## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 109-118 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Kedudukan Hukum Islam
Dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia *
Fitria Agustin, 1 Hasuri, 2 Najmudin 3
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211

## Abstract
Provisions  on  Inheritance  Law  in  Indonesia  are  regulated  in  Islamic  Inheritance  Law, Customary Inheritance Law, and Dutch Inheritance Law (Inheritance Law of the Civil Code). In terms of the territory in Indonesia and the diversity of culture, religion, and customs in the kinship  system  in  each  region  affect  the  enforcement  of  Inheritance  Law  in  Indonesia. However, problems often arise between the applicable law in religion and the application of local customs. The research was conducted using the Empirical Normative Legal Research Method, where the Law acts as a Norm (Legislation) by taking into account social realities. The results of the study stated that Islamic Inheritance Law was implemented by postulating the basis on the Al Quran and Hadith contained in the Compilation of Islamic Law. Applies to adherents of the Islamic religion and includes Indigenous Peoples who submit themselves to religious law.
Keywords: Islamic Law; Inheritance; Indonesia

## Abstrak
Ketentuan  tentang  Hukum  Waris  di  Indonesia  diatur dalam  Hukum  Waris  Islam,  Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Belanda (Hukum Waris KUHPerdata). Dalam hal wilayah di Indonesia dan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat dalam sistem kekerabatan di tiap  daerah  mempengaruhi  keberlakuan  Hukum  Waris    di  Indonesia.  Namun  seringkali permasalahan timbul antara Hukum yang berlaku dalam agama dengan keberlakuan adat daerah setempat. Penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana  Hukum  bertindak  sebagai  Norma  (Perundang-undangan)  dengan  memperhatikan kenyataan sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan dengan  mendalilkan  dasar  pada  Al  Quran  dan  Hadits  yang  termaktub  dalam  Kompilasi Hukum Islam. Berlaku bagi penganut agama Islam dan melingkupi juga Masyarakat Adat yang menundukkan diri pada hukum agama.
Kata Kunci: Hukum Islam; Waris; Indonesia
* Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.
1 Fitria  Agustin adalah  dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Universitas  Serang  Raya.  Email: fitriahisaan@gmail.com
2 Hasuri adalah  dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Universitas  Serang  Raya.  Email: majalah.assaadah@gmail.com
3 Najmudin adalah  dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Universitas  Serang  Raya.  Email: najmudin@untirta.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia,  Hukum  Waris  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  yang  melekat  pada  tiap  pribadi/individu.  Tiap-tiap  pribadi/individu melekat  padanya  kedudukan  harta  yang  kemudian  harus  diuruskan  pembagiannya ketika  dia  meninggal.  Terlepas  dari  banyak  sedikitnya harta,  pembagian  waris  selalu mengikuti aturan tertentu dalam hukum yang dipakai.
Seperti  kita  ketahui  bersama,  pemberlakuan  Hukum  Waris  di  Indonesia didasarkan  pada  3  (tiga)  Hakum  yang  berlaku  berbeda  berdasarkan  Wilayah/daerah, Karakter,  Patrilineal,  bahkan  Agama  yang  dianut.  Permasalahan  waris  di  Indonesia diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundangan  yang  tersebar.  Hukum  waris  yang berlaku di Indonesia mencakup Hukum Waris Islam, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dengan mendasarkan dalil pada Al Quran dan Hadits yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedang pada warga negara Indonesia yang beragama selain  Islam,  pemberlakuan  Hukum  Waris  adalah  tunduk  pada  Hukum  Adat  dan Hukum Perdata. Namun tidak sedikit juga mereka yang beragama Islam menggunakan Hukum Adat.
Hukum  waris  Islam  merupakan  ekspresi  penting  hukum  keluarga  Islam.  Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad  SAW.  Mengkaji  dan  mempelajari  hukum  waris  Islam  berarti  mengkaji separuh  pengetahuan  yang  dimiliki  manusia  yang  telah  dan  terus  hidup  di  tengah- tengah  masyarakat  muslim  sejak  masa  awal  Islam  hingga  abad  pertengahan,  zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang. 4
Secara  umum,  pewarisan  adat  di  luar  sistem  kekerabatan  patrilineal  memiliki tiga  sistem.  Sistem  pertama  adalah  pewarisan  individual  yang  umumnya  digunakan dalam  masyarakat  dengan  sistem  kekerabatan  parental/bilateral.  Sistem  kekerabatan parental-bilateral  ini  diterapkan  dalam  masyarakat  Jawa  dengan  sistem  kekerabatan parental atau bilateral. Sistem pewarisan individual mengatur distribusi waris dengan menempatkan  setiap  ahli  waris  laki-laki  dan/atau  perempuan  mendapat  pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan kepada pihak lain. Kedua, sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif menempatkan harta waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan  pemilikannnya.  Pemakaian  untuk  kepentingan  dan  kebutuhan  ahli  waris  diatur bersama oleh para ahli waris. Ketiga, sistem mayorat yang tidak jauh berbeda dengan sistem pewarisan kolektif. Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan  kepada  anak  tertua  yang  bertugas  sebagai  pengganti  pewaris  dalam keluarga.  Sistem  mayorat  ini  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan  yang  digunakan, antara sistem patrilineal atau matrilineal. 5
4 Muhammad Muhibbuddin, 2015. Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, Al Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, volume 03, Nomor 02, ISSN: 23031905/EISSN: 25491075; h. 187
5 Victor  Imanuel  W.  Nalle,  2018.  Pembaharuan  Hukum  Waris  Adat  dalam  Putusan  Pengadilan, Mimbar Hukum, Volume 30. Nomor 3, Oktober 2018, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, ISSN 0852-100X, h.437
Begitupun  dengan  sistem  hukum  waris  perdata  di  Indonesia.  Sistem  Hukum Waris di Indonesia belum memiliki Unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat  ini  pengaturan hukum  waris  masih  menggunakan  tiga  sistem hukum  kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat.
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia?
Dengan  pembatasan  masalah  pada  Pelaksanaan  Hukum  Waris  bagi  mereka yang beragama Islam dengan telaah apakah ketentuan dalam Hukum Islam berikat erat dengan ketentuan Pelaksanaan Kewarisan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Pustaka  ( Library  Research ) yang bersifat normatif yaitu dengan  melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka  berupa  literatur  dan  Perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang  tersusun  dalam  bentuk  literatur  yang  terdiri  dari  buku-buku,  jurnal-jurnal, perundang-undangan,  maupun  tulisan-tulisan  lainnya  yang  berkaitan  dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia.
Teknik  analisis  yang  dipergunakan  adalah  Analisis  Kualitatif  yaitu  dengan memperhatikan  keterkaitan    data  dengan  permasalahan,  maupun  keterkaitan  data dengan  data  lain  sehingga  diperoleh  kesimpulan  yang  benar.  Penarikan  kesimpulan dilakukan  dengan  memulai  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  untuk  kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif  Empiris,  dimana  Hukum  bertindak  sebagai  Kaidah/Norma.  Dalam  hal  ini yang menjadi titik fokus adalah Hukum sebagai Normwissenschaft yang menitikberatkan pada  Hukum  sebagai  Tata  Perundang-Undangan  yang  diberlakukan  sebagai  Hukum Positif di Indonesia. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi koseptual terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Sistem Hukum Perdata di Indonesia, termasuk yang mengatur hal Waris masih bersifat pluralisme (beraneka ragam), karena belum adanya unifikasi termasuk dalam sistem  kewarisan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  dimaksud.  Sehingga sampai  saat  ini,  pemberlakuan  hukum  waris  masih  menganut  tiga  sistem  hukum kewarisan  yaitu  Hukum  Kewarisan  Adat,  Hukum  Kewarisan  Islam,  dan  Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek).
Buku  II  Pasal  171  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  mendefinisikan  Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 6 Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi : “Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. 7
Pembagian harta  warisan  berdasarkan Hukum  Islam  disebut  dengan  Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al Quran Surah An Nisaa ayat 11 yang berbunyi:  ”Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh  harta,  dan  untuk  dua  orang  ibu bapak, bagi  masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  d  atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 8
Dalam  Islam,  hukum  dipandang  sebagai  bagian  dari  dari  ajaran  agama,  dan norma-norma hukum bersumber  pada agama. Umat Islam  meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. 9
Syariah Islam  memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak  ketentuan di dalam syariah untuk  memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral. 10
Lafadz Hukm dalam Bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan,pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara Hukum (dalam Bahasa Indonesia) dengan Hukm (dalam  Bahasa  Arab  disebut  norma  /  kaidah)  sangat  erat  hubungannya,  sebab  setiap
6 Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. Kompilasi Hukum Islam, h.81
7 Kementrian Agama Republik Indonesia, 2016.  Al Quran dan Terjemahnya ; Kamila Jaya Ilmu, h.78
8 Ahmad Haries, 2014. Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai  Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor  2,  Agustus  2014,  ISSN  Print  2338-5537  ISSN  Online  2622-7223,    UIN  Alauddin,  Gowa-Sulawesi Selatan, h. 195
9 Moh.  Lutfi  Nurcahyono,  2012.  Pembaruan  Metode  Penemuan  Hukum  Islam  :  Pendekatan Terpadu  Hukum  Islam  dan  Sosial,  Ulumuna :  Jurnal  Studi  Keislaman,  Vol.  16  No.  1  (Juni)  2012,  Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457, h. 27
10 Topo Santoso, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung, h. 81
peraturan  apapun  bentuk  dan  sumbernya  mengandung  norma  atau  kaidah  sebagai intinya. 11
Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dapat  dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan  bahwa  Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Kaidah fundamental  dalam  pasal  ini  dapat  ditafsirkan  diantaranya  adalah:  Pertama,  dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau  berlaku hukum yang bertentangan dengan  kaidah-kaidah  agama  yang  berlaku  bagi  pemeluk  agama  yang  berlaku  di Indonesia.  Kedua,  Negara  wajib  menjalankan  syariat  semua  agama  yang  berlaku  di Indonesia,  bilamana  untuk  menjalankan  syariat  tersebut  memerlukan  bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan  menjalankan hukum yang  berasal  dari  ajaran  agama  untuk  kepentingan  bangsa  Indonesia.  Ketiga,  syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku  di  Indonesia  yang  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  pemeluknya  menurut kepercayaan  pemeluk  agama  masing-masing  seperti  bidang  ibadah. 12 Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui ( recognized ) oleh negara dan wajib dihormati  ( respected ),  dilindungi  ( protected ),  dan  difasilitasi  ( ficilitated ),  serta  dipenuhi ( fulfilled ), oleh Negara. 13
Pemerintah Indonesia sebagai  penyelenggara  Negara  dalam setiap penggalan sejarah  rezimnya selalu  mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan  berkembang    secara    terbatas,  bahkan  bertanggung  jawab  atas  eksistensi  agama, kehidupan beragama, dan  kerukunan  hidup beragama. Dalam  kaitan itu, sekurang- kurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, selain berfungsi sebagai pelindung kesucian  agama,  ketentraman  hidup  beragama,  dan  pendorong  bagi  umat  beragama untuk  menjalankan  agamanya,  sekaligus  merupakan  pembeda  dengan  sistem  yang berlaku di negara lain. 14
Dalam  Teori Receptie  in  Complexu yang  diperkenalkan  oleh  Lodewijk  Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang Ahli Hukum Islam yang pernah tinggal di  Indonesia  pada  tahun  1870-1887,  Teori  ini  menyatakan  bahwa  bagi  orang  Islam berlaku sepenuhnya Hukum Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang menyatakan Hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya Regeering Reglement dan Compedium Freijer tahun 1706
11 Ekawati Hamzah, 2019. Hukum Ideal menurut Al Qur’an; Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; Vol. 02 No. 02 ; Mei 2019, ISSN : 25493132 / EISSN : 25493167; h. 387
12 Abdul Halim, 2008. Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi ; Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, h. 131
13 Rokilah,  2017.  Implikasi  Kewarganegaraan  Ganda  bagi  Warganegara  Indonesia,  Jurnal  Ilmu Hukum “Ajudikasi”, Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, h. 55
14 M. Saerozi, 2003. Bila Negara Mengatur Agama, Ulumuna : Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003, h.264
tentang Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan Hukum Islam. 15
Selain  itu,  Kedudukan  Hukum  Islam  dimaktubkan  pelaksanaannya  melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dilahirkan pada tahun 1991.
Kompilasi  Hukum  Islam  dianggap  sebagai  satu  bukti  karya  besar  umat  Islam Indonesia. Adanya Kompilasi Hukum Islam merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi antara visi Keislaman, keIndonesiaan, dan keModernan. Secara substansial perumusan Kompilasi  Hukum  Islam  dilakukan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Para  perumus  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan Hukum Barat tertulis  dan  tatanan  Hukum  Adat  yang  memiliki  titik  temu  dengan  tatanan  Hukum Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  perwujudan  Hukum  Islam  yang  khas  di Indonesia dan merupakan wujud Hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan. 16
Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, maka saat ini di Indonesia  tidak  akan  ditemukan  lagi  pluralism  keputusan  Peradilan  Agama,  karena kitab  yang  dijadikan  rujukan  Hakim  Peradilan  Agama  adalah  sama.  Selain  itu,  fikih yang  selama  ini  tidak  positif,  telah  ditransformasikan  menjadi  hukum  positif  yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para Hakim di Pengadilan Agama dalam menjawab permasalahan Hukum Islami. 17
Berdasarkan    fatwa    MUI  DKI  Jakarta,  ditetapkan    hal-hal  yang  berhubungan dengan kewarisan sebagai berikut:
1) Berdasarkan    ajaran  Islam,  sesudah    kedua  orangtua  meninggal  dunia,  maka seluruh  harta  benda  yang  ditinggalkan    menjadi  hak  milik  keluarga  yang menjadi ahli waris.
2) Harta  peninggalan  orangtua  yang  beragama  Islam  hanya  bisa  diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam pula dan tidak dapat diwarisi oleh anak-anaknya yang tidak beragama Islam.
Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau  hubungan    perkawinan  (nikah)  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 18
15 Murdan,  2016.  Pluralisme  Hukum  (Adat  dan  Islam)  di  Indonesia,  Mahkamah:  Jurnal  Kajian Hukum Islam, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016, h. 20-51
16 Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, h.21
17 M.  Fadhlan  Is,  2021.  Kehujahan  Hukum  Negara  sebagai  Sumber  Hukum  Islam  (Studi  Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021, h.42
18 Rosnidar  Sembiring,  2016.    Hukum  Keluarga  (Harta-harta  Benda  dalam  Perkawinan),  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016,  h.199
Selain  itu,  dalam  Islam  juga  diatur  mengenai  hak-hak  yang  harus  dipenuhi sebelum pembagian warisan. Hal ini memberi ketenangan hati tersendiri bahkan bagi kita  yang  masih  hidup,  bahwa  ada  harapan  tentang  harta  yang  ditingggalkan  tidak semata  mata  sebagai  benda  yang  serta  merta  diambil  bahkan  diperebutkan  untuk dibagi-bagikan.
Pewarisan  harta  meliputi  semua  harta  yang  dimiliki  berkaitan  dengan  harta kekayaan dan hak-ak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai jumlah hak sebelum pembagian warisan tersebut. Sebagian menyatakan ada empat hak, yaitu: 1) Hak yang berkaitan dengan Harta Peninggalan, 2) Biaya Perawatan Jenazah, 3) Pelunasan Hutang, 4) Pemberian Wasiat. Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada Ahli Warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu dilaksanakan. 19
Yang dapat menjadi Ahli Waris dari Pewaris yang beragma Islam adalah Ahli Waris yang beragama Islam. Ahli Waris dapat dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut. 20
Kata “beragama Islam” dalam  hal ini tentu menegaskan bahwa selain beragama Islam tidak bisa menjadi Ahli Waris bagi Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu amat  tegas  dinyatakan  pentingnya  agama  dalam  pembagian  harta  waris.  Tetapi masyarakat  Islam  (umat  Islam)  masih  banyak  yang  apatis  menggunakan  ketentuan waris Islam dalam pembagian warisan.

## D. KESIMPULAN
Setelah menelaah uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Hukum Islam menjadi landasan Utama  dan  diberikan  jaminan  dalam  Penundukan  Hukum.  Dalam  Pelaksanaan Kewarisan, penundukan Hukum kepada Hukum Agama dalam hal ini Hukum Islam menjadi  Landasan  Utama  dan  termaktub  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang dinisbatkan dari sumber utama yaitu Al Qur’an dan As Sunnah (Hadits). Pedoman ini serta  merta  dan  berlaku  dengan  mendasarkan  pada  setiap  perbuatan  adalah  amal ibadah, dan karena bernilai ibadah, ia akan melekat pada dosa dan pahala. Atas dasar dosa atau pahala inilah, Pelaksanaan Pewarisan harus merujuk pada Hukum Islam yang berasal dari Al Quran dan As Sunnah.  Pelaksanaan Pewarisan mewujud dari Peristiwa Hukum,  yaitu  Perkawinan.  Akibat  Hukum  dari  suatu  Perkawinan  akan  menjadi
19 Asrizal, 2016. Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris  Pra  dan  Awal  Islam),  Al  Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN: 2085627X / EISSN : 25286617, h. 136
20 Sabri  Deki  Suwarna,  2018.  Fiqh  Mawaris  (Syariat  Kewarisan)  di  Indonesia,  Jurnal  Syariah Hukum Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Volume 01, Nomor 02, Januari 2019, ISSN : 25990195 / EISSN : 25990195, h. 105
ketentuan Ketika Pewarisan. Maka segala hal terkait sah tidaknya perkawinan juga akan dinisbatkan pada sah tidaknya seseorang mendapat warisan.

## REFERENSI:

## Buku-buku / Kitab
Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
Halim, Abdul, (2008).  Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam  Politik  Hukum  Pemerintahan  Orde  Baru  dan  Era  Reformasi  ;  Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
Kementrian Agama Repulik Indonesia, (2016). Al Quran dan Terjemahnya, Kamila Jaya Ilmu.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Santoso,  Topo.  (2000).  Menggagas  Hukum  Pidana  Islam  :  Penerapan  Syariah  Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung.
Sembiring, Rosnidar. (2016).  Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal
Alfijihad, Zayyin. (2018). Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, 19-33
Asrizal, (2016). Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), Al Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN : 2085627X / EISSN : 25286617; 136
Ekawati, Hamzah. (2019). Hukum Ideal menurut Al Qur’an; Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; Vol. 02 No. 02; Mei 2019, ISSN: 25493132 / EISSN: 25493167; 385-402
Haries,  Ahmad.  (2014).    Pembagian  Harta  Warisan  dalam  Islam:  Studi  Kasus  pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan,  Jurnal  Diskursus  Islam,  Volume  2  Nomor  2,  UIN  Alauddin,  Gowa- Sulawesi Selatan, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223; 195
Is, M. Fadhlan, (2021). Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum
Keluarga  Islam;  STAIN  Mandailing  Natal,  Vol.  02  No.  01,  Juli  2021,  ISSN: 27112241/EISSN: 2722225X; 26-45
Muhibbuddin,  Muhammad,  (2015).  Pembaruan  Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia,  Al Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Tulungagung, volume 03, Nomor 02, ISSN: 23031905 / EISSN: 25491075; 187-197
Mukri,  S.G.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R.  "Implementation  of  Religious  Education  in  the Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,"  Salam:  Sosial  dan  Budaya  Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The  Structure  of  State  Life,  STAATSRECHT:  Indonesian  Constitutional  Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
Murdan, 2016. Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016, EISSN : 25026593; 48-60
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  (2018).  Pembaharuan  Hukum  Waris  Adat  dalam  Putusan Pengadilan,  Mimbar  Hukum,  Vol.  30.  No.  3,  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta, Oktober 2018, ISSN 0852-100X;  437
Nurcahyono,  Moh.  Lutfi,(2012).  Pembaruan  Metode  Penemuan  Hukum  Islam  : Pendekatan  Terpadu  Hukum  Islam  dan  Sosial,  Jurnal  Studi  Keislaman “Ulumuna”,  Vol.  16  No.  1,  Institut Agama  Islam  Negeri  Mataram,  , Juni 2012, ISSN 1411-345;  27
Rokilah. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum “Ajudikasi”, Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, 55
Saerozi, M. (2003). Bila Negara Mengatur Agama, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat “Ulumuna”,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Mataram,  Vol.  VIII,  Edisi  12,  No.  2, Juli-Des 2003, 264
Suwarna,  Sabri  Deki.  (2018).  Fiqh  Mawaris  (Syariat  Kewarisan)  di  Indonesia,  Jurnal Syariah Hukum Islam, Intitut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Vol. 01, No. 02, Januari 2019, ISSN: 25990195 / EISSN: 25990195; 93-107.
Yunus,  N.R.;  Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki,  Annissa.  "The  Application  of  Legal  Policy Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare  State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

## Peraturan Perundang-Undangan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (2002) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Direktorat    Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  ;  Direktorat  Jenderal Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam;  Departemen  Agama  Republik Indonesia.
Majelis  Ulama  Indonesia,  (2003)  Fiqh  Indonesia  (Himpunan  Fatwa-fatwa  Aktual), Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta,
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lembar  Negara    Tahun 1974 Nomor  1; Tambahan Lembar Negara  Nomor 3019