HARMONISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Undang-Undang Pers dan Undang- Undang  Penyiaran)
Walim
Universitas 17 Agustus Cirebon, Jl. Perjuangan No.17, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131, walimshmh77@gmail.com
Diterima  21 September 2020, disetujui 05 Oktober 2020, diterbitkan 30 Oktober 2020 Pengutipan:      Walim.  (2020). Harmonisasi  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang  Penyiaran). Gema Wiralodra , Vol 11, No 2, Hal 250-264, Oktober 2020

## ABSTRAK
Pers  merupakan  wahana  komunikasi  dan  lembaga  sosial  yang  melakukan  kegiatan jurnalistik  meliputi  mencari,  memiliki,  memperoleh,  mengolah,  menyimpan,  dan menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  gambar,  dan  suara,  serta  data  dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media eletronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang,  di  samping  kebutuhan  akan  pangan,  sandang  serta  papan.  Informasi  terjadi  atas dasar  komunikasi  antar  individu.  Secara  hukum,  pers  berkewajiban  memberitakan peristiwa  dan  opini  dengan  menghormati  rasa  kesusilaan  masyarakat  dan  norma-norma agama  serta  asas  praduga  tak  bersalah.  Semua  warga  negara  berhak  memperoleh keterbukaan informasi yang merupakan ciri penting negara yang bersifat demokrasi demi terwujudnya  penyelenggaraan  negara  yang  baik  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat. Badan publik dan pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik  tentang  kebijakan  dan  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan,  sampai  laporan keuangannya.  Melalui  implementasi  Undang-Undang  mengenai  Keterbukaan  Informasi Publik,  seluruh  penyelenggaraan  badan  public  dan  pemerintah  dapat  diawasi  langsung oleh  masyarakat,  dan  akan  semakin  sulit  untuk  penyalahgunaan  anggaran.  Informasi publik  sangatlah  bermanfaat  untuk  masyarakat  dimana  pemerintah  harus  mampu menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  kegiatan-kegiatan  pemerintah  maupun informasi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  industri, perkembangan  ekonomi  dan  hal-hal  yang    sifatnya  berhubungan  langsung  dengan masyarakat.  Keterbukaan  Informasi  Publik  dicetuskan  dengan  berbagai  alasan  di  era globalisasi yang telah memudarkan batas adminitrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima  sulit  terbendung.  Kepastian    Hukum  dilakukan  sebagai  upaya  penyerasian  dan penyelarasan  peraturan  tertentu,  baik  berupa  peraturan  yang  dibuat  lembaga  resmi maupun dengan perundang-undangan.
Kata Kunci : Pers, Kepastian Hukum, Keterbukaan Informasi

## ABSTRACT
The press is a means of communication and  social institutions that carry out journalistic activities  including  seeking,  possessing,  obtaining,  processing,  storing  and  conveying information in the form of written, image and sound, as well as data and graphics as well as  in  other  forms  using  electronic  media,  printed  media  ,  and  all  kinds  of  channels available.  Information  is  the  main  need  for  everyone,  in  addition  to  the  need  for  food, clothing and shelter. Information on the basis of communication between individuals. By law, the press is obliged to report events and opinions with respect to the sense of public morality  and  religious  norms  as  well  as  a  presumption  of  irresponsibility.  All  citizens have access to information disclosure which is an important part of a democratic country
for  the  realization  of  a  good  state  administration  that  upholds  the  people's  sovereignty. Public agencies and government are required to provide information openly to the public about  policies  and  all  activities  carried  out,  up  to  their  financial  reports.  Through  the implementation of the Law on Public Information Disclosure, all the operations of public agencies  and  the  government  can  be  directly  monitored  by  the  public,  and  it  will  be increasingly difficult for budget formulation. Public information is very useful for society where  the  government  must  be  able  to  inform  the  public  about  government  activities  or information desired by the community relating to industry, the economy and matters that are directly related to society. Public Information Openness has been triggered for various reasons  in  the  era  of  globalization  which  has  faded  administrative  boundaries,  thus making the communication received difficult to stop. Legal certainty is carried out as an effort to save and harmonize certain regulations, both in the form of regulations made by official institutions and by laws.
Keywords : Press, Legal Certainty, Information Disclosure

## PENDAHULUAN
Informasi telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegaradan  bermsyarakat  serta  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat. Dengan  adanya  perkembangan  informasi  dan  teknologi  komunikasi  telah melahirkan  informasi  yang  semakin  besar  tuntutannya  akan  hak  untuk mendapatkan  dan  mengetahui  informasi.  Oleh  karenanya  kebutuhan  terhadap informasi  dengan  menggunakan  teknologi  harus  terjaga  dengan  baik  oleh  para regulator  terkait.  Dengan  ini  diperlukan  sistem  pengamanan  ( security )  karena secara tekhnis kebutuhan sistem dan informasi itu sendiri sangatlah rentan untuk tidak  bekerja  sebagaimana  mestinya,  dapat  diubah-ubah  ataupun  diterobos  oleh pihak  lain  baik  oleh  individu  maupun  lembaga  yang  tidak  bermaksud  jahat ( unintentional threats ) maupun yang bermaksud jahat ( intentional threats ).
Konstitusi    kita    berdasarkan    Pasal    28      UUD    1945    mengisyaratkan bahwa  setiap    orang    di    dalam    negara    Republik  Indonesia    berhak    untuk melaksanakan  komunikasi    dan    berhak    untuk    menerima  atau    memperoleh informasi,  terutama dalam  mengembangkan  dirinya  serta lingkungan  sosial  di sekitarnya,    dan  berhak    untuk    mencari,    berhak    untuk  memperoleh,    berhak untuk    memiliki,  berhak    untuk    menyimpan,    berhak    untuk  mengolah    dan berhak    untuk  menyampaikan  informasi  publik,  terutama  dalam    kinerja pemerintah    untuk  melaksanakan    terselenggaranya    sebuah  negara    ataupun pemerintahannya,  serta membuat  semua  masyarakat  harus berpartisipasi  aktif
meskipun    pasif    untuk  mengontrol    kebijakan-kebijakan    yang  diambil pemerintah  yang  berkuasa. Endang  Retnowat (2012).
Ditinjau  dari  perspektif  proses,  Kepastian    hukum  tidak  dapat  dipisahkan dari maksud dan tujuan. Kepastian hukum harus terdapat sikronisasi agar tercipta keadaan  untuk  saling  melengkapi,  pesifikasi  dan  interkorelasi  yang  menuntut semakin  rendahnya  tingkatan  atau  derajat  suatu  peraturan  perundang-undangan, maka  substansi  dan  sifat  hukum  tersebut  harus  semakin  detail,  teknis  dan operasional.  Kepastian  hukum  juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  adanya tumpang tindih ( overlapping ) terhadap esensi atau substansi peraturan perundang- undangan. Pratikno, et-al (2012).
Sementara itu, tujuan Kepastian adalah mewujudkan landasan regulasi suatu bidang  tertentu.  Informasi  saat  ini  merupakan  kebutuhan  yang  utama  bagi  setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan sandang serta papan. Informasi terjadi atas dasar terjalinnya komunikasi antar individu. Pemberi informasi berkewajiban memberitahukan  opini  dan  peristiwa  nyata  dengan  berpedoman  pada  rasa kesusilaan pada masyarakat dan norma-norma agama. Dengan hal ini diharapkan dapat  memberikan  kepastian  hukum  yang  memadai  dalam  tata  laksana  bidang tersebut secara efisien dan efektif.
Reformasi  saat  ini  menuntut  penyelenggaraan  kekuasaan  yang  bersifat transparan  dan  akuntabel  bagi  publik.  Keterbukaan  informasi  publik  merupakan salah  satu  ciri  penting  negara  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat  demi  terwujudnya  penyelenggaran  negara  yang  baik,  selain  itu  dapat mengoptimalkan  pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  Negara  atau Badan  Publik  lainnya,  karena  segala  sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan diperlukan  adanya  pengelolaan  informasi  publik.  Di  dalam  konsideran  Undang- undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  F  disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk memperoleh, mencari, menyimpan dan memiliki Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Sebagai  contoh  kasus-kasus  sengketa  mengenai  sumber  berita  lainnya  di tingkat  daerah  muncul  masalah-masalah yang  terjadi  seperti ;  Wakil  Komisioner
Informasi  Publik  Drs  Eris  Suhendi,  menjelaskan  bahwa  di  Kabupaten  Cirebon Tahun  2016  jumlah  perkara ada  20  diselesaikan  tahap  mediasi  14  perkara  dan  6 tahap ajudikasi, yang keputusan itu wajib sumber berita dibuka, Wartawan media Inti Jaya  Khotib MP Terbitan Jakarta, menyebutkan biasanya yang sumber berita tidak  disebutkan  beritanya  bersifat  sosial  kontrol  menggali  kasus  yang mengungkapkan  KKN  tapi  biasanya  berita  seremonial  contoh  pelantikan peresmian dan seremonial semua disebutkan namanya.
Pengguna  informasi  publik  wajib  mencantumkan  sumber  informasi  publik yang  diperoleh,    yang  digunakan  untuk  kepentingan  sendiri  ataupun  untuk keperluan  publikasi  sesuai  dengan  perturan  perundang-undangan  sedangkan Undang  undang  Pers  No.40  tahun  1999  diatur  pada  Pasal  ayat  (4)  dalam mempertanggungjawabkan  pemberitaan  di  depan  hukum,wartawan  mempunyai hak  tolak,  hak  tolak  adalah  hak  wartawan  karena  profesinya,untuk  menolak membuka identitasnya dari sumber berita yang harus di rahasiakan. Disini penulis menggambarkan  media  elektronik  yaitu  tentang  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran,pasal  36  ayat  (3)  isi  siaran  wajib  memberikan pemberdayaan  dan  perlindungan  pada  khalayak  khusus  yaitu  anak-anak  dan remaja,  dengan  menyiarkan  susunan  acara  pada  waktu  yang  tepat  dari  lembaga penyiaran  wajib  menyebutkan  atau  mencantumkan  klasifikasi  sesuai  dengan  isi siaran, yang merupakan bagian dari Undang-undang Pers No 40 tahun 1999.
Penulisan  ini  memiliki  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis Kepastian    Undang-Undang  No  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  Dengan  Undang-Undang  PERS    Nomor  40  Tahun  1999  Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran  dihubungkan Dengan Sumber Berita serta ntuk  Mengetahui  Faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  implementasi Undang-Undang    RI  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik di Kabupaten Cirebon, Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 32 Tentang Penyiaran.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  persoalan  dalam disertasi  ini  adalah  kombinasi  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang dilakukan  adalah  dengan  cara  menelaah  teori  dan  konsep  asas  hukum  serta
perundang-undangan  berhubungan  dengan  yuridis  sosiologis  (memperhatikan aspek pranata sosial) yang bersifat kualitatif dan peraturan lainnya.
Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis konsep dan asas serta  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan.  Pendekatan yuridis  sosiologis  mempunyai  fungsi  untuk  melihat   Kepastian    Undang  Undang No  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  Dan  Undang  Undang  PERS Nomor  40  Tahun  1999  Dihubungkan  Dengan  Sumber  Berita.  Dengan  demikian akan  dilihat  apakah  lembaga  Komisi  Informasi  Publik  Kabupaten  Cirebon tersebut dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini  “Kepastian  Undang Undang No 14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang Undang PERS  Nomor 40 Tahun  1999  Dihubungkan  Dengan  Sumber  Berita”  yang  peneliti  laksanakan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan sosiologis.
Pendekatan  yuridis  normatif  meneliti  dan  menginventarisasi  bahan kepustakaan  hukum  yang  terkait  dengan  sumber  berita  yang  dirahasiakan,  yang berkaitan  dengan  Keterbukaan  Infromasi  Publik  serta  peraturan  perundangan lainnya.  Sedangkan  penelitian  empiris  dilakukan  melalui  penelitian  terhadap Lembaga Komisi Informasi Publik di  Kabupaten Cirebon  berdasarkan ketentuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## HASIL PENELITIAN
Bahasa  merupakan  hasil  kesepakatan  sosial  serta  memiliki  sifat  yang tidak  permanen  sehingga  bahasa  sifatnya  terbuka  dan mengalami  proses  evolusi. Berbagai  versi  tentang  objek  dan  tentang  dunia  muncul  dari  berbagai  komunitas sebagai  respons  tertentu,  sebagai  upaya  memuaskan  kebutuhan  dan  kepentingan tertentu dalam mengatasi masalah. Masalah kebenaran dalam konstruktivis bukan lagi  permasalahan  fondasi  atau  representasi,  melainkan  kesepakatan  pada komunitas tertentu (Ardianto & Q Anees, 2007:153)
Pada  konteks  informasi  yang  dikecualikan  dalam  Undang  Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemahaman  yang objektif terhadap pasal  tersebut belum ditemukan di internal  Asosiasi Jurnalis Indonesia  sendiri. Selain itu, pasal
ini  terkadang  terdapat  perdebatan  diantara  mereka.  Informasi  yang  dikecualikan seperti  strategi  militer,  intelijen,  kebijakan  finansial  nasional,  pertahanan  negara dan  proses  penyelidikan  dipahami  informan  sebagai  keharusan  dan  diperlukan adanya  pasal  pengecualian  informasi.  Hal  ini  dikarenakan  perjalanan  sejarah bangsa  yang  belum  pernah  memberikan  kebebasan  informasi  tanpa  batas  dan perlunya  eksklusivisme  bagi  badan  publik  terkait  informasi  untuk  menjaga  iklim kerja  dan  stabilitas  yang  sehat.  Namun,  hal  tersebut  bertolak  belakang  jika pengecualian  ini  dilihat  dari  perspektif  jurnalistik  meski  UNDANG  UNDANG KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  ditujukan  bukan  untuk  wartawan. Kerja  jurnalistik  yang  tidak  memandang  adanya  kerahasiaan  informasi menimbulkan  konflik  terhadap  pasal  pengecualian  dalam  UNDANG  UNDANG KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK.  Titik  pencapaian  maksimal  seorang jurnalis  menurut  undang-undang  pers  adalah  informasi  yang  benar  meskipun  itu kategori  rahasia.  Menurut  undang-undang  pers  baik  apabila  informasi  yang menjadi rahasia itu menyangkut kehidupan hidup orang banyak.
Hak atas Informasi adalah hak asasi manusia. Atas hak ini dengan adanya Informasi  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Ketersediaan informasi  tersebut  akan  memberikan  masyarakat  untuk  pengambilan  suatu keputusan  yang  rasional.  Oleh  karenanya,  informasi  harus  diperoleh  oleh  setiap orang.  Informasi  memiliki  posisi  yang  teramat  penting  dalam  kehidupan. Kapasitas  otak  manusia  yang  terbatas  memicu  kita  untuk  membagi  pengetahuan yang  kita  miliki,  dengan  menceritakan  pengetahuan  itu  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung,seperti  dalam  bentuk  tulisan,  lagu,  gambar  ataupun merekam  adegan  melalui  gambar  dua  atau  tiga  dimensi.  Pengetahuan  yang disebarkan pada orang lain inilah yang disebut sebagai informasi.
Di  dalam  satu  negara  berkewajiban  menyebarkan  informasi  yang  harus diketahui  oleh  warga  negaranya,  demi  kelancaran  penegakan  hukum  dan terjaminnya hak warga Negara. Dalam hal itu informasi memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi, sehingga informasi berperan penting dalam kehidupan sosial.
Menurut  Bapak  Budi  Yoga  Komisioner  Informasi  Publik  Jawa  Barat, Bidang Advokasi, masa bakti Tahun 2015-2019 1 , informasi publik penting untuk
masyarakat  agar  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang  -Undang  No. 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  dijelaskan  tujuan  dari  Undang-Undang  tersebut  adalah  untuk mengatur  kewajiban  warga  negara  untuk  memperoleh  informasi  publik.  Akses atas  informasi  penting  karena  negara  menginginkan  Badan  Publik  khususnya pemerintah  diharapkan  mengelola  pemerintahan  lebih  transparan  serta  bisa dikontrol  oleh  masyarakat.  Bagaimana  cara  masyarakat  bisa  mengontrol  adalah dengan partisipasi. Partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat terlibat didalam proses  pemerintahan  tersebut.  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  pemerintah sangat terbuka dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan-kebijakannya.
Pasal  3  Butir  b  dan  c  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  menyebutkan:  Undang-Undang  ini  bertujuan untuk:
a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
Merujuk  Undang-Undang  di  atas,  jelas  sekali  negara  menjamin  hak  warga negara untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan Badan Publik  yang baik. Namun hak tersebut akan sulit didapatkan bila informasi  yang diberikan  tidak  disebarkan  atau  bahkan  ditutup-tutupi  Padahal,  keterbukaan informasi dapat membuka ruang pengetahuan dan menyadarkan masyarakat, serta digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:
a) Sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggaraan negara.
b) Mendorong  akuntabilitas  penyelenggaraan  Negara.  Penyelenggara  negara akan  menjadi  lebih  berhati-hati  dalam  membuat  kebijakan  publik,  karena akan terus dipantau, sehingga lebih transparan dan tidak ada hal yang ditutupi yang akan merugikan masyarakat umum.
c) Efektifitas  dari  partisipasi  masyarakat,  misalnya  masyarakat  dapat memberikan  masukan  dalam  suatu  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh negara maupun di dalam kegiatan sosial dalam bermasyarakat.
d) Mencegah korupsi.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
e) Apabila  seseorang  terlibat  masalah  hukum,  maka  harus  memberikan  data yang kuat.
Jika  didalam  proses  permintaan  informasi,  masyarakat  mengalami kesulitan dan hambatan, serta masyarakat kurang puas akan pemberian informasi, maka  telah  terjadi  sengketa  informasi.  Sengketa  informasi  terjadi  jika  Pemohon informasi  mengajukan  keberatan  kepada  Pejabat  Pengelola  Informasi.  Faktor- faktor yang menyebabkan pemohon informasi mengajukan keberatan berdasarkan Pasal  35  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Pertama,  adanya  penolakan  terhadap  permintaan  informasi  berdasarkan alasan  pengecualian  yang  termasuk  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  No.  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Pengecualian  informasi berarti  bahwa  badan  publik  boleh  tidak  menyebarluaskan,  memberikan,  atau membuka akses bagi suatu informasi. Ada beberapa  informasi yang dikecualikan menurut  undang-undang,  yaitu  berkaitan  dengan  rahasia  negara,  bisnis  dan pribadi. Kedua, badan publik tidak menyediakan informasi berkala. Keterbukaan Informasi  Publik  mengatur  bahwa  badan  publik  wajib  menyediakan  informasi berkala  yang  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008.  Yang dimaksud  adalah  yang  berkaitan  dengan  eksistensi  yang  secara  teratur dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja dan kegiatan badan publik terkait, informasi  mengenai  laporan  keuangan,  dan/atau  informasi  lain.  Ketiga,  tidak ditanggapinya  permintaan  akan  informasi.  Kondisi  ini  terjadi  jika  badan  publik melalui  PPID/petugas  informasi  tidak  memberikan  tanggapan  terhadap permintaan  informasi  yang  telah  diatur  oleh  Komisi  Informasi.  Keempat, permintaan  informasi  ditanggap  tidak  sesuai  yang  diminta.  Meski  badan  publik sudah  menanggapi  permintaan,  akan  tetapi  Pemohon  menganggap  permintaan informasinya  belum  ditanggapi  secara  tuntas  atau  tidak  seesuai  yang  diminta. Artinya,  badan  publik  memberikan  informasi  tetapi  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Misalnya,  si  pemohon  meminta  dokumen  A,  namun  diberikan dokumen  B.  Kelima  adalah  tidak  terpenuhinya  informasi  sesuai  yang  diminta. Misalnya,  si  pemohon  meminta  dokumen  A,  B  dan  C,  namun  yang  diberikan
dokumen A dan B saja. Keenam, pengenaan biaya yang tidak wajar. Faktor biaya juga  menjadi  hal  yang  rentan  menjadi  sengketa  informasi.  Misalnya,  biaya  yang dibebankan  melebihi  biaya  yang  telah  ditentukan.  Untuk  menjamin  kepastian biaya  bagi  pemohon  informasi  maka  Komisi  Informasi  mengamanatkan  kepada badan  publik  untuk  menetapkan  standar  biaya  perolehan  informasi,  tentunya dengan  harga  yang  sesuai  dengan  kondisi  setempat.  Ketujuh,  persoalan  waktu juga  menjadi  sengketa  informasi  jika  badan  publik  memberikan  informasi  atau dokumen  yang  diminta  namun  melebihi  jangka  waktu  yang  diatur  dalam UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
Salah  satu  kasus  sengketa  informasi  publik  yang  baru  saja  terjadi  yaitu kasus  sengketa  informasi  publik  antara  beberapa  mahasiswa  Universitas  Putera Batam  (UPB)  dengan  pihak  UPB.  Penyebab  terjadinya  bermula  dari ketidakpuasan  sejumlah  mahasiswa  (Nampat  Silangit,  dan  Kawan-kawan)  atas hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester lima tahun 2011 yang diduga telah direkayasa pihak universitas (kampus) karena nilai yang mereka dapat tidak sesuai  dengan  apa  yang  sudah  mereka  kerjakan.  Sikap  tidak  puas  mereka diwujudkan  dengan  meminta  informasi  hasil  ujian  mereka  kepada  pihak universitas  namun  tidak  ditanggapi.  Tidak  ditanggapinya  informasi  inilah  yang menjadi penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Hasil wawancara dengan Budi yoga di kantor  KPID Jawa Barat.
UNDANG  UNDANG  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK mengatur  dua  jenis  alasan  penolakan  permohonan  informasi:  alasan  prosedural dan  alasan  substantif.  Alasan  prosedural  Badan  Publik  tidak  memberikan informasi diatur dalam Pasal 6 ayat (2)  UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI  PUBLIK,  yaitu:  “Badan  Publik  berhak  menolak  memberikan informasi  publik  apabila  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”  Pasal  ini  membolehkan  dilakukannya  penolakan  terhadap permohonan informasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk  mengajukan  suatu  permohonan.  Penolakan  yang  berdasarkan  atas  alasan prosedural  berarti  bahwa  permohonan  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Meski demikian, apabila seorang pemohon mengikuti prosedur dengan semestinya dalam mengajukan  suatu  permohonan  atas  suatu  informasi,  maka  berdasarkan
UNDANG  UNDANG  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  permohonan tersebut  harus  diterima  dan  diproses.  Dalam  suatu  permohonan  tidak  diajukan sebagaimana mestinya, maka permohonan tersebut diminta untuk diajukan ulang.
Pasal  6  ayat  (3)  memungkinkan  untuk  menolak  atas  permohonan informasi  yang  tidak  dimiliki  atau  tidak  didokumentasikan  oleh  badan  publik dimaksud. Meski demikian, UNDANG UNDANG KETERBUKAAN
INFORMASI  PUBLIK  mewajibkan  badan  publik  memberitahukan  kepada pemohon  yang  bersangkutan  segera  setelah  informasi  dimaksud  dikuasai  oleh badan publik tersebut. Oleh karenanya, pasal ini mengatur tidak hanya penolakan atas informasi, tetapi juga mekanisme apabila penyediaan informasi tertunda.
Adapun  alasan  substansial  Badan  Publik  tidak  memberikan  informasi diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  UNDANG  UNDANG  KETERBUKAAN INFORMASI  PUBLIK,  yaitu:  “Badan  Publik  berhak  menolak  menyerahkan informasi  yang  dikecualikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”  Pasal  ini  mengatur  penolakan  atas  informasi  berdasarkan pengecualian  substantif.  Pengaturan  lebih  jauh  mengenai  penolakan  permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian dalam Pasal 17  UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
Mempertimbangkan secara rinci, bahwa Pasal 63 menyatakan: “Pada saat berlakunya  Undang-Undang  ini  semua  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  perolehan  informasi  yang  telah  ada  tetap  berlaku  sepanjang tidak  bertentangan  dan  belum  diganti  berdasarkan  Undang-Undang  ini.” UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK adalah undang- undang utama tentang hak informasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang  mengatur  tentang  keterbukaan  informasi  dan  tidak  bertentangan  dengan UNDANG  UNDANG  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  harus ditafsirkan sejalan dengan konteks ketentuan UNDANG UNDANG KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK.  Dengan  ketentuan  tersebut,  maka peraturan  tentang  hak  atas  informasi  yang  bertentangan  dengan  UNDANG UNDANG  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  dinyatakan  batal  demi hukum.
UNDANG UNDANG  KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK adalah kunci utama dan merupakan fondasi hokum hak atas informasi di Indonesia dalam mendorong pemerintahan terbuka karena tugasnya memberikan kewajiban tentang informasi  kepada  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi. UNDANG UNDANG KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  juga  mengatur  informasi  mengenai pengecualian,  pengecualian  ini  diatur  melalui  prinsip  keseimbangan  antara kepentingan  publik  terhadap  pengungkapannya  dan  konsekuensi  bahaya  serta informasi  mana  yang  perlu  dibuka  demi  tujuan  perlindungan  terhadap kepentingan privat dan publik.
Penting dalam mencegah dibukanya informasi yang kerahasiaannya bagi penegakan  hukum,  terutama  ketika  diperlukan  untuk  melindungi  yang  terlibat dalam  kasus  hukum.  Sebagai  hasilnya,  informasi  yang  ditahan  oleh  badan penegak hukum dalam hubungannya dengan investigasi mereka sering kali harus tetap  menjadi  rahasia.  Dalam  konteks  kejahatan  tertentu,  semisal  kejahatan terorganisasi, informasi terkait saksi dan informan harus dijaga, untuk melindungi mereka dari bahaya yang mungkin terjadi jika kerja sama mereka dengan otoritas penegak hokum.

## PEMBAHASAN
Peneliti  akan  menjelaskan  mengenai  tanggapan  masyarakat  dalam menghadapi  keterbukaan  informasi  publik  di  Cirebon.  Undang-Undang  No  14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  mulai  dilaksanakan  oleh  DPR RI  pada  10  Mei  2010  dan  mulai  diberlakukan  berbagai  daerah  di  Indonesia. Bagaimana  masyarakat  Cirebon  mempersepsikan  informasi  publik  dan  diuraikan sesuai  data  yang  penulis  dapatkan  di  Lingkungan  Pemerintah  Cirebon.  Undang- undang  ini  ditujukan  untuk  memberikan  akses  bagi  masyarakat  dan  hak  untuk mengetahui  segala  hal  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan.  Selain  itu, merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas para pejabat dengan mewajibkan semua  badan  publik  untuk  mengumumkan  informasi  yang  diatur  dalam  Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Persepsi  masyarakat  merupakan  hal  untuk  mendeskripsikan  seberapa mengetahui  masyarakat  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  memeroleh
informasi  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan.  Dalam  konsep  persepsi  telah dijelaskan  bahwa  persepsi  dibentuk  didasarkan  aspek  afektif,  aspek  kognitif  dan aspek  konatif.  Ketiga  aspek  tersebut  digunakan  untuk  mengetahui  pengetahuan masyarakat  terhadap  keterbukaan  informasi  publik  dan  tidak  dibatasi  oleh  jenis kelamin, pekerjaan serta usia.
Melalui  aspek  kognitif  dalam  wawancara  yang  diungkapkan  oleh  Arya “keterbukaan  informasi  publik..ya  keterbukaan  pemerintah  dalam  rencana program-progran pemerintah selanjutnya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan  ”.  Fungsi  masyarakat  sebagai  pengontrol  pemerintah  sebagaimana diataur  pada  UU  No  14  tahun  2008  mengenai  keterbukaan  informasi  publik bahwa  hak  memperoleh  informasi merupakan  hak asasi  manusia  dan merupakan salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis,  serta  sebagai  sarana  dalam mengoptimalkan  pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Setiap  masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tanpa melihat latar belakang sosial, politik, ekonomi, suku, gender dan agamanya.. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa sebagian  masyarakat  yang  datang  ke  PIP  tidak  memahami  adanya  konteks keterbukaan  informasi  publik  yang  mengacu  pada  UNDANG  UNDANG KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  No  14  tahun  2008,  yaitu  keterbukaan informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan  pengawasan  publik terhadap  penyelenggaraan  pemerintah,  mereka  hanya  memahami  secara  umum mengenai  keterbukaan  informasi  publik  tersebut;  seperti  mengetahui  bahwa keterbukaan itu penting dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

## KESIMPULAN
Komunikasi  merupakan  sumber  utama  didalam  memperoleh  informasi,  namun informasi  yang  didapatkan  tentunya  bersifat  umum,  aktual  dan  terpercaya.  Informasi terjadi dari individu ke individu lainnya yang bisa diperoleh dari berbagai media, seperti internet,  koran,  majalah,  dan  lain  sebagainya.  Keterbukaan  informasi  publik  merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya  penyelenggaran  negara  yang  baik  serta  semua  wrga  negara  berhak memperoleh informasi.
Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai dilaksanakan oleh DPR RI pada 10 Mei 2010 dan mulai diberlakukan berbagai daerah di
Indonesia. Undang-undang ini ditujukan untuk bentuk transparansi dan akuntabilitas para pejabat  publik  dengan  mewajibkan  semua  badan  publik  mengumumkan  informasi  yang diatur  dalam  UNDANG  UNDANG  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  serta memberikan  akses  dan  hak  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui  segala  hal  tentang penyelenggaraan  pemerintahan.  Selain  itu,  juga  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh pemerintah    untuk  dekat  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya.  Diantaranya, dengan  membangun  Pusat  Informasi  Publik  yang  berada  di  wilayah  kota  Cirebon  yang ditujukan  sebagai  ruang  publik  untuk  mempermudah  akses  masyarakat  dalam  mencari informasi.  Masyarakat  dapat  mengunjungi  PIP  dengan  gratis,  nyaman  dan  tersedia  wi-fi dengan koneksi internet yang cepat. Selain itu, PIP ini dapat dipergunakan untuk tempat anak  muda  berkumpul  untuk  rapat,  mengerjakan  tugas,  nongkrong  maupun memanfaatkan  fasilitas  publik  lainnya.  Keterbukaan  informasi  akan  berhasil  ketika masyarakat  paham  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  berpartisipasi  di penyelenggaraan  pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  hampir  seluruh masyarakat  berpendapat  bahwa  keterbukaan  informasi  merupakan  hal  yang  harus terpenuhi.  Transparansi  ini  tidak  terlepas  dari  upaya  dan  sistem  yang  dibuat  untuk memberikan  informasi,  jaminan  hukum  dan  akses  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui informasi  publik.  Dengan  adanya  PIP  ini  mampu  meningkatkan  pembangunan  sumber daya masuia untuk lebih mengenal dan mencintai kotanya sebagai contoh PIP pada Kota Cirebon  mampu  memberikan  informasi-informasi  mengenai  event-event  yang  ada  di wilayah Cirebon sehingga dapat menarik warga untuk terlibat didalamnya.
Didalam  Pemberian  Informasi  tersebut  didukung  oleh  beberapa  faktor  yang dapat memberikan informasi secara akurat dalam pengimplementasian pemberian Hukum Informasi dan Komunikasi. Faktor pendukung untuk memberikan kualitas informasi yang baik  diantaranya  adalah  teruji  kebenarannya  dan  akurat,  kesempurnaan  informasi  yang diberikan  harus  lengkap  (tanpa  penambahan,  pengurangan,  dan  pengubahan)  dan  tepat waktu,  relevansi  artinya  mempunyai  manfaat  yang  tinggi  sehingga  dapat  diterima  oleh masyarakat yang membutuhkan. Di dalam pengimplementasian akan informasi terkadang ada  sesuatu  yang  menghambat  prosesnya,  dari  hasil  penelitian  diperoleh  temuan mengenai  faktor  yang  menyebabkan  implementasi  kebijakan  KIP  tidak  berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi  pelaksanaan  kebijakan  kepada  target sasaran  (masyarakat)  tidak  terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU;  (4)  Sumber  daya  yang  tidak  cukup  membiayai  kegiatan  operasional;  serta  (5) pemahaman kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  belum  membuka  mindset
ketertutupan  sehingga  atmosfer  keterbukaan menjadi  tidak  terlaksana  dengan  baik sebagaimana yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Setiaman,  A.,  Sugiana,  D.,  &  Mahameruaji,  J.  N.  2013.  Implementasi  kebijakan keterbukaan  informasi  publik. Jurnal  Kajian  Komunikasi , 1 (2),  196-205. Setiaman,  A.,  Sugiana,  D.,  &  Mahameruaji,  J.  N.  (2013).  Implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik. Jurnal  Kajian  Komunikasi , 1 (2), 196-205.
Hamzah, A. 2004. KUHP dan KUHAP . Jakarta: PT Asdi Mahasatya
Armawi,  A  &  Amal,  I.  1996. Keterbukaan  Informasi  dan  Ketahanan  Nasional . Yogyakarta: UGM Press
Dwiyanto,  A.  2005. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan Publik .Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Susanto,  E.  H.  2015.  Undang-undang  keterbukaan  informasi  publik  dan penyelenggaraan pemerintahan. Komunikator , 5 (01).
E Kristian, E, dkk. 2012. Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian 3 Badan Publik di Indonesia. Centre for Law and Democracy Yayasan 28 .
Syam,  F.  (2015).  Hak  Atas  Informasi  Dan  Legal  Standing  Para  Pihak  Dalam Sengketa  Informasi  Di  Komisi  Informasi. INOVATIF|  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (1).
Akhdhiat, H & Marliani, R. 2011. Psikologi Hukum . Bandung: CV Pustaka Setia
Astapa,  I.  G.  A.  2015.  Keterbukaan  Informasi  Mencegah  Budaya  KKN. Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi , 10 (1).
Kamaliah,  K.  2015.  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Samarinda. eJournal  Ilmu  Pemerintahan , 3 (2), 1113-1125.
Kansil.  2009. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Laurensius  Arliman,  S.  2017.  Fungsi  Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Ilmiah Hukum De’Jure , 1 (2).
Moelijatno.  2008.  KUHP:  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana,  Jakarta,  Bumi Aksara.
Febriananingsih,  N.  (2012).  Keterbukaan  informasi  publik  dalam  pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 135-156. Wiyanto, R. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Ruslan,  R.  2004. Metodologi  Penelitian  Publik  dan  Komunikasi .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Santosa,  P.  2008. Administrasi  Publik:Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance . Bandung: Refika Aditama.
Sirajuddin    dkk.  2011.  Hukum    Pelayanan    Publik    : Berbasis    Partisipasi    &
Keterbukaan Informasi. Malang: Setara Press
Praja, S 2011. Juhaya Teori Hukum dan Aplikasinya . Bandung: CV Pustika
Sembiring,  S.  2006. Himpunan  Undang-Undang  tentang  HAM .  Bandung:  CV. Nuansa Aulia.
Suwitri,  S.  2008. Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik .  Semarang:  Badan  Penerbit UNDIP.
Undang Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke IV
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  Undang Undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas Korupsi, Kolusi/ dan Nepotisme.