## Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Fahririn
Universitas Sahid Fakultas Hukum,Ilmu Hukum
E-mail : fahririn@usahid.ac.id

## Abstrak
Pengaturan turut membantu dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum pidana,  tetapi  tidak  mengatur  lebih  lebih  jelas  makna  dari  turut  membantu  tersebut.  Hal  ini  dilihat karna  makna  membantu  perlu  penjelasan  lebih  luas,  baik  segi  tindakan  atau  perbuatan  yang  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sama halnya dengan membantu seseorang ketika membutuhkan pertolongan, tentu tidak bisa dapat dikatakan turut membantu, karna terkadang seseorang memberikan bantuan merupakan bentuk dorongan hati nurani dan spontanitas tanpa memikirkan bantuan tersebut merupakan  bagian  tindak  pidana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  literatur  atau  kajian  pustaka  yang  akan  memberikan  deskripsi  turut  membantu  menurut  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana.  Penelitian  ini  menjelaskan  penerapan  turut  membantu  dan  batasan tindakan yang harus dilakukan ketika ingin membantu seseorang
Kata kunci : Turut membantu, tindak pidana, KUHAP

## Abstract
The regulation of assisting in criminal acts is regulated in Article 56 of the Criminal Code, but does not regulate more clearly the meaning of helping. This is seen because the meaning of  helping  needs  a  broader  explanation,  both  in  terms  of  actions  or  actions  that  can  be categorized as criminal acts. It's the same as helping someone when they need help, of course it can't  be said  to  be helping,  because sometimes someone giving  help  is  a form of  impulse and  spontaneity  without  thinking  that  help  is  part  of  a  crime.  This  study  uses  a  qualitative method  with  a  literature  study  or  literature  review  approach  which  will  provide  a  helpful description  according  to  the  Criminal  Code.  This  study  explains  the  application  of  helping and the limits of what to do when you want to help someone
Keywords: Helping, crime, KUHAP

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  kewajiban  negara  hukum  adalah  memberikan  perlindungan kepada  seluruh  masyarakat  dengan  memberikan  keadilan  tanpa  membedakan setiap  orang  agar  tidak  terjadinya  diskrimanasi  karena  setiap  orang  dianggap sama  didepan  hukum  hal  ini  sejalan  dengan  asas-asas  dalam  hukum  pidana  atau yang  dikenal  dengan Equality  Before  The  Law. Di  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1) UUD  RI  1945  juga  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta
perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Dalam  proses  penegakan  hukum  dan pelaksanaan  dari  Undang-undang  Dasar  Negara  RI  adalah  dengan  pemberian sanksi  kepada  pelaku  kejahatan  ataupun  tindak  pidana  sesuai  dengan  Kitab Undang-undang Hukum pidana.
Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan dilakukan dengan  menerapkan  hukuman  pidana  yang  bersifat  keras  dan  memberikan  penderitaan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum yang memuat sejumlah ketentuan- ketentuan  untuk  menjamin  agar norma-norma  yang  diakui  di  dalam  hukum  itu  benar- benar  akan  ditaati  setiap orang.  Hal  ini  tentu  bertujuan  memciptkan  ketertiban  dan kenyaman ditengah masyarakat. Penjatuhan hukuman atau sanksi tentu sudah pasti tidak dapat dihindarkan  didalam  penegakan  pada  umumnya, yaitu  apabila  orang  yang menginginkan  agar  norma-norma  yang  terdapat  di dalamnya  benar-benar  ditaati  oleh setiap  orang.  Penderitaan  atau  nestapa  yang  diberikan  merupkan  bentuk  sanksi  atau hukuma  bagai  mereka  yang  melakuka  larangan  dan  tidak  melaksanakan  perintah  yang ada dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal  yang  mengatur  tentang  prinsip  tersebut  adalah  Pasal  56  ayat  (1)  KUHP yang  mengatur  tentang  turut  serta (deelneming) dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan secara bersama-sama  harus  memenuhi  unsur-unsur yang harus terpenuhi  yaitu  pertama, adanya  kerja  sama  secara  sadar  (mens  rea)  dan  kedua,  adanya  pelaksanaan  secara  fisik (actus rea)
Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana.
Pasal “ 55 dan Pasal “ 56 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:
1. Pelaku (dader)
2. Penyuruh (doenpleger)
3. Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
4. Membujuk ( uitlokker) :
5. Pembantu (medeplichtige)
Pengertian  turut  serta  (ikut  serta,  bersama-sama)  melakukan  perbuatan  pidana (delict)  dapat  dilakukan  oleh  beberapa  orang  bersama-sama.  Turut  serta  (deelneming) dari  beberapa  orang  dalam  perbuatan  pidana  dapat  merupakan  kerjasama,  yang  masing masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya 1
Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja 2
Pasal 56 KUHP berbunyi 3
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan Dilakukan
2. Mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk melakukan kejahatan.
Penyertaan (Deelneming) adalah  pengertian  yang  meliputi  semua  bentuk  turut serta atau terlibatnya orang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik yang
1 Said Sugiarto Umar, 2015, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 24
2 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag III , Jakarta:PT Raja Grapindo Persada,2002,hal.78
3 Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jakarta: Bumi Aksara, 2003, ketentuan pasal 55
melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  dan  melahirkan tindak pidana 4
Sedangkan  Pelaku  adalah  orang  yang  melakukan  seluruh  isi  delik.  Apabila  dua orang  bersama-sama  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  sedangkan pelaku  sendiri-sendiri  tidak  menghasilkan  kejahatan  itu  dapat  terjadi “ turut melakukan ”. Pelaku  (pleger)  dikategorikan  sebagai  peserta  hal  ini  karena  pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta 5
Membantu  perbuatan  ( medeplichtig  zijn,  medeplichtige), dalam  hal  pembantuan diatur  dalam  tiga  Pasal,  ialah  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  60  KUHP  Pasal  56 merumuskan  tentang  unsur  obyektif  dan  subyektif  pembantuan  serta  macamnya bentuk  pembantuan.  Sedangkan  Pasal  57  merumuskan  tentang  batas  luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban  pembantuan  itu,  hanyalah  pada  pembantuan,  dalam  hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 56 KUHP mengatakan bahwa seseorang dapat dipidana  apabila  dengan  sengaja  memberikan  bantuan,  kesempatan  dan  sarana. Contoh  kasus  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  pada  tahun  2019,  terjadi aksi  demo  perihal  pengumuman  pemilihan  presiden  oleh  pihak  Komisi  Pemelihan Umum pada Mei 2019. Dalam asus ini yang menjadi kepolisian mengamankan orang 45 orang yang membantu memberikan air kepada para pendemo yang anarkis terdiri dari 35 Security, 1 staff koperasi, 5 teknisi, 2 cleaning service 2 orang pihak Tenan  Sarinah  dan  dalam  setelah  dilakukan  proses  penyidikan  maka  ditetapkan  29 orang  yang  menjadi  terdakwa  dan  terbukti  melakukan  kejahatan  dalam  Pasal  212 KUHP jo. Pasal 214 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.
Terdakwa dianggap bersalah karena memberikan bantuan berupa ember  berisikan  air,  galon  air  dari  toilet,  untuk  di  usapkan  ke  wajah  maupun mata  dari  massa  pengunjuk  rasa  yang  terkena  gas  air  mata  dan  air  mineral untuk  di  minum  oleh  massa  pengunjuk  rasa.  Hal  ini  dilakukan  oleh  terdakwa tanpa  disengaja  dan  rencanakan  sebelumnya,  terdakwan  menjelaskan  bahwa memberikan  bantuan  ini  hanya  semata-mata  dasar  kemanusiaan  dan  sifat empati pada saat itu.
Jika  dikaitkan  denga  kejadian  diatas,  maka  yang  menjadi  batasan  dan  Tindakan dalam memberikan bantuan dan pertolongan dalam KUHAP tidak diatur secara rinci, karna kita ketahui aksi demontrasi bukan merupakan tindak pidana, bahkan ini adalah bentuk penyampain aspirasi dan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Oleh sebab  itu  sanski  yang  diberikan  yang  kepada  pelaku  dalam  contoh  kasus  yang dijelaskan  dan  penggunaan  pasal  turut  membantu  perlu  memamhami  unsur-unsur dari pasal tersebut
Sesoerang  dapat  dikatakan  melanggar  peraturan  perundang-undangan  jika  sudah memenuhi beberapa unsur-unsur diantaranya adalah:.
4 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia , Bandung : PT Eresco Jakarta,1981, hal.108
5 Frans  Maramis, Hukum  Pidana  Umum  Dan  Tertulis  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Rajawali  Pers,  Edisi:  I  2021, hal.215
1. Terpenuhinya  unsur  perbuatan/aksi  yang  dikenal  sebagai actus  reus  (physical element ) dan sikap batin dari seorang pelaku atau disebut sebagai unsur mens rea (mental element).
2. Adanya  Unsur actus  reus merupakan  esensi  dari  kejahatan  itu  sendiri  atau perbuatan yang memang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pada diri pelaku serta kondisi pada saat melakukan perbuatan. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar ( external element ), sedangkan mens rea adalah  unsur  kesalahan  ( fault  element) atau  unsur  mental  (mental  element)  dari diri pelaku
Perbuatan  melawan  hukum  atau  melakukan  perbuatan  yang  bertentang perundang-undangan  tidak  cukup  dikatakan  seseorang  terbukti  melakukan  tindak pidana, tetpai semua unsur-unsur yang didalam delik tersebut harus terpenuhi

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 6 penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  secara  tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menetukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suata gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 7

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsepsi  Turut  Membantu  dalam  Tindak  Pidana  Menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
Suatu  perbuatan  dapat  dikategorisasikan  sebagai  tindak  pidana,  apabila perbuatan  tersebut  mengandung  unsur-unsur  yang  mendukung  dan  termasuk  dalam syarat-syarat  perbuatan  pidana  tersebut.  Ada  beberapa  pandangan  mengenai  unsur- unsur  tindak  pidana  di  kalangan  para  sarjana,  yang  antar  lain  menganut  aliran monistis dan penganut aliran dualistis. Pandangan monistis melihat pada keseluruhan syarat  untuk  adanya  pidana  (semua  itu  merupakan  sifat  dari  perbuatan).  Sedangkan menurut  pandangan  dualistis  telah  memisahkan  pengertian  perbuatan  pidana, termasuk di dalamnya mengenai pertanggungjawaban pidana.
Salah satu tokoh penganut pandangan monistis adalah D. Simons, menurutnya bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:
a. Perbuatan manusia;
b. Diancam dengan pidana;
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan;dan
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta,
7 Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.
Simons  menyebut  adanya  unsur  obyektif  dan  subyektif  dalam  tindak  pidana.  Unsur Subyektifnya meliputi:
a. Orang yang mampu bertanggungjawab;dan
b. Adanya  kesalahan,  suatu  perbuatan  yang  harus  dilakukan  dengan  adanya kesalahan ini berhubungan dengan akibat perbuatan.
Sedangkan unsur obyektifnya meliputi:
a. Perbuatan orang;
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
c. Mungkin  ada  keadaan  tertentu  yang  menyertai  perbuatan  itu,  seperti  yang terdapat dalam Pasal 281 KUHPidana sifat Openbaardi muka umum . Penganut pandangan dualistis atau lainnya adalah Moeljatno, beliau menyatakan untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
a. Perbuatan  (manusia)  yang  memenuhi  rumusan  dalam  undang-  undang (merupakan syarat formil);
b. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil). Syarat  formil  itu  harus  ada,  karena  adanya  asas  legalitas  yang  tersimpul  dalam Pasal 1 KUHPidana. Begitu juga syarat materiil harus ada, karena perbuatan itu harus dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  sebagai  perbuatan  yang  tidak  boleh  dan  tidak patut dilakukan.
Kesalahan  dan  kemampuan  bertanggungjawab  dari  si  pembuat  tidak  masuk sebagai perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  seseorang  disamping  seseorang  itu  telah melakukan perbuatan pidana juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam suatu perkara pidana akan ditetapkan terlebih dahulu fakta- fakta atau perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa,  kemudian  baru  ditetapkan  hukumnya  yang relevan  dengan  fakta-fakta  yang  terbukti,  sehingga  dengan  jalan  penafsiran  dapat dipidananya  dan  selanjutnya  menyusul  diktum  sebagai  konklusi.  Setelah  kita mengetahui dua pandangan di atas (monistis dan dualistis), maka untuk menentukan adanya pidana menurut kedua pandangan tersebut tidak ada perbedaan prinsip.
Defenisi  pemberian  bantuan  sebelum  dan  ketika  delik  terlaksana  pada hakekatnya  adalah  perbuatan  yang  tidak  termasuk  perbuatan  pelaksanaan  dari  suatu delik,  melainkan  merupakan  perbuatan  yang  mempermudah  terjadinya  suatu  delik atau  memperlancar  suatu  delik.  Argumentasi  bahwa  pembantuan  merupakan  bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa tentang deelneming aan strafbare feiten termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam  Pasal  47  dan  pembantuan  diatur  dalam  Pasal  48  wetboek  van  strafrecht  atau Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP.  Pembantuan  adalah  orang  yang  sengaja  memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana  itu  sendiri  terjadi.  Dikatakan  ada  pembantuan  apabila  ada  orang  atau  lebih yang  satu  sebagai  pembuat,  dan  yang  lain  sebagai  pembantu.  Ringkasnya  ialah bahwa ciri-ciri dari pembantuan adalah sebagai berikut:
1) Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan.
2) Daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan
Membujuk  melakukan  dan  menyuruh  melakukan  dapat  berlaku  bagi  kejahatan dan  pelanggaran,  akan  tetapi  membantu  melakukan  hanya  berlaku  pada  kejahatan tidak  termasuk  pelanggaran.  Dalam  pembantuan  dapat  dikategorikan  dua  macam, yaitu :
1) Pembantu yang aktif, misalnya penjaga gudang dengan sadar memberilan kunci gudang  kepada  pencuri  atau  keteranganketerangan  agar  pencurian  itu  dapat dilaksanakan
2) Pembantu  yang  pasif,  misalnya  penjaga  diam  saja  ketika  terjadi  pencurian terhadap  barang  yang  dijaganya  Penilaian  terhadap  pembantuan  ini  adalah terletak  pada  unsur  kesengajaan  atau  tidak.  kalau  tidak  ada  kesengajaan  tidak dapat dimasukkan dalam pengertian pasal ini.

## 2. Penerapan  Turut Membantu dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Pengertian  tindak  pidana  dan  jenis-jenis  tindak  yang  ada  didalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana    dan  Kitab  Undang  Hukum  Aacara  Pidan  jelas mengatur  yang  menjadi  perintah  dan  larangan.  Perbuatan  yang  boleh  dilakukan  dan tidak  boleh  dilakukan,  tetapi  pada  faktanya  ketika  antara  aturan  dan  praktek dilapangan  ada  yang  bertentangan.  Salah  satu  contohnnya  adalah  jika  dikaitkan dengan  penelitian  adalah  makna  turut  membanttu,  KUHAP  memang  sudah menjelaskan  membantu  seseorang  dalam  melakukan  tindak  pidana  juga  merupakan sesuatu  yang  didilarang  dan  tidaj  diperbolehkan.  Tetapi  ada  suatu  keadaan  pasal  ini akan  sulit  diterapkan  jika  seseorang  memberikan  bantuan  tidak  mengehui  bahwa Tindakan  yang  dilakukannya  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana.  Sebagai  contoh memberikan  bantuan  kepada  pelaku  unjuk  rasa  yang  tersiram  gas  air  mata  dengan media dan ember, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa perih dimata. Hal ini tentu tidak bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut membantu seseorang melakukan tindak pidana, karna unjuk rasa atau demontrasi bukanlah bagian dari tindak pidana. Seperi halnya kasus pada tahun 2019.
Pasal  531  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  mengatur  tentang Perbuatan seseorang yang meninggalkan orang lain yang membutuhkan pertolongan , dapat diancam pidana sebagaimana terdapat dalam:
“Barangsiapa  menyaksikan  sendiri  ada  orang  di  dalam  keadaan bahaya  maut,  lalai memberikan  atau  mengadakan  pertolongan  kepadanya sedang  pertolongan  itu  dapat diberikannya  atau  diadakannya  dengan tidak  menguatirkan,  bahwa  ia  sendiri  atau orang  lain  akan  kena  bahaya, dihukum  kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500”
Makna  subjek  dalam  pasal  tersebut  maknanya  adalah “ barangsiapa  dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur  subjek  dan  waktu)  dan  tanpa membahayakan  diri  sendiri/orang  lain.  Unsur melawan hukum dari Tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku  secara  umum  di masyarakat  yaitu:  bahwa  setiap  orang  berkewajiban  untuk memberi  atau mengusahakan  pertolongan  untuk  penyelamatan  seseorang. Tindakan mengabaikan  memberi  pertolongan  berarti  mengabaikan  untuk  secara sepenuhnya  dan  secara  aktif  menolong  sang  korban.  Sedangkan  tindakan
mengabaikan  mengusahakan  pertolongan  berarti  tidak  mengusahakan sesuatu  yang mungkin  ia  lakukan  seperti  misalnya  memanggil  penguasa  atau orang  lain  untuk memberi pertolongan karena ia misalnya tidak berkemampuan.
Berdasarkan uraian di  atas, dapat  diartika  bahwa  kita sebagai  makhluk hidup mempunyai kewajiban  menolong  orang  lain  yang  berada  dalam  keadaan  bahaya, selama pemberian  bantuan  tersebut  tidak  membahayakan  dirinya  sendiri.  Atau  jika orang  tersebut  tidak  dapat  menolong  orang  yang  membutuhkan  bantuan  dengan tenaganya  sendiri,  ia  mempunyai  kewajiban  untuk  meminta  pertolongan kepada  orang  lain  yang  dianggap  bisa  membantu. Mengenai  unsur-unsur  pasal  yang disangkakan dan Asas Kausalitas asas hukum itu bersumber dari pemikiran filosofis, maksudnya  kalau  tidak  ada  aturan  maka  tidak  ada  yang  salah,  sehingga  untuk menyatakan seseorang bersalah harus ada aturannya dulu.
Hal ini juga termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada.  Dengan  adanya  peraturan  pidana, maka  suatu  perbuatan  yang  dianggap  telah  melanggar  hukum  dan  dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur :
a) “ Unsur actus  reus adalah  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  yang  esensi  dari perbuatan melawan hukum tersebut, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat m elakukan perbuatan.
b) Teori  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana tentang  kesengajaan  yang  berisi menghendaki dan mengetahui, yaitu : Teori Kehendak / Wilstheorie Menerangkan bahwa  sengaja  adalah  bahwa  seseoran  tersebut  menghendaki  perbutan  tersebut dan mengetahui akibat yang ditimbulkan kemudian Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) bahwa  seseorang  tersebut dapat membayangkan akibat dari perbuatan yang akan dia lakukan
Adapun  sebagai  contoh  untuk  memperjelas  teori  ini,  seseorang  yang  hendak membunuh  orang  lain,  lalu  menembakkan  pistol dan  pelurunya  meletus  ke  arah sasaran  orang  yang  dituju,  maka  perbuatan menembak  itu  dikehendaki  oleh  si pembuat,  akan  tetapi  akibatnya  belum tentu  timbul  sebagaimana  kehendak  orang tersebut,  misal  saja karena pelurunya meleset  justru mengenai  orang lain yang tidak dituju
Jika dikaitkan dengan teori yang sudah dijelaskan tadi, misalnya  seseorang yang akan  melakukan  pembunuhan,  dengan  cara  menembakkan  peluru  ke  orang  tersebut, maka  dapat  dikatakan  perbuatan  tersebut  dikehendaki  oleh  sipelaku,  tetapi  akibat perbuata tersebut belum tentu dikehendaki orang tersebut karna bisa jadi peluru yang dilepaskan tidak tepa sasaran dan mengenai orang lain.
Melakukan embantuan terhadap para demonstran atas dasar kemanusiaan tidak lah  sengaja  membantu  yang  tidak  mengehui  dapat  menimbulkan  akibat  dari pembantuan  atas  perbuatan yang  dilakukan  oleh  sesorang,  sperti  yang  tercantum dalam Pasal 56 KUHPidana yang berbunyi :
“” Dengan  sengaja  memberi  bantuan  pada  waktu  kejahatan  di lakukan  memberi kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk  melakukan kejahatan;  dengan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan;  melawan  seorangpejabat  yang  sedang  menjalankan  tugas yang  sah,  atau  orang  yangmenurut  kewajiban  undang-undang  atau  atas  permintaan pejabat memberi  pertolongan  kepadanya,  diancam  karena  melawan  pejabat;  yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .”
Jika  dikaitkan  dengan  conoth  kasus  pada  tahun  2019  membantu  para pengunjuk  rasa  bukanlah merupakan  tindak  pidana  dan  yang  dilakukan  terdakwa adalah  semata-mata atas  dasar  kemanusian  bukan  disengaja  serta  tidak membahayakan orang lain ataupun melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas. Menurut penulis unsur-unsur dalam dakwaan tidak tersebut tidak terpenuhi dan tidak tepat. Jika dicontohkan dalam kasus ini, dimana tim medis membantu para pengunjuk rasa  yang  kesakitan,  maka  pertanyaan  tim  medis  melakukan  tindak  pidana  dengan membantu  orang  yang  kesakitan  dalam  unjuk  rasa.  Tentu  ini  bisa  dikaitkan turut membantu dalam beberpa tindak pidana tidak bisa diterapkan, karna membantu seseorang  merupatakan  suatu  kewajiban  sedangkan  undang-undang  hanya menjelaskan  membantu  tindak  pidana,  tetapi  tidak  menjelaskan  Tindakan  apa  saja, khususnya dalam membantu para demonstrans.

## 4. KESIMPULAN Kesimpulan
1. Penerapan  turut  membantu  melakukan  perbuatan  pidana  dalam  menurut  Pasal  56 KUHP  harus  memenuhi  dua  unsur,  yaitu  adanya  unsur  perbuatan/aksi  yang  dikenal sebagai  actus  reus  (physical  element)  dan  sikap  batin  pelaku  atau  yang  dikenal sebagai unsur mens rea (mental element).
2. Melakukan  pembantuan  terhadap  perbuatan  atas  dasar  kemanusiaan  tidaklah perbuatan  yang  disengaja  dan  tidak  menimbulkan  akibat  dari  pembantuan  tersebut. seseorang  mempunyai  kewajiban  menolong  orang  lain  yang  berada  dalam  keadaan bahaya, selama pemberian bantuan tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri jika orang  tersebut  tidak  dapat  menolong  orang  yang  membutuhkan  bantuan  dengan tenaganya  sendiri,  ia  mempunyai  kewajiban  untuk  meminta  pertolongan  kepada orang lain yang dianggap bisa membantu. Hal terdapat dalam Pasal Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Saran
1. Proses  pembuktian  dalam  system  peradilan  pidana  hakim  lebih  mempertimbangkan alat-alat  bukti  diantaranya  keterangan  terdakwa  dan  fakta  dalam  persidangan  serta memberikan  sanksi  pidana  kepada  yang  memberikan  perintah  untuk  melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan.
2. Perlunya  peninjaua  kembali  makna  pasal  yang  didakwakan  kepada  tersangka  terkait dengan  mengahalangi  pejabat  dalam  menjalankan  tugasnya.  Sistem  pembuktian negatief  wettelijk,  harusnya  hakim  dapat  mempertimbakan  alat  bukti  yang  ada  dan keyakinan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara.  Serta  Pertimbangan  Hakim  Dalam Memutus Perkara Turut  Membantu tindak pidana menghalangi pejabat menjalankan tugas  adalah  perlu  kembali  dipertegas  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-
mata  pembalasan  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa,  tetapi  juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar  perbuatan  yang  salah  tersebut  tidak  terulang  lagi  baik  oleh  terdakwa  maupun orang lain, oleh sebab itu putusan-putusan pemidanaan yang dikeluarkan oleh majelis hakim  haruslah  melalui  pemikiran-pemikiran  dan  pertimbangan  yang  merujuk kepada  3  (tiga)  tujuan  utamanya  yaitu,  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatannya khususnya bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSAKA

## Buku
Chairul  Huda,  2006. Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kecana,
Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika.
Lamintang. 2012. Delik-delik Khusus Kejahatan , Jakarta. Sinar Grafika.
Maramis Frans. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Jakarta:Rajawali
Pers Moeljatno. Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto  Soerjono &  Sri  Mamudja. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu  Tinjauan Singkat) . Jakarta. Rajawali Pers
Soekanto Soerjono. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Soerodibroto Soenarto. 2009. Ed ke-5. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad . Jakarta : Rajawali Pers
Sugiarto  Umar  Said.  2015. Pengantar  Hukum  Indonesia. Jakarta  Timur: Sinar Grafika.

## Jurnal
Faizah,  N.,  Fahrudin  Andriyansyah,  M.,  &  Ashsyarofi,  H.  L.  2023.  Tindak  Pidana
Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Bersama Pada Saat
Demonstrasi. Dinamika , Nomor 29 (2).
Hernawati,  R.,  Dani,  D.,  &  Dini,  R.,  2021, The  concept  of  islamic  law  in  law enforcement profession ethics. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, 24(S1).
Hikma,  N.  2015. Kualifikasi  Demonstrasi  Anarkis  sebagai  Tindak  Pidana  (Studi  Kasus Putusan No. 1309/Pid. B/2012/PN. Mks) , Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.
Jefri  Martunas  Oktavianus,  2016, Pencegahan  Tindak  Pidana  Dalam  Aksi  Unjuk  Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat  Dimika  Umum  Diwilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Kota  Pekanbaru .  Vol.III No.2.
Melati,  N.  2011. Penyertaan  Tindak  Pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam , Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto.
M.  Ryan  Syahbana,  2013 ,  Penerapan  Prosedur  Tetap  Polri  Dalam  Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. Edisi 2 Vol. 1.
Sabela,  Amira  Rahma,  dan  Dina  Wahyu  Pritaningtias. Kajian  Freedom  of  Speech  and Expression  dalam  Perlindungan  Hukum  terhadap  Demonstran  di  Indonesia .  Lex Scientia Law Review. Volume 1, No.1.
Setiawan,  Tri.  2019, Pandangan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Tentang  Perbuatan Demonstrasi  Mahasiswa  (Studi  di  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan  Lampung)”.
Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan,
Nainggolan, W. Y. S. 2018. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demosntrasi Yang Bersifat Anarkis (Doctoral Dissertation, Uajy).
Saputra,  D. 2020,  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Kegiatan  Demonstrasi  Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
Wahyu  Hartanto  Gunawan,  2013, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Polisi  Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Vol.2 No.2.
Zaeny,  A.  R.  2015. Pernyertaan  Dalam  Demonstrasi  Yang  Bersifat  Anarkhis (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).