## KINERJA PELAYANAN PEMERIKSAAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA OLEH MARINE INSPECTOR
Euis Saribanon                                                                                         Reza Fauzi Jaya Sakti STMT Trisakti                                                                                                         STMT Trisakti stmt@indosat.net.id                                                                              reza.jayasakti@gmail.com

## ABSTRACT
Tanjung Priok Harbormaster Office is a unit at the Sea General Directorate in the Ministry of Transportation. This unit has a task to carry out surveillance and law enforcement in shipping. To know the service performance of vessel inspection, the Public Satisfaction Index is used, due to PAN Ministerial Decree No. KEP-25 / M.PAN / 2/2004 on 24 th February 2004 concerning on the Guidelines of Public Satisfaction Index in the Service Unit of the Government Agency. This study  aims  to  analyze  the  service  performance  of  Indonesian  vessel  inspection  by  the  Marine Inspector  to  the  level  of  Public  Satisfaction  Index  at  the  Tanjung  Priok  Harbormaster  Office Jakarta.  The  result  of  the  study  shows  that  1  from  14  indicators  measured  is  still  not  good, which  is  the  accuracy  of  time  in  vessel  inspection.  This  means  that  the  organization  has  less competency  in  recruiting  the  Marine  Inspectors  or  Marine  Inspector  Candidates.  The organization  also  lacks  of  facilities  and  infrastructures  to  support  the  activities  of  vessel inspection, resulting the user dissatisfaction at the Tanjung Priok Harbormaster Office.
Keywords : service performance, vessel inspection, Tanjung Priok Port

## PENDAHULUAN
Kapal  sebagai  sarana  transportasi  laut memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dan memiliki  nilai  strategis  dalam  menunjang keberhasilan angkutan laut, dan sudah menjadi tugas  dari  Marine  Inspector  dari  Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  untuk  mengawasi,  memeriksa,  menguji agar  kapal  laik  laut  yang  berkaitan  dengan aspek keselamatan kapal dan keselamatan jiwa dilaut (safety  of  life  at  sea) untuk  diberikan sertifikat-sertifikatnya setelah dilakukan pemeriksaan  serta  pengujian.  Oleh  sebab  itu, dalam rangka keselamatan pelayaran, pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut  yang  telah  memberikan  kewenangan kepada  Kantor  Kesyahbandaraan  di  seluruh Indonesia,  untuk  melakukan  pengujian  dan
pemeriksaan terhadap persyaratan kelaiklautan kapal  dan  penerbitan  sertifikat  keselamatan kapal.  Di  pelabuhan  Tanjung  Priok,  fungsi keselamatan  kapal  dilakukan  oleh  Kantor Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Priok  sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012. Kantor
Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Priok  dalam melakukan  fungsi  pengawasan,  pemeriksaan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, dilaksanakan  oleh  Bidang  Status  Hukum  dan Sertifikasi Kapal. Dalam Melaksanakan pelayanan  pemeriksaan  kapal  di  Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dilaksanakan  oleh  marine  inspector  yang mempunyai  tugas  antara  lain  melakukan pemeriksaan nautis, teknis, radio, pengawakan dan  pengujian  alat  pencegahan  pencemaran,

## Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
dan  serta  penetapan  status  hukum  kapal. Dalam  hal  Marine  Inspector  pada  Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan kapal, dipengaruhi oleh beberapa faktor  di  antaranya  kurangnya  pendidikan  dan pelatihan dalam bidang keselamatan pelayaran,  kurangnya  penerimaan  pegawai yang  memiliki  keahlian  bidang  keselamatan pelayaran,  banyaknya  frekuensi  kapal  yang berlabuh  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok,  kurang maksimalnya  pelayanan  pemeriksaan  kapal, kurangnya  kesadaran  keselamatan  kapal  dan jiwa  di  laut  bagi  pemilik  kapal,  dan  hal-hal lainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah bagaimana  kinerja  pelayanan  pemeriksaan kapal  berbendera  Indonesia  oleh  Marine Inspector terhadap tingkat kepuasan masyarakat  pada  Kantor  Kesyahbandaran Utama  Tanjung  Priok  Jakarta.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kinerja pelayanan pemeriksaan kapal berbendera  Indonesia  oleh  Marine  Inspector terhadap  tingkat  kepuasan  masyarakat  pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  desain kuantitatif  dan    kualitatif,  dan  instrumen
pencarian  data  menggunakan  kuesioner.  Data kuantitatif  melalui  kuesioner  yang  didapatkan tersebut,  selanjutnya  diberikan  skor  jawaban pada  setiap  pernyataan  kuesioner. Dalam rangka  mengetahui  analisis  kinerja  pelayanan pemeriksaan  kapal    oleh Marine  Inspector pada  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Tanjung Priok  terhadap  pelayanan  publik  instansi pemerintah,  maka  digunakan  alat  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  yaitu  salah  satu produk  peraturan  pemerintah  tentang  palayan publik  yang    dikeluarkan  oleh  pemerintah untuk  melakukan  penilaian  dan  evaluasi terhadap  kinerja  unit  pelayan  publik  instansi pemerintah yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  : KEP-  25/M.PAN/2/2004  tanggal  24  Pebruari 2004  tentang  Pedoman  Penyusunan  Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Teknik analisis datanya dilakukan  dengan  menggunakan  nilai  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM),  yang  dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang  masing-masing  unsur  pelayanan. Dalam  penghitungan  IKM  terdapat  14  unsur atau  indikator  yang  dikaji.  Setiap  unsur pelayanan  mempunyai  penimbang  yang  sama dengan rumus sebagai berikut :
Untuk memperoleh nilai IKM dipergunakan rumus sebagai berikut :
Sumber : Kepmen PAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004
Guna  mempermudah  interpratasi  nilai IKM  yang  berkisar  25  –  100,  maka  hasil penilaian  tersebut  di  atas    dikonversikan dengan  nilai  dasar  25,  dengan  rumus  sebagai berikut : Hasil  perhitungan  tersebut  di  atas dikategorikan sebagai berikut (Tabel 1): Bobot nilai rata =     jumlah bobot =    1 = 0.071 Rata tertimbang        jumlah unsur 14 IKM =  Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai Total unsur yang terisi
tertimbang
IKM unit Pelayanan x 25

## Kinerja Pelayanan Pemeriksaan Kapal Berbendera Indonesia Oleh Marine Inspector
Tabel 1: Nilai Persepsi, interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.
Nilai persepsi Nilai Interval IKM Nilai interval konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja unit pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat baik
Sumber : Kepmen PAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004

## Hasil Dan Pembahasan
Prosedur Pemeriksaan Kapal Berbendera RI 1. Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Dalam bahasan ini, dijelaskan bagaimana prosedur  pemeriksaan  kapal  bagi  pihak pelayaran,  dan  hal-hal  yang  harus  diperiksa oleh Marine  Inspector .  Karena  keterbatasan
waktu  dan  banyaknya  jumlah  kapal  yang dilayani  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  Utama Tanjung  Priok,  maka  dirangkum  semuanya secara  umum.  Untuk  memperoleh  sertifikat keselamatan dalam hal ini perusahaan pelayaran harus melakukan hal sebagai berikut (Gambar 1):
Gambar .1. Prosedur Memperoleh Sertifikat Keselamatan Kapal Sumber: Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2012
Adapun penjelasan dan mekanisme pelayanan pemeriksaan kapal untuk mendapatkan  sertifikat  keselamatan  kapal  di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok seperti di atas adalah sebagai berikut :
a) Pengguna  Jasa  atau  pemohon  datang  ke loket  untuk  mendapatkan  nomor  urut
pendaftaran  pada  permohonan  pemeriksaan kapal.
b) Disposisi  pemeriksaan  kapal  oleh  Kepala Kantor Kesyahbandaran.
c) Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi  kapal  melaksanakan  direktif sesuai petunjuk dari Kepala Kantor

## Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
Kesyahbandaran oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
d) Penunjukan  petugas  marine  inspector  oleh Kepala Seksi Sertifikasi Keselematan Kapal.
e) Pelaksanaan pemeriksaan kapal oleh marine inspector  dan  sekaligus  membuat  laporan pemeriksaan  dan  rekomendasi  terhadap kapal yang diperiksa.
f) Evaluasi  dan  penelitian  terhadap  laporan pemeriksaan  kapal  oleh  Kepala  Seksi Keselamatan Kapal.
g) Penyiapan sertifikat keselamatan kapal.
h) Penandatangan  sertifikat  keselamatan  kapal oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung  Priok  atau    oleh  Kepala  Bidang Status hukum dan Sertifikasi Kapal.
i) Penomoran sertifikat keselamatan kapal.
j) Penyerahan  sertifikat  keselamatan  kapal kepada pengguna jasa atau pemohon.
2.  Prosedur  Penting  Dalam  Pelaksanaan
Pemeriksaan Kapal.
Dalam  hal  ini  marine  inspector  dianjurkan untuk  memperhatikan  prosedur/check  list penting seperti tersebut di bawah ini.Prosedur/check list tersebut antara lain:
a. Pengendalian dokumen
1) Daftar  Surat  kapal,  sertifikat  dan masa berlakunya.
2) Daftar dokumen kapal & buku-buku referensi.
3) Daftar  gambar  kapal,  petunjuk operasi  dan  petunjuk  /  simbol  alat keselamatan.
4) Daftar peta.
5) Crew List .
6) Daftar dokumentasi awak kapal.
b. Kesiapan menghadapi keadaan darurat 1) Muster list.
2) Peran kebakaran (fire drill).
3) Peran meninggalkan kapal (abandon ship drill).
4) Pola  penanggulangan  pencegahan pencemaran  minyak  dari  kapal (SOPEP).
5) Latihan  /  peragaan  pemakaian  alat keselamatan.
6) Peragaan  orang  jatuh  ke  laut (man overboard drill).
7) Pengujian kemudi darurat.
8) Laporan  kecelakaan  kapal  (kandas, tubrukan, kebakaran, kerusakan mesin induk, generator listrik, mesin kemudi dan lain-lain).
9) Komunikasi dalam mara bahaya.
c. Pengoperasian kapal
1) Perintah  Nakhoda  ( Standing  order  /
Night order dan lain-lain).
2) Rencana berlayar ( voyage plan ).
3) Koreksi peta navigasi.
4) Prosedur  berlayar  dalam  keadaan cuaca buruk.
5) Prosedur  berlayar  dalam  jarak pandang terbatas.
6) Persiapan berlayar.
7) Persiapan masuk pelabuhan / Bandar.
8) Tugas jaga (deck / engine).
9) Pilot embarkation /
disembarkation.
10) Sistem  komunikasi  (dalam  kapal  / keluar kapal).
11) Prosedur  muatan  (bongkar  muat, cargo  record  book,  cargo  securing manual,  stowage  plan,  stability, loading manual dan lain-lain).
12) Procedure
& Arrangement
Manual  (P  &  A  Manual) khusus untuk chemical  tanker  /  gas tanker .
13) Prosedur penanganan barang- barang berbahaya (Dangerous goods).
14) Cargo  transfer  (tanker),  Tank Cleaning, COW (tanker) .

## Kinerja Pelayanan Pemeriksaan Kapal Berbendera Indonesia Oleh Marine Inspector
15) Sampah  (Garbage  Management Manual, Garbage Record Book).
16) Bunker  (di  pelabuhan ship  to  ship transfer ).
17) Pengisian log book ( Deck, Engine,
Radio, Manouvre Book Oil Record Book dan lain-lain).
18) Engine operation ( check list persiapan engine,  spare  part,
CMS , Tes pesawat-pesawat penting, one hour notice dan lain- lain).
19) Lego jangkar.
20) Izin  kerja  panas  ( Hot  Work Permit ).
21) Izin masuk ruang tertutup ( Enclosed Space Entry)
d. Pemeliharaan Kapal
1) Plan maintenance system.
2) Inventory list (deck, engine, radio, safety & navigation).
3) Deck / Engine / Radio- Maintenance Record.
4) Catatan laporan survey klasifikasi, laporan  survey superintendent , laporan statutory Survey .
5) Repair list, dock report.
6) Laporan kerusakan, daftar permintaan spare part / komponen (requisition list).
7) Report  /  check  list pengujian pesawat-pesawat penting.
8) Laporan  pemeliharaan  bulanan  / triwulan engine abstract log.
9) Laporan Port State Control .
Analisis  Tingkat  Pelayanan  Pemeriksaan Kapal    Oleh Marine  Inspector) Pada  Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
Dalam  bahasan  ini,  ditunjukkan  hasil survey dengan  menggunakan  kuesioner  yang disebarkan kepada responden (penggunan jasa)
di  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Tanjung Priok.  Hal  ini  untuk  mengetahui  tanggapan responden mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tenaga pemeriksa kapal (marine inspector), di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Indikator  yang  ada  dalam  Kep.  MENPAN Nomor  KEP/25/M.PAN/2/2004  tanggal  24 Pebruari  2004  tentang  Pedoman  Umum Penyusunan  Indek  Kepuasan  Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, adalah berjumlah 14 indikator.
Ke-14  indikator  tersebut  adalah:  prosedur pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan  petugas  pelayanan,  kecepatan pelayanan,  keadilan  mendapatkan  pelayanan, kesopanan  dan  keramahan  petugas,  kewajaran biaya  pelayanan,  kepastian  biaya  pelayanan, kepastian  jadwal  pelayanan,  kenyamanan lingkungan,  dan  keamanan  pelayanan.  Untuk mengetahui  Indeks  Kepuasan  Masyarakat bagaimana  tanggapan  masyarakat  terhadap pelayanan, maka penulis menyebarkan kuesioner  kepada  150  orang  responden (pengguna  jasa).  Setiap  item  dari  indikator tersebut  dianalisis,  kemudian  skor  dalam keseluruhan  item  dalam  satu  indikator  dicari rata-ratanya  untuk  menganalisis  kualitas  dari kinerja  setiap  indikator.  Setelah  semua indikator  diukur,  baru  kemudian  total  skor keseluruhan dari  14 indikator yang ada dalam penelitian  ini  dicari  rata-ratanya  untuk menentukan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui  bagaimana  tanggapan  masyarakat pengguna  layanan  ini  akan  pelayanan  yang telah diberikan kepadanya. Indeks ini digunakan  sebagai  tolok  ukur  dari  kualitas pelayanan  pemeriksaan  kapal  apakah  sudah mememuhi  standar  pelayanan  minimal  yang telah  diisyaratkan  oleh  pemerintah.  Kepuasan masyarakat  dapat  diketahui  dengan  melihat kualitas pelayanan dari masing-masing
Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
indikator  yang  telah  ditentukan,  dimulai dengan  menganalisis  setiap  item  yang  ada dalam indikator.
Kemudian  untuk  menentukan  kinerja  dari setiap item indikator adalah dengan menentukan intervalnya terlebih dahulu. Rumus  yang  dipakai  untuk  menentukan interval adalah :
Range I =  ---------------- K Keterangan : I = interval/rentang kelas Range  = skor tertinggi – skor terendah K = banyaknya kelas
Berdasarkan  rumus  di  atas,  maka  interval untuk  setiap  item  dan  skor  bobotnya  adalah (Tabel 2): 100 - 25 I =  ----------------  = 18,75 4 Tabel 2 : Indikator kinerja No Bobot Keterangan 1 25–43,75 Sangat tidak bagus 2 43,76 - 62,50 Tidak baik 3 62,51 -  81,25 Baik 4 81,26 – 100 Sangat baik
Sumber : Kepmen PAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004
Jumlah nilai per unsur indikator tersaji dalam tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5 di bawah ini:
Tabel 3 : Jumlah Nilai Per Unsur
Sumber data : Kuesioner yang diolah, 2015
No
Indikator/unsur Jumlah 1 U1 209 2 U2 261 3 U3 176 4 U4 204 5 U5 221 6 U6 182 7 U7 194 8 U8 209 9 U9 219 10 U10 226 11 U11 210 12 U12 166 13 U13 175 14 U14 191

## Kinerja Pelayanan Pemeriksaan Kapal Berbendera Indonesia Oleh Marine Inspector
Tabel 4 : Nilai Rata-rata Per Unsur
Sumber data: Kuesioner yang diolah, 2014
Tabel 5: Nilai Rata-rata Tertimbang Per Unsur.
Sumber data : Kuesioner yang diolah, 2015.
Jumlah dari nilai rata-rata tertimbang IKM dari seluruh unsur dari pelayanan pemeriksaan kapal  di  Kantor  Kesyahbandaran  Utama Tanjung  Priok  adalah  2.73.  Dengan  demikian nilai  Indeks  unit  pelayanan  pemerikasaan kapal  di  Kantor  Kesyahbandaran  Utama
Tanjung  Priok  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a. Nilai  IKM  setelah  dikonversi    =  Nilai Indeks x Nilai dasar = 2.73 x 25 = 68.25
b. Mutu Pelayanan adalah B
No Indikator/unsur Nilai rata-rata keterangan 1 U1 3.03 Baik 2 U2 3.78 Sangat baik 3 U3 2.55 Baik 4 U4 2.96 Baik 5 U5 3.20 Baik 6 U6 2.64 Baik 7 U7 2.81 Baik 8 U8 3.03 Baik 9 U9 3.17 Baik 10 U10 3.28 Sangat baik 11 U11 3.04 Baik 12 U12 2.40 Kurang baik 13 U13 2.54 Baik 14 U14 2.77 Baik No Indikator/unsur Nilai rata-rata tertimbang 1 U1 0.22 2 U2 0.27 3 U3 0.18 4 U4 0.21 5 U5 0.23 6 U6 0.19 7 U7 0.20 8 U8 0.22 9 U9 0.23 10 U10 0.23 11 U11 0.22 12 U12 0.17 13 U13 0.18 14 U14 0.20
Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
c. Kinerja  Pelayanan  pemeriksaan  kapal  di Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Tanjung Priok adalah Baik.
Dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan, diprioritaskan  pada  unsur  yang  mempunyai nilai  paling  rendah,  yaitu  unsur  indikator tentang kepastian jadwal pelaksanaan pemeriksaaan  kapal,  ini  dikarenakan  jumlah
petugas  pemeriksa  kapal  yang  ada  di  Kantor Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Priok  yang terbatas dibandingkan dengan jumlah permohonan  untuk  mendapatkan  pelayanan pemeriksaan  kapal,  sedangkan  unsur  yang mempunyai  nilai  cukup  tinggi  harus  tetap dipertahankan.
Tindakan Efektif Atas Tingkat Pelayanan Pemeriksaan Kapal Oleh Marine Inspector Pada  Kantor Kesyahbandaran Utama TanjungPriok.
Dalam Tabel  6 dapat  diterangkan bahwa secara  keseluruhan  rata-rata  permohonan untuk  pelayanan  pemeriksaan  kapal  di  Kantor Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Priok  sangat tinggi  yaitu  mencapai  252  permohonan
pemeriksaan kapal. Kunjungan kapal berbendera  Indonesia  yang  berlabuh  di Pelabuhan  Tanjung  Priok  mencapai  1172 kapal.  Artinya  secara  keseluruhan  bahwa kunjungan  kapal  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok sangat  padat,  yang  tidak  sebanding  dengan petugas yang ada pada Kantor Kesyahbdandaran Utama Tanjung Priok untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal. Tabel 6 : Rekapitulasi Pelayanan Pemeriksaan Kapal No Jenis Pemeriksaan Jumlah % 1 2 3 4 1 Kunjungan kapal berbendera RI 1172 - 2 Pemeriksaan Bangunan Baru 2 0.79 3 Pemeriksaan Pertama 3 1.19 4 Pemeriksaan dok 27 10.71 5 Pemeriksaan Ulangan/tahunan 103 40.87 6 Pemeriksaan Radio 117 46.43
Sumber data : Kantor Kesyahbandaran Utama Bulan Juni 2013
Telah  diketahui  bahwa  dari  14  indikator yang  telah  diukur  terdapat  unsur  yang  masih memikiki  nilai  rendah  yaitu  unsur  tentang kepastian  jadwal  pelayanan  pemeriksaan kapal.  Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah petugas Marine  Inspector yang  ada  pada
Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok masih  kurang  memadai,  yang  dapat  dilihat dalam  tabel  7,  sehingga  jadwal  pelaksanaan pemeriksaan kapal sering terjadi keterlambatan. Tabel 7: Jumlah Petugas Pemeriksa Kapal (Marine Inspector) pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok No Bidang keahlian jumlah 1 Nautika 6 2 Teknika 7 3 Radio 3
Sumber data : Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

## Kinerja Pelayanan Pemeriksaan Kapal Berbendera Indonesia Oleh Marine Inspector
Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kapal (marine  inspector) pada  Bidang  Status Hukum  dan  Sertifikasi  Kapal  adalah  melalui pemeriksaan  kapal  dengan  berpedoman  pada prosedur  dan  aturan  yang  telah  disepakati secara  internsional  yang  berdasarkan  bahwa suatu kapal akan memenuhi semua persyaratan sesuai  dengan  konvensi.  Jika  sertifikat- sertifikat  dari  suatu  kapal  masih  berlaku  dan kesan-kesan  umum  secara  observasi  visual menguatkan  adanya  standar  pemeliharaan yang  baik,  maka  petugas  pemeriksa  hanya memeriksa secara umum dan hanya memberikan rekomendasi terhadap kekurangan-kekurangan yang dilaporkan. Namun  jika  pada  pemeriksaan  merasa  yakin memiliki  dasar-dasar  yang  kuat  bahwa  kapal yang  dalam  pengawasannya,  maka  petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lebih terinci,  dan  melaksanakan  pengujian  dan pemeriksaan  terhadap  kapal-kapal  berbendera Indonesia  yang  masuk  perairan  pelabuhan. Pengawasan,    pemeriksaan  dan  pengujian terhadap  kapal-kapal  berbendera  Indonesia untuk  mendapatkan  sertifikasi  keselamatan kapal merupakan salah satu rangkaian terhadap  kelaiklautan  kapal  dan  keselamatan pelayaran  sebagai  indikasi  mengimplementasi Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  dan  Peraturan-Peraturan Internasional  (konvensi-konvensi),  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia,  sehingga  kapal- kapal  berbendera  Indonesia  yang  berlayar  di perairan  Indonesia  telah  memenuhi  syarat kelaiklautan kapal.

## SIMPULAN
Kurangnya  jumlah  petugas  pemeriksa kapal (Marine  Inspector) yang  disebabkan
kurangnya penerimaan pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang keselamatan pelayaran/perkapalan. Diketahui dari 14 indikator  yang  dinilai  oleh  responden,  ada  1 unsur  indikator  yang  masih  bermasalah  yaitu unsur  tentang  ketepatan  jadwal  pelaksanaan terhadap jadwal pelayanan pemeriksaan kapal. Permasalahan  dari  indikator  yang  bermasalah antara  lain:  Aktivitas  perkapalan  yang  sangat padat di pelabuhan Tanjung Priok. Banyaknya permintaan/permohonan pemeriksan kapal yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  pegawai yang ada.Belum ada perekrutan untuk pegawai baru  yang  memiliki  keahlian  di  bidang keselamatan  pelayaran/perkapalan.    Tindakan efektif  atas  kinerja  pelayanan  pemeriksaan kapal  pada  Kantor  Kesyahbandaran  Utama Tanjung  Priok  tahun  2013,  bahwa  pihak organisasi selalu mengevaluasi kembali, mengenai  jumlah  kunjungan  kapal  yang mengajukan  permohonan  untuk  pemeriksaan kapal. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok  harus  melaksanakan  pelatihan  secara berkala  untuk  pegawai-pegawainya  yang memiliki  keahlian  mengenai  keselamatan pelayaran/perkapalan  agar  siap  menghadapi frekuensi  kegiatan  yang  sangat  padat. Sebagai regulator di pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran  Utama  harus  bisa  mendesak pembangunan  infrastruktur  pelabuhan  kepada Kementerian Perhubungan. Perusahaan pelayaran  harus  merencanakan  program  kerja untuk  sertiap  kapal  yang  akan  diperiksa  oleh petugas  dari  Kantor  Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok agar tidak terjadi stagnansi arus barang  dan  jasa.  Pihak  organisasi  harus mengadakan  perekrutan  karyawan  baru  dan melakukan program promosi untuk menunjang kegiatan  pemeriksaan  kapal  pada  Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 Tentang Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kotler,  Philip,2002. Manajemen  Pemasaran ,
Edisi Millenium, Prenhallinndo,
Jakarta. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor Kesyahbandaran Utama.
Pertaturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2002  Tentang Perkapalan.
SOLAS,  Safety  Of  Life  At  Sea ,  International Maritime Organization, London 2008 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran www.wikipedia.com, Kinerja.