e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889

## NILAI AKSIOLOGIS KEBIJAKAN COVID-19
Zumrotin Firdaus 1 , Tri Susilowati 2 , Markhamah 3
Universitas Muhammadiyah Surakarta immawatimefirda@gmail.com 1 , trisusilowatiskanja@gmail.com 2 , mar274@ums.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian seputar pandemik Covid-19 dari dunia medis sedang terus berlangsung (L & Shindo, 2020). Penelitian tentang wabah ini juga dilakukan dari perspektif sosial secara lebih luas (Long, 2020). Ada beberapa kebijakan di berbagai sektor, antara lain kebijakan di bidang pendidikan,  kebijakan  di  bidang  ekonomi,  kebijakan  di  bidang  kesehatan,  dan  kebijakan  di bidang sosial sebagai bidang yang terdampak dari adanya Covid-19. Tujuan makalah ini adalah mengetahui  nilai  aksiologi  kebijakan  pencegahan  covid-19.  Nilai  aksiologis  pada  sector pendidikan  adalah  Untuk  UN  yang  ditiadakan  memberikan  manfaat  bagi  para  siswa  bahwa tidak  hanya  dengan  patokan  angka  mereka  bisa  lulus  dari  sekolahnya.  Nilai  aksiologis  pada sector  ekonomi  adalah  Dengan  adanya  prioritas  belanja  pada  APBN,  pemerintah  dapat menghemat banyak dana dari anggaran yang tidak begitu penting untuk dialokasikan langsung kepada  rakyat  yang  membutuhkan.  Nilai  aksiologis  dibidang  kesehatan  adalah  mengimpor alat-alat kesehatan,memberikan insentif bagi tenaga kesehatan. Nilai aksiologis dibidang sosial adalah Toleransi dan kepekaan soaial yang semakin terasah.
Katakunci: virus covid-19, nilai aksiologis, kebijakan pemerintah.

## ABSTRACT
Research  around  the  Covid-19  pandemic  from  the  medical  world  is  ongoing  (L  & Shindo,  2020).  Research  on  this  outbreak  was  also  carried  out  from  a  broader  social perspective (Long, 2020). There are a number of policies in various sectors, including policies in the field of education, policies in the field of economics, policies in the field of health, and policies in the social sector as a field affected by the existence of Covid-19. The purpose of this paper  is  to  determine  the  axiological  value  of  co-19  prevention  policies.  Axiological  value  in the education sector is for the National Examination which is negated to provide benefits for students  that  not  only  by  benchmarking  numbers  they  can  graduate  from  their  school. Axiological  value  in  the  economic  sector  is  that  by  prioritizing  spending  on  the  APBN,  the government  can  save  a  lot  of  funds  from  a  budget  that  is  not  so  important  to  be  allocated directly to people in need. Axiological value in the health sector is importing medical devices, providing  incentives  for  health  workers.  Axiological  values  in  the  social  field  are  social tolerance and sensitivity which are increasingly honed.
Keywords : activities, learning outcomes. problem solving learning.

## PENDAHULUAN
Umat  manusia  dewasa  ini sedang  berada  dalam  kesedihan mendalam akibat mewabahnya Coronavirus  Disease  (Covid-19)  yang melanda  hampir  di  seluruh  belahan dunia  (Mahase,  2020).  Covid-19 bermula  timbul  di  Wuhan,  Cina  (Shi, et  al.,  2020)  dan  telah  diumumkan
sebagai pandemic oleh  organisasi kesehatan  dunia  (Sohrabi,  et  al.,
2020). Berbagai negara telah menerapkan  isolasi,  yaitu  pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi (Smith & Freedman, 2020). Diterapkan  pula  karantina,  yakni
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
pembatasan  pergerakan  orang  yang diduga telah terkena penyakit menular  tetapi  tidak  sakit,  baik karena  mereka  tidak  terinfeksi  atau karena  mereka  masih  dalam  masa inkubasi  (Smith  &  Freedman,  2020). Karantina  medis  dianggap  sebagai salah  satu  cara  paling  penting  dan efektif  untuk  mencegah  penyebaran penyakit  menular  di  zaman  modern ini (Goje, 2017).
Penelitian  seputar  pandemik Covid-19  dari  dunia  medis  sedang terus berlangsung (L & Shindo, 2020). Penelitian  tentang  wabah  ini  juga dilakukan  dari  perspektif  sosial secara  lebih  luas  (Long,  2020).
Dijumpai pula penelitian yang dilakukan  oleh  Goje  (2017)  tentang pencegahan wabah menular perspektif hadis. Penelitian ini membahas  isolasi  dan  karantina medis  untuk  pencegahan  penyakit menular sebagai hal yang dijustifikasi menurut  hadits  riwayat  Shahih Bukhari  secara  mua'llaq  dari  hadits Abu  Hurairah  dari  Nabi  Muhammad bahwa  beliau  bersabda "Hindarilah orang  yang  terkena  lepra  seperti halnya  kalian  menghindari  seekor singa." (Goje,  2017).  Secara  spesifik,
Darmalaksana (2020) membahas hadis tentang wabah penyakit berkenaan  dengan  penerapan social
distancing (menjaga  jarak  sosial). Penelitian tersebut mengakui konsep social distancing sebagai original dari Nabi  Saw.  (Darmalaksana,  2020). Virus  Covid-19  atau  korona  adalah sekumpulan  virus  dari  subfamili
Orthocronavirinae dalam  keluarga Coronaviridae dan ordo  Nidovirales .
Kelompok  virus  ini  yang  dapat menyebabkan  penyakit  pada  burung dan  mamalia,  termasuk  manusia.
Pada manusia, covid-19 menyebabkan infeksi saluran pernapasan  yang  umumnya  ringan, seperti  pilek,  meskipun  beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih
mematikan.Dalam  kondisi  saat  ini, virus  corona  bukanlah  suatu  wabah yang  bisa  diabaikan  begitu  saja.  Jika dilihat  dari  gejalanya,  orang  awam akan  mengiranya  hanya  sebatas influenza  biasa,  tetapi  bagi  analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan  mematikan.  Saat  ini  di  tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.
Di  hampir  seluruh  negara diterapkan  isolasi,  karantina,  dan social  distancing (menjaga  jarak sosial).  Isolasi  adalah  pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi (Smith & Freedman, 2020). Karantina berarti pembatasan
pergerakan  orang  yang  diduga  telah terkena  penyakit  menular  tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi  atau  karena  mereka  masih dalam  masa  inkubasi  (Smith  & Freedman,  2020).  Adapun  social distancing
dirancang untuk
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
mengurangi  interaksi  antara  orang- orang  dalam  komunitas  yang  lebih luas,  di  mana  individu  mungkin tertular  tetapi  belum  diidentifikasi sehingga  belum  terisolasi  (Smith  & Freedman, 2020). Ada pendapat yang menyatakan  bahwa  tidak  cukup isolasi, karantina, dan social distancing saja, tetapi perlu penerapan social containment (pengungkungan sosial) dalam perang  lawan  Covid-19  (Long,  2020). Pengungkungan sosial adalah intervensi pemerintah yang
diterapkan  ke  seluruh  komunitas, kota  atau  wilayah,  yang  dirancang untuk  mengurangi  interaksi  pribadi, kecuali  interaksi  minimal  untuk memastikan  pasokan  vital  (Smith  & Freedman,  2020).  Daripada  itu, pendapat  senada  menyatakan,  bila kebijakan  penahanan  Covid-19  gagal dan  langkah-langkah  menjaga  jarak sosial  tidak  dapat  dipertahankan sampai  vaksin  tersedia,  pendekatan
terbaik berikutnya adalah menggunakan  intervensi  pemerintah
yang  mengurangi  angka  kematian dan  mencegah  infeksi  berlebih (Handel, Miller, Ge, & Fung, 2020).
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  penulis  menarik  rumusan masalah:  “ Apa  nilai  aksiologi  dari kebijakan  pencegahan  covid-19”. Tujuan  pembahasan  makalah  ini adalah untuk mengetahui nilai
aksiologi  dari  kebijakan  pencegahan covid-19 terhadap masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  pendekatan literature  review .  Dalam  melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan  data  dan  informasi yang  berkaitan  dengan  taktik  politik dan public relations melalui data-data pendukung  yang  bersumber  dari jurnal penelitian baik nasional maupun  internasional,  buku-buku penunjang, surat kabar, dan majalah.
Literature  review seperti  yang dijelaskan  Cooper  dalam  Creswell (2010),  memiliki  beberapa  tujuan yaitu menginformasikan kepada pembaca  hasil-hasil  penelitian  lain yang berkaitan erat dengan penelitian  yang  dilakukan  saat  itu, menghubungkan  penelitian  dengan literatur-literatur  yang  ada,  dan mengisi  celah  dalam  penelitian- penelitian sebelumnya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Kebijakan Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi di
Indonesia yang meliputi presiden dan jajaran  kementrian.  Ada  beberapa kebijakan  di  berbagai  sektor,  antara lain  kebijakan  di  bidang  pendidikan, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan  di  bidang  kesehatan,  dan kebijakan di bidang sosial
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
a. Kebijakan di bidang Pendidikan
1) Pembelajaran Daring Untuk
Anak Sekolah Penyebaran  virus  Corona yang meningkat, membuat pemerintah  provinsi  cepat  ambil tindakan,  salah  satunya  menutup sekolah  awalnya  selama  dua pekan. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  Pencegahan  COVID-19 pada  Satuan  Pendidikan,  dan
Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, pada poin ketiga  adalah menunda penyelenggaraan acara yang mengundang  banyak  peserta  atau menggantinya dengan video conference atau komunikasi daring lainnya,  maka  kegiatan  belajar mengajar  pun  dilakukan  secara daring  dalam  rangka  pencegahan penyebaran  Corona  Virus  Disease (COVID-19). Sejumlah pemerintah daerah  pun  sudah  meliburkan sekolah untuk mengantisipasi penyebaran  COVID-19.  Sebagian solusinya, pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam  jaringan  (daring),  atau akrab  disebut  online.  Bahkan kabarnya,  beberapa  daerah  sudah memperpanjang masa belajar daring  ini  hingga  dua  bulan kemudian.  Kebijakan  ini  diambil untuk  menekan  angka  penularan wabah  COVID-19.  Kebijakan  itu berlaku  untuk  seluruh  siswa tingkat TK, SD, SMP dan sederajat di wilayah tersebut.

## 2) Kuliah Daring
Sebagian besar universitas di Indonesia telah menerapkan kelas jarak  jauh  atau  kelas  daring, sebagai  tindakan  atas  penyebaran COVID-19.  Selain  belajar  dan mengajar,  sejumlah  kampus  di tanah air sudah mengambil kebijakan  hingga  akhir  semester genap  ini  agar  semua  kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring,  termasuk  ujian  tengah semester,  ujian  akhir  semester, praktikum,  dan  bimbingan  tugas akhir, tesis, serta disertasi.
Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kondisi penyebaran  virus  Corona  saat  ini di  tingkat  nasional  yang  semakin parah. Selama pembelajaran
daring,  mahasiswa  dan  dosen diminta untuk melakukan kegiatan belajar  mengajar  menggunakan aplikasi  daring  seperti  aplikasi video  conference,  e-mail,  dan media sosial daring.
3) Ujian Nasional 2020 Ditiadakan Presiden dalam Rapat Terbatas  yang  diselenggarakan pada  Selasa  (24/3)  bersama menteri terkait, sudah ketok palu. Hasilnya, pemerintah
mengumumkan  Ujian  Nasional (UN) di tahun ini resmi ditiadakan. Mulai  dari  tingkat  Sekolah  Dasar (SD)  hingga  setingkat  Sekolah Menengah  Atas  (SMA).  Langkah tersebut  diambil  sebagai  bagian dari  sistem  respons  pandemi
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
COVID-19,  yakni  dalam  rangka memprioritaskan keselamatan dan kesehatan rakyat. Kebijakan pemerintah meniadakan UN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  telah menggandeng  Komisi  X  DPR  RI
untuk  membahas  pengganti  UN.
Opsinya ada dua, melakukan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) secara online atau menerapkan  metode  kelulusan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.
Opsi  meniadakan  UN  untuk sekolah  menengah,  dasar  dan madrasah  ini  pun  hanya  akan diambil jika pihak sekolah menjamin mampu menyelenggarakan  USBN  secara daring.  Ini  berarti  sekitar  1  juta siswa  SMA,  SMK,  SMP,  dan Madrasah  akan  menyelesaikan soal  UN  di  rumah  masing- masing.Kabarnya, total peserta UN di  Indonesia  mencapai  7.072.442 peserta  dari  total  85.959  unit sekolah  penyelaggara  di  531 kabupaten  kota  di  34  provinsi. Namun,  jika  pihak  sekolah  tidak dapat menggelar  pelaksanaan USBN secara daring ini maka USBN pun  akan  dibatalkan.  Alasannya cukup  jelas,  unit  komputer  soal UN  dan  server  penyimpan  dan pengelola jawaban soal UN berada di 99.048 Server Sekolah (Utama).Karena belum final, Kemdikbud  masih  akan  terus
berkoordinasi  dengan  Presiden
Presiden  untuk  mengeluarkan kebijakan  terkait  penggantian  UN.
Menurut jadwal, UN SMA seharusnya  dilaksanakan  pekan depan. Begitu pula dengan UN SD serta SMP yang semula dijadwalkan  paling  lambat  akhir April . 4) UTBK SBMPTN 2020 Diundur Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengeluarkan kebijakan menunda pendaftaran dan pelaksanaan Ujian  Tulis  Berbasis  Komputer
(UTBK)  2020.  Hal  ini  dilalukan akibat  pandemi  global  COVID-19 yang sudah masuk Indonesia.Tidak hanya pendaftaran dan
pelaksanaan  UTBK  tahap  pertama saja  yang  ditunda,  pendaftaran tahap  kedua  UTBK  2020  juga ditunda.  Untuk  info  terbaru seputar pelaksanaan
UTBK SBMPTN  2020  ini  akan  diberikan lebih lanjut nantinya ketika situasi sudah beranjak pulih.
5) Pelaksanaan SNMPTN Masih Dalam Pengkajian Tak hanya pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 saja yang dinyatakan  mundur  jadwalnya,
pengumuman  kelulusan  Seleksi Nasional  Masuk  Perguruan  Tinggi Negeri  (SNMPTN)  2020  juga demikian.  Peserta  SNMPTN  2020 pun  harus  kembali  bersabar karena  pengumuman  kelulusan SNMPTN  diundur  dari  semula  4 April menjadi 8 April 2020.
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
Kebijakan baru itu disampaikan  Ketua  Tim  Pelaksana Lembaga  Tes  Masuk  Perguruan
Tinggi  (LTMPT)  Mohammad  Nasih (21/3).  Beliau  menjelaskan,  ada sejumlah  pertimbangan  sehingga pengumuman  kelulusan  diundur. Di antaranya, masih berlangsungnya  masa  pengisian data  nomor  pendaftaran  kartu
Indonesia  pintar  (KIP)  kuliah  yang dilaksanakan  pada  2  hingga  31
Maret.
b. Kebijakan di Bidang Ekonomi
Presiden  meminta  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  untuk mengalokasikan  ulang  anggarannya untuk  mempercepat  pengentasan dampak  corona,  baik  dari  sisi kesehatan  dan  ekonomi.  Langkah tersebut  sesuai  dengan  Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  4  Tahun 2020  tentang  Tentang  Refocussing
Kegiatan,  Realokasi  Anggaran  serta Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Selanjutnya,  Presiden  meminta pemerintah  pusat  serta  pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan
memastikan  terjaganya  daya  beli masyarakat,  terutama  masyarakat lapisan  bawah.  "Bantu  para  buruh, pekerja  harian,  petani,  nelayan,  dan pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  agar daya  belinya  terjaga,"  ujar  Presiden. Presiden    meminta  program  Padat
Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan
harus  diikuti  dengan  kepatuhan terhadap  protokol  pencegahan  virus corona,  yaitu  menjaga  jarak  aman satu  sama  lain.  Presiden  secara khusus  menyoroti  program  Padat
Karya Tunai di beberapa kementerian,  seperti  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan perikanan. Selain  itu,  pemerintah  juga membayarkan pajak penghasilan (PPh)  Pasal  21  yang  selama  ini dibayar  oleh  wajib  pajak  (WP) karyawan  di  industri  pengolahan. Alokasi  anggaran  yang  disediakan mencapai  Rp  8,6  triliun.  Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan  relaksasi  kredit  di bawah  Rp  10  miliar  untuk  Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
c. Kebijakan di Bidang Kesehatan Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan 2019 Corona Virus Disease dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Keterbatasan  alat  kesehatan menjadi  salah  satu  alasan  bagi pemerintah  pusat  untuk  mengambil kebijakan. Beberapa kebijakan dalam bidang  kesehatan  yang  ditetapkan oleh pemerintah di antaranya adalah:
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
1)  Mengimpor  alat  kesehatan  dari
Tiongkok,  termasuk  Alat  Pelindung Diri (APD), masker bedah dan masker N95, alat rapid testserta ventilator; 2) Merubah fungsi Wisma Atlet menjadi RS  Darurat  Corona  yang  dapat menampung tiga ribu pasien bergejala  ringan;  3)  Menyiapkan fasilitas  isolasi  pasien  di  Pulau Sebaru,  Kepulauan  Seribu  dan  Pulau Galang,  Batam;  4)  Meningkatkan kualitas 132 rumah sakit (RS) rujukan bagi  penanganan  pasien  Covid-19; dan  5)  Memberikan  insentif  kepada tenaga  kesehatan  di  wilayah  darurat Corona termasuk memberikan santunan  kematian  kepada  tenaga kesehatan  (Lidwina,  2020;  Lidyana 2020).
d. Kebijakan di Bidang sosial
Pembatasan  di  bidang  sosial meliputi  diliburkannya  sekolah  dan tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum.
Pembatasan ini semakin jelas dengan adanya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020  yang  membahas  pengendalian transportasi  selama  masa  mudik  Idul Fitri.  Permenhub  tersebut  juga memberlakukan larangan mudik dengan  tujuan  keluar  atau  masuk wilayah  yang  sudah  menerapkan PSBB, zona merah penyebaran Covid- 19  dan  aglomerasi  yang  telah ditetapkan  sebagai  wilayah  PSBB (Permana, 2020).
Terkait kebijakan lockdown dan PSBB,  sebenarnya  juga  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan
Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan  seseorang  yang  terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,meskipun
belum  menunjukkan  gejala  apapun atau  sedang  berada  dalam  masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga  terkontaminasi  dari  orang atau  barang  yang  mengandung penyebab  penyakit  atau  sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah  kemungkinan  penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.

## 2. Kebijakan Pemerintah Daerah
Berbagai  kebijakan  yang  telah dilakukan  Pemerintah  Daerah  dalam rangka percepatan penanganan pencegahan  corona  virus  disease (Covid-19),  kebijakan  ini  akan  terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan  kondisi  dan  situasi  serta kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah  ditingkat  yang  lebih tinggi. Diantaranya adalah:
a. Langkah  Taktis  Gubernur  Jawa
Barat
Pada  awal  Februari  Ridwan
Kamil menetapkan Jawa Barat berstatus  siaga  satu,  kemudian membangun  pusat  Informasi  dan koordinasi  Covid-19  Jawa  barat  yang bisa  diakses  oleh  warga.  Jawa  Barat berinisiatif  melakukan  tes  proaktif atau  pemeriksaan  sample  akan diperiksa  di  laboratorium  kesehatan
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
Jawa-Barat, bekerja sama laboratorium mikrobiologi dan parasitologi Fakultas Kedokteran UNPAD dan Pusat penelitian Nanoscience  dan  Nanoteknologi  ITB dengan standar WHO Biosavety Level 2.Pemberlakuan  PSBB  juga  diambil Gubernur  sebagai  langkah  untuk penekanan angka positif corona.
b. Langkah  Taktis  Gubernur  DKI
Jakarta Di  tengah  merebaknya  virus Corona  di  Indonesia  pada  tanggal  11 Maret 2020, Gubernur Anis Baswedan memutuskan untuk meniadakan  hari  bebas  kendaraan (Car  free  day) yang  biasa  dilakukan pada  setiap  hari  minggu  di  beberapa jalanan protokol di Jakarta. Peniadaan  ini  akan  berlangsung dalam  dua  minggu  dan  akan dievaluasi  lagi  hingga  beberapa  saat ke  depan.  Beliau  juga  menghimbau bagi  jajaran  Pemprov  yang  memiliki gejala  virus  corona  untuk  segera melaporkan  diri.  Pemprov  DKI  juga menunda  penyelenggaraan  Formula E  yang  akan  diselenggarakan  di Monas pada bulan Juni  2020.  Ia juga mengingatkan  untuk  mengurangi kontak fisik antar manusia atau social distancing. Secara  spesifik    Gubernur Jakarta, Anies Baswedan memerintahkan  langsung  kepada para  wali  kota,  Camat,  dan  lurah untuk menyampaikan larangan tersebut kepada warga di wilayahnya masing-masing  dalam  rapat  internal
Pemprov  DKI  di  Gedung  Dinas
Pendidikan  DKI  Jakarta  pada  tanggal 19 Maret 2020.
c. Langkah  Taktis  Gubernur  Jawa Timur
Gubernur  Jawa  Timur,  Khofifah Indar  Parawansa    menekankan  agar meningkatkan
kewaspadaan mencegah  pandemi  corona.  Di antaranya  bidang  perhubungan  yang diminta  menyediakan  fasilitas  hand sanitizer  dan  sabun  di  setiap  fasilitas publik  seperti  terminal,  bandara,
stasiun, dan pelabuhan, menyediakan pos pemeriksaan kesehatan  yang  dilengkapi  thermal gun dan masker. Sedangkan di bidang Informasi  dan  Komunikasi,  Khofifah meminta  pihak  terkait  menyediakan Call Center, yang terintegrasi dengan nomor 1500117, 081334367800 (Dinas  Kesehatan  Pemprov  Jatim), dan 08124922279 (RSUD dr. Soetomo Surabaya).
d. Langkah  Taktis  Bupati  Tapanuli Utara
Langkah  taktis  yang  dilakukan oleh  Bupati  Tapanuli  Utara  adalah menggandeng  Balai  Latihan  Kerja (BLK)  daerah  Silangkitang  untuk membantu pemerintah dalam mengadakan  wastafel  buatan  yang memanfaatkan drum untuk
membuat  sanitizer  dan  dibagikan  ke beberapa  titik  penting  dan  pusat keramaian sebagai sarana warga cuci tangan  untuk  mencegah  penularan Covid-19.  Selain  itu  memerintahkan Tenaga  BLK  untuk  membuat  ramuan minuman kesehatan yang diracik dari Jahe. Ini adalah upaya yang dilakukan
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
untuk  menambah  stamina  dan kesehatan warga.
Upaya-upaya  dilakukan  untuk memberikan  contoh    kepada  warga dan  menghimbau  betapa  edukasi yang disampaikan melalui BLK Silangkitang  adalah  agar  masyarakat peduli untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam mencegah penularan  Virus  Corona  Covid-19  di daeranya. Selain ia juga memerintahkan untuk membuat masker  yang  dibantu  oleh  para tenaga  BLK  di  daerahnya  dan kemudian dibagikan kepada masyarakat Tapanuli Utara.
e. Langkah  Taktis  Gubernur  Jawa

## Tengah
Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar Pranowo  menerbitkan  surat  edaran terkait  peningkatan  kewaspadaan terhadap  resiko  penularan  infeksi Covid-19  atau  Virus  Corona,  pada sabtu  tanggal  14  maret  2020.  Surat edaran  tersebut  ditujukan  kepada bupati  atau  wali  kota,  pimpinan perangkat  daerah,  pimpinan  instansi vertikal  serta  seluruh  pimpinan BUMN Jawa Tengah.
Melaksanakan koordinasi, sosialisasi  dan  edukasi  mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada  elemen  masyarakat  dan pelaku usaha sesuai kewenangannya. Menyampaikan  agar  seluruh  instansi melakukan pencegahan sedini mungkin dengan menyediakan
berbagai  peralatan  dan  kebutuhan pengecek  kondisi  tubuh  dengan menyediakan  alat  deteksi  suhu
tubuh,  hand  sanitizer  serta  masker bagi  yang  sakit  untuk  mendukung upaya pencegahan dan
pengendalian.  Untuk  informasi  ini pemprov  Jawa  tengah  membuka layanan  pengaduan  dan  penanganan virus  Corona  di  dinas  kesehatan Provinsi  Jawa  tengah  melalui  nomer telepon  024-3580713.  Selain  itu Pemprov  Jateng  sudah  menyiapkan 13  RS  Rujukan  untuk  kasus  Corona per tanggal 14 Maret 2020.

## 3. Nilai Aksiologis
Ada  tiga  pilar  utama  dalam filsafat ilmu yang selalu menjadipedoman,  yaitu,  ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Suriasumantri, 1987). Secara etimologis,  aksiologi  berasal  dari bahasa  Yunani  Kuno,  yaitu “aksios” yang  berarti nilai dan  kata “logos”
berarti teori . Jadi, aksiologi, merupakan  cabang  filsafat  yang mempelajari  nilai.  Dengan  kata  lain, aksiologi adalah teori nilai.
Suriasumantri  (1990)  mendefinisikan aksiologi  sebagai  teori  nilai  yang berkaitan  dengan  kegunaan  dari pengetahuan yang di peroleh.
Aksiologi  dalam  Kamus  Bahasa Indonesia  (1995)  adalah  kegunaan ilmu  pengetahuan  bagi  kehidupan manusia,  kajian  tentang  nilai-nilai khususnya  etika.  Menurut  Wibisono seperti  yang  dikutip  Surajiyo  (2007), aksiologi  adalah  nilai-nilai  sebagai tolak  ukur  kebenaran,  etika  dan moral sebagai dasar normatif penelitian  dan  penggalian,  serta
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of  Philosophy dijelaskan  bahwa
aksiologi  disamakan  dengan value and valuation . Nilai-nilai keluhuran hidup manusia  dibahas  oleh  cabang  filsafat yang  disebut  aksiologi.  Aksiologi membahas  tentang  nilai  secara teoretis  yang  mendasar  dan  filsafati, yaitu  membahas  nilai  sampai  pada hakikatnya. Karena aksiologi membahas tentang nilai secarafilsafati,  maka  juga  disebut philosophy  of  value  (filsafat  nilai). Aksiologi adalah cabang Filsafat yang menganalisis  tentang  hakikat  nilai yang  meliputi  nilai-nilai  kebenaran, keindahan,  ke-baikan,  dan  religious (Kattsoff, 1996:327).
Nilai aksiologis di masa pandemi  Covid-19  bukan  hanya menjadi persoalan medis dan
ekonomis,  tapi  juga  menyangkut persoalan  etis  dan  sosial.  Etika  atau filsafat  moral  adalah  cabang  filsafat yang  mengulas  baik  buruknya  sikap dan  tindakan  manusia.  Berbagai persoalan etis muncul ke permukaan, dengan  yang  paling  menonjol  ialah persoalan  di  bidang  etika  medis, karena para dokter dan para perawat harus  segera  mengambil  keputusan ketika  berhadapan  dengan  pasien Covid-19.
4. Nilai Aksiologis Kebijakan Pencegahan Covid -19 a. Nilai aksiologi kebijakan di bidang pendidikan Dengan  adanya  pembelajaran Daring untuk anak sekolah
memberikan  manfaat  positif  bagi siswa  dan  bagi  guru.  Manfaat  untuk siswa    diantaranya  memaksimalkan ketrampilan  dan  pengetahuan  IT siswa  sehingga  membuat  siswa mengerahkan  segala  kemampuannya untuk bisa meng upgrade IT nya agar bisa  mengikuti  pembelajaran  secara daring.  Mereka  dipaksa  untuk  melek teknologi  dengan  berbagai  macam media  pembelajaran,  semisal Google meet,  zoom,  google  classroom, edmodo ,dan  lain  sebagainya,  yang mana  untuk  keseharian  normal mereka amat sangat jarang
menggunakan.
Untuk  UN  yang  ditiadakan memberikan manfaat bagi para siswa bahwa  tidak  hanya  dengan  patokan angka  mereka  bisa  lulus  dari sekolahnya.  Karena  nilai  kelulusan ditentukan  dari  nilai  rata-rata  raport selama  lima  semester  hal  ini menguntungkan  karena  nilai  banyak ditentukan  dari  nilai  harian  mereka selama  disekolah  dan  dengan  tidak adanya  UN  mereka  tidak  harus wayangan  atau  istilahnya  belajar semalaman  untuk  menghadapi  UN. Untuk  UTBK  dan    SNMPTN  yang diundur  memberikan  manfaat  bagi calon mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya lebih matang lagi  karena  waktunya  lebih  panjang.
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
Sehingga  nantinya  yang  lolos  seleksi adalah  mereka  yang    benar-benar siap dan mempersiapkan diri dengan baik.
b. Nilai  Aksiologis  Kebijakan  di

## Bidang Ekonomi
Dengan  Sembilan  langkah  yang diambil  oleh  pemerintah  dalam mencegah  penyebaran  Covid  -19 memberikan  manfaat  yang  sangat luar biasa diantaranya:
1) Dengan  adanya  prioritas  belanja pada  APBN,  pemerintah  dapat
menghemat  banyak  dana  dari anggaran  yang  tidak  begitu penting untuk dialokasikan langsung  kepada  rakyat  yang membutuhkan  sehingga  rakyat bisa  terhindar  dari  masalah ekonomi  selama  pandemi  serta bantuan  tunai  tanpa  syarat menciptakan mekanisme distribusi  sumber  daya  ekonomi secara  lebih  adil  dan  merata dengan cara-cara yang bermartabat. 2) Adanya Refocusing anggaran pemerintah biasa membantu rakyat  dengan  dana  yang  ada lewat  jaring  pengaman  sosial.
Pemerintah  bisa  memberikan bantuan  bagi  keluarga  yang terdampak langsung Corona dengan  menjamin  kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Bantuan  tunai  tanpa  syarat  akan menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  dasar  yang  dapat digunakan untuk kegiatan
konsumtif  dan  produktif  secara bersamaan. 3) Program padat karya tunai memberikan manfaat bagi masyarakat  yang  terkena    PHK bisa untuk mendapatkan pekerjaan kembali sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjamin serta mengasah kemandirian mereka dalam menghadapi hidup. c. Nilai Aksiologi di Bidang kesehatan Hak kesehatan pekerja
merupakan  salah  satu  jenis  dari  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  harus dipenuhi, dihormati dan dijamin oleh negara  tanpa  diminta  sekalipun (Perwira,  2014).  Dengan  adanya kebijakan pemerintah dibidang kesehatan  diantaranya  mengimpor alat-alat  kesehatan,  memberikan insentif  bagi  tenaga  kesehatan  dan memberikan  prioritas  anak  nakes untuk  sekolah  di  sekolah  negeri memberikan  manfaat  yang  sangat luarbiasa.
Nilai  yang  terkandung  dalam kebijakan tersebut diantaranya timbulnya  rasa  empati  terhadap kinerja tenaga medis yang merupakan  garda  terdepan  dalam memerangi pandemi. Timbulnya rasa kegotong-royongan  di  masyarakat untuk saling memperhatikan kesehatan di lingkungannnya. Timbulnya  rasa  peduli  terhadap kesehatan dan keamanan tetangganya.  Selain  itu  masyarakat menjadi  terbiasa  menerapkan  hidup
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
sehat  dengan  sering  cuci  tangan, membersihkan rumah dan lingkungannya. d. Nilai  Aksiologi  Kebijakan  di Bidang Sosial Manfaat yang dirasakan langsung  oleh  masyarakat  dengan adanya PSBB adalah kemacetan jalan yang berkurang drastis karena kendaraan  yang  berada  dijalan berkurang  secara  signifikan.Polusi udara dan suara bising yang berkurang  banyak.Manfaat  terbesar yang sangat dirasakan adalah hubungan  antar  anggota  keluarga yang semakin akrab,dengan tetangga semakin akrab dan kerukunan dengan  lingkungan  yang  semakin meningkat.  Toleransi  dan  kepekaan soaial  yang  semakin  terasah  serta rasa  individualisme  yang  semakin terkikis.  Jurang  antara  sikaya  dan simiskin  semakin  pendek  serta terciptanya  kerja  sama  yang  baik antar anggota masyarakat

## 5. Dampak  Positif  dan  Negatif  Dari Kebijakan Covid-19
Dampak  positif  dan  negatif  ini tentu saja tidak akan lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Berbicara mengenai  kebijakan,  tentu  saja  akan ada  dampak  positif  dan  negative yang muncul disebabkan oleh wabah virus  corona  ini.  Dampak  positif  dari adanya  COVID-19  ini  adalah  semakin banyaknya  waktu  untuk  beribadah dan  berkumpul  bersama  keluarga, terhadap  lingkungan  juga  terasa semakin  bersih  dan  sejuk  karena
tidak  ada  polusi.  Dampak  negative yang pertama bisa langsung dirasakan  akibat  wabah  virus  corona ini  adalah  merosotnya  pertumbuhan ekonomi.  Namun,  jika  tidak  segera diberlakukan lockdown dengan
segera,maka  virus  akan  terus  masuk ke  wilayah  yang  tadinya  belum terjangkit dan semakin memperburuk suatu wilayah yang sudah terjangkit.
Dampak  Negatif  yang  kedua adalah timbulnya peningkatan jumlah pengangguran  akibat  PHK  atau pengurangan  pekerja  pada  industri- industri.  Mereka  juga  beralasan bahwa kondisi force majour sehingga mereka  harus  mengurangi  karyawan atau  pekerjanya.  Ketiga  adalah terjadinya panic  buying dimana masyarakat berbondong-bondong membeli  bahan  kebutuhan  sehari- hari  dalam  jumlah  yang  banyak sebagai langkah persiapan lockdown .

## SIMPULAN
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan  bahwa  suatu  kebijakan pasti  mengandung  nilai  aksiologi dimana  nilai  aksiologi  tersebut  bisa berupa  manfaat  bagi  masyarakat. Nilai aksiologi dari kebijakan pemerintah  banyak  yang  membuat masyarakat merasa terlindungi,
terayomi  dan  merasa  diperhatikan tetapi  ada  juga  yang  merasa terabaikan dan terlantar. Hal tersebut  dikarenakan  penyaluran atau  pemerataan  manfaat  dari kebijakn  tersebut  belum  adil  dan merata ke seluruh lapisan
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
masyarakat.  Maka  perlu  dipikirkan kebijakan yang bisa diimlementasikan ke  seluruh  elemen  masyarakat  dan penyampaiannya tepat sasaran. Virus corona telah  memperlihatkan  arti
power yang sesungguhnya. Ia menguliti lapisan di bawahnya menjadi sesuatu yang terlihat publik, menantang  kekuasaan  dan  penguasa untuk berani berpihak pada kesejahteraan  banyak  orang,  dengan segala  konsekuensinya.  Pandemi  ini adalah  ujian  terberat  untuk  semua pemimpin  di  dunia  karena  langkah dan kebijakan yang diambil menunjukkan  kecakapannya  sebagai seorang pemimpin perang, negarawan,  komunikator,  serta  ahli
strategi  terunggul  di  mata  dunia  dan warga yang telah memberikan kekuasaan ke tangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara.  (2015).  Sahya. Metode Penelitian Administrasi .
Bergström,  A.,  &  Belfrage,  M.  J.
(2018).  News  in  Social  Media:
Incidental consumption and the role of opinion leaders . Journal Digital Journalism . Covey,S.R.(2005).The 8 th Habit : From Effectiveness  to  Greatness. New York : Free Press.
Creswell,  J,  W.  (2010). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3 th ,
Terjemahan  Achmad  Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Darmalaksana, W. (2020). Buku  Hasil Kuliah Online Metode
Penelitian Hadis Masa Work From Home Covid-19 UIN Sunan  Gunung  Djati  Bandung. Bandung:  Fakultas  Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Darmalaksana,  W.  (2020).  Corona
Hadis. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung . Darmalaksana,  W.,  Hambali,  R.  Y., Masrur,  A.,  &  Muhlas.  (2020). Analisis  Pembelajaran  Online Masa  WFH  Pandemic  Covid-19 sebagai  Tantangan  Pemimpin Digital  Abad  21. Karya  Tulis Ilmiah  (KTI)  Masa  Work  From Home  (WFH)  Covid-19  UIN Sunan  Gunung  Djati  Bandung. Bandung:  UIN  Sunan  Gunung Djati Bandung.
Farahnak,  L.  R.,  Ehrhart,  M.  G., Torres,  E.  M.,  &  Aarons,  G.  A.
(2019). The Influence of Transformational Leadership and Leader Attitudes on Subordinate Attitudes and Implementation Success . Journal  of  Leadhership  & Organizational Studies . Goje, K. (2017). Preventative Prophetic Guidance in Infection and  Quarantine  . Journal of Ushuluddin .
Handel, A., Miller, J., Ge, Y., & Fung, I. C.-H.  (2020). If  containment  is not  possible,  how  do  we minimize  mortality  for  COVID- 19 and other emerging infectious  disease  outbreaks? . Medrxiv:  The  preprint  Server for Health Sciences.
https://palu.tribunnews.com/2020/0 3/18/10-cara-pencegahan- virus-corona-covid-19-dari-
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.3 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
kementerian-kesehatan- hindari-area-segitiga- wajah?page=2 .Langkah  Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan  Penyebaran  Virus Corona Covid-19 di Indonesia Jann,  W.,  &  Wegrich,  K.  (2007). Theories  of  the  Policy  Cycle .  In F.  Fischer,  G.  J.  Miller,  &  M.  S. Sidney, Handbook  of  Public Policy  Analysis  Theory,  Politics, and  Methods (pp.  43-62).  New
York:  CRC  Press  Taylor  & Francis Group. Jedaman, P., Buaraphan, K., Pimvichai,  J.,  Yuenyong,  C.,  & Jeerasombat, S. (2019). Educational  management  in transition  of  science:  Policies and strategic leaders for sustainable education 4.0 in the 21st  century  science  classroom Maret  2019.  AIP  Conference Proceedings. United States: AIP Publishing. Kekarantinaan dalam Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2018 tentang Kesehatan Lidwina,A.(2020). Ragam  Langkah Presiden  Meredam  COVID19 . Diakses dari https://katadata.co.id/infografi k/2020/03/25/ragam-langkah- Presiden-meredam covid19
Lidyana,V.(2020). Presiden  Guyur
Rp75T Dana  Kesehatan  Hadapi Corona,  Ini  Daftarnya .  Diakses dari https://finance.detik.com/berit
a-ekonomi-bisnis/d- 4960936/Presiden-guyur-rp-75- t-dana-kesehatan-hadapi-
corona-ini-daftarnya Long,  N.  J.  (2020). From  social distancing to social containment: reimagining sociality  for  the  coronavirus pandemic . Medicine Anthropology Theory. Mahase,  E.  (2020).  Coronavirus:
covid-19 has killed more people than SARS and MERS combined, despite  lower  case  fatality  rate . The BMJ.
Mardiana  dan  Darmalaksana,Jurnal Perspektif  Vol.  4    No.  1  Mei 2020 Page 12-19 https://nasional.kompas.com/r ead/2020/03/26/07412441/9- kebijakan-ekonomi-Presiden-di-
tengah-pandemi-covid-19- penangguhan-cicilan
Mihardjo,  L.  W.,  &  Rukman,  R.  A. (2018). Does  Digital  Leadership Impact  Directly  or  Indirectly  on
Dynamic  Capability:  Case  on Indonesia  Telecommunication Industry in Digital Transformation?  . The  Journal of Social Sciences Research.
Muslim,  J.  (2016). Indeks  Kepuasan Masyarakat  (Ikm)  Pada  Dinas Pemuda  Dan  Olahraga  Kota Bandung  Tahun  2015 . Jispo , 6 (1), Retrieved from http://journal.uinsgd.ac.id/inde x.php/jis po/article/view/1753 Ohain, B. P. (2019). Leader Attributes for Successful Digital Transformation . ICIS Conference  Proceedings. AIS elibrary.
Permana,R.H.(2020). Larangan  Mudik 2020  Berlaku  untuk  Daerah PSBB ,Ini  Daftarnya.  Diakses dari
https://news.detik.com/berita/
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.3 Tahun 2020
d-4989468/larangan-mudik-
2020-berlaku-untuk-daerah- psbb-ini-daftarnya.
Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar- i.  Volume  7  Nomor  3  (2020). ISSN:  2356-1459.  E-ISSN:  2654- 9050 - 255
SE  Mendikbud.(2020). SE  Mendikbud
Nomor  4  Tahun  2020. Diakses dari https://www.kemdikbud.go.id/ main/blog/2020/03/se- mendikbud- pelaksanaankebijakan- pendidikan-dalam-masa- darurat-penyebaran-covid19
Shi,  H.  H.,  Jiang,  N.,  Cao,  Y.,  Alwalid, O.,  Gu,  J.,  Fan,  Y.,  &  Zheng,  C. (2020). Radiological  findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia  in  Wuhan,  China :  a descriptive  study  . The  Lancet
Infectious Diseases Shintya,  G.A.(2020). Pendidikan  Era Revolusi  Industri  4.0  di  Tengah Covid-19. Di akses dari
https://ombudsman.go.id/artik el/r/artikel--pendidikan-era- revolusi-industri-40-di-tengah- covid-19.
Smith,  A.  W.,  &  Freedman,  D.  O. (2020). Isolation,  quarantine, social distancing and community containment: pivotal  role  for  old-style  public health  measures  in  the  novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak .  Journal  of  Travel
Medicine.
Sofuroh,  F.U.  (2020). Publik  Nilai Jateng Paling Responsif Tangani  Covid-19. Diakses  dari
https://news.detik.com/berita/ d-4981993/publik-nilai-jateng-
paling-responsif-tangani-covid- 19
Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neil, N., Khan, M.,  Kerwan,  A.,  Al-Jabir,  A., Aghad, R. (2020). World Health Organization  declares  global emergency:  A  review  of  the 2019 novel coronavirus (COVID- 19) .  International  Journal  of Surgery.
Sugiono.  (2014). Metode  penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Suriasumantri,  J.  S.  (1987). Ilmu dalam perspektif .Jakarta: Gramedia. Thoha,  M.  (2012). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara .Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.