Tersedia Online: https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah p-ISSN: 1858-2621 e-ISSN: 2615-2150

## GERAKAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN (KASUS PEMBENTUKAN
PROPINSI JAMBI 1946-1958)
Budi Purnomo, Nelly Indrayani FKIP, Universitas Jambi e-mail: budipurnomo@unja.ac.id , nelly.indrayani@unja.ac.id

## ABSTRAK
Abstrak -  Penetapan  Jambi  menjadi  provinsi  Sumatera  Tengah  berdasarkan  keputusan  KNI Sumatera  tingkat  daerah  18  April  1946  di  Bukittinggi,  dan  desentralisasi  Sumatera  Tengah,  serta diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1948  dan  UU  No.  15  tahun  1949  dilakukan tanpa melihat perkembangan dan keinginan rakyat Jambi dari faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, historis,  dan  adat.    Sebagian  Jambi  meanggap  hal  ini telah  merenggut  hak-hak  demokrasi  rakyat. Kajian  in  melihat  bagaimana  gerakan  pasca  proklamasi  kemerdekaan  pada  kasus  pembentukan Propinsi Jambi 1946-1958. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada sumber sekunder,  penelitian  ini  mengidentifikasi  jabaran  kasus  pembentukan  Provinsi  Jambi  1946-1958. Gerakan  pasca  proklamasi  ini  melahirkan  pergolakan  masyarakat.  Mereka  mencoba  memisahkan Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan dari perspektif yang sesuai secara politis dan tepat (menurut masyarakat Jambi). Tuntutan masyarakat atas wilayah otonomi provinsi adalah tuntutan ketidakadilan  (keseimbangan  keuangan)  dan  upaya  penyelesaian  konflik  (perebutan  kekuasaan). Dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, dan politisi wilayah Jambi telah mampu menjadi otonom tingkat provinsi.
Kata kunci : Gerakan, proklamasi, kemerdekaan, pembentukan provinsi Jambi

## MOVEMENT POST PROCLAMATION OF INDEPENDENCE (CASE OF FORMATION
JAMBI PROVINCE 1946-1958) Budi Purnomo, Nelly Indrayani e-mail: budipurnomo@unja.ac.id , nelly.indrayani@unja.ac.id
Abstract - The determination of Jambi to be a Central Sumatra province was based on the decision of  the  regional  level  KNI  of  April  18  1946,  in  Bukittinggi,  and  the  decentralization  of  Central Sumatra  and  the  enactment  of  Government  Regulation  No.  10  of  1948  and  Law  No.  15  of  1949 carried  out  without  looking  at  the  development  and  desire  of  the  people  of  Jambi  from  political, social, economical, historical, and customary factors. Some of Jambi thought that this had taken away people's  democratic  rights.  This  study  looks  at  how  the  movement  after  the  proclamation  of independence in the case of the formation of Jambi Province 1946-1958. By using historical methods that emphasize secondary sources, this study identifies the case description of the formation of Jambi Province 1946-1958. This post-proclamation movement gave birth to public upheaval. They tried to separate Jambi  from Central Sumatra to South Sumatra from a politically appropriate perspective (according to the Jambi people). The community demands for the province's autonomy are demands for  injustice  (financial  balance)  and  conflict  resolution  efforts  (power  struggles).  Regarding geographical,  sociological,  economic,  and  politicians,  the  Jambi  region  has  been  able  to  become autonomous at the provincial level.
Keywords : Movement, proclamation, independence, establishment of jambi province

## PENDAHULUAN
Penetapan  Keresidenan  Jambi  kedalam provinsi Sumatera Tengah berdasarkan keputusan sidang KNI daerah Sumatera 18 April 1946  di Bukitinggi, dan desentralisasi Sumatera tengah  serta  diberlakukannya  PP  No.  10  Tahun 1948 dan UU No. 15 Tahun 1949 tanpa melihat perkembangan  dan  keinginan  masyarakat  Jambi serta  faktor-faktor  politis,  sosiogis,  ekonomis, historis,  dan  adat  istiadat  dipandang  oleh sebagian  masyarakat  Jambi  telah  memperkosa hak-hak demokrasi rakyat.
Pada akhirnya, melahirkan pergolakan, dan prokontra  masyarakat.  Masyarakat  yang  merasa dirugikan  berupaya  memisahkan  daerah  jambi dari  Sumatera  Tengah  ke  Sumatea  Selatan  yang dipandang  dari  segi  politis  cocok  dan  sesuai dengan mereka. Kurangnya alat transportasi dan rusaknya  jalan-jalan  mengakibatkan  sulitnya daerah Jambi berhubungan dengan pusat Provinsi di  Medan  dan  Sumatera  Tengah  di  Buktinggi. Keadaan  ini  menumbuh  kembangkan  gerakan- gerakan rakyat Jambi untuk memisahkan daerah jambi dari Sumatera Tengah ke sumatera selatan. Munculnya gerakan Fropedja 10 April 1954 yang mendapat  dukungan  dari  kalangan  otoritas  dan partai-partai  politik  memberikan  wacana  baru bagi  masyarakat  jambi.  Gerakan  Fropedja  yang semula  mendapat  tentangan  dari  kelompok pemuda  H.  P.  Merbahari  mampu  mengakhiri prokontra  masyarakat  Jambi  dan  menuntut tegaknya Provinsi Jambi.
Tuntutan  rakyat  jambi  yang  dibawa  oleh Mr.  Nasroen  disetujui  oleh  KUDO.  Kemudian diserahkan kepada parlemen. Tetapi tak kunjung diberi keputusan, karena itu BKRD merasa perlu mencari  dan  menjalin  dukungan  dari  kekuatan politik,  seperti  partai  politik,  ormas,  mantan pejuang, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan Dewan Banteng dan Dewan Garuda.

## METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan pendekatan historis dengan  menekankan  pada  sumber  sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi kepustakaan,  dokumen  (arsip),  wawancara (sejarah  lisan).  Langkah-langkah  yang  diambil dalam  metode  penelitian  sejarah  meliputi heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  penulisan sejarah  (historiografi).  Peneliti  mengumpulkan
dan  mengeksplorasi  semua  sumber  yang berkaitan dengan penelitian penulis. Baik sumber tertulis, sumber materi, dan sumber lisan. Sumber yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  tulisan  dan  sumber  lisan.  Sumber penulisan adalah laporan, arsip, manuskrip, surat kabar,  majalah,  dan  buku  ilmiah  yang  berkaitan dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penulis, yaitu  dengan  melakukan  studi  perpustakaan. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian  sumber  kritik.  Menganalisis  semua sumber  yang  telah  dikumpulkan,  yang  relevan dengan penelitian yang akan diangkat. Selanjutnya,  akan  ditafsirkan  sumber-sumber yang  telah  dikritik  dan  diungkapkan  dalam bentuk penulisan sejarah dalam karya ilmiah

## PEMBAHASAN Gerakan Fropedja
Konflik  dua  kelompok  masyarakat  itu semakin  tajam,  karena  tidak  terakomodasinya keinginan itu oleh pemerintah pusat. Kebutuhan (deadlock)  percaturan  politik  ini  melahirkan suatu gerakan yang dipelopori oleh gerakan Front Pemuda  Jambi  (Fropedja).  Fropedja  merupakan organisasi  kepemudaan  yang  didirikan  21 Februari  1954  di  Merangin,  Bangko.Fropedja mempunyai  struktur  kepengurusan  yaitu  ketua, wakil  ketua,  sekretaris  I  dan  II,  bendahara, anggota,  komisaris,    kewedanan  dan  perwakilan di  Jambi.  Pada  10  April  1954,  Fropedja  yang diketahui  oleh  Nangju  dan  wakil  ketua  MK. Soebroto  menuntut  supaya  daerah  jambi  dan Kerinci dijadikan satu daerah otonom tingkat satu provinsi. Tuntutan itu diserahkan secara langsung kepada bung Hatta di Bangko.
Tuntutan  tersebut  merupakan  pernyataan resmi  pertama  yang  dibuat  oleh  masyarakat jambi. Meskipun sebelumnya terdapat peryataan partai NU pada bulan Januari 1954 dan PNI pada bulan  April  1954  dalam  suatu  rapat,  yang memutuskan  supaya  daerah  Kerisedenan  Jambi dijadikan daerah otonom setingkat provinsi tetap menyatakan kedua partai itu hanya disampaikan kepad  pengurus  pusatnya  di  Jakarta  dan  tidak disebarluaskan kepada masyarakat (Meng, 1994, p.  38).  Gerakan  Fropedja  ini  mendapat  simpata yang  besar  baik  dari  kalangan  autoritas, diantaranya  dari  A.  Laman,  patih  Kabupaten Merangin, Jusuf Nasri, Wedana Bangko, Rd. M.
S  Jarifs,Wedana  Muaro  Bungo,  M.  Soeher, Wedana  Muaro  Tebo  dan  para  camat  serta  para Pasirah di Bangkomaupun dari lapisan masyarakat.  Fropedja  juga  mendapat  dukungan dari  seorang  tokoh  Kerinci  yaitu  Sati  Gelar Depati anoem. Mantan kepala Mendapo keliling danau  dan  anggota  Minangkabau  RAAD  di Padang. Pada tahun 1954 dalam suatu pertemuan di  Bangko,  Beliau  mengatakan  bahwa  Pucuk Jambi sembilan Lurah tidak lengkap kalau tidak termasuk di dalamnya Kerinci dan Kincai bukan bernama  kincai  kalau  tidak  berada  di  dalam wilayah Jambi sebab Kinjai hanya ada di daerah Jambi sejak zaman Sultan.

## Kendala
Gerakan  Fropedja  yang  dibentuk  10  april 1954, ditentang oleh himpunan pemuda merangin batanghari  (H.P  Merbahari).  H.P  Merbahari merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan  pada  22  mei  1952  di  jakarta  yang kemudian berpusat di jambi, kabupaten batanghari.  organisasi  pemuda  ini  lebih  banyak memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan.H. P Merbahari diketuai oleh Kms. H Abdullah  dan  wakil  ketua  Imran  Nungcik Abdullah  mempunyai  pandangan  lebih  condong mendukung  integrasi  daerah  jambi  ke  provinsi sumatera  selatan.  Pandangan  yang  berbeda  dari kedua organisasi pemuda itu akhirnya melahirkan suatu konflik. Konflik semakin meruncing seiring dengan  maraknya  dukungan  ke  berbagai kelompok. Untuk mengatasi konflik berkepanjangan akhirnya dicapai suatu kompromi  untuk  mengadakan  suatu  kongres pemuda sedaerah jambi.
Kongres  berlangsung  pada  tanggal  30 April  -  3  Mei  1954  bertempat  di  kantor  Rubber Societiet  jalan  Batanghari  Jambi.  Kongres dihadiri  oleh  utusan  para  pelajar  dari  Medan, Padang, Palembang, Jakarta dan Yogyakarta serta dihadiri oleh R. Abdurrahman, mantan komandan korem  042  Garuda  Putih  jambi.  Opini  peserta kongres  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu  (1) kelompok  yang  menginginkan  integrasi  daerah jambi  ke  dalam  sumatera  selatan.  (2)  kelompok yang  menginginkan  daerah  jambi  tetap  berada
dalam  wilayah  sumatera  tengah.  (3)  kelompok yang  menuntut  supaya  daerah  jambi  dijadikan daerah  tingkat  satu  provinsi.Setelah  melalui perdebatan  panjang,  akhirnya  secara  aklamasi kongres memutuskan yaitu (Ripin, 1976, p.19) : (1) membentuk Dewan Permusyawaratan Pemuda  Daerah  Jambi,  (2)  menuntut  kepada pemerintah pusat agar daerah jambi yang terdiri dari  dua  kabupaten  lepas  dari  Sumatera  Tengah dan  dibentuk  daerah  otonom  setingkat  provinsi. Untuk menindaklanjuti tuntunan tersebut kongres menunjuk tiga orang delegasi yaitu A. T hanafiah, R. Abdullah dan H. Said serta  Sjamsoe Bahroen sebagai  penasehat  untuk  menghadap  parlemen (DPR  RI)  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  di Jakarta.  Delegasi  diterima  oleh  parlemen,  seksi dalam  negeri  yang  diketuai  oleh  Sjamsuddin Sultan Makmur. Kemudian delegasi menghadap menteri dalam negeri Prof. Dr. Mr Hazairin untuk menyampaikan tuntunannya tersebut.
Sjamsuddin  Sultan  Makmur  maupun  Hazairin menilai  bahwa  keputusan  kongres  pemuda  itu merupakan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Peran Kekuatan Politik
Keputusan  kongres  pemuda  sedaerah jambi,  mendapat  dukungan  dari  berbagai  pihak. Diantaranya  partai  politik..  Partai  politik  yang awalnya  mendukung  integrasi  daerah  jambi  ke sumatera selatan berbalik mendukung keputusan kongres  pemuda.Usman  Meng  (1994,  p.  30) mengatakan  bahwa  partai-partai  politik  yang berdiri setelah Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Desember 1945 ini pada tanggal 22 Agustus  1955  mendukung  keputusan  kongres pemuda.  Konferensi  pamong  desa  pada  tanggal 16  hingga  18  januari  1955  bertempat  di  gedung bioskop murni jambi juga mendukung keputusan kongres  pemuda.  Konferensi  menunjuk  dua orang  delegasi  yaitu  Basjaruddin  Pasirah  Marga Nalo  Tantan  dan  EM.  Jutar,  wakil  ketua  DPM berbak Kabupaten Batanghari. Delegasi bertugas menyerahkan  resolusi  kepada  menteri  dalam negeri di Jakarta (Resolusi Konferensi Pasirah/DPM  Sedaerah  Jambi  16-18  Januari 1955).
Dukungan atau tuntutan serupa berasal dari Dewan  Derwakilan  Rakyat  Daerah  Sementara (DPRDS)  Merangin  melalui  sidang  plenonya
pada  13  Maret  1955  seperti  ditegaskan  oleh  A. Darjis  bebas  tani,  Bupati  Merangin  bahwa tuntutan jambi berprovinsi sebagai tuntutan yang logis dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan ke daerahan  semata.  Kemudian  pada  tanggal  16 hingga  18  April  1955  diadakan  Rapat  raksasa rakyat  sedaerah  Jambi.Rapat  raksasa  (voor congress)  di  aula  kompi  Muaro  Tebo  dihadiri oleh utusan dari tiap-tiap marga. Ada 41 marga, dan  setiap  marga  mengirim  lima  utusan  yang terdiri  dari  pemuda,  alim  ulama,  cerdik  pandai, tuo  tengganai  dan  Dewan  Marga.  Rapat  juga dihadiri  oleh  beberapa  orang  peninjau  tokoh- tokoh  masyarakat  dari  kota  besar  jambi  dan Batanghari.  Rapat  raksasa  ditutup  dengan  rapat umum  di  lapangan  depan  kantor  polisi  Muara Tebo. Sebagai pembicara Kms. A. Gafar  Dung, tokoh  politik  daerah  jambi,  Jahja  Jojong  ketua DPRDS  Merangin  dan  pembaca  doa  KH.  M. Nawawi.
Rapat  raksasa  yang  diketuai  oleh  Jahja Jojong  ini  mendesak  kepada  pemerintah  pusat supaya  daerahnya  diberikan  hak  otonomi setingkat  provinsi  segera  menjadi  kenyataan (Resolusi  Rapat  Raksasa  Rakyat  Jambi  pada tanggal 16-18 Aptil 1955 di Muaro Tebo). Rapat menetapkan  dua  orang  delegasi  yaitu  Jahja Jojong,  ketua  DPRDS  Merangin  dan  fraksi Masyumi dan Harun Amin, tokoh PSI Kabupaten Merangin. Delegasi diamanatkan untuk melakukan  audience  dengan  pimpinan  partai tingkat  pusat,  terutama  partai  oposisi  (partai Masyumi  dan  PSI)  pada  kabinet  Ali  Wongso Arifin, dan mengantar resolusi kepada pemerintah pusat.  Delegasi diterima dr. sukiman, salah  seorang  ketua  partai  Masyumi  di  kantor Masyumi  jalan  Kramat  45  Jakarta  dan  Sultan Sjahrir  ketua  umum  PSI  dan  Juir  Muhammad anggota parlemen dari fraksi PSI  di kantor PSI kebon kacang VI No. 39 jakarta.

## Badan Kongres Rakyat Jambi
Kongres  Rakyat  Sedaerah  Jambi  15-18 Juni  1955  di  gedung  Bioskop  Capitol  (Bioskop Duta)  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat,  alim ulama, pimpinan partai politik, organisasi massa, pembesar  sipil  maupun  militer.  Hadir  pula, Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo dan Mr. Nasrun dari KUDO serta seluruh anggota
DPRDS  Batanghari,  Merangin,  dan  Kota  Besar Jambi.  Jumlah  massa  yang  hadir  426  orang. Tangal 18 Juni 1955 kongres ditutup dengan rapat umum bertempat di lapangan Tungkal (Terminal Rawasari).  Kongres  yang  dipimpin  oleh  H. Hanafie memutuskan yaitu menuntut pemerintah pusat agar daerahJambi diberi otonomi setingkat provinsi.  Untukmemperjuangkan  tuntutan  itu dibentuk Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) (Ripin,  1976,  p.20).  BKRD  dijadikan  satu- satunya aspirasinya masyarakat Jambi.
BKRD beranggotakan 36 orang terdiri dari Sembilan orang dipilih langsung oleh kongres 16 orang  utusan  dari  setiap  kewedanan  dan  kota Jambi, 10 orang wakil dari partai politik dan satu orang  wakil  dari  organisasi  bekar  pejuang. Struktur  BKRD  terdiri  dari  badan  harian  dan badan  pleno.  Badan  harian  berjumlah  Sembilan orang  yaitu  ketua,  wakil  ketua,  sekretaris, bendahara dan lima anggota. Sembilan orang ini dipilih  langsung  oleh  kongres  dan  menduduki jabatan  sesuai  dengan  jumlah  suara  yang diperolehnya.  Badan  pleno  terdiri  dari  29  orang sesuai  dengan  pasal  V  (Anggaran  Dasar  BKRD yang disahkan pada tanggal 15 Juli 1955). Untuk mendukung kinerjanya, BKRD membuka perwakilan  BKRD  disetiap  kewedanan  dan dimarga atau kampung dalam kota Jambi.
Untuk  melaksanakan  amanat  kongres rakyat, BKRD menetapkan tiga delegasi yang kan berangkat ke Jakarta. Ada tiga delegasi yaitu, H. Hanafie,  Ketua  BKRD,  Ibrahim,  Sekretaris BKRD  dan  R.  Suhur,  bendahara  BKRD.  Untuk menemui seksi G (Seksi Dalam Negeri) Parlemen yaitu  Maridi  Danukusumo,  A.R  Baswedan  dan Ardi  Winangun.  Seksi  G  memahami  tuntutan rakyat  Jambi  dan  akan  membawa  tuntutan  itu pada  sidang  seksi  G  yang  akan  datang.Delegasi juga  menghadap  Soetardjo,  Ketua  KUDO Kementerian Dalam Negeri,
Soetatdjo menyatakan  bahwa  tuntutan  rakyat  Jambitelah disetujui  oleh  KUDO  dan  telah  diserahkan kepada  parlemen.  Merasa  tidak  puas,  pada  27 Agustus 1955 delegasi menghadap Mr.Soenarjo, Menteri Dalam Negeri, pimpinan Partai Masyumi, Ibrahim menemui pimpinan PRN dan R. Suhur menemui pimpinan PIR.
BKRD  dalam sidang  pleno  24-25 November  1956  di  Muara  Bungo,  mengirim kembali  delegasi  ke  Jakarta.  Ada  tujuh  orang delegasi yang dipimpin oleh Djamin Gelar Datuk
Bagino  (Keputusan  Sidang  Pleno  BKRD  pada tanggal 24-25 November 1956 di Muaro Bungo). Keputusan  sidang  pleno  dikirim  kepada  seluruh Asisten  Wedana  kecamatan  di  daerah  Jambi. Pasirah-pasirah  Kepala  Marga  dan  seluruh anggota  pleno  BKRD  (Surat  BKRD  No. 74/BKRD/56 Tanggal 5 Desember 1956). Dewan Banteng mengusulkan keberangkatan delegasi ke Jakarta  ditunda  dahulu  sesuai  dengan  reuni  ex devisi Banteng 24 November 1956 (Surat Dewan Banteng  Sumatera  Tengah,  No.  046/DBST/56 tanggal 19 Desember 1956). Karena putusan dari ex reuni devisi Banteng Sumatera Tengah dengan sendirinya  termasuk  tuntutan  saudara-saudara dari  Jambi.  Dewan  Banteng  akan  mengambil langkah pertama dalam pelaksanan putusan reuni tersebut.
Dewan  Banteng  pada  20  Desember  1959 mengambil  alih  pemerintahan  dari  Gurbenur Ruslan  Mulhardjo  ke  Ahmad  Husein  yang diangkat  oleh  Dewan  Banteng  sebagai  ketua Daerah  Sumatera  Tengah  dan  Mayor  Sofjan Ibrahim  sebagai  Kepala  Staf  Sipil  yang berkedudukan  di  Bukittinggi.  Upacara  serah terima jabatan dihadiri oleh para anggota DPRDS Sumatera  Tengah.  Pejabat  Kepala  Polisi Sumatera Tengah juga diserahkan terimakan dari Komisaris Polisi R.M. Soewarno Tjokronningrat kepada  Komisaris  Polisi  ST  Suis  (Majalah Penerangan Sumatera Tengah, No. Dan tanggalnya  hilang).  Kemudian,  pada  tanggal  26 Desember  1956  Utusan  BKRD  yang  dipimpin oleh  Djamin  Gelar  Datuk  Bagindo  menemui Ahmad  Husein  untuk  merundingkan  persoalan pemerintahan  Jambi  dan  menyampaikan  hasrat rakyat Jambi. Melihat perkembangan yang terjadi di Jambi maupun Sumatera Tengah Panglima T.T II Sriwijaya  Penguasa Militer Sumatera Selatan dan  Jambi  mengeluarkan  maklumat  (Maklumat Panglima/Penguasa  Militer  TERR  II  Sriwijaya No.  PM-001/12/1956  Tanggal  31  Desember 1956). Isinya bahwa Sumatera Selatan (Keresidenan  Palembang,  Bengkulu,  Lampung dan Jambi) berada dalam keadaan darurat perang (Staat van Oorlog en van beleg) sesuai keputusan presiden  RI  No.201 tanggal  29  Desember  1956. Kepada  semua  instansi  sipil  diminta  untuk melaksanakan  tugasnya  dengan  lebih  seksama dan seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan waspada terhadap segala hasutan dan kabar-
kabar provokatif yang tertuang dalam isi Kongres Pemuda  sedaerah  Jambi  3-  5  Januari  1957, Panglima/Penguasa  Militer  T.T.  II  Sriwijaya mengeluarkan  Maklumat  No.  PM-002/1/1957 tertanggal 4 Januari 1957.

## Kepentingan
Perkembangan masyarakat yang demikian pesat dan pemerintahan yang telah dipraktekkan selama  delapan  tahun  lebih,  baik  itu  waktu revolusi maupun sesudah penyerahan kedaulatan maka  susunan  provinsi  di  Sumatera  yang  hanya ada tiga provinsi tidak dapat di pertahankan lagi. Barangkali  tuntutan  itutidak  hanya  terjadi  di Jambi  tetapi  juga  didaerah  lain.  Tuntutan mengenai  status  daerah  Jambi  menjadi  daerah otonom  setingkat  provinsi  merupakan  tuntutan atas ketidakadilan (pertimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan)  (Pidato  Ibrahim,  Sekertaris  BKRD pada Kongres Rakyat Daerah Jambi tanggal 15- 18  Juni  1956).  Karena  dipandang  dari  segi geografis, sosiologis, politis, dan ekonomi daerah Jambi  telah  dapat  dan  sudah  selayaknya berotonomi sendiri setingkat provinsi.
Daerah  Jambi  dengan  luas  wilayahnya 53.435.72  km²  dan  jumlah  penduduk  400.900 orang  (BPS  Kantor  Statistik  Provinsi  Jambi, 1989,  p.1).  Kaya  dengan  sumber-sumber alamnya.  Sumber-sumber  alam  itu  seperti karet, rotan,  kayu,  damar,  the,  kopi,  casiacera, tembakau, padi dan lain-lain di samping minyak bumi,  emas  pasir  dan  belerang.  Daerah  Jambi juga  mempunyai  curah  hujan  yang  cukup  tinggi sehingga  cocok  untuk  areal  pertanian  dan perkebunan.  Karet  berkembang  dengan  pesat pada  tahun  1912  harga  karet  Singapura  telah mencapai F 5.200.00 per ton (Mutholib, 1980, p. 29).  Registrasi  pada  1941  tercatat  luas  tanah daerah  Jambi  yang  ditumbuhi  pohon  karet 188.578  hektar  dengan  produksi  75.662  ton (Kementerian Penerangan, 1953, pp. 677-678).
Bea  cukai  karet  (1956)  dari  perlabuhan Jambi  ke  Singapura  34.491.551  kg  dengan standard  $46.642.707  (kurs  rp.  3.75)  maka menjadi  Rp.  17.491.015.188.75.  ini  beru  ke Singapura  belum  yang  ke  Amerika  dan Hongkong  (Pidato  Ibrahim,  Sekertaris  BKRD pada kongres Rakyat Daerah Jambi pada tanggal 15-18  Juni  1956).  Bea  karet  istimewa  25%  dari
Pelabuhan  Jambi.  Tidak  heran  bila  Presiden Soekarno  ketika  itu  mengatakan  bahwa  Jambi adalah satu daerah RI yang makmur, ekonominya berjalan  baik,  dapat  mengekspor  karet  dan mengimpor barang dari luar negeri (Kementerian Penerangan,  1953,  pp.  270-271).  Hubungan dagang  daerah  Jambi  sejak  jaman  kerajaan  juga telah meluas tidak hanya di daerah nusantara saja tetapi telah merambah ke Manca Negara.
Faktor  penyebab  yang  paling  utama adalah  secara  geografis  daerah  Jambi  dekat dengan  Negara  lain  (Singapura)  Streck  maupun Sourry,  menyebut  bahwa  Jambi  merupakan penyalur  bahan  perdagangan  yang  penting (Abdullah,  1984,  p.  14).  Ia  menjadi  tempat penjualan merica (rempah-rempah) yang dihasilkan oleh daerah pedalaman minangkabau. Pemilik  membawa  merica  ke  Jambi  dengan berlayar  menyusuri  sungai  Batanghari.  Merica jambi sangat di butuhkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, banyak pedagang-pedagang asing  seperti  Portugis,  Inggris,  dan  Belanda berdatangan ke Jambi. Belanda datang ke Jambi karena  kesultanan  Banten  menolak  untuk berhubungan  dengan  VOC.  Saudagar  Cina memainkan  peranan  utama  dalam  perdagangan tersebut dan sebagian besar ekspor lada ke Jawa (Jepara)  dan  dari  Jawa,  Jambi  membeli  beras, garam, sutera dan tekstil (Meilink, 1962, pp. 287- 289).
Masuknya  orang-orang  Cina,  Eropa  dan Bumiputera  yang  berasal  dari  luar  Jambi  telah muncul sebagai golongan kapitalis di Jambi maka orang-orang  setempat  (orang  Jambi)  hanyalah bekerja  sebagai  pekerja  upah  di  kebun-kebun besar.  Dari  segi  politis,  tuntutan  rakyat  Jambi tidak menyimpang dari UUDS RI pasal 22 ayat 2 yang  berbunyi,  sekalian  orang  baik  sendiri- sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan permohonan pada penguasa. UUDS RI  pasal  131  sub  2  yang  menyertakan,  kepada daerah-daerah  diberikan  otonomi  seluas-luasnya untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Ketidakadilan di dalam perimbangan kekuasaan, dapat  dikatakan  sejak  Belanda  mengadakan perombakan total terhadap struktur pemerintahan di  atas  tingkat  dusun  (Kesatuan  pemerintahan yang terdiri dari beberapa kampong). Kesultanan dihapuskan dan juga jabatan kepala daerah yang selama  ini  di  pegang  oleh  para  anak  raja (bangsawan).
Ini berarti penghancuran konsep tradisional mengenai state (negara) dan kingship yang  selama berabad-abad dipegang oleh rakyat Jambi  (Gullick,  1958,  pp.  44-64).  Akibatnya hubungan  mereka  (raja  bangsawan)  dengan rakyat  terputus.  Belanda  sendiri  sebagai pemerintah  tidak  dapat  menggantikan  tempat sultan  sebagai  pelindung  dan  pemerintahan  adat dan agama. Contoh kasus, pengangkatan jabatan Kepala Distrik (Demang) hampir tidak mungkin dipegang  oleh  orang  Jambi  sendiri.  Tidak  ada orang  Jambi  berpendidikan  modern.  Pendidikan modern  dimata  orang  Jambi  adalah  pendidikan kafir  yang  akan  menjadikan  anak-anak  mereka kaki  tangan  kaum  kafir  seperti    para  demang (Gullick, 1958, p. 30). Jabatan demang dipegang oleh  orang-orang  dari  luar  daerah  (orang Minangkabau dan Palembang). Bahkan kedudukan  mereka  sebagai  Kepala  Distrik (Demang)  justu  bertambah  kuat.  Hal  ini memperkuat rasa ketidakpuasaan atau sentiment sebagian  orang  Jambi  terhadap  orang  Minang. Sentiment  terhadap  orang  Minang  dibawa  turun temurun.  Bahkan  hingga  sekarang  masih dijumpai dalam sekat-sekat kehidupan masyarakat, misalnya dalam soal perkawinan.
Aspek  sosiologis  (hubungan  masyarakat) daerah  Jambi  bersatu  didalam  persatuan  Pucuk Jambi  Sembilan  Lurah,  satu  perasaan  dan  satu cita-cita tidak mau dipisah-pisahkan dari sialang belantak  besi  (di  Tanjung  Samlidu)  dan  dari Durian  di  Takuk  Rajo  (di  Ulu  Sian  Bangko) sampai ke Ujung Jabung (Selat Berhala).Apabila faktor  tersebut  dilupakan  dalam  pembentukan suatu  otonomi  daerah,  niscaya  akan  timbul keadaan  yang  tidak  diinginkan  oleh  pemerintah maupun masyarakat. Sudah cukup bukti, dimana timbul  tuntutan  diberbagai  daerah  yang  merasa tidak  puas  terhadap  kebijakan  pemerintahan dibidang politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan,  pembangunan,  kemasyarakatan,  dan Angkatan Perang. (ANRI, Badan Pekerja Komite Naisonal Indonesia Pusat, Nomor 111).
Tuntutan  rakyat  Jambi  mempunyai  dasar yang  kuat  dan  tidak  dapat  dielakkan.  Tuntutan yang  telah  diperjuangkan  sejak  1946  dan  belum pernah  menjadi  kenyataan.  Sudah  banyak delegasi  yang  dikirim  ke  Jakarta.  Begitu  juga tuntutan-tuntutan  yang  datang  dari  berbagai lapisan  masyakat.  Pada  akhirnya,  persoalan tuntutan  status  daerah  Jambi  itu  sering
menimbulkan  bermacam-macam  sentimental baik yang datang dari masyarakat maupun pihak peemrintah.  Muncul  tuduhan  dari  kalangan tertentu  (propokator)  bahwa  tuntutan  itu  hanya berasal  dari  beberapa  gelintir  orang  yang menginginkan kedudukan.
Terakumulasinya  persoalan  yang  semakin kompleks  dan  perkembangan  masyarakat  dalam menghadapi tuntutan status daerah Jambi makin hari  makin  meluap.  Sehingga  17  Juni  1956, Kongres Rakyat Jambi sepakat untuk membentuk Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD). BKRD lahir  sebagai  konsekuensi  logis  dari  Kongres Rakyat  Daerah  Jambi  15-18  Juni  1956.  BKRD dijadikan  satu-satunya  wadah  perjuangan  bagi rakyat  Jambi  untuk  menuntut  tegaknya  Provinsi Jambi.  BKRD  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah jawaban dari anti klimaks persoalan atau aspirasi masyakarat yang tersumbat.

## Proklamasi BKRD
Tuntutan  status  daerah  Jambi  yang  telah diperjuangkan melalui berbagai saluran demokrasi  parlementer  telah  berlarut-larut  dan masih belum menjadi kenyataan, maka diadakan Kongres  Pemuda  Sedaerah  Jambi.  Kongres dihadiri  oleh  Organisasi-organisasi  Pemuda, Organisasi  Bekas  Pejuang  dan  Kampung- kampung  dalam  Kota  Besar  Jambi.  Isi  Kongres mendesak  BKRD  yaitu  (Resolusi  Kongres Pemuda Sedaerah Jambi kedua yang berlangsung pada  tanggal  3-5  Januari  1957  di  Jambi)  :  (1) untuk tidak mengesahkan/menyetujui pembentukan  Dewan  Persiapan  Provinsi  Jambi tertanggal 21 Desember 1957 (2) Memproklamasikan  secara  de  fakto  provinsi jambi  selambat-lambatnya  9  Januari  1957  (3) Memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera  Tengah  dan  berhubungan  langsung dengan pemerintah pusat.
Kongres  Pemuda  akan  mengambil  sikap tegas,  jika  BKRD  tidak  bertanggung  jawab  atas tuntutannya.  Menanggapi  tuntutan  kongres pemuda  maka  pada  tanggal    6  Januari  1957 BKRD menyatakan secara de fakto bahwa daerah otonom  tingkat  1  provinsi  yang  berhubungan langsung dengan Pemerintahan Pusat (Keputusan Pleno  Badan  Kongres  Rakyat  Djambi  (BKRD) keempat pada tanggal 6 Januari 1957 di Jambi). Dan mengusulkan sementara Djamin Gelar Datuk
Bagindo  sebagai  pemangku  jabatan  Gubernur Provinsi  Jambi.Kemudian,  BKRD  akan  segera mengirim sebuah delegasi untuk menyampaikan keputusan  tersebut  kepada  Pemerintah  Pusat. Pertanyaan  BKRD  yang  dikeluarkan  6  Januari 1957 merupakan momentum sejarah yang sangat penting  bagi  masyakat  Jambi.  Awal  dimulainya suatu tonggak baru bagi eksistensi daerah Jambi.
Untuk  menjaga  eksistensi  daerah  Jambi, sekelompok  pemuda  yang  dipimpin  oleh  R. Marjaya  mendirikan  suatu  badan  perjuangan yang bernama Gerakan Pembela Provinsi Djambi (GPPD).  Badan  ini  mempersiapkan  diri  untuk mengantisipasi  setiap  usaha  golongan  tertentu yang  akan  merongrong  proklamasi  tersebut. karena  itu,  8  Januari  1957  GPPD  membuat  dan menandatangani  ikrar  bersama.  Ada  11  orang yang  menandatangani  ikrar  bersama.  Ikrar bersama  ini  bersemboyankan  “Timbul  Sama Terapung  dan  Tenggelam  sama  Terbenam” (Pernyataan  Ikrar  Bersama  Gerakan  Pembela Provinsi Djambi (GPPD) pada tanggal 8 Januari 1957 di Jambi).
Pertanyaan BKRD secara de fakto tersebut mengundang  reaksi  dari  berbagai  pihak.  Dewan Menteri atau kabinet 8 Januari 1959, menyatakan persetujuannya  terhadap  keputusan  BKRD  6 januari  1957.  Dewan  Banteng  juga  menyatakan persetujuannya  yang  disampaikan  oleh  Ketua Dewan  Banteng  Letkol.  Ahmad  Husein  dalam pidato  radionya  melalui  RRI  Padang  (Pidato Radio  Ketua  Dewan  Banteng  Sumatera  Tengah pada  tanggal  9  Januari  1957  melalui  RRI  Studi Padang).  Isinya  Dewan  Banteng  selaku  Badan pelaksana dari putusan reuni 1 ex devisi banteng 24 November 1956, memutuskan untuk memberikan  status  otonomi  tingkat  1  kepada daerah  Riau  dan  Jambi  (Leirisa,  1997,  p.  52). BKRD 9 Januari 1957 mengirim delegasi untuk menghadap  pemerintah  pusat  dan  Panglima T.T.II  Sriwijaya  berkenaan  dengan  keputusan BKRD  tanggal  6  Januari  1957.  Delegasi  ke Palembang  terdiri  dari  Djamin  Gelar  Datuk Bagindo,  H.  Hanafie,  Jusuf  Nasry  dan  A.  Hadi. Sedangkan ke Jakarta terdiri dari Kemas A. Gafar Dung, A. Madjid Batu, H.M. Kasim Agus, Hasan Jaapar  Basjaruddin,  Abdullah  Umar  dan  A. Situmorang.
Kedatangan delegasi di Palembang diterima  oleh  panglima  T.T  II  Sriwijaya  dan
diputuskan  bahwa  masalah  Daerah  Jambi  akan dibicarakan melalui rapat segitiga antara BKRD, Dewan  Banteng,  dan  Panglima  T.T  II  Sriwijaya seperti  dalam  suratnya  No.  B-001/SMP/57 tanggal 10 Januari 1957. (Surat
Panglima/Penguasa Militer T.T II Sriwijaya No. B-001/SMP/57  kepada  ketua/anggota  BKRD tertanggal  10  Januari  1957).  Keberangkatan delegasi  ke  Jakarta  mendapat  dukungan  dari Sekretariat  Comite  PKI  Batanghari  (Telegram Sekertaris  Comite  RKI  Batanghari  kepada pemerintah  pusat  di  Jakarta  tanggal  10  Januari 1957).  Bertepatan  telegram  dari  Sekretaris Comite PKI Batanghari kepada pemerintah pusat atau  sehari  setelah  keberangkatan  delegasi  ke Jakarta.  RRI  Jakarta  menyiarkan  pengumuman dari  sidang  kabinet  bahwa  kabinet  menyetujui daerah  Riau  dan  Jambi  menjadi  daerah  otonomi tingkat 1 Provinsi.
Persetujuan  kebinet  itu  menimbulkan reaksi  dari  partai-partai  politik  di  Kerinci,  PNI Masyumi,  NU,  Perti,  PSI  dan  PKI  kemudian mengrim telegram kepada Menteri Dalam Negeri dan  Seksi  G  Parlemen  di  jakarta.  Mereka menuntut  direalisirnya  daerah  otonomi  Kerinci tingkat  II  dan  digabungkan  dengan  Provinsi Jambi. (Telegram partai-partai Politik di Kerinci kepad  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Seksi  G Parlemen  RI  di  Jakarta  tertanggal  10  Januari 1957). Kemudian tuntutan itu dilanjutkan dengan mengadakan  Kongres.  Kongres  12  januari  1957 itu  diberi  nama  Kongres  Rakyat  Kerinci (Pernyataan  Kongres  Rakyat  Kerinci  pada tanggal  12  Januari  1957  di  Sungai  Penuh Kerinci). Seperti pada seloko adat mereka, empat diatas tiga dibaruh (di atas sama dengan Kerinci dibaruh sama dengan Jambi). Pertemuan segitiga antara  Tengku  Hitam  Berdarah  Putih  di Inderapura.  Pancardat  dari  Deputi  Empat Delapan  Helai  Kain  Kerinci  dan  Pangeran Tumenggungan  Kerbau  Dibukit  dari  Jambi juga membuat satu perjanjian.
Perjanjian itu diberi nama Sitinjau Laut. Isi perjanjian, yaitu: rugi sama berugi, berlaba sama berlaba,  datang  musuh  dari  hilir  sama-sama kehilir,  datang  musuh  dari  hulu  sama-sama  ke hulu,  datang  musuh  dari  tengah  sama-sama dikupang, laut yang berdebur kepunyaan Deputi Empat  Delapan  Helai  Kain,  gunung  yang memucak  kepunyaan  Tengku  Hitam  Berdarah Putih  (Pernyataan  Panitia  Kongres  Rakyat
Kerinci pada tanggal 12 Januari 1957 di Sungai Penuh). Perjanjain tersebut kemudian dipaterikan dengan  memotong  kerbau  setengah  dua  ekor (kerbau  mengandung)  dan  kepeng-sekepeng dibagi tiga, darahnya dikacau, daging dilapah dan tanduk  digantungkan  tinggi.  Ini  sebagai  bukti bahwa Jambi dan Kerinci mempunyai persamaan.
BKRD  melalui  wakil  ketuanya,  Sjamsoe Bahroen  pada  12  Januari  1957  menyampaikan pidato di Radio Jambi, bahwa pernyataan BKRD 6  Januari  1957  itu  sesuai  dengan  pengumuman dan  pengakuan  dari  Dewan  Banteng  yang disampaikan  Letkol.  Ahmad  Husein  melalui Radio  Padang  9  Januari  1957  (Pidato  Radio Sjamsoe Bahroen pada tanggal 12 Januari 1957 di Radio Jambi). Kemudian , RRI Jakarta 10 Januari 1957  juga  telah  menyiarkan  pengumuman  dari sidang kabinet telah menyetujui untuk dikeluarkannya  Undang-undang  biasa  tentang keresidenan  Jambi  dan  Riau  sebagai  daerah otonomi tingkat 1 provinsi.
Untuk menindaklanjuti Maklumat Panglima  No.  PM-002/1/1957,  BKRD  pada tanggal  18  Januari  1957  mengadakan  sidang pleno.  Sidang  pleno  dihadiri  oleh    wakil-wakil dari  BKRD.  Sidang  menerima  baik  anjuran Panglima  T.T.  II  Sriwijaya  untuk  mengadakan perundingan  segitiga  antara  BKRD,  Dewan Banteng  dan  Panglima  T.T.  II  Sriwijaya.  Untuk itu, BKRD 19 Januari 1957 menetapkan delegasi yang akan berangkat ke Palembang. Delegasi itu terdiri  dari  H.  Hanafie,  Mad  Haan  dan  Jusuf Nasry  dari  BKRD,  M.  Salim  dari  tokoh masyarakat  dan  A.  Hadi  dari  Ketua  BKPD. Penasehat  yaitu  Djamin  Gelar  Datuk  Bagindo, Residen  Jambi  dan  M.O.  Bafadol,  anggota Palemen RI.
Rapat  segitiga  21-22  Januari  1957 dipimpin oleh Panglima T.T. II Sriwijaya. Rapat mengambil keputusan yaitu (Pernyataan Bersama dalam Rapat Segitiga pada tanggal 21-22 Januari 1957  di  Palembang).  Dewan  Banteng  atas  usul BKRD  menetapkan  seorang  Acting  Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi Jambidan mengesahkan staf dari Acting Gubernuratas usul Gubernur bersama BKRD. Keputusan ini terlihat mengabaikan  kewenangan  pemerintah  pusat. Karena  itu,  pemerintah  pusat  pada  akhir  bulan Januari 1957 memindahkan Djamin Gelar Datuk Bagindo,  residen  daerah  Jambi  sebagai  calon pemangku  jabatan  Gubernur  Jambi  hasil  Pleno

## BKRD (Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat
Djambi  (BKRD)  keempat  5  februari  1957  di Jambi)  dan  H.A  Manaf  (Anggota  Dewan Banteng)  yang menjabat Bupati Merangin  keluar dari Jambi. Namun tindakan tersebut mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Jambi yang  berupa  pernyataan  atau  resolusi  dari berbagai  lapisan  masyarakat.  Diantaranya  : Resolusi    Pejuang  Islam  23  Januari  1957  yang diketuai  A.  Samad  J  (Pernyataan  Pejuang  Islam pada tanggal 23 Januari 1957 di Muaro Bungo). Alim  Ulama  Cerdik  Pandai  Marga  VII  Koto Muaro  Tebo  1  Februari  1957  (Resolusi  Alim Ulama  Cerdik  Pandai  Marga  VII  Koto  Muaro Tebo  1  Februari  1957  di  Muaro  Tebo).  Radio Gram Dewan Banteng kepada  H. Hanafie Ketua BKRD dan Djamin Gelar Datuk Bagindo Residen Jambi (Radio Gram Dewan Banteng pada tanggal 27 Januari 1957 kepada ketua BKRD dan Residen Jambi di Jambi).

## Peresmian Provinsi Jambi
Menanggapi  tudingan  itu,  Letkol.  Ahmad Husein mengatakan, hal itu memang merupakan satu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  keinginan  luhur  rakyat  direalisir  dengan tindakan-tindakan yang radikal dan revolusioner (Pidato  Ketua  Dewan  Banteng  Letkol  Ahmad Husei pada peresmian Daerah Otonomi Tingkat 1 Jambi pada tanggal 8 Februari 1957 di Jambi).
Dewan  Banteng  siap  sedia  memikul konsekuensinya  karena  diyakini  jalan  menuju realisasi  cita-cita  dan  keinginan  luhur  rakyat semesta.  Dewan  Banteng  secara  radikal, revolusioner dan konsekuen bertindak merealisir keputusan  reuni  ke  satu  ex  Devisi  Banteng tersebut. Diantaranya, Dewan Banteng membenarkan  dan  menyetujui  keputusan  Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sebagai saluran keinginan dan hasrat seluruh rakyat Jambi untuk menjadikan  Daerah  Otonomi  Tingkat  1  (Pidato Ketua  Dewan  Banteng  Letkol  Ahmad  Husein pada peresmian Daerah Otonomi Tingkat 1 Jambi pada tanggal 8 Februari 1957 di Jambi). Karena itu,  BKRD  diminta  segera  ke  Padang  dengan membawa  usul  penetapan  Acting  Gubernur  dan staf supaya pelantikan dapat segera dilangsungkan  di  Jambi.  Tindakan  pemerintah pusat itu akhirnya gagal.
Tepat  pukul  08:30  pagi  8  Februari 1957Upacara peresmian dimulai dengan pembukaan oleh seksi upacara KA. Gaffar Dung. Tampak  hadir,  Ketua  Dewan  Banteng  Letkol. Ahmad  Husein  dan  Staf,  Panglima  F.T.  II Sriwijaya dan staf serta undangan lainnya. Tidak tampak pejabat pusat yang hadir.
Pembacaan Surat Keputusan Ketua Dewan Banteng  No.  009/KD/U/KPts-57  tertanggal  8 Februari  1957  tentang  pengangkatan  Djamin Gelar  Datuk  Bagindo  selaku  Acting  Gubernur dan  H.  Hanafie  selaku  wakil  Acting  Gubernur beserta  11  orang  staf  dilakukan  oleh  Mas Sulaiman.  Sekretaris  Jenderal  Dewan  Banteng (Surat  Keputusan  Ketua  Dewan  Banteng Sumatera Tengah No. 009/KD/U/Kpts-57 tertanggal 8 Februari 1957 ditetapkan di padang). Kemudian,  acara  dilanjutkan  dengan  kantor Gubernur  Provinsi  Jambi  disebelah  kiri  Rumah kediaman Gubernur.

## Kesimpulan.
Keresidenan  Jambi  yang  dimasukan kedalam Sumatera Tengah mendapatkan tentangan secara politik dari rakyat Jambi untuk memisahkan  diri  dari  Sumatera  Tengah.  Untuk mengakomodasi keinginan rakyat Jambi itu maka lahirlah  Fropedja  pada  10  April  1954.  Dalam menjalankan  usahanya  Fropedja  mendapat hambatan dari dalam organisasi itu sendiri karena adanya perbedaan pendapat dikalangan anggotanya,  untuk  mengatasi  hal  itu  maka Fropedja melakukan kongres yang mengahislkan (1) membentuk Dewan Permusyawaratan Pemuda  Daerah  Jambi,  (2)  menuntut  kepada pemerintah pusat agar Provinsi Jambi terdiri dari dua  Kabupaten  lepas  dari Sumatera  Tengah  dan dibentuk  daerah  otonom  setingkat  Provinsi. Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai partai  politik  dan  organisasi  yang  ada  di keresidenan  Jambi.  Untuk  merealisasi  hasil kongres  Fropedja  sebelumnya,  maka  diadakan Kongres Rakyat Sedaerah Jambi 15-18 Juni 1995 yang menghasilakn pembentukan Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sebagai organisasi yang bertujuan memperjuangkan pembentukan Provinsi  Jambi.  Perjuangan  BKRD  dan  rakyat Jambi  akhirnya  membuahkan  hasil  dengan dibentuknya  provinsi  pada  8  Februari  1957
melalui  Surat  Keputusan  Ketua  Dewan  Banteng No. 009/KD/U/KPts-57.

## Daftar Pustaka
Anggaran  Dasar  BKRD  yang  disyahkan  15  Juli 1955.
ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 809. ANRI, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Nomor 111. Gullick,  J.M    (1958) Indegenous  Political
Systems of Western Malaya . Athlone Press : University of London.
Jambi  Dalam  Angka.  1989.  Jambi  :  Bappeda Tingkat  I  Jambi,  BPS  Kantor  Statistik Provinsi Jambi.
Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Djambi
(BKRD) ke empat 5 Februari 1957 di Jambi.
Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) ke empat 6 Februari 1957 di Jambi.
Kementerian Penerangan (1953) Provinsi Sumatera Tengah, Jakarta.
Keptusan Sidang Pleno BKRD 24-25 November
1956 di Muaro Bungo.
Laporan  Sourry,  W.Ph.  Coolhaas,  1984.  Oud Nieuwa uit Djambi dalam, Taufik Abdullah, Reaksi Terhadap Perluasan Kuasa Kolonial : Jambi dalam Perbandingan, Jakarta : Prisma
LP3ES. Maklumat  Panglima/Penguasa  Militer  TERR  II Sriwijaya No. PM-001/12/1956 13 Desember 1956.
Meilink, M.A.P Roelofs (1962) Asian Trade and Europeon  Influence ,  Den  Haag:  Martinus Nijhott.
Meng,  Usman  (1994) Napak  Tilas  Lika-Liku Propinsi Jambi. Jambi : Tanpa Penerbit Mutholib,  J.A  (1980) Suatu  Tinjauan  Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi. LP3ES. Monografi  Daerah  Jambi  Jilid  II,  Jakarta Depdikbud.
Pernyataan Bersama dalam Rapat Segitiga 21-22 Januari 1957 di Palembang.
Pernyataan  Pejuang  Islam  23  Januari  1957  di Muaro Bungo.
Pernyataan  Kongres  Rakyat  Kerinci  12  Januari 1957 di Sungai Penuh, Kerinci.
Pernyataan  Ikrar  Bersama  Gerakan  Pembela Provinsi Djambi (GPPD) 8 Januari 1957 di
Jambi. Pidato Acting Gubernur Provinsi Jambi, Djamin
Gelar  Datuk  Bagindo  pada  peresmian Provinsi Jambi 8 Februari 1957 di Jambi.
Pidato H. Hanafie, Ketua BKRD pada peresmian Provinsi Jambi  8 Februari 1957 di Jambi.
Pidato  Ketua  Dewan  Banteng  Letkol  Ahmad Husein  pada  peresmian  Daerah  Otonomi Tingkat I Jambi 8 Februari 1957 di Jambi.
Pidato Radio Sjamsoe Bahroen 12 Januari 1957 di Jambi.
Pidato  Ketua  Dewan  Banteng  Letkol  Ahmad Hussein  pada  peresmian  Daerah  Otonomi Tingkat I Jambi 8 Februari 1957 di Jambi Pidato  Radio  Ketua  Dewan  Banteng  Sumatera Tengah  9  Januari  1957  melalui  RRI  Studio Padang.
Pidato Ibrahim, Sekretaris BKRD pada Kongres Rakyat Daerah Jambi 15-18 Juni 1956.
Radio  Gram  Dewan  Banteng  27  Januari  1957 kepada Ketua BKRD dan Residen Jambi di Jambi.
Ripin,  Ibrahim  (1976) Buku  Petunjuk  Relief, Jambi: Panitia Pengumpulan dan penelitian Bahan-bahan Sejarah Daerah Jambi . Resolusi  Konferensi  Pasirah/DPM  Sedaerah Jambi 16-18 Januari 1955.
Resolusi  Rapat  Raksasa  Rakyat  Jambi  16-18
April  di Muaro Tebo.
Resolusi Alim Ulama Cerdik Pandai Marga VII Koto Muaro Tebo 1 Februari 1957 di Muaro Tebo.
Resolusi Kongres Pemuda Sedaerah Jambi kedua yang berlangsung 3-5 Januari 1957 di Jambi. Surat Keputusan Ketua Dewan Banteng Sumatera Tengah  No.  009/KD/U/Kpts-57  8  Februari 1957.
Surat  Panglima/Penguasa  Militer  T.T.  II Sriwijaya  No.  B-001/SMP/57  Kepada Ketua/Anggota BKRD tertanggal 10  Januari 1957.
Surat BKRD No. 74/BKRD/56 5 Desember 1956.
Surat  Dewan  Banteng  Sumatera  Tengah,  No.
046/DBST/56 19 Desember 1956.
Telegram  Sekretaris  Komite  PKI  Batanghari kepada  Pemerintah  Pusat  di  Jakarta  10 Januari 1957.

## Telegram partai-partai Politik di Kerinci kepada
Menteri  Dalam  Negeri  dan  Seksi  G Parlemen RI di Jakarta 10 Januari 1957.