, Bandung.
Soerjono    Soekanto.    2007. Faktor- Faktor    yang    Mempengaruhi Penegakan  Hukum . Penerbit  PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suharsimi  Arikunto,  2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta. Wirjono  Rodjodikoro  ,2000, Asas-Asas Hukum  Perjanjian ,  Mazdar  Madju, Bandung.
Rizka Nurmandany, 2016, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian  Antara  Pemilik  Tanah
Dan  Penggarap ,  Jurnal  Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Achmad  Ali,  2010. Menguak  Teori Hukum  Dan  Teori  Peradilan . Jakarta. Kencana . Vol 1
Mochamad  Ilham  Nurzaman  Sujana, 2014, Tinjauan  Yuridis  Terhadap
Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian  Ubi  Di  Desa  Cilembu Kabupaten  Sumedang  Provinsi Jawa Barat Di Hubungkan Dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Juncto  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil , Skripsi Hukum, Universitas Islam
Bandung.
Riski  Olivia  Citra  Dewi,  2011, Aspek
Keadilan  Dalam  Perjanjian  Bagi
Hasil  Tanah  Pertanian  Di  Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponogoro ,skripsi Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Julia Sari, 2016, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah
Pertanian  Di  Desa  Ujung  Teran Kecamatan  Salapian  Kabupaten Langkat ,  Tesis    Fakultas  Hukum Universitas Sumatera utara.

## INTERNET :
Pratamaiin.  2012 .”  Efektivitas  Hukum “  Http://Pratamaiin.Blogspot.Com
.  Diakses  Tanggal  31  Desember 2019. Pukul 20.41
http://repository.uin- suska.ac.id/7055/4/BAB%20III.p df diakses13-01-2020 pukul 13.00.
http://www.umejero-buleleng.desa.id/ diakses13-01-2020 pukul 13.00.
UNDANG-UNDANG :
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Lembaran Negara No. 3, Tambahan  Lembaran  Negara No. 4958 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil. Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 1934.