Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 35-49
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
Kartika Indra Fitria 1 , Djoko Wahyudi 2 1,2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang *e-mail: kartikafitria47@gmail.com
Abstract
DiPublikasi: 01/07/2022
The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax rates, tax sanctions and tax justice partially on student perceptions of tax evasion. This study uses the slovin formula as many as 100 respondents. The research analysis method used is multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study  are  the  understanding  of  tax  rates  partially  has  a  positive  and significant effect on students' perceptions of tax evasion, partial tax sanctions have a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion, and tax justice partially has a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion. , and  understanding  of  tax  rates,  tax  sanctions,  and  tax  justice  simultaneously  have  a  positive  and  significant  effect  on  studts' perceptions of tax evasion.
Keywords: Tax Understanding About Tariffs, Tax Sanctions, Tax Justice

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  tarif  pajak,  sanksi  pajak  dan  keadilan  pajak  secara  parsial terhadap  persepsi  mahasiswa  mengenai  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  rumus  slovin  sebanyak  100  responden. Metode  analisis  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pemahaman  tarif pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  persepsi  mahasiswa  mengenai  penggelapan  pajak,  sanksi  pajak secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  persepsi  mahasiswa  mengenai  penggelapan  pajak,  dan  keadilan  pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

## I. PENDAHULUAN
Dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pada suatu negara, kesiapan infrastruktur        dasar sangat  diperlukan.  Hal  ini  dapat  menjadi  dasar alasan  pemerintah  untuk  selalu  memberikan perhatian  yang  cukup  terhadap  bagaimana penghimpunan  dana  yang  ditujukan  untuk pembangunan dan pencapaian kesejahteraan sosial. Untuk  melaksanakan  dan  mewujudkan  kewajiban sosial kepada masyarakat, Pemerintah membutuhkan  biaya  kewajiban  sosial  yang  tidak terbatas  hanya  pada  penyediaan  infrastruktur  dan pelayanan  sosial.  Salah  satu  tanggung  jawab pemerintah, yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak  merupakan  penyumbang  penerimaan  negara terbesar  di  Indonesia  dalam  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Negara  (APBN),  dimana  APBN tersebut  digunakan  untuk  mengelola  dan  mengatur kebutuhan dalam penyelenggaraan dan pertumbuhan  pembangunan  negara.  Pengetahuan mengenai  peraturan  perpajakan  sangat  penting untuk membentuk perilaku patuh dalam melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan Pajak  Penghasilan.  Kepatuhan  Wajib  Pajak merupakan  faktor  penting  dalam  mewujudkan target  penerimaan  perpajakan,  sehingga  upaya menumbuhkan  kewajiban  perpajakan  menjadi agenda  utama  Direktorat  Jenderal  Pajak  agar penerimaan  perpajakan  juga  dapat  ditingkatkan. Peningkatan  kebutuhan  wajib  pajak  juga  harus dibarengi  dengan  pembenahan  internal.  Kepatuhan
Wajib  Pajak  meliputi  kepatuhan  pencatatan  atau pencatatan  transaksi  usaha,  kepatuhan  pelaporan kegiatan  usaha  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,  dan  kepatuhan  terhadap  seluruh  peraturan perpajakan  lainnya.  Menurut  Undang-  Undang Nomor  28  Tahun  2007,  menantang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak  dapat  dilihat  dari  aspek  ketepatan  waktu, aspek  penghasilan  atau  pajak  penghasilan,  aspek penegakan  hukum,  aspek  pembayaran  dan  aspek kewajiban  akuntansi.  Di  antara  ketiga  jenis kepatuhan  tersebut,  yang  paling  mudah  diamati adalah kepatuhan pelaporan kegiatan usaha, karena semua  wajib  pajak  wajib  menyampaikan  laporan kegiatan  usahanya  setiap  bulan  atau  setiap  tahun dalam  bentuk  penyampaian  Surat  Pemberitahuan (SPT).
Penggelapan  pajak  telah  menjadi  masalah  yang menantang  bagi  pemerintah  dan  otoritas  pajak untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  di  seluruh dunia. Oleh karena itu, telah menjadi bahan diskusi untuk  penelitian  akademis  di  negara  maju  dan berkembang  selama  bertahun-tahun  (Richardson, 2016;  Rashid  et  al.,  2021).  Sedangkan  pajak  yang merupakan sumber pendapatan pertama dan utama bagi  setiap  pemerintah  pada  negara  berkembang, seperti  Indonesia,  sejauh  ini  diketahui  belum mampu  mengumpulkan  pendapatam  yang  cukup melalui  perpajakan  untuk  pembangunan  ekonomi. Dan sudah diterima secara universal bahwa hal ini disebabkan  oleh  penggelapan  pajak  yang  meluas dan bentuk ketidakpatuhan lainnya (Ahmed, 2016). Penggelapan  pajak  merupakan  cara  untuk  mencari kelemahan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  oleh  karena  itu  ditemukan titik  lemah  peraturan  perundang-  undangan  yang dapat mengakibatkan Negara kehilangan penerimaan  yang  cukup  besar  dari  tindakan  wajib pajak  (Ispriyarso,  2020).  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  meningkatkan  kualitas    kinerja pemerintah  khususnya  di  bidang  keuangan  dan mencari  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi besrnya  angka  penggelapan  pajak  di  Indonesia (Islami et al , 2020).
Penggelapan pajak didefinisikan sebagai melarikan diri  atau  berusaha  untuk  tidak  membayar  pajak secara komparatif atau mungkin kurang dari jumlah sebenarnya secara ilegal (Rasyid, 2020). Itu terjadi ketika  wajib  pajak  tidak  mematuhi  kewajiban perpajakan  dengan  sengaja  meskipun  memiliki kemampuan  pembayaran  pajak  (Rashid  dan
Morshed,  2021).  Penggelapan  pajak  disebut  juga dengan  ketidakpatuhan  perpajakan  yang  terjadi melalui  kegagalan  pengisian  SPT,  kesalahan pelaporan  pendapatan  dan  pembayaran  terakhir dibandingkan  dengan  kewajiban  pajak  yang sebenarnya.  Meskipun  ketidakpatuhan  pajak  lebih parah  di  negara  berkembang,  hal  itu  tidak  spesifik untuk  negara  berkembang  saja,  hal  ini  juga merupakan  masalah  bagi  negara  maju  (Rashid  et al., 2021). Di negara maju seperti Amerika Serikat, 17%  dari  total  pajak  penghasilan  tidak  dibayar setiap  tahun  sedangkan.  Di  Eropa,  $1,3  triliun hilang karena penggelapan pajak, dan di Australia, Kanada,  Selandia  Baru,  dan  Jepang,  itu  adalah 8,6%  (Ahmed,  2016).  Negara-negara  berkembang seperti  Indonesia  juga  menghadapi  masalah  ini dengan  parah,  di  mana  ukuran  ekonomi  bayangan rata-rata  37,4%  (Ahmed,  2016).  Di  negara Indonesia,  rata-rata  penggelapan  dan  penggelapan pajak menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US$ 11 juta per tahun (Ahmed, 2016).
Survei  di  kalangan  mahasiswa,  banyak  peneliti yang meneliti faktor-faktor penggelapan pajak dari sudut  pandang  etika  yang  berbeda  di  negara berkembang  maupun  negara  maju  (Tusan,  2008). Namun,  kebanyakan  dari  mereka  diselidiki  dari sudut  pandang  filosofis  atau  etis.  Selain  persepsi etis  mahasiswa  tentang  kurangnya  keadilan, korupsi  dan  diskriminasi,  faktor  lain  seperti kurangnya  pemahaman  tentang  tarif  pajak,  sanksi pajak, dan keadilan pajak juga dapat menyebabkan wajib  pajak  untuk  melakukan  penggelapan  pajak. Berbagai alasan menurut perspektif masing-masing menjadi  dasar  pemahaman  masyarakat  tentang apakah  sesuatu  itu  etis  atau  tidak.  Hal  itu, memotivasi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian mengenai persepsi mahasiswa mengenai penggelapan  pajak  yang  diukur  dari  pemahaman wajib  pajak  tentang  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  dan keadilan pajak. Peneliti mengambil objek penelitian dari  perspektif  mahasiswa  jurusan  Akuntansi  dan Manajemen  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas  Stikubank  dimana  mahasiswa  ini  telah menerima  mata  kuliah  perpajakan  dan  akan menjadi  generasi  penerus  kepemimpinan  di Indonesia.
Pengetahuan  perpajakan  adalah  informasi  yang dapat  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  sebagai  dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil  arah  atau  strategi  tertentu  sehubungan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 1 2022 CC-BY-SA 4.0 License
dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  di bidang  perpajakan.  Pengertian  menurut  Bloom (1979)  adalah  ketika  mahasiswa  dihadapkan  pada komunikasi,  mereka  diharapkan  mengetahui  apa yang  dikomunikasikan  dan  dapat  memanfaatkan bahan  atau  ide  yang  terkandung  di  dalamnya. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa lisan atau tulisan,  verbal  atau  simbolik.  Dari  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman dapat  berarti  suatu  proses,  cara  memahami  atau cara  mempelajari  sesuatu  dengan  seksama  agar dapat dipahami atau dipahami dengan benar dengan memiliki banyak pengetahuan.
Berdasarkan  konsep  pengetahuan  perpajakan menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010),  “Wajib  Pajak harus  memiliki  antara  lain  pengetahuan  tentang ketentuan  umum  perpajakan  dan  tata  cara perpajakan”.  Sistem  perpajakan  dan  fungsi perpajakan  di  Indonesia  memiliki  peran  penting dalam  menumbuhkan  perilaku  kepatuhan  pajak karena  bagaimana  mungkin  wajib  pajak  diminta untuk  patuh  jika  tidak  mengetahui  bagaimana peraturan  perpajakan,  misalnya  bagaimana  wajib pajak disuruh menyampaikan SPT tepat waktu jika mereka  melakukannya  tidak  tahu  kapan  SPT  jatuh tempo.
Sanksi  adalah  tindakan  berupa  hukuman  yang diberikan  kepada  orang  yang  melanggar  peraturan atau  undang-undang.  Ketentuan  berupa  peraturan dan  undang-undang  merupakan  rambu-rambu  bagi seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  tentang  apa yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan.  Menurut  Tryana  Tiraada  (2013)  juga menjelaskan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  juga dipengaruhi  oleh  sanksi  perpajakan.  Ketentuan umum  dan  tata  cara  perpajakan  telah  diatur  dalam undang-undang.  Penerapan  sistem  self-assessment oleh  pemerintah  Indonesia  menjadi  penting  dalam
penerapan sanksi di bidang perpajakan. Pemerintah telah mengatur dan menyiapkan rambu-rambu yang diatur  dalam  Undang-Undang  Perpajakan  yang berlaku  agar  pelaksanaan  pemungutan  pajak  dapat tertib  dan  sesuai  dengan  sasaran  yang  diharapkan. Penerapan  hukum  dapat  dilaksanakan  apabila kewajiban  perpajakan  tidak  dilaksanakan,  karena pajak mempunyai unsur paksaan di dalamnya. Dalam  teori  keadilan,  pemungutan  pajak  harus sesuai  dengan  tujuan  undang-undang  agar  tercapai keadilan,  hukum,  dan  pelaksanaan  pemungutan harus  adil  (Mardiasmo,  2018).  Adil  dalam peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan  secara  umum  dan  merata,  serta disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sendi- sendi keadilan  dalam  undang-undang  perpajakan  adalah perlakuan  yang  sama  terhadap  wajib  pajak,  yaitu tidak  membedakan  kebangsaan,  baik  asli  maupun asing,  serta  tidak  membedakan  agama,  aliran politik,  dan  sebagainya.  Namun  apabila  terjadi benturan  kepentingan  antara  kepastian  hukum perpajakan dengan asas keadilan perpajakan, maka dalam  hal  ini  yang  harus  diutamakan  adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menjadi  penting untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan  tentang  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  dan keadilan  pajak  terhadap  persepri  mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Subjek yang diambil dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Stikubank  Sehingga  penelitian  ini berjudul,  “Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan Tentang  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan  Keadilan Pajak  Terhadap  Persepsi  Mahasiswa  Mengenai Penggelapan Pajak”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior
Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  merupakan pengembangan  dari  Theory  of  Reasoned  Action (TRA) yang telah diteliti sebelumnya oleh Fishbein dan  Ajzen  pada  tahun  1975.  Theory  of  Reasoned Action  (TRA)  menjelaskan  bahwa  permasalahan apa  yang  membuat  seseorang  melakukan  tindakan tertentu.  Ajzen  mengatakan  TPB  telah  diterima secara  luas  sebagai  alat  untuk  menganalisis perbedaan  antara  sikap  dan  niat  serta  sebagai  niat dan  perilaku.  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)
didasarkan  gagasan  bahwa  manusia  lebih  rasional dalam  memilih  dan  niat  individu  dapat  mengarah atau  tidak  mengarah  pada  perilaku  tertentu. Terdapat  tiga  penentu  konseptual  niat  menurut teori,  yaitu  kontrol  perilaku,  norma  subjektif,  dan sikap.
Pajak adalah kontribusi wajib terhadap penerimaan negara,  yang  dipungut  oleh  pemerintah  atas penghasilan wajib pajak dan keuntungan usaha atau nilai tambah pada biaya beberapa barang, jasa, dan transaksi.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Penatausahaan  Perpajakan  Pasal  1  angka  1,  pajak didefinisikan  sebagai  iuran  wajib  kepada  negara yang  dibayarkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan hukum  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  tanpa  memperoleh  manfaat langsung  dan  digunakan  oleh  Negara  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat.
Pemahaman Pajak
“Pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  khususnya  di bidang  hukum  perpajakan,  peran  pajak  dalam pembangunan  nasional,  dan  terutama  untuk menjelaskan  bagaimana  dan  kemana  uang  yang terkumpul  dibelanjakan  oleh  pemerintah”  (Mohd, 2010 dalam Obongo, 2015).

## Sanksi Pajak
Sanksi  adalah  suatu  perbuatan  yang bersifat  memaksa  dan  dapat  dipaksakan  yang ditentukan  sebagai  reaksi  terhadap  suatu perbuatan,  atau  terhadap  perbuatan  yang ditentukan  oleh  sistem  hukum  (Kelsen,  2008: 123). Tindakan paksa adalah tindakan yang tidak dilakukan  atas  kehendak  individu  yang  menjadi sasaran  dan  jika  terjadi  perlawanan  maka  akan digunakan  kekuatan  fisik.  Dapat  disimpulkan bahwa  sanksi  bersifat  tegas  yang  digunakan sebagai  paksaan  agar  seseorang  menaati peraturan. Menurut Soemitro (1988: 85-86) sanksi dibagi  menjadi  dua,  yaitu  sanksi  pidana  dan sanksi administrasi.

## Keadilan Pajak
Dalam  pemungutan  pajak  berdasarkan asas  keadilan,  Musgrave  mengungkapkan bahwa dalam  sistem  perpajakan  yang  adil,  setiap  wajib pajak  harus  membayar  pajaknya  sesuai  dengan manfaat  yang  dinikmatinya  dari  pemerintah  dan
pajak  dibebankan  atas  dasar  kemampuan membayar dari pemerintah. wajib pajak (Waluyo, 2013).  Setiap  warga  negara harus  berpartisipasi dalam program pemerintah seperti pendanaan dan pembiayaan. Pelaksanaan partisipasi warga harus sesuai  dengan  kemampuan  masyarakat  dan proporsional.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  Nett-Revenue  dalam membandingkan  pendapatan  yang  diperoleh dengan  fasilitas  yang  diterima  oleh  pemerintah. Adam Smith juga mengatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pemerataan, tentu,  kenyamanan,  ekonomi  (Waluyo,  2013). Adolf  Wagner  menyatakan  bahwa  pemungutan pajak  yang  adil  adalah  pemungutan  pajak  yang berlaku  umum  bagi  semua  wajib  pajak  dan dibebankan  kepada  semua  wajib  pajak  yang memiliki  kemampuan membayar  secara  merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku bagi setiap wajib  pajak  yang  memiliki  kemampuan membayar pajak. (Pah, 2017).

## Penggelapan Pajak
Dalam  praktiknya,  hampir  semua  sistem perpajakan mengalami resistensi pajak. Resistensi pajak  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua kelompok,  yaitu  resistensi  pajak  pasif  dan resistensi  pajak  aktif.  Perlawanan  pajak  pasif adalah  perlawanan  berupa  hambatan  dalam pemungutan pajak yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi  wajib  pajak.  Sedangkan  perlawanan pajak  aktif  adalah  perlawanan  pajak  yang langsung  ditujukan  kepada  aparat  pajak  dengan tujuan  untuk  mengurangi  beban  pajak.  Ada  dua kelompok  perlawanan  aktif,  perlawanan  tanpa melanggar hukum yang disebut penggelapan pajak dan  perlawanan  yang  melanggar  hukum  yang disebut penggelapan pajak (Suandy, 2014).

## Hipotesis
Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Dalam  penelitian  Santana(2020),  dengan judul  “Pengaruh  Keadilan,  Sanksi  Pajak  Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Penggelapan pajak”  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  keadilan,  sanksi pajak  dan pemahaman  perpajakan  secara  parsial  terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki
usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  convenience sampling  dengan  87  responden.  Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memiliki  usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara  parsial  dan  simultan.  Berdasarkan  uraian tersebut  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H1: Pemahaman pajak tentang tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak
Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pengaruh sanksi Pajak Terhadap
Penggelapan  Pajak  Sanksi  perpajakan  merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau bisa  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan (Mardiasmo, 1997 dalam Kartika 2016). Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa :  sanksi  yang  jelas,  sanksi  yang  diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman  yang  diterima  wajib  pajak  ketika  wajib pajak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat  memberikan  efek  jera  bagi  wajib  pajak sehingga  tidak  akan  mengulangi  nya  kembali. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan  positif  terhadap  persepsi  penggelapan pajak  (Santana,  R  dkk  2020;  Felicia  I  2017; Rahma  dkk  14  2020).  Tetapi  hasil  berbeda  yang dilakukan  oleh peneliti  lain  yang  mengungkapkan bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  tidak signifikan  terhadap  persepsi  penggelapan  pajak (Sari  dkk  2021;).  Berdasarkan  uraian  tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H2:  sanksi  pajak  dapat  berpengaruh  positif terhadap Persepsi penggelapan Pajak
Pengaruh  Keadilan  Perpajakan  Terhadap Penggelapan Pajak
Hipotesis  ini  menguji  Secara  simultan tentang  pengaruh  variable  biaya  kepatuhan,  tarif pajak  dan  keadilan  pajak  terhadap  persepsi penggelapan  pajak.  Jika  wajib  pajak  merasa menanggung biaya kepatuhan yang memberatkan, tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi,  dan  ketidak  adilan dalam  pajak,  maka  wajib  pajak  akan  cenderung melakukan penggelapan pajak. (Toly dkk., 2014). Wajib  pajak  akan  menghindari  pajak  jika  merasa system  perpajakan  itu  tidak  adil.  (Vogel,  1974; Spicer  dan  Becker,  1980).  Teori  keadilan  Rawls (1971)  mengatakan  bahwa  pemungutan  pajak harus  bersifat  final,  adil  dan  merata.  Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak  dalam  membayar  pajak  terutang  13  akan mempengaruhi  sikap  dalam  membayar  pajak. Sistem  perpajakan  yang  adil  diterapkan  oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  (Spicer  dan  Becker,  1980).  Kepatuhan pajak  berarti  wajib  pajak  menyatakan  seluruh penghasilannya  dan  membayar  semua  pajak dengan  memenuhi  kewajiban  hukumnya  (Alm, 1991).  Menurut  (Santana  R  dkk  2020;  Fitria,  D dkk  ;  Nurfadila  2020)  menunjukkan  bahwa keadilan  pajak  sangat  berpengaruh  signifikan negatif  terhadap  Persepsi  Penggelapan  Pajak. Namun hasil berbeda (Sari dkk 2021 ; Paramitha, O  2020  )  menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak positif  signifikan  terhadap  persepsi  penggelapan pajak.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut H3:  Keadilan  Pajak  berpengaruh  negatif terhadap
Persepsi Penggelapan Pajak

## III. METODE PENELITIAN
Populasi Dan SempelPopulasi
Populasi, menurut Sugiyono (2008:115), Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu.  ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi  pada  penelitian  ini  adalah   mahasiswa program  studi  Akuntansi  dan  Manajemen Universitas Stikubank semarang pada tahun 2019- 2020.

## Sampel
Sampel,  menurut  Sugiyono  (2008:116),  sampel adalah  sebagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut,  ataupun bagian  kecil  dari  anggota  populasi  yang  diambil menurut  prosedur  tertentu  sehingga  dapat mewakili populasinya.
Teknik  Sampling  yaitu  merupakan  teknik pengambilan  sampel.  Terdapat  berbagai  macam teknik  sampling  untuk  menentukan  sampel  yang akan  dipakai  dalam  penelitian.  Dalam  penelitian
ini  memakai  teknik purposive  sampling. purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria  tertentu  (Sugiyono,  2008).  Tujuan digunakannya  purposive  sampling  yaitu  untuk menentukan  sebuah  sempel  penelitian  yang memang  perlu  adanya  kriteria-kriteria  tertentu agar sempel yang diambil tersebut sesuai dengan tujuan  penelitian.  Kriteria-kriteria  pada  sempel penelitian  ini  yaitu  mahasiswa  program  studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Stikubank Semarang  yang  sudah  menempuh  mata  kuliah perpajakan. Besarnya sempel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus Slovin :
= Jumlah Sampel =  Jumlah  populasi =  Presentase Kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat  ditolerir  dalam  pengambilan sampel.

## Jenis dan Teknik Pengambilan Data Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  menunjang hasil  penelitian  ini  adalah  data  primer dan  data sekunder.
1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa, Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu dari Kuesioner dengan responden mahasiswa Akuntansi dan Manajemen universitas Stikubank 2. Data Sekunder Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data, tabel, diagram, atau mengenai topik penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  penelitian  yag  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kuesioner.  Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan  atau  memberikan  beberapa  daftar pernyataan  dalam bentuk  link  yang akan dijawab
oleh  para  responden  dengan  harapan  akan mendapatkan  respon  atas  beberapa  pertanyaan yang  dibuat  oleh  peneliti.  Untuk  mengukur pendapat  responden  dalam  penelitian  ini menggunakan Skala Likert.

## Definisi Operasional Variabel Variabel Independen (Variabel Bebas/ X)
Variabel  independen  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab terjadinya  perubahan  atau  timbulnya  variabel independen (Sugiyono 2013). Pada penbelitian ini terdapat  tiga  variabel  independen  diantaranya yaitu pemahaman tentang tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan keadilan pajak (X3).

## Variabel Dependen (Variabel Terkait/Y)
Variabel  penelitian  ini  dibagi  menjadi  variabel dependen  dan  variabel  independen  dimana variabel dependen ( Y ) merupakan variabel yang dipengaruhi  atau  menjadi  sumber  akibat  karena adanya variabel independen ( Sugiyono 2013).

## Variabel Dependen (Y) Penggelapan Pajak
Penggelapan  Pajak  merupakan  usaha  yang dilakukan  wajib  pajak  untuk  meringankan beban pajak  dengan  cara  melanggar  undang  undang. Dalam pengukuran penggelapan pajak menggunakan  skala  likert  dimana  skala  likert adalah  digunakan  untuk  mengukur  sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang  tentang  fenomina  sosial  (Sugiyono,  2018). Menurut  Suminarti  (2012)  dam Rachmadi (2014) indikator-indikator  penggelapan  pajak  sebagai berikut :
1. Penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi
2. Penggelapan  pajak  etis  apabila  uang  pajak yang  terkumpul  tidak  dikelolah  untuk  membiayai pengeluaran umum
3. Penggelapan  etis  apabila  saya  tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor 4. WP  akan  melakukan  penggelapan  pajak apabila hukumnya ada yang lemah
5. Penggelapan  pajak  etis  apabila  terdapat diskriminasi dalam perpajakan
Variabel Independen (X) Pemahaman pajak tentang terif pajak (X1) Pemahaman  perpajakan  merupakan  suatu  proses
dimana  wajib  pajak  mengtahui  peraturan perundang  undang  untuk  melakukan  kegiatan perpajakan  seperti  halnya  membayar  pajak  dan melaporkan SPT (Adiasa 2013). Dalam pengukuran  pamahaman  pajak  menggunakan skala ordinal. Dimana skala ordinal itu merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan  penelitian.  Menurut  Rachmadi  (2014) indikator-indikator Pemahama perpajakan sebagai berikut :
1. Memehami  jenis-jenis  pajak  yang  harus saya bayar 2. Memahami  cara  memperhitungkan  pajak penghasilan  yang  harus  dibayar  dan  angsuran pajak sesuai undang-undang
3. Memahami tata cara pembayaran pajak
4. Memahami batas waktu pembayaran pajak
5. Memahami  sanksi  atas  keterlambatan pembayaran pajak

## Sanksi Perpajakan (X2)
Sanksi  perpajakan  adalah  jaminan  ketentuan peraturan  perundang  undangan  perpajakan  akan dipatui apabila sanksi perpajakan tersebut alat ajar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo 2011).
Dalam pengukuran  sanksi  pajak  menggunakan  skala ordinal. Dimana skala ordinal itu merupakan skala pengukuran  yang  digunakan  untuk  mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan penelitian . Menurut  rachmadi  (2014)  dan  Arum (2012)  indikator-indikator  sanksi  perpajakan sebagai berikut :
1. Saksi pidana merupakan  upaya  terakhir  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Sanksi  denda  atau  bunga  diberikan  jika  ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak 3. Sanksi  denda  mendorong  saya  untuk membayar dan melaporan pajak tepat waktu 4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan saran mendidik wajib pajak 5. Sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada  wajib pajak  yang  melanggar  ketentuan perpajakan  tanpa terkecuali.
Keadilan Pajak (X3) Keadilan  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan  pajak.  Dalam  pengukuran  keadilan pajak menggunakan skala likert dimana skala likert adalah  digunakan  untuk  mengukur  sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang  tentang  fenomina  sosial  (Sugiyono,  2018). Menurut  Friskianti  dan  Handayani  (2014) indikator-indikator  keadilan  perpajakan  sebagai berikut :
1. Wajib  pajak  yang  berada  dalam  kondisi ekonomi  yang  sama  akan  dikenakan  pajak  yang sama
2. Beban  pajak  setiap  wajib  pajak  adalah  sama setiap  wajib  pajak  yang  mempunyai  jumlah penghasilan  dan  tanggungan  yang  sama  tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan 3. Beban  pajak  setiap  wajib  pajak  berbeda  jika jumlah  penghasilan  mereka  juga  berbeda  tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan 4. Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkat pendapatan wajib pajak. 5. Pajak  yang  dibayar  sebanding  dengan manfaat yang diterima

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  meliputi  analisis  statistik  deskriptif uji  kualitas  data  (uji  validasi  dan  realiabilitas), analisis  regresi  linier  berganda  dan  pengujian hipotesis  dengan  uji  f,  uji  t  serta  uji  koefisien dterminasi (R²).

## Uji Kualitas Data
Data  adalah  hal  yang  penting  dalam  sebuah penelitian,  karena  dari  data  tersebut  akan diambil suatu  hipotesa.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengujian  instrument  data  untuk  mendapatkan data  dengan  mutu  yang  baik.  Dengan menggunakan  instrument  yang  valid  dan reliable dalam  pengumpulan  data,  maka  diharapkan  hasil penelitian  akan  menjadi  valid  dan  reliable (Sugiyono:  2012).  Dalam  penelitian  ini, digunakan dua uji data, yaitu:

## Uji Validitas
Menurut  Sugiyono  (2012),  instrument  yang  valid berarti  alat  ukur  yang  digunakan  untuk mendapatkan  data  itu  valid.  Valid  berarti instrument  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur.  Fungsi dari  uji  validitas  adalah  untuk  menunjukkan sejauh  mana  keshahihan  dari  data  kuesioner. Suatu  data  instrument,  dikatakan  valid  apabila memiliki  sumbangan  yang  besar  terhadap  skor total.

## Uji reliabilitas
Uji  Reliabilitas  digunakan  untuk  mendapatkan tingkat  ketepatan  alat  pengumpulan  data  yang digunakan. Menurut Sugiyono (2012), instrument yang  reliable  adalah  instrument  yang  bila digunakan  beberapa  kali  untuk  mengukur  objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

## Uji Asumsi Klasik
a. Uji  Normalitas  dengan  menggunakan  uji Kolmogorov,  pegujian  data  ini  untuk  mengetahui apakah  nilai  residual  terdistribusi  normal  atau tidak.
b. Uji Multikolinaritas, untuk melihat ada atau tidaknya  korelasi  yang  tinggi  antara  varabel- variabel  bebas  dalam  suatu  model  regresi  linear berganda, pengujian ini menggunakan alat statistic VIF ( Variance Inflation Factor).
c. Uji  Heteroskedastisitas  untuk  mengetahui apakah  terdapat  ketidaksamaan  varians  dari residual  satu  ke  pengamatan-  pengamatan  yang lain,  alat  statistik  yang  digunakan  adalah  uji Glejser

## Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi  Linier  berganda  adalah  alat  yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui  pengaruh  satu  atau  lebih  variable bebas (independent) terhadap satu variable terikat (dependent).
Persamaan  Regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini adalah:
Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 Keterangan :
Y = Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak A = Konstanta X1 = Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak X2 = Sanksi Pajak
X3 = Keadilan Pajak

## Pengujian Hipotesis Uji f
Menentukan  formulasi  hipotesis  Ho  :  b1  =  0 artinya, semua variabel bebas ( x ) secara simultan tidak mempengaruhi variable terikat ( y ). Ha : b1 ≠0  artinya,  semua  varibael  bebas  (  x  )  secara simultan mempengaruhi variable terikat ( y ). Menentukan derajat kepercayaan 95% ( α= 0,05 ) Menentukan signifikansi  Nilai signifikansi ( P valu e)  ≤  0,05,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  nilai signifikansi ( P value ) > 0,05, maka Ho diterima Ha ditolak.

## Uji t
Menentukan  formulasi  hipotesis  Ho  :  b1  =  0 artinya,  tidak  ada  pengaruh  dari  masing-masing variabel  bebas  (  x  )  terhadapvariable  terikat  (  y  ). Ha  :  b1  ≠0  artinya,  ada  pengaruh  dari  masing- masing variabel bebas ( x ) terhadapvariable terikat (  y  ).  Menentukan  derajat  kepercayaan  95%  (  α= 0.05 ). Menentukan signifikansi Nilai signifikansi ( P value ) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. nilai  signifikansi (  P  value  )  >  0,05,  maka  Ho diterima dan Ha ditolak.

## Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)
Analisis  koefisien  determinasi  (R2)  untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variasi  variabel  terikat  (Kuncoro, 2004).  Pada  linear  berganda  ini,  akan  dilihat besarnya  kontribusi  untuk  variable  bebas  secara bersama-sama terhadap variable terikatnya dengan melihat  besarnya  koefisien  determinasi  totalnya (R2) Jika (R2) yang  diperoleh  mendekati  1  (satu) maka  dapat  dikatakan  semakin  kuat  model tersebut  menerangkan  hubungan  variabel  bebas terhadap variabel terikat.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Kualitas Data Uji Validitas
Menurut  Sugiyono  (2012),  instrument  yang  valid berarti  alat  ukur  yang  digunakan  untuk mendapatkan  data  itu  valid.  Valid  berarti instrument  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Fungsi dari uji  validitas  adalah  untuk  menunjukkan  sejauh
mana  keshahihan  dari  data  kuesioner.  Suatu  data instrument,  dikatakan  valid  apabila  memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total. Hasil uji validitas sebagai berikut :
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas
N o Variabel Indikat or r htuu r table Keteran gan
ng 1 Pemaham an Tarif pajak (X 1 ) X 1 . 1 0,8 14 0,1 96 valid
X 1 . 2 0,9 23 0,1 96 valid X 1 . 3 0,8 65 0,1 96 valid X 1 . 4 0,9 23 0,1
96 valid
X 1 . 5 0,8 65 0,1 96 valid 2 Sanksi Pajak (X 2 ) X 2 . 1 0,8 15 0,1 96 valid X 2 . 2 0,8 94 0,1 96 valid
X 2 . 3 0,9 15 0,1 96 valid
X 2 . 4 0,6 19 0,1 96 valid X 2.5 0,8 95 0,1 96 valid 3 Keadilam Pajak (X 3 ) X 3 . 1 0,8 71 0,1 96 Valid
X 3 . 2 0,8 06 0,1 96 Valid
X 3 . 3 0,8 24 0,1 96 Valid
X 3 . 4 0,6 80 0,1 96 Valid X 3.5 0,7 16 0,1 96 valid 4 Penggela pan  pajak (Y) Y. 1 0,8 52 0,1 96 valid Y. 2 0,8 58 0,1 96 valid Y. 3 0,8 50 0,1 96 valid Y. 4 0,7 78 0,1 96 valid Y.5 0,6 38 0,1 96 valid
Berdasarkan  tabel  4.8  menunjukkan  bahwa  dari hasil  pengujian  validitas  diketahui  bahwa  semua indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r- tabel untuk degree of freedom (df) adalah n-2, yakni  100-2=98  adalah  sebesar 0,196 .  Dengan demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  semua butir  pertanyaan  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel pemahaman tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan keadilan pajak (X3), dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  digunakan  untuk  mendapatkan tingkat  ketepatan  alat  pengumpulan  data  yang
digunakan.  Menurut  Sugiyono  (2012),  instrument yang  reliable  adalah  instrument  yang  bila digunakan  beberapa  kali  untuk  mengukur  objek yang  sama,  akan  menghasilkan  data  yang  sama. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut :

## Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel  Cronbach's Alpha Standart Reliabilitas Keterangan Pemahaman Tarif Pajak (X 1 ) 0,822 0,60 Reliabel Sanksi pajak (X 2 ) 0,813 0,60 Reliabel Keadilan pajak (X 3 ) 0,802 0,60 Reliabel Penggelapan pajak (Y) 0,804 0,60 Reliabel
Berdasarkan  tabel  4.9  Hasil  uji  reliabilitas    bahwa seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini  dapat dikatakan  reliabel  karena  nilai  Cronbach  Alpha lebih  besar  dari  0,6.  Maka  dari  itu  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  indikator  pengukur variabel dari kuesioner adalah reliabel, yang artinya bahwa  kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian ini merupakan kuesioner yang handal
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov,  pegujian  data  ini  untuk  mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas Kolmogorov sebagai berikut :
Tabel 4.10 Hasil uji Normalitas KS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.26309140 Most Extreme Differences Absolute .090 Positive .090 Negative -.056 Kolmogorov-Smirnov Z .901 Asymp. Sig. (2-tailed) .392 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Tabel  4.10  merupakan  hasil  pengujian  normalitas,
hasil tersebut menunjukkan uji kolmogorov smirnov memiliki  signifikansi  sebesar  0,392  yang  berarti lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  model regresi tersebut sudah terdistribusi normal.
1. Uji Multikolinaritas
Untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  korelasi  yang tinggi  antara  varabelvariabel  bebas  dalam  suatu model  regresi  linear  berganda,  pengujian  ini menggunakan alat statistic VIF ( Variance Inflation Factor ). Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut :
Tabel 4.11
Hasil uji multikolonieritas Coefficients a
Tabel  4.11  merupakan  output  hasil  uji multikolonieritas,  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  nilai  semua  VIF  dari  semua  variabel  bebas memiliki  nilai  yang  lebih  kecil  dari  10.  Hal  ini berarti  bahwa  variabel-variabel  penelitian  tidak menunjukkan  adanya  gejala  multikolonieritas dalam model regresi.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  untuk  mengetahui apakah  terdapat  ketidaksamaan  varians  dari residual  satu  ke  pengamatan-  pengamatan  yang lain,  alat  statistik  yang  digunakan  adalah  uji Glejser. Hasil uji glejser sebagai berikut :
Tabel 4.12 Hasil uji glejser Coefficients a Model T Sig. 1 (Constant) 3.617 .540 Pemahaman Tarif pajak 1.011 .315 Sanksi pajak .637 .526 Keadilan pajak -2.320 .222 a. Dependent Variable: ABRES_Y
Tabel  4.12  merupakan  output  dari  uji hetereskedastisitas, hasil output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel independen
mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi  dapat  disimpulkan  model  regresi  tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi  Linier  berganda  adalah  alat  yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variable bebas (independent)  terhadap  satu  variable  terikat (dependent).  Hasil  uji  regresi  linear  berganda sebagai berikut :
Tabel 4.12
Hasil Uji regresi berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.950 .829 Tarif pajak .189 .056 .240 Sanksi Pajak .132 .051 .146 Keadilan pajak .586 .075 .601

## a. Dependent Variable: Penggelapan pajak
Persamaan  Regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini adalah:
Y = b1 0,240 + b2 0,146 + b3 0,601
1. Hasil  Β 1 menunjukkan  hasil  positif  yang  artinya apabila pemahaman tarif pajak mampu ditingkatkan maka  akan  mampu  meningkatkan  penggelapan pajak.
2. Hasil  Β 2 menunjukkan  hasil  positif  yang  artinya apabila  Sanksi  pajak  mampu  ditingkatkan  maka akan mampu meningkatkan penggelapan pajak.
3. Hasil  Β 3 menunjukkan  hasil  positif  yang  artinya apabila  keadilan  pajak  mampu  ditingkatkan  maka akan mampu meningkatkan penggelapan pajak.

## Uji Hipotesis Uji F
Menentukan  formulasi  hipotesis  Ho  :  b1  =  0 artinya,  semua  variabel  bebas  (  x)  secara  simultan tidak mempengaruhi variable terikat ( y ). Ha : b1 ≠0  artinya,  semua  varibael  bebas  (  x  )  secara simultan  mempengaruhi  variable  terikat  (  y  ).  2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ( α= 0,05 ) 3.
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Tarif pajak .338 2.962 Sanksi Pajak .541 1.848 Keadilan pajak .292 3.426
Menentukan  signifikansi  Nilaisignifikansi  (  P  valu e)  ≤  0,05,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima. nilaisignifikansi  (  P  value  )  >  0,05,  maka  Ho diterima Ha ditolak. Hasil uji F sebagai berikut : Tabel 4.13. Hasil uji F
ANOVA a Model Sum of Square s D f Mean Square F Sig. 1 Regressio n 792.80 5 3  264.26 8 160.62 5 .000 b Residual 157.94 5 9 6 1.645 Total 950.75 0 9 9
a. Dependent Variable: Penggelapan pajak
b. Predictors: (Constant), Keadilan pajak, Sanksi Pajak, Tarif pajak
Berdasarkan  tabel  4.13  hasil  uji  F  diperoleh nilai  hitung  sebesar  160,625  >  dari  F tabel sebesar 2.70  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,000  < dibandingkan  tingkat alpha 5%  atau  0,05 menunjukkan hasil nilai penelitaian statistik bahwa hipotesis  yang  menyatakan  variabel  pemahaman tarif  pajak,  sanksi  pajak,  dan  keadilan  pajak mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  secara simultan  terhadap  penggelapan  pajak  dinyatakan diterima .

## Uji t
Menentukan  formulasi  hipotesis  Ho  :  b1  =  0 artinya,  tidak  ada  pengaruh  dari  masing-masing variabel bebas ( x ) terhadap variable terikat ( y ). Ha  :  b1  ≠0  artinya,  ada  pengaruh  dari  masing- masing variabel bebas ( x ) terhadapvariable terikat ( y ). 2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ( α= 0.05  ).  3.  Menentukan  signifikansi  Nilai signifikansi ( P value ) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha  diterima.  Nilai  signifikansi  (  P  value  )  >  0,05, maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Hasil  uji  t sebagai berikut :
Tabel 4.14. Hasil Uji t Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 2.353 .021 Tarif pajak 3.357 .001
Sanksi Pajak 2.574 .012 Keadilan pajak 7.809 .000 a. Dependent Variable: Penggelapan pajak
1. Pemahaman  tarif  pajak  terhadap  penggelapan pajak
Dilihat dengan  nilai t hitung sebesar 3,357 > t tabel sebesar 1,66 dengan nilai  probabilitas    signfikansi sebesar  0,021  <  0,05  ( alpha )  menunjukkan  hasil nilai  penelitaian statistik bahwa hipotesis (H 1 ) yang menyatakan Pemahaman pajak terhadap
penggelapan pajak dinyatakan diterima. 2. Sanksi pajak terhadap penggelapan pajak
Dilihat  dengan  nilai  thitung  sebesar  2,574  > ttabel  sebesar  1,66  dengan  nilai  probabilitas signfikansi sebesar 0,001< 0,05 (alpha) menunjukkan hasil nilai  penelitaian statistik bahwa hipotesis  (H2)  yang  menyatakan  sanksi  pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan diterima. 3. Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak
Dilihat  dengan  nilai  thitung  sebesar  7,809  > ttabel  sebesar  1,66  dengan  nilai  probabilitas signfikansi  sebesar  0,000  <  0,05  (alpha) menunjukkan hasil nilai  penelitaian statistik bahwa hipotesis  (H3)  yang  menyatakan  keadilan  pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan diterima.

## Uji Koefisien Determinasi
Analisis  koefisien  determinasi  (R2)  untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variasi  variabel  terikat  (Kuncoro, 2004).  Pada  linear  berganda  ini,  akan  dilihat besarnya  kontribusi  untuk  variable  bebas  secara bersama-sama  terhadap  variable  terikatnya  dengan melihat  besarnya  koefisien  determinasi  totalnya (R2)Jika  (R2)  yang  diperoleh  mendekati  1  (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan  hubungan  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat.  Hasil  Uji  determinasi  sebagai berikut :
Tabel 4.15 Hasil Uji Determinasi
Model Summary b Mode l R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error  of the Estimat e Durbin - Watso n 1 .913 a .834 .829 1.28268  2.122
a. Predictors: (Constant), Keadilan pajak, Sanksi Pajak, Tarif pajak
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 1 2022 CC-BY-SA 4.0 License

## b. Dependent Variable: Penggelapan pajak
Tabel 4.15  menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,834 yang  berarti  bahwa  variabel  dapat  dijelaskan  oleh variabel  pemahaman  pajak,  tarif  pajak,  sanksi pajak,  dan  keadilan  pajak  terhadap  penggelapan pajak  sebesar  84,3%,  sedangkan  sisanya  15,7% dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model  yang diteliti.
Pembahasan 1.Pemahaman
Tarif pajak
terhadap penggelapan pajak
Dilihat dengan  nilai t hitung sebesar 3,357 > t tabel sebesar  1,66  dengan  nilai  probabilitas signfikansi  sebesar  0,021  <  0,05  ( alpha ) menunjukkan  hasil  nilai penelitaian  statistik  bahwa hipotesis (H 1 ) yang menyatakan Pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan diterima. Tarif  pajak  adalah  prosentase  yang digunakan  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang harus  dibayar  oleh  seorang  wajib  pajak.  Pada  saat ini  terdapat  kasus  dimana  wajib  pajak  memiliki keinginan  untuk  mengamankan  kekayaannya  dari pajak  sebanyak  mungkin  dengan  melakukan berbagai macam cara, dengan alibi berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun mengamankan  harta  kekayaan  yang  diperolehnya. Berbagai macam cara dilakukan setiap wajib pajak dalam  usaha  untuk  menghindari  kewajibannya, baik  dengan  menggunakan  cara  yang  ilegal  dan legal  dalam  undang-undang  perpajakan  salah satunya adalah tindakan penggelapan pajak.
Menurut  Permatasari  dalam  Galih  (2017:4) wajib  pajak  mempunyai  masing-masing  penilaian terhadap  tarif  pajak  yang  ada.  Peningkatan  tarif pajak  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  menambah pemasukan  pendapatan  untuk  negara,  namun ternyata fakta dilapangan justru sebaliknya. Karena dengan  semakin  tinggi  tarif  pajak  yang  ditetukan, maka  mengakibatkan  semakin  besar  juga  tingkat penggelapan  pajak.  Kejadian  ini  mengakibatkan pendapatan  yang  seharusnya  diterima  negara  akan semakin berkurang.

## 2. Sanksi pajak terhadap penggelapan pajak
Dilihat dengan  nilai t hitung sebesar 2,574 > t tabel sebesar  1,66  dengan  nilai  probabilitas signfikansi sebesar 0,001< 0,05 ( alpha ) menunjukkan hasil nilai  penelitaian statistik bahwa hipotesis  (H 2 )  yang  menyatakan  sanksi  pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan diterima.
Menurut  Rachmadi  (2014)  semakin beratnya  sanksi  perpajakan,  seperti  denda  yang besar  yang  dibebankan  kepada  wajib  pajak  yang tidak  patuh  dan  melanggar  peraturan  perpajakan menyebabkan  semakin  60  banyaknya  wajib  pajak mencari alternatif kesempatan lain untuk menghindari.  Dalam  penelitian  ini  sanksi  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak dikarenakan  sanksi  pajak  membebankan  wajib pajak  dalam  penggelapan  pajak.  Sehingga dikembalikan  lagi  kepada  wajib  pajak  untuk  taat dalam  membayar  pajak.  Kecenderungan  orang dalam  mengacuhkan  membayar  pajak  ketika  tidak mepunyai uang atau ketika tidak ingat, akan tetapi ketika wajib pajak ingat maka akan membayar atau ketika  wajib  pajak  sudah  diberikan  peringatan untuk  membayar  pajak  maka  keterpaksaan  dari wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  tersebut (Rahman,2013)
Pengaruh sanksi Pajak Terhadap
Penggelapan  Pajak  Sanksi  perpajakan  merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,  1997 dalam  Kartika  2016).  Menurut  Jannah  (2017), indikator  sanksi  perpajakan  berupa  :  sanksi  yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukuman  yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera  bagi  wajib  pajak  sehingga  tidak  akan mengulangi  nya  kembali.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  mengungkapkan  bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  persepsi  penggelapan  pajak  (Santana,  R dkk  2020;  Felicia  I  2017;  Rahma  dkk  14  2020). Tetapi  hasil  berbeda  yang  dilakukan  oleh  peneliti lain  yang  mengungkapkan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap persepsi penggelapan pajak (Sari dkk 2021;)
3.Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak Dilihat  dengan  nilai  t hitung sebesar  7,809  >  t tabel sebesar  1,66  dengan  nilai  probabilitas signfikansi sebesar  0,000  <  0,05  ( alpha )  menunjukkan  hasil nilai  penelitaian statistik bahwa hipotesis (H 3 ) yang
menyatakan  keadilan  pajak  terhadap  penggelapan pajak dinyatakan diterima.
Menurut Theory  of  Planned  Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan  oleh  individu  muncul  karena  adanya niat  untuk  berperilaku.  Walaupun  Direktorat Jenderal Pajak sudah berlaku adil sesuai ketentuan dalam  perundang-undang  diantaranya  mengenakan pajak  secara  umum  dan  merata  terhadap  wajib pajak,  serta  disesuaikan  dengan  kemampuan masing-masing  Wajib  Pajak,  belum  tentu penggelapan  pajak  akan  berkurang  karena  ada kemungkinan Wajib Pajak mempunyai kepentingan sendiri  seperti  ingin  memperkaya  diri  sendiri dengan  tidak  mau  membayar  pajak  bukan  karena adanya faktor keadilan.
Teori  keadilan  Rawls  (1971)  mengatakan  bahwa
pemungutan  pajak  harus  bersifat  final,  adil  dan merata.  Adanya  pemikiran  tentang  pentingnya keadilan  bagi  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak terutang  13  akan  mempengaruhi  sikap  dalam membayar  pajak.  Sistem  perpajakan  yang  adil diterapkan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Spicer dan Becker, 1980). Kepatuhan  pajak  berarti  wajib  pajak  menyatakan seluruh penghasilannya dan membayar semua pajak dengan  memenuhi  kewajiban  hukumnya  (Alm, 1991). Menurut (Santana R dkk 2020; Fitria, D dkk ;  Nurfadila  2020)  menunjukkan  bahwa  keadilan pajak  sangat  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Namun hasil berbeda  (Sari  dkk  2021  ;  Paramitha,  O  2020  ) menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak  positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pengujian dan analisis yang sudah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian ini yaitu :
1. Pemahaman  tarif  pajak  berpengaruh  positif terhadap penggelapan pajak.
2. Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap penggelapan pajak
3. Keadilan  pajak berpengaruh  positif terhadap penggelapan pajak

## Implikasi
Beberapa implikasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dapat  memberikan  ilmu  yang  lebih  luas kepada  pembaca  terkhusus  mahasiswa mengenai  pengaruh  pemahaman  perpajakan tentang  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Dapat  digunakan  sebagai  referensi  untutk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penggelapan pajak.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini terdapat keterbatasan keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut yaitu :
1. Jumlah  sempel  hanya  terdiri  dari  100 responden.  Hal  ini  masih  tergolong  kurang akurat  untuk  menggambarkan  keadaan  yang benar-benar terjadi
2. Jawaban  responden  atas  kuesioner  yang disebarkan  cenderung  tidak  menunjukkan keadaan  yang  sebenarnya.  Hal  ini  bisa  saja dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pikiran.
3. Pengujian  koefisien  determinasi  mendapat hasil  nilai  R  Square  sebesar  84,3%.  Artinya sisa  sebesar  15,7%  masih  dapat  dijelaskan oleh  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi penggelapan pajak.

## Saran
Hasil penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian, sehingga peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat berkembang, saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah  sempel  penelitian  agar  lebih banyak,  sehingga  hasil  penelitian  lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan  variabel  independen  lain  agar hasil  penelitian  yang  dilakukan  lebih maksimal, misalnya variabel sistem perpajakan atau diskriminasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dalam  Membayar  Pajak.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4.
Arikunto,  Suharsimi.  2010  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik Cetakan keempatbelas. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Asbar,  Akromi  Khairina.  2014.  Pengaruh  Tingkat  Kepuasan
Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama  Senapelan Pekanbaru. Jurnal JOM Fekom VOL. 1.
Bernard,  Obongo  Matibe,  2015.  Influence  of  Tax  Knowledge and  Awareness  on  Tax  Compliance  Among  Investors in the Export Processing Zones in Kenya. International Journal  of  Scientific  Research  and  Management (IJSRM) Vol. 6.
Ermawati, Nanik & Zaenal Afifi. 2018.Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Religiusitas  Sebagai  Variabel Pemoderasi. ISBN.
Gozali,  Imam.  2013.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan Program IBM SPSS 21, Edisi ketujuh.
Universitas Diponegoro.
Kemala,  Winda.  2015.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Pengetahuan  Pajak,  Sikap  Wajib  Pajak  dan  Reformasi Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOM Fekom, Volume 2.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta :
Andi.
Ningsih,  Triastuti  Kurnia  Ningsih  &  Sri  Rahayu.  2016.
Pengaruh  Kemanfaatan  NPWP,  Pemahaman  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama Mdan Kota. Syariah Paper Accounting FEB UMS.
Novianti,  Helda.  2014.  Pengaruh  Sikap,  Kesadaran  Wajib Pajak  dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan  Bangunan  di  Kecamatan  Kemuning  Kota Palembang. Laporan Akhir
Mardiasmo.  (2018).  Perpajakan  Edisi  Terbaru.  Yogyakarta: Penerbit Andi Mansor  and  Gurama.  (2016).  The  Determinants  Of  Tax Evasion In Gambe State Nigeria, International Journal Of Economics and Financial Issue, Malaysia.
Mujiati,  Rohmawati  dan  Ririn  (2017).  Determinasi  Persepsi Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion).  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia, Surakarta.
Oktaviani,  Srimindarti  dan  Hardiningsih.  (2018).  Peran Religionsity  Sebagai  Pemoderasi  Hubungan  Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion, Jurnal Akuntansi. Vol. XXII, No.1, Universitas Tarumanegara.
Permatasari,  Inggrid,  H.  L.  (2013).  Minimalisasi  Tax  Evasion Melalui  Tarif  Pajak,  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  Wilayah  KPP  Pratama  Pekanbaru Senapelan).  Diponegoro  Journal  of  Accounting. Semarang.
Priantara,  Diaz.  (2016)  Perpajakan  Indonesia,  Edisi  3,  Mitra Wacana media. Pohan,Chairil anwar (2017).
Pembahasan  Komprehenshif  Pengantar  Perpajakan Teori  dan  Konsep  Hukum  Pajak,  Jakarta,  Mitra Wacana.
Pohan, Chairil Anwar (2015). Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.
Jakarta Gramedia.
Pratiwi dan Prabowo. (2019). Keadilan dan Deskriminasi Pajak Terhadap  Penggelapan  Pajak:  Persepsi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi,  AFRE  Accounting  and  Financial Review.
Rifani,  Mursalim  dan  Ahmad.  (2019).  Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan  dan  Kulaitas  Pelayanan  Terhadap Penggelapan  Pajak.  PARADOKS:  Jurnal  Ilmu Ekonomi,  Universitas  Muslim  Indonesia  Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  (2007) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sugiyono  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Untuk penelitian  yang  bersifat:  eksploratif,  enterpretif, interaktif,  dan  konstruktif.  Bandung:  Alfabeta Sustainability,  E.  (2014).  The  Determinants  of  Tax Evasion in Pakistan-a Case Study of Southern Punjab. International  Journal  of  Development  and  Economic Sustainability. Pakistan
Waluyo.(2013).  Perpajakan  Indonesia.  Jakarta:  Salemba Empat.
Kementerian  Keuangan.  2007.  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  192/PMK.03/2007  tentang Tata  cara  Penetapan  Wajib  Pajak  dengan  kriteria tertentu  dalam  rangka  penembalian  Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Kementerian Sekretariat Negara. 2008. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan.
Kementerian Sekretariat Negara. 2009. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Kompas.  2014,  Maret  6.  Tingkatkan  Penarikan  Pajak Perseorangan - Kesenjangan Masih Lebar..
Kompas, 2014, Maret 7. Rp.150 Triliun Hilang – 40 juta Wajib Pajak Pribadi Belum Bayar Pajak.
Loo  ,  E.C.  and  J.K  .Ho,.  2005.  Competency  of  Malaysian Salaried Individuals in Relation to Tax mpliance  under
Self Assessment. vailable
at http://www.austlii.edu.au/au/journals/eJlTaxR/2005/3.h tml#fn1
Loo,  E.C.  2006.  The  influence  of  the  introduction  of  self assessment  on  compliance  behaviour  of  individual taxpayers  in  Malaysia.  Phd.Thesis.  University  of Sydney. Available at https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/7695.
Manurung, S. 2013. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. Available at http://www.pajak.go.id Mardiasmo, 2011.
Perpajakan,  edisi  revisi  2011.  Jogjakarta  :  Penerbit Andi,. Muniriyanto,  B.  2014.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kunci Penerimaan Negara. Available at http://www.pajak.go.id.
Nasir,  N.  2010.  Pengaruh  Pengetahuan  pajak  dan  Sistem Administrasi  Perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  (Survei  atas  WP-OP  PBB  di  KPP  Pratama Jakarta  Pasar  Rebo).  Jurnal  Informasi,  Perpajakan,
Akuntansi  dan  Keuangan  Publik.  Vol.5  (2).  .hal.85-
100. Available at
http://www.online.feb.trisakti.ac.id/publikasi_ilmiah
Palil,  Moh.  Rizal,  Phd.  2010.  Tax  Knowledge  and  Tax
Compliance  Determinants  In  SelfAssessment  System In  Malaysia.  Departement  of  Accounting  and  Finance Birmingham  Business  School,  The  University  of Birmingham. Available at http://etheses.bham.ac.uk
Pangestu, F. dan O. Rusmana, 2012. Ananalisis Faktor-Faktor yang  Berpengaruh  terhadap  Tax  Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang terdaftar di KPP Pratama
Purwokerto)  ,  Proceeding  Simposium  Nasional  akuntansi  15.
Banjarmasin. Available at http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id Resmi, S. 2014. Perpajakan, Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,.
Saad,  N.  2013.  Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  and  Tax
Compliance : Taxpayers, View. Procedia
– Social and behavioral Sciences.
Purwokerto)  ,  Proceeding  Simposium  Nasional  akuntansi  15.
Banjarmasin. Available at
http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id
Resmi, S. 2014. Perpajakan, Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat,.
Saad,  N.  2013.  Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  and  Tax Compliance : Taxpayers, View. Procedia
– Social and behavioral Sciences.