__________________________________________________________________________________________________
©2022, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

## Editorial

## PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN: SEBUAH USULAN KEBIJAKAN

## Hanevi Djasri
Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Email korespondensi: hanevi.djasri@ugm.ac.id Dikirimkan 2 Agustus 2022, Diterima 11 Agustus 2022
Efektivitas dan efisiensi sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu  pelayanan  masih  banyak  diperdebatkan  oleh  para  ahli internasional.  Sebagian  penelitian  menunjukkan  bahwa akreditasi  efektif  meningkatkan  mutu,  namun  hasil  penelitian lainnya menyatakan yang sebaliknya 1 . Meskipun demikan para peneliti  sepakat  bahwa  akreditasi  merupakan  salah  satu intervensi  yang  paling  berpotensi  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan  kesehatan 2 .  Pada  saat  ini  Indonesia  sedang memperbaharui sistem akreditasi pelayanan kesehatan dengan harapan  dapat  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  dan akuntabilitas program akreditasi, termasuk program akreditasi Rumah Sakit (RS).
Sistem  akreditasi  paling  tidak  meliputi  tiga  sub-sistem terpenting,  yaitu:  (1)  sistem  penyusunan,  sosialisasi  dan pemenuhan standar akreditasi; (2) sistem pengelolaan lembaga penyelenggara  akreditasi;  dan  (3)  sistem  rekrutmen peningkatan kompetensi para “penyurvei” 3 . Selain itu, terdapat sub-sistem  lain  yang  penting,  yaitu  sistem  pembiayaan  untuk penerapan dan penilaian pemenuhan standar akreditasi, sistem penghargaan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar  akreditasi,  serta  sistem monitoring dan  evaluasi pelaksanaan  program  dan  manfaat  akreditasi.  Editorial  ini membahas tiga sub-sistem terpenting yang berlaku bagi sistem akreditasi  pelayanan  kesehatan  lainnya  tidak  hanya  sistem akreditasi rumah sakit.
The  International  Society  for  Quality  in  Healthcare (ISQua) sebagai komunitas internasional yang sudah lebih dari 30 tahun berupaya  meningkatkan  mutu  dan  keselamatan  pasien,  telah menerbitkan  tiga  dokumen  berdasarkan  konsensus  para  ahli internasional  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi sistem akreditasi yang dapat digunakan sebagai acuan 4-6 , yaitu: 1) pedoman dan prinsip penyusunan standar, 2) pedoman dan standar bagi lembaga evaluasi eksternal, dan 3) pedoman dan standar untuk program pelatihan penyurvei.
Sub-sistem  pertama  adalah  penyusunan,  sosialisasi  dan pemenuhan  standar  akreditasi  harus  memperhatikan  kaidah penyusunan  yang  baik,  sehingga  isi  standar  harus  sesuai  dan diperbaharui  secara  berkala  mengikuti  perubahan  arah kebijakan  dan  strategi  nasional  terkait  mutu  pelayanan, terutama  mengacu  kepada  Rencana  Strategis  Kementerian
Kesehatan.  Penyusunan  standar  tidak  dapat  serta-merta mengambil  dan  memodifikasi  dari  standar  akreditasi  negara lain  yang  telah  ada.  Setiap  isi  standar  akreditasi  seharusnya memiliki tujuan spesifik yang sesuai dengan strategi dan target nasional, misalnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan  kepuasan  pasien,  menurunkan  angka  insiden keselamatan  pasien,  meningkatkan  angka  pasien  hipertensi dengan tekanan darah terkontrol, atau pasien diabetes dengan gula darah terkontrol, atau berbagai indikator spesifik lainnya. Isi  standar  juga  harus  diproyeksikan  dapat  dipenuhi  oleh sebagian  besar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia, sehingga tingkat “kesulitan” isi standar dapat dinaikkan secara bertahap setelah sekitar lima tahun implementasi.
Kementerian  Kesehatan  RI  perlu  mengeluarkan  kebijakan tentang  pedoman  dan  prinsip  penyusunan  standar  akreditasi yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  berbagai  jenis program akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan termasuk RS. Pedoman  dan  prinsip  ini  dapat  mengacu  kepada  konsensus internasional  yang  telah  dirumuskan  oleh  ISQua 4 .  Dokumen tersebut memuat enam prinsip dalam penyusunan standar. Dua prinsip  pertama  terkait  cara  proses  penyusunan  dan pengukuran yaitu: 1) prinsip penyusunan standar akreditasi, 2) prinsip  pengukuran  standar  akreditasi;  sedangkan  empat prinsip berikutnya terkait dengan isi standar, yaitu: 3) prinsip pengelolaan,  dan  manajemen  kinerja  fasilitas  pelayanan kesehatan,  4)  prinsip  manajemen  keselamatan  dan  risiko fasilitas  pelayanan  kesehatan,  5)  prinsip  pendekatan person- centered di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  6)  prinsip pengelolaan kinerja mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem terkait  standar  akreditasi  tidak  terhenti  pada  proses penyusunan standar, tapi diikuti dengan dua proses berikutnya yang lebih menantang, yaitu proses sosialisasi dan proses untuk memenuhi standar tersebut.
Sub-sistem  kedua  adalah  pengelolaan  lembaga  penyelenggara akreditasi.  ISQua  juga  telah  menyusun  pedoman  dan  standar dalam pengelolaan lembaga evaluasi eksternal yang juga dapat diterapkan  bagi  lembaga  akreditasi 5 .  Pedoman  dan  standar tersebut  terdiri  dari  delapan  aspek.  Pertama  tatakelola,  untuk memastikan lembaga akreditasi telah berupaya mencegah dan memastikan  bebas  dari  kemungkinan  konflik  kepentingan,

## Djasri H.
memiliki kejelasan tatakelola organisasi, dan jalur akuntabilitas yang melibatkan pemangku kepentingan di luar lembaga. Kedua adalah manajemen strategi, operasional, dan keuangan, untuk memastikan  lembaga  akreditasi  telah  memiliki  kejelasan rencana  strategis  yang  disusun  dengan  melibatkan  para pemangku  kepentingan  (termasuk  wakil  pengelola  RS), dilengkapi dengan tujuan dan sasaran yang dapat dicapai dan terukur.  Ketiga  adalah  manajemen  risiko  dan  peningkatan mutu,  untuk  memastikan  lembaga  akreditasi  memiliki  sistem manajemen keluhan yang baik, yaitu lembaga yang menjelaskan prosedur  pengajuan  keluhan  baik  oleh  pengelola  fasyankes, penyurvei,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  memiliki kerangka  waktu  yang  jelas  dalam  menindaklanjuti  keluhan, memastikan  adanya  umpan  balik  kepada  pelapor,  serta menggunakan temuan dari keluhan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.
Aspek  keempat  adalah  manajemen  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  untuk  memastikan  lembaga  akreditasi  memiliki program  orientasi  bagi  staf  baru  (termasuk  para  penyurvei), sehingga  para  staf  mereka  memahami  dengan  baik  misi,  visi, nilai,  strategi,  layanan,  dan  struktur  lembaga  mereka,  serta prosedur  kesehatan  dan  keselamatan,  termasuk  peran  dan tanggung  jawab  mereka.  Kelima  adalah  manjemen  informasi, memastikan  lembaga  akreditasi  memiliki  sistem  teknologi informasi  yang  baik,  informatif,  ramah  pengguna,  selalu diperbaharui,  dan  dipelihara,  serta  memiliki  mekanisme keamanan.  Lembaga  akreditasi  juga  harus  memiliki  proses untuk  memastikan  bahwa  semua  informasi:  akurat,  dapat diandalkan, dapat diakses sesuai dengan undang-undang yang relevan,  dan  dijaga  kerahasiaannya.  Aspek  keenam  adalah manajemen  penyurvei,  lembaga  akreditasi  harus  memiliki jumlah  dan  komposisi  keterampilan  penyurvei  yang  cukup untuk  memastikan  layanan  survei  yang  diberikan  berkualitas. Lembaga akreditasi juga harus mengangkat penyurvei melalui proses yang ketat dan transparan sesuai dengan kriteria seleksi berbasis kompetensi dan persyaratan dari lembaga akreditasi.
Aspek ketujuh adalah manajemen proses survei dan hubungan dengan  pengelola  RS,  untuk  memastikan  lembaga  akreditasi menyediakan  informasi  lengkap  tentang  program  penilaian akreditasi  yang  ditawarkan  dan  memiliki  pengaturan  untuk memastikan  ketidakberpihakan  serta  menghindari  konflik kepentingan dalam hubungan dengan pengelola RS. Terakhir, adalah  aspek  pengelolaan  status  akreditasi,  yang  mendorong agar  setelah  pemberian  status  akreditasi,  lembaga  akreditasi tetap memantau secara berkelanjutan kepatuhan para pengelola RS  terhadap  standar  dan  upaya  untuk  melakukan  perbaikan. Lembaga  akreditasi  juga  harus  memiliki  mekanisme  untuk menindaklanjuti  setiap  permasalahan  terkait  RS  yang  telah terakreditasi.  Saat  ini  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  (RI)  telah  membentuk  Tim  Pembinaan  dan Pengawasan  Lembaga  Independen  Penyelenggara  Akreditasi. Kementerian  Kesehatan  RI  perlu  melengkapi  tim  ini  dengan instrumen pembinaan dan pengawasan yang mengacu kepada delapan apek tersebut di atas.
Sub-sistem  terakhir  adalah  program  pelatihan  penyurvei. Beberapa  penelitian  menunjukkan  pentingnya  program pelatihan  penyurvei  untuk  memastikan  proses  survei  berjalan dengan  baik 7 .  ISQua  juga  telah  menerbitkan  pedoman  dan standar  untuk  program  pelatihan  penyurvei 6 yang  terdiri  dari lima  standar.  Standar  pertama  adalah  perencanaan  program pelatihan,  yaitu  desain,  pengembangan  dan  pelaksanaan program  pelatihan  direncanakan  untuk  memenuhi  tujuannya. Kedua  adalah  manajemen  program  pelatihan,  mencakup penetapan  tata  kelola  dan  struktur  manajemen  program pelatihan  untuk  mendukung  hasil  yang  direncanakan.  Ketiga, pengelolaan  para  peserta  pelatihan,  yaitu  calon  penyurvei sebagai  peserta  pelatihan  perlu  mendapatkan  informasi  dan dukungan yang memenuhi kebutuhan mereka. Keempat adalah standar  tentang  cara  penyampaian  program  pelatihan, mencakup  strategi  dalam  proses  pembelajaran  yang  selaras dengan  hasil  pembelajaran,  kebutuhan  peserta  pelatihan  dan persyaratan  kompetensi  penyurvei.  Terakhir,  penilaian kompetensi, yaitu kinerja dan pencapaian para peserta diukur sesuai dengan hasil yang diharapkan dari program pelatihan.
Kementerian  Kesehatan  RI  telah  mengadakan  pelatihan  bagi pelatih  ( Training  of  Trainers )  penyurvei  akreditasi,  yang terakreditasi  oleh  Badan  Pengembangan  dan  Pemberdayaan Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  (PPSDM).  Pemantauan pelaksanaan pelatihan oleh setiap lembaga akreditasi bagi para penyurveinya memerlukan sistem pemantauan oleh Kementerian  Kesehatan  untuk  memastikan  bahwa  standar kompetensi  yang  diharapkan  telah  dipenuhi  oleh  para penyurvei.

## Referensi
1. Greenfield  D,  Pawsey  M,  Hinchcliff  R,  dkk.  The  Standard  of Healthcare  Accreditation  Standards:  A  Review  of  Empirical Research  Underpinning  Their  Development  and  Impact.  BMC Health  Serv  Res.2012;  12:329.  https://doi.org/10.1186/1472- 6963-12-329
2. Hussein M, Pavlova M, Ghalwash M, dkk.  The Impact of Hospital Accreditation  on  The  Quality  of  Healthcare:  A  Systematic Literature  Review.  BMC  Health  Serv  Res.  2021;  21:1057. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07097-6
3. Tjiptonugroho  D.  Surveior.  Media  Indonesia.  (2018,  25  Maret 2018).  https://mediaindonesia.com/opini/151278/surveior
4. ISQua. Guidelines  and  Principles  for  the  Development  of  Health and  Social  Care  Standards.  2018;  5th  Edition  Version  1.0: September.
5. ISQua.  Guidelines  and  Standards  for  External  Evaluation Organisations. 2018; 5th Edition Version 1.0: Dublin.
6. ISQua.  Guidelines  and  Standards  for  Surveyor  Training Programmes. 2018; 3rd Edition Version 1.1: Dublin.
7. Miller  S.  Participation  of  Surveyors  in  Safety  and  Quality Accreditation.  Australian  Commission  on  Safety  and  Quality  in Health Care. 2009.