## PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HARGA LELANG BARANG JAMINAN

## Arzalsyah Syarief
Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma

## Abstract
In  the  perspective  of  Islamic  Economics  auction  collateral,  is  permitted  with  a  note using the pillars of purchase, the terms of buying and selling and general conditions of sale  and  purchase,  ranging  from  notice  to  customers  that  the  goods  are  used  as collateral  has  passed  the  due  time,  notice  the  condition  of  goods  such  guarantees, tender preparation until the results of the auction the collateral. Then the auction price realized collateral and must fulfill the will of rapprochement agreement between the seller and the buyer. The auction fee charged to the buyer is not intended to raise the price, but for the interests of the State and the fund will be used as a tax. while in the process of being auctioned pledge collateral offered to customers who first did a deal with the official sanctioning body in this case sharia pawnshops Keyword: Auction Price Of Warranty

## Abstrak
Dalam  perspektif  agunan  lelang  Ekonomi  Islam,  diizinkan  dengan  catatan menggunakan pilar pembelian, ketentuan jual beli dan kondisi umum jual beli, mulai dari pemberitahuan kepada pelanggan bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan telah  melewati  batas  waktu  waktu,  perhatikan  kondisi  barang  jaminan  tersebut, persiapan  tender  hingga  hasil  lelang  agunan.  Kemudian  harga  lelang  direalisasikan agunan dan harus memenuhi keinginan perjanjian pemulihan hubungan antara penjual dan pembeli. Biaya lelang yang dibebankan kepada pembeli tidak dimaksudkan untuk menaikkan harga, tetapi untuk kepentingan Negara dan dana akan digunakan sebagai pajak.  sedangkan  dalam  proses  lelang  dijaminkan  jaminan  yang  ditawarkan  kepada pelanggan yang pertama kali melakukan kesepakatan dengan badan sanksi resmi dalam hal ini pegadaian syariah
Kata Kunci : Lelang Barang Jaminan

## PENDAHULUAN
Dalam rangka menunjang pelaksa-naan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, salah satu sektor yang perlu  mendapat  perhatian  serius  adalah  lembaga  jaminan.  Perkembangan  ekonomi akan  diikuti  oleh  perkembangan  kebutuhan  kredit  atau  pinjaman  baik  itu  untuk kegiatan perindustrian, perdagangan, perseroan mau-pun untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas memerlukan fasilitas kredit atau pinjaman  dalam  usahanya  dan  membutuh-kan  adanya  jaminan  bagi  pemberi  kredit demi keamanan pemberian kredit.
Manusia  merupakan  makhluk  sosial,  yang  artinya  manusia  tidak  bisa  hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebab- kan karena  pada  suatu  saat  seseorang  memiliki  sesuatu  yang  dibutuhkan  orang lain,  sedangkan  orang  lain  membutuhkan  sesuatu  yang  dimiliki  seseorang  tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling mem-beri dan menerima. (Q.S. Al-Maidah /5 : 2)
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan semangat masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi,  pemerintah  telah  menyediakan berbagai  fasilitas  kredit  atau  pinjaman  Bentuk  fasilitas  kredit  atau  pinjaman  yang disediakan  pemerintah  antara  lain  melalui  bank-bank  pemerintah,  kemudian  diikuti oleh bank swasta yang ikut berperan besar dalam pelayanan pemberian kredit kepada masyarakat.
Sebagaimana  perekonomian  sebagai  salah  satu  sokoguru  kehidupan  negara. Perekonomian negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah swt. memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukar-an dan semua  yang kiranya bermanfaat  dengan jalan jual beli, sehingga hidup manusia dapat  berdiri  dengan  lurus  dan  bekerja  dengan  baik  dan  produktif.  Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi.  Dalam  tingkatan  ini  orang  tidak  lagi  memproduksi  untuk  dirinya  sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan. 1
1 A. M. Syaefuddin , Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi, ( Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag RI 1997), h. 93.
Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerah-kan hak milik atas suatu barang dan pihak yang  lain  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.  Perdagangan  atau  jual  beli  dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqih disebut Muzayadah . 2
Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat guna  untuk  mendapatkan  kredit  dengan  mudah  yaitu  Perusahaan  Umum  Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga per-kreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyalu-ran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Penyaluran  uang  pinjaman  tersebut  dilaku-kan  dengan  cara  yang  mudah,  cepat,  dan aman  sehingga  tidak  memberatkan  bagi  masyarakat  yang  melakukan  pinjaman  dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  motto  yang  digunakan  pegadaian  yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.
Pada  kenyataannya  perum  pegadaian  merupakan  lembaga  perkreditan  yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan  perusahaan  umum  pegadaian  ini  bagi  masyarakat  yang  meminjam  kredit adalah pihak  yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas,  maka  peran  pegadaian  sebagai  lembaga pembiaya-an  dalam  era  sekarang  dan  masa  akan  datang  tetap  penting  untuk mewujudkan pember-dayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk  menyediakan kredit berskala kecil, cepat,  bunga ringan dan tidak berbelit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.
2 Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam Juz. III , (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 23.
Pegadaian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda- benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda bergerak ini memi- liki nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka benda  ini  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  dari  hutang  tersebut.  Jadi  pada  dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Di dalam per-janjian gadai, apabila  debitur  wanprestasi  atau  tidak  dapat  melunasi  hutang-hutangnya  atau  tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang  tersebut  sebagian  untuk  melunasi  hutang  kreditnya,  membayar  sewa  modal sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan  kepada  si  pemberi  gadai.  Maka  dari  itu  harga  dari  penjualan  lelang  harus diperhitungkan  sesuai  dengan  prosedur  untuk  mendapatkan  harga  lelang  yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun  yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.
Islam  mengartikan  harga  sebagai  harga  yang  adil  yaitu  harga  yang  diserahkan pada keseimbangan pasar. 3 Harga diserah-kan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya  secara  wajar,  sesuai  dengan  pena-waran  dan  permintaan  yang  ada. 4 Kesalahan  dalam  penentuan  harga  dapat  menimbulkan  berbagai  konsekuensi  dan dampaknya jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu  reaksi  yang dapat  menjatuhkan nama baik  pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha  melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka  penentuan  harga  yang  tidak  diinginkan  oleh  para  pem-beli  (dalam  hal  ini sebagian  masyarakat)  bisa  mengakibatkan  suatu  reaksi    penolakan  oleh    banyak orang/kalangan.
3 Dyana  Harahap, Definisi  Harga  Menurut  Islam ,    http://hargayangadil.  blogspot.  com/2011/02 /definisi-harga-menurut-islam.html. diakses 20 September 2015.
4 Yusuf Qardawi, Halal Haram Dalam Islam , (Solo: Era Intermedia,2003), h.357.
Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, dalam pematokan harga banyak trik- trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawar  yaitu sekelompok pem- beli dalam lelang  yang bersekongkol  untuk  menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Pasar lelang didefinisikan sebagai suatu  pasar  terorganisir,  di  mana  harga  menyesuaikan  diri  terus  menerus  terhadap penawaran  dan  permintaan,  serta  biasanya  dengan  barang  dagangan  standar,  jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/ cadangan atau harga bantingan. Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik najasy yang diharamkan Nabi saw, atau juga dapat dimasukkan dalam  kategori Risywah (sogok)  bila  penjual  atau  pembeli  meng-gunakan  uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan  lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria  yang  dikehen-daki  mitra  bisnisnya.  Dalam  praktiknya,  tidak  jarang  terjadi penyimpangan  prinsip  syariah  seperti  manipulasi,  kolusi  maupun  per-mainan  kotor lainnya. Permasalahan harga memang meru-pakan masalah yang berada di antara dua aspek  yang  berbeda  yaitu  dari  aspek  bisnis  dan  aliran  agama  yang  mengatur  segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

## KONSEPSI TENTANG HARGA
Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur  lainnya  menghasilkan  biaya.  Harga    adalah    unsur    bauran    pemasaran yang    paling    mudah    disesuaikan;    ciri-ciri  produk,  saluran,  bahkan  promosi membutuh-kan lebih banyak waktu. Harga juga meng-komunikasikan posisi nilai yang dimaksud-kan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Selain itu  dalam  teori  ekonomi,  pengertian  harga,  nilai  dan utility merupakan  konsep  yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility  ialah suatu  atribut  yang melekat
pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut  dapat memenuhi kebutuhan (needs), ke-inginan ( wants ) dan memuaskan konsumen ( satisfaction ).
Menurut  para  ekonom,  harga,  nilai,  dan  faedah/manfaat  ( utility )  merupakan konsep-konsep  yang  berkaitan. Utility adalah  atribut  suatu  produk  yang  dapat memuaskan  kebutuhan,  sedangkan  nilai  adalah  ungkapan  secara  kuantitatif  tentang kekuatan  barang  untuk  dapat  menarik  barang  lain  dalam  pertukaran.  Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu produk meng-gunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran  tersebut  mencerminkan  tingkat  harga  dari  suatu  barang  tersebut.  Jadi, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 5
Dalam  Islam,  harga  dikenal  dengan  harga  yang  adil,  hal  ini  juga  mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia barat. Penulis jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang justum pretium (harga yang adil), mula-mula konsep ini dilaksanakan  di Roma dengan latar bela-kang pentingnya menerapkan atau menem- patkan  aturan  khusus  untuk  memberi  petunjuk  dalam  kasus-kasus  yang dihadapi hakim,  di  mana  dengan  tatanan  itu,  dia  menetapkan  nilai-nilai  dari  sebuah  barang dagangan  atau  jasa.  Pernyataan  ini  hanya  menggambarkan  sebagian  cara  harga  di- bentuk dengan pertimbangan etika dan hukum. 6
Ilmuwan  pada abad  pertengahan  yang  pemikirannya  tentang harga  banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St. Thomas Aquinus tanpa secara eksplisit  menjelaskan  definisi  harga  yang  adil  ia  mengatakan    “sangat    berdosa mempraktekan  penipuan  terhadap  tujuan  penjualan  sesuatu yang melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan men-curangi tetangganya agar menderita ke-rugian”. Ia juga mengatakan  Harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan  dalam  perhitungan  nilai  barang  yang  dijual,  juga  bisa  mendatangkan
5 Didit Purnomo, Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agrikultural) , Surakarta: FE- UMS, 2005, h.  302.
6 M. B. Hendri  Anto, Pengantar Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 288.
kerugian  bagi  penjual.  Dan  juga  suatu  barang  bisa  dibolehkan  secara  hukum  dijual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga pemiliknya. 7
Dari  sudut  pandang  pemasaran,  harga  merupakan  satuan  moneter  atau  ukuran lainnya  (termasuk  barang  dan  jasa  lainnya)  yang  ditukarkan  agar  memperoleh  hak kepemilikan  atau  penggunaan  suatu  barang  atau  jasa.  Dari  pengertian  di  atas  dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu ke-sepakatan  mengenai  transaksi  jual  beli barang  atau    jasa    di    mana    kesepakatan  ter-sebut  diridhai  oleh  kedua  belah  pihak. Harga  tersebut  haruslah  direlakan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  akad,  baik  lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.
Dalam terminologi  Arab  yang makna-nya menuju  pada harga  yang adil antara lain adalah: si’r al mithl, staman al mithl, dan qimah al adl . Istilah qimah al adl (harga yang  adil) pernah digunakan oleh Rasulullah saw. dalam mengomentari  kompensasi bagi  pembebasan  budak,  di  mana  budak  menjadi  manusia  merdeka  dan  majikannya tetap  memperoleh  kompensasi  dengan  harga  yang  adil.  Istilah  ini  juga  ditemukan dalam laporan Khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab meng-gunakan  istilah  harga  yang  adil  ini  ketika  menetapkan  nilai  baru  atas  diyat (denda/ uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.
Istilah qimah  al  adl juga  banyak  digunakan  para  hakim  yang  telah  meng- kodifikasikan  hukum  Islam  tentang  transaksi  bisnis  dalam  obyek  barang  cacat  yang dijual,  perebutan  kekuasaan,  memaksa  penimbun  barang  untuk  menjual  barang timbunannya, membuang jaminan atas atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserah-kan. 8 Konsep harga Islam
7 Ibid , h. 288.
8 M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 286.
juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut ;

## 1. Konsep Harga Abu Yusuf
Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al- Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab al-Kharaj . Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan  harga.  Beliau  jugalah  yang  mengajukan  pertama  kali  tentang  teori permintaan  dan  persediaan  ( demand  and  supplay )  dan pengaruhnya terhadap harga. 9 Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang  maka  harga  cenderung  akan  tinggi,  sedangkan  pada  saat  barang  tersebut melimpah,  maka  harga  cenderung  untuk  turun  atau  lebih  rendah 10 hal  tersebut dikontradikisikan dengan pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa
“Tidak  ada batasan tertentu  tentang murah dan  mahal  yang dapat dipasti-kan. Hal  tersebut  ada  yang  mengatur-nya.  Prinsipnya  tidak  bisa  diketahui.  Murah bukan  karena  melimpahnya  makanan,  demikian  juga  dengan  ma-hal  tidak disebabkan  karena  kelang-kaan  makanan.  Murah  dan  mahal  merupakan ketentuan Allah. Kadang- kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.” 11
Pandangan  Abu  Yusuf  di  atas  menun-jukkan  adanya  hubungan  negatif  antara persediaan ( supply )  dengan  harga.  Hal  ini  adalah benar bahwa harga itu tidak ter- gantung pada supply itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata  tidak  berhubungan  dengan  ber-tambah  atau  berkurangnya  dalam  pena- waran. Dalam hal ini, Abu Yusuf  tampak-nya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya harga tidak ter-
9 Siti  Muflikhatul  Hidayah, Penentuan  Harga  Jual  Beli  Dalam  Ekonomi  Islam ,  ( UMS,  2011), h. 70.
10 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  edisi  ketiga ,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.250.
11 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam , (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 353.
gantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci.
Sedangkan  pada  masalah  pengen-dalian  harga  ( tas’ir ).  Abu  Yusuf  menentang penguasa  yang  menetapkan  harga.  Menurut-nya  harga  merupakan  ketentuan  Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna di mana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

## 2. Konsepsi Harga Ibnu Taimiyah
Ibnu  Taimiyah  menjelaskan  mengenai  mekanisme  pertukaran,  ekonomi  pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan per- mintaan  dan  penawaran.  Jika  permintaan  terhadap  barang  meningkat  sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  masanya  ada  anggapan  bahwa  peningkatan  harga merupa-kan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Ibnu Taimiyah dalam A. Islahi berkata:
“Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman ( zulm )   yang dilakukan  seseorang. Sesekali alasannya  adalah adanya kekurangan dalam pro- duksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan  jumlah  barang  sementara  kemampuannya  menurun,  harga  dengan sendirinya akan naik. Di  sisi lain, jika kemam-puan penyediaan barang mening- kat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan ke-limpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang  tak  melibatkan  ketidakadilan.  Atau  sesekali  bisa  juga  disebabkan ketidakadilan.  Maha  besar  Allah  yang  menciptakan  kemauan  pada  hati manusia. 12
12 A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah , (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), h. 12.
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  penawaran  bisa  datang  dari  produksi  domestik  dan impor. Perubahan dalam penawaran digam-barkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam  jumlah  barang  yang  ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. 13 Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain  yang  menetukan  permintaan  dan  penawaran  yang  mempengaruhi  harga  pasar, yaitu:
1) Keinginan masyarakat ( raghbah ) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan  selalu  berubah-ubah.  Perubahan  ini  sesuai  dengan  langka  atau  tidaknya  barang- barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati masyarakat.
2) Jumlah  para  peminat  terhadap  suatu    barang.    Jika  jumlah  masyarakat  yang meng-inginkan  suatu  barang  tersebut  akan  semakin  meningkat,  dan  begitu  pula sebaliknya.
3) Lemah atau kuatnya kebutuhan ter-hadap suatu barang serta besar atau  kecil- nya  tingkat  dan  ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat,  harga akan naik. Sebaliknya jika kebutuhan kecil dan lemah harga akan turun. 14
Jika  transaksi  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibnu Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga, hal ini dapat disebut sebagai proses jual beli.

## 3. Konsep Harga Ibnu Khaldun
Dalam karyanya yang berjudul al Muqoddimah pada bab yang berjudul “harga di kota-kota” ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota ber-kembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak,  maka  harga-harga  ke-butuhan  pokok  akan  mendapatkan  prioritas pengadaannya.  Akibatnya  penawaran  me-ningkat  dan  ini  berarti  turunnya  harga.
13 Muhammad, op. cit ., h.358.
14 Adiwarman Azwar Karim, op. cit ., h. 366-367.
Sedangkan  untuk  barang-barang  mewah,  permintaannya  meningkat  sejalan  dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat.
Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang meru- pakan  standar  moneter.  Semua  barang-barang  lain  terkena  fluktuasi  harga    yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi.  Jika  suatu  barang  berlimpah  maka  harganya  akan  rendah.  Mekanisme  pena- waran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, pengaruh  persaingan  di  antara  konsumen  untuk  mendapatkan  barang  pada  sisi  per- mintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut. 15
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Ibnu  Khaldun,  sebagaimana  Ibnu  Taimiyah  telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseim- bangan.  Ibnu  Khaldun  kemudian  mengata-kan  bahwa  keuntungan  yang  wajar  akan mendorong tumbuhnya perdagangan, se-dangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat  lesu  perdagangan  karena  pedagang  kehilangan  motivasi.  Sebaliknya,  jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.

## KONSEPSI TENTANG LELANG
Lelang  termasuk  salah  satu  bentuk  jual  beli,  akan  tetapi  ada  perbedaan  secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebalik- nya,  sedangkan  lelang  tidak  ada  hak  memi-lih,  tidak  boleh  tukar  menukar  di  depan umum,  dan  pelaksanaannya  dilakukan  khusus  di  muka  umum. 16 Jual  beli  menurut
15 Ibid.
16 Aiyub  Ahmad, Fikih  Lelang  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif ,  (Jakarta:  Kiswah, 2004), h. 3.
bahasa  artinya  “menukarkan  sesuatu”  sedangkan  menurut  syara’  jual  beli  artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad)”. 17
Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai’ (jual) dan Asy- Syiraa’ (beli)  penggunaannya  disama-kan  antara  keduanya,  yang  masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual  beli  merupakan  pertukaran  semua harta  (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan  hak  milik  dengan  hak  milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. 18
Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian.  Begitu  pula  dengan  cara  jual  beli  dengan  sistem  lelang  yang  dalam penjualan tersebut  ada  bentuk  perjanjian   yang  akan  menghasilkan  kata  sepakat antara  pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga  yang  ditentukan  maupun  kondisi  barang  yang  diperdagangkan,  dalam  fiqih disebut Muzayadah . 19
Secara Umum Lelang adalah penjual-an barang yang dilakukan di depan umum termasuk  melalui  media  elektronik  dengan  cara  penawaran  lisan  dengan  harga  yang semakin  meningkat  atau  harga  yang  semakin  menurun  dan  atau  dengan  penawar-an harga secara tertulis  yang didahului   dengan  usaha  mengumpulkan para peminat. 20
Lebih  jelas-nya  lelang  menurut  pengertian  di  atas  adalah    suatu  bentuk  penjualan barang  di  depan  umum  kepada  penawar  tertinggi.  Namun    akhirnya  penjual  akan menentukan,  yang  berhak  membeli  adalah  yang  mengajukan  harga  tertinggi.  Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.
Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang
17 Mohd. Rifai, Ilmu Fiqih Islam Lengkap , (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), h. 402.
18 Sayyid Sabiq , Fiqh Sunnah , Jilid IV , (Bandung, 2006), h. 45.
19 Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam Juz. III , (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 23.
20 Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.
berlaku  di  pasar  umat  Islam  pada  masa  lalu.  Sebagaimana  Umar  bin  Khathab  juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah  satu  cara  dalam  jual  beli.  Jual  beli  secara  lelang  tidak  termasuk  praktik  riba meskipun ia dinamakan bai’ muzayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagai-mana  makna  riba,  namun  pengertian  tam-bahan  di  sini  berbeda.  Dalam muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam  praktik riba tambahan haram yang  di- maksud adalah tambahan yang tidak diper-janjikan dimuka dalam akad pinjam-memin jam uang atau barang ribawi lainnya. 21 Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat diklasifikasi  menjadi  tiga  kategori:
Pertama ;  Bila  terdapat  pernyataan  eksplisit  dari penjual persetujuan harga dari salah  satu  penawar,  maka  tidak  diperkenan-kan  bagi  orang  lain  untuk  menawarnya tanpa  seizin  penawar  yang  disetujui  tawarannya. Kedua ;  Bila  tidak  ada  indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadis Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu’awiyah dan  Abu  Jahm  telah  meminangnya,  maka  karena  tidak ada indikasi persetujuan darinya    ter-hadap  pinangan  tersebut,  beliau    menawar-kan  padanya  untuk  menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga ; Bila ada indikasi per-setujuan dari penjual terhadap suatu  penawaran  meskipun  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit,  maka  menurut  Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain. 22 Syari’at tidak melarang segala  jenis  penawaran  selagi  tidak  ada  penawaran  di  atas  penawaran  orang  lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. 23
Telah  dijelaskan  di  atas  secara  rinci  tentang  harga,  bahwa  harga  mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang
21 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz II , (Beirut Libanon,1992), h. 162.
22 Asy-Syaukani, Nailul Authar  Juz.V , (Beirut Libanon,1986), h. 191.
23 Anonim. Lelang Syariah, http//www. lelangsyariah.com  diakse 25 Juli 2013.
di  dalamnya  melibatkan  transaksi  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  menggunakan harga  yang  telah  disepakati.  Lelang    merupakan  suatu  bentuk  penjualan    barang didepan    umum  kepada  penawar  tertinggi.  Lelang  dapat  berupa  penawaran  barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya mem-buka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga ter-tinggi. Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang.  Maka,  dalam  penentuan  harga  di-lakukan  oleh  juru  lelang  atas  per-mintaan penjual  dengan  melihat  keadaan  fisik  barang  lelang  sebagai  salah  satu  syarat pelelangan. Baik berupa harga naik maupun harga turun. 24
Sebagaimana diketahui harga ditentu-kan oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuai-kan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan,  serta  biasanya  dengan  barang  dagangan  standar,  jumlah  penjual  dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.  Menurut ketentuan  yang berlaku di pasar  tersebut,  pelaksanaan  lelang  dapat  menggunakan  persyaratan  tertentu  seperti sipenjual  dapat  menolak  tawaran  yang  dianggapnya    terlalu    rendah    yaitu    dengan memakai batas harga terendah/cadangan ( reservation price ), biasanya  disebut seba- gai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai  Pasar  Lelang (NPL)  atau Nilai Mini- mum Lelang (NML). Sedangkan harga le--lang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. 25
Dalam praktek di Perusahaan Umum Pegadaian, lelang diartikan menjual barang jaminan gadai milik debitur yang tidak melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan penjualan di muka umum oleh suatu  panitia  dengan  aturan  yang  makin  meningkat.  Dari  hal  tersebut,  hal-hal  yang
24 Aiyub Ahmad , op.cit ., , h.73.
25 Peraturan menteri keuangan tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 pasal 27.
pokok dalam pelelangan adalah barang tersebut harus di jual di muka umum dengan penawaran  yang makin  meningkat.  Dan penawaran akan berhenti pada suatu  saat  di mana telah tercapai kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli.
Untuk  mengetahui  macam-macam  benda  gadai  yang  dilelang,  maka  perlu  di- ketahui  pula  benda  yang  diterima  oleh  Perusahaan  Umum  Pegadaian.  Perusahaan Umum Pegadaian menerima benda gadai milik debitur sebagai jaminan berupa barang bergerak,  seperti  kain,  emas,  permata,  sepeda,  sepeda  motor  dan  barang-barang elektronik  lainnya.  Di  mana  untuk  barang-barang  tersebut,  disyaratkan  masih  dalam keadaan  baik,  yaitu  tidak  kurang  dari  75  %  untuk  dapat  diterimanya  sebagai  benda gadai.
Benda gadai tersebut digolongkan menurut besar kecilnya jumlah pinjaman, yang dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan keadaan benda gadai yang dijamin-kan dan menurut harga yang ditetapkan oleh juru taksir. Menurut Surat Edaran Kepala Kantor Pusat Perusahaan Umum Pegadaian (SE NO. 27 tahun 1994) jangka waktu pinjaman untuk semua golongan adalah 120 hari. Sedangkan besarnya pinjaman masing-masing golongan ditentukan sebagai berikut:
a. Golongan A Rp. 5.000,00 sampai Rp. 40.000,00;
b. Golongan B Rp. 40.500,00 sampai Rp. 150.000,00;
c. Golongan C Rp. 151.000,00 sampai Rp. 500.000,00;
d. Golongan D pinjamannya di atas Rp. 500.000,00;
Untuk  menetapkan  besarnya  suku  bunga  terdapat  perubahan-perubahan  yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan besar kecilnya pinjaman. Perusahaan Umum Pegadaian dalam melaksanakan lelang ter-gantung pada benda-benda bergerak milik debitur yang tidak ditebus sampai jatuh temponya. Pelaksanaan lelang tersebut tidak dilakukan  secara  bersamaan,  namun  ber-dasarkan  jangka  waktu  pinjaman.  Untuk golongan A dan B akan dilelang pada awal bulan kedelapan terhitung mulai tanggal pemberian  kredit.  Sedang  untuk  golongan  C  dan  D  akan  dilelang  pada  awal  bulan kelima terhitung mulai saat pemberian kredit.
Lelang  merupakan  salah  satu  akti-vitas  operasional  di  Perusahaan  Umum Pegadaian. Walaupun pada dasarnya Perusa-haan Umum Pegadaian sendiri tidak meng hendaki  terjadinya  lelang,  akan  tetapi  tidak  terlepas  dari  permasalahan  lelang  ini. Dalam Pasal 1154 KUH Perdata disebutkan bahwa:
"Apabila si berhutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si per-piutang memiliki barang yang di-gadaikan" 26
Sedang dalam ayat (2) disebutkan   "segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal". 27
Dari ketentuan pasal  tersebut  dapat diartikan bahwa apabila debitur atau  pem- beri gadai wanprestasi, maka pemegang gadai, yang dalam hal ini Perusahaan Umum Pegadaian, tidak diperbolehkan memiliki barang jaminan. Jika si pemberi gadai atau debitur  wanprestasi,  menurut  ketentuan  Pasal  1155  ayat  (1)  KUHPerdata  pemegang gadai  berhak  melelang  barang  jaminan  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  sebab-sebab debitur  atau  pemberi  gadai  tidak  membayar  hutangnya  di  lingkungan  Perusahaan Umum Pegadaian adalah: 28
a. Karena faktor ekonomi.
Pada saat yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit itu berakhir, keadaan perekonomian  debitur  tidak  memungkinkan  untuk  membayar  kembali  pinjamannya. Sehingga  akhirnya  debitur  merelakan  barang  nya  yang  dijadikan  jaminan  untuk dilelang. Faktor ekonomi inilah yang juga menye-babkan debitur datang ke Perusahaan Umum Pegadaian untuk meminjam uang, yang ber-akibat saat jatuh temponya habis ia tidak dapat mengembalikan uang pinjaman ter-sebut.
b. Faktor  kelalaian  petugas  atau  keter-batasan  peralatan  yang  dimiliki  oleh Perusahaan Umum Pegadaian.
26 R.  Subekti,  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, (Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 1994), h. 249.
27 Ibid.
28 Rochmat Somitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h. 160.
Faktor  tersebut  merupakan  faktor  yang  menentukan  dalam  keberhasilan  suatu usaha  di  Perusahaan  Umum  Pegadaian.  Apa-bila  kedua  faktor  tersebut  tidak  atau kurang terpenuhi, maka akan mengakibatkan kurang nya efektivitas dalam melakukan suatu  peker  jaan.  Dalam  lingkungan  Perusahaan  Umum  Pegadaian  sendiri,  karena keterbatasan  per-alatan  dan  pengetahuan  petugas,  sedangkan  jumlah  nasabah  begitu banyak,  maka  sering  terjadi  kekeliruan  menentukan  besarnya  uang  pinjaman.  Oleh karena  besarnya  uang  pinjaman  yang  diberikan  tersebut  keliru,  yakni  terlalu  besar, sehingga menyebabkan debitur enggan untuk melunasi pinjamannya dan membiarkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang dilelang.
c. Sering  terjadinya  debitur  memakai  perantaraan  orang  lain  yang  akhirnya merugikan nasabah itu sendiri. 29
Meskipun dalam perundang-undangan sendiri membolehkan adanya pihak ketiga pemberi gadai, namun di lingkungan Peru-sahaan Umum Pegadaian tidak membenar- kan adanya praktek calo tersebut. Namun dalam kenyataannya masih banyak debitur yang memakai  jasa  calo  dalam memperoleh kredit  di  Perusahaan Umum  Pegadaian, yang akhirnya merugikan nasabah itu sendiri, karena dengan adanya debitur yang me- makai  jasa  calo  tersebut  Perusahaan  Umum  Pegadaian  akan  kesulitan  untuk  meng- hubungi pemilik barang yang sebenarnya, yang pada akhirnya barang tersebut terpaksa dilelang.
Dari uraian tersebut dapat disimpul-kan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya  lelang  adalah  adanya  wanprestasi  oleh  debitur,  yang  berupa  1)  tidak memenuhi kewajiban atau perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya, 2) terlambat memenuhi kewajiban atau perjanjian, 3) Keliru atau tidak sempurna dalam memenuhi kewajiban atau perjanjian.
29 . Ibid .

## PERSPEKTIF  EKONOMI  ISLAM  TERHADAP  PROSES  HARGA  LELANG BARANG JAMINAN
Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi jika di antara penjual dan pembeli tidak  saling  merelakan.  Kerelaan  ini  ditentukan  oleh  penjual  dan  pembeli  dalam mempertahankan  kepentingannya  atas  bar  ang  tersebut.  Jadi,  harga  ditentukan  oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapat-kan barang tersebut dari penjual.
Dalam kasus lelang permainan harga mulai menjadi tanding topic, konsep harga yang  diusung  adalah  menggunakan  nilai  limit  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/Pmk.  06/2010  pasal  1  ayat  26.  Hal  ini digunakan untuk membatasi harga terendah dalam pelelangan. Harga limit bisa berupa bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk  mencegah  adanya  trik-trik  kotor  berupa  komplotan  lelang (auction  ring )  dan komplotan  penawar  ( bidder's  ring) yaitu  sekelompok  pembeli  dalam  lelang  yang bersekongkol  untuk  menawar  dengan  harga  rendah,  dan  jika  berhasil  kemudian dilelang sendiri di antara mereka.
Dalam Pengamatan penulis mengenai proses lelang dan harga barang jaminan di Perum  Pegadaian  dan  kemudian  dianalisa  menurut  perspektif  Ekonomi  Islam,  maka yang  perlu  diperhatikan  dalam  menganalisa  proses  lelang  barang  jaminan  di  Perum Pegadaian yaitu mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli.

## 1. Rukun Jual-beli
Adapun  hal–hal  yang  terdapat  pada  proses  lelang  barang  jaminan  di  Perum Pegadaian yang berkenaan dengan rukun jual–beli, adalah sebagai berikut:
a. Penjual dan Pembeli
Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian telah ditetapkan bahwa pihak  yang  melaksanakan  lelang  barang  jaminan  nasabah  adalah  pihak  Pegadaian, dalam  hal  ini  pihak  pegadaian  telah  menunjuk  pegawai  sebagai  petugas  lelang.
Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban-nya sampai pada jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang. Ketika terjadi proses lelang, pihak Pegadaian selaku pemegang kuasa berhak melaksanakan penjualan  barang  jaminan  nasabah.  Pembeli  dalam  proses  lelang  barang  jaminan tersebut  adalah  masyarakat  umum  yang  menjadi  peserta  lelang  pada  saat  terjadinya proses lelang barang jaminan di Perum Pegadaian.
b. Uang dan Benda
Proses  lelang  barang  jaminan  tersebut  dilakukan  dengan  sistem  pembayar-an tunai. Sebelum petugas lelang melaksana-kan proses lelang, pihak pegadaian member- tahukan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang  jaminan  yang  akan  dilelang.  Biasa-nya  pihak  pegadaian  menetapkan  harga minimum.
Harga  minimum  dari  proses  lelang  tersebut  ditentukan  oleh  pegadaian  dengan menetapkan  biaya  minimum  agar  dapat  menutupi  pinjaman  nasabah,  Besarnya minimum  pelelangan  dihitung  berdasarkan  Jumlah  Uang  Pinjaman  ditambah  sewa modal dan Bea lelang. Selanjutnya dari harga minimum tersebut terjadi tawar menawar harga, harga tertinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas  lelang  maka  barang  tersebut  telah  menjadi  milik  peserta  lelang.  Jika  hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih dari uang pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan kelebihanya.
c. Ijab dan qabul atau serah terima.
Dalam jual beli lelang barang jami-nan harus ada ijab dan qobul ditandai dengan pernyataan  kehendak  berupa  harga  yang  ditawarkan  oleh  pihak  pegadaian  selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli  dengan satu  harga  yang mereka sepakati. Serah terima barang yang diperjual belikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara
penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk mem-bayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

## 2. Syarat Jual beli
Adapun  syarat  jual  beli  yang  terkait  dengan  proses  lelang  barang  jaminan  di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:
a. Tentang Subjek
Mengenai  syarat  subjek  dalam  proses  lelang  barang  jaminan  tersebut  dapat diketahui  berdasarkan  penjual  dan  pembeli  yang  telah baligh ,  berakal,  dan  atas kehendak  sendiri.  Pihak  penjual  dan  pembeli  harus  memiliki  pengetahuan, pengetahuan disini maksudnya adalah penjual dan pembeli mengetahui tentang proses jual beli yang akan dilakukan, dewasa dan mem-punyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil  yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
b. Tentang objek
1) Barangnya harus bersih
Bersih barangnya disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang  yang diharamkan. Sesuai  dengan ketentuan tersebut  maka barang jaminan di Perum  Pegadaian  hanya  mene-rima  barang  bergerak  seperti  perhiasan,  kendaraan, barang  elektronik,  alat  rumah  tangga  dan  barang  lainnya  yang  dapat  dinilai.  Dapat diambil kesimpulan bahwa barang jaminan yang akan menjadi objek  lelang di Perum Pegadaian merupakan  barang bersih, bebas dari najis dan golongan dari barang yang diharamkan.
2) Dapat dimanfaatkan
Pemanfaatan  barang  jaminan  di  dapat  dikategorikan  sebagai  barang  yang memiliki  nilai  ekonomis,  hal  ini  dilakukan  oleh  pegadaian  sebagai  dasar  apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibanya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan
tersebut  tetap  mempunyai  nilai.  Hasil  lelang  akan  digunakan  oleh  pihak  pegadaian untuk menutupi kewajiban nasabah yang tidak dapat memenuhinya.
3) Milik orang yang melakukan akad
Dikarenakan barang yang akan di-lelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan  barang  jaminan,  maka  sebelum  proses  lelang  terjadi,  sebelumnya  pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. Pada saat terjadi proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik  kuasa  barang  jaminan  milik  nasabah.  Sebelum  terjadi  pelelangan,  antara nasabah  dan  pihak  pegadaian  telah  menyepakati  tentang  kesepakatan  harga  barang jaminan yang akan dilelang.
4) Mampu menyerahkan barang yang akan dilelang
Pihak pegadaian selaku penjual dapat menyerahkan barang yang akan dijadikan objek lelang sebagai jual beli sesuai dengan harga yang disepakati
5) Mengetahui barang yang akan dilelang
Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan di-lelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan menyebutkan harga kesepakatan ter-akhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.
6) Barang yang diakadkan ada di tangan
Barang yang akan di lelang telah resmi berada pada penguasaan pihak pegadaian karena  yang  melaksanakan  proses  lelang  adalah  pihak  pegadaian.  Sedangkan  harga barang lelang yang ditentukan di Perum Pegadaian Cabang Palopo, dihitung menurut jumlah  taksiran  barang  sesuai  dengan  harga  pasar  setempat  yang  berlaku  pada  saat proses lelang.
c. Tentang Akadnya
Sebagaimana telah dijelaskan se-belumnya, bahwa jual beli dimuka umum atau lelang  barang  jaminan  dilaksanakan  dengan  cara  tawar  menawar  harga  yang  rendah
kepada  peserta  lelang  sampai  memperoleh  harga  tertinggi  dan  lelang  akan  selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli.
Proses Harga lelang barang jaminan di Perum Pegadaian telah terjadi persesuaian ketika  adanya  pernyataan  yang  dilakukan  oleh  panitia  lelang  selaku  penjual  dengan peserta lelang selaku pembeli yang menyata-kan kesediaannya untuk membeli barang jaminan tersebut. Dengan demikian proses lelang barang jaminan di Perum Pegadaian telah  memenuhi  rukun,  syarat  dan  ketentuan  umum  jual  beli.  Terhadap  syarat  yang ditetapkan  dalam  akad,  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  pihak-pihak  yang berakad  untuk  menetapkan  syarat-syarat.  Pihak  yang  melakukan  akad  bebas menenentukan  syarat-syarat  khusus  pada  waktu  terjadi  akad,  selama  syarat  tersebut tidak menyalahi ketentuan syari’at.
Sejalan dengan perkembangan jaman, muncul pula pungutan lain yang kemudian dikenal  dengan  istilah  pajak.  Pajak  adalah  pungutan  yang  dilakukan  oleh  penguasa kepada rakyatnya untuk  kepentingan umum atau Negara. Yang salah satunya adalah biaya  lelang.  Pada  dasarnya  biaya  lelang  dalam  pelelangan  yang  ditetapkan  peme- rintah adalah bertujuan positif, yaitu turut menunjang pelaksaan program pemerintah di Bidang Ekonomi dan pengembangan nasional pada umumnya. Oleh karena itu telah menjadi  kewajiban  untuk  menaatinya,  selama  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah mendatangkan kebaikan tidak mendatangkan kerusakan.

## PENUTUP
Dalam Perspektif Ekonomi  Islam lelang barang jaminan, dibolehkan dengan  catatan menggunakan rukun jual beli, syarat jual beli dan ketentuan umum jual beli, mulai dari pemberitahuan  kepada  nasabah  bahwa  barang  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  telah melewati  waktu  jatuh  tempo,  pemberitahuan  kondisi    barang  jaminan  tersebut, persiapan lelang sampai dengan hasil pelelangan barang jaminan. Maka proses harga lelang  barang  jaminan  terlaksana  dan  harus  memenuhi  kesepakatan  persesuaian
kehendak  antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli.  Adapun  biaya  lelang  yang dibebankan  pada  pembeli  bukan  bertujuan  untuk  menaikan  harga  melainkan    untuk kepentingan  Negara  yang  dananya  akan  digunakan  sebagai  pajak.  sedangkan  dalam prosesnya  jaminan  gadai  yang  dilelang  ditawarkan  kepada  nasabah  yang  lebih  dulu melakukan  kesepakatan  dengan  lembaga  yang  menaungi  dalam  hal  ini  pegadaian syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Aiyub  2004. Fikih  Lelang  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif , Jakarta: Kiswah
Al-Jaziri,  Syaikh  Abdurrahman  1992 Al-Fiqh  ‘Ala  al-Madzahib  Al-Arba’ah Juz.  II, Beirut Libanon.
Alma, Buchari. t.th. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa , Bandung : Alfabeta, t.th
Anto, M. B. Hendri.2003. Pengantar Ekonomi Islam , Yogyakarta: Ekonisia Asy-Syaukani, 1986. Nailul Authar  Juz.V , Beirut Libanon
Departemen  Agama  RI,    2004. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, Jakarta:  PT.  Syamil
Cipta Media. Dyana Harahap, Definisi Harga Menurut Islam , http://hargayangadil.blogspot.com/2011/02 /definisi-harga-menurut-
islam.html. diakses 20 September 2015.
Hidayah,  Siti Muflikhatul. 2011. Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam , Surakarta  FE.UMS.
Ibnu Rusyd, 1992. Bidayatul Mujtahid Juz II , Beirut Libanon Imam Ash-Shan’ani, 1995. Subulus Salam Juz. III , Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah,. Islahi A. A., 1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah , Jakarta: Bina Ilmu
Karim,  Adiwarman  Azwar. 2006. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  edisi  ketiga , Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.
Muhammad, 2004. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam , Yogyakarta: BPFE,
Peraturan  menteri  keuangan  tahun  2010  tentang  petunjuk  pelaksanaan  lelang  bab  1 pasal 27.
Purnomo,  Didit. 2005. Buku  Pegangan  Kuliah  Kebijakan  Harga  (Pendekatan Agrikultural) , Surakarta: FE- UMS.
Qardawi, Yusuf. 2003. Halal Haram Dalam Islam , Solo: Era Intermedia
Rifai, Mohd. t.th . Ilmu Fiqih Islam Lengkap , Semarang: CV. Toha Putra.
Sabiq , Sayyid 2006 Fiqh Sunnah , Jilid IV , Bandung. t.tp
Somitro, Rochmat. 1987. Peraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung: PT. Eresco
Subekti, R. R. Tjitrosudibio,  1994. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Syaefuddin , A.  M.  1997. Islam  untuk  Disiplin  Ilmu  Ekonomi, Jakarta:  Dirjen Lembaga  Islam Depag RI
Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran , Yoyakarta : Penerbit Andi