## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA
Oleh: Dian Yuni Astuti 1)
Khalisah Hayatuddin 2) Ismail Pettanase 3) Abdul Latif Mahfuz 4) Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3,4)
E-mail: ramadhanyptbinawahyu@gmail.com 1)
mahfuz.abdul83@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  terkait  dengan  penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan  Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan  kesehatan  kerja  merupakan  suatu  sistem  perlindungan    pekerja  yang  bertujuan  untuk meminimalkan  risiko  hilangnya  etika,  kerugian  materiil,  kerugian  tenaga  kerja.  jam  kerja, serta  keselamatan  manusia  dan  lingkungan  sekitar  untuk  mendukung  operasional  yang semakin efisien dan produktif. Jenis  penelitian  yang digunakan dalam  penulisan ini  adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu  Hamil  Dan  Menyusui  Pada  Pt  Telkom  Property  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga  kerja  wanita  yang  sedang  hamil,  sebagai  bentuk  perlindungan  fungsi  reproduksinya diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor:  Kep-224/Men/2003  Tahun  2003  Tentang  Kewajiban  Pengusaha  Yang Mempekerjakan  Tenaga  kerja  atau  Buruh  Perempuan  antara  Pukul  23.00  sampai  dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Bagi  Tenaga  Kerja  Perempuan  karena Menikah,  Hamil  dan  Melahirkan,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.
Key  words:  Perlindungan  Hukum,  Ibu  Hamil  Dan  Menyusui,  Pt.Telkom  Property,
Hukum Positif Di Indonesia, Kesehatan Dan Keselamatan Pekerja

## I.  PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  menerbitkan peraturan  untuk  melaksanakan  kesehatan dan  keselamatan  kerja  yaitu  Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Kesehatan dan  keselamatan  kerja  merupakan  suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan  untuk  meminimalkan  risiko kerugian moral, kerugian materil, hilangnya  waktu  kerja.  dan  mendukung keselamatan  manusia  dan  lingkungan
secara  lebih  efisien  dan  efektif  untuk meningkatkan  kinerj  Namun  baru  2,1% perusahaan  besar  di  Indonesia  yang  sudah mengadopsi  K3.Produktivitas  kerja  dapat dipengaruhi  oleh  bahaya  dan  risiko  di tempat kerja yang membahayakan keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja. Jumlah  kecelakaan  industri  di  Indonesia semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan tahun 2020, jumlah kecelakaan  industri  pada  tahun  2020 sebanyak 177.000 kasus, meningkat 35,6%
Dian Yuni Astuti 1, Khalisah Hayatuddin 2, Ismail Pettanase 3, Abdul Latif Mahfuz 4
dibandingkan tahun 2019.
Karyawan  mempunyai  tugas  dan tugas  untuk  meningkatkan  produktivitas kerja karena ketika produktivitas meningkat  maka produksi  perusahaan juga meningkat.
Mengingat
karyawan merupakan  faktor mutlak dan penting bagi perkembangan perusahaan, maka kesehatan dan keselamatannya harus diperhatikan. Pemahaman terhadap kesehatan  dan  keselamatan  kerja  sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan ketidaktahuan  akan manfaat  kesehatan dan keselamatan  kerja,  yang  erat  kaitannya dengan  proses  produksi,  yang  sebenarnya menentukan  produktivitas    pengusaha  dan pekerja  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, pengusaha harus memperhatikan permasalahan  nyata  terkait  kesehatan  dan keselamatan di tempat kerja.
Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  di Indonesia  merupakan  permasalahan  yang sering  diabaikan oleh  perusahaan maupun individu.  Akibatnya,  daftar  korban  jiwa dan  kerusakan  harta  benda  menjadi  lebih panjang. Ketika pengusaha memperhatikan kesehatan  dan  keselamatan  karyawannya, maka dapat meningkatkan semangat mereka  untuk  melakukan  pekerjaannya secara  maksimal,  sehingga  meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Perlindungan hukum terhadap pekerja  merupakan  perwujudan  hak-hak dasar  yang  tercantum  dan  dilindungi Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 27  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan:  “Setiap  warga  negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang bermartabat.  kemanusiaan".  Pasal  33(1) menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai  perusahaan  keluarga  bersama." Tujuan  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  adalah  untuk  menjamin  hak-hak dasar pekerja dan untuk menjamin persamaan  kesempatan  dan  perlakuan tanpa diskriminasi dalam hal apa pun. cara untuk  menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya,  dengan    memperhatikan perkembangan kehidupan usaha dan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Peraturan  perundang-undangan  yang
melindungi pekerja adalah Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003    yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan Nomor  13  Tahun  2003  diubah  menjadi Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11 Tahun  2020  yang  mengatur  bahwa  setiap pekerja  berhak  atas  keselamatan  dan kesehatan kerja, kesusilaan, kesusilaan, dan perlakuan  yang  layak.  dengan  martabat kemanusiaan dan  nilai-nilai agama. Begitu pula  dengan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011  tentang  BPJS  (Administrasi Jaminan  Sosial)  dan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kompensasi Pekerja dan Jaminan
Kematian..
Oleh  karena  itu,  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  mempunyai hak  untuk  memenuhi  haknya  berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, namun dalam praktiknya,  pengusaha  sebagai  pihak  yang berkuasa seringkali mengabaikan perlindungan tersebut ketika terjadi kecelakaan  industri.  perlakuan.  /Manfaat pekerja  akibat  kecelakaan  kerja.  Pasal  15 ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  mengatur  bahwa pengusaha  yang  tidak  mendaftarkan  diri dan  pekerjanya  wajib  melindungi  pekerja yang  mengalami  kecelakaan    kerja  dan apabila  pengusaha/pemberi  kerja  tidak melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud, tunduk kepada pejabat..
Tenaga  kerja  memegang  peranan penting sebagai tulang punggung perusahaan,  karena  tanpa    tenaga  kerja perusahaan tidak dapat berfungsi dan tidak dapat  ikut  serta  dalam  pembangunan. Namun  pada  kenyataannya,  perusahaan seringkali  mengabaikan  hak-hak  normatif pekerja,  seperti  kondisi  kerja  yang  tidak memadai,  cuti  kerja  dan  mempekerjakan perempuan,  terutama  perempuan  hamil, tanpa menghormati dan melindungi kesopanan  dan  keselamatan  di  tempat kerja,  dan  seringkali  tanpa  menawarkan pilihan.  Perlindungan  terhadap  pekerja hamil  diatur  dengan  Keputusan  Menteri
Tenaga  Kerja  dan  Migrasi  Republik Indonesia Nomor: Kep224/Mies/2003 Pukul  23.00  s/d  pukul  07.00  tentang Kewajiban Pengusaha Yang
Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan.
Dalam  banyak  kontrak  kerja  di banyak  perusahaan  sering  disebutkan bahwa  perempuan  harus  pensiun  secara sukarela  jika  perempuan  tersebut  hamil. Apabila seorang perempuan hamil maka  ia harus  menunjukkan  surat  cerai,  padahal kehamilan itu wajar dan merupakan bagian dari  fungsi  reproduksi.  Pemisahan  paksa tersebut disebabkan karena ibu hamil  tidak dipercaya  untuk  menjalankan  tugasnya secara maksimal sehingga berdampak pada produktivitas perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah seringnya digunakannya  hak-hak  normatif  tersebut, antara  lain  karena  karyawan  kurang memahami hak-hak normatifnya.
Dalam  konteks  ini,  pembahasan mengenai  tenaga  kerja  sama  pentingnya ketika  menganalisis  tenaga  kerja    di  anak perusahaan  real  estate  Telkom  Indonesia, PT  Telkom  Property.  Hingga  tahun  2018, PT  Telkom  Properti  mengelola  2.248  unit gedung,  4.117    mobil,  dan  5.252    sepeda motor    di  seluruh  Indonesia.  Untuk menunjang  bisnisnya,  perusahaan  ini memiliki  tujuh  kantor  wilayah  yaitu Medan,  Jakarta,  Bandung,  Semarang, Surabaya,  Balikpapan  dan  Makassar. Peneliti  melakukan  observasi  awal  di  PT Telkom Properti untuk mengetahui penerapan kesehatan dan keselamatan kerja khususnya  pada  ibu  hamil  dan  menyusui. Berdasarkan  temuan  awal,  ditemukan bahwa tidak ada pembatasan jenis pekerjaan    antara  pekerja  laki-laki  dan perempuan.
Karyawan yang pulang setelah pukul tujuh  ditawari  pilihan  pengantaran  ke rumah.  Namun  pengirimannya  terbatas pada  wilayah  tertentu,  sehingga  karyawan yang  berdomisili  di  luar  wilayah  tersebut hanya  akan  menerima  pengantaran  ke terminal    terdekat.  Hal  ini  sangat membahayakan  nyawa  dan  keselamatan para pekerja karena harus pulang sendirian pada  malam  hari.  Perusahaan  harus  segera menyelidiki  masalah  ini  karena  banyak
pekerja  perempuan  yang    tinggal  di  luar wilayah  tersebut.  Selain  itu,  permasalahan yang sering muncul di lokasi adalah karena terbatasnya jumlah kendaraan dan kurangnya  koordinasi  antar  pengusaha. Seringkali  beberapa  pekerja  tidak  bisa diantar  pulang,  sehingga  mereka  pulang sendirian dengan  kendaraan umum..
Untuk saat ini, masalah ketenagakerjaan    masih  menjadi  fokus. Kurangnya  jaminan  terhadap  keselamatan, kesehatan,  dan  hak  reproduksi  perempuan pekerja menjadi salah satu faktor penyebab berbagai  permasalahan  dalam  kehidupan kerja.  Pekerja  masih  diperlakukan  sebagai pekerja  oleh  pemberi  kerja  di  perusahaan, sehingga  hak-hak  pekerja  perempuan, seperti perlindungan keselamatan, kesehatan,  dan  hak  reproduksi  pekerja, belum sepenuhnya terjamin.
Berdasarkan  berbagai  permasalahan urgensi  yang dihadapi pekerja wanita pada masa  sekarang  ini,  maka  penulis  akan meneliti permasalahan mengenai Perlindungan  Hukum  Bagi  Ibu  Hamil  Dan Menyusui  Di  Pt  Telkom  Property  Ditinjau Dari  Hukum  Positif  Di  Indonesia  Dari Sudut
Pandang Keselamatan Dan
Kesehatan Pekerja.

## 2.    TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan
hukum adalah perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia yang  dilanggar  oleh  orang  lain,  dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati  seluruh  hak  yang  diberikan oleh  undang-undang  atau  pernyataan lainnya.  Perlindungan  hukum  sendiri merupakan  suatu  usaha  hukum  yang berfungsi  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  masyarakat,  baik  mental  maupun fisik, dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun. Perlindungan hukum  adalah perlindungan harkat  dan  martabat  manusia  serta pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia yang  menjadi  hak  semua  subjek  hukum berdasarkan peraturan yang ada..
Dian Yuni Astuti 1, Khalisah Hayatuddin 2, Ismail Pettanase 3, Abdul Latif Mahfuz 4

## 3.     METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam karya  ini  adalah    penelitian  hukum normatif karena mengkaji asas-asas hukum serta  menelaah  dan  mengkaji  peraturan- peraturan  tertulis..  Bahan  hukum  terdiri atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Pendekatan yang disajikan dalam artikel ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.  Analisis  yang  digunakan adalah deskriptif, analitis dan argumentatif.

## 4. HASIL   DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Ibu
Hamil  Dan  Menyusui  Di  Pt  Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif  Di  Indonesia  Dari  Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilaksanakan dengan mengendalikan atau meningkatkan
pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, perlindungan  fisik  dan  teknis,  serta sosial dan ekonomi melalui standar yang diterapkan  di  lingkungan  kerja.  Oleh karena
itu, keselamatan
kerja mencakup: standar kesehatan dan
keselamata
kerja,
standar ketenagakerjaan (upah, jam kerja, penyediaan  fasilitas  umum,  istirahat, perlakuan  khusus  terhadap  perempuan dan anak bagi karyawan yang mengalami  kecelakaan  dan/atau  sakit akibat kerja karena bakteri).
Hak-hak  pekerja  yang  wajib dilaksanakan oleh pengusaha antara lain perlindungan  waktu  kerja,  perlindungan haid,  perlindungan  cuti  hamil  dan melahirkan, perempuan menyusui,
perlindungan kesehatan dan
keselamatan  perempuan  dalam  bekerja (K3) dan perlindungan upah.
Berdasarkan    pasal  5  UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap pekerja
mempunyai  kesempatan  yang  sama untuk  mendapatkan  pekerjaan  tanpa diskriminasi.”  Selain  itu,  pasal  6  UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur  bahwa  “setiap  pekerja  berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi  oleh  pemberi  kerja.” Ketentuan  ketenagakerjaan  Pasal  6  UU Nomor  13  Tahun  2003  lebih  lanjut menjelaskan  ketentuan  ketenagakerjaan Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa tidak  ada  perbedaan  dalam  dunia  kerja, kehidupan antara laki-laki dan
perempuan,  namun  karena  sifat  kodrati perempuan, hal ini sering menjadi dasar diskriminasi terhadap pekerja perempuan. hak-hak pekerja perempuan adalah sebagai berikut:
1.  Pekerja    yang  mengalami  nyeri  haid dan  melaporkan  keadaannya  kepada pemberi  kerja  berhak  untuk  tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa  haidnya  (UU  Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 81).
2.  Pekerja  yang  bekerja  antara  pukul 23.00-23.00  dan  07.00  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  No.  13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 76
3. Pekerja wanita mempunyai hak untuk mendapat kesempatan menyusui anaknya,  jika  diperlukan  pada  jam kerja (UU Ketenagakerjaan No. 13 § 83  Tahun 2003).
Pekerja hamil lebih rentan terhadap  diskriminasi  oleh  perusahaan karena  kontrak  kerja  seringkali  memuat persyaratan untuk memberhentikan pekerja  hamil.  Kerja  paksa  yang dilakukan  karyawan  perusahaan  yang sedang  hamil  ini  didasari  karena karyawan yang hamil dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Fungsi reproduksi perempuan  tidak  dapat  dijadikan  dasar untuk menghilangkan hak-hak perempuan seperti perlindungan
terhadap ibu hamil, yaitu:
a.  Larangan  bekerja  pada  malam hari Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mencantumkan perempuan dibawah umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan perempuan hamil yang menurut pendapat dokter membahayakan rahimnya atau kesehatan dan
keselamatan  dirinya sendiri bila bekerja pada malam  hari. selama satu  jam  yaitu pukul 23.00 hingga 07.00. Jika
karyawan  yang    hamil  dikenakan  jam malam    perusahaan,  maka  perusahaan harus menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan  dan  keselamatan  di  tempat kerja,  serta  mengatur  penjemputan  dan pengantaran karyawan perempuan antara  pukul  23.00.  dan  jam  5  pagi. keberangkatan  dan  kepulangan  :  00 Jumlah  ini  menurut  Pasal  2  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Migrasi Republik Indonesia :Kep-224/Men/2003
Tentang  Kewajiban  Pengusaha  Yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara  Jam  11  Malam  Sampai  Jam  7
Pagi..
b. PHK dengan alasan sedang hamil
Dia  adalah  wanita  kodrat  ketika dia  menikah,  hamil  dan  melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, tidak ada alasan  bagi  perusahaan  untuk  memaksa perempuan tersebut berhenti atau melakukan  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  karena  menikah  dan  hamil.  dan melahirkan  baik  pada  waktu  hubungan kerja  pada  waktu  tertentu  maupun  pada waktu  tidak  tertentu,  s.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  2  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  yang berbunyi :
Per03/MEN/1989 yang melarang pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerja  perempuan  karena  perkawinan, kehamilan dan persalinan.
c. Pengalihan tugas tanpa mengurangi hak
Pengusaha  wajib  merencanakan
dan  melaksanakan  pengiriman  pekerja perempuan  dengan  tidak  mengurangi hak-haknya  sehubungan  dengan  usaha- usaha  yang  karena  sifat  dan  sifat pekerjaannya  tidak  memperbolehkan mempekerjakan  pekerja  yang  sedang hamil.  Berdasarkan  (pasal  3  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  Nomor  03/MEN/1989  yang melarang pemberhentian pekerja perempuan karena perkawinan, kehamilan dan persalinan, maka perusahaan  wajib  memberikan  cuti melahirkan  jika  perusahaan  tidak  dapat bergerak, dan setelah melahirkan, perusahaan wajib mempekerjakan pekerja  perempuan  pada  perusahaan tersebut. Lokasi yang sama dan menetapkan  hak  yang  sama  dengan tidak  mengurangi  haknya  (Pasal  4
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per- 03/MEN/1989 yang melarang
pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerja  perempuan  karena  perkawinan, kehamilan dan persalinan)
d. Cuti hamil
1.  Pekerja  perempuan  berhak  cuti  kerja 1 setengah bulan sebelum melahirkan dan 1 setengah bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter  atau  bidan  (pasal  82  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) . .
2.  Pekerja  perempuan  yang  mengalami keguguran    berhak  mendapat  cuti kerja selama satu setengah bulan atau sesuai  surat  keterangan  dari  dokter kandungan  atau  bidan  (pasal  82  ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  atas,  jelas  bahwa perempuan  sejak  hamil  hingga  nifas dijamin  hak-haknya  secara  khusus    oleh undang-undang.  Namun  sayangnya,  masih banyak manfaat yang belum bisa dinikmati
Dian Yuni Astuti 1, Khalisah Hayatuddin 2, Ismail Pettanase 3, Abdul Latif Mahfuz 4
secara  maksimal  oleh  ibu  hamil  karena berbagai kendala.

## 5.  SIMPULAN
Perlindungan terhadap pekerja
hamil  sebagai  bentuk  perlindungan  fungsi reproduksinya  diatur  dengan  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Migrasi
Republik Indonesia. Nomor: Kep- 224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Kontraktor Yang Mempekerjakan  Pekerja  Perempuan  Atau Perempuan  Dari  Pukul  23.00  Sampai Dengan  Pukul  07.00  Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  No.:
03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemecatan  (PHK)  Pekerja  Perempuan Karena  Kawin,  Hamil  dan  Melahirkan, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah  alasan  yang  sah  berdasarkan hukum  untuk  membenarkan  pemecatan seorang  pekerja,  meskipun  hal  ini  telah disepakati sebelumnya. Selain itu,
perusahaan  juga  tidak  bisa  memaksa karyawannya  untuk  berhenti,  karena  pada dasarnya  pengunduran  diri  tersebut  harus atas  keinginan  karyawan  itu  sendiri,  tanpa adanya ancaman. Untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja perempuan, khususnya perempuan yang sudah menikah,  hamil,  melakukan  aborsi,  atau sedang  menyusui,  hal  ini  diatur  dalam Pasal  153  ayat  (1)  huruf  (e)  UU
Kementerian.  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2003  mengatur  bahwa  pengusaha dilarang memutuskan kontrak kerja dengan alasan  apapun,  termasuk  jika  pekerja sedang hamil, melahirkan, keguguran, atau sedang menyusui.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anita  Trisiana,  Dwi  Sanjaya,  and  Anik Ratnaningsih,  “Assessment  of Health  and  Safety  Risk  (Ohs) Used  Ohsas  Variables  With Hira,  Hazid  and  Hazop  Method (Case  Study  of  Project  Ciputra World  Phase  3 ,  Surabaya),” Jurnal  Rekayasa  Sipil  dan Lingkungan 3, no. 1 (2019): 28. W.  P  Purnomo,  “ 99  Thousands  Accident Cases in 2019 ,” Inilah.Com , last modified 2020, http://nasional.inilah.com. Grisma Ilfani and  Rini  Nugraheni, “Analisis Pengaruh Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan  (  Studi  Pada PT  .  Apac  Inti  Corpora  Bawen Jawa  Tengah  Unit  Spinning  2  )
Jurusan  Manajemen  Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl . Prof .  Soedharto  SH  Tembalang  ,” Diponegoro Jurnal Of Management 10,  no.  2  (2013): 1–7.
A.  U.  Abidin  et  al.,  “ Implementation  of Occupational  Safety  and  Health Management  System  (OSHMS) on  Work-Related  Accident  Rate in  the  Manufacturing  Industry , Indonesia,” IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science 933,  no.
1 (2021).
A.  U.  Abidin  et  al.,  “ Implementation  of Occupational  Safety  and  Health Management  System  (OSHMS) on  Work-Related  Accident  Rate in  the  Manufacturing  Industry , Indonesia,” IOP Conference
Series: Earth and Environmental  Science 933,  no. 1 (2021). Radhy  Alfian  Santara,  “Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang  BUS  Antar  Kota
Dalam  Provinsi  (AKDP)  Yang Tidak  Laik  Jalan  Berdasarkan
Hukum  Positif  Di  Indonesia (Studi Pada BUS AKDP Trayek Bandung-Bogor).” Jurnal
Litigasi, 2017. Vol. 18. No. 1 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h.15. Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2003, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, h.118. Asikin, H. Zainal, et.al, 2009, Dasar-dasar Hukum  Perburuhan,  Cet.  IX, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, h.96. Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih,
1982, Pokok-pokok Hukum
Perburuhan, Cet.I, Armico
Bandung, h.43-44