How to cite: Miswar, Sudirman Karnay, Jeanny Maria Fatimah (2022), Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (9). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022

## ANALISIS  TRANSPARANSI  INFORMASI  PENGADAAN  BARANG/JASA MELALUI  MEDIA  WEBSITE  (E-PROCUREMENT)  DALAM  MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## Miswar, Sudirman Karnay, Jeanny Maria Fatimah
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik,  Universitas  Hasanuddin  Makassar,  Sulawesi  Selatan, Indonesia Email: miswarpascasarjana@gmail.com, sudirmankarnay@yahoo.com, jenny.palinggi@yahoo.com

## Abstrak
Pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  ( e-procurement )  Pemerintah  mempunyai peran  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  untuk  peningkatan pelayanan  publik  dan  pengembangan  perekonomian  nasional  dan  daerah. E- procurement merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  sangat  baik  dalam  upaya mewujudkan  tata  Pemerintahan  yang  baik,  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  (1)  bagaimana  kualitas informasi  pengadaan  barang/jasa  melalui  media website ( e-procurement )  di Kabupaten  Polewali  Mandar,  (2)  Bagaimana  transparansi  pengadaan  barang/jasa melalui  media website ( e-procurement )  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Metode Penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan menggunakan data dari berbagai informan terpilih  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dengan  jumlah  informan sebanyak  5  (lima)  orang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  informasi pengadaan  barang/jasa  melalui  media website ( e-procurement )  di  Kabupaten Polewali  Mandar  dilihat  dari  empat  indikator  yaitu:  akurat;  tepat  waktu;  relevan; dan  lengkap;  sudah  termasuk  berkualitas.  Adapaun  transparansi  pengadaan barang/jasa melalui media website ( e-procurement ) di Kabupaten Polewali Mandar dilihat  dari  empat  indikator  yaitu:  kemudahan  akses:  umpan  balik:  pembaruan informasi: dan kemudahan situs; sudah termasuk transparan.
Kata  Kunci: Analisis,  Kualitas  Informasi,  Transparansi  Informasi, E-Procurement, Kabupaten Polewali Mandar.

## Abstract
Procurement of goods/services electronically (e-procurement) The government has an important role in the implementation of national development to improve public services and develop the national and regional economy. E-procurement is a very good  approach  in  an  effort  to  realize  good  governance,  free  from  corruption, collusion, and nepotism. This study was conducted to analyze (1) how the quality of information  in  the  procurement  of  goods/services  through  the  media  website  (e- procurement)  in  Polewali  Mandar  Regency,  (2)  How  is  the  transparency  of  the procurement  of  goods/services  through  the  media  website  (e-procurement)  in
Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E- Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar
Polewali  Mandar  Regency.  Descriptive  qualitative  reserch  method,  carried  out using  data  from  various  informants  selected  using  purposive  sampling  technique with the number of informants as many as 5 (five) people. The result showed that the quality of information on the procurement of goods/service through the media website  (e-procurement)  in  Polewali  Mandar  Regency  was  seen  from  four indicators,  namely:  accurate;  time  line; relevant;  and  complete,  quality  included. The transparency of the procurement of goods/services through media website (e- procurement)  in  Polewali  Mandar  Regency  is  based  on  four  indicators,  namely: ease  of  acces;  feed  back  mechanism;  upadate  information;  and  ease  of  site, includes tranparency.
Keywords:  Analysis,  Information  Quality,  Information  Transparency,  E-Procurement, Polewali Mandar Regency.

## Pendahuluan
Desentralisasi  pemerintahan  atau  otonomi  daerah  adalah  sebuah  bentuk pemerintahan  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan yang  baik  dan  bersistem.  Organisasi  publik  dalam  hal  ini  birokrasi  pemerintahan sebagai  stakeholders  seharusnya  memiliki  rasa  kepekaan  terhadap  kepentingan  dan permasalahan  masyarakat  yang  harus  dipecahkan.  Birokrasi  juga  dituntut bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  tugasnya  dan  tidak  melaksanakan  bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya demi tercapainya tata kelola  pemerintahan  yang  baik  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  undang-undang nomor  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik,  dimana  salah  satu  tujuan dari  keterbukaan  informasi  publik  adalah  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang  baik,  yaitu  transparan,  efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat dipertanggungjawabkan.
Pengadaan  barang/jasa  yang  pembiayaan  baik  sebagian  atau  seluruhnya bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara/anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  (APBN/APBD)  merupakan  pengadaan  barang/jasa  dilingkungan pemerintah  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  barang/jasa  publik.  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintah  juga  membutuhkan  barang/jasa,  untuk  itu perlu pengadan barang/jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang  baik  (good  governance) mendorong  efisiensi  dan  efektivitas  belanja  publik, serta penataan  prilaku  tiga  pilar  (pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat)  dalam penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Asmawi  (Achmadi,  2015)  memandang bahwa  governance  lebih  merupakan  serangkaian  proses  interaksi  sosial  politik  antara pemerintah  dengan  warga  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  intervensi  pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Sedarmayanti (Rossita et al., 2007) mengungkapkan bahwa unsur- unsur  utama  governance,  yaitu:  akuntabilitas,  transparansi,  keterbukaan,  dan  aturan hukum  ditambah  dengan  kompetensi  manajemen  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Agus Dwiyanto  (Nurdiansyah,  2016)  mendefinisikan  transparani  sebagai  penyediaan
informasi  tentang  pemerintahan  bagi  publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di  dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.
Saat  ini  telah  diterapkan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik disebut dengan e-procurement yang merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya  dilakukan  secara  elektronik  (berbasis  web/internet).  Kabupaten Polewali  Mandar  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menggunakan  e-procurement dimana  seluruh  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada e-procurement dilakukan melalui media website , yaitu melalui website www.lpse.polmankab.go.id. Tujuan dari e- procurement ini  diantaranya  menciptakan  transparansi;  meningkatkan  akses  pasar  dan persaingan  usaha  yang  sehat;  memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses  pengadaan; mendukung  proses  monitoring  dan  audit;  memenuhi  kebutuhan  akses  informasi  yang real  time . E-procurement menawarkan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  perbaikan dalam biaya produktivitas. Oleh karenanya e-procurement merupakan cara yang paling efektif  untuk  menyempurnakan  manajemen,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung, dalam pencairan sumber pembelian. Sehingga e-procurement akan meningkatkan kunci keberhasilan dalam peningkatan daya saing dimasa datang.
Bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah disebut diatas  perlu  pengaturan  mengenai  tata  cara  pengadaan  barang/jasa  yang  jelas, konprehensif  dan  jelas  sesuai  dengan  tata  kelola  yang  baik  sehingga  dapat  menjadi pengaturan  yang  efektif  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  dimana  diharapkan  pelaksanaan  barang/jasa  dengan  sistem  e -procurement dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  berkualitas  dan  transparan untuk menuju penyelengaraan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berdasarkan  hal  tersebut, e-procurement di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dapat dinyatakan  berjalan  efektif  atau  tidak  maka  penulis  terdorong  untuk  melakukan penelitian  sesuai  latar  belakang  masalah  yang  dijelaskan,  maka  peneliti  merumuskan permasalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  kualitas  informasi  pengadaan  barang/jasa melalui media website ( e-procurement) di Kabupaten Polewali Mandar; (2) Bagaimana transparansi  pengadaan  barang/jasa  melalui  media website ( e-procurement )  di Kabupaten Polewali Mandar; untuk memberi arah yang jelas tentang maksud penelitian ini  maka  tujuan  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  berikut:  (1)  untuk  menganalisis kualitas  informasi  pengadaan  barang/jasa  melalui  media website ( e-procurement) di Kabupaten  Polewali  Mandar;  (2)  untuk  menganalisis  transparansi  pengadaan barang/jasa melalui media website ( e-procurement) di Kabupaten Polewali Mandar.

## Metodologi Penelitian Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) Pemerintah Kabuapaten Polewali Mandar. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut moleong (2017) mengatakan bahwa  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  bermaksud  untuk
Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E- Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar
memahami fenoma tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala UKPBJ  Kabupaten  Polewali  Mandar,  Kepala  Sub  Bagian  LPSE,  Pokja  Pemilihan LPSE, dan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) teknik  observasi  dengan  melalukan  pengamatan,  mendengar  dan  mencatat  semua masukan  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan  serta  ikut  dalam  aktivitas yang  dilakukan  informan;  (2)  teknik  wawancara  dimana  pewawancara  terlibat  dalam kehidupan sosial yang relative lama dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang sesungguhnya  mengenai  sikap  dan  perilaku  informan,  dan  (3)  studi  kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data melalui dokumentasi yang dilakukan informan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  didahului  dengan  upaya  mengungkap kebenaran  dari  subjek  penelitian  dengan  menguji  jawaban-jawaban  dari  pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman  dan pengetahuan mereka.  Kriyantono (Komunikasi et  al.,  2016).  Kemudian  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya peneliti melakukan analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek penelitian dengan meneliti autentitasnya berdasarkan  data  empiris  yang  ada.  Tahapan  berikutnya  semua  pandangan,  pendapat ataupun  data  dari  suatu  subjek  penelitian  dianalogkan  dengan  pendapat,  pandangan, ataupun data dari subjek lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

## Kualitas Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website Kabupaten Polewali Mandar
Dalam  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  peranan  informasi  pengadaan barang/jasa  memegang  peranan  penting  karena  apabila  pelaku  pengadaan  barang/jasa tidak  memiliki  infromasi  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  barang/jasa  dan/atau memperoleh  atau  memiliki  informasi  pengadaan  barang/jasa  yang  salah,  tidak  relevan dan sudah tidak up to date, akan menyulikan baginya menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa  tersebut  dengan  baik  dan  sempurna.  Bahkan  dapat  menyebabkan  kerugian keuangan  negara/daerah.  Informasi  harus  dimiliki  dan  dipahami  oleh  pemangku kepentingan
Keberhasilan  suatu  produk  kebijakan  dapat  dilihat  dari  adanya  penyampaian informasi  yang  tepat  dan  jelas  sesuai  dengan  sasaran  yang  akan  dicapai.  Data  yang berkualitas  sangat  diperlukan  dalam  memberikan informasi.  Dengan  adanya  data  yang berkualitas maka infromasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga. Informasi yang
dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila informasi yang didapatkan akurat, tepat waktu, relevan  dan  lengkap.  Informasi  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  melaksanakan suatu  kegiatan  untuk  pengambilan  keputusan,  karena  informasi  merupakan  faktor penting dalam melakukan kegiatan.
Keakuratan  informasi.  Dalam  tender  melalui  lpse.polmankab.go.id,  pada  saat berminat  dengan  pekerjaan  bisa  mendownload  dokumen  dan  didokumen  itu  nampak KAK,  persyaratan  administrasi,  persyaratan  teknis,  peralatan,  serta  gambar  dan spesifikasi  jenis  barang  yang  dibutuhkan.  Melalui  lpse.polmankab.go.id  hasilnya diketahui  lebih  cepat  nilai  penawaran  akan  muncul  sehingga  diketahui  oleh pendaftar/penyedia lain.
Ketetapan waktu. dalam penyajian informasi harus disajikan secara tepat waktu karena jika tidak ada ketetapan waktu maka pihak penyedia akan dirugikan karena tidak bisa  mempersiapkan  diri  untuk  melakukan  pelelangan.  Melalui  lpse.polmankab.go.id penyampaian  pengumuman  lelang  disampaikan  sesuai  jadwal.  Setiap  tahapan  dalam proses  pengadaan  melalui  media website ini  memiliki  batas  waktu,  misalnya  untuk memasukan  dokumen  penawaran,  apabila  rekanan  terlambat  mengetahui  informasi tersebut  maka  harus  menunggu  sampai  ada  pengadaan  selanjutnya  dilakukan  sehingga penyedia harus selalu memantau situs dan email perusahaan penyedia.
Informasi  relevan.  Dalam  melaksanakan  pekerjaan,  penyedia  tentunya membutuhkan  informasi  pada  setiap  tahap  pekerjaan  atau  selama  proses  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  berlangsung.  Melalui website lpse.polmankab.go.id  mereka dapat melihat langsung infromasi-informasi apa yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor,  cukup  membuka website lpes.polmankab.go.id  informasi  pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  mulai  dari  perencanaan  pengadaan,  berapa budgetnya,  penawaran,  pengumuman  pemenang  sampai  selesainya  proses  pengadaan akan dimuat pada situs tersebut.
Kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi pengadaan barang/jasa tentunya sangat dibutuhkan penyedia. Penyajian informasi harus disajikan secara lengkap dimana dokumen-dokumen  rencana  kerja  yang  OPD  input  di  SIRUP  telah  sesuai  KAK  OPD dengan  MDP  yang  Pokja  Pemilihan  buat  sebelum  di  umumkan  di  situs website lpse.polman. Dengan kelengkapan informasi persyaratan yang disajikan diharapkan agar penyedia  dapat  mendownload  dokumen,  mempelajari  persyaratan  dan  mempersiapkan diri  mendaftar  paket  pekerjaan  yang  dilelangkan.  Terlepas  dari  hal,  tersebut  dalam proses pengadaan barang/jasa, panduan harga/katalog barang yang dibuat oleh UKPBJ Kabupaten  Polewali  Mandar  tertutup/tidak  tersedia  sehingga  terkadang  penyedia mengeluhkan penawaran yang tidak bisa mendekati nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan yang dilelang oleh UKPBJ.

## Transparansi  Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  media  website  di  Kabupaten Polewali Mandar
Transparansi  menunjukkan  suatu  keadaan  dimana  segala  aspek  dari  proses penyelenggaraan  pelayanan  bersifat  terbuka  dan  dapat  diketahui  dengan  mudah  oleh para  pengguna  atau  stakholders  yang  membutuhkan.  Jika  segala  aspek  proses
Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E- Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar
penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan mudah dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transaparansi yang tinggi. Informasi yang disampaikan dalam SIRUP tersebut harus  tersedia  yakni  setiap  informasi  yang  disampaikan  memang  sudah  disusun  dan diinput sesuai dengan pelaksanaan pengadaan. Segala informasi yang disediakan dalam website lpse.polmankab.go.id  ini  sudah  siap  untuk  disajikan  untuk  pengguna  layanan serta untuk diketahui tanpa harus ada terjadi kecurigaan.

## Pembahasan
Kualitas Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website Kabupaten Polewali Mandar
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  informasi  pengadaan  barang/jasa melalui  media website di  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  dapat  dikatakan akurat,  tepat  waktu,  relevan,  lengkap  dan  tingkat  transparansi  pengadaan  barang/jasa melalui  media website di  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  tergolong  cukup tinggi dilihat dari beberapa indikator.
Internet  merupakan  teknologi  yang  menggambarkan  secara  jelas  properti- properti  seperti  convergen,  digital networking , global  reach ,  interaktivitas, many  to many  communication ,  serta  suatu  bentuk  yang  mengizinkan  penggunanya  menjadi pencipta maupun pengguna isi atau pesan (Flew, 2014). New Media atau media online merupakan  perangkat  teknologi  komunikasi  yang  berbagi  ciri  yang  sama  yang  mana selain  baru  dimungkinkan  dengan  digitalisasi  dan  ketersediaannya  yang  luas  untuk pengguna  pribadi  sebagai alat  komunikasi.  Denis  McQuail  (Child &  Haridakis,  2018). Media online adalah  sebutan  umum  untuk  sebuah  bentuk  media  yang  berbasis  pada telekomunikasi  dan  multimedia  dengan  memiliki  informasi  yang  bersifat  update (tebaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet, dan dapat digunakan  sebagai  sarana  produksi  dan  penyebaran  informasi.  Ada  beberapa karakteristik umum yang dimiliki media online, yaitu: kecepatan informasi, pembaruan ( updating ),  interaktivitas,  personalisasi,  kapasitas  muatan  dapat  diperbesar,  terhubung dengan sumber lain ( hyperlink ).
Kecepatan  informasi.  Melalui  pengadaan  secara  elektronik  ( e-procurement ) seluruh  proses  pengadaan  pun  mulai  dari  rencana  pengadaan  sampai  tahap  selesainya pekerjaan/kegiatan  pengadaan  barang/jasa  akan  lebih  cepat  dilakukan.  Karena e- procurement sebagai  perangkat  teknologi,  prosedur  dan  langkah-langkah  organisasi yang  memungkinkan  pembelian  barang/jasa  secara online sehingga  seluruh  tahap pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, tak perlu menunggu lama, dalam hitungan jam bahkan  menit  informasi  bisa  langsung  didapatkan.  Dengan  demikian  mempercepat dsitribusi informasi ke pasar (pengakses).
Pembaruan  informasi.  Informasi  yang  diberikan  melalui  layanan  pengadaan secara elektronik  di Kabupaten Polewali Mandar sudah termasuk update, karena setiap perubahan  informasi  pihak  UKPBJ  Kabupaten  Polewali  Mandar  segera  melakukan pembaruan  berita.  Informasi  yang  diberikan  terus  menerus  karena  dalam  pengadaan
melalui media online ini terdapat kegiatan yang memiliki batas waktu, sehingga apabila informasi  ini  terlambat  dimuat  maka  dapat  menghambat  proses  pekerjaan  lainnya misalnya  terjadi  pengunduran  jadwal  lelang.  Begitupun  sebaliknya,  pihak  penyedia (rekanan)  harus  selalu  memantau  pembaruan  informasi.  Misalnya,  untuk  memastikan dokumen  penawaran,  apabila  pihak  rekanan  terlambat  mengetahui  informasi  tersebut maka harus menunggu sampai ada pengadaan selanjutnya.
Interaktivitas.  Dalam  pelaksanaan  proses  pengadaan  barang/jasa  elektronik, terdapat tahap penjelasan yang biasa disebut dengan aanwijzing . Pada tahapan ini tidak dilakukan  tatap  muka,  masing-masing  pihak  cukup  berada  didepan  komputer  mereka. Penjelasan,  pertanyaan  dan  jawaban  dilakukan  secara online .  Panitia  dan  seluruh pendaftar pada lelang tersebut bisa saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Dengan  cara  seperti  ini,  tidak  ada  kontak  fisik  yang  terjadi,  tanya  jawab  dilakukan sampai batas waktu aanwijzing selesai.
Personalisasi.  Dalam  pengadaan  barang/jasa  artinya  dilakukan  identifikasi kebutuhan infromasi pada perencanaan pelaksanaan baik pelaksanaan lelang/seleksi dan pelaksanaan kontrak, serta tahapan pengawasan pengadaan barang/jasa baik internal dan eksternal. Identifikasi kebutuhan informasi ini adalah hal apa saja yang dibutuhkan pada setiap kegiatan langkah pengadaan barang/jasa. Melalui layanan website lpse.polmankab.go.id  para  penyedia  bisa  melihat  dan  mengetahui  informasi  yang mereka  butuhkan  pada  setiap  tahapan  kegiatan  dan  untuk  mendapatkan  informasi  itu mereka hanya membuka website lpse.polmankab.go,id karena semua informasi tentang pengadaan barang/jasa karena semua informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Kapasitas  muatan  dapat  disimpan  dan  diperbesar.  Hasil  dokumentasi  informasi pengadan  barang/jasa  ini  harus  disimpan  dan  diorganisasi  secara  teratur,  lengkap, cermat, aman, dan mudah dilacak atau  diambil ketika informasi pengadaan barang/jasa tersebut  dibutuhkan.  Tujuan  tahapan  ini  adalah  untuk  menata  informasi  yang  telah dikumpulkan,  diolah,  dianalisis  sebelumnya.  Selanjutnya  juga  dapat  menghindari adanya  duplikasi  atau  redundansi  pekerjaan,  dan  tentunya  tahap  ini  berguna  agar informasi tersebut dikatakan mampu telusur ketika dibutuhkan dimasa mendatang. Bagi pihak penyedia, untuk memasukkan penawaran akan lebih efektif, dimana ketersediaan file  akan  tersimpan  karena  ketika  mereka  pernah  ikut  lelang  maka  data-data  penyedia tetap tersimpan pada sistem.
Terhubung  dengan  sumber  lain.  Pada  sistem e-procurement seluruh  proses lelang  mulai  dari  pengumuman,  mengajukan  penawaran,  seleksi,  sampai  pengumuman pemenang  akan  dilakukan  secara online melalui  situs  internet.  Setiap  informasi  yang disajikan mengenai pengadaan barang/jasa dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga  berkaitan  dengan  infromasi  tersebut.  Rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalam berbagai  bentuk  dan  media  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  dibuat  dan  akan  diterima  oleh  lembaga  negara,  pemerintah  daerah, lembaga  pendidikan,  perusahaan,  organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan,  dan perseorangan.
Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E- Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar
Transparansi  Informasi  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Media  Website Kabupaten Polewali Mandar
Transparansi  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  melalui  media website dapat dilihat dari ketersediaan atas informasi proses penyelenggaraan pangadaan barang/jasa, dimana  informasi  itu  harus  mudah  diakses  dan  memperoleh  informasi,  terdapat pembaruan  informasi,  menyediakan  kesempatan  bagi  pengguna  memberikan  respon, dan terdapat kemudahan dalama memahami informasi yang ditampilkan. (a) kemudahan akses  dan  memperoleh  informasi.  Informasi  terbuka  untuk  siapa  saja,  masyarakat  luas dapat melihat melalui website lpse.polmankab, hanya mengklik cari pake maka seluruh paket  pekerjaan  dalam  sistem  tersebut  akan  muncuk,  serta  mengenai  berapa  anggaran yang digunakan untuk pengadaan semua akan terlihat jelas melalui aplikasi tersebut. (2) menyediakan  kesempatan  bagi  pengguna  memberikan  respon.  Dalam  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  secara  elelktronik  terhadap  tahap  penjelasan  yang  disebut aanwijzing. Pada tahap ini penjelasan, pertanyaan, dan jawaban dilakukan secara online. Pokja  pemilihan LPSE  dan  seluruh  pendaftar  pada  lelang tersebut  bisa  saling  bertukar penjelasan,  pertanyaaan,  dan  jawaban.  Tanya  jawab  dilakukan  sampai  batas  waktu aanwijzing selesai.  (c)  pembaruan  informasi.  Pemberian  informasi  dilakukan  secara berkelanjutan  supaya  rekanan  dapat  mengetahui  perkembangan  tentang  pelelangan barang/jasa. Setiap tahapan selalu diinformasikan melalui website lpse.polmankab.go.id agar  penyedia  diharapkan  tidak  ada  keterlambatan  dalam  mengikuti  setiap  proses kegiatan  pengadaan.  (d)  kemudahan  informasi  untuk  dibaca  dan  dipahami.  Pada tampilan  awal  dapat  dilihat  penataan  sub  menu  seperti e-procurement,  p engumuman, berita dan lain-lain sangat teratur dan berada diatas sehingga web dapat mudah dibaca. Menu  search  bisa  dijumpai  ketika  kita  membuka  sub  menu  misalnya  “pemenang lelang”.  Ketika  kita  mengarahkan  kursor  pada  menu  maupun link tertentu  maka hurufnya  akan  berubah  warna  atau  kursosrnya  akan  berganti.  Hal  tersebut  agar uses dapat  mengetahui  bahwa  link  tersebut  jika  diklik  akan  menyajikan  informasi  secara lengkap.  Secara  keseluruhan  situs  lpse.polmankab.go.id  sudah  baik  dan  informatif. Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan misalnya minimnya animasi yang dapat menarik minat pengguna untuk membaca. Dalam mengakses situs ini users tidak akan kebingungan karena layout maupun desain tata letaknya cukup efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media website di Kabupaten Polewali Mandar  dapat  dikatakan  akuran,  tepat  waktu,  relevan  dan  lengkap.  Terlepas  dari  hal tersebut tersebut, masih terdapat persoalan di antara penyedia seperti harga penawaran penyedia yang ditawarkan sulit mendekati harga HPS (Harga Perkiraan Sendiri) UKPBJ dikarenakan  tidak  adanya  pedoman  harga/katalog  barang  yang  disediakan/tertutup  di situs web lpse.polmankab.go.id oleh UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar. Transparansi pengadaan  barang/jasa  melalui  media website di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dilihat dari  indikator:  kemudahan  mengakses,  dan  memperoleh  informasi,  dan  kemudahan
informasi  untuk  dibaca/dipahami  dapat  dikatakan  memiliki  tingkat  transparansi  yang tinggi.  Hanya  saja  dari  pihak  OPD  kadang  terlambat  memasukkan  rencana  kegiatan, namun  hal  ini  tidak  menghambat  proses  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  di Kabupaten  Polewali  Mandar.  Oleh  karena  itu,  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  membuat  aturan  tentang  pedoman  harga/katalog  barang  di  daerah Kabupaten Polewali Mandar dan pedoman harga/katalog barang tersebut ditampilkan di fitur situs website lpse.polmankab.go.id. Selain itu pihak UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)  agar  meningkatkan  pemberian  motivasi  kepada  pihak  OPD  untuk memasukkan  rencana  kegiatan  tepat  waktu  agar  tidak  menghambat  proses  pekerjaan lain.

## BIBLIOGRAFI
Achmadi.  (2015). Kewajiban  Pelayanan  Publik  Oleh  Pemerintah  Daerah  Di  Era Otomi . 14 , 221–227.
Child, J. T., & Haridakis, P. (2018). Uses and Gratifications Theory. Engaging Theories in Family Communication , 337–348. https://doi.org/10.4324/9781315204321-30
Komunikasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Riau, U., Ready, O. A., Sos, S., & Sc, M. (2016). Rumyeni, S.Sos, M.Sc . 3 (1), 3.
Nurdiansyah,  E.  (2016).  Keterbukaan  Informasi  Publik  Sebagai  Upaya  Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika , 3 (2), 147–151.
Rossita, A., Nurchana, A., Haryono, B. S., Adiono, R., Publik, J. A., Administrasi, F. I., &  Brawijaya,  U.  (2007). EFEKTIVITAS  E-PROCUREMENT  DALAM PENGADAAN BARANG / JASA ( Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Bojonegoro ) . 2 (2), 2007–2011.

## Copyright holder:
Miswar, Sudirman Karnay, Jeanny Maria Fatimah (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: