available at http://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/
Published by Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi) Universitas Negeri Padang, Indonesia
PRINTED ISSN 2087-8699 ELECTRONIC ISSN 2622-6626
Vol. 11 No. 2, 2020 Page 150-167

## PENGARUH TEORI PERILAKU TERENCANA TERHADAP INTENSI KORUPSI PENGURUS ORGANISASI INTRAKAMPUS
Nur Ema Zaka Dian, Rinaldi
Universitas Negeri Padang
e-mail: nuremazakadian@gmail.com
Submitted: 2020-10-02 Published: 2021-01-22 DOI: 10.24036/rapun.v11i2.109966
Accepted: 2021-01-21
Abstract: The effect of Planned Behavior Theory on corruption intention intracampus organizations.  This  research  aims  to  determine  the  effect  of  Planned  Behavior  Theory and  its  components on  the  corruption  intention  of  intracampus  organization administrators. The research subject was 111 administrators at Padang State University. The research used is quantitative with purposive sampling technique. The research used a corruption intention scale and Theory of Planned Behavior scale.  The research result found  that  the  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  had  a  significant  effect  on  the corruption  intention  of  intracampus  organization  administrators  with  R 2 =  0,454  or 45,4%    effective  contribution.  The  TPB  components  that  have  the  most  influence  on corruption  intentions  are  in  order  of  attitude  towards  behavior,  subjective  norm,  and perceive  behavior  control.  This  research  can  be  used  to  consider  the  procurement  of anti-corruption  education  courses  in  universities  and  student  organizations  can  add  a measure of TPB and corruption intention for recruitment of new members.
Keywords : C orruption intention , student organization, Theory of Planned Behavior
Abstrak:  Pengaruh  Teori  Perilaku  Terencana  terhadap  intensi  korupsi  pengurus organisasi  intrakampus. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Teori Perilaku  Terencana  serta  komponen  yang  membangunnya  terhadap  intensi  korupsi pengurus  organisasi  intrakampus.  Subjek  penelitian  sebanyak  111  mahasiswa  pengurus organisasi  intrakampus  di  Universitas  Negeri  Padang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  teknik purposive  sampling .  Instrumen  penelitian menggunakan  skala  intensi  korupsi  dan  Teori  Perilaku  Terencana.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  Teori  Perilaku  Terencana  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap intensi  korupsi  pengurus  organisasi  intrakampus  dengan  R 2 =  0,454  atau    kontribusi sebesar  45,4%.  Komponen  Teori  Perilaku  Terencana  yang  paling  berpengaruh  pada intensi  korupsi  secara  berutan  yakni  sikap  terhadap  perilaku,  norma  subjektif,  dan
persepsi  kontrol  perilaku.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  mempertimbangkan pengadaan  matakuliah  pendidikan  antikorupsi  di  universitas  serta  organisasi  mahasiswa dapat  menambahkan  alat  ukur  Teori  Perilaku  Terencana  dan  intensi  korupsi  untuk rekrutmen anggota baru.
Kata kunci : Intensi korupsi, organisasi mahasiswa, Teori Perilaku Terencana

## PENDAHULUAN
Korupsi mengacu pada perilaku menyimpang, melanggar prinsip hukum atau moral, dan secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan  pribadi  (Köbis,  van  Prooijen, Righetti,  dan  Van  Lange,  2016;  Zhao, Zhang, dan Xu,  2016). Korupsi berdampak pada  berbagai  aspek  kehidupan  serta menimbulkan  efek  domino  yang  meluas terhadap  eksistensi  bangsa  dan  negara. Meskipun  banyak  orang  secara  moral  tidak setuju  terhadap  korupsi,  mereka  masih terlibat di dalamnya (Widmalm dalam Zhao, Zhang, dan Xu, 2019).
Korupsi  di  Indonesia  sendiri  terjadi  di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan terutama  di  lingkungan  universitas.  Korupsi di  universitas  bukan  hanya  dilakukan  oleh penyelenggara kampus tetapi, juga mahasiswa  (Hayati,  2018;  Rokhmah  dan Putri, 2018). Organisasi intrakampus merupakan bagian yang sangat rentan terjadi korupsi  karena  memiliki  kedudukan  yang resmi  di  dalam  perguruan  tinggi  dan mendapat pendanaan untuk kegiatan mahasiswanya  (Hendra,  2018).  Korupsi
yang biasa dilakukan mahasiswa organisatoris  diantaranya  seperti  manipulasi laporan  pertanggungjawaban  (LPJ),  daftar hadir, nota belanja, dan stempel; penyalahgunaan  fasilitas  organisasi  dan dana sisa kegiatan.
Kajian  korupsi  yang  dilakukan  pada mahasiswa dalam setting organisasi intrakampus  masih  sangat  terbatas.  Riset yang  dilakukan  Puspitasari,  Haryadi,  dan Setiawan  (2015)  terkait  perilaku  korupsi yang  dilakukan  mahasiswa  organisatoris dikaji  berdasarkan  ilmu  ekonomi.    Adapun penelitian yang dilakukan Sofia & Herdiansyah  (2011)  berfokus  pada  perilaku antikorupsi dan ditujukan kepada mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah antikorupsi.
Selain  itu,  beberapa  peneliti  telah  mengkaji korupsi  dalam  hubungannya  dengan  faktor- faktor  psikologis,  seperti  studi  tentang korupsi dengan trait-trait kepribadian (Connelly  &  Ones,  2008);  korupsi  dengan motivasi  (Wu  &  Huang,  2013);  korupsi dengan locus of control (Boshoff & van Zyl, 2011); korupsi dengan kepribadian,
motivasi,  dan locus  of  control (Abidin  & Siswandi,  2015),  sedangkan  Tanzi  (1998) dan  Treisman  (2000)  mengatakan  bahwa perilaku  korupsi  diawali  dengan  adanya intensi atau niat.
Wade dan Tavris (2007) mengatakan bahwa setiap  perilaku  yang  secara  sadar  dilakukan berasal  dari  potensi  perilaku  (perilaku  yang belum  terwujud  secara  nyata)  yang  disebut intensi.  Intensi  berperan  penting  dalam mengarahkan  perilaku  seseorang  dimana intensi  menghubungkan  pertimbangan  yang diyakini  dan  diinginkan  oleh  seseorang dengan tindakan tertentu (Wahyuni, Adriani, dan  Nihayah,  2015).  Intensi  korupsi  adalah keinginan atau niat individu untuk melakukan  korupsi  (Rabl  &  Kühlmann, 2008).
Intensi  korupsi  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal  dan  internal  internal  (Bicchieri  & Ganegoda,  2017).  Faktor  internal  yang mempengaruhi  intensi  korupsi  adalah  sikap individu terhadap korupsi, bagaimana individu mempersepsikan norma disekitarnya  (norms  subjektif),  dan  apakah individu memiliki keyakinan untuk menampilkan  perilaku  korupsi  (persepsi kontrol  perilaku)  (Bicchieri  &  Ganegoda, 2017; Sofia et al., 2011).
Sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku  merupakan  variabel  dari  Teori
Perilaku  Terencana  atau Theory  of  Planned Behavior (TPB)  yang  dikemukakan  oleh Ajzen  (1991). Theory  of  Planned  Behavior merupakan  teori  psikologi  sosial  yang menjelaskan  bagaimana  proses  kognitif seseorang  memediasi  efek  dari  konteks sosial  pada  perilaku  individu  dalam  situasi yang  spesifik  (Ajzen,  1991).  Teori  Perilaku Terencana  juga  menjelaskan  bahwa  intensi berperilaku  dapat  memprediksi  terjadinya perilaku tersebut.
Sikap  terhadap  perilaku  ( attitude  toward behavior )  didefinisikan  sebagai  evaluasi individu  mengenai  apakah  suatu  perilaku dinilai  positif  atau  negatif,  bisa  juga  dinilai menguntungkan  atau  tidak  menguntungkan (Ajzen,  1991).  Ajzen  (1991)  mengatakan bahwa sikap terhadap perilaku memiliki dua aspek, behavioral  belief yakni  kepercayaan individu tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perilaku dan outcome evaluation yakni penilaian subjektif individu mengenai  konsekuensi  yang  ditimbulkan dari perilaku tersebut.
Norma subjektif ( subjective norm ) didefinisikan sebagai persepsi atau keyakinan  individu  mengenai  penilaian  dari lingkungan  sekitar  terhadap  suatu  perilaku Ajzen (1991). Individu akan mempersepsikan  apakah  lingkungan  sekitar mendukung atau tidak mendukung
munculnya  perilaku  tersebut.  Ajzen  (1991) mengatakan bahwa norma subjektif memiliki  dua  aspek, normative  belief yakni keyakinan  bahwa  norma/kelompok  tertentu mendukung atau tidak mendukung terjadinya  suatu  perilaku.  Hal  ini  juga termasuk  orang-orang  yang  berpengaruh bagi  individu  ( significant  other )  dan motivation  to  comply yakni  motivasi individu  untuk  mematuhi  keyakinan  atau tekanan  dari  kelompok/norma/ significant other. Significant other memiliki peran yang besar  terhadap  norma  subjektif  seseorang. Significant  other dapat  berarti  sahabat, teman,  pasangan,  orang  tua,  atasan,  rekan kerja,  dan  lain-lain  yang  berpengaruh  bagi individu untuk perilaku tertentu.
Persepsi kontrol perilaku ( perceived behavior  control )  didefinisikan  sebagai kepercayaan  individu  mengenai  seberapa besar  faktor  pendukung  atau  penghambat untuk  dapat  mewujudkan  suatu  perilaku. Kepercayaan  ini  dapat  diperoleh  dari pengalaman yang berkaitan dengan perilaku tersebut,  informasi  yang  telah  dimiliki maupun  diperoleh  dari  orang  lain,  dan faktor-faktor  lain  yang  dapat  meningkatkan atau menurunkan keyakinan individu mengenai  kontrol  yang  dimilikinya.  Hal  ini berkaitan dengan sumber daya dan kesempatan  yang  tersedia.  Ajzen  (2006) menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku
memiliki  dua  aspek, control  belief yakni keyakinan  atau  persepsi  individu  mengenai seberapa  sulit  suatu  perilaku  diwujudkan. Hal  ini  meliputi  persepsi  mengenai  risiko dan  tantangan  dalam  mewujudkan  perilaku tersebut  dan perceive  power yakni  persepsi individu  tentang  seberapa  mampu  individu mewujudkan  perilaku  tersebut  berdasarkan pertimbangan  risiko  dan  tantangan  yang menyertainya.
Semakin  positif  sikap  individu  terhadap suatu  perilaku,  norma  disekitar  semakin mendukung  munculnya  perilaku  tersebut, dan  semakin  individu  merasa  memiliki kontrol  yang  tinggi  terhadap  perilaku tersebut,  maka  individu  tersebut  akan memiliki  intensi  berperilaku  yang  tinggi pula.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  Teori  Perilaku  Terencana  beserta aspek-aspek  pembentuknya  (sikap  terhadap perilaku,  norma  subjektif,  persepsi  kontrol perilaku) terhadap intensi korupsi, khususnya pada pengurus organisasi intrakampus.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah kuantitatif.  Variabel  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  dua  variabel  yakni  intensi korupsi sebagai variabel dependen dan TPB sebagai  variabel  independen.  Populasi
penelitian adalah pengurus organisasi intrakampus  di  Universitas  Negeri  Padang. Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  111 mahasiswa pengurus organisasi intrakampus di  Universitas  Negeri  Padang  dari  berbagai organisasi  seperti  Himpunan  Mahasiswa Jurusan (HMJ) dari berbagai jurusan, Badan Eksekutif  Mahasiswa  (BEM)  Fakultas  dan Universitas, Badan Permusyawaratan
Mahasiswa (BPM) Fakultas, Majelis Permusyawaratan  Mahasiswa  (MPM)  dan berbagai  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  (UKM). Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan teknik purposive  sampling dengan  kriteria:
a)  Sedang  menjadi  pengurus  disalah  satu atau  beberapa  organisasi  intrakampus  dan atau  b)  Telah  menjadi  pengurus  di organisasi  intrakampus  minimal  satu  kali. Penyebaran  kuisioner  dilakukan  secara daring  yakni  menggunakan google  form dengan  cara  menyebarkan link kuisioner melalui  grup-grup WhatsApp organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Padang,  baik  peneliti  sebar  langsung maupun peneliti meminta tolong teman yang berada di organisasi lain untuk meneruskannya  di  grup  organisasi  masing- masing.
Prosedur  penelitian  diawali  dari  tahap persiapan  yakni  memperoleh salient  belief sebagai  dasar  untuk  menyusun  skala  intensi korupsi  dan  TPB.  Kedua  skala  ini  peneliti
susun sendiri berdasarkan panduan penyusunan  alat  ukur  berbasis  TPB  dan intensi  oleh  Ajzen  (2006)  dan  Ramdhani (2016).  Skala  intensi  korupsi  dibangun  dari aspek-aspek intensi  yang  dikemukakan  oleh Ajzen (1991) yaitu perilaku, sasaran, situasi, dan waktu. Kemudian, bentuk-bentuk perilaku  korupsi  yang  dilakukan  mahasiswa organisatoris diperoleh dari Puspitasari et al. (2015)  dan  hasil  studi  pendahuluan  yaitu manipulasi  LPJ,  penggunaan  nota  dan stempel  palsu,  memalsukan  daftar  hadir, penyalahgunaan  fasilitas  organisasi  dan penyalahgunaan  dana  sisa  kegiatan  dengan total 30 item. Contoh itemnya seperti ‘’Pada saat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  suatu  proker,  saya  akan:  Mengganti nota  belanja  dari  toko  dengan  nota  buatan sendiri;  Membagikan  dana  berlebih  kepada orang-orang  tertentu’’.  Skala  TPB  untuk intensi  korupsi  dibangun  dari  aspek-aspek TPB  yang  dikemukakan  oleh  Ajzen  (1991) yaitu  sikap  terhadap  perilaku,  norma subjektif,  dan  persepsi  kontrol  perilaku dengan  total  32  item.  Contoh  itemnya seperti: ‘’Bagi saya, manipulasi daftar hadir peserta  adalah  hal  yang  sulit  dilakukan; Pemakaian  nota  kosong  mempermudah memanipulasi  pengeluaran;  Saya  ingin melakukan  apa  yang  diajarkan  rekan  saya cara mendapatkan keuntungan pribadi dalam organisasi.’’
Skala  intensi  korupsi  dan  TPB  disajikan menggunakan  skala  likert  dengan  lima pilihan  jawaban  yakni  sangat  setuju,  setuju, netral,  tidak  setuju,  dan  sangat  tidak  setuju. Setelah alat ukur berhasil disusun, dilanjutkan  dengan professional  judgement . Kemudian,  dilakukan  uji  coba  kelayakan alat  ukur  penelitian  kepada  146  pengurus organisasi intrakampus dari berbagai perguruan  tinggi  selain  Universitas  Negeri Padang. Hasil uji coba  skala intensi korupsi didapatkan  lima  item  gugur  dan  25  item valid  serta  delapan  item  gugur  dan  24  item valid  pada  skala  TPB.  Reliabilitas  alat  ukur intensi  korupsi  sebesar  0,893  dan  TPB sebesar  0,907.  Kemudian,  kedua  skala  ini digunakan untuk penelitian kepada mahasiswa pengurus organisasi intrakampus di Universitas Negeri Padang.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan structural equation modelling (SEM)  atau  model  persamaan  struktural dengan bantuan software AMOS 24. Setelah melakukan  penelitian  dan  pengecekan  data kuisioner,  data  ditabulasikan  dalam  file excel  dan  dipindahkan  ke  dalam  SPSS  agar data  dapat  lebih  mudah  diolah  melalui program  AMOS.  Sebelum  dilakukan  uji
SEM, terlebih dahulu dilakukan beberapa uji asumsi  seperti  uji  univariat  dan  multivariat outlier,  multikolinieritas  dan  singularitas, serta  uji  normalitas.  Setelah  uji  asumsi terpenuhi,  analisis  dilakukan  dalam  dua tahap. Pertama, pengukuran model ( measurement  model )  yang  betujuan  untuk menguji dan melihat validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator penyusun konstrak dengan melakukan uji confirmatory factor analysis (CFA).  Kedua, model  struktural  ( structural  model )  yang bertujuan  untuk  melihat  hubungan  antara konstrak melalui persamaan sistem simultan (Haryono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Beberapa  uji  asumsi  dilakukan  sebelum analisis SEM dilakukan. Uji univariat outlier diketahui  dengan melihat  nilai z-score yang berkisar  diantara  ±3  (Wijayanto,  2007). Hasil  uji  pertama  didapatkan  dua  data  yang bersifat outlier yakni  data  no  78  dan  85. Oleh  karena  itu,  kedua  data  tersebut dikeluarkan dari analisis selanjutnya, sehingga jumlah sampel menjadi 109 orang. Berikut  hasil  uni univariate  outlier yang telah memenuhi kriteria z-score :
Tabel 2. Hasil Uji Univariate Outlier N Minimum Maximum OE 111 -1.72513 2.18282 BB 111 -1.90368 2.77473 MC 111 -1.52303 2.32645 NB 111 -1.49732 2.26292 PP1 111 -1.71471 1.74589 PP2 111 -1.54465 2.10335 LPJ 111 -1.45276 2.14404 NS 111 -1.70789 2.31281 DH 111 -1.66000 2.61407 FO 111 -1.58887 2.63037 SD 111 -1.35096 2.28121 Valid N (listwise) 111
*Keterangan:
OE = evaluation  outcome; BB = behavioral  belief; MC = motivation  to comply; NB = normative belief; PP  =  perceive  power;  LPJ  =  manipulasi  LPJ;  NS  =  penggunaan  nota  dan  stempel  palsu;  DH  = pemalsuan daftar hadir; FO = penyalahgunaan fasilitas organisasi; SD = penyalahgunaan sisa dana.
Selanjutnya dilakukan uji multivariat outlier. Uji  ini  dapat  dilihat  pada  hasil output AMOS melalui mahanalobis distance berdasarkan  nilai chi-square pada  derajat bebas  yakni  sebesar  11  (jumlah  indikator), dimana  pada tingkat p<0,001  adalah 31,264 (Wijayanto,  2007).  Oleh  karena  itu,  data yang  memiliki mahanalobis  distance lebih besar dari 31,264 termasuk outlier dan harus dikeluarkan  dari  analisis  selanjutnya.  Pada penelitian ini terdapat dua sampel data yang termasuk  outlier  yakni  sampel  no  11  dan 103. Dengan demikian, total sampel menjadi 107 orang.
Uji  asumsi  selanjutnya  adalah  melihat apakah terdapat multikolinieritas dan singularitas  pada  data  penelitian.    Adanya multikolinearitas dan singularitas menunjukkan  bahwa  data  tidak  dapat
digunakan  untuk  penelitian.  Ada  tidaknya multikolinieritas  dan  singularitas  dapat diketahui  jika  ada  peringatan  atau  tanda ‘ ’warning’’ pada  saat  data  akan  dianalisis (Waluyo,  2016).  Berdasarkan  hasil output tidak  ada  tanda  ‘ ’warning’’ ,  sehingga  dapat disimpulkan  data  telah  memenuhi  asumsi multikolinearitas dan singularitas.
Uji  asumsi  selanjutnya  adalah  normalitas data  yang  bertujuan  untuk  mengetahui apakah data memiliki distribusi yang normal atau  tidak.  Pada  analisis  SEM  disyaratkan terpenuhi asumsi normalitas secara univariat dan multivariat. Data dikatakan berdistribusi normal  jika  mempunyai  CR skewness atau kurtosis berkisar ± 2,58 secara univariat dan multivariat  (Santoso,  2018).  Uji  normalitas ditampilkan pada tabel berikut:
available at http://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/
Published by Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi) Universitas Negeri Padang, Indonesia
PRINTED ISSN 2087-8699 ELECTRONIC ISSN 2622-6626
Vol. 11 No. 2, 2020 Page 150-167
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Indikator Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. PP2 2.000 8.000 -.158 -.666 -.948 -2.002 SD 3.000 10.000 .460 1.943 -.481 -1.015 FO 4.000 14.000 .328 1.387 .260 .549 DH 3.000 12.000 .409 1.727 .028 .058 NS 9.000 29.000 .226 .956 -.613 -1.294 LPJ 6.000 18.000 .143 .606 -.559 -1.179 PP1 3.000 11.000 -.199 -.839 -.864 -1.825 MC 4.000 16.000 .009 .037 -.681 -1.438 NB 4.000 14.000 .046 .193 -.946 -1.998 BB 6.000 21.000 -.080 -.336 -.708 -1.494 OE 5.000 17.000 .187 .789 -.698 -1.474 Multivariate 18.913 5.784
*Keterangan:
OE = evaluation  outcome; BB = behavioral  belief; MC = motivation  to comply; NB = normative belief; PP  =  perceive  power;  LPJ  =  manipulasi  LPJ;  NS  =  penggunaan  nota  dan  stempel  palsu;  DH  = pemalsuan daftar hadir; FO = penyalahgunaan fasilitas organisasi; SD = penyalahgunaan sisa dana.
Secara  univariat  data  tersebut  berdistribusi normal,  tetapi  tidak  secara  multivariat dimana  5,785  >  2,58.  Santoso  (2018) mengatakan bahwa meskipun distribusi data sebaiknya normal, dalam praktek sesungguhnya  tidak  harus  memaksakan distribusi data yang jauh dari kriteria normal menjadi normal. Peneliti dapat mengabaikan hasil  uji  normalitas  jika  hasil  pengujian sudah  mendekati  persyaratan  yang  ada  dan
meneruskan  ke  tahapan  SEM  selanjutnya. Pada  pengujian  SEM  terdiri  dari  dua  tahap yakni  uji measurement  model atau  model pengukuran  dan  kedua  uji structural  model atau model struktural. Proses uji measurement  model adalah  proses  uji confirmatory  factor  analysis (CFA).  Uji CFA dilakukan pada masing-masing variabel laten.
Gambar 1. Uji Measurement Model

## Tabel 1. Indeks Kesesuaian Model Tahap Uji Measurement
Goodness of Fit Nilai Indeks Cut off-value Keterangan Chi-Square 52,979 53,38 good fit Probability 0,054 > 0,05 good fit Cmin/df* 1,394 ≤ 2 good fit GFI 0,921 ≥ 0,90 good fit AGFI 0,863 ≥ 0,90 marginal fit RMR* 0,387 ≤ 0,05 poor fit NFI 0,928 ≥ 0,90 good fit RFI 0,896 ≥ 0,90 marginal fit IFI 0,979 ≥ 0,90 good fit CFI 0,978 ≥ 0,90 good fit TLI 0,96 ≥ 0,90 good fit PCFI 0,676 > 0,6 good fit RMSEA* 0,061 ≤ 0,08 good fit
Sumber: kriteria cut off-value yang digunakan GoF dengan tanda (*) dari Haryono (2016) dan selebihnya dari Sarwono (2010)
Hasil  perhitungan  menunjukkan  kriteria Chi-square, probability, CMIN/df, GFI, NFI, IFI,  CFI,  TLI,  PCFI,  dan  RMSEA memberikan indeks kesesuaian yang memenuhi  batas  yang  direkomendasikan atau disebut good fit . Namun, untuk  kriteria AGFI  dan  RFI  dimana  nilainya  mendekati indeks  kesesuaian  disebut marginal  fit dan hanya  satu  indeks  yakni  RMR  yang  tidak memenuhi  batas  yang  direkomendasikan atau disebut poor fit . Secara keseluruhan ada sepuluh  indeks  yang  menunjukkan  hasil good  fit dari  13  kriteria.  Sarwono  (2010) mengatakan  kriteria  di  atas  telah  cukup untuk  menentukan  suatu  model fit atau
tidak.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa  model  pengukuran  yang  diajukan fit atau  mempunyai  kesesuaian  yang  baik karena ada  beberapa  kriteria goodness  of  fit (GoF)  yang  terpenuhi,  sehingga  tidak diperlukan eliminasi indikator atau modifikasi model.
Tahap  selanjutnya  adalah  uji structural model .  Uji  ini  berfungsi  untuk  memastikan model  telah  sesuai  dengan  data  dan memastikan  ada  tidaknya  pengaruh  antar variabel  yang  diteliti.  Uji  struktural  dalam penelitian  ini  juga  menggunakan  estimasi Maximum  Likelihood (ML).  Berikut  model yang dianalisis dalam penelitian ini:

## Gambar 2. Uji Structural Model
Sebelum  peneliti  melakukan  uji  kelayakan model  struktural,  perlu  diperhatikan  nilai loading factor pada standardized regression weight . Apabila ada yang nilainya >1, maka akan  menghasilkan  varians  yang  negatif. Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesalahan estimasi  yang  disebut  dengan Heywood Case . Heywood  Case juga  terjadi  dalam penelitian ini.
Tabel 4.  Heywood Case Estimate Y_factor  <---  X2_factor 2.226 Y_factor  <---  X3_factor -1.055 Y_factor  <---  X1_factor -.555
*Keterangan:
X1_factor  =  sikap  terhadap  perilaku; X2_factor  =  norma  subjektif;  X3_factor  = persepsi kontrol perilaku; Y_factor = intensi korupsi.
Kesalahan ini dapat diatasi dengan membuat constraint model  dengan  memberikan  nilai positif  kecil  untuk error variabel  tersebut.
Pemberian nilai varians ini diberikan kepada
X1, X2, dan X3, sehingga tidak terdapat lagi nilai loading  factor lebih  dari  1  maupun varians  negatif.  Berikut  tabel standardized regression weight tanpa heywood case :
T abel 5.  Tanpa Heywood Case
Estimate Y_factor  <---  X2_factor .229 Y_factor  <---  X3_factor .193 Y_factor  <---  X1_factor .264 *Keterangan:
X1_factor  =  sikap  terhadap  perilaku; X2_factor  =  norma  subjektif;  X3_factor  = persepsi kontrol perilaku; Y_factor = intensi korupsi.
Dengan demikian, analisis bisa dilakukan ke tahap selanjutnya.
Untuk  mengetahui  kelayakan  model  yang diajukan,  maka  hasil  analisis  dibandingkan dengan indeks Goodness of Fit dengan suatu kriteria cut  off-value tertentu.  Berikut ditampilkan  beberapa  kriteria  kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini:

## Tabel 6.  Hasil Uji Kelayakan pada Structural Model
Goodness of Fit Nilai Indeks Cut off-value Keterangan Chi-Square 56,022 55,758 poor fit Probability 0,048 > 0,05 poor fit Cmin/df* 1,401 ≤ 2 good fit GFI 0,917 ≥ 0,90 good fit AGFI 0,863 ≥ 0,90 marginal fit RMR* 0,399 ≤ 0,05 poor fit NFI 0,924 ≥ 0,90 good fit RFI 0,896 ≥ 0,90 marginal fit IFI 0,977 ≥ 0,90 good fit CFI 0,977 ≥ 0,90 good fit TLI 0,968 ≥ 0,90 good fit PCFI 0,710 > 0,6 good fit RMSEA* 0,061 ≤ 0,08 good fit
Sumber: kriteria cut off-value yang digunakan GoF dengan tanda (*) dari Haryono (2016) dan selebihnya dari Sarwono (2010)
Hasil  perhitungan  menunjukkan  delapan indeks yang memenuhi kriteria good fit , dua kriteria marginal  fit ,  dan  tiga  lainnya poor fit .  Tidak  ada  aturan  baku  tentang  seberapa banyak  kriteria  yang  harus  terpenuhi  untuk menyatakan  suatu  model fit atau  tidak.
Peneliti  lain  seringkali  berpatokan  pada kriteria yang sering digunakan oleh peneliti- peneliti  sebelumnya,  demikian  juga  pada penelitian  ini.  Sarwono  (2010)  mengatakan kriteria di atas telah cukup untuk mengatakan  bahwa  model  tersebut fit atau tidak.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan
bahwa  model  struktural  yang  diajukan mempunyai  kesesuaian  yang  baik  atau fit model ,  sehingga  model  dapat  digunakan untuk  menjawab  hipotesis  penelitian  lebih rinci lagi.
Selanjutnya,  untuk  melihat  apakah  ada hubungan  yang  signifikan  antara  indikator dengan  konstraknya  dan  antara  variabel eksogen  dengan  variabel  endogen  dapat melihat nilai p pada tabel regression weight . Apabila  nilai  p  <  0,05  (Santoso,  2018), maka  terdapat  hubungan  yang  signifikan. Berikut hasilnya:
Tabel 7.  Regression Weight Estimate S.E. C.R. P Label Y_factor  <---  X2_factor .267 .040 6.717 *** A Y_factor  <---  X3_factor .267 .040 6.717 *** A Y_factor  <---  X1_factor .267 .040 6.717 *** A OE <---  X1_factor 1.000 BB <---  X1_factor 1.141 .117 9.763 *** par_2 NB <---  X2_factor 1.000 MC <---  X2_factor .945 .110 8.603 *** par_3 PP1 <---  X3_factor 1.000 LPJ <---  Y_factor 1.000 NS <---  Y_factor 1.596 .166 9.642 *** par_4 DH <---  Y_factor .409 .079 5.154 *** par_5 FO <---  Y_factor .642 .079 8.096 *** par_6 SD <---  Y_factor .535 .067 8.043 *** par_10 PP2 <---  X3_factor .699 .072 9.662 *** par_11
*Keterangan:
X1_factor = sikap terhadap perilaku; X2_factor = norma subjektif; X3_factor = persepsi kontrol  perilaku;  Y_factor  =  intensi  korupsi;  OE  =  evaluation  outcome;  BB  = behavioral  belief;  MC  =  motivation  to  comply;  NB  =  normative  belief;  PP  =  perceive power;  LPJ  =  manipulasi  LPJ;  NS  =  penggunaan  nota  dan  stempel  palsu;  DH  = pemalsuan  daftar  hadir;  FO  =  penyalahgunaan  fasilitas  organisasi;  SD  = penyalahgunaan sisa dana.
Besaran  koefisien  hubungannya  ditunjukkan  pada  tabel standardized  regression  weight berikut:
Tabel 8.  Hasil Standardized Regression Weight dan R square
Estimate R Square Y_factor  <---  X2_factor .229 45,4% Y_factor  <---  X3_factor .193 Y_factor  <---  X1_factor .264 OE <---  X1_factor .857 BB <---  X1_factor .810 NB <---  X2_factor .848 MC <---  X2_factor .721 PP1 <---  X3_factor .832 LPJ <---  Y_factor .803 NS <---  Y_factor .853 DH <---  Y_factor .504 FO <---  Y_factor .751 SD <---  Y_factor .756 PP2 <---  X3_factor .847
*Keterangan:
X1_factor = sikap terhadap perilaku; X2_factor = norma subjektif; X3_factor = persepsi kontrol  perilaku;  Y_factor  =  intensi  korupsi;  OE  =  evaluation  outcome;  BB  = behavioral  belief;  MC  =  motivation  to  comply;  NB  =  normative  belief;  PP  =  perceive power;  LPJ  =  manipulasi  LPJ;  NS  =  penggunaan  nota  dan  stempel  palsu;  DH  = pemalsuan  daftar  hadir;  FO  =  penyalahgunaan  fasilitas  organisasi;  SD  = penyalahgunaan sisa dana.
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  seluruh hubungan  indikator  dengan  konstrak  dan hubungan  variabel  eksogen  dengan  variabel endogen  menunjukkan  nilai  p  (0,000)  < 0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  terdapat hubungan yang signifikan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan  antara  variabel  sikap  terhadap perilaku  (X1)  dengan  variabel  intensi korupsi (Y) dengan koefisien sebesar 0,264. Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara variabel  norma  subjektif  (X2)  dengan variabel intensi korupsi (Y) dengan koefisien  sebesar  0,229.  Terdapat  hubungan yang  signifikan  antara  variabel  persepsi kontrol  perilaku  (X3)  dengan  variabel intensi korupsi (Y) dengan koefisien sebesar 0,193. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  sikap  terhadap  perilaku,  norma subjektif,  dan  persepsi  kontrol  perilaku secara berurutan memberikan besaran pengaruhnya terhadap intensi korupsi pengurus organisasi intrakampus.
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh Teori  Perilaku  Terencana  terhadap  intensi korupsi  dapat  melihat  tabel square  multiple
correlation (R -square ), nilai 0,454 merupakan  besarnya  pengaruh  variabel independen  secara  bersama-sama  (TPB) terhadap  intensi  korupsi.  Dapat  ditarik kesimpulan bahwa Teori Perilaku Terencana (sikap  terhadap  perilaku,  norma  subjektif, dan  persepsi  kontrol  perilaku)  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  intensi korupsi  pengurus  organisasi  intrakampus dengan  kontribusi  sebesar  45,4%,  sisanya sebesar  54,6%  intensi  korupsi  pengurus organisasi  intrakampus  dipengaruhi  oleh faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang diperoleh  bahwa  terdapat  pengaruh  positif yang  signifikan  antara  Teori  Perilaku Terencana  dengan  intensi  korupsi  pengurus organisasi  intrakampus.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Sofia & Herdiansyah  (2011)  yang  menunjukkan bahwa Teori Perilaku
Terencana memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  intensi  antikorupsi  mahasiswa. Walaupun, persepsi kontrol perilaku
berpengaruh  sangat  rendah  terhadap  intensi antikorupsi.
Berdasarkan  pengaruh  dari  aspek  Teori Perilaku Terencana  terhadap  intensi  korupsi didapatkan hasil bahwa aspek sikap terhadap perilaku  korupsi  memberikan  pengaruh paling  besar  dibanding  dua  aspek  lainnya. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Hayati  (2018)  dan  Powpaka  (2002).  Sikap terhadap  perilaku  korupsi  menjelaskan  dua hal  utama  yakni  seberapa  besar  keyakinan individu tentang konsekuensi yang ditimbulkan  jika  melakukan  korupsi  dan penilaian subjektif dari konsekuensi tersebut. Individu akan cenderung melanggar  hukum  jika  keuntungan  yang didapatkan lebih besar daripada sanksi yang diperolehnya  (Polinsky  &  Shavell,  1999). Kemudian,  apabila  individu  dihadapkan dengan  situasi  yang  cenderung  merugikan (menghindari  potensi  kerugian),  individu akan  lebih  memiih  untuk  melakukan  hal yang  berisiko  daripada  sesuatu  tanpa  risiko (Kahneman  &  Tversky,  1979).  Terlibat dalam  korupsi  merupakan  pilihan  yang berisiko.
Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  besaran  pengaruh  dari norma subjektif pada intensi korupsi berada diurutan  kedua  setelah  sikap  terhadap perilaku.  Hal  ini  berlawanan  dengan  hasil penelitian  Sofia  &  Herdiansyah  (2011),
dimana  norma  subjektif  berpengaruh  paling tinggi terhadap intensi antikorupsi mahasiswa.  Norma  subjektif  merupakan tekanan  yang  dirasakan  anggota  dari  suatu kelompok  untuk mengikuti  norma  yang  ada di  dalam  kelompok  tersebut.  Individu  akan cenderung  terlibat  dalam  perilaku  korupsi jika  mereka  berpikir  bahwa  kelompok  atau lingkungan  disekitar  mereka  menyetujui perilaku  tersebut.  Selain  itu,  individu  akan cenderung  terlibat  dalam  perilaku  korupsi jika  mereka  percaya  bahwa  orang-orang disekitarnya  benar-benar  melakukan  hal tersebut (Bicchieri & Ganegoda, 2017).
Kemudian, aspek yang memberikan pengaruh paling rendah pada intensi korupsi adalah  persepsi  kontrol  perilaku  yang merupakan  keyakinan  individu  tentang seberapa besar faktor pendukung atau faktor penghambat  untuk  melakukan  korupsi.  Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Sofia  & Herdiansyah (2011) yang  menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh  sangat  rendah  pada  intensi antikorupsi  karena  meskipun  sikap  dan norma  membentuk  keyakinan  individu untuk  berperilaku  antikorupsi,  akan  tetapi perilaku  antikorupsi  sulit  untuk  dilakukan dalam  kehidupan  nyata.  Dalam  penelitian ini,  dapat  dijelaskan  bahwa  meskipun individu  memiliki  sikap  yang  positif terhadap korupsi serta norma yang
mendukung untuk melakukan korupsi, tetapi individu  merasa  memiliki  kontrol  yang rendah  terhadap  perilaku  tersebut.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  sumber  daya  yang terbatas atau tidak adanya kesempatan yang mendukung  untuk  melakukan  korupsi.  Hal ini  juga  berarti  meskipun  orang  lain  dalam satu organisasi bisa melakukan korupsi akan tetapi,  belum  tentu  individu  tersebut memiliki  sumber  daya  atau  kesempatan yang sama dengan mereka.
Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  masukan bagi  beberapa  pihak,  pertama  mahasiswa. Tidak  sedikit  dari  mahasiswa  yang  tidak menyadari  bahwa  perilakunya  mengarah atau  termasuk  dalam  perilaku  korupsi. Karena  ketidaktahuan  ini,  tidak  jarang mahasiswa merasa dilema ketika berhadapan dengan situasi korupsi.
Minimnya  pengetahuan  antikorupsi  dapat membuat  individu  tidak  tegas  dalam menyikapi situasi dilematis seperti itu. Oleh karena  itu,  peneliti  menyarankan  kepada setiap  mahasiswa  untuk  lebih aware terhadap bentuk-bentuk korupsi dan mencari berbagai referensi sebagai dasar pengetahuan untuk dapat mencegah terjadinya  perilaku  korupsi,  minimal  bagi diri sendiri.
Kedua,  bagi  universitas  dan  organisasi. Untuk  menciptakan  budaya  antikorupsi
dibutuhkan  kesinambungan  dan  peran  dari berbagai  pihak,  khususnya  di  lingkungan kampus  pada  level  organisasi  mahasiswa. Hasil  penelitian  menunjukkan  tingginya pengaruh aspek sikap terhadap perilaku pada intensi  korupsi,  hal  ini  dapat  menjadi pertimbangan    bagi  universitas  untuk menambah matakuliah pendidikan antikorupsi. Selain itu, organisasi juga dapat mengambil peran untuk menciptakan budaya antikorupsi dengan cara menambahkan  alat  ukur  dari  TPB  dan intensi  korupsi  untuk  perekrutan  anggota baru.  Alat  ukur  ini  tentu  harus  dirancang sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  berfungsi optimal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  data  dan pembahasan,  maka dapat disimpulkan bahwa Teori Perilaku Terencana berpengaruh  secara  signifikan  terhadap intensi korupsi pengurus organisasi intrakampus. Sikap terhadap perilaku, norma  subjektif,  dan  persepsi  kontrol perilaku  secara  berurutan  memberikan besaran pengaruhnya terhadap intensi korupsi pengurus organisasi intrakampus.

## Saran
Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, seperti keterbatasan jumlah subjek penelitian serta adanya indikator pengukuran  yang  gugur  saat  uji  coba  alat ukur  yakni  indikator control  belief pada aspek  persepsi  kontrol  perilaku.  Banyaknya jumlah  subjek  penelitian  dan  gugurnya indikator control belief dapat mempengaruhi
hasil  penelitian.  Hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  jika  didapatkan  hasil  yang berbeda pada penelitian selanjutnya. Pemahaman  yang  utuh  dan  mendalam tentang  teori  yang  digunakan  yakni  Teori Perilaku  Terencana  sangat  dibutuhkan.  Hal ini  berguna  bagi  peneliti  dari  langkah pertama  yakni  studi  pendahuluan  hingga penyusunan skala penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Abidin,  Z.,  &  Siswandi,  A.  G.  P.  (2015).
Psikologi  korupsi .  Bandung:  Remaja
Rosdakarya Offset.
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned behavior. Organizational  Behavior and  Human  Decision  Processes , 50 , 179–211.
Ajzen,  I.  (2006). Constructing  a  TPB
questionnaire: Conceptual and methodological considerations . 1–14.
Bicchieri,  C.,  &  Ganegoda,  D.  (2017). Determinants of corruption: A sociopsychological  analysis.  In  P.  M.
Nichols  &  D.  C.  Robertson  (Ed.), Thinking about Bribery: Neuroscience,  Moral  Cognition  and the  Psychology  of  Bribery (pp.  179– 205).  Cambridge  University  Press, doi:10.1017/9781316450765.008
Boshoff,  E.,  &  van  Zyl,  E.  S.  (2011).  The relationship  between  locus  of  control and ethical behaviour among employees  in  the  financial  sector.
Koers - Bulletin for Christian Scholarship , 76 (2), 283–303.
Connelly,  B.  S.,  &  Ones,  D.  S.  (2008).  The personality  of  corruption  a  national-
level analysis. Cross-Cultural Research , 42 (4), 353–385. https://doi.org/10.1177/106939710832 1904 Ferdinand, A. T. (2002). Structural equation modeling dalam
penelitian
manajemen . Seamarang: Badan Penerbit UNDIP.
Haryono,  S.  (2016). Metode  SEM  untuk penelitian  manajemen  AMOS  LISREL PLS .  Bekasi:  Intermedia  Personalia Utama.
Hasan,  I.  (2004). Analisis  data  penelitian dengan statistik . Jakarta: Bumi Aksara.
Hayati,  N.  (2018). Pengaruh  spiritualitas dan  hexaco  personality  terhadap intensitas  perilaku  korupsi  pada mahasiswa (Bachelor's Thesis) . Retrieved from http://etheses.uin- malang.ac.id/13802/1/15410209.pdf.
Hendra, F. (2018). Peran organisasi mahasiswa dalam meningkatkan mutu pembelajaran keterampilan berbahasa  arab. Arabiyat:  Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban , 5 (1), 103–120.
Kahneman,  D.,  &  Tversky,  A.  (1979).
Prospect  theory:  An  analysis  of decision  under  risk. Econometrica , doi:10.15957/j.cnki.jjdl.2009.07.004
Köbis, N. C., Van Prooijen, J. W., Righetti, F.,  &  Van  Lange,  P.  A.  M.  (2016).
Prospection in individual and interpersonal  corruption  dilemmas.
Review of General Psychology , doi:10.1037/gpr0000069
Lambsdorff, J. G. (2006). Consequences and causes of corruption-what do we know from  a  cross-section  of  countries?  In S.  Rose-Ackerman  &  T.  Soreide (Eds.), International Handbook on the Economics  of  Corruption (pp.  3–51). Cheltenham: Edward Elgar.
Polinsky,  A.  M.,  &  Shavell,  S.  (1999).  The economic theory of public enforcement of  law. National  Bureau  of  Economic
Research.
Retrieved from https://www.nber.org/papers/w6993
Powpaka,  S.  (2002).  Factors  affecting managers’  decision  to  bribe :  An empirical  investigation. Journal  of Business Ethics , 40 , 227–246.
Puspitasari, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa.
Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma ,
6 (1), 133–144.
doi:10.18202/jamal.2015.04.6011
Rabl,  T.,  &  Kühlmann,  T.  M.  (2008).
Understanding corruption
in organizations - development and empirical  assessment  of  an  action model. Journal  of  Business  Ethics , doi:10.1007/s10551-008-9898-6
Ramdhani,  N.  (2016).  Penyusunan  alat pengukur  berbasis  theory  of  planned behavior. Buletin  Psikologi , 19 (2),  55–
69.
Rokhmah,  S.  N.,  &  Putri,  J.  T.  (2018).
Pengaruh  role  model  dan  religiusitas terhadap  perilaku  antikorupsi  pada mahasiswa  organisatoris  di  jawa timur. Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam , 15 (2), 26–33.
Santoso,  S.  (2018). Konsep  dasar  dan aplikasi  SEM  dengan  AMOS  24 . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sartika,  Y.  D.,  &  Hudaniah.  (2018).  Gaya hidup  hedonis  dan  intensi  korupsi pada  mahasiswa  pengurus  lembaga intra  kampus. Jurnal  Ilmiah  Psikologi Terapan , 06 (02), 213–231.
Sarwono,  J.  (2010).  Pengertian  dasar structural  equation  modeling  (SEM).
Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida , 10 (3), 173–182.
Sofia,  A.  I.,  &  Herdiansyah,  H.  (2011). Penelitian  pengaruh  attitude  toward behavior, subjective norm, dan perceived  behavioral  control  terhadap intensi  perilaku  anti-korupsi  pada mahasiswa  peserta  matakuliah  anti- korupsi  universitas  paramadina. Jurnal Universitas Paramadina , 8 (1), 1–13.
Sofia,  A.  I.,  Karsona,  A.  M.,  Utari,  I.  S., Kurniadi,  Y.,  Bura,  R.  O.,  Puspito,  N. T., Elwina S, M., Laksamana B, G., & Wibowo,  A.  P.  (2011). Pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi (N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y.
Kurniadi (eds.)). Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. http//dikti.kemdiknas.go.id
Tanzi,  V.  (1998). Corruption  around  the world:  Causes,  consequences,  scope, and  cures .  Budapest:  International Monetary Fund.
Treisman,  D.  (2000).  The  causes  of corruption:  A  cross-national  study. Journal  of  Public  Economi , 76 ,  399– 457.
Wade,  C.,  &  Tavris,  C.  (2007). Psikologi . Jakarta: Erlangga.
Wahyuni,  Z.  I.,  Adriani,  Y.,  &  Nihayah,  Z. (2015).  The  Relationship  between religious  orientation,  moral  integrity, personality, organizational climate and anti corruption intentions in indonesia.
International Journal of Social Science and Humanity , doi:10.7763/ijssh.2015.v5.570
Waluyo,  M.  (2016). Mudah  cepat  tepat penggunaan tools AMOS dalam aplikasi SEM . Surabaya: UPN
"Veteran" Jawa Timur.
Wijayanto,  A.  R.  (2007). Analisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  komitmen pelanggan melalui peran tenaga penjual  (studi  kasus  pada  PT  YMKI  di wilayah  Jawa  Tengah  dan  DIY (Master's  Thesis) .  Retrieved  from http://eprints.undip.ac.id/16498/
Wu, W. Y., & Huang, C. H. (Julie). (2013).
Motives  and  likelihood  of  bribery:  an experimental  study  of  managers  in taiwan. Ethics  and  Behavior , 23 (4), 278–298.
https://doi.org/10.1080/10508422.201 2.755126
Zhao, H., Zhang, H., & Xu, Y. (2016). Does the  dark  triad  of  personality  predict corrupt intention? the mediating role of belief  in  good  luck. Frontiers  in Psychology , doi:10.3389/fpsyg.2016.00608