IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Kasman Siburian 1 , Hisar Siregar 2 , Tri Dennis Boy Silitonga 3
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan kasmansiburian@uhn.ac.id 1

## Abstract
The presence of the Law on Villages, namely Law No.6 of 2014 strengthens the status of the Village as a community government as well as a Village power to build infrastructure and prosper the Village community. Villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). This research was conducted in Lobusiregar II Village, Siborongborong District, North Tapanuli Regency. This study aims to analyze village financial management in managing the Village  Fund  Allocation.  This  type  of  research  is  a  juridical-emipirical  legal research  with  a  descriptive  analysis  approach.  This  research  was  conducted using  documentation  techniques  and  interviews  with  parties  involved  in  ADD management. The results of the description are obtained through the analysis of Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field.

## Abstrak
Kehadiran undang-undang tentang  Desa  yaitu  Undang-Undang  No.6 Tahun 2014 memperkuat  status  Desa  sebagai  pemerintahan  masyarakat  sekaligus  sebagai kekuatan  Desa  untuk  membangun  infrastruktur  serta  mensejahterakan masyarakat  Desa. Desa mendapatkan  dana transfer dari  daerah  berupa Alokasi Dana  Desa  (ADD). Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Lobusiregar  II, Kecamatan Siborongborong,  Kabupaten  Tapanuli  Utara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengelolaan  keuangan  Desa  dalam  pengelolaan Alokasi  Dana Desa. Jenis penelitian  ini adalah penelitian  hukum  yuridis-emipiris  dengan  pendekatan analisis  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  tekhnik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD.  Hasil  deskripsi  didapat  melalui  analisa  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan.

## Info Artikel
Diterima :  14 September 2020 Revisi     :  17 Oktober 2020 Terbit     :  18 Desember 2020
Key words: Village Fund Allocation, Village Financial Management.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.
Corresponding Author :
Kasman Siburian, E-mail : kasmansiburian@uhn.ac.id

## PENDAHULUAN
Istilah  Desa  secara  etimologi  berasal  dari  kata swadesi  Bahasa  sangsekerta  yang  berarti  wilayah, tempat,  atau  bagian  yang  mandiri  dan  otonom.  Secara  definisi  Desa  dapat  diartikan  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul,  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. 1
Kebijakan  Undang-Undang Nomor 22 tahun  1999  dimasa reformasi  memberikan  hak  terhadap  Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat Desa. Namun dalam tugas dan kebijakannya, Desa masih harus berada dalam pengawasan pemerintah kabupaten. 2
Di  mana  pengaturan  tentang  Desa  dikuatkan  kembali  dengan  Peraturan  Pemerintahan  Republik Indonesia (PP RI) Nomor 43 tahun 2014. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.  Berdasarkan  ketentuan  ini  desa  diberi  pengertian  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kehadiran  undang-undang  tentang  Desa  disamping  merupakan  penguatan  status  Desa  sebagai pemerintahan  masyarakat,  sekaligus  juga  sebagai  kekuatan  untuk  membangun  infrastruktur  Desa  dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pengelolaan  keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  untuk  mendukung  dan  menjalankan  program- progam kerja pemerintah Desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 7 Implementasi ADD dalam pemerintah Desa sebagaimana yang kita ketahui melibatkan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban tersebut  menyangkut  masalah finansial  dengan  alokasi  dana  Desa sebagai salah satu  komponen  didalamnya. Fungsi implementasi bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi  implementasi  tetap  memperhatikan  penggunaan  sumber  daya  secara  bijaksana,  efisien,  efektif,  dan ekonomis.
Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. ADD diberikan oleh pemerintah pusat
1 Ateng Syafrudin, “ Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa” (Bandung: Alumni, 2010), h. 2-3.
2 B. N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), h. 103-105.
7 http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf.
yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  setelah  dikurangi  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  sebesar  10%.  Dana  tersebut  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan  diberikan  kepada  masing-masing  Desa  akan  berbeda  tergantung  dari  georafis  Desa,  jumlah  penduduk, serta  jumlah  angka  kematian.  Alokasi  dana  sebesar  10%  yang  diterima  oleh  Desa  bermanfaat  terhadap pendapatan Desa.
Berkaitan  dengan  sumber  pendapatan  Desa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. Pendapatan asli Desa, meliputi:
a. Hasil usaha Desa
b. Hasil kekayaan Desa
c. Hasil swadaya dan partisipasi
d. Hasil gotong royong
e. dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
2. Bagi  hasil  pajak  daerah  kabupaten/kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen)  untuk  Desa  dan  dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi Desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
4. Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Peneliti  memiliki  alasan  tersendiri  dalam  memilih  program  Alokasi  dana  Desa  dibandingkan  dengan program  lain  yang  diprogramkan  oleh  pemerintah.  Ketertarikan  ini  dikarenakan  program  Alokasi  dana  Desa memiliki  implikasi  yang  sangat  besar  dan  juga  signifikan  terhadap  pembangunan  sebuah  desa/kelurahan  di setiap  kabupaten  yang  ada  di  Indonesia.  Faktor  lain  yang  mendorong  penulis  dalam  melakukan  penelitian mengenai  Implementasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Lobusiregar  II  Kecamatan  Siborongborong,  karena peneliti  ingin  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  sistem  implementasi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa Lobusiregar II Kecamatan siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka  hasil  pembangunan  juga  terlihat  dengan  jelas  dan  juga  sebaliknya.  Berdasarkan  hal-hal  yang  telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan  Desa  Dalam  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa  Lobusiregar  II  Kecamatan  Siborongborong  Kabupaten Tapanuli  Utara.  Peneliti  ingin  menganalisa  apakah  pengelolaan  keuangan  Desa  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  Desa.  Penelitian  ini  fokus  pada  pengelolaan  ADD  Desa Lobusiregar II tahun anggaran 2019, yang sesuai dengan judul saya “Implementasi Dana Desa Sesuai Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014”. (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).

## METODE  PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris, dengan bentuk deskriptif analitik yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.
Penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum,  serta  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  responden  yang  dianggap  memberikankan  informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 24

## B. Lokasi Penelitian
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara Khususnya Di Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli  Utara  karena  lokasi  tersebut  tersedia  data  yang  memadai  untuk  melakukan  penelitian  yang  sesuai dengan masalah yang diambil yaitu dengan judul “IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2104 TENTANG DESA” (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA).
Adapun lokasi yang dipilih menunjang data yaitu:
a. Kantor Kepala Desa Lobusiregar II b. Kantor BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)

## C. Jenis dan Sumber Data
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri dari dua jenis data, yakni:
a. Data Primer
b. Data Sekunder

## D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
3. E.Validitas dan Reliabilitas Data
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

## E.Kerangka Pemecahan Masalah
Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:
24 Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta,

## Gambar 3.1

## Kerangka Pemecahan Masalah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan.
Perencanaan  merupakan  tahap  paling  awal  dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Tahap  perencanaan  erat kaitannya dengan kegiatan pembahasan mengenai RPJMDes dan juga RKPDes. Dalam pembuatan perencanaan RKPDes harus diselaraskan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembahasan ini dilakukan didalam  forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbagdes).  Dalam  musyawarah  tersebut akan dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota BPD, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, bahkan juga ada perwakilan dari pihak Kecamatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sekretaris Desa.
Pelaksanaan  dana  Desa  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penerimaan  serta pengeluaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu Desa.
Secara  umum  terdapat  empat  bidang  yang  wajib  dilakukan  terkait  penggunaan  dana  Desa,  yakni meliputi bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembangunan serta kemasyarakatan. Namun Dana Desa lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan peraturan diatas, bahwa di Desa Lobusiregar II penggunaan Dana Desa juga lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Lobusiregar II pada tahun 2019 yang ditempel disetiap sudut jalan di Desa Lobusiregar II. Pada banner tersebut dapat terlihat bahwa dana Desa yang berjumlah Rp 1.040.229.000,00 diperuntukkan untuk 2 bidang utama tersebut. Berikut adalah laporan APBDesa tahun 2019 di Desa Lobusiregar II: 29
29 Data Anggaran Dana Desa Lobusiregar II Tahun 2019.
Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa.
URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA Dana Desa Rp.755.259.000,00 Alokasi Dana Desa Rp.284.970.000,00 JUMLAH PENDAPATAN Rp.1.040.229.000,00 BELANJA DESA Bid.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.244.849.000,00 Bid.Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.762.542.000,00 Bid.Pembinaan Kemasyarakatan Rp.20.990.000,00 Bid.Pemberdayaan Masyarakat Rp.77.499.600,00 TOTAL Rp.1.105.881.020,00 Surplus/Defisit Rp.65.652.020,00 Silfa Tahun Sebelumnya Rp.115.652.020,00
KEGIATAN YANG DIBIAYAI DANA DESA
1.Bid.Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.1 Sub Bidang Pendidikan
Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat.
Rp.2.000.000,00 1.2 Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu Rp.43.880.000,00
1.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang A.Pemeliharaan Jalan Desa. B.Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa. C.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F Rp.15.515.000,00 Rp.574.164.000,00 Rp.111.983.420,00 1.4 Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi Dan Informatika
Pembuatan  Dan  Pengelolaan  Jaringan/Instalasi  Komunikasi  Dan Informasi. Rp.15.000.000,00 2.Bidang Pembinaan Masyarakat 2.1 Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adata/Kebudayaan,Dan Keagamaan. Rp.5.000.000,00

## 2.2 Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Pembinaan  Karang  Taruna/Klub  Kepemudaan/Olahraga  Tingkat Desa. Rp.3.050.000,00

## 2.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
A.Pembinaan PKK Rp.5.000.000,00

## B.Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat
Rp.7.950.000,00
3.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. A.Peningkatan Kapasitas Kepala Desa B.Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa C.Peningkatan Kapasitas BPD Rp.30.400.000,00
Rp.32.500.000,00
Rp.13.000.000,00 3.2 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Pembentukan  BUMDesa  (Persiapan  Dan  Pembentukan  Awal
BUMDesa). Rp.1.599.600,00 JUMLAH BELANJA DESA Rp.861.042.020

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Desa Lobusiregar II secara umum sudah sesuai dengan Permendagri No. 113  Tahun  2014.  Bahkan  untuk saat  ini  pemerintah  Desa  Lobusiregar  II sudah menggunakan Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes)  dalam  tahap  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan  dan  pelaporan.  Dengan menggunakan sistem ini maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa akan dapat terwujud.
Secara  umum  pengelolaan  dana  Desa  diperuntukkan  untuk  bidang  pelaksanaan  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan skala  prioritas penggunaan  dana  Desa tahun 2019.  Dari sisi  pendidikan,  kesehatan  dan pertanian  dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Lobusiregar II.

## B. Keterbatasan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  di  uraikan  diatas,  terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian  ini  hanya  membahas  terkait  tahap  pengelolaan  dana  Desa  secara  umum  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Penelitian  ini  hanya  menyajikan  perbandingan  antara  kesesuaian  dengan  Permendagri    tentang Pengelolaan  Dana  Desa  serta  Permendesa  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa untuk  prioritas  penggunaan  dana  dan  data,  belum  membahas  secara  mendalam  mengenai  laporan keuangan yang terkait penggunaan dana Desa.
3. Kurangnya jumlah informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu perangkat Desa.
4. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah Desa dan juga Ketua BPD Lobusiregar II terkait pengelolaan dana Desa.

## C. Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah:
1. Bagi penelitian selanjutnya agar membahas mengenai pengelolaan dana Desa secara detail dan rinci, terlebih tentang sistem akuntansinya.
2. Penelitian selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  jumlah  informan  terkhusus  Kepala  Desa  agar dapat menilai dengan pasti mengenai pengelolaan dana Desa.
3. Bagi informan selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian yang lebih terbuka agar penelitian dapat dilakukan secara rinci dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ateng Syafrudin, “ Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa”,  Bandung: Alumni, 2010.
B. N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita, Jakarta: Sinar Harapan, 2010.
Abdul Halim, M.Syam Kusufi, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat,
2016.
Muhadam labolo, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.
Nurman, Strategi..., Muhadam labolo, Dinamika Politik...,
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Jakarta: Salemba Humanika, 2012 Soerjono Soekanto, 1983., Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta,
Undang-Undang
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Jurnal
Daru Wisakti , Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan,
(Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro 2015)
Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa
Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008 ), Tesis Magister Sains
Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009.
Yuliansayah, Akuntansi Desa Dokumen anggaran dana desa (ADD) Lobusiregar II Tahun 2019 Nurman., Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h.226 Yuliansayah, Akuntansi Desa, Jakarta : Salemba Empat, 2016.10 April 2020.
Yuliansayah, Akuntansi Desa. Data Desa Lobusiregar II.
Wawancara melalui telepon dengan Sekretaris Desa, Marnasib Siahaan Pada Tanggal 4 Juli 2020. Wawancara dengan kaur keuangan,Friska Sitompul, Melalui telepon,pada tanggal 2 Juli,2020. Data Anggaran Dana Desa Lobusiregar II Tahun 2019.
Internet
http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf. diakses tanggal 10 April 2020.
http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf. diakses tanggal 10 April 2019.