## ANALISIS  ATAS  TEMUAN  BERULANG  BANTUAN  KEUANGAN PARTAI  POLITIK  DI  KABUPATEN  TEMANGGUNG

## Endah Aprimulki
Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta e-mail: endah.aprimulki@mail.ugm.ac.id

## Abdul Halim
Prodi Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta e-mail: abhalim58@yahoo.com

## Abstract
This research aims to provide an overview of the accountability process for the financial assistance from political party (banparpol) in Temanggung, analyzing the cause of repeated findings in the report of Banparpol  in the respective district, also identifying the efforts made by the recipients in respond to the repeated findings.
This research employs qualitative approach and case study as the research design, with  two political parties, A and B, as the object of the research. The data was collected by documentation and interview.  It involved the chairperson of the party, the treasurer, and parts of the party’s organization as participants.
The result shows that the reporting process of financial assistance in both parties, A and B, was conducted by forming a committee for every activity related to the funding of Banparpol. Each committee reported all of the activities from implementation of the event, collecting evidence and documentation of the event, and made event summary. After this report is completed, the treasurer will verify and compile everything which will then become Banparpol’s report.  The factor causing repeated finding on the respective policial parties’ report  were the human resources’ lack of understanding upon administrative process, the inconsistencies of political party’s regulation, budget disburstment which is processed in the end of the year, lack of motivation and the inability to obey the regulation. Furthermore, different judgement among the examiner  also becomes influencing factor. Another caus is cultural dimensions that appear in political party B, which are disobedience and subborness. Efforts made by political party A to avoid the repeated findings are choosing a regular place which has already had a well structured administration and conductiong revisions based on the recommendation of the Audit Board (BPK). The first strategy is also performed by political party B, in addition to recruiting LO to provide assistance in understanding political party’s accountability rules and consulting to Kesbangpol.
This research uses Stewardship theory and compliance theory in identifying factors contributing to the  repeated findings in Banparpol’s acountability report in Temanggung district.
Key words: Repeated finding, Stewardship theory, Compliance Theory, Political Party.

## JURNAL KAJIAN BISNIS
VOL. 29, NO. 1,  2021, 1 - 15

## PENDAHULUAN
Dalam  negara  demokrasi,  organisasi partai politik (parpol) memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Organisasi parpol meletakkan kader-kadernya  di  lembaga  legislatif maupun lembaga eksekutif. Kader tersebut berperan menyampaikan dan  mendesak- kan  kepentingan  masyarakat  yang  telah diserap,  dirumuskan,  dan  diagregasi sebelumnya  untuk  dipenuhi  melalui kebijakan  pemerintah (Supriyanto,  2011). Pelaksanaan  peran  ini  agar  terus  bisa bertahan, dana dengan jumlah besar tidak dapat  dihindarkan  untuk  mencukupi kebutuhan partai politik.
Berdasarkan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,  dana  parpol  berasal  dari  iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Bentuk sumbangan dapat diberikan berupa  uang,  barang,  dan/atau  jasa. Disamping itu, parpol juga menerima dana dari  pemerintah  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBN/D). Dana ini disebut dengan bantuan keuangan partai politik (banparpol). Banparpol tersebut diberikan kepada parpol yang  mendapatkan  perolehan  suara  sah saat  memperebutkan  bangku  di  Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPR/DPRD)  provinsi/ DPRD  kota/kabupaten  berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota.
Pemberian banparpol bertujuan untuk melindungi para parpol dari intervensi pihak- pihak  yang  memiliki  kepentingan  lain (Dewata,  dkk,  2015).  Jika  partai  politik memiliki  ketergantungan  kepada  para pemberi  sumbangan  baik  itu  dari perseorangan maupun badan usaha, maka para  penyumbang  tersebut  bisa  leluasa mengambil alih kepentingan publik menjadi
kepentingan pribadi. Selanjutnya, bantuan keuangan  juga  dimaksudkan  untuk meningkatkan  kemandirian  parpol  dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah. Jika parpol mampu mandiri dalam mengelola dananya, maka parpol dapat terselamatkan dari politik uang.
Dalam  rangka  penguatan  demokrasi dan  pengelolaan negara  yang lebih  baik, pengelolaan  keuangan  negara  harus diperhatikan. Sesuai dengan peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Oleh karena itu, setiap parpol diwajibkan melaporkan Laporan Pertanggung- jawaban  (LPJ)  atas  banparpol  yang bersumber  dari  APBN/D  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa (UU Nomor 2 Tahun 2011).
Dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK,  ditemukan  sejumlah  masalah terhadap LPJ atas penggunaan banparpol. Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Alkam (2018), menunjukkan bahwa adanya temuan  berulang  pada  LPJ  bantuan keuangan partai politik di Provinsi DIY. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal  partai  politik,  kelemahan  dalam pemeriksaan BPK, dan belum optimalnya peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).  Selain  itu,  penelitian  yang dilakukan oleh Juliestari (2018) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi keuangan partai di Kabupaten Gowa belum berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan dengan  penggunaan  banparpol  lebih banyak digunakan untuk operasional parpol dibandingkan  dengan  pendidikan  politik. Berdasarkan  PP  Nomor  83  Tahun  2012, banparpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60 persen

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
dan  operasional  sekretariat  parpol  40 persen.  Selain  itu,  pertanggungjawaban banparpol di Kabupaten Gowa juga sangat tertutup kepada publik.
Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi  dan  penelitian  terdahulu  terkait temuan berulang yang ditemukan oleh BPK, menunjukkan bahwa parpol yang menerima bantuan  keuangan  partai  politik  belum melaksanakan  pengelolaannya  sesuai dengan  ketetapan  yang  berlaku. Permasalahan  tersebut,  ternyata  juga terjadi  di  Kabupaten  Temanggung.  Pada Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK Republik  Indonesia  (RI)  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) Kabupaten Temanggung 2018 dan tahun-
tahun  sebelumnya,  terdapat  beberapa temuan  terkait  bantuan  keuangan  partai politik  dan  permasalahan  tersebut cenderung  berulang.  Tabel  1  berikut  ini menyajikan hal yang dimaksud.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK tahun  2016  sampai  dengan  2018  atas banparpol, permasalahan temuan berulang ini mengakibatkan penerima banparpol tidak diyakini realisasi penggunaannya, belanja tidak  sesuai  dengan  peruntukan,  dan mengakibatkan  potensi  penyalahgunaan bantuan  keuangan  oleh  partai  politik. Permasalahan ini perlu dipahami dengan cermat sebagai landasan perbaikan untuk kedepannya.  Hal-hal  yang  menyebabkan terjadinya temuan berulang tersebut perlu dianalisis,  guna  mencegah  temuan  yang
Tabel 1 Temuan pemeriksaan BPK RI atas Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Temanggung Tahun Temuan 2018 Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan oleh masing-masing parpol tidak lengkap dan sah sebesar Rp197.071.400,00 dengan rincian: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sah sebesar Rp 186.806.400,00 dan tidak didukung bukti sebesar Rp 10.265.000,00. 2017 Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik belum memadai Pertanggungjawaban atas banparpol oleh masing-masing parpol tidak tertib sebesar Rp81.130.741,00 dengan rincian, SPJ tidak lengkap sebesar Rp70.011.141,00; SPJ tidak sah sebesar Rp7.379.600,00; SPJ tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.600.000,00; dan tidak ada SPJ sebesar Rp1.140.000,00.
Proporsi penggunaan banparpol yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar minimal 60% untuk kegiatan  pendidikan politik oleh empat parpol.
Tahun Temuan 2017 Penyajian LPJ banparpol oleh tujuh DPC/DPD parpol tidak mengacu pada format laporan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2017. 2016 Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik tidak tertib Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh masing- masing parpol tidak tertib sebesar Rp172.788.822,00 dengan rincian, SPJ tidak lengkap Rp21.674.000,00, SPJ tidak sah Rp49.950.575, dan SPJ tidak sesuai kriteria Rp101.164.247.
Penyajian LPJ banparpol oleh Sembilan DPC/DPD tidak mengacu format laporan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.
Sumber: LHP LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018

## ENDAH APRIMULKI & ABDUL HALIM
sama muncul kembali dan temuan-temuan yang ada tidak menjadi temuan berulang.

## LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

## Teori  Penatalayanan
Teori  penatalayanan  didefinisikan sebagai situasi dimana para manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan bertindak sebagai pelayan ( steward ) yang motifnya sejalan dengan tujuan organisasi (Davis et al., 1997). Steward meluruskan tujuan  sesuai  dengan  tujuan  organisasi untuk  memaksimalkan  dan  melindungi kekayaan  organisasi  dengan  kinerja perusahaan.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, teori ini menggambarkan adanya hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan pemilik  dengan  kesuksesan  organisasi (Raharjo, 2007).
Pada  dasarnya,  teori  penatalayanan dapat  diterapkan  pada  organisasi- organisasi sektor publik yang menggunakan dana masyarakat. Slyke (2006) menyatakan bahwa teori ini merupakan model yang tepat dalam  organisasi  sektor  publik  seperti pemerintah berdasarkan bentuk organisasinya, misinya yang berfokus pada pengurangan kemiskinan  dan  stabilitas  masyarakat, termasuk  struktur  organisasinya  serta sumber  daya  yang  bergantung  pada pendanaan. Organisasi partai politik juga relevan untuk menerapkan teori ini.
Partai politik merupakan salah satu jenis dari  organisasi  sektor  publik.  Sumber keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota dan sumber keuangan yang sah menurut hukum, selain itu juga bersumber dari  bantuan  keuangan.  Di  Indonesia bantuan keuangan bersumber dari APBN/D. APBN/D merupakan anggaran penerimaan dan belanja negara maupun daerah yang dananya bersumber  dari rakyat.  Bantuan keuangan  ini  tidak  secara  langsung
diberikan oleh rakyat kepada partai politik, melainkan  melalui  perantara  yang mengelola uang rakyat yaitu pemerintah.
Penelitian  ini  menggunakan  teori penatalayanan sebagai teori utama dengan mengasumsikan  rakyat  sebagai principal karena sumber keuangan partai politik salah satunya  ialah  APBN/D.  Partai  politik menjalankan peran sebagai steward untuk memperjuangkan  kepentingan  rakyat melalui  campur  tangan  parpol  pada penyusunan kebijakan pemerintah.
Teori penatalayananmerupakan bagian dari  teori  keagenan  ( agency theory ). Namun, Davis et al. (1997) mengungkapkan bahwa  kedua  teori  tersebut  berbeda berdasarkan  faktor  psikologis  dan situasional. Tabel 2 menyajikan perbedaan teori penatalayanan dan teori keagenan

## Teori  Kepatuhan
Teori kepatuhan  didefinisikan sebagai perilaku seseorang atau badan organisasi ( actors ) yangsesuai dengan aturan eksplisit dari  adanya  perjanjian  (Mitchell,1996). Kepatuhan  merupakan  efek  yang mengharuskan ac tors menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  aturan  yang diberlakukan. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan yaitu normatif dan instrumental (Tyler  (1990)  dalam  Soleh  (2003)). Perspektif normatif mengasumsikan actors mengikuti suatu peraturan berdasarkan nilai moral  dan  mengabaikan  kepentingan pribadi. Sementara itu, perspektif instrumen- tal  mengasumsikan actors didorong  oleh kepentingan pribadi dalam mengikuti suatu peraturan.
Berdasarkan perspektif normatif, sudah seharusnya  parpol  dalam  mempertang- gungjawabkan  banparpol  mengikuti peraturan  yang  berlaku.  Tuntutan  akan kepatuhan terhadap pertanggungjawaban telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, PP  Nomor  1  Tahun  2018,  Permendagri

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor 36 Tahun 2018, dan Perbup Nomor 87 Tahun 2017.
Teori  kepatuhan  menjadi  teori pendukung  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini disebabkan oleh teori ini dapat mendorong parpol  untuk  mematuhi  peraturan  yang berlaku. Mengingat krusialnya parpol harus mengikuti peraturan, dikarenakan salah satu sumber  keuangan  parpol  berasal  dari APBN/D.  Teori  penatalayanan  dan kepatuhan ini digunakan untuk menganalisis atau  mengidentifikasi  penyebab  temuan berulang  banparpol  pada  Kabupaten Temanggung.

## Bantuan Keuangan Partai Politik
Partai  politik  menerima  bantuan keuangan  sesuai  dengan  ketentuan berlaku. Berdasarkan dengan PP Nomor 1 Tahun  2018,  ketentuan  penerimaan banparpol dijelaskan pada definisi bantuan keuangan. Definisi tersebut berbunyi:
“Bantuan  keuangan  adalah  bantuan keuangan  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan  kursi  di  DPR,  DPRD provinsi,  DPRD  kabupaten/kota  yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan  suara,  dengan  prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.”
Pemberian banparpol bertujuan untuk membantu kemudahan operasional parpol yang  memperoleh  kursi  di  Lembaga Perwakilan  Rakyat  guna  memperkokoh integritas negara Kesatuan Republik Indo- nesia (PP Nomor 29 Tahun 2005).
Penggunaan  banparpol  diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota  partai  politik  dan  masyarakat. Pendidikan  politik  adalah  proses pembelajaran  dan  pemahaman  tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap
Tabel 2 Perbedaan teori penatalayanan dan teori keagenan Aspek Perbedaan Teori Penatalayanan Teori Keagenan Faktor Psikologis Motivasi Bersifat intrinsik, memenuhi kebutuhan tingkat tinggi (pertumbuhan, pencapaian, dan aktualisasi diri) Bersifat ekstrinsik, memenuhi kebutuhan tingkat bawah (fisik, keamanan, dan ekonomi) Identifikasi Mengidentifikasi diri sebagai organisasi dengan komitmen tingkat tinggi Mengidentifikasi diri terpisah dari organisasi dengan komitmen tingkat rendah Penggunaan Kekuasaan Personal (berdasar pada kekuatan keahlian pribadi dan referensi) Institusional (berdasar pada struktur hierarkis, legitimasi, koersif, dan hasil) Faktor Situasional Manajemen Berorientasi pada keterlibatan, kepercayaan, jangka panjang, dan berupaya pada peningkatan kinerja Berorientasi pada mekanisme kendali, jangka pendek, dan berupaya pada pengendalian biaya Budaya Kolektivisme, rentang kekuasaan rendah Individualisme, rentang kekuasaan tinggi Sumber: Davis et al. (1997) ENDAH APRIMULKI & ABDUL HALIM
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa: (1) seminar, (2) workshop , (3) lokakarya,  (4)  sarasehan,  (5)  dialog interaktif, dan (6) kegiatan pertemuan parpol lainnya  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas parpol.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  guna meningkatkan  kesadaran  hak  dan kewajiban  masyarakat,  meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, dan meningkatkan kemandirian, membangun karakter,  dan  kedewasaan  bangsa  untuk memelihara  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
Bantuan  keuangan  selain  digunakan untuk  kegiatan  pendidikan  politik,  juga digunakan  untuk  operasional  sekretariat parpol.  Kegiatan  operasional  sekretariat parpol  bersangkutan  dengan:  (1) administrasi  umum,  (2)  pemeliharaan peralatan kantor, (3) pemeliharaan arsip dan data, dan (4) berlangganan daya dan jasa.
Sebagai penerima  bantuan keuangan yang  berasal  dari  APBN/D,  parpol bertanggungjawab  secara  formal  dan materiil  atas  penggunaan  bantuan keuangan  yang  diterima.  Parpol diperintahkan untuk membuat pembukuan dan  memelihara  bukti  penerimaan  dan pengeluaran  atas  banparpol.  Dengan pembukuan  dan  bukti  tersebut,  parpol diwajibkan  untuk  menyusun  Laporan Pertanggungjawaban  penerimaan  dan pengeluaran keuangan yang berasal dari bantuan APBN/D dengan pembukuan dan bukti  yang  telah  dibuat.  LPJ  banparpol merupakan  bentuk  akuntabilitas  untuk menandakan bahwa parpol menggunakan banparpol sesuai dengan peraturan yang berlaku  dan  tidak  digunakan  secara semena-mena.

## Temuan  Berulang
Temuan berulang didefinisikan sebagai temuan yang hasil tindak lanjutnya belum
sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan  secara  substansial  temuan  yang diidentifikasi  serupa  dengan  hasil  audit sebelumnya  (Cahill,  2012).  Temuan berulang yang dimaksud pada penelitian ini ialah  temuan  yang  sama  selalu  muncul setiap tahunnya. Kemampuan partai politik dalam mempertanggungjawabkan banparpol dapat  dilihat  dari  berulang  atau  tidaknya temuan  yang  dihasilkan  oleh  BPK  pada saat melakukan audit.

## METODE  PENELITIAN
Pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian  studi  kasus  digunakan  untuk menjawab tiga tujuan penelitian, yaitu (a) memperoleh gambaran proses pertanggung- jawaban  banparpol  pada  Kabupaten Temanggung, (b) menganalisis penyebab terjadinya  temuan  berulang  pemeriksaan LPJ banparpol di Kabupaten temanggung, dan (c) mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah  dilakukan  oleh  penerima  bantuan keuangan partai politik terhadap terjadinya temuan  berulang  pada  pemeriksaan  LPJ banparpol di Kabupaten Temanggung.
Data  sekunder  berupa  dokumen pertanggungjawaban banparpol diperoleh melalui  teknik  dokumentasi.  Sedangkan data  primer  berupa  hasil  wawancara diperoleh melalui teknik wawancara. Peneliti melakukan  wawancara  semistruktur kepada lima partisipan yang terdiri dari tiga orang DPD parpol A Kabupaten Temanggung dan dua orang DPD parpol B Kabupaten Temanggung.  Partisipan  yang  terlibat dalam  wawancara  terdiri  dari  ketua, bendahara, dan bagian organisasi.
Analisis  data  wawancara  dilakukan dengan langkah-langkah  yang dijabarkan oleh Creswell (2016) sebagai berikut:
1. Mengolah dan mempersiapkan data
Langkah  ini  melibatkan  transkripsi wawancara, memindaimateri, mengetik data  lapangan,  dan  memilah  atau

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
menyusun  data  ke  dalam  jenis-jenis yang  berbeda  berdasarkan  sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data Pada  tahap  ini,  peneliti  membangun pemahaman umum berdasarkan data yang  diperoleh  dan  makna  data  yang telah direfleksikan secara keseluruhan.
3. Membuat coding semua data Setelah  membaca  keseluruhan  data, peneliti akan membentuk coding dengan cara menyegmentasi kalimat, paragraf, atau  gambar  ke  dalam  kategori  dan melabeli kategori dengan istilah khusus ( in vivo ).
4. Mendeskripsikan setting ,  partisipan, kategori, dan tema yang akan dianalisis
Dalam langkah ini peneliti mengelompokkan  kumpulan coding untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan
Langkah ini peneliti melibatkan kronologi peristiwa,  tema,  atau  keterkaitan antartema  untuk  mampu  menyajikan informasi deskriptif mengenai partisipan penelitian  dengan  pendekatan  visual, gambar, maupun tabel.
6. Membuat interpretasi atau makna tema/ deskripsi
Peneliti  menyajikan  hasil  interpretasi dengan  membandingkan  antara  hasil penelitian  dengan  informasi  yang berasal  literatur  atau  teori  yang  di analisis.
Peneliti  melakukan  uji  validitas  data dengan menggunakan teknik triangulasi dan member checking .  Triangulasi  dilakukan dengan  cara  membandingkan  data  yang beragam  baik  dari  hasil  wawancara maupun  hasil  analisis  dokumen,  guna memperoleh  validitas  data  yang
meyakinkan dari sudut pandang berbagai pihak. Member checking dilakukan dengan cara  mengecek  kembali  keakuratan  data yang  diolah  kepada  partisipan  dengan membawa  kembali  laporan  akhir  atau deskripsi atau tema spesifik (Creswell, 2016).
Pengujian  reliabilitas  data  juga dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik yang disampaikan oleh Gibbs (2007) dalam Creswell  (2016),  yaitu  mengecek  hasil transkripsi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan yang jelas selama proses, dan memastikan tidak ada definisi dan makna yang  mengambang  tentang  kode-kode selama proses coding data. Hal ini dilakukan dengan terus membandingkan data tentang kode dengan menulis memo tentang kode dan definisinya ( codebook kualitatif) .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses  Pertanggungjawaban  Bantuan Keuangan  Partai  Politik  Pada  Partai Politik A
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  partai, parpol A membentuk panitia kecil sebagai penanggungjawab  kegiatan.  Panitia tersebut  bertugas  untuk  melaksanakan kegiatan  sampai  dengan  pertanggung- jawaban  belanja  atas  penggunaan banparpol.  Kepanitiaan  dibentuk  setiap pelaksanaan  kegiatan  parpol  A  yang berhubungan  dengan  sumber  keuangan banparpol.  Sesuai  dengan  Perbup Temanggung Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran dalam APBD dan Tertib  Administrasi  dalam  Pengajuan, Penyaluran,  dan  Laporan  Pertanggung- jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai  Politik,  bentuk  kegiatan  banparpol yang  dimaksud  ialah  pendidikan  politik seperti sarahsehan, workshop, lokakarya, dialog interaktif, dan  kegiatan pertemuan parpol  lainnya  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi parpol.
Pada saat pelaksanaan kegiatan telah selesai  dilaksanakan,  panitia  akan mengumpulkan  kelengkapan  dokumen pertanggungjawaban  belanja  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan. Setelah  itu,  kumpulan  kelengkapan dokumen tersebut akan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya. Adapun kelengkapan dokumen  yang  harus  dipenuhi  saat pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  politik ialah undangan, daftar hadir peserta, daftar terima  uang  saku  atau  transportasi,  foto dokumentasi, kuitansi pembelian atk, dan lain-lain.  Setelah  laporan  pertanggung- jawaban belanja selesai dibuat, panitia akan menyerahkan  laporan  tersebut  kepada bendahara  parpol.  Oleh  bendahara, pertanggungjawaban  tersebut  dilakukan pegecekan  atas  kelengkapan  dan kebenaran  dokumen. Apabila  bendahara merasa  ada  kelengkapan  dokumen  yang belum sesuai, bendahara meminta kembali panitia  untuk  melengkapi  dokumen. Dokumen  yang  telah  lengkap,  kemudian akan  diarsip  oleh bendahara.  Pada  akhir tahun anggaran bendahara mengumpulkan seluruh  pertanggungjawaban  belanja banparpol  untuk  dikompilasikan  sebagai LPJ  banparpol.  LPJ  banparpol  tersebut kemudian diserahkan kepada Kesbangpol. Setelah itu, Kesbangpol menyerahkan ke BPK untuk diperiksa.
Proses Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan  Partai  Politik  Pada  Partai Politik  B
Dalam  proses  pertanggungjawaban kegiatan  partai,  parpol  B  membentuk kepanitiaan setiap kegiatan. Panitia tersebut merupakan  pengurus  partai  yang  sesuai dengan regionalnya. Fungsi dari kepanitiaan ini ialah untuk mengelola kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan atas penggunaan banparpol. Setelah pelaksanaan  kegiatan  selesai,  panitia mengumpulkan  seluruh  bukti-bukti  yang
terkait dalam pelaksanaan kegiatan untuk nantinya dibuatkan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban  banparpol.  Bukti tersebut  dilampirkan  dalam  laporan  per kegiatan  sebagai  bukti  autentik.  Adapun jenis bukti yang dilaporkan seperti kuitansi sewa  tempat,  sound  system,  honor narasumber,  konsumsi,  uang  saku transportasi, dan lain sebagainya.
Laporan kegiatan yang telah dibuat oleh panitia akan diberikan kepada bendahara. Pada  saat  laporan  tersebut  diberikan, bendahara juga memverifikasi kelengkapan bukti  kegiatan.  Proses  verifikasi  tersebut dilakukan tidak sampai kepada sisi materi, karena  sebelum  kegiatan  berlangsung bendahara  dan panitia  sudah  melakukan rapat  atas  belanja  yang  nantinya  akan dilakukan  oleh  panitia  kegiatan.  Setelah laporan  kegiatan  dikumpulkan  dan diverifikasi,  bendahara  mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk dikompilasi. Laporan-laporan  kegiatan  yang  telah dikompilasi akan dibuatkan LPJ banparpol oleh bendahara beserta timnya.

## Penyebab  Temuan  Berulang  Bantuan Keuangan  Partai  Politik  Pada  Partai Politik A
Secara  umum,  terdapat  beberapa penyebab temuan berulang banparpol yaitu adanya  keterbatasan  sumber  daya manusia,  ketidakkonsistenan  peraturan, terlambatnya  pencairan  anggaran,  dan perbedaan judgment dari pemeriksa. Aspek penting  dari  teori  penatalayanan  yang muncul  dari  penyebab  temuan  berulang banparpol  ialah  motivasi.  Disamping  itu aspek normatif pada teori kepatuhan juga muncul sebagai penyebab temuan berulang banparpol.
a. Keterbatasan sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  yang  belum memadai  menjadi  salah  satu  faktor penyebab berulangnya temuan banparpol.

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Sumber  daya  manusia  yang  belum memadai  ditandai  dengan  kurangnya pemahaman  atas  pengadministrasian pertanggungjawaban  banparpol. Kepanitiaan dibentuk setiap pelaksanaan kegiatan  parpol  A  yang  berhubungan dengan  sumber  keuangan  banparpol. Tidak  semua  panitia  yang  direkrut memiliki  kemampuan  yang  memadai dalam hal pengadministrasian.
b. Ketidakkonsistenan peraturan
Kendala  selanjutnya yang  menyebab- kan  temuan  berulang  banparpol  di parpol  A  terjadi  ialah  peraturan  yang berubah-ubah.  Hal  ini  membuat pelaksana  pertanggungjawaban banparpol kebingungan.
c. Terlambatnya pencairan anggaran
Pencairan  anggaran  yang  terlambat merupakan  salah  satu  penyebab temuan berulang terjadi. Berdasarkan LHP  BPK  pencairan  bantuan  sering dilakukan  dilakukan  pada  akhir  tahun yaitu bulan September hingga Oktober. Pencairan yang diakhir tahun membuat parpol  harus  berutang  kepada  pihak ketiga untuk melaksakan roda kegiatan parpol.  Utang  tersebut  akan dikembalikan saat anggaran banparpol telah cair.
d. Perbedaan judgment dari pemeriksa
Beberapa hal yang terkait pemeriksaan oleh pemeriksa juga merupakan faktor penyebab terjadinya temuan berulang. Pertama,  perbedaan  judgment  antar pemeriksa yang sering terjadi di setiap pemeriksaan. Pemeriksa yang berbeda akan  mengungkapkan  temuan  yang berbeda  pula  walaupun  laporan  yang disampaikan sama oleh  setiap partai. Perbedaan  judgment  yang  dimaksud melibatkan penilaian kelengkapan dan kriteria dalam pelaporan pertanggung- jawaban banparpol. Selain perbedaan
judgment dari pemeriksa, parpol merasa tidak adanya kejelasan oleh pemeriksa terkait  teknis.  Ketika  parpol menanyakan  masalah  teknis  kepada pemeriksa, mereka selalu mengalihkan perhatian.  Selain  itu,  laporan  yang seharusnya  sudah  lengkap  namun masih menjadi temuan bagi pemeriksa. Pada saat partai memberikan seluruh dokumen  yang  diminta  kepada pemeriksa  namun  pemeriksa  masih menganggapnya sebagai temuan yang harus dilaporkan. Hal ini membingungkan parpol  akan  bahasa  hukum  dalam pelaporan  pertanggungjawaban banparpol.
e. Motivasi
Pada  teori  penatalayanan,  motivasi termasuk  pada  faktor  psikologis  yang mengacu  pada  sesuatu  yang  bersifat intrinsik  serta  pemenuhan  kebutuhan tingkat  tinggi  seperti  pertumbuhan, pencapaian, dan aktualisasi diri. Aspek motivasi  pada  hasil  penelitian  ini ditunjukkan  melalui  motivasi  dan dukungan  dari  atasan.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  atasan  melakukan tes untuk belajar memahami banparpol dan  belajar  berorganisasi  yang  benar kepada  panitia  kecil.  Sayangnya, memberikan tes belum bisa mencegah terjadinya  temuan  berulang  tersebut. Adapun  beberapa  pernyataan  yang menandakan  bahwa  aspek  motivasi oleh  parpol  A  ini  masih  belum  cukup memadai. Salah satunya ialah merasa ribet dengan  pengadministrasian SPJ banparpol.
f. Kepatuhan normatif
Parpol A pernah melakukan beberapa hal  yang  tidak  disengajai  menyalahi aturan  yang  menyebabkan  menjadi temuan.  Salah  satu  temuan  tersebut ialah perbaikan kendaraan, pada tahun
2016 perbaikan kendaraan tidak boleh dimasukkan kedalam laporan banparpol.

## Penyebab  Temuan  Berulang  Bantuan
Keuangan  Partai  Politik  Pada  Partai Politik B
Secara  umum,  terdapat  beberapa penyebab temuan berulang banparpol yaitu keterbatasan  sumber  daya  manusia, ketidakkonsistenan  pertaturan,  dan terlambatnya  pencairan  anggaran.  Aspek penting dari teori penatalayanan yang muncul dari proses analisis data kualitatif pada parpol B ini ialah motivasi, dan budaya. Selain itu, aspek  normatif  pada  teori  kepatuhan  juga muncul dalam hasil analisis ini.
a. Keterbatasan sumber daya manusia
Dalam  mempertanggungjawabkan banparpol, perlunya dukungan sumber daya  manusia  yang  memadai  agar dapat  melaksanakan  pertanggung- jawaban dengan efektif. Pada partai ini keterbatasan  sumber  daya  manusia masih  belum  memadai.  Hal  ini  dapat terlihat dari panitia yang kurang familiar terhadap  proses  pengadministrasian dikarenakan hal tersebut bukan back- ground mereka,  sehingga  mereka melakukan proses pertanggungjawaban banparpol tidak sesuai standar.
b. Ketidakkonsistenan peraturan Seringnya  peraturan  banparpol  yang berubah-ubah  membuat  pelaksana pertanggungjawaban banparpol merasa kesulitan.
c. Terlambatnya pencairan anggaran
Pencairan  anggaran  banparpol seharusnya  turun  pada  awal  tahun, ataupun setidaknya bulan April atau Mei. Pada  kenyataannya,  parpol  B  baru menerima  pencairan  banparpol  pada akhir tahun anggaran, yaitu sekitar bulan Agustus  sampai  dengan  November. Keterlambatan  pencairan  anggaran
banparpol  ini  berdampak  kepada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran. Kegiatan tidak dapat terlaksana tanpa adanya pencairan dana banparpol. Untuk itu, parpol B mencari jalan lain agar kegiatan dapat terlaksana dengan  cara  berutang.  Sehubungan dengan itu, dana yang digunakan untuk melaksanakan  kegiatan  menjadi terbatas. Selain berutang, keterlambatan pencairan  banparpol  juga  berdampak kepada  tidak  sesuainya  kegiatan dengan proposal. Salah satu contoh dari ketidaksesuaian proposal ialah volume kegiatan dan waktu pelaksanaan. Volume kegiatan  yang  banyak  sebagaimana yang  diharapkan  didalam  proposal, harus  kandas  karena  pencairan banparpol yang telat. Selain itu, waktu pelaksanaan  juga  harus  diundur mengikuti pencairan anggaran.
d. Motivasi
Motivasi mengacu pada sesuatu yang bersifat  intrinsik  serta  pemenuhan tingkat  tinggi.  Hasil  analisis  pada penelitian ini, menyatakan bahwa masih lemahnya aspek motivasi oleh parpol B. Hal ini terlihat dari pernyataan partisipan yang merasakan bahwa pertanggung- jawaban  banparpol  cukup  dengan modal  kepercayaan  saja,  ataupun dengan  laporan  tetapi  cukup  dengan kuitansi.  Selain  itu,  kurangnya  aspek motivasi  juga  terlihat  dari  tanggapan yang  merasa  repot  untuk  mengikuti peraturan.
e. Budaya
Aspek budaya terlihat dari pentingnya menjaga koordinasi atau kebersamaan yang baik dengan berbagai pihak agar menghindari berbagai konflik. Selain itu, rentang kekuasaan yang rendah terlihat dari  penciptaan  hubungan  yang  tidak kaku, serta diusahakan untuk melewati

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
batas-batas  formal  seperti  atasan- bawahan.  Kerjasama  dalam  hal membantu  penyelesaian  pekerjaan  di luar wewenangnya masih belum cukup untuk  menghindari  adanya  temuan berulang banparpol. Habit partai yang masih  menganut sak karapnya dewe (semaunya  sendiri)  dan  sulit  diatur dengan  peraturan  atau  standar memperlihatkan  bahwa  masih lemahnya aspek budaya  dalam partai ini.  Sikap  atasan  dengan  kader  yang berperilaku  seperti  ini  ialah  dengan menegur  bahwa  persepsi  mereka keliru.  Disamping  itu,  atasan  juga mengakui  kesalahan  mereka  karena kurang menyosialisasikan pelaksanaan pertanggungjawaban  dengan  baik. Atasan  lebih  memilih  mengalah  atas kader  yang  keliru  daripada  kader tersebut mutung.
f. Kepatuhan Normatif
Kepatuhan  merupakan  efek  yang mengharuskan  partai  menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Dengan budaya yang kadernya masih melakukan pelaksanaan pertanggungjawaban banparpol sesuai kemauannya  dan  sulit  diatur  dengan peraturan menandakan bahwa mereka belum  sepenuhnya  menjalankan kepatuhan yang harus dianut. Parpol B juga mengakui masih sering melakukan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah  ditetapkan  untuk  pertanggung- jawaban  banparpol.  Pengadaan  kursi merupakan  salah  satu  contoh ketidakpatuhan  dalam  pertanggung- jawaban banparpol yang menyebabkan terjadinya temuan. Belanja pengadaan kursi yang tidak  dimasukkan kedalam proposal  pengajuan  banparpol  tahun 2016  lalu  menjadi  temuan  dari  BPK, walaupun  pangadaan  tersebut merupakan kebutuhan untuk kegiatan yang berhubungan dengan banparpol.

## Upaya  Mengatasi  Temuan  Berulang
Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  Pada

## Partai Politik A
Upaya  yang  dilakukan  oleh  parpol  A untuk  mengatasi  temuan  berulang banparpol  yaitu,  meminimalisir  ketidak- lengkapan  administrasi  dengan  cara berlangganan  disuatu  tempat.  Memilih tempat  langganan  yang  telah  memiliki kelengkapan administrasi seperti kuitansi, cap, dan lain-lain, sehingga memudahkan dalam pengSPJan banparpol. Selain  itu, parpol  A  berusaha  selalu  melakukan perbaikan  atas  rekomendasi  dari  BPK. Perbaikan dilakukan dengan harapan tidak ada temuan-temuan yang muncul ditahun yang akan mendatang. Adapun perbaikan yang  dilakukan  ialah  tertib  dalam pengadministrasian.

## Upaya  Mengatasi  Temuan  Berulang
Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  Pada Partai Politik B
Parpol B juga melakukan pemilihan toko yang lengkap dalam hal pengadministrasian untuk  mengatasi  temuan  berulang banparpol.  Salah  satu  contoh  toko  yang lengkap  dalam  hal  pengadministrasian adalah toko yang mempunyai NPWP dan stempel.  Upaya  lain  yang  dilakukan  oleh parpol B ialah merekrut LO. LO merupakan orang  yang  bertanggungjawab  atas kepanitiaan kegiatan. Fungsi LO ialah untuk mengakomodir  kader-kader  yang  masih belum  memahami  aturan  pelaksanaan pertanggungjawaban  banparpol.  Selain merekrut  LO,  parpol  B  juga  menyikapi temuan  yang  telah  terjadi  dengan  ialah berkonsultasi  kepada  Kesbangpol  untuk mendapatkan pembinaan dan arahan untuk menghindari temuan berulang terjadi lagi. Parpol B  juga menyikapi  temuan dengan menyesuaikan  peruntukan  banparpol sesuai dengan peraturan.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

## Simpulan
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk memperoleh  gambaran  mengenai bagaimana  proses  pertanggungjawaban banparpol yang dilaksanakan oleh parpol A dan parpol B di Kabupaten Temanggung. Selain  itu,  peneliti  juga  bertujuan  untuk menganalisis  berbagai  faktor  yang menyebabkan terjadinya temuan berulang pada  pemeriksaan  LPJ  banparpol  di Kabupaten  Temanggung.  Tujuan  lainnya peneliti mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh parpol A dan B terhadap terjadinya  temuan  berulang  banparpol. Berdasarkan  pembahasan  diperoleh simpulan sebagai berikut:
a. Proses  pelaksanaan  pertanggung- jawaban banparpol diatur dalam Perbup Temanggung  Nomor  87  Tahun  2017 tentang Pedoman Penganggaran dalam APBD  dan  Tertib  Administrasi  dalam Pengajuan,  Penyaluran,  dan  Laporan Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Baik parpol A maupun parpol B membentuk panitia  setiap  kegiatan  yang  ber- hubungan  dengan  pendanaan banparpol.  Adapun  kegiatan  tersebut ialah  pendidikan  politik  seperti sarahsehan, workshop, lokakarya, dialog interaktif,  dan  kegiatan  pertemuan parpol lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi  parpol.  Setelah  membuat kepanitiaan,  masing-masing  partai melaksanakan  kegiatan  yang  telah dianggarkan dalam proposal kegiatan. Setelah  kegiatan  selesai,  panitia diwajibkan  untuk  mengumpulkan seluruh  bukti  dan  dokumen  untuk dibuatkan laporan per kegiatan. Setelah laporan  tersebut  selesai,  panitia menyerahkan  ke  bendahara  untuk
diverifikasi  dan  dikompilasi  dengan laporan kegiatan lainnya. Laporan yang telah terkumpul akan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) banparpol yang nantinya akan diserahkan kepada Kesbangpol. Kesbanpol akan
mengirimkan LPJ tersebut kepada BPK untuk di audit.
b. Beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya temuan berulang pertanggung- jawaban banparpol pada partai politik di Kabupaten  Temanggung  disajikan dalam tabel berikut.
Objek Penelitian Dimensi Penyebab Temuan Berulang Pertanggungjawaban Banparpol Partai politik A dan B Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pemahaman pengadministrasian yang lemah Ketidakkonsisten an peraturan Setiap tahun peraturan LPJ banparpol berubah-ubah Terlambatnya pencairan anggaran 1.  Pencairan diakhir tahun 2.  Partai berhutang terlebih dahulu agar kegiatan tetap berjalan Motivasi Repot untuk mengikuti peraturan Kepatuhan Normatif Tidak mematuhi peraturan yang diberlakukan Selain itu, perbedaan judgment dari pemeriksa menjadi  penyebab temuan berulang  pada  pertanggungjawaban banparpol  parpol  A.  Pemeriksa  yang berbeda akan mengungkapkan temuan yang  berbeda  pula  walaupun  laporan yang  disampaikan  sama  oleh  setiap partai. Disamping itu, terdapat dimensi budaya  yang  muncul  pada  parpol  B. Partai tersebut menganut budaya yang semaunya  sendiri  dan  sulit  diatur, sehingga  hal  ini  menjadi  penyebab temuan pertanggungjawaban banparpol selalu berulang.
c. Upaya yang telah dilakukan oleh parpol A  untuk  mengatasi  temuan  berulang ialah memilih tempat berlangganan yang telah  memiliki  administrasian  yang

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
lengkap dan melakukan perbaikan atas rekomendasi  BPK.  Parpol  B  juga melakukan  pemilihan  tempat  ber- langganan  yang  memiliki  peng- administrasian lengkap untuk mengatasi temuan berulang banparpol. Disamping itu, parpol B melakukan perekrutan LO untuk  membantu  memahami  aturan pertanggungjawaban  banparpol,  dan berkonsultasi kepada Kesbangpol.

## Keterbatasan
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Keterbatasan tersebut antara lain:
a. Peneliti  hanya  melakukan  analisis dengan menggunakan hasil wawancara dan  dokumen  saja.  Peneliti  tidak menggunakan  pendekatan  observasi untuk memperoleh gambaran yang real tentang  proses  pertanggungjawaban banparpol  di  parpol  A  dan  parpol  B Kabupaten Temanggung.
b. Peneliti  belum  melakukan  konfirmasi terkait kendala yang muncul dari pihak eksternal  atas  terjadinya  temuan berulang  di  parpol  A  dan  parpol  B Kabupaten Temanggung.

## Implikasi
Implikasi  praktis  penelitian  ini  ialah memberikan gambaran proses mengenai pertanggungjawaban banparpol pada parpol A dan  parpol B  Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga menggambarkan kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pertanggungjawaban banparpol. Implikasi teoritis  penelitian  ini  ialah  menambah wawasan  tentang  pertanggungjawaban banparpol  di  Indonesia.  Wawasan  ini menambah  khazanah  keilmuan  atas penelitian  sebelumnya  terkait  banparpol. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya temuan berulang dalam
pertanggungjawaban banparpol di parpol A dan  parpol  B  Kabupaten  Temanggung adalah sebagai berikut.
a. Bagi partai politik
1) Melakukan  sosialisasi  internal kepada anggota partai politik terkait mekanisme  pertanggungjawaban banparpol.
2) Memanfaatkan entry meeting untuk mempersiapkan dan menyediakan laporan  beserta  dokumen  yang diinginkan oleh BPK, dan exit meet- ing untuk  mengklarifikasi  atau mengonfirmasi  laporan  yang menjadi temuan BPK.
b. Bagi Kesbangpol
1) Kesbangpol  menyosialisasikan Buku  Pedoman  Pembuatan  LPJ banparpol.
2) Kesbangpol  berkoordinasi  dengan BPK terkait perbedaan temuan antar partai atas hal yang sama.
3) Kesbangpol  berkoordinasi  dengan BKAD terkait percepatan pencairan anggaran.
c. Bagi BPK
BPK membuat pedoman audit sebagai standarisasi  saat  melaksanakan pemeriksaan  agar  tidak  terjadi perbedaan judgment antar pemeriksa. d. Bagi peneliti lain
1) Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggali  informasi  yang  lebih mendalam terkait terjadinya temuan berulang banparpol, sehingga dapat memberikan  gambaran  lebih  luas mengenai  berbagai  kendala  yang dihadapi dalam
pertanggungjawaban banparpol.
2) Jika  waktunya  memungkinkan, penelitian  selanjutnya  juga  dapat melakukan  penambahan  Teknik pengumpulan  data  penelitian

## ENDAH APRIMULKI & ABDUL HALIM
dengan  melakukan  observasi sehingga diperoleh gambaran yang lebih real tentang temuan berulang pertanggungjawaban banparpol.
3) Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut  mengenai  terjadinya  temuan berulang pertanggungjawaban banparpol dengan mewawancarai pihak eksternal seperti  BPK,  Kesbangpol,  dan  pihak yang terkait lainnya.

## REFERENSI
Alkam,  Rahayu.  (2018). Analisis Temuan Berulang pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan DPD Partai Politik Provinsi DIY. Tesis . Universitas Gajah Mada.
Cahill, Lawrence B.  (2012). Repeat Ver- sus Recurring Findings in EHS Audits.
Pratical Solutions for Environmental,
Health and Safety Professionals. EHS Journal , category: Auditing.
Davis, James H., F. David Schoorman., dan Lex Doladson. (1997). Toward A Stew- ardship Theory of Management. Acad- emy of Management Review ,  22(1), 20-47.
Dewata, Pandu., Haidar., Naila Syifa Arnita., Fauzi Budi W., dan Azizah Nur Hanifah. (2015).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai Politik Dari APBN/APBD di Indonesia.
Padjajaran Law Research and Debate Society . Universitas Padjadjaran.
Juliestari, Mayki Ayu. (2018). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Sebagai  Dasar Good  Political Party  Governance. Sk rips i .  UIN Alauddin Makassar.
Mitchell,  Ronald  B.  (1996). Compliance Theory: An Overview . International En- vironmental Law, 3–28.
Pemerintahan Republik Indonesia. (2005).
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005  Tentang Bant uan Keuangan Kepada Partai Politik. Sekretaris Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4513.
_______.  (2012). Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Sekretaris Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5351.
Raharjo, Eko. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship  dalam  Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi Vol. 2 No.
1 Juni.
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sekretaris Negara:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286.
_______. (2011). Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sekretaris Negara:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189.
_______. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghit ungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administ rasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
Saleh, R. (2003). Studi Empiris Ketepatan
Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Universitas Diponegoro .

## ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Slyke,  David  M.  Van.  (2006). Agents or Stewards: Using Theory to Under- stand the Government-Nonprofit So- cial Service Contracting Relationship. Journal of Public Administration Re- search and Theory, Volume 17, Issue 2, 14 September.

## ENDAH APRIMULKI & ABDUL HALIM
Supriyanto, Didik. (2011). Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek . Jakarta  Selatan:  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.