## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Menjaga  Pemilukada  yang  Demokratis  di  Kota  Baubau  Melalui Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengawasan

## L. M. Azhar Sa’ban
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton
Email: izharrazi@gmail.com

## Andy Arya Maulana Wijaya
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton
Email: izharrazi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menjaga  pemilukada  yang  demokratis  melaui  Peran  KPU  Kota Baubau  dan  Bawaslu  Kota  Baubau,  karena  KPU  Kota  Baubau  sebagai  pelaksana  resmi Pemilukada dan memiliki peran penting baik dalam urusan administrasi pencalonan sampai dengan peningkatan partisipasi pemilih. Begitupula dengan peranan aktif dari Bawaslu Kota Baubau  sebagai  lembaga  pemantau  Pemilukada  dalam  mengawasi  jalannya  Pemilukada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  adalah  menjaga  pemilukada  yang  demokratis  di  Kota Baubau telah berhasil. Dibalik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau ada KPU Kota Baubau yang merupakan badan penyelenggara Pemilukada dan Bawaslu Kota Baubau yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilukada.

## Kata Kunci: Pemilihan Umum Daerah, Lembaga Pemilihan Umum

## Abstract
The purpose of this study is to maintain a democratic post-conflict local election through the role of the Baubau KPU and the Baubau City Election Supervisory Board, because the Baubau City  KPU  as  the  official  organizer  of  the  Pemilukada  and  has  an  important  role  both  in nominating  administration  matters  and  increasing  voter  participation.  As  well  as  with  the active role of the Baubau City Election Supervisory Body as an election monitoring institution in  overseeing  the  running  of  the  elections.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative research  method  with  the  type  of  literature  study.  The  results  of  this  study  are  that maintaining democratic elections in the City of Baubau has been successful. Behind the success of the Regional Head Election in Baubau City, there is the KPU of Baubau City, which is the organizing body of the Pemilukada and the Bawaslu of Baubau City, which conducts guidance and supervision of the implementation of post-conflict local elections.

## Keywords: Regional General Elections, General Election Institutions

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  dan  serentak  di  Indonesia diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  dan  diawasi  oleh  Badan Pengawas  Pemilu  untuk  tingkat  provinsi  dan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota (Kasus et al. 2016). Berdasarkan laporan KPU RI yang dikutip oleh detiknews, KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak tahun 2018 yaitu  pada  tanggal  27  Juni  2018.  Sebanyak  171  daerah  akan  berpartisipasi  pada  ajang pemilihan  kepala  daerah.  Dari  171  daerah  tersebut,  ada  17  provinsi,  39  kota,  dan  115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.
Salah satu daerah yang mengikuti Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 adalah Kota  Bau-Bau.  Berdasarkan  proses  pendaftaran  calon  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau menetapkan lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau, nomor urut 1 pasangan calon Hj. Roslina – La Ode Yasin partai pengusung Hanura dan PKB, nomor urut 2 pasangan DR. H. A.S. Tamrin, M.H – La Ode Ahmad Monianse partai pengusung PAN, PDIP, Nasdem dan Golkar, nomor urut 3 pasangan Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si – Ikhsan Ismail partai pengusung PBB dan Gerindra, nomor urut 4 pasangan H. Yusran Fahim, SE – Drs. H. Ahmad, MM partai pengusung Demokrat, PPP dan  PKS,  nomor  urut  5  pasangan  Drs.  H.  Ibrahim  Marsela,  M.M  –  Ilyas,  S.Sos  calon perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 11.642 KTP (KPUD Kota Bau-Bau).
Sebelum  tahun  2005,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah  Daerah,  Kepala  Daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada (Ilmupemerintahan et al. 2019). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  Wakil  Walikota  yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Implementasi  demokrasi  di  Indonesia  salah  satunya  di  wujudkan  dalam  penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Tarigan, 2013).
Pilkada  langsung  adalah  wujud  nyata  dari  pembentukan  demokratisasi  di  daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan
secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil. Pengajuan  pasangan  calon  Kepala  Daerah  bisa  dilakukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah (Widodo, 2015).
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  pada  hakikatnya  pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya  menjadi  bentuk  kesadaran  politik  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat  daerah dalam Pilkada ini.
Harapan  besar  mengenai  implikasi  Pilkada  langsung  ini,  rakyat  berharap  dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan antar  pemerintah  daerah.  Implikasi  lebih  lanjut  melalui  pemahaman   undang–undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik,  serta  masyarakat  lebih  kreatif  dalam  memilih  calon  kepala  daerah  yang mempunyai  pemikiran  yang  ingin  membangun  daerahnya  untuk  maju  dan  sejahtera  serta pelayanan publik yang lebih baik (Selatan and Sitaro, 2013) .
Melalui Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah (Muhammad Asfar, 2006). Hal ini akan membawa  perubahan  pandangan  masyarakat  terhadap  pemerintahan  di  daerah,  karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis  dan  transparansi  bagi  rakyat  yang  akan  memilih  seorang  pemimpin  secara terbuka.  Selain  itu  pemimpin  yang  dipilih  nantinya  akan  memberikan  kemampuan  yang terbaik  dalam  mengelola  dan  mengatur  kepemerintahannya.  Harapan  besar  adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik melalui pemilukada langsung ini.
Tujuan utama Pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang  dianggap  atau  dinilai  mampu  membawa  kebaikan  bagi  seluruh  rakyat  di  daerah
tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar  kedaulatan  rakyat  dengan  memberikan  kewenangan  yang  utuh dalam  melaksanakan serta  menentukan  pimpinan  daerah  untuk  mewujudkan  demokrasi  tingkat  lokal.  Menurut teori  demokrasi  minimalis  dari  Schumpeterian,  Pilkada  merupakan  sebuah  arena  yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik  rakyat  untuk  menentukan  pilihan;  serta  liberalisasi  hak-hak  sipil  dan  politik  warga negara (Liando, 2016).
Demokrasi juga menggariskan bahwa Pilkada adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa atau ruling party (Asrinaldi 2013). Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini  cenderung  minimalis,  namun  praktek  demokrasi  yang  minimalis  tersebut  telah membentuk  sebuah  sistem  penentuan/  pengisian  jabatan-jabatan  publik  di  semua  negara demokratis.  Artinya  bahwa  Pilkada  telah  terlembaga  secara  institusional  dan  menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando 2016).
Dalam  konteks  PILKADA,  mekanisme  pemilihan  dikatakan  demokratis  apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas publik (Nopyandri, 2013).  Merujuk  pada  pandangan  tersebut,  semakin  jelas  bahwa  semangat  demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan  bentuk  perwujudan  negara  demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan  penting  dalam  menseleksi  pejabat-pejabat  negara  yang  nantinya  akan  mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007). Masyarakat  sebagai  aktor utama dalam  pemilihan  ini  dituntut  agar  lebih partisipatif  dalam segala  bentuk  tahapan  penyelenggaraan  Pemilukada.  Jumlah  pemilih  Kota  Baubau  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih No  Kecamatan Jumlah Pemilih (Jiwa) Tingkat Partisipasi Pemilih (Jiwa) 1 Betoambari 12.979 9.325
2 Batupoaro 20.495 14.248 3 Murhum 13.656 10.462 4 Wolio 30.722 20.258 5 Bungi 5.206 4.540 6 Sorawolio 5.220 3.829 7 Kokalukuna 13.308 9.997 8 Lea-Lea 5.368 4.162 Jumlah 106.954 76.821
Sumber: KPUD Kota Baubau Tahun 2018
Salah  satu  faktor  pendukung  Pemilukada  yang  demokratis  adalah  tingkat  partispasi masyarakat,  jumlah  partisipasi  yang  banyak  akan  menunjukkan  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah  tidak  dapat  membatalkan  hasil  Pemilukada,  namun  hal  ini  dapat  menunjukkan kesadaran  politik  masyarakat  dalam  memposisikan  dirinya  sebagai  unsur  sentral  suatu daerah.  Partisipasi  politik  dapat  bermanfaat  untuk:  (1)  memberikan  dukungan  kepada penguasa  dan  pemerintah  dalam  bentuk  pengiriman  wakil  atau  pendukung,  pembuatan pernyataan  yang  isinya  memberikan  dukungan  terhadap  pemerintah,  dan  pemilihan  calon yang  diusulkan  oleh  organisasi  politik;  (2)  menunjukan  kelemahan  dan  kekurangan pemerintah  dengan  harapan  agar  pemerintah  meninjau  kembali,  memperbaiki,  atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Haris, 2014).
Semangat dari pilkada antara lain memberikan pendidikan politik bagi rakyat di tingkat lokal  serta  sebagai  mekanisme  menghasilkan  tatanan  pemerintahan  lokal  yang  baik  ( local good  governance ),  idealnya  dijadikan  patokan  bagi  penyelenggara  pemilu,  kandidat, masyarakat, partai politik bahkan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja dan mengawal pemilihan  kepala  daerah  agar  demokrasi  di  tingkat  lokal  baik  secara  prosedural  maupun substansi tetap terjaga. Tujuan penelitian ini tentang menjaga pemilukada yang demokratis yang  akan  diuraikan  dalam  beberapa  sub  bab  yaitu  menjaga  kualitas  demokrasi  dalam pemilukada.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi
sosial  yang diteliti  (Sugiyono,  2012).  Data  diperolah dari  buku-buku  ilmiah,  jurnal  ilmiah, peraturan-peraturan, serta sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Data yang digunakan adalah data tentang temuan pelaksanaan pemilukada di Kota Baubau Tahun 2018. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

## HASIL PENELITIAN
Tingkat  Partisipasi  Politik  Mayarakat  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota

## Baubau
Salah  satu  faktor  pendukung  Pemilukada  yang  demokratis  adalah  tingkat  partispasi masyarakat,  jumlah  partisipasi  yang  banyak  akan  menunjukkan  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah  tidak  dapat  membatalkan  hasil  Pemilukada,  namun  hal  ini  dapat  menunjukkan kesadaran  politik  masyarakat  dalam  memposisikan  dirinya  sebagai  unsur  sentral  suatu daerah. Pada tanggal 27 Juni 2018 ajang pemilihan kepala daerah serentak telah berlangsung di  Kota  Baubau.  Masyarakat  Kota  BauBau  mengadakan  Pemilihan  Kepala  Daerah,  dimana ditemukan  presentase  tingkat  partisipasi  pemilih  mencapai  69,87%  dan  sisanya  30,13% adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Dari  persentase  perolehan  suara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakat  Kota  Baubau  pada  saat  Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2018  tergolong  cukup tinggi. Dalam meraih demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam  setiap  pemilihan  Kepala  Daerah.  Kebebasan  dalam  mengeluarkan  pendapat  dan memilih  suatu  calon  mutlak  harus  ada  didalam  suatu  Negara  yang  bercirikan  demokrasi didalamnya,  tak  terkecuali  di  Indonesia.  Adanya  kebebasan  rakyat  dalam  menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara. Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota BauBau pada tahun 2018 adalah (1). Faktor Perangsang Politik (2). Faktor Karakteristik Pribadi (3). Faktor Karakteristik Sosial (4).
Faktor  Keadaan  Politik.  Pelaksanaan  Partisipasi  politik  masyarakat  tentu  saja  tidak berlangsung  tanpa  adanya  factor-faktor  pendukung,  tentu  saja  banyak  hal  yang  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  partisipasi  politik  masyarakat.  Dari  temuan  penelitian,  upaya KPUD  untuk  meningkatkan  partisipasi  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  BauBau  yang berlangsung pada tahun 2018. Penjelasannya sebagai berikut:
1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah;
Hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  memaksimalkan  proses  sosialisasi  tentang  pentingnya Pemilu  dalam  sebuah  Negara  yang  demokratis,  bukan  hanya  sosialisasi  teknis penyelenggaraan pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi  dilakukan  terkait  dengan  teknis  penyelenggaraan  pemilu,  namun  sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.
2. Membentuk Relawan Demokrasi;
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi  dan  kualitas  pemilih  dalam  menggunakan  hak  pilih.  Program  ini  melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor ( pioneer )  demokrasi  bagi  komunitasnya.  Relawan  demokrasi  menjadi  mitra  KPU  dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.
3. Memberikan pendidikan bagi pemilih;
Pendidikan  bagi  pemilih  perlu  mendapatkan  fokus  yang  jelas.  Ini  terkait  dengan  proses segmentasi  pendidikan  pemilih.  Pemilih  pemula  merupakan  segmentasi  penting  dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini  tidak  hanya  dilakukan  ketika  masuk  usia  pilih.  Namun  lebih  dari  itu,  pendidikan  bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
4. Peran Media Massa;
Menciptakan  masyarakat  untuk  mengikuti  perkembangan  proses  Pemilu  melalui  media massa,  ini  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat,  sehinnga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses pilkada.
Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara pemilukada, bukan hanya terkait dengan  kinerja  teknis  penyelenggaraan,  namun  juga  dalam  hal  penumbuhan  kesadaran tentang  pentingnya  partisipasi  masayarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemilukada,  sehingga masyarakat  bisa  memahami  partisipasi  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  dan  apa  output  dari partisipasi  tersebut.  Selain  upaya  sosialisasi  pihak  KPUD  juga  berusaha  mempercepat
percetakan surat suara agar bisa memenuhi deadline sebelum pilkada dimulai. Dalam meraih demokrasi,  partisipasi  politik  merupakan  unsur  penting  yang  harus  ada  dalam  setiap pemilihan Kepala Daerah. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memilih satu calon mutlak harus ada didalam suatu Negara yang bercirikan demokrasi didalamnya, tak terkecuali di Indonesia. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara.

## Menjaga Kualitas Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau
Meskipun  kita  percaya  bahwa  praktik  berdemokrasi  di  Indonesia  sudah  sangat demokratis  dengan  ukuran  demokrasi  prosedural.  Setidaknya  ada  tiga  indikator  pemilihan kepala  daerah  bisa  dianggap  berkualitas  dalam  mendorong  demokratisasi  di  tingkat  lokal yaitu dari persoalan aturan pemilukada, proses pemilukada dan pemerintahan hasil pemilu. Dengan  demikian,  menjaga  kualitas  pemilukada  yang  demokratis  dilakukan  dengan menegakan  regulasi/aturan  pemilu  serta  menjaga  proses  pemilu  sesuai  tahapan-tahap pemilu dan memastikan setiap tahapan pemilu dilakukan secara demokratis.
Aturan  pemilukada  di  Indonesia  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Pemilukada  baik  oleh  penyelenggara  pemilu maupun  peserta  pemilu  harus  ditaati  untuk  memberikan  kepastian  hukum  pelaksanaan pemilukada  dan  tertib  sosial.  Dalam  aturan  ini  beberapa  poin  penting  mengatur  tentang penyelenggara  pemilu  dan  larangan  politik  uang.  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah secara  langsung  dan  serentak  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota (Kasus et al. 2016).
Dua penyelenggara pemilukada ini memiliki peran penting dalam menjaga pemilukada yang demokratis. KPU memiliki tugas dalam hal penyelenggaraan pemilihan, baik terutama terkait persoalan teknis maupun administratif mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penetapan  hasil  pemilu.  Sedangkan  panitia  pengawas  pemilu  memiliki  peran  penting penindakan  terhadap  pelanggaran  pemilu  dan  memastikan  bahwa  setiap  tahapan  pemilu berjalan  secara  jujur,  adil  dan  demokratis.  Seleksi  atas  keanggotaan  kedua  lembaga  ini dilakukan secara  bertahap dan ketat harapannya anggota yang terpilih nantinya adalah figur- figur yang memiliki kapasitas memadai sebagai anggota KPU maupun Panwaslu baik dari sisi
akademis  maupun  sisi  teknis  yang  diharapkan  jauh  dari  persoalan  politis  untuk  menjaga netralitas sebagai anggota penyelanggara pemilu. Sehingga anggota KPU dan Panwas mampu melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan  independen  dari  pengaruh  dan  kepentingan apapun.
Pada Pilkada Kota Baubau Tahun 2018 diwarnai dengan berbagai macam Mal Praktek Pemilu.  Mal  Praktek  memiliki  pengertian  proses  manipulasi  yang  terjadi  pada  setiap keseluruhan  proses  penyelenggaraan  pemilu  yang  bertujuan  untuk  kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan menggadaikan kepentingan umum (Jurnal Wacana  Politik  -  ISSN  2502  -  9185 :  2018).  Berdasarkan  laporan  Bawaslu yang  dikutip  oleh rri.co.id,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Kota  Baubau  Sulawesi  Tenggara (Sultra)  sejauh  ini  telah  menerima  lima  laporan  mengenai  dugaan  money  politic  bagi-bagi uang jelang pemilihan Walikota-Wakil Walikota Baubau (Wataullah, 2018).
Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W ( who, why, where, what, when ) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya, juga 1 H (how) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu Kota BauBau, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu  parameter  demokratis  pemilu  dilihat  dari  segi  pengawasan.  Beberapa  kasus  di  atas merupakan  salah  satu  potret  bagi  integritas  Pilkada  Kota  BauBau  dimana  praktek  tersebut masih saja berlangsung dan bisa jadi kasus di atas merupakan puncak dimana masih banyak terdapat  mal  praktek  Pilkada  di  Kota  Baubau.  Tentu  akan  menjadi  pembahasan  menarik ketika kita berfikir bagaimana mengawal agar proses pemilihan yang sudah baik saat ini tidak dinodai dengan kecurangan.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  mensukseskan  pilkada  Kota  Baubau  Tahun  2018 adalah pengawasan dan penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan Pilkada tersebut menjadi pemilihan yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bawaslu Kota BauBau berupaya mensosialisasikan berbagai regulasi terkait Pemilu kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  mengawasi  pemilu, dengan  harapan  bahwa  pelanggaran  pemilu  semakin  berkurang  karena  adanya  kesadaran dari  masyarakat  dan  peserta  pemilu  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  (Jurnal  Wacana Politik  -  ISSN  2502  -  9185 :  2018).  Salah  satu  tantangan  terkait  pengawasan  adalah  untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan
yang  ditemui.  Hal  ini  tentu  saja  merupakan  kerja  keras  dari  Bawaslu  Kota  BauBau  untuk mengadakan  sosialisasi  akan  adanya  salah  satu  kewajiban  sebagai  masyarakat  untuk mengawasi  setiap  tahapan  penyelenggaran  pemilu,  bukan  hanya  kewajiban  untuk  ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja. Dengan demikian, Bawaslu yang dipandang oleh  beberapa  pihak,  sebagai  lembaga  pencari  kesalahan  diubah  cara  pandangnya  sebagai lembaga  yang  proaktif  melakukan  pencegahan  dini  pelanggaran  melalui  sosialisasi, pendidikan  pemilih  tanpa  melupakan  keseriusan  dan  kesungguhan  dalam  menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar.
Hal  ini  merupakan  perkembangan  yang  positif,  karena  dengan  adanya  pelibatan masyarakat maka hasil pemilu pun akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sehingga mereka akan berlapang dada menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon dan juga pemilih.  Selain pengawasan dari publik (masyarakat), partai politik selaku peserta pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu juga bukan hanya menjadi sebagai peserta saja, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta pemilu  yang  berintegritas  dimana  tidak  melakukan  pelanggaran  pemilu.  Menjaga  dan mengawasi  kader-kadernya  agar  menjadi  kader  yang  memiliki  kesadaran  politik  bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil pilkada tersebut.
Partai  politik  juga  harus  menyadari  fungsinya  sebagai  alat  sosialisasi  politik  yang harusnya ikut berperan serta untuk membangun kepercayaan terciptanya pilkada yang jujur di masyarakat sebagai tanggung jawab politiknya terhadap masyarakat. Selain partai-partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu ikut berperan serta  dalam  pengawasan  tahapan  penyelenggaraan  pemilu.  Hal  ini  diakomodir  dengan diadakannya  sosialisasi  terhadap  semua  ketentuan  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan pemilu.  Bawaslu  dalam  mengawasi  jalannya  pilkada  seharusnya  independen  dan  tidak memihak  (imparsial)  pada  salah  satu  calon  atau  partai  politik  peserta  pilkada,  sehingga pemilihan bisa dilaksanakan secara fair dan jujur tanpa adanya diskriminasi. Seluruh calon dan partai politik peserta pemilu diperlakukan secara adil dan sama dari segi pengawasan agar pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang diharapkan.

## Pentingnya Pengawasan dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Kota Baubau
Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan tugas terbesar pengawas  pemilu,  meski  memang  penindakan  pelanggaran juga  merupakan  tugas  penting
pengawas.  Salah  satu formula untuk  mencegah terjadinya pelanggaran adalah  memetakan titik-titik rawan dan potensi pelanggaran. Bawaswalu Kota BauBau merupakan satu-satunya lembaga  yang  bertugas  melaksanakan  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  setiap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota dan Wakil Walikota.
Untuk  mencipatakan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  bersih,  diperlukan  pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota BauBau hadir sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang dalam  mewujudkan pemilihan  Walikota dan  Wakil  Walikota  BauBau  yang  jujur  dan  bersih. Keberadaan Bawaslu Kota BauBau merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah agar sesuai dengan ketentuan yang yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  mensukseskan  pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  BauBau  Tahun  2018  adalah  pengawasan  dan  penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan pemilihan tersebut menjadi pemilihan yang bersih dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Untuk  mencipatakan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  bersih,  diperlukan  pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kota BauBau hadir sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang dalam  mewujudkan pemilihan  Walikota dan  Wakil  Walikota  BauBau  yang  jujur  dan  bersih. Bawaslu  dalam  mengawasi  jalannya  Pilkada  seharusnya  independen  dan  tidak  memihak (imparsial) pada salah satu calon atau partai politik peserta Pilkada, sehingga pemilihan bisa dilaksanakan secara fair dan jujur tanpa adanya diskriminasi. Seluruh calon dan partai politik peserta  pemilu  diperlakukan  secara  adil  dan  sama  dari  segi  pengawasan  agar  pilkada  bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang diharapkan.
Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  BauBau  Tahun  2018  telah  berakhir  dengan ditetapkannya pasangan calon Dr. H. A.S. Tamrin, MH dan La Ode Ahmad Monianse sebagai Walikota dan Wakil Walikota BauBau terpilih berdasarkan putusan KPU Kota BauBau Nomor 78/PL.03.7-Kpt/7472/Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota BauBau Tahun 2018 untuk masa  jabatan  2018-2023.  Akan  tetapi  meskipun  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota BauBau  Tahun  2018  telah  berakhir,  masih  ada  sejumlah  pekerjaan  rumah  yang  harus
diselesaikan  agar  menjadi  evaluasi  untuk  pemilihan  kedepannya,  yaitu  banyaknya pelanggaran  yang  masih  mewarnai  pesta  demokrasi  di  Kota  BauBau.  Pelanggaran- pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 tidak dibiarkan begitusaja, Bawaslu Kota BauBau beserta jajarannya hadir sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.
Eksistensi  Bawaslu  Kota  BauBau  diwujudkan  dalam  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  setiap  tahapan  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  BauBau  Tahun  2018.  Di samping itu, Bawaslu Kota Baubau juga mempunyai eksistensi dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018. Jika  melihat  pelaksanaan  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  BauBau  Tahun  2018 kemarin,  kinerja  Badan  Pangawas  Pemilihan  Umum  Kota  BauBau  sudah  dapat  dikatakan efektif. Kefektifan tersebut dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota BauBau, ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018, Bawaslu Kota BauBau telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.
Salah  satu  tantangan  terkait  pengawasan  adalah  untuk  meningkatkan  kemauan masyarakat  untuk  melaporkan  setiap  pelanggaran  atau  kecurangan  yang  ditemui.  Hal  ini tentu  saja  merupakan  kerja  keras  dari  Bawaslu Kota  BauBau untuk  mengadakan  sosialisasi akan  adanya  salah  satu  kewajiban  sebagai  masyarakat  untuk  mengawasi  setiap  tahapan penyelenggaran Pemilukada, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal  ikut  memilih  saja.  Dengan  demikian,  Bawaslu  yang  dipandang  oleh  beberapa  pihak, sebagai lembaga pencari kesalahan diubah cara pandangnya sebagai lembaga yang proaktif melakukan  pencegahan  dini  pelanggaran  melalui  sosialisasi,  pendidikan  pemilih  tanpa melupakan  keseriusan  dan  kesungguhan  dalam menangani  pelanggaran yang  terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar.
Hal  ini  merupakan  perkembangan  yang  positif,  karena  dengan  adanya  pelibatan masyarakat maka hasil pemilu pun akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sehingga mereka akan berlapang dada menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon dan juga pemilih. Selain pengawasan dari publik (masyarakat), partai politik selaku peserta pemilu harus  menjadi  komponen  yang  ikut  mengawasi  jalannya  pemilukada  juga  bukan  hanya menjadi sebagai peserta saja, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi
peserta  pemilukada  yang  berintegritas  dimana  tidak  melakukan  pelanggaran  pemilu. Menjaga dan mengawasi kader-kadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil Pilkada tersebut.
Partai  politik  juga  harus  menyadari  fungsinya  sebagai  alat  sosialisasi  politik  yang harusnya ikut berperan serta untuk membangun kepercayaan terciptanya pilkada yang jujur di masyarakat sebagai tanggung jawab politiknya terhadap masyarakat. Selain partai-partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada ikut  berperan  serta  dalam  pengawasan  tahapan  penyelenggaraan  pemilukada.  Hal  ini diakomodir dengan diadakannya sosialisasi terhadap semua ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaran  pemilukada.  Untuk  mencipatakan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  bersih, diperlukan pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh para pengawas dalam  memahami  dan  mengerti  proses  pengawasan  dan  penanganan  pelanggaran  itu dijalankan  dengan  baik.  Dalam  hal  ini,  Bawaslu  Kota  BauBau  hadir  sebagai  lembaga  yang ditugaskan oleh undang-undang dalam mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau  yang  jujur  dan  bersih.  Keberadaan  Bawaslu  Kota  Baubau  merupakan  hal  penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah agar sesuai dengan ketentuan yang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dan  pembahasan  penelitian  yaitu  yang  pertama masyarakat Kota BauBau telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni  2018  dalam  rangka  memilih  Walikota  dan  Wakil  Walikota  dan  berdasarkan  data-data yang  ada  jumlah  pemilih  di  Kota  BauBau  adalah  106.947,  dapat  dilihat  tingkat  partisipasi masyarakat Kota BauBau cukup tinggi presentase jumlah pemilih yaitu 69,87% (76.821) dan sisanya tindak menggunakan hak pilih 30,13% (30.133).
Temuan penelitian kedua yaitu dibalik presentase tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kota BauBau. Faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu adanya (1) Rangsangan politik yang berasal dari media massa, karena pada zaman modern seperti ini media massa merupakan sarana informasi yang sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal siapa saja calon Wali Kota dan Wakil Walikota. (2)
Faktor  karakteristik  pribadi,  pendidikan  agama  yang  diberikan  sejak  dini  besar  sekali pengaruhnya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik karena masyarakat Kota BauBau sangat kental dengan pendidikan agamanya maka masyarakat lebih condong untuk memilih  pasangan  Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota  yang  dapat  menjaga  amanah  dan  dapat bertanggung  jawab  untuk  memipin  Kota  BauBau.  (3)  Keadaan  politik  apabila  suatu  daerah keadaan politiknya tidak mengalami tekanan dari dalam maupun luar, masyarakat akan lebih merasa bebas dan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk mengikuti partisipasi politik.
Hasil  penelitian  ketiga  yaitu,  di  balik  suksesnya  Pemilihan  Kepala  Daerah  ada  KPUD yang  merupakan  badan  penyelenggara  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Selain  itu  KPUD  juga mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara gencar melakukan sosialisasi Pemilukada baik kepada masyarakat yang didalamnya ada pemilih muda. Dimana pemilih  muda  membutuhkan  pendidikan  politik  agar  mampu  menjadi  pemilih  cerdas  di kemudian  hari.  Hasil  penelitian  keempat  yaitu,  Bawaslu  Kota  BauBau  bersikap  tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Bawaslu Kota BauBau Melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  pengawas  pemilu  pada  tingkat bawahnya;  Bawaslu  Kota  BauBau  Menerima  dan  menindaklanjuti  setiap  laporan  yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan  mengenai  pemilukada;  Bawaslu  Kota  Baubau  telah  transparan  dalam menyampaikan  setiap  hasil  pengawasan  kepada  Bawaslu  provinsi  sesuai  dengan  tahapan pemilu  secara  periodi  dan/atau  berdasarkan  kebutuhan;  dan  Bawaslu  Kota  Baubau  telah meyampaikan setiap temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kota Baubau.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Peran KPU Kota BauBau dan Bawaslu Kota BauBau sangat penting untuk menciptakan Pemilukada yang demokratis, karena KPU Kota BauBau sebagai pelaksana resmi Pemilukada dan  memiliki  peran  penting  baik  dalam  urusan  administrasi  pencalonan  sampai  dengan peningkatan  partisipasi  pemilih.  Dengan  adanya  peranan  aktif  dari  Bawaslu  Kota  BauBau sebagai  Lembaga  pemantau  Pemilukada  dalam  mengawasi  jalannya  Pemilukada,  telah memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, sehingga akan tetap berada pada jalur yang sesuai  dengan  porsinya  masing-masing  dan  dengan  adanya  partisipasi  seluruh  pemangku
kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilukada yang pada akhirnya melahirkan suatu pemilihan yang demokratis, baik dari prosesnya maupun hasilnya.

## Saran
Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:
1. Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPUD dan dibantu juga oleh Relawan Demokrasi, agar tumbuh perasaan sadar akan pentingnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah.
2. Pihak  KPUD  diharapakan  untuk  lebih  gencar  lagi  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat terutama pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar berkurangnya angka golput yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pemilih pemula.
3. Perlu  adanya  kerjasama  antara  lembaga  penyelenggara  Pemilihan  Kepala  Daerah  yaitu KPUD  Kota  BauBau,  partai  politik,  serta  organisasi  kemasyarakatan  untuk  meningkatkan pendidikan kepada masyarakat terkait pemahaman pemilukada.
4. Bawaslu Kota BauBau harus lebih meningkatkan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat  bahwa  mereka  mempunyai  kewajiban  untuk  mengawal  hak  pilihnya  dalam pemilukada dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilukada.
5. Antara  Bawaslu  Kota  BauBau  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  BauBau  dan  pihak terkait  dalam  hal  Pengawasan  Pemilu  harus  sinergi  dalam  menjalankan  pelaksanaan pemilukada, serta harus bersifat independen dan tidak memihak ( imparsial ) kepada salah satu  satu  calon  atau  partai  politik  peserta  pemilukada  sehingga  agar  tidak  adanya diskriminasi terhadap siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Asfar, Muhammad. (2006). Mendesain Managemen Pilkada, Surabaya: Pustaka Eureke.
Asrinaldi. 2013. “Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan
Sistem Presidensial  Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Politik 10(2):  15. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/435. Ilmupemerintahan, Kajian et al. 2019. 4 Jurnal Ilmu Pemerintahan:
“Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 :” 2018. 3(1): 14–28.
Kasus,  Studi  et  al.  2016.  “Pelanggaran  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pidana  ,  Dan  Kode  Etik Pemilihan Walikota Dan.” 12.
Haris,  Syamsudin,  (2014).  Partai,  Pemilu,  dan  Parlemen  di  Era  Reformasi.  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
KPU Kota BauBau. (2018). Visi Misi Program, dan Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Periode 2018-2023. Cetakan 1, Kendari: Komunika.
Liando,  Daud  M.  2016.  “Pemilu  dan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Studi  Pada  Pemilihan Anggota  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil  Presiden  Di  Kabupaten Minahasa  Tahun  2014).” Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum 3:  14–28. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190.
Nopyandri,  Nopyandri.  2013.  “Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung  Dalam  Perspektif UUD 1945.” None 6(7): 91–100.
Prasetia,  Andhika.  (2017).  Ini  171 Daerah  yang  Gelar Pilkada  Serentak  27  Juni 2018.  Retrieved from: https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada- serentak-27-juni-2018
Selatan, Barat, and Kabupaten Sitaro. 2013. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro oleh : Arther Muhaling 2 Abstrak.”
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Ind: Alfabeta.
Suryadi,  Budi.  (2007).  Sosiologi  Politik:  Sejarah,  Definisi  dan  Perkembangan  Konsep.
Yogyakarta: IRCiSoD
Tarigan,  Pitiadani  Br.  2013.  “ 済無 No  Title  No  Title.” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling 53(9): 1689–99.
Wataullah, H.M. (2018). Bawaslu Baubau kantongi lima Laporan dugaan Money Politic Pilwali Baubau.
Retrieved from: http://www.rri.co.id/post/berita/542948/pilkada_serentak/bawaslu_baubau_kanto ngi_lima_laporan_dugaan_money_politic_pilwali_baubau.html
Widodo,  Wahyu.  2015.  “Pelaksanaan  Pilkada  Berdasarkan  Asas  Demokrasi  Dan  Nilai-Nilai
Pancasila.” Civis 5(1): 679–91.
http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629.