## PENDAHULUAN
Dengan  semakin  berkembangnya kemajuan  zaman  dan  tingginya tingkat  pengetahuan  dan  teknologi tetapi  tidak  dibarengi  dengan  tingkat pertumbuan  ekonomi  dan  akhlak manusia,  maka  hal-hal  yang  positif dapat  mendatangkan  hal-hal  yang negatif.  Dan  malah  hal  yang  negatif dianggap sebagai hal yang positif.
Dahulu jelas ada perbedaan antara orang  dewasa  dengan  anak-anak, dimana  anak-anak  selain  hanya bergaul dengan anak-anak sebayanya dan  mengerjakan  tugas  sebagai seorang  anak  atau  pelajar,  tetapi sekarang  malah  semakin  banyak anak yang melakukan pekerjaan atau tindakan yang belum pantas dilakukannya. Belakangan ini banyak  didengar  keluhan-keluhan dari  orang  tua,  para  pendidik  dan orang-orang yang berkecimpung dalam  bidang  agama  dan  sosial mengatakan  bahwa  banyak  anak- anak terutama yang berumur belasan tahun  dan  mulai  remaja  susah dikendalikan.  Pada  umumnya  anak
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
seusia ini nakal dan keras kepala dan sering  membuat  onar  yang  dapat mengganggu  ketentraman  umum, seperti membolos dari sekolah, tidak mau belajar, berkelahi dengan sesama teman dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan oleh anak tersebut makin lama makin berat,  sama  halnya  yang  dilakukan orang dewasa seperti terlibat narkoba,  perampokan,  penganiayaan dan pencurian dan pembunuhan.
Penyimpangan  yang  dilakukan anak  tersebut  secara  otomatis  dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional negara
Republik  Indonesia  yaitu  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan  makmur  materil  mauun  spirituil berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  karena  anak- anak  itulah  diharapkan  sebagai pelanjut generasi mendatang melaksanakan segala program pembangunan yang dituju.
Anak-anak  yang  telah  berani melakukan  tindak  pidana  tidaklah hanya  sebatas  wilayah  kota  besar, melainkan  juga  telah  sampai  ke pelosok-pelosok daerah.

## KEBIJAKAN PIDANA ALTERNATIF KERJA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
Islah 1

## Abstract
The kids had dared to do criminal acts not only as a large area of the city, but also has  up to remote corners of  the  region.  With children as perpetrators of crime adds  to  the problems facing especially  in the  overthrow  of pidananya, because on
one side to implement the provisions of the applicable legislation and on  the  other  hand protect  the perpetrators of the continuation  of his  future as the  nation's next  generation. On  that  basis, the required accuracy and the judge in taking policy consideration to the determination  of the  verdict that  will overthrow against the  perpetrators  of the crime are still children. In the matter of the determination of the verdict against a rogue or  a child who  commits a  criminal  act in  addition  to judge received reports the  results  of  research of civic mentors,  judges are  also obliged  to pay attention  to  the types  of crime that kids  do,  what  is  the motive  and purpose of criminal  acts,  as  well as the  weight  of the ringannya errors committed  by the child.
Keyword : criminal policy, the perpetrator of a criminal offence
Dengan melakukan tindak pidana, jelas pelakunya dapat dijatuhi pidana sesuai  dengan  pertimbangan  hakim yang  memimpin  sidang  perkaranya. Namun  demikian,  dalam  penjatuhan pidana  terhadap  anak  tidaklah  sama halnya dengan pidana yang dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak pidana  orang  dewasa  dan  juga  harus memperahtikan  hak  anak  sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari,  sehingga  selain  pidana  penjara, terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  juga  dapat  dijatuhkan pidana  alternatif,  yaitu  dikembalikan kepada  orangtua  ataupun  diserahlan kepada  pemerintah  untuk  dibina dengan kegiatan kerja sosial.
Berkenaan  dengan  hak-hak  anak tersbeut sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  14  dan  15  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  yang berbunyi: Pasal 14 (1) Setiap  Anak  berhak  untuk  diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan  bahwa  pemisahan itu  adalah  demi  kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam  hal  terjadi  pemisahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Anak tetap berhak:
a. bertemu langsung dan
berhubungan  pribadi  secara tetap  dengan  kedua  Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan,
pemeliharaan,  pendidikan  dan perlindungan untuk proses tumbuh  kembang  dari  kedua Orang  Tuanya  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
d. memperoleh Hak Anak
lainnya.
Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa
bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. pelibatan  dalam  peperangan; dan
f. kejahatan seksual. Dengan  anak  sebagai  pelaku tindak pidana menambah permasalahan yang dihadapi terutama dalam penjatuhan pidananya, karena disatu sisi melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dan  disisi  lain  melindungi  pelaku dari  kelanjutan  masa  depannya sebagai  generasi  penerus  bangsa. Atas  dasar  itu,  dituntut  keakuratan dan kebijakan hakim dalam mengambil pertimbangan guna penentuan putusan yang akan dijatuhkannya terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Dengan  keadaan  demikian,  jelas tugas  hakim  sangatlah  berat  dalam penentuan penjatuhan pidana
terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana, tetapi  harus  dilaksanakan,  namun apabila  salah  menjatuhkan  putusan, ketidak  adilan  dalam  masyarakatlah yang akan timbul.
Berkaitan dengan perbuatan, kejahatan  dan  pelanggaran  yang dilakukan oleh anak sebelum dikeluarkannya  UU  No.  3  Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah  mengaturnya  dalam  pasal  45 sebagai berikut: Jika  seseorang  belum  dewasa dituntut karena perbuatannya, yang  dikerjakan  ketika  umur  16 tahun hakim boleh
memerintahkan  supaya  sitersalah itu  dikembalikan  pada  orang  tua walinya atau pemeliharanya dengan  tidak  dikenakan  suatu hukuman  atau  memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada  pemerintah  dengan  tidak dikenakan sesuatu hukuman yakni atau memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan  sesuatu  atau  salah  satu pelanggaran yang  diterangkan
dalam  pasal  489,  490,  292,  497,
403, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan  540  dan  perbuatan  yang dilakukan  sebelum  lalu  dua  tahun sesudah keputusan yang menyalahkan dia melakukan salah satu  pelanggaran  ini  atau  sesuatu kejahatan  hukum  anak  yang bersalah itu. Akan tetapi  setelah keluarnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa yang  dimaksud  dengan  anak  adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai  umur  18  tahun  dan  belum pernah kawin.
Anak nakal adalah:
1. Anak  yang  melakukan  tindak pidana, atau
2. Anak  yang  melakukan  perbuatan yang  dinyatakan  terlarang  bagi anak  baik  menurut  peraturan perundang-undangan maupun peraturan  hukum  lainnya  yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  anak yang  melakukan  tindak  pidana,
hakim  dibantu  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  (BAPAS)  di  bawah Departemen Kehakiman yang berfungsi untuk meneliti data individu  anak,  keluarga,  pendidikan, individu  sosial  anak,  dan  penelitian kasus.
Disamping hakim menerima laporan hasil penelitian dari
pembimbing  kemasyarakatan  hakim juga  wajib  memperhatikan  jenis tindak  pidana  yang  dilakukan  anak, apa  motif  dan  tujuan  tindak  pidana, serta berat ringannya  kesalahan yang dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Serta keadaan rumah tangga orangtua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, keadaan lingkungan  sosial  anak  dan  latar belakang  pendidikan  orangtua  dan anak. Menurut pasal 23 Undang-undang Nomor  3  Tahun  1997,  bahwa ancaman pidana yang dapat
dijatuhkan  kepada  anak  nakal  ialah pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.
Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan kepada anak nakal adalah: (a) pidana penjara,  (b)  pidana  kurungan,  (c) pidana denda, (d) pdiana
pengawasan.  Selain  pidana  pokok terhadap  anak  nakal  dapat  juga dijatuhlah  pidana  tambahan  berupa perampasan  barang-barang  tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

## Perumusan Masalah
1. Bagaimana  dasar  pertimbangan hakim  dalam  penjatuhan  pidana alternatif kerja sosial terhdap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa  saja  kendala-kendala  yang dihadapi dalam penjatuhan pidana alternatif    kerja  sosial  terhadap anak pelaku tindak pidana? 3. Bagaimana upaya
penanggulangan  yang  ditempuh guna  mengatasi  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  penjatuhan pidana  alternatif  kerja  sosial terhadap  anak  pelaku  tindak pidana?
PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak  Sebagai Pelaku

## Tindak  Pidana  Di  Pengadilan Negeri Jambi
Tindak  pidana  (delik)  adalah
“perbuatan  yang  melanggar  undang- undang, dan oleh karena itu
bertentangan  dengan  undang-undang yang  dilakukan  dengan  segala  oleh orang  yang  dapat  dipertanggung jawabkan” (C.S.T. Kansil, 1987:284). Diperhatikan  pengertian  tindak pidana  itu  terkandung  dua  unsur, yaitu: Unsur Obyektif adalah mengenai  perbuatan,  akibat  dan keadaan,  unsur  Subyektif    adalah mengenai kesalahan dapat dipertanggungjawabkan dari kesalahan yang berasal dari kesengajaan  atau  kelalaian.  (C.S.T. Kansil, 1987:284).
a. Perbuatan Adalah perbuatan manusia
yang disengaja atau karena kelalaian,  yang  dalam  hal  ini melanggar undang-undang. (C.S.T. Kansil, 1987:284) b. Akibat
Dalam  hal  ini  perbuatan  ini dapat  menimbulkan  akibat  yang dilarang  undang-undang.  (C.S.T.
Kansil, 1987:285) c. Keadaan Undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa  perbuatan  atau  kelalaian, orang  baru  dapat  dihukum  kalau dilakukan dalam keadaan tertentu. (C.S.T. Kansil, 1987:285) Misalnya melawan tindakan pegawai negeri, itu dapat dihukum  kalau  perkawinan  itu dilakukan dengan ancaman kekerasan  atau  dengan  kekerasan. Dan  jika  pegawai  negeri  itu sedang  melakukan  kewajibannya ataupun pelanggaran terhadap kehormatan  orang  lain  dapat dihukum  kalau  dilakukan  di tempat  umum,  di  tempat  umum itulah keadaan yang dimaksud.
Di dalam hukum pidana
Indonesia,  kita  menganut  sistem permbuktian  Negatif  Wettelijk, yaitu ada dua hal yang merupakan syarat:
1) Wettelijk,  oleh  karena  alat-alat bukti  yang  sah  dan  ditetapkan oleh Undang-undang.
2) Negatif,  oleh  karena  dengan alat-alat  bukti  yang  sah  yang ditetapkan oleh Undang- undang  saja,  belum  cukup memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan,  akan  tetapi  masih dibutuhkan  adanya  keyakian hakim.
Di  dalam  menjatuhkan  pidana memang sudah selayaknya harus ada keyakinan  hakim  bahwa  terdakwa memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena walaupun telah cukup bukti terhadap kejahatan  yang  dilakukannya  tetapi kalau  hakim  tidak  ada  keyakinan bahwa  ia  yang  melakukan  tindak pidana  tersebut,  maka  hal  itu  dapat menyebabkan  hakim  dapat  saja membebaskan  terdakwa  dari  segala tuntutan.
Perihal masalah yang harus ditangani  seseorang  hakim  dalam menjalankan tugasnya yakni
menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa yang  sudah  dinyatakan  bersalah, amat  erat  hubungannya  dengan tujuan  dari  penjatuhan  pidana  itu sendiri, di samping pengetahuan atas apa  yang  terjadi  di  dalam  proses pemidanaan,  sehingga  diharapkan seorang  terpidana  akan  mempunyai sikap  tindak  yang  baik  setelah menjalankan pidananya.
Ada  4  hal  yang  mempunyai dampak dalam prevensi umum, yakni variabel individu, variabel sanksi dan variabel kebudayaan. Keempat variabel  tersebut  amat  berpengaruh terhadap fungsi pidana yakni prevensi umum tersebut.
Faktor-faktor  kejiwaan,  biologi sosiologis,  psyikologis  mempunyai arti  penting  dalam  variabel  pribadi, sedangkan faktor lain dalam variabel delik yang amat berpengaruh terhadap  variabel  pribadi  tersebut, karena  belum  tentu  dengan  suatu ancaman  pidana  yang  tinggi  maka seseorang  tidak  akan  melakukan suatu tindak pidana.
Perihal  pedoman  pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan ini  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (1) Rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana:
Dalam penjatuhan hukuman hakim wajib mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:
a. Kesalahan pembuat;
b. Motivasi dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
c. Cara melakukan tindak pidana;
d. Sikap bathin pelaku;
e. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial ekonomi pelaku;
f. Pengaruh  pidana  terhadap  masa depan pelaku anak;
g. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
h. Pandangan  masyarakat  terhadap tindak pidana yang dilakukan;
i. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap korban dan keluarga korban;
j. Tindak  pidana  dilakukan  secara berencana atau tidak. “Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka diharapkan hakim dapat menjatuhkan  suatu  jenis  pidana, sehingga  diharapkan  pemidanaan dapat dijalani terhukum sesuai dengan  kesalahan  yang  diperbuatnya dan  diharapkan  seorang  hakim  dapat pula  menggali  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat”. (Loebbi Loqman : 50)
Sebagaimana    diketahui    bahwa dalam        ketentuan        peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah  negara  Indonesia  terutama ketentuan  Undang-undang  Nomor  3
Tahun  1997  Tentang  Pengadilan Anak,    terhadap    anak  yang melakukan  tindak    pidana,    hakim yang  memimpin  sidang  perkaranya dapat menjatuhkan putusan, berupa: a. Mengembalikan  si  anak  pelaku tindak pidana kepada orang tuanya untuk menjaga dan mendidiknya;
b. Menyerahkan  kepada  pemerintah untuk    mendidik,    membina    dan memberikan latihan kerja;
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial  untuk  mendidik,  membina dan mengadakan pelatihan kerja;
d. Menjatuhkan pidana terhadap
anak pelaku tindak-pidana. Penjatuhan  pidana  alternatif  kerja sosial  terhadap  anak  yang  terbukti melakukan tindak pidana mempunyai dasar pertimbangan tersendiri berdasarkan  UU  No.  3  tahun  1997 oleh  hakim  yang  memimpin  sidang perkaranya.
Dasar    pertimbangan    hakim dalam   penjatuhan   putusan  pidana alternatif    kerja  sosial  terhadap  anak yang melakukan tindak pidana.
a. Anak mengulangi tindak pidana Perbuatan  si  anak  melakukan tindak  pidana  bukan  hal  yang pertama dan malah pernah sampai diselesaikan  ke  Pengadilan  dan orang  tua  menyatakan  di  depan sidang pengadilan bahwa dia tidak sanggup lagi menjaga dan membina  anaknya,  maka  hakim yang memimpin sidang
perkaranya  menjatuhkan  putusan terhadap  anak  tersebut  berupa diserahkan  kepada  negara  atau Departemen Sosial untuk nantinya dikenakan kegiatan kerja sosial.
b. Orang  tua  tidak  sanggup  menjaga dan membina anaknya
Si  anak  sering  melakukan kenakalan hingga melakukan tindak  pidana  walaupun  telah berulangkali  dinasehati  orang  tua dan  di  samping  itu  kedua  orang
tua mempunyai kesibukan masing-masing hingga tidak dapat lagi secara penuh memperhatikan,    menjaga  dan mendidik  anaknya,  maka  langkah terbaik agar si anak jera mengulangi  tindak  pidana  dan mendapatkan  pembinaan  adalah dengan  menyerahkan  anak  ke negara  atau  Departemen  Sosial untuk  melakukan  kerja  sosial, dengan  tujuan  si  anak  sadar  akan kesalahannya  dan  peduli  dengan kehidupan masyarakat sekitarnya.
c. Tindak  pidana  yang  dilakukan anak  tidak  berat  kualitasnya  dan anak masih berusia muda
Si  anak  memang  melakukan tindak  pidana  secara  berulang- ulang,  tetapi  tindak  pidana  yang dilakukannya tidaklah berat kualitasnya,  seperti  melakukan tindak  pidana  percurian  ringan, tindak  pidana  perjudian  dan tindak  pidana  perkelahian.  Jika putusan yang dijatuhkan diserahkan  kepada  orang  tua, orang  tua  tidak  sanggup  lagi menjaga  dan  membinanya  dan kalau  dijatuhi  pidana  dengan konsekuensi masuk lembaga pemasyarakatan  anak,  si  anak masih  berusia  sangat  muda  yaitu di bawah 12 tahun dan masih bisa untuk dibina tanpa harus dimasukkan  ke  dalam  lembaga pemasyarakatan anak.
d. Adanya  persetujuan  pembimbing kemasyarakatan Guna  terdidik  dan  terbinanya anak-anak  nakal  yang  selalu melakukan  tindak  pidana,  maka gerak geriknya diawasi dan diamati oleh pembimbing kemasyarakatan  yang  ditunjuk untuk  itu,  jika  si  anak  selalu melakukan  tindak  pidana  dan adanya permintaan Hakim pengadilan  negeri,  pembimbing kemasyarakatan  yang  melakukan
pengawasan  menyetujui  agar  si anak  dijatuhi  putusan  pidana melakukan kerja sosial. 2. Kendala-kendala Yang Dihadapi  Dalam  Penjatuhan Pidana  Alternatif  Kerja  Sosial Terhadap Anak  Sebagai Pelaku

## Tindak Pidana
Dalam  hal  penjatuhan  pidana alternatif  kerja  sosial  terhadap  anak pelaku  tindak  pidana  bukanlah  hal yang  mudah,  tetapi  kadangkala ditemui kendala-kendala.
Kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  penjatuhan  pidana  alternatif kerja  sosial  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana ini adalah: a. Anak masih berusia sangat muda Anak  yang  melakukan  tindak pidana masih berusia sangat muda yaitu  di  bawah  usia  12  tahun  dan ada  pula  masih  di  bawah  usia  10 tahun, dimana mereka masih perlu kasih  sayang  dan  perhatian  orang tuanya,  dilain  pihak  kemampuan untuk  bekerja  atau  bersosialisasi kepada masyarakat sangatlah rendah,  sehingga  hasil  yang  akan didapat  dari  pelaksanaan  pidana kerja sosial oleh si anak sangatlah minim  atau  tujuan  pengenaan pidana  itu  sendiri  tidak  tercapai sepenuhnya.
b. Anak merupakan tulang punggung keluarga Tidak  selamanya  anak-anak mendapatkan belaian kasih sayang  dan  biaya  dari  orang tuanya  tetapi  ada  kalanya  anak- anak telah terlibat langsung dalam mempertanggung jawabkan kehidupan  keluarganya  dengan ikut mencari nafkah. Dengan hanya berbekal
kemampuan  dan  keahlian  yang sangat  minim  dalam  mencari nafkah  hidup,  maka  dapat  saja  si anak  dengan  berbagai  cara  yang dilakukannya  tanpa  pikir  panjang dan  benar  melakukan  tindak
pidana, seperti mencuri, mencopet atau berjudi. Setelah anak tertangkap melakukan  tindak  pidana,  orang tua  masih  mau  menerimanya, tetapi tidak mampu untuk membina  dan  mendidik  anaknya tersebut hingga berulang melakukan  tindak  pidana  demi pemenuhan nafkah hidup keluarga. Dengan keadaan tersebut, terpaksa  hakim  yang  memimpin sidang pengadilan mengambil langkah penjatuhan pidana terhadap  anak  tersebut  dengan pidana  altematif  kerja  sosial. Akibat  pidana  yang  dijatuhkan,  si anak  sementara  tidak  dapat  lagi mencarikan nafkah hidup keluarganya  dan  keluarga  yang ditinggal  jelas  akan  kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, apalagi pendapatan  dari  si  anak  dalam mencari nafkah cukup besar.
c. Pembimbing kemasyarakatan tidak  setuju  anak  dijatuhi  pidana kerja sosial
Pembimbing  kemasyarakatan yang  ditugasi  mengawasi  dan mengamati  gerak  gerik  si  anak, tahu  benar  tingkah  laku  dan perbuatan si anak, dimana si anak sudah sangat sulit untuk dibina di luar  lembaga  pemasyarakatan, maka pada saat Hakim Pengadilan yang  memimpin  sidang  perkara tindak  pidana  yang  dilakukan anak  meminta  pertimbangan  dan persetujuan
pembimbing
kemasyarakatan  tentang  pidana kerja  sosial  yang  akan  dijatuhkan kepada  si  anak,  pembimbing kemasyarakatan  menolak  untuk itu,  malahan  meminta  supaya  si anak dijatuhi pidana dan dibina di lembaga  pemasyarakatan  anak, karena  jika  harus  melakukan kontak langsung kepada
masyarakat  dalam  waktu  yang dekat,  si  anak  akan  mencari  dan mendapatkan peluang untuk melakukan  tindak  pidana  lagi setelah selesai menjalani pidananya tersebut. 3. Upaya  Penanggulangan  Yang Ditempuh Guna Mengatasi Kendala-kendala Yang Dihadapi Dengan  adanya  kendala-kendala dalam  penjatuhan  pidana  alternatif kerja  sosial  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  tersebut, maka  upaya  penanggulangan  yang ditempuh adalah dengan cara:
a. Berkoordinasi  dan  Bekerjasama dengan Orang tua Terhadap  orang  tua yang anaknya selalu melakukan kenakalan hingga melakukan kejahatan atau anak selalu melakukan  kejahatan  tetapi  tidak sanggup  lagi  untuk  mendidik  dan membinanya,  maka  oleh  aparat penegak hukum dilakukan kerjasama  dan  saling  koordinasi dengan  orang  tua  untuk  tetap menerima si anak dan selanjutnya orang  tua  dan  aparat  penegak hukum  yang  dalam  hal  ini pembimbing kemasyarakatan bekerjasama mendidik dan membina  si  anak,  tetapi  apabila tindakan kerjasama yang
dilakukan  tidak  berhasil,  anak masih  tetap  melakukan  tindak pidana,  barulah  si  anak  dijatuhi pidana  diserahkan  kepada  negara, departemen sosial atau penjatuhan pidana  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya.
b. Memberikan Arahan kepada
orang  tua  dan  memberikan  hasil kerja sosial Terhadap  orang  tua yang anaknya  masih  melakukan  tindak pidana  dan  dijatuhi  pidana  untuk melakukan  kerja  sosial,  padahal anak  tersebut  sebagai  penopang
kehidupan  atau  pencari  nafkah keluarga,  diberikan  arahan  demi kebaikan  si  anak  itu  sendiri  dan jika  dalam  kerja  sosial  yang dilakukan  si  anak  mendapatkan hasil materil, maka sebahagiannya akan  diserahkan  kepada  pihak keluarga si anak.
c. Mengutamakan  pandangan  dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam  hal  akan  menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan si anak telah mempunyai pembimbing kemasyarakatan,  maka  sebelum dijatuhi  pidana,  hakim  yang memimpin  sidang  perkara  anak melakukan  pemeriksaan  terhadap pembimbing  kemasyarakatan  si anak  dengan  diikuti  meminta pandangan dan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam  hal  akan  menjatuhkan pidana  terhadap  anak  tersebut. Pandangan dan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan inilah yang dijadikan dasar utama pertimbangan hakim untuk penjatuhan  pidana  terhadap  anak yang melakukan tindak pidana. KESIMPULAN 1. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam penjatuhan putusan pidana alternatif  kerja  sosial  terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah: a. Anak mengulangi tindak pidana;
b. Orang tua tidak sanggup menjaga dan membina
anaknya;
c. Tindak  pidana  yang  dilakukan anak  tidak  berat  kualitasnya dan  anak  masih  berusia  muda; dan d. Persetujuan
pembimbing
kemasyarakatan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi dalam penjatuhan pidana alternatif  kerja  sosial  terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah berupa:
a. Anak  masih  berusia  sangat muda; b. Anak tulang punggung keluarga; dan c. Pembimbing  kemasyarakatan tidak  setuju  anak  dijatuhi pidana kerja sosial
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala  yang  dihadapi tersebut  dalam  penjatuhan  pidana alternatif  kerja  sosial  terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara:
a. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan orang tua;
b. Memberikan  Arahan  kepada orang  tua  dan  memberikan hasil kerja sosial; dan
c. Mengutamakan pandangan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan DAFTAR PUSTAKA Abdullah  Mustafa  dan  Achmad, Ruben. Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia . Balai Pudtaka, Jakarta; 1987. Loqman Loebbi. Pidana dan Pemidanaan . Datacom. Jakarta. ___________, Undang-undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak ___________, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak