## OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR INDONESIA DI BURSA BERJANGKA KOMODITI MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN
Deli Bunga Saravistha I Wayan Wisadnya
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 10-12 Denpasar. Gmail. e-delisaravistha@gmail.com , Gmail. iwayanwisadnya@gmail.com
Abstrak, Perdagangan  global  telah  melahirkan  keberadaan  pasar  global  yang  bersifat crossborderless .  Maka,  aktifitas  di  dalamnya  akan  sangat  sulit  dijangkau  oleh  hukum nasional  yang  dibatasi  oleh  wilayah  yurisdiksi  pemberlakuannya.  Melalui  teknologi Blockchain ,  diharapkan  lebih  mampu  mengoptimalisasi  perlindungan  data  bagi  investor Indonesia  yang  melakukan  aktifitas  perdagangan  di  Pasar  Global.  Apalagi  teknologi  ini bukan merupakan hal baru diantara negara-negara pelaku perdagangan dunia, khususnya di Bursa Berjangka yang merupakan salah satu bentuk Pasar Global yang ada.
Melihat  pada  sulitnya  pembuktian  dalam  kasus-kasus  di  Bursa  Berjangka  dan pemblokiran  situs  Pialang  yang  dirasa  kurang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi investor  Indonesia  yang  telah  terlanjut  melakukan  deposit  dana,  maka  diharapkan pengembangan  teknologi  Blockchain  akan  menjadi  solusi  bagi  situasi  ini.  Hal  tersebut sangat  menarik  untuk  diteliti  dan  dianalisis  lebih  lanjut  melalui  rumusan  permasalahan yaitu  Bagaimana  teknologi blockchain dikatakan  mampu  memberikan  perlindungan hukum  yg  lebih  optimal  bagi  investor  di  bursa  berjangka  komoditi  atau  bagi  pihak manapun  sekaligus  pemerintah?  Dan  Bagaimana  rancangan  penerapan  teknologi blockchain  ke  dalam  regulasi  Indonesia?  Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  normatif,  dengan  pendekatan  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Bursa Berjangka, Rantaiblok
Abstract, Global trade has given birth to the existence  of a global market that is cross- border.  So,  the  activities  in  it  will  be  very  difficult  to  achieve  by  national  law  which  is limited  by  the  area  for its  application.  Through  Blockchain  technology,  it  is  hoped  that they  will  be  able  to  optimize  data  protection  for  Indonesian  investors  who  carry  out trading  activities  in  the  Global  Market.  Moreover,  this  technology  is  not  a  new  thing among world trading countries, especially in the Futures Exchange which is one form of the existing Global Market.
Looking at the difficulty of seeing evidence in cases on the Futures Exchange and the blocking of Brokerage sites which are deemed to lack legal protection for Indonesian investors  who  have  continued  to  make  deposits,  it  is  hoped  that  the  development  of Blockchain technology will be a solution for this situation. This is very interesting to be researched  and  analyzed  further  through  the  formulation  of  the  problem,  namely  How can blockchain technology be said to be able to provide more optimal legal protection for investors in the commodity futures exchange or for any government party? And how is the design  of  implementing  blockchain  technology  into  Indonesian  regulations?  This research  will  be  conducted  using  a  normative  research  method,  with  an  invitation approach, a conceptual approach, and a case approach. Keywords: Legal protection, Futures Exchange, Blockchain
Pendahuluan Pandemi Covid-19 melanda  sejak 2019 lalu dan mengakibatkan banyaknya
orang  yang  kehilangan  pekerjaannya. Pemerintah telah berupaya  menyalurkan bantuan  pada  masyarakat  baik  bantuan pangan  dan  bantuan  fasilitas  kesehatan yang  sangat  diutamakan  pada  saat  itu.
Bahkan,  pemerintah  juga  menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat,  namun  tetap  saja  program- program pemerintah selalu akan berhadapan dengan keterbatasan anggaran. 1 Sehingga tetap menuntut individu  masyarakat  memperjuangkan nasibnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat  terdampak  berasal dari berbagai sektor baik sektor perdagangan,  jasa  pengangkutan,  dan khususnya sektor pariwisata yang paling keras  merasakan  sisi  negatif  pandemi hingga  banyak  warga  masyarakat  harus kehilangan pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa per Bulan April 2020 jumlah PHK berada di angka  1.304.777    untuk  yang  berada  di sektor formal dan 241.431 dari perusahaan sektor informal. 2 Kondisi ini membaik  di  Tahun  2021,  ditunjukan dengan dinamika pasar kerja yang dapat dinilai  menggembirakan  sebesar  7,07 persen  di  2020  menjadi  6,49  persen  di Agustus  2021.  Hal  ini  merupakan  bukti
1 Saravistha,  D.B.,  Widnyana,  I.M.A.
and  Sancaya,  I.W.W.,  2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai  Konsekuensi  Bagi  Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi Covid-19 . VYAVAHARA  DUTA,  16(2),  pp.199- 206.
2
https://www.kemnaker.go.id/news/detail /menaker-badai-pasti-berlalu-panggil- kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti , Diakses  Tanggal  1  April  2022  Pukul 20.24 wita
berhasilnya kebijakan pemerintah dalam usaha-usaha pemulihan dunia kerja. 3 Perubahan pencarian kerja terindikasi  beralih  ke  bidang  digital, kondisi  ini  juga  dilatarbelakangi  oleh kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar dan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat. 4 Bisnis  pasar  modal  digital mulai  diminati  masyarakat.  Hal  ini dibuktikan  dengan  data  statistik  publik yang  dikeluarkan  oleh  PT  Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menyatakan bahwa  angka  peminat  investasi  digital berada  pada  3  juta  lebih.  Pasar  modal digital yang diminati mulai dari obligasi, ekuiti  atau  saham,  reksadana, forex , Exchange  Traded  Fund  (EFT) ,  maupun instrumen  derivatif  dan  jenis  lainnya. Namun,  sejak  diterbitkannya  koreksi besar-besaran  tentang  Indeks  Harga Saham  Gabungan  pada  awal  Tahun 2020  lalu,  mulai  menyodorkan  fakta pada  masyarakat  bahwa  bisnis  saham digital  tidaklah  selalu  untung. 5 Bisnis investasi digital ini menawarkan potensi yang  sama  besar  antara  keuntungan  dan potensi kerugian yang ada.
Bisnis  perdagangan  digital  yang dimaksud  adalah  yang  dilakukan  dalam Bursa  Berjangka.  Bursa  ini  terdiri  dari macam-macam  transaksi,  yaitu  aset
3 https://satudata.kemnaker.go.id/satudata public/2022/03/files/publikasi/Buletin_B icara_Data_edisi_4_Tahun_2021.pdf, diakses  Pada  Tanggal  1  April  2022 Pukul 21.15 wita 4
https://www.jpnn.com/news/kemenaker- membuka-data-phk-selama-pandemi- begini-sesungguhnya?page=2, diakses Pada Tanggal 1 April 2022 Pukul 21.15 wita
5 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl -kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas- Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era- Pandemi.html,  Diakses  Tanggal  Pada Tanggal 1 April 2022 Pukul 21.43 wita
kripto, perdagangan forex digital maupun  bentuk  investasi  lainnya  yang dilakukan  di  pasar  digital  yang  bersifat crossborderless . Sementara perlindungan  investor  yang  mampu dilindungi  secara  optimal  oleh  hukum adalah yang memang benar-benar dilakukan pada pialang-pialang berjangka  dengan  legalitas  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktanya, adanya situasi kurangnya  literasi  digital  di  masyarakat dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  tidak bertanggung  jawab  yang  seolah-olah menawarkan  investasi  digital  di  bursa berjangka yang perolehan keuntungannya  didapat  dari  selisih  nilai beli  dan  nilai  jual,  padahal  investasi yang  sedang  ditawarkan  adalah  suatu investasi bodong. Adanya modus pelaku kejahatan  yang  dikenal  dengan  skema ponzi atau piramida, dan lain sebagainya. Seolah-olah korban diberikan  hasil  dari  investasi  trading, padahal  uang  yang  dibayarkan  kepada korban  adalah  nominal  yang  diambil dari  dana  member  baru  yang  berhasil direkrutnya.  Pihak  korban  dijanjikan bonus  setiap  berhasil  mengajak  orang lain  untuk  bergabung  dalam  investasi yang ditawarkan.
Penipuan  modus  ini  tidak  hanya memakan  korban  di  dalam  negeri  saja. Pada  Tahun  2019  lalu  diaspora 6 asal Indonesia  menjadi  korban  investasi bodong  di  Amerika  mencapai  500 orang. 7 Catatan  di  dalam  negeri  juga
6 Diaspora adalah masyarakat Indonesia yang  tinggal  di  luar  negeri  baik  WNI, WNA  yang  merupakan  anak  dari  WNI, bekas  WNI  dan  anak  dari  eks/bekas WNI, https://kemlu.go.id/bern/id/pages/apa_it u_diaspora_indonesia_/3766/etc-menu, Diakses  Tanggal  3  April  2022  Pukul 23.28 wita 7 https://www.voaindonesia.com/a/dugaan -penipuan-ponzi-di-as-lebih-500-
cukup  miris,  selama  Tahun  2021 pemerintah  telah  memblokir  lebih  dari 1200  situs  berkedok  trading  atau perdagangan  berjangka  komoditi.  Dari ribuan  web  tersebut,  92  diantaranya domain  opsi  biner  atau binary  option seperti Binomo,  IQ  Option,  Olymptrade dan lainnya. Selain itu,  blokir dilakukan pada  336  robot  trading  seperti Sparta, EA  50,  DNA,  Raibot  Look ,  dan  banyak lagi. 8 Ini  memperlihatkan  bahwa  diluar yurisdiksi  Indonesia  banyak  warga masyarakatnya  yang  jelas  tidak  mampu diberikan  perlindungan  hukum  dalam melakukan bisnis ini.
Pemerintah melalui instansi berwenang dalam bidang ini seyogyanya mulai  mengoptimalkan  teknologi  dalam platform digital sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Konstitusi  Negara  Indonesia  Alinea Keempat untuk memberikan perlindungan hukum pada warga masyarakat  dalam  transaksi  di  Bursa Berjangka, yang bersifat crossborderless . Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin  hari  semakin  menarik  sebagai lahan  investasi  di  negara-negara  maju, apalagi  semenjak  adanya  kesepakatan WTO,  APEC dan AFTA membuat penyelenggara  dan  pelaku  transaksi bisnis ini bisa berasal dari seluruh dunia tanpa  dibatasi  oleh  yurisdiksi  suatu negara. 9
diaspora-indonesia-jadi- korban/5927339.html,  Diakses  Tanggal 1 April 2022 Pukul 22.16 wita 8
https://www.kominfo.go.id/content/detai l/39748/pemerintah-blokir-1222-situs- web-perdagangan-berjangka-komoditi- ilegal/0/berita,  Diakses  Tanggal  1  April 2022 Pukul 22.22 wita 9
https://bappebti.go.id/resources/docs/bro sur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, Diakses  Tanggal  3  April  2022  Pukul 08.08 wita

## Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023
Teknologi  yang  saat  ini  menarik untuk  dijadikan  isu  pembahasan  adalah blockchain.  Teknologi  ini  sekiranya akan  mampu  memberikan  perlindungan bagi  siapa  saja  yang  terlibat  dalam aktifitas  di  platform  digital  seperti perdagangan berjangka komoditi. Teknologi  ini  dirasa  penting  untuk mendukung  efisiensi  dan  transparansi dalam  dunia  digital.  Ketua  Asosiasi Blockchain Indonesia juga mengungkapkan bahwa prospek implementasi teknologi ini ada di setiap industri baik telekomunikasi, pengawasan  lingkungan,  transportasi, perbankan,  exchange,  agrikultur  bahkan pemerintahan yang memanfaatkan platform digital. 10
Blockchain adalah  teknologi  yang memanfaatkan  jaringan  peer  to  peer yang  terdesentralisasi,  efisiensi,  dan aman  karena  dilindungi  oleh  algoritma kriptografi yang kuat. 11 Bahkan di
kawasan  Asia,  Indonesia  dikatakan menjadi  negara  pertama  yang  aktif memanfaatkan teknologi ini. Blockchain ini  telah  memiliki  Asosiasinya  secara resmi  di  kawasan  Asian  Tenggara sekitar  Tahun  2021  dan  Indoneaia adalah  satu  dari  limapuluh  empat perwakilan founding member dari negara lain dalam Blockchain Assosiations  Forum  (BAF) Kamis,  27
Mei  2021. 12 Pendirian BAF ini  dinilai sebagai  suatu  hal  positif  dalam  rangka peningkatan  konektivitas  digital  dan meningkatkan  kerjasama  internasional
10 Bappebti, Teknologi Blockchain Banyak  Manfaatnya  Buat  Negara , Buletin  Bappebti,  Edisi  229,  Juli  2021, h. 24 11 Ibid 12 https://market.bisnis.com/read/20210527 /94/1398457/asosiasi-blockchain-dunia- terbentuk-indonesia-jadi-salah-satu- founding-member,  Diakses  Tanggal  3 April 2022 Pukul 00.27 wita
untuk saling berbagi pengetahuan tentang pengembangan aset digital. Perdagangan  Berjangka  Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan  dengan  jual  beli  komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak  berjangka,  kontrak  derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  1997  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undnag  Nomor 10  Tahun  2011  Tentang  Perdagangan Berjangka Komoditi. Aktifitas perdagangan  ini  memiliki  aspek  yang sangat  luas,  mulai  dari  aset  kripto, indeks  saham,  maupun  perdagangan indeks  mata  uang  asing.  Selain  dari modus penipuan yang telah diungkapkan diatas,  kepemilikan  komoditi  dalam perdagangan ini berpotensi juga menjadi lahan kejahatan pencucian uang.
Modus  penipuan  skema  ponzi yang dibahas sebelumnya dapat dibedakan  menjadi  tiga  jenis.  Pertama, penipuan  investasi  bodong,  dimana seolah-olah  ada  investasi  melainkan hanya akun fiktif yang sebenarnya sama sekali tidak pernah ada. Korbannya tidak benar-benar melakukan aktifitas perdagangan di bursa berjangka, namun, hanya mendapat pemasukan pasti dengan persentase tertentu dalam jangka waktu  tertentu  dan/atau  dari  dana  yang disetor  oleh  member  baru  yang  berhasil direkrut.  Kedua,  menggunakan  akun robot  trading  yang  indikator  untung ruginya telah dimodifikasi secara curang.  Ketiga,  pialang  yang  memasok jasa berstatus ilegal.

## Rumusan Masakah
Harapannya  melalui  optimalisasi blockchain  di  platform  perdagangan  di Bursa  Berjangka  akan  memberikan perlindungan  terhadap  investor  bahkan terhadap  pihak  manapun  yang  terlibat baik  Bursa  Berjangkanya,  pedagang aset,  lembaga  kliring  berjangka,  pialang
pemasok  jasa  trading  dan  pihak  terkait lainnya.  Maka,  menarik  untuk  diteliti, dianalisis dan dikaji  lebih lanjut mengenai Bagaimana teknologi blockchain dikatakan mampu memberikan  perlindungan  hukum  yg lebih  optimal  bagi  investor  di  bursa berjangka  komoditi  atau  bagi  pihak manapun  sekaligus  pemerintah?  Dan Bagaimana rancangan
penerapan teknologi  blockchain  ke  dalam  regulasi Indonesia? Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan  suatu  argumentasi  yuridis akibat  adanya  kekosongan,  kekaburan maupun  konflik  antara  norma  satu dengan lainnya . 13 Penelitian ini menggunakan  pisau  analisis  normatif yaitu  teori  hukum  preskriptif  atau  teori hukum  yang  sifatnya  kritikal  sebagai kebalikan  dari  teori  empirikal.  Maka yang  akan  digunakan  sebagai  teori-teori dalam penelitian ini adalah yang berasal dari  ilmu  hukum  normatif. 14 Bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan hukum  primer  yaitu  tentang  semua hukum  positif  yang  ditegakkan  dalam sebuah  negara,  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap,  undang- undang  yan  ditetapkan  legislatif  dan pemerintah  termasuk  putusan  eksekutif dan agen-agen administrasi. 15
Teknik  analisis  terhadap  bahan hukum yang diinventarisasi dan diidentifikasi  sesuai  dengan  isu  hukum yang  diangkat  dalam  penelitian  ini kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yaitu memaparkan apa adanya
13 I Made  Pasek  Diantha,  2016,
Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta Timur,  Prenadamedia  Group  (Divisi Kencana), h. 12 14 Ibid , h. 82 15 Ibid , h. 142
tentang  sebuah  peristiwa  dan  kondisi hukum.  Setelah  itu  akan  dilakukan evaluasi  berdasarkan  teknik  evaluatif terhadap  peristiwa  tersebut  dan  terakhir akan  dianalisis  dengan  memberikan suatu  argumentasi-argumentasi  hukum sebagaimana penggunaan
teknik argumentasi  dalam  penelitian  hukum normatif. 16 Jenis pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus . 17
Hasil Dan Pembahasan
Pengaturan  Perdagangan  Di  Bursa Berjangka Belum Sepenuhnya Menerapkan Teknologi Blockchain Bappebti  sebagai  instansi  yang diberikan kewenangan penuh mengawasi  aktifitas  perdagangan  di Bursa  Berjangka  pernah  menyatakan bahwa tujuan dari diadakannya transaksi ini agar terpenuhinya kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global agar setiap pelaku dalam perdagangan ini dapat melakukan transaksi  sebagaimana  pelaku  pasar  di berbagai  negara  di  seluruh  dunia. 18 Bappebti mengeluarkan kebijakan kewajiban  berbadan  hukum  Indonesia bagi  perusahaan  pemasok  jasa  trading asing  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal  12  Ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1997  Jo.  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut  UUPBK).  Hal  ini  nampaknya 16 Ibid , h. 152-154
17 Ibid , h. 156-165
18 Kementerian  Perdagangan  Republik
Indonesia, Perdagangan Berjangka Komoditi , https://bappebti.go.id/resources/docs/bro sur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, h.  4,  Diakses  Tanggal  3  April  2022 Pukul 22.40 wita
bertentangan dengan fakta sosial saat ini dimana hampir seluruh komponen masyarakat  sudah  memiliki  gadget, komputer  atau  sarana  lain  untuk mengakses  seluruh  dunia  dari  manapun dan  kapanpun  sepanjang  ada  jaringan internet. Sehingga rumusan pasal tersebut tidak akan mampu membendung akses para investor menanamkann modalnya melalui pialang-pialang ilegal asing yang dianggap  lebih  memiliki  integritas dengan berbagai pertimbangan. Sejauh  ini  Perlindungan  hukum bagi  investor  bursa  berjangka  yang mampu diberikan negara melalui pengaturan ada pada penetapan kewajiban  berbadan  hukum  Indonesia sebagaimana diungkap sebelumnya. Apabila  Bappebti  dalam  menjalankan fungsi pengawasannya menemukan pialang  yang  ilegal,  langkah  yang dilakukan  adalah  peringatan  tertulis, denda,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan, pencabutan izin, pembatalan  persetujuan  dan  pembatalan sertifikat pendaftaran (Pasal 69 UUPBK).  Kewenangan  blokir  dirasa kurang  begitu  efektif,  karena  dalam prakteknya  dengan  mudah  pialang- pialang  ilegal  tersebut  menggandakan kembali akunnya dengan alamat domain baru  yang  prosesnya  terbilang  cukup mudah dilakukan. Maka, urusan teknologi  semacam  ini  tidak  cukup hanya  dilakukan  melalui  pengaturan tanpa dibarengi dengan update teknologi dari Bappebti.
Akun  fiktif  tidak  akan  ada  lagi dan ketika terjadi kasus dimana platform pialang  ilegal  tersebut  di  blokir  oleh Bappebti,  data  akun  dan  deposit  para investor  tetap  dapat  terdeteksi  dengan aman  melalui  Blockchain.  Hanya  saja saat ini, penggunaannya belum dijadikan sebagai  suatu  kewajiban  bagi  para pelaku  usaha  di  bidang  Perdagangan Berjangka  Komoditi.  Padahal  jika  ini dimasukkan  ke  dalam  regulasi,  maka penggunaan blockchain akan  mampu
membantu  proses  penegakan  hukum dalam  aktifitas  perdagangan  model  ini, yang sebelumnya sangat sulit dilakukan.
Bappepti bisa mengupayakan diadakannya  layanan  perdagangan  satu pintu yang aksesnya benar-benar berada sepenuhnya ada pada Bappebti,
ditambahkan  lagi  dengan  dukungan teknologi  blockchain.  Tentunya  akan menjadi  pengecualian  untuk  modus penipuan  jenis  Pertama  sebagaimana bahasan  di  latar  belakang,  kecuali layanan perdagangan satu pintu ini dapat diwujudkan  sehingga  semua  pelaku dalam  perdagangan  berjangka  komoditi lebih  mudah  diverifikasi  mengenai validitasnya. Bukan berarti pula
pengadaan  layanan  satu  pintu  ini  tidak memiliki  kekurangan.  Akan  sangat  sulit memberikan  batasan  pada  pasar  global di  dunia  digital,  karena  sekalipun pialang  asing  yang  ada  tidak  memiliki legalitas  di  Indonesia,  tetap  saja  dapat memiliki  pasar  di  wilayah  yurisdiksi negara  sekalipun  hal  itu  akan  dianggap sebagai  cara-cara  ilegal  oleh  hukum nasional kita.
Optimalisasi  Perlindungan  Hukum Investor  Melalui  Rancangan  Regulasi Perdagangan  Di  Bursa  Berjangka Melalui Perspektif Teknologi
Sayangnya, dalam regulasi perlindungan  hukum  bagi  investor  di Bursa  Berjangka  yang  sering  kali mengalami  penipuan  oleh Broker atau pialang  ilegal  belum  mampu  dijangkau oleh  Hukum  Perlindungan  Konsumen, oleh UU ITE maupun UUPBK. Apalagi setelah  terjadinya  blokir  sepihak  oleh Bappepti, investor yang terlanjut melakukan  deposit  dana  akan  lebih besar  mengalami  potensi  kehilangan modal.  Bahkan,  sering  kali  masyarakat awam  masih  salah  paham  dengan perbedaan  jual  beli  valuta  asing  yang merupakan kewenangan lembaga keuangan  bank  dan  diawasi  oleh  OJK dengan forex trading di Bursa Berjangka
ataupun  jual  beli  Aset  Kripto  yang mutlak menjadi kewenangan Bappebti.
Merupakan  bagian  dari  misi Asosiasi Blockchain Indonesia  untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat dan  pelaku  usaha  mengenai blockchain yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari  revolusi  industri  4.0.  Rumusan  dan advokasi  kebijakan  terus  diupayakan baik  pada  institusi  pemerintah  maupun non  pemerintah  agar  dapat  terciptanya sistem regulasi yang mampu mendukung perkembangan  teknologi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  perkembangan masyarakat saat ini. 19
Melalui  pengembangan  teknologi blockchain yang telah digunakan hampir seluruh  masyarakat  dunia  dan  telah berkembang  juga  di  Indonesia,  dirasa perlu  dibuatkan  legitimasi  terhadap penggunaannya  sebagai  suatu  langkah preventif  sekaligus  represif  agar  tidak ada  alasan  kasus  ditutup  karena  tidak cukup bukti digital yang memadai.
Kesimpulan Pengaturan  perdagangan  di  Bursa Berjangka belum sepenuhnya menerapkan  teknologi Blockchain .  Hal ini  dikarenakan  belum  adanya  payung hukum  terhadap  penerapan  teknologi ini.  Tentunya  sangat  dimungkinkan untuk mempertimbangkan penerapannya sebagaimana OJK menerapkan teknologi KYC dalam aktifitas Financial  Thecnology di  Indonesia. Apalagi  teknologi  ini  bukan  merupakan hal baru di dunia perdagangan masyarakat  internasional  dan  Indonesia tidak akan luput dari situasi
perdagangan global yang bersifat crossborderless .
Pengaturan  perlindungan  hukum  bagi Investor di Bursa Berjangka masih kerap kali  disalahpahami  oleh  masyarakat
19
https://asosiasiblockchain.co.id/#ourme mber,  Diakses  Tanggal  3  April  2022 Pukul 00.04 wita
awam. Untuk mendapatkan perlindungan  hukum  yang  mampu mencapai tujuan  hukum,  maka  landasan yuridis  yang  digunakan  haruslah  tepat juga. Harapannya melalui pengembangan  teknologi blockchain yang  telah  digunakan  hampir  seluruh masyarakat dunia dan telah berkembang juga di Indonesia, dirasa perlu dibuatkan legitimasi terhadap penggunaannya sebagai suatu langkah preventif
sekaligus  represif  agar  tidak  ada  alasan kasus  ditutup  karena  tidak  cukup  bukti digital yang memadai

## Daftar Pustaka
Abdul  hamid,  2014, Teori  Negara Hukum  Modern, Mandar  Maju, Bandung.
Amirudin,  dan  H  Zainal  Askin,  2010,
Pengantar  Metode  Penelitian
Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Atmaja,  I  Dewa  Gede,  2013, Filsafat
Hukum,  Dimensi  Tematis  dan Historis , Setara Press, Malang.
Atmasasmita,  Romli,  2010, Reformasi Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. Bambang  Daru  Nugroho,  2012, Hukum Adat,  Hak  Menguasai  Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap  Masyarakat  Hukum Adat , Refika Aditama, Malang. C.S.T.Kansil,  2012, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,  “Aristoteles”  Zoon
Politicon, Balai Pustaka Jakarta
H .   Halim  HS,  dan  Erlies  Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi, Raja  Grafindo Persada, Jakarta Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta. Moeljiatno,    2012, Asas-Asas  Hukum Perdata , Bina Aksara, Jakarta.
Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum ,  Kharisma  Putra  Utama, Jakarta Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  &  Empiris , Pustaka Belajar, Yogyakarta. Nurnaningsih  Amriani,  2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan ,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, Rachmadi  Usman,  2012  (Buku  I), Mediasi  di  Pengadilan  dalam Teori dan Praktik , Sinar Grafika, Jakarta
Takdir  Rahmadi,  2010, Penyelesaian Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tim  Penyusun Kamus  Pusat  Bahasa,
2013 ,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  Edisi  Ketiga ,  Cet.II,
Balai Pustaka, Jakarta Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya,  I.W.W.,  2021. Realita  Budget Constraint  Dan  Trade-Off  Sebagai Konsekuensi  Bagi  Pemerintah  Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 . VYAVAHARA DUTA, 16(2) https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl -kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas- Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era- Pandemi.html, https://www.voaindonesia.com/a/dugaan -penipuan-ponzi-di-as-lebih-500- diaspora-indonesia-jadi- korban/5927339.html Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, Perdagangan Berjangka Komoditi , https://bappebti.go.id/resources/docs/bro sur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf https://www.kominfo.go.id/content/detai l/39748/pemerintah-blokir-1222-situs- web-perdagangan-berjangka-komoditi- ilegal/0/berita https://bappebti.go.id/resources/docs/bro sur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf
https://market.bisnis.com/read/20210527 /94/1398457/asosiasi-blockchain-dunia- terbentuk-indonesia-jadi-salah-satu- founding-member https://asosiasiblockchain.co.id/#ourme mber