El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Volume 02, Nomor 02, Oktober 2019

## QUO VADIS MASA DEPAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MEDIA GLOBAL

## Sadari
Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun-Bekasi arifahmikhan@gmail.com
Naskah masuk: 23-08-19, direvisi: 25-08-19, diterima: 20-09-19 dipublikasi: 25-10-2019
Abstrak: Quo Vadis pendidikan menjadi tuntutan dan sekaligus tuntunan  yang diharapkan  dalam menentukan  masa  depan  pendidikan  bangsa.  Keterpaparan  dalam  ketertinggalan,  ketidaktahuan serta  gagap  teknologi  merupakan  problematika  tersendiri  dalam  dunia  pendidikan,  di  tambah  lagi adanya  gagal  paham  dalam  memahami  agama  dan  nasionalisme.  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan agama Islam (PAI) menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan nasional di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Kata kunci: Quo Vadis; Masa Depan Pendidikan Nasional; Media Global
Abstract : Quo  Vadis  education  becomes  the  demand  and  at  the  same  time  the  guidance  is expected  in  determining  the  future  of  the  nation's  education.  Exposure  to  underdevelopment, ignorance  and  technological  stuttering  are  separate  problems  in  the  world  of  education,  plus  the failure  to  understand  in  understanding  religion  and  nationalism.  Citizenship  Education  (PKn)  and Islamic religious education (PAI) are key in the success of national education in Indonesia in facing global challenges
Keywords: Quo Vadis; The Future of National Education; Global Media

## PENDAHULUAN
Isu-isu dalam pendidikan di antaranya,  misalnya  pendidikan  nasional dan  globalisasi,  hal  itu  perlu  untuk dilakukan  identifikasi  dan  dicari  titik-titik simetris  sehingga  bisa  mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksal, yaitu pendidikan  Indonesia  yang  berimplikasi nasional  dan  global.  Dampak  globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas teritorial geografis, tetapi juga  aspek  ketahanan  kultural  serta  pilar- pilar  utama  lainnya  yang  menopang eksistensi  mereka  sebagai nation  state (negara  bangsa)  yang  tidak  memiliki imunitas absolut terhadap intrusi globalisasi.
Globalisasi  bisa  dianggap  sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan  ekonomi,  sosial,  dan  kultural yang  menembus  sekat-sekat  geografis ruang  dan  waktu.  Dengan  demikian,
globalisasi  hampir  melingkupi  semua  hal yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan sebagainya yang mengarah  pada qua  vadis masa  depan pendidikan nasional.
Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengaruh  perkembangan  global,  di  mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang  pesat.  Era  pasar  bebas  juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan  Indonesia,  karena  terbuka peluang  lembaga  pendidikan  dan  tenaga pendidik  dari  mancanegara  masuk  ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik  maupun  non-akademik,  dan memperbaiki  manajemen  pendidikan  agar lebih produktif dan efisien serta memberikan  akses  seluas-luasnya  bagi
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Anak  usia  tujuh  sampai  lima  belas tahun seharusnya
mendapatkan pendidikan  dasar  secara  gratis,  karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan " Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap warga  negara  yang  berusia  tujuh  sampai dengan lima belas tahun ". Upaya
memperbaiki kondisi pendidikan  di  Indonesia  sebenarnya  juga telah ditempuh dengan lahirnya UU No. 22 tahun  1999 tentang  otonomi  daerah,  yang menyatakan  bahwa  “ wewenang  terbesar bidang pendidikan ada di tangan pemerintah daerah, baik yang menyangkut bubget  maupun  kebijakan  yang  bersifat strategis  di  bidang  kurikulum ”.  Namun dalam pelaksanaannya, ternyata di beberapa  daerah  mendapat  kendala, karena  kurangnya  ketersediaan  anggaran pendidikan, padahal berdasarkan pasal 31 ayat  4  UUD  1945  dan  pasal  49  UU Sisdiknas,  anggaran  pendidikan  minimal 20% dari APBD.
Kendala lain yang dihadapi sebagian pemerintah daerah adalah karena  tidak  tercukupinya  kebutuhan tenaga  pendidik  dan  untuk  mengangkat PNS  baru  membutuhkan  anggaran  yang cukup  besar  pula.  Selain  pemerintah, penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat,  untuk  itu  Menteri  Pendidikan Nasional  mengeluarkan  surat  keputusan Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Saat ini ada dua isu kritis yang perlu disikapi  sehubungan  dengan  perspektif globalisasi  dalam  kebijakan  pendidikan nasional di Indonesia untuk mengarah pada quo  vadis yang  mengarah  pada  masa depan pendidikan
yaitu
tentang
apakah    dunia  pendidikan  Indonesia  siap menghadapi tantangan global dan tantangan  atau  kendala  apa  saja  yang sedang dihadapi dunia pendidikan Indonesia  saat  ini  serta  alternatif  solusi dalam menghadapinya?
Upaya besar membangun Indonesia  baru  yang  tercermin  dalam konsep  masyarakat  madani  (U.  Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2010). Istilah masyarakat madani untuk pertama kalinya dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Ibrahim, masyarakat  madani  merupakan  sistem sosial  yang  subur  berdasarkan  prinsip moral  yang  menjamin  keseimbangan antara kebebasan individu dengan kesetabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan  undang-undang,  dan  bukan nafsu atau keinginan individu.
Lebih lanjut, Anwar Ibrahim mengatakan  bahwa  masyarakat  madani mempunyai  ciri-ciri  yang  khas  yakni  :  (1) mempunyai kemajemukan budaya ( multucultural ),  (2)  mempunyai  hubungan timbal-balik  ( reprocity ),  dan  (3)  memiliki sikap  saling  memahami  dan  menghargai. Selain cirinya, masyarakat madani mempunyai  karakt er  “ guiding  ideas ”  yakni berkarakter  melaksankan  ide-ide  yang mendasar  pada  prinsip  moral,  keadilan, kesamaan, musyawarah dan demokrasi.
Sejalan  dengan  gagasan  tersebut, Dawan
Rahardjo
mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan  peradaban  yang  mengacu kepada  nilai-nilai  kebijakan  bersama. Menurutnya,  dalam  masyarakat  madani, warga  negara  bekerja  sama  membangun ikatan  sosial,  jaringan  produktif,  dan solidaritas  kemanusiaan  yang  bersifat nonnegara.  Rahardjo  menjelaskan  lagi bahwa  dasar  utama  dari  masyarakat madani  adalah  persatuan  dan  integrasi sosial  yang  didasarkan  pada  suatu pedoman  hidup,  menghindarkan  diri  dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan  perpecahan  dan  hidup dalam suatu persaudaraan.
saat  ini  seakan  hanya  tinggal hipotesa. Berbagai persoalan yang
menerpa –bahkan  terkesan  sulit  untuk dipecahkan –bangsa ini, seakan
menghapus cita-cita luhur bangsa. Seakan bangsa  yang  memiliki  dasar  pemersatu
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
berupa “Pancasila Sakti” dengan magnum opusnya “Bhineka Tungal Ika” tidak mampu lagi memainkan peranannya. (Haji Samsul Nizar dan Syaifuddin, 2010).
Persoalan  ini  harus  dijawab  oleh sistem  dan  kebijakan  pendidikan  di Indonesia  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan karena  pendidikan  memegang  amanat tertinggi  bangsa  ini  sebagai  sarana  untuk membina dan membangun manusia
Indonesia
seutuhnya, sebagaimana tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945: “ untuk  memajukan  kesejahteraan  umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ”. Harus diakui bersama bahwa pendidikan  nasional  telah  cukup  banyak memainkan  peranannya  secara  positif. Akan  tetapi  keberhasilannya  masih  belum maksimal  dan  hanya  mampu  menyentuh segelintir putra/putri terbaik bangsa. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang ditawarkan masih bersifat parsial. Akibatnya  pendidikan  yang  dilaksanakan hanya  mampu  menciptakan out  put yang terpecah.
Paling  tidak  ada  tiga  kelompok besar prototipe  out pendidikan  dari  sistem yang  parsial  tersebut  yakni  (Haji  Samsul Nizar dan Syaifuddin, 2010):
1) Out  put kemampuan  intelektual  yang mampu menguasai teknologi mutakhir Pada out  put seperti  ini  ternyata, pendidikan  kurang  mampu  menghayati nilai-nilai  luhur  ajaran  agama.  Akibatnya, seringkali berbagai hasil olah keterampilannya  kurang  memperhatikan nilai-nilai moralitas, bahkan terkesan untuk memperkaya pribadi atau golongan. Kebijakan  politik  seringkali  sulit  untuk dirujuk  pada  etika  mana  yang  diambil. Bahkan  sangat  sulit  untuk  dikatakan apakah  politik  yang  dimainkan  masih mengemas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika ( moralitas ).
2) Out  put kemampuan  intelektual  yang mampu  menguasai  dan  menghayati nilai-nilai luhur etika ( moralitas )
Pada out  put ini  tidak  mampu menguasai  teknologi  dan  dinamika  politik yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tak jarang kelompok ini dijadikan sasaran yang
cukup  strategis  bagi  kepentingan  politik yang  terkadang  dijadikan  alat  untuk “menjustifikasi” berbagai kebijakan pemerintah.  Contoh  yang  bisa  diberikan pada out  out ini  adalah  pemahaman  mata pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan (Pkn).
3) Out put kemampuan memiliki intelektual  yang  mampu  menguasai ajaran agama
Out  put terakhir  ini  tidak  mampu menghayati nilai-nilai luhur sebagai subtansi  ajaran  Islam.  Akibatnya,  muncul para  “ulama”  secara  keilmuan,  tetapi “menggadaikan”  agama  dalam  praktek keseharian.  Contoh  yang  bisa  diberikan sebagai model out put ini adalah pemahaman  mata  pelajaran  pendidikan Agama Islam (PAI).
Berdasarkan ilustrasi tersebut, artikel  ini  ingin  membidik  akar  penyebab kegagalan  dari  persoalan  pendidikan  ini, yakni dengan melakukan analisis atas dua jenis out  put kedua  dan  ketiga  di  atas. Penganalisisan  dengan  melakukan  studi terhadap dua mata pelajaran yang dilakukan  di  sekolah  yakni  pada  mata pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan (Pkn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).
Alasan dasarnya, mengingat keduanya adalah dua mata pelajaran yang memberikan  dasar  pemahaman  yang berpengaruh  terhadap  anak.  Pengaruh pendidikan  kewarganegaraan  pada  anak adalah ingin melahirkan pemahaman yang demokratis dan toleran, sedangkan pengaruh  pendidikan  Agama  adalah  ingin melahirkan pemahaman dalam menghayati nilai-nilai  luhur  sebagai  subtansi  ajaran Islam.
Kegagalan program pendidikan kewarganegaraan  dan  pendidikan  agama Islam  selama  ini  menginspirasi  banyak kalangan,  sehingga  berkeinginan  untuk menemukan format baru pendidikan integrasi  di  Indonesia.  Format  yang  akan ditawarkan dalam artikel ini adalah melakukan modifikasi dan intergrasi pendidikan kewarganegaran dan pendidikan agama Islam.
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Melalui model ini diharapkan peserta didik memiliki kecakapan partisipatif  dan  bertanggungjawab  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Dalam kontek negara kesatuan Indonesia,  peserta  didik  tidak  hanya diharapkan  cerdas,  dan  kritis,  tetapi  juga memiliki  komitmen  kuat  dalam  persatuan dan  integritas  bangsa  dan  agama.  (U. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2010).
Keterpurukan  pendidikan  semakin diperparah dengan kendurnya sistem yang dikembangkan.  Bangsa  Indonesia  harus menggunakan slogan bahwa “ pengalaman adalah  guru  yang  terbaik ”.  Pengalaman yang hangat yang terjadi sekarang adalah maraknya “ bom bunuh diri ”, maraknya bom bunuh diri banyak pula digemari oleh anak pelajar, akibat pemahaman yang berbeda. Indikasi  dalam  artikel  ini  adalah  bahwa mengapa  hal  ini  terjadi  dikarenakan  atas lemahnya konsep pemahaman atas kesetiaan  terhadap  negara,  lemahnya konsep  pemahaman  yang  luas  terhadap agamanya. Dengan kata lain pada akhirnya bisa  ditilik,  indikasinya  adalah  karena lemahnya  pada  pemahaman  dua  mata pelajaran yakni pelajaran pendidikan kewarganegaraan  (PKn)  dan  Pendidikan Agama  Islam  (PAI)  yang  didapat  sejak  di usia  sekolah,  yang  memang  diberikan secara parsial.
Untuk  itu  artikel  ini,  menawarkan model  pembelajaran  baru  sejak  dini  pada peserta  didik  melalu  integrasi  mata pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan (PKn)  dan  pendidikan  agama  Islam  (PAI) sebagau qua vadis masa depan pendidikan nasional glibal di Indonesia, sebagai usaha untuk membendung terorisme dan radikalisasi.  Terorisme  dan  radikalisasi merupakan ancaman terbesar baik individu,  masyarakat  dan  negara  serta agama, untuk itu
merupakan tanggungjawab bersama. Wujud yang menunjukkan pentingnya integrasi
pendidikan kewarganegaraan  dan  pendidikan  agama Islam  adalah  menjadikan  dasar  negara sebagai  ajaran  agama  dan  ajaran  agama sebagai  dasar  negara.  Fenomena  selama
ini yang terjadi adalah bahwa ajaran agama sebagai dasar negara, hal ini tidak terlepas dari  tiga  faktor  utama  (Muhyar  Fanani, 2008). yakni :
1)  Dalam kasus gerakan
Islam
Internasional,  gerakan  mereka  banyak dilatarbelakangi  oleh  ketidakpuasan dengan  sistem  politik  dan  ekonomi global  yang  tidak  adil  serta  bersifat diskriminatif terhadap dunia Islam 2)  Secara  internal  masyarakat  muslim tidak puas terhadap pemimpin- pemimpin mereka yang gagal mewujudkan janji mereka untuk mensejahterakan rakyatnya.
Sebaliknya, banyak di antara pemimpin-pemimpin  dunia  Islam  yang “loyal” terhadap “tuan-tuan” mereka dari Barat.
3)  Modernisasi  lewat  ideologi  kapitalis dalam bidang ekonomi dan sekularisasi dalam  bidang  politik  malah  telah banyak  menciptakan  kerusakan  alam semesta.  Modernisasi  juga  melahirkan berbagai macam politik kekerasan dan membawa  dunia  pada  “kekosongan” nilai moral dan spiritual.
Atas  tiga  klasifikasi  kasus  besar tersebut,  pembenahannya  adalah  dengan jalur dan pendekatan pendidikan. Pendidikan  meskipun  didefinisikan  secara berbeda-beda  namun  pada  dasarnya semua  pandangan  yang  berbeda  itu bertemu  pada  kesimpulan  awal,  bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan  kehidupan  dan  memenuhi tujuan  hidupnya  secara  lebih  efektif  dan efisien.  (Azyumardi  Azra,  2002).  Dari definisi  kesimpulan  besar  pandangan pendidikan tersebut memperkuat artikel ini untuk melakukan sebuah analisis terhadap dua  mata  pelajaran  PKn  dan  PAI,  lewat integrasi pemahaman dua mata pelajaran, itulah nantinya dapat menyiapkan generasi muda yang bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat,  untuk  negara,  untuk  agama dan untuk Tuhan-nya.
Mata pelajaran pendidikan Kewarganegaran  (PKn)  dan  Pendidikan Agama Islam (PAI) bila tidak di integrasikan
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
maka yang akan terjadi adalah terpecahnya persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Harus diakui  bahwa  hakekat,  fungsi,  tujuan  dan ruang  lingkup  dari  dua  mata  pelajaran  itu memang  berbeda.  Untuk  dalam  artikel  ini perlu dipaparkan perbedaan dari dua mata pelajaran PKn dan PAI sebagai berikut:
1)  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) a)  Dasar Ideologi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pancasila sebagai dasar ideologi  negara  serta  sebagai  filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang  bersifat  sistematis.  (Sjarkawi, 2009).  Pendidikan  kewarganegaraan
(PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan jatidiri  yang  beragam  dari  segi  agama, sosio-kultural,  bahasa,  pengetahuan, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan  berkarakter  sebagaimana  yang diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  UUD 1945. b)  Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan  berfungsi  sebagai wahana  untuk  membentuk  warga negara cerdas, terampil dan berkarakter, setiap kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir  dan  bertindak  sesuai  dengan amanat  Pancasila  dan  UUD  1945. (Sjarkawi, 2009). c)  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Tujuan  pelajaran  pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu  peserta  didik  memperoleh atau mencapai kompetensi-kompetensi sebagai berikut (Sjarkawi, 2009):
1.  Berpikir  secara  kritis,  rasional,  dan keratif dalam menggapai isu kewarganegaraan.
2.  Berpartisipasi  secara  bermutu  dan bertanggungjawab  dan  bertindak secara  cerdas  dalam  kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.  Berkembang  secara  positif  dan demokratis  untuk  membentuk  diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat  Indonesia  agar  dapat hidup  bersama  dengan  bangsa- bangsa lainnya serta mempertahankan NKRI-nya. 4.  Berinteraksi dengan bangsa- bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung  dengan  memanfaakan teknologi informasi dan komunikasi.
2)  Pendidikan Agama Islam (PAI)
a)  Dasar  Ideologi  Pendidikan  Agama Islam (PAI)
Al- Qur’an dan as-Sunnah merupakan  dasar  sumber  pendidikan Islam, oleh sebab itu setiap orang Islam wajib berpedoman kepada kedua dasar tersebut di dalam hidup dan kehidupannya.  Apabila  umat  Islam berpegang  teguh  dengan  kedua  dasar dan  sumber  pendidikan  Islam  tersebut maka tidak akan tersesat. Melalui kajian Al- Qur’an dan as-Sunnah dapat dijumpai  beberapa  prinsip  yang  terkait erat  dengan  pengembangan  ilmu pendidikan  Islam.  (Abuddin  Nata, 2010).
b)  Fungsi  Pendidikan  Agama  Islam (PAI)
Pendidikan  agama  berfungsi membentuk  manusia  Indonesia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa  serta  berakhlak  mulia dan  mampu  menjaga  kedamaian  dan kerukunan  hubungan  inter  dan  antar umat beragama. (PSPP, 2007).
c)  Tujuan  Pendidikan  Agama  Islam (PAI)
Pendidikan  agama  bertujuan untuk  berkembangnya  kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati  dan  mengamalkan  nilai- nilai agama yang menyerasikan penguasaannya
dalam ilmu
pengetahuan,  teknologi  dan  seni. (PSPP, 2007).
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Melihat perbedaan antara mata pelajaran  PKn  dan  PAI  tersebut  yang sangat  signifikan  adalah  pada  dasar ideologi yang digunakan. Mata Pelajaran PKn berideologikan Pancasailan sedangkan PAI berideologi  al- Qur’an  dan  as-Sunnah.
Artikel  ini  kemudian  menganggap  dua hal  perbedaan  tersebut  bukanlah  hal yang  dianggap  remeh,  karena  bisa berdampak  pada  dis-integrasi  dan bahaya laten.
Satu  hal  yang  menjadi  dasar dalam analisis ini adalah telah terbitnya buku  dari  Masdar  Farid  Mas’udi ( Masdar  Farid  Mas’udi,  2010),  dengan judul  :  “ Syarah  Konstitusi  UUD  1945 dalam Perspektif Islam ”, dalam buku itu menjadi  dasar  dalam  melakukan  hal yang  sama  bagaimana  mata  belajaran Kewarganegaraan  (PKn)  dapat  di syarah  oleh  Pendidikan  Agama  Islam (PAI). Dengan kata lain buku ajar PKn dan  PAI  harus  di  modifikasi  dan integrasikan secara
bersamaan.
Sehingga  artikel  ini  sifatnya  adalah mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## METODE
Artikel  ini  membahas  tentang quo vadis masa  depan  pendidikan  nasional yang relevansinya dengan isu-isu pendidikan  nasional  dan  globalisasi.  Jenis penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif sehingga  data  yang  muncul  tidak  berupa angka-angka,  tetapi  berupa  uraian  kata- kata.  Sebagaimana  lazimnya  penelitian kualitatif, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan, namun lebih berorientasi pada pengembangan  dan  pengetahuan  baru yang  diperoleh  melalui  pengumpulan  data dalam artikel ini adalah melakukan analisis data  pustaka  yang  berkaitan  langsung dengan fokus penelitian.
Rancangan penelitian berupa pendekatan  deskriptif,  karena  berusaha menjelaskan  pada konseptual  dan  empiris tentang  tujuan  pendidikan  nasional  di Indonesia.  Artinya  penelitian  ini  berusaha
mengungkapkan  secara  subjektif  namun tetap  berusaha  untuk  menangka  secara objektif  secara  sistematik  dari  fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.
Subyek  penelitian  adalah  tentang yang  berkaitan  dengan  isu-isu  pendidikan di dunia pendidikan secara global. Adapun penentuan  sampel  menggunakan  teknik purposive sampling  yakni  pada  mata pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn)  dan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI) teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan  dan  tujuan tertentu.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah data kualitatif. Menurut Lofland yang dikutip  oleh  Moleong  (2000)    menjelaskan bahwa  data  kualitatif  merupakan  lebih banyak  bersifat  kata-kata  baik  lisan maupun  tulisan,  juga  tindakan  selebihnya berupa  dokumen,  arsip,  dan  foto.  Adapun data  yang  diperlukan  peneliti  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang bersumber dari manusia dan data sekunder atau non manusia.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  pustaka,  dengan  tujuan  untuk mengetahui  secara  tetap  mulai  dari  teori, metode dan pendekatan yang bisa ditawarkan dalam mencapai tujuan pendidikan  yang  mengararah  pada quo vadis pendidikan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya isu-isu pendidikan kontemporer  tidak  lepas  dari  lingkungan sosial  budaya  dan  media  teknologi  yang ikut perpengaruh besar dalam menentukan paradigma  pendidikan  Indonesia  di  masa depan. Untuk itu perlu adanya analisis yang baik secara teoritis. Di bawah ini setidaknya akan  menggambarkan  terkait  dengan pendidikan  lingkungan  sosial  budaya  dan media teknologi.

## Pendidikan  lingkungan  Sosial  Budaya dan media Teknologi
1)  Manusia dan Pendidikan
Hakikat  manusia  adalah  selalu berfikir,  manusia  sebagai  mahluk  yang
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
tertinggi  derajatnya  dibandingkan  dengan semua  mahluk  ciptaan  Tuhan.  Namun manusia akan menjadi manusia seutuhnya jika  ia  hidup  dan  diasuh  dengan  cara manusia.  Manusia  dapat  disebut  sebagai mahluk  pembelajar,  dengan  otaknya, manusia mengembangkan dalam menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan zaman. Hasil karya manusia selalu berubah dan  berkembang  dari  zaman  ke  zaman. Bedakan  sarang  burung  dan  rumah manusia. Bandingkan antara tangga rumah panggung di Kalimantan dengan eskalator atau lift di  gedung  bertingkat  di  kota-kota besar.
2)  Kehidupan dan Pendidikan Kehidupan pada
hakikatnya sebagai proses pendidikan yang sebenarnya ( the true educational process ). Education  is  not  preparation  for  life; education  is  life  itself, artinya pendidikan bukanlah  persiapan  untuk  kehidupan; pendidikan  adalah  kehidupan  itu  sendiri. Demikian  John  Dewey  berpesan  kepada kita.
Proses pendidikan telah membentuk  manusia  secara  individual. Proses  pendidikan  pulalah  yang  telah membentuk  manusia  sebagai  komunitas, atau  bahkan  sebagai  bangsa  dan  negara. Seseorang  dapat  belajar  dari  sejarah kehidupan suatu bangsa,  katakanlah bangsa  Jepang,  yang  melatarbelakangi manusia  yang  bagaimana  yang  telah dihasilkan.  Ternyata,  kemajuan  suatu bangsa tidak ditentukan oleh melimpahnya kekayaan  alamnya,  tetapi  oleh  kegigihan bangsa itu dalam perjuangan hidupnya.
Manusia  memang  unik,  manusia yang  berhasil  karena  tempaan  kesulitan hidupnya.  Tempaan  hidup  dapat  berupa pengalaman, bahkan berupa cobaan hidup yang  menderanya.  Mereka  yang  tahan terhadap tempaan hidup ini akhirnya akan membentuk diri manusia yang sesungguhnya. Ada beberapa contoh bahwa kehidupan  sebagai  proses  pendidikan. Bacalah  biografi  beberapa  orang  penting. Misalnya  ”who’s  who”,  biografi  para presiden, biografi para tokoh, biografi pada
penemu, dan sebagainya. Tuliskan kembali apa yang telah dibaca.
3)  Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan merupakan proses transformasi budaya. Pendidikan merupakan proses pewarisan budaya, dan sekaligus pengembangan
budaya.
Education enables people and societies to be  what  they  can  be artinya  pendidikan membuat manusia dan masyarakat menjadi  apa  yang  mereka  inginkan. Demikian Bill Richardson berpesan.
Untuk mewariskan budaya tersebut, proses  pendidikan  dilakukan  melalui  tiga upaya  yang  saling  kait-mengait,  yaitu:  (1) pembiasaan  ( habit  formation ),  (2)  proses pengajaran  dan  pembelajaran  ( teaching and learning process ), dan (3) keteladanan ( role model ). (Fuad Hassan, 2004).
Immanuel Kant menyebutkan bahwa manusia merupakan animal educancum dan animal educandus , artinya mahluk  yang  dapat  dididik  dan  dapat mendidik.  Oleh  karena  itu,  maka  sama sekali tidak benar jika ada pernyataan yang menyatakan  bahwa  “anak  itu  tidak  dapat dididik”.  Proses  dan  metode  yang digunakanlah  yang  kemungkinan  tidak tepat digunakan. Justru anak manusia akan menjadi  manusia  jika  melalui  proses pendidikan, melalui ketiga upaya tersebut.
Manusia adalah pengemban budaya  ( culture  bearer ),  dan  dia  akan mewariskan kebudayaannya tersebut kepada  keturunannya.  Proses  pendidikan tidak  lain  merupakan  proses  transformasi budaya,  yakni  proses  untuk  mewariskan kebudayaan kepada generasi muda.
Pengertian  pendidikan  jauh  lebih luas  dari  pengertian  pengajaran.  Proses pendidikan bukan hanya sebagai pengalihan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik ( transfer of knowledge and skills ) tetapi juga pengalihan nilai-nilai sosial  dan  budaya  ( transmission  of  social and culture values and norms ).
4)  Lingkungan Pendidikan Lingkungan pendidikan dikenal juga
sebagai miliu pendidikan.  Dalam  teori empirisme, miliu pendidikan  dipercaya mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
terhadap  keberhasilan  proses  pendidikan. Sementara  teori nativisme menafikan pengaruh  lingkungan  pendidikan,  karena bakat dan pembawaan peserta didik dinilai mempunyai pengaruh lebih dominan terhadap  proses  pendidikan.  Bagaimana pun juga teori konvergensi sangat mengakui  pengaruh  antara  keduanya, yakni bakat dan pembawaan serta pengaruh lingkungan
pendidikan.
Lingkungan pendidikan antara lain berupa:
a)  Keadaan alam, misalnya pinggir pantai,
daerah pedalaman, pegunungan.
b)  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat, misanya keadaan sosial ekonomi yang rendah,  mata  pencaharian  penduduk dalam  bidang  pertanian,  perkebunan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya.
Lingkungan pendidikan pada
hakikatnya dapat menjadi sumber pembelajaran. Teori pembelajaran konstruktivisme mengajarkan bahwa peserta  didik  harus  dapat  membangun pemahaman  sendiri  tentang  konsep  yang diambil  dari  sumber-sumber  pembelajaran yang berasal dari lingkungan sekitar siswa.
Proses pendidikan seharusnya dapat  menjadi  agen  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam  pengembangan  sosial  ekonomi masyarakat  agar  warga  masyarakatnya lebih  hemat,  gemar  menabung,  memiliki jiwa  demokratis,  dan  menghormati  hak azasi manusia, cinta damai dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, menanamkan semangat kerja keras, semangat  antikorupsi,  dan  masih  banyak lagi yang lainnya.
5)  Nilai-nilai Sosial Budaya
Di  dunia  ini  terdapat  negara  yang maju,  di  samping  negara  yang  miskin. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah faktor apa yang menyebabkan negara itu telah berkembang menjadi  negara  yang  maju,  sementara yang  lain  tidak?  Apakah  karena  faktor  (1) umur negara itu, (2) sumber daya alamnya, atau (3) faktor rasnya.
Ternyata,  masyarakat  negara  yang maju memiliki nilai-nilai sosial budaya yang
dijunjung  tinggi  dan  diamalkan  dalam kehidupan  sehari-hari.    Nilai-nilai  sosial budaya  masyarakat  itu  adalah  sebagai berikut.
a)  Etika,  sebagai  prinsip  dasar  dalam kehidupan sehari-hari.
b)  Kejujuran dan integritas. c)  Bertanggung jawab.
d)  Hormat pada aturan & hukum masyarakat.
e)  Hormat pada hak orang/warga lain.
f)  Cinta pada pekerjaan.
g)  Berusaha  keras  untuk  menabung  & investasi.
h)  Mau bekerja keras.
i)  Tepat waktu.
6)  Kebudayaan dan media Teknologi.
Menurut Koentjaraningrat, teknologi
merupakan  salah  satu faset dari  7  (tujuh) faset
kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa
Sansekerta yaitu buddhayah , yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau  akal)  yang  diartikan  sebagai  hal-hal yang  berkaitan  atau  dihasilkan  dari  budi dan  akal  manusia.  Dalam  bahasa  Inggris, kebudayaan  disebut culture ,  yang  berasal dari kata Bahasa Latin colere , yang artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam hal ini kebudayaan diartikan sebagai usaha mengolah  tanah  atau  bertani. Culture sering diterjemahkan dengan "kultur" dalam bahasa  Indonesia  (www.id.wikipedia.org). Misalnya monokultur artinya  pertanian dengan  satu  macam  jenis  tanaman. Sebaliknya, polikultur artinya  pertanian dengan beberapa macam tanaman.
Kebudayaan  sangat  erat  kaitannya dengan masyarakat ( society ). Kebudayaan adalah produk dari masyarakat.
Masyarakat telah
melahirkan kebudayaannya  sendiri,  yang  unik,  yang berbeda  dari  kebudayaan  yang  telah dihasilkan  kelompok  masyarakat  lain. Melville  J.  Herskovits  dan  Bronislaw Malinowski  mengemukakan  bahwa  segala sesuatu  yang  terdapat  dalam  masyarakat ditentukan  oleh  kebudayaan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
yang  turun  temurun  yang  telah  dilahirkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sedang Andreas Eppink menjelaskan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, yang  meliputi  tata  nilai,  norma,  ilmu pengetahuan  serta  keseluruhan  struktur- struktur  sosial, religius, dan  lain-lain,  yang merupakan keseluruhan kristaliasasi intelektual  dan  artistik  yang  menjadi  ciri khas utama suatu
masyarakat (www.id.wipedia.org).
Selo  Soemardjan  dan  Soelaiman Soemardi,  kebudayaan  merupakan  hasil cipta,  rasa,  dan  karsa  masyarakat.  Dari berbagai  definisi  tersebut,  dapat  diperoleh pengertian  mengenai  kebudayaan  yaitu sistem  pengetahuan  yang  meliputi  sistem ide  atau  gagasan  yang  terdapat  dalam pikiran manusia, sehingga dalam
kehidupan  sehari-hari,  kebudayaan  itu bersifat abstrak.
Sedangkan
perwujudan kebudayaan  adalah  benda-benda  yang diciptakan  oleh  manusia  sebagai  makhluk yang  berbudaya,  berupa  perilaku  dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola  perilaku,  bahasa,  peralatan hidup,  organisasi  sosial,  religi,  seni,  dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap masyarakat akan melahirkan satu ciri kebudayaan yang unik, yang  berbeda  dengan  kebudayaan  yang lahir  dari  masyarakat  di  daerah  yang  lain. Keunikan  tersebut  menjadi  karakteristik kebudayaan  tertentu,  dan  menjadi  esensi pembeda dengan kebudayaan lainnya.
Ada  beberapa  pendapat  ahli  yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur  kebudayaan,  antara  lain  sebagai berikut:
a)  Melville  J.  Herskovits  menyebutkan kebudayaan  memiliki  4  unsur  pokok, yaitu:
1.  Alat-alat teknologi.
2.  Sistem ekonomi.
3.  Keluarga.
4.  Kekuasaan politik.
b)  Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
1.  Sistem norma yang memungkinkan kerja  sama  antara  para  anggota masyarakat  untuk  menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
2.  Organisasi ekonomi.
3.  Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas
untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama). 4.  Organisasi kekuatan (politik). c)  Sementara
Koentjoroningrat menyebutkan  adanya  7  (tujuh)  unsur kebudayaan, atau yang disebut sebagai faset- faset  kebudayaan  atau  “mata bajak” kebudayaan, yakni:
1.  Sistem kepercayaan.
2.  Sistem kekerabatan dan organisasi sosial.
3.  Sistem mata pencarian hidup.
4.  Bahasa.
5.  Sistem ilmu pengetahuan.
6.  KESENIAN.
7.  Peralatan  dan  perlengkapan  hidup (teknologi).

## Konsep dan Definisi Globalisasi
Globalisasi  telah  menjadi  sebuah kata  yang  memiliki  makna  tersendiri  dan seringkali  kita  baca  dan  dengar.  Banyak pengguna istilah globalisasi memahaminya berbeda  dari  makna  yang  sesungguhnya. Realitas  semacam  ini  bisa  diterima mengingat  tidak  ada  definisi  yang  tunggal terhadap globalisasi.
R.  Robertson  (1992)  misalnya, merumuskan  globalisasi  sebagai: “…  the compression  of  the  world  and  the intensification  of  consciousness  of  the world  as  a  whole.” Sementara,  P.  Kotter (1995) mendeskripsikan globalisasi sebagai,  “… the  product  of  many  forces, some  of  which  are  political  (no  major  was since 1945), some of which are technological (faster and cheaper transportation  and  communication),  and some of which are economic (mature firms seeking  growth  outside  their  national boundaries).”
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Tetapi, dalam tulisan ini cenderung mengutip  pendapat  J.A.  Scholte  (2002) yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima  kategori  pengertian  globalisasi  yang umum  ditemukan  dalam  literatur.  Kelima kategori  definisi  tersebut  berkaitan  satu sama lain:
1)  Globalisasi sebagai internasionalisasi Dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang  sekedar  `sebuah  kata  sifat ( adjective )
untuk menggambarkan hubungan antar-batas dari berbagai negara‘.  la  menggambarkan  pertumbuhan dalam  pertukaran  dan  interdependensi internasional.  Semakin  besar  volume perdagangan  dan  investasi  modal,  maka ekonomi antar-negara semakin terintegrasi menuju  ekonomi  global  di  mana  `ekonomi nasional  yang  distingtif  dilesap  dan diartikulasikan  kembali  ke  dalam  suatu sistem  melalui  proses  dan  kesepakatan internasional’.
2)  Globalisasi sebagai liberalisasi
Dalam  pengertian  ini,  globalisasi merujuk
pada `sebuah proses penghapusan  hambatan-hambatan  yang dibuat  oleh  pemerintah  terhadap  mobilitas antar  negara  untuk  menciptakan  sebuah ekonomi  dunia  yang `terbuka’ dan  ` tanpa- batas .’ Mereka yang berpendapat pentingnya menghapus hambatan- hambatan perdagangan dan kontrol modal biasanya  berlindung  di  balik  mantel ` globalisasi .’
3)  Globalisasi sebagai universalisasi Dalam  konsep  ini,  kata `global’ digunakan  dengan  pemahaman  bahwa proses `mendunia’ dan `globalisasi’ merupakan  proses  penyebaran  berbagai obyek  dan  pengalaman  kepada  semua orang  ke  seluruh  penjuru  dunia.  Contoh klasik  dari  konsep  ini  adalah  penyebaran teknologi komputer, televisi, internet, dll.
4)  Globalisasi  sebagai  westernisasi  atau modernisasi  (lebih  dalam  bentuk  yang Americanised )
Globalisasi dalam konteks ini dipahami  sebagai  sebuah  dinamika,  di mana  struktur-struktur  sosial  modernitas (kapitalisme,  rasionalisme,  industrialisme, birokratisme,  dsb)  disebarkan  ke  seluruh
penjuru  dunia,  yang  dalam  prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah  mapan  serta  merampas  hak self- determination rakyat setempat.
5)  Gobalisasi sebagai penghapusan batas-batas  teritorial  (atau  sebagai persebaran supra-teritorialitas)
Globalisi mendorong  ` rekonfigurasi geografis,  sehingga ruang-sosial  tidak  lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial,  jarak  teritorial,  dan  batas-batas teritorial .’  Dalam  konteks  ini,  globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau serangkaian  proses)  yang  melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organisation  dari  hubungan  sosial  dan transaksi-ditinjau  dari  segi  ekstensitas, intensitas,  kecepatan  dan  dampaknya- yang  memutar  mobilitas  antar-benua  atau antar-regional serta jejaringan aktivitas.

## Era Globalisasi dan Penyebabnya
Menyikapi Kenyataan telah datangnya  suatu  era  atau  masa  dimana dunia  ini  tampak  kecil  dan  telah  berubah menjadi datar, Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat menulis tentang beberapa faktor penyebabnya yaitu:
1)  Runtuhnya Tembok Berlin
Ketika  tembok  berlin  runtuh  pada tanggal  9  Nopember  1989.  Suatu  simbol pemisah  antara  dunia  blok  Barat  dan  blok Timur telah diruntuhkan sehingga dunia kini menyatu.  Juga  pada  saat  bersamaan muncul  Sistem  Operasi  Windows  yang membawa  manusia  hidup  bersama  dan saling berinteraksi satu sama lain.
2) Netscape went public
Pada  pertengahan  tahun  1990-an perkembangan jaringan komputer berbasis Windows mencapai puncaknya. Pada saat ini diluncurkan suatu Web browser Netscape  yang  dapat  membawa  manusia untuk  mendapatkan  informasi  dari  seluruh dunia  mengenai  apapun,  di  manapun  dia tinggal.
3) Workflow Software
Akhir abad 20 juga ditandai dengan kemajuan dalam bidang Software Workflow dimana seseorang dapat mengetahui suatu sistem dengan melihat workflow dari sistem
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
tersebut.  Era  ini  juga  ditandai  dengan dikembangkannya  VPN  ( Virtual  Private Network ) sehingga masing-masing institusi bisa  saling  berinteraksi  dengan  bantuan jaringan  komputer  yang  bersifat  private sehingga keamanan data dapat terjamin.
4) Open Sourcing
Dominasi  Microsoft  Windows  pada sistem operasi dunia serta software aplikasi pendukung lainnya akhirnya dapat ditandingi  dengan  munculnya  Software Open Source. Masyarakat di seluruh dunia dapat  mengembangkan  sistem  komputer serta  jaringannya  dalam  komunitas  ini. Sistem ini tidak lagi didominasi oleh institusi tertentu ( Microsoft ).
5) Supply Chaining .
Supply chaining menyebabkan dunia men- deliver semua kebutuhan dimulai  dari  keperluan  sehari-hari  sampai kebutuhan dengan teknologi tinggi dengan harga yang rendah. Era ini ditandai dengan munculnya toko retail waralaba besar yang merambah ke seluruh dunia.
6) Informing
Manusia  dapat  mencari  informasi mengenai apa saja, dari mana saja. Hal itu dimungkinkan setelah dikembangkan Search Engine seperti Google, Yahoo atau MSN Search Engine.  Dengan bantuan web browser maka kita dapat mencari informasi tersebut pada jaringan komputer dunia.
7) The Steroids
Manusia  dapat  saling  berinteraksi satu  sama  lain  dengan  melalui  4  cara nirkabel . Untuk jarak sampai 30 inch dapat menggunakan teknologi inframerah. Untuk jarak  sampai  30 feet dapat  menggunakan teknologi bluetooth .  Untuk  jarak  sampai 150 inch dapat menggunakan teknologi Wi- Fi .  Untuk  dapat  mencapai  seluruh  dunia dapat  menggunakan  bantuan cell-phone yang  disambungkan  dengan  perangkat komputer. Dunia menjadi semakin semarak dengan  dikembangkannya  sistem  digital, mobile, personal dan virtual.

## Perspektif  Globalisasi  dan  Kebijakan Pendidikan Indonesia
Dalam  summit  APEC  di  Bogor tahun  1994,  Indonesia  dengan  berani
menerima  jadwal  AFTA  2003  dan  APEC 2010 dengan menyatakan: “ Siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya “. Banyak pengamat  menilai  bahwa  pada  waktu  itu Indonesia menyatakan ` siap ‘  dalam globalisasi kurang didasarkan pada asumsi yang realistis.
Dalam  menilai  kesiapan  dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi  ada  baiknya  kita  mengukur posisi Indonesia dengan indikator- indikator-terlepas  dari  metodologi  yang dipakai oleh pembuat survei yang dianggap cukup  relevan,  yaitu:  tingkat  kompetisi Indonesia di dunia global ( global competitiveness ),  indeks  persepsi  korupsi ( corruption  perception  index ),  dan  indeks pengembangan SDM ( human development index ).
Menurut  indikator  pertama,  dalam tingkat  kompetisi  global  tahun  2002, Indonesia  berada  pada  posisi  ke-72  dari 115  negara  yang  disurvei.  Indonesia berada  di  bawah  India  yang  menempati posisi  ke-56,  Vietnam  pada  posisi  ke-60, dan  Filipina  pada  posisi  ke-66. Meskipun konfigurasi  yang  dibuat  oleh Global Economic  Forum ini  lebih  merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif,  tetapi  secara  umum  prestasi tersebut  juga  merefleksikan  kualitas  dunia pendidikan kita.
Dari sudut persepsi publik terhadap korupsi  tahun  2002,  hasil  survei  yang dilakukan  oleh Transparency  International dan Universitas  Gottingen menempatkan Indonesia  pada  urutan  ke-122.  Indonesia berada  di  bawah  India  yang  menempati posisi ke-83, Filipina pada posisi ke-92, dan Vietnam  pada  posisi  ke-100.  Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan  pendidikan,  dunia  pendidikan kita bisa dianggap ` liable’ terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan belum mampu-secara signifikan-menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan amanah.
Era  pasar  bebas  memungkinkan masuknya lembaga pendidikan dan tenaga
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
pendidik  yang  mempunyai  kemampuan internasional  ke-Indonesia, untuk itu, kemampuan bersaing lembaga pendidikan dan  tenaga  pendidik  harus  ditingkatkan. Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  para tenaga  pendidik,  perlu  juga  sekaligus memberikan  perlindungan  profesi  pada mereka dalam bentuk program lisensi, bagi semua  pendidik  dan  mereka  yang  ingin meniti karier sebagai pendidik.
Program lisensi tersebut diperlukan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan  yang  akan  diberikan  agar sesuai  dengan  standar  nasional,  misalnya dengan  kriteria  minimal  harus  menguasai segala  aspek  standar  kompetensi  guru. Dan  bagi  warga  negara  asing  yang  akan menjadi tenaga pendidik di wilayah republik Indonesia, selain harus menguasai standar kompetensi guru juga diwajibkan menguasai bahasa Indonesia.
Kebijakan  dan  penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung mengambil pendekatan educational production function yang  tidak  dilaksanakan  secara konsekuen?  Artinya, dalam suatu produksi, yang  harus  diperhatikan  tidak  saja  aspek input ,  tetapi  juga  prosesnya.  Sehingga masih  kurang  memperhatikan  dimensi `proses’ ini  sehingga  mutu outputnya menjadi rendah.
Penyelenggaraan
pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik  sehingga  sekolah  sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah setempat.  Dengan  demikian,  sekolah kehilangan  kemandirian,  motivasi,  dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk
peningkatan  mutu  pendidikan  sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Salah satu kasus yang mengindikasikan  lemahnya  manajemen pendidikan  kita  adalah  dikeluarkannya aturan  oleh  Depdiknas  tentang  standar kelulusan siswa SMP dan SMA dalam UAN dengan  passing  grade  5,50.  Setelah muncul protes di banyak tempat ` memaksa ‘
Depdiknas mengeluarkan aturan baru yang terlihat tergesa-gesa yang tidak diantisipasi sebelumnya.
Padahal,  niat  Depdiknas  tersebut sudah  bagus  yakni  untuk  meningkatkan mutu pendidikan dengan standar kelulusan.  Angka  5,50  itu  sebenarnya masih di bawah standar kelulusan internasional yaitu 6,0 umum dan 7,0 untuk bidang  kejuruan.  Hanya  saja,  kebijakan menaikkan standar kelulusan tersebut tidak diawali  atau  diiringi  dengan  peningkatan kualitas manajemen, guru, dan infrastruktur pendidikan secara signifikan.
Persepsi  umum  bahwa  kebijakan pendidikan masih terkesan “ trial and error ” adalah  seringnya  perubahan  yang  tidak tuntas  baik  dalam  tataran  orientasi, kurikulum  maupun  sistem  pembelajaran. Dalam  beberapa  kasus,  faktor  ` grant’ tampaknya  bisa  mengubah  kebijakan pendidikan nasional menjadi proyek-proyek yang fragmentatif atau tidak komprehensif.
Pengenalan pendekatan pembelajaran  ‘Contextual  Teaching  and Learning  (CTL)‘  misalnya  masih  terlihat sporadis  dan-karena  berbagai  kendala khususnya anggaran-hanya sebagian kecil sekolah  di  Indonesia  yang  baru  mampu melaksanakannya.  Untuk  itu  juga  akan dilihat  apakah  kasusnya  sama  dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  yang  mulai  diterapkan  tahun  2004 yang sekarang diperbarui dengan Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP).
Aspek adaptabilitas dan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan  masih  perlu  dipikirkan  dengan lebih  serius.  Meskipun  tanggung  jawab pengelolaan  sistem  pendidikan  nasional tetap di tangan pemerintah c.q. Mendiknas, tetapi  sejalan  dengan  desentralisasi  dan otonomi, sekolah sebagai pelaksana pendidikan  sudah  diberikan  tanggung jawab dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pemberlakuan  UU  Sisdiknas  2003 dan  aturan-aturan  lain  yang  merupakan penjabaran  dari  butir-butir  legalitas  yang statusnya  lebih  tinggi  adalah  salah  satu contoh  kebijakan  yang  ditimbulkan  oleh
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
kecenderungan ini. Di beberapa daerah di Indonesia  masih kekurangan guru,  dan  ini perlu  segera  diantisipasi.  Jelas  di  sinilah policy pemerintah  sangat  dibutuhkan  dan juga menentukan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.
Quo Vadis Pengembangan SDM Indonesia Menghadapi Globalisasi Dalam kompetisi menghadapi globalisasi Sumber Daya Manusia memegang  peranan  yang  sangat  penting. Bila  tidak  siap  maka  manusia  Indonesia akan  tergilas  oleh  globalisasi.  Akan  tetapi bila  siap,  maka  kita  akan  sesuai  dengan quo vadis pendidikan nasional dan menjadi sang  pemenang.  Secara  sederhana quo vadis berasal  dari  bahasa  latin  yang artinya:  “Kemana  kamu  pergi?”  Secara sederhana  sang  pemenang  pula  dapat didefinisikan  sebagai  sikap  pemenang ( winner ) yaitu:
Pertama ,  adalah  mereka  yang berada didepan perubahan, terus-menerus meredifinisi
bidang kegiatannya, menciptakan pasar baru, membuat trobosan  baru,  menemukan  kembali  cara- cara berkompetisi, menantang status quo . Kedua, pimpinan yg mau mendesentralisasi kekuasaannya dan mendemokratisasikan  strateginya  dengan melibatkan  berbagai  orang  baik  yg  ada  di dalam maupun di luar organisasinya dalam proses menemukan kiat untuk menghadapi masa depan.
Untuk menghadapi globalisasi dapat menerapkan kiat 3C yaitu: 1)  Competence. 2)  Concept.
3)  Connection.
Dengan  mengembangkan  3C  di atas maka diharapkan akan terjadi peningkatan sumber daya manusia Indonesia menghadapi globalisasi.

## PENUTUP
Artikel ini menyimpulkan berapa hal diantaranya:
Pertama, bahwa  dalam  berbagai takaran  dan  ukuran  dunia  pendidikan sekarang  masih  belum  siap  menghadapi
globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa ini  akan  hanyut  begitu  saja  dalam  arus global  tersebut.  Namun  tetap  menyadari bahwa  Indonesia  masih  dalam  masa transisi  dan  memiliki  potensi  yang  sangat besar  untuk  memainkan  peran  dalam globalisasi khususnya pada konteks regional,  sehingga  mengarah  pada qua vadis masa  depan  pendidikan  Indonesia semakin  maju  dan  berkembang.  Inilah salah  satu  tantangan  dunia  pendidikan yaitu  menghasilkan  SDM  yang  kompetitif dan tangguh.
Kedua , dunia pendidikan
menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun dari uraian di atas, tetap optimis bahwa masih ada peluang.
Ketiga ,  alternatif  yang  ditawarkan dalam  artikel  ini  adalah  penguatan  fungsi keluarga  dalam  pendidikan  anak  dengan penekanan  pada  pendidikan  informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di  sekolah.  Untuk  pendidikan  formal  dan formal  perlu  adanya  integrasi  antara  dua mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  dan  Pendidikan Agama Islam (PAI).
Kesadaran  yang  tumbuh  bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting  dalam  pendidikan  anak  akan membuat  kita  lebih  hati-hati  untuk  tidak mudah  melemparkan  “kesalahan”  dunia pendidikan  nasional  kepada  otoritas  dan sektor-sektor  lain  dalam  masyarakat, karena  mendidik  itu  ternyata  tidak  mudah dan  harus  lintas  sektoral.  Semakin  besar kuantitas  individu  dan  keluarga  yang menyadari  urgensi  peranan  keluarga  ini, kemudian  mereka  membentuk  jaringan yang lebih luas untuk membangun sinergi, maka semakin cepat tumbuhnya kesadaran kompetitif  di  tengah-tengah  bangsa  kita sehingga mampu bersaing di atas gelombang globalisasi ini, yang dibutuhkan Indonesia  sekarang  ini  adalah visioning , repositioning strategy , dan leadership . Tanpa  itu  semua,  kita  tidak  akan pernah  beranjak  dari  transformasi  yang terus  berputar-putar.  Dengan  visi  jelas, tahapan-tahapan  yang  juga  jelas,  dan komitmen semua pihak serta
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
kepemimpinan  yang  kuat  untuk  mencapai itu,  tahun  2020  bukan  tidak  mungkin Indonesia  juga  bisa  bangkit  kembali menjadi  bangsa  yang  lebih  bermartabat dan  jaya  sebagai  pemenang  dalam globalisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Sampaikan  ucapan  terima  kasih kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan  kontribusi  dalam  penulisan artikel ini.

## REFERENSI
Abidin,  Saiful.  (2009). Penerapan  Konsep Pendidikan Multikultural, H.A.R. Tilaar Pada Madrasah, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Abuddin  Nata.  (2010). Ilmu  Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner  :  Normatif  Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi,
Manajemen,  Teknologi,  Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum , cet. ke- 2, Jakarta : Rajawali, Press. Amini,  Ernie  Isis  Aisyah.  (2005). Analisis Kebutuhan  Pendidikan  Multikultural Berbasis  Kompetensi  Pada  Siswa
SLTP ,  Singaraja:  Program  Studi
Penelitian  dan  Evaluasi  Pendidikan,
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja. Azyumardi Azra. (2002). Pendidikan Islam :
Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju
Milenium  Baru ,  cet.ke-4,  Jakarta  :
Logos Wacana Ilmu.
Banks, James A. (ed.). (1989). Multicultural Education:  Issues  and  Perspectives, Boston-London:  Allyn  and  Bacon Press.
Bennet,  Tony.  (1982).  “Popular  Culture: Themes  and  Issues”  dalam Popular
Culture  Arts  in  Amerika ,  Open
University Press, Milton Keyes.
Berger.  (1966). Social  Construction  of Reality , England: Penguin Books.
Coombs, Philip H. (1985). The World Crisis in  Education, The  View  From  The Eighties, Oxford University Press.
Creswell,  John  W.  (2003). Research
Design,  Quantative  and  Qualitative Approaches , London: Sage Publication.
Darmaningtyas.  (1999). Pendidikan  Pada Dan Setelah Krisis , Yogyakarta.
Friedman,  Thomas  L., The  World  Is  Flat ,
Penerbit  Farrar,  Straus  and  Giroux, 2005.
Fuad Hassan. (2004). Mantan Mendikbud, dalam  buku,  Widiastono,  “ Referensi Pendidikan Manusia Indonesia .
Geertz,  Clifford.  (1973).  ‘The  integrative Revolution:  Primordial  Sentiments and Civil Politics in the New State’ in The  Interpretation  of  Cultures, New York: Basic Books.
Gollnick,  Donna  M.  (1983). Multicultural Education  in  a  Pluralistik  Society .
London: The CV Mosby Company.
Gunaryadi.  (2004). Dunia  pendidikan Indonesia di tengah arus globalisasi . Haji  Samsul  Nizar  dan Syaifuddin.  (2010).
Isu-isu Kontemporer tentang
Pendidikan  Islam ,  cet.ke-1,  Jakarta: Kalam Mulia.
Hall,  Stuart.  (1999).  “Cultural  Identity  and Diaspora”  dalam  Kathryn Woodward dkk. Identity  and  Diaspora .  London: SAGE Publication.
Hasan, Hamid. (2001). Pendekatan Multikultural  Untuk  Penyempurnaan Kurikulum Nasional, makalah disampaikan pada seminar Pengembangan Kurikulum Universitas  Pendidikan  Indonesia (UPI), Bandung.
El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Jalal,  Fasli, Reformasi  Pendidikan,  Dalam Konteks  Otonomi  Daerah ,  Penerbit Depdiknas-Bappenas-Adicita  Karya Nusa.
Karner,  Christian.  (2007). Ethnicity  and Everyday  life ,  Routledge,  London,
UK.
Kotter, P. (1955). “The New Rules How to Succeed”  in Today's  Post-Corporate
World ,  New York: The Free Press. Lubis,  Akhyar  Yusuf  (2006). Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonial  hingga  Cultural  Studies , Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. Mahfud, Choirul. (2010). Pendidikan Multikultural, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Masdar  Farid  Mas’udi.  (2010). Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif  Islam ,  cet.ke-1  (Jakarta  :
Pustaka Alvabet.
Muhyar  Fanani.  (2008). Membumikan Hukum  Langit:  Nasionalisasi  Hukum
Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi , Yogyakarta : Tiara Wacana.
Neuman,  W.  Lawrence.  (1991). Social Research  Methods. Massachusetts: Allyn and Bacon.
Nur,  Agustiar  Syah.  (2002). Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara , Penerbit Lubuk Agung Bandung. Parekh, Bhikhu, Rethingking Multiculturalism , Yogyakarta: Kanisius, 2008. Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren (PSPP).  (2007). Pendidikan  Agama
dan  Pendidikan  Keagamaan  (PP  RI
No.55 Tahun 2007, Ciputat : CV.Makmur Abadi.
R. Robertson. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture ,  London:
Sage Publications.
Rossman,  Gretchen,  B.  and  Sharon  F. Rallis.  (2003). Learning  in  the  Field , London: SAGE Publications, Ltd. Scholte,  J.  A.  (2000). Globalization:  A critical Introduction, London: Palgrave.
Sealy,  John.  (1985). Religious  Education Philosophical  Perspective ,  London: George Allen & Unwin.
Shaw,  Ian  and  Nick  Gould.  (2001).
Qualitative  Social  Work  Research , London: SAGE Publications. Sjarkawi. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan SD , cet.ke-1,
Jakarta: Gaung Persada-Press.
Sumartana. (2001). Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan  Agama  di  Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tilaar,  H.A.R.  (2004). Paradigma  Baru Pendidikan Nasional , Penerbit Rineka Cipta. Tilaar,  H.A.R.  (2004). Multikulturalisma, Tantangan-tantangan  Global  Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Penerbit Grasindo.
U.  Ubaidillah  dan  Abdul  Rozak,  et.al.
(2010). Pendidikan Kewarganegaraan  (Civic  Education):
Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan Masyarakat Madani , cet. ke-6,
Jakarta: Prenada Media Group.