Mahadika, A. (2020). Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 101-107. DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2619
*Correspondance Author: mahadikaalam@gmail.com

## ANALISIS KONFLIK SOSIAL PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SUNGAI KUNYIT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Alam Mahadika*
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
The purpose of this study is to analyze the emergence of social  conflicts  caused  by  the  construction  of  the  Kijing International  Port  which  is  located  in  Sungai  Kunyit Village, Mempawah Regency, West Kalimantan. The data was  collected  by  means  of  conducting  literature  studies and  field  observations.  The  results  found,  among  others. Community residential land was  evicted and turned into land for the construction of the Kijing International Port. There is a potential for loss of community jobs as fishermen and farmers because their lost waters and land are turned into  the  Kijing  Port.  The  emergence  of  damage  to community  settlements  due  to  the  port  construction process. Low compensation for community land. Insistence from the development party to sell people's land quickly. So this research suggests a multi-stakeholder dialogue that needs to be carried out so that conflicts can be resolved properly and with direction.
Tujuan  penelitian  ini  menganalisis  munculnya  konflik sosial  yang  diakibatkan  pembangunan  Pelabuhan Internasional Kijing yang terletak  di Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  teknik  melakukan  studi  pustaka dan obesarvasi ke lapangan. Hasil yang ditemukan antara lain. Lahan pemukiman masyarakat digusur dan dijadikan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Ada potensi  kehilangan  pekerjaan  masyarakat  sebagai nelayan  dan  petani  karena  perairan  dan  lahan  mereka yang  hilang  dijadikan  Pelabuhan  Kijing.  Munculnya kerusakan  pemukiman  masyarakat  yang  diakibatkan proses pembangunan pelabuhan. Rendahnya kompensasi  dari  lahan  masyarakat.  Desakan  pihak pembangunan agar lahan masyarakat cepat terjual. Maka penelitian ini menyarankan adanya sebuah dialog multi- stakeholders  yang  perlu  dilakukan  agar  konflik  bisa diselesaikan dengan baik dan terarah.
Keywords: villagers; social conflict; development.
Kata  Kunci:  masyarakat desa;  konflik  sosial; pembangunan.

## PENDAHULUAN
Tujuan penelitian ini analisis terjadinya konflik sosial antara masyarakat Desa Sungai Kunyit dan PT. Pelindo,  konflik  terjadi  adalah  dari  kompensasi  yang  tidak  merata  dan  kompensasi  yang  kurang terbuka  dalam  proses  pembangunan  pelabuhan  Internasional  Kijing  yang  terletak  di  wilayah  Desa Sungai  Kunyit  Provinsi Kalimantan  Barat  hal  yang  terjadi  banyak  penolakan  dari  masyarakat  yang terdampak. Pembangunan sebagai perubahan sosial berasal dari keadaan tertentu keadaan dipandang lebih  bernilai,  pembangunan  sering  didefinisikan  sebagai  kemajuan  yang  akan  dicapai  satu masyarakat dalam bidang ekonomi, bahkan beberapa kondisi saat ini sangat umum pembangunan diartikan sebagai bentuk kehidupan yang kurang baik bagi sebagian orang tersingkir atau orang yang terdampak (Budiman, 1995).
Konflik sosial sebagaimana dijelaskan oleh Turner menunjukkan bahwa secara realistis konflik sosial  dapat  mengimplementasi  kepada  ketidaknyamanan  pada  suatu  perspektif,  pola-pola  dan embrio konflik sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat pada beberapa aspek disebabkan pula oleh masalah  ketidaksetaraan  (Turner,  1975;  Jones,  2016).  Jonathan  Turner  dalam  bukunya  The  Ritual
Process memiliki makna satu sisi dalam mengeksploitasikan kelas sosial tertentu di bawah situasi oleh pembangunan  dengan  eksistensinya yakni  senantiasa  menimbulkan  suatu  kepentingan  tertentu  di bawah situasi yang diciptakan revolusi dalam wilayah organisasi dengan orientasi melawan kelompok dominan dan pemilik modal dalam struktur kelas yang berjalan (Turner, 1996).
Menurut Purnomo, mengatakan bahwa pembangunan adalah cara pandang yang tidak hanya terlihat  dari  segi  pembangunan  ekonomi  saja  tetapi  harus  juga  menggabungkan  tiga  unsur  yaitu keseimbangan  ekonomi,  keseimbagan  sosial  dan  keseimbangan  lingkungan.  Pembangunan  harus menciptakan suatu kondisi di mana adanya konflik dalam proses pembangunan dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada (Purnomo, 2007; Loucks, 2000). Dalam tulisannya Bebbington, mengungkap bahwa konflik sosial terjadi ada tiga ruang kekuasaan, yaitu kekuasaan masyarakat sipil, kekuasaan negara  dan  sektor  swasta  (Bebbington,  1997).  Hal  ini  seperti  terjadi  dalam  proses  pembangunan Pelabuhan  Internasional  Kijing  dimana  adanya  pertikaian  antara  masyarakat  kepada  pihak pemerintah dan pihak PT. Pelindo II sebagai pihak pembangunan.
Pelabuhan merupakan daerah perairan yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga  kapal  sebagai  pintu  gerbang  memperlancar  hubungan  antar  wilayah  serta  kegunaannya untuk  keperluan  industri,  tambang  dan  lainnya  (Triatmodjo,  2009).  Pembangunan  Pelabuhan merupakan pembangunan infrastuktur yang berpotensi akan terjadinya konflik lahan karena harus menggusur sumber daya alam sekitar dan memindahkan manusia (Goulet, 2005). Dalam penelitian Nur Faricha tentang konflik pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik yang disebabkan  oleh  konflik  vertikal  masing-masing  aktor  memiliki  kepentingan  saling  bersinggung untuk mendapatkan kepentingan, kolaborasi dilakukan oleh para aktor elite untuk memaksimalkan keuntungan  (Faricha,  2016).  Penelitian  yang  mengungkap  penyebab  terjadi  konflik  dibalik pembebasan  lahan  yang  menemukan  hasil  indikasi  ketidakberesan  dan  pelanggaran  yang diorientasikan  pada  praktik-praktik  pembebasan  lahan  serta  mengupayakan  segala  cara  untuk mengoptimalkan kepentingan tanpa memperdulikan hak dan kepentingan masyarakat.
Seperti pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu alternatif lokasi pembangunan pelabuhan internasional sebagai lokasi yang paling layak digunakan dengan memiliki aspek 10 penilaian dalam kondisi  tempat  yang  akan  dibangun  seperti  kedalaman  pantai,  arus  dominan,  pasang  surut, gelombang, sedimentasi, alur pelaran, aksebilitas, ketersediaan lahan, fasilitas pendukung dan kondisi lahan (Wahono, 2015). Seperti data Tribun Mempawah  mengenai data eksekusi 8 rumah warga dan 7  lahan  untuk  mengembangkan  PT  Pelindo,  banyak  penolakan  dari  warga  Sungai  Kunyit  karena menilai ketidakadilan dari penilaian harga tanah yang dimilikinya hingga PT Pelindo dinilai dalam pembebasan  lahan  tebang  pilih  (Tribun  Mempawah,  2020).  Data  dari  berita  media  Ocean  Week, pembangunan pelabuhan internasional terus dikebut namun tidaklah mudah, hal itu adanya bukti dari adanya penolakan oleh para warga Kecamatan Sungai Kunyit yang mengancam terhadap realisasi pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing jika tuntunan kompensasi tidak direalisasikan oleh PT. Pelindo  dan  pemerintah  daerah,  para  nelayan  akan  terus  memperjuangkan  haknya  karena pembangunan Pelabuhan Kijing menimbulkan dampak negatif kepada  nelayan (Oceanweek, 2019). Ada pula data dari Mongabay, sebagai penyiar berita konservasi dan lingkungan alam berbasis non- profit, warga Sungai Kunyit yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing beberapa kali membuat unjuk rasa menuntut persoalan antara pembebasan lahan dan warga juga menuntut pemerintah  daerah  bertindak  tegas  seperti  memberikan  intruksi  agar  masyarakat  mendapatkan haknya  terutama  dalam  menadaptkan  pekerjaan  serta  keberlangsungan  hidup  dalam  jangka  yang sangat panjang (Mongabay, 2019). Dalam pembangunan proyek pembangunan, posisi masyarakat dan lingkungan  seakan-akan  selalu  menjadi  obyek  yang  bisa  dikorbankan  untuk  kepentingan pembangunan  infrastruktur  (Saparinah,  2019).  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  muncul faktor-faktor  suatu  permasalahan  apa  saja  yang  melatarbelakangi  terjadinya  konflik  sosial  antara
masyarakat Desa Sungai Kunyit dan PT. Pelindo dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Penelitian  ini  mengambil  di  wilayah  pesisir  pantai  Desa  Sungai  Kunyit  yang  merupakan  tempat strategis para nelayan untuk mencari mata pencaharian yang akan terganggu karena pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, tujuan studi ini bermaksud menyumbangkan hasil data dari warga Sungai Kunyit secara lebih mendasar terkait warga yang terdampak.

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  suatu  metode  yang digunakan untuk meneliti status kondisi sosial atau menganalisis fenomena yang terjadi pada peristiwa konflik antara masyarakat Desa Sungai Kunyit dan PT. Pelindo II yang terjadi karena pembangunan Pelabuhan  Internasional  Kijing  (Prastowo,  2011).  Dalam  penelitian  ini  diperlukan  data  keterangan informasi secara umum penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder (Purhantara, 2010).  Data primer data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, menggunakan instrument  yang  telah  ditetapkan  data  primer  dianggap  lebih  akurat  karena  data  disajikan  secara terperinci (Indriantoro, 2010). Penelitian primer diperoleh dari hasil wawancara pada masyarakat dari Desa Sungai Kunyit yang terdampak dari Pembangunan Pelabuhan. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai  bentuk  umumnya  seperti  data  yang  berkaitan  dengan  catatan  laporan  historis  yang  sudah dipublikasikan (Supomo, 2010). Teknik pengumpulan data suatu proses pengadaan data untuk langkah yang amat penting dalam metode ilmiah pengumpulan data seperti wawancara yang tidak terstruktur di mana pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pada permasalahan yang ditanyakan  kepada  masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit  yang  terdampak,  ada  pula  pengumpulan  data dengan  studi  kepustakaan  yaitu  mencari  data  dengan  mengumpulkan  bahan  berhubungan  masalah yang diteliti untuk memperolehnya dengan cara membaca, dan mendalami literatur-literarur atau studi terdahulu secara relevan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Moehar, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  pembahasan  peneliti  pengujian  yang  diperoleh  disajikan  dalam  bentuk  secara  teoritik dengan metode kualitatif deskriptif dan memperoleh data-data dari  observasi  lapangan, penelitian terdahulu  hingga  media  informasi  yang  relevan.  Pembahasan  akan  dibahas  terkait  kajian  analisis konflik  sosial  antara  masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit  dan  pihak  pembangunan  Pelabuhan Internasional Kijing. Terindikasi bahwa masyarakat Desa Sungai Kunyit yang menolak karena dengan harga  kompensasi  lahan  mereka  cukup  rendah  dan  desakan  pihak  pembangunan  agar  masyarakat dapat melepaskan lahannya, hingga saat ini kompensasi masih belum maksimal.

## Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing
Dikatakan terkait konflik sosial yang muncul akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing,  konflik  sosial  yang  dimaksud  ialah  adanya  penolakan  dari  sebagian  masyarakat  terhadap pembangunan pelabuhan karena banyak masyarakat protes menilai biaya  pembebasan lahan milik mereka yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT. Pelindo.
Data dari Gatra.com, ratusan nelayan Kelong dan Togo asal Desa Sungai Kunyit menggelar aksi ke kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak. Aksi para nelayan tersebut menuntut kompensasi dari  pihak  PT.  Pelindo  terkait  dampak  pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing,  yang  telah mematikan  mata  pencaharian  masyarakat  terdampak.  Seperti  warga  Sungai  Kunyit  berinisal  R merupakan  nelayan menyebutkan  para nelayan menuntut ganti rugi dari pihak PT Pelindo terkait dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, yang membuat hilangnya pata pencaharian. Para nelayan mengaku uang ganti rugi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yang awalnya para nelayan mengungkapkan  janji  pihak  PT.  Pelindo,  mereka  akan  diberikan  kompensasi  hingga
Rp.150.000.000,00.-  untuk  satu  nelayan  namun  kenyataannya  tidak  selesai,  nelayan  hanya mendapatkan  Rp.12.000.000,00.-  setidaknya  ada  62  nelayan  Kelong  dan  49  nelayan  Togo  yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing (Gatra.com, 2019; Angah, 2019).
Informasi  dari  Mongabay,  mengenai  dampak  dari  sektor  pertanian  di  Desa  Sungai  Kunyit, seorang petani berinisial R yang tidak ingin terlibas dengan kehadrian Pelabuhan Internasional Kijing dia ingin menghasilkan panen yang berkualitas hingga produknya bisa bersaing dan berkelanjutan dengan  pola  tanam  organik,  dengan  harapan  yang  sama  dari  Lembaga  Pelatihan  Pertanian  dan Perdesaan Swadaya di Alam Cemerlang Sejahterah Sungai Kunyit yang menginginkan petani – petani menggunakan teknologi modern (Mongabay, 2020). Erni Panca Kurniasih, sebagai dosen  Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura, mengatakan pembangunan pelabuhan secara umum akan berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  maka  seperti  perpindahan  mata  pencaharian tidak terelakan jadi tantangan bagi pemerintah untuk bertindak adil bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan pelabuhan dengan pembinaan cara hidup dalam waktu yang jangka panjang (Kurniasih, 2020; Pahlevi, 2020).
Dalam media mahasiswa Universitas Tanjungpura, seorang warga salah satu dari warga yang juga  terdampak  menolak  dengan  tanahnya  dirampas  oleh  pihak  PT.  Pelindo  dengan  alasan kompensasi harga yang cukup rendah, sebab tanah yang dimilikinya hanya dihargai tidak lebih dari Rp.332.000,- permeternya (Mimbaruntan, 2019). Rumah  salah satu warga tersebut  berada di lokasi tanahnya akan dibangun untuk bagian inti dari pelabuhan seperti kantor, tanahnya juga berada di tepian jalan raya sungai kunyit atau jalan utama penghubung lintas kota dan kabupaten (Rahmad, 2019).
Ada seorang warga Desa Sungai Limau yang sudah cukup lama menjadi nelayan dan rata-rata saudara  sekitar  juga  sebagai  nelayan  warga  yang  beranggapan  pekerjaan  nelayan  menjadi  turun- menurun  lantaran  untuk  menyambung  kehidupan  dengan  hasil  laut  yang  sangat  menjanjikan (Mimbaruntan,  2019).  Sungguh  disayangkan  atas  permasalahan  yang  dihadapi  sebagai  nelayan menjelaskan aktivitas pembangunan pelabuhan berdampak terhadap hasil tangkapan warga sekitar. Warga setempat menyatakan sebelum adanya pembangunan pelabuhan nelayan bisa mendapatkan ikan  dan  udang  lebih  dari  ratusan  kilo.  Dalam  dari  satu  hari  bisa  mencapai  Rp.300.000,-.  Seorang warga  juga  menceritakan  nelayan  di  daerah  pantai  Kijing  I  yang  menjadi  pusat  pembangunan Pelabuhan Internasional telah lumpuh sejak satu tahun 2019 belakangan ini. Sebagian nelayan sudah mencoba mencari penghasilan baru seperti berdagang bahkan ada yang keluar kota untuk mencari nafkah,  saat  tahun  sekarang  2020  ini  tidak  ada  lagi  nelayan  yang  mencari  ikan  di  daerah  Kijing  I. menanggapi keluhan masyarakat di Desa Sungai Kunyit terutama sebagai nelayan, kehilangan mata pencaharian memang pasti terjadi dengan adanya pembangunan pelabuhan, ketika pelabuhan sudah jadi tidak semua masyarakat desa bisa bekerja di pelabuhan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja diserap dengan kualitas dan kuantitas terbatas. Seorang warga Sungai Kunyit yang menyatakan ada lapangan kerja  yang  sudah  dijanjikan  sekitar  30  orang  yang  memenuhi  syarat  untuk  didaftarkan  ke  dalam pelatihan  satpam  atau  petugas  pengamanan  secara  gratis  khusus  masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit untuk di pekerjakan di PT. Pelindo II (Tartilawati, 2019).
Berkenaan  dengan  konflik  sosial  yang  terjadi  pada  pembangunan  Pelabuhan  Internasional Kijing, seorang warga yang menyatakan keluhannya.
“ Status tanah kami ini belum mendapatkan kesepakatan dan belum mendapatkan kompensasi, hasil dari persidangan konsinyasi sudah berjalan sementara setelah sidang selesai sampai saat ini kami pun belum mendapatkan kompensasinya serta pihak hakim itu sendiri belum menandatangani surat keputusan ” (Wawancara dengan seorang warga, 2019).
Pertemuan kompensasi antara masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional Mempawah (BPN), pertemuan kompensasi tersebut membuat masyarakat kecewa.
“ Dalam  kronologi  musyawarah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Mempawah  mengadakan kompensasi  tanpa  adanya  negosiasi  dan  kami  hanya  diberikan  kertas  amplop  seketika  kami  tidak menerima akan  ditindaklanjuti di pengadilan. Dalam pengadilan tersebut diproses secara tertutup dan masyarakat – pun jarang diajak musyawarah ” (Wawancara dengan seorang warga, 2019).
Adanya pertemuan yang dilakukan oleh pihak pembangunan kepada masyarakat dan dihadiri oleh Bupati Mempawah:
“ Musyawarah pertama di pantai kijing dihadiri oleh Bupati Mempawah yang mempertanyakan persetujuan masyarakat  terkait  pembangunan  pelabuhan  tersebut  di  tanah  masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit,  beberapa masyarakat ada yang menyetujui asalkan kompensasi yang diberikan bisa memenuhi hidup kami kedepan. Hingga  pertemuan  yang  kedua  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  akan  mengadakan  identifikasi  dan memberikan  arahan  kepada  masyarakat  agar  masyakarat  mengukur  tanhanya  masing-masing.  Badan Pertanahan Nasional hanya memberikan instruksi seperti itu serta tidak memberikan patokan di mana lahan kami yang akan dibangun pelabuhan, beberapa minggu kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun lapangan mengumumkan hasil identifikasi lahan yang isinya bangunan tanam tumbuh masyarakat di mana lahan tersebut kurang relevan ketika akan dibangun (Wawancara dengan seorang warga, 2019).
Pertemuan selanjutnya antara tim penilai jasa yang bertugas sebagai penilai lahan masyarakat, pertemuan tersebut untuk mengumumkan lahan masyarakat:
“ Setelah  identifikasi  pada  tahun  2018  diadakan  lagi  pertemuan  antara  tim  penjasa  nilai  dan  masyarakat, pertemuan  tersebut  sempat  terjadi  konflik  dikarenakan  dalam  undangan  berisi  mengenai  pemberian kompensasi  lahan,  tetapi  di  dalam  pertemuan  tersebut  berisikan  tentang  cara  penilaian  kompensasi,  ada masyarakat yang protes kerena tim penilai telah memberikan harga tanah bukan dari masyarakatnya sendiri ditambah tidak pernah membahas harga kami. Hingga akhirnya masyarakat membuat kelompok solidaritas yang bertujuan untuk menuntut nilai kompensasi yang tertutup dan sangat. Tim penilai juga mendesak lahan kami  agar  cepat  diselesaikan  dalam  penilaian  lahan  kami  hanya  memakan  waktu  15-20  menit.  Kami  yang menanyakan  lahannya  kepada  tim  penilai  di  jawaban  dengan  tim  penilai  bukan  wewenang  memberikan harga  lahan  tersebut,  sehingga  membuat  harga  lahan  dirahasiakan ” (Wawancara  dengan  seorang  warga, 2019).
Beberapa pertemuan berikutnya ada musyawarah mengenai kompensasi tanah, antara DPRD Mempawah, PT. Pelindo dan Tim Penilai:
“ Pertemuan  tersebut  kami  disuruh  menerima  hasil  kompensasi  lahan,  ketika  kami  menolak  hasil  dari kompensasi yang sepihak itu akan ditindaklanjuti dipihak pengadilan dan dilakukan secara tertutup. Kami yang  menghadiri  sidang  merasakan  kejanggalan  antara  PT.  Pelindo  dan  Tim  Penilai,  kami  merasa  pihak hakim  yang  tida  serius  menanggapi  pendapat  kami.  Hingga  akhirnya  kami  kalah  dan  permohonannya ditolak.  Hasil  akhir  kami  mendapatkan  harga  tanah  antara  Rp.200.000,- – Rp.300.000,-  per  meter.  kami beranggapan  bahwa  adanya  permainan  dalam  memberikan  harga,  ada  sebagian  masyarakat  Desa  Sungai Kunyit masih bertahan didalam proses pembangunan pelabuhan tersebut ” (Wawancara, 2019).
Bahwa pengompensasian lahan masyarakat Desa Sungai Kunyit berupa uang Rp. 200.000.- – Rp.300.000.,-. Untuk permeternya maupun barang tidak bisa menjamin kehidupan jangka Panjang masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit.  Penggusuran  yang  membuat  putusnya  mata  rantai  pencaharian kehidupan  masyarakat  serta  hilangnya  kebudayaan  adat-istiadat  di  wilayah  pedesaan.  Pemerintah yang seharusnya menyelesaikan masalah konflik sosial ini dengan arif dan bijaksana agar tidak ada lagi  yang  merasa  dirugikan    dengan  keberadaan  pelabuhan  ini,  jika  masih  ada  penolakan  yang menimbulkan  konflik  sosial  maka  dari  itu  untuk  menyelesaikannya  dengan  pendekatan  resolusi konflik model adjukasi.
Konflik  dapat  diselesaikan  dengan  metode  resolusi  konflik  yang  mewujudkan  sebuah perdamaian di antara aktor konflik yang dimana menurut Kenneth W. Thomas dan Kilmann (Rahim,
1993) pada  dasarnya resolusi  konflik yang dilakukan  tanpa  kekerasan  lebih efektif,  salah satu  model resolusi  yang  sangat  disarankan  untuk  menyelesaikan  ketika  terjadinya  konflik  adalah  adjukasi menggunakan  cara  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tindakan  ini  juga  dilakukan  oleh  pihak pemerintah.  Dengan  didasarkan  aturan  Undang-undang,  keputusan  Pemerintah  Kota,  Pemerintah daerah  dan  peraturan  kebijakan  pembangunan  pelabuhan,  dalam  model  resolusi  konflik  ini  kedua pihak boleh terlibat dan menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan. Meskipun lahan yang terkena dampak pembangunan tersebut juga lahan milik pemerintah tetap saja harus mengompensasi secara relevan sesuai aturan yang berlaku (Sakinah, 2015).

## SIMPULAN
Adanya  pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing,  masyarakat  Desa  Kunyit  Kabupaten Mempawah  merasa  dirugikan  seperti  lahan  tanahnya  di  kompensasi  dengan  harga  Rp.200.000, – sampai  Rp.300.000,-  per  meter.  Adapula  dampak  lainnya  adalah  nelayan  yang  menjadi  perkerjaan yang strategis dalam mencari kebutuhan hidup menjadi terganggu serta ada yang berhenti menjadi nelayan  karena  laut  yang  biasa  nelayan  mencari  ikan  dijadikan  tempat  proses  pembangunan pelabuhan bahkan berdampak pada sektor pertanian masyarakat, lahan pertanian masyarakat yang digusur  dan  dijadikan  pembangunan  pelabuhan.  Pada  proses  kompensasi  tanah  pihak  dari  PT. Pelindo  dan  tim  penilai  mendesak  tanah  masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit  agar  cepat  untuk dikosongkan dan mendesak memberi nilai tanah tanah masyarakat dengan perspektifnya tim penilai tanpa  berdiskusi  Panjang.  Pemerintah  sendiri  kurang  tegas  dalam  menindak  kasus  dampak  dari kerugian  masyarakat  Desa  Sungai  Kunyit  tersebut,  bahkan  pemerintah  lebih  condong  mengarah kepada mendesak agar pembangunan pelabuhan Internasional Kijing cepat bisa difungsikan.

## REFERENSI
Farichah, N. (2016). Konflik Antaraktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik. Jurnal Politik Muda, 5(2), 223-232.
Gatra.com. (2019). Nelayan Tuntut Ganti Rugi Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.
Retrieved from https://www.gatra.com/detail/news/413419/millennials/nelayan-tuntut-ganti- rugi-pembangunan-pelabuhan-internasional-kijing .
Herlambang, Raydian. (2016). “Desain Developing Pelabuhan Tanjungbatu di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung dengan Penerapan Arsitektur menuju Konsep Tol Laut.” Undergraduate Thesis. Universitas Islam Indonesia. Retrieved from http://hdl.handle.net/123456789/1635 . Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (n.d.). Pengembangan Pelabuhan Kijing. Retrieved from https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/h-proyek-pembangunan- pelabuhan-baru-dan-pengembangan-kapasitas/pengembangan-pelabuhan-kijing/ . Masudi, M. (2015). Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. Fikrah, 3(1), 177-200.
Moeis, Syarif. (2009). Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori Dependensi. Paper. Universitas Pendidikan Indonesia.
Oceanweek.co.id. (2019). Penolakan Pembangunan Pelabuhan Kijing. Retrieved from https://oceanweek.co.id/penolakan-pembangunan-pelabuhan-kijing/ .
Pahlevi, Aseanty. (2020). Asa Warga Pertahankan Lahan Patah di Pengadilan, Pelabuhan Kijing Melaju. Mongabay. Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2020/05/04/asa-warga- pertahankan-lahan-patah-di-pengadilan-pelabuhan-kijing-melaju/ .
Pahlevi, Aseanty. (2020). Upaya Petani Bertahan di Tengah Proyek Infrastruktur. Mongabay. Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/upaya-petani-bertahan-di-tengah- proyek-infrastruktur/ .
Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. (2018). Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non – Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Kecamatan Ceper Kabupaten
Klaten). JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 113-140. DOI: https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2774 .
Rahmad, Adi. (2019). Polemik Pembangunan Pelabuhan Kijing. Mimbaruntan.com. Retrieved from http://mimbaruntan.com/polemik-pembangunan-pelabuhan-kijing/ .
Sakinah, Annisa. (2015). Perspektif Tentang Model Resolusi Konflik dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(3), 177 – 186. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp3896915b01full.pdf . Tarlitawati, Umi. (2019). Nasib Nelayan Sungai Kunyit. Mimbaruntan.com. Retrieved from http://mimbaruntan.com/nasib-nelayan-sungai-kunyit/ .
Tribun Mempawah. (2020). Eksekusi Rumah Warga di Sungai Kunyit Tuai Banyak Peristiwa Penolakan Hingga Evakuasi Pakai Ambulan. Retrieved from
https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/27/eksekusi-rumah-warga-di-sungai-kunyit-tuai- banyak-peristiwa-penolakan-hingga-evakuasi-pakai-ambulan?page=all . Wahono, Djoko. (2015). Terminal Petikemas pada Pelabuhan Internasional Pantai Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak. Jurnal Mahasiswa Arsitektur Untan, 3(1), 37- 55. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/206095/terminal-petikemas-pada- pelabuhan-internasional-pantai-kijing-di-kecamatan-sunga#cite .