## TRANSPOLITAN: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI MASA DEPAN TRANSPOLITANT: DEVELOPMENT POLICY FUTURE TRANSMIGRATION
Taufan Daniarta Sukarno 1* , Nurul Aldha Mauliddina Siregar 1 , Farida Yustina 2 1 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung BJ Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta.
2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta *Koresponden email: taufands@gmail.com

## ABSTRAK
Transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan yang menjadi program unggulan Indonesia dalam beberapa puluh tahun ke belakang telah mencapai beberapa keberhasilan. Namun dewasa ini Transmigrasi tidak lagi menjadi fokus pembangunan karena masalah efisiensi dan beban permasalahan di masa lalu. Transpolitan menjadi suatu konsep yang diusung oleh Pemerintah dalam mem-branding program Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Transpolitan sebagai bentuk Transmigrasi model baru dan membandingkannya dengan model transmigrasi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dari beragam sumber referensi baik berupa jurnal penelitian, buku, ataupun kebijakan serta dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan transmigrasi sampai dengan saat ini. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Transpolitan merupakan pengembangan konsep pembangunan pemukiman transmigrasi dengan skala kawasan perkotaan, yang pembangunannya berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusif dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan secara Pentahelix melalui koordinasi dan integrasi, serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat trans dalam bidang Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan dalam konsep Transpolitan dari Transmigrasi sebelumnya ada pada (1) Tata ruang kawasan yang terpadu, luas dan terintegrasi, (2) Pengelolaan kawasan dengan model Pentahelix, (3) SDM yang terlatih dan mampu mengaplikasikan teknologi, dan (4) Mata pencaharian yang heterogen.
Kata kunci : Transpolitan, Transmigrasi, Kebijakan, Pembangunan

## ABSTRACT
Transmigration as one of the development programs which has become Indonesia's flagship in the past decades has achieved several successes both in terms of regional expansion and extension of agricultural land. However, today Transmigration is no longer the focus of development due to efficiency problems and the burden of problems in the past. Transpolitant has become a concept promoted by the Indonesian Government for re-branding the Trans- migration program. Therefore this study aims to explain the Transpolitant concept as a new form of transmigration and to compare it with the current transmigration model. This research used a qualitative method with a literature study approach from various reference sources in the form of research journals, books, or policies as well as the legal basis for the implementation of transmigration activities to date. Transpolitant is defined as an upgraded version of a transmigration settlement, with the concept as an urban scale, oriented towards the needs and potentials in the destination area, inclusive development by involving all interested parties with Pentahelix model through coordination and integration, as well as a focus on increasing knowledge of trans people in the field of Information Technology. The results of the study showed that the differences in the concept of Transpolitant from the previous Transmigration were (1) integrated, wide and integrated regional spatial planning, (2) manage by the Pentahelix model, (3) human resources who are trained and able to apply technology, and (4) Heterogeneous livelihoods.
Keywords : Transpolitant,Transmigration, Policy, Development
PENDAHULUAN Program Transmigrasi yang kita kenal saat ini bermula dari istilah ‘Transmigrasi’ yang per- tama kali dituliskan oleh Ir. Soekarno dalam Koran Soeloeh Indonesia pada tahun 1927. Ke- mudian ditegaskan lagi oleh Muhammad Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang pada tanggal 3 Februari 1946 dengan tema ‘pentingnya Transmigrasi dalam mendukung pembangunan in- dustrialisasi di luar jawa’. Secara resmi, Trans- migrasi dimulai pada tanggal 12 Desember 1950
dengan diberangkatkannya 25 Kepala Keluarga (KK) berjumlah 98 orang ke Lampung. Momen ini dikenang dengan peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2019). Namun jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1905, Pe- merintah Kolonial Hindia Belanda telah me- lakukan pemindahan penduduk sebanyak 2.795 orang dari Keresidenan Kedu di Provinsi Jawa Tengah, ke Gedong Tataan di Provinsi Lampung, dengan program yang bernama Kolonisatie (Kolo- nisasi). Sehingga apa yang dilakukan oleh Peme-
rintah Indonesia di masa Orde Lama adalah mengembangkan program Kolonisatie Pemerintah Hindia Belanda dengan mengubah konsepnya menjadi program Transmigrasi milik Pemerintah Indonesia sendiri.
Program Transmigrasi berkembang dengan pesat pada masa Orde Baru, dimana sejak perio- disasi pembangunan lima tahun (Pelita) mulai dari Pelita I s/d Pelita VI (1969-1999) program Trans- migrasi selalu dijalankan dengan memindahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu penduduk pada tiap periodenya. Selama masa Orde Baru pula ter- dapat banyak inovasi dalam pembangunan Trans- migrasi, mulai dari Transmigrasi biasa, berkem- bang menjadi Transmigrasi Bedol Desa, Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Industri Rakyat (PIR), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (Oktafiani dan Yogaswara, 2020).
Sementara pada era Reformasi, secara kuan- titatif Transmigrasi mengalami penurunan baik dari lokasi maupun jumlah transmigran yang diberangkatkan. Hal ini dikarenakan Undang- undang Otonomi Daerah yang membuat masing- masing Provinsi tidak terkekang oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti pada era Orde Baru. Namun dari sisi kualitatif, Transmigrasi meng- alami perkembangan dengan dikenalkannya kon- sep baru yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM) de- ngan lingkup kawasan yang lebih mampu berdaya saing sesuai dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 214 tahun 2007. Secara total, program Transmigrasi hingga saat ini telah berhasil membentuk 1.183 Desa definitif, 385 Kecamatan, 104 Kota dan Kabu- paten, serta 2 Ibukota Provinsi (Mamuju, Sulawesi Barat dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara). Dari segi jumlah penduduk, secara total Transmigrasi telah berhasil memindahkan penduduk sekitar 7,8 juta jiwa (Kementerian Desa PDTT, 2019). Dari sisi sumberdaya alam, transmigrasi telah berhasil meningkatkan jumlah luas areal pertanian pangan (sawah) dengan metode ekstensifikasi lahan seluas 8.081.969 Ha dan lahan perkebunan (sawit, karet) seluas 391.559 Ha yang sebagian besar adalah lahan yang diberikan sesuai dengan jatah untuk para transmigran (KemenKeu, 2016). Penyebaran program Transmigrasi juga berlangsung secara merata ke seluruh pulau di Indonesia seperti Su- matera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Dalam 73 tahun pelaksanaan program Trans- migrasi di Indonesia (1950 – 2023), banyak sekali keberhasilan Transmigrasi terutama dalam kon- teks pembangunan wilayah, ekstensifikasi lahan pertanian, dan pemerataan penduduk. Namun
program ini juga tidak terlepas dari beberapa kegagalan. Pada era Orde Lama, Presiden Soe- karno menetapkan target sebanyak 1,56 juta orang untuk bertransmigrasi, namun realisasinya hanya sebanyak 174.000 orang yang berangkat (Prihatin, 2013). Kebijakan transmigrasi di orde lama turut memunculkan konflik dengan penduduk lokal serta kondisi transmigran yang gagal berkembang karena lokasi tidak sesuai untuk bertani (Sulistyaningsih, 2010). Pada era Orde Baru, Transmigrasi bersifat top down , dimana penunjuk- kan lokasi dan Transmigran langsung ditentukan oleh Pemerintah Pusat tanpa pertimbangan lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani dan Yogaswara (2020) akibat dari kebijakan trans- migrasi di orde baru, sering terjadi permasalahan baik dari aspek sosial, ekonomi, geografis maupun budaya. Transmigrasi era Reformasi memiliki lebih banyak kendala, baik dari segi regulasi Otonomi Daerah maupun permasalahan limpahan sisa era Orde Baru dimana Transmigrasi dianggap sebagai “Jawanisasi”(Arbain, 2018) atau “Islamisasi”, se- hingga menimbulkan konflik di berbagai daerah yang berbuntut kekerasan dan pengusiran yang menyebabkan banyak Transmigran yang pulang kembali ke daerah asal. Akibatnya, Transmigrasi saat ini tidak lagi menjadi fokus utama pemba- ngunan Indonesia, jika dilihat pada RPJMN 2019- 2024 fokus Transmigrasi kali ini pada Revitalisasi (perbaikan infrastruktur) di 63 kawasan (menurun dari 144 kawasan di periode sebelumnya) serta peningkatan daya saing kawasan.
Eksistensi berlangsungnya program transmig- rasi kepada masyarakat umum menjadi suatu fe- nomena tersendiri, dimana hampir sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa program Transmigrasi masih ada saat ini. Hal ini merupa- kan permasalahan yang menimbulkan pertanyaan besar terkait kelangsungan program Transmigrasi bagi pembangunan Indonesia, apakah akan terus dijalankan atau dihentikan. Apabila Transmigrasi tetap terus berjalan, bagaimana caranya agar prog- ram Transmigrasi yang saat ini identik dengan stigma lama yang kurang berkembang, ‘jadul’, dan usang, dapat berevolusi menjadi suatu prog- ram pembangunan yang mampu mengembangkan kawasan yang lebih berdaya saing, memiliki kua- litas yang lebih baik, dan dapat menghapus stigma Transmigrasi lama yang terkesan kadaluarsa se- hingga mampu menjadi program unggulan pemb- angunan Indonesia dari pinggir wilayah NKRI di masa depan.
Pada 17 September 2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmig-
rasi bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada berhasil menyelenggarakan Kongres Nasional Transmigrasi tahun 2019 dengan tema Restorasi Transmigrasi 4.0: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Mandiri dan Sejahtera bertempat di Graha Saba Permana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hasil dari Kongres ini berupa Dek- larasi Bulaksumur yang berkomitmen dalam pembangunan Gerakan Nasional Transpolitan Hi- jau 4.0 (Green Transpolitan 4.0) (Ditjen-PKP2- Trans, 2019). Konsep Transpolitan ini dirumuskan oleh Tim Multidisipliner Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh Prof. Dr. Suratman, dengan fokus kepada pemanfaatan ekonomi digital serta peningkatan sumber daya manusia untuk memo- difikasi pola transmigrasi konvensional menjadi green transpolitan 4.0 melalui kemitraan Penta- helix antara Pemerintah, Swasta, Akademisi, Media, dan Masyarakat (ugm.ac.id., 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana konsep Transpolitan dapat relevan de- ngan kebijakan pembangunan ketransmigrasian Indonesia di masa depan dengan melihat evolusi pembangunan transmigrasi sebelumnya sebagai serta konsep-konsep baru dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh Transpolitan.
METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kua- litatif. Menurut (Patton, 2015) penelitian kualitatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana suatu sistem berfungsi dan bagaimana konsekuensi atas dinamika suatu sistem, sehingga fokus penelitian terletak pada konteks atau apa yang terjadi ter- hadap orang, kelompok, komunitas atau sistem yang dijadikan objek pengamatan penelitian. Me- tode penelitian yang digunakan adalah studi lite- ratur. Data yang dikumpulkan berupa data sekun- der yang diperoleh peneliti dari hasil studi kepus- takaan. Menurut Zed (2014) penelitian studi literatur merupakan penelitian yang menggunakan sumber pustaka dan dokumen sebagai data utama yang akan diolah. Sehingga literatur yang didapat tidak hanya digunakan untuk merancang penelitian, namun juga memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai data utama penelitian untuk kemudian dianalisis. Metode tinjauan pustaka membantu memeriksa temuan-temuan penting dan menun- jukkan arah potensial suatu permasalahan atau diskusi dengan analisis pengetahuan yang ada secara ringkas dan sistematis (Quan-Hoang et al., 2020) Sumber informasi dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan, ketetapan, dan sumber resmi baik yang tertulis maupun elek- tronik. Literatur yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah semua sumber kepustakaan yang berkaitan dengan transmigrasi dan transpo- litan. Penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini dikarenakan konsep transpolitan baru disahkan pada tahun 2019 dan belum ada implementasinya di lapangan, sehingga untuk me- nganalisa dan menjabarkannya baru dapat dilaku- kan menggunakan data-data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah ana- lisis deskriptif. Menurut Arikunto (2010) analisis deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang mendukung penelitian tersebut. Peneliti mencoba untuk menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksud dengan transpolitan dan poin apa saja yang membedakan antara konsep transmigrasi saat ini dengan konsep transpolitan masa depan sebagai bentuk baru da- lam pembangunan kawasan transmigrasi berdasar- kan data-data yang diperoleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum membahas lebih lanjut tentang model Transpolitan sebagai wajah baru ketransmigrasian di Indonesia, ada baiknya kita meringkas terlebih dahulu evolusi perkembangan model transmigrasi yang sudah berjalan selama ini.
Era Perkembangan Transmigrasi Indonesia Sebagaimana layaknya suatu kebijakan yang ada pada suatu Negara, Transmigrasi sendiri ber- kembang seiring zamannya sesuai dengan kebutu- han Pemerintah di masa itu. Bentuk program Transmigrasi yang saat ini kita kenal sudah meng- alami beberapa kali evolusi. Adapun perkemba- ngan Transmigrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 fase, yaitu : a. Transmigrasi
Era Pra-Kemerdekaan (Kolonial Belanda dan Penjajahan Jepang) Pelaksanaan kebijakan transmigrasi dimulai sejak tahun 1905 saat zaman Pemerintahan Belanda dengan nama kolonisasi dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah diluar Jawa (Rustiadi & Junaidi, 2011). Pelaksanaan Kolonisasi dapat dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama (1905-1911), Pemerintah mem- beri insentif antara lain : (a) premi 20 gulden per keluarga, (b) biaya transportasi 50 gulden per keluarga, dan (c) insentif 0,4 gulden per hari selama masa penyiapan lahan (Putri, 2011). Pada fase kedua (1912-1922), Pemerintah memberi kenaikan uang premi dari 20 gulden per keluarga jadi 22,5 gulden dan biaya transportasi ditanggung pemerintah. Pemerintah Belanda juga mendirikan Lampongsche Volksbank untuk memberi penyalu- ran kredit sebesar 200 gulden dengan bunga 9 persen per tahun (Setiawan, 2005). Fase ketiga
(1923-1930), bantuan dari Pemerintah hanya be- rupa pinjaman uang 22-25 gulden setiap keluarga untuk biaya transportasi dan pembelian alat-alat pertanian yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 tahun (Setiawan, 2005) Fase terakhir (1931-1941) adalah saat dan pasca depresi ekonomi dunia pada tahun 1930, yang turut berimbas terhadap keuangan Peme- rintah Belanda. Karena minat masyarakat untuk ikut masih cukup tinggi, pola kolonisasi akhirnya diubah dengan sistem bawon. Bagian hasil bawon dengan perbandingan 1:7 atau 1:5, artinya buruh mendapatkan satu bagian setiap tujuh atau lima bagian pemilik. Tabel 1 dibawah menjelaskan tentang data terkait program Transmigrasi ( Kolo- nisatie ) yang dilakukan selama era Kolonial.
Tabel 1. Data Program Transmigrasi Era Pemerintahan Kolonial Belanda (1905—1941) Periode Jumlah Peserta (Orang) Rata-rata Pertahun (Orang) Fase Program 1905-1911 6,500 860 Percobaan 1912-1922 16,838 1531 Diberikan Kredit Bank 1923-1930 4,000 440 Kredit Bank 1931-1941 162,600 16,260 Bawon Total 189,938 Sumber : Data Sekunder Terolah, 2020
Pada masa pemerintahan Jepang, kebijakan kolonisasi diperuntukkan untuk menjadi tenaga romusha untuk membantu Jepang memenangkan Perang Dunia II juga menggarap kebun-kebun. Mobilisasi penduduk yang dilakukan sepanjang 1942-1945 ini disebut Kokuminggakari . Berbeda dengan kolonisasi, Kokuminggakari tidak melibat- kan keluarga, hanya individu yang masih muda memiliki kekuatan fisik dan kebanyakan merupa- kan laki-laki (Dahlan, 2014). Sistem pengupahan yang dilakukan adalah sebagian upah akan di- berikan kepada keluarga yang ditinggalkan.
b. Era Orde Lama (1945-1968) Setelah Indonesia merdeka, program kolonisasi tetap digunakan oleh Pemerintah Indonesia namun berganti model dengan nama ‘Transmigrasi’ yang kita kenal hingga saat ini. Presiden Sukarno sendiri menjadikan Transmigrasi sebagai program unggulan dengan pernyataan ‘Transmigrasi adalah soal hidup-matinya bangsa Indonesia’. Tujuan dari program transmigrasi di era ini adalah untuk pe- nyebaran penduduk secara nasional (Prihatin, 2013). Amanah pelaksanaan transmigrasi dituang- kan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertujuan untuk penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah
produksi dan pertanian dalam pembangunan daerah (Dahlan, 2014).
Pelaksanaan transmigrasi dikordinir oleh Jawa- tan Transmigrasi dibawah Kementerian Sosial, kemudian di Tahun 1960 jawatan Transmigrasi digabungkan dengan urusan perkoperasian men- jadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Se- panjang tahun 1950—1959, Pemerintah Indonesia mampu memindahkan 227.360 orang dari pulau Jawa (Setiawan, 2005).
Pola-pola Transmigrasi periode orde lama cu- kup beragam antara lain Transmigrasi Umum, Transmigrasi Keluarga, Transmigrasi biaya sendiri, dan Transmigrasi spontan. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti Transmigrasi pada periode ini. Sejumlah masyarakat bahkan meng- gunakan biaya sendiri tanpa biaya dari pemerintah. Metode Transmigrasi Swakarya dilakukan dengan cara kelompok perintis harus menanggung biaya bagi kelompok Transmigrasi pada tahap selanjut- nya sistem ini mirip dengan kebijakan bawon yang dilaksanakan oleh Belanda (Firmansyah, 2018)
c. Era Orde Baru (1969-1998) Bagi Pemerintah Orde Baru program transmig- rasi merupakan prioritas yang dilaksanakan guna menyukseskan pembangunan nasional dasar (Putra, 2019). Sekalipun pelaksanaan Transmig- rasi di era ini semakin berkembang tujuannya tidak lagi hanya tujuan demografis melainkan non demografis juga. Dalam undang-undang No. 3 tahun 1972 tentang ketentuan ketentuan pokok Transmigrasi, tujuan Transmigrasi antara lain a. peningkatan taraf hidup; b. pembangunan daerah; c. keseimbangan penyebaran penduduk; d. pem- bangunan yang merata di seluruh Indonesia; e. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; f. kesatuan dan persatuan bangsa : g. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Perpindahan penduduk masa orde baru tidak hanya memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swa- sembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kali- mantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Pa- pua (Setiawan, 2005). Bergersernya orientasi kearah pembangunan wilayah menyebabkan pola pemukiman Transmigrasi dirancang guna men- ciptakan pusat-pusat pertumbuhan. Pelaksana kebijakan diberikan Departemen Transmigrasi dan Koperasi yang sebelumnya di tahun 1960 merupa- kan Jawatan Transmigrasi. Kemudian di Tahun 1978 berada di lingkungan Menteri Muda Urusan Transmigrasi dan tahun 1980 di bawah Depar- temen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depna- kertrans).
Transmigrasi di Era Orde Baru memiliki ciri pada setiap rentang pembangunan di tiap periode
yang tertuang pada Program ‘Pelita’ (Pembangu- nan Lima Tahunan). Pelita I (1969-1974) ke- bijakan kebijakan transmigrasi mengedepankan upaya pembangunan pedesaan. Pelita II (1974- 1979) transmigran tidak lagi hanya kalangan petani melainkan kalangan veteran pun mendapat kesempatan (Dahlan, 2014). Dari periode ini sudah mulai dirintis transmigrasi tanaman lain diluar pangan, tanaman perkebunan (PIR) dan tanaman keras (HTI). Pada Pelita III (1979-1984) Transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan mo- dal dan agribisinis. Didirikan pula sebuah badan khusus menangani koordinasi pelaksanaan trans- migrasi yaitu Badan Koordinasi Transmigrasi (Bakotrans).
Pada Pelita IV (1984—1989) berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman Transmigrasi dan mengembangkan pola-pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI), PIR Perkebunan, Jasa Industri, Perikanan, Peternakan. Pelita V (1989—1994) tidak banyak mengalami perubahan dari pelita IV. Pelita VI (1994-1999) orientasi pelaksanaan diarahkan untuk pembangunan daerah, distribusi penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para Transmigran dan masyarakat pada umumnya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Dirjen PKPPT, 2015), kehadiran Transmigrasi swakarasa mandiri (TSM) menjadi alternatif yang mendukung pelaksanaan Transmigrasi (Oktafiani & Yogaswara, 2020).
d. Era Reformasi (1999-Sekarang) Setelah reformasi, program ketransmigrasian mengalami penurunan drastis dikarenakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif. Di tahun 2000-2004 hanya ada 87.571 KK per
tahun yang mengikuti program Transmigrasi. Laju kian menurun hingga tahun 2005—2009 hanya 41.853 KK dan menjadi 7.310 KK pertahun pada 2010-2011 (Junaidi et al., 2012). Perubahan sistem pemerintahan dalam era otonomi daerah menye- babkan pengaruh yang besar dari minat peme- rintah daerah untuk menyelanggarakan Transmig- rasi. Isu eksklusifitas warga pendatang terhadap masyarakat setempat juga menyebabkan sejumlah penolakan program Transmigrasi oleh penduduk asli. Di tahun 2009, dicanangkan pengembangan Transmigrasi dengan paradigma baru berupa pem- bentukan Kota Mandiri Terpadu (KTM) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans- migrasi R.I. Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. KTM adalah kawasan Transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya didesain secara menyeluruh (holistik) dengan cakupan seluruh bidang dan komprehensif. Artinya pengembangan bersifat lintas instansi dan disiplin sehingga membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi Pemerintah.
Paradigma baru KTM mendorong terbentuk- nya kawasan Transmigrasi untuk menjadi pusat pertumbuhan kota baru. Strategi yang dilaksana- kan antara lain (Kalsum & Caesariadi, 2016). Berdirinya pusat produksi pertanian dan pusat agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar ( market driven ). Mengarah pada optimalisasi produksi komoditas pertanian unggulan.
1. Mengembangkan infrastruktur sarana dan pra- sarana kawasan guna meningkatkan produksi dan pelayanan masyarakat.
2. Deregulasi bagi pengembangan usaha, pe- ngembangan ekonomi daerah dan wilayah.
Tabel 2 . Evolusi Program Transmigrasi 1950-2022 No Periode Jumlah Pemukiman (Unit) Total Inovasi Transmigrasi KK Jiwa 1 Orde Lama (1950 - 1968) 176 98.631 394.524 Transmigrasi Umum, Keluarga, spontan 2 Pelita I (1969 - 1974) 139 40.906 163.624 3 Pelita II (1974 - 1979) 139 82.959 366.429 Bedol Desa 4 Pelita III (1979 - 1984) 767 337.761 1.346.890 5 Pelita IV (1984 -1989) 2.002 750.150 2.256.255 PIR, HTI 6 Pelita V (1989 - 1994) 750 265.259 1.175.072 Swakarsa 7 Pelita VI (1994 -1999) 1.109 350.064 1.400.256 TSM 8 Reformasi (1999 - sekarang) 666 129.424 515.319 Kota Terpadu Mandiri Kawasan Perkotaan Baru
Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020)
Secara ringkas, pada tabel 2 dijelaskan terkait inovasi yang dikembangkan pada program trans- migrasi selama 73 tahun kurun waktu pelaksa- naannya. Jika dapat dirangkum, maka di era Orde Lama, Transmigrasi memiliki tujuan utama untuk memeratakan persebaran penduduk, terutama dari pulau Jawa – Bali ke pulau lainnya (Prihatin, 2013). Kemudian di Era Orde Baru, Transmigrasi berubah fokus tujuannya, yaitu selain untuk pe- merataan penduduk, juga sebagai kebijakan prioritas Pemerintah untuk membentuk ketahanan nasional dan penambahan sentra pangan dan perkebunan skala nasional (Putra, 2019). Semen- tara pada era reformasi, Transmigrasi berevolusi menjadi sebuah program kebijakan untuk pengem- bangan wilayah, dikarenakan berbagai masalah dan kasus yang terjadi di daerah transmigrasi selama masa transisi pemerintahan (Sukmawati, 2016). Disini terlihat bahwa program Transmig- rasi selalu berubah mengikuti kebutuhan pada era tersebut. Konteks Transmigrasi sebagai pemba- ngunan wilayah melalui persebaran penduduk tetap sama, namun dari segi bentuk, metode dan cara nya akan terus berubah menyesuaikan per- kembangan zaman. Maka dari itu, menarik untuk dibahas terkait kelanjutan dari kebijakan pemba- ngunan Transmigrasi Indonesia yang sesuai de- ngan tantangan perubahan zaman di masa depan.

## Transformasi Kebijakan Transmigrasi dengan Model Transpolitan
Konsep kebijakan pembangunan Transmigrasi dengan model Transpolitan ini bertujuan untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah- daerah pinggiran Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang arah baru pembangunan kawasan transmigrasi bertumpu pada prinsip Integrasi dan koordinasi lintas sektor. Terminologi Transpolitan pertama kali dikenalkan pada acara deklarasi Bulaksumur yang merupakan bagian dari rangkaian acara Kongres Nasional Transmigrasi tahun 2019 di Yogyakarta.
Transpolitan terdiri dari kata ‘Trans’ yang berarti ‘melintas’, merujuk kepada orang-orang yang berpindah melintasi wilayah asalnya menuju wilayah baru, dan kata ‘poli’ yang berarti ‘ba- nyak’, merujuk kepada banyaknya jumlah orang yang berpindah maupun banyaknya jumlah pe- kerjaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian utama (Suratman, 2020). Kata ‘Politan’ juga me- miliki makna lain, yaitu merupakan serapan dari kata ‘Poleis’ yang dalam bahasa Yunani berarti ‘Kota’. Sehingga Transpolitan dalam konteks ini juga dapat merujuk pada kawasan pemukiman
warga pindahan yang memiliki skala layaknya sebuah Kota.
Sehingga dapat diambil definisi bahwa Trans- politan merupakan sebuah pengembangan konsep pembangunan pemukiman transmigrasi dengan skala dan fungsi perkotaan dimana pembangunan berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di dae- rah tujuan, inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan dengan model Pentahelix melalui koordinasi dan integrasi, serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan masyara- kat transmigrasi dalam bidang teknologi Informasi. Konsep kebijakan transpolitan ini bertujuan menjawab tantangan dari kebijakan transmigrasi yang selama ini identik dengan pembangunan yang lama, kawasan yang susah berkembang dan mata pencaharian yang homogen (Yuniza dan Inggarwati, 2021).
Sebagai suatu inovasi kebijakan Pemerintah untuk memecahkan permasalahan sekaligus me- ningkatkan level kawasan transmigrasi, Transpo- litan dituntut untuk lebih mampu beradaptasi dengan dunia di masa depan yang berbasis kepada penggunaan teknologi tepat guna dan digitalisasi. Pembukaan lahan tidur untuk dijadikan pemuki- man dan pusat perekonomian baru tidak lagi dapat dijalankan dengan cara konvensional, namun ha- rus melalui perencanaan yang matang, infrastruk- tur penunjang yang baik, pemanfaatan teknologi, dan kualitas SDM yang mumpuni. Selain itu, Transpolitan juga harus menjawab tantangan de- mografi Indonesia saat ini dengan cara mengalih- kan arus urbanisasi ke kota-kota besar dengan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diisi oleh tenaga kerja terampil dan produktif (Yuniza dan Inggarwati, 2021). Hal inilah yang menjadi basis pengembangan kebijakan Trans- politan di masa mendatang.
Sumber : Suratman (2020) Gambar 1 . Visi pembangunan Transpolitan
Berdasarkan gambaran diatas, dapat dilihat bahwa inti dari program Transpolitan adalah pada : (a) Tata ruang kawasan, (b) Pengelolaan, (c) SDM dan (d) Mata pencaharian. Kelima faktor inilah yang akan dibahas untuk dapat menemukan pem- beda antara program Transmigrasi dan Transpolitan.
a. Tata Ruang Kawasan Pada UU No. 15 Tahun 2015 tentang Ketrans- migrasian, penekanan terdapat pada perubahan pola keruangan Transmigrasi, dimana lokus tujuan perpindahan adalah LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi) dan WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi). Konsep tersebut berbeda dengan UU No. 29 Tahun 2009 yang berfokus memper- baiki iklim investasi guna meningkatkan pertum- buhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi. Peruba- han tersebut menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan Transmigrasi, dari skala single desa, ke Wilayah atau Kawasan Transmigrasi dengan lingkup skala luasan yang lebih besar (Dahlan, 2014).
Rustiadi & Junaidi (2011) menyebutkan bahwa pergeseran pandangan tersebut dititikberatkan pada bagaimana menempatkan pemukiman/ ka- wasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat eksklusif. Menurut Suratman (2020), didalam konsep Transpolitan, sudah dirancang beberapa bangunan yang akan menjadi inti dari pembangunan kawa- san, seperti : (1) BUMTrans Mall sebagai sentra galeri untuk men- display dan menjual hasil pro- duk unggulan, (2) Trans Settlement , yaitu pemuki- man bagi transpolis yang tidak lagi berjauhan seperti pada transmigrasi namun lebih dekat ke- pada pusat kawasan, (3) Trans-Science Techno- park , sebagai pusat dari akademisi untuk melaku- kan riset dan pengembangan di kawasan, pe- manfaatan teknologi ramah lingkungan, digitali- sasi, dan pelestarian lingkungan berkelanjutan (4) UMKM center , sebagai pusat usaha barang/jasa para transpolis yang dekat dengan pusat kawasan, (5) Sentra Produksi, yaitu tempat untuk pengo- lahan hasil panen produk unggulan primer menjadi olahan, serta (6) Kawasan agro kompleks terpadu, yaitu lahan yang digunakan untuk seluruh kegiatan pertanian (perkebunan, peternakan, pe- rikanan). Pembangunan kawasan terpadu yang berpusat pada suatu titik dilakukan dengan tujuan untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien serta mempercepat pengembangan kawasan (Suratman, 2020).
Di masa mendatang, percepatan pembangunan memang sangat diperlukan untuk dapat mengejar ketertinggalan sekaligus beradaptasi pada ritme perekonomian global yang semakin kompetitif dan inovatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Kalsum & Caesareadi (2016), dimana Transmigrasi harus mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan skala kawasan terutama pada sarana pra- sarana ekonomi, sosial dan budaya yang memadai di setiap kawasan yang telah dibuka. Pada pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi saat ini, sebenarnya hal ini sudah dipertimbangkan namun belum dapat diimplemen- tasikan secara maksimal. Banyak kritik yang ditujukan pada pembangunan Kota Terpadu Man- diri terkait pembangunan yang sering kurang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Prihatin, 2013).
Sumber : Kementerian Desa PDTT (2020) Gambar 2 . Konsep Tata Ruang Wilayah Transpolitan
Disini dapat terlihat bahwa Transpolitan ber- usaha untuk memperbaiki apa yang kurang dalam Transmigrasi dilihat dari sisi tata ruang wilayah. Konsep pemukiman yang berjarak jauh antar rumah pada Transmigrasi dinilai tidak lagi relevan karena menghambat mobilitas antar warga utama- nya bagi kegiatan usaha dan layanan dasar. Apalagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas di kawasan transmigrasi saat ini berlangsung ber- tahap dan pada realisasinya sangat kurang memadai (Nitiyasa dan Sudibia, 2013). Trans- politan menempatkan pemukiman berada di pusat kawasan untuk mengantisipasi ketidakbetahan warga yang umum terjadi pada transmigrasi karena merasa terlalu sepi. Dengan ini pula diharapkan perkembangan kawasan akan lebih
cepat karena akan memudahkan aktivitas perda- gangan barang, jasa, maupun layanan dasar masyarakat (Suratman, 2020).
Dalam tata ruang kawasan Transpolitan, Suratman (2020) menyatakan bahwa Transpolitan mengusung kawasan terpadu yang mengakomo- dasi konsep agribisnis (hulu-hilir), dengan peng- gunaan teknologi digital dan peningkatan nilai tambah produk sebagai kuncinya. Transpolitan di desain mampu memadukan berbagai jenis pengu- sahaan pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan yang sesuai dengan potensi daerah, namun juga mampu melakukan pengolahan produk-produk hasil dengan menggunakan peralatan yang memadai dan SDM yang terampil. Selain itu, Transpolitan menempatkan kawasan pemukiman warga jauh dari lahan usaha, untuk berada di pusat kawasan yang terhubung dengan berbagai kegiatan bisnis, usaha, dan layanan dasar masyarakat (Yuniza dan Inggarwati, 2021).
b. Pengelolaan Sejak awal Orde lama hingga Orde Baru wilayah Transmigrasi hanya dikelola oleh satu Departemen dengan metode sentralistik, di mana semua kebijakan dan kewenangan akan dikelola secara top down. Namun ternyata hal ini kurang sesuai karena ternyata muncul banyaknya konflik akibat kebijakan ini di masa setelahnya (Nitiyasa dan Sudibia, 2013). Baru pada masa Reformasi, pengelolaan kawasan Transmigrasi dilakukan se- cara bersama baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah Asal dan Daerah Tujuan transmigran. Sampai dengan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), kelembagaan pengelola dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal karena kurang memenuhi prinsip dasar yang dipersyaratkan dan hasil kerja belum dirasakan secara signifikan oleh para Transmigran (Pandiadi, 2011).
Pada konsep Transpolitan, pengelolaan kawa- san tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, namun dilakukan dengan menggunakan konsep Penta- helix yang terdiri dari lima pilar, yaitu : akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Definisi Pentahelix Menurut (Yunas, 2019) ialah suatu bentuk kolaborasi atau kegiatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang terdiri atas Academic, Business, Community, Government , dan Media, (ABCGM) yang dianggap dapat mempercepat pengembangan potensi suatu pembangunan. Pe- ngertian lain menyebut bahwa Pentahelix adalah model pembangunan sosial-ekonomi yang men- dorong hadirnya nilai ekonomi dari kegiatan pe- ngetahuan guna menciptakan inovasi dan kola-
borasi kewirausahaan melalui kemitraan berman- faat antara akademisi, pemerintah, industri, LSM dan sektor sipil masyarakat, dan pengusaha sosial. Konsep Helix dibangun atas dasar sinergi atau hubungan timbal balik antar pemangku kepenti- ngan (Yuniza dan Inggarwati, 2021). Dengan itu, maka diharapkan bahwa setiap stakeholder akan berkontribusi sesuai tugas dan fungsi kelembagaan nya di masyarakat.
Peran dan fungsi setiap pemangku kepenti- ngan di dalam kawasan Transpolitan antara lain : (a) Akademik, sebagai konseptor, dengan bekal sumber daya, pengetahuan, dan teknologi berfokus pada menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif dan kompetitif serta ber- kelanjutan (Hardianto, 2019). Peran akademisi dapat diemban oleh Perguruan Tinggi baik swasta maupun Negeri di Provinsi Transpolitan maupun dari luar Provinsi. Dengan ini diharapkan bahwa Perguruan Tinggi mampu melakukan transfer ilmu, pengetahuan dan program kerja seperti KKN dan pengabdian kepada masyarakat transpolitan; (b) Bisnis, dimana kawasan Transpolitan harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan bisnis / industri diharapkan menjadi inti untuk integrasi 4 sektor lainnya. Dapat dikatakan bahwa orientasi kedua kawasan Transpolitan selain me- nyejahterakan masyarakat adalah peningkatan skala ekonomi baik dari hasil produksi dan value produk;
(c) Community (komunitas masyarakat), yang berperan sebagai akselerator dan perantara antar pemangku kepentingan untuk membantu masyara- kat dalam keseluruhan proses adopsi ekonomi. Komunitas juga berperan aktif untuk mempromo- sikan produk atau layanan pembangunan (Anggraini et al., 2019);
(d) Government (Pemerintah), berfungsi se- bagai Regulator yang berperan di semua jenis kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi ke- uangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan ino- vasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta ( Yunas, 2019); dan (e) Media, yang berperan sebagai expender untuk mempublikasikan setiap peristiwa dan informasi melalui berbagai bentuk iklan televisi, pengumuman surat kabar, siaran radio, ataupun sosial untuk mendukung peran bisnis dalam mem- branding image produk (Satari & Asad, 2016)
c. Sumber Daya Manusia Di fase awal program Transmigrasi, transmig- ran yang dipindahkan adalah petani yang dituju-
kan untuk menggarap lahan atau perkebunan di lokasi transmigrasi. Bahkan di masa Orde Baru, terdapat juga transmigrasi Bedol Desa yang secara harfiah maupun praktik memindahkan seluruh penduduk Desa di suatu wilayah di Jawa untuk di- pindahkan ke Pulau lain. Pemerintah tidak men- seleksi para Transmigran, walaupun tetap dibekali dengan beberapa keahlian yang berkaitan dengan profesi mereka di lokasi tujuan transmigrasi. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan kawasan Transmigrasi terutama dari sisi ekonomi, mema- kan waktu yang sangat lama, selain dari minimnya fasilitas infrastruktur di lokasi transmigrasi yang kurang memadai (Hidayat dan Nafi, 2017). Kemu- dian konsep tersebut bergeser menjadi tenaga kerja terampil yang harus menjalani masa pelat- ihan di beberapa Balai Latihan Ketransmigrasian sebelum ditempatkan. Pelatihan ini berdasarkan kebutuhan bahwa setiap calon Transmigran harus mempunyai pendidikan, kemampuan dan keteram- pilan yang sama di lingkungan baru, agar merasa lebih mudah beradaptasi. Begitu pula dengan Transmigran penduduk setempat juga diberikan keilmuan yang sama agar mempunyai bekal ke- terampilan dalam melakukan usaha-usaha produk- tif (Yuniza dan Inggarwati, 2021).
Konsep Transpolitan dikondisikan untuk me- menuhi tren kebutuhan Transmigrasi masa menda- tang sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertujuan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan (Suratman, 2020). Hal ini dapat dilihat pada profil kawasan Transmigrasi, jika kawasan tersebut mengusahakan tanaman pangan, maka yang dicari adalah petani dari desa- desa di wilayah padat (umumnya Jawa & Bali) yang sebagian besar memiliki masalah di tempat asalnya seperti kurangnya lahan, tidak punya mo- dal bercocok tanam dan sebagainya, begitu juga dengan kawasan Transmigrasi perikanan untuk nelayan, dan Perkebunan untuk pekerja kebun.
Saat ini perlu diakui bahwa SDM yang dibawa pada transmigrasi bukanlah SDM yang unggul, malah cenderung memindahkan kemiskinan (Legiani et al , 2018). Alhasil, Transmigrasi hanya memindahkan orang-orang yang dalam kondisi ‘kepepet’ di tempat asalnya, untuk mencari peng- hidupan baru di kawasan baru. Hal inilah yang membuat banyaknya transmigran memutuskan kembali ke daerah asal ketika merasa tidak betah atau tidak berhasil di kawasan baru, karena hanya determinasi dan kemauan keras dari masing- masing transmigran yang dapat diharapkan dan diandalkan untuk menjadi kunci keberlangsungan suatu kawasan. Sebaliknya, jika banyak trans-
migran yang kembali ke daerah asal, maka dapat diprediksi kawasan transmigrasi tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik (Firmansyah, 2018). Untuk itu, Transpolitan mengedepankan SDM berkualitas sebagai kunci pembangunan untuk me- nggerakkan ekonomi wilayah. Transpolitan harus diisi oleh SDM dengan berbagai jenis latar belakang dan keterampilan dengan pendidikan tinggi baik dari skema Transmigran Penduduk Asal (luar daerah) ataupun Transmigran Penduduk Sekitar (sekitar daerah) (Suratman, 2020). Peran SDM tidak hanya sebagai obyek program, namun menjadi arah penentu pengembangan kawasan Transpolitan. Maka dari itu, beberapa perubahan perlu dilakukan dalam proses seleksi SDM Trans- politan, antara lain : (1) Kriteria seleksi, tidak lagi mencari SDM yang bekerja hanya pada 1 bidang tematik, baik petani, pekebun, atau nelayan, tapi juga ditambah dari berbagai latar belakang seperti tenaga terampil, pengajar, teknisi, pengusaha dan lain-lain dan (2) Pelatihan peserta, dimana dengan banyaknya profesi pendaftar, pelatihan tidak lagi mengajarkan tentang skill atau keterampilan untuk berusaha, namun lebih berfokus kepada pemata- ngan konsep pengembangan Transpolitan beserta business plan dari semua komoditas yang diusaha- kan.
d. Mata Pencaharian Tujuan program Transmigrasi baik sebelum atau paska kemerdekaan berkaitan erat dengan upaya perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor pertanian ( land based ), meskipun tidak menutup sektor usaha lain. Menurut Najiyati dan Danarti (2006) dari 1.406 Unit Permukiman Transmigrasi terdapat 520 unit atau 37% mampu menjadi sentra produksi pangan, baik menjadi pertanian ataupun perkebunan. Luas lahan yang diberikan kepada setiap Transmigran berupa Lahan Usaha 1 dan Lahan Usaha II dengan besaran yang sama, masing-masing 1 Ha/KK. Se- telah kawasan transmigrasi tersebut berkembang, baru akan bermunculan usaha-usaha lainnya seperti toko, warung makan, dll. Namun kondisi itu baru dapat terwujud dalam jangka waktu yang cukup lama.
Sementara pada Transpolitan, konsep yang diterapkan akan jauh berbeda dengan transmigrasi. Sejak awal warga transpolis sudah ditetapkan pekerjaan yang akan dilakukan nantinya. Hal ini dikarenakan konsep transpolitan yang tidak lagi mengusung pertanian monokultur (1 varietas tanaman pangan/kebun), namun lebih kepada per- tanian terintegrasi, sehingga harus tersedia ber-
bagai macam usaha pertanian dari proses hulu ( on farm ) hingga proses hilir ( off farm ) (Suratman, 2020). Bagi transpolis yang berprofesi sebagai petani / pekebun, mereka tidak diberikan lahan usaha individu per KK, namun mereka akan me- nggarap lahan secara komunal sesuai dengan keahliannya. Konsep ini dibuat untuk mengan- tisipasi permasalahan yang umum terjadi di trans- migrasi, dimana produktivitas lahan sangat di- tentukan oleh pemiliknya.
Sementara bagi transpolis yang diseleksi untuk bekerja di proses pengolahan, maka akan fokus kepada pengolahan produk pertanian menjadi produk sekunder maupun tersier. Selain fokus kepada sektor pertanian, transpolitan juga mem- buka mata pencaharian lain sesuai stakeholder lain yang ada disana (Suratman, 2020). Sebagai contoh adalah pelaku UMKM untuk mengembangkan dan mempromosikan produk unggulan kawasan, riset & pengembangan untuk mendukung akademisi, perdagangan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, jurnalis media, bahkan kepariwi- sataan.
Perbedaan mendasar antara konsep Transmig- rasi lama dengan Transpolitan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3 . Perbedaan mendasar antara konsep Transmigrasi lama dengan Transpolitan Pembeda Transmigrasi Transpolitan Kawasan Kawasan perdesaan, WPT (Wilayah Pengembangan Transmigran) dan LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi) Pusat pertumbuhan ekonomi baru; Efisiensi lahan dan optimalisasi ruang; Kawasan cepat tumbuh; Kota Mandiri yang terintegrasi Ekonomi Pemanfaatan dan pengolahan potensi SDA (Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan) Ekonomi digital; Pemanfaatan Sumberdaya Alam; Industri hulu-hilir; Ekonomi kreatif; Entrepreneurship Sumber Daya Alam, Manusia Alam, Manusia, Teknologi Pengelolaan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta Kolaborasi Pentahelix (ABCGM)
Sumber : Data Sekunder Terolah, 2020
Jika dilihat dari konsep yang dirumuskan, maka inovasi kebijakan pembangunan trans- migrasi melalui konsep Transpolitan ini bertujuan untuk merancang suatu pusat pertumbuhan eko- nomi baru, dalam bentuk kawasan yang memiliki skala yang lebih luas, bisnis proses yang lebih baik bukan hanya dari sisi infrastruktur dan fasilitas, namun juga kualitas SDM yang akan
mengisi, serta dukungan teknologi informasi un- tuk pendukung. Konsep Transpolitan ini merupa- kan satu gagasan yang bertujuan untuk menjawab tantangan Indonesia di masa depan, yaitu dari isu bonus demografi, pemerataan pembangunan, pe- nyediaan lapangan pekerjaan serta daya tampung lingkungan (Arbain, 2018).
Pengembangan Transpolitan tidak ubahnya seperti sebuah perusahaan, dimana harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki the right man on the right place untuk memastikan usaha itu tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan. Namun, masih banyak pula tantangan yang harus dihadapi jika kebijakan ini akan diimplementasikan. Dari sisi regulasi, ada banyak hal yang harus dirubah dari kebijakan transmigrasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan konsep kebijakan Transpo- litan, baik dari sisi pemberian jatah hidup, pe- latihan transpolis, pembebasan lahan, dan lain sebagainya (Yuniza dan Puji 2021). Maka dari itu, kekurangan dari konsep kebijakan Transpolitan ini adalah tugas bagi para akademisi, pemerintah, dan pemangku kebijakan terkait untuk terus mengem- bangkan dan menyempurnakannya.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil studi, dapat diketahui bahwa pada program transformasi Transmigrasi dengan konsep Transpolitan memiliki 4 poin yang men- jadi ciri dan pembeda dari program Transmigrasi lama. Keempat poin tersebut adalah (1) Tata ruang kawasan yang bersifat terpadu, lebih luas, dan terintegrasi disertai fasilitas sarana prasarana yang memadai, (2) Pengelolaan, dengan sistem kelem- bagaan Pentahelix yang terdiri dari stakeholder Akademisi, Pemerintah, Bisnis, Masyarakat dan Media, (3) Sumber Daya Manusia yang terlatih ( skilled ) dan mampu mengaplikasikan teknologi, dan (4) Mata Pencaharian yang beragam. Sebagai suatu konsep pembangunan wilayah di masa depan, Transpolitan didesain untuk mengako- modasi seluruh kebutuhan dasar masyarakat migran yang berpindah dari daerah asal, dengan dukungan teknologi, pengetahuan, dan fasilitas yang memadai, agar dapat cepat beradaptasi de- ngan lingkungan alam maupun sosial setempat.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa konsep Transpolitan ini masih perlu banyak sekali per- baikan, baik dari sisi regulasi, teknis dan konsep Transpolitan itu sendiri. Namun ide besar Trans- migrasi di Indonesia sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional harus terus berjalan. Masih banyak wilayah di pelosok Indonesia yang belum terjamah oleh pembangunan, sehingga meng- akibatkan ketimpangan pembangunan antar pulau.
Masih banyak lahan tidur yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kebutuhan rakyat. Dan yang terutama, kita harus menjawab tanta- ngan bonus Demografi dalam beberapa tahun kedepan dengan mengalihkan laju urbanisasi me- lalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, A., Akib, H., & Gani, H. A. (2019). Management of Tourism Business in the Era of Regional Autonomy : Through the Perspective of the Penta Helix Model in Pinrang Regency. Iosrjournals , 24 (9), 1–8. Arbain, T. (2018). Tekanan Penduduk Terhadap
Masa Depan Lingkungan: Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan Publik,
9 (2), 61-70. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta. Dahlan, M. H. (2014). Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa : Kolonisasi, Kokuminggakari, dan Transmigrasi. Patanjala , 6 , 335–348. Ditjen PKP2Trans. 2019. https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id, diakses pada tanggal 25 Novermber 2020 pukul 21.40.
Dirjen PKPPT. (2015). Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan . https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/reso urces/files/a2e27404a080382134857e7ef487 4c6f.pdf
Firmansyah, A. (2018). Pengalaman Transmigrasi Di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya). Historia , 6 (2), 380–390.
Junaidi, Rustiadi, E., Sutomo, S., & Juanda, B. (2012). Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonom, i Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya. Jurnal Visi Publik, 9, 522–534.
Kalsum, E., & Caesariadi, T. W. (2016). Konsep Permukiman Kota Terpadu Mandiri. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur , 3(2), 12–24.
Kementerian Desa PDTT. (2015). Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Dirjen PKPPT, Jakarta.
____________. (2018). Kemajuan program Transmigarsi dalam Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI. 2007. Keputusan Menteri
Nomor: Kep.214/Men/V/2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi. Legiani,W.H., R.Y. Lestari dan Haryono. 2018. Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan). Jurnal Hermeneutika , 4(1), 25-38. Manay, H. (2016). Proyek Demografi Dalam Bayang-Bayang Disintegrasi Nasional: Studi Tentang Transmigrasi Di Gorontalo, 1950-1960. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 1 (2), 93-106.
Najiyati, S dan Danarti. 2006. Kopi Budidaya dan Penanganan Lepas Panen . Penebar Swadaya, Jakarta. Nitiyasa, I.G dan I.K. Sudibya. 2013. Menggalakkan Program Trasmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah. Jurnal PIRAMIDA , 9(1), 50-56.
Oktafiani, I., & Yogaswara, H. (2020).
Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua. ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia , 5(2), 200–220. Palupi, S., Sukapti, Y. S., Maemunah, S.,
Prasetyohadi, P., & Tomte, A. (2017). Privatisasi Transmigrasi Dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Di Sektor Industri Perkebunan Sawit. The Institute for Ecosoc Rights , Jakarta. Pandiadi. 2011. Pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan di Kota terpadu mandiri. Lampung Leuser Cita Pustaka, Lampung.
Patton, Q. M. (2015). Qualitative research and evaluation methods (V. Knight (ed.); Fourth). Sage Publication, Inc.
Prihatin, R. B. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi. Aspirasi: Jurnal Masalah- Masalah Sosial , 4 (1), 57–64. Putra, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk
Informasi Transmigrasi pada Masa orde baru dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional.
Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca ,
35 (2), 1–15. Putri, S. M. (2011). Pengaruh kolonisasi terhadap terbentuknya kelompok kriminalitas di lampung. Jurnal Ilmu Humaniora , 1 (1), 49– 62.
Quan-Hoang, V., Anh-Vinh, L., Viet-Phuong, L., Phuong-Hanh, H., & Manh-Toan, H. (2020). Making social sciences more scientific: Literature review by structured data. MethodsX , 1–16. Rustiadi, E., & Junaidi. (2011). Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah . Satari, F. C., & Asad, N. (2016). Model Strategi
Pengembangan Wirausaha & Ekonomi Kreatif Di Tingkat Kota (Pemetaan Per Kecamatan) Di Bandung, Dengan Pendekatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Swot, Identifikasi Peran (Pentahelix) Stakeholders Dan Rencana Aksi Implementasinya. 1–26. Sekretariat Kabinet. 2020. https://setkab.go.id/memajukan- transmigrasi-untuk-kemajuan-indonesia/ Setiawan, N. (2006). Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005. HISTORIA : Jurnal Ilmu Sejarah , 3(1), 13–35. Sukmawati, A.D. 2016. 1969-2015: Cerita Tiga Dekade Politik Perpindahan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 18(3): 503-513.
Suratman. 2020. Materi BIMTEK Transpolitan 4.0 2020. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Transpolitan 9-14 Maret 2020, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Sulistyaningsih, E. (2010). Birokrasi dan Potensi Konflik di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik , 1 (2), 100–109. UGM. 2019. https://www.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 26 November 2020 pukul. 23.16. Hardianto, W.T. (2019). Pentahelix Synergy on Tourism Development in Batu . 10 (6), 137– 149. Yunas,S. N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan , 3(1), 37–46. Yuniza, M.E dan M.P. Inggarwati. 2021. The Urgency of Transpolitan Transmigration's Regulation as an Effort to Accelerate National Development. Administrative and Environmental Law Review, 2(2), 81-96. Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. Jurnal Kebijakan Publik , 13(4), 420-424.