Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 9, No. 2, September 2022, hlm. 178-190 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## STRATEGI KOMUNIKASI DALAM KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
Arnia Fajarwati 1 , Nia Pusparini 2 , Emi Rachmawati 3
FISIP Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan 116, 40261, Bandung, Indonesia, Telp. 022- 4218084 arniafajar@gmail.com 1

## ABSTRAK
Dalam  era  demokratisasi  hak  untuk  berotonomi  yang  bertanggung  jawab  merupakan  asas desentralisasi yang mutlak diterapkan di tataran pemerintahan daerah atau local government, untuk itu perlu direncanakan suatu strategi pembangunan yang berbasis pada kebijakan inovasi, karena  inovasi  dikenali  sebagai  model  kebijakan  yang  dianggap  berhasil  saat  ini.  Agar kebijakan inovasi bisa sampai kepada stakeholder pembangunan di daerahnya maka diperlukan komunikasi,  yang  menurut  Edward  III  Komunikasi  adalah  salah  satu  variable  keberhasilan implementasi  kebijakan,  terdapat  3  (tiga)  Faktor  penentu  keberhasilan  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  yaitu  adanya  proses  transmisi  ( trasmission ),  kejelasan  ( clarity )  dan konsistensi ( consistency ). Ketiga faktor penentu komunikasi tersebut dapat laksanakan dengan berdasarkan  kepada  strategi  komunikasi  dari Quinn  (Ruslan  2008)  yang  menyatakan,  agar suatu  strategi  komunikasi  agar  dapat  efektif  dilaksanakan  dalam  sebauh  program,  maka  ia harus  mencakup  7  (tujuh)  hal:  Mempercepat  Tujuan  yaitu  harus  Objektif  yang  jelas, Memelihara inisiatif  yaitu Strategi membuat inisiatif,  Konsentrasi yaitu Konsentrasi dengan melemahkan  kekuatan  yang  besar,  Fleksibilitas  yaitu  Strategi  persenjataan,  Kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi, Kejujuran yaitu Strategi itu disiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan,  Keamanan yaitu Strategi itu harus mengamankan  seluruh  organisasi.  Apabila  kebijakan  inovasi  daerah  yang  sudah  digulirkan oleh  pemerintah  dapat  dilaksanakan  dengan  strategi  komunikasi  tersebut  maka  akan mempercepat tujuan pembangunan di daerah.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi; Implementasi Kebijakan; Inovasi Daerah

## COMMUNICATION STRATEGIES IN REGIONAL INNOVATION POLICIES

## ABSTRACT
In  the  era  of  democratization,  the  right  to  responsible  autonomy  is  a  principle  of decentralization that is absolutely applied at the level of local government, for this reason, it is necessary to plan a development strategy based on innovation policies, because innovation is recognized as a policy model that is considered successful today. In order for innovation policies  to  reach  development  stakeholders  in  their  regions,  communication  needed,  which according  to  Edward  III  Communication  is  one  of  the  variables  for  the  success  of  policy implementation, there are 3 (three) determining factors for communication success in policy implementation,  namely  the  transmission  process  (transmission),  clarity  and  consistency (consistency). The three determining factors of communication can be carried out based on the communication strategy from Quinn (Ruslan 2008) who stated, in order for a communication strategy  to  be  effectively  implemented  in  a  program,  it  must  include  7  (seven)  things:
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Accelerating  Goals,  namely  must  be  clear  Objectives,  Maintaining  initiatives,  namely Strategies for making initiatives, Concentration by weakening great strength,  Flexibility i.e. Armament  strategy,  Leadership  i.e.  committed  and  coordinated  leadership,  Honesty  i.e. Strategy is prepared to utilize confidentiality and intelligence, Security i.e. Strategy it must secure the entire organization. If the regional innovation policy that has been rolled out by the government  can  be  implemented  with  this  communication  strategy,  it  will  accelerate development goals in the regions.
Keywords: Communication Strategy; Policy Implementation; Regional Innovation

## PENDAHULUAN
Kebijakan  sistem  desentralisasi  di Indonesia sudah melahirkan beberapa fase pemerintahan  sejak  pasca  kemerdekaan sampai  dengan  pasca  reformasi,  dengan adanya  desentralisasi  maka  pemerintahan daerah  diberi  hak  untuk  menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintahan  nasional,  karena  dengan adanya desentralisasi diharapkan berdampak  positif  pada  pembangunan daerah  dalam  rangka  otonomi  tersebut, untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu merancang  suatu  strategi  inovasi  daerah yang  dimaksudkan  untuk  merencanakan pembangunan  di  daerahnya  dalam  upaya mencapai  masyarakat  yang  sejahtera. Strategi  inovasi  daerah  tersebut  dapat diaplikasikan  pada  daerah  dari  skala propinsi hingga yang terkecil yaitu berupa skala  desa.  Untuk  menjamin  kemandirian dan  kesinambungan  dari  pelaksanaan strategi  tersebut,  maka  strategi  tersebut seyogyanya  bertujuan  untuk  membangun
ekonomi suatu daerah berbasis dari sumber daya  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut ( resource-based ).
Salah satu model inovasi kebijakan yang  populer  dan  berkembang  pesat  sejak awal tahun 1990-an adalah Sistem Inovasi Daerah ( regional innovation system – RIS).
Konsep  Sistem  Inovasi  Daerah  (SID) menjadi  konsep  yang  banyak  diteliti menyusul  banyaknya  kegagalan  dalam implementasi model-model pengembangan daerah  tradisional.  SID  bermula  dari  dua bidang teori dan riset yaitu sistem inovasi ( system  of  innovation )  dan  sains  regional
( regional  science )  (Doloreux  2005).
Sistem  inovasi  berbasis  dari  teori perubahan  ekonomi  dan  teknologi  secara evolutif  sehingga  memfokuskan  pada konseptualisasi  inovasi  sebagai  evolusi proses  sosial.  Sedangkan  teori-teori  sains regional  memfokuskan  pada  lingkungan dari  mana  inovasi  dapat  muncul  sehingga faktor  kedekatan  juga  menjadi  hal  yang utama.  Kebijakan  inovasi  yang  bertujuan untuk  mendukung  SID  menggunakan
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
model-model inovasi yang banyak menjadi obyek penelitian para peneliti.
Studi  tentang  inovasi  kebijakan publik telah lama dilakukan dalam konteks negara  maju seperti studi yang dilakukan oleh  Osborne  &  Gaebler  (Osborne  and Gaebler  1996)  dan  Denhardt  &  Denhardt (Denhardt and Denhardt 2003). Kebijakan tersebut dianggap inovatif karena menawarkan pemenuhan kebutuhan publik yang berbasis efektivitas dan efisiensi yang disebut New  Public  Management (NPM).
Kebijakan  yang  ada  juga  harus  adaptatif dengan  kondisi  zaman  yang  semakin mementingkan  pola  jaringan  antar  tingkat pemerintahan, lembaga, stakeholder, bahkan  masyarakat  untuk  optimalisasi pelayanan,  sehingga  penerapan  untuk konsep  komunikasi  dalam  implementasi kebijakan  inovasi  daerah  tidak  bisa ditawar-tawar lagi.

## Komunikasi Dalam Inovasi
Kebutuhan komunikasi dalam inovasi menjadi hal yang mutlak terutama untuk  mengurangi    kesenjangan  informasi antara  masyarakat  perkotaan  sebagai sumber  informasi  kepada  masyarakat  di pedesaan yang dianggap masih cukup lebar. Akses informasi yang terbatas mengakibatkan masyarakat kurang memiliki  ide  dan  berinovasi  untuk
memberdayakan potensi wilayahnya.
Sementara  Menurut  Effendy  (Effendy 2007)  ciri-ciri  komunikasi  yang  baik  dan efektif  paling  tidak  menimbulkan  hal:  a. Pengertian,  yaitu  penerimaan  yang  cermat dari isi stimuli seperti apa yang dimaksud oleh  komunikator.  b.  Kesenangan,  yaitu menjadikan  hubungan  yang  hangat  dan akrab serta menyenangkan. c. Mempengaruhi sikap, yaitu dapat mengubah  sikap  orang  lain  sehingga bertindak sesuai dengan kehendak komunikator  tanpa  merasa  terpaksa.  d. Hubungan  sosial  yang  baik,  yaitu menumbuhkan dan mempertahankan hubungan  yang  memuaskan  dengan  orang lain dalam hal interaksi. e. Tindakan, yaitu membuat  komunikan  melakukan  suatu tindakan yang sesuai dengan stimuli.
Sebuah  studi  menyatakan  bahwa komunikasi  bisa  efektif  dan  efisien  yaitu dengan membuat sebuah strategi komunikasi,  strategi  komunikasi  menurut Effendy (Effendy 2007) mengenai strategi komunikasi  dapat  dijelaskan  sebagai paduan  dan  perencanaan  komunikasi ( communication planning ) dan manajemen komunikasi ( communication management ) untuk mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut Effendy  (Effendy  2007)  menyatakan  pada hakikatnya, strategi adalah suatu perencanaan  ( planning )  dan  manajemen
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
( management) untuk  mencapai  suatu tujuan.
Tujuan strategi komunikasi menurut R.Wayne Pace, Brent D Peterson dan M.Dallas Burnet (Effendy 2007) yaitu yang pertama adalah to secure
understanding , memastikan
bahwa penerima  pesan  mengerti  pesan  yang diterimanya.  Dan  apabila  sudah  dapat mengerti  dan  menerima,  maka  yang diterima  tersebut  itu  harus  dijalin  atau dibina ( to establish acceptan ce). Yang pada akhirnya  setelah  dimengerti,  kemudian dijalin  atau  dibina,  maka  selanjutnya kegiatan  dimotivasikan  ( to  motivate action ).
Quinn  (Ruslan  2008)  menyatakan, agar  suatu  strategi  komunikasi  agar  dapat efektif dilaksanakan dalam sebauh program,  maka  ia  harus  mencakup beberapa hal:
1.  Mempercepat  Tujuan  yaitu  harus Objektif  yang  jelas  dan  menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan
tujuan. Tujuan  tersebut  tidak  perlu dibuat  secara  tertulis  namun  yang penting bisa dipahami dan ditentukan.
2.  Memelihara  inisiatif.  Yaitu  Strategi inisiatif  menjaga  kebebasan  bertindak dan
menyempurnakan
penghilangan. Strategi harus menentukan langkah dan memunculkan tindakan  terhadap  peristiwa,  bukannya mengubah satu peristiwa.
3.  Konsentrasi  yaitu  Konsentrasi  dengan melemahkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan.
4.  Fleksibilitas  yaitu  Strategi  persenjataan diniatkan untuk dilengkapi penyanggad dimensi untuk fleksibilitas dan manuver.
5.  Kepemimpinan  yaitu  Kepemimpinan yang memilki komitmen dan terkoordinasi. Strategi keinginan memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap keinginan tujuan pokok.
6.  Kejujuran  yaitu  Strategi  itu  disiapkan untuk  memanfaatkan  kerahasiaan  dan kecerdasan  untuk  menyerang  lawan pada saat yang tidak terduga.
7.  Keamanan.  Yaitu  Strategi  itu  harus mengamankan  seluruh  organisasi  dan semua operasi penting organisasi.
Di sisi lain banyak hasil penelitian potensial  yang  bisa  diterapkan  oleh masyarakat menjadi inovasi bagi pengembangan pelayanan publik sekalipun di  daerah  terbelakang,  Kesenjangan informasi  terkait  inovasi  ini  bisa  di selesaikan dengan komunikasi inovasi, atau disebut  juga  sebagai  difusi  inovasi  untuk daerah  yang  lebih  jauh  tertinggal  dan
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
terjangkau  media.  Dengan  demikian  bisa dikatakan  bahwa  komunikasi  inovasi merupakan cara menyampaikan penemuan gagasan  baru  kepada  masyarakat  agar terjadi suatu perubahan sosial.
Konsep Komunikasi dalam inovasi bisa diadopsi dari pendapat Rogers (Rogers 1995) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana  suatu  inovasi  dikomunikasikan melalui  saluran  tertentu  dalam  jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem  sosial (the  process  by  which  an innovation  is  communicated  through certain  channels  overtime  among  the members  of  a  social  system ).    Menurut Rogers (Rogers 1995) sedangkan kecepatan komunikasi atau difusi sebuah inovasi bisa dipengaruhi  oleh  empat  elemen,  yaitu Karakterstik,  Kanal  Komunikasi,  Waktu Komunikasi Inovasi dan Sistem Sosial.
(1) Karakteristik Inovasi
Dalam  hal  ini,  Rogers  berpendapat berdasar  hasil  meta  analisis  terhadap ribuan penelitian tentang adopsi inovasi menyimpulkan terdapat lima karakteristik  umum  inovasi  yang mempengaruhi  kecepatan  difusi,  yaitu
relative advantage, compatibility, complexity, observability, dan trialability.
(a) Relative advantage menunjukkan sejauh mana  inovasi  lebih  dari  inovasi
sebelumnya.  Manfaat  ini  dapat  diukur, baik  dengan  ukuran  ekonomi,  prestise, kenyamanan, maupun kepuasaan.
(b)  Karatektersitik  inovasi  yang  kedua adalah compatibility yang  merujuk kepada  kesesuaian  inovasi  terhadap nilai-nilai  yang  sudah  ada,  pengalaman masa  lalu,  dan  kebutuhan.  Kesesuaian inovasi dengan ide-ide sebelumnya akan mempercepat  adopsi,  dan  sebaliknya pengalaman  buruk  atas  sebuah  inovasi akan menghambat adopsi.
(c) Karakteristik ketiga adalah Complexity yaitu  karakteristik  untuk  mengukur tingkat kesulitan atau kemudian sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan. Semakin mudah sebuah inovasi digunakan,  semakin  cepat  kecepatan adopsinya.
(d)  Karakteristik  yang  keempat  adalah observability yang  mengukur  seberapa jelas  penampakan  inovasi.  Jika  sebuah hasil  sebuah  inovasi  mudah  dilihat  dan dikomunikasikan  maka  difusinya  akan semakin cepat.
(e)  Karakteristik  inovasi  yang  kelima trialability Suatu  inovasi  yang  dapat diujicobakan dalam seting
sesungguhnya  unumnya  akan  lebih cepat  diadopsi,  jadi  agar  dapat  dengan cepat  diadopsi,  suatu  inovasi  harus mampu mengemukakan seunggulannya.
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
(2)  Kanal  komunikasi  yang  digunakan untuk mengkomunikasi manfaat inovasi;
Terkait  dengan  kanal  komunikasi, semakin besar jangkauan kanal komunikasi  yang  digunakan  untuk mengkomunikasikan  inovasi,  semakin cepat  inovasi  yang  terjadi.  Kanal komunikasi  media  massa  efektif  untuk menginformasikan  sebuah  inovasi  ke calon  pengguna,  sedang  komunikasi interpersonal efektif untuk mempengaruhi individu untuk menerima sebuah inovasi. (3) Waktu sejak inovasi diperkenalkan; Rogers (Rogers 1995) juga membedakan  orang  yang  mengadopsi inovasi berdasar waktu menjadi innovator, early adopters, early majority,  late  majority, dan laggard .
Jumlah kumulatif orang yang mengadopsi  inovasi  secara  ideal  akan mendekati kurva S, yang bermula pada nilai  yang  rendah,  kemudian  naik dengan  cepat  dan  akhirnya  mencapai kondisi  yang  stagnan  atau  hanya bertambah sedikit.
(4) Sistem sosial tempat inovasi berdifusi. Terkait  dengan  system  sosial,  sebuah inovasi  akan  berdifusi  dengan  cepat pada  sistem  sosial  yang  homogen. Menurut  Rogers  (1983)  dalam  proses
difusi inovasi terdapat berbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitu:
(a) Tahap Awareness (Kesadaran), yaitu tahap  seseorang  tahu  dan  sadar  ada terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya  suatu  kesadaran  terhadap  hal tersebut.
(b)  Tahap Interest (Keinginan),  yaitu tahap  seseorang  mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi  yang  telah  diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut.
(c)  Tahap Evaluation (Evaluasi),  yaitu tahap  seseorang  membuat  putusan apakah  ia  menolak  atau  menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi.
(d) Tahap Trial (Mencoba), yaitu tahap seseorang  melaksanakan  keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru.
(e)  Tahap Adoption (Adopsi),  yaitu tahap  seseorang  memastikan  atau mengkonfirmasikan  putusan  yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut.

## Implementasi Kebijakan Publik
Gagasan “kebijakan” dalam bahasa Indonesia  adalah  seperangkat  aksi  atau rencana  yang  mengandung  tujuan  politik
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
(Wilson (Parsons 2008, 14)). Sejak periode pasca  Perang  Dunia  II.  Kata ‘policy’ mengandung  makna  kebijakan  sebagai sebuah rationale ,  sebuah  manifestasi  dari penilaian  penuh  pertimbangan.    Sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefenisikan  dan  menyusun  basis rasional  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  tindakan  (Parson,  2008: 14).  Kata  “publik”  secara  terminologi mengandung  arti  sekelompok  orang  atau masyarakat dengan kepentingan tertentu.
Intervensi  terhadap  publik  oleh pemerintah  ataupun  oleh  aturan  sosialnya mendorong terjadinya perubahan- perubahan  terhadap  publik  melalui  usaha- usaha  yang  telah  direncanakan.  Terlepas dari perubahan tersebut membawa dampak yang  bersifat  baik  maupun  dampak  yang bersifat  buruk.  Usaha  pemerintah  untuk merespon  kepentingan  publik  ini  adalah yang  disebut  dengan  kebijakan  publik. Easton (Nugroho 2014, 23) mendefenisikan kebijakan  publik  sebagai  dampak  dari upaya  pemerintah.    Menurut  Obsorne (Marijan  2010,  6),  dalam  menghadapi tuntutan-tuntutan  yang  berkembang  di dalam  masyarakat,  sistem  politik  dapat menempuhnya  melalui  dua  cara.  Pertama,
membuat
keputusan-keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.  Kedua,  melakukan  politisasi,
yaitu  membangun  nilai-nilai  yang  ada  di dalam pemerintahan.
Thomas  R.  Dye  (Syafi’ie  2006, 105)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  “ whatever  government  choose  to do  or  not  to  do” yang  dalam  bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah,  baik  mengerjakan  sesuatu ataupun  tidak  mengerjakan  (mendiamkan) sesuatu.  Ada  juga  pendapat  RC  Chandler dan  JC  Plano  (Syafi’ie  2006,  105)  yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah  publik.  Pada  perwujudan  secara riil  dari  kebijakan,  tapi  juga  mempunyai kaitan  dengan  konsekuensi  atau  dampak yang  akan  mengarah  pada  pelaksanaan kebijakan tersebut.
Implementasi  merupakan  langkah yang  sangat  penting  dalam  proses kebijakan.  Tanpa  implementasi  suatu kebijakan  hanyalah  merupakan  sebuah dokumen  yang  tidak  bermakna  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Suatu  program kebijakan  hanya  akan  menjadi  sebuah peraturan  jika  program  tersebut  tidak diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, keputusan  program  kebijakan  yang  telah diambil  sebagai  alternatif  pemecahan masalah  harus  diimplementasikan,  yakni
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
dilaksanakan  oleh  badan-badan  yang terkait.
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Hasil  diskusi The  Indonesian
Science  Technology  Innovation  (STI) Policy  Lecture  Series  I –  2021
menyimpulkan  bahwa  Mengomunikasikan kebijakan  untuk  publik  lebih  penting  dari sekadar mensosialisasikan kebijakan tersebut.  Komunikasi  kebijakan  berarti melibatkan  publik  sejak  dari  penyusunan kebijakan itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa ada keterlibatan dalam proses  penyusunan  kebijakan.  Menurut Riant  Nugroha  pada  diskusi  tersebut, sebuah  kebijakan  publik  akan  berjalan efektif  apabila  publik  menjadi  bagian  dari proses  penyusunan  kebijakan  itu  sendiri. Publik  perlu  didengar  pendapat  mereka sejak kebijakan disusun atau direncanakan.
Proses pelibatan publik sedari awal kebijakan  disusun  merupakan  bagian  dari mengomunikasikan  kebijakan.  Lantaran komunikasi  yang  buruklah  yang  membuat kualitas kebijakan tidak efektif. Namun, ia menggarisbawahi  komunikasi  kebijakan kepada  publik  membutuhkan  waktu  dan cara-cara  yang  efisien.  Komunikasi kebijakan  yang  baik  dan  efisien  akan
membuat  publik  atau  masyarakat  umum akan  paham  dan  bisa  melaksanakan kebijakan tersebut, pendapat lain menambahkan bahwa komunikasi merupakan  salah  satu  variabel  penting dalam  penyusunan  kebijakan,  variabel tersebut  memuat  sejumlah  hal,  seperti sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan  kepada  rakyat,  sejauh mana rakyat dilibatkan dalam penyusunan isi kebijakan, dan apakah rakyat memahami bahwa  kebijakan  tersebut  bermanfaat  atau tidak  dan  sudah  pasti   dalam  proses komunikasi  kebijakan  dibutuhkan  sumber daya  yang  cukup,  seperti  sumber  daya manusia,  pendanaan,  dan  peralatan. Sumber  daya  tersebut  dibutuhkan  untuk mengkomunikasikan
dan mengimplementasikan kebijakan sampai ke level paling bawah. Peran komunikasi
dalam implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari pendapat Model  Implementasi  kebijakan yang  dikembangkan  oleh  George  C. Edward  III  yang  menamakan  model implementasi  kebijakan  publiknya  dengan
Direct and Indirect Impact On
Implementation (Agustino  2016)  dimana terdapat  empat  variabel  yang  sangat menentukan  keberhasilan  implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya,  (3)  Disposisi,  (4)  Struktur
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Birokrasi.  Menurut  George  Edward  III (Agustino  2016)  Komunikasi  berkenaan
dengan bagaimana kebijakan
dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau  publik  dan  sikap  serta  tanggapan dari  para  pihak  yang  terlibat.  Menurut Edward III (Widodo 2010, 97), komunikasi diartikan  sebagai  “proses  penyampaian informasi komunikator
kepada komunikan”.
Informasi
mengenai kebijakan  publik  menurut  Edward  III (Widodo  2010,  97)  perlu  disampaikan kepada  pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka  persiapkan  dan  lakukan  untuk menjalankan  kebijakan  tersebut  sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai  dengan  yang  diharapakan.  Menurut Edward III (Widodo 2010, 97), komunikasi kebijakan  memiliki  beberapa  dimensi, faktor  ataudimensi  penentu  keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III adalah adanya dimensi transmisi  ( trasmission ),  kejelasan  ( clarity ) dan konsistensi ( consistency ).
1)  Dimensi  transmisi  menghendaki  agar kebijakan  publik  disampaikan  tidak hanya  disampaikan  kepada  pelaksana ( implementors )  kebijakan  tetapi  juga disampaikan  kepada  kelompok  sasaran kebijakan  dan  pihak  lain  yang
berkepentingan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
2) Dimensi kejelasan ( clarity ) menghendaki  agar  kebijakan  yang ditrasmisikan  kepada  pelaksana,  target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara  jelas  sehingga  diantara  mereka mengetahui  apa  yang  menjadi  maksud, tujuan,  sasaran,  serta  substansi  dari kebijakan  publik  tersebut  sehingga masingmasing  akan  mengetahui  apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan  tersebut  secara  efektif  dan efisien.
3)  Dimensi  konsistensi  (consistency)
diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan  pelaksana  kebijakan, target  grup  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Variabel  atau  faktor  kedua  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi suatu  kebijakan  adalah  sumber  daya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan  sumber  daya  pendukung, khususnya sumber daya manusia, di mana hal  ini  berkenaan  dengan  kecakapan  dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
Variabel aatau faktor ketiga adalah Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
yang  dimiliki  oleh  implementor  seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila  implementor  memiliki  disposisi yang  baik  maka  dia  akan  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
Variabel  atau  Faktor  keempat menurut George Edward III adalah Struktur Birokrasi.  Aspek  struktur  organisasi  ini melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme  dan struktur  birokrasi  itu  sendiri.  Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi  kebijakan  biasanya  sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). Aspek  kedua  adalah  struktur  birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas implementasi kebijakan menjadi tidak fleksibel.

## Kebijakan Inovasi Daerah
Kinerja governance yang  baik  diyakini menjadi aspek yang sangat penting  dalam mensejahterakan  masyarakat.  O'Toole  dan
Meier (2005) menginterpretasi governance dalam  dua  aras  penting  yaitu governance sebagai  studi  tentang    konteks  struktural dari organisasi atau institusi pada berbagai level ( multi layered structural contex )  dan governance sebagai  studi  tentang network yang    menekankan  pada  peran  beragam aktor  sosial  dalam  sebuah  jejaring negosiasi,    implementasi,  dan  pembagian hasil.
Begitu pula dalam kinerja
pemerintah  lokal  sangat  ditentukan  oleh kualitas network (Klijn  2008) . Pemerintah lokal seringkali tidak memiliki kemampuan untuk    mengelola  berbagai  stakeholder yang  terlibat.  Padahal, network dapat dibangun    dalam  berbagai  macam  cara. Konsep local network governance berupaya  untuk  secara  komprehensif berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah  publik  melalui    integrasi  peran, serta layanan publik yang diselenggarakan bersama-sama. Salah  satu  upaya  yang  harus dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan  Sistem  Inovasi  Daerah  (SIDa) sebagai    bagian    integral    dari    penguatan Sistem    Inovasi    Nasional    (SIN) (Handayani, Sophoaningrum
and Kusharsanto 2012).   Sistem   inovasi   baik di   daerah   maupun   nasional   memiliki tujuan      untuk  menumbuhkan  kreativitas
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
dan  inovasi  untuk  penguatan  daya  saing produk-produk yang dihasilkan berhadapan dengan produk serupa dari daerah maupun negara  lain  (Ruswandi  2013).  Tanpa inovasi,  maka  dapat  dipastikan  bahwa daerah ataupun negara secara  keseluruhan akan    ditinggalkan    dan    pada    akhirnya akan    mengalami    kemunduran  dalam segala    aspek    kehidupan,    di    tengah kemajuan  teknologi  dan  informasi  yang begitu    cepat.  Inovasi  daerah  yang terintegrasi  dengan  inovasi  nasional menjadi sebuah keharusan bagi  penguatan daya    saing    daerah    dan    nasional    yang berkelanjutan  (Suresti, et al. 2017). Berikut kebijakan  yang  telah  diambil  oleh pemerintah  Indonesia  yang  menjadi landasan  dalam  pelaksanaan  inovasi daerah;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menuangkan bahwa;
a.  Dalam  rangka  peningkatan  kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat melakukan inovasi (Pasal 386)
b.    Kepala  daerah  melaporkan  inovasi Daerah  yang  akan  dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7.
c. Pemerintah Pusat melakukan penilaian  terhadap  inovasi  yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9)
d. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah  menjadi  kebijakan  Pemerintah Daerah  dan  inovasi  tersebut  tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah a. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Pasal  1)  Dalam  hal pelaksanaan  inovasi  yang  telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah  dan  inovasi  tersebut  tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat  dipidana.  (Pasal  389)  Kepala daerah  melaporkan  inovasi  Daerah yang  akan  dilaksanakan  kepada
Menteri (Pasal 388 ayat 7)
b. Menteri melakukan penilaian
terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi  Daerah  berdasarkan  laporan dari  kepala  Daerah.  (Pasal  22)
Pemerintah Pusat melakukan penilaian  terhadap  inovasi  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
(Pasal 388 ayat 9)
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
c.  Penilaian  terhadap  penerapan  hasil
Inovasi  Daerah  untuk  memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23)
3.  Permendagri  Nomor  104  Tahun  2018
Tentang  Penilaian  Dan  Pemberian Penghargaan  Dan/Atau  Insentif  Inovasi Daerah
a.  Penilaian  Inovasi  Daerah  adalah proses  penilaian  terhadap  semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator  indeks  Inovasi  Daerah
(Pasal 1)
b.  Indeks  Inovasi  Daerah  adalah seperangkat  variabel  dan  indikator yang  digunakan  untuk  mengukur tingkat  inovasi  daerah  berdasarkan periode tertentu (Pasal 1).
Mengenai  Bentuk  Inovasi  Daerah  dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Inovasi  tata  Kelola  pemerintah  daerah merupakan  inovasi  dalam  pelaksanaan manajemen  Pemerintah  Daerah,  yang meliputi  tata  laksana  internal  dalam pelaksanaan  fungsi  manajemen  atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi  pelayanan  publik,  dan/atau merupakan  inovasi  dalam  penyediaan pelayanan  kepada  masyarakat  yang meliputi  proses  pemberian  pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi  daerah  lainnya  merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaran  Urusan  Pemerintah yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah Daerah
Sedangkan Kriteria Inovasi Daerah adalah sebagai berikut;
1.  Merupakan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah; dan
2. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
3. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
4.  Tidak  mengakibatkan  pembebanan dan/atau  pembatasan  pada  masyarakat yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Dapat direplikasi

## SIMPULAN
Strategi Komunikasi adalah perencanaan  dalam  penyampaian  pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi sehingga pesan yang
disampaikan mudah diterima dan dipahami serta  dapat  mengubah  sikap  atau  perilaku sesuai  dengan  tujuan  komunikasi,  strategi komunikasi dapat efektif dengan menggunakan  strategi  komunikasi  dari Quinn  yaitu  adanya  Tujuan,  Inisiatif, Konsentrasi,  Fleksibilias,  Kepemimpinan dan Keamanan.
p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Implementasi  Kebijakan  adalah serangkaian  aktifitas  yang  terlihat  dan meliputi  upaya  mengelola input menjadi output atau outcomes bagi  masyarakat dengan  menggunakan  model  dimensi  atau variabel  komunikasi  dari  Edward  III  yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu tranmisi, kejelasan dan konsistensi.
Inovasi  Daerah  adalah  sarana pemerintah  daerah  untuk  mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  masyarakat  yang produktif  efektif  dan  efisien  dengan mengembangkan  berbagai  potensi  atau sumber daya yang dimiliki daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung  :  Alfabeta.  Hal. 126., 2016.
Denhardt,  Janet  V.,  and  Robert  B.
Denhardt. The New Public Service: serving,  not  steering. New  York: ANSI, 2003.
Doloreux,  D.  &  Parto,  S.  "Regional
Innovation System: Current discourse  and  unresolved  issues."
Technology  in  Society,  27 ,  2005:
133-153.
Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori  dan  Praktek. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2007.
Handayani,  Setyono,  Sophoaningrum,  and Kusharsanto. "Sistem Inovasi Nasional (SIN)." http://jurnal.univrab.ac.id , 2012. Klijn,  EH.  "Governance  and  Governance Networks in Europe: An Assessment of 10 years of research on the theme." Public Management
Review,  vol.  10,  terbitan  4 ,  2008: 505-525.
Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta:  Kencana  Predana Media Group, 2010.
Nugroho,  Riant. Public  Policy. Jakarta: Erwan Agus Media Komputindo,Hal.357, 2014. Osborne,  David,  and  Ted  Gaebler.
Mewirausahakan  Birokrasi,  terj, Abdul  Rasyid. Jakarta:  Pustaka Binaman Pressindo, 1996. Parsons,  Wayne. Public  Policy:  An
Introduction  to  the  Theory  and Practice  of  Policy  Analysis  (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta:  Kencana Prenada Media Group , 2008.
Rogers,  Everett,  M,. Diffusion  Of Innovations  (4  th  ed). Glencoe,II:
The Free Press., 1995.
Ruslan,  R. Kiat  dan  Strategi  Kampanye Public  Relations. Bandung:  PT Rajagrafindo Persada, 2008.
Ruswandi,  Agus.  "The  Study  Of Strengthening  Regional  Innovation Systems  West  Java." Jurnal  Bina Praja  |  Volume  5  Nomor  1  Edisi Maret , 2013: 27 - 34.
Suresti,  Amna,  Uyung  Gatot  S  Dinata, James Hellyward, and Rahmi Wati. "Pemetaan  Tingkat  Kematangan Sistem  Inovasi  Daerah  Peternakan di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota." Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  dan Akuntansi Vol 1 No 1 , 2017. Syafi’ie, Inu Kencana dkk. Ilmu Administrasi  Publik,  edisi  kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. Widodo,  Joko. Good  Governance  Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol  Birokrasi  Pada  Era Desentralisasi Dan Otonomi
Daerah. Surabaya: Insan Cendekia, 2010.