Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
OUTSOURCHING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA PADA PT INDOFARM SUKSES MAKMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 (TENTANG KETENAGAKERJAAN)
Dody Partogi Nadeak 1 , Anissa Zahra 2 , Luhut Leonard 3 , Said Rizal 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dodynadeak13@gmail.com, annisazaharak1@gmail.com , leonardluhut766hi@gmail.com, saidrizal@unprimdn.ac.id
Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021

## ABSTRACT
Protection  Rules  that  apply  to  workers  As  the  fulfillment  of  inherent  core  rights  &  there  are those regulated in the constitution contained in one of the articles in the 1945 Constitution, due to  the  entry  into  force  of  employers  as  if  accepting  legalization,  implementing  outsourcing practices without paying attention to things that are stopped by the law. The primary reason for outsourcing for companies is to increase business concentration because operational activities have been delegated to other parties. This study will analyze the main main conflicts that are in sync  with  the  title  using  the  scope  of  the  problem  that  is  currently  happening,  as  described above  using  a  normative  juridical  approach.  laws  and  regulations  in  this  study.  The  data obtained  are  included  in  the  form  of  a  concept  model  which  will  be  the  primary  basis  for analyzing.  As  for  the  writing  of  this scientific  paper,  the  method  used  to  analyze  the  data  has been taken using a descriptive (non-statistical) method. Legislation that contains the content of manpower as the basis for steps to regulate the lower limit of workers' salaries to create and for the welfare of workers in North Sumatra Province. it is not working properly. The role of laws and  regulations  on  how  to  set  the  lower  limit  of  wages  cannot  help  workers  to  achieve  labor sufficiency.

## Keywords: Outsourcing, Labor Law, Labor, Wages
Alamat Korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: dodynadeak13@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Aturan  bagi  pekerja adalah  bentuk tercapainya  hak  pribadi yang mengikat serta diatur oleh lembaga  yang  berlaku  sebagaimana telah dimuat didalam perundangan.  Ketidaksesuaian yang dirasakan pekerja mengenai hak pribadi telah mendasar dan telah dibatasi oleh konstitusi adalah suatu tindakan menyimpang didalam hak asasi setiap orang. Energi kerja dibentuk untuk mengklaim hak  yang  mengikat  pekerja serta mengakui kecenderungan dan tindakan mengabaikan subkordinat buat mencapai  kemakmuran  pekerja serta keluarganya  melibatkan perkembangan  didalam global bisnis untuk  mencapai  tujuan pengusaha.  Peraturan  perundang undangan dalam hal ini terkait mengakui proteksi untuk buruh.
Perseteruan  buruh  terkait  mengenai  interaksi  pekerja  sulit  berjalan  antara  perusahaan dengan perusahaan yang mempekerjakan buruh. jika tidak melalui  pengadaan perjanjian kerja. Akan  berpengaruh  bagi  keseimbangan  kesempurnaan  dalam  membentuk  kesepakatan,  dapat terjadi  bentuk  persaingan  bisnis  semakin  sulit  akan  mengakibatkan  perusahaan  mengadakan solusi efisiensi porto. Bentuk penyelesaiannya adalah alih daya, penggunaan cara ini berdampak bagi  perusahaan  mampu  berhemat  biaya  keluar  pada  membiayai  pelatih  buruh  yang  telah bekerja diperusahaan Indofarm sukses Makmur.
Alih Daya menjadi bentuk beberapa cara usaha didalam suatu perusahaan penyedia jasa, dimana penyedia jasa dapat bertindak secara administrasi serta pengaturan dari arti dan kriteria telah  dimuat  dalam  perjanjian dari para  Alih  daya. pada aturan buruh di Indonesia  sebagai bentuk Penyedia pekerja dan penyedia jasa energi kerja pengaturan aturan Alih Daya Indonesia tidaklah sempurna. Dapat pula dikatakan outsourcing menjadi penyerahan aktivitas perusahaan sedikit  banyaknya  terhadap  pekerja  dimuat  pada  kesepakatan  perjanjian.    aktivitas  itu  bisa mencakup bagian produksi, bersama energi dalam membentuk kesepakatan dalam membuat isi kesepkatan pada PT Indofarm Sukses Makmur.
Pelaksanaan outsourcing ada juga mengalami ragam kelemahan yang terpenting dalam hal ini ditimbulkan dari kurangnya regulasi yang diatur pemerintah juga menjadi ketidakadilan bagi  pekerja  dengan  pengusaha,  tanpa  pekerja  Terlepas  berdasarkan  hal  tadi,  dalam  dasarnya praktek  outsourcing  akan  sulit  dihadapi  pengusaha,  apalagi  pekerja.  dikarenakan  berlakunya Pasal tersebut mengenai Buruh, pengusaha dapat menerima legalitas dalam outsourcing dengan mengabaikan apa saja yang tidak boleh diperbuat di Undang-Undang.
Alasan  primer  outsourcing  adalah  membuat  perusahaan  supaya  dapat  menaikkan konsentrasi  usaha  lantaran  aktivitas  operasional  sudah  dilimpahkan  pada  buruh,  mengurangi dampak  perusahaan  yakni  alih  daya.  menciptakan  dampak  operasional  PT.Indofarm  Sukses Makmur  sanggup  dilimpakan  pada  berkaitan,  asal  pengadaan  daya  di  perusahaan  yg  terdapat sanggup digunakan buat kepentingan yang lainya, effesiensi porto  menggunakan pemanfaatan dana  yg  sebelumnya  dipakai  buat  investasi  sanggup  difungsikan  menjadi  porto    operasional, mengerjakan  asal  daya  manusia  (SDM)  yang  berkompeten  didalam  bidangnya  lantaran  energi kerja  yg disediakan sang  perusahaan  outsourcing merupakan energi kerja yg  telah  terlatih  dan kompeten pada bidangnya dan yang terakhir merupakan prosedur kontrol sebagai lebih baik.
Ide  berkembangnya  outsourcing  adalah  cara  buat  membagi  resiko  bisnis  pada  aneka macam  masalah,  termasuk  ketenagakerjaan.  outsourcing  dalam  termin  awalnya  belum diidentifikasi secara formal menjadi taktik usaha. Hal tadi terjadi lantaran banyakperusahaan yg semata-mata mempersiapkan diri dalam bagian eksklusif yang sanggup mereka lakukan adapun bagian-bagian yang tidak sanggup dikerjakan secara internal bisa dilakukan oleh outsourse.
Pada  konflik  outsourching  menggunakan  karyawan  dalam  masalah  ini  pihak outsourching  tidak  memenuhi  dengan  baik  kewajiban  nya  menjadi  penanggung  jawab  pekerja pada suatu perusahaan. menurut asas asas pekerja  dan undang undang ketenagakerjaan, alasan inilah  yang  membuat  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  ilmiah  menggunakan  judul “OUTSOURCHING  (ALIH  DAYA)  DAN  PENGELOLAAN  TENAGA  KERJA  PADA  PT INDOFARM SUKSES MAKMUR MENURUT UNDANG NO 13 TAHUN 2003 (TENTANG KETENAGAKERJAAN)”.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  menganalisis  tentang  pokok  pokok  permasalahan  sesuai  dengan ruang  lingkup  masalah  yang  sedang  terjadi,  sebagaimana  telah  disebut  diatas  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Di  mana  pendekatan  yuridis  normatif  ini  merupakan  pendekatan telah dilakukan dengan berdasarkan sumber hukum utama dengan melibatkan asas asas hukum beraturan dengan peraturan perundang  berhubungan dengan didalam Penulisan ini. Cara yang dibuat  dalam  Penulisan  ini  menggunakan  penyesuaian  yang  bersifat  kepustakaan,  dengan  cara membaca sumber dari buku, peraturan perundangan, serta informasi fakta dari hasil tuntutan. 1. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Hukum primer yaitu bahan yang terikat dan terdiri dari peraturan perundang undangan yang dipakai dalam penulisan ini:
b. Bahan Hukum Sekunder
Dimana  sumber  ini  dapat  berupa  bahan  yang  berkaitan  dengan  topik  kasus  yang  akan dianalisis  yang  dimuat  dalam  buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  serta komentar-komentar ahli hukum.
c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Bentuk  dari  sesuatu  hal  krusial  dalam  penelitian  serta  data  yang  dimuat  benar-benar sinkron  sesuai  judul  yang  sudah  ditulis.  Bisa  dipelajari  cara  pengumpulan  data  yang  sering digunakan namun, bagaimana mengumpulkan data dilapangan dan bagaimana memakai teknik tadi dilapangan.
Observasi  Partisipan  merupakan  suatu  cara  yang  alami  di  mana  kita  seluruh  penulis jarang melakukannya, baik secara sadar juga tidak. yang terpenting merupakan tidak seluruh apa yang  dicermati  dapat  diklaim  observasi  adalah  cara  penyatuan  data  menggunakan  cara pengamatan serta penulisan secara sistematis, logis, objektif serta rasional mengenai fenomena. Dalam penulisan ini, penulis memaparkan proses observasi berperan serta yakni menggunakan cara  kami  dengan  melibatkan  secara  eksklusif  dan  berinteraksi  dalam  aktivitas  yg  dilakukan oleh subyek penelitian pada lingkungan, selain itu pula menyusun data secara sistematis.
4. Analisis Data
Arsip  yang  telah  kami  peroleh,  dicantumkan  pada  suatu  penyusunan  konsep  yg  lalu dipastikan  menjadi  dasar  primer  pada  menaruh  analisis.  Dalam  penelitian  ini  yg  dipakai  pada membaca konsep yang telah diambil merupakan menggunakan metode naratif, penelitian telah disusun menggunakan pendeskripsian arsip dengan menggunakan istilah-istilah atau subjek yg dibedakan untuk mneyimpulkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kewajiban-kewajiban Pekerja PT. Indofarm Sukses Makmur.
A. Kewajiban-kewajiban Pekerja PT Indofarm Sukses Makmur.
Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja PT. Indofarm Sukses Makmur, berikut  beberapa  uraian  mengenai  bentuk  bentuk  kewajiban  berdasarkan  perjanjian  kerja  bisa dijumpai beberapa unsur yaitu, unsur kesatu(work), kedua(service), dan ketiga (time). didalam Perundangan,  ada  keharusan  pekerja,  intinya  bisa  disederhanakan  menjadi  beberapa  bentuk kewajiban:
1) Bentuk pekerjaan wajib.
Pekerja  harus  melaksanakan  pekerjaan  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian berdasarkan  kemampuannya  menggunakan  kemampuannya  dengan  sebaik-baiknya  dalam prinsipnya  harus  dilakukan  sendiri.  adapun  demikian  ternyata  dengan  alasan-alasan  tertentu, ketentuan  yang  termuat  dapat  dikesampingkan.  adapun  alasannya  dalam  menggunakan  izin
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
dengan  sepengetahuan  perusahaan  dan  berupa  surat  perjanjian  dari  sebelumnya.  karena  itu prinsip  upah  dibayar  jika  buruh  menolak  melakukan  pekerjaannya  bisa  disisihkan.  bentuk penerapannya nyatanya pekerja yang menciptakan Kesepakatan bersama sanggup mencari cara lain  untuk mengantikan  pekerjaan  pekerja atau meminta permohonan pada  perusahaan  dengan ketentuan dan termuat dalam pasal 1603a KUHPerdata.
2) Peraturan dan petunjuk.
Pekerja harus mentaati petunjuk mengenai pekerjaan  dalam  hal  melaksanakanya dan petunjuk  yg ditujukan pada penyesuaian bentuk  tata tertib pada perusahaan  PT.  Indofarm Sukses Makmur. Artinya, sinkron dengan menggunakan ketentuan tersebut pekerja/buruh harus menaati  petunjuk  perusahaan  atau pejabat yang memiliki  wewenang  dan menaruh petunjuk untuk kelancaran penertiban tata tertib pada perusahaan ini.
Jika petunjuk  ini tidak terdapat kata wajib,  dapat dilaksanakan oleh pekerja adalah pekerjaan yang sering  diperbuat  oleh  diperusahaan PT.  Indofarm  Sukses  Makmur .  dengan menggunakan perundangan, kebiasaan susila, norma dan secara  umum,  buruh tidak perlu mentaati perintah yang dimuat dalam perjanjian . Selain itu apabila mengenai hal yang melekat pada pada Kesepakatan kerja, tidak sesuai satu antara  lain melainkan adalah keharusan berdasarkan hak  pekerja, apabila di dalam suatu kesepakatan  kerja  tidak  dimuat  dengan  jelas,  dapat  dikhawatirkan secara aplikasi interaksi pekerja , pihak perusahaan mampu bertindak dengan kekuasaannya dalam menaruh perintahnya pada pekerja di perusahaan. Hal tadi mungkin saja terjadi, mampu saja lantaran ketidakpahaman dan ketidaktahuan berdasarkan kemampuan pekerja mengenai tujuan terdapat keadaan  yang mengharuskan, contohnya sipekerja mengerti terdapat tulisan pada kesepakatan tadi kedepannya dapat menciptakan dampak buruk sampai menimbulkan penderitaan bagi buruh/pekerja.
3) Membayar ganti rugi dan denda. kerugian yang timbul , biasanya Terjadi  di dalam kerugian yg terjadi disebabkan perbuatan yg disengaja atau lantaran kelalaiannya. disengaja merupakan perbuatan sendiri tanpa ada  paksaan  dari  oranglain yang bisa  merugikan  perusahaan  hal  ini  mungkin terjadi lantaran kurang  berhati-hati sebagai  akibatnya merugikan  perusahaan. Kekurangan yang diderita perusahaan sulit dievaluasi menggunakan materi,  pengadilan  dapat  mene tapkan nilai  materi berdasarkan perundangan menjadi ganti kerugian. cara  ganti  rugi dari pekerja/buruh juga dimuat  dan dasarkan  atas  KUHPerdata yg dikatakan liberalistis namun, dimuat dalam Bab 7 A masih menaruh kedudukan yang sulit bagi pekerja/buruh, menganggap sebagai barang, sebagai  akibatnya sedikit  saja  kesalahan  yang diperbuat pekerja, Perusahaan dapat meminta ganti rugi melalui Pengadilan.Ketentuan ini pada interaksi industrial kurang sempurna untuk dilaksanakan.
dikarenakan  kewajiban  lain,  juga  ada  pentingnya  untuk  dilakukan  oleh  perusahaan, maka dalam akan dimuat sebagai berikut:
1. Kewajiban Perusahaan Libur (Cuti Tahunan).
mengenai cuti tahunan Pekerja, pada aturan perundangan diantaranya dijelaskan bahwa perusahaan  diwajibkan  buat  mengatur  pekerjaan  sebaik-baiknya,  sebagai  akibatnya  hak  cuti sanggup ditentukan secara benar serta pekerja tidak mengambat Proses produksi PT. Indofarm Sukses  Makmur.    Sehingga  seluruh  kebalikannya  haknya  dapat  dilaksanakan,  karenanya perusahaan  sanggup  memenuhi  kewajiban  dan  menggunakanya,  tidak  berlawanan  didalam  isi dari kesepakatan kerja, perundangundangan dan norma yang berlaku.
2. Kewajiban Perusahaan Pengobatan dan perawatan.
perusahaan  harus  Mengatur  Pemulihan  serta  pemberian  obatan  bila  diperlukan  oleh buruh,  jika  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  didalam  menjalankan  pekerjaanya.  Namun tanggung jawab  perusahaan  hanya  sampai  6 minggu sejak  dirawat.  Tidak  berarti  seluruh  yang dialami pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan lantaran bila timbulnya sakit yang dialami ataupun  kecelakaan  buruh  tadi  disebabkan  kesengajaan  buruh  ,  pengobatan  dan  perawatan pekerja  tidak  lagi  menjadi  perlindungan    perusahaan.  apabila  beban  pengobatan  sudah didahulukan  oleh  perusahaan,  pengeluaran  tadi  dapat  dituntut  kembali,  apabila  pengajuan pulang atas pengeluaran tersebut, hanya berjangka waktu 4 minggu.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
3. Kewajiban Perusahaan menyatakan surat keterangan.
apabila  perusahaan  harus  menaruh  surat  informasi,  yg  dibumbui  lepas  &  perindikasi melalui  perusahaan.  pada  Isi  persyaratan  memuat  mengenai  pekerjaanya,  rentang  waktu interaksi kedua pihak. Isi informasi tadi dihibahkan apabila interaksi kerja tadi ditiadakan oleh keinginan pekerja. menuliskan laporan itu, buruh bisa menyatakan pengalaman kerja yang telah dilalui, Posisi yang pernah dijabat serta kemampuan eksklusif. Penyelesaian hubungan pekerja, tidak sesuai  melainkan,  Berdasarkan  keinginan  Pekerja.  konteksnya  keterangan informasi  tadi, sanggup digunakan menjadi modal primer bagi pekerja pada memasuki bursa ketenagakerjaan. 4. Kewajiban Perusahaan untuk berlaku sama. perusahaan membentuk suatu kesepakatan kerja, dilarang memilah antara calon pekerja berdasarkan  jenis  Gender.      syarat-syrat  kerja,  promosi      dan  selesainya  interaksi  kerja  juga dalam  hal  penentuan  besaran  Gaji.  dilarang  untuk  diperbolehkan  pula  perbandingan dilaksanakan  untuk  yang  telah  menikah  dan  belum  menikah.  Walaupun  dalam  konteksnya sewaktu membuat kesepakatan kerja, belum diperbolehkan memilah pekerja perempuan dengan pria. Namun dalam penerapannya terdapat sesuatu yang bersifat eksklusif, wajib diatur.
5. Kewajiban Memberikan Gaji.
Setelah  melakukan  pekerjaan  nya  dengan  baik,  gaji  diberikan  kepada  pekerja  secara tepat  waktu  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah mengatur tentang besaran dari  gaji secara daerah di provinsi Sumatera Utara.
B. Perjanjian Kerja Bersama.
bentuk  kesepakatan  yang  dapat  berupa  perwujudan  dari  penyelesaian  diantara  pekerja dengan  perusahaan  Indofarm  Sukses  Makmur.  dimana  pihak  terkait  masih  berhungan  juga dengan  instansi  dibidang  ketenagakerjaan  untuk  mencapai  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  di pihak buruh dan perusahaan.

## 2. Praktek Outsourcing di Perbolehkan Diterapkan.
Perusahaan Alihdaya tadi hanya menyediakan jasa energi kerja, mengenai Syarat-Syarat Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain  Secara  sah formallegitimasi  terhadap  aplikasi  interaksi  kerja  sistem  outsourcing  pula  diperkuat menggunakan keputusan
lantaran  lebih  condong  ke  arah  subcontraction  pekerjaan  dibandingkan  menggunakan tenaga  kerja.  untuk  menelaah  interaksi  aturan  antara  pekerja  alih  daya  dengan  perusahaan pemberi  pekerjaan,  dijelaskan  secara  garis  umum  pengaturan  alih  daya,  perusahaan  alih  daya tidak dapat langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa, Perusahaan penyedia jasa yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
1) Memiliki hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh.
2) Kesepakatan dilakukan antara perusahaan dengan pekerja yang diberikan batas waktu dalam kesepakatan pekerja.
3) Segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  Nilai  Materi  Merupakan  tanggung  jawab  dari perusahhaan.
4) Bersifat tertulis.
Penyedia  jasa  pekerja/buruh  merupakan  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  dan memiliki  izin  dari  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan.  dalam  hal syarat-syarat  diatas  tidak  terpenuhi  (kecuali  mengenai  ketentuan  perlindungan  kesejahteraan), maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa.
Dengan  berlakunya  Perjanjian  kerja,  maka  tidak  ada  lagi  unifikasi  Hukum  dalam perjanjian  kerja,  Karena  diperlukan  bagi  golongan  Eropa  Sedangkan  Sebagian  diperlakukan bagi  Golongan  Indonesia  (BumiPutera)  dan  Golongan  Timur  Asing.  Perjanjian  memuat beberapa hal yang sering menjadi perselisihan:
1) Besarnya Upah yang telah diperjanjikan.
2) Pembayaran upah Tahun lalu.
3) Upah yang telah dibayarkan untuk waktu yang sedang berjalan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## 4) Penetapan Waktu yang berlaku bagi Pekerja Alih Daya (Outsourching).

## KESIMPULAN
Hukum  merupakan  perwujudan  kesejahteraan  si  pekerja  dengan  cara  diberikan  gaji batas bawah di Sumatera Utara merupakan sebagai bentuk kesejahteraan. penyesuaian gaji batas bawah yang tepat dapat mensejahterkan pekerja di Sumatera Utara, pemberian gaji secara sama dengan  standart  keperluan  primer, Perusahaan  juga  harus  memberikan  gaji  sesuai  dengan perundangan daerah yang berlaku.
penyesuaian  gaji  batas  bawah  merupakan  langkah  mewujudukan  kesejahteraan  bagi pekerja  di  Sumatera  Utara  yang  tidak  sesuai  dengan  keharusannya.  Perundangan  dalam menyesuaikan  batas  bawah  gaji  pekerja  berusaha  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja. dipengaruhi  oleh  beberapa  penyebab  yaitu:  penerapan  gaji  batas  bawah  tidak  sesuai  standart, kurangnya  sistem  pengawasan  yang  mengharuskan  adanya  terlebih  dahulu  menyebabkan masalah ini sering terjadi karena sistem pengawasa bersifat menunggu laporan.

## SARAN
Pada saat ini pengelolaan tenaga kerja outsourcing dikelola dengan cukup baik oleh PT INDOFARM  SUKSES  MAKMUR  (MEDAN).  Tetapi  masih  terdapat  beberapa  kekurangan seperti  perekrutan  tenaga  kerja  yang  diambil  alih  sendiri  oleh  outsourching.  Seharusnya perekrutan  ini  diserahkan  ke  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Pekerjaan  atau  PT  yang  bergerak  di Pengembang  Sumber  Daya  Manusia  yang  Kantornya  sudah  bisa  lebih  fokus  terhadap  bisnis intinya.  untuk  pengelolaan  outsourcing  ini  penulis  berharap  Outsourching  yang  bergerak dibidang ketenagakerjaan dapat mengelola lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun di kemudian hari.

## REFRENSI
M. Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan pekerjaan Kepadaperusahaan Lain (Outsourcing), Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul,(Desember 2006), hal.87
Lis Julianti, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsoucing di Indonesia, Jurnal
Advokasi, Vol. 5 No. 1 (Maret 2015 ), hal. 16-17
Hadi Setia Tunggal, 2013, Pokok-Pokok Outsoursing,Jakarta: Harvarindo, hal. 19
Lalu Husni, 2010, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, cet. 10, hal. 186.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group,  2011), hlm. 93.
Husaini  Usman  &  Purnomo  Setiady  Akbar,  Metodologi  Penelitian  Sosial,  (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2009), hal. 99
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 91 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…., hal. 195 R. Soeroso,2010, perjanjian dibawah tangan, Jakarta : Sinar Grafika , hal.3. FX. Djumialdji,1997,Perjanjian Kerja, Jakarta : Bumi Aksara , hal.11-12. Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,(Jakarta: Sinar grafika, 2009) hal.89. Iman soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja, (Jakarta: Pradnya Paramita Cet II, 1975) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi revisi, 2002),hal 400.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tetang Ketenagakerjaan UU No.13 tahun 2003 “Tentang KetenagaKerjaan).
Hasil uji materiil Mahkamah Konstitusi RI tentang praktik outsourcing di Indonesia dapat ditelusuri pada http://wwww.mahkamahkonstitusi.go.id.
Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dari Sabar Sianturi,  pembicara  pada  Seminar tentang  Outsourcing  (Alih  Daya)  dan  Permasalahannya, 12 April 2006, Hotel Aryaduta, diselenggarakan oleh PPM