## KEDUDUKAN TENAGA KERJA UPAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Silvester Magnus Loogman Palit silvesterpalit@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Tumian Lian Daya Purba tlpurba@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

## Abstrak:
Upah menjadi tujuan utama setiap tenaga kerja, yaitu balas jasa yang didapat tenaga kerja dari pemberi kerja dalam hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberi kerja dalam memberikan upah harus memperhatikan tiga aspek antara lain aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek hukum. Semua aspek ini harus saling berkaitan  dalam  pemberian  upah  kepada  tenaga  kerja  tidak  satupun  boleh dihilangkan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yurudis  empiris  dengan mewawancarai beberapa tenaga kerja kontrak yang dibawa  dari daerah luar Papua untuk di pekerjakan di Papua. Juga dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan  pendekatan  dalam  pengumpulan  bahan,  materi  dan  data  yang berkaitan dangan pengupahan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila tenaga kerja yang digunakan pemberi kerja dari luar daerah tempat kerjanya misalnya  dari  daerah  Sumatera  ke  Papua  maka  seharusnya  pemberi  kerja memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum daerah tempat tujuan kerja tenaga  kerja  tersebut.  Sistem  diperlukan  agar  penetapan  upah  berada  di  atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan  juga  diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja, meningkatkan  produktivitas,  dan  mengupayakan  pemerataan  pendapatan  dalam rangka menciptakan keadilan sosial.
Kata kunci : Upah; Tenaga kerja; Upahan

## A.  PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  Salah  satu  tujuannya  adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur,  baik  secara  materiil  maupun non  materiil.  Pembangunan  manusia seutuhnya  secara  jasmani  dan  rohani sebagai masyarakat yang beradab dan berkeadilan  sosial.    Hal  yang  tidak dapat diberi pengertian secara terperinci  adalah  keadilan  itu  sendiri, karena  pada  dasarnya  keadilan  itu sendiri  hanya  dapat  mencerminkan bagaimana  pertumbuhan  ekonomi  itu dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali.
Pembangunan  secara  merata  di seluruh  tanah  air  dapat  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Pembangunan dapat dinikmati  seluruh  rakyat  Indonesia, Pembangunan  itu  menjadi  salah  satu upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.    Kesejahteraan  rakyat secara  pribadi  atau  keluarga  dapat terwujud  maka  setiap  orang  harus melakukan  berbagai  upaya  seperti bekerja. Seseorang harus menyalurkan semua energi dan
pikirannya sesuai dengan minat, bakat dan  kemampuan  (skill)  yang  dimiliki dalam  bekerja.  Semua  hasil  yang dilakukan  sesorang  dengan  bekerja akan  memperoleh  upah  atau  imbalan yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Dalam mempertahankan kelangsungan  hidup  seseorang  harus bekerja dan mendapatkan upah. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  bahwa “Tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  Ini  yang  menjadi landasan  dalam  menentukan  upah tenaga kerja atas pekerjaan yang telah dilakukan  setiap  tenaga  kerja.  Upah diterima oleh tenaga kerja dari pemberi pekerjaan  yang  sudah  terikat  dalam suatu  hubungan  kerja  berdasarkan perjanjian kerja. Penentuan  besarnya upah  disesuaikan  dengan  standar upah  minimum  yang  berlaku  dimana tenaga  kerja  tersebut  bekerja  bukan asal darimana tenaga kerja itu direkrut atau asal tenaga kerjanya dikumpulkan.
Sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian.  Pertama  sumber  daya manusia mengandung pengertian usaha  kerja  atau  jasa  yang  dapat
diberikan  dalam  proses  produksi. Kedua  dari  sumber  daya  manusia menyangkut  manusia  yang  mampu bekerja  untuk  memberikan  jasa  atau usaha  kerja  tersebut.  Mampu  bekerja berarti  mampu  melakukan  kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 1
Jika  diperhatikan  dari  hakekat hubungan  kerja,  hubungan  pemberi kerja  dengan  tenaga  kerja  sama dihadapan  hukum  yang  biasa  disebut secara  yuridis  formal.  Namun  secara yuridis  sosiologis  tidaklah  demikian, karena  pemberi  kerja  akan  memiliki kedudukan yang lebih berkuasa daripada tenaga kerja. Hubungan yang bersifat  subordinatif  atau  vertical kebawah  ini  merupakan  hubungan antara  pemberi  kerja  dengan  tenaga kerja menyebabkan kedudukan keduanya tidak sama derajat keduanya. Pasal 1601a Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHP) terlihat  jelas  bahwa  disini  dapat diperhatikan  bawa  hubungan  antara
1 Sonny Sumarsono, 2003, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan , Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 4
2 Veithzal  Rivai,  2009, Islamic  Human  Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
pemberi  kerja  dangan  tenaga  kerja hanya  sejauh  perjanjian,  karena  upah yang  diterima  tenaga  kerja  dari pemberi  kerja  hanya  yang  sesuai dengan perjanjian kerja.
Menurut Dewan Penelitian Perupahan  Nasional,  upah  adalah suatu  penerimaan  sebagai  imbalan dari  pemberi  kepada  penerima  kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah  dan  akan  dilakukan,  berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan produksi,  dinyatakan  atau  dinilai dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan menurut  suatu  persetujuan,  undang- undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian  kerja  antara  pemberi  dan penerima kerja. 2
Hubungan kerja adalah pengupahan,  tanpa  upah  tidak  ada hubungan  kerja.  Hal  yang  paling mutlak dalam hubungan kerja adalah upah. Menurut Abdul hakim, pemeberian  upah  kepada  tenaga kerja  yang  oleh  pemberi  kerja  harus melihat beberapa aspek antara lain: 3
hlm. 799
3 Abdul  Hakim,  2006,  Analisis  pengaruh motivasi,  komitmen  organisasi  dan  Iklim Organisasi  terhadap  kinerja  pegawai  pada Dinas Perhubungan dan  Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah JRBI Volume 2, Nomor 2 Juli 2006; 165 - 180
a.  Aspek  Teknis,  merupakan aspek yang tidak hanya
sebatas bagaimana perhitungan  dan  pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut  juga  bagaimana proses upah dilakukan;
b. Aspek ekonomis, suatu aspek yang  lebih  melihat  pada kondisi  ekonomi,  baik  secara makro maupun mikro. Kemudian, secara operasional mempertimbangkan kemampuan
perusahaan pada  saat  nilai  upah  akan ditetapkan  dan  implementasi di lapangan;
c. Aspek hukum, meliputi proses dan  kewenangan  penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan  dan  pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Pasal 88 ayat  (1)  dan  (2)  UU  No. 13  Tahun  2003  jo. UU  No.  11  Tahun 2020  dan  pasal  2  ayat  (1)  PP  No.  36 tahun  2021  tentang  Pengupahan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi  penghidupan  yang  layak
bagi  kemanusiaan. Setiap  pekerja berhak  memperoleh  perlakuan  yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Setiap  pekerja  berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah No.  36  Tahun  2021  menyatakan bahwa,  Hak  pekerja  atas  upah, timbul  pada  saat  terjadi  hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha  dan  berakhir  pada  saat putusnya  hubungan  kerja. Pasal  24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 menegaskan upah minimum  hanya  berlaku  bagi  pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.  Sementara  upah  bagi  pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih  harus  berpedoman  pada  struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  kerja  mengubah berupa:
a. Hanya  terdapat  Upah Minium Berdasarkan  Wilayah,  yaitu Upah  Minimum  Provinsi  dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
b. Penetapan  Upah  Minimum didasarkan oleh besaran
makro (PE atau Inflasi) dengan
menggunakan
Formula  Perhitungan  Upah Minimum.
c. Pengaturan Upah pada Usaha Mikro  dan  Kecil  dikecualikan dari  Upah  Minimum,  yang besarannya  disepakati  harus diatas persentase tertentu dari rata-rata konsumsi.
d. Pengaturan Upah dapat dibayarkan secara perjam.
e. Tugas  dan  Fungsi  Dewan Pengupahan.
Defenisi  konseptual  akan  Upah Minimum  adalah  upah  terendah  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh di suatu wilayah. Semua regulasi  Pemerintah  seolah  lepas tangan  dari  tanggungjawabnya  untuk mengelola     dengan baik  upah tenaga kerja.  Pada  akhirnya,  tenaga  kerja dijadikan  korban,  dengan  diberikan upah  minimum  yang  rendah  yang  di tentukan dalam suatu wilayah tertentu, yang menjadi kesempatan buat pemberi  kerja  melakukan  kebijakan yang hanya melihat kepentingan pemberi kerja saja tanpa memperhatikan  kepentingan  tenaga kerja  dalam  perusahaannya.  Padahal pemerintah memberikan berbagai
kemudahan dalam memajukan berbagai usaha dengan mempermudah mambuka  lapangan  kerja  namun kadang  pemberi  kerja  tidak  menjamin kesejahteraan tenaga kerja.

## B.  METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode  yuridis  normatif,    dan  studi yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis normatif dilakukan dengan memperoleh  data  sekunder  yang berkaitan  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta kerja  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  Tahun  2021  tentang pengupahan. Pendekatan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah  (terutama)  data  sekunder berupa peraturan perundang- undangan  di  bidang  tenaga  kerja (meliputi  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri Tenaga Kerja), buku referensi, majalah, hasil pengkajian, artikel, dan referensi lainnya yang terkait ketenagakerjaan.
Selain itu, data primer lapangan yang  disebut  dengan  pendekatan yuridis  empiris  diperoleh  melalui peran  serta  tanaga  kerja  yang bekerja  melalui  rekrutmen  dengan dari satu wilayah ke wilayah tertentu
dengan  tujuan  pemberi  kerja  untuk mendapat  untung  yang  lebih  besar dan tenaga kerja mudah dikendalikan tanpa memperhatikan kesejahteraannya.  Wawancara  ini dilakukan  dengan  50  (lima  puluh) karyawan  dari  10  tempat  kerja. Pendekatan Observasi  yang disebut juga  dengan  pengamatan  secara langsung,  yaitu  pendekatan  dengan cara  pengumpulan  data  melalui pengamatan  secara  langsung  pada obyek penelitian. Setelah data penelitian  diperoleh  baik  melalui penelitian kepustakaan buku maupun penelitian lapangan (sosiologis)  maka  data  tersebut diolah  dengan  cara  disusun  dan diklasifikasikan  secara  sistematis. Sesudah  itu  maka  data  tersebut kemudian  dianalisis  secara  kualitatif hukum  yaitu  memberi  penjelasan secara deskriptif  tentang  kedudukan tenaga kerja upahan untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Jayapura Provinsi Papua.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN.
Pengertian  tenaga  kerja  adalah semua  orang  yang  bersedia  untuk
4 Sonny Sumarsono, 2003, Ekonomi Manajemen  &  Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 10
sanggup  bekerja.  Pengertian  tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk  diri  sendiri  ataupun  anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa  upah  atau  mereka  yang sesungguhnya  bersedia  dan  mampu untuk  bekerja,  dalam  arti  mereka mengganggur dengan terpaksa karena tidak  ada  kesempatan  kerja.  Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah sedang  bekerja.  Yang  telah  bekerja dan  sedang  mencari  kerja  yang melakukan  pekerjaan  lain  seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. 4
Pendefenisian tentang upah sanagat  berbeda-beda,  penyebabbya adalah  perbedaan  sudut  pandang dalam  merumuskan  pengertian  dari berbagai  pihak.  Baik  dari  pemerintah, pemberi  kerja  dan  tenaga  kerja.  Jika pemberi  kerja  mendefenisikan  upah, maka upah adalah upah yang diberikan kepada  tenaga  kerja  oleh  pemberi kerja  terhadap  produksi  barang  dan jasa yang menguntungkan bagi pemberi kerja. Dari pemerintah menyatakan  bahwa  upah  adalah penghasilan  yang  diperoleh  tenaga kerja  yang  merupakan  komponen penting dalam kegiatan perekonomian.
Sedangkan dari tenaga kerja itu sendiri mendefeniskan upah
adalah kelangsungan hidup dan keluarganya. digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tenaga kerja dengan  upah  yang  diterima  tidak mencukupi dan tidak cukup layak bagi kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, namun  tenaga  kerja  harus  bekerja untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi dan keluarganya dengan cara mencurahkan  seluruh  tenaga  dan pikiran.
Pemberi  kerja  memberi  upah ketenaga  kerja  sebagai  balas  jasa, atas prestasinya yang telah disumbangkan  kepada  pemberi  kerja. Pekerja  seharusnya  diberi  dengan keadaan  keluarganya  seperti  biaya hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan yang mengikat, hasil kerja tenaga kerja, pendapat dari serikat  tenaga  kerja  dan  serikat pemberi kerja dan apa yang dikerjakan atau jenis pekerjaan apa yang dilakukan.  Upah  yang  terima  oleh pekerja  dibedakan  atas  dua  macam yaitu: 5
a.  Upah Nominal yang artinya upah yang  diterima  tenaga  kerja  dari pemberi kerja dinyatakan dalam
5 Veronika  Nugraheni  Sri  Lestari,  dkk.  2017. Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam,
bentuk uang yang terima secara rutin oleh pekerja.
b.  Upah  Rill  yang  artinya  upah
yang diterima pekerja
berdasarkan berdasarkan barang  dan  jasa  yang  diterima pekerja.
Pasal  1  Angka  10  UU  No.  24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  hak yang  diterima  pekerja  dalam  bentuk uang dari pemberi kerja disebut dengan upah.    Upah  dibayar  berdasarkan perjanjian  kerja,  peraturan  perundang- undangan, kesepakatan dan tunjangan bagi  pekerja  dan  keluarnya  atas pekerjaan  yang  akan  sudah  dilakukan dan yang akan dilakukan.
Pasal  81  No.  24  UU  Cipta  Kerja  atas
Perubahan Pasal 88 UU
ketenagakerjaan menyatakan bahwa:
1.   Setiap  pekerja/buruh  berhak
atas  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan.
2.   Pemerintah
Pusat
menetapkan
kebijakan pengupahan  sebagai  salah satu  upaya  mewujudkan  hak pekerja/buruh atas penghidupan  yang  layak  bagi
Vol.8, No. 2 hlm 148
kemanusiaan
3.   Kebijakan yang dimaksud meliputi:
a. Struktur dan Skala upah;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak termasuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
d. Bentuk dan cara
pembayaran upah;
e. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dangan upah; dan
f. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya
Pasal  4  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  tahun  2021  tentang pengupahan mengatur bahwa
1.  Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan  sebagai  salah
satu  upaya  mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak.
2.  Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  merupakan program strategis nasional.
Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor  36  tahun  2021  tentang Pengupahan  mengatur  bahwa  : Ketentuan pengupahan sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  23  sampai  dengan  Pasal  35 dikecualikan  bagi  usaha  mikro  dan usaha kecil, upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  pemberi kerja  dengan  tenaga  kerja,  tingkat upah  harus  sesuai  dengan  rata-rata konsumsi masyarakat.
Banyak  defenisi  dan aturan  yang sanagat  berbeda  dalam  hal  upah, sehingga  banyak  sudut  pandang  yang berbeda-beda jadi defenisi pengupahan  seharusnya  melibatkan antara  pemerintah,  pemebri  kerja  dan tenaga  kerja  itu  sendiri.  Pemberi  kerja selalu memandang bahwa  upah dapat diberikan  kepada  tenaga  kerja  apabila pemberi kerja menguntungkan, pemerintah selalu menilai upah tenaga kerja  sebagai  bentuk  pengahasilan yang diperoleh tenaga kerja merupakan  komponen  penting  dalam kegiatan  perekonomian  dan  Tenaga kerja memandang bahwa upah adalah hal pokok terpenting dalam keberlangsungan
hidup dan
keluarganya.
Prestasi kerja tenaga kerja seharusnya mampu memberikan tambahan nilai akan upah tenaga kerja tersebut, sehingga upah yang diberikan kepada  tenaga  kerja  sesuai  dengan keseimbangan prestasi yang dikerjakan  oleh  tenaga  kerja.  Harus  di perhatikan  prinsip    keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban    pemberi kerja  dengan  tenaga  kerja  ditetapkan sebagai  dasar  penetapan  upah  yang akan  dibayarkan  kepada  tenaga  kerja tersebut. Banyaknya tenaga kerja yang diberi perjanjian kerja yang mengharuskan  ditanda  tangan  demi keberlangsungan  hidup,  yang  dengan kata lain “daripada tidak kerja’’. Hal ini yang  selalu  membuat  tenaga  kerja harus  melakukan  pekerjaan  meskipun balas  jasa  yang  mereka  terima  tidak sesuai  dengan  yang  telah  mereka lakukan dalam bekerja.
Dengan  demikian  Pemerintah harus  memperhatikan  bahwa  pemberi kerja  mempunyai  tanggung  jawab untuk  membayar  upah  sesuai  dengan upah minimum dimana tenaga kerja itu bekerja  bukan  dari  mana  tenaga  kerja itu  di  rekrut  atau  dibawa  oleh  pemilik pekerjaan. Pemerintah harus mengupayakan perbaikan kesejahteraan  tenaga  kerja  maka tenaga  kerja  akan  dapat  memenuhi
kewajibannya.  Faktor  utama  untuk tenaga kerja untuk membiayai keberlangsungan  hidup  tenaga  kerja dan keluarganya bahwa pada hakekatnya  fungsi  Upah  merupakan perwujudan keadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pendorong  produktivitas  kerja,  dan skala upah.
Ketentuan yang seharusnya mewajibkan  para  pemberi  kerja  dalam menyusun  struktur  dan  skala  upah dangan  pengenaan  sanksi  tertentu, tanpa harus berbelit belit. Permasalahan  dalam  upah  terhadap tenaga  kerja  banyak  terjadi  namun karena lamanya proses dalam mempertahankan hak tenaga kerjanya, para  tenaga  kerja  menerima  dengan keadaan  meskipun  sudah  dirugikan pihak pemberi kerja. Meskipun demikian dalam mewujudkan
hubungan Industrial yang armonis dan tidak berkesenjangan, dan kecemburuan  sosial  diantara  tenaga kerja,  perlu  diatur  struktur  dan  skala upah  diantara  tenaga  kerja    baik  dari segi  golongan,  jabatan,  masa  kerja  , Pendidikan, wilayah tempat dimana dia bekerja dan prestasi kerja tenaga kerja. Tentu  aja  pemilik  kerja  bisa  memberi tambahan gaji atau yang biasa disebut reward ,  memberi  sanksi  ( Punishment)
jika  ada  tenaga  kerja  yang  melanggar ketentuan  yang  ditetapkan  dalam standart operasional pekerjaan.
Mengenai  penyusunan  struktur dan  skala  upah  tidak  efektif,  karena tidak  adanya  sanksi  yang  diberikan kepada  pemberi  kerja  yang  tidak melaksanakan struktur upah dan skala upah.  Jika  sanksi  jelas  ada  dan  tidak memakan waktu lama dengan berbagai proses  dan  pemerintah  juga  tidak terlalu jauh untuk mencampuri pemberian  upah  antara  tenaga  kerja dengan  pemberi  kerja.  Mekanismenya ditentukan  apa  sanksi    jika  tidak dilaksanakan  dalam  hal  pengupahan terhadap tenaga kerja,  khusus tenaga kerja  dengan  asa  kerja  baru  dibawah satu tahun ( Frest Graduate ) diberi upah sesuai dengan kebijakan pemilik kerja. Namun  jika  diatas  satu  tahun,  maka akan mengikuti semua profesionalitasnya  dan  kesejahteraan hidup  tenaga  kerja  dan  keluarganya yang mensejahterahkan. Tujuan kesejahteraan  adalah  menciptakan motivasi  sehingga  menjadi  pendorong kerja bagi tenaga kerja.

## D.  PENUTUP
Perlindungan tenaga kerja melaui  upah  dalam  suatu  sistem pengupahan  harus  sesuai  dengan upah minimum regional dimana
tenaga  kerja  itu  bekerja  bukan  dari mana  pekerja  itu  di  rekrut  dan  dibuat dalam suatu perjanjian kerja. pemberi kerja seharusnya memperhatikan komoditas  ekonomi  tempat  kerja tenaga  kerja  tersebut.  jika  sudah ditetapkan maka semua pemilik kerja harus  mematuhinya  meskipundalam perjanjian  kerja  para  teaga  kerja sudah menandatangi perjanjian kerja. menyangkut  pengupahan  ini  telah diatur dalam Pasal 81 No. 24 Undang- Undang  Cipta  Kerja  dan Pasal  4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 tahun  2021  tentang  pengupahan. Upah  yang  diterima  tenaga  kerja berdasarkan  system  pengupahan regional  tidak  hanya  memenuhi kesejahteraan  tenaga  kerja  tetapi juga anggota keluarganya.
Penetapan upah Meskipun demikian dalam mewujudkan hubungan  Industrial  yang  harmonis dan tidak berkesenjangan, dan kecemburuan  sosial  diantara  tenaga kerja,  perlu  diatur  struktur  dan  skala upah  diantara  tenaga kerja    baik  dari segi  golongan,  jabatan,  masa  kerja, Pendidikan,  wilayah  tempat  dimana dia bekerja dan prestasi kerja tenaga kerja.
Daftar Pustaka Buku:
Sonny  Sumarsono.  2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sonny  Sumarsono.  2003. Ekonomi Manajemen  &  Ketenagakerjaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Veithzal  Rivai.  2009.  Islamic  Human Capital  Dari  Teori  Ke  Praktik Manajemen Sumber Daya Islami.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

## Jurnal:
Veronika  Nugraheni  Sri  Lestari,  dkk.
2017.  Economic:  Jurnal  Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2 hal 148
Abdul Hakim.  2006. Analisis pengaruh motivasi,  komitmen  organisasi dan  Iklim  Organisasi  terhadap kinerja  pegawai  pada  Dinas Perhubungan dan
Telekomunikasi  Provinsi  Jawa Tengah JRBI Volume 2, Nomor 2 Juli 2006;165 - 180
Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
UU  Nomor  24  Tahun  2011  tentang
Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun

## 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 tahun 2021tentang pengupahan.